256/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 256/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Farhan Firdaus Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Alamat : Jalan Cimerak Selatan Nomor 39a, RT 006, RW 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Roby Purnama Sidiq Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Alamat : Jalan Pondok Aren II Nomor 30, RT 007, RW 003, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Alaudin Fathan Ghazy Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Alamat : Komplek P dan K Nomor 78, RT 001, RW 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III; 4. Nama : Muhafiddin Nezar Yusufi Pekerjaan : Mahasiswa S-1 2 Alamat : Jalan Permai Barat V D1/9, RT 003, RW 014, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Amanda Tiara Karim Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Alamat : KAV DKI Blok i5 Nomor 20, RT 008, RW 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon V; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 261/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 256/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 18 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 3 yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (“UU PPP”) menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan 4 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa sejatinya objek yang menjadi objectum litis Mahkamah Konstitusi baik uji materiil dan uji formil berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7/2025”): “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7/2025 menyatakan “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 ” 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang- undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang- undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. 8. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), yang berbunyi: “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji“. 9. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam Undang- undang MD3 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah 5 Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 7/2025. 10. Bahwa dalam pengujian materi undang-undang terhadap Undang Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (nebis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 PMK 7/2025, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak nebis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 12. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON 13. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 6 kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara; 14. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 15. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 16. Bahwa untuk menjelaskan apakah ada hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam point a Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025, maka perlu diuraikan Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] dan berstatus sebagai mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-2]. Status tersebut tidak hanya menunjukkan kedudukan administratif semata, melainkan menegaskan posisi Para Pemohon sebagai bagian dari komunitas akademik yang secara langsung dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang” 17. Bahwa kedua pasal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat substantif dan saling melengkapi antara hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara serta mahasiswa untuk mengembangkan diri dan tanggung jawab konstitusional pemerintah untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) tidak akan dapat terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat secara langsung untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak ini tidak bersifat pasif, melainkan mengandung dimensi partisipatif dan transformatif, yaitu hak para pemohon untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi, pengembangan pemikiran kritis, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa. Dalam hal ini adalah 8 pengawasan penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak terbatas secara periodisasi. 18. Hak tersebut tidak dapat tercapai apabila kondisi penyelenggaraan kekuasaaan negara tidak berlandaskan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan kata lain, Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa hak atas pendidikan adalah kewajiban konstitusional pemerintah untuk dapat menjamin sistem pendidikan yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemerdekaan berpikir dalam rangka membentuk karakter bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. 19. Bahwa untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, mandiri, dan berorientasi pada kebebasan akademik serta pengembangan daya kritis warga negara. Dengan demikian, hak atas pendidikan dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak atas pengembangan diri; keduanya saling berkaitan dan menjadi landasan bagi terwujudnya warga negara yang cerdas, merdeka dalam berpikir, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 20. Bahwa frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan secara formal, melainkan negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap ilmu atau pembelajaran yang didapatkan dapat diaplikasikan atau diterapkan oleh negara sebagai bentuk nyata atas terselenggaranya kecerdasan yang merdeka. Namun dalam konteks ini, ilmu yang didapatkan pemohon tentang pembelajaran pembatasan kekuasaan nyata-nyatanya tidak diterapkan dan diaplikasikan dengan tidak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR. 21. Bahwa dalam proses pendidikan hukum yang ditempuh, Para Pemohon memperoleh pemahaman mengenai prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam teori negara hukum. Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip tersebut dengan praktik penyelenggaraan negara yang terjadi dalam realitas sosiologis menegaskan adanya ruang konstitusional bagi Para Pemohon untuk memajukan diri, memperjuangkan hak-haknya, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan negara sebagai perwujudan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. 22. Bahwa teori yang dipelajari di ruang akademik yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, keseimbangan antara lembaga, serta akuntabilitas jabatan publik, ternyata tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik 9 penyelenggaraan kekuasaan negara. Seluruh tindakan penyelenggara negara wajib dilandaskan pada asas kejelasan norma (lex certa) dan keterukuran tanggung jawab (accountability) yang dalam hal ini dilanggar akibat ketiadaan pembatasan periodisasi jabatan anggota DPR 23. Bahwa sebagai mahasiswa Ilmu Hukum sekaligus aktivis yang aktif dalam isu ketatanegaraan, dinamika kekuasaan negara, dan implementasi prinsip negara hukum, Para Pemohon memiliki keresahan dan kesadaran konstitusional yang tinggi untuk memahami, menilai, dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut. Aktivitas Para Pemohon adalah bentuk nyata dari perwujudan partisipasi warga negara dalam mengawasi dan mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar yang sah dan relevan bagi kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo. 24. Bahwa dalam prinsip kedaulatan rakyat, setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Para Pemohon, memiliki kedudukan sebagai subjek penerima manfaat langsung (beneficiaries) dari terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, negara melalui kebijakan dan regulasinya wajib memastikan bahwa seluruh lembaga perwakilan rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, berfungsi secara ideal (sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan) untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” 25. Bahwa secara substantif, hak konstitusional Para Pemohon yang bersumber dari Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mencakup hak hukum konstitusional, yakni hak untuk memperoleh kepastian hukum serta jaminan atas sistem ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel, dan tidak membuka ruang bagi dominasi kekuasaan politik yang berkepanjangan tanpa pembatasan masa jabatan, sehingga sejalan dengan prinsip sirkulasi kekuasaan dalam negara hukum demokratis. 10 26. Bahwa hak ini menjadi fondasi bagi legitimasi sosial dan moral negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Apabila norma dalam undang-undang yang diuji justru mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat dan membuka ruang dominasi kekuasaan politik oleh individu atau kelompok tertentu tanpa adanya pembatasan masa jabatan yang jelas, maka secara nyata telah menggerus hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum atas pemerintahan yang berdasarkan pada pembatasan kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. 27. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini secara expressis verbis menegaskan bahwa hakim, termasuk Hakim Konstitusi, tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan wajib menggali serta mengilhami perubahan hukum ketika suatu norma telah kehilangan relevansi terhadap dinamika sosial, perkembangan zaman, atau bertentangan dengan rasa keadilan publik 28. Bahwa dalam keyakinan Pemohon, makna “menggali” dalam pasal a quo mengandung kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah suatu konsep ketatanegaraan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip- prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Penilaian ini menjadi penting ketika norma yang berlaku menunjukkan potensi menimbulkan praktik ketidakwajaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan publik. Dalam situasi demikian, hakim tidak sepatutnya berpegang secara kaku pada ketentuan normatif semata, melainkan perlu menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan integritas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berkewajiban menafsirkan konstitusi secara proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif demi memastikan bahwa norma yang diuji tetap sejalan dengan perkembangan hidup ketatanegaraan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 29. Bahwa sebagai warga negara yang akan dan terus berpartisipasi dalam proses politik, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk dijamin berada dalam sistem perwakilan yang tidak membuka peluang terjadinya akumulasi kekuasaan tanpa batas. Hak tersebut dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 11 yang menegaskan prinsip negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil. Dengan tidak diaturnya batas masa jabatan anggota DPR, Pemohon secara wajar dapat mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya jaminan atas sistem kekuasaan yang terkendali dan demokratis, yang merupakan bagian integral dari haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum serta penyelenggaraan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma a quo. 30. Bahwa keterlibatan aktif para pemohon dalam demokrasi dan hukum di indonesia dapat dibuktikan: a. Pemohon I turut serta dalam kegiatan demokrasi dan hukum yang dibuktikan melalui keikutsertaan pemohon sebagai pemateri dalam kegiatan diskusi film “pesta oligarki” yang diadakan oleh Ahimsa Kompak dan pemateri dalam kegiatan diskusi hukum dan demokrasi Young Yuris Festival yang diadakan oleh Kompres UIN Khas Jember. Selain itu, Pemohon I juga turut serta dalam mengikuti kompetisi debat hukum Lomba debat Airlangga Law Competition 2023 dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah Tentang Partai Politik dan Demokrasi (Bukti P-5) b. Pemohon II turut serta dalam kegiatan demokrasi dan hukum yang dibuktikan melalui keikutsertaan dalam lomba debat hukum Pekan Syariah dan Hukum FSH UIN Jakarta 2024 Sekolah Legislatif SEMA FDIKOM UIN Jakarta 2025 dan Pelatihan Dasar Bantuan Hukum Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh LKBHMI Cabang Ciputat (Bukti P-6) c. Pemohon III turut serta dalam kegiatan demokrasi dan hukum yang dibuktikan melalui keikutsertaan dalam Sekolah Legislatif SEMA FDIKOM UIN Jakarta (Bukti P-7) d. Pemohon IV turut serta dalam kegiatan demokrasi dan hukum yang dibuktikan melalui keikutsertaan pemohon dalam lomba debat Pekan Syariah dan Hukum FSH UIN Jakarta serta diskusi dan pelatihan demokrasi dan hukum melalui Sekolah Legislatif SEMA FDIKOM UIN Jakarta 2025 Pelatihan Mitigasi, Pemantauan, dan Advokasi 2025 yang diselenggarakan oleh PSHK, LBH Jakarta, dan YAPPIKA melalui Koalisi Kebebasan 12 Berserikat serta Pelatihan Dasar Bantuan Hukum Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh LKBHMI Cabang Ciputat (Bukti P-8) e. Pemohon V turut serta dalam kegiatan demokrasi dan hukum dibuktikan melalui keikutsertaan Pemohon dalam lomba debat hukum Raden Rahmat Law Fair tahun 2024, Sultan Jawara Law Festival I 2024, Veteran Legal Competition tahun 2025, dan Sultan Jawara Law Festival II 2025 yang membahas mengenai efektivitas demokrasi dengan melakukan riset mendalam guna memberikan solusi hukum terbaru (Bukti P-9) Bahwa hal ini menandakan para pemohon turut serta dalam keterlibatan aktif dalam proses dialektika gagasan hukum dan demokrasi di Indonesia. 31. Bahwa para pemohon sebagai mahasiswa aktif dalam diskusi dan partisipasi di bidang hukum terkhusus hukum tata negara. Oleh karenanya para pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hukum dan pemerintahan karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana para Pemohon belajar dan berkembang. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam point 3.5 putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan point 3.5 dalam putusan MK Nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang pada kesimpulannya mengabulkan kualifikasi para pemohon dalam putusan tersebut sebagai bagian dari lingkungan akademik. 32. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam perkara a quo bersifat spesifik dan aktual. Hal ini disebabkan oleh berlakunya Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tidak mengatur secara tegas pembatasan masa jabatan anggota DPR RI. Ketiadaan pembatasan tersebut membuka peluang bagi seseorang untuk menduduki jabatan anggota DPR secara berulang tanpa batas waktu yang jelas, sehingga menimbulkan potensi konsentrasi kekuasaan, distorsi representasi politik, serta penyimpangan prinsip checks and balances yang seharusnya dijaga dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, keberlakuan norma tersebut secara nyata mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk menikmati demokrasi yang sehat dan sistem kekuasaan yang dibatasi secara proporsional. 33. Bahwa kerugian konstitusional para pemohon diyakini tidak akan atau tidak terjadi apabila permohonan para pemohon dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. 13 34. Bahwa dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945. ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (TIDAK Nebis in Idem) 35. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 36. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 76 (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak Putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: Tabel 1 Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 76 (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NO Perkara Batu Uji Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. Putusan Nomor 1/PUU- XVIII/202 0 Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 Bahwa Pasal 76 ayat (4) UU MD3 memberikan peluang penyalahgunaan kewenangan dan menyebabkan ketidakpastian Bahwa Pemohon dapat menerangkan hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional Bahwa Pemohon tidak memberikan studi komparasi Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon 14 hukum negara lain 2. Putusan Nomor 157/PUU- XXII/2024 Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 Bahwa Pasal 76 ayat (4) UU MD3 menyebabkan ketidakpastian sehingga menghilangkan legitimasi sebagai negara hukum Bahwa seharusnya terdapat batasan pada frasa “anggota … yang baru mengucapkan sumpah/janji” sebagai orang baru, bukan periode baru Bahwa tidak terdapat pembatasan akan memperkecil kesempatan walaupun tidak secara langsung karena anggota lama memiliki kemampuan yang lebih seperti afiliasi jaringan bisnis Bahwa hal ini membawa suatu lembaga ke dalam penyalahgunaan wewenang Bahwa banyak anggota legislatif yang memanfaatkan jabatan dan sumber daya berasal dari APBN untuk memenangkan kontestasi Bahwa terdapat perbedaan sifat jabatan legislatif dengan eksekutif, Bahwa Pemohon dapat menerangkan hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional Bahwa Pemohon belum dapat memberikan alasan yang kuat dan mendasar Bahwa alasan sifat jabatan dengan presiden memiliki karakteristik yang berbeda Bahwa alasan praktik uang tidak dapat dibenarkan karena dapat terjadi di setiap pemilihan umum Bahwa memanfaatkan segala cara untuk memenangkan kontestasi bukan disebabkan tidak adanya pembatasan tetapi sifat struktural Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 15 yang tercermin pada praktik autocratic legalism 3. Putusan Nomor 164/PUU- XXII/2024 Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pasal 76 ayat (4) UU MD3 menyebabkan penyimpangan etika publik dan privat sehingga membuka peluang besar untuk KKN Bahwa telah melanggar Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai pembatasan masa jabatan Badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga dikategorikan melampaui wewenang Bahwa terdapat pembatasan masa jabatan terhadap anggota KPU, Bawaslu, Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial Bahwa untuk menjunjung demokrasi berkeadilan perlu adanya kemajuan pendidikan politik dengan pembatasan masa jabatan anggota dewan Bahwa Pemohon dapat menerangkan hubungan sebab akibat kerugian hak konstitusional Bahwa alasan isu calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana tetap dapat mencalonkan sesuai tingkat kekritisan pemilih dalam proporsional terbuka Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 16 Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon Batu Uji UUD 1945 Legal Standing Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Legal standing pemohon ialah sebagai mahasiswa yang merupakan partisipan dalam politik dan demokrasi di Indonesia yang berbeda dengan permohonan- permohonan sebelumnya Pemohon mendalilkan alasan patronase politik, regenerasi politik, prinsip pembatasan kekuasaan yang memiliki kombinasi dalil permohonan yang lebih banyak Catatan: batu uji yang digunakan belum pernah digunakan, berbeda dalam berbagai Putusan MK di atas. Hak Konstitusional para pemohon dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 B. MASA JABATAN DPR YANG TIDAK TERBATAS BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSIONALISME 37. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum” (rechtsstaat). Dalam negara hukum, setiap pelaksanaan kekuasaan harus tunduk pada prinsip pembatasan dan pengawasan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. 38. Bahwa teori tentang negara hukum (Rechtsstaat) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa esensi negara hukum terletak pada pengakuan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum dan tidak boleh dibiarkan mengalir tanpa batas sehingga setiap norma yang membuka celah kekuasaan absolut harus dihapuskan. 39. Bahwa secara konseptual, paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum modern menyatakan bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar (konstitusi) dan produk turunannya, demi melindungi hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Paham ini tidak berhenti pada keberadaan konstitusi saja, melainkan menuntut agar seluruh praktik penyelenggaraan negara tunduk pada semangat pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum. 17 40. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam karyanya “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia” menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Dalam karya tersebut terkandung pengertian bahwa negara hukum mengamini adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi yang menganut prinsip pembatasan kekuasaan berdasarkan sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. 41. Bahwa prinsip pembatasan kekuasaan yang dimaksud tersebut telah terderogasi dengan berlakunya norma Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memungkinkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjabat secara terus-menerus tanpa batas waktu yang bertentangan langsung dengan prinsip dasar constitutionalism yang menjadi jiwa negara hukum itu sendiri. 42. Bahwa konstitusi harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh dan saling menopang antar cabang kekuasaan. Pembatasan masa jabatan merupakan instrumen fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, membatasi kekuasaan eksekutif dan yudikatif tetapi membiarkan anggota legislatif memiliki peluang menjabat tanpa batas justru menimbulkan inkonsistensi sistemik (constitutional incoherence) dalam desain ketatanegaraan Indonesia. Ketimpangan ini merusak prinsip simetri dalam mekanisme checks and balances, karena memungkinkan satu cabang kekuasaan menikmati tanpa kontrol waktu (lifelong authority), yang secara konseptual bertentangan dengan jiwa konstitusi sebagai sistem pembatas kekuasaan. 43. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." "Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut merusak secara absolut." Dengan tidak diaturnya batasan keterpilihan kembali secara periodik, secara de jure dan de facto telah menciptakan sebuah desain kelembagaan yang melegitimasi kekuasaan tanpa batas (unlimited terms) bagi lembaga legislatif yang merusak sistem ketatanegaraan di Indonesia, Ini adalah sebuah antitesis terhadap filosofi konstitusionalisme yang dianut Indonesia. 18 44. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Fitra Arsil dalam bukunya yang berjudul “Teori Sistem Pemerintahan” bahwa esensi konstitusi modern adalah mengendalikan kekuasaan, bukan melanggengkannya. Prinsip ini tampak jelas dalam konsep fix term, baik dalam sistem presidensial maupun parlementer, yang berfungsi membatasi kemungkinan manipulasi kekuasaan dan memastikan sirkulasi kekuasaan yang sehat. Namun, ketika anggota legislatif tidak dikenai batasan masa jabatan, terjadi ketidakseimbangan logis dalam arsitektur pembatasan kekuasaan. Eksekutif dan yudikatif dibatasi secara ketat, tetapi legislatif tidak. Ini membuka peluang akumulasi kekuasaan jangka panjang yang bertentangan dengan logika konstitusi modern sebagaimana dijelaskan Fitra arsil. 45. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012 jo. Putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 jo. Putusan Nomor 164/PUU-XXII/2024 telah berpendapat “Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Bagi partai-partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPR dan DPRD. Hal itu adalah kebijakan internal masing-masing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945.” Dalam hal ini, meskipun DPR merupakan lembaga kolektif, keberlanjutan kekuasaan tanpa adanya pembatasan tetap berpotensi menimbulkan dominasi politik, baik secara individu, fraksi atau koalisi politik. Dimana aktor-aktor yang sama dapat terus-menerus mempertahankan pengaruhnya yang dapat mendominasi proses legislasi, yang secara jelas bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan. Apabila pembatasan masa jabatan diberikan kepada kebijakan internal masing-masing partai politik, maka akan melahirkan rezim hukum yang terfragmentasi, tidak memiliki standar baku, maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk menjamin demokrasi substantif 19 melalui instrumen hukum nasional, bukan menyerahkan pada otonomi internal partai yang tidak memadai. 46. Bahwa keberlakuan Pasal 76 ayat (4) Undang-undang a quo yang pada pokoknya tidak membatasi secara tegas masa jabatan anggota DPR RI, telah menimbulkan potensi penyimpangan terhadap prinsip demokrasi dan sirkulasi kekuasaan yang sehat. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi terjadinya dominasi kekuasaan politik oleh individu atau kelompok tertentu dalam lembaga legislatif, yang pada akhirnya dapat menggeser fungsi DPR sebagai representasi rakyat menjadi instrumen kekuasaan yang elitis dan tertutup. Kondisi ini tidak hanya mengaburkan fungsi dasar lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga mengancam integritas sistem perwakilan dan prinsip sirkulasi kekuasaan, yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum demokratis. Dengan demikian, norma a quo telah membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan politik yang secara prinsipil bertentangan dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. 47. Bahwa secara konseptual, pengaturan mengenai masa jabatan anggota perwakilan rakyat seharusnya dirancang untuk menjamin terwujudnya prinsip demokrasi dan sirkulasi kekuasaan yang sehat, mengingat DPR RI merupakan representasi langsung dari kedaulatan rakyat. Namun, norma a quo justru membuka celah bagi anggota DPR RI untuk menjabat kembali secara terus- menerus tanpa batasan yang jelas, sehingga menimbulkan potensi monopoli kekuasaan politik dan ketimpangan kesempatan bagi anggota DPR lainnya. Kondisi demikian bertentangan dengan semangat konstitusi yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara demokratis berdasarkan hukum. 48. Bahwa secara historical context sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu founding fathers negara Indonesia yakni Muhammad Hatta dalam risalah sidang BPUPKI menyatakan bahwa negara harus menempatkan diri sebagai pelindung hak-hak rakyat dan harus menghindari konsentrasi kekuasaan absolut yang bisa menindas kebebasan individu. Sehingga pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme dan tirani dalam sistem pemerintahan negara baru. Dengan tidak dibatasinya masa jabatan anggota DPR yang sementara itu eksekutif dan yudikatif dibatasi akan menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan (imbalance of power). 20 C. DPR MEMILIKI KEWENANGAN YANG BESAR SEHINGGA HARUS DIBATASI 49. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan konstitusional yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). hal ini dibuktikan dengan kewenangannya yang mencakup fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta kewenangan strategis lain yang berhubungan langsung dengan Presiden dan lembaga negara lainnya. 50. Bahwa Pasal 20 UUD 1945 secara tegas menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang bersama Presiden, sebagaimana dirumuskan: a. Ayat (2): Setiap RUU dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. b. Ayat (3): Apabila tidak disetujui bersama, RUU tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang itu. c. Ayat (5): RUU yang telah disetujui bersama tetap sah menjadi undang- undang meskipun tidak disahkan Presiden dalam 30 hari. 51. Bahwa ketentuan dalam norma pasal 20 UUD 1945 tentang wewenang DPR dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara expressis verbis menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan setara bersama dengan presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Membatasi kekuasaan lembaga legislatif adalah upaya untuk mencegah terjadinya abuse of power (penyelewengan kekuasaan) guna menghindari praktik politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang melahirkan produk hukum yang cacat. 52. Bahwa fungsi anggaran DPR diperkuat melalui Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang memberikan DPR kewenangan membahas RAPBN bersama Presiden dan bahkan menolak RAPBN tersebut, sehingga pemerintah harus menggunakan APBN tahun sebelumnya. 53. Bahwa UU MD3 semakin memperluas kewenangan DPR dalam anggaran, antara lain melalui: a. Pasal 178 dan 179: pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebelum Presiden mengajukan RUU APBN. b. Pasal 180: DPR dapat mengajukan usul perubahan atas RAPBN. 21 c. Pasal 110: kewenangan Badan Anggaran DPR untuk membahas, menilai, menyetujui, mengoreksi, hingga memberikan rekomendasi terkait seluruh struktur dan realisasi APBN. 54. Bahwa hal ini menunjukan DPR memiliki sejumlah kewenangan yang sangat luas dalam bidang anggaran, mulai dari kewenangan membahas RAPBN, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RAPBN, serta kewenangan mengawasi pelaksanaan APBN. Selain itu, DPR memegang kewenangan menentukan arah kebijakan fiskal sejak tahap pembicaraan pendahuluan, kewenangan mengubah besaran penerimaan dan pengeluaran negara dalam RAPBN, serta kewenangan menetapkan kebijakan pendapatan negara. Kewenangan DPR juga mencakup pembahasan dan persetujuan seluruh alokasi anggaran kementerian/lembaga, melakukan sinkronisasi anggaran lintas komisi, serta membahas dan mengevaluasi realisasi APBN secara berkala. 55. Bahwa akumulasi kewenangan fungsi anggaran yang begitu besar ini menunjukkan bahwa DPR bukan sekadar pembahas anggaran, tetapi turut mengendalikan struktur fiskal negara secara substansial. Dominasi kewenangan semacam itu, terlebih ketika dikaitkan dengan fakta bahwa anggota DPR tidak memiliki batasan masa jabatan sehingga potensi kekuasaan legislatif dapat berulang dan mengakar, menimbulkan risiko legislative overreach yang dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan, dominasi struktur lama yang membuka ruang penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan politik jangka pendek, menciptakan instabilitas kebijakan fiskal, dan merusak prinsip checks and balances. 56. Bahwa dominasi struktur lama dalam kewenangan penganggaran DPR berpotensi mengakibatkan stagnasi kebijakan fiskal dan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip efektivitas dan responsivitas negara terhadap perubahan kebutuhan publik dan dinamika ekonomi. Tanpa adanya mekanisme pembatasan masa jabatan, anggota DPR yang berkuasa dalam jangka panjang memiliki insentif untuk mempertahankan pola-pola lama yang berisiko menghambat inovasi kebijakan serta adaptasi terhadap tantangan kontemporer. Stagnasi ini melanggar asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pembuatan kebijakan anggaran negara. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi 22 tidak relevan dengan kebutuhan strategis pembangunan dan dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya negara. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kepentingan umum dan menghambat terwujudnya tujuan negara sebagaimana dimandatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Struktur lama yang menguasai fungsi anggaran memungkinkan terjadinya praktek dominasi politik anggaran yang mengarah pada kepentingan kelompok tertentu dengan mengabaikan prinsip checks and balances serta transparansi anggaran publik 57. Bahwa Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan tiga hak utama kepada DPR, yaitu: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 58. Bahwa ketiga hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 UU MD3, yang menegaskan bahwa: a. Hak interpelasi digunakan meminta keterangan pemerintah atas kebijakan penting dan strategis. b. Hak angket digunakan melakukan penyelidikan. c. Hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyatakan sikap DPR terhadap kebijakan pemerintah, peristiwa luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum presiden. 59. Bahwa ayat ini menetapkan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Rumusan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah bukan sekadar fungsi tambahan, tetapi merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Namun, pemberian tiga hak besar sekaligus juga mengandung kebutuhan untuk membatasi kekuasaan: DPR diberi alat kontrol yang kuat, tetapi penggunaannya tetap harus mengikuti prosedur, mekanisme internal, dan persetujuan mayoritas agar tidak berubah menjadi alat politik sewenang-wenang. Dengan kata lain, ayat ini mengafirmasi pentingnya pengawasan, namun tetap menempatkan batasan agar pengawasan tidak berubah menjadi dominasi legislatif atas eksekutif. 60. Bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan hak interpelasi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 dan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 terkait kasus kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.Tindakan ini dianggap sebagai alat bargaining politic dan mengganggu rencana pembangunan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan 23 pelayanan publik serta keseimbangan sumber daya negara. Hal ini terjadi bukan semata-mata hanya karena kekuasaan kolektif DPR akan tetapi juga individu-individu yang telah lama menduduki jabatan dan terdapat celah kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dirinya dalam struktur politik negara. 61. Bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mendefinisikan hak angket sebagai kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang penting, strategis, berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Substansi ini menunjukkan bahwa DPR diberi instrumen pengawasan yang bersifat mendalam dan investigatif, namun dengan lingkup yang secara tegas dibatasi hanya pada kebijakan yang memiliki dampak signifikan bagi publik. Pembatasan tersebut penting agar hak angket tidak digunakan untuk mengintervensi keputusan administratif yang bersifat teknis maupun untuk menghambat jalannya pemerintahan secara tidak proporsional. Dengan demikian, norma ini mencerminkan keseimbangan antara fungsi pengawasan yang efektif dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan politik oleh DPR dalam menjalankan hak angket. 62. Bahwa sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh DPR Komisi III pada tahun 2017 yang mengancam dan melaksanakan hak angket terhadap KPK terkait kasus korupsi e-KTP, setelah nama-nama anggota DPR muncul dalam persidangan. Tindakan ini dianggap tidak proporsional karena membawa isu pidana ke ranah politik, mengganggu independensi KPK, dan memaksa pengungkapan rekaman rahasia. Hal ini terjadi bukan semata-mata hanya karena kekuasaan kolektif DPR akan tetapi juga individu-individu yang sudah langgeng kekuasaanya merasa terganggu dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini artinya bahaya struktur jaringan politik lama memang nyata adanya. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 157/PUU-XXII/2024 telah berpendapat “Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya kecenderungan perilaku tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, untuk menangani persoalan tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara partai politik dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga dan 24 mengawal kinerja anggota DPR/DPRD terpilih agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, apabila terdapat anggota legislatif yang terbukti melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidaklah serta merta disebabkan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melainkan dipengaruhi antara lain oleh integritas masing-masing anggota legislatif.” 63. Bahwa anggota legislatif yang melakukan tindak pidana berkorelasi positif terhadap ketiadaan pembatasan masa jabatan hal ini dikarenakan Data dari KPK menunjukkan adanya korelasi antara lama masa jabatan dengan tingkat korupsi di kalangan anggota legislatif. Dari 67 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam periode 2014-2023, 41 diantaranya (61,2%) dilakukan oleh mereka yang telah menjabat lebih dari dua periode. 64. Bahwa Korelasi ini juga dapat dijelaskan melalui teori “power trap” yang dikemukakan oleh Susan Rose-Ackerman, dimana semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang karena melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, dengan terus berlangsungnya norma a quo yang tidak mengatur pembatasan masa jabatan. Akibatnya, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, atas pemerintahan yang demokratis, serta atas sistem hukum yang seimbang sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi tercederai secara langsung. 65. Bahwa UUD 1945 juga secara eksplisit memberikan kewenangan yang sangat luas dan strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya melalui Pasal 7B yang menetapkan bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dimulai oleh DPR. Ketentuan tersebut menempatkan DPR sebagai lembaga dengan kekuatan konstitusional yang bukan hanya bersifat legislasi dan pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai constitutional initiator terhadap mekanisme akuntabilitas tertinggi Kepala Negara. Dengan demikian, DPR memegang gatekeeping power dalam menentukan apakah suatu proses pemakzulan dapat berjalan atau tidak. 66. Bahwa pemberian kewenangan sebesar ini secara konstitusional memperlihatkan bahwa DPR merupakan aktor kunci dalam struktur kekuasaan negara, dengan pengaruh yang secara inheren dapat mempengaruhi stabilitas politik, arah pemerintahan, dan mekanisme checks and balances. Oleh karena itu, konsentrasi kewenangan pada lembaga ini harus diimbangi dengan 25 mekanisme pembatasan jabatan anggota DPR agar tidak terjadi penguatan kekuasaan yang bersifat oligarkis atau dominasi kekuasaan yang berkepanjangan oleh figur-figur tertentu. 67. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, kekuasaan DPR semakin meluas karena lembaga ini juga terlibat dalam pemilihan pejabat publik strategis seperti anggota BPK, hakim konstitusi, komisioner KPK, serta berbagai pejabat pada lembaga independen lainnya. Keterlibatan dalam penentuan posisi-posisi penting tersebut memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memegang peranan sentral sebagai power broker dalam arsitektur politik nasional. 68. Bahwa secara konstitusional, DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara (collective collegial), yang menegaskan bahwa seluruh anggota DPR bertanggung jawab bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, konsep collective collegial pada hakikatnya tetap didasarkan pada pendapat individu anggota DPR, yang mana hal ini tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan individu anggota DPR dalam menentukan arah kebijakan nasional. Prinsip collective collegial ini dirancang sebagai mekanisme internal untuk memastikan bahwa kewenangan DPR yang luas digunakan secara seimbang, menghindari dominasi individu atau kelompok tertentu, serta menjaga agar proses pengambilan keputusan tetap berada dalam kerangka representasi rakyat dan akuntabilitas lembaga. 69. Bahwa dalam praktiknya, prinsip collective collegial tersebut kerap bergeser menjadi collective abuse, yaitu ketika kewenangan bersama yang seharusnya dilaksanakan secara egaliter justru terpusat pada elite politik yang sama dalam periode jabatan yang panjang tanpa adanya pembatasan masa jabatan. Ketika DPR tidak memiliki batas masa jabatan, fungsi kontrol terhadap lembaga legislatif menjadi lemah, dan akuntabilitas publik menurun. Oleh karena itu, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR telah secara nyata dan aktual menghilangkan hak Para Pemohon untuk hidup dalam sistem hukum yang adil dan demokratis sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 70. Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dari jabatan kolektif, hal tersebut dapat tercermin dari Pemberhentian Hakim Konstitusi dari Jabatannya berdasarkan rapat Paripurna DPR ke-7 masa persidangan I Tahun sidang 26 2022- 2023. Komisi III DPR RI sepakat untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR. Hal yang menjadi masalah adalah keputusan DPR untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto, padahal masa jabatannya baru habis di tahun 2029. 71. Bahwa dominasi kelompok elite politik dalam jangka waktu panjang di tubuh DPR telah menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan konflik kepentingan dalam proses pembentukan undang-undang. Konsentrasi kekuasaan semacam ini menghambat objektivitas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena relasi politik internal menjadi lebih menentukan daripada prinsip akuntabilitas publik, sehingga melemahkan kualitas demokrasi dan merusak legitimasi kelembagaan DPR. 72. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dalam posisi yang sangat dominan, meliputi fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, persetujuan kebijakan strategis negara, pengangkatan pejabat publik penting, hingga kewenangan memulai proses pemakzulan Presiden. Konfigurasi kewenangan yang demikian luas menempatkan DPR sebagai pusat gravitasi dalam arsitektur checks and balances. Namun, ketika konsentrasi kewenangan sebesar ini tidak diimbangi dengan pengaturan pembatasan masa jabatan, maka risiko terjadinya legislative overreach, yakni penggunaan, perluasan, atau pemanfaatan kewenangan legislatif secara berlebih di luar maksud konstitusi menjadi sangat nyata. Ketiadaan batasan tersebut secara langsung mengancam prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) tentang keseimbangan antar cabang kekuasaan sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 73. Bahwa praktik ketatanegaraan memperlihatkan, secara faktual, bahwa absennya pembatasan masa jabatan telah menyebabkan reproduksi elite politik yang sama dalam waktu panjang, sehingga prinsip kolegialitas yang seharusnya mengedepankan keputusan bersama justru bergeser menjadi pola penyalahgunaan kolektif atau collective abuse. Dominasi berulang oleh individu atau kelompok yang sama menciptakan konsentrasi kekuasaan personal yang 27 kuat di dalam institusi legislatif, menurunkan kualitas representasi rakyat, memperbesar potensi konflik kepentingan dalam pembentukan undang- undang, serta melemahkan independensi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Akumulasi kekuasaan semacam ini menunjukkan bahwa problemnya bukan hanya kelembagaan, tetapi juga struktur pengaruh individual yang terbentuk karena tidak adanya mekanisme pembatasan yang bersifat konstitusional. 74. Bahwa dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa jabatan legislatif tidak hanya mengandung kewenangan institusional, tetapi juga kekuasaan personal yang secara praktis mampu memengaruhi arah kebijakan kolektif DPR. Pengalaman ketatanegaraan (post factum) menunjukkan bahwa kekuasaan individual yang bertahan terlalu lama dapat membentuk jejaring patronase, kontrol politik internal, dan dominasi informal yang pada akhirnya bekerja melebihi struktur formal lembaga. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya spirit konstitusionalisme dalam menjaga agar kekuasaan legislatif tetap terbatas dan terdistribusi secara sehat. Dengan demikian, persoalan pembatasan masa jabatan tidak hanya menyangkut aspek teknis jabatan, tetapi merupakan kebutuhan untuk mencegah deformasi kekuasaan di mana individu atau kelompok tertentu dapat mengarahkan entitas kolektif DPR secara tidak proporsional. 75. Bahwa dengan demikian, norma yang tidak mengatur pembatasan masa jabatan anggota DPR patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, atau setidak-tidaknya harus ditafsirkan secara konstitusional agar selaras dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis. Pembatasan masa jabatan merupakan syarat esensial untuk memastikan bahwa kekuasaan legislatif tidak terpusat, tidak bersifat hegemonik, dan tetap berada dalam batas konstitusional yang menjamin pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. D. MENINGKATKAN REGENERASI POLITIK SEBAGAI BENTUK PENGUATAN KUALITAS DEMOKRASI 76. Bahwa negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang bersifat demokrasi. Sistem demokrasi seharusnya menjunjung tinggi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang 28 berperan sebagai pengendali kekuasaan untuk menjaga kelembagaan negara sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara transparan, adil, dan kompeten. Pengendalian ini diejawantahkan melalui ruang sirkulasi politik yang aktif daqalam menjaga keberlangsungan ketatanegaraan. 77. Bahwa lembaga legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk menuntut penguasa dalam mengawasi dan membatasi kekuasaan agar sejalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengawasan tersebut diejawantahkan melalui pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR sebagai bentuk evaluasi. 78. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan sejalan dengan pandangan I Dewa Gede Atmadja dalam bukunya berjudul “Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis” yang mengemukakan bahwa hukum terhubung dengan power relations. Hal ini diperkuat dengan critical legal studies theory yang dikemukakan oleh Antonio Cassase menyatakan hukum tidak netral karena berasal dari politik sehingga segala bentuk kebijakan selalu memiliki nilai kepentingan berdasarkan golongan dan nilai pasar. 79. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan John Samples dalam karyanya “The marketplaces of democracy” demokrasi yang sehat membutuhkan pasar politik yang kompetitif, terbuka, dan tidak didominasi satu pemain saja. Namun, ketika masa jabatan politik tertentu tidak dibatasi, pasar politik menjadi timpang dan berujung pada petahana memperoleh keuntungan struktural yang besar melalui akses terhadap jaringan politik, sumber daya finansial, serta kedekatan dengan struktur partai. Hal ini menimbulkan “monopoli politik” dimana kursi DPR dikuasai oleh individu yang sama dalam jangka panjang. Akibatnya, regenerasi politik terhambat, representasi rakyat stagnan, dan pilihan pemilih dalam praktiknya menjadi sempit karena didominasi wajah lama. 80. Bahwa menurut Robert Michels dalam teorinya yang dikenal sebagai “The Iron Law of Oligarchy”, setiap organisasi yang menganut prinsip demokrasi pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mengalami konsentrasi kekuasaan pada kelompok kecil yang dominan. Dalam konteks kelembagaan legislatif, masa jabatan yang terlalu lama berpotensi melahirkan akumulasi kekuasaan melalui pembentukan jaringan politik, patronase, serta akses terhadap sumber 29 daya institusional, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan representasi dan menghambat regenerasi politik. 81. Bahwa menurut Prof. Mahfud M.D dalam Podcast-nya “Demokrasi menghendaki adanya pergantian pemain” Sejalan dengan pendapat tersebut bahwasanya demokrasi menuntut adanya rotasi kepemimpinan dan regenerasi politik untuk menjaga kualitas representasi rakyat, Tanpa adanya pembatasan masa jabatan, demokrasi berisiko berubah menjadi plutokrasi elektoral di mana elite lama menang karena kekuatan modal dan jaringan. Masa jabatan panjang memberikan kesempatan kepada elite politik lama untuk menguatkan jaringan kekuasaan dan modalnya, sehingga mereka bisa mempertahankan posisi politik melalui praktik-praktik ilegal. 82. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangatlah jelas materi muatan Pasal 76 ayat (4) UU MD3 tidak memberikan kepastian hukum dan telah mencederai hak politik dan hukum konstitusional dalam berpartisipasi secara adil dalam demokrasi serta memperoleh kepastian hukum yang saat ini tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 83. Bahwa pada pemilu tahun 2024 terdapat 56,4 persen calon petahana yang terpilih kembali menduduki jabatan di kursi parlemen Senayan. Jumlah petahana mengalahkan caleg pendatang baru yang menduduki porsi 43,6 persen. Data dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan, partai politik dengan jumlah petahana lebih dari separuh, Bahwa pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan merupakan manifestasi dari prinsip check and balances, yang secara ini dipelajari dan diajarkan di ruang- ruang akademik. 84. Bahwa berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa rata-rata usia anggota DPR RI periode 2019-2024 adalah 53,2 tahun, meningkat dari periode sebelumnya yang rata-rata 49,8 tahun. Peningkatan ini mengindikasikan terhambatnya regenerasi kepemimpinan politik yang berpotensi menciptakan gap generasi dalam proses politik. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk menjamin adanya ruang bagi generasi baru untuk berkontribusi dalam proses politik dan menyiapkan kader-kader kepemimpinan masa depan. 30 85. Bahwa keberadaan anggota DPR yang menjabat secara berulang hingga tiga periode atau lebih menunjukkan kecenderungan akumulasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, maupun anggaran. Masa jabatan yang panjang tanpa batasan memperbesar kemungkinan terbentuknya jejaring patronase dan hubungan klientelistik antara anggota DPR dengan pelaku ekonomi maupun elite politik tertentu seperti yang dikemukakan oleh James C. Scott dalam Patron-Client Theory yang menggambarkan hubungan bersifat dyadic, vertical, and reciprocal. 86. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuskridho Ambardi dalam bukunya yang berjudul “Mengungkap Politik Kartel” bahwa kekuasaan yang dilimpahkan oleh UUD kepada DPR-lah yang membuka praktik “perburuan rente” atau praktik untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan ekonomi dengan memanipulasi lingkungan politik, regulasi, atau aturan tanpa menciptakan nilai atau kontribusi nyata bagi masyarakat 87. Bahwa salah satu contoh nyata adalah Setya Novanto, yang telah menjadi anggota DPR sejak tahun 1999 hingga 2018 tanpa jeda dan beberapa kali menduduki posisi strategis, termasuk Ketua DPR RI periode 2014–2019. Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh individu yang sama berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok politik tertentu. 88. Bahwa kasus Setya Novanto bukan merupakan insiden tunggal. Sejumlah anggota DPR lain yang telah menjabat lebih dari dua hingga tiga periode juga terlibat dalam tindak pidana korupsi, antara lain terkait suap penganggaran, jual beli jabatan, dan gratifikasi proyek kementerian. Kasus-kasus tersebut antara lain menjerat politisi senior seperti Azis Syamsuddin, Romi Herton (almarhum, eks-DPR), dan Billy Sindoro (melalui hubungan legislatif) yang menunjukkan adanya pola sistemik keterlibatan anggota legislatif lama dalam praktik koruptif. 31 89. Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia tahun 2023 mengungkapkan bahwa 68% responden mendukung adanya pembatasan masa jabatan bagi anggota legislatif, dengan alasan utama untuk memberikan kesempatan bagi generasi baru dan mencegah monopoli kekuasaan. Dukungan publik yang tinggi ini mengindikasikan adanya ekspektasi masyarakat terhadap reformasi kelembagaan yang lebih demokratis dan inklusif. Mengakomodasi ekspektasi ini melalui pengaturan pembatasan masa jabatan menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis legitimasi sistem politik dan menjembatani kesenjangan antara harapan publik dengan realitas kelembagaan yang ada. E. KOMPARASI NEGARA DEMOKRATIS YANG MEMBATASI MASA JABATAN LEGISLATIF 90. Bahwa dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia hanya terdapat pembatasan mengenai lama masa jabatan dalam satu kali pencalonan namun belum terdapat aturan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR dalam Undang-Undang MD3. Padahal, berdasarkan sistem demokrasi yang juga diterapkan secara internasional pada negara maju dan negara berkembang telah terdapat beberapa negara yang menerapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR. 91. Bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar (konstitusi) dan produk turunannya, demi melindungi hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Paham ini tidak berhenti pada keberadaan sebuah undang-undang dasar, melainkan menuntut agar seluruh praktik penyelenggaraan negara tunduk pada semangat pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan supremasi hukum. 92. Bahwa untuk membatasi hubungan hukum dengan politik dan mengembalikan marwah anggota DPR sebagai kekuasaan legislatif, diperlukan pemberlakuan pembatasan periodisasi masa jabatan sebagai rekayasa konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, keadilan politik, dan mencegah oligarki. Pembatasan ini telah diterapkan oleh berbagai negara seperti Korea Selatan, Kosta Rika, dan Ekuador serta pernah digagas oleh negara Swiss dan Perancis. 32 93. Bahwa di benua Asia, negara Korea Selatan sebagai salah satu role model kekuasaan negara dan kehakiman merupakan negara demokratis sebagaimana Laporan World Bank pada tahun 2024 menempati skor 7.75 telah menerapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR. Pembatasan masa periodisasi tercantum pada Pasal 42 Konstitusi Korea Selatan dan secara khusus diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Otonomi Lokal Korea Selatan yang menerapkan untuk masa tiga kali periode dan hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah. Hal ini telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 yang di dalamnya mengkaji problematika pemberlakuan pembatasan masa periodisasi anggota parlemen pada iklim demokrasi negara-negara anggota Uni Eropa. 94. Bahwa di benua Amerika, terdapat negara Kosta Rika sebagai negara demokratis sebagaimana Laporan World Bank pada tahun 2024 menempati skor 8.29 telah menerapkan pembatasan masa jabatan anggota DPR hanya untuk satu kali periode dengan masa jabatan selama empat tahun sebagaimana Pasal 107 Konstitusi Kosta Rika. Selain itu, negara Ekuador dalam Pasal 144 Konstitusi Ekuador tahun 2011 juga menerapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota parlemen untuk dua kali periode. 95. Bahwa sejalan dengan alasan permohonan angka 41 bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi melalui hukum dasar negara (konstitusi) serta produk turunannya, yang dalam hal ini diterapkan sebuah asas lex specialis derogat legi generalis sehingga perlu diatur pembatasan legislatif melalui Undang- Undang yakni UU MD3 untuk memperjelas dan mengerucutkan amanat dasar negara (konstitusi) Republik Indonesia. 96. Bahwa sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqqie dalam karyanya “Konstitusi dan Konstitusionalisme” menyatakan bahwa segala hal yang belum diatur dalam konstitusi maka perlu diperjelas melalui undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hierarki peraturan perundang-undangan agar segala bentuk progresivisme hukum disesuaikan melalui produk turunannya, bukan melalui hukum dasar negara (konstitusi). 97. Bahwa meskipun negara lain menerapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR pada konstitusi, jika mengacu sesuai alasan pemohon 33 tersebut diatas maka menjadi rasio logis bahwa pembatasan a quo di Indonesia lebih baik diterapkan melalui undang-undang yakni Undang-Undang MD3. 98. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR sangat relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia mengingat terdapat 22 anggota DPR petahana yang telah menjabat lebih dari 3 periode. Hal ini juga merupakan bentuk vacuum of power yang diakibatkan oleh tidak adanya hukum dasar dalam membatasi kekuasaan, sehingga jelas memperbesar peluang politisasi jabatan dan menutup ruang sirkulasi politik sehingga merusak sistem demokrasi yang telah menempati skor 6.44 pada tahun 2024. 99. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR sejatinya dapat memperbaiki kontinuitas kebijakan publik melalui pembentukan birokrasi yang profesional dan mekanisme perencanaan nasional yang lebih matang dengan sirkulasi pemikiran yang beragam. F. MELEMAHKAN AKUNTABILITAS PUBLIK (JEJARING POLITIK DAN BISNIS/RELASI KUASA/KOLUSI DAN NEPOTISME YANG DITEKANKAN) 100. Bahwa dalam Korupsi politik, sebagaimana didefinisikan oleh Mark Philip merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang melanggar norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan tersebut. Data dari KPK menunjukkan adanya korelasi antara lama masa jabatan dengan tingkat korupsi di kalangan anggota legislatif. 101. Bahwa berdasarkan data dari KPK 67 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam periode 2014-2023, 41 diantaranya (61,2%) dilakukan oleh mereka yang telah menjabat lebih dari dua periode. Korelasi ini dapat dijelaskan melalui teori power trap yang dikemukakan oleh Susan Rose-Ackerman, dimana semakin lama seseorang memegang kekuasaan, semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang karena melemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Pembatasan masa jabatan, dengan demikian, menjadi instrumen untuk memutus siklus korupsi politik dan mencegah konsolidasi jaringan koruptif yang sering terbentuk seiring dengan lama masa jabatan. 102. Bahwa ketiadaan mekanisme pembatasan masa jabatan legislatif menjadi celah yang memungkinkan terjadinya konsolidasi kekuasaan berlebihan di tangan sekelompok politisi senior. Kondisi ini diperburuk dengan data Transparency International Indonesia yang menunjukkan bahwa DPR secara 34 konsisten menduduki peringkat teratas sebagai lembaga negara dengan tingkat korupsi tertinggi, dengan 82% responden menyatakan bahwa korupsi di lembaga legislatif tergolong masif. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 juga mengkonfirmasi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang hanya mencapai 53,7%, terendah di antara lembaga-lembaga negara utama. 103. Bahwa berdasarkan penelitian secara sosiologis dan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 65 anggota DPR RI yang terbukti melakukan praktek kolusi pada tahun 2004 hingga 2013. Hal ini memperlihatkan bahwa anggota legislatif yang telah menjabat lama cenderung memiliki hubungan patron-klien dengan pihak birokrasi dan pelaku ekonomi. Hubungan tersebut melahirkan praktik state capture corruption, yakni bentuk korupsi terhadap kebijakan publik yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu akibat kedekatan politisi senior dengan jaringan ekonomi- politiknya. 104. Bahwa Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) pada tahun 2022 mengidentifikasi adanya korelasi antara lama masa jabatan dengan peningkatan kasus korupsi di kalangan anggota legislatif. Dari 84 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dalam rentang waktu 2014-2022, 67% di antaranya dilakukan oleh anggota yang telah menjabat lebih dari dua periode. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara durasi kekuasaan dengan potensi penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya merusak integritas lembaga legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat. 105. Bahwa dalam konteks etika politik, masa jabatan yang panjang turut mendorong terjadinya normalisasi praktik transaksional, di mana perilaku kolusif dan nepotisme dianggap sebagai bagian dari “kebiasaan institusional”. Kebiasaan ini menghasilkan 344 kasus praktik kolusi dan nepotisme sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 yang melibatkan anggota DPR berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan semakin lama seseorang berada dalam jabatan publik tanpa pembatasan, maka semakin besar pula risiko penurunan sensitivitas moral terhadap konflik kepentingan dan pelanggaran etik. 35 106. Bahwa mekanisme pengawasan internal DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terbukti belum efektif menegakkan standar etika, terutama terhadap anggota senior yang memiliki pengaruh politik tinggi. Di sisi lain, mekanisme pengawasan eksternal oleh publik dan lembaga penegak hukum juga seringkali terhambat oleh posisi kuat para politisi lama yang telah membangun jaringan kekuasaan lintas lembaga. 107. Bahwa komposisi DPR saat ini yang terdiri atas lebih dari 50 persen petahana diketahui tidak patuh dalam melaporkan LHKPN menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024. Dimana 55 orang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik. Namun ironisnya, lebih dari dua bulan pasca pelaporan tersebut secara praktis tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh MKD. Padahal, bukti yang diserahkan sudah terang benderang dan langsung berasal dari sumber primer, yakni laman website LHKPN KPK. Sehingga hal ini menunjukan bahwa sirkulasi politis yang tidak sehat juga berdampak negatif bagi transparansi suatu lembaga. 108. Bahwa absennya pembatasan masa jabatan legislatif secara fakta juga berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengungkapkan bahwa dalam periode 2014-2019, dari 91 undang-undang yang disahkan, 23 di antaranya digugat ke Mahkamah Konstitusi dan 17 undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tingginya angka pembatalan undang-undang ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam proses legislasi, yang salah satunya dapat dikaitkan dengan kualitas representasi di lembaga legislatif. 109. Bahwa saat ini banyak anggota DPR menjabat hingga empat, lima, bahkan enam periode berturut-turut. Fenomena ini mengakibatkan stagnasi regenerasi politik, berkurangnya sirkulasi ide dan representasi baru, serta meningkatnya dominasi elite partai atas proses legislasi nasional. Data anggota DPR petahana yang menjabat lebih dari 5 periode. No. Nama Lengkap Jumlah Periode 1. Agun Gunandjar Sudarsa 7 Periode 2. Ferdiansyah 6 Periode 3. Guntur Sasono 5 Periode 36 No. Nama Lengkap Jumlah Periode 1. Agun Gunandjar Sudarsa 7 Periode 2. Ferdiansyah 6 Periode 4. Bambang Wuryanto 5 Periode 5. Ahmad Basarah 5 Periode 6. Aria Bima 5 Periode 7. Ramson Siagian 5 Periode 8. Muhiddin Mohamad Said 5 Periode 9. Said Abdullah 5 Periode 10. Melchias Marcus Mekeng 6 Periode 11. Kahar Muzakir 5 Periode 12. Dewi Asmara 5 Periode 13. Robert Joppy Kardinal 5 Periode 14. Gde Sumarjaya Linggih 5 Periode 15. Hidayat Nur Wahid 5 Periode 16. Muhammad Nasir Djamil 5 Periode 17. Jazuli Juwaini 5 Periode 18. Al Muzzammil Yusuf 5 Periode 19. Ansory Siregar 5 Periode 20. Aboe Bakar Alhabsyi 5 Periode 21. Nasril Bahar 5 Periode 22. Rudianto Tjen 5 Periode G. PEMBATASAN PERIODISASI ANGGOTA DPR ADALAH SUATU KEHARUSAN 110. Bahwa berdasarkan perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, ketiadaan pembatasan masa jabatan legislatif dapat dilihat sebagai bentuk stagnasi hukum yang gagal merespons kebutuhan akan reformasi sistem politik yang lebih dinamis dan inklusif. Hukum progresif menghendaki adanya pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan kelembagaan negara yang demokratis. 111. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pasal 76 (4) UU MD3 telah dilakukan pengujian sebanyak 35 kali. Menurut Para Pemohon fakta tersebut menunjukan bahwa terdapat masalah pada ketentuan Pasal 76 (4) UU MD3. Fakta tersebut juga harus dilihat sebagai bukti sosiologis aspirasi konstitusional warga negara yang menginginkan Pasal 76 (4) UU MD3 dibenahi, maka seharusnya hal tersebut menjadi fakta sosiologis yang dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sampai saat 37 diajukannya permohonan ini baik DPR maupun Presiden sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan aspirasi warga negara tersebut. Dengan demikian Para Pemohon berharap kepada Mahkamah agar melanjutkan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan supaya para pemohon dan seluruh warga negara Indonesia dapat mendengarkan penjelasan atas sikap DPR dan Presiden terhadap perkara a quo. 112. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota legislatif memiliki implikasi multidimensional terhadap kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi-implikasi tersebut meliputi degradasi akuntabilitas politik, terhambatnya sirkulasi elit, terganggunya checks and balances antar lembaga negara, menurunnya kualitas representasi politik, inkonsistensi konstitusional, problematika dalam kualitas legislasi, ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, serta erosi kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Implikasi ini secara kolektif berpotensi menggerus fondasi negara hukum demokratis yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. 113. Bahwa pengaturan pembatasan masa jabatan anggota legislatif memiliki urgensi yang tidak dapat ditunda lagi dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Urgensi ini tercermin dalam berbagai dimensi, mulai dari konsistensi konstitusional, vitalitas demokrasi deliberatif, penguatan supremasi hukum, penjaminan kompetisi politik yang sehat, peningkatan kualitas representasi, pencegahan korupsi politik, penguatan kultur demokratis, jaminan regenerasi kepemimpinan, optimalisasi kinerja wakil rakyat, hingga penguatan basis legitimasi sistem politik. Pengaturan pembatasan masa jabatan, dengan demikian, bukan sekadar persoalan teknis-prosedural, melainkan menyangkut fondasi fundamental dari negara hukum demokratis yang menjadi arah utama pengembangan ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. 114. Bahwa Mahkamah seharusnya dapat menjadi lembaga yudisial yang memutus secara progresif dan responsif atas isu konstitusional untuk mewujudkan iklim baru salah satunya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini berfungsi sebagai langkah preventif dalam constitutional control untuk memperkuat ketatanegaraan pasca reformasi, yang dapat mewujudkan 38 keseimbangan dan menjaga roda kerja legislatif bergerak secara imbang dengan menerapkan pembatasan selama 2 (dua) periode. Pembatasan tersebut dikategorikan sesuai dan efektif untuk diberlakukan karena anggota DPR terpilih akan dapat menyesuaikan pada tahun pertama dan bekerja efektif hingga pada tahun kedua. 115. Bahwa pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR selama 2 (dua) periode juga telah diterapkan pada berbagai negara maju dan negara berkembang dengan indeks demokrasi sangat baik sebagaimana uraian komparasi global seperti 15 negara bagian AS seperti California yang menerapkan pembatasan 2-3 periode dan berhasil membenahi pengaruh kepentingan politik dalam korporasi. Kemudian, negara Filipina yang menerapkan pembatasan 2 periode setelah kepemimpinan Marcos untuk mencegah dinasti sebagaimana secara jelas disampaikan dalam konstitusi. Adapun negara Meksiko yang menerapkan pembatasan karena kekuasaan tidak terbatas hanya akan melahirkan individu dan lembaga yang koruptif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah seharusnya, Indonesia dengan peringkat indeks demokrasi yang semakin menurun setiap tahun untuk dapat mengikuti negara yang telah berhasil menerapkan pembatasan. 116. Bahwa Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara yang tidak menerapkan pembatasan karena Indonesia mempunyai historis dan budaya kekuasaan yang berkepanjangan, kontrol internal partai yang tidak terbatas, dan akses demokrasi yang lemah salah satunya dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tanpa transparansi dan partisipasi publik. Padahal, Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki arti bahwa masyarakat secara bebas dapat menyalurkan aspirasi dan wajib untuk mengawal segala bentuk kekuasaan. Oleh karena itu, perlu pembenahan dalam sistem kekuasaan dengan membuka ruang sirkulasi politik yakni dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR selama 2 (dua) periode agar lembaga legislatif tersebut dapat melakukan harmonisasi pada tahun pertama dan melanjutkan secara efektif pada tahun kedua sehingga tidak terbentuk budaya kekuasaan politik yang berkepanjangan. 117. Bahwa untuk mewujudkan pengembangan ketatanegaraan Indonesia sebagaimana argumentasi yang telah diuraikan, maka relevan untuk 39 menerapkan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR selama 2 (dua) periode dengan mempertimbangkan kewenangan dan tanggung jawab sebagai lembaga legislatif secara individu maupun kolektif, yang setidak- tidaknya dilakukan pembatasan sesuai dengan periodisasi masa jabatan Presiden dan Komisi Pemilihan Umum. 118. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution tidak semata- mata berperan sebagai negative legislator, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi secara progresif dan kontekstual. Penafsiran progresif menuntut Mahkamah Konstitusi untuk melihat konstitusi sebagai living constitution, yang harus mampu menjawab problem ketatanegaraan kontemporer, Hakim mahkamah konstitusi sebagai corong undang-undang berkewajiban untuk melihat hukum tidak hanya sebagai teks semata melainkan melihat suasana kebatinan dari keberlakuan hukum itu sendiri. 119. Bahwa dengan ketiadaan pembatasan periodisasi masa jabatan telah berimplikasi pada berbagai kemudharatan yang besar dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan termasuk fenomena oligarki politik, stagnasi regenerasi perwakilan, dan menurunnya kualitas representasi rakyat akibat dominasi elite yang berulang. Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak terus-menerus menutup mata dengan menolak tidak kurang dari 35 kali permohonan tentang pembatasan periodisasi jabatan anggota DPR dan mengatakan bahwa hal ini merupakan ranah perbaikan kaderisasi partai, edukasi pemilih, atau perbaikan penegakan tindak korupsi. Melainkan melakukan upaya preventif dengan memperbaiki permasalahan tersebut dari hulu yakni dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR. 120. Bahwa menurut para pemohon hal ini merupakan isu konstitusionalitas yang harus menjadi perhatian khusus dalam konsensus ketatanegaraan yang bukan merupakan open legal policy pun mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa open legal policy dapatlah diputus oleh MK dengan pertimbangan hal tersebut telah bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang bersifat intolerable, sebagaimana dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parliamentary threshold serta Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas presidential threshold. 40 121. Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi yang telah diuraikan, Para Pemohon menilai terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara cita ideal negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan realitas sosiologis yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara, telah mengakibatkan adanya kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, baik dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai akademisi di bidang hukum yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap terwujudnya prinsip kepastian hukum, keadilan, dan praktik ketatanegaraan yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dengan frasa “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” 3. Menyatakan seluruh norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 41 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi bukti partisipasi Pemohon 1 dalam kegiatan demokrasi dan hukum; 6. Bukti P-6 : Fotokopi bukti partisipasi Pemohon 2 dalam kegiatan demokrasi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi bukti partisipasi Pemohon 3 dalam kegiatan demokrasi dan hukum; 8. Bukti P-8 : Fotokopi bukti partisipasi Pemohon 4 dalam kegiatan demokrasi dan hukum; 9. Bukti P-9 : Fotokopi bukti partisipasi Pemohon 5 dalam kegiatan demokrasi dan hukum. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 42 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 43 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 44 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut. Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014: “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide Bukti P-4] sehingga merupakan bagian dari komunitas akademik yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai mahasiswa, para Pemohon memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi, pengembangan pemikiran kritis, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa, dalam hal ini pengawasan penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak terbatas secara periodisasi. 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “mencerdasarkan kehidupan bangsa” bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan secara formal, tetapi juga untuk memastikan setiap ilmu atau pembelajaran yang didapatkan dapat diaplikasikan atau diterapkan oleh negara sebagai bentuk nyata atas terselenggaranya kecerdasan yang merdeka. Dalam konteks ini, ilmu yang diperoleh para Pemohon terkait pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam teori negara hukum secara nyata tidak diterapkan dan diaplikasikan dengan tidak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR. 5. Bahwa sebagai mahasiswa Ilmu Hukum dan aktivis yang aktif dalam isu ketatanegaraan, para Pemohon memiliki keresahan dan kesadaran konstitusional yang tinggi untuk memahami, menilai, dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran hak konstitusional. Selain itu, para Pemohon memiliki kedudukan karena menjadi subjek penerima manfaat langsung dari terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Norma dalam undang-undang yang dilakukan pengujian mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat dan membuka ruang dominasi kekuasaan politik oleh individu 45 atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan aktual akibat terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta jaminan atas sistem ketatanegaraan yang berkeadilan, akuntabel dan tidak membuka ruang bagi dominasi kekuasaan politik yang berkepanjangan tanpa pembatasan masa jabatan. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut diyakini tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya baik bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara dalil uraian maupun bukti-bukti yang diajukan mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Perihal ini, dalam menjelaskan kedudukan hukum, para Pemohon lebih banyak menguraikan terkait dengan hak konstitusional terutama hak konstitusional sebagai mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam demokrasi termasuk hak pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak dibatasi secara periodisasi. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan bahwa antara teori hukum khususnya terkait dengan pembatasan kekuasaan yang dipelajari sebagai mahasiswa, tidak diterapkan atau diaplikasikan dalam jabatan anggota DPR yang tidak dibatasi oleh periodisasi. Namun, tidak terdapat uraian lebih lanjut bagaimana ketiadaan periodisasi jabatan 46 anggota DPR tersebut telah menimbulkan anggapan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon secara spesifik, aktual, ataupun potensial akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 47 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 48 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca