257/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 257/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Bernita Matondang Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kemang Swatama, Gang Toni, Nomor 82, RT 005 RW 005, Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Muhammad Amyusril Baramirdin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Wijoyo Mulyo, Perum Pesona Glagah Mas, Blok B.13, RT 001 RW 000, Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Aisyah Nurul Fajri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Blok Genggong, RT 003 RW 004, Ciledug Lor, Ciledug, Kota Cirebon. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Mohammad Farid Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kayu Manis IX RT 001 RW 009, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IV 2 5. Nama : Rosalina Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Gentengan, RT 003 RW 011, Gedok Wetan, Turen, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Riski Wibowo Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Rukun Pertiwi, GK IV/61, RT )84 RW 020, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Hamid Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kuncen, RT 006 RW 005, Batusari, Sapuran, Wonosobo. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------Pemohon VII 8. Nama : Sardi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Kampung Rawaterate, RT 003 RW 001, Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Junanda Arpianto Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Lingkungan III, RT 009 RW 003, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama : Parini Meika Sari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Rimba Kemampo, RT 005 RW 001, Kayuara Kuning, Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Peberius Gea Pekerjaan : Mahasiswa 3 Alamat : Tuhewabu, RT 000 RW 000, Tuhewaebu, Idano Gawo, Kabupaten Nias. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon XI Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2025, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Ratu Eka Shaira, S.H., dan Priskila Octaviani, S.H., yang kesemuanya merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan. S. Parman Kavling 22-24, Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 262/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Desember 2025 dengan Permohonan Nomor 257/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 Januari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 4 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 5 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801]; 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide P-3 – P-13) dan juga berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (vide P-14 – P-24). 6 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu : a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: (vide P-2) a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.". b) Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, 7 memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: (vide P-1) Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801]: Ayat (8) “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” 7. Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara sadar membangun arsitektur partisipasi publik yang berjenjang dan berkesinambungan, mulai dari hak memberikan masukan [ayat (1)], mekanisme penyampaian [ayat (2)], kualifikasi subjek yang berkepentingan langsung [ayat (3)], keterbukaan akses dan informasi [ayat (4) dan ayat (5)], konsultasi publik [ayat (6)], hingga penegasan bahwa hasil konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [ayat (7)]. Namun, frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) telah menciptakan titik diskontinuitas konstitusional yang secara nyata merusak dan melemahkan keseluruhan bangunan partisipasi tersebut. a. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan secara penuh dan sah hak partisipasi publik sebagaimana dijamin Pasal 96 ayat (1), dengan mengirimkan policy brief percepatan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU PPRT kepada Komisi III DPR RI melalui mekanisme resmi (vide P-25 s.d P-27). Tindakan para Pemohon tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan masuk langsung ke dalam proses legislasi sebagaimana dirancang oleh Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (7). Akan tetapi, akibat frasa “dapat menjelaskan”, pembentuk peraturan perundang-undangan 8 menempatkan diri seolah tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberikan penjelasan atas masukan tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak mengetahui: 1) apakah masukannya dibaca atau diabaikan; 2) apakah masukannya dipertimbangkan atau ditolak; 3) apakah masukannya memiliki relevansi atau tidak sama sekali dalam pembahasan RUU. Kondisi ini menjadikan hak partisipasi yang telah digunakan kehilangan akibat hukum, sehingga berubah dari hak konstitusional menjadi sekadar formalitas administratif. b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak hanya menjamin kepastian hukum terhadap hasil akhir, tetapi juga kepastian hukum terhadap proses. Ketika undang-undang secara eksplisit: 1) memberikan hak untuk berpartisipasi [Pasal 96 ayat (1)]; 2) menyatakan hasil partisipasi menjadi bahan pertimbangan [Pasal 96 ayat (7)]; namun membiarkan pembentuk undang-undang untuk diam total melalui frasa “dapat menjelaskan”, maka para Pemohon kehilangan kepastian hukum atas proses yang telah diikutinya secara sah. Dengan demikian, frasa “dapat menjelaskan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, karena para Pemohon tidak memiliki kepastian apakah hak yang dijalankannya memiliki konsekuensi atau tidak. Ketidakpastian ini bukan hipotetis, melainkan dialami secara aktual oleh para Pemohon. c. Bahwa hak memperoleh informasi dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 tidak berhenti pada akses terhadap dokumen RUU, tetapi mencakup informasi mengenai proses pengolahan dan pertimbangan masukan masyarakat. Dalam konteks Pasal 96 UU a quo, penjelasan atas hasil pembahasan masukan masyarakat merupakan satu-satunya jembatan informasi yang menghubungkan masyarakat dengan proses deliberasi legislasi. Frasa “dapat menjelaskan” telah memutus jembatan tersebut. Akibatnya, frasa “dapat menjelaskan”, para Pemohon kehilangan hak prosedural individual untuk mengetahui status masukan yang telah 9 disampaikan melalui mekanisme resmi, sehingga hak konstitusionalnya tidak dapat dijalankan secara penuh dan efektif. Para Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mengetahui posisi dan nasib kontribusi ilmiah yang telah disampaikan. Ketiadaan informasi ini: 1) menghalangi evaluasi akademik atas proses legislasi; 2) menghilangkan fungsi kontrol publik; 3) menurunkan kualitas partisipasi publik menjadi simbolik. Dengan demikian, frasa “dapat menjelaskan” secara langsung meniadakan hak para Pemohon untuk memperoleh informasi yang relevan, bermakna, dan akuntabel. 8. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan merupakan kerugian yang dialami oleh seluruh warga negara, melainkan kerugian yang secara khusus dan aktual hanya dialami oleh masyarakat yang telah menggunakan hak partisipasi publik secara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 9. Bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan keberlakuan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8), karena frasa tersebut secara normatif memberikan ruang pembenaran hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan penjelasan apa pun atas masukan masyarakat yang telah disampaikan. Kerugian para Pemohon bukan disebabkan oleh kelalaian faktual DPR, melainkan langsung bersumber dari norma Pasal 96 ayat (8) yang secara hukum membolehkan pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan penjelasan apa pun. 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional para Pemohon bersumber langsung dari keberlakuan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8), maka Mahkamah Konstitusi wajib melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap frasa tersebut. Frasa a quo secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah menggunakan hak partisipasi publiknya secara sah, serta bertentangan 10 dengan Pasal 28F UUD NRI 1945, karena membolehkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan informasi apa pun mengenai hasil pembahasan atas masukan masyarakat. 11. Bahwa selama frasa “dapat menjelaskan” ditafsirkan sebagai kewenangan untuk tidak memberikan penjelasan sama sekali, hak partisipasi publik yang dijamin Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kehilangan kepastian hukum dan dimensi informasionalnya, sehingga pengujian terhadap frasa tersebut bukan merupakan persoalan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy), melainkan persoalan konstitusionalitas norma yang secara langsung menyentuh perlindungan hak asasi warga negara. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban secara konstitusional untuk menilai dan membatasi makna frasa “dapat menjelaskan” agar tidak ditafsirkan meniadakan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Jaminan Hak Konstitusional para Pemohon sebagai Dasar Pengujian 1. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk kepastian hukum atas proses yang secara normatif dibuka oleh undang-undang; b) Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai proses dan tindak lanjut atas partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa kedua hak tersebut bersifat prosedural dan informasional, sehingga perlindungannya tidak dapat dilepaskan dari norma yang mengatur 11 mekanisme partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. B. Norma yang Diuji dan Titik Masalah Konstitusional 2. Bahwa ketentuan yang diuji dalam perkara a quo adalah Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan: “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Bahwa frasa “dapat menjelaskan” merupakan norma fakultatif yang tidak menetapkan kewajiban prosedural, sehingga membuka kemungkinan pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan sama sekali atas masukan masyarakat yang telah disampaikan secara sah. C. Diskontinuitas Konstitusional dalam Struktur Pasal 96 ayat (1) – ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara sistematis membangun arsitektur partisipasi publik yang berjenjang, terstruktur, dan berkesinambungan, yang mencerminkan desain perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas: a) ayat (1): pemberian hak konstitusional kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; b) ayat (2): penetapan mekanisme formal penyampaian masukan melalui sarana daring dan/atau luring; c) ayat (3): penegasan kualifikasi subjek masyarakat, yakni orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau 12 memiliki kepentingan terhadap materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan; d) ayat (4): jaminan aksesibilitas masyarakat terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan; e) ayat (5): kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan; f) ayat (6): pengaturan bentuk-bentuk konsultasi publik sebagai sarana penghimpunan masukan masyarakat; g) ayat (7): penegasan bahwa hasil konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Rangkaian norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang secara sadar merancang partisipasi publik sebagai suatu proses yang utuh, bukan sekadar formalitas administratif. 4. Bahwa setelah seluruh rangkaian partisipasi publik tersebut ditempuh dan hasilnya secara normatif dinyatakan sebagai bahan pertimbangan legislasi, Pasal 96 ayat (8) justru menggunakan frasa “dapat menjelaskan”, yang bersifat fakultatif dan tidak menetapkan kewajiban prosedural bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada pihak yang telah berpartisipasi. Akibatnya, tidak terdapat jaminan hukum apakah partisipasi publik yang telah dilaksanakan secara sah: a) akan memperoleh penjelasan; b) akan didokumentasikan tindak lanjutnya; atau c) dapat ditelusuri keterkaitannya dengan proses pembahasan legislasi. 5. Bahwa selanjutnya, Pasal 96 ayat (9) menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.” Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (vide P-31) secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi masyarakat, antara lain: 13 a) Pasal 243, yang menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, pembahasan APBN, serta fungsi pengawasan; b) Pasal 244, yang mengatur tata cara penyampaian masukan tertulis secara formal, termasuk kewajiban mencantumkan identitas yang jelas dan penyaluran masukan kepada alat kelengkapan DPR yang berwenang; c) Pasal 245, yang mengatur mekanisme penyampaian masukan secara lisan melalui rapat dengar pendapat umum atau pertemuan resmi; d) Pasal 246, yang secara tegas mewajibkan pimpinan alat kelengkapan DPR menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut atas masukan kepada masyarakat melalui surat atau media elektronik. Ketentuan Pasal 246 tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat peraturan internal DPR sendiri telah diakui pentingnya kewajiban pemberian informasi tindak lanjut sebagai bagian dari perlindungan partisipasi publik. Namun demikian, keberadaan kewajiban pemberian informasi dalam Peraturan DPR tidak dapat menutup kekosongan normatif pada tingkat undang- undang, karena standar minimal perlindungan hak konstitusional warga negara harus dijamin langsung oleh undang-undang, bukan bergantung sepenuhnya pada peraturan internal lembaga atau kebijakan administratif yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan kata lain, ketika undang- undang induk justru menggunakan frasa fakultatif “dapat menjelaskan”, maka jaminan konstitusional atas kepastian hukum prosedural dan hak memperoleh informasi menjadi lemah dan tidak pasti, meskipun sebagian diatur lebih tegas dalam peraturan pelaksana. 6. Bahwa dengan demikian, frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) menciptakan diskontinuitas konstitusional, yaitu suatu kondisi di mana hak partisipasi publik dibuka secara luas dan terstruktur sejak ayat (1) sampai ayat (7), bahkan secara teknis diperkuat dalam Peraturan DPR, namun ditutup tanpa jaminan kepastian akibat hukum dan tanpa kewajiban informasional pada tingkat undang-undang. Akibatnya, partisipasi publik yang telah dilaksanakan secara sah dan bermakna kehilangan kepastian 14 hukum prosedural serta nilai konstitusionalnya, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. D. Kerugian Konstitusional Aktual Para Pemohon 7. Bahwa para Pemohon telah menggunakan hak partisipasi publik secara sah, aktif, dan bertanggung jawab sebagaimana dijamin Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan menyampaikan policy brief dan masukan tertulis terkait RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada Komisi III DPR RI (vide P-25 s.d P-27) melalui mekanisme formal dan terdokumentasi, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan. 8. Bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan modern dan era digital, partisipasi publik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penyampaian aspirasi satu arah, melainkan sebagai proses komunikasi dua arah yang menuntut adanya kejelasan tindak lanjut, keterlacakan (traceability), dan akuntabilitas informasi. Penggunaan sarana elektronik, surat elektronik, dan dokumentasi digital dalam penyampaian masukan oleh para Pemohon menciptakan ekspektasi hukum yang wajar bahwa setiap masukan yang disampaikan dapat ditelusuri status dan tindak lanjutnya secara institusional. Namun demikian, akibat keberlakuan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU a quo, para Pemohon tidak memperoleh kejelasan apa pun mengenai: a) apakah masukan yang telah disampaikan diterima dan dibaca oleh pembentuk peraturan perundang-undangan; b) apakah masukan tersebut dipertimbangkan atau dikesampingkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang; c) apakah masukan tersebut memiliki relevansi atau kontribusi dalam dinamika deliberasi legislasi yang sedang berlangsung. 15 Ketiadaan informasi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan mengakibatkan terhentinya hubungan prosedural antara para Pemohon sebagai pemberi masukan dan pembentuk undang-undang sebagai pengelola proses legislasi. Akibatnya, hak partisipasi publik yang telah dijalankan para Pemohon kehilangan kepastian akibat hukum, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai instrumen partisipasi yang bermakna. 9. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bersifat aktual, karena telah terjadi dan sedang berlangsung; spesifik, karena hanya dialami oleh pihak yang telah menyampaikan masukan resmi melalui mekanisme Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (3); serta individual-kolektif, karena dialami oleh para Pemohon sebagai kelompok yang secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. Kerugian tersebut bukan merupakan kerugian seluruh warga negara, melainkan kerugian konstitusional yang secara langsung bersumber dari norma yang membolehkan sikap diam institusional. Dalam era digital yang menekankan transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas proses, frasa “dapat menjelaskan” yang memungkinkan ketiadaan penjelasan sama sekali telah menempatkan para Pemohon dalam posisi ketidakpastian hukum dan informasional, sehingga hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 tidak terpenuhi secara optimal. E. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Kepastian Hukum Prosedural) 10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. Jaminan kepastian hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir suatu proses hukum atau kebijakan, tetapi juga mencakup kepastian hukum atas proses yang secara normatif dibuka dan diatur oleh undang-undang. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum prosedural menjadi elemen esensial karena partisipasi publik bukan 16 sekadar pelengkap demokrasi, melainkan bagian dari desain konstitusional untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi. 11. Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi, mengatur mekanisme penyampaian masukan, serta menegaskan bahwa hasil partisipasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan legislasi. Namun demikian, Pasal 96 ayat (8) menyatakan: “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Frasa “dapat menjelaskan” tersebut bersifat fakultatif dan tidak menimbulkan kewajiban hukum. Akibatnya, norma ini menciptakan kondisi di mana negara memberikan hak partisipasi tanpa menjamin adanya kepastian tindak lanjut, sehingga kepastian hukum prosedural yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi ilusi normatif. 12. Bahwa norma yang membuka ruang partisipasi publik, tetapi membiarkan pembentuk undang-undang untuk diam secara institusional, telah meniadakan kepastian hukum atas proses yang telah dijalani secara sah oleh warga negara. Para Pemohon, yang telah menyampaikan masukan resmi berupa policy brief terkait RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU PPRT, tidak memperoleh kejelasan apa pun mengenai status dan tindak lanjut masukan tersebut. Ketidakpastian ini dialami secara langsung dan aktual, bukan bersifat abstrak atau hipotetis. Dengan demikian, kerugian para Pemohon bersumber dari norma hukum itu sendiri, bukan dari kelalaian faktual semata. 13. Bahwa dalam negara demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional kepada rakyat. Pelaksanaan fungsi lembaga negara secara akuntabel dan transparan merupakan prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, legitimasi lembaga negara termasuk lembaga legislatif berpotensi tergerus. Fakta empiris menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga 17 negara sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Sumber: https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-kepercayaan-publik- pada-lembaga-negara-2025-28pgQ Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Indikator pada tanggal 17–20 Mei 2025, dengan metode double sampling terhadap 1.286 responden warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, ditemukan bahwa responden yang menyatakan “sangat percaya” terhadap lembaga negara tidak pernah melebihi 25%. Meskipun Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden menempati posisi teratas dalam tingkat kepercayaan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru berada dalam kelompok lembaga dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi, bersama Kepolisian dan KPK. Fakta ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR bersifat rapuh dan sangat bergantung pada perbaikan proses dan transparansi. Dalam konteks tersebut, norma yang membolehkan DPR tidak menjelaskan tindak lanjut masukan publik justru memperkuat persepsi ketertutupan dan lemahnya akuntabilitas, sehingga berimplikasi langsung pada kepastian hukum prosedural warga negara. 14. Bahwa pengakuan mengenai lemahnya penyerapan aspirasi publik juga datang dari DPR sendiri (Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dpr-akui- belum-optimal-serap-aspirasi-publik). Berdasarkan pemberitaan Kompas (Litbang Kompas, 4–6 Oktober 2022), mayoritas responden (78,7%) menilai bahwa DPR belum memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara optimal, meskipun secara formal telah tersedia mekanisme 18 partisipasi. DPR bahkan mengakui perlunya kanal baru untuk menampung suara publik yang tidak terserap. Pengakuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan utama bukan ketiadaan partisipasi, melainkan ketiadaan jaminan tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 15. Bahwa secara teoretis, Lon L. Fuller dalam bukunya The Morality of Law (Revised Edition, Yale University Press, 1969, hlm. 39–41) menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dan keterhubungan antara norma, proses, dan akibat hukum. Suatu sistem hukum akan kehilangan sifat normatifnya apabila aturan yang memberikan hak tidak disertai mekanisme yang menjamin akibat dari pelaksanaan hak tersebut. Dalam kerangka teori Fuller, frasa “dapat menjelaskan” menciptakan kegagalan internal hukum, karena membuka ruang bagi negara untuk menghindari tanggung jawab prosedural, sehingga hukum kehilangan kemampuannya untuk membimbing perilaku dan melindungi hak warga negara. 16. Bahwa dengan demikian, frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena: a) meniadakan kepastian hukum atas proses partisipasi publik; b) membiarkan sikap diam institusional tanpa konsekuensi hukum; c) melemahkan akuntabilitas lembaga legislatif; d) berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menjaga legitimasi proses legislasi dalam negara demokrasi konstitusional, frasa “dapat menjelaskan” harus diuji dan dibatasi maknanya secara konstitusional, agar tidak ditafsirkan sebagai pembenaran hukum atas ketiadaan penjelasan dan tanggung jawab prosedural. F. Pertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hak Memperoleh Informasi) 19 17. Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hak memperoleh informasi tidak berhenti pada akses awal, melainkan mencakup seluruh rangkaian pengelolaan informasi, termasuk informasi mengenai pengolahan, penilaian, dan pertimbangan atas masukan publik dalam proses pengambilan keputusan negara. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud Pasal 28F UUD NRI 1945 harus dimaknai secara substantif, yakni hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana masukan publik diproses, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti. Informasi mengenai status masukan (diterima atau ditolak), alasan substantif, serta keterkaitannya dengan pembahasan legislasi merupakan bagian inheren dari hak konstitusional atas informasi. 18. Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang partisipasi publik dan bahkan menegaskan bahwa hasil konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (7)]. Namun, Pasal 96 ayat (8) menyatakan: “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Frasa “dapat menjelaskan” bersifat fakultatif dan tidak mewajibkan penyampaian informasi mengenai hasil pengolahan dan pertimbangan masukan publik. Secara normatif, frasa ini membuka ruang pemutusan aliran informasi antara masyarakat dan proses legislasi. 19. Bahwa dampak normatif tersebut tercermin dalam praktik keterbukaan informasi melalui website legislasi dan kanal partisipasi publik yang tersedia saat ini. Secara faktual, platform tersebut hanya memuat daftar masukan 20 yang masuk (identitas pengirim, waktu pengiriman, dan ringkasan administratif), tanpa disertai: a) status masukan (diterima, ditolak, atau tidak dipertimbangkan); b) alasan substantif atas diterima atau ditolaknya masukan; c) dokumen response to public input; d) legislative consideration report yang menjelaskan hubungan antara masukan publik dan hasil pembahasan. Sumber: dpr.go.id/uu/prolegnas Kondisi ini menunjukkan bahwa aliran informasi berhenti di “pintu masuk”, tidak berlanjut ke tahap pengolahan dan pertimbangan, sehingga hak memperoleh informasi tidak terpenuhi secara utuh. 20. Bahwa situasi tersebut dialami secara langsung oleh para Pemohon. Meskipun para Pemohon telah menyampaikan masukan secara resmi, terdokumentasi, dan melalui kanal yang disediakan negara, para Pemohon tidak memperoleh informasi apa pun mengenai nasib masukan tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat: a) melakukan evaluasi akademik terhadap kualitas proses legislasi; b) menjalankan fungsi kontrol publik secara rasional dan berbasis data; 21 c) menilai apakah partisipasi publik yang dijamin undang-undang berfungsi secara nyata atau sekadar simbolik. d) Kerugian ini bersifat aktual, konkret, dan kausal, serta bersumber langsung dari norma yang membolehkan ketiadaan penjelasan. 21. Bahwa dalam konteks transformasi digital pemerintahan, negara justru telah menempatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebagai pilar utama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh setiap pimpinan instansi pusat dan kepala daerah. Penerapan SPBE diposisikan sebagai key driver transformasi digital untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju kepuasan tertinggi masyarakat, sehingga ketika masyarakat mengingat SPBE, yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas.(Sumber: https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat- menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital). Perkembangan pemerintahan digital Indonesia juga memperoleh pengakuan internasional. Berdasarkan survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) tahun 2024 mengenai penerapan e-Government, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 193 negara, meningkat 13 peringkat dari tahun 2022 (peringkat 77). Capaian ini menunjukkan bahwa secara teknis dan institusional, Indonesia memiliki kapasitas digital untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ketika negara telah mendorong dan membanggakan transformasi digital melalui SPBE dan capaian e-Government, maka keberadaan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) justru bertentangan dengan arah kebijakan tersebut, karena membolehkan terputusnya aliran informasi dalam salah satu proses paling strategis, yakni pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, ketika negara telah mendorong dan membanggakan transformasi digital melalui SPBE dan capaian e-Government, maka keberadaan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) justru bertentangan dengan arah kebijakan tersebut, 22 karena membolehkan terputusnya aliran informasi dalam salah satu proses paling strategis, yakni pembentukan undang-undang. 22. Bahwa analogi konstitusional dapat dilihat dari praktik sistem E-Court Mahkamah Agung, yang mampu menyediakan pelacakan perkara secara real-time, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga status persidangan. Jika lembaga peradilan dapat menyelenggarakan sistem pelacakan yang transparan dan akuntabel demi menjamin hak para pencari keadilan, maka tidak terdapat alasan teknis maupun konstitusional bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak menyediakan sistem pelacakan masukan publik (public input tracking system) dalam proses legislasi. Sumber: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ 23. Bahwa dengan demikian, frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah: a) mereduksi hak memperoleh informasi hanya pada tahap administratif; b) menghentikan aliran informasi sebelum tahap pertimbangan; c) meniadakan fungsi evaluasi akademik dan kontrol publik; d) menimbulkan kerugian konstitusional nyata bagi para Pemohon; 23 e) bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan transformasi digital pemerintahan. Oleh karena itu, frasa a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan harus diuji serta dibatasi maknanya secara konstitusional, agar tidak ditafsirkan sebagai pembenaran hukum bagi terputusnya aliran informasi antara masyarakat dan proses legislasi. Tanpa pembatasan tersebut, hak memperoleh informasi kehilangan substansi konstitusionalnya dan partisipasi publik tereduksi menjadi ritual prosedural tanpa transparansi dan akuntabilitas. G. Perbedaan Fundamental Perkara A Quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 24. Bahwa para Pemohon menyadari dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap Pasal 96 ayat (6), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, perkara a quo memiliki karakter konstitusional yang berbeda secara mendasar, baik dari sisi jenis kerugian, objek pengujian, maupun basis faktual permohonan, sehingga Putusan No. 82 tidak serta-merta berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan ini. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, Mahkamah menilai bahwa kerugian Pemohon bersifat normatif dan potensial, yang bertumpu pada kekhawatiran umum mengenai kemungkinan tidak optimalnya partisipasi publik. Kerugian tersebut belum bersumber dari praktik partisipasi konkret yang telah dilakukan dan terdokumentasi, melainkan lebih bersifat abstraksi atas desain normatif Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 25. Bahwa sebaliknya, dalam perkara a quo, kerugian para Pemohon bersifat aktual, spesifik, dan berbasis partisipasi konkret. Para Pemohon telah menggunakan hak partisipasi publik secara sah, melalui pengiriman 24 masukan tertulis, policy brief, dan komunikasi resmi kepada pembentuk undang-undang melalui kanal yang disediakan negara. Namun, akibat frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8), para Pemohon tidak memperoleh informasi apa pun mengenai hasil pembahasan atas masukan tersebut. Dengan demikian, kerugian yang dialami para Pemohon bukan asumsi, melainkan pengalaman konstitusional yang nyata dan terverifikasi. 26. Bahwa perbedaan mendasar lainnya terletak pada objek konstitusional yang dipersoalkan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XXI/2023, Mahkamah memusatkan analisisnya pada desain umum partisipasi publik, termasuk kekhawatiran apabila Mahkamah menetapkan kewajiban yang terlalu teknis, seperti penetapan tenggat waktu rigid, yang dinilai berpotensi kontraproduktif terhadap partisipasi publik yang luas [3.10.4] Hal 58. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan teknis tidak tepat dituangkan di tingkat undang-undang. Namun, perkara a quo tidak mempersoalkan desain prosedur legislasi maupun teknis tenggat waktu, melainkan makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” itu sendiri. Permohonan ini tidak meminta Mahkamah mengatur teknis operasional, melainkan meminta Mahkamah menegaskan batas konstitusional makna frasa agar tidak ditafsirkan sebagai pembenaran normatif untuk sikap diam institusional (institutional silence). Dengan kata lain, perkara a quo berada pada ranah penafsiran norma, bukan open legal policy. 27. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, khususnya pada Sub-paragraf [3.10.5] Hal 59, Mahkamah menegaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) tidak boleh dimaknai menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi, karena hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 96 ayat (1) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun, Mahkamah dalam perkara tersebut belum menguji situasi konkret ketika frasa “dapat menjelaskan” dipraktikkan sebagai tidak adanya penjelasan sama sekali, sehingga hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) tidak pernah terealisasi. Oleh karena itu, perkara a quo justru berangkat dari asumsi konstitusional yang sama dengan Mahkamah, yaitu bahwa partisipasi publik 25 harus bermakna (meaningful participation), yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: a) hak untuk didengarkan (right to be heard); b) hak untuk dipertimbangkan (right to be considered); dan c) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained). Permohonan ini menunjukkan bahwa tanpa pembatasan makna frasa “dapat menjelaskan”, prasyarat ketiga tersebut gugur secara normatif, meskipun dua prasyarat sebelumnya telah dijalankan. 28. Bahwa dengan demikian, perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 dan perkara a quo dapat dirumuskan secara tegas sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 menilai kerugian yang bersifat normatif dan potensial, sedangkan perkara a quo membuktikan kerugian yang aktual dan konkret; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 berfokus pada desain prosedural partisipasi publik, sedangkan perkara a quo mempersoalkan makna frasa norma yang memungkinkan pengosongan hak konstitusional; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 menghindari pengaturan teknis, sedangkan perkara a quo meminta penegasan batas konstitusional norma agar selaras dengan prinsip meaningful participation. 29. Bahwa oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XXI/2023 tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan a quo secara otomatis, karena Mahkamah dalam perkara tersebut belum dihadapkan pada fakta kerugian konstitusional yang berbasis partisipasi nyata sebagaimana dialami para Pemohon dalam perkara ini. Justru melalui perkara a quo, Mahkamah memiliki kesempatan konstitusional untuk melengkapi dan mengonkretkan pertimbangan dalam Putusan No. 82, dengan menegaskan bahwa frasa “dapat menjelaskan” harus dimaknai secara konstitusional sebagai kewajiban normatif untuk memberikan 26 penjelasan, sepanjang masukan masyarakat telah disampaikan secara sah dan resmi, tanpa harus memasuki wilayah teknis operasional pembentuk undang-undang. H. Perbandingan dengan Praktik Finlandia sebagai Penguatan Makna Konstitusional Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 30. Bahwa salah satu karakter utama demokrasi konstitusional yang matang adalah tersedianya mekanisme partisipasi publik yang tidak hanya membuka ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menyediakan kepastian prosedural mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut. Mekanisme demikian berfungsi memastikan bahwa partisipasi publik tidak berhenti sebagai proses administratif semata, melainkan terhubung secara nyata dengan proses pengambilan keputusan dalam kerangka demokrasi representatif, tanpa menghilangkan kewenangan lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks perbandingan hukum, praktik legislasi Finlandia relevan dijadikan rujukan akademik karena menempatkan partisipasi publik sebagai hak yang disertai kejelasan tindak lanjut (output clarity). Melalui Undang-Undang tentang Inisiatif Rakyat (Kansalaisaloitelaki) Nomor 12 Tahun 2012, warga negara Finlandia yang memiliki hak pilih dapat mengajukan usulan undang-undang atau perubahan undang-undang dengan dukungan sekurang-kurangnya 50.000 warga dalam jangka waktu enam bulan. Ketentuan tersebut secara normatif menimbulkan kewajiban prosedural bagi parlemen (Eduskunta) untuk menerima dan membahas inisiatif tersebut (vide P-29). 31. Bahwa mekanisme tersebut tidak berhenti pada pengakuan formal terhadap aspirasi warga negara, melainkan dilengkapi dengan sistem teknis yang transparan dan akuntabel. Analisis dari Digital and Population Data Services Agency (DVV) serta lembaga inovasi publik Sitra menunjukkan bahwa proses partisipasi publik di Finlandia diatur secara terstruktur, mulai dari verifikasi dukungan melalui identitas elektronik (e-ID), perlindungan dan penyimpanan data, hingga pelacakan status inisiatif secara terbuka sampai 27 tahap pembahasan di parlemen (vide P-30). Dengan demikian, partisipasi publik dirancang sebagai proses yang dapat ditelusuri (traceable) dan memberikan kepastian tindak lanjut bagi warga negara yang berpartisipasi. 32. Bahwa praktik tersebut mencerminkan penguatan demokrasi representatif melalui partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Aspirasi warga negara tidak hanya diterima sebagai masukan (input), tetapi juga diberikan status prosedural yang jelas, yaitu apakah telah diverifikasi, dibahas, diterima, atau ditolak beserta alasannya. Model demikian menunjukkan bahwa partisipasi publik dan demokrasi perwakilan bukan relasi yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. 33. Bahwa perbandingan ini relevan untuk konteks Indonesia karena Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah secara tegas menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan” Hak tersebut kemudian diperkuat secara berjenjang melalui: a) Pasal 96 ayat (2) yang membuka mekanisme daring dan/atau luring; b) Pasal 96 ayat (3) yang menegaskan subjek masyarakat yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan; c) Pasal 96 ayat (4) yang menjamin akses terhadap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan; d) Pasal 96 ayat (5) yang mewajibkan pembentuk undang-undang menginformasikan proses pembentukan peraturan perundang- undangan; e) Pasal 96 ayat (6) yang menyediakan berbagai bentuk konsultasi publik; serta f) Pasal 96 ayat (7) yang menegaskan bahwa hasil konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kesinambungan arsitektur partisipasi publik tersebut terhenti pada Pasal 96 ayat (8) yang menyatakan: “Pembentuk Peraturan 28 Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Frasa “dapat menjelaskan” secara normatif bersifat fakultatif, sehingga tidak memberikan kepastian prosedural mengenai apakah masukan masyarakat telah dipertimbangkan, diterima, atau ditolak, serta apa alasan substantif di baliknya. 34. Bahwa dalam konteks para Pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan implikasi konkret. Para Pemohon telah menyampaikan masukan resmi dan policy brief melalui saluran formal sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide P-25 s.d. P-27), namun hingga saat ini tidak memperoleh penjelasan mengenai status dan tindak lanjut masukan tersebut (vide P-28). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik yang telah dilakukan secara sah dan beritikad baik tidak terhubung secara utuh dengan tahap pertimbangan, sehingga nilai substantif partisipasi tersebut tidak dapat dievaluasi. 35. Bahwa pembelajaran dari praktik Finlandia tidak dimaksudkan sebagai transplantasi hukum atau adopsi institusional secara langsu. Perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai standar normatif, melainkan sebagai ilustrasi akademik mengenai praktik partisipasi publik yang memberikan kejelasan tindak lanjut. Bahwa dalam demokrasi modern, partisipasi publik yang efektif menuntut kejelasan kewajiban prosedural pada tahap tindak lanjut, khususnya pemberian respons dan dokumentasi atas masukan masyarakat. Kejelasan tersebut bukan pembatasan kewenangan DPR atau Pemerintah, melainkan instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses legislasi. Oleh karena itu, secara komparatif dan konstitusional, Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (9) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan sistem partisipasi publik yang utuh. Dalam kerangka tersebut, Pasal 96 ayat (8) perlu dimaknai secara konstitusional, agar frasa “dapat menjelaskan” tidak 29 dipahami sebagai legitimasi untuk memutus aliran informasi antara masyarakat dan proses legislasi, melainkan sebagai kewajiban normatif untuk memberikan penjelasan yang proporsional, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri atas masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi. Penafsiran demikian akan memperkuat demokrasi substantif, memberikan kepastian tindak lanjut atas partisipasi publik, serta menyelaraskan praktik legislasi Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi representatif modern, tanpa menanggalkan karakter dan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 36. Dengan demikian, para Pemohon menegaskan bahwa persoalan konstitusional dalam perkara a quo bukan terletak pada pengakuan hak partisipasi publik sebagaimana diatur Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan pada ketiadaan kepastian tindak lanjut yang ditimbulkan oleh frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8). Frasa tersebut, apabila dimaknai membolehkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan penjelasan sama sekali atas masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi, telah menimbulkan ketidakpastian hukum prosedural, memutus aliran informasi publik, serta mengosongkan makna hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk memperoleh penjelasan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Oleh karena itu, demi menjaga koherensi sistem partisipasi publik, memperkuat prinsip meaningful participation, serta memastikan hak konstitusional para Pemohon tidak kembali dirugikan, Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa “dapat menjelaskan” tidak dimaknai bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan hak 30 memperoleh informasi, patut memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi. VII. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801] Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang frasa “dapat menjelaskan” tidak dimaknai bahwa: “Pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan hak memperoleh informasi, patut memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 31 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Riski Wibowo; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sardi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hamid; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rosalina; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Bernita Matondang; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Junanda Arpianto; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Aisyah Nurul Fajri; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Muhammad Amyusril Baramirdin; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Mohammad Farid; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Peberius Gea; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Parini Meika Sari; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Riski Wibowo; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Sardi; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Hamid; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Rosalina; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Bernita Matondang; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Junanda Arpianto; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Aisyah Nurul Fajri; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Muhammad Amyusril Baramirdin; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Mohammad Farid; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Peberius Gea; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Parini Meika Sari; 32 25. Bukti P-25 : Cetak surel dari Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengenai permohonan untuk dilakukan audiensi, tanggal 11 November 2025; 26. Bukti P-26 : Cetak surel dari Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengenai permohonan untuk dilakukan audiensi, tanggal 28 November 2025; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Nomor 014/FODISUT/HKY/XI/2025, Perihal Permohonan Audiensi, yang ditujukan kepada Komisii III Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 11 November 2025; 28. Bukti P-28 : Tangkapan Layar Riwayat Panggilan telepon ke Nomor Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat beserta Lampiran Transkrip Percakapan Telepon, tanggal 17 November 2025; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Suomen Saadoskokoelma, Kansalaisaloitelaki (Undang-Undang Inisiatif Rakyat Finlandia) Nomor 12/2012, tanggal 18 Januari 2012; 30. Bukti P-30 : Cetak Artikel “Citizen’s Initiative” dari laman Digital and Population Data Services Agency, hhtps://dvv.fi/en/citizens-initiative; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 96 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 34 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang menyatakan sebagai berikut: 35 Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan mahasiswa Universitas Terbuka yang telah melaksanakan hak partisipasi publik sebagaimana dijamin Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 dengan mengirimkan policy brief percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme resmi (vide Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27). 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menganggap norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah menggunakan hak partisipasi publik secara sah, dengan menyampaikan policy brief dan masukan tertulis terkait RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU PPRT kepada Komisi III DPR RI (vide Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27) melalui mekanisme formal dan terdokumentasi, sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan. b. Akibat berlakunya frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, pembentuk undang-undang seolah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atas masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat in casu Pemohon I sampai dengan Pemohon XI. c. Oleh karena tidak ada tanggapan dari pembentuk undang-undang atas masukan dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XI, maka tidak diketahui apakah masukan yang disampaikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XI tersebut dibaca atau diabaikan; dipertimbangkan atau ditolak; apakah 36 masukannya memiliki relevansi atau tidak sama sekali dalam pembahasan RUU. d. Kerugian yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon XI bersifat aktual, karena telah terjadi dan sedang berlangsung; spesifik, karena hanya dialami oleh pihak yang telah menyampaikan masukan resmi melalui mekanisme Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU 13/2022; serta individual-kolektif, karena dialami oleh para Pemohon sebagai kelompok yang secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. e. Kerugian yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon XI hanya dialami oleh masyarakat yang telah menggunakan hak partisipasi publik secara resmi sebagaimana telah dilakukan Pemohon I sampai dengan Pemohon XI. f. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan keberlakuan frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, karena frasa tersebut secara normatif memberikan ruang pembenaran hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk tidak memberikan penjelasan apa pun atas masukan masyarakat yang telah disampaikan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3 dan Bukti P-13] yang berstatus mahasiswa di Universitas Terbuka [vide Bukti P-14 dan Bukti P-24]. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XI dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XI menganggap dirugikan hak konstitusionalnya sebagai masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang dengan menyampaikan policy brief dan masukan kepada Komisi III DPR dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU PPRT. Terhadap anggapan 37 tersebut, Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-27. Setelah memeriksa dengan saksama bukti- bukti dimaksud, Mahkamah mendapati bahwa penyampaian masukan kepada Komisi III DPR dilakukan oleh Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Hal ini dibuktikan dengan berupa tangkapan layar email nitabernita5@gmail.com yang mewakili Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka kepada Sekretariat Komisi III DPR dengan alamat email set-komisi3@dpr.go.id, yang mengajukan permohonan kegiatan audiensi dengan Komisi III DPR terkait RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU PPRT [vide Bukti P-25 dan Bukti P-26], dengan melampirkan masukan dan policy brief hasil kajian Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-27]. Selain itu juga dibuktikan dengan transkrip percakapan telepon kepada Komisi III DPR untuk mengonfirmasi permohonan audiensi yang pernah diajukan Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-28]. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan demikian, Mahkamah kemudian memeriksa apakah Pemohon I sampai dengan Pemohon XI merupakan anggota Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Meskipun Pemohon I sampai dengan Pemohon XI telah membuktikan sebagai mahasiswa Universitas Terbuka melalui bukti kartu mahasiswa, namun dalam bukti yang disampaikan, Mahkamah hanya menemukan nama Berliana Matondang (Pemohon I) yang tertera sebagai Ketua Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang bertandatangan dalam policy brief yang disampaikan kepada Komisi III DPR [vide Bukti P-28]. Sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon XI tidak melampirkan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon XI adalah anggota Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, tidak pula mendalilkan dan membuktikan dirinya pernah melakukan penyampaian aspirasi ataupun partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Dengan fakta hukum demikian, maka menurut Mahkamah hanya Pemohon I yang terbukti merupakan bagian dari Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka yang pernah menyampaikan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang secara langsung. Oleh karena itu, hanya Pemohon I yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual. 38 Bahwa terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon XI, meskipun tidak didukung oleh bukti yang memadai pernah melakukan penyampaian partisipasi publik terhadap pembentukan undang-undang, namun Mahkamah menilai sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon II sampai dengan Pemohon XI juga memiliki hak penyampaian partisipasi publik yang potensial dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia. Sehingga Mahkamah menilai Pemohon II sampai dengan Pemohon XI memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I yang bersifat aktual dan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon XI yang bersifat potensial dengan berlakunya norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dapat menjelaskan” merupakan norma fakultatif yang tidak menetapkan kewajiban prosedural, sehingga membuka 39 kemungkinan pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan sama sekali atas masukan masyarakat yang telah disampaikan secara sah. Akibatnya, tidak terdapat jaminan hukum apakah partisipasi publik akan memperoleh penjelasan; akan didokumentasikan tindak lanjutnya; atau dapat ditelusuri keterkaitannya dengan proses pembahasan legislasi. Norma ini menciptakan kondisi di mana negara memberikan hak partisipasi tanpa menjamin adanya kepastian tindak lanjut, sehingga kepastian hukum prosedural yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi ilusi normatif; 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, hak memperoleh informasi sebagaimana dimaksud Pasal 28F UUD Tahun NRI 1945 harus dimaknai secara substantif, yakni hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana masukan publik diproses, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti. Informasi mengenai status masukan (diterima atau ditolak), alasan substantif, serta keterkaitannya dengan pembahasan legislasi merupakan bagian inheren dari hak konstitusional atas informasi. Frasa “dapat menjelaskan” bersifat fakultatif dan tidak mewajibkan penyampaian informasi mengenai hasil pengolahan dan pertimbangan masukan publik. Secara normatif, frasa ini membuka ruang pemutusan aliran informasi antara masyarakat dan proses legislasi. Frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 telah mereduksi hak memperoleh informasi hanya pada tahap administratif, menghentikan aliran informasi sebelum tahap pertimbangan, meniadakan fungsi evaluasi akademik dan kontrol publik dan menimbulkan kerugian konstitusional nyata bagi para Pemohon, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan transformasi digital pemerintahan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Permohonan Nomor 82/PUU-XXI/2023 memiliki karakter konstitusional yang berbeda secara mendasar, baik dari sisi jenis kerugian, objek pengujian, maupun basis faktual permohonan dengan permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XXI/2023, Mahkamah memusatkan analisisnya pada desain umum partisipasi publik, termasuk kekhawatiran apabila Mahkamah menetapkan kewajiban yang terlalu teknis, seperti penetapan tenggat waktu yang rigid sehingga berpotensi kontraproduktif terhadap partisipasi publik yang luas. Namun dalam permohonan 40 a quo tidak mempersoalkan desain prosedur legislasi maupun teknis tenggat waktu, melainkan makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” itu sendiri. Permohonan para Pemohon tidak meminta Mahkamah mengatur teknis operasional, melainkan meminta Mahkamah menegaskan batas konstitusional makna frasa agar tidak ditafsirkan sebagai pembenaran normatif untuk sikap diam institusional (institutional silence). Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang frasa “dapat menjelaskan” tidak dimaknai bahwa, “Pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam rangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan hak memperoleh informasi, patut memberikan penjelasan yang dapat diakses publik kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan atas masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan 41 Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan. Pasal 60 UU MK menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan. (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Permohonan Nomor 82/PUU-XXI/2023. Dalam permohonan tersebut, ketentuan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 diuji dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan para Pemohon a quo telah digunakan dalam permohonan Nomor 82/PUU-XXI/2023. Selanjutnya Mahkamah memeriksa alasan konstitusional dalam Permohonan Nomor 82/PUU-XXI/2023 dan permohonan a quo. Ternyata alasan konstitusional permohonan para Pemohon berbeda dengan Permohonan Nomor 42 82/PUU-XXI/2023, yang secara spesifik memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan jangka waktu publikasi hasil pembahasan masukan dari masyarakat, sedangkan permohonan para Pemohon a quo tidak mempersoalkan teknis tenggat waktu, melainkan mempersoalkan makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “dapat menjelaskan” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang tidak memberikan jaminan hukum atas tindak lanjut dari partisipasi masyarakat yang telah disampaikan, yang kemudian mereduksi hak memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Terhadap isu pokok permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU- XXI/2023. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 antara lain sebagai berikut. [3.10.5] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mempermasalahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terkait dengan penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat harus menjadi hal yang bersifat wajib, bukan opsional dan perlu diberikan batas waktu selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah norma demikian justru telah mengatur lebih jauh jika 43 dibandingkan dengan pengaturan partisipasi publik yang diatur sebelumnya dalam UU 12/2011. Bahwa perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah, tidak tepat jika diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Bahwa sedangkan terkait kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 a quo, sebagaimana telah Mahkamah jelaskan pada Sub- paragraf [3.10.4] di atas, kata “dapat” dalam konteks a quo tidak boleh dimaknai bahwa norma a quo telah menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dijamin oleh UUD 1945, yang ditegaskan kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diatur pula dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menilai kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang menurut Mahkamah tidak boleh dimaknai sebagai norma yang menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemaknaan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 seharusnya sejalan dengan makna meaningful participation sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk pada tanggal 25 November 2021 yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan. [3.12.2] Bahwa meskipun norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 telah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah, namun dalam permohonan para Pemohon a quo yang menjadi isu pokok adalah makna konstitusional frasa “dapat menjelaskan” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dimaknai sebagai, “Pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum dan hak memperoleh informasi, 44 patut memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme resmi” sebagaimana tertera pada angka 2 petitum permohonan para Pemohon. Menurut Mahkamah pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon demikian pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengubah diksi “dapat menjelaskan kepada masyarakat” menjadi “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat”. Terhadap permohonan para Pemohon dalam petitumnya Mahkamah terlebih dahulu akan memeriksa makna kata “patut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai 1) baik, layak, pantas; 2) sesuai benar (dengan), sepadan (dengan), seimbang (dengan); 3) masuk akal, wajar; 4) sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya); 5) tentu saja, sebenarnya. Dalam konteks memberikan penjelasan kepada masyarakat, menurut Mahkamah kata “patut” tidak memiliki parameter yang jelas atau pasti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan kata “patut” merujuk pada ekspektasi atas tindakan, sikap atau keadaan, yang justru mengaburkan makna hak untuk mendapatkan penjelasan (rights to explained) sebagaimana konsep meaningful participation yang diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Menurut Mahkamah, dengan menggunakan kata “patut”, maka frasa “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat” justru akan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon untuk menggunakan diksi “patut memberikan penjelasan kepada masyarakat” dalam norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas parameter yang digunakan, dan tidak pula memperkuat jaminan hak untuk memperoleh informasi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Lampiran II Angka 242 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan telah mengatur pedoman kaidah bahasa dalam penyusunan produk perundang-undangan di antaranya lugas, pasti, objektif, serta menghindari ambiguitas. Sehingga, pilihan diksi “patut” menurut Mahkamah justru tidak memberikan kejelasan makna dalam norma, bahkan melemahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022. 45 Sedangkan, terhadap pemaknaan lain yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, yaitu permohonan untuk menambah frasa “dalam kerangka penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum” dan frasa “yang disampaikan melalui mekanisme resmi”, menurut Mahkamah, frasa-frasa demikian bukanlah frasa yang perlu untuk ditambahkan ke dalam batang tubuh UU a quo, karena akan membuat norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 menjadi tidak efisien. Terlebih, pengaturan demikian juga bersifat teknis karena mengatur masukan masyarakat seperti apa yang perlu diberikan penjelasan, di mana hal tersebut merupakan wilayah pengaturan lebih lanjut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar hak untuk mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 46 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 47 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani