252/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 252/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Windu Wijaya, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Villa Bintaro Indah A8/18A, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2025, memberikan kuasa kepada Ardin Firanata, S.H., M.H. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Ardin Firanata & Partner” beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 17, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 257/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 2 Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor 252/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan : “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UU NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Thun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkmah Konstitusi.” 7. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berisi ketentuan hukum tentang objek permohonan yang menyebutkan : 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 4 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil. 3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materiil dan diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda. 4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 8. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) dalam perkara a quo adalah Pasal 2 ayat 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI (LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150) yang berbunyi: Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun Selanjutnya disebut .............................................Objek Permohonan PUU 9. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenangan dalam melakukan pengujian formil dan 5 materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian materiil , ketentuan Pasal 2 ayat 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan : “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” 11. Bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon masih masuk dalam ruang lingkup permohonan pengujian materiil dengan alasan hukum bahwa objek pengujian PUU yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Pasal 14 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28d Ayat 1 dan 2, Pasal 28i Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Pasal 14 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28d Ayat 1 dan 2, Pasal 28i Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 6 2. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia bernama Windu Wijaya, S.H., M.H., berprofesi sebagai Advokat di Kantor Windu Wijaya and Associates, bertempat tinggal di Villa Bintaro Indah A8/18A, Tangerang Selatan. No HP/WA 081230008806, Email : aku.winduwijaya@gmail.co. Identitas Pemohon dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1). Selain itu, Pemohon juga merupakan seorang advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota 14.00344 yang dibuktikan sesuai dengan Berita Acara Sumpah (Bukti -2) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Bukti P-3). 3. Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Pemohon sebagai warga negara dalam permohonan a quo sudah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Pemohon merupakan subjek hukum perorangan warga negara Indonesia, yang termasuk dalam kelompok subjek hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 4. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Pemohon juga harus dapat menjelaskan Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan : Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 7 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Hak Konstitusional Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan. Pemohon adalah seorang advokat yang menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai advokat, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bekerja dan memperoleh imbalan, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Jaminan ini secara tegas tercantum dalam: Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dengan demikian, hak Pemohon untuk bekerja dan memperoleh imbalan adalah hak konstitusional yang dilindungi langsung oleh UUD 1945. 6. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum yang “bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Berbeda dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memperoleh gaji dari negara, advokat tidak menerima gaji dari negara. Seluruh penghasilan advokat hanya dapat diperoleh dari honorarium jasa hukum yang diberikan kepada klien. Dengan demikian, pekerjaan advokat merupakan sumber nafkah yang sepenuhnya bertumpu pada kebebasan memberikan jasa hukum. 7. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengatur ruang lingkup profesi advokat sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa 8 hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 1 angka 2 : Jasa hukum meliputi konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Pasal 1 angka 3 : Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat jasa hukum mencakup konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain; Pasal 1 angka 7 : Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Dari ketentuan ini terdapat tiga konsekuensi hukum penting:  Advokat berhak memberikan segala bentuk jasa hukum, termasuk tindakan hukum berupa pengajuan permohonan grasi kepada Presiden.  Karena pengajuan grasi merupakan tindakan hukum untuk kepentingan klien yang berstatus terpidana, advokat berhak mewakili atau menjalankan kuasa untuk tindakan tersebut.  Atas jasa hukum tersebut, advokat secara sah berhak memperoleh honorarium, yang merupakan hak ekonomi yang dijamin undang-undang. Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan advokat, termasuk permohonan grasi, adalah bagian dari hak pekerjaan Pemohon. 8. Hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi : Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Bahwa terhadap norma tersebut, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan: Cukup Jelas. (Bukti P-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang 9 Grasi TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5150) 9. Bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai advokat akibat berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi membatasi bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Akibat pembatasan tersebut, terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun tidak mempunyai hak hukum untuk mengajukan permintaan grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Bahwa ketentuan ini tidak hanya menimbulkan perlakuan berbeda (diskriminatif) bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun dibandingkan dengan terpidana lainnya, tetapi juga secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Sebagai advokat, Pemohon menjalankan profesi berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan hak dan kewenangan kepada advokat untuk memberikan berbagai bentuk jasa hukum kepada klien. Bahwa pengajuan permintaan grasi merupakan tindakan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup jasa hukum advokat. Ketika seorang terpidana—apapun lamanya pidana—hendak mengajukan grasi, advokat secara hukum berhak dan berwenang untuk memberikan jasa hukum berupa pendampingan, konsultasi, pemberian kuasa, atau tindakan hukum lain yang diperlukan dalam proses permohonan grasi. Namun, karena Pasal 2 ayat (2) UU Grasi melarang terpidana dengan pidana di bawah dua tahun mengajukan grasi, maka advokat — termasuk Pemohon — secara otomatis kehilangan hak untuk memberikan jasa hukum kepada kelompok terpidana tersebut. Dengan demikian:  Hak Pemohon untuk bekerja sebagai advokat dalam memberikan jasa hukum permohonan grasi menjadi hilang;  Hak Pemohon untuk memperoleh imbalan (honorarium) sebagai bagian dari hak ekonomi advokat sebagaimana dijamin konstitusi dan UU Advokat menjadi terhalangi; 10 Pembatasan tersebut secara nyata menutup akses Pemohon untuk menjalankan profesi dalam lingkup pekerjaan yang sebenarnya sah dan diakui undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya kesempatan bekerja dan menerima imbalan atas jasa hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun. Kerugian ini bertentangan dengan hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 10. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian tersebut bersifat spesifik karena Pemohon adalah seorang advokat, yaitu profesi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang memberikan hak untuk memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum klien. Salah satu tindakan hukum yang secara sah dapat dijalankan oleh advokat adalah mengajukan permohonan grasi untuk dan atas nama klien. 11. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (sebelum diubah), jelas ditegaskan bahwa permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, yaitu: Pasal 6 ayat (1): “Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.” Pasal 8 ayat (1): “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.” Dengan demikian, apabila terdapat terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan grasi, maka Pemohon memiliki hak profesional dan kewenangan hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam permohonan grasi tersebut. 11 Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi melarang terpidana dengan pidana di bawah dua tahun mengajukan grasi, maka advokat — termasuk Pemohon — secara otomatis kehilangan hak untuk memberikan jasa hukum kepada kelompok terpidana tersebut. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan Pemohon menjalankan pekerjaan jasa hukum ini yang mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan melekat langsung pada profesi Pemohon sebagai advokat. 12. Bahwa ada kelompok terpidana di bawah dua tahun yang secara riil ada. Sebagai contoh, Putusan pidana terhadap Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram menjadi buah bibir pasca Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui putusan kasasi No. 574K/Pid.Sus/2018 pada 9 November 2018, Baiq dihukum selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan. (Bukti P-5 https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-luruskan-kekeliruan-persepsi- kasus-baiq-nuril-lt5d231ff3f3258/. Bahwa dalam kasus Baiq Nuril Maqnun, yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan grasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi. Meskipun pada akhirnya Presiden memberikan amnesti, pilihan amnesti diambil bukan karena jalur grasi tidak layak, tetapi karena secara hukum grasi memang tertutup bagi terpidana di bawah dua tahun akibat norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tersebut. Bahwa kasus Baiq Nuril menunjukkan keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi telah mengakibatkan tertutupnya akses keadilan bagi terpidana yang membutuhkan pengampunan Presiden melalui permintaan grasi. Kondisi ini secara langsung berkaitan dengan kerugian konstitusional Pemohon sebagai advokat, karena dalam situasi serupa, Pemohon tidak memiliki ruang konstitusional dan legal untuk menjalankan tugas profesinya apabila diminta oleh terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi kepada Presiden RI. 13. Atas keadaan ini, Pemohonpun telah secara aktif menyampaikan kritik hukum atas ketidakadilan norma tersebut melalui tulisan berjudul “Kasus Baiq Nuril 12 dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi”, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menutup akses keadilan bagi terpidana di bawah dua tahun; perlakuan berbeda tersebut melanggar prinsip equality before the law; dan bahwa hukum semestinya memberi akses yang sama kepada seluruh terpidana tanpa diskriminasi berdasarkan lamanya pidana. Bukti P-6 detiknews, "Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi" https://news.detik.com/kolom/d-4617072/kasus-baiq-nuril-dan-kritik- keadilan-undang-undang-grasi. Tulisan. tersebut merupakan refleksi dan sikap profesional Pemohon sebagai advokat, sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon secara langsung terdampak oleh keberadaan norma yang menghambat pelaksanaan profesi advokat. 14. Bahwa Pemohon juga memiliki pengalaman konkret dalam memberikan bantuan hukum kepada klien yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun, antara lain pembelaan terhadap klien yang divonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi (Bukti P-7 https://www.liputan6.com/news/read/778409/divonis-8-bulan-penjara-vanny- rossyane-pikir-pikir. Fakta ini membuktikan bahwa kelompok terpidana dengan pidana di bawah dua tahun adalah kelompok hukum yang nyata dan eksis, bukan hipotetis. Kelompok ini secara faktual dapat membutuhkan jasa hukum advokat untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sebagaimana dijamin dan diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Grasi, yang secara tegas membuka ruang bagi advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam pengajuan permohonan grasi. 15. Namun, keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menutup kemungkinan tersebut secara total bagi terpidana di bawah dua tahun. Akibatnya, Pemohon sebagai advokat kehilangan pula ruang untuk menjalankan fungsi profesinya, karena meskipun dapat saja diminta secara sah oleh klien untuk mengajukan grasi, peraturan perundang-undangan justru melarang tindakan hukum tersebut dilakukan. Hal ini mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk: 13  bekerja dan mencari nafkah (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945);  menjalankan profesinya sebagai advokat, profesi yang dijamin sebagai penegak hukum menurut UU Advokat; dan  menyediakan jasa hukum kepada semua pencari keadilan tanpa diskriminasi, sebagaimana menjadi kewajiban etis dan profesional advokat. 16. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat, yang secara konstitusional dijamin haknya untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki peran sebagai bagian dari sistem peradilan dan bantuan hukum. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Grasi secara tegas melarang terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi, sementara dalam praktik terdapat fakta hukum bahwa putusan pidana dengan ancaman dan penjatuhan pidana di bawah dua tahun merupakan hal yang nyata dan lazim terjadi dalam sistem peradilan pidana. Bahwa akibat keberlakuan norma tersebut, Pemohon secara normatif dan absolut tertutup kemungkinannya untuk bertindak sebagai kuasa hukum atau pendamping hukum bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun dalam pengajuan grasi, bukan karena ketidakmampuan profesional Pemohon, melainkan semata-mata karena adanya larangan normatif yang bersifat mutlak. 17. Bahwa sekalipun apabila terdapat terpidana dengan pidana di bawah dua tahun yang secara akan meminta Pemohon untuk mengajukan grasi dan bersedia memberikan imbalan jasa hukum, Pemohon secara etis dan yuridis tidak mungkin menerima surat kuasa khusus untuk tujuan tersebut, karena sejak awal telah dapat dipastikan bahwa kuasa tersebut tidak mungkin dijalankan akibat larangan langsung Pasal 2 ayat (2) UU Grasi. 18. Bahwa penerimaan surat kuasa dalam keadaan demikian akan menjadikan kuasa tersebut nihil efektivitas secara hukum, karena perbuatan hukum yang dikuasakan secara normatif dilarang oleh undang- undang. Surat kuasa tersebut dengan demikian menjadi fiktif secara yuridis, karena tidak memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan. 14 19. Bahwa apabila Pemohon tetap menerima kuasa dalam keadaan mengetahui sejak awal bahwa tindakan yang dikuasakan mustahil untuk dilakukan, maka Pemohon justru berisiko melanggar etika profesi advokat, karena: a. Memberikan harapan hukum yang secara pasti tidak dapat direalisasikan; b. Melakukan perbuatan hukum yang sia-sia; c. Merendahkan kehormatan dan martabat profesi advokat; d. Bertentangan dengan kewajiban profesional untuk bertindak jujur, efektif, dan bertanggung jawab kepada klien. 20. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi telah menempatkan Pemohon dalam posisi “ketidakmungkinan bertindak” (legal impossibility), sehingga secara nyata menutup ruang kerja Pemohon sebagai advokat dalam segmen perkara tertentu, bukan karena pilihan Pemohon, melainkan karena larangan normatif absolut dari undang-undang. 21. Bahwa permintaan agar Pemohon menunjukkan surat kuasa dari terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi sebagai bukti adanya kerugian konstitusional justru berarti memaksa Pemohon melakukan perbuatan hukum yang sejak awal mustahil untuk dijalankan, yang bertentangan dengan adagium hukum universal lex non cogit ad impossibilia (hukum tidak memaksa seseorang melakukan hal yang mustahil). 22. Bahwa oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tidak hanya menutup hak konstitusional terpidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi, tetapi juga secara langsung dan nyata menghilangkan ruang kerja advokat, termasuk Pemohon, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, normatif, dan sistemik. 23. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual, karena: a. Pemohon kehilangan kesempatan untuk secara sah dan profesional memberikan jasa hukum; b. Pemohon kehilangan potensi memperoleh imbalan atas jasa hukum; c. Pemohon dipaksa berada dalam posisi tidak boleh dan tidak mungkin bertindak secara profesional dalam ruang lingkup pekerjaan tertentu. Kerugian Pemohon bukan bersifat hipotetis atau spekulatif, melainkan lahir langsung dari norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi yang secara absolut 15 melarang tindakan hukum tertentu, sehingga menutup kemungkinan Pemohon untuk bertindak sebagai advokat secara etis dan yuridis. 24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kerugian konstitusional Pemohon bersifat: (a) Spesifik (khusus) Karena hanya dialami oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai advokat, yakni profesi yang diatur secara khusus dan diberikan kewenangan khusus oleh UU Advokat untuk melakukan tindakan hukum, termasuk mewakili klien dalam pengajuan permohonan grasi. (b) Aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar pasti terjadi Karena apabila ada terpidana di bawah dua tahun yang ingin mengajukan permohonan grasi dan meminta jasa hukum Pemohon sebagai advokat untuk mewakili dan atau mendampingi kepentingan hukum untuk mengajukan permintaan grasi maka Pemohon tidak akan dapat membela hak-hak terpidana di bawah dua tahun yang ingin memperoleh grasi dari Presiden karena akibat keberlakuan norma hukum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Grasi. Bahwa akibat berlakunya norma dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang Grasi, Pemohon— sebagai advokat yang menyediakan jasa hukum untuk klien yang mengajukan permohonan grasi—secara nyata dan sistematis terhalang menjalankan profesinya terhadap setiap terpidana dengan pidana badan di bawah dua tahun. Dengan kata lain, setiap kali terdapat terpidana dengan hukuman kurang dari dua tahun yang bermaksud mengajukan permohonan grasi dan memerlukan pendampingan hukum, Pemohon tidak dapat mewakili atau mendampingi kepentingan hukum tersebut karena rintangan normatif yang tercipta oleh Pasal 2 ayat (2) UU Grasi sehingga menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut pasti terjadi setiap kali fakta permintaan jasa advokat berkenaan dengan terpidana di bawah dua tahun yang hendak mengajukan grasi. Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menciptakan hambatan normatif yang secara langsung menghalangi Pemohon untuk mewakili terpidana yang dipidana dibawah dua tahun yang mengajukan grasi. Karena itu, setiap munculnya kasus terpidana dengan pidana dibawah dua tahun yang memerlukan layanan 16 grasi, Pemohon pasti kehilangan kesempatan profesional dan honorarium yang sah sehingga menimbulkan kerugian yang dapat diprediksi secara wajar. Dengan demikian, setiap kali terdapat terpidana di bawah dua tahun yang membutuhkan jasa hukum advokat untuk mengajukan grasi, Pemohon secara langsung terhalang untuk menjalankan profesinya, dan kehilangan kesempatan bekerja serta memperoleh penghasilan yang sah. 25. Bahwa Pemohon, sebagai warga negara Indonesia dan advokat yang menjalankan fungsi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara nyata telah memperjuangkan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara agar ketidakadilan normatif dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi diperbaiki oleh pembentuk undang-undang. Pemohon menilai bahwa norma tersebut menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi karena menutup akses grasi bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun, sehingga membatasi kelompok terpidana tertentu untuk memperoleh hak permohonan grasi yang sejatinya merupakan hak setiap warga negara untuk mengakses pengampunan dari Presiden. Sebagai bentuk perjuangan konkret, pada tanggal 25 Agustus 2025 Pemohon telah mengajukan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Perihal Aspirasi Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (Bukti P-8) dan Pemohon juga telah mengajukan surat resmi kepada Ketua DPR RI perihal “Permohonan Revisi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi” (Bukti P-9). 26. Bahwa terhadap surat kepada Presiden Pemohon tidak mendapat balasan surat, sedangkan surat yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua DPR RI, Pemohon telah menerima balasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/0685/PT.06/09/2025 tanggal 22 September 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Drs. Mohammad Djazuli, M.Si. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa, sesuai arahan Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, usulan Pemohon akan ditindaklanjuti oleh Komisi XIII DPR RI (Bukti P-10). 27. Selanjutnya, Pemohon telah pula menyampaikan surat lanjutan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI berkenaan dengan Permohonan Tindak Lanjut 17 Usulan Revisi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, sebagai upaya serius Pemohon memperjuangkan perbaikan norma yang secara langsung menghalangi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat (Bukti P-11). 28. Meskipun sebagaimana bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 permohonan Pemohon belum atau tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Namun, langkah-langkah tersebut membuktikan bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang langsung, nyata, dan aktual terhadap keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi. Keberlakuan norma tersebut secara total menutup kemungkinan bagi terpidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi, sehingga secara otomatis menutup ruang kerja Pemohon sebagai advokat dalam memberikan jasa hukum untuk mewakili klien mengajukan grasi. 29. Oleh sebab itu, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara keberlakuan norma yang diuji—yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi—dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Norma hukum tersebut secara langsung menutup hak hukum bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga secara otomatis menutup pula ruang lingkup pekerjaan Pemohon sebagai advokat untuk memberikan jasa hukum dalam pengajuan grasi, apabila Pemohon diminta dan diberi kuasa oleh terpidana tersebut. 30. Bahwa kerugian Pemohon bersifat nyata, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar pasti terjadi, karena setiap permintaan jasa hukum dari terpidana di bawah dua tahun untuk pengajuan grasi pasti tidak dapat dilakukan selama ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tetap berlaku. Dengan demikian, norma tersebut membatasi Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan pada saat yang sama merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja serta memperoleh imbalan atas jasa hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Akibatnya Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk bekerja dan mencari nafkah sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; menjalankan profesi advokat secara penuh tanpa pembatasan diskriminatif; 18 serta memberikan jasa hukum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi sesuai prinsip equality before the law. Oleh karena itu, kerugian Pemohon bersifat aktual dan spesifik, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut logika hukum pasti terjadi sepanjang Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tetap berlaku. 31. Oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana yang didalilkan tidak akan terjadi. Dikabulkannya permohonan ini akan membuka kembali akses bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga sekaligus memulihkan ruang kerja Pemohon sebagai advokat untuk memberikan jasa hukum dalam proses pengajuan grasi tersebut. Dengan demikian, Pemohon akan kembali memperoleh hak konstitusionalnya untuk: 1. bekerja dan mencari nafkah sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 2. menjalankan profesi advokat secara penuh tanpa pembatasan diskriminatif; dan 3. memberikan jasa hukum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip equality before the law. Atas dasar itu, Pemohon memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA). A. Bertentangan dengan Kewenangan Konstitusional Presiden menurut Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945. 1. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian undang-undang (PUU) dalam perkara a quo adalah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150) yang berbunyi: Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. 19 2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyatakan bahwa terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang yang sama membatasi bahwa grasi hanya dapat dimohonkan untuk tiga jenis pidana, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Pembatasan ini menambahkan syarat yang tidak pernah ditentukan oleh konstitusi. Akibatnya, terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun kehilangan hak untuk mengajukan grasi kepada Presiden meskipun putusannya telah inkracht. Norma ini secara langsung mengubah karakter grasi dari hak yang melekat pada setiap terpidana menjadi hak yang hanya tersedia bagi sebagian terpidana tertentu. 3. Pembatasan normatif dalam Pasal 2 ayat (2) UU Grasi bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Rumusan konstitusi tersebut bersifat final, lengkap, dan tidak memberikan ruang bagi pembatasan tambahan terkait jenis atau lamanya pidana. Konstitusi hanya mensyaratkan pemberi grasi oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Tidak ada satu pun ketentuan konstitusi yang membedakan hak grasi berdasarkan berat ringannya pidana. 4. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang membatasi bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Padahal, Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama secara eksplisit menyatakan bahwa terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) telah menambahkan batasan baru yang tidak bersumber dari konstitusi. Konstitusi tidak pernah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengurangi atau 20 mengklasifikasikan jenis pidana yang dapat dimohonkan grasi. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi secara langsung menutup akses hukum bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi suatu hak yang secara jelas dijamin konstitusi kepada seluruh terpidana tanpa pengecualian. 5. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.” Rumusan tersebut bersifat limitatif, lengkap, dan Tidak ada frasa apa pun dalam konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat batasan tambahan terhadap siapa saja yang dapat mengajukan permohonan grasi maupun terhadap jenis atau lamanya pidana yang dapat dijadikan objek grasi. Dengan menetapkan syarat tambahan sebagaimana yang tertuang dalampasal 2 ayat 2 UU Grasi telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang bersifat hambatan atau pengurangan (constitutional impairment) terhadap kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif grasi. Artinya, Norma tersebut tidak hanya menutup akses terpidana tertentu untuk mengajukan grasi, tetapi juga mengakibatkan terjadinya constitutional impairment terhadap kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif grasi. Presiden tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk mempertimbangkan atau memutus seluruh permohonan grasi, melainkan hanya terbatas pada kategori terpidana tertentu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian, norma tersebut secara langsung telah mengurangi, mempersempit, dan membatasi ruang lingkup kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana dijamin oleh Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. 6. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 Presiden memberi grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”Hal yang sangat penting secara konstitusional adalah bahwa dalam teks Pasal 14 ayat (1) tidak terdapat satu kata pun yang Membatasi jenis pidana dan Membatasi lama masa pidana. Dengan kata lain, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 atributif langsung dari UUD, memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden sekaligus menciptakan hak 21 konstitusional bagi seluruh terpidana untuk memohon grasi, tanpa pembedaan jenis dan masa pidana. Oleh sebab itu maka fungsi Undang-Undang yang mengatur grasi seharusnya hanya membatasi tata cara, bukan menyempitkan hak konstitusional. Undang-Undang Tentng Grasi sebagai pelaksana konstitusi hanya boleh Mengatur prosedur dan Mengatur mekanisme administratif serta Mengatur tata cara teknis. Undang-Undang tentang Grasi tidak boleh Mengurangi hak yang diberikan UUD atau Menghapus sebagian subjek yang secara konstitusional dijamin atau Mengubah makna norma konstitusi. Doktrin yuridis yang relevan menyatakan “Delegated legislation may regulate, but not derogate constitutional rights.” 7. UU Grasi adalah produk legislasi yang seharusnya mengatur tata cara dan prosedur pengajuan grasi (misal, dokumen yang harus dilampirkan) Namun Pasal 2 ayat (2) tidak sekadar mengatur prosedur, tetapi menghapus hak konstitusional terpidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi. Dengan demikian, norma ini melampaui batas delegasi, karena bukannya hanya mengatur tata cara, tetapi mengurangi hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. 8. Pasal 2 ayat (2) UU Grasi merupakan legislasi pelaksana yang melampaui batas, karena bukannya mengatur prosedur atau tata cara pengajuan grasi, tetapi menghapus hak konstitusional terpidana di bawah dua tahun.Menurut doktrin “Delegated legislation may regulate, but not derogate constitutional rights”, norma ini tidak sah secara konstitusional, karena bersifat derogatif terhadap hak konstitusional yang dijamin Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.Norma ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi terpidana dan menghalangi advokat untuk menjalankan profesinya secara etis dan profesional. 9. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak konstitusional kepada seluruh terpidana untuk memohon grasi kepada Presiden, tanpa membedakan jenis pidana, lama pidana, atau status pelaksanaan hukuman. Norma ini merupakan lex superior, yang bersifat atributif dan langsung bersumber dari konstitusi, sehingga tidak dapat dikurangi, diubah, atau dibatasi oleh norma hukum di bawahnya. Hak grasi tidak 22 bersifat hadiah administratif, tetapi merupakan mekanisme konstitusional yang menjamin koreksi terhadap putusan pengadilan, dan oleh karena itu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap terpidana. 10. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi, yang membatasi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi, merupakan lex inferior yang secara jelas bertentangan dengan hak yang dijamin Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan prinsip hierarki norma (lex superior derogat legi inferiori), setiap norma di tingkat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak sah dan harus diabaikan. Dengan kata lain, UU Grasi tidak memiliki legitimasi untuk meniadakan hak konstitusional terpidana tertentu, dan pembatasan ini bukan hanya merampas hak terpidana, tetapi juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi advokat yang secara etis dan profesional tidak dapat menjalankan kuasa hukum dalam kasus yang dilarang oleh UU tersebut. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 11. Grasi menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme konstitusional korektif terhadap putusan pengadilan. Grasi memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperoleh koreksi atas putusan pengadilan baik dari sisi kemanusian maupun pertimbangan keadilan, dan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap terpidana tanpa membedakan jenis atau lama pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan adanya check and balance terhadap putusan pengadilan, serta melindungi hak-hak konstitusional terpidana dari kemungkinan ketidakadilan atau kesalahan prosedural. 12. Dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) UU Grasi, fungsi korektif grasi bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun secara sistematis dihapus. Pembatasan ini bukan sekadar membatasi tata cara administrasi, tetapi menghilangkan hak konstitusional untuk mengajukan grasi, sehingga secara nyata bertentangan dengan tujuan konstitusional Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Norma ini menghilangkan 23 kesempatan bagi terpidana dibawah dua tahun untuk mendapatkan koreksi atas putusan pengadilan, merusak mekanisme perlindungan hukum yang dijamin konstitusi, dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi terpidana dibawah dua tahun maupun advokat yang secara etis dan profesional seharusnya dapat menjalankan kuasa hukum untuk mengajukan grasi bagi terpidana dibawah dua tahun. 13. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yang menegaskan prinsip bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, menghormati hak konstitusional warga negara, dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin bahwa hak konstitusional setiap warga negara tidak boleh dihapus, dibatasi, atau dikorbankan atas alasan administratif atau keterbatasan prosedural, termasuk hak terpidana untuk mengajukan grasi sebagaimana dijamin Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. 14. Dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) UU Grasi, norma ini secara langsung menghapus hak konstitusional terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi, dengan alasan administratif bahwa proses grasi memerlukan waktu lebih lama daripada masa pidana. Pembatasan ini melanggar prinsip negara hukum, karena menyalahi asas legalitas, merusak kepastian hukum, dan mengingkari perlindungan hak konstitusional warga negara. Norma ini bukan sekadar membatasi tata cara administrasi, tetapi meniadakan hak fundamental yang dijamin konstitusi, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi terpidana dibawah dua tahun maupun advokat yang secara etis dan profesional seharusnya dapat menjalankan kuasa hukum untuk mengajukan grasi bagi terpidana dengan pidana dibawah dua tahun. 15. Pertanyaan konstitusional yang muncul adalah Apakah Undang- Undang boleh membatasi hak grasi berdasarkan jenis atau masa pidana? Mengingat Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 tidak mengenal klasifikasi pidana, makaHak grasi bukan hadiah administratif, melainkan mekanisme konstitusional korektif. Undang-Undang yang membatasi 24 hak grasi hanya pada pidana tertentu telah menambah syarat baru yang tidak diperintahkan oleh UUD, sehingga tidak konstitusional. 16. Lantas, bagaimana dengan Argumen Administratif dan Keterbatasan Proses Grasi terhadap terpidana dibawah dua tahun. Sebagian pihak berargumen bahwa “Proses grasi membutuhkan waktu; jika terpidana dengan pidana terlalu singkat (misal di bawah 1 atau 2 tahun) diberikan hak grasi, maka terpidana sudah bebas sebelum proses selesai.” Penjelasan konstitusional adalah Alasan administratif tidak boleh mengalahkan hak konstitusional. Jika negara lambat dalam memproses permintaan grasi yang diajukan oleh terpidana dibawah dua tahun maka yang harus diperbaiki adalah mekanismenya, bukan menghapus hak terpidana dibawah dua tahun untuk mengajukan grasi. Norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menciptakan logika yang telah keliru selama ini karena dengan alasan terpidana dibawah dua tahun membutuhkan proses waktu untuk mengurusnya maka karena Negara lambat memproses grasi, terpidana pidana di bawah dua tahun dikecualikan. Karena dikecualikan, hak grasi terpidana dibawah dua tahun tidak pernah diuji substansinya. Akibatnya, hak konstitusional terpidana dibawah dua tahun dihapus demi menutupi kelemahan administratif. Logika ini bertentangan dengan asas keadilan dan rasionalitas hukum, karena negara tidak boleh meniadakan hak warga negara untuk menutupi ketidakefisienan administrasinya. Alasan kebutuhan waktu untuk mengurus permintaan grasi yang diajukan adalah alasan administratif yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak konstitusional. Doktrin yuridis menegaskan bahwa keterbatasan administratif tidak boleh menjadi alasan menghapus hak konstitusional. 17. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi secara materiil bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Norma tersebut tidak hanya menutup hak terpidana dibawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi, tetapi juga membatasi kewenangan konstitusional Presiden yang oleh UUD 1945 tidak dibatasi berdasarkan jenis maupun lama pidana. Oleh sebab itu, norma tersebut layak dipandang sebagai bentuk pembatasan yang tidak konstitusional 25 dan tidak sejalan dengan makna grasi sebagai hak prerogatif Presiden menurut konstitusi. Oleh arenanya, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi cukup beralaskan secara hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Pelanggaran Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) 1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi memberikan hak bagi setiap terpidana untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 2 ayat (2) UU yang sama kemudian membatasi hak tersebut hanya bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Pembatasan ini menambahkan syarat yang tidak pernah ditentukan konstitusi, sekaligus meniadakan hak terpidana yang dijatuhi pidana kurang dari dua tahun untuk mengakses mekanisme grasi. Secara substantif, norma ini mengubah karakter grasi dari hak untuk seluruh terpidana menjadi hak yang bersifat eksklusif bagi kelompok terpidana tertentu. 2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan hukum karena menciptakan dua kategori terpidana yang diperlakukan berbeda secara normatif, yaitu: (1) terpidana yang dapat mengajukan grasi, yaitu mereka yang dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara minimal dua tahun; dan (2) terpidana yang dilarang mengajukan grasi, yaitu mereka yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun. Klasifikasi ini tidak didasarkan pada pertimbangan rasional maupun objektif yang dapat dibenarkan secara konstitusional, melainkan merupakan diskriminasi hukum yang menyebabkan sebagian warga negara kehilangan akses terhadap mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui grasi. 3. Bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Norma konstitusi ini 26 menuntut negara untuk memperlakukan seluruh warga negara— termasuk terpidana—secara setara tanpa diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan. Grasi merupakan instrumen protektif yang secara prinsipil harus dapat diakses oleh semua terpidana tanpa pengecualian, karena konstitusi tidak membedakan berat atau ringannya pidana sebagai syarat akses terhadap hak tersebut. 4. Bahwa dengan menutup akses grasi bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menciptakan ketidakseimbangan perlakuan hukum antara terpidana yang dalam keadaan sama-sama membutuhkan koreksi atas pemidanaannya. Norma hukum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tersebut memperlakukan terpidana yang sama-sama telah dijatuhi putusan inkracht secara tidak sama di hadapan hukum, sehingga secara nyata bertentangan dengan prinsip equality before the law yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Selain memiliki legal standing, Pemohon juga memiliki moral standing untuk memperjuangkan hak-hak hukum terpidana, khususnya terpidana dengan pidana di bawah dua tahun, agar tetap dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Pemohon adalah warga negara yang berprofesi sebagai advokat, yang menurut undang-undang maupun kode etik profesi memiliki kewajiban profesional, etis, dan konstitusional untuk memperjuangkan hak persamaan di hadapan hukum bagi klien maupun masyarakat luas (equality before the law). Bahwa keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menimbulkan kerugian langsung (direct legal standing) bagi Pemohon sebagai advokat. Norma tersebut menutup akses bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak terpidana berpidana di bawah dua tahun untuk mengajukan atau memperoleh grasi dari Presiden RI. Akibat pembatasan tersebut, Pemohon tidak dapat menjalankan fungsi profesionalnya secara penuh karena kehilangan hak hukumnya untuk memberikan bantuan hukum atau jasa hukum yang setara kepada seluruh terpidana yang ingin memohon grasi kepada Presiden. Dengan membatasi siapa yang dapat 27 mengajukan grasi, Pasal 2 ayat (2) telah secara langsung meniadakan ruang profesional Pemohon dalam memberikan layanan hukum yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Dengan demikian, permohonan pengujian materiil ini diajukan tidak hanya untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian langsung yang dialami Pemohon sebagai advokat yang terhalang untuk menjalankan fungsi profesional, etis, dan konstitusionalnya secara penuh. 6. Bahwa dengan menutup akses grasi bagi terpidana dibawah dua tahun, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi secara nyata melanggar prinsip equality before the law, karena terpidana yang dalam keadaan sama-sama telah dijatuhi putusan inkracht diperlakukan berbeda berdasarkan lamanya pidana, bukan pada kebutuhan hak asasi atau prinsip keadilan. Norma ini secara yuridis dan konstitusional tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip persamaan di hadapan hukum, sehingga cukup beralaskan secara hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. Pelanggaran Hak Pribadi dan Diskriminasi (Pasal 28I UUD 1945) 1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi membatasi permohonan grasi hanya bagi terpidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Ketentuan ini secara nyata menutup hak terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan permohonan grasi, meskipun putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Pembatasan tersebut menimbulkan diskriminasi normatif antara terpidana yang dijatuhi pidana berat dan ringan, padahal keduanya sama-sama subjek hukum yang harus diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dengan menolak akses grasi bagi terpidana dengan pidana dibawahdua tahun, norma ini mereduksi pengakuan negara terhadap kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang setara dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 28 hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 2. Bahwa selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi telah menciptakan perlakuan yang diskriminatif, karena membedakan hak antara terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun dengan terpidana yang dijatuhi pidana di atas dua tahun atau pidana berat lainnya. Diskriminasi ini tidak didasarkan pada alasan hukum yang objektif atau proporsional, melainkan semata-mata berdasarkan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga sebagian warga negara kehilangan akses terhadap hak konstitusional mereka. Norma ini jelas melanggar prinsip non- diskriminasi yang dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan secara langsung merugikan hak terpidana untuk diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama di hadapan negara. 3. Lebih lanjut, pembatasan akses grasi bagi sebagian terpidana juga menimbulkan dampak nyata bagi Pemohon selaku advokat karena apabila terpidana yang dihukum pidana dibawah dua tahun jika memberikan kuasa khusus kepada pemohon untuk meminta bantuan hukum atau jasa hukum untuk mengajukan grasi kepada presiden maka Pemohon selaku advokat akan terhambat untuk memperjuangkan hak- hak klien dengan keberadaan pasal 2 ayat 2 UU Grasi ini. Sebagai akibatnya, Pemohon sebagai advokat tidak dapat menjalankan kewajiban profesionalnya secara penuh untuk memperjuangkan hak terpidana dibawah dua tahun untuk memperoleh grasi dari Presiden RI. . Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi bukan hanya bertentangan dengan prinsip equality before the law, tetapi juga bertentangan dengan hak dasar setiap orang untuk diakui sebagai 29 pribadi di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I UUD 1945. 4. Bahwa dalam praktiknya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan bahwa grasi dapat digunakan sebagai instrumen koreksi pidana, maupun pengurangan masa hukuman. Misalnya, pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengabulkan permohonan grasi terhadap Schapelle Leigh Corby, seorang terpidana kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 kilogram ke Bali pada 8 Oktober 2004, yang dijatuhi pidana 20 tahun penjara. Grasi yang diberikan berupa pengurangan masa hukuman selama lima tahun, sehingga Corby berhak mengajukan pembebasan bersyarat pada 3 September 2012. Selain itu, Presiden SBY juga memberikan grasi kepada Meirika Franola alias Ola, yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Agustus 2000 karena terbukti membawa 3,5 kilogram heroin dari London melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta. Berkat grasi Presiden, hukuman mati Ola berubah menjadi pidana seumur hidup. Selanjutnya, di era Presiden Joko Widodo, grasi juga diberikan kepada terpidana mati kasus pembunuhan di Pekanbaru, Riau, Dwi Trisna Firmansyah, yang hukuman matinya diubah menjadi pidana seumur hidup. Presiden Jokowi juga pernah memberikan grasi terhadap lima tahanan politik dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 9 Mei 2015, serta kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (Bukti P-12: https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan-sby- chEU) 5. Bahwa dari fakta praktik ini terlihat jelas bahwa grasi telah diberikan kepada terpidana mati, terpidana seumur hidup, dan terpidana dengan pidana di atas dua tahun, baik berupa pengurangan masa hukuman maupun perubahan hukuman mati menjadi seumur hidup. Sementara itu, sejak keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi, tidak pernah ada permintaan grasi oleh terpidana dbawah dua tahun dan pemberian grasi kepada terpidana dengan pidana di bawah dua tahun oleh Presiden meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Padahal secara riil, putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana di bawah dua 30 tahun ada dan nyata di masyarakat. Penyebabnya adalah norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi yang menutup akses hukum dan keadilan bagi terpidana yang dipidana dibawah dua tahun untuk meminta dan menerima grasi dari presiden. Dengan demikian, norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi secara jelas menimbulkan diskriminasi hukum: hanya sebagian kategori terpidana—yaitu mereka yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup, atau minimal dua tahun—yang dapat mengajukan grasi, sementara terpidana dengan pidana di bawah dua tahun sepenuhnya ditutup aksesnya. 6. Dengan demikian, fakta empiris praktik pemberian grasi oleh Presiden menunjukkan diskriminasi nyata yang bersumber dari Pasal 2 ayat (2) UU Grasi yang hanya sebagian kategori terpidana yang diberi akses terhadap hak yang seharusnya universal bagi seluruh terpidana, yaitu hak mengajukan grasi kepada Presiden. Diskriminasi ini bersifat struktural dan normatif, karena tertanam dalam teks undang- undang dan berlaku sejak diberlakukannya pasal tersebut sehingga cukup beralaskan secara hukum Pasal 2 ayat (2) UU Grasi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi terpidana dengan pidana singkat sekalipun, misalnya pidana satu bulan. Dengan demikian, hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme grasi merupakan bagian dari hubungan konstitusional antara warga negara dan kepala negara. Namun, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menetapkan bahwa hanya terpidana yang dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun yang dapat mengajukan permohonan grasi. Norma ini secara nyata menutup akses bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengajukan grasi. Akibatnya, terpidana tersebut kehilangan kesempatan memperoleh perlakuan hukum yang adil dari Presiden selaku pemegang hak prerogatif grasi. Dengan kata lain, norma ini menegasikan hubungan konstitusional yang seharusnya ada antara setiap warga negara dan kepala negara, karena 31 sebagian warga negara—yaitu terpidana dengan pidana di bawah dua tahun—dihilangkan aksesnya untuk meminta keadilan langsung kepada Presiden. 8. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Grasi bersifat diskriminatif, karena membedakan perlakuan terhadap warga negara yang seharusnya setara di hadapan hukum. Norma ini tidak hanya menutup hak terpidana tertentu untuk mengajukan grasi, tetapi juga membatasi pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden, sehingga prinsip equality before the law dan hak warga negara untuk diakui sebagai subjek hukum secara penuh tidak terpenuhi. D. Hilangnya Hak Advokat dan Kerugian terhadap Hak Pekerjaan 1. Bahwa advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki hak dan kewajiban profesional untuk memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, termasuk dalam mengajukan permohonan grasi kepada Presiden bagi terpidana yang berhak atas mekanisme tersebut. Dalam praktiknya, advokat memberikan jasa hukum yang sah dan memperoleh imbalan atas layanan profesionalnya, yang merupakan bagian dari hak bekerja dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 2. Namun, keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi membatasi hak mengajukan grasi hanya bagi terpidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Norma ini secara nyata menutup akses bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk dapat mengajukan permohonan grasi. Akibatnya, advokat yang diminta bantuan hukum dan jasa hukum untuk bertindak sebagai kuasa hukum bagi terpidana dengan pidana dbawah dua tahun tersebut kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya, karena norma ini meniadakan hak terpidana dibawah dua tahun untuk mengajukan grasi maka secara langsung menghalangi advokat untuk bertindak selaku kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili kliennya dalammengajukan permintaan grasi kepada presiden. Secara praktis, advokat kehilangan kesempatan untuk bekerja dan menerima 32 imbalan atas jasa hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada klien atau terpidana yang berada dalam kategori pidana di bawah dua tahun. 3. Lebih jauh, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam konteks profesi advokat, hubungan hukum antara advokat dan klien merupakan hubungan kerja yang sah, di mana advokat berhak memperoleh imbalan atas pelaksanaan tugas profesionalnya secara penuh. Pasal 2 ayat (2) UU Grasi secara nyata menghalangi advokat untuk melaksanakan tugas profesionalnya bagi sebagian terpidana yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun, karena norma tersebut menutup akses mereka untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Akibatnya, advokat kehilangan kesempatan untuk menjalankan kewajiban profesionalnya dan memperoleh imbalan atas jasa hukum yang seharusnya diberikan, sehingga advokat ditempatkan dalam perlakuan yang tidak adil dan tidak layak, bertentangan dengan ketentuan konstitusi. 4. Norma ini secara implisit juga melecehkan profesi advokat, karena menempatkan advokat seolah-olah tak berdaya dalam memperjuangkan hak-hak terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mendapatkan grasi dari Presiden RI. Padahal, praktik pemberian grasi menunjukkan bahwa terpidana dengan pidana mati atau seumur hidup dapat memperoleh grasi dari Presiden. Dengan kata lain, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi secara sistematis membedakan akses antara terpidana dengan pidana berat dan ringan, sehingga advokat yang bertugas mewakili terpidana pidana di bawah dua tahun kehilangan peran dan kewenangannya untuk memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Dengan demikian, norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tidak hanya bersifat diskriminatif terhadap terpidana, tetapi juga menimbulkan kerugian langsung bagi advokat sebagai subjek hukum. Norma ini meniadakan hak profesional advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum dan memperoleh imbalan atas jasa hukum yang sah. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak atas pekerjaan dan 33 penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2) serta hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2) UUD 1945. E. Filsafat Keadilan atas Pasal 2 Ayat (2) UU Grasi. 1. Rumusan norma Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menutup ruang keadilan prosedural bagi terpidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi pidananya di bawah dua tahun, untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Norma ini membatasi akses ke mekanisme grasi, sehingga sebagian warga negara yang seharusnya memiliki hak konstitusional untuk memperoleh koreksi atau pengurangan pidana, dilarang untuk mengaksesnya secara formal, meskipun putusan pengadilan telah final. 2. Dalam perspektif filsafat keadilan, setiap warga negara, tanpa memandang berat atau ringan pidana yang dijatuhkan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan adil di hadapan negara. Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah wakil konstitusional seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak fundamentalnya, termasuk hak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, menutup akses grasi bagi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun berarti mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan distributif, karena sebagian warga negara secara sistematis ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan terpidana dengan pidana lebih berat, padahal keduanya sama-sama subjek hukum. 3. Lebih jauh, filsafat keadilan menekankan bahwa keadilan tidak hanya terkait dengan ketepatan hukuman (retributive justice), tetapi juga dengan kewajaran prosedur dan kesempatan untuk memperoleh hak (procedural justice). Dengan menutup mekanisme grasi bagi sebagian terpidana, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menghilangkan kesempatan mereka untuk memperoleh pengurangan pidana atau pembebasan bersyarat, padahal putusan pengadilan telah inkracht. Dalam hal ini, norma tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai kesetaraan hak dan kesempatan, yang menjadi inti dari filsafat hukum modern. 34 4. Dengan demikian, dari perspektif filsafat keadilan, Pasal 2 ayat (2) UU Grasi menimbulkan ketidakadilan substantif dan prosedural, karena: 1. Menghalangi terpidana dengan pidana di bawah dua tahun untuk mengakses hak konstitusionalnya. 2. Membuat hubungan konstitusional antara Presiden dan seluruh warga negara menjadi tidak seimbang. 3. Bertentangan dengan prinsip equality before the law, yang menjadi landasan keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, norma ini tidak hanya diskriminatif secara yuridis, tetapi juga menyimpang dari prinsip moral dan filosofis keadilan, yang menuntut setiap warga negara memperoleh perlakuan setara, akses terhadap hak-haknya, dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme yang tersedia sehingga cukup beralaskan secara hukum Pasal 2 ayat (2) UU Grasi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Bahwa jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka secara otomatis Pasal 2 ayat (1) UU Grasi kembali berlaku secara penuh. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.” Dengan hilangnya pembatasan normatif yang terdapat dalam ayat (2), seluruh terpidana, termasuk yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun, kembali memiliki akses hukum untuk mengajukan grasi kepada Presiden. 6. Keputusan ini secara yuridis dan konstitusional akan mengembalikan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), karena tidak ada lagi diskriminasi berbasis lamanya pidana. Seluruh terpidana, tanpa memandang jenis atau lamanya hukuman, memperoleh hak yang sama untuk meminta pertimbangan keadilan kepada Presiden. Dengan demikian, hak konstitusional untuk mengakses grasi (Pasal 14 ayat 1 UUD 1945) dapat dijalankan secara penuh, sesuai prinsip keadilan prosedural. 35 7. Dari perspektif filsafat keadilan, penghapusan ayat (2) memulihkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara. Setiap terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap kini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengurangan pidana atau koreksi hukum melalui mekanisme grasi. Hal ini juga mengembalikan hubungan konstitusional antara Presiden dan seluruh rakyat sebagai kepala negara, di mana Presiden dapat menjalankan kewenangannya tanpa terhalang oleh pembatasan normatif yang diskriminatif. 8. Lebih jauh, bagi advokat, penghapusan Pasal 2 ayat (2) mengembalikan hak profesional untuk bertindak selaku kuasa hukum bagi seluruh klien terpidana, termasuk mereka yang dijatuhi pidana di bawah dua tahun. Advokat dapat kembali menjalankan kewajibannya untuk memperjuangkan hak klien secara penuh, sekaligus menerima imbalan atas jasa hukum yang sah, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penghapusan ayat (2) tidak hanya memulihkan keadilan bagi terpidana, tetapi juga memulihkan hak-hak Pemohon sebagai seorang profesional advokat. 9. Secara keseluruhan, jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU Grasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka akan: 1) Mengembalikan hak grasi bagi seluruh terpidana tanpa diskriminasi; 2) Memulihkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan prosedural; 3) Memastikan kewenangan konstitusional Presiden berjalan sepenuhnya; 4) Memulihkan hak advokat untuk menjalankan profesi dan memperoleh imbalan atas jasa hukum; 5) Menyelaraskan teks hukum formal dengan prinsip moral, sosial, dan praktik hukum nyata (living law). Dengan demikian, menyatakan Pasal 2 ayat (2) UU grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memilki kekuatan hukum mengikat maka secara hukum dan filosofis akan mengembalikan integritas sistem hukum, 36 menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara, serta menjadikan hukum lebih hidup dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian alasan hukum diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat atas nama Pemohon; 4. Bukti P-4 : Salinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; 5. Bukti P-5 : Printout berita online: “MA Luruskan Kekeliruan Persepsi Kasus Baiq Nuril”. https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-luruskan- kekeliruan-persepsi-kasus-baiq-nuril-lt5d231ff3f3258/; 6. Bukti P-6 : Printout artikel online: detiknews, "Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi" https://news.detik.com 37 /kolom/d-4617072/kasus-baiq-nuril-dan-kritik-keadilan undang-undang-grasi; 7. Bukti P-7 : Printout berita online: “Divonis 8 Bulan Penjara, Vanny Rossyane Pikir-Pikir”. https://www.liputan6.com/news/ read/778409/divonis-8-bulan-penjara-vanny-rossyane-pikir- pikir; 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat kepada Presiden Republik Indonesia, bertanggal 25 Agustus 2025, Perihal: Aspirasi Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; 9. Bukti P-9 Fotokopi Surat kepada Ketua DPR RI, bertanggal 25 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Revisi Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi; 10. Bukti P-10 Fotokopi Surat dari Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/0685/PT.06/09/2025, bertanggal 22 September 2025, Perihal: Surat Balasan; 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat kepada Ketua Komisi XIII DPR RI, bertanggal 14 Oktober 2025, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Usulan Revisi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi; 12. Bukti P-12 Printout berita online: “Grasi-Grasi Yang Diberikan Jokowi dan SBY” https://tirto.id/grasi-grasi-yang-diberikan-jokowi-dan- sby-chEU. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150, selanjutnya disebut UU 5/2010) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 39 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010: “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun”. 40 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 melarang terpidana dengan pidana di bawah 2 (dua) tahun mengajukan grasi, maka advokat (termasuk Pemohon) secara otomatis kehilangan hak untuk memberikan jasa hukum kepada kelompok terpidana tersebut. 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 telah menyebabkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya kesempatan bekerja menjalankan profesinya sebagai advokat dalam menyediakan jasa hukum kepada semua pencari keadilan tanpa diskriminasi dan menerima imbalan atas jasa hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun. 6. Bahwa menurut Pemohon, dirinya telah secara aktif menyampaikan kritik hukum atas ketidakadilan norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 berkaitan dengan putusan pidana terhadap Baiq Nuril Maqnun, seorang pegawai honorer di SMAN 7 Mataram yang divonis bersalah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui putusan kasasi pada 9 November 2018 dihukum selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan, melalui tulisan berjudul “Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi”. 7. Bahwa menurut Pemohon, dirinya memiliki pengalaman konkret dalam memberikan bantuan hukum kepada klien yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun, antara lain pembelaan terhadap klien yang divonis 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi. [3.6] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, serta memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 41 [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon adalah norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang menurut Pemohon menyebabkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon karena pasal a quo tidak membuka kesempatan bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun untuk mengajukan permohonan grasi. Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan grasi, menjalankan pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Pemohon dibatasi dan dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang dimohonkan pengujian, melainkan hanya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat memberikan jasa hukum kepada terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun sehingga Pemohon kehilangan kesempatan dalam menjalankan pekerjaan dan menerima imbalan atas jasa hukum yang diberikannya sebagai advokat. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat tidak serta merta dapat menjadi Pemohon yang memenuhi/memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010, berkaitan dengan status/profesi Pemohon sebagai advokat. Artinya, dalam konteks pengujian norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010, Pemohon sebagai advokat harus dapat membuktikan bahwa dirinya pernah menjadi kuasa hukum/penasihat hukum atas terpidana yang mengajukan grasi. 42 [3.6.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena dalam mengajukan permohonan a quo Pemohon mendalilkan norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 telah menghilangkan kesempatan bagi terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun untuk mengajukan permohonan grasi, maka Mahkamah dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Desember 2025 telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menjelaskan dan menguraikan kedudukan hukumnya dengan disertai bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon pernah menjadi kuasa hukum/penasihat hukum terpidana yang mengajukan grasi karena dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 252/PUU-XXIII/2025 bertanggal 17 Desember 2025, hlm. 16, hlm. 23, hlm. 29, dan hlm. 30]. Selanjutnya, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2025, namun dalam perbaikan permohonannya Pemohon tetap tidak menguraikan maupun membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi kuasa hukum/penasihat hukum terpidana yang mengajukan grasi karena dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa artikel berita online berjudul “Kasus Baiq Nuril dan Kritik Keadilan Undang-Undang Grasi” [vide Bukti P- 6] dan artikel berita online yang menurut Pemohon menunjukkan dirinya memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum atau menjadi penasihat hukum terhadap terpidana yang dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bekasi [vide Bukti P-7]. Oleh karena itu, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti dimaksud telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti sebagai advokat yang pernah menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum terhadap terpidana yang dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun yang belum pernah mengajukan grasi sebagai anggapan kerugian potensial maupun pernah mengajukan grasi karena dijatuhi pidana di bawah 2 (dua) tahun sebagai anggapan kerugian aktual. [3.6.3] Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (2) UU 5/2010 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan dan membuktikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang 43 dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, maka Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal adanya kerugian atas hak konstitusional Pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- 44 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 45 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan