PUU
Tahun 2026
250/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon: I Putu Raditya (Pemohon I), M. Jutira Suprapto (Pemohon II), Wahyu Guntur (Pemohon III), Khanza Laura (Pemohon IV), Daffa Maizar (Pemohon V), dan Samuel Steven (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-23T13:38:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 250/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama
dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang
: a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 6 Mei 2026, yang
diajukan oleh I Putu Raditya, M. Jutira Suprapto, Wahyu Guntur,
Khanza Laura, Daffa Maizar, dan Samuel Steven (selanjutnya
disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah
pada tanggal 25 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 249/PUU/ PAN.MK/AP3/06/2026,
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Juni 2026 dengan
Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
2
MK),
terhadap
Permohonan
Nomor
250/PUU-XXIV/2026
tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
250.250/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026
tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan
Nomor 250/PUU-XXIV/2026, bertanggal 26 Juni 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
250.250/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 26 Juni
2026;
c. bahwa sebelum diselenggarakan persidangan pendahuluan
pada tanggal 7 Juli 2026, dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan
materi permohonan, para Pemohon telah menyampaikan surat
bertanggal 2 Juli 2026 perihal Permohonan Penarikan Kembali
Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026. Penarikan kembali
permohonan a quo diterima Mahkamah melalui surat elektronik
pada tanggal 2 Juli 2026, pukul 06.55 WIB. Alasan penarikan
kembali permohonan para Pemohon, antara lain setelah
melakukan
pertimbangan
secara
mendalam,
serta
memperhatikan perkembangan situasi hukum dan kepentingan
strategis, para Pemohon memandang draf permohonan yang
diajukan masih memerlukan pendalaman teoretis, filosofis, serta
penambahan dasar pengujian yang lebih komprehensif,
sehingga para Pemohon memilih menarik permohonan a quo
untuk disusun ulang secara lebih matang di kemudian hari,
sehingga para Pemohon memutuskan untuk menarik atau
mencabut kembali permohonan tersebut;
d.
bahwa selanjutnya, Mahkamah menyelenggarakan sidang
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan sekaligus untuk melakukan konfirmasi berkenaan
dengan surat penarikan kembali permohonan para Pemohon,
3
pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, pukul 14.30 WIB. Dalam
persidangan tersebut Mahkamah melakukan konfirmasi ihwal
penarikan kembali permohonan para Pemohon. Berkenaan
dengan konfirmasi tersebut, para Pemohon membenarkan
penarikan kembali permohonan dan masing-masing telah
menandatangani
surat
permohonan
penarikan
kembali
permohonan a quo dengan alasan-alasan sebagaimana
tercantum pada huruf c di atas [vide Risalah Sidang, tanggal 7
Juli 2026, hlm. 2-4];
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik
kembali
permohonan
sebelum
atau
selama
pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat
(2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat
diajukan kembali”;
f.
bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud
pada
huruf
c,
huruf
d,
dan
huruf
e
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Juli 2026
telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali
Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan
menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali
permohonan
para
Pemohon
dalam
e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
4
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai
diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku
Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono
Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto
5
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto 5 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto
