254/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 254/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Donaldy Christian Langgar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT.1/RW 4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 259/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor 254/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 2 umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perllndungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi". 3 5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Maka: ”Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perllndungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”, pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas Pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum terhadap UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P1). II. Kedudukan Pemohon (legal standing). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, ”Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakumya Undang-Undang, yaitu: A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) Lampiran 1. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesuai dengan Pasal 51, ayat (1), U-dang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi timbul karena pemberlakuan suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 syarat yaitu: A. Pemohon. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hak untuk mengajukan 4 permohonan eksekusi disesuaikan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka kekuasaan Kehakiman beri jaminan dan kepastian hukum untuk mengakui dan melindungi setiap orang dengan haknya itu. Secara jelas Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, ”Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan” untuk itu eksekusi berlandasan hak konstitusional. Jaminan yang adil untuk diperlakukan yang sama setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap (B.H.T.). Dampak dari perlakuan yang sama itu diakui oleh Pengadilan sebagai pemutusan pengadilan berisikan kerangka susunan pokok yang disebut sebagai Putusan, susunan duduk perkara, susunan pertimbangan, dan susunan mengadili. Jaminan keadilan bagi setiap orang untuk mendapat bantuan perlindungan yang berlandasan yuridis agar eksekusi berlangsung. Kepastian hukum dalam proses eksekusi juga berlangsung dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kepastian itu yaitu “ius curia novit”, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hak yang konstitusional itu diberikan bantuan dan dilindungi oleh pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta prinsip perlakuan yang sama itu bagi “Setiap warga negara, khususnya Pencari Keadilan. berhak mendapat perlakuan yang sama dari badan peradilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Aturan yang normatif eksekusi dilaksanakan dengan cara pemanggilan resmi ke alamat Termohon eksekusi, dan diakhiri pemanggilan itu di Kantor Walikotamadya. Pemohon sebagai Pencari Keadilan siapa yang tercatat sesuai dengan nomor pendaftaran perkara No. 259/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST. dan 641/ PLW/ 2023/ PTUN.JKT. (Lampiran 5) belum berpenghasilan sesuai dengan dalam perkara No. 206/PUU-XXIII/2025 dan tetap menunggu tanpa kepastian untuk memperoleh manfaat sebagai Pencari Keadilan, yang mana sejumlah 5 uang eksekusi belum diperoleh (salah satu pokok dalam perkara 206/PUU- XXIII/2025). B. Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa Pasal a quo yang netral sebagai instrumen diberlakukan secara setara dengan U.U. yang berlaku. Penjamin kepastian hukum dengan ukurannya diketahui oleh individu agar peraturan yang mengikat jelas. Ukuran dalam bantuan dan perlindungan yang objektif dari pengadilan mengacu pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, ”Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”, melaksanakan wewenang dengan ketentuan hukum. Pelimpahan tugas dalam eksekusi kepada Paniteta dan juru sita didasarkan oleh peraturan tertulis sebagai Norma yuridis yang berlandasan "Setiap orang berhak atas bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak". Pengadilan yang objektif tidak menghasilkan kebuntuan administrasi ketika otoritas yang berwenang melangsungkan eksekusi dengan persyaratan tambahan walaupun tindakan hukum itu berunsur formal. Begitupula, tak berwenang mengadili karena berunsur perdata dan berjenis hasil pemeriksaan (putusan). Ketentuan hukum dari yang berwenang itu dalam eksekusi dan hasil putusan pengadilan TUN berprasangka dan berbias negatif dari ketentuan eksekusi dalam UU Kekuasaan kehakiman itu, pengadilan tidak melaksanakan eksekusi secara formal sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam birokrasi yang prosedural. Dari yang berwenang itu menggolongkan tahapan "Aanmaning" dengan syarat tambahan yang formal berunsur perdata dan berjenis hasil pemeriksaan (putusan). Wewenang itu berdampak pada Pemohon sebagai Pencari Keadilan untuk memperoleh manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka, Hak Pencari Keadilan jadi objek dari pengadilan untuk diukur keberlakuan Pasal eksekusi itu dengan membias Pasal a quo yang bernorma dasar. Birokrasi yang prosedural di pengadilan itu dijadikan dasar yuridis formal dalam tindakan hukum untuk menegakkan 6 supremasi hukum ketika stagnasi berlangsung. Maka, dampak kerugian dari tindakan hukum dan putusan pengadilan TUN tentang eksekusi sejumlah uang tidak obyektif karena sita eksekusi tidak dijalankan. Karena hasil pemeriksaan mempunyai ukuran jenis hasil pemeriksaan (putusan) yaitu gugatan dikabulkan, gugatan ditolak/tidak diterima. Pasal a quo diberlakukan sebagai instrumen, ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku. Dan uji formil juga belum berlangsung pada saat itu. C. Kerugian Konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual. Bahwa Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah norma yang mengikat Panitera dan juru sita melaksanakan eksekusi. Birokrasi yang prosedural dijadikan landasan oleh pengadilan untuk menegakkan supremasi hukum. Landasan itu mempunyai aturan norma untuk eksekusi dengan dasar yang objektif dan tidak berpihak. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, tetapi jenis hasil pemeriksaan (putusan) tetap digunakan secara subjektif dalam undang-undang yang baru itu. Instrumen kepastian hukum tidak dipergunakan secatra objektif sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Batasan fokus dengan prasangka dari yang berwenang sebagai ukuran yang obyektif tidak sesuai dengan norma yuridis dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu. Maka, sita eksekusi tidak dijalankan secara formal yang objektif. Pemberlakuan surut peraturan juga tidak mungkin berunsur objektif karena secara formal unsur objektif saja berpeluang besar untuk melaksanakan proses eksekusi secara formal dan peninjauan Kembali yang objektif tidak bertentangan dengan hukum subjektif. Tetapi, Pasal a quo yang simbolis dari yang berwenang menghasilkan penegakan hukum yang lemah. Hak memperoleh manfaat sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengalami hambatan oleh ketentuan secara formal dari yang berwenang karena berprasangka. D. Sebab dan Akibat (hubungan kausalitas). Bahwa Pasal a quo disesuaikan dengan hak konstitusional setiap orang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena bias dari isi Pasal a quo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 diberlakukan. Uji formil tidak memungkinkan terhadap UU tentang Peradilan TUN itu dengan landasan 7 yuridis kecuali reformasi birokrasi mementingkan penegakan hukum yang berkaitan dengan jabatan, karena hukum yang mengikat itu diberlakukan sebagai instrumen hukum untuk menetapkan landasan yuridis. Sebagai hak warga negara akan menjadi objek hukum. Seperti keterangan tambahan yang buntu secara prosedural dalam eksekusi sebelum Sita eksekusi tidak digolongkan tindakan birokrasi, padahal permohonan disesuaikan dengan layanan publik. Karena Pasal a quo bersifat netral untuk melindungi, pasal ini dijadikan dasar dalam birokrasi yang prosedural agar tidak berpihak. Makna depersonifikasi dari pada Pasal a quo melekat pada jabatan dengan ketentuan mengikat. Dengan jabatan yang sah untuk menjalankan tahapan eksekusi, Panitera dan juru sita melaksanakan fungsinya untuk pelaksanaan sita eksekusi jika Termohon secara suka rela tidak mematuhi "Aanmaning". Begitupula, Ketua pengadilan TUN dengan tugasnya untuk mengadili sengketa administrasi publik berwenang untuk mengadili tindakan pejabat yang tak sesuai dengan peraturan yang mengikat seperti eksekusi perdata. Tindakan bias negatif ditandai dengan tindakan permintaan keterangan ahli waris, dan tindakan ketua Pengadilan TUN tidak menerima permohonan dan gugatan tentang tindakan hukum diskresi dari pejabat pengadilan dalam eksekusi. Tak berwenang itu karena tindakan hukum itu di luar kewenangan TUN. Serta, tindakan itu berhubungan dengan hasil pemeriksaan badan peradilan maka Pengadilan TUN tidak berwenang. Pasal a quo yang berisi landasan yuridis dijadikan simbol dalam birokrasi agar supremasi penegakan hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi bagi kekuasaan. Maka, jabatan yang sesuai dengan ketentuan hukum mengikat dalam birokrasi yang prosedural digunakan sebagai landasan supremasi hukum. Jika aturan Norma itu dibias dengan hasil kebuntuan administrasi dan tak berwenang karena ketentuan hukum, supremasi hukum yang berkedudukan tertinggi tidak berlandasan yuridis. Penegakan hukum menjadi berketidakpastian. E. Pemulihan yang Potensial. Bahwa tindakan pejabat sesuai dengan ketentuan hukum didasarkan kewenangan. Penugasan dari atasan sebagai pemberi mandat bertanggung jawab dalam penugasan itu sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU 30/2014. Bias dari Pasal a quo itu ditujukan kepada objek administrasi publik. Ketua 8 pengadilan menugaskan Panitera dan juru sita secara formal. Birokrasi yang prosedural sesuai dengan ketentuan tahap eksekusi. Untuk menghindari stagnasi Pengadilan memanggil Termohon ketika Termohon diketahui meninggal agar eksekusi tetap dilaksanakan, yang mana Perusahaan keluarga itu mempunyai generasi lama dan baru. Pengadilan juga memutuskan "tidak dierima" tentang pengadilan tak berwenang untuk mengadili karena tindakan permintaan keterangan tambahan dalam eksekusi digolongkan perbuatan perdata oleh pengadilan TUN. Dan, tindakan jenis putusan badan peradilan itu digolongkan bukan wewenang pengadilan TUN. Jabatan formal itu diwewenangkan di pengadilan dan didasarkan oleh reformasi birokrasi dengan revolusi mental. Supremasi hukum yang berlandasan tindakan perlindungan dari kesewenang- wenangan dibias oleh Pasal a quo yang sewaktu-waktu dengan prasangka yang salah tanpa kepastian hukum yang adil di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak sebagai objek dari pengadilan, tahapan eksekusi tidak diukur dengan objektif karena pemanggilan dalam tahapan eksekusi yang terkait makna depersonifikasi dari perusahaan yang berbadan usaha tidak dilakukan sebelum diusulkan. Hak untuk memperoleh hasil eksekusi dari pengadilan diabaikan. Agar tak multitafsir dalam birokrasi yang prosedural, seharusnya Pasal a quo diinterpretasi dengan bias positif yaitu pengadilan tidak berpihak yang obyektif. Perubahan UU PTUN dan peleburan sengketa administrasi publik memungkinkan untuk menggunakan definisi pengadilan tidak berpihak yang objektif. Maka, gugatan warga negara memohonkan keadilan kepada negara agar Keadilan tercapai sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penyalahgunaan kewenangan dimungkinkan untuk dicegah dengan peraturan yang rinci ketika Pasal a quo dijadikan instrumen, kecenderungan pengabaian hak itu dimungkinkan untuk dilakukan eksekusi dan/atau peninjauan Kembali III. Alasan (Posita). Bahwa bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang objektif. Putusan pengadilan dalam perkara sengketa administrasi publik didasarkan oleh pasal dalam UU Administrasi publik tentang jenis hasil pemeriksaan (putusan), yang mana UU itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 9 Tahun 2004. Hak sebagai obyek dari pengadilan untuk berpenghasilan yang layak disesuaikan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma eksekusi sejumlah uang dan tahapan Sita eksekusi didasarkan oleh ketentuan aturan norma hukum dengan yurisdiksi dan regulasi hukum agar sesuai dengan supremasi hukum. Dari tahun 2001 telah dibuktikan bebas biaya acara di peradilan perdata, yang mana jasa pengacara yang berbayar kala itu dimanfaatkan dari tingkat pertama sampai dengan kasasi. Bahwa proses eksekusi dan tahapannya digolongkan tindakan hukum diskresi jika keterangan tambahan diminta oleh pengadilan dalam rangka eksekusi. Karena, diketahui generasi lama sebagai pemilik atau pengelola meninggal. Pemanggilan kepada generasi baru untuk menerangkan bagian tahapan yang prosedural tidak dilakukan sebelum Pemohon sebagai Pencari keadilan memintanya agar eksekusi sejumlah uang tetap dilakukan sesuai dengan penjadwalan yang efisien dan efektif. Ajaran M. Yahya Harahap tentang eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berdaya paksa dalam tahapan sita eksekusi secara formal. Bahwa aturan norma dalam Pasal a quo disesuaikan dengan peraturan dari yang berwenang itu. Interpretasi secata gramatikal terhadap "pengadilan tidak berpihak yang objektif" memudahkan penggolongan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum atau bukan. Pemberlakuan UU HAM diikuti oleh perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berisikan jenis hasil pemeriksaan (putusan), yang mana putusan itu berkaitan dengan ketentuan hukum acara. Maka, ketentuan persyaratan tentang keterangan tambahan dalam proses eksekusi merupakan hasil interpretasi dari aturan norma yang subjektif dari otoritas pengadilan yang berwenang itu dalam pelaksanaan eksekusi. Tindakan hukum dari otoritas itu digolongkan tindakan untuk menghindari stagnasi. Tapi, Pemohon sebagai Pencari keadilan mengalami kerugian hak dengan ketentuan yang mengikat dari yang berwenang itu dalam pelaksanaan eksekusi. Karena kebuntuan administrasi berkaitan dengan aturan norma yang formal generasi baru secara depersonifikasi, domisili generasi baru sebagai penerus generasi lama harus diketahui untuk memastikan keberadaan generasi itu. Generasi lama berdomisili yang berbeda dengan domisili perusahaan perseorangan, begitupula generasi baru tidak berdomisili yang sama dengan perusahaan itu. Keterangan domisili itu disesuaikan dengan asas depersonifikasi karena objek 10 gugatan adalah hak untuk memperoleh upah proses dan kompensasi dalam pemadaman api setelah ditentukan PHK oleh putusan pengadilan. Maka, yang berhak untuk menentukan domisili generasi baru itu secara hukum adalah disesuaikan dengan ketentuan yang sah dari yang berwenang itu. Pengadilan berwenang untuk memanggil dengan ketentuan hukum domisili. Ketentuan dari yang berwenang itu untuk melampirkan keterangan ahli waris dikaitkan dengan Termohon eksekusi yang meninggal, yang mana pemilik atau pengurus sebagai generasi lama telah meninggal (Lampiran 6). Sebagai Termohon eksekusi asas depersonifikasi itu mewakili perusahaan perseorangan yang berbadan usaha karena putusan PHI putusan perkara Nomor 286/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Pst. (Lampiran 3) dan putusan Perkara Nomor 580/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. (Lampiran 4) telah berlangsung. Etika baik dari Pasal a quo pengadilan tidak berpihak dengan prasangka. Kewenangan dari pengadilan itu disesuaikan dengan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan tertulis secara hirarki. Bahwa Pasal a quo diberlakukan dengan makna bantuan dan perlindungan dari pengadilan. Panggilan dengan usulan awal dari Pemohon sebagai Pencari keadilan telah dilaksanakan tetapi generasi baru itu tidak hadir ketika panggilan dari pengadilan. Dalam putusan PHI diketahui perusahaan itu dengan pemilik atau pengurus dan kawan-kawan (Lampiran 3), maka setelah kira-kira 6 bulan Tergugat meninggal maka diketahui nama-nama generasi baru itu sebagai Pemilik/ Pengurus (Lampiran 7). Pemanggilan berikut setelah putusan pengadilan TUN tidak menerima permohonan dengan alasan tak berwenang. Pemanggilan generasi baru itu disesuaikan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, secara formal pemanggilan itu, pengadilan berwenang sesuai yurisdiksi. Pasal a quo ditafsir dengan prasangka, pemanggilan dilanjutkan tanpa sita eksekusi setelah putusan pengadilan TUN itu. Bahwa dalam proses hubungan industrial diketahui nama pemilik atau pengurus perusahaan itu. Begitupula, nama suami-istri dari tafsir sosiologis itu ketika perusahaan itu tetap berbentuk badan usaha karena sesuai ketentuan hukum formal perusahaan itu tidak memungkinkan untuk berbentuk badan hukum karena status sosial suami-istri itu. Pengadilan tidak berpihak yang objektif ketika pengadilan PHI memutuskan kekurangan upah Rp1.020.000 selama 21 hari kerja secara normatif. Ketika putusan PHI dijatuhkan tentang 11 PHK Pemohon mengajukan gugatan untuk meminta ganti-rugi tentang hak berpenghasilan dari upah proses dan upah dalam pemadaman api yang tiba- tiba muncul ketika Pemohon melakukan pemeriksaan ruangan sebelum 21 hari kerja. Prasangka pengadilan itu memberilan upah proses dalam putusan perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. sebesar Rp14.600.000 yang berkaitan dengan upah proses, yang mana upah pemadaman api tidak dipertimbangkan. Pemohon tidak berpenghasilan selama 1 tahun sejak gugatan PHI diserahkan, maka penghasilan pemohon tidak cukup. Kemudahan untuk berpenghasilan diberikan kesempatan, yang mana perbaikan listrik dilakukan di hari pertama di tempat kerja ketika rangkaian pemutus arus listrik hangus ("over heating"). Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 beri manfaat untuk berpenghasilan kepada Pemohon untuk berpenghasilan yang layak, maka hak berpenghasilan itu tidak memungkinkan jika sita eksekusi tidak dilaksanakan sejak putusan di tahun 2022. Bahwa eksekusi dan prosesnya berprasangka karena Pemohon sebagai tukang listrik untuk menunjang pemeliharaan instalasi listrik tegangan rendah 220 V/380 V dan secara formal tidak dilarang untuk bekerja. Kekuasaan yang nyata dari pengadilan beri perlindungan dengan unsur tidak berpihak yang obyektif ketika putusan P.H.I. dan perdata umum itu menetapkan putusan berkekuatan hukum untuk memperoleh kekurangan upah dan upah proses. Bias dari Pasal a quo diketahui dari yang berwenang itu dalam proses eksekusi, yang mana keterangan tambahan itu mengalami kebuntuan administrasi. Upaya musyawarah (Lampiran 11) di Kantor walikotamadya, generasi baru telah diketahui sebagai pemilik atau pengurus perusahaan yang berbadan usaha itu, yang mana dorongan agar kelurahan memperingatkan generasi baru itu yang terkait dengan panggilan dari pengadilan. Pengadilan tidak berpihak yang objektif tetap berprasangka selama panggilan secara formal tidak dihiraukan oleh generasi baru itu. Prasangka dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif didasarkan fakta empirikal yang umum. Bahwa ajaran M. Yahya Harahap tentang harta berwujud yang merupakan harta bersama diperlukan pemahaman yang obyektif. Generasi baru sebagai generasi penerus berhak untuk menguasai harta itu. Keterangan tambahan disyaratkan secara formal karena Kantor kelurahan di bawah otoritas pemerintah daerah memperoleh delegasi tugas secara normatif. Permintaan 12 keterangan ahli waris oleh Pemohon di Kantor kelurahan dengan kepentingan di luar pendelegasian tugas tidak sesuai dengan ketentuan aturan norma hukum. Kewenangan umum dari kelurahan berada di wilayah kotamadya. Pengadilan mempunyai peran untuk mengadakan musyawarah agar keterangan dari generasi itu diperoleh sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, jaminan atau kepastian hukum yang adil di hadapan hukum diberikan oleh negara dalam rangka eksekusi sejumlah uang. Bahwa manfaat pemanggilan secara formal untuk mencapai persamaan dan keadilan disesuaikan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kelurahan menjalankan tugas umum agar perlindungan yang adil dalam masyarakat sesuai dengan reformasi birokrasi untuk melayani sesuai dengan ketentuan aturan norma hukum dan yang tertulis, keadilan dicapai dengan pengisian kekosongan hukum agar stagnasi dihindari ketika Termohon eksekusi dengan makna depersonifikasi meninggal. Pengadilan TUN tidak berwenang untuk mengadili tindakan yang tak berunsur sengketa administrasi. "Pengadilan tidak berpihak yang subjektif" itu didasarkan oleh aturan yang formal dari yang berwenang itu sesuai dengan jabatannya. Bahwa kekhilafan yang berunsur subjektif itu berprasangka memprediksi jabatan panitera yang bermandat dan berwenang untuk melaksanakan eksekusi tanpa perlawanan atau tak memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum lagi sesuai dengan ketentuan aturan norma hukum yang normatif itu atau sita eksekusi belum dilakukan secara formal. Dengan unsur putusan pengadilan TUN tak berwenang dengan penggolongan jenis hasil pemeriksaan (putusan) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pengadilan tidak berpihak yang objektif tidak menjalankan eksekusi sejumlah uang. Hak atas penghasilan yang layak sebagai warga negara tidak dilindungi oleh Pasal a quo, yang mana secara perlindungan hukum itu dari otoritas yang berwenang di pengadilan tidak berpihak yang objektif untuk mengadili tindakan hukum untuk melindungi hak Pemohon sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perubahan syarat kekhilafan dan bukti baru (novum) dimungkinkan untuk dipergunakan dalam upaya peninjauan kembali. Supremasi hukum ditegakkan dengan norma birokrasi yang efektif dan efisien, seharusnya pengadilan mempertimbangkan etika baik dari generasi baru itu 13 atau sita eksekusi sebagai ketentuan aturan yang mengikat itu dalam birokrasi yang prosedural. Bahwa putusan pengadilan tidak berbentuk resume, eksekusi dilakukan dengan permohonan yang didasarkan oleh Pasal 54 UU Kekuasaan Kehakiman. Permohonan eksekusi sesuai dengan hak konstitusional diberikan perlindungan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rangkap jabatan itu berprasangka tentang ketentuan formal itu dari jabatan panitera, tetapi pelimpahan tugas kepada Panitera dari atasannya diatur dalam peraturan tertulis. Jabatan yang berwenang itu didasarkan oleh aturan norma yang mengikat untuk melaksanakan eksekusi. Pelimpahan tugas itu berunsur yuridis normatif, tindakan hukum diskresi berisi aturan norma yang formal maka birokrasi yang prosedural sesuai dengan jabatan untuk menjalankan eksekusi agar pengadilan yang objektif menegakkan supremasi hukum. Bias Pasal a quo dari jabatan fungsional berujung pada kewenangan diskresi. Supremasi hukum dengan diskresi untuk menjalankan eksekusi dengan tindakan hukum administrasi sesuai dengan jabatan yang formal itu mengakibatkan kebuntuan. Maka, pengadilan TUN berwenang untuk mengadili sengketa administrasi itu. Untuk itu, pemberlakuan Pasal a quo sebagai instrumen dengan prasangka menyebabkan tindakan eksekusi didiamkan. Berprasangka (bias negatif) tidak sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa tindakan untuk memadamkan api yang timbul ketika bekerja, sehingga harapan untuk memperoleh kompensasi kerja disesuaikan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Pengadilan memutuskan untuk diberikan upah proses sesuai dengan yurisprudensi PHI yang mana batasan yang berupa “ultra petita” tidak memungkinkan dalam peradilan khusus untuk melampaui permintaan, walaupun PHK diputuskan oleh pengadilan khusus itu (Lampiran 2). Bias yang simbolis tentang “Benteng terakhir” dimungkinkan sebagai makna kata retoris belaka, karena eksekusi dengan asas supremasi hukum itu tidak bermakna sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 karena berprasangka yang mengakibatkan sita eksekusi tidak berjalan. Tanpa birokrasi konsistensi tidak mungkin dipertahankan. Maka, 14 kebijakan untuk meminta tambahan alat bukti surat tambahan yang berupa keterangan ahli waris digolongkan sebagai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan aturan norma yang formal mengikat Pemohon. Bahwa aturan norma HAM yang ringan berisi hukum yang subyektif dari peraturan perjanjian yang umum terkait hak dan kewajiban. Secara suka rela Pemohon mematuhi untuk memohonkan ke dinas terkait untuk diberikan informasi. Norma budaya itu yang suka rela dipertahankan sebagai norma hukum yang selaras dengan konstitusi yang berisikan norma dasar ("staats fundamental norm"). Tanggung jawab sita eksekusi diwewenangkan kepada Pengadilan Negeri dengan pimpinan Ketua Pengadilan (Lampiran 8). Permohonan melalui pelayanan terintegrasi (P.T.S.P.) untuk melayani sesuai dengan reformasi birokrasi dengan pemanfaatan Pasal a quo sebagai instrumen. Isu lingkungan dan tanggung jawab sosial dari Perusahaan bertantangan modal yang besar, maka aturan norma moral menjadi pertimbangan. Di lain hal, ketidakhadiran Perusahaan sejak perselisihan hubungan industrial dimungkinkan tetapi sikap pertimbangan moral menyampingkan hak konstitusional Pemohon. Rekaan hasil pemeriksaan, kepemilikan Perusahaan, dan kompensasi diduga tak didasari pertimbangan ilmiah. Sesuai dengan aturan hasil pemeriksaan yang tak diwewenangkan kepada pengadilan TUN (Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) adalah pemeriksaan perkara pengadilan dan putusannya. Unsur pembiasan karena Pasal a quo diberlakukan sebagai instrumen pelanggaran HAM ringan yang sebagian tertutup. Dasar birokrasi yang mengikat sejak pendaftaran di P.T.S.P. pengadilan bernorma eksekusi secara formal dengan kuasa pemanggilan beri bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang objektif. Prasangka pemaksaan tak mungkin dilakukan pemanggilan kepada generasi baru itu, karena tahapan sita eksekusi tidak dijalankan. Hasil pemeriksaan jadi problematik ketika Pasal a quo dijadikan simbolis, yang mana secara umum hak asasi manusia difokuskan pada pelanggaran HAM berat. Maka, Pemohon sebagai Pencari Keadilan didiamkan. Bahwa Pasal a quo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berunsur objektif jika administrasi publik dengan asas hukum sipil dengan objek sengketa yaitu perusahaan perseorangan dalam penyewaan kamar harian, bulanan, atau tahunan dimungkinkan dengan metoda lelang penyewaan kamar 15 itu yang mana hasil lelang sewa kamar itu dipakai sebagai upaya dari sita eksekusi. Sita eksekusi setelah pemanggilan generasi baru itu dijalankan bermakna pengadilan tidak berpihak yang objektif. Unsur negatif kebuntuan administrasi dari permintaan keterangan secara formal di Disdukcapil (Lampiran 9) menandakan Pasal a quo menjadi symbol dari birokrasi. Prasangka generasi baru itu tidak bermakna depersonifikasi, objek pemadaman api di perusahaan itu menghasilkan putusan dengan pertimbangan upah proses dalam petitum perkara Nomor 259/Pdt. G/2022/PN.Jkt.Pst. belum dimintakan dalam putusan P.H.I. dengan Nomor perkara 340 /Pdt.SUS-P.H.I / 2020/ PN.Jkt. Pst. tetapi P.H.K. ditetapkan. Generasi Lama itu telah meninggal, maka pemanggilan itu diwewenangkan kepada pengadilan secara formal kepada generasi baru. Bahwa menentukan tindakan kebijakan untuk membebankan Pencari Keadilan dengan keterangan berdampak kekosongan hukum. Undang-Undang HAM diberlakukan agar cita-cita negara hukum disesuaikan dengan supremasi hukum yang mempunyai aturan norma reformasi birokrasi. Dengan landasan konstitusional untuk menjalankan aturan norma yang formal agar penegakan hukum sesuai dengan peraturan tertulis. Aturan norma dari otoritas itu dimungkinkan untuk menghindari stagnasi. Kewenangan itu juga dimiliki oleh otoritas sebagai birokrat ketika kewenangan itu dibagi. Berprasangka dalam pasal a quo secara implisit diterangkan oleh makna objektif yang umum, walaupun hak Pencari Keadilan diabaikan untuk memperoleh manfaat sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Perlakuan yang sama sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memperoleh hasil eksekusi belum diperoleh sejak tahun 2022 (Lampiran 10). Jabatan sebagai dasar hukum dalam kewenangan dengan ketentuan aturan norma eksekusi sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman itu tidak berlandasan yuridis ketika berprasangka. Bahwa Pasal a quo dijadikan instrumen agar jabatan berfokus. Regulasi hukum dan perubahannya dengan jaminan yang adil di hadapan hukum dilaksanakan dalam birokrasi agar supremasi hukum ditegakkan. Birokrasi yang prosedural tidak berpransangka karena peraturan diketahui bertingkat dan berjenjang. Prasangka menimbulkan ketidakadilan ketika eksekusi sejumlah uang tidak melaksanakan tahapan eksekusi dengan tahapan sita eksekusi ketika suka rela 16 untuk menghadiri panggilan tidak diperhatikan. Peninjauan Kembali diupayakan untuk upaya hukum yang luar biasa agar supremasi penegakan hukum dengan dasar birokrasi yang prosedural berisi hukum objektif dari yang berwenang. Dasar peraturan tertulis seperti undang-undang HAM yang subjektif, maka pengadilan tidak berpihak yang objektif ketika bantuan dan perlindungan secara formal sesuai dengan norma eksekusi dengan tahapannya sesuai dengan ketentuan aturan norma tertulis. IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 5, ayat (2), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan U.U.D. Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang objektif dibiaskan dengan prasangka”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang objektif melaksanakan tahapan eksekusi sejumlah uang dengan tahapan sita eksekusi”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang objektif mengupayakan Peninjauan Kembali”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, nomor 165 sebagaimanamestinya. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 beserta Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 2. Lampiran 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.N Donaldy Christian Langgar; 17 3. Lampiran 2 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 340/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN.JKT.PST 4. Lampiran 3 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor 286/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST; 5. Lampiran 4 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Kepada Penggugat Nomor 580/Pdt/G/2021/PN Jkt.Utr; 6. Lampiran 5 : Fotokopi Relaas Panggilan Sidang Nomor 259/Pdt/G/2022/PN.JKT.PST; 7. Lampiran 6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/31.71.02.1003/- 1.755.2/VI/2022; 8. Lampiran 7 : Fotokopi Surat Nomor 1268 PAN/W10.U1/HK.2.4/II/2025, Perihal: Permintaan Informasi, tanggal 21 Februari 2025; 9. Lampiran 8 : Fotokopi Surat Nomor 9/KPN.W10-U1/HK2.4/1/2024, Perihal: Jawaban Terhadap Perkara Nomor: 641/PLW/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Januari 2024; 10. Lampiran 9 : Fotokopi Surat Nomor 7225/PC.00.05, Perihal Balasan Surat, tanggal 15 Desember 2023; 11. Lampiran 10 : Fotokopi Surat Nomor 5769/PN.W10.U1/VII/2025, Perihal Panggilan menghadap, tanggal 2 Juli 2025; 12. Lampiran 11 : Fotokopi Lembaran tentang Dengan pemilik/pengurus Kos Salane, sehubungan dengan adanya ekseskusi/putusan pengadilan nomor 259/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst. Lokasi kos di Jalan Kartini 3 Nomor 36, Kelurahan Kartini. Mohon pihak kelurahan dapat memfasilitasi pertemuan tersebut karena lokasi objek kos berada di Kelurahan Kartini. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 18 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 17 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan petitum permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 17 Desember 2025, hlm 17-19, hlm 21-24, dan hlm. 24-25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025. 19 [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata- mata pada sistematika tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. 20 [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada uraian alasan permohonan (posita), Pemohon pada pokoknya menguraikan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah mencermati bangunan argumentasi Pemohon dalam alasan permohonan (posita), Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan permohonan (posita) yang memadai, Pemohon tidak menyebutkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 dengan pasal atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Di samping itu, Pemohon juga harus menguraikan alasan-alasan berkenaan dengan norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pengujian konstitusionalitas norma, menyebutkan secara jelas norma yang dimohonkan pengujian dan sekaligus menguraikan antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain fakta tersebut di atas, Pemohon menguraikan hal-hal yang terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon sendiri di mana telah ada putusan pengadilan industrial yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilakukan eksekusi, sehingga Pemohon kehilangan sumber penghasilan berupa tidak mendapat pengasilan selama kurang lebih satu tahun, hak atas upah proses dan kompensasi kerja (termasuk pekerjaan pemadaman api yang dilakukan sebelum PHK efektif) tidak terpenuhi, pemilik perusahaan meninggal dunia, sedangkan pemilik baru (ahli waris) tidak bertanggung jawab [vide perbaikan permohonan hlm. 6–10]. Uraian demikian tidak menunjukkan adanya korelasi antara norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan tersebut sulit bagi Mahkamah untuk memahami terutama dikaitkan dengan petitum yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang 21 berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif dibiaskan dengan prasangka”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif melaksanakan tahapan eksekusi sejumlah uang dengan tahapan sita eksekusi”, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan tidak berpihak yang obyektif mengupayakan Peninjauan Kembali”. Selain itu, rumusan petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan dalam Lembaran Negara 1999, Nomor 165 sebagaimana mestinya adalah tidak lazim. Rumusan petitum yang demikian tidak dapat dipahami secara jelas yang berakibat pada permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/1999 yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 22 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 23 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan