PUU
Tahun 2026
255/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Pemohon: Dudy Mempawardi Saragih, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-09-16T16:15:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 255/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Dudy Mempawardi Saragih, S.H.
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Perum BTN Ciluar Asri Blok D4 Nomor 1 RT 007/ RW 009,
Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199 SK/LBH-JYN/JKT-VI/2026 bertanggal 20
Juni 2026, memberi kuasa kepada Agung Tresno Wibowo, S.E., S.H., dan Iskandar,
S.H., adalah advokat dan pengacara pada LBH Jendela Yustisia Nusantara (JYN),
beralamat di Jalan Tebet Barat X-A Nomor 15 RT. 007/ RW. 05, Kelurahan Tebet Barat,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22
Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 254/PUU/PAN.MK/
AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 255/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 30 Juni
2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 15 Juli 2026 dan
diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-
hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
ReRepublik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir
melalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut sebagai "UU MK") yang menyatakan "Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
3
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya
disebut UU PPP), menyatakan bahwa "Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh
Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 11
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan
Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) yang berbunyi:
"berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan
pengawasan di bidang pengelolaan sampah”.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang
Undang (selanjutnya disebut "PMK 7/2025) menyatakan bahwa "Objek
Permohonan PUU adalah undangundang dan Perppu.
7. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-
undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian a
quo merupakan pengujian terhadap UU Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensinya,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
HAK
KONSTITUSIONAL PEMOHON
Legal Standing
9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Bukti P-5) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang
4
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
10. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
secara administratif berstatus sebagai pensiunan sebagaimana tercantum
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (bukti P-1).
11. Bahwa meskipun secara administratif berstatus pensiunan, Pemohon juga
merupakan seorang Advokat yang sah dan terdaftar berdasarkan Kartu Tanda
Anggota (KTA) Advokat Nomor: 25.25.00103 (bukti P-2), sehingga Pemohon
memiliki penalaran hukum yang utuh dan pemahaman mendalam atas
pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi yang secara tegas mengatakan bahwa dalam pemeriksaan
persidangan, pemohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus.
13. Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jendela Yustisia Nusantara ( JYN), Penunjukan kuasa ini merupakan
hak hukum Pemohon yang dijamin oleh Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
guna efektivitas, kelancaran, dan akurasi proses beracara di persidangan.
14. Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan
pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena
berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima):. syarat
sebagaimana Putusan MK perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara
Nomor 011/PUU-V/2007 dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang - Undang, dalam Pasal 4 ayat
(2) PMK No. 7 Tahun 2025 tersebut: mengatur "Hak dan/atau kewenangan
5
konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang
atau Perppu, yaitu: (Bukti P-6) Pasal 4 ayat (2):
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. erugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
15. Bahwa berdasarkan urain di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo, karena Pemohon dirugikan atas keberlakuan
Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Kerugian Konstitusional Pemohon
16. Bahwa pasal yang Pemohon ajukan pengujian konstitusionalitas telah
melanggar hak konstitusional Pemohon, yaitu: Pasal 11 ayat 1 huruf b UU
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang telah melanggar
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
yaitu: (Bukti P-7)
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum." Asas kepastian hukum tersebut,
menuntut agar sebuah undang-undang tidak menimbulkan kekosongan
hukum, kebingungan, atau multitafsir bagi masyarakat yang hendak
memperjuangkan haknya.
6
b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
17. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik,
aktual, dan langsung akibat berlakunya pasal a quo yang tidak adanya norma
"pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah" tersebut.
Bunyi Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2008 sebagai berikut:
Setiap orang berhak: (Bukti P-4)
a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan
berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan,
dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai
penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari
kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah
secara baik dan berwawasan lingkungan.
18. Bahwa norma pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah, kata
"pengawasan". dirumuskan secara kabur, tanpa memberikan adanya
kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk dapat mengadu atas
penumpukan sampah yang terlantar di ruang publik telah melahirkan
ketidakpastian hukum.
19. Bahwa akibat hukum dari kata "pengawasan" yang mengambang ini, hak
Pemohon untuk ikut serta mengawasi pengelolaan sampah menjadi hak yang
semu, pasif, dan tidak dapat dioperasionalkan di lapangan.
20. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung merugikan hak
konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Hak
atas kepastian hukum yang adil) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat), karena ketika Pemohon menemukan
penumpukan sampah, Pemohon tidak memiliki kanal pengaduan resmi yang
7
wajib direspons dan ditindaklanjuti secara hukum oleh Pemerintah Daerah.
Tanpa adanya mekanisme pengaduan yang mengikat bagi Pemerintah
Daerah, kata "pengawasan" di pasal tersebut tidsk mempunyai daya paksa.
Dengan demikian permasalah utama pada pasal a quo adalah adanya
kekosongan hukum dan jaminan kepastian. Ketentuan tersebut hanya memuat
hak pengawasan tanpa disertai norma pengaduan warga negara yang wajib
direspons seketika oleh pemerintah daerah.
Pemohon mempunyai KTP Kota Bogor
21. Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekitar 1 Km dari tempat penumpukan
sampah (sesuai dengan titik koordinat dalam foto, objek perkara masuk
wilayah Kabupaten Bogor) yang biasanya setiap pagi Pemohon lewati untuk
berolah raga jalan kaki dan bila cuacanya bagus akan terlihat gunung. (Bukti
P-11);
22. Bahwa secara hierarki administrasi, Pemohon sebagai warga Kota Bogor tetap
dapat melapor melalui aplikasi provinsi Sapawarga Jabar meskipun Kota
Bogor sudah ada aplikasi lokal Si Badra, karena Sapawarga terintegrasi untuk
menjangkau seluruh warga di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
23. Bahwa ketika warga/Pemohon hendak melaporkan masalah fasilitas publik
atau lingkungan (seperti penumpukan sampah liar di jalan lintas daerah),
Sapawarga telah menyediakan fitur aduan umum yang terbuka bagi semua
pemilik KTP Jabar.
24. Bahwa laporan Pemohon mengenai "sampah telantar" yang masuk ke
Sapawarga tidak dieksekusi langsung, melainkan dialihkan ke sistem nasional
seperti SP4NLAPOR. Karena UU Pengelolaan Sampah tidak mewajibkan
respon seketika.
25. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18 Tahun 2008 memberikan hak
"pengawasan" kepada masyarakat secara universal, bukan dibatasi kepada
"penduduk lokal berKTP setempat". Pembatasan pemenuhan aduan berbasis
KTP daerah oleh birokrasi, justru menjadi bukti konkret adanya efek jera yang
merugikan hak Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta
mengawasi kebersihan fasilitas publik di mana pun mereka berada.
8
26. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1 UUD
1945) melekat pada diri manusia (human rights), bukan pada alamat KTP.
Dampak buruk penumpukan sampah (polusi dan penyakit) merugikan
Pemohon secara aktual karena lokasi objek perkara merupakan wilayah yang
biasanya pemohon lalui di pagi hari untuk berolah ragajalan kaki dan mobilitas
Pemohon. Terlebih, Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 memberikan hak
pengawasan kepada "masyarakat" secara luas, bukan dibatasi oleh sekat
administratif domisili KTP.
27. Bahwa penumpukan sampah yang Pemohon lihat tanggal 24,25,26 Mei 2026
(Bukti P-8,P-9,P-10) telah pemohon adukan melaui aplikasi Sapawarga
tanggal 30 Mei 2026, dengan No.Aduan SWA202605310009, tetapi aduan
tersebut dialihkan ke SP4N Lapor. (Bukti P- 13). Lembaga pengelola SP4N-
LAPOR adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor
Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan
Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.
LAPOR telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
Aplikasi Sapawarga
28. Bahwa Aplikasi Sapawarga lahir dari regulasi digitalisasi birokrasi, yaitu
Perpres SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Pergub Jabar
mengenai Jabar Digital Service. Aplikasi ini tidak memiliki hubungan hukum
dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Bukti P-22).
a) Peraturan
Presiden
Nomor
95
Tahun
2018
tentang
Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182). (Bukti P-23)
Perpres ini adalah Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditetapkan pada 2 Oktober 2018.
Perpres ini menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah pusat dan
daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
9
efektif, transparan, serta pelayanan publik berkualitas melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Landasan Hukum Pepres tersebut adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Bukti P-
24)
Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022
mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Landasan Hukum Pergub Jawa Barat tersebut tidak ada Peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah,
termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
c) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.026.PPD/2019
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa tahun Anggaran
2019
Keputusan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara pengelolaan,
penyaluran, dan pertanggungjawaban dana bantuan dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat ke pemerintah desa.
29. Bahwa akibat hukumnya, karena bukan bagian dari pelaksanaan UU
Pengelolaan Sampah, maka fitur aduan sampah di dalamnya tidak memiliki
“gigi" (daya paksa hukum). Dinas Lingkungan Hidup di daerah tidak memiliki
kewajiban mutlak yang diamanatkan peraturan perundang-undangan untuk
mengeksekusi aduan dari aplikasi tersebut secara cepat dan terstandar.
30. Bahwa karena UU Pengelolaan Sampah (Pasal 11) tidak mewajibkan adanya
sistem aduan nasional yang terintegrasi, daerah terpaksa berimprovisasi
membuat kanal aduan sendiri (seperti Sapawarga) menggunakan payung
10
hukum lain. Improvisasi daerah ini menghasilkan sistem yang parsial, lemah
secara eksekusi, dan tidak seragam. Ini membuktikan bahwa cacatnya ada
pada norma undang-undang yang abai menyediakan instrumen pengawasan
warga.
31. Bahwa Pemohon mengajukan Uji Materi perkara a quo ke Mahkamah
Konstitusi (MK) tidak meminta MK untuk mengadili atau memperbaiki aplikasi
Sapawarga. Pemohon menggunakan Sapawarga sebagai bukti empiris bahwa
ketika masyarakat (Pemohon) ingin melakukan "pengawasan" (sebagaimana
diatur Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Pengelolaan Sampah), tidak ada infrastruktur
hukum yang sah dan mengikat serta mempunyai daya paksa untuk
ditindaklanjuti di bawah UU tersebut.
32. Bahwa pengalihan laporan Pemohon ke SP4N-LAPOR tanpa ada kepastian
penyelesaian hukum yang mengikat. Hal ini membuktikan bahwa pemohon
mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, bukan
sekadar asumsi, karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal
28H ayat 1 UUD 1945) terabaikan akibat tidak berfungsinya sistem aduan
daerah.
33. Bahwa Oleh karena itu, agar kata "pengawasan" dalam UU Pengelolaan
Sampah memiliki kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945),
MK harus menyatakan pasal tersebut konstitusional bersyarat. Artinya, UU
Pengelolaan Sampah wajib memberikan mandat pembentukan sistem
pengaduan sampah yang seragam, dilindungi hukum, dan wajib dieksekusi,
sehingga aplikasi-aplikasi daerah ke depan memiliki landasan hukum eksekusi
yang kuat dari UU Pengelolaan Sampah.
Lex
Specialis
Derogat
Legi
Generali
(Hukum
yang
Khusus
Mengesampingkan Hukum yang Umum)
34. Bahwa UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan
lex spesialis yang mengatur secara eksklusif seluruh hulu hingga hilir
penanganan sampah demi menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat
(Pasal 28H ayat 1 UUD 1945).
35. Bahwa sebagai hukum khusus, undang-undang a quo wajib memuat seluruh
instrumen perlindungan, penegakan hukum, serta hak prosedural warga
11
negara termasuk mekanisme pengawasan dan pengaduan secara mandiri,
tuntas, dan memiliki daya paksa. Namun, undang-undang ini justru luput
menyediakan prosedur penanganan aduan yang tegas.
36. Bahwa regulasi yang melahirkan aplikasi Sapawarga (Perpres SPBE-dan
Pergub JDS) adalah hukum yang mengatur tata kelola administrasi
pemerintahan digital secara umum (lex generalis).
37. Bahwa Rezim hukum SPBE hanya berfokus pada efisiensi birokrasi digital,
bukan pada substansi keselamatan lingkungan hidup. Ketika warga mengadu
soal sampah melalui Sapawarga, sistem memperlakukannya sama seperti
aduan administratif biasa (seperti jalan berlubang atau lampu jalan mati).
Akibatnya, terjadi pengalihan laporan (pingpong birokrasi) karena tidak ada
tenggang waktu darurat lingkungan yang mengikat di dalamnya.
38. Bahwa karena kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU a quo
tidak melahirkan sistem aduan khusus, hak konstitusional warga negara
diletakkan
di
bawah
ketidakpastian
hukum
rezim
lex
generalis
(Sapawarga/SP4N-LAPOR) yang tidak didesain untuk menangani kedaruratan
sampah lingkungan.
39. Bahwa pengabaian ini merupakan kegagalan legislasi. Berdasarkan asas lex
spesialis, UU Pengelolaan Sampah tidak boleh "lepas tangan" dan
membiarkan hak pengawasan warga diatur oleh regulasi digitalisasi umum.
Negara wajib menyatukan instrumen pengaduan sampah ke dalam undang-
undang khusus ini agar memiliki standar respons cepat dan sanksi hukum yang
tegas bagi pemda yang abai.
40. Pemohon menegaskan, dialihkannya aduan Pemohon dari aplikasi Sapawarga
ke SP4N-LAPOR (Bukti P-13) bukanlah sekadar masalah implementasi teknis
di lapangan, melainkan sebuah persoalan konstitusionalitas norma. Masalah
ini bersumber langsung dari cacat normatif Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
18/2008 yang hanya memuat kata "pengawasan" tanpa dibarengi dengan
norma kewajiban hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara untuk
merespons aduan tersebut.
41. Bahwa benar permasalahan tumpukan sampah secara faktual akhirnya dapat
dialihkan ke sistem SP4N-LAPOR yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor
12
76 Tahun 213 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Namun,
penyelesaian tersebut merupakan bentuk "penyelamatan teknis" oleh sistem
pelayanan publik nasional, dan bukan karena kepatuhan hukum terhadap UU
Pengelolaan Sampah. Sifat penyelesaian yang demikian justru menegaskan
kerugian konstitusional Pemohon berupa ketidakpastian hukum yang adil,
karena hak "pengawasan masyarakat" dalam UU Sampah diletakkan tanpa
instrumen hukum yang mandiri dan pasti.
42. Bahwa tersedianya jalur aplikasi Sapawarag atau aplikasi SP4N-LAPOR atau
aplikasi yang lain yang dimiliki oleh Pemda Daerah (MIsalnya Kota Bogor
dengan aplikasinya SiBadra) yang memuat pengaduan warga negara
mengenai penumpukan sampah, tidak serta-merta memulihkan cacat norma
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008. Selama undang-undang a quo
tidak mewajibkan penanganan laporan sampah secara standar, maka kerugian
konstitusional Pemohon yang bersifat potensial dipastikan akan terus berulang
setiap kali terjadi penumpukan sampah baru di masa depan.
43. Bahwa fakta tersebut membuktikan secara nyata tanpa adanya kewajiban
hukum yang tegas dalam undang-undang, instrumen aduan daerah hanya
menjadi formalitas tanpa daya paksa.
44. Bahwa Undang-Undang Pengelolaan Sampah gagal merumuskan norma
pengawasan yang lengkap. Karena tidak ada kewajiban hukum yang memaksa
birokrasi untuk menindaklanjuti laporan seketika, maka aplikasi seperti
Sapawarga atau SP4N-LAPOR atau Aplikasi milik Pemda yang lain ( misalnya
Kota Bogor SiBadra) bisa dengan mudah saling melempar tanggung jawab.
Kerugian Pemohon bersumber dari kekosongan pemenuhan hak untuk dapat
mengadukan penumpukan sampah di ruang publik dalam norma pasal
tersebut, bukan sekadar kelalaian petugas.
45. Bahahwa karena pasal a quo hanya memuat kata "pengawasan", birokrasi
menilai aplikasasi pengaduan hanya sebagai fasilitas pelayanan publik
opsional (goodwill), bukan perintah tah undang-undang yang wajib dipenuhi.
Absennya kata "pengaduan yang wajib ditindaklanjuti" membuat aplikasi-
daerah tidak memiliki dasar hukum (landasan normatif) yang kuat di tingkat
undang-undang untuk memaksa akuntabilitas birokrasi.
13
PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
46. Bahwa dalam Pasal 35 PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menyebutkan:
Ayat (1):
Masyarakat
berperan
serta
dalam
proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah
rumah
tangga
dan
sampah
sejenis
sampah
rumah tangga
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
47. Bahwa secara eksplisit, norma tersebut menyatakan bahwa masyarakat
memiliki hak dan ruang untuk "berperan serta" dalam tiga tahapan krusial
pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, yaitu: 1): Proses Pengambilan Keputusan; 2).Penyelenggaraan
(Pelaksanaan); 3).Pengawasan.
48. Bahwa Pasal 35 PP 81 tahun 2012 memposisikan masyarakat memiliki peran
dalam "pengawasan", maka hak mengawasi ini haruş dijamin dengan kanal
aduan yang wajib dituntaskan hukum.
49. Bahwa Pemohon, Tegaskan, Jika tindakan Pemerintah Daerah (Pemda)
merespons aduan melalui aplikasi Sapawarga maupun pengalihan ke sistem
SP4N-LAPOR, serta tindakan fisik membereskan penumpukan sampah di
lapangan, hanyalah bentuk penyelesaian kasus konkret dan tempora.
Tindakan teknis-administratif tersebut sama sekali tidak menghapus,
menyembuhkan, atau memulihkan akar masalah sesungguhnya yaitu adanya
cacat konstitusionalitas norma berupa kekosongan hukum dalam Pasal 11-
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah.
50. Bahwa jika terjadi pembersihan sampah oleh Pemda tersebut, bukanlah
bentuk kepatuhan hukum atas perintah wajib undang-undang a quo, melainkan
semata-mata akibat adanya kebijakan lokal (diskresi) Pemerintah Daerah
Jawa Barat melalui aplikasi Sapawarga. Karakteristik penyelesaian yang
bergantung
pada
diskresi
daerah
ini
justru
mempertegas
adanya
ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon, karena apabila Pemohon
14
menemukan pelanggaran serupa di daerah lain yang tidak memiliki fasilitas
aduan serupa, hak Pemohon untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat dipastikan akan terabaikan.
51. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal
11 ayat (1) huruf b "Pengawasan" UU 18 Tahun 2008 telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing), yakni bersifat spesifik (khusus) dan aktual,
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, dengan penjelasan sebagai berikut:
a) Bahwa Kerugian Konstitusional Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual
-
Bahwa Pemohon secara nyata (aktual) mengalami langsung dampak
penumpukan sampah akibat tiadanya standardisasi nasional yang
mengikat Pemda untuk merespons aduan warga.
-
Fakta bahwa Jika aduan Pemohon ditindaklanjuti melalui aplikasi
Sapawarga, tidak menghapus kerugian aktual tersebut, melainkan
justru mengonfirmasi secara spesifik bahwa hak Pemohon atas
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945) dan
lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945) saat ini
tersandera dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan lokal (diskresi)
Pemda Jawa Barat, bukan karena perintah wajib undangundang a quo.
b) Kerugian Konstitusional Bersifat Potensial yang Menurut Penalaran yang
Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi:
-
Bahwa menurut penalaran yang wajar, kerugian konstitusional
Pemohon dipastikan akan terus berulang di masa depan. Karena
penanganan sampah pasca-aduan bersifat temporal dan kasuistis,
maka setiap kali terjadi penumpukan sampah baru, Pemohon tidak
memiliki jaminan hukum nasional yang pasti bahwa aduannya wajib
direspons oleh negara.
-
Lebih lanjut, berdasarkan penalaran yang wajar, apabila Pemohon
berada atau bermobilisasi ke wilayah hukum daerah lain di Indonesia
yang tidak memiliki infrastruktur aduan secanggih Sapawarga, maka
hak konstitusional Pemohon untuk melakukan pengawasan dan
15
mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dapat dipastikan akan
terabaikan.
-
Perbedaan perlakuan pemenuhan hak yang bergantung pada kemajuan
teknologi/kebijakan masing-masing Pemda ini menciptakan diskriminasi
wilayah dan ketidakpastian hukum yang nyata bagi Pemohon akibat
kekosongan norma baku dalam undang-undang a quo.
52. Bahwa Peraturan Pemerinah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tidak
mengatur mekanisme penindakan aduan masyarakar Pasal 3 nya ada 7 (tujuh)
kegiatan yang diatur, yaitu : a).kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; b).
penyelenggaraan pengelolaan sampah; c). kompensasi; d). pengembangan
dan penerapan teknologi; e). sistem informasi; f). peran masyarakat; dan g).
pembinaan.
53. Bahwa Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 81 tahun 2012 berbunyi: "Pemerintah
menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah".
54. Bahwa Pasal-7- ayat (1) PPNomor 81 tahun 2012 berbunyi: "Kebijakan dan
strategi provinsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ayat (2) nya "Dalam
menyusun kebijakan strategi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan
sampah".
Dengan demikian Pasal 7 PP Nomor 81 Tahun 2012, menegaskan daerah
hanya diwajibkan menyusun kebijakan dan strategi (seperti target
pengurangan dan penanganan sampah provinsi).
55. Bahwa hak konstitusional warga negara tidak boleh digantungkan pada
sekadar kebijakan atau kebaikan budi aparatur daerah. Hal ini terbukti nyata
dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 81 Tahun 2012 yang menyerahkan
perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah secara otonom kepada
Peraturan Gubernur. Pendelegasian ini menegaskan bahwa instrumen
pengaduan warga (seperti aplikasi daerah) hanyalah diskresi politik lokal,
padahal hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945)
16
dan lingkungan yang sehat wajib dijamin secara tegas dan seragam dalam
norma undang-undang.
56. Bahwa implikasi hukum dari Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 81 Tahun 2012 dalam
perkara a quo mengakibatkan tidak adanya standarisasi penyelesaian masalah
sampah secara nasional. Karena diserahkan ke masing-masing Peraturan
Gubernur, terjadilah disparitas penegakan hukum, warga di daerah yang belum
memprioritaskan
digitalisasi
aduan
sampah
akan
kehilangan
hak
pengawasannya sama sekali akibat ketiadaan jaminan hak aduan yang
bersifat imperatif (memaksa secara nasional) dalam undang-undang a quo.
57. Bab VII Peran Masyarakat Pasal 35 PP Nomor 81 Tahun 2012 ayat (1)
berbunyi: "Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah
rumah
tangga
dan
sampah
sejenis
sampah
rumah tangga
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. "Namun,
jaminan peran serta tersebut menjadi mandul karena sama sekali tidak
ditemukan adanya norma mengenai hak aduan warga negara di dalam seluruh
rangkaian pasal tersebut.
58. Bahwa ketiadaan norma aduan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut
adalah dampak langsung dari rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Nomor 18
Tahun 2008 yang kabur. Karena undang-undang induknya tidak mewajibkan
adanya hak aduan, maka peraturan pelaksana di bawahnya (PP 81/2012) ikut
kehilangan
landasan
hukum
untuk
menyusun
prosedur
pengaduan
masyarakat yang terstandar.
59. Bahwa tanpa adanya kanal atau instrumen aduan resmi yang diatur oleh
norma hukum yang mengikat, kata "pengawasan" dalam Pasal 35 ayat (1) PP
81 tahun 2012 dan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 hanyalah aturan yang
kelihatannya ada di atas kertas, tapi tidak bisa di pakai. "Pengawasan"
masyarakat tidak memiliki daya paksa hukum, karena ketika masyarakat
menemukan penumpukan sampah liar dan ingin mengawasinya, tidak ada
jaminan hukum bahwa laporan mereka wajib diterima, untuk diproses, dan
diselesaikan oleh negara.
17
60. Bahwa ketika masyarakat melihat ada gunungan sampah di pinggir jalan dan
mau protes (mengadu), pemerintah daerah mengabaikannya karena undang -
undang tidak menulis kata "Masyarakat wajib diberi wadah mengadu dan
aduan itu wajib diproses”.
Pasal 33 (Penyelesain Sengketa) UU Pengelolaan Sampah
61. Bahwa Pasal 33 (Penyelesain Sengketa) UU Pengelolaan Sampah, adalah
jalur hukum jika sudah terjadi benturan kepentingan yang parah, misalnya
masyarakat menuntut ganti rugi karena TPA longsor atau pencemaran parah
yang merusak wilayah mereka. Sengketa membutuhkan proses formal,
mediator, bahkan sidang.
62. Bahwa Pasal a quo (Pengawasan/Aduan): Ini adalah tindakan pencegahan
seharihari Warga mengadu bukan untuk bersengketa, melainkan memberi
tahu: "Halo emda, di jalan X ada tumpukan sampah, tolong segera-diangkut
sebelum jadi sumber penyakit.”
63. Bahwa menolak hak aduan di Pasal a quo dengan alasan sudah ada Pasal 33
sama saja dengan memaksa warga menunggu sampah menumpuk sampai
menimbulkan penyakit (menjadi sengketa) baru boleh melapor. Ini melanggar
hak atas lingkungan sehat (Pasal 28H UUD 1945).
64. Bahwa dengan demikian, kekosongan norma hak aduan ini berujung pada
dilanggarnya asas kepastian hukum yang adil bagi Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mengancam hak
konstitusional Pemohon atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
65. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2026 sekitar Jam 07.56 (Bukti P-12), Pemohon
melintasi lokasi tumpukan sampah dimaksud dan mendapati bahwa
penanganan yang dilakukan hanyalah dengan cara dibakar oleh pihak yang
tidak diketahui identitasnya. Sampah-sampah tersebut sama sekali tidak
dibersihkan maupun diangkut, sehingga lokasi tersebut rawan beralih fungsi
menjadi tempat pembuangan sampah liar (ilegal) akibat ketiadaan papan
larangan atau pengawasan dari pihak berwenang.
66. Bahwa seandainya Pasal 11 ayat 1 huruf b UU No. 18 tahun 2008 sejak awal
memaknai hak "pengawasan" sebagai kewajiban negara untuk menyediakan
18
mekanisme aduan penumpukan sampah yang terstandarisasi secara nasional,
maka ketidakpastian hukum dan diskriminasi pelayanan hak lingkungan sehat
ini tidak akan terjadi. Pemohon dan seluruh warga negara dari Sabang sampai
Merauke akan memiliki kedudukan pemulihan hak yang setara tanpa perlu
mengkhawatirkan batas yurisdiksi administrasi daerah.
67. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat 1 huruf b UU
No. 18 Tahun 2008 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai wajib
menyediakan mekanisme aduan yang terstandarisasi secara nasional, maka
kerugian konstitusional Pemohon akan teratasi. Negara akan dipaksa
membentuk instrumen hukum nasional yang merata, sehingga hak asasi
Pemohon atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terlindungi secara utuh,
pasti, dan berkepastian hukum di manapun Pemohon berada.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Pelanggaran Terhadap Jaminan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945)
68. Bahwa Norma Konstitusi menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.”
69. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam dimensi hukum
administrasi negara, kepastian hukum yang adil mewajibkan adanya
standardisasi baku yang bersifat mengikat bagi penyelenggara negara untuk
merespons dan menyelesaikan aduan masyarakat mengenai kedaruratan
lingkungan (seperti penumpukan sampah).
70. Bahwa akibat Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengeloaan Sampah
kata "pengawasan" tidak diikuti instrumen pengaduan warga negara yang
wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara, norma tersebut menjadi
mandul dan tidak mempunyai daya paksa.
71. Bahwa ketidakpastian hukum ini secara nyata dialami oleh Pemohon. Ketika
Pemohon menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan
penumpukan sampah melalui aplikasi resmi pemerintah, yaitu Aplikasi
19
Sapawarga, laporan tersebut justru dialihkan (dipingpong) ke aplikasi lain
tanpa adanya kejelasan insttansi mana yang memegang tanggung jawab akhir.
72. Bahwa tindakan pengalihan laporan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya tanpa
penyelesaian konkret merupakan bukti nyata terjadinya ketidakpastian hukum
yang sistemik. Aplikasi pelayanan publik beralih fungsi menjadi sekadar hiasan
birokrasi administrasi, sementara tumpukan sampah di lingkungan Pemohon
terus dibiarkan tanpa penanganan seketika.
73. Bahwa tidak adanya kewajiban merespons seketika dalam norma a quo
membuat pemerintah daerah terlepas dari sanksi hukum ketika mengabaikan
aduan warga. Pengalihan laporan dari Aplikasi Sapawarga ke aplikasi lain
menunjukkan tidak adanya kepastian mengenai garis komando dan eksekusi
pengawasan di lapangan.
74. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kata "pengawasan" dalam pasal a
quo terbukti menjadi pasal karet yang melahirkan kesewenang-wenangan
berupa pengabaian kewajiban hukum, oleh karena itu, pasal a quo terbukti
secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena
gagal memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.
Bagaimana apabila aduan Pemohon di aplikasi Sapawarga pada akhirnya
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah?
75. Bahwa penanganan sampah tersebut terjadi bukan karena kepatuhan hukum
yang pasti dari sistem undang - undang, melainkan karena faktor diskresi
sepihak, atau respons yang terlambat. Pasal a quo tetap bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena kata "pengawasan" tidak menjamin
hak warga negara untuk mendapatkan respons yang seketika, pasti, dan
berkeadilan dari pengaduannya.
76. Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 menghendaki adanya kepastian mengenai hak warga negara dan
kewajiban pemerintah, termasuk kepastian mengenai batasan waktu dan
prosedur penyelesaian masalah publik.
77. Bahwa dalam pemenuhan-hak atas lingkungan hidup, kepastian hukum baru
tercipta apabila terdapat standar operasional baku yang mewajibkan
20
penyelenggara negara merespons dan mengeksekusi aduan kedaruratan
sampah secara seketika, bukan bergantung pada kemauan sepihak birokrasi.
78. Bahwa kata "pengawasan" yang kabur dan multitafsir dalam pasal a quo
membuat Pemohon dan warga negara lainnya tidak memiliki kepastian hukum
untuk memprediksi: kapan laporan akan dieksekusi? Berapa lama tumpukan
sampah dibiarkan sebelum diangkut? Dan apa sanksinya jika pemerintah
terlambat bertindak?
79. Bahwa penanganan yang baru dilakukan setelah jeda waktu tertentu (tidak
seketika) membuktikan bahwa warga negara dibiarkan berada dalam kondisi
ketidakpastian hukum dan kerugian ekologis selama berhari-hari. Penanganan
tersebut terjadi bukan karena perintah undang-undang yang tegas, melainkan
karena belas kasihan atau diskresi birokrasi semata.
80. Bahwa ketiadaan kewajiban untuk merespons seketika dalam kata
"pengawasan" melahirkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.
81. Bahwa karena kata "pengawasan" diserahkan sepenuhnya kepada tafsir
bebas pemerintah daerah, maka pemenuhan hak warga negara menjadi
untung -untungan. Suatu laporan masyarakat bisa saja ditindaklanjuti hari ini
karena viral atau kuota anggaran tersedia, namun laporan serupa di wilayah
lain atau pada waktu lain bisa diabaikan sama sekali. Hal ini secara nyata
menabrak asas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama
sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
82. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya No. 123/PUU-
XXIII/2025 tanggal tanggal 16 Maret 2026, dalam pertimbangan telah
mengabulkan sebagian pengujian materiil terhadap pasal yang rumusan
bahasanya tidak jelas/multitafsir, sebagai berikut: (Bukti P- 15).
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan
dengan dalil Pemohon yang sekaligus menjadi kekhawatiran Pemohon
mengenai norma Pasal 14 UUTipikor yang antara lain, norma a quo dapat
diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu
kendati tidak ada "klausul jembatan" sebagai dasar hukum yang
memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur
sebagai tindak pidana sebelumnya; norma Pasal 14 UU Tipikor membuka
peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran
lembaga
peradilan
dalam
penerapan
norma
a
quo
sehingga
menimbulkan.. ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma
21
Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam
undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi
sehingga mengesampingkan mekanisme penegakan hukum administrasi
yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral adalah tidak beralasan
menurut hukum. (Halaman 401).
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, norma Pasal 14 UU Tipikor telah ternyata tidak memberikan
perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian
hukum sehingga bertentangan antara lain dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang
didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak
sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan
apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi
unsur-unsur tindak pidana korupsi";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.
83. Bahwa preseden hukum mengenai intervensi Mahkamah terhadap norma yang
rumusan bahasanya kabur, tidak jelas, dan multi-tafsir telah ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Dalam amar
putusan a quo, Mahkamah mengambil pendirian hukum untuk mengabulkan
permohonan
Pemohon
untuk
sebagian
demi
menyelamatkan
hak
konstitusional warga negara dari dampak buruk ketidakjelasan rumusan
sebuah undang-undang.
84. Bahwa mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-
XXIII/2025 tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah juga mengambil langkah
22
hukum yang sama terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b kata "Pengawasan"
dalam UU Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan rumusan
bahasa dalam pasal a quo telah terbukti secara konkret melahirkan multi-tafsir
di tingkat eksekusi birokrasi, sehingga institusi negara gagap dan saling
melempar tanggung jawab operasional dari daerah ke tingkat nasional,
sebagaimana dialami Pemohon dalam (Bukti P-13).
85. Bahwa dengan demikian, berdasarkan konsistensi hukum dan yurisprudensi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, Pemohon
memohon agar Mahkamah yang Mulia berkenan untuk mengabulkan
permohonan a quo, yaitu dengan memberikan pemaknaan baru yang
konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b kata "Penagwasan" UU
Pengelolaan Sampah guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlarut-
larut.
B. Pelanggaran terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
(Pasal 28H ayat (1) UUD 1945)
86. Bahwa Norma Konstitusi: menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
87. Bahwa konstitusi memberikan mandat kepada negara tidak hanya untuk
membiarkan lingkungan hidup apa adanya, melainkan berkewajiban aktif untuk
melindungi, mempertahankan, dan memulihkan kualitas lingkungan hidup
demi keselamatan dan kesehatan warga negara.
88. Bahwa kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Pengelolaan Sampah bersifat sangat longgar, pasif, dan tidak memiliki daya
paksa hukum.
89. Bahwa persoalan sampah, yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan adalah ancaman nyata yang bersifat dinamis dan progresif.
Ketiadaan instrumen "pengaduan warga negara yang wajib direspons secara
seketika" dalam norma a quo, membuat fungsi "pengawasan" oleh pemerintah
daerah lumpuh dan tidak mempunyai daya paksa.
90. Bahwa akibat kelonggaran norma tersebut, negara terbukti melakukan
pembiaran secara hukum. Ketika tumpukan sampah terjadi di jalan yang
23
biasanya Pemohon lalui untuk berolah raga jalan kaki di pagi hari, tidak ada
jaminan hukum yang memaksa aparat untuk segera membersihkannya saat
itu juga. Akibatnya, lingkungan tersebut tercemar, menimbulkan bau busuk,
potensi sarang penyakit, dan merusak estetika lingkungan yang layak.
91. Bahwa fakta adanya penanganan dari Pemerintah Daerah atas laporan
Pemohon melalui Aplikasi Sapawarga tidak serta-merta menghapus terjadinya
pelanggaran konstitusional.
92. Bahwa selama jeda waktu tunggu (sejak laporan dikirim hingga akhirnya
dielieksekusi), Pemohon dan warga sekitar dipaksa secara sepihak untuk
menghirup nodara yang tercemar, menghadapi risiko kontaminasi penyakit,
dan hidup berdampingaran dengan tumpukan sampah.
93. Bahwa keterlambatan respons akibat ketiadaan kewajiban bertindak seketika
dalam kata "pengawasan" telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas
lingkungar yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD
1945.
94. Bahwa jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tidak
bermakna apabila Undang - Undang Pengelolaan Sampah tidak menyediakan
instrumen aduan kedaruratan sampah secara seketika wajib diproses.
95. Bahwa karena itu, kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terbukti
nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena rumusannya
yang kabur gagal menjadi tameng pelindung bagi Pemohon dari ancaman
kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan.
IV. Petitum (Tuntutan Permohonan)
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
24
"termasuk pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib
direspons seketika oleh penyelenggara negara";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Anggota Advokat;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat
Nomor: 2187/KPT.W11-U/HK.00/ADV/X/2025;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang;
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;
8.
Bukti P-8
:
Printout foto penumpukan sampah tanggal 24 Mei 2026;
9.
Bukti P-9
:
Printout foto penumpukan sampah tanggal 25 Mei 2026;
10.
Bukti P-10
:
Printout foto penumpukan sampah tanggal 26 Mei 2026;
11.
Bukti P-11
:
Printout foto pemandangan gunung di lokasi penumpukan
sampah tanggal 25 Mei 2026;
12.
Bukti P-12
:
Printout foto penumpukan sampah yang hanya dibakar tanggal
18 Juni 2026;
13.
Bukti P-13
:
Printout foto Nomor aduan Sapawarga: SWA 202605310009;
14.
Bukti P-14
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
25
15.
Bukti P-15
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-
XXIII/2025, tanggal 16 Maret 2026;
16.
Bukti P-16
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17.
Bukti P-17
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
18.
Bukti P-18
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia;
19.
Bukti P-19
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
20.
Bukti P-20
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen;
21.
Bukti P-21
:
Printout foto Aplikasi Sapawarga Jawa Barat;
22.
Bukti P-22
:
Printout Keterangan Aplikasi Sapawarga;
23.
Bukti P-23
:
Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
24.
Bukti P-24
:
Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa
Barat;
25.
Bukti P-25
:
Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahuu 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
26.
Bukti P-26
:
Fotokopi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah.
27.
Bukti P-27
:
Printout Foto Saksi di Lokasi Penumpukan sampah tanggal 18
Agustus 2026;
28.
Bukti P-28
:
Printout Foto Saksi di Lokasi Penumpukan Sampah, tanggal 18
Agustus 2026;
Selain itu, Pemohon juga mengajukan mengajukan seorang saksi yakni Ir. Janita
Widati, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2026
dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27
Agustus 2026, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
26
1. Saksi melihat langsung penumpukan sampah liar baik sampah liar baru maupun
sampah liar lama karena sudah berhari hari di pinggir jalan umum Desa Pasirlaya
Bogor, pada saat Saksi melakukan jogging pagi hari, maupun mobilisasi dengan
kendaraan roda dua.
2. Saksi juga melihat langsung bekas bekas sisa sisa tumpukan sampah liar dibakar
oleh pihak yang tidak dikenal, dan sisa sisa sampah liar yang tidak ikut terbakar,
terbang kemana mana karena diterpa angin. Tetapi keesokan harinya, didapatkan
sampah liar baru di lokasi yang sama. Penumpukan sampah liar dan pembakaran
tersebut, terjadi berulang terus selama berhari hari.
3. Dari poin 1 dan 2 yang telah Saksi sampaikan di atas, akibat tidak adanya
penanganan seketika dari petugas keberaihan, dampak yang ditimbulkan adalah:
a. bau busuk atau tidak sedap sangat menyengat, sumber penyakit jika terhirup
b. menjadi tempat sarang penyakit, berkembangbiaknya tikus, lalat, nyamuk
pembawa penyakit
c. polusi udara akibat asap pembakaran, yang jika terhirup bisa menimbulkan batuk
atau sesak nafas
d. merusak estetika lingkungan yang asri dan udara segar, karena dari jalan umum
Desa Pasirlaya itu masih terlihat pemandangan gunung Salak dan lahan
perkebunan ketela para petani serta banyak pepohonan tempat burung burung
dan rerumputan ilalang
e. mengotori jalan umum tempat lalu lalang pengendara kendaraan roda dua,
maupun pejalan kaki, karena sampah liar tersebut ada yang terbawa angin
berserakan hingga ke tengah jalan
4. Pembiaran penumpukan dan pembakaran sampah liar yang berulang ulang secara
nyata telah mengabaikan dan melanggar hak konstitusional Saksi sebagai warga
negara Republik Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih
dan sehat.
5. Setelah sidang Majelis Konstitusi ke empat (4) atas pengaduan Perkara 255/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 10 Agustus 2026, Saksi pada tanggal 18 Agustus 2026
melihat langsung telah dipasang spanduk larangan pembuangan sampah liar di
lokasi tersebut (bukti foto terlampir).
27
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat
telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27
Agustus 2026, kemudian menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah
pada tanggal 28 Agustus 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
I.
KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI
menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum dalam pengajuan materiil UU 18/2008 terhadap UUD NRI Tahun
1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang.
B. PANDANGAN UMUM DPR RI
1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada
setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal,
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Amanat dalam UUD NRI Tahun 1945
tersebut memberikan konsekuensi bahwa negara melalui pemerintah wajib
memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak dasar tersebut melalui
penyediaan regulasi dan kebijakan, fasilitas, dan anggaran yang memadai.
Hak-hak tersebut wajib dipenuhi sebagai bagian dari pengakuan dan
penghormatan atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab negara khususnya untuk memenuhi
hak
atas
lingkungan
hidup
yang
baik
dan
sehat,
pemerintah
mengundangkan UU 18/2008 guna mengatur penyelenggaraan pengelolaan
sampah secara terpadu dan komprehensif. Pengaturan hukum pengelolaan
sampah dalam UU 18/2008 tersebut diarahkan pada paradigma baru yang
memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi
dan dapat dimanfaatkan, bukan lagi memandang sampah sebagai barang
28
sisa yang tidak berguna dan bukan sebagai sumber daya yang perlu
dimanfaatkan.
3. Bahwa dari sisi pengaturan, UU 18/2008 menempatkan kesadaran dan
perilaku masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek
utama yang diwajibkan untuk mengubah perilaku dalam pengurangan dan
penanganan sampah. Hal ini sebagaimana tercermin dalam asas
pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam UU 18/2008, yaitu asas
kesadaran yang menitikberatkan bahwa dalam pengelolaan sampah,
pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki
sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani
sampah yang dihasilkannya. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai
kewajiban setiap orang dalam pengurangan dan penanganan sampah serta
peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Melalui pengaturan
hukum tersebut, regulasi ini menekankan bahwa kesadaran dan kepedulian
masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi fokus utama dalam
mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan sampah.
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah
merupakan usulan Presiden dengan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang (RUU) disiapkan oleh Pemerintah. Pengelolaan sampah
dirancang sebagai bagian penting dari pembangunan kota, sebagai bentuk
pelayanan masyarakat berupa kebersihan kota dan kesehatan lingkungan.
Pengelolaan sampah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek,
termasuk peran serta masyarakat. Bahwa salah satu bentuk peran serta
masyarakat yang dirancang pada awal penyusunan RUU adalah
terjaminnya hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang
pengelolaan sampah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b RUU tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian direposisi
menjadi Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008.
2. Bahwa selain adanya hak masyarakat tersebut, pengaturan awal RUU
tentang Pengelolaan Sampah membuka peluang untuk membentuk forum
29
pengelolaan sampah pada skala kabupaten/kota dan provinsi yang dapat
difasilitasi oleh pemerintah daerah. Forum ini merupakan wadah konsultatif
dan demokratis yang bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi
masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu unsur anggota dari forum
tersebut serta mempunyai peran dan fungsi untuk:
a. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kinerja pengelolaan
sampah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi;
b. membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah; dan
c. memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
Bahwa kemudian terjadi dinamika pembahasan yang menghendaki
pengaturan
dalam
RUU
tentang
Pengelolaan
Sampah
lebih
mengedepankan
partisipasi
masyarakat
dibandingkan
dengan
pembentukan forum pengelolaan sampah. Hal ini sebagaimana terlihat
dalam kutipan risalah Rapat Kerja RUU tentang Pengelolaan Sampah pada
hari Kamis tanggal 22 November 2007 berikut ini:
ANGGOTA: DRS. MAHADI SINAMBELA, M.S.I.
Pimpinan, saya kira saya ingin urun rembuk. Pada prinsipnya saya kira
yang dipikirkan oleh Pemerintah adalah mencoba membuat sebuah
wadah yang bersifat konsultatif dan demokratis yang menumbuhkan
partisipasi masyarakat. Jadi kalau saya lihat ini perlu karena masalah
sampah itukan bukan hanya soal artinya penampungan sementara
angkut dan proses, tetapi di dalamnya juga ada proses bagaimana
memberdayakan masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat
agar membuang sampah itu jangan sembarangan, jadi kalau istilahnya
Pak Idiel itu kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi ini adalah
sebenarnya semacam forum urun rembuk yang bersifat semacam
konsultatif. Memang kalau ada uangnya disiapkan dalam APBD, tapi
kalau tidak ada uangnya kita siapkan sebagai wadah yang mereka
bermusyawarah. Ini kalau menurut pikiran saya yang bukan dari
Pemerintah karena saya tidak ikut menyusun undang-undang ini.
Terima kasih.
WAKIL KETUA: HJ. SAIDAH SAKWAN
Mungkin saya bisa kasih usul sedikit begini Pak. Mungkin ini kemudian
menjadi agak gagap membacanya, logikanya juga. Saya mengusulkan
sebenarnya maunya membentuk forum inikan bentuk dari representasi
partisipasi. Saya sering kalau di dalam undang-undang itu sering
30
teman-teman mencantolkan itu menjadi partisipasi itu, jadi jangan tiba-
tiba itu ada forum. Jadi kalau boleh nanti ini pertimbangan di Panja juga,
jadi nanti judulnya itu tadi 'Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat'. Jadi
tidak tiba-tiba muncul ada forum begitu. Tetapi forum ini adalah
aksentuasi dari partisipasi. Ini ada cantolan konsepsinya.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Apa yang mungkin disampaikan mungkin suatu ide yang brilliant juga,
jadi bukan soal organisasinya yang ditonjolkan tapi soal bagian dari
bentuk partisipasi masyarakat. Apabila Bapak-bapak dan Ibu sepakat
kita memang harus perdalam lagi, kita musti tinjau lagi, betul apa tidak,
perlu atau tidak, itu di Panja kira-kira bagaimana. Setuju ? Pak Menteri
setuju? Terima kasih.
Bahwa substansi mengenai peran dan fungsi dari forum tersebut kemudian
disepakati untuk diatur dalam Bab tentang Peran Masyarakat yang
selengkapnya berketentuan:
Pasal 28 UU 18/2008
(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah
menempatkan peran serta masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan
sampah dengan memberikan hak kepada setiap orang sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat (1) UU 18/2008 yang kemudian dapat diwujudkan
melalui peran-peran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU
18/2008.
3. Bahwa apabila ditinjau dari konstruksi pasal, norma Pasal 11 ayat (1) UU
18/2008 bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, karena terdapat
norma Pasal 11 ayat (2) UU 18/2008 yang mengatur bahwa tata cara
31
penggunaan hak tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu,
memaknai norma a quo tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 11 ayat
(2) UU 18/2008 yang mempertegas pengaturan mekanisme penggunaan
hak setiap orang dalam pengelolaan sampah pada tataran peraturan
pelaksana. Adapun guna menindaklanjuti amanat tersebut, pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81/2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP
81/2012) yang pada pokoknya memuat pengaturan antara lain:
a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. kompensasi;
d. pengembangan dan penerapan teknologi;
e. sistem informasi;
f. peran masyarakat; dan
g. pembinaan.
4. Bahwa substansi pengaturan PP 81/2012 tidak mengatur secara khusus
mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, melainkan mengaturnya
secara umum dalam beberapa pasal yang mencerminkan bentuk
pemenuhan kelima hak setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (1) UU 18/2008. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian berikut:
a. Bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah
(Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 18/2008) tercermin di antaranya melalui
norma:
1) Pasal 17 ayat (4) PP 81/2012 yang mengatur tentang penyediaan
sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota oleh pemerintah
kabupaten/kota.
2) Pasal 18 ayat (3) PP 81/2012 yang mengatur tentang penyediaan
TPS dan/atau TPS 3R di wilayah permukiman oleh pemerintah
kabupaten/kota.
32
3) Pasal 19 ayat (3) PP 81/2012 yang mengatur bahwa dalam hal
pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota menyediakan
stasiun peralihan antara.
4) Pasal 20 PP 81/2012 yang mengatur bahwa dalam hal dua atau
lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan
memerlukan
pengangkutan
sampah
lintas
kabupaten/kota,
pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah
provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat
angkut.
5) Pasal 21 ayat (4) PP 81/2012 yang mengatur bahwa pemerintah
kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada
wilayah permukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara,
TPA, dan/atau TPST.
6) Pasal 23 ayat (2) PP 81/2012 yang mengatur bahwa dalam
melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota
wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
Melalui pengaturan dalam PP 81/2012 tersebut, pemenuhan hak setiap
orang
untuk
mendapatkan
pelayanan
pengelolaan
sampah
diejawantahkan
melalui
dukungan
pemerintah
daerah
dalam
penyediaan fasilitas dan sarana penanganan sampah.
b. Bahwa hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah
(Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008) tercermin dalam:
1) Pasal 17 ayat (1) PP 81/2012 terkait keterlibatan setiap orang pada
pemilahan sampah;
2) Pasal 21 ayat (2) PP 81/2012 terkait keterlibatan setiap orang pada
pengolahan sampah;
3) Pasal 35 PP 81/2012, peran serta masyarakat yang berupa
pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran dalam kegiatan
pengelolaan sampah; pemberian saran dan pendapat dalam
perumusan
kebijakan
dan
strategi
pengelolaan
sampah;
pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan
33
sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara
mandiri/bermitra
dengan
pemerintah
kabupaten/kota;
dan
pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan
oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam
pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif
dalam ekosistem pengelolaan sampah.
c. Bahwa hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat
waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 11 ayat
(1) huruf c UU 18/2008) tercermin dalam norma Pasal 34 ayat (4) PP
81/2012. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak
mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disediakan
oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
d. Bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena
dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah (Pasal
11 ayat (1) huruf d UU 18/2008), yang tercermin dalam norma Pasal 31
PP
81/2012
terkait
pemberian
kompensasi
dari
pemerintah
kabupaten/kota kepada setiap orang yang terkena dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
e. Bahwa hak untuk memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan
pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan (Pasal
11 ayat (1) huruf e UU 18/2008), yang tercermin dalam norma Pasal 35
ayat (2) huruf d PP 81/2012 bahwa anggota masyarakat mendapat
pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh
kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah
perilaku anggota masyarakat.
Bahwa dengan merujuk pada pengaturan tersebut, hak pengawasan di
bidang pengelolaan sampah mencakup segala tindakan pemantauan
ataupun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang
diselenggarakan
oleh
pemerintah
dan/atau
pemerintah
daerah.
34
Pengawasan tersebut dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan
melalui audit dan monitoring rutin tanpa harus menunggu adanya
pengaduan.
5. Bahwa hak pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2008 dan
PP 81/2012 tidak dapat ditafsirkan secara luas, hingga meliputi hak
pengaduan dan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan,
karena kedua hal tersebut berbeda. Pengaduan merupakan penyampaian
keluhan, kerugian, ataupun ketidakpuasan atas pelaksanaan suatu
kewajiban maupun pelaksanaan layanan publik tertentu.
6. Bahwa berkenaan dengan pengaduan dari masyarakat atas kegiatan
pengelolaan sampah, pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU 32/2009). Bahwa pada pokoknya, UU 18/2008
beserta peraturan turunannya memiliki keterkaitan erat dengan UU
32/2009 karena penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu dan
komprehensif merupakan pilar utama dalam menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan
jaminan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan kata
lain, UU 18/2008 berkedudukan sebagai lex specialis yang mengatur
secara khusus mengenai pengelolaan sampah, sedangkan UU 32/2009
merupakan lex generalis yang mengatur perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara umum.
7. Bahwa dalam UU 32/2009 terdapat norma yang mengatur terkait tugas dan
kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan pengaduan, hak setiap
orang untuk melakukan pengaduan, amanat pembentukan peraturan
pelaksana terkait tata cara pengaduan, dan peran serta masyarakat yang
berupa salah satunya pengaduan terkait lingkungan hidup, yang dijabarkan
sebagai berikut:
35
a. Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf r UU 32/2009 mengatur bahwa salah
satu tugas dan kewenangan pemerintah pusat dalam hal perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
b. Bahwa Pasal 65 ayat (5) UU 32/2009 mengatur tentang hak setiap
orang untuk mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.
c. Bahwa Pasal 65 ayat (6) UU 32/2009 mendelegasikan pengaturan
lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dalam peraturan menteri.
d. Bahwa Pasal 70 ayat (2) UU 32/2009 mengatur peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat
berupa pengawasan sosial; pengawasan sosial, pemberian saran,
pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian
informasi dan/atau laporan.
8. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, meskipun UU 18/2008 tidak
secara eksplisit mengatur “hak pengaduan bagi setiap orang dan kewajiban
tindak lanjut pengaduan oleh pemerintah”, hak dan kewajiban tersebut
telah diakomodasi melalui pengaturan dalam UU 32/2009 yang juga dapat
diterapkan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan kata lain,
masyarakat tetap memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada
pemerintah
mengenai
dugaan
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan hidup yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan
pemerintah memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola pengaduan
tersebut.
9. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 65 ayat (6) UU
32/2009, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Permen LHK
22/2017). Dalam bagian Mengingat Permen LHK 22/2017, UU 18/2008
merupakan
salah
satu
undang-undang
yang
menjadi
dasar
pembentukannya.
Hal
tersebut
menunjukkan
adanya
keterkaitan
36
pengaturan antara UU 18/2008 dan Permen LHK 22/2017, khususnya
terkait tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat.
10. Bahwa Permen LHK 22/2017 tersebut memuat ruang lingkup pengaturan
yang meliputi:
a. objek pengaduan;
b. instansi penanggung jawab
c. tata cara penyampaian pengaduan;
d. pengelolaan pengaduan; dan
e. keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat.
Ketentuan Pasal 11 Permen LHK 22/2017 mengatur bahwa tahapan
pengelolaan pengaduan terdiri atas penerimaan; penelaahan; verifikasi;
perumusan laporan hasil; dan tindak lanjut hasil pengaduan, yang secara
eksplisit dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal selanjutnya, yakni mulai
dari Pasal 12 s.d. Pasal 26 Permen LHK 22/2017.
11. Bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang atas pengaduan yang
telah dilakukan, pengadu diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang
berkenaan dengan pengaduan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal
27 , Pasal 28, dan Pasal 29 Permen LHK 22/2017:
Pasal 27 Permen LHK 22/2017
(1) Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai:
a. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan;
b. laporan hasil pengaduan; dan
c. tindak lanjut hasil pengaduan.
(2) Untuk menjamin pemenuhan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Instansi Penanggung Jawab mengembangkan
sistem informasi pengaduan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 28 Permen LHK 22/2017
Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi Penanggung Jawab
wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu.
Pasal 29 Permen LHK 22/2017
(1) Pencabutan pengaduan tidak menghentikan proses pengelolaan
pengaduan.
(2) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengelolaan pengaduan,
Instansi Penanggung Jawab dapat mengembangkan pembinaan
37
atau kerjasama pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan bersama masyarakat.
(3) Pembinaan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Oleh karena itu, dari sisi pengaturan, hak pengaduan dan mekanisme/tata
cara pengaduan, mulai dari pengaduan diterima, diolah, dan ditindaklanjuti,
telah dinaungi oleh regulasi hukum yang memadai, yaitu melalui UU
32/2009 dan Permen LHK 22/2017. Kedua pengaturan tersebut
melengkapi ketentuan dalam UU 18/2008, sehingga masyarakat tidak
memperoleh hak yang semu dan pasif terhadap dugaan atas pengelolaan
sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.
12. Bahwa dalam tataran praktis, Pemerintah telah membangun beberapa
kanal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk kanal
pengaduan lingkungan hidup secara umum maupun kanal informasi yang
spesifik terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu:
a. Tingkat nasional:
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)
LAPOR! yang merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan
pengaduan masyarakat Indonesia. Kanal SP4N LAPOR! dibentuk untuk
merealisasikan kebijakan no wrong door policy yang menjamin hak
masyarakat agar pengaduan dari mana pun dan jenis apa pun akan
disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang
menanganinya. Kanal SP4N LAPOR! telah terhubung dengan 34
kementerian, 100 lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 396 Pemerintah
Kabupaten,
dan
94
Pemerintah
Kota
di
Indonesia
(https://www.lapor.go.id).
b. Tingkat pemerintah pusat:
1) Kanal Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu kemenlh.lapor.go.id,
yang memuat layanan penyampaian pengaduan terkait berbagai
permasalahan lingkungan hidup, seperti pencemaran, limbah, atau
pelanggaran izin lingkungan, secara mudah dan cepat.
38
2) Kanal Sistem Informasi Pengelolaan sampah Nasional yang dikelola
Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengetahui detail informasi
dan data statistik pengelolaan sampah.
c. Tingkat pemerintah daerah, misalnya Provinsi DKI Jakarta, terdapat 5
kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu
(https://crm.jakarta.go.id/kanal-pengaduan) :
1) Kanal SP4N LAPOR! yang terhubung langsung dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
2) Kanal Aplikasi JAKI merupakan platform digital yang berfungsi
sebagai sarana pengaduan warga (JAKLapor), pemantauan
penanganan masalah publik (JakRespons), dan akses layanan
informasi lainnya.
3) Kanal Pengaduan Whistleblowing, yaitu sipadu.jakarta.go.id. Sistem
pengaduan
meliputi
penyalahgunaan
jabatan/wewenang,
pelanggaran administratif, KKN, dan pelanggaran disiplin pegawai.
4) Kanal media sosial, seperti Facebook dengan akun Pemrov DKI
Jakarta, email dki@jakarta.go.id, dll.
5) Kanal kantor pemerintahan yang disediakan untuk masyarakat yang
mendatangi kantor pemerintahan dan bertemu langsung dengan
petugas. Adapun perkembangan laporan dapat dilacak melalui
crm.jakarta.go.id.
6) Kanal resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang
memuat informasi mengenai lingkungan dan kebersihan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta secara real time.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam tataran praktis telah
terdapat berbagai kanal pengaduan, baik pada tingkat nasional, tingkat
pemerintah pusat, maupun daerah yang dapat dipergunakan oleh
masyarakat sebagai saluran penyampaian aduan, keluhan, saran,
maupun aspirasi. Melalui kanal tersebut, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas/sarana yang dapat
digunakan oleh setiap orang dan merupakan pengejawantahan atas
39
pelaksanaan hak masyarakat untuk berperan serta dalam berperan
serta di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah.
II. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menempatkan peran serta
masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan sampah dengan memberikan hak
kepada setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 18/2008
yang kemudian dapat diwujudkan melalui peran-peran sebagaimana diatur
dalam Pasal 28 ayat (2) UU 18/2o08.
2. Bahwa sebagai lex specialis, UU 18/2008 memiliki keterkaitan norma dengan
UU 32/2009 karena penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan
komprehensif merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan jaminan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan mengenai tata
cara penyampaian aduan dari masyarakat dan mekanisme pengelolaan
pengaduan
oleh
Pemerintah
dalam
UU
32/2009
dan
peraturan
pelaksanaannya dapat pula diterapkan dalam konteks dugaan pengelolaan
sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.
3. Bahwa pengawasan dan pengaduan merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda,
sehingga kata “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 tidak
dapat ditafsirkan meliputi pula hak pengaduan dan kewajiban pemerintah untuk
menindaklanjuti pengaduan.
4. Bahwa DPR RI berpendapat bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan
hukum mengikat.
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus
2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10
Agustus 2026, serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada
tanggal 27 Agustus 2026, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.
40
I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON
1. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah kata
"pengawasan" yang tidak diikuti dengan instrumen pengaduan warga negara
yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara menyebabkan
ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pasal a quo bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena gagal memberikan jaminan kepastian hukum
yang adil bagi Pemohon.
2. Bahwa kata "pengawasan" telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena
rumusannya yang kabur gagal menjadi tameng pelindung bagi Pemohon dari
ancaman
kerusakan
lingkungan
dan
gangguan
kesehatan
sehingga
bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak
dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak
konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf b UU
Pengelolaan Sampah yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:
A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
41
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus
dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005
dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:
“Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Pemohon
Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian
konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon pada dasarnya bersifat hipotesis
dan spekulatif. Dalam perkara a quo, dalil Pemohon hanya didasarkan
pada pengalaman pribadi dan tidak serta-merta disebabkan oleh norma
Pasal yang diuji.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya potensi kerugian sebagai sebagai
warga negara, namun tidak menguraikan secara spesifik hak konstitusional
mana yang secara langsung dirugikan oleh berlakunya norma Pasal a quo.
Dalil yang diajukan cenderung tidak menunjukkan keterkaitan langsung
dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI 1945.
42
Sebagai warga negara, Pemohon hanya mengemukakan pengalaman
pribadi yang dialami, tanpa menunjukkan bahwa keberlakuan normal Pasal
a quo telah merugikan hak konstitusionalnya.
3. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) yang langsung antara berlakunya norma Pasal a
quo dengan kerugian yang didalilkan. Pengaduan sampah yang
disampaikan Pemohon yang tidak direspons dan ditindaklanjuti secara
langsung oleh pemerintah daerah tidak dapat serta-merta dijadikan dasar
untuk menyatakan bahwa norma Pasal yang diuji bertentangan dengan
UUD NRI 1945. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon lebih
merupakan
akibat
dari
pelaksanaan
norma
yang
tidak
tepat
(implementation issue), bukan akibat langsung dari keberlakuan norma.
4. bahwa dalil Pemohon merupakan persoalan yang berkaitan dengan
penegakan hukum (law enforcement) dimana Pemohon melaporkan
persoalan sampah melalui aplikasi Sapawarga Jabar, padahal Kabupaten
Bogor mempunyai aplikasi lokal Si Adul Kecil SIPP (Sistem Informasi
Pengelolaan Pengaduan) merupakan sebuah platform inovatif yang
berbasis web yang memudahkan proses pelaporan dan penanganan
kasus-kasus terkait pencemaran dan perusakan lingkungan, dan dalam
uraian Pemohon tidak pernah mencoba aplikasi tersebut padahal
persoalan sampah berada pada wilayah hukum Kabupaten Bogor. Dengan
demikian permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas
undang-undang a quo [Vide bukti PK 1].
5. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan a quo, kerugian yang didalilkan akan secara
otomatis hilang atau tidak terjadi lagi. Permasalahan yang didalilkan
Pemohon lebih berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan kesigapan
aparat pemerintah daerah yang menangani urusan pengelolaan sampah
dan tidak semata-mata ditentukan oleh norma Pasal a quo yang mengatur
mengenai hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
sampah.
43
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum
dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
III. KETERANGAN
PEMERINTAH
ATAS
MATERI
PERMOHONAN
YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis UU Pengelolaan Sampah
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar
tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan
pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi
hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung
jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional
pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi
persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang
persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu
dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas
dan wewenang pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan
44
payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan
sampah dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas
nilai ekonomi.
B. Asas dan Tujuan
Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
berlandaskan pada asas-asas yaitu:
a. Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan
hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan
menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan
lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang
akan datang.
c. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan
pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
d. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah
dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada
masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam
pengelolaan sampah.
e. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah
dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap,
kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah
yang dihasilkannya.
f. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
45
g. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin
keselamatan manusia.
h. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan
melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
i. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang
mempunyai
nilai
ekonomi
yang
dapat
dimanfaatkan
sehingga
memberikan nilai tambah.
Bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Sampah diperlukan
dalam rangka:
a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan
sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor
sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang a
quo dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Pasal 19 UU Pengelolaan Sampah membagi pengelolaan sampah dalam
dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Selanjutnya
Pasal
20
menguraikan
tiga
aktivitas
utama
dalam
penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan
sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga
kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah
yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle). Pasal
22 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menguraikan lima aktivitas utama
dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.
46
Kegiatan pengelolaan sampah yang ada di dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tersebut menghendaki agar pada saatnya nanti seluruh
lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat
dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan
akhir. Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma kebijakan
pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada
pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe) dengan mengandalkan
keberadaan TPA. Paradigma tersebut diubah dengan pendekatan reduce at
source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh
lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan
sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan
kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.
Lima tahap penanganan sampah yaitu pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh
seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan
pada kebijakan dan strategi yang jelas.
Bahwa selanjutnya terkait arah pengaturan dalam Undang-Undang
Pengelolaan Sampah menjabarkan asas-asas hukum ke dalam kewajiban,
hak, mekanisme, dan instrumen kebijakan, sebagai berikut:
1) tata Kelola, bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab
bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.
2) perlindungan
lingkungan,
mengatur
pengelolaan
sampah
yang
mengutamakan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
mendukung pembangunan berkelanjutan.
3) pengurangan dan penanganan sampah, mendorong pengurangan sampah
dari sumbernya melalui pembatasan timbulan sampah, penggunaan
kembali, dan daur ulang, disertai penanganan sampah yang memenuhi
standar lingkungan.
4) partisipasi
masyarakat,
mendorong
peningkatan
kesadaran
dan
keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilahan, pengurangan, dan
pengelolaan sampah.
47
5) keselamatan dan keamanan, Menjamin bahwa seluruh kegiatan
pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan keselamatan
manusia, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan.
6) pemanfaatan sumber daya, mendorong pemanfaatan sampah sebagai
sumber daya yang memiliki nilai ekonomi melalui penerapan ekonomi
sirkular, inovasi teknologi, dan pengembangan industri daur ulang.
7) penegakan hukum, menyediakan instrumen pembinaan, pengawasan,
serta sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana terhadap pelanggaran
ketentuan pengelolaan sampah.
D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon
No
Pasal yang Diuji
Batu Uji Para Pemohon
1.
Pasal 11
(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan
pelayanan
dalam pengelolaan sampah
secara
baik
dan
berwawasan
lingkungan
dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau pihak lain
yang diberi tanggung jawab
untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan,
dan
pengawasan
di
bidang
pengelolaan sampah;
Pasal 28D
(1) Setiap
orang
berhak
atas
pengakuan,
jaminan,
perlindungan,dan
kepastian
hukum
yang
adil
serta
perlakuan
yang
sama
dihadapan hukum.
Pasal 28H
(1) Setiap
orang
berhak
hidup
sejahtera/
lahir
dan
batin,
bertempat
tinggal,
dan
mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
1. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa kata "pengawasan" dalam Pasal a quo terbukti menjadi pasal karet
yang melahirkan kesewenang-wenangan berupa pengabaian kewajiban
hukum, oleh karena itu, Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945 karena gagal memberikan jaminan kepastian hukum
yang adil bagi Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai
berikut:
a. Bahwa kepastian hukum tidak mensyaratkan seluruh mekanisme
pelaksanaan harus diatur secara rinci dalam undang-undang.
48
Pembentuk undang-undang dapat mengatur norma pokok dalam
undang-undang dan mendelegasikan pengaturan teknis kepada
peraturan pelaksana sepanjang delegasi tersebut jelas, terukur, dan
tidak menghilangkan substansi norma. Dalam perkara a quo, Pasal 11
ayat (2) secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui
peraturan pemerintah dan peraturan daerah, sehingga tidak terdapat
kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum.
b. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan norma yang menjabarkan
rangkaian proses yang merupakan fungsi pemerintah di bidang
pengelolaan sampah yang diperintahkan oleh undang-undang a quo
(pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan) yang
mana setiap orang diberikan hak untuk berpartisipasi di dalam
rangkaian proses di bidang pengelolaan sampah tersebut.
c. Bahwa peran masyarakat di bidang pengelolaan sampah diatur di
dalam ketentuan Pasal 28 UU Pengelolaan Sampah yang menyatakan
masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui:
pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah;
perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
d. Bahwa norma Pasal a quo lebih menekankan pada penjabaran hak
yang dimiliki oleh setiap orang dalam pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk tata cara maupun
tindak lanjut pengaduan masyarakat diatur di dalam beberapa
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Pengaduan
dari masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan yang
memiliki peran penting dalam rangka pengelolaan sampah yang
dijalankan oleh pemerintah.
e. Bahwa setiap institusi penyelenggara negara wajib menerima dan
merespons pengaduan [vide Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun
49
2009 tentang Pelayanan Publik]. Salah satu mekanisme pengaduan
maupun penyampaian data informasi dari masyarakat mengenai
pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu melalui kanal pelaporan. Kanal
pelaporan berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara
pemerintah dengan masyarakat. Melalui kanal pelaporan tersebut,
pemerintah memperoleh informasi faktual yang dapat digunakan
sebagai dasar untuk melakukan pemantauan, verifikasi, pemeriksaan,
korektif, maupun penegakan hukum.
f.
Bahwa informasi yang diterima melalui kanal pelaporan berfungsi
sebagai mekanisme peringatan dini yang memungkinkan pemerintah
mengetahui adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah
sebelum dampaknya berkembang menjadi pencemaran atau bahkan
kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, kanal
pelaporan memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan oleh
pemerintah karena memungkinkan pemerintah melakukan tindakan
korektif sejak dini. Penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif
harus terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui sistem informasi
pelayanan publik yang ada pada setiap institusi penyelenggara negara
[vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik]. Oleh karena itu,
keberadaan kanal pengaduan justru memperjelas operasionalisasi
frasa "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan
Sampah.
g. Bahwa pemerintah memperhatikan setiap pengaduan masyarakat
sebagai bagian dari hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses
pengawasan di bidang pengelolaan sampah yang diselenggarakan
oleh pemerintah dan terdapat sanksi berupa pembebasan dari jabatan
bagi institusi penyelenggara negara yang tidak merespons pengaduan
masyarakat [vide Pasal 54 ayat (7) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik].
h. Bahwa apabila dalam praktik masih ditemukan pengaduan masyarakat
yang belum ditindaklanjuti secara optimal atau masih terdapat
50
permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, keadaan
tersebut merupakan persoalan implementasi norma dan pelaksanaan
kewenangan oleh aparatur pemerintahan, bukan disebabkan oleh
inkonstitusionalitas frasa "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
b UU Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak
memiliki hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian
konstitusional yang didalilkan.
i.
Bahwa salah satu dampak dari pengelolaan sampah yang buruk adalah
terjadinya pencemaran lingkungan. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Karena sampah
menghasilkan sisa usaha dan/atau kegiatan yang dapat mencemari
lingkungan, maka penanganan dampaknya juga merujuk pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2)
secara tegas memberikan jaminan hak dan kesempatan kepada
masyarakat untuk berperan melalui pengaduan mengenai dugaan
terjadinya tumpukan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah termasuk Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) tidak semata-mata tunduk pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
tetapi juga wajib memenuhi seluruh instrumen perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, sehingga aspek pencegahan pencemaran, pengawasan,
penegakan hukum, dan penerapan sanksi dilaksanakan berdasarkan
rezim hukum lingkungan hidup secara terpadu.
51
j.
Bahwa Pasal 63 dan Pasal 64 UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan
mandat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan dan melaksanakan sistem pengelolaan pengaduan
masyarakat. Dengan demikian menindaklanjuti setiap pengaduan
masyarakat terkait tumpukan sampah liar yang dapat mencemari
lingkungan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus
dilaksanakan oleh pemerintah.
k. Bahwa pengelolaan sampah yang buruk dapat mengakibatkan
terjadinya pencemaran lingkungan, maka berdasarkan Pasal 495 ayat
(1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo
Pasal 24 dan Pasal 26 Permen LH Nomor 6 Tahun 2026 tentang
Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif bidang Lingkungan
Hidup yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pejabat
Pengawas
Lingkungan
Hidup
(PPLH),
untuk
menghentikan
pelanggaran tertentu berupa tindakan menutup lokasi pembuangan
apabila terjadi pelanggaran untuk mencegah pencemaran lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh tumpukan sampah.
l.
Bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap terjadinya
tumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan juga telah
diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan yang menjabarkan
secara rinci mengenai tata cara penyampaian pengaduan dugaan
pencemaran
lingkungan
dan
bagaimana
penanganan
aparat
pemerintah dalam memproses pengaduan dari masyarakat tersebut.
Setiap pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang
dinyatakan lengkap dari masyarakat akan dilakukan penelahaan dan
verifikasi ke lapangan. Hasil penelahaan dan pemeriksaan ke lapangan
52
akan dirumuskan dalam bentuk laporan untuk nantinya disampaikan
melalui surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.
m. Bahwa KLH/BPLH telah membuat layanan pengaduan melalui
egakkum.kemenlh.go.id
No
telp
0821-3000-2009,
pengaduan.lh@kemenlh.go.id dan dapat juga melalui media sosial
yaitu X, facebook, Tiktok, Instagram dan whatsapp (Vide Bukti PK 2)
dan Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup,
KLH/BPLH telah menerima pengaduan masyarakat terkait sampah
sejak Tahun 2024 sampai saat ini sejumlah 86 (depan puluh enam)
pengaduan dari seluruh indonesia (Vide Bukti PK 3)
n. Bahwa penanganan pengaduan dan penegakan hukum terkait
pengelolaan sampah telah dilakukan oleh KLH/BPLH melalui
instrumen penegakan hukum administrasi dengan menerapkan sanksi
administratif teguran tertulis dan paksaan pemerintah kepada
pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di kabupaten/kota seluruh
indonesia sejumlah 314 TPA (Vide bukti PK 4);
o. bahwa selain penegakan hukum administrasi, KLH/BPLH juga
menggunakan instrumen hukum pidana dengan menggunakan Pasal
98 ayat (1) dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap
pengelola TPA liar, salah satunya terhadap Jayadi yang divonis pidana
penjara 5 (lima tahun) dan denda sebesar 3 (tiga) miliar rupiah oleh PN
Depok Putusan PN Depok Nomor 100/Pid.Sus-LH/2025/PN Dpk.
p. Bahwa untuk Lokasi penumpukan sampah yang ditemukan oleh
Pemohon, sudah terdapat mekanisme pengaduan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Si Adul Kecil SIPP (Sistem
Informasi Pengelolaan Pengaduan) merupakan sebuah platform
inovatif yang berbasis web yang memudahkan proses pelaporan dan
penanganan
kasus-kasus
terkait
pencemaran
dan
perusakan
lingkungan. Sejak tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bogor telah
melaksanakan pendelegasian tugas penanganan sampah liar ke
pemerintah kecamatan dan UPT dan juga melalui media sosial
53
Instagram Lapor Pak yang dikelola oleh Bupati langsung dan telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Sampah, terkait pelaporan masyarakat
tentang adanya sampah liar juga dapat dioptimalkan melalui media
sosial ‘Lapor Pak’ sesuai dengan Instruksi Bupati Kabupaten Bogor
Nomor 010 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Humas Melalui Website
dan Media Sosial. (Vide Bukti PK 5)
Dengan demikian, kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
Pengelolaan Sampah justru memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dan tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian norma Pasal a quo
sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena rumusannya yang kabur
gagal menjadi tameng pelindung bagi Pemohon dari ancaman kerusakan
lingkungan dan gangguan kesehatan, Pemerintah memberikan keterangan
sebagai berikut:
a. Bahwa rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf b menjamin kepastian hukum
dan tidak kabur serta sesuai asas dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan [vide Pasal 5 huruf
f UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
b. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah
bahwa
setiap
Peraturan
Perundang-undangan
harus
memenuhi
persyaratan
teknis
penyusunan
Peraturan
Perundang-undangan,
sistematika,
pilihan
kata
atau
istilah,
serta
bahasa
hukum
yang
jelas
dan
mudah
dimengerti
sehingga
tidak
menimbulkan
berbagai
macam
interpretasi
dalam pelaksanaannya. [Vide penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan].
54
c. Bahwa
ketentuan
lebih
lanjut
tentang
setiap
orang
berhak
berpartisipasi
dalam
proses
pengambilan
Keputusan,
penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah
diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai
dengan kewenangannya [vide Pasal 11 ayat (2) UU Pengelolaan
Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga]
d. Bahwa pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.
e. Bahwa subjek yang bertanggung jawab mengelola pengaduan meliputi
pihak a.kementerian, b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan
di tingkat provinsi; c. Instansi lingkungan hidup di tingkat
kabupaten/kota [Vide Pasal 5 Permen LHK No.22/MENLHK/SETJEN/
SET.1/3/2017];
f.
Bahwa untuk tingkat Kementerian, telah dibentuk unit kerja yang
bertanggung jawab menerima, mengelola dan menindaklanjuti
pengaduan, yaitu Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan
Hidup, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup [vide
Pasal 129 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup];
g. bahwa pemerintah mendorong agar setiap orang melakukan
pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dan
penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, bahwa
sampah yang ditemukan oleh pemohon yang menumpuk di pinggir
55
jalan patut diduga merupakan sampah rumah tangga dan/atau sampah
sejenis sampah rumah tangga yang tidak diolah terlebih dahulu melalui
kegiatan pengurangan sampah atau pemilahan dan langsung dibuang
di tempat umum. Pemerintah berupaya untuk mengubah paradigma di
masyarakat agar mengelola sampah secara bersama-sama dengan
pemerintah daerah melalui kegiatan pemilahan sampah sejak dari
rumah.
h. Bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai
sumber daya [vide Pasal 4 UU Pengelolaan Sampah]. Tujuan tersebut
diwujudkan pemerintah melalui UU Pengelolaan Sampah yang
mengatur
mengenai
penyelenggaraan
pengelolaan
sampah,
pengurangan sampah, penanganan sampah, pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pengawasan,
pembinaan, pembiayaan pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat,
hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan
sampah. Dengan demikian, pembentukan UU Pengelolaan Sampah
merupakan
implementasi
dari
tanggung
jawab
konstitusional
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 untuk
memenuhi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup yang
baik.
i.
Bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan,
asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas
keamanan, dan asas nilai ekonomi. [vide Pasal 3 UU Pengelolaan
Sampah]. Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan wujud
tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan sampah untuk
mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
j.
Bahwa di dalam UU Pengelolaan Sampah, Pemerintah melibatkan
masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang
56
terkait dengan sampah untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan
sampah sehingga UU a quo bertujuan untuk melindungi keselamatan
manusia dari berbagai dampak negatif. Pemerintah juga mendorong
setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk
mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
k. Bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode
dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik
pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
Selain itu, UU Pengelolaan Sampah juga menggunakan pendekatan
yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampah yang
tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya
berbagai vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa, maupun
mikroorganisme patogen. Akumulasi sampah juga menghasilkan lindi
(leachate) yang dapat mencemari air tanah dan air permukaan
sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti
diare, kolera, tifus, disentri, hepatitis A, leptospirosis, serta penyakit
kulit. Di sisi lain, pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan
partikel debu, karbon monoksida, dioksin, dan senyawa beracun
lainnya yang meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan,
penyakit paru-paru kronis, bahkan kanker. Oleh karena itu, pengelolaan
sampah tidak hanya sebatas isu kebersihan lingkungan, tetapi juga
merupakan kebijakan kesehatan masyarakat (public health policy).
Lingkungan yang bersih akan memutus rantai penularan penyakit
berbasis lingkungan sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat
secara keseluruhan.
l.
Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah, termasuk
penyelenggaraan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi
berbagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
57
beserta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut antara lain
meliputi:
1) penyusunan
dokumen
lingkungan
hidup
sesuai
dengan
karakteristik dan tingkat dampak usaha dan/atau kegiatan, berupa
Analisis
Mengenai
Dampak
Lingkungan
(AMDAL),
Upaya
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
dan
Upaya
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
(UKL-UPL),
atau
Surat
Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(SPPL) [Vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup];
2) memperoleh
Persetujuan
Lingkungan
sebagai
salah
satu
persyaratan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang
berdampak terhadap lingkungan hidup, termasuk kegiatan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) bidang pengendalian air lindi [Vide
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi
bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah];
3) memperoleh Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
(SLO) di bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai
pemenuhan standar teknis perlindungan lingkungan hidup, [Vide
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
Bahwa dengan demikian, norma Pasal a quo tidak bertentangan dengan
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena frasa "pengawasan" dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah justru merupakan
instrumen hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Norma a quo telah
diatur
lebih
lanjut
melalui
peraturan
pelaksana,
didukung
oleh
58
kelembagaan,
mekanisme
pengaduan
masyarakat,
serta
praktik
penegakan
hukum
yang
efektif,
sehingga
tidak
menimbulkan
ketidakpastian hukum maupun mengurangi hak setiap orang untuk
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, melainkan merupakan
wujud pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam
memenuhi dan melindungi hak tersebut.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian
II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III
mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan
Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa:
1. Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji
materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal verband) sebab
akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan
pemberlakuan ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujiannya oleh
Pemohon.
2. Dalil-dalil
pemohon
menurut
pemerintah
bukan
berkaitan
dengan
konstitusionalitas norma undang-undang melainkan efektivitas pelaksanaan
norma (law enforcement). [Vide Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-
XXIII/2025]
3. kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah justru memberikan jaminan
kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dan tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian norma Pasal a
quo sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi
tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak
Permohonan Uji Materiil Pemohon.
59
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon
kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review)
ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat,
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN
I.
Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H.,
M.H.
1. Ada beberapa permohonan penambahan keterangan yang kami inginkan,
terutama terkait dengan pembagian kewenangan dari pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah ini. Kita tahu
bahwa pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah mempunyai perda
masing-masing terkait dengan pengelolaan sampah ini. Sementara di tingkat
pusat diberikan tanggung jawab keadaan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi,
kami ingin tahu bagaimana pembagian terhadap pengelolaan sampah ini
dilakukan? Karena memang di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah
60
ini hanya satu peraturan pemerintah pelaksanaan terhadap hal ini. Itu yang
pertama.
2. Yang kedua, terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu tentang
bentuk pengawasan yang lebih responsif terhadap masalah sampah ini. Kami
ingin tahu bagaimana mekanisme yang diberikan atau enggak yang paling
disampaikan kepada pemerintah daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup
terkait dengan mekanisme pengawasan ini? Tidak hanya instrument terhadap
pengajuan gugatan mungkin adanya class action atau citizen lawsuit terhadap
pengelolaan sampah, tapi juga secara pribadi, apakah warga negara secara
pribadi diberikan kemungkinan untuk mengajukan mekanisme terhadap
pengawasan pengelolaan sampah ini?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono Adi,
S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono Adi,
S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pembagian
kewenangan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan
pengelolaan sampah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
(a) Bahwa pembagian kewenangan dari pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah terkait dengan pengelolaan sampah telah diatur di dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 9 UU Pengelolaan Sampah yang menyatakan, dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah pusat mempunyai
kewenangan:
a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
sampah;
c) memfasilitasi
dan
mengembangkan
kerja
sama
antardaerah,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja
pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam
pengelolaan sampah.
61
(b) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi
mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai
dengan kebijakan Pemerintah;
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan,
dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja
kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
d. memfasilitasi
penyelesaian
perselisihan
pengelolaan
sampah
antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.
(c) Dalam
menyelenggarakan
pengelolaan
sampah,
pemerintahan
kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a.
menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
kebijakan nasional dan provinsi;
b.
menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah;
c.
melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.
menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir
sampah;
e.
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam)
bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan
akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
dan
f.
menyusun
dan
menyelenggarakan
sistem
tanggap
darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono Adi,
S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai apakah warga
negara diberikan kemungkinan untuk mengajukan mekanisme pengawasan
62
yang lebih responsif terhadap pengelolaan sampah, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa pengawasan dari warga negara memiliki peran penting dalam
rangka pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah. Masyarakat
dapat secara aktif dan responsif melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan sampah. Pengawasan tersebut antara lain dapat dilakukan
melalui pelaporan pada kanal pelaporan maupun melalui mekanisme
pengaduan secara langsung.
b. Bahwa informasi yang diterima melalui kanal pelaporan berfungsi sebagai
mekanisme peringatan dini yang memungkinkan pemerintah mengetahui
adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah sebelum dampaknya
berkembang menjadi pencemaran atau bahkan kerusakan lingkungan
yang lebih luas. Dengan demikian, kanal pelaporan memperkuat fungsi
pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah karena memungkinkan
pemerintah melakukan tindakan korektif sejak dini. Penyelesaian
pengaduan dan tindakan korektif harus terbuka bagi publik dan
diinformasikan melalui sistem informasi pelayanan publik yang ada pada
setiap institusi penyelenggara negara [vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik].
c. Bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap terjadinya
tumpukan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan juga telah diatur
di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Hutan yang menjabarkan secara rinci mengenai tata
cara penyampaian pengaduan dugaan pencemaran lingkungan dan
bagaimana penanganan pengaduan dari masyarakat tersebut. Setiap
pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang dinyatakan
lengkap dari masyarakat akan dilakukan penelahaan dan verifikasi ke
lapangan. Hasil penelahaan dan pemeriksaan ke lapangan akan
63
dirumuskan dalam bentuk laporan untuk nantinya disampaikan melalui
surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.
d. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian lingkungan
Hidup telah membuat layanan pengaduan melalui egakkum.kemenlh.go.id
No telp 0821-3000-2009, pengaduan.lh@kemenlh.go.id dan dapat juga
melalui media sosial yaitu X, facebook, Tiktok, Instagram, dan whatsapp.
Sebagai informasi bahwa Direktorat Pengaduan dan Pengawasan
Lingkungan Hidup, KLH/BPLH telah menerima pengaduan masyarakat
terkait sampah sejak Tahun 2024 sampai saat ini sejumlah 86 (delapan
puluh enam) pengaduan dari seluruh indonesia.
e. Bahwa untuk pengaduan masyarakat di daerah mengenai pengelolaan
sampah juga telah dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Seperti
misalnya layanan pengaduan masyarakat milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yaitu Aplikasi Sapawarga yang merupakan kanal pengaduan yang
dapat merespon secara cepat untuk mendekatkan masyarakat dengan
pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Warga hanya perlu
mengisi formulir deskripsi aduan secara lengkap serta melampirkan foto
bukti fisik di lokasi kejadian (misalnya foto tumpukan sampah liar). Setelah
mengirim laporan, pengguna akan mendapatkan ID Aduan. Status
penanganan dapat dipantau secara berkala melalui menu Cek Status
Aduan untuk melihat apakah laporan sedang diverifikasi, diproses oleh
dinas terkait, atau sudah selesai ditangani. Untuk pengaduan yang
membutuhkan wewenang lebih tinggi, Aplikasi Sapawarga dapat
meneruskan laporan ke kanal pengaduan tingkat nasional yaitu SP4N
LAPOR.
f.
Selanjutnya untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kota
Bogor memiliki aplikasi SiBadra yaitu kanal pengaduan warga Kota Bogor
yang berfungsi untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan,
saran, dan permintaan layanan publik serta kegawatdaruratan kepada
Pemerintah Kota Bogor secara real-time termasuk persoalan timbunan
sampah liar. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Bogor juga memiliki
64
aplikasi yaitu Si Adul Kecil SIPP (Sistem Informasi Pengelolaan
Pengaduan) yang merupakan kanal pelaporan dan penanganan kasus-
kasus terkait pencemaran dan perusakan lingkungan termasuk persoalan
sampah berupa platform berbasis web. Selain itu pengaduan masyarakat
mengenai pengelolaan sampah juga dapat disampaikan melalui media
sosial Instagram “Lapor Pak” yang dikelola oleh Bupati Bogor langsung.
II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,
M.H.
Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju itu orang tidak berbicara lagi sampah
di bumi, orang sudah berbicara sampah di antariksa, sampah satelit. Tapi kita ini
masih bicara tentang sampah di bumi, di perairan, atau di pinggir pantai. Dan
bagaimana kita bisa mengelola ini? Sebetulnya bisa kita lihat dari ada tidak
blueprint tentang tata kelola sampah nasional di negara kita ini? Jadi, kalau
misalnya itu ada blueprint-nya, ya, tentu ini karena dalam blueprint itu biasanya
sudah ada timeline-nya, bagaimana pada tahun kapan ini persoalan sampah di
negara kita ini sudah bukan jadi masalah lagi, dan bagaimana, dan seterusnya, di
situ saya kira sudah lengkap. Oleh karena itu, kalau misalnya ini ada tolong ini nanti
dilampirkan, ya, menyangkut blueprint tata kelola sampah nasional kita ini.
Termasuk nanti bagaimana, ya … apa namanya… pemisahan atau pembagian
tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Karena dalam bayangan
saya ini, Bu … karena Ibu juga sebagai Deputi di Bidang Pengelolaan Sampah, ya,
jadi Ibu Laksmi sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Sampah ini harus memang …
apa namanya … benar-benar diselesaikan bagaimana tata kelolanya, termasuk
penggunaan teknologi hijau untuk mengelola sampah-sampah ini. Sehingga orang
sudah berbicara bahwa ke depan itu sampah itu menjadi aset, kalau dikelola
dengan benar, dengan baik. Tetapi, ya, sampah menjadi meresahkan terus kalau,
ya, tidak dikelola dengan serius. Oleh karena itu, pentingnya ada blueprint dan
kalau itu memang ada, ini tolong diberikan.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah,
S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
65
1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah,
S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai blueprint tentang
tata kelola sampah nasional, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Bahwa blueprint tentang tata kelola sampah nasional telah dijabarkan di
dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
yaitu melaksanakan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu
ke hilir, yang mencakup seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang
disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan,
dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di berbagai
tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian wewenang yang clean
and clear, serta dengan memastikan tersedianya seluruh norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi
dan konsisten dari mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional
dan pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset.
b. Bahwa pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan minimal
yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan dalam tata kelola,
kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta komitmen kepala
daerah, diawali dengan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah
yang komprehensif dan layak secara finansial/financially viable, pemisahan
operator dan regulator, penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan standar tipping fee.
Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku seluruh
penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang diawali dari
pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan
terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah,
serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi
masing-masing daerah. Penerapan reformasi tata kelola persampahan
harus menjadi indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga penataan
fungsi dan peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas
66
regulator dan operator, peIaksanaan, pengawasan, maupun penegakan
hukum berjalan seimbang dan optimal. Reformasi juga dilakukan melalui
penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta pendanaan
inovatif, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku lainnya. Penguatan
kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga perlu diatur, dibina, dan
diawasi oleh pemerintah provinsi. Polluter pay principle perlu ditegakkan
melalui penerapan retribusi persampahan yang berkeadilan. Selain itu,
biaya pengelolaan sampah juga bisa dimasukkan sebagai tambahan
komponen pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagai salah satu altematif penerapan prinsip ini. Pemastian kelengkapan
regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas aman
kesehatan dan lingkungan diperlukan untuk seluruh upaya pengelolaan
sampah. Pengelolaan aset juga akan dilakukan, baik pada proses
pengadaan barang, transfer, serta penataan aset di pusat dan daerah. Agar
reformasi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan koherensi kebilakan
dan
integrasi
vertikal
serta
horizontal
yang
pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja di pusat
dan daerah.
c. Bahwa selain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah berupa
penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan
Sampah Reduce, Reuse, Recycle-Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan
lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black
soldier fly, refuse derived fuel, waste to energy, pirolisis, dan lain-lain), dan
pengintegrasian sektor informal; optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah, penataan sistem
pengelolaan lindi dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir
dengan landfill mining serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan
urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem sanitary landfill. Sebagai
upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan perairan, sarana dan
prasarana penanganan sampah perairan yang terintegrasi dengan sistem
pengelolaan persampahan land-based di daerah akan ditingkatkan.
67
d. Bahwa reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir tersebut
akan dilakukan melalui arah kebijakan yakni perubahan perilaku dan
penguatan tata kelola persampahan dan peningkatan pengumpulan dan
pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu.
e. Bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah menetapkan:
a)
Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b)
Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
f.
Bahwa target pengurangan sebesar 30% dan target penanganan sampah
rumah tangga sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan strategi
nasional sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
di tahun 2025 (Vide Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Perpres No 97 Tahun
2017).
g. Bahwa kebijakan strategis nasional (jakstranas) yang disinkronkan dengan
rencana
pembangunan
jangka
panjang
nasional
dan
rencana
pembangunan jangka menengah nasional merupakan pedoman bagi
menteri, gubernur dan bupati/wali kota dalam menyusun dan menetapkan
kebijakan strategis daerah.
h. Bahwa untuk mengoptimalkan blue print pengelolaan sampah secara
terintegrasi dari hulu ke hilir, pemerintah menetapkan sampah menjadi
energi
terbarukan
berbasis
teknologi
ramah
lingkungan
dengan
pengolahan sampah dengan mesin dan/atau peralatan yang mampu
mengolah sampah menjadi listrik, bioenergi, bahan bakar minyak
terbarukan, produk ikutan lainnya (Vide Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan
68
Sampah
Menjadi
Energi Terbarukan
Berbasis Teknologi
Ramah
Lingkungan)
i.
Bahwa untuk penanganan sampah laut, pemerintah telah menetapkan
strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk
mengurangi sampah plastik laut dalam bentuk rencana aksi nasional
penanganan sampah laut Tahun 2018-2025 (Vide Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut).
j.
Bahwa rencana aksi penanganan sampah laut dilaksanakan melalui
strategi yang meliputi:
a) Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
b) Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
c) Penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
d) Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan
penegakan hukum; dan
e) Penelitian dan pengembangan.
k. Bahwa pemisahan atau pembagian tanggung jawab dari pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah telah
dijabarkan di dalam blueprint tentang tata kelola sampah nasional yang
tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025
– 2029 dimana pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab:
a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
sampah bagi pemerintah daerah;
c) memfasilitasi
dan
mengembangkan
kerja
sama
antardaerah,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah dan;
d) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja
pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang salah satunya
melalui penilaian Indikator Kunci Kinerja (IKK). Bagi pemerintah daerah
yang mendapatkan nilai IKK pengelolaan persampahan dengan
kategori sangat baik berhak mendapatkan prioritas alokasi Dana
Insentif Daerah (DID) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lingkungan
69
hidup dari pemerintah pusat. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang
mendapatkan nilai IKK pengelolaan persampahan dengan kategori
buruk akan mendapat teguran administratif hingga penundaan
pencairan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Selanjutnya untuk pemerintah provinsi mempunyai tanggung jawab:
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah daerah
provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan,
dan jejaring dalam pengelolaan sampah; dan
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja
kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah yang salah satunya
melalui verifikasi data laporan capaian IKK dari Bupati dan Wali Kota
mengenai pengelolaan persampahan setiap akhir tahun anggaran.
Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab
atas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) persampahan yang
meliputi:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan
kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah
yang dilaksanakan baik oleh unit pelaksana teknis (UPT) dan badan
layanan umum daerah (BLUD) di bidang pengelolaan sampah maupun
oleh sektor industri dan swasta;
d. menyediakan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir sampah, pusat
daur ulang, dan rumah kompos yang memadai dan layak;
e. menyusun
dan
menyelenggarakan
sistem
tanggap
darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
f. menyediakan alokasi anggaran yang memadai bagi sektor lingkungan
hidup termasuk pengelolaan sampah; dan
70
g. menerapkan teknologi tepat guna secara lokal dalam pengelolaan
sampah seperti komposting, maggot/BSF, Refuse Derived Fuel (RDF),
Waste to Energy, dan pirolisis.
III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M.Hum.
1. Begini, Bu Laksmi, kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar, konstitusi
kita itu memang memberikan salah satu perlindungan terhadap hak atas
lingkungan yang sehat dan bersih itu. Nah, itu yang kemudian menjadi
persoalan dari Para Pemohon karena mereka merasa risau. Saya kira bukan
mereka saja, hampir kita semua risau sebetulnya dengan sampah itu,
tumpukan sampah yang tidak segera direspons seperti itu. Itu kan berarti
lingkungan yang sehat dan bersih itu pada akhirnya, ya, belum bisa dijamin
oleh negara. Lah, berkenaan dengan hal itu, sebetulnya terkait dengan tadi
yang sudah diminta blueprint tadi, itu sebetulnya berkaitan dengan tata
kelolanya ini sendiri, Bu, ya. Itu sejauh mana yang bisa kemudian pembagian
antara pusat, kemudian provinsi, kabupaten/kota itu, yang kemudian
pembinaannya itu bisa tergambarkan dengan baik? Itu seperti apa, Bu?
Termasuk membangun budayanya di masyarakat kita? Karena kan masyarakat
kita itu termasuk masyarakat yang … yang tampak sekali tidak bisa … belum
mampu kemudian berbudaya membuang sampah pada tempatnya itu. Itu apa
yang dilakukan dari pusat hingga ke daerah? Itu mohon nanti bisa dijelaskan.
2. Mengapa pula kemudian sampai muncul ada kebijakan yang saya tidak tahu
persis ini, ada inisiatif dari pemerintah pusat ketika … setahu saya akan
memberikan sekian M untuk daerah yang bersih, begitu. Salah satunya adalah
bersih dalam pengelolaan sampah. Itu sebetulnya hal-hal semacam itu
mestinya kan sudah ada bangunan yang jelas, yang tadi sebutkan blueprint
tadi, itu bisa menggambarkan kepada kita bagaimana sebetulnya pengelolaan
sampah itu sampai kemudian benar-benar dia input-output itu semua bisa klir,
gitu. Itu gimana anunya … bangunannya itu seperti apa? Itu mohon bisa
dijelaskan. Karena saya … seingat saya beberapa waktu yang lalu saya pernah
studi … apa namanya … dengan tim, termasuk dari pemerintah pusat, itu terkait
dengan salah satunya regulasi pengelolaan sampah. Itu ada teknologi yang
71
namanya insen … insenarasi … insenator itu. Yang itu saya lihat kalau di
Jepang itu dia sudah di tengah permukiman itu, Bu. Dan itu baunya enggak ada
gitu, lho. Dan itu dilakukan oleh banyak pejabat ketika studi itu. Nah, itu gimana,
Bu, ketika di-apply di lapangan itu seperti apa? Apa kendala-kendala yang
terjadi? Ini mohon bisa diuraikan dengan … apa namanya … terang benderang
kepada kita semua. Karena ini merupakan persoalan kita bersama sebetulnya
soal sampah ini.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dalam pembinaan budaya membuang sampah pada
tempatnya kepada masyarakat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Bahwa Pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah
dilaksanakan dalam kerangka pembagian kewenangan sebagaimana
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional serta norma, standar,
prosedur, dan kriteria; melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi; serta memfasilitasi penguatan kapasitas
Pemerintah Daerah. Adapun Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai kewenangannya dan
kondisi daerah masing-masing.
b. Dalam hal tata Kelola pengelolaan sampah saat ini, pembinaan diarahkan
agar Pemerintah Daerah tidak hanya bertumpu pada pengangkutan dan
pemrosesan akhir, tetapi memperkuat pengurangan sampah dari sumber
dan penerapan ekonomi sirkular. Bentuk pembinaan antara lain:
a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta target pengurangan
sampah daerah yang selaras dengan kebijakan nasional;
72
b) bimbingan teknis, asistensi, pemantauan, dan evaluasi kepada
perangkat
daerah
dalam
penerapan
pembatasan
timbulan,
pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sampah;
c) penguatan bank sampah, kelompok masyarakat, pelaku usaha daur
ulang, dan rantai nilai material agar sampah terpilah memiliki nilai guna
dan nilai ekonomi;
d) pembinaan pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan
sampah melalui desain produk dan kemasan yang lebih berkelanjutan,
penarikan kembali, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang sesuai
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun
2019; dan
e) pengembangan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan dunia usaha,
lembaga pendidikan, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan
media.
c. Bahwa pembangunan budaya masyarakat dilakukan melalui perubahan
norma dan kebiasaan sehari-hari, bukan hanya melalui sosialisasi.
Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap orang
wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan
lingkungan. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang
mudah dipahami, sarana pemilahan yang tersedia dan konsisten, layanan
pengangkutan terpilah, insentif untuk mengurangi dan memilah sampah,
serta penegakan aturan yang terukur.
d. Bahwa pendekatannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari rumah
tangga, sekolah, perkantoran, kawasan, pasar, hingga ruang publik, dengan
membiasakan pencegahan timbulan sampah, penggunaan kembali,
pemilahan dari sumber, pengomposan sampah organik, serta penyaluran
sampah yang dapat didaur ulang melalui bank sampah atau fasilitas yang
sah. Dengan demikian, budaya pengelolaan sampah dibangun melalui
kesatuan antara edukasi, keteladanan, penyediaan sistem layanan, insentif,
partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.
e. Bahwa untuk mengoptimalkan budaya pengelolaan sampah secara tepat
guna, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungkun
73
Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019
Tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah dengan maksud dan
tujuan:
a)
mendorong, memfasilitasi dan menggerakan seluruh komponen
masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari rumah,
kantor, sekolah, pasar rakyat dan pasar modern, hotel, rumah makan,
cafe, pusat perbelanjaan, pusat perniagaan, fasilitas publik dan
sumber-sumber timbulan sampah lainnya agar memudahkan
pengelolaan lebih lanjut.
b)
Membangun
serta
memperbaiki
sistem
pengumpulan
dan
pengangkutan sampah secara terpilah di tengah masyarakat.
c)
Meningkatkan angka daur ulang sebagai bahan baku, angka
komposting dan angka sampah menjadi sumber energi.
d)
Mewujudkan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah dan
circular economy dalam pengelolaan sampah.
e)
Mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA
f.
Bahwa untuk membangun budaya pengelolaan sampah di masyarakat,
Pemerintah meminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan
langkah-langkah:
a)
Melakukan gerakan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik
melalui kampanye, edukasi, dan informasi kepada masyarakat untuk
memilah sampah dari rumah.
b)
Menyalurkan sampah layak daur ulang ke bank sampah atau melalui
sedekah sampah dan TPS3R/PDU terdekat serta mendaur ulang
sampah organik menjadi kompos.
c)
Mendorong dan memastikan gerakan Bank Sampah di setiap RW
atau Kelurahan/Desa.
d)
Menyediakan dan membangun tata kelola pengumpulan dan
pengangkutan sampah secara terpilah dan/atau terjadwal;
e)
Membangun integrasi program seperti proklim dan adiwiyata serta
kolaborasi pelaku usaha antara lain Pemda, masyarakat, LSM serta
dunia usaha dan lain-lain.
74
g. Dukungan infrastruktur melalui pemilahan sampah dari sumber dnegan
pewarnaan pewadahan sampah, paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu:
a)
Untuk kompos (bahan organik seperti dedaunan, sisa makanan,
sampah daur dan lain-lain berupa sampah basah);
b)
Untuk daur ulang berupa PET Plastik, kertas, logam, kaca dan karet
c)
Memastikan sampah yang dibawa dan ditimbun di TPA adalah residu
d)
Memastikan sampah yang sudah terkumpul terangkut secara terpilah
dibawa ke fasilitas pengolahan sampah seperti pusat daur ulang,
industri daur ulang, dan lain-lain.
h. Bahwa untuk mengoptimalkan budaya pengelolaan sampah oleh
masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024
tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah. SE ini diterbitkan dalam
rangka membangun gerakan gaya hidup sadar sampah kepada
masyarakat.
i.
Bahwa upaya untuk membanguan gerakan gaya hidup sadar sampah,
Gubernur, Bupati/ Wali Kota agar melaksanakan kampanye, informasi dan
edukasi gerakan gaya hidup sadar sampah secara masif dan sistematis,
baik melalui jalur formal pendidikan di sekolah maupun jalur informal yang
meliputi namun tidak terbatas pada:
a)
Cegah sampah dengan membangun gerakan gaya hidup sadar
sampah dimana setiap orang dapat melakukan pencegahan timbulan
sampah dengan tidak menggunakan produk, wadah dan kemasan
sekali pakai, khususnya plastik sekali pakai.
b)
Belanja tanpa kemasan, untuk meminimalkan jumlah timbulan
sampah kemasan, dalam memilh produk yang dijual tanpa kemas
dengan membawa kemasan dan wadah sendiri saat berbelanja.
c)
Pilah sampah dari rumah, memilah sampah dari rumah dapat
dilakukan oleh setiap orang dan membangun ekonomi sirkular
sehingga mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.
d)
Habiskan makanan, komposisi sampah di indonesia sebesar 50-60%
adalah sampah alami (organik) termasuk di dalamnya sampah sisa
75
makanan. Dengan menghabiskan makanan yang dikonsumsi, 50%
urusan sampah kita dapat menyelesaikan dari sumbernya
e)
Komposkan sisa makanan, sisa makanan dapat dikomposkon dengan
metode sederhana menggunakan ember, gerabah, komposter, lubang
resapan biopori
j.
Bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat
melaksanakan gerakan ini dengan mengembangkan instrumen kebijakan
dan program yang mendukung gerakan gaya hidup sadar sampah.
k. Bahwa dibeberapa daerah telah diterbitkan surat edaran dengan tujuan
membangun budaya pengelolaan sampah sejak dari rumah, antara lain:
a)
Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan
Bali Bersih Sampah yang mengatur pengelolaan sampah berbasis
sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada kantor
lembaga pemerintah dan swasta, desa/kelurahan dan desa adat,
pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restoran dan kafe), lembaga
pendidikan (perguruan tinggi, sekolah) dan lembaga pelatihan, pasar
dan tempat ibadah.
b)
Bahwa surat dimaksud mengatur sanksi kepada Desa/Kelurahan
dan/atau Desa Adat yang tidak melaksnaakan pengelolaan sampah
berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai
berupa:
(a)
Penundaan bantuan keluarga;
(b)
Penundaan pencairan insentif Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
(c)
Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada desa adat;
dan
(d)
Tidak mendapat bantuan/fasilitasi program yang bersifat khusus.
c)
Bahwa untuk pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan, restauran, dan
kafe) yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber
dan pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai akan
ditindak tegas dengan dikenakan sanksi, berupa:
(a)
Peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha; dan
76
(b)
Pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media
sosial bahwa pelaku dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak
layak dikunjungi.
d)
Bahwa
Bupati
Agam
menerbitkan
Surat
Edaran
Nomor:600.14.5.1/357/SE/PSLB3-DLH/2025 tentang Gerakan Gaya
Hidup Sadar Sampah, SE ditujukan kepada Kepala OPD, Camat dan
Wali Nagari se Kabupaten Agam dan berisi tentang pengurangan
penggunaan sampah plastik sekali pakai di lingkungan kerja instansi.
e)
Bahwa SE Bupati Agam menghimbau kepada ASN, pegawai,
masyarakat, pedagang untuk menggunakan peralatan yang dapat
digunakan berulang kali dan meminimalisir penggunaan plastik sekali
pakai.
f)
Bahwa SE Bupati Agam mengimbau dan mengajak masyarakat untuk
tidak membuang sampah sembarangan dan menyerbarluaskan
infromasi berupa himbauan melalui media cetak/elektronik, media
sosial dan media publikasi lainnya seperti Baliho, spanduk serta
papan informasi elektronik.
g)
Bahwa Wali Nagari Kabupaten Agam memberitahukan kepada
pemilik/pengelola lawasan objek wisata hotel, restoran, rumah makan,
toko/warung serta pedagang PKL yang berada di sepanjang jalan
utama ikut bertanggung jawab atas kebersihan di halaman hingga
bahu jalan dengan menyediakan tempat sampah terpilah (organik dan
anorganik).
h)
Bahwa Wali Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor:
HKM.12/02/EDR/II/HKU/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang
ditujukan kepada, 1. Kepala OPD Kota Jambi, 2. Rektor
Universitas/Ketua Perguruan Tinggi, 3. Camat Se-Kota Jambi, 4.
Lurah Se-Kota Jambi, 5. Ketua RT Se-Kota Jambi, 6. Kepala SD, SMP,
dan SMA/SMK se-Kota Jambi, 7. Pengelola Wisata di Wilayah Kota
Jambi, 8. Pengelola Tempat Ibadah se-Kota Jambi, 9. Pelaku Usaha
Ritel, Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) Se-Kota Jambi.
77
i)
Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut dalam rangka membangun
gerakan gaya hidup sadar sampah dihimbau untuk melalukukan
cegah sampah dengan mengurangi penggunaaan produk, wadah dan
kemasan sekali pakai khususnya plastik sekali pakai dan
membudayakan penggunaan barang, kemasan dan wadah yang
dapat diguna ulang.
j)
Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut juga mengatur untuk
melaksanakan belanja tanpa kemasan atau produk curah/isi ulang
dengan membawa wadah sendiri. Memilah sampah dari rumah seperti
sampah plastik, kertas, logam dan kaca dapat disalurkan ke Bank
Sampah.
k)
Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut juga mengatur agar makanan
yang dikonsumsi untuk dihabiskan sehingga membangun budaya
mengambil makanan secukupnya dan terhadap sisa makanan yang
ada untuk dapat dikomposkan dengan metode sederhan seperti
menggunakan ember, komposter, atau lubang resapan biopori.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
bagaimana kerangka kebijakan pengelolaan sampah dikaitkan dengan kendala
penerapan insinerator di lapangan, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah terbuka pada seluruh perkembangan
teknologi terkait pengelolaan sampah, termasuk teknologi insinerator yang
menerapkan konsep pengolahan sampah secara termal, selama memenuhi
ketentuan norma, standar, peraturan, dan kriteria yang berlaku. Pengolahan
sampah secara termal adalah proses pengolahan sampah yang melibatkan
pembakaran bahan yang dapat terbakar yang terkandung dalam sampah
dan/atau menghasilkan energi.
b. Bahwa dalam implementasi kegiatan pengolahan sampah secara termal
melalui teknologi insinerator, Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota,
sesuai dengan kewenangannya harus memastikan hal sebagai berikut:
78
a)
setiap teknologi insinerator yang digunakan memenuhi persyaratan
peralatan dan teknis pengoperasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
8423:2023 tentang Insinerator;
b)
proses pengolahan sampah secara termal tersebut harus memenuhi
baku mutu emisi (Vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang
Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah
Secara Termal);
c)
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan sampah
secara termal harus melakukan pengelolaan terhadap abu dasar dan
abu terbang yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah secara
termal (Vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Penanganan
Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Sampah Secara
Termal);
d)
penanggung jawab kegiatan/usaha wajib memenuhi persetujuan
lingkungan (Vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup); dan
e)
setiap badan usaha yang akan melakukan pengolahan sampah secara
termal wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana ketentuan
untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 38211
Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya.
c. Bahwa dalam penerapan teknologi insinerator terdapat hambatan dan
tantangan yaitu:
a) Insinerator merupakan salah satu opsi teknologi pengolahan sampah di
hilir yang seharusnya ditujukan untuk mengolah sampah yang tidak
dapat dikelola dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).
79
Pemahaman ini yang perlu ditekankan kepada Pemerintah Daerah agar
tetap memprioritaskan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
b) Sampah yang diolah sebaiknya memenuhi kondisi yang diharapkan,
meliputi memiliki kadar air yang rendah dan hanya dapat dilakukan
terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang
tidak mengandung B3, limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan
aluminium foil. Kondisi sampah yang masuk akan mempengaruhi
efektivitas proses pengolahan. Hal tersebut yang saat ini belum benar-
benar diterapkan oleh penanggung jawab kegiatan/usaha; dan
c) Dikarenakan pengolahan sampah secara termal ini juga memiliki potensi
pencemaran lingkungan, maka diperlukan pengawasan yang ketat dari
pemerintah dalam penerapan teknologi insinerator tersebut di lapangan.
IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki
Foekh, S.H., M.H.
1.
Saya lihat dalam hal pengelolaan sampah, Bu Laksmi, ada beberapa
stakeholder, ya, yang terkait dengan ini. Tadi antara lain disampaikan Yang
Mulia Pak Liliek, terkait kewenangan pusat dan daerah. Daerah pun juga ada
tingkat provinsi, kabupaten/kota. Nah, selain pemerintah pusat dan daerah,
ada aspek masyarakat, kemudian sektor swasta dan industri, juga adanya
komunitas atau NGO, ya, dalam pengelolaan sampah. Dan tadi dalam
Keterangan Bu Laksmi, belum menggambarkan aspek-aspek itu, bisa nanti
ada keterangan tambahan untuk stakeholder yang terkait dengan pengelolaan
sampah.
2.
Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam masyarakat itu kan, ada sampah
organik, anorganik, dan lainnya, ya. Saya lihat ada tiga kotak biasanya di
masyarakat. Ini kan kalau kesadaran hukum masyarakat rendah, maka praktik
pelaksanaannya kan tentu tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan. Karena
apa yang disampaikan Pemohon terkait dengan hak masyarakat dalam
memperoleh lingkungan hidup yang sehat, ini kan yang menjadi dasar mereka
untuk mengajukan Permohonan di MK. Saya ingat ada desa di balu ... Bali ...
eh, di Denpasar, ya, Desa Penglipuran kalau tidak salah, itu desa terbersih
ketiga dunia kalau tidak salah, ya. Itu mereka betul mampu untuk menata
80
sampah. Nah, persoalan rendahnya partisipasi ini pada tingkat mana, Bu?
Apakah pada kesadaran ren ... masyarakat yang rendah atau memang ada
pengelolaan yang kemudian itu sulit? Misalnya, ada sejumlah kepentingan
yang terkait di dalamnya. Mungkin itu bisa keterangan tambahan dari Ibu
Laksmi.
1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai bagaimana peran dan pelibatan sektor swasta dan industri,
komunitas atau NGO sebagai stakeholder yang terkait dalam pengelolaan
sampah, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa peran para pemangku kepentingan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 membuka ruang kemitraan dan partisipasi masyarakat, sedangkan
tanggung jawab pengurangan sampah juga melekat pada produsen dan
pelaku usaha. Dalam perspektif ekonomi sirkular, setiap pihak mempunyai
peran yang saling melengkapi sebagai berikut:
a)
sektor swasta dan industri berperan mencegah dan mengurangi
sampah sejak tahap perancangan produk, proses produksi, distribusi,
dan konsumsi. Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah,
termasuk melalui pembatasan timbulan, penggunaan bahan yang
dapat digunakan kembali atau didaur ulang, pengembangan sistem
pengumpulan kembali, serta pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan
Sampah oleh Produsen [Vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor Nomor P.75 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen];
b)
dunia usaha juga dapat membangun kemitraan dengan pemerintah
daerah, bank sampah, industri daur ulang, dan pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah;
c)
masing-masing komunitas dan kelompok masyarakat berperan
membangun perubahan perilaku dari tingkat tapak, mengorganisasi
pemilahan sampah dari sumber, mengelola bank sampah dan
pengolahan sampah organik, melakukan edukasi sesuai dengan
81
kelompok
masyarakatnya,
serta
mengawasi
kualitas
layanan
pengelolaan sampah. Kedekatan komunitas dengan masyarakat
menjadikannya penting untuk mengubah kebijakan menjadi praktik
sehari-hari;
d)
organisasi nonpemerintah atau LSM berperan dalam pendidikan
publik,
pendampingan
masyarakat,
penelitian,
inovasi
sosial,
penguatan kapasitas, pemantauan independen, dan pemberian
masukan kebijakan. LSM juga dapat menjadi penghubung antara
masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan sumber
pembiayaan; dan
e)
perguruan tinggi, lembaga riset, dan media massa turut mendukung
melalui
pengembangan
teknologi
dan
model
bisnis
sirkular,
penyediaan data dan kajian, evaluasi kebijakan, serta penyebarluasan
informasi yang benar kepada publik.
b. Bahwa agar kolaborasi tersebut efektif, pemerintah tetap memegang fungsi
pengaturan, penetapan standar, pembinaan, pengawasan, dan penegakan
hukum. Kerja sama perlu didasarkan pada pembagian peran yang jelas,
target yang terukur, keterlacakan aliran material dan pendanaan,
keterbukaan data, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, keterlibatan
pihak nonpemerintah tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah,
melainkan justru untuk memperkuat kapasitas sistem pengelolaan sampah.
2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai apakah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah atau terdapat
kendala dalam pengelolaan sampah yang menyebabkan rendahnya kesadaran
hukum masyarakat, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah telah tumbuh,
tetapi namun masih belum merata dan berubah-ubah atau belum menjadi
perilaku yang konsisten. Hal ini terlihat dari mulai berkembangnya bank
sampah di beberapa kota besar di Indonesia, kegiatan pemilahan,
pengomposan, penggunaan ulang, dan berbagai gerakan pengurangan
sampah. Namun, dalam banyak tempat masih dijumpai kebiasaan
82
mencampur sampah, penggunaan produk sekali pakai, pembuangan
sampah tidak pada tempatnya, dan ketergantungan pada pola kumpul–
angkut–buang.
b. Bahwa persoalannya bukan semata-mata kurangnya pengetahuan
masyarakat. Perilaku masyarakat juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana
pemilahan, kepastian bahwa sampah yang telah dipilah tidak dicampur
kembali, keterjangkauan layanan, nilai ekonomi material, keteladanan
pemerintah dan pelaku usaha, serta konsistensi penerapan aturan. Edukasi
tanpa dukungan sistem layanan yang memadai cenderung tidak
menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
c. Bahwa untuk peningkatan kesadaran perlu diarahkan pada perubahan
perilaku melalui:
a) edukasi yang terus-menerus, sederhana, dan sesuai dengan karakter
kelompok masyarakat;
b) penyediaan sarana dan layanan pemilahan, pengumpulan, serta
pengangkutan terpilah yang mudah diakses;
c) penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik, dan jejaring daur
ulang sebagai saluran nyata bagi sampah yang telah dipilah;
d) pemberian insentif dan disinsentif yang proporsional;
e) keteladanan pada kantor pemerintah, sekolah, kawasan komersial,
kegiatan publik, dan dunia usaha; serta
f) pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten terhadap
pelanggaran.
d. Bahwa ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kegiatan
sosialisasi atau tingkat pengetahuan, tetapi harus dilihat dari perubahan
perilaku dan hasilnya, antara lain penurunan timbulan sampah, peningkatan
pemilahan dari sumber, peningkatan penggunaan kembali dan pendauran
ulang, bertambahnya sampah organik yang diolah, serta berkurangnya
sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Oleh karena itu,
peningkatan kesadaran masyarakat harus berjalan bersamaan dengan
pembenahan sistem pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah serta tanggung jawab industri dan pelaku usaha.
83
[2.5]
Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5, sebagai
berikut:
1.
Bukti PK-1
: Printout Screenshoot Aplikasi Si Adul Kecil SIPP (Sistem
Informasi Pengelolaan Pengaduan);
2.
Bukti PK-2
: Printout
Screenshoot
layanan
pengaduan
melalui
egakkum.kemenlh.go.id
No
telp
0821-3000-2009,
pengaduan.lh@kemenlh.go.id dan dapat juga melalui media
sosial yaitu X, facebook, Tiktok, Instagram dan whatsapp;
3.
Bukti PK-3
: Fotokopi Data pengaduan masyarakat terkait pengelolaan
sampah sejak Tahun 2024;
4.
Bukti PK-4
: Fotokopi
Data
pengawasan
dan
pengenaan
sanksi
administratif terhadap pengelola ТРА;
5.
Bukti PK-5
: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun
2014
tentang
Pengelolaan
Sampah.
Instruksi
Bupati
Kabupaten
Bogor
Nomor
010
Tahun
2020
tentang
Pengelolaan Humas Melalui Website dan Media Sosial;
Selain itu, Presiden juga mengajukan mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr.
H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., dan seorang saksi yakni Yanto, yang masing-masing
keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2026 dan telah
didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus
2026, serta seorang ahli yakni Dr. Sri Wahyono, S.Si., M.Si., PAU, yang keterangan
tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2026, pada pokoknya
menyampaikan sebagai berikut.
Ahli Presiden
1. Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
I. PENDAHULUAN
Keterangan Ahli diberikan dengan berdasarkan pada Surat Permohonan
Nomor B.503/C.4/KUM.1./08/2026 perihal Permohonan Penugasan Ahli tanggal
14 Agustus 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam surat tersebut, menugaskan Prof. Dr. H.
Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., untuk memberikan keterangan selaku Ahli dalam
84
persidangan perkara Permohonan Pengujian Materiil Pasal 11 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi.
Keterangan Ahli ini disampaikan berdasarkan keahlian dan kompetensi Ahli
di bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi serta merupakan pendapat
profesional dan akademik Ahli terhadap pokok persoalan hukum yang diajukan
dalam perkara a quo.
II. LATAR BELAKANG UJI MATERIIL OLEH PEMOHON
1) Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b
UU No. 18 Tahun 2008 karena dianggap telah merugikan hak konstitusional
Pemohon, yaitu:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; dan
b. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.
2) Permohonan disampaikan berdasarkan pengalaman Pemohon yang melihat
tumpukan sampah pada tanggal 24-26 Mei 2026, yang dilanjutkan dengan
pengaduan melalui aplikasi Sapawarga. Namun, aduan Pemohon dialihkan ke
SP4N-LAPOR yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pemohon merasa bahwa aduannya terombang-ambing dan mendalilkan
bahwa pemenuhan hak konstitusional bergantung pada tingkat digitalisasi
masing-masing wilayah, sehingga kepastian hukum atas pelaksanaan hak
berdasarkan pasal a quo dianggap tidak tersedia ketika Pemohon berada di
wilayah yang tingkat digitalisasinya lebih rendah.
3) Pemohon
juga
mendalilkan
penanganan
tumpukan
sampah
tidak
ditindaklanjuti karena pada tanggal 18 Juni 2026, Pemohon melintasi lokasi
tersebut dan mendapati bahwa penanganan yang dilakukan hanyalah dengan
cara dibakar oleh pihak yang tidak diketahui identitasnya oleh Pemohon.
4) Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami merupakan
akibat berlakunya Pasal a quo yaitu tidak adanya norma “pengaduan warga
negara akibat penumpukan sampah”.
85
5) Dengan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan Posita sebagai berikut:
a) Objek Permohonan Nyata-Nyata Bertentangan dengan Asas Kejelasan
Rumusan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 5 Huruf f UU No. 12 Tahun 2011
dan Jaminan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)
b) Objek Permohonan Mencederai Hak Aduan Warga Negara yang Diakui
Secara Universal Perundang-Undangan di Indonesia.
c) Frasa “Pengawasan” dalam Objek Permohonan Bertentangan dengan Hak
Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagaimana Dijamin Pasal
28H ayat (1) UUD 1945.
d) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.
III. DASAR HUKUM
4.1. DASAR KONSTITUSIONAL
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”
Kedua ketentuan konstitusional tersebut mempertegas kewajiban
negara dalam kerangka to respect, to protect, and to fulfill hak-hak
konstitusional warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks
pengelolaan sampah, hak atas kepastian hukum dan hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi norma dasar bagi
pembentukan dan penyelenggaraan kebijakan serta pengaturan di
bidang persampahan.
4.2. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN
a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009)
86
Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-
luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.”
Pasal 70 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009
Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan
Pasal 65 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2009
“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”
Pasal 63 ayat (1) huruf r UU No. 32 Tahun 2009
“Dalam
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup,
Pemerintah bertugas dan berwenang: … mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat”.
Di dalam UU No. 32 Tahun 2009, pengaduan, penyampaian informasi,
dan
laporan
merupakan
instrumen
partisipatif
yang
mengaktualisasikan peran masyarakat dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan Pasal 65 ayat
(5) yang secara tegas memberikan hak kepada setiap orang untuk
melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup, serta Pasal 63 ayat (1) huruf r yang mewajibkan
Pemerintah
mengembangkan
dan
melaksanakan
kebijakan
pengelolaan pengaduan masyarakat.
Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut
memiliki keterkaitan erat dengan fungsi pengawasan. Hal ini karena
informasi, laporan, dan pengaduan masyarakat dapat menjadi
sarana untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong
tindakan korektif oleh pemerintah. Dengan demikian, dalam
perspektif hukum administrasi, partisipasi masyarakat melalui
pengaduan merupakan salah satu bentuk social control yang
melengkapi pengawasan internal oleh organ pemerintahan.
87
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2008)
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008
“Setiap orang berhak: ... berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan,
dan
pengawasan
di
bidang
pengelolaan sampah”
Pasal 11 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah
dan
peraturan
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya.”
Pasal 7 huruf d UU No. 18 Tahun 2008
“Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah
mempunyai kewenangan: … menyelenggarakan koordinasi,
pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam
pengelolaan sampah”
Pasal 8 huruf c UU No. 18 Tahun 2008
“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
provinsi
mempunyai
kewenangan:
…
menyelenggarakan
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota
dalam pengelolaan sampah”
Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2008
“Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
kabupaten/kota
mempunyai
kewenangan:
…
melakukan
pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang
dilaksanakan oleh pihak lain”
Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008
“Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh
pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah.”
Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008
“Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.”
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
pada hakikatnya telah membangun sistem pengawasan yang bersifat
berlapis, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintahan
dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Di dalam konstruksi
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 30, dipahami sebagai bentuk
pengawasan internal atau pengawasan administratif secara vertikal
88
dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Di sisi lain, Pasal 11
ayat (1) huruf b menghadirkan dimensi pengawasan eksternal melalui
partisipasi masyarakat, dengan memberikan hak kepada setiap orang
untuk
berpartisipasi
dalam
proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
Pengawasan masyarakat berfungsi melengkapi pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat merupakan pihak
yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungan.
Dalam konteks UU Pengelolaan Sampah, tidak ditemukannya kata
“pengaduan” secara expressis verbis dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
tidak berarti bahwa pengaduan berada di luar cakupan pengawasan
masyarakat. Norma tersebut memberikan hak yang bersifat
substantif, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan,
sedangkan bentuk atau instrumen pelaksanaannya dapat diwujudkan
melalui berbagai cara, termasuk penyampaian informasi, laporan,
keberatan, maupun pengaduan. Terlebih dalam Pasal 11 Ayat (2)
telah secara tegas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penggunaan hak diatur dengan peraturan
pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.
4.3. PENGADILAN DALAM DIMENSI PELAYANAN PUBLIK:
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(selanjutnya disebut dengan UU No. 25 Tahun 2009)
Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 25 Tahun 2009
“Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: … pengelolaan pengaduan
masyarakat”
Pasal 18 huruf c UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat
berhak:
…
mendapat
tanggapan
terhadap
pengaduan yang diajukan”.
Pasal 18 huruf g UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat berhak: … mengadukan pelaksana yang melakukan
penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki
pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman”.
89
Pasal 18 huruf h UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat
berhak:
…
mengadukan
penyelenggara
yang
melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan
ombudsman”.
Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2009
(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh
pengawas internal dan pengawas eksternal.
(2) Pengawasan
internal
penyelenggaraan
pelayanan
publik
dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
b. pengawasan pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 35 ayat (3) huruf a UU No. 25 Tahun 2009 memberikan
konstruksi bahwa laporan atau pengaduan masyarakat merupakan
bentuk pengawasan eksternal dari penyelenggaraan pelayanan
publik.
Dengan
demikian,
pelaksanaan
pengawasan
oleh
masyarakat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008
yang dilakukan melalui instrumen laporan atau pengaduan
masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang telah memiliki dasar
normatif dalam dimensi pelayanan publik
b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
(selanjutnya disebut dengan UU No. 37 Tahun 2008)
Pasal 23 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
“Setiap
warga
negara
Indonesia
atau
penduduk
berhak
menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.”
Pasal 1 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2008
“Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan
90
secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban
Maladministrasi.”
Di dalam UU No. 37 Tahun 2008, laporan yang merupakan pengaduan
masyarakat, diakui sebagai hak warga negara. Ketentuan tersebut
memberikan optimalisasi perlindungan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, khususnya ketika penyelenggara pelayanan publik
(semisal: DLH atau pemerintah daerah) mengabaikan laporan, tidak
menindaklanjuti pengaduan, atau melakukan penundaan berlarut.
Dalam kondisi demikian, masyarakat dapat menggunakan mekanisme
pengaduan kepada Ombudsman sebagai bentuk pengawasan
terhadap penyelenggara pelayanan publik.
c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(selanjutnya disebut dengan UU No. 39 Tahun 1999)
Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999
“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha
kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Di dalam UU No. 39 Tahun 1999, pengaduan ditempatkan sebagai hak
masyarakat sekaligus instrumen partisipasi dalam mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan.
4.4. PERATURAN TERKAIT DI BAWAH UNDANG-UNDANG
a) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga
(selanjutnya disebut dengan PP No. 81 Tahun 2012)
Peraturan Pemerintah tersebut sebagai peraturan pelaksana dari UU
No. 18 Tahun 2008 yang secara substantif menegaskan kedudukan
masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan
sampah,
termasuk
dalam
proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
PP No. 81 Tahun 2012 mengatur bahwa peran serta masyarakat
91
dapat diwujudkan melalui pemberian usul, pertimbangan, saran, dan
pendapat; pelaksanaan kegiatan penanganan sampah; serta
pendidikan, pelatihan, kampanye, dan pendampingan masyarakat.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan
sampah tidak hanya merupakan fungsi pemerintah, tetapi juga
membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol dan
memberikan informasi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.
b) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(selanjutnya disebut dengan PP No. 96 Tahun 2012)
PP No. 96 Tahun 2012 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat diwujudkan melalui
masukan,
tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada
penyelenggara maupun pihak terkait. Ketentuan ini semakin
memperjelas bahwa pengaduan merupakan salah satu bentuk
konkret partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendorong
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
c) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
(selanjutnya disebut dengan Perpres 76/2013)
Perpres ini diterbitkan dengan dasar rujukan yakni Pasal 36 dan Pasal
37 UU No. 25 Tahun 2009, yang mengharuskan penyelenggara
pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan
Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam memperoleh pelayanan public yang berkualitas, wajar, dan adil.
d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
(selanjutnya disebut dengan Permen LHK No. P.22 Tahun 2017)
Peraturan ini dibentuk dengan dasar bahwa setiap orang memiliki hak
92
dan
peran
untuk
menyampaikan
pengaduan
atas
dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau hutan,
sementara
pemerintah
berkewajiban
mengembangkan
dan
melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan guna memperkuat
peran serta masyarakat dalam pemantauan lingkungan hidup sebagai
bagian dari peningkatan pelayanan publik. Peraturan ini secara
khusus mengatur mekanisme pengaduan masyarakat, termasuk
sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam memantau
lingkungan hidup.
IV. DASAR TEORITIS DAN KONSEPTUAL
5.1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (rechtssicherheit)
merupakan salah satu dari tiga nilai dasar dari hukum, di samping keadilan
dan kemanfaatan. Philipus M. Hadjon (1987:22) menerangkan bahwa
dalam negara hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan
perlindungan hukum bagi masyarakat melalui aturan yang jelas, dapat
dipahami, dan dapat dijadikan dasar bagi tindakan pemerintahan. Suatu
norma hukum tidak dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hanya
karena tidak mengatur seluruh aspek teknis pelaksanaannya, sepanjang
telah memberikan dasar hak dan kewajiban yang jelas serta terdapat
mekanisme pengaturan lebih lanjut dalam sistem hukum yang berlaku.
5.2. Teori Jenjang Norma Hukum (Stufenbau Theory) Hans Kelsen:
Pembentukan Norma Harus Memperhatikan Fungsi dan Tingkatan
Pengaturan
Hans Kelsen dalam teori Stufenbau der Rechtsordnung menjelaskan
bahwa hukum bukanlah kumpulan norma yang berdiri sendiri, melainkan
suatu bangunan norma yang tersusun secara bertingkat dan berlapis
(hierarchical structure of norms). Suatu norma memperoleh validitasnya
dari norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih rendah
berfungsi menjabarkan dan mengkonkretkan norma yang lebih tinggi
tersebut. Semakin tinggi kedudukan suatu norma, semakin abstrak dan
93
fundamental
sifat
pengaturannya;
sebaliknya,
semakin
rendah
tingkatannya, semakin konkret dan teknis sifat pengaturannya (Kelsen,
1961: 113-114).
Teori tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis peraturan perundang-
undangan memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Undang-undang
sebagai norma yang berada pada tingkat pengaturan umum (general
norm) tidak dibentuk untuk mengatur seluruh aspek teknis pelaksanaan
suatu
kebijakan
negara.
Fungsi
utama
undang-undang
adalah
menetapkan prinsip dasar, hak, kewajiban, kewenangan, serta arah
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun pengaturan yang
bersifat teknis-operasional merupakan ruang bagi peraturan pelaksanaan
maupun kebijakan administratif (Maria Farida Indrati, 2007: 41-42).
Kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008,
maka frasa “berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah” harus
dipahami sebagai norma yang memberikan jaminan hak partisipasi
masyarakat, bukan sebagai norma yang harus memuat seluruh
mekanisme teknis pelaksanaan pengawasan. Ketiadaan pengaturan
eksplisit mengenai “kanal pengaduan warga” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
b tidak dapat serta-merta dipandang sebagai kekosongan hukum, karena
norma tersebut memang tidak berada pada ranah pengaturan teknis
administratif.
5.3. Teori Hans Nawiasky dan Konsep Delegated Legislation
Hans Nawiasky mengembangkan teori Kelsen dengan menjelaskan
bahwa norma hukum dalam suatu negara tersusun dalam kelompok
tingkatan, yaitu norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm),
aturan dasar negara (staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formell
gesetz), serta peraturan pelaksanaan (verordnung und autonome satzung).
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pembentuk peraturan memiliki
ruang pengaturan yang berbeda sesuai dengan kedudukan normanya
(Nawiasky dalam Maria Farida Indrati, 2007: 44-45).
94
Konsep tersebut berkaitan erat dengan prinsip delegated legislation,
yaitu kewenangan membentuk undang-undang untuk menyerahkan
pengaturan lebih lanjut mengenai aspek teknis kepada peraturan yang
tingkatannya lebih rendah. Pendelegasian tersebut bukan menunjukkan
kelemahan atau kekosongan hukum, melainkan merupakan konsekuensi
logis dari kebutuhan agar hukum tetap mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan
masyarakat
dan
kompleksitas
penyelenggaraan
pemerintahan.
Dalam perkara a quo, Pemohon pada dasarnya meminta agar
Mahkamah Konstitusi memperluas materi muatan Pasal 11 ayat (1) huruf b
UU No. 18 Tahun 2008 dengan memasukkan kewajiban pembentukan
mekanisme pengaduan nasional yang terstandarisasi. Hal demikian
sesungguhnya telah menggeser karakter norma yang semula berupa
norma pengakuan hak masyarakat menjadi norma pengaturan teknis
administrasi pemerintahan. Padahal, penentuan bagaimana mekanisme
pengaduan diselenggarakan merupakan bagian dari kebijakan administrasi
negara yang dapat berubah sesuai kebutuhan pelayanan publik,
perkembangan teknologi, serta karakteristik wilayah pemerintahan.
5.4. Teori Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie) Friedrich
Carl von Savigny
Friedrich Carl von Savigny melalui pemikirannya mengenai metode
penafsiran hukum menjelaskan bahwa suatu norma hukum tidak dapat
dipahami secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum tempat norma
tersebut
berada.
Menurut
Savigny,
interpretasi
hukum
harus
memperhatikan hubungan suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya,
karena hukum merupakan suatu kesatuan sistem (einheitliches Ganzes)
yang memiliki keterkaitan antara norma yang satu dengan norma lainnya
(Savigny, 1867: 150-151).
Dalam pandangan Savigny, terdapat beberapa metode utama dalam
memahami suatu norma hukum, salah satunya adalah penafsiran
sistematis (systematische Auslegung), yaitu memahami suatu ketentuan
dengan melihat kedudukannya dalam keseluruhan bangunan hukum.
95
Suatu norma tidak dapat dinilai hanya berdasarkan apa yang tertulis
secara eksplisit dalam satu pasal, tetapi harus ditempatkan dalam konteks
keseluruhan peraturan perundang- undangan yang mengatur bidang yang
relevan (Savigny, 1867: 155). Konsep tersebut menunjukkan bahwa
keberadaan atau ketiadaan suatu istilah tertentu dalam satu pasal tidak
secara otomatis menentukan ada atau tidaknya perlindungan hukum.
Sebab, hukum bekerja sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai
norma yang saling melengkapi.
5.5. Teori Pengawasan dalam Hukum Administrasi
Pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan agar
penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum, tujuan
pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat. Prajudi Atmosudirdjo
menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan (Atmosudirdjo, 1981:
85).
Dalam perkembangan hukum administrasi modern, pengawasan
tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan pemeriksaan internal oleh
organ pemerintah, tetapi juga mencakup pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian informasi, kritik, saran,
laporan, dan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting karena
memungkinkan pemerintah memperoleh informasi faktual mengenai
adanya permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik (Kartina dkk,
2024: 57).
Secara konseptual pengaduan bukanlah unsur yang terpisah dari
pengawasan, melainkan pengaduan telah menjadi bagian inheren dari
fungsi pengawasan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk atau
metode pelaksanaan pengawasan itu sendiri.
96
5.6. Legal System Theory Lawrence Meir Friedman
Dalam bukunya The Legal System A Social Science Perspective
(Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) Friedman menyatakan
bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal
structure), substansi (legal substance), dan Budaya (legal culture).
1. Substansi (legal substance) berupa peraturan-peraturan, keputusan-
keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun
yang diatur.
2. Struktur hukum (legal structure) merupakan kelembagaan yang
diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam
rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
3. Budaya (legal culture) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang
mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai
kultur hukum.
Dapat dipahami bahwa persoalan pengelolaan sampah merupakan
persoalan yang bersifat sistemik dan multidimensional, karena melibatkan
keterkaitan antara berbagai faktor yang saling memengaruhi. Persoalan
tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan
faktor kelembagaan, ekonomi, politik, sarana dan prasarana, serta
efektivitas pelaksanaan oleh para penyelenggara. Oleh karena itu, suatu
norma hukum yang secara substansial telah dibentuk dengan baik belum
tentu secara otomatis menghasilkan penyelenggaraan pengelolaan
sampah yang efektif apabila pada tataran implementasinya masih terdapat
kelemahan.
Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa (Lawrence
M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York:
Russel Sage Foundation, 1975):
“That is, law is not a strong independet force but responds to outside
pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those
social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is
a mixture of conduct based on selfinterest (response to sanctions)
and social and moral motives, so too the actual influence of persons
and groups comes from self-interes monitored by those cultural
97
factors which determine which interest will and which will not turn into
demands.”
Terjemahan oleh Ahli:
“Hukum bukanlah kekuatan independen yang kokoh, melainkan
merespon tekanan dari luar sedemikian rupa sehingga mencerminkan
keinginan
dan
kekuatan
dari
kekuatan-kekuatan
sosial
yang
memberikan tekanan tersebut. Sama seperti perilaku hukum
merupakan perpaduan antara tindakan yang didasarkan pada
kepentingan pribadi (respons terhadap sanksi) dan motif-motif sosial
serta moral, demikian pula pengaruh sesungguhnya dari individu dan
kelompok berasal dari kepentingan pribadi yang dikendalikan oleh
faktor-faktor budaya yang menentukan kepentingan mana yang akan
dan mana yang tidak akan berubah menjadi tuntutan.”
5.7. Konsep Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon: Pembeda antara Hak
Substantif dan Instrumen Pelaksanaan Hak
Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi
masyarakat merupakan upaya untuk memberikan pengakuan dan jaminan
terhadap hak-hak warga negara dalam hubungannya dengan tindakan
pemerintah. Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk perlindungan
preventif
maupun
represif.
Perlindungan
preventif
memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta sebelum terjadi
tindakan pemerintahan yang merugikan, sedangkan perlindungan represif
menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau
pelanggaran hukum (Hadjon, 1987: 2-5).
Dalam membangun suatu perlindungan hukum yang komprehensif,
tidak seluruh bentuk perlindungan harus dimuat secara lengkap dalam satu
kerangka atau satu instrumen hukum. Justru, dalam perspektif sistem
hukum, perlindungan hukum dapat dibangun melalui keterkaitan dan saling
melengkapinya berbagai norma dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam perspektif tersebut, perlu dibedakan antara norma yang memberikan
dan menjamin suatu hak dengan instrumen administratif yang berfungsi
untuk melaksanakan, mengoperasionalkan, dan menjamin efektivitas
pelaksanaan hak tersebut.
98
5.8. Konsep Normative Error dan Implementation Error: Kesalahan
Pelaksanaan Tidak Sama dengan Cacat Konstitusional Norma
Dalam hukum administrasi dikenal perbedaan antara kesalahan
norma (normative error) dan kesalahan pelaksanaan (implementation
error). Kesalahan normatif terjadi apabila suatu aturan sejak awal memiliki
persoalan fundamental, misalnya bertentangan dengan norma yang lebih
tinggi, tidak memberikan kepastian hukum, atau tidak dapat diterapkan.
Sebaliknya, kesalahan implementasi terjadi apabila norma yang
sebenarnya telah memadai namun tidak dilaksanakan secara optimal oleh
organ pemerintahan.
Menurut Ridwan HR, hukum administrasi tidak hanya berkaitan dengan
pembentukan
kewenangan
pemerintahan,
tetapi
juga
bagaimana
kewenangan
tersebut
dilaksanakan
secara
tepat
sesuai
prinsip
pemerintahan yang baik. Ketidaktepatan pelaksanaan kewenangan tidak
selalu menunjukkan adanya cacat terhadap norma yang menjadi dasar
kewenangan tersebut (Ridwan HR, 2018: 37).
Dalam perkara a quo, persoalan yang dialami Pemohon pada
hakikatnya lebih tepat dinilai sebagai belum optimalnya implementasi
pengelolaan sampah (implementation error). Keadaan tersebut tidak serta-
merta menunjukkan bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008
tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pengawasan
dan berperan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, persoalan
yang dikemukakan Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan efektivitas
pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, bukan dengan
persoalan konstitusionalitas norma yang terkandung dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008.
V. ANALISIS AKADEMIK/ PENDAPAT AHLI
6.1. Dasar Gugatan dan Isu Hukum
1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini
dilakukan untuk menguji materi muatan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
99
b UU No. 18 Tahun 2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Dalam salah satu dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa frasa
“pengawasan di bidang pengelolaan sampah” dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b UU No. 18 Tahun 2008 tidak memberikan kepastian hukum
karena tidak disertai dengan kewajiban penyediaan instrumen
pengaduan bagi warga negara atas permasalahan penumpukan
sampah. Melalui dalil tersebut Pemohon merasa dirugikan hak
konstitusionalnya atas kepastian hukum serta lingkungan hidup yang
baik dan sehat.
3. Bahwa dalam perkara a quo, Ahli akan memberikan keterangan
dengan tidak semata-mata berfokus pada ada atau tidaknya kanal atau
mekanisme pengaduan dalam pengelolaan sampah, melainkan
terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan hukum yang menjadi pokok
permohonan, yaitu:
“Apakah ketiadaan kata ‘pengaduan’ dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
UU No. 18 Tahun 2008 menyebabkan norma tersebut kehilangan
kepastian hukum serta mengakibatkan melemahnya tanggung jawab
negara dalam menjamin dan memenuhi hak masyarakat atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat?”
6.2.
Hak Masyarakat dan Instrumen Pelaksanaan Hak
4. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu
dibedakan terlebih dahulu antara hak yang diberikan oleh hukum,
dengan instrumen administratif yang digunakan untuk melaksanakan
hak tersebut.
5. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008 pada
dasarnya merupakan norma yang memberikan hak berpartisipasi
bagi masyarakat dengan ruang lingkup:
a. pengambilan keputusan;
b. penyelenggaraan; dan
c. pengawasan di bidang pengelolaan sampah
6. Melalui konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang
100
telah terlebih dahulu memberikan hak substantif kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
Adapun bagaimana hak tersebut dilaksanakan dapat memerlukan
berbagai instrumen administratif, antara lain penyampaian
informasi, laporan, maupun pengaduan.
7. Dengan dasar tersebut, Ahli menilai sangat penting membedakan
antara “hak masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan
pengawasan” dengan “instrumen administratif yang digunakan untuk
melaksanakan hak tersebut”. Dalam konteks demikian, pengaduan
merupakan
salah
satu
instrumen
yang
mengejawantahkan
pelaksanaan hak pengawasan tersebut. Demikian halnya bahwa
keberadaan hak pengawasan tidak semata-mata ditentukan oleh
dicantumkan atau tidak dicantumkannya kata “pengaduan” dalam
satu norma.
6.3. Pasal 11 ayat (1) Huruf b UU No. 18 Tahun 2008 sebagai Norma yang
Tidak Berdiri Sendiri
8. Selanjutnya, Ahli menilai bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18
Tahun 2008 tidak dapat dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri
dan terlepas dari keseluruhan sistem hukum nasional. Norma
tersebut harus ditempatkan dalam keterkaitannya dengan sistem
hukum pengelolaan sampah, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan
hidup,
pelayanan
publik,
serta
administrasi
pemerintahan.
9. Bahwa pandangan tersebut sejalan dengan karakter hukum sebagai
suatu sistem norma yang saling berhubungan. Hans Kelsen melalui
teori Stufenbau der Rechtsordnung memandang hukum sebagai
suatu bangunan norma yang tersusun secara bertingkat dan saling
berkaitan (hierarchical structure of norms) (Kelsen, 1961: 113–114).
10. Teori tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis peraturan
perundang-undangan memiliki karakter dan fungsi yang berbeda.
Fungsi utama undang-undang adalah menetapkan prinsip dasar,
hak, kewajiban, kewenangan, serta arah penyelenggaraan suatu
101
urusan pemerintahan (Maria Farida Indrati, 2007: 41- 42). Oleh
karena itu, konsekuensi dari karakter hukum sebagai suatu sistem
adalah bahwa tidak setiap aspek yang berkaitan dengan suatu hak
harus dirumuskan secara sekaligus dan terperinci dalam satu norma
yang sama.
11. Bahwa hal tersebut juga tercermin dalam Pasal 11 Ayat (2) UU No.
18 Tahun 2008 yang mengatur bahwa:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah
dan
peraturan
daerah
sesuai
dengan
kewenangannya.”
12. Bahwa Ahli juga merujuk pada pemikiran Hans Nawiasky mengenai
jenjang norma dan pembagian fungsi berdasarkan jenis serta
tingkat peraturan perundang-undangan. Dalam konstruksi tersebut
dikenal adanya peraturan pelaksanaan (Verordnung und autonome
Satzung) yang dapat dikaitkan pula dengan konsep delegated
legislation, yakni pendelegasian kewenangan dari pembentuk
undang-undang kepada organ atau pembentuk peraturan pada
tingkat yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut aspek-aspek
teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan norma undang-undang.
13. Pendelegasian tersebut bukan menunjukkan kelemahan atau
kekosongan hukum, melainkan konsekuensi dari pembagian fungsi
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
14. Jika dikaitkan dengan keterangan Ahli sebelumnya mengenai
pembedaan antara hak yang diberikan oleh hukum dan instrumen
administratif yang digunakan untuk melaksanakan hak tersebut,
maka permohonan Pemohon dalam perkara a quo sesungguhnya
justru menggeser karakter norma yang semula berupa norma
pengakuan hak masyarakat menjadi norma pengaturan teknis
administrasi pemerintahan.
6.4. Penafsiran Sistematis dan Dasar Normatif Pengaduan
15. Bahwa pemahaman tersebut semakin jelas apabila Pasal 11 ayat (1)
huruf b UU No. 18 Tahun 2008 ditafsirkan dengan menggunakan
102
pendekatan sistematis. Friedrich Carl von Savigny melalui
Systematische Interpretatie memandang bahwa suatu norma tidak
dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem hukum tempat norma
tersebut berada. Menurut Savigny, interpretasi hukum harus
memperhatikan hubungan suatu ketentuan dengan ketentuan
lainnya, karena hukum merupakan suatu kesatuan sistem
(einheitliches Ganzes) yang memiliki keterkaitan antara norma yang
satu dengan norma lainnya(Savigny, 1867: 150-151).
16. Bahwa oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan suatu istilah
dalam satu pasal tidak dengan sendirinya menentukan ada atau
tidaknya perlindungan hukum. Ketiadaan suatu istilah dalam satu
norma tidak dengan sendirinya berarti ketiadaan substansi hukum
yang berkaitan dengan istilah tersebut, terlebih apabila substansi
tersebut telah memperoleh pengaturan dalam norma lain yang
masih berada dalam satu sistem hukum nasional.
17. Bahwa dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, UU No. 32 Tahun 2009 telah memberikan dasar normatif
yang jelas mengenai partisipasi dan pengaduan masyarakat.
Pasal 63 ayat (1) huruf r UU No.32 Tahun 2009
“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
Pemerintah bertugas dan berwenang: … mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat”.
Pasal 65 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2009
“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”
Pasal 70 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
“Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.”
Pasal 70 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009
Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.”
103
18. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum
lingkungan hidup nasional, pengaduan bukanlah instrumen yang
tidak dikenal atau tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya,
pengaduan telah memperoleh kedudukan normatif sebagai salah
satu bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat.
19. Bahwa dengan demikian, tidak tepat apabila ketiadaan kata
“pengaduan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008
secara otomatis ditafsirkan sebagai ketiadaan hak masyarakat
untuk melakukan pengaduan atau sebagai kekosongan hukum
sebagaimana didalilkan dalam permohonan pada perkara a quo.
6.5. Pengaduan Dalam Perspektif Pelayanan Publik
20. Bahwa konstruksi tersebut juga diperkuat oleh UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan pengaduan
sebagai
bagian
dari
mekanisme
penyelenggaraan
dan
pengawasan pelayanan publik.
Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 25 Tahun 2009
“Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: … pengelolaan
pengaduan masyarakat”.
Pasal 18 huruf c UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat berhak: … mendapat tanggapan terhadap
pengaduan yang diajukan”
Pasal 18 huruf g UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat berhak: … mengadukan pelaksana yang
melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki
pelayanan
kepada
penyelenggara
dan
ombudsman”
Pasal 18 huruf h UU No. 25 Tahun 2009
“Masyarakat berhak: … mengadukan penyelenggara yang
melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak
memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara
dan ombudsman”
Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2009
(1) Pengawasan
penyelenggaraan
pelayanan
publik
dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas
eksternal.
(2) Pengawasan
internal
penyelenggaraan
pelayanan
publik dilakukan melalui:
104
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;
b. pengawasan pengawasan oleh ombudsman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi,
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
21. Bahwa Ahli menilai, ketika ketentuan dalam Undang-Undang
tentang
Pelayanan Publik tersebut ditarik dalam konteks
pengelolaan sampah, maka hak masyarakat untuk melakukan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
b UU No. 18 Tahun 2008 dapat diaktualisasikan melalui berbagai
instrumen partisipasi masyarakat, termasuk informasi, laporan,
keberatan, dan pengaduan.
22. Dengan kata lain, Ahli masih berpegang pada pandangan bahwa
pengaduan tidak perlu dipahami sebagai suatu hak yang baru lahir
hanya karena kata “pengaduan” dicantumkan secara expressis
verbis dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008. Hak
dan mekanisme pengaduan telah memiliki dasar normatif dalam
berbagai rezim hukum yang berkaitan dengan pengelolaan
sampah, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.
6.6.
Kepastian Hukum Tidak Identik Dengan Keharusan Mengatur
Redaksional Secara Rinci Dalam Satu Norma
23. Ahli berpandangan bahwa kepastian hukum tidak identik dengan
keharusan mencantumkan seluruh instrumen, prosedur, tahapan,
dan mekanisme teknis dalam setiap norma undang-undang
sectoral.
24. Bahwa kepastian hukum harus dilihat dari apakah suatu norma
memberikan dasar hukum yang dapat dipahami, memberikan hak
105
atau kewajiban secara jelas, serta dapat dijadikan dasar bagi
tindakan masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan?
25. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008 secara normatif
telah
terang
memberikan
hak
kepada
masyarakat
untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, termasuk melakukan
pengawasan. Oleh sebab itu, Ahli menilai bahwa tidak adanya kata
“pengaduan” tidak identik dengan tidak adanya mekanisme
pengaduan, dan tidak optimalnya respons terhadap suatu
pengaduan juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa
norma yang memberikan hak tersebut bersifat inkonstitusional.
6.7.
Membedakan Normative Error dan Implementation Error
26. Bahwa
pada
titik
inilah Ahli
memandang
penting
untuk
membedakan antara cacat norma (normative error) dan cacat
implementasi (implementation error).
27. Bahwa normative error berkaitan dengan persoalan yang melekat
pada norma itu sendiri, misalnya apabila norma tersebut
bertentangan dengan norma konstitusi, menghilangkan hak
konstitusional, menimbulkan ketidakpastian hukum yang inheren
dalam rumusannya, atau memberikan pembatasan terhadap hak
yang tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Sebaliknya,
implementation
error
berkaitan
dengan
kegagalan
dalam
melaksanakan norma yang secara normatif sebenarnya telah
memberikan hak atau kewajiban. Persoalan tersebut dapat berupa
tidak efektifnya pelayanan, tidak diterimanya laporan, kesalahan
disposisi,
lambannya
tindak
lanjut,
lemahnya
koordinasi,
keterbatasan sarana, atau kegagalan aparatur dalam menjalankan
kewenangannya.
28. Bahwa apabila persoalan yang dialami Pemohon adalah tidak
tersedianya kanal tertentu, tidak diterimanya pengaduan, tidak
ditindaklanjutinya laporan, atau lambannya respons pemerintah
terhadap permasalahan sampah, maka persoalan tersebut pada
dasarnya berada dalam wilayah implementasi, administrasi
106
pemerintahan, dan pelayanan publik, bukan pada keberadaan atau
konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun
2008.
29. Bahwa dalam konteks ini, teori Lawrence M. Friedman mengenai
sistem hukum yang terdiri atas legal substance, legal structure, dan
legal culture menjadi relevan. Dari aspek legal substance, UU No.
18 Tahun 2008 telah memberikan dasar hak partisipasi dan
pengawasan kepada masyarakat. Dari aspek legal structure,
tersedia institusi dan mekanisme pengawasan yang berkaitan
dengan pengelolaan sampah, lingkungan hidup, pelayanan publik,
dan pengaduan. Sedangkan dari aspek legal culture, efektivitas
pelaksanaan hukum dipengaruhi pula oleh perilaku masyarakat,
kesadaran hukum, kepatuhan, serta budaya aparatur dalam
menerima dan menindaklanjuti pengaduan.
30. Bahwa demikian pula teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
menunjukkan bahwa bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh
substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak
hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
31. Oleh karena itu, adanya persoalan dalam praktik pengelolaan
sampah tidak dapat serta-merta direduksi sebagai persoalan legal
substance atau cacat konstitusional norma. Persoalan tersebut
terlebih dahulu harus dilihat apakah bersumber dari norma, struktur
kelembagaan, sarana, aparatur, koordinasi, atau budaya hukum?
6.8.
Hubungan
Sebab-Akibat
Antara
Norma
dan
Kerugian
Konstitusional
32. Persoalan konstitusionalitas juga harus ditempatkan dalam
hubungan sebab- akibat antara norma yang diuji dengan kerugian
konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon.
33. Kembali perlu ditegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (1)
Huruf b UU No. 18 Tahun 2008 telah memberikan hak kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah,
termasuk melakukan pengawasan. Apabila kerugian yang dialami
107
Pemohon sesungguhnya timbul karena tidak efektifnya penerimaan
atau tindak lanjut pengaduan, maka sumber persoalannya bukanlah
norma dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf b itu sendiri, melainkan
pelaksanaan norma tersebut.
34. Dengan demikian, menjadi tidak tepat apabila kegagalan pelayanan
atau tidak efektifnya pengaduan secara langsung dibebankan
kepada norma yang justru memberikan hak pengawasan kepada
masyarakat. Dengan kata lain, terdapat break in causal verband
antara norma yang diuji dengan kerugian konkret yang didalilkan
Pemohon.
35. Sebab Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008 secara
tekstual pun justru tidak melarang pengaduan, tidak menghilangkan
hak pengawasan, tidak melarang masyarakat menyampaikan
laporan, dan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah
untuk menolak pengaduan masyarakat.
6.9. Perspektif Hukum Administrasi dan Mekanisme Koreksi
36. Dalam perspektif hukum administrasi, harus dibedakan antara
“keabsahan
norma”
dengan
“tindakan
atau
pelayanan
administrasi”.
Norma
undang-undang
memberikan
dasar
kewenangan dan hak, sedangkan pelaksanaan kewenangan
tersebut diwujudkan melalui tindakan administrasi, pelayanan
publik, kebijakan teknis, serta mekanisme pengawasan.
37. Bahwa
sistem
hukum
nasional
juga
telah
menyediakan
mekanisme
koreksi
terhadap
tindakan
atau
kelalaian
penyelenggara pelayanan publik, antara lain melalui mekanisme
pengaduan dan pengawasan eksternal serta Ombudsman.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia atau
penduduk untuk menyampaikan laporan kepada Ombudsman.
Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki mekanisme hukum
untuk memperoleh koreksi apabila terjadi dugaan maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
108
Pasal 23 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008
“Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak
menyampaikan Laporan kepada Ombudsman.”
Pasal 1 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2008
“Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang
disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang
yang telah menjadi korban Maladministrasi.”
38. Bahwa oleh karena itu, tidak setiap persoalan konkret mengenai
penerimaan pengaduan, tindak lanjut laporan, keterlambatan
pelayanan, atau dugaan maladministrasi harus dikonstruksikan
sebagai persoalan konstitusionalitas norma undang-undang.
39. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga batas kewenangan sekaligus
marwah Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the
Constitution, yang menjalankan fungsi utama untuk menguji
konstitusionalitas norma undang- undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.10. Konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2008
40. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak
setiap orang atas kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal
28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
41. Ahli berpandangan, kedua ketentuan konstitusional tersebut harus
dimaknai sebagai landasan untuk memastikan agar masyarakat
memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan mempunyai
ruang yang nyata untuk berpartisipasi dalam perlindungan
lingkungan hidup, termasuk dalam konteks pengelolaan sampah
sebagaimana dipersoalkan dalam perkara a quo.
42. Namun demikian, tidak berarti bahwa jaminan konstitusional
tersebut harus diejawantahkan melalui pencantuman setiap
instrumen administratif, setiap kanal pengaduan, dan setiap
tahapan prosedural secara rinci dalam setiap undang-undang
sectoral.
109
43. Ahli menilai bahwa sepanjang norma undang-undang telah
memberikan hak yang jelas dan tidak menutup akses masyarakat
terhadap partisipasi, pengawasan, laporan, maupun pengaduan,
maka ketiadaan suatu istilah tertentu tidak dengan sendirinya
menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
maupun Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
6.11. Kesimpulan Ahli
44. Dengan demikian, telah jelas bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
No. 18 Tahun 2008 telah memberikan hak masyarakat untuk
berpartisipasi dan melakukan pengawasan. Di lain sisi, mekanisme
pengaduan merupakan instrumen adminitratif yang berperan
dalam mengaktualisasi hak pengawasan tersebut. Dalam perkara
a quo, ketiadaan kata “pengaduan” tidak menunjukkan normative
error dan tidak dengan sendirinya menyebabkan norma tersebut
kehilangan kepastian hukum atau bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi
merupakan bentuk dari implementation error dalam pelaksanaan
administrasi pemerintahan dan pelayanan public.
2. Dr. Sri Wahyono, S.Si., M.Si., PAU
Permasalahan Pengelolan Sampah di Indonesia Merupakan Permasalahan
Sistem
Saat ini hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menghadapi berbagai
persoalan pengelolaan sampah. Persoalan tersebut antara lain berupa kapasitas
tempat pemrosesan akhir atau TPA yang semakin terbatas bahkan telah melebihi
kapasitas, masih terjadinya pembuangan sampah sembarangan, munculnya tempat
pembuangan sampah liar, rendahnya tingkat pemilahan dan pengolahan sampah,
keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya kelembagaan
pengelolaan sampah.
Berbagai permasalahan yang terlihat tersebut sesungguhnya merupakan bagian
yang tampak dari persoalan yang lebih mendasar.
110
Dalam perspektif sistem pengelolaan sampah, terdapat sekurang-kurangnya lima
aspek utama yang saling berkaitan, yaitu:
1. aspek pembiayaan;
2. aspek kelembagaan;
3. aspek regulasi dan penegakan hukum;
4. aspek peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
5. aspek teknis operasional.
Kelima aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kelemahan pada
satu aspek akan memengaruhi kinerja aspek lainnya dan pada akhirnya menentukan
kualitas pelayanan persampahan secara keseluruhan.
Dengan demikian, persoalan persampahan tidak tepat apabila dipandang semata-
mata sebagai persoalan pengangkutan sampah, pengawasan, atau respons
terhadap pengaduan masyarakat. Persoalan tersebut harus dilihat sebagai bagian
dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
1. Aspek Pembiayaan
Pengelolaan
sampah
membutuhkan
pembiayaan
yang
memadai
dan
berkelanjutan karena pelayanan persampahan harus dilaksanakan setiap hari dan
mencakup rangkaian kegiatan yang panjang.
Pembiayaan dibutuhkan mulai dari penyediaan wadah dan fasilitas pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengoperasian fasilitas pengolahan, pemrosesan
akhir di TPA, pengelolaan lindi dan gas, pemantauan lingkungan, hingga
pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana.
Dalam praktiknya, kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah di banyak
pemerintah daerah masih terbatas.
Keterbatasan pembiayaan tersebut berpengaruh langsung terhadap cakupan dan
kualitas pelayanan. Kekurangan armada dan petugas, rendahnya frekuensi
pengangkutan, tidak tersedianya fasilitas pengolahan, dan tidak optimalnya
pengoperasian TPA pada akhirnya dapat menyebabkan sebagian sampah tidak
tertangani dan berpotensi bocor ke lingkungan.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan berbagai sumber pembiayaan, antara lain
melalui APBN dan APBD, retribusi pelayanan persampahan, peningkatan nilai
111
ekonomi hasil daur ulang dan pengolahan sampah, serta penerapan tanggung
jawab produsen atau Extended Producer Responsibility.
Dengan demikian, kualitas pelayanan dan kecepatan respons terhadap persoalan
sampah juga mempunyai hubungan yang erat dengan kapasitas sumber daya
penyelenggara pelayanan.
2. Aspek Kelembagaan
Aspek kedua adalah kelembagaan. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai
institusi dan pemangku kepentingan. Pada tingkat pemerintah daerah terdapat
fungsi penyusunan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan,
sekaligus fungsi pelayanan atau operasional.
Dalam perspektif tata kelola, pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan
operator penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
Regulator berfungsi menetapkan kebijakan, standar, melakukan pembinaan,
pengawasan dan evaluasi. Sementara operator bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pelayanan persampahan.
Koordinasi antarlembaga juga sangat penting karena pengelolaan sampah
mempunyai keterkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat,
tata
ruang,
pekerjaan
umum,
industri,
perdagangan,
pendidikan,
dan
pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan kelembagaan
yang jelas, pembagian kewenangan yang jelas, sumber daya manusia yang
memadai, serta koordinasi yang efektif.
3. Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum
Dari aspek regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka pengaturan pengelolaan
sampah yang relatif komprehensif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta berbagai peraturan
pelaksanaannya.
Kerangka tersebut memberikan landasan bagi pemerintah dan pemerintah daerah
dalam mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan sampah sesuai
dengan karakteristik wilayahnya.
112
Persoalan yang masih banyak dijumpai justru terletak pada implementasi,
kapasitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan ketentuan yang telah tersedia.
Penegakan hukum terhadap pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat tidak
dapat dilepaskan dari kesiapan sistem pelayanan.
Sebagai contoh, kewajiban masyarakat untuk tidak membuang sampah
sembarangan akan lebih efektif apabila pada saat yang sama tersedia sarana
pewadahan, tempat pengumpulan, layanan pengangkutan, serta fasilitas
pengolahan dan pemrosesan akhir yang memadai.
Dengan demikian, regulasi, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum
merupakan komponen yang harus berjalan secara beriringan.
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Aspek keempat adalah peran serta masyarakat. Dalam paradigma pengelolaan
sampah modern, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penghasil sampah
ataupun penerima pelayanan. Masyarakat merupakan bagian dari sistem
pengelolaan sampah.
Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan sampah, pemilahan dari
sumber, pemanfaatan kembali, kegiatan daur ulang, pengawasan terhadap
penyelenggaraan pengelolaan sampah, penyampaian informasi, laporan ataupun
pengaduan mengenai permasalahan persampahan.
Selain masyarakat, pengelolaan sampah juga memerlukan keterlibatan produsen,
industri daur ulang, sektor informal, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi
masyarakat, serta berbagai pelaku lainnya.
Partisipasi tersebut sebaiknya berlangsung mulai dari tahap perencanaan,
implementasi, pengawasan hingga evaluasi.
Oleh karena itu, pengawasan oleh masyarakat merupakan bagian penting dari tata
kelola pengelolaan sampah, tetapi bukan merupakan satu-satunya instrumen
untuk mewujudkan pelayanan persampahan yang baik.
5. Aspek Teknis Operasional
Aspek kelima adalah teknis operasional. Secara teknis, pengelolaan sampah
merupakan suatu rangkaian yang terdiri atas: sumber sampah → pemilahan →
113
pewadahan → pengumpulan → pengangkutan → pengolahan → pemrosesan
akhir residu.
Setiap subsistem mempunyai kebutuhan sarana, prasarana, sumber daya
manusia, pembiayaan, standar operasional dan mekanisme pengawasan.
Apabila salah satu mata rantai tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan
memengaruhi keseluruhan sistem.
Sebagai contoh, sampah yang telah dipilah oleh masyarakat dapat tercampur
kembali apabila sistem pengumpulan dan pengangkutannya tidak mendukung
pemilahan. Demikian pula peningkatan pengangkutan tanpa peningkatan
kapasitas pengolahan hanya akan mempercepat penuhnya TPA.
Karena itu, pengelolaan sampah harus dilihat berdasarkan pendekatan hulu
sampai hilir.
Pengawasan Dalam Sistem Pengelolaan Sampah
Dalam sistem pengelolaan sampah, pengawasan mempunyai fungsi penting untuk
memastikan bahwa pelayanan dan kegiatan pengelolaan sampah berjalan
sebagaimana seharusnya.
Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, antara lain:
pemantauan kinerja pelayanan;
inspeksi lapangan;
evaluasi kinerja operator;
pemantauan kondisi fasilitas;
pemantauan lingkungan;
pelaporan;
pengawasan oleh pemerintah;
pengawasan oleh masyarakat; dan
mekanisme penyampaian laporan atau pengaduan.
Dengan demikian, dalam perspektif teknis pengelolaan sampah, pengaduan
masyarakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung fungsi
pengawasan, tetapi pengaduan tidak identik dengan pengawasan itu sendiri.
Pengawasan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada pengaduan.
114
Pengawasan bahkan dapat dan seharusnya berlangsung tanpa menunggu adanya
pengaduan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah atau operator harus
mengetahui kondisi armada pengangkutan, timbulan sampah, kondisi TPS,
kapasitas fasilitas pengolahan, kondisi TPA, kualitas lindi, kondisi drainase dan
potensi pencemaran melalui kegiatan pemantauan secara rutin.
Pengelolaan Sampah Yang Ideal
Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan sampah yang baik membutuhkan
keterpaduan lima aspek utama:
Pembiayaan + Kelembagaan + Regulasi dan Penegakan Hukum + Partisipasi
Masyarakat + Teknis Operasional.
Apabila kelima aspek tersebut terpenuhi dan berjalan secara terintegrasi, maka
sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, sosial dan
ekonomi akan lebih memungkinkan untuk diwujudkan.
Pengawasan dan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting di dalam
sistem tersebut, tetapi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan
keberhasilan pengelolaan sampah.
Berdasarkan uraian tersebut, dari perspektif keilmuan dan praktik pengelolaan
sampah, Ahli menyampaikan beberapa kesimpulan.
Pertama, persoalan pengelolaan sampah di Indonesia merupakan persoalan sistem
yang melibatkan aspek pembiayaan, kelembagaan, regulasi dan penegakan hukum,
partisipasi masyarakat, serta teknis operasional.
Kedua, pengawasan masyarakat merupakan komponen penting dalam tata kelola
pengelolaan sampah dan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas serta kualitas
pelayanan.
Ketiga, pengawasan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengaduan.
Pengaduan masyarakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan
untuk mendukung fungsi pengawasan.
Keempat, mekanisme pengaduan yang efektif merupakan praktik yang baik dan
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan. Namun mekanisme
tersebut harus diikuti dengan proses verifikasi, klasifikasi tingkat urgensi, tindak
lanjut, dan kapasitas teknis untuk menyelesaikan permasalahan.
115
Saksi Presiden
Yanto
Saat ini Saksi merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan
Agung Tirtayasa Banten. Di samping menjalankan kegiatan akademik, Saksi juga aktif
dalam organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua PW Serikat Mahasiswa
Muslim Indonesia (SEMMI) Jakarta Raya serta aktif dalam kegiatan dan organisasi
yang bergerak di bidang lingkungan hidup Teratai Institute.
Dalam aktivitas tersebut, Saksi dan rekan-rekan mahasiswa beberapa kali melakukan
advokasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kabupaten
Tangerang dan sekitarnya. Advokasi tersebut antara lain dilakukan dengan
menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah, baik pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat, termasuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup.
Sejak tahun 2023, Saksi telah beberapa kali menyampaikan atau mendampingi
penyampaian pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah, antara
lain melalui media sosial seperti berita dan WhatsApp serta pengaduan secara
langsung.
Beberapa persoalan yang pernah Saksi adukan atau ikuti antara lain mengenai
pencemaran air di lingkungan TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, dugaan
pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa medis dan oli, serta
dugaan keberadaan TPA llegal atau tempat pembuangan sampah ilegal di di Panongan
Kab. Tangerang, selain itu juga pernah melakukan pelaporan pada kasus Tambang
Galian C llegal di Kabupaten Tangerang ke DLH Provinsi Banten.
Dalam proses tersebut, Saksi mengalami sendiri bahwa pengaduan yang kami
sampaikan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan. Namun langsung ditindak
lanjut dari instansi yang berwenang. Kami juga pernah berkoordinasi dengan pejabat
atau unit kerja yang menangani pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup.
Selain menyampaikan pengaduan, Saksi dan beberapa rekan aktivis juga beberapa
kali diundang oleh Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup untuk
mengikuti kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan aktivis
yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
116
Dari pengalaman tersebut, Saksi melihat dan mengalami sendiri bahwa masyarakat,
termasuk mahasiswa dan aktivis lingkungan, memiliki ruang untuk menyampaikan
pengaduan mengenai persoalan lingkungan hidup kepada pemerintah. Dalam
beberapа perkara yang kami sampaikan, pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti
melalui proses koordinasi, verifikasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan
kewenangan instansi yang menangani.
Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman Saksi sendiri sebagai mahasiswa dan aktivis
yang melakukan advokasi lingkungan hidup, Saksi memahami bahwa mekanisme
pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu sarana yang
dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan dugaan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup kepada pemerintah.
[2.6]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pemohon dan Presiden
telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.
Kesimpulan masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2026 dan
4 September 2026, sebagai berikut.
1. Kesimpulan Pemohon
I.
PENDAHULUAN
Pertama-tama Pemohon dan Kuasa Hukum, menyampaikan ucapan terimakasih
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah
memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara a quo. Rangkaian
Persidangan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim
dapat menggali kebenaran materiil demi tegaknya konstitusi dan perlindungan
hak-hak konstitusional warga negara.
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon,
Pemerintah dan DPR untuk mempergunakan hak-hak hukumnya yang telah
dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Sidang Pendahuluan Hari
Senin, tanggal 7 Juli 2026; Perbaikan Permohonan Hari Senin, tanggal 20 Juli
2026 sekaligus pengesahan alat bukti pemohon; Mendengarkan Keterangan
Pemerintah dan DPR Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026; Mendengarkan
Keterangan Pemerintaj dan DPR Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026;
117
Mendengarkan keterangan DPR, Saksi Pemohon, Ahli dan/atau Saksi Presiden
serta pengesahan alat bukti.
Inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akibat berlakunya
keberlakuan Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
terhadap Undang Undang Dasar 1945.
Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon menyampaikan
kesimpulan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan perkara
a quo ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN HAK
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah dan
DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak;
2. Bahwa perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut: berdasarkan Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan
bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a.
perorangan WNI.
3. Bahwa Pemohon merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)
yang secara administratif berstatus pensiunan dan saat ini aktif sebagai
advokat.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi yang secara tegas mengatakan bahwa dalam pemeriksaan
persidangan, pemohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus. dan Pemohon memberikan kuasa kepada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jendela Yustisia Nusantara (JYN), dengan
118
demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.
5. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik,
aktual, dan langsung akibat berlakunya Pasal a quo yang tidak adanya norma
"pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib direspons
seketika oleh penyelenggara negara" tersebut.
6. Karena norma dalam pasal perkara a quo, kata "pengawasan". dirumuskan
secara kabur, tanpa memberikan adanya kepastian hukum bagi setiap warga
negara untuk dapat mengadu atas penumpukan sampah yang terlantar di
ruang publik yang telah melahirkan ketidakpastian hukum.
7. Bahwa permasalah utama pada Pasal a quo adalah adanya kekosongan
hukum dan jaminan kepastian hukum. Ketentuan tersebut hanya memuat hak
pengawasan tanpa disertai norma pengaduan warga negara yang wajib
direspons seketika oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan urain diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo, karena Pemohon dirugikan atas keberlakuan
Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) terhadap
Undang Undang Dasar 1945.
III. FAKTA PERSIDANGAN DAN ANALISIS HUKUM
1. Adanya Kekosongan Hukum Dalam Perkara A Quo
(1) Bahwa Pasal 11 ayat 1 huruf b UU Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah berbunyi:
Setiap orang berhak: (Bukti P-4)
b.
Berpartisipasi
dalam
proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan
sampah;
(2) Kata "Pengawasan" dalam pasal 11 ayat 1 huruf b UU Pengelolaan
Sampah tersebut dirumuskan secara kabur, tanpa memberikan adanya
kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk dapat mengadu atas
penumpukan sampah yang terlantar di ruang publik yang telah
melahirkan ketidakpastian hukum.
119
(3) Bahwa akibat hukum dari kata "pengawasan" yang mengambang ini, hak
Pemohon untuk ikut serta mengawasi pengelolaan sampah menjadi hak
yang semu, pasif, dan tidak dapat dioperasionalkan di lapangan.
(4) Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung merugikan hak
konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
(Hak atas kepastian hukum yang adil) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
(Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat), karena ketika
Pemohon menemukan penumpukan sampah, Pemohon tidak memiliki
kanal pengaduan resmi yang wajib direspons dan ditindaklanjuti secara
hukum oleh Pemerintah Daerah. Tanpa adanya mekanisme pengaduan
yang mengikat bagi Pemerintah Daerah, kata "pengawasan" di pasal
tersebut tidak mempunyai daya paksa.
(5) Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat
1 UUD 1945) melekat pada diri manusia (human rights), bukan pada
alamat KTP Dampak buruk penumpukan sampah (polusi dan penyakit)
merugikan Pemohon secara aktual karena lokasi objek perkara
merupakan wilayah yang biasanya pemohon lalui di pagi hari untuk
berolah raga jalan kaki dan mobilitas Pemohon. Terlebih, Pasal 11 ayat
(1) huruf b UU 18/2008 memberikan hak pengawasan kepada
"masyarakat" secara luas, bukan dibatasi oleh sekat administratif domisili
KTP.
Dengan demikian permasalah utama pada Pasal a quo adalah adanya
kekosongan hukum dan jaminan kepastian. Ketentuan tersebut hanya
memuat hak pengawasan tanpa disertai norma pengaduan warga
negara yang wajib direspons seketika oleh pemerintah daerah.
2. UU Pengelolaan Sampah Tidak Mengatur Kewajiban Respon Seketika
(1) Ketika Pemohon mengadukan masalah penumpukan sampah di aplikasi
Sapawarga (Daerah) tetapi aduan tersebut dialihkan ke SP4N Lapor.
(Nasional). Akibat hukumnya karena bukan bagian dari pelaksanaan UU
Pengelolaan Sampah, maka fitur aduan sampah di dalamnya tidak
memiliki "gigi" (daya paksa hukum). Dinas Lingkungan Hidup di daerah
tidak memiliki kewajiban mutlak yang diamanatkan peraturan perundang-
120
undangan untuk mengeksekusi aduan dari aplikasi tersebut secara cepat
dan terstandar.
(2) Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya norma penanganan seketika
dalam UU Pengelolaan Sampah membuat birokrasi lambat merespon
aduan tersebut.
3. Pelanggaran Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil (Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945)
(1) Bahwa jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 menghendaki adanya kepastian mengenai hak warga negara
dan kewajiban pemerintah, termasuk kepastian mengenai batasan waktu
dan prosedur penyelesaian masalah publik.
(2) Bahwa dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup, kepastian hukum
baru tercipta apabila terdapat standar operasional baku yang
mewajibkan penyelenggara negara merespons dan mengeksekusi
aduan kedaruratan sampah secara seketika, bukan bergantung pada
kemauan sepihak birokrasi.
(3) Bahwa kata "pengawasan" yang kabur dan multitafsir dalam pasal a quo
membuat Pemohon dan warga negara lainnya tidak memiliki kepastian
hukum untuk memprediksi: kapan laporan akan dieksekusi? Berapa
lama tumpukan sampah dibiarkan sebelum diangkut? Dan apa
sanksinya jika pemerintah terlambat bertindak?
(4) Bahwa penanganan yang baru dilakukan setelah jeda waktu tertentu
(tidak seketika) membuktikan bahwa warga negara dibiarkan berada
dalam kondisi ketidakpastian hukum dan kerugian ekologis selama
berhari-hari. Penanganan tersebut terjadi bukan karena perintah
undang-undang yang tegas, melainkan karena belas kasihan atau
diskresi birokrasi semata.
(5) Bahwa karena kata "pengawasan" diserahkan sepenuhnya kepada tafsir
bebas pemerintah daerah, maka pemenuhan hak warga negara menjadi
untung untungan. Suatu laporan masyarakat bisa saja ditindaklanjuti hari
ini karena viral atau kuota anggaran tersedia, namun laporan serupa di
wilayah lain atau pada waktu lain bisa diabaikan sama sekali. Hal ini
121
secara nyata menabrak asas kepastian hukum yang adil dan perlakuan
yang sama sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Pelanggaran Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan
Sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945)
(1) Berdasarkan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 negara mempunyai kewajiban
aktif untuk melindungi, mempertahankan, dan memulihkan kualitas
lingkungan hidup demi keselamatan dan kesehatan warga negara.
(2) Norma pasal a quo bersifat sangat longgar, pasif, dan tidak memiliki daya
paksa hukum, sehingga terbukti nyata bertentangan secara bersyarat
dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
termasuk kewajiban menyediakan instrumen aduan kedaruratan sampah
yang wajib diproses secara seketika.
(3) Bahwa selama jeda waktu tunggu (sejak laporan dikirim hingga akhirnya
dieksekusi), Pemohon dan warga sekitar dipaksa secara sepihak untuk
menghirup udara yang tercemar, menghadapi risiko kontaminasi
penyakit, dan hidup berdampingan dengan tumpukan sampah.
(4) Oleh karena itu kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
terbukti nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945,
karena rumusannya yang kabur gagal menjadi tameng pelindung bagi
Pemohon dari ancaman kerusakan lingkungan dan gangguan
kesehatan.
5. Keterangan Wakil Pemerintah
Sidang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2026 yang disampaikan oleh
Laksmi Widyajayanti selaku Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber
Daya Alam, dan Mutu Lingkungan yang mewakili Pemerintah.
Inti keterangan pemerintah mengatakan: "...Dudy Mempawardi Saragih
selaku Pemohon mempersoalkan kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b UU Pengelolaan Sampah karena tidak diikuti dengan instrumen
pengaduan warga yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara
sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum serta ancaman kerusakan
lingkungan dan gangguan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan
122
Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945). Laksmi mengatakan dalil-dalil Pemohon bukan
berkaitan dengan konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan
efektivitas pelaksanaan norma (law enforcement)...".
Dapat Pemohon tanggapi sebagai berikut:
Bahwa pengalihan laporan Pemohon dari Sapawarga (Daerah) ke
SP4N-LAPOR (Nasional) merupakan akibat langsung dari tidak adanya
daya paksa dalam norma pasal a quo. Kata "Pengawasan" dalam pasal
tersebut, tidak diikuti dengan kewajiban hukum untuk menrespon sekitika
aduan warga negara, sehingga hak pengawasan warga negara
kehilangan kekuatan untuk ditindak lanjuti dengan segera.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan jaminan bagi warga negara
adanya kepastian hukum, norma-norma dalam suatu peraturan
perundang-undangan harus jelas, tegas, dan jangan sampai terjadi
penafsiran yang multitafsir Masyarakat harus mengetahui apa yang
dilarang dan apa yang dibolehkan oleh hukum.
Kepastian Hukum adalah masalah konstitusional, karena kata
"Pengawasan", dirumuskan secara tidak jelas, sehingga menimbulkan
multitafsir Faktanya aduan pemohon di alihkan ke Lapor SP4N-LAPOR
(Nasional), tanpa ada keterangan kapan laporan akan diseksekusi ?
Berapa lama tumpukan sampah dibiarkan sebelum diangkut? Dan apa
sanksinya jika pemerintah terlambat bertindak?
Dengan demikian norma a quo telah gagal memberikan kepastian hukum
dan ini adalah masalah konstitusionalitas norma undang-undang.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatakan: "Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan
hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan".
Untuk memenuhi hak tersebut, negara berkewajiabn untuk bertindak
aktif, Ketika Undang - Undang Pengelolaan Sampah membiarkan hak
"pengawasan" berjalan tanpa adanya norma kewajiban untuk merespon
seketika setiap adauan warga negara, maka negara telah mengabaikan
123
tanggungjawab konstitusionalnya dalam melindungi lingkungan hidup
yang sehat bagi warganya.
Mengapa aduan tersebut harus direspon seketika ? Karena selama jeda
waktu tunggu (sejak laporan dikirim hingga akhirnya dieksekusi),
Pemohon dan warga sekitar dipaksa secara sepihak untuk menghirup
udara yang tercemar, menghadapi risiko kontaminasi penyakit, dan hidup
berdampingan dengan tumpukan sampah.
6. Keterangan Wakil DPR
Disampaikan oleh Anggota DPR : I Wayan Sudirta,
Inti Keterangan DPR sebagai berikut:
"...Bahwa berdasarkan uraian tersebut, hak pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan PP 81/2012
tidak dapat ditafsirkan secara luas hingga meliputi hak pengaduan dan
kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan karena kedua hal
tersebut merupakan konsep yang berbeda. Pengaduan merupakan
penyampaian keluhan, kerugian, atau ketidakpuasan atas pelaksanaan
suatu kewajiban maupun pelaksanaan layanan publik tertentu..."
Dapat Pemohon Tanggapi:
Kata 'Pengawasan" yang tidak diikut norma hukum "pengaduan warga
masyarakat yang harus di respon seketika" adalah suatu norma yang tidak
sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam
UUD 1945, karena akan terjadi bila warga masyarakat menemukan
penumpukan sampah dan melakukan pengawasan, lalu melakukan aduan
kepada instansi yang berwenang, tetapi aduan tersebut tidak mewajibkan
instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti seketika.
Oleh karena itu norma pasal a quo, harus di tafsirkan secara luas termasuk
hak warga negara untuk melakukan pengaduan yang harus direspon
seketika oleh instansi yang berwenang.
Bila Hak mengadu tersebut di rumuskan dalam UU Pengeloaan sampah,
maka pasal a quo, tidak meimbulkan multitafsir yang dilarang dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.
124
7. Keterangan Saksi Pemohon
Pemohon menghadirkan saksi Ir.Janita Widati sebagai Saksi, yang
merupakan Ibu Rumah Tangga.
Inti keterangannya: Saksi mengaku melihat langsung penumpukan sampah
liar dan pembakaran sampah di pinggirjalan umum Desa Pasirlaya, Bogor.
Penumpukan sampah liar dan pembakaran tersebut terjadi berulang selama
berhari-hari. "Pembiaran penumpukan dan pembakaran sampah liar yang
berulang ulang secara nyata telah mengabaikan dan melanggar hak
konstitusional Saksi sebagai warga negara Republik Indonesia untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat,"
Menurut Janita, akibat tidak adanya penanganan seketika dari petugas
kebersihan, dampak yang ditimbulkan adalah bau busuk atau tidak sedap
sangat menyengat, sumber penyakit jika terhirup; menjadi tempat sarang
penyakit, berkembangbiaknya tikus, lalat, nyamuk pembawa penyakit; polusi
udara akibat asap pembakaran, yang jika terhirup bisa menimbulkan batuk
atau sesak napas. Kemudian ia menyebut juga rusak estetika lingkungan
yang asri dan udara segar, karena dari jalan umum Desa Pasirlaya itu masih
terlihat pemandangan Gunung Salak dan lahan perkebunan ketela para
petani serta banyak pepohonan tempat burung burung dan rerumputan
ilalang; serta mengotori jalan umum tempat lalu lalang pengendara
kendaraan roda dua, maupun pejalan kaki, karena sampah liar tersebut ada
yang terbawa angin berserakan hingga ke tengah jalan.
Tanggapan Pemohon:
Adanya penumpukan sampah yang tidak cepat diselesaikan oleh pihak yang
berwajib merupakan bukti pasal a quo tidak mempunyai daya paksa.
8. Keterangan Saksi Pemerintah
Bernama Yanto, seorang Mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi di
bidang lingkungan. Bertempat tinggal di Tangerang Provinsi Banten.
Inti keterangannya: "Sejak tahun 2023, saya telah beberapa kali
menyampaikan
atau
mendampingi
penyampaian
pengaduan
yang
disediakan pemerintah mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah,
125
antara lain melalui media sosial seperti berita, WhatsApp, serta pengaduan
secara langsung. Beberapa persoalan yang pernah saya adukan atau ikuti,
antara lain mengenai pencemaran air di lingkungan TPA Jatiwaringin,
Kabupaten Tangerang, dugaan pencemaran limbah B3 berupa medis dan oli,
serta dugaan keberadaan TPA ilegal atau tempat pembuangan sampah ilegal
di Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang. Selain itu, juga pernah
melakukan pelaporan pada kasus tambang galian C ilegal dan yang terakhir
pada bulan Agustus tahun ini juga ikut serta melakukan pelaporan sampah
ilegal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Seluruh pengaduan yang disampaikan melalui berbagai kanal langsung
ditindaklanjuti melalui koordinasi, verifikasi, dan pengawasan oleh instansi
berwenang, serta didukung pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan
peningkatan kapasitas.
Saksi memahami bahwa mekanisme pengaduan dan pengawasan
lingkungan hidup merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan
masyarakat
untuk
menyampaikan
dugaan
pencemaran
dan/atau
kerusakanlingkungan hidup kepada pemerintah.
Tanggapan Pemohon :
Tidak ada Standardisasi aktu yang baku dari Pemerintah Daerah Tangerang
berakibat tidak ada kepastian hukum bagi warga negara.
9. Keterangan Ahli Pemerintah
Disampaikan oleh: Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga
Suparto Wijoyo. Intinya menyampaikan : "... Karena membaca Pasal 11 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah berbasis teori-teori yang
dikemukakan
oleh
Hans
Kelsen
misalnya
dalam
Stufenbau
der
Rechtsordnung atau Hierarchical Structure of Norms maupun pandangan
dari Hans Nowitzki tentang Delegated Legislation maupun pandangan
Friedrich Carl von Savigny tentang sistematis interpretasi, sesungguhnya
rumusan Pasal 11 ayat (2) juga menekankan bahwa ada pengaturan teknis
yang telah ada untuk menjalankan Pasal 11 ayat (1) huruf b tersebut."
126
Tanggapan Pemohon
Bunyi pasal 11 ayat 2 UU Pengelolaan sampah:. "Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan
kewenangannya".
Bahwa HAM dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 melekat pada setiap warga
negara di seluruh wilayah Indonesia dan tidak dibatasi syarat administratif
KTP. Jika Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak mengatur kewajiban
standar nasional yang baku yang akan menjadikan dasar hukum bagi
Pemerintah Daerah untuk menangani penanganan sampah liar, sehingga
perlindungan warga sangat tergantung pada kebijakan lokal. apakah hal
tersebut sesuai dengan konstitusi kita khsusnya pasal 28 H ayat 1 UUD 1945,
untuk medapatkan lingkungan yang sehat.
Apakah konstitusional jika seorang warga negara kehilangan hak atas
lingkungan yang bersih dan sehat hanya karena berpindah domisili kedaerah
yang tata kelola hukum sampahnya belum maju? Akibat undang undang
nasional bersifat abstrak dan tidak memberikan jaminan pemulihan hak yang
setara.
Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Pemohon, mohon Kepada Yang Mulia
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk memutus sebagai berikut:
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang -
Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851 ) bertentangan dengan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
"termasuk pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib
direspons seketika oleh penyelenggara negara".
127
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau,
apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
2. Kesimpulan Presiden
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon tidak dalam posisi
dirugikan,
dikurangi,
atau
setidak-tidaknya
dihalang-halangi
hak
konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi dengan keberlakuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Pengelolaan Sampah yang dimohonkan, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon pada dasarnya bersifat hipotesis
dan spekulatif. Dalam perkara a quo, dalil Pemohon hanya didasarkan pada
pengalaman pribadi dan tidak serta-merta disebabkan oleh norma Pasal
yang diuji.
b. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya potensi kerugian sebagai sebagai
warga negara, namun tidak menguraikan secara spesifik hak konstitusional
mana yang secara langsung dirugikan oleh berlakunya norma Pasal a quo.
Dalil yang diajukan cenderung tidak menunjukkan keterkaitan langsung
dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI 1945.
Sebagai warga negara, Pemohon hanya mengemukakan pengalaman
pribadi yang dialami, tanpa menunjukkan bahwa keberlakuan normal Pasal
a quo telah merugikan hak konstitusionalnya.
c. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) yang langsung antara berlakunya norma Pasal a
quo dengan kerugian yang didalilkan. Pengaduan sampah yang
disampaikan Pemohon yang tidak direspons dan ditindaklanjuti secara
langsung oleh pemerintah daerah tidak dapat serta-merta dijadikan dasar
128
untuk menyatakan bahwa norma Pasal yang diuji bertentangan dengan
UUD NRI 1945. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon lebih
merupakan akibat dari pelaksanaan norma yang tidak tepat (implementation
issue), bukan akibat langsung dari keberlakuan norma.
d. bahwa dalil Pemohon merupakan persoalan yang berkaitan dengan
penegakan hukum (law enforcement) dimana Pemohon melaporkan
persoalan sampah melalui aplikasi Sapawarga Jabar, padahal Kabupaten
Bogor mempunyai aplikasi lokal Si Adul Kecil SIPP (Sistem Informasi
Pengelolaan Pengaduan) merupakan sebuah platform yang memudahkan
proses pelaporan dan penanganan kasus-kasus terkait pencemaran dan
perusakan lingkungan, dan dalam uraian Pemohon tidak pernah mencoba
aplikasi tersebut padahal persoalan sampah berada pada wilayah hukum
Kabupaten Bogor. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak berkaitan
dengan konstitusionalitas Pasal a quo.
e. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan a quo, kerugian yang didalilkan akan secara
otomatis hilang atau tidak terjadi lagi. Permasalahan yang didalilkan
Pemohon lebih berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan kesigapan aparat
pemerintah daerah yang menangani urusan pengelolaan sampah dan tidak
semata-mata ditentukan oleh norma Pasal a quo yang mengatur mengenai
hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi syarat kerugian konstitusional secara kumulatif sebagai pihak yang
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi
terdahulu
(vide
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun,
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon
129
memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang
ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
II. KETERANGAN PEMERINTAH
Bahwa seluruh permohonan dari Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui
Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 08 Agustus 2026 dan
dibacakan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2026 yang pada intinya
menyatakan:
a. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kata "pengawasan" dalam Pasal
11 ayat (1) huruf b tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang
adil bagi Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 karena melahirkan kesewenang-wenangan berupa pengabaian
kewajiban hukum, Pemerintah menyampaikan bahwa kepastian hukum
tidak mensyaratkan seluruh mekanisme pelaksanaan harus diatur secara
rinci dalam undang-undang. Pembentuk undang-undang dapat mengatur
norma pokok dalam undang-undang dan mendelegasikan pengaturan teknis
kepada peraturan pelaksana sepanjang delegasi tersebut jelas, terukur, dan
tidak menghilangkan substansi norma. Dalam perkara a quo, Pasal 11 ayat
(2) secara tegas memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan
pemerintah dan peraturan daerah, sehingga tidak terdapat kekosongan
hukum maupun ketidakpastian hukum. Bahwa norma Pasal a quo lebih
menekankan pada penjabaran hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk
tata cara pengaduan masyarakat maupun bagaimana respon pemerintah
dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut diatur di dalam
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda.
Pengaduan dari masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan
yang memiliki peran penting dalam rangka pengelolaan sampah yang
dijalankan oleh pemerintah. Bahwa setiap institusi penyelenggara negara
wajib menerima dan merespon pengaduan [vide Pasal 48 ayat (2) UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]. Salah satu mekanisme
pengaduan maupun penyampaian data informasi dari masyarakat mengenai
pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu melalui kanal pelaporan. Bahwa
130
pengawasan dari warga negara memiliki peran penting dalam rangka
pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah. Masyarakat dapat
secara aktif dan responsif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
sampah. Pengawasan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui
pelaporan pada kanal pelaporan maupun melalui mekanisme pengaduan
secara langsung. Bahwa informasi yang diterima melalui kanal pelaporan
berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini yang memungkinkan
pemerintah mengetahui adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah
sebelum dampaknya berkembang menjadi pencemaran atau bahkan
kerusakan lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, kanal pelaporan
memperkuat fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah karena
memungkinkan pemerintah melakukan tindakan korektif sejak dini.
Penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif harus terbuka bagi publik
dan diinformasikan melalui sistem informasi pelayanan publik yang ada
pada setiap institusi penyelenggara negara [vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik]. Oleh karena itu, keberadaan kanal pengaduan justru
memperjelas operasionalisasi frasa "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b UU Pengelolaan Sampah. Bahwa pemerintah memperhatikan setiap
pengaduan masyarakat sebagai bagian dari hak setiap orang untuk
berpartisipasi dalam proses pengawasan di bidang pengelolaan sampah
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdapat sanksi berupa
pembebasan dari jabatan bagi institusi penyelenggara negara yang tidak
merespon pengaduan masyarakat [vide Pasal 54 ayat (7) UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]. Bahwa apabila dalam praktik masih
ditemukan pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara
optimal atau masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah, keadaan tersebut merupakan persoalan implementasi
norma dan pelaksanaan kewenangan oleh aparatur pemerintahan, bukan
disebabkan oleh inkonstitusionalitas frasa "pengawasan" dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b UU Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, dalil Pemohon
tidak memiliki hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian
131
konstitusional yang didalilkan. Bahwa pengelolaan sampah yang buruk
dapat mencemari lingkungan maka penanganan dampaknya juga merujuk
pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam ketentuan Pasal 70 ayat
(2) UU PPLH secara tegas memberikan jaminan hak dan kesempatan
kepada masyarakat untuk berperan melalui pengaduan mengenai dugaan
terjadinya tumpukan sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah termasuk Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) tidak semata-mata tunduk pada ketentuan UU
Pengelolaan Sampah, tetapi juga wajib memenuhi seluruh instrumen
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU
PPLH beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa
pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sehingga aspek
pencegahan pencemaran, pengawasan, penegakan hukum, dan penerapan
sanksi dilaksanakan berdasarkan rezim hukum lingkungan hidup secara
terpadu. Bahwa Pasal 63 dan Pasal 64 UU PPLH memberikan mandat
kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan
dan melaksanakan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan
demikian menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait tumpukan
sampah liar yang dapat mencemari lingkungan merupakan amanat UU
PPLH yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bahwa Pasal 495 ayat (1)
huruf
j
Peraturan
Pemerintah
Nomor
22
Tahun
2021
tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto
Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun
2026 tentang Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif bidang
Lingkungan Hidup yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk menghentikan
pelanggaran tertentu berupa tindakan menutup lokasi pembuangan apabila
terjadi pelanggaran untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh tumpukan sampah. Bahwa terkait dengan pengaduan
masyarakat terhadap terjadinya tumpukan sampah yang berpotensi
132
mencemari lingkungan juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Hutan yang menjabarkan secara rinci mengenai tata
cara penyampaian pengaduan dugaan pencemaran lingkungan dan
bagaimana penanganan aparat pemerintah dalam memproses pengaduan
dari masyarakat tersebut. Setiap pengaduan mengenai dugaan pencemaran
lingkungan yang dinyatakan lengkap dari masyarakat akan dilakukan
penelahaan dan verifikasi ke lapangan. Hasil penelahaan dan pemeriksaan
ke lapangan akan dirumuskan dalam bentuk laporan untuk nantinya
disampaikan melalui surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada
pengadu. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup telah membuat layanan pengaduan masyarakat melalui
egakkum.kemenlh.go.id
Nomor
telepon
0821-3000-2009,
pengaduan.lh@kemenlh.go.id dan dapat juga melalui media sosial yaitu X,
facebook, Tiktok, Instagram dan whatsapp yang mana Direktorat
Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup telah menerima pengaduan
masyarakat terkait sampah sejak Tahun 2024 sampai dengan saat ini
sejumlah 86 (depan puluh enam) pengaduan dari seluruh indonesia. Bahwa
penanganan pengaduan dan penegakan hukum terkait pengelolaan
sampah telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup melalui instrumen penegakan hukum
administrasi dengan menerapkan sanksi administratif teguran tertulis dan
paksaan pemerintah kepada pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di
kabupaten/kota seluruh indonesia sejumlah 314 TPA. Bahwa selain
penegakan hukum administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup juga menggunakan instrumen hukum
pidana dengan sangkaan melanggar Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 104 UU
PPLH terhadap pengelola TPA liar, salah satunya terhadap Jayadi yang
divonis pidana penjara 5 (lima tahun) dan denda sebesar 3 (tiga) miliar
133
rupiah oleh PN Depok Putusan PN Depok Nomor 100/Pid.Sus-LH/2025/PN
Dpk. Bahwa untuk lokasi penumpukan sampah yang ditemukan oleh
Pemohon, sudah terdapat mekanisme pengaduan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Si Adul Kecil SIPP (Sistem Informasi
Pengelolaan Pengaduan) merupakan sebuah platform yang memudahkan
proses pelaporan dan penanganan kasus-kasus terkait pencemaran dan
perusakan lingkungan. Sejak tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bogor juga
telah melaksanakan pendelegasian tugas penanganan sampah liar kepada
pemerintah kecamatan dan UPT. Masyarakat juga dapat melaporkan
adanya tumpukan sampah liar melalui media sosial Instagram Lapor Pak
yang dikelola oleh Bupati Bogor langsung sesuai dengan Instruksi Bupati
Kabupaten Bogor Nomor 010 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Humas
Melalui Website dan Media Sosial. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah
memiliki instrumen hukum penanganan sampah melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
Dengan demikian, kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
Pengelolaan Sampah justru memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dan tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian norma Pasal a quo sesuai,
sejalan, dan selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
b. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena rumusannya yang kabur gagal
menjadi tameng pelindung bagi Pemohon dari ancaman kerusakan
lingkungan dan gangguan kesehatan, Pemerintah menyampaikan bahwa
rumusan Pasal 11 ayat (1) huruf b menjamin kepastian hukum dan tidak
kabur
serta
sesuai
asas
dalam
pembentukan
peraturan
perundangundangan yaitu asas kejelasan rumusan [vide Pasal 5 huruf f UU
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Bahwa UU Pengelolaan Sampah mendorong agar setiap orang melakukan
pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah serta
134
melalui kegiatan pemilahan sampah. Bahwa sampah yang ditemukan oleh
pemohon yang menumpuk di pinggir jalan patut diduga merupakan sampah
rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak
diolah terlebih dahulu melalui kegiatan pengurangan atau pemilahan
sampah dan langsung dibuang di tempat umum. Pemerintah berupaya untuk
mengubah paradigma di masyarakat agar mengelola sampah secara
bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui kegiatan pemilahan
sampah sejak dari rumah. Bahwa UU Pengelolaan Sampah bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan [vide Pasal 4
UU Pengelolaan Sampah]. Tujuan tersebut diwujudkan pemerintah melalui
penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah, penanganan
sampah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, pengawasan, pembinaan, pembiayaan pengelolaan
sampah, partisipasi masyarakat, hingga pemberian sanksi terhadap
pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pembentukan
UU Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari tanggung jawab
konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28H UUD NRI 1945
untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan dan lingkungan hidup
yang baik. Bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas
tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan
asas nilai ekonomi [vide Pasal 3 UU Pengelolaan Sampah]. Undang-Undang
Pengelolaan Sampah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah
dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan hak masyarakat terhadap
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan
dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Bahwa di dalam UU Pengelolaan Sampah,
Pemerintah melibatkan masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku
kepentingan yang terkait dengan sampah untuk berperan secara aktif dalam
pengelolaan sampah sehingga UU a quo bertujuan untuk melindungi
keselamatan manusia dari berbagai dampak negatif. Pemerintah juga
mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran
135
untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Bahwa
pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik
yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa
kini maupun pada generasi yang akan datang. Selain itu, UU Pengelolaan
Sampah juga menggunakan pendekatan yang menganggap sampah
sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat
berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus,
kecoa, maupun mikroorganisme patogen. Akumulasi sampah juga
menghasilkan lindi (leachate) yang dapat mencemari air tanah dan air
permukaan sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan,
seperti diare, kolera, tifus, disentri, hepatitis A, leptospirosis, serta penyakit
kulit. Di sisi lain, pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan partikel
debu, karbon monoksida, dioksin, dan senyawa beracun lainnya yang
meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, penyakit paru-paru
kronis, bahkan kanker. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya
sebatas isu kebersihan lingkungan, tetapi juga merupakan kebijakan
kesehatan masyarakat (public health policy). Lingkungan yang bersih akan
memutus rantai penularan penyakit berbasis lingkungan sehingga
meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa setiap
usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah, termasuk penyelenggaraan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang berpotensi menimbulkan dampak
terhadap
lingkungan
hidup
wajib
memenuhi
berbagai
instrumen
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam
UU PPLH beserta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut antara
lain meliputi:
1) penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan
tingkat dampak usaha dan/atau kegiatan, berupa Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL), atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
136
Hidup (SPPL) [Vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup];
2) memperoleh Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu persyaratan
dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak
terhadap lingkungan hidup, termasuk kegiatan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) bidang pengendalian air lindi [Vide Peraturan Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah];
3) memperoleh Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
(SLO) di bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai
pemenuhan standar teknis perlindungan lingkungan hidup, [Vide Pasal 3
ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
Bahwa dengan demikian, norma Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal
28H ayat (1) UUD 1945 karena frasa "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah justru merupakan instrumen
hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Norma a quo juga telah dijabarkan lebih lanjut dan
rinci melalui beberapa peraturan pelaksana, didukung oleh kelembagaan,
mekanisme pengaduan masyarakat, serta praktik penegakan hukum yang
efektif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengurangi
maupun menghalangi hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup
yang baik dan sehat, melainkan justru merupakan wujud pelaksanaan tanggung
jawab konstitusional negara dalam memenuhi dan melindungi hak setiap orang
untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
137
III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA
MAJELIS HAKIM KONSTITUSI
I.
Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU Pengelolaan
Sampah tanggal 10 Agustus 2026, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr.
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.,
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang telah memberikan pertanyaan dan
tanggapannya kepada Pemerintah serta pertanyaan Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. pada
persidangan tanggal 27 Agustus 2026 sebagai berikut:
A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono
Adi, S.H., M.H.
1. Ada beberapa permohonan penambahan keterangan yang kami
inginkan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan dari
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan
pengelolaan sampah ini. Kita tahu bahwa pemerintah daerah,
setiap pemerintah daerah mempunyai perda masing-masing terkait
dengan pengelolaan sampah ini. Sementara di tingkat pusat
diberikan tanggung jawab keadaan Kementerian Lingkungan
Hidup. Jadi, kami ingin tahu bagaimana pembagian terhadap
pengelolaan sampah ini dilakukan? Karena memang di dalam
Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini hanya satu peraturan
pemerintah pelaksanaan terhadap hal ini. Itu yang pertama.
2. Yang kedua, terkait dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon,
yaitu tentang bentuk pengawasan yang lebih responsif terhadap
masalah sampah ini. Kami ingin tahu bagaimana mekanisme yang
diberikan atau enggak yang paling disampaikan kepada pemerintah
daerah dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan
mekanisme pengawasan ini? Tidak hanya instrument terhadap
pengajuan gugatan mungkin adanya class action atau citizen
lawsuit terhadap pengelolaan sampah, tapi juga secara pribadi,
138
apakah warga negara secara pribadi diberikan kemungkinan untuk
mengajukan mekanisme terhadap pengawasan pengelolaan
sampah ini?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek
Prisbawono Adi, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek
Prisbawono Adi, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai pembagian kewenangan dari pemerintah pusat dengan
pemerintah
daerah
terkait
dengan
pengelolaan
sampah,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
(a) Bahwa pembagian kewenangan dari pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah telah
diatur di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 UU
Pengelolaan
Sampah
yang
menyatakan,
dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah pusat
mempunyai kewenangan:
a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan
sampah;
b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengelolaan sampah;
c) memfasilitasi
dan
mengembangkan
kerja
sama
antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan
sampah;
d) menyelenggarakan
koordinasi,
pembinaan,
dan
pengawasan
kinerja
pemerintah
daerah
dalam
pengelolaan sampah; dan
e) menetapkan
kebijakan
penyelesaian
perselisihan
antardaerah dalam pengelolaan sampah.
(b) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
provinsi mempunyai kewenangan:
139
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan
sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
c. menyelenggarakan
koordinasi,
pembinaan,
dan
pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan
sampah; dan
d. memfasilitasi
penyelesaian
perselisihan
pengelolaan
sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.
(c) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan
pengelolaan
sampah
skala
kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara,
tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat
pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap
6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap
tempat
pemrosesan
akhir
sampah
dengan
sistem
pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek
Prisbawono Adi, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai apakah warga negara diberikan kemungkinan untuk
mengajukan mekanisme pengawasan yang lebih responsif
140
terhadap
pengelolaan
sampah,
Pemerintah
memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa pengawasan dari warga negara memiliki peran penting
dalam rangka pengelolaan sampah yang dijalankan oleh
pemerintah. Masyarakat dapat secara aktif dan responsif
melakukan
pengawasan
terhadap
pengelolaan
sampah.
Pengawasan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui
pelaporan pada kanal pelaporan maupun melalui mekanisme
pengaduan secara langsung.
b. Bahwa informasi yang diterima melalui kanal pelaporan
berfungsi
sebagai
mekanisme
peringatan
dini
yang
memungkinkan pemerintah mengetahui adanya permasalahan
dalam pengelolaan sampah sebelum dampaknya berkembang
menjadi pencemaran atau bahkan kerusakan lingkungan yang
lebih luas. Dengan demikian, kanal pelaporan memperkuat
fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah karena
memungkinkan pemerintah melakukan tindakan korektif sejak
dini. Penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif harus
terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui sistem informasi
pelayanan publik yang ada pada setiap institusi penyelenggara
negara [vide Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik].
c. Bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap
terjadinya tumpukan sampah yang berpotensi mencemari
lingkungan juga telah diatur di dalam Peraturan Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017
tentang
Tata
Cara
Pengelolaan
Pengaduan
Dugaan
Pencemaran
dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan yang
menjabarkan secara rinci mengenai tata cara penyampaian
pengaduan dugaan pencemaran lingkungan dan bagaimana
141
penanganan pengaduan dari masyarakat tersebut. Setiap
pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan yang
dinyatakan lengkap dari masyarakat akan dilakukan penelahaan
dan verifikasi ke lapangan. Hasil penelahaan dan pemeriksaan
ke lapangan akan dirumuskan dalam bentuk laporan untuk
nantinya disampaikan melalui surat pemberitahuan hasil
pengaduan kepada pengadu.
d. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
lingkungan Hidup telah membuat layanan pengaduan melalui
egakkum.kemenlh.go.id
No
telp
0821-3000-2009,
pengaduan.lh@kemenlh.go.id dan dapat juga melalui media
sosial yaitu X, facebook, Tiktok, Instagram, dan whatsapp.
Sebagai
informasi
bahwa
Direktorat
Pengaduan
dan
Pengawasan Lingkungan Hidup, KLH/BPLH telah menerima
pengaduan masyarakat terkait sampah sejak Tahun 2024
sampai saat ini sejumlah 86 (delapan puluh enam) pengaduan
dari seluruh indonesia.
e. Bahwa untuk pengaduan masyarakat di daerah mengenai
pengelolaan sampah juga telah dibuat oleh pemerintah daerah
masing-masing.
Seperti
misalnya
layanan
pengaduan
masyarakat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Aplikasi
Sapawarga yang merupakan kanal pengaduan yang dapat
merespon secara cepat untuk mendekatkan masyarakat
dengan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Warga hanya perlu mengisi formulir deskripsi aduan secara
lengkap serta melampirkan foto bukti fisik di lokasi kejadian
(misalnya foto tumpukan sampah liar). Setelah mengirim
laporan, pengguna akan mendapatkan ID Aduan. Status
penanganan dapat dipantau secara berkala melalui menu Cek
Status Aduan untuk melihat apakah laporan sedang diverifikasi,
diproses oleh dinas terkait, atau sudah selesai ditangani. Untuk
pengaduan yang membutuhkan wewenang lebih tinggi, Aplikasi
142
Sapawarga dapat meneruskan laporan ke kanal pengaduan
tingkat nasional yaitu SP4N LAPOR.
f. Selanjutnya
untuk
tingkat
pemerintah
kabupaten/kota,
Pemerintah Kota Bogor memiliki aplikasi SiBadra yaitu kanal
pengaduan
warga
Kota
Bogor
yang
berfungsi
untuk
mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, saran, dan
permintaan layanan publik serta kegawatdaruratan kepada
Pemerintah Kota Bogor secara real-time termasuk persoalan
timbunan sampah liar. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten
Bogor juga memiliki aplikasi yaitu Si Adul Kecil SIPP (Sistem
Informasi Pengelolaan Pengaduan) yang merupakan kanal
pelaporan dan penanganan kasuskasus terkait pencemaran
dan perusakan lingkungan termasuk persoalan sampah berupa
platform berbasis web. Selain itu pengaduan masyarakat
mengenai pengelolaan sampah juga dapat disampaikan melalui
media sosial Instagram “Lapor Pak” yang dikelola oleh Bupati
Bogor langsung.
B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur
Hamzah, S.H., M.H.
Jadi kalau kita lihat di beberapa negara maju itu orang tidak berbicara
lagi sampah di bumi, orang sudah berbicara sampah di antariksa,
sampah satelit. Tapi kita ini masih bicara tentang sampah di bumi, di
perairan, atau di pinggir pantai. Dan bagaimana kita bisa mengelola ini?
Sebetulnya bisa kita lihat dari ada tidak blueprint tentang tata kelola
sampah nasional di negara kita ini? Jadi, kalau misalnya itu ada
blueprint-nya, ya, tentu ini karena dalam blueprint itu biasanya sudah
ada timeline-nya, bagaimana pada tahun kapan ini persoalan sampah
di negara kita ini sudah bukan jadi masalah lagi, dan bagaimana, dan
seterusnya, di situ saya kira sudah lengkap. Oleh karena itu, kalau
misalnya ini ada tolong ini nanti dilampirkan, ya, menyangkut blueprint
tata kelola sampah nasional kita ini. Termasuk nanti bagaimana, ya …
apa namanya… pemisahan atau pembagian tanggung jawab antara
143
pemerintah pusat dan daerah. Karena dalam bayangan saya ini, Bu …
karena Ibu juga sebagai Deputi di Bidang Pengelolaan Sampah, ya, jadi
Ibu Laksmi sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Sampah ini harus
memang … apa namanya … benarbenar diselesaikan bagaimana tata
kelolanya, termasuk penggunaan teknologi hijau untuk mengelola
sampah-sampah ini. Sehingga orang sudah berbicara bahwa ke depan
itu sampah itu menjadi aset, kalau dikelola dengan benar, dengan baik.
Tetapi, ya, sampah menjadi meresahkan terus kalau, ya, tidak dikelola
dengan serius. Oleh karena itu, pentingnya ada blueprint dan kalau itu
memang ada, ini tolong diberikan.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur
Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
blueprint tentang tata kelola sampah nasional, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa blueprint tentang tata kelola sampah nasional telah
dijabarkan di dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025 – 2029 yaitu melaksanakan reformasi
pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, yang mencakup
seluruh rantai layanan (pemilahan, pewadahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang disertai
dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan,
dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai arus utama di
berbagai tingkat dan fungsi pemerintahan dengan pembagian
wewenang yang clean and clear, serta dengan memastikan
tersedianya seluruh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dibutuhkan dan dijalankan dengan koherensi dan konsisten dari
mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional dan
pemeliharaan serta penguatan pengelolaan aset.
144
b. Bahwa pengelolaan sampah harus menjadi standar pelayanan
minimal yang didukung dengan penguatan kebijakan, perbaikan
dalam tata kelola, kinerja kelembagaan dan keuangan daerah, serta
komitmen kepala daerah, diawali dengan penyusunan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan layak secara
finansial/financially viable, pemisahan operator dan regulator,
penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan penetapan standar tipping fee.
Reformasi dilakukan sejak hulu yaitu melalui perubahan perilaku
seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah yang
diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang
harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan
pengangkutan yang terpilah, serta pengolahan sampah dengan
teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah.
Penerapan reformasi tata kelola persampahan harus menjadi
indikator kunci kinerja kepala daerah sehingga penataan fungsi dan
peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan, kapasitas regulator
dan operator, peIaksanaan, pengawasan, maupun penegakan
hukum berjalan seimbang dan optimal. Reformasi juga dilakukan
melalui penyediaan insentif dan disinsentif berbasis kinerja serta
pendanaan inovatif, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku
lainnya. Penguatan kinerja kepala daerah dan perangkatnya juga
perlu diatur, dibina, dan diawasi oleh pemerintah provinsi. Polluter
pay principle perlu ditegakkan melalui penerapan retribusi
persampahan yang berkeadilan. Selain itu, biaya pengelolaan
sampah juga bisa dimasukkan sebagai tambahan komponen pada
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai
salah satu altematif penerapan prinsip ini. Pemastian kelengkapan
regulasi dan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk batas
aman kesehatan dan lingkungan diperlukan untuk seluruh upaya
pengelolaan sampah. Pengelolaan aset juga akan dilakukan, baik
pada proses pengadaan barang, transfer, serta penataan aset di
145
pusat dan daerah. Agar reformasi tersebut berjalan dengan baik,
diperlukan koherensi kebilakan dan integrasi vertikal serta
horizontal yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim
Koordinasi Nasional dan Kelompok Kerja di pusat dan daerah.
c. Bahwa selain itu, di hilir dilakukan optimalisasi pengolahan sampah
berupa penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat
Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle-Pusat Daur Ulang-
Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna
(komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste to
energy, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal;
optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan
off-taker hasil olahan sampah, penataan sistem pengelolaan lindi
dan gas metana, konservasi tempat pemrosesan akhir dengan
landfill mining serta pembatasan tempat pemrosesan akhir/lahan
urug residu sehingga hanya residu masuk ke tempat pemrosesan
akhir/lahan urug residu yang menerapkan sistem sanitary landfill.
Sebagai upaya penurunan sampah yang mencemari laut dan
perairan, sarana dan prasarana penanganan sampah perairan yang
terintegrasi dengan sistem pengelolaan persampahan land-based
di daerah akan ditingkatkan.
d. Bahwa reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
tersebut akan dilakukan melalui arah kebijakan yakni perubahan
perilaku dan penguatan tata kelola persampahan dan peningkatan
pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di
tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu.
e. Bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah
menetapkan:
a) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
146
b) Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan
Sampah Rumah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.
f. Bahwa target pengurangan sebesar 30% dan target penanganan
sampah rumah tangga sebesar 70% dari angka timbulan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum
adanya kebijakan strategi nasional sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025 (Vide Pasal 5
ayat 1 huruf a dan b Perpres No 97 Tahun 2017).
g. Bahwa kebijakan strategis nasional (jakstranas) yang disinkronkan
dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan
rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan
pedoman bagi menteri, gubernur dan bupati/wali kota dalam
menyusun dan menetapkan kebijakan strategis daerah.
h. Bahwa untuk mengoptimalkan blue print pengelolaan sampah
secara terintegrasi dari hulu ke hilir, pemerintah menetapkan
sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah
lingkungan dengan pengolahan sampah dengan mesin dan/atau
peralatan yang mampu mengolah sampah menjadi listrik, bioenergi,
bahan bakar minyak terbarukan, produk ikutan lainnya (Vide
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan
Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi
Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan).
i. Bahwa untuk penanganan sampah laut, pemerintah telah
menetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur,
dan terarah untuk mengurangi sampah plastik laut dalam bentuk
rencana aksi nasional penanganan sampah laut Tahun 2018-2025
(Vide Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Penanganan Sampah Laut).
j. Bahwa rencana aksi penanganan sampah laut dilaksanakan
melalui strategi yang meliputi:
147
a) Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku
kepentingan;
b) Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
c) Penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
d) Mekanisme
pendanaan,
penguatan
kelembagaan,
pengawasan, dan penegakan hukum; dan
e) Penelitian dan pengembangan.
k. Bahwa pemisahan atau pembagian tanggung jawab dari
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan
pengelolaan sampah telah dijabarkan di dalam blueprint tentang
tata kelola sampah nasional yang tercantum di dalam Lampiran I
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
dimana pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab:
a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan
sampah;
b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
sampah bagi pemerintah daerah;
c) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah dan;
d) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan
kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang
salah satunya melalui penilaian Indikator Kunci Kinerja (IKK).
Bagi pemerintah daerah yang mendapatkan nilai IKK
pengelolaan persampahan dengan kategori sangat baik berhak
mendapatkan prioritas alokasi Dana Insentif Daerah (DID) atau
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lingkungan hidup dari
pemerintah pusat. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang
mendapatkan nilai IKK pengelolaan persampahan dengan
kategori buruk akan mendapat teguran administratif hingga
penundaan pencairan dana transfer ke daerah dari pemerintah
pusat.
148
Selanjutnya untuk pemerintah provinsi mempunyai tanggung
jawab:
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; dan
c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan
kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah yang salah
satunya melalui verifikasi data laporan capaian IKK dari Bupati
dan Wali Kota mengenai pengelolaan persampahan setiap akhir
tahun anggaran.
Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung
jawab atas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
persampahan yang meliputi:
a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan
sampah yang dilaksanakan baik oleh unit pelaksana teknis (UPT)
dan badan layanan umum daerah (BLUD) di bidang pengelolaan
sampah maupun oleh sektor industri dan swasta;
d. menyediakan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir sampah,
pusat daur ulang, dan rumah kompos yang memadai dan layak;
e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
f. menyediakan alokasi anggaran yang memadai bagi sektor
lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah; dan
149
g. menerapkan
teknologi
tepat
guna
secara
lokal
dalam
pengelolaan sampah seperti komposting, maggot/BSF, Refuse
Derived Fuel (RDF), Waste to Energy, dan pirolisis.
C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
1. Begini, Bu Laksmi, kalau merujuk kepada Undang-Undang Dasar,
konstitusi kita itu memang memberikan salah satu perlindungan
terhadap hak atas lingkungan yang sehat dan bersih itu. Nah, itu
yang kemudian menjadi persoalan dari Para Pemohon karena
mereka merasa risau. Saya kira bukan mereka saja, hampir kita
semua risau sebetulnya dengan sampah itu, tumpukan sampah
yang tidak segera direspons seperti itu. Itu kan berarti lingkungan
yang sehat dan bersih itu pada akhirnya, ya, belum bisa dijamin oleh
negara. Lah, berkenaan dengan hal itu, sebetulnya terkait dengan
tadi yang sudah diminta blueprint tadi, itu sebetulnya berkaitan
dengan tata kelolanya ini sendiri, Bu, ya. Itu sejauh mana yang bisa
kemudian
pembagian
antara
pusat,
kemudian
provinsi,
kabupaten/kota itu, yang kemudian pembinaannya itu bisa
tergambarkan dengan baik? Itu seperti apa, Bu? Termasuk
membangun
budayanya
di
masyarakat
kita?
Karena
kan
masyarakat kita itu termasuk masyarakat yang … yang tampak
sekali tidak bisa … belum mampu kemudian berbudaya membuang
sampah pada tempatnya itu. Itu apa yang dilakukan dari pusat
hingga ke daerah? Itu mohon nanti bisa dijelaskan.
2. Mengapa pula kemudian sampai muncul ada kebijakan yang saya
tidak tahu persis ini, ada inisiatif dari pemerintah pusat ketika …
setahu saya akan memberikan sekian M untuk daerah yang bersih,
begitu. Salah satunya adalah bersih dalam pengelolaan sampah. Itu
sebetulnya hal-hal semacam itu mestinya kan sudah ada bangunan
yang
jelas,
yang
tadi
sebutkan
blueprint
tadi,
itu
bisa
menggambarkan kepada kita bagaimana sebetulnya pengelolaan
150
sampah itu sampai kemudian benar-benar dia input-output itu semua
bisa klir, gitu. Itu gimana anunya … bangunannya itu seperti apa? Itu
mohon bisa dijelaskan. Karena saya … seingat saya beberapa
waktu yang lalu saya pernah studi … apa namanya … dengan tim,
termasuk dari pemerintah pusat, itu terkait dengan salah satunya
regulasi pengelolaan sampah. Itu ada teknologi yang namanya insen
… insenarasi … insenator itu. Yang itu saya lihat kalau di Jepang itu
dia sudah di tengah permukiman itu, Bu. Dan itu baunya enggak ada
gitu, lho. Dan itu dilakukan oleh banyak pejabat ketika studi itu. Nah,
itu gimana, Bu, ketika di-apply di lapangan itu seperti apa? Apa
kendala-kendala yang terjadi? Ini mohon bisa diuraikan dengan …
apa namanya … terang benderang kepada kita semua. Karena ini
merupakan persoalan kita bersama sebetulnya soal sampah ini.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah dalam pembinaan budaya
membuang
sampah
pada
tempatnya
kepada
masyarakat,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa Pembinaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah
Daerah dilaksanakan dalam kerangka pembagian kewenangan
sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
nasional serta norma, standar, prosedur, dan kriteria; melakukan
koordinasi,
pembinaan,
pengawasan,
pemantauan,
dan
evaluasi; serta memfasilitasi penguatan kapasitas Pemerintah
Daerah. Adapun Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyelenggarakan
pengelolaan
sampah
sesuai
kewenangannya dan kondisi daerah masing-masing.
151
b. Dalam hal tata Kelola pengelolaan sampah saat ini, pembinaan
diarahkan agar Pemerintah Daerah tidak hanya bertumpu pada
pengangkutan dan pemrosesan akhir, tetapi memperkuat
pengurangan sampah dari sumber dan penerapan ekonomi
sirkular. Bentuk pembinaan antara lain:
a) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta target
pengurangan sampah daerah yang selaras dengan
kebijakan nasional;
b) bimbingan teknis, asistensi, pemantauan, dan evaluasi
kepada perangkat daerah dalam penerapan pembatasan
timbulan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang
sampah;
c) penguatan bank sampah, kelompok masyarakat, pelaku
usaha daur ulang, dan rantai nilai material agar sampah
terpilah memiliki nilai guna dan nilai ekonomi;
d) pembinaan
pelaksanaan
kewajiban
produsen
dalam
pengurangan sampah melalui desain produk dan kemasan
yang lebih berkelanjutan, penarikan kembali, pemanfaatan
kembali, dan pendauran ulang sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019;
dan
e) pengembangan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan
dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, organisasi
kemasyarakatan, dan media.
c. Bahwa pembangunan budaya masyarakat dilakukan melalui
perubahan norma dan kebiasaan sehari-hari, bukan hanya
melalui sosialisasi. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008, setiap orang wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang
mudah dipahami, sarana pemilahan yang tersedia dan
konsisten, layanan pengangkutan terpilah, insentif untuk
152
mengurangi dan memilah sampah, serta penegakan aturan
yang terukur.
d. Bahwa pendekatannya dilaksanakan secara berjenjang mulai
dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, kawasan, pasar,
hingga ruang publik, dengan membiasakan pencegahan
timbulan sampah, penggunaan kembali, pemilahan dari sumber,
pengomposan sampah organik, serta penyaluran sampah yang
dapat didaur ulang melalui bank sampah atau fasilitas yang sah.
Dengan demikian, budaya pengelolaan sampah dibangun
melalui kesatuan antara edukasi, keteladanan, penyediaan
sistem layanan, insentif, partisipasi masyarakat, dan penegakan
hukum.
e. Bahwa untuk mengoptimalkan budaya pengelolaan sampah
secara tepat guna, Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran
Menteri
Lingkungkun
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
:
SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019
Tentang
Gerakan
Nasional Pilah Sampah Dari Rumah dengan maksud dan tujuan:
a) mendorong, memfasilitasi dan menggerakan seluruh
komponen masyarakat untuk melakukan pengelolaan
sampah sejak dari rumah, kantor, sekolah, pasar rakyat dan
pasar
modern,
hotel,
rumah
makan,
cafe,
pusat
perbelanjaan, pusat perniagaan, fasilitas publik dan
sumber-sumber
timbulan
sampah
lainnya
agar
memudahkan pengelolaan lebih lanjut.
b) Membangun serta memperbaiki sistem pengumpulan dan
pengangkutan
sampah
secara
terpilah
di
tengah
masyarakat.
c) Meningkatkan angka daur ulang sebagai bahan baku,
angka komposting dan angka sampah menjadi sumber
energi.
d) Mewujudkan kewajiban produsen dalam pengurangan
sampah dan circular economy dalam pengelolaan sampah.
153
e) Mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA.
f. Bahwa untuk membangun budaya pengelolaan sampah di
masyarakat,
Pemerintah
meminta
kepada
Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan langkah-langkah:
a) Melakukan
gerakan
peningkatan
pemahaman
dan
kepedulian publik melalui kampanye, edukasi, dan informasi
kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah.
b) Menyalurkan sampah layak daur ulang ke bank sampah atau
melalui sedekah sampah dan TPS3R/PDU terdekat serta
mendaur ulang sampah organik menjadi kompos.
c) Mendorong dan memastikan gerakan Bank Sampah di
setiap RW atau Kelurahan/Desa.
d) Menyediakan dan membangun tata kelola pengumpulan dan
pengangkutan sampah secara terpilah dan/atau terjadwal.
e) Membangun integrasi program seperti proklim dan adiwiyata
serta kolaborasi pelaku usaha antara lain Pemda,
masyarakat, LSM serta dunia usaha dan lain-lain.
g. Dukungan infrastruktur melalui pemilahan sampah dari sumber
dnegan pewarnaan pewadahan sampah, paling tidak 3 (tiga)
kategori yaitu:
a) Untuk kompos (bahan organik seperti dedaunan, sisa
makanan, sampah daur dan lain-lain berupa sampah basah);
b) Untuk daur ulang berupa PET Plastik, kertas, logam, kaca
dan karet;
c) Memastikan sampah yang dibawa dan ditimbun di TPA
adalah residu;
d) Memastikan sampah yang sudah terkumpul terangkut
secara terpilah dibawa ke fasilitas pengolahan sampah
seperti pusat daur ulang, industri daur ulang, dan lain-lain.
h. Bahwa untuk mengoptimalkan budaya pengelolaan sampah
oleh masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup telah menerbitkan Surat
154
Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Gerakan Gaya Hidup
Sadar Sampah. SE ini diterbitkan dalam rangka membangun
gerakan gaya hidup sadar sampah kepada masyarakat.
i. Bahwa upaya untuk membanguan gerakan gaya hidup sadar
sampah, Gubernur, Bupati/ Wali Kota agar melaksanakan
kampanye, informasi dan edukasi gerakan gaya hidup sadar
sampah secara masif dan sistematis, baik melalui jalur formal
pendidikan di sekolah maupun jalur informal yang meliputi
namun tidak terbatas pada:
a) Cegah sampah dengan membangun gerakan gaya hidup
sadar sampah dimana setiap orang dapat melakukan
pencegahan timbulan sampah dengan tidak menggunakan
produk, wadah dan kemasan sekali pakai, khususnya
plastik sekali pakai.
b) Belanja tanpa kemasan, untuk meminimalkan jumlah
timbulan sampah kemasan, dalam memilh produk yang
dijual tanpa kemas dengan membawa kemasan dan wadah
sendiri saat berbelanja.
c) Pilah sampah dari rumah, memilah sampah dari rumah
dapat dilakukan oleh setiap orang dan membangun
ekonomi sirkular sehingga mengurangi jumlah sampah
yang masuk ke TPA.
d) Habiskan makanan, komposisi sampah di indonesia
sebesar 50-60% adalah sampah alami (organik) termasuk
di dalamnya sampah sisa makanan. Dengan menghabiskan
makanan yang dikonsumsi, 50% urusan sampah kita dapat
menyelesaikan dari sumbernya.
e) Komposkan
sisa
makanan,
sisa
makanan
dapat
dikomposkon dengan metode sederhana menggunakan
ember, gerabah, komposter, lubang resapan biopori.
j. Bahwa
kementerian/lembaga
dan
pemerintah
daerah
diharapkan
dapat
melaksanakan
gerakan
ini
dengan
155
mengembangkan instrumen kebijakan dan program yang
mendukung gerakan gaya hidup sadar sampah.
k. Bahwa dibeberapa daerah telah diterbitkan surat edaran dengan
tujuan membangun budaya pengelolaan sampah sejak dari
rumah, antara lain:
a) Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang
Gerakan Bali Bersih Sampah yang mengatur pengelolaan
sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan
plastik sekali pakai pada kantor lembaga pemerintah dan
swasta, desa/kelurahan dan desa adat, pelaku usaha (hotel,
pusat perbelanjaan, restoran dan kafe), lembaga pendidikan
(perguruan tinggi, sekolah) dan lembaga pelatihan, pasar
dan tempat ibadah.
b) Bahwa
surat
dimaksud
mengatur
sanksi
kepada
Desa/Kelurahan
dan/atau
Desa
Adat
yang
tidak
melaksnaakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan
pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berupa:
(a) Penundaan bantuan keluarga;
(b) Penundaan pencairan insentif Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
(c) Penundaan pencairan bantuan keuangan kepada desa
adat; dan
(d) Tidak mendapat bantuan/fasilitasi program yang bersifat
khusus.
c) Bahwa untuk pelaku usaha (hotel, pusat perbelanjaan,
restauran, dan kafe) yang tidak melaksanakan pengelolaan
sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan
sampah plastik sekali pakai akan ditindak tegas dengan
dikenakan sanksi, berupa:
(a) Peninjauan kembali dan/atau pencabutan izin usaha; dan
156
(b) Pengumuman kepada publik melalui berbagai platform
media sosial bahwa pelaku dimaksud tidak ramah
lingkungan dan tidak layak dikunjungi.
d) Bahwa
Bupati
Agam
menerbitkan
Surat
Edaran
Nomor:600.14.5.1/357/SE/PSLB3-DLH/2025
tentang
Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah, SE ditujukan kepada
Kepala OPD, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Agam
dan berisi tentang pengurangan penggunaan sampah plastik
sekali pakai di lingkungan kerja instansi.
e) Bahwa SE Bupati Agam menghimbau kepada ASN,
pegawai, masyarakat, pedagang untuk menggunakan
peralatan yang dapat digunakan berulang kali dan
meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai.
f) Bahwa SE Bupati Agam mengimbau dan mengajak
masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan
dan menyerbarluaskan infromasi berupa himbauan melalui
media cetak/elektronik, media sosial dan media publikasi
lainnya seperti Baliho, spanduk serta papan informasi
elektronik.
g) Bahwa Wali Nagari Kabupaten Agam memberitahukan
kepada pemilik/pengelola lawasan objek wisata hotel,
restoran, rumah makan, toko/warung serta pedagang PKL
yang berada di sepanjang jalan utama ikut bertanggung
jawab atas kebersihan di halaman hingga bahu jalan dengan
menyediakan
tempat
sampah
terpilah
(organik
dan
anorganik).
h) Bahwa Wali Kota Jambi telah menerbitkan Surat Edaran
Nomor: HKM.12/02/EDR/II/HKU/2025 tanggal 18 Februari
2025 yang ditujukan kepada, 1. Kepala OPD Kota Jambi, 2.
Rektor Universitas/Ketua Perguruan Tinggi, 3. Camat Se-
Kota Jambi, 4. Lurah Se-Kota Jambi, 5. Ketua RT Se-Kota
Jambi, 6. Kepala SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kota Jambi, 7.
157
Pengelola Wisata di Wilayah Kota Jambi, 8. Pengelola
Tempat Ibadah se-Kota Jambi, 9. Pelaku Usaha Ritel,
Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) Se-Kota Jambi.
i) Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut dalam rangka
membangun gerakan gaya hidup sadar sampah dihimbau
untuk melalukukan cegah sampah dengan mengurangi
penggunaaan produk, wadah dan kemasan sekali pakai
khususnya plastik sekali pakai dan membudayakan
penggunaan barang, kemasan dan wadah yang dapat
diguna ulang.
j) Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut juga mengatur untuk
melaksanakan belanja tanpa kemasan atau produk curah/isi
ulang dengan membawa wadah sendiri. Memilah sampah
dari rumah seperti sampah plastik, kertas, logam dan kaca
dapat disalurkan ke Bank Sampah.
k) Bahwa SE Wali Kota Jambi tersebut juga mengatur agar
makanan yang dikonsumsi untuk dihabiskan sehingga
membangun budaya mengambil makanan secukupnya dan
terhadap sisa makanan yang ada untuk dapat dikomposkan
dengan metode sederhan seperti menggunakan ember,
komposter, atau lubang resapan biopori.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai bagaimana kerangka kebijakan pengelolaan sampah
dikaitkan dengan kendala penerapan insinerator di lapangan,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah terbuka pada seluruh
perkembangan teknologi terkait pengelolaan sampah, termasuk
teknologi insinerator yang menerapkan konsep pengolahan
sampah secara termal, selama memenuhi ketentuan norma,
standar, peraturan, dan kriteria yang berlaku. Pengolahan
158
sampah secara termal adalah proses pengolahan sampah yang
melibatkan pembakaran bahan yang dapat terbakar yang
terkandung dalam sampah dan/atau menghasilkan energi.
b. Bahwa dalam implementasi kegiatan pengolahan sampah
secara termal melalui teknologi insinerator, Menteri, Gubernur,
Bupati dan Wali Kota, sesuai dengan kewenangannya harus
memastikan hal sebagai berikut:
a) etiap teknologi insinerator yang digunakan memenuhi
persyaratan peralatan dan teknis pengoperasian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Standar Nasional Indonesia (SNI) 8423:2023 tentang
Insinerator;
b) proses pengolahan sampah secara termal tersebut harus
memenuhi baku mutu emisi (Vide Peraturan Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu
Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah
Secara Termal);
c) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan
sampah secara termal harus melakukan pengelolaan
terhadap abu dasar dan abu terbang yang dihasilkan dari
proses pengolahan sampah secara termal (Vide Peraturan
Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020
tentang
Penanganan Abu Dasar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan
Sampah Secara Termal);
d) penanggung
jawab
kegiatan/usaha
wajib
memenuhi
persetujuan lingkungan (Vide Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
159
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup); dan
e) setiap badan usaha yang akan melakukan pengolahan
sampah secara termal wajib memiliki perizinan berusaha
sebagaimana ketentuan untuk Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 38211 Treatment dan Pembuangan
Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya.
c. Bahwa
dalam
penerapan
teknologi
insinerator
terdapat
hambatan dan tantangan yaitu:
a) Insinerator merupakan salah satu opsi teknologi pengolahan
sampah di hilir yang seharusnya ditujukan untuk mengolah
sampah yang tidak dapat dikelola dengan prinsip 3R
(reduce, reuse, dan recycle). Pemahaman ini yang perlu
ditekankan
kepada
Pemerintah
Daerah
agar
tetap
memprioritaskan kegiatan pengelolaan sampah dengan
prinsip 3R;
b) Sampah yang diolah sebaiknya memenuhi kondisi yang
diharapkan, meliputi memiliki kadar air yang rendah dan
hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan
sampah sejenis rumah tangga yang tidak mengandung B3,
limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil.
Kondisi sampah yang masuk akan mempengaruhi efektivitas
proses pengolahan. Hal tersebut yang saat ini belum
benarbenar
diterapkan
oleh
penanggung
jawab
kegiatan/usaha; dan
c) Dikarenakan pengolahan sampah secara termal ini juga
memiliki potensi pencemaran lingkungan, maka diperlukan
pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam penerapan
teknologi insinerator tersebut di lapangan.
160
D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
1. Saya lihat dalam hal pengelolaan sampah, Bu Laksmi, ada beberapa
stakeholder, ya, yang terkait dengan ini. Tadi antara lain disampaikan
Yang Mulia Pak Liliek, terkait kewenangan pusat dan daerah.
Daerah pun juga ada tingkat provinsi, kabupaten/kota. Nah, selain
pemerintah pusat dan daerah, ada aspek masyarakat, kemudian
sektor swasta dan industri, juga adanya komunitas atau NGO, ya,
dalam pengelolaan sampah. Dan tadi dalam Keterangan Bu Laksmi,
belum menggambarkan aspek-aspek itu, bisa nanti ada keterangan
tambahan untuk stakeholder yang terkait dengan pengelolaan
sampah.
2. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam masyarakat itu kan, ada
sampah organik, anorganik, dan lainnya, ya. Saya lihat ada tiga
kotak biasanya di masyarakat. Ini kan kalau kesadaran hukum
masyarakat rendah, maka praktik pelaksanaannya kan tentu tidak
akan tercapai sesuai dengan tujuan. Karena apa yang disampaikan
Pemohon terkait dengan hak masyarakat dalam memperoleh
lingkungan hidup yang sehat, ini kan yang menjadi dasar mereka
untuk mengajukan Permohonan di MK. Saya ingat ada desa di balu
... Bali ... eh, di Denpasar, ya, Desa Penglipuran kalau tidak salah,
itu desa terbersih ketiga dunia kalau tidak salah, ya. Itu mereka betul
mampu untuk menata sampah. Nah, persoalan rendahnya
partisipasi ini pada tingkat mana, Bu? Apakah pada kesadaran ren
... masyarakat yang rendah atau memang ada pengelolaan yang
kemudian itu sulit? Misalnya, ada sejumlah kepentingan yang terkait
di dalamnya. Mungkin itu bisa keterangan tambahan dari Ibu Laksmi.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Konstitusi Dr.
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel
Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta
161
penjelasan mengenai bagaimana peran dan pelibatan sektor
swasta dan industri, komunitas atau NGO sebagai stakeholder yang
terkait dalam pengelolaan sampah, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a) sektor swasta dan industri berperan mencegah dan mengurangi
sampah sejak tahap perancangan produk, proses produksi,
distribusi, dan konsumsi. Produsen wajib melaksanakan
pengurangan sampah, termasuk melalui pembatasan timbulan,
penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur
ulang, pengembangan sistem pengumpulan kembali, serta
pelaksanaan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
[Vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor Nomor P.75 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang
Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen];
b) dunia usaha juga dapat membangun kemitraan dengan
pemerintah daerah, bank sampah, industri daur ulang, dan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
c) masing-masing komunitas dan kelompok masyarakat berperan
membangun
perubahan
perilaku
dari
tingkat
tapak,
mengorganisasi pemilahan sampah dari sumber, mengelola
bank sampah dan pengolahan sampah organik, melakukan
edukasi sesuai dengan kelompok masyarakatnya, serta
mengawasi kualitas layanan pengelolaan sampah. Kedekatan
komunitas dengan masyarakat menjadikannya penting untuk
mengubah kebijakan menjadi praktik sehari-hari;
d) organisasi nonpemerintah atau LSM berperan dalam pendidikan
publik, pendampingan masyarakat, penelitian, inovasi sosial,
penguatan kapasitas, pemantauan independen, dan pemberian
masukan kebijakan. LSM juga dapat menjadi penghubung
antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi,
dan sumber pembiayaan; dan
162
e) perguruan tinggi, lembaga riset, dan media massa turut
mendukung melalui pengembangan teknologi dan model bisnis
sirkular, penyediaan data dan kajian, evaluasi kebijakan, serta
penyebarluasan informasi yang benar kepada publik.
2. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel
Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta
penjelasan mengenai apakah tingkat partisipasi masyarakat yang
rendah atau terdapat kendala dalam pengelolaan sampah yang
menyebabkan
rendahnya
kesadaran
hukum
masyarakat,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1) Bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah telah
tumbuh, tetapi namun masih belum merata dan berubah-ubah
atau belum menjadi perilaku yang konsisten. Hal ini terlihat dari
mulai berkembangnya bank sampah di beberapa kota besar di
Indonesia, kegiatan pemilahan, pengomposan, penggunaan
ulang, dan berbagai gerakan pengurangan sampah. Namun,
dalam banyak tempat masih dijumpai kebiasaan mencampur
sampah, penggunaan produk sekali pakai, pembuangan
sampah tidak pada tempatnya, dan ketergantungan pada pola
kumpul– angkut–buang.
2) Bahwa
persoalannya
bukan
semata-mata
kurangnya
pengetahuan
masyarakat.
Perilaku
masyarakat
juga
dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pemilahan, kepastian
bahwa sampah yang telah dipilah tidak dicampur kembali,
keterjangkauan layanan, nilai ekonomi material, keteladanan
pemerintah dan pelaku usaha, serta konsistensi penerapan
aturan. Edukasi tanpa dukungan sistem layanan yang memadai
cenderung tidak menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
3) Bahwa untuk peningkatan kesadaran perlu diarahkan pada
perubahan perilaku melalui:
a. edukasi yang terus-menerus, sederhana, dan sesuai dengan
karakter kelompok masyarakat;
163
b. penyediaan sarana dan layanan pemilahan, pengumpulan,
serta pengangkutan terpilah yang mudah diakses;
c. penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik, dan
jejaring daur ulang sebagai saluran nyata bagi sampah yang
telah dipilah;
d. pemberian insentif dan disinsentif yang proporsional;
e. keteladanan pada kantor pemerintah, sekolah, kawasan
komersial, kegiatan publik, dan dunia usaha; serta
f. pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten
terhadap pelanggaran.
4) Bahwa ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan
jumlah kegiatan sosialisasi atau tingkat pengetahuan, tetapi
harus dilihat dari perubahan perilaku dan hasilnya, antara lain
penurunan timbulan sampah, peningkatan pemilahan dari
sumber, peningkatan penggunaan kembali dan pendauran
ulang, bertambahnya sampah organik yang diolah, serta
berkurangnya sampah yang masuk ke tempat pemrosesan
akhir. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat
harus berjalan bersamaan dengan pembenahan sistem
pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah serta tanggung jawab industri dan pelaku usaha.
E. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum, pada persidangan tanggal 27 Agustus
2026
1. Jadi begini, kalau dicermati Undang-Undang tentang Pengelolaan
Sampah ini kan baru ada tahun 2008. Sebelumnya, saya tidak
melihat ada undangundang yang khusus tentang sampah. Itu selama
ini, pengaturan tentang sampah itu diaturnya seperti apa sebelum
ada Undang-Undang 18/2008 ini? Tolong itu bisa dijelaskan.
2. Kemudian, terkait dengan … ini saya baru baca Rakornas 2026, ini
baru saja ini tanya tentang pengelolaan sampah. Di dalam RPJM
164
2025-2029 itu ada target 63,41% itu untuk pengelolaan sampah
diharapkan bisa tercapai, ya. Tapi ternyata tantangannya sangat
besar sekali, sehingga dibutuhkan ada lompatan kebijakan, termasuk
implementasi sistem terpadu. Itu mohon dijelaskan. Itu lompatan
seperti apa, kemudian implementasi yang dinyatakan sistem terpadu
itu seperti apa? Kenapa? Karena ternyata di dalam hasil loka karya
ini, saya melihat ternyata capaiannya justru masih rendah, di bawah
25%. Nah, itu kendalanya apa saja, kok pengelolaan sampah 81
tahun Indonesia Merdeka ini kok rendah sekali itu, lho, upaya untuk
bisa mengelolanya dengan baik, segamain ... sebagaimana
paradigma yang tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Liliek,
ya. Dari hulu ke hilirnya itu kendalanya di mana sebetulnya? Ya, kita
masih berada di bawah level yang sangat jauh sebetulnya, yaitu di
25% itu. Mohon dapat dijelaskan lebih jauh nanti oleh Pemerintah
soal ini, ya. Demikian, terima kasih.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum., pada persidangan tanggal 27 Agustus
2026, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap pertanyaan Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr.
Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta
penjelasan mengenai undang-undang yang secara khusus mengatur
mengenai sampah sebelum adanya UU Pengelolaan Sampah,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa Pengelolaan sampah pada awalnya telah diatur dalam UU
No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, namun pengaturannya
masih terbatas pada aspek sanitasi dasar dan pengendalian
sampah sebagai salah satu media atau vektor penyebaran
penyakit dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.
b. Bahwa
sebelum
disahkannya
UU
Pengelolaan
Sampah,
Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara khusus (Lex
Specialis) yang mengatur mengenai sampah. Regulasi yang
menyentuh persoalan sampah diatur di dalam UU No. 23 Tahun
165
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH). Undang-
undang ini menempatkan sampah hanya sebagai salah satu
komponen limbah atau zat pencemar lingkungan secara umum
dan tidak memuat instrumen operasional mengenai bagaimana
sampah harus dikelola dari hulu hingga ke hilir. Arah pengaturan
dalam undang-undang ini menggunakan paradigma kumpul-
angkut-buang yang mengasumsikan bahwa sampah adalah
residu akhir yang tidak bernilai. Oleh karena itu, penanganan
sampah diarahkan pada pembuangan akhir semata. Implikasinya,
peraturan di tingkat daerah (Perda Kebersihan) diarahkan untuk
melegalkan metode open dumping (pembuangan terbuka).
c. Bahwa
sebelum
disahkannya
UU
Pengelolaan
Sampah,
penanganan sampah diserahkan kepada masing-masing daerah
sebagai bagian dari lingkungan hidup yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah (vide UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah). Penanganan sampah saat itu diatur di
dalam peraturan daerah mengenai kebersihan yang hanya
sebatas pada aktivitas menyapu, mengumpulkan di Tempat
Penampungan Sementara (TPS), lalu membuangnya ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya kewajiban mengurangi
atau memilah sampah karena masih menggunakan paradigma
kumpul-angkut-buang. Mayoritas peraturan daerah (Perda
Kebersihan) saat itu melegalkan sistem open dumping
(pembuangan terbuka). Hal ini memicu bencana lingkungan
karena hanya memindahkan masalah sampah dari pusat kota ke
pinggiran kota/TPA. Sistem open dumping (pembuangan terbuka)
juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peristiwa longsornya
TPA Leuwigajah di Bandung tahun 2005 lalu yang menimbulkan
korban jiwa.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. yang pada intinya meminta penjelasan
mengenai apa lompatan kebijakan, termasuk implementasi sistem
166
terpadu dari hulu ke hilir dalam memenuhi target 63,41% untuk
pengelolaan sampah mengingat saat ini masih berada di 25%,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun langkah-langkah
strategis dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui 6 (enam)
kebijakan dan pembentukan tim koordinasi nasional pengelolaan
sampah, yaitu:
1. Pengurangan sampah;
2. Penanganan sampah;
3. Penguatan pelayanan pengelolaan sampah;
4. Penguatan mekanisme pendanaan pengelolaan sampah;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat; dan
6. Penguatan riset, inovasi, teknologi, dan sistem informasi.
b. Adapun besaran target atas kebijakan untuk mencapai 100%
(seratus persen) pengelolaan sampah tahun 2029 sebagaimana
diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan 40% (empat puluh persen) pengurangan potensi
kebocoran Sampah ke laut pada tahun 2029, sebagai berikut:
I. Pengurangan sampah;
a. Bahwa kebijakan pengurangan sampah darat diterapkan
kepada produsen, orang, dan pengelola kawasan atau
fasilitas. Produsen yang dimaksud merupakan pelaku usaha
a. memproduksi barang; b. melakukan importasi barang; c.
mendistribusikan
barang;
atau
d.
menjual
barang,
menggunakan kemasan dan/atau wadah yang tidak dapat
atau sulit terurai oleh proses alam, yang diedarkan di dalam
negeri.
b. Bahwa kebijakan Pengurangan Sampah kepada produsen
dilakukan melalui strategi:
a) penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan
Sampah; dan
167
b) penerapan model bisnis sirkular penarikan kembali
produk, kemasan, dan/atau wadah pasca konsumsi
untuk dilakukan guna ulang atau daur ulang.
c. Bahwa
strategi
penerapan
kewajiban
produsen
dilaksanakan melalui program:
a) penyusunan skema registrasi organisasi tanggung jawab
produsen (producer responsibility organisation);
b) penyusunan kriteria produk, kemasan, dan/atau wadah
dengan kandungan daur ulang, dapat diguna ulang,
dan/atau didaur ulang secara berkelanjutan (design for
sustainability);
c) penerapan sistem penarikan kembali produk, kemasan,
dan/atau wadah pasca konsumsi;
d) optimasi penarikan kembali produk, kemasan, dan/atau
wadah pasca konsumsi;
e) penerapan kebijakan pembatasan penggunaan produk,
kemasan, dan/atau wadah tertentu yang menggunakan
plastik berbahan dasar minyak bumi dan sulit terurai oleh
proses alam;
f) penerapan kebijakan produk plastik berbahan dasar
biomassa dan mudah terurai oleh proses alam; dan
g) penyediaan dan pelaksanaan interoperabilitas informasi
atas produk, kemasan, dan/atau wadah dengan
kandungan daur ulang, dapat diguna ulang, dan/atau
dapat didaur ulang.
d. bahwa selain itu, diterapkan juga strategi penerapan model bisnis
sirkular dilaksanakan melalui program:
a) penciptaan kebutuhan pasar dalam negeri atas bahan baku
daur ulang dari produk, kemasan, dan/atau wadah pasca
konsumsi yang bersumber dari dalam negeri;
b) penerapan kewajiban pemenuhan tingkat daur ulang di dalam
produk, kemasan, dan/atau wadah;
168
c) fasilitasi kerja sama antara Produsen dengan pengelola
fasilitas pengolahan Sampah dan/atau sektor informal di
bidang pengelolaan Sampah, untuk kegiatan penarikan
kembali produk, kemasan, dan/atau wadah, guna ulang,
dan/atau pendauran ulang; dan
d) penerapan kebijakan batas harga tertinggi dan terendah atas
produk, kemasan, dan/atau wadah dengan kandungan daur
ulang atau guna ulang berdasarkan kesesuaian jenis produk,
kemasan, dan/atau wadah serta komposisi materi daur ulang.
II. Penanganan Sampah
a. Bahwa untuk kebijakan penanganan sampah dilakukan
melalui program:
1) pemilahan sampah di sumber terdiri atas:
a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b) sampah yang mudah terurai;
c) sampah yang dapat digunakan kembali;
d) sampah yang dapat didaur ulang; dan
e) sampah lainnya.
2) penerapan pengumpulan dan pengakutan sampah
terpilah dan terjadwal dari permukiman;
3) pembangunan TPS 3R;
4) revitalisasi TPS 3R;
5) optimalisasi TPS 3R eksisting;
6) fasilitasi pembangunan TPST;
7) peningkatan daur ulang Sampah nasional;
8) penyusunan standar operasional prosedur sistem
tanggap darurat pada TPA; dan
9) pengoperasian TPA berwawasan lingkungan, yang
dilakukan dengan menggunakan:
a) metode lahan urug terkendali;
b) metode lahan urug saniter; dan/atau
169
c) teknologi ramah lingkungan.
b. bahwa untuk penanganan sampah laut dilakukan melalui
strategi penanganan Sampah di sungai dan danau, pesisir,
pulau-pulau kecil, pelabuhan, dan kegiatan di laut melalui
program:
1) penerapan sistem penanganan Sampah melalui:
a) pemasangan alat penyekat Sampah pada badan air;
b) pengumpulan sampah;
c) pengangkutan sampah; dan
d) pengolahan sampah.
2) penerapan teknologi pengolahan Sampah berbasis
termal dan/atau nontermal skala kecil;
3) penerapan
teknologi
budidaya
perikanan
ramah
lingkungan;
4) pemetaan dan pemantauan titik sampah Laut melalui
sistem data dan informasi spasial;
5) penyusunan Kebijakan Program Laut Sehat Bebas
Sampah;
6) penyediaan data dan informasi Sampah berdasarkan
jenis, jumlah, dan penanganan sampah berdasarkan
hasil pelaporan pelabuhan penyeberangan sesuai
kewenangannya;
7) penyediaan data dan informasi sampah berdasarkan
jenis, jumlah dan penanganan sampah berdasarkan
hasil pelaporan pelabuhan kewenangannya; dan
8) penerapan konsep pariwisata berkelanjutan pada
destinasi wisata di sekitar perairan darat, pesisir, dan
laut.
c. bahwa
program
untuk
mewujudkan
pelaksanaan
penanganan sampah di laut melalui kegiatan:
170
1) aksi pembersihan Sampah di Laut yang meliputi
pengumpulan sampah di laut dan penanganan
lanjutannya;
2) penyusunan
pedoman
pengumpulan
dan
pengangkutan sampah yang bersumber dari perairan
darat dan laut; dan
3) kerja
sama
nasional
dan/atau
internasional
penanganan Sampah Laut Nasional dan lintas batas.
III. Penguatan Pelayanan Pengelolaan Sampah
a. Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Desa melaksanakan kebijakan penguatan pelayanan
pengelolaan Sampah melalui a. strategi pendistribusian
tugas dan tanggung jawab pengelolaan Sampah; dan b.
peningkatan
kapasitas
Pemerintah
Daerah
dan
Pemerintah Desa.
b. Bahwa strategi pendistribusian tugas dan tanggung jawab
pengelolaan Sampah dilaksanakan melalui program:
1) penerapan registrasi produk dan/atau kemasan dari
Produsen;
2) penanganan Sampah di provinsi dan kabupaten/kota
melalui:
a) unit pelaksana teknis pelayanan pengelolaan
Sampah dengan skema badan layanan umum
daerah;
b) Badan Usaha milik daerah; dan/atau
c) Badan Usaha milik desa atau badan hukum dengan
bentuk lain yang dapat didanai melalui keuangan
desa,
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan; dan
d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pengelolaan Sampah skala desa.
171
c. Bahwa kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa perlu ditingkatkan melalui strategi dan program:
1) sosialisasi kebijakan, strategi, dan program nasional
pengelolaan Sampah kepada:
a) organisasi perangkat daerah di bidang pengelolaan
Sampah di provinsi dan kabupaten/kota; dan
b) perangkat desa.
2) asistensi
penyusunan
rencana
induk
sistem
pengelolaan Sampah yang selaras dengan kebijakan,
strategi, dan program nasional pengelolaan sampah;
3) penetapan dokumen rencana induk sistem pengelolaan
sampah pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4) pengintegrasian program pengelolaan sampah ke
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
daerah.
IV. Penguatan Mekanisme Pendanaan Pengelolaan Sampah
a. Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah
Desa melaksanakan kebijakan penguatan mekanisme
pendanaan pengelolaan Sampah dilaksanakan melalui
strategi:
1) pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari:
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2) peningkatan rasio retribusi sampah;
3) peningkatan peran badan usaha; dan
4) peningkatan pendanaan kreatif.
b. bahwa pendanaan pengelolaan Sampah dilaksanakan
melalui program:
172
1) pendampingan kepada Operator Penanganan Sampah
untuk mendapatkan fasilitas dana bergulir;
2) penyaluran fasilitas dana bergulir Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup kepada Operator Penanganan
Sampah;
3) perencanaan dana transfer ke daerah;
4) penerapan kebijakan konvergensi pengelolaan sampah
di daerah;
5) pengalokasian
anggaran
pengelolaan
Sampah
pemerintah daerah melalui konvergensi program lintas
perangkat daerah secara memadai dan berkelanjutan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas
pembangunan daerah;
6) alokasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah
daerah untuk pengelolaan Sampah melalui mekanisme
bantuan keuangan; dan
7) sosialisasi kebijakan pengelolaan Sampah kepada
seluruh gubernur dan bupati/wali Kota mencakup:
a) strategi pendanaan; dan
b) pemberian
materi
penyusunan
pedoman
pembiayaan
pengelolaan
Sampah
melalui
mekanisme bantuan keuangan untuk pemerintah
daerah.
c. Bahwa peningkatan rasio retribusi Sampah dilaksanakan
melalui program:
1) penerapan perhitungan retribusi sampah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) penarikan retribusi penanganan Sampah terintegrasi
dengan pembayaran utilitas penyediaan air, listrik,
dan/atau mekanisme pembayaran berbasis digital; dan
173
3) penerbitan surat edaran tentang pengelolaan atas
pendapatan dari retribusi pelayanan penanganan
sampah.
d. Bahwa peran sektor swasta dalam penguatan mekanisme
pendanaan sampah dilakukan melalui program penyaluran
dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk
mendukung pelaksanaan program pengelolaan Sampah,
dan untuk peningkatan pendanaan kreatif dilaksanakan
melalui
program
penyaluran
dana
kreatif
untuk
peningkatan
kapasitas
dan
penguatan
Operator
Penanganan Sampah.
V. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
a. Bahwa
dalam
pengelolaan
sampah,
Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melaksanakan
kebijakan peningkatan kesadaran Masyarakat melalui
strategi:
1) komunikasi,
informasi,
dan
edukasi
pengelolaan
Sampah; dan
2) pemberdayaan masyarakat.
b. Bahwa strategi komunikasi, informasi, dan Pengelolaan
Sampah dilaksanakan melalui program:
1) sosialisasi pengelolaan sampah;
2) pembentukan kemitraan antara Pemerintah Daerah
dengan
Produsen,
pendidikan
tinggi,
organisasi
nonpemerintah, media, atau swasta terkait untuk
dukungan edukasi masyarakat terkait pengelolaan
sampah;
3) pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup engan materi
pengelolaan Sampah pada satuan pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi termasuk
pendidikan berbasis agama; dan
174
4) pembentukan platform informasi daring dan luring yang
mengedukasi masyarakat tentang cara mengurangi,
mendaur ulang, dan menggunakan alternatif produk
dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.
c. Strategi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui
program:
1) advokasi pengelolaan Sampah dengan pelibatan
masyarakat, Pengelola Kawasan atau Fasilitas, dan
organisasi nonpemerintah;
2) peningkatan
kapasitas
masyarakat
dalam
mengoperasikan fasilitas pengelolaan sampah;
3) penghargaan
bagi
fasilitas
pengelolaan
Sampah
berbasis masyarakat;
4) aksi bersih Sampah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
badan Air oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang bekerja sama dengan pihak Swasta;
5) gerakan pengelolaan Sampah melalui penguatan
ekoteologi; dan
6) pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat pilar empat
tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
VI. Penguatan Riset, Teknologi, Inovasi, dan Sistem Informasi
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan
kebijakan penguatan riset, teknologi, inovasi, dan sistem
informasi melalui strategi:
1) penguatan riset, teknologi, dan inovasi di pengelolaan
sampah darat dan sampah Laut; dan
2) penguatan sistem informasi pengelolaan sampah.
b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan
kebijakan penguatan riset, teknologi, inovasi, dan sistem
informasi melalui program:
1) pengoordinasian
pengembangan
metodologi
pengumpulan
data
dan
pemantauan
kebocoran
175
sampah ke badan air, pesisir dan pulau-pulau kecil,
dan/atau laut;
2) pelaksanaan riset, pengembangan dan penerapan
teknologi, serta inovasi berbasis geospasial dalam
pengelolaan sampah;
3) pelaksanaan riset dan inovasi dampak Sampah
terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
4) pengembangan
teknologi
pengolahan
Sampah
berbasis standar nasional Indonesia melalui riset dan
inovasi kolaboratif multipihak;
5) pelaksanaan riset serta pengembangan dan penerapan
teknologi dan inovasi untuk mendukung ekosistem
guna ulang dan pengembangan bahan alternatif
kemasan yang dapat didaur ulang; dan
6) pelaksanaan riset dan inovasi pada aspek sosial,
ekonomi, dan kebijakan pengelolaan sampah.
VII. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan
Sampah
a. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan dan
strategi nasional pengelolaan Sampah dibentuk tim
koordinasi nasional pengelolaan Sampah yang bertugas
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan
strategi nasional pengelolaan sampah.
b. Tim koordinasi nasional pengelolaan Sampah terdiri atas:
1) Pengarah:
a) Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan
b) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan; dan
2) Pelaksana:
a) Ketua Pelaksana: Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
dan
176
b) Wakil Ketua Pelaksana: Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
c) Koordinator bidang:
pengelolaan
Sampah
darat:
Menteri
Pekerjaan Umum;
penanganan Sampah Laut: Menteri Kelautan
dan Perikanan;
penguatan
pelayanan:
Menteri
Dalam
Negeri;
penguatan mekanisme pendanaan: Menteri
Keuangan;
peningkatan kesadaran masyarakat: Menteri
Kesehatan; dan
penguatan riset, teknologi, dan inovasi:
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
IV. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI PEMOHON
Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Agustus
2026 dengan agenda Mendengar Keterangan agenda Mendengar Keterangan
DPR, Keterangan Ahli Pemerintah, Keterangan Saksi Pemerintah, dan
Keterangan Saksi Pemohon, Saksi Pemohon telah menyampaikan keterangan
sebagai berikut:
Saksi Pemohon Ir. Janita Widati, pada intinya menyampaikan:
a. Bahwa melihat langsung penumpukan sampah liar baik sampah liar baru
maupun sampah liar lama karena sudah berhari-hari di pinggir jalan umum
desa Pasir Laja, Bogor pada saat melakukan jogging pagi hari maupun
mobilisasi dengan kendaraan roda dua. Saksi juga melihat langsung
bekasbekas sisa-sisa tumpukan sampah liar yang dibakar oleh pihak yang
tidak dikenal yang terbang kemana-mana karena diterpa angin dan terjadi
berulang terus selama berhari-hari.
b. Bahwa tidak adanya penanganan seketika dari petugas kebersihan
menimbulkan bau busuk, menjadi tempat sarang penyakit berkembang
177
biaknya tikus, lalat, nyamuk yang membawa penyakit, dan polusi udara
akibat asap pembakaran yang jika terhirup bisa menimbulkan batuk atau
sesak nafas serta merusak estetika lingkungan yang asri dan udara segar.
c. Bahwa pembiaran penumpukan dan pembakaran sampah liar yang
berulangulang secara nyata telah mengabaikan dan melanggar hak
konstitusional saksi sebagai warga negara Republik Indonesia untuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat.
Terhadap Keterangan Saksi Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan
tanggapan sebagai berikut:
a. Terkait Keterangan Saksi Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
melihat langsung penumpukan sampah liar baik sampah liar baru maupun
sampah liar lama di pinggir jalan umum desa Pasir Laja, Bogor dan bekas
sisa tumpukan sampah liar yang dibakar oleh pihak yang tidak dikenal
sehingga
beterbangan
kemana-mana,
Pemerintah
menyampaikan
pandangan sebagai berikut:
1) Bahwa Pemerintah turut prihatin dengan kondisi tumpukan sampah liar
di pinggir jalan umum desa Pasir Laja, Bogor tersebut. Namun kondisi
tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf
b UU Pengelolaan Sampah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1)
UUD NRI 1945 yang menjamin hak Saksi untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan keterangan yang
disampaikan Saksi mengenai adanya tumpukan sampah liar dan tidak
adanya penanganan seketika dari petugas kebersihan, maka kondisi
tersebut merupakan akibat dari pelaksanaan norma yang tidak tepat
(implementation issue) yaitu kurang sigapnya aparatur pemerintahan
dalam menangani persoalan sampah liar sehingga bukan akibat
langsung dari keberlakuan norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
Pengelolaan Sampah. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli
Presiden Prof. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. yang menyatakan
permasalahan
Pemohon
pada
dasarnya
berada
di
wilayah
implementasi sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang tanggal 27
Agustus 2026 yang menyatakan:
178
"Akhirnya, saya juga berpandangan, Yang Mulia. Membedakan
normative error dan implementation error. Bahwa apabila
persoalan yang dialami adalah tidak tersedianya kanal tertentu,
tidak diterimanya pengaduan, tidak ditindaklanjutinya laporan,
atau lambatnya respons pemerintah terhadap permasalahan
sampah, maka persoalan tersebut pada dasarnya berada dalam
wilayah
implementasi,
administrasi
pemerintahan,
dan
pelayanan publik, bukan berada atau berdimensi tentang
konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dengan demikian, mempelajari
teori-teori Lawrence Friedman maupun Soerjono Soekanto
tentang efektivitas sebuah norma, ternyata ada tataran normatif
yang sudah benar di Pasal 11 ayat (1) huruf b, tetapi ada
implementation error yang mungkin terjadi di lapangan dan itu
bukan masalah normative error, tapi implementation error. Dalam
hal ini, saya juga punya pandangan bahwa ada hubungan sebab-
akibat antara norma dan kerugian konstitusional yang harus kita
cermati bersama bahwa menjadi tidak tepat apabila kegagalan
pelayanan atau tidak efektifnya pengaduan secara langsung
dibebankan kepada norma yang justru memberikan hak
pengawasan kepada masyarakat.”
2) Bahwa saksi belum pernah melaporkan sampah liar yang berada di
jalan kepada pemerintah daerah kabupaten Bogor melalui aplikasi Si
Adul Kecil SIPP atau kepada lurah setempat sesuai Permen LHK No.
22 /MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
3) Keterangan saksi bersifat kasuistik sehingga tidak dapat dijadikan dasar
pengujian
konstitusionalitas
norma.
Pemerintah
menghormati
pengalaman yang disampaikan oleh Saksi, namun perlu ditegaskan
bahwa keterangan saksi yang bersifat faktual dan individual tidak dapat
serta-merta membuktikan adanya pertentangan norma Pasal 11 ayat (1)
huruf b UU Pengelolaan Sampah dengan UUD NRI 1945.
4) Mahkamah
Konstitusi
dalam
pertimbangan
Putusan
Nomor
109/PUUXXIII/2025 telah menegaskan bahwa pengujian undang-
undang adalah pengujian norma, bukan pengujian atas penerapan atau
implementasi norma pada kasus konkret tertentu. Keterangan yang
disampaikan Saksi merupakan kasus konkret yang mekanisme
179
penyelesaiannya telah tersedia baik secara administratif maupun
melalui peradilan tata usaha negara.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang
Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji
materiil a quo, karena tidak adanya hubungan kausal (causal verband)
sebab akibat, antara hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon
dengan pemberlakuan ketentuan pasal yang diajukan pengujiannya oleh
Pemohon;
2. Berdasarkan uraian di atas, Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan
Sampah tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) maupun Pasal 28H
ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon
tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga tepat jika
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana
menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon.
3. Bahwa Keterangan Saksi Pemohon Ir. Janita Widati pada dasarnya
merupakan kejadian aktual di lapangan mengenai tumpukan sampah liar
yang tidak seketika ditangani oleh aparatur pemerintahan, bukan akibat
langsung dari keberlakuan norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Pengelolaan
Sampah sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pasal 11
ayat (1) huruf b UU a quo inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD
NRI 1945.
VI. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
materiil (constitutional review) ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap
180
ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau
setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan
Kesimpulan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.7]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
181
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4851, selanjutnya disebut UU 18/2008) terhadap UUD NRI Tahun
1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
182
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon III dalam
permohonan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas kata “pengawasan”
dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008, yang rumusan selengkapnya
sebagai berikut:
(1) Setiap orang berhak:
a. …;
183
b. berpartisipasi
dalam
proses
pengambilan
keputusan,
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. …;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, yang
berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2];
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya kata
“pengawasan” dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 karena norma
a quo dirumuskan secara tidak jelas (kabur), sehingga tidak memberikan jaminan
hak atas kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk mengadu atas
penumpukan sampah yang terlantar di ruang publik. Akibatnya, hak Pemohon
untuk ikut serta mengawasi pengelolaan sampah menjadi hak yang semu, pasif,
dan tidak dapat dioperasionalkan di lapangan;
5. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Bogor dan berjarak sekitar 1 (satu)
kilometer dari tempat penumpukan sampah. Adapun lokasi tempat penumpukan
sampah itu berada di wilayah Kabupaten Bogor;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan penumpukan sampah tersebut melalui aplikasi
provinsi, yaitu Sapawarga pada tanggal 30 Mei 2026, namun tidak langsung
dieksekusi, melainkan dialihkan ke sistem nasional seperti SP4N-LAPOR [vide
Bukti P-13]. Hal ini terjadi disebabkan UU 18/2008 tidak mewajibkan dilakukannya
respon seketika;
7. Bahwa pengalihan laporan Pemohon ke SP4N-LAPOR tanpa adanya kepastian
penyelesaian hukum yang mengikat, membuktikan kerugian hak konstitusional
Pemohon bukan sekedar asumsi, karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat terabaikan akibat tidak berfungsinya sistem aduan daerah.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum
di atas, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang merasa
dirugikan karena laporannya terkait dengan penumpukan sampah tidak ditindaklanjuti
seketika. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik ihwal hak
konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya kata “pengawasan” dalam
norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 yang dimohonkan pengujian. Adapun
184
anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi mengakibatkan terabaikannya hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pemohon juga telah dapat
menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya kata “pengawasan” dalam norma
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu,
apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti
yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian,
terlepas dari terbukti-tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian,
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata “pengawasan” dalam norma
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, akibat kata “pengawasan” dalam norma Pasal 11 ayat
(1) huruf b UU 18/2008 tidak diikuti oleh instrumen pengaduan warga negara yang
wajib direspon seketika oleh penyelenggara negara, sehingga norma tersebut
menjadi tidak mempunyai daya paksa;
2. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum dialami oleh Pemohon ketika
menggunakan hak sebagai warga negara untuk melaporkan penumpukan sampah
melalui aplikasi Sapawarga, di mana laporan tersebut justru dialihkan ke aplikasi
lain tanpa adanya kejelasan instansi mana yang memegang tanggung jawab akhir;
3. Bahwa menurut Pemohon, seandainya Pasal 11 ayat 1 huruf b UU 18/2008 sejak
awal memaknai hak "pengawasan" sebagai kewajiban negara untuk menyediakan
185
mekanisme aduan perihal penumpukan sampah yang terstandar secara nasional,
ketidakpastian hukum dan diskriminasi pelayanan hak lingkungan sehat tidak akan
terjadi. Pemohon dan seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke akan
memiliki kedudukan pemulihan hak yang setara tanpa perlu mengkhawatirkan
batas yurisdiksi administrasi daerah;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan instrumen “pengaduan warga negara yang
wajib direspon secara seketika” dalam norma a quo, membuat fungsi “pengawasan”
oleh pemerintah daerah lumpuh dan negara terbukti melakukan pembiaran secara
hukum;
5. Bahwa menurut Pemohon, jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat
menjadi tidak bermakna apabila UU 18/2008 tidak menyediakan instrumen aduan
kedaruratan sampah secara seketika wajib diproses;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan kata “pengawasan” dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b UU 18/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,
“termasuk pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib direspon
seketika oleh penyelenggara negara”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, serta
mengajukan seorang saksi yakni Ir. Janita Widati, yang telah menyampaikan
keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2026 dan
didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus
2026. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima
Mahkamah pada tanggal 2 September 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan tertulis Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2026 yang
kemudian keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 28
Agustus 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
186
[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden
pada tanggal 6 Agustus 2026 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2026, serta keterangan tertulis tambahan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2026. Untuk mendukung keterangannya,
Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai Bukti PK-5,
serta mengajukan seorang ahli yakni Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. dan
seorang saksi yaitu Yanto, yang menyampaikan keterangan tertulisnya kepada
Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2026 dan didengarkan dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2026, serta seorang ahli yakni Dr. Sri Wahyono,
S.Si., M.Si., PAU, yang yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal
25 Agustus 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan tertulis yang
diterima Mahkamah pada tanggal 4 September 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara).
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara
saksama permohonan Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan
Presiden, keterangan ahli Presiden, keterangan saksi Pemohon dan Presiden, bukti-
bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan tertulis Pemohon
dan Presiden, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah yaitu apakah
ketiadaan kewajiban penyelenggara negara untuk merespon pengaduan seketika pada
kata “pengawasan” dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 menghilangkan
hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat, sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan
konstitusionalitas kata “pengawasan” yang termaktub dalam norma Pasal 11 ayat (1)
huruf b UU 18/2008, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.12.1] Bahwa sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga
saat ini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Persoalan sampah tidak hanya
berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan
kesehatan, sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam batas penalaran
yang wajar, persoalan sampah tidak dapat dilepaskan dari faktor pertumbuhan jumlah
187
penduduk, urbanisasi, perkembangan industri, dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi
tersebut menjadi semakin kompleks ketika peningkatan volume sampah tidak diimbangi
dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Secara umum dipahami, sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia,
baik di perkotaan maupun pedesaan. Masalah yang muncul tidak hanya berupa
banyaknya sampah yang dihasilkan, tetapi juga rendahnya upaya pengurangan
sampah dari sumber, pemilahan sampah masih jauh dari optimal, keterbatasan
pengangkutan dan pengolahan, dan ketergantungan terhadap tempat pemrosesan
akhir (TPA). Padahal, jamak dipahami, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat
mencemari tanah, air, dan udara, mengganggu ekosistem, menimbulkan risiko
kesehatan, serta banjir akibat penyumbatan saluran air. Dengan demikian, sampah
bukan lagi sekadar persoalan kebersihan yang bersifat lokal, melainkan telah
berkembang menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan
secara sistematis.
Penanganan sampah tidak dapat dilakukan hanya dengan berfokus pada tahap
akhir, yaitu mengangkut sampah dan membuangnya ke TPA. Pendekatan semacam ini
cenderung bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Persoalan
sampah harus dibenahi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Pada sisi hulu, upaya yang
perlu dilakukan adalah mengurangi timbulan dan tumpukan sampah melalui perubahan
pola produksi dan konsumsi, penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan,
pengurangan penggunaan produk sekali pakai, serta peningkatan kesadaran dan
budaya akan bahaya sampah dan partisipasi masyarakat. Pemilahan sampah sejak
dari sumber juga menjadi langkah penting agar sampah yang masih memiliki nilai guna
dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Pada tahap tengah, diperlukan sistem
pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang efektif dan
terintegrasi. Pada sisi hilir, sampah yang tidak dapat dikurangi, diupayakan digunakan
kembali, atau didaur ulang yang membutuhkan penanganan secara aman dan
bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan pengolahan dan pemrosesan akhir yang
memenuhi standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan membahayakan
masyarakat. Dalam hal ini, TPA harusnya ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem
pengelolaan sampah, bukan sebagai satu-satunya solusi.
188
Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, pembenahan sistem persampahan
memerlukan kebijakan yang konsisten, penegakan regulasi, penyediaan infrastruktur
yang memadai, penerapan teknologi yang sesuai, dan perubahan perilaku masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain perlu membangun
sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, sementara masyarakat dan dunia usaha
mengambil peran aktif dalam mengurangi dan mengelola sampah yang dihasilkan.
Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar pengelolaan sampah tidak
berhenti pada kegiatan pengangkutan dan pembuangan, tetapi benar-benar mampu
mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Artinya, sampah sebagai masalah
nasional harus ditempatkan sebagai persoalan strategis yang membutuhkan solusi
menyeluruh mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Pendekatan terintegrasi diharapkan
dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu
mendukung terciptanya lingkungan Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Berkenaan dengan uraian di atas, pembentukan UU 18/2008 tidak terlepas dari
makin kompleksnya masalah sampah di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk dan
pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume, jenis, dan karakteristik sampah
semakin beragam. Pada saat yang sama, sistem pengelolaan sampah yang diterapkan
belum mampu menjawab perkembangan tersebut secara memadai. Kondisi inilah yang
kemudian mendorong perlunya suatu landasan hukum yang mengatur pengelolaan
sampah menyeluruh. Ihwal ini, UU 18/2008 mengatur penyelenggaraan pengelolaan
sampah, pengurangan sampah, penanganan sampah, pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pengawasan, pembinaan, pembiayaan
pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, hingga pemberian sanksi terhadap
pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Sebelum diberlakukan UU 18/2008,
pengelolaan sampah belum memiliki dasar hukum berupa undang-undang yang
mengatur khusus sistem persampahan secara komprehensif. Penanganan sampah
pada umumnya masih menggunakan pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah
dikumpulkan, diangkut, kemudian dibuang ke tempat pembuangan atau pemrosesan
akhir. Dengan persoalan sampah yang makin serius, pendekatan tersebut dinilai tidak
lagi memadai karena jumlah sampah yang semakin besar dapat menimbulkan berbagai
dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini,
berlakunya UU 18/2008 sekaligus menjadi penanda perubahan paradigma pengelolaan
189
sampah dari sekedar membuang sampah menjadi pengelolaan sampah mulai dari hulu
ke hilir dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) dan berwawasan lingkungan. Oleh
karena itu, diperlukan suatu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus
membagi tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
[3.12.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal ketiadaan
kata “pengaduan” dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 yang didalilkan
oleh Pemohon telah menyebabkan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan sampah menjadi tidak efektif dan menimbulkan ketidakpastian
hukum. Menurut Pemohon, kata “pengawasan” dalam norma a quo harus dimaknai
mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan
pengelolaan sampah dan kewajiban penyelenggara negara menindaklanjuti
pengaduan tersebut secara seketika.
Terhadap dalil tersebut, konstruksi norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008
menyatakan, “Setiap orang berhak: ... b. berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.”
Secara normatif, dengan rumusan demikian, pembentuk undang-undang secara tegas
telah memberikan hak kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengawasan
pengelolaan sampah. Norma tersebut tidak membatasi bentuk partisipasi masyarakat
hanya pada suatu instrumen atau sarana tertentu. Artinya, tidak dicantumkannya kata
“pengaduan” secara expressis verbis dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU
18/2008 tidak dapat serta-merta dimaknai masyarakat kehilangan, tidak mempunyai,
atau tidak dapat menggunakan hak untuk menyampaikan pengaduan dalam rangka
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah. Sebaliknya,
menurut Mahkamah, kata “pengawasan” dalam pasal a quo, merupakan konsep yang
bersifat luas yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat,
sepanjang ditujukan memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan
sampah yang berwawasan lingkungan.
Dalam perspektif demikian, perlu dibedakan antara hak substantif masyarakat
untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan dengan instrumen atau mekanisme
190
administratif yang digunakan untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini, kata
“pengaduan” hakikatnya merupakan salah satu instrumen untuk mengaktualisasikan
hak pengawasan, dan bukan merupakan satu-satunya bentuk pengawasan yang dapat
dilakukan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hak pengawasan masyarakat
tidak ditentukan semata-mata dicantumkan-tidaknya kata “pengaduan” dalam suatu
norma undang-undang. Pemaknaan demikian semakin beralasan apabila ketentuan
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 dibaca secara sistematis dengan Pasal 11 ayat
(2) UU 18/2008 yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Artinya, UU 18/2008
telah membedakan antara pemberian hak di tingkat undang-undang dan pengaturan
tata cara penggunaan hak pada tingkat peraturan pelaksanaan. Selain itu, konstruksi
hak masyarakat tersebut tidak berdiri sendiri karena norma Pasal 28 UU 18/2008 telah
menempatkan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah
dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan melalui pemberian usul,
pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perumusan
kebijakan pengelolaan sampah, serta pemberian saran/pendapat dalam penyelesaian
sengketa persampahan. Ketentuan tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang
memang menghendaki adanya partisipasi publik yang aktif dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah. Dengan demikian, apabila masyarakat menemukan adanya
penumpukan sampah, pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan, atau keadaan
lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
penyampaian informasi, laporan, keberatan, saran, maupun pengaduan kepada
penyelenggara pemerintahan, merupakan bentuk konkret dari partisipasi masyarakat
dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Instrumen yang digunakan untuk
menyampaikan pengawasan dapat berbeda sesuai dengan karakter permasalahan,
kewenangan instansi, dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan substansi hak masyarakat untuk
untuk melakukan pengawasan. Bahkan dalam konteks pelayanan publik, pengaduan
masyarakat hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan eksternal terhadap
pelayanan publik. Karena pengelolaan sampah berkaitan dengan pelayanan publik,
191
pengaduan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk
mengaktualisasikan hak pengawasannya.
Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa ketiadaan kata
“pengaduan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 tidak dapat ditafsirkan
sebagai penghilangan atau peniadaan peran masyarakat dalam melakukan
pengawasan pengelolaan sampah. Justru, dengan digunakannya kata “pengawasan”
yang bersifat umum dan tidak limitatif, norma a quo memberikan ruang yang cukup bagi
masyarakat untuk menggunakan berbagai instrumen partisipasi yang tersedia menurut
peraturan perundang-undangan, termasuk pengaduan, dalam rangka mengawasi
penyelenggaraan pengelolaan sampah. Artinya, ada atau tidaknya kanal tertentu, tata
cara penyampaian pengaduan, standar pelayanan atas pengaduan, maupun kewajiban
instansi yang berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan merupakan
persoalan implementasi dan mekanisme pelaksanaan hak, bukan persoalan yang
menyebabkan hak pengawasan masyarakat kehilangan dasar hukumnya. Berkenaan
dengan hal itu, Mahkamah perlu membedakan persoalan konstitusionalitas norma dan
persoalan efektivitas pelaksanaan norma. Dalam permohonan a quo, ketiadaan kata
“pengaduan” tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya cacat konstitusional dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008. Dengan demikian, tidak tepat apabila ketiadaan
kata “pengaduan” diposisikan sebagai bentuk kekosongan hukum yang mengakibatkan
masyarakat tidak memiliki dasar menyampaikan pengaduan mengenai pengelolaan
sampah. Dalam hal ini, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan telah
diberikan secara eksplisit oleh norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008, sedangkan
mekanisme pelaksanaan hak tersebut merupakan bagian dari pengaturan lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk peraturan pelaksana.
Oleh karena itu, kata “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 telah
memberikan dasar normatif bagi masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi
pengelolaan sampah. Dengan demikian, tidak dicantumkannya kata “pengaduan” tidak
menghapus hak masyarakat menyampaikan pengaduan sebagai salah satu instrumen
pengawasan.
[3.12.3] Bahwa perihal pengaduan masyarakat atas kegiatan pengelolaan sampah,
pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
192
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (UU PPLH). Dengan adanya kelindan persoalan sampah dan
lingkungan hidup, UU 18/2008 beserta peraturan turunannya memiliki keterkaitan erat
dengan UU PPLH karena penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terpadu dan
komprehensif merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sekaligus merupakan upaya mewujudkan jaminan perlindungan
lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam UU PPLH terdapat norma yang mengatur
terkait tugas dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pengaduan, hak setiap
orang untuk melakukan pengaduan, amanat pembentukan peraturan pelaksana terkait
tata cara pengaduan, dan peran serta masyarakat yang berupa salah satunya
pengaduan terkait lingkungan hidup, yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Pasal 63 ayat (1) huruf r dalam Pasal 22 angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa salah
satu tugas dan kewenangan pemerintah pusat dalam hal perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
b. Pasal 65 ayat (5) UU PPLH mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan
pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
c. Pasal 65 ayat (6) UU PPLH mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata
cara pengaduan dalam Peraturan Menteri.
d. Pasal 70 ayat (2) UU PPLH mengatur peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat berupa pengawasan sosial,
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian
informasi dan/atau laporan.
Dengan pengaturan tersebut, meskipun UU 18/2008 tidak secara eksplisit
mengatur “hak pengaduan bagi setiap orang dan kewajiban tindak lanjut pengaduan
oleh pemerintah”, hak dan kewajiban tersebut telah diakomodasi melalui pengaturan
dalam UU PPLH yang juga dapat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
Dengan kata lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada
193
pemerintah mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
disebabkan oleh pengelolaan sampah dan pemerintah memiliki tugas dan kewenangan
untuk mengelola pengaduan tersebut. Frasa “berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah” harus
dipahami sebagai norma yang memberikan jaminan hak partisipasi masyarakat, bukan
norma yang harus memuat seluruh mekanisme teknis pelaksanaan pengawasan.
Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai “kanal pengaduan warga” dalam Pasal 11
ayat (1) huruf b UU 18/2008 tidak dapat serta-merta dipandang sebagai kekosongan
hukum, karena norma tersebut memang tidak berada pada ranah pengaturan teknis
administratif. Dalam hal ini, partisipasi dan pengawasan masyarakat merupakan salah
satu unsur penting dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan sampah yang
efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup. Artinya,
masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak penyelenggaraan pengelolaan
sampah tidak hanya memiliki kedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik,
tetapi juga memiliki peran turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sampah. Keberadaan kanal pelaporan dan
mekanisme pengaduan masyarakat merupakan instrumen yang mempertemukan
partisipasi masyarakat dengan fungsi pengawasan pemerintah. Perihal ini, informasi
yang disampaikan masyarakat ihwal adanya persoalan dalam pengelolaan sampah,
termasuk timbunan sampah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, dapat berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini (early
warning mechanism) bagi pemerintah dan sekaligus bagi pemangku kepentingan lain.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memperoleh informasi mengenai adanya
permasalahan di lapangan yang dapat ditindaklanjuti sebelum permasalahan tersebut
berkembang menjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang lebih luas.
Dengan demikian, keberadaan kanal pengaduan masyarakat tidak dapat dipandang
semata-mata sebagai sarana administratif untuk menerima keluhan warga, melainkan
merupakan bagian dari mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di
bidang pengelolaan sampah. Adanya laporan masyarakat memungkinkan pemerintah
melakukan verifikasi terhadap kondisi yang dilaporkan dan apabila ditemukan adanya
pelanggaran atau permasalahan, mengambil tindakan korektif. Dalam konteks ini,
partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan justru memperkuat pelaksanaan
194
fungsi pengawasan pemerintah karena pemerintah telah memperoleh informasi faktual
kondisi pengelolaan sampah yang terjadi di lapangan.
Apabila dikaitkan dengan masalah konkret yang dialami Pemohon yang
berada di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya,
menyediakan aplikasi Sapawarga sebagai salah satu kanal pelayanan dan pengaduan
masyarakat. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat menyampaikan uraian
pengaduan disertai bukti pendukung, antara lain berupa foto kondisi di lokasi kejadian,
untuk selanjutnya memperoleh identitas atau nomor pengaduan yang memungkinkan
masyarakat memantau perkembangan penanganannya. Mekanisme tersebut pada
prinsipnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi
mengenai persoalan pelayanan publik, termasuk persoalan pengelolaan sampah,
sekaligus memungkinkan instansi pemerintah terkait melakukan verifikasi dan tindak
lanjut atas laporan tersebut. Mekanisme serupa juga terdapat pada pemerintah
kabupaten/kota. Pemerintah Kota Bogor, antara lain, menyediakan aplikasi SiBadra
(Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran) sebagai kanal pengaduan masyarakat
yang memungkinkan warga menyampaikan pengaduan, saran, permintaan pelayanan
publik, maupun keadaan tertentu yang memerlukan penanganan pemerintah secara
cepat, termasuk persoalan timbunan sampah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten
Bogor
memiliki
kanal
Siadul
Kecil
SIPP
(Sistem
Informasi
Pengelolaan
Pengaduan) yang digunakan sebagai sarana pelaporan dan penanganan kasus terkait
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk permasalahan sampah.
Selain kanal tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi atau
pengaduan melalui media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, dari keseluruhan mekanisme tersebut, Mahkamah berpendapat,
bahwa sistem pengelolaan sampah pada prinsipnya tidak menempatkan pemerintah
sebagai satu-satunya pihak yang melakukan pengawasan, melainkan membuka ruang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi mengenai kondisi
pengelolaan sampah yang terjadi di lingkungan masing-masing. Partisipasi tersebut
menjadi penting mengingat permasalahan sampah bersifat konkret, tersebar, dan dapat
berubah dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah tidak selalu dapat mengetahui
secara langsung setiap permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah kewenangannya.
195
Oleh karena itu, keberadaan kanal pelaporan dan pengaduan masyarakat dapat
menjadi instrumen yang mendukung terlaksananya pengawasan secara lebih cepat,
partisipatif, dan responsif. Informasi yang berasal dari masyarakat dapat menjadi dasar
bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi, menentukan bentuk penanganan, dan
mengambil tindakan korektif sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal
ini, efektivitas pengelolaan sampah tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya
sarana dan prasarana pengelolaan sampah, tetapi juga oleh berfungsinya mekanisme
pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memastikan bahwa kewajiban
pemerintah tersebut dilaksanakan secara nyata. Dengan demikian, sepanjang tersedia
mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat dan terdapat kewajiban
bagi instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, keberadaan mekanisme tersebut pada hakikatnya
merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup
dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah. Namun
demikian, tersedianya kanal pengaduan tidak dengan sendirinya menggugurkan
kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah secara
aktif. Kanal pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai instrumen pelengkap
yang memperkuat, bukan menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin
terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan perlindungan lingkungan hidup.
Mahkamah tidak menafikan pentingnya keberadaan mekanisme pengaduan
masyarakat sebagai salah satu sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan
pengelolaan sampah. Ketersediaan kanal pengaduan pada tingkat pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah pada prinsipnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk
menyampaikan informasi mengenai adanya permasalahan dalam pengelolaan
sampah, termasuk timbunan sampah yang berpotensi menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun demikian, keberadaan mekanisme
pengaduan semata tidak serta-merta dapat dipandang telah memenuhi kewajiban
pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penanganan permasalahan
pengelolaan sampah. Suatu mekanisme pengaduan hanya akan mempunyai makna
apabila
informasi
yang
disampaikan
masyarakat
diterima,
diverifikasi,
dan
ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang patut sesuai dengan sifat dan tingkat urgensi
permasalahan yang dilaporkan. Terlebih lagi, pengaduan mengenai timbunan sampah
196
yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan merupakan informasi yang
pada keadaan tertentu memerlukan respons segera karena dampak lingkungan dapat
terus berkembang selama sumber permasalahan tidak ditangani. Dalam konteks
demikian, kanal pengaduan masyarakat seharusnya tidak dipahami hanya sebagai
sarana administratif untuk menerima dan mencatat laporan masyarakat, melainkan
sebagai bagian dari sistem pengawasan yang menghendaki adanya respons dan
tindakan nyata dari pemerintah. Dengan kata lain, efektivitas mekanisme pengaduan
tidak hanya ditentukan oleh tersedia atau tidak tersedianya kanal pengaduan, tetapi
juga oleh sejauh mana laporan yang telah disampaikan masyarakat memperoleh tindak
lanjut yang cepat, tepat, dan sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan. Apabila
masyarakat telah menyampaikan pengaduan mengenai adanya timbunan sampah
yang berpotensi mencemari lingkungan, tetapi pengaduan tersebut tidak segera
ditindaklanjuti, maka keberadaan kanal pengaduan tersebut belum dapat dipandang
sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Sebab, fungsi kanal pengaduan
sebagai early warning mechanism, justru terletak pada kemampuan untuk mengubah
informasi yang diterima dari masyarakat menjadi tindakan pencegahan atau tindakan
korektif sebelum permasalahan berkembang menjadi pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara tersedianya
mekanisme pengaduan dengan berfungsinya mekanisme pengaduan secara efektif.
Ketersediaan aplikasi, laman, nomor telepon, surat elektronik, maupun media sosial
sebagai sarana pengaduan pada dirinya sendiri baru menunjukkan adanya akses
formal bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Adapun terpenuhinya fungsi
pengawasan baru dapat dinilai setelah terdapat tindak lanjut yang konkret terhadap
laporan tersebut, paling sedikit berupa penerimaan, verifikasi, pemeriksaan,
penanganan, atau tindakan lain sesuai dengan kewenangan instansi yang menerima
pengaduan. Terlebih, dalam pengelolaan sampah, keterlambatan tindak lanjut dapat
menimbulkan konsekuensi yang tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan
pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Timbunan sampah yang
dibiarkan dalam waktu tertentu dapat menimbulkan bau, mengganggu kesehatan dan
kenyamanan masyarakat, mencemari tanah dan air, mengganggu sistem drainase,
serta dalam kondisi tertentu berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih luas.
Oleh karenanya, terhadap pengaduan yang menunjukkan kondisi yang berpotensi
197
menimbulkan dampak lingkungan, respons pemerintah mesti memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan tingkat urgensi dari permasalahan yang dilaporkan. Dalam hal ini,
tidaklah cukup bagi Pemerintah untuk menunjukkan bahwa masyarakat telah diberikan
sarana untuk menyampaikan pengaduan, tanpa menunjukkan bahwa sarana tersebut
bekerja secara efektif dan laporan yang masuk memperoleh penanganan dalam waktu
yang patut. Sebab, apabila laporan masyarakat hanya berhenti pada tahap penerimaan
atau pencatatan tanpa tindak lanjut yang memadai, mekanisme pengaduan kehilangan
fungsi substantifnya sebagai instrumen pengawasan dan peringatan dini. Oleh karena
itu, dalam menilai apakah Pemerintah telah menjalankan kewajiban dalam pengelolaan
sampah, keberadaan berbagai kanal pengaduan masyarakat tidak dapat dijadikan
satu-satunya ukuran, yang juga harus diperhatikan adalah efektivitas mekanisme
tersebut, termasuk kecepatan respons, kejelasan proses tindak lanjut, koordinasi
antarinstansi, serta tindakan konkret yang dilakukan setelah laporan masyarakat. Ihwal
ini, tersedianya kanal pengaduan merupakan prasyarat administratif, sedangkan tindak
lanjut yang cepat dan efektif merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah.
Dengan
demikian,
keinginan
Pemohon
agar
Mahkamah
Konstitusi
memperluas materi muatan norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 dengan
memasukkan kewajiban pembentukan mekanisme pengaduan nasional yang
terstandar, hal tersebut sesungguhnya telah menggeser norma yang semula berupa
norma pengakuan hak masyarakat menjadi norma pengaturan teknis administrasi
pemerintahan. Meskipun aplikasi dimaksud dibutuhkan, namun penentuan mekanisme
pengaduan diselenggarakan merupakan bagian dari kebijakan administrasi negara
yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pelayanan publik, perkembangan
teknologi, serta karakteristik wilayah pemerintahan.
[3.12.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya kata
“pengawasan” telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak memberikan
jaminan ihwal mekanisme pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah,
khususnya dalam hal terjadi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berkaitan dengan dalil tersebut,
norma Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 merupakan salah satu bentuk pengakuan
198
atas kedudukan masyarakat bukan semata-mata sebagai pihak yang menerima
dampak penyelenggaraan pengelolaan sampah, melainkan juga sebagai subjek yang
mempunyai hak berpartisipasi dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Dalam perspektif konstitusional, hak
untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari adanya kewajiban
negara untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif setelah terjadi
pencemaran atau kerusakan lingkungan, tetapi juga melalui mekanisme pencegahan,
partisipasi masyarakat, pengawasan, penyampaian informasi, laporan, keberatan,
maupun pengaduan mengenai adanya penumpukan pengelolaan sampah yang
berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang baik.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sampah
memiliki kedudukan yang penting dalam pelindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini,
masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berada dan berinteraksi dengan
lingkungan tempat tinggalnya sehingga dalam banyak keadaan masyarakat menjadi
pihak yang pertama mengetahui adanya penumpukan sampah, pembuangan sampah
secara tidak semestinya, pembakaran sampah, atau bentuk lain pengelolaan sampah
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau gangguan terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, pengawasan masyarakat tidak dapat dipahami hanya sekadar
instrumen administratif, melainkan merupakan salah satu sarana untuk memastikan
upaya mewujudkan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam hal ini, apabila terdapat tindakan atau kelalaian penyelenggara negara dalam
menangani penumpukan sampah, termasuk apabila terdapat pengaduan masyarakat
yang tidak ditindaklanjuti, persoalan tersebut pada dasarnya dapat ditempuh melalui
mekanisme administratif, pengawasan pemerintahan, pengaduan pelayanan publik,
maupun mekanisme hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh persoalan mengenai efektivitas
penanganan sampah dikonstruksikan sebagai akibat langsung dari inkonstitusionalitas
kata “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008. Dalam hal ini, hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memang mengharuskan negara melakukan
tindakan nyata dalam mencegah dan menangani pencemaran serta kerusakan
199
lingkungan. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berarti bahwa UUD NRI Tahun 1945
mengharuskan setiap undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup
memuat secara rinci bentuk kanal pengaduan, batas waktu respons, ataupun standar
operasional penanganan laporan masyarakat.
Terhadap permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan
baru terhadap kata “pengawasan” sehingga mencakup “pengaduan warga negara
akibat penumpukan sampah yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara
negara”, Mahkamah berpendapat, kewajiban penyelenggara negara untuk memberikan
respons “seketika” terhadap pengaduan mengenai penumpukan sampah mengandung
konsekuensi mengenai standar waktu, bentuk respons, pejabat atau lembaga yang
bertanggung jawab, tahapan penanganan, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan. Hal-hal demikian merupakan pengaturan yang bersifat
teknis dan administratif yang pada dasarnya berada dalam ranah peraturan pelaksana.
Mahkamah tidak berwenang menggantikan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak terbukti secara nyata bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan kata “pengawasan” dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 18/2008 telah
menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan
hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dalil yang tidak
berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, telah ternyata kata “pengawasan” dalam norma Pasal 11 ayat (1) huruf
b UU 18/2008 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak menghilangkan hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil
Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang
bahwa
terhadap
hal-hal
lain
dan
selebihnya
tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
200
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Selasa, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam,
selesai diucapkan pukul 16.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo
selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul
201
Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Anak Agung Dian Onita
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang sekaligus menjadi kekhawatiran Pemohon mengenai norma Pasal 14 UUTipikor yang antara lain, norma a quo dapat diberlakukan terhadap pelanggaran undang-undang sektoral tertentu kendati tidak ada "klausul jembatan" sebagai dasar hukum yang memperbolehkan, termasuk pelanggaran yang tidak pernah diatur sebagai tindak pidana sebelumnya; norma Pasal 14 UU Tipikor membuka peluang disparitas penegak hukum karena terjadi dualisme penafsiran lembaga peradilan dalam penerapan norma a quo sehingga menimbulkan.. ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum; norma 21 Pasal 14 UU Tipikor lebih mengutamakan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sehingga mengesampingkan mekanisme penegakan hukum administrasi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan sektoral adalah tidak beralasan menurut hukum. (Halaman 401). Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 14 UU Tipikor telah ternyata tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan antara lain dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi"; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 83. Bahwa preseden hukum mengenai intervensi Mahkamah terhadap norma yang rumusan bahasanya kabur, tidak jelas, dan multi-tafsir telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusan a quo, Mahkamah mengambil pendirian hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian demi menyelamatkan hak konstitusional warga negara dari dampak buruk ketidakjelasan rumusan sebuah undang-undang. 84. Bahwa mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU- XXIII/2025 tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah juga mengambil langkah 22 hukum yang sama terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b kata "Pengawasan" dalam UU Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan rumusan bahasa dalam pasal a quo telah terbukti secara konkret melahirkan multi-tafsir di tingkat eksekusi birokrasi, sehingga institusi negara gagap dan saling melempar tanggung jawab operasional dari daerah ke tingkat nasional, sebagaimana dialami Pemohon dalam (Bukti P-13). 85. Bahwa dengan demikian, berdasarkan konsistensi hukum dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025, Pemohon memohon agar Mahkamah yang Mulia berkenan untuk mengabulkan permohonan a quo, yaitu dengan memberikan pemaknaan baru yang konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b kata "Penagwasan" UU Pengelolaan Sampah guna mengakhiri ketidakpastian hukum yang berlarut- larut. B. Pelanggaran terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) 86. Bahwa Norma Konstitusi: menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." 87. Bahwa konstitusi memberikan mandat kepada negara tidak hanya untuk membiarkan lingkungan hidup apa adanya, melainkan berkewajiban aktif untuk melindungi, mempertahankan, dan memulihkan kualitas lingkungan hidup demi keselamatan dan kesehatan warga negara. 88. Bahwa kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengelolaan Sampah bersifat sangat longgar, pasif, dan tidak memiliki daya paksa hukum. 89. Bahwa persoalan sampah, yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan adalah ancaman nyata yang bersifat dinamis dan progresif. Ketiadaan instrumen "pengaduan warga negara yang wajib direspons secara seketika" dalam norma a quo, membuat fungsi "pengawasan" oleh pemerintah daerah lumpuh dan tidak mempunyai daya paksa. 90. Bahwa akibat kelonggaran norma tersebut, negara terbukti melakukan pembiaran secara hukum. Ketika tumpukan sampah terjadi di jalan yang 23 biasanya Pemohon lalui untuk berolah raga jalan kaki di pagi hari, tidak ada jaminan hukum yang memaksa aparat untuk segera membersihkannya saat itu juga. Akibatnya, lingkungan tersebut tercemar, menimbulkan bau busuk, potensi sarang penyakit, dan merusak estetika lingkungan yang layak. 91. Bahwa fakta adanya penanganan dari Pemerintah Daerah atas laporan Pemohon melalui Aplikasi Sapawarga tidak serta-merta menghapus terjadinya pelanggaran konstitusional. 92. Bahwa selama jeda waktu tunggu (sejak laporan dikirim hingga akhirnya dielieksekusi), Pemohon dan warga sekitar dipaksa secara sepihak untuk menghirup nodara yang tercemar, menghadapi risiko kontaminasi penyakit, dan hidup berdampingaran dengan tumpukan sampah. 93. Bahwa keterlambatan respons akibat ketiadaan kewajiban bertindak seketika dalam kata "pengawasan" telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas lingkungar yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 94. Bahwa jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tidak bermakna apabila Undang - Undang Pengelolaan Sampah tidak menyediakan instrumen aduan kedaruratan sampah secara seketika wajib diproses. 95. Bahwa karena itu, kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terbukti nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena rumusannya yang kabur gagal menjadi tameng pelindung bagi Pemohon dari ancaman kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. IV. Petitum (Tuntutan Permohonan) Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata "pengawasan" dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 24 "termasuk pengaduan warga negara akibat penumpukan sampah yang wajib direspons seketika oleh penyelenggara negara"; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Anggota Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat Nomor: 2187/KPT.W11-U/HK.00/ADV/X/2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang
