250/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 250/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK NDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Sherly Putri Yulia Santi Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Tunggulsari, RT02/RW01, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Nadhirotul Khumayroh Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Pulosari, RT03/RW03, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungangung Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Diva Serina Keisha Putri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Wonoanti, RT24/RW09, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ----- -------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Oktober 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 255/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 250/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 12 Desember 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2025 (via email) dan pada tanggal 29 Desember 2025 (via pos), yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang dibentuk sebagai hasil dari proses transisi politik dari otoritarian ke demokrasi berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) khususnya Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa kewenangan mengenai Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa: “1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) juga menegaskan bahwa: “1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP) menegaskan bahwa: “1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Dimana Mahkamah Konstitusi didirikan dengan fungsi utama sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), dan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution). MK dapat membatalkan keberadaan Undang-Undang secara menyeluruh ataupun per pasalnya berupa isi atau proses yang terbentuknya bertentangan dengan konstitusi sebagai lembaga demokrasi yang menyeimbangkan dan mengarahkan sistem demokrasi, sebagai penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi, serta sebagai penjaga hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights) dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human 4 rights). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi atau bahkan melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan seluruh atau sebagian pasal undang-undang yang diuji. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK): 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.” 7. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1), Pasal 10 ayat (1) UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, Pasal 2 ayat (1) dan (5) PMK. 8. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) (selanjutnya disebut “UU TPKS”). 9. Bahwa bunyi Pasal 67 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.” 10. Bahwa para Pemohon menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU TPKS bertentangan khususnya dengan 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D (1) UUD NRI TAHUN 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G (1) UUD NRI TAHUN 1945 5 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28I (4) UUD NRI TAHUN 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 11. Bahwa sebelum Pemohon mendalilkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan a quo, Pemohon terlebih dahulu menegaskan bahwa permohonan ini tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem. Artinya, permohonan ini tidak memiliki pokok perkara yang sama dengan perkara- perkara yang sebelumnya pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Oleh karena itu, permohonan ini merupakan hal baru yang belum pernah diajukan sebelumnya. Karena tidak satu pun menguji Pasal 67 UU TPKS mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh sebab itu, permohonan a quo tidak termasuk dalam kategori ne bis in idem. 12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan para Pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. 13. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo ini; 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa, selain berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Sebagai badan yudisial, MK juga berperan dalam menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Berdasarkan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK lebih lanjut ditegaskan bahwa: Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa kemudian, ketentuan mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 7 c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa, Pemohon I adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3);  Bahwa Pemohon I adalah seorang perempuan yang secara kodrati maupun sosiologis tergolong dalam kelompok rentan (vulnerable group) terhadap ancaman kekerasan seksual, yang memiliki hak konstitusional afirmatif untuk mendapatkan perlindungan khusus dari negara;  Bahwa Pemohon I adalah bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Tulungagung, yang hidup dalam lingkungan tidak aman (hostile environment);  Bahwa Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual akibat frasa "sesuai dengan kondisi" dalam norma a quo, yang menyebabkan negara berdalih "keterbatasan kondisi" untuk tidak melakukan pemulihan tuntas di lingkungan tempat tinggal Pemohon I. Hal ini mengakibatkan Pemohon I hidup dalam teror psikologis berkelanjutan. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;  Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Bahwa, Pemohon II adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 8 kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P-5);  Bahwa Pemohon II adalah seorang perempuan muda yang tergolong dalam kelompok rentan (vulnerable group), yang menghadapi risiko keamanan lebih tinggi dalam menjalankan aktivitasnya di ruang publik;  Bahwa Pemohon II adalah mahasiswi pelaju (commuter) yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari;  Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial berupa munculnya "Chilling Effect" (efek ketakutan beraktivitas). Ketidakpastian hukum dalam norma a quo membuat Pemohon II membatasi hak pendidikan dan mobilitasnya karena ketidakpastian jaminan pemulihan negara. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;  Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 6. Bahwa, Pemohon III adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) (Bukti P-7);  Bahwa Pemohon III adalah seorang perempuan perantau yang tergolong dalam kelompok rentan (vulnerable group), yang memiliki kerentanan berlapis (intersectional vulnerability) akibat minimnya perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan;  Bahwa Pemohon III mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial dan spesifik akibat diskriminasi geografis. Keberlakuan norma a quo mengakibatkan hak pemulihan Pemohon III menjadi tidak pasti dan bergantung pada besar-kecilnya APBD daerah tempat ia indekos, yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional;  Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa 9 Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), agar suatu pihak dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka harus dapat dibuktikan adanya kerugian konstitusional yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang diuji; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: a. Para Pemohon I, II, dan III adalah Warga Negara Indonesia, sebagai Pemohon yang hak-haknya dijamin antara lain oleh:  Pasal 28D (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10  Pasal 28G (1) UUD NRI TAHUN 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.  Pasal 28I (4) UUD NRI TAHUN 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4).  Norma A Quo Melegalkan Diskriminasi Geografis dan Fiskal. Bahwa frasa "sesuai dengan kondisi dan kebutuhan" dalam norma a quo secara inheren menciptakan standar ganda dalam pemenuhan hak asasi manusia. Norma ini melegalkan situasi di mana kualitas pemulihan korban (seperti biaya visum, tes DNA, dan layanan psikiater yang mahal) tidak lagi ditentukan oleh derajat penderitaan korban, melainkan ditentukan oleh "kapasitas dompet" Pemerintah Daerah tempat korban berada. Hal ini menciptakan diskriminasi geografis: seorang korban di wilayah dengan fiskal tinggi mendapatkan jaminan negara, sementara korban di daerah dengan fiskal terbatas seperti di daerah Tulungagung mendapatkan layanan minimalis hanya karena perbedaan “kondisi daerah”. Hak konstitusional warga negara tidak boleh bersifat fluktuatif mengikuti neraca anggaran daerah.  Terjadinya Kekosongan Perlindungan (Legal Gap) bagi Warga Negara. Bahwa norma a quo menciptakan celah hukum (loophole) yang mengakibatkan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan kehilangan sifatnya sebagai hak yang dapat dituntut (claimable right). Tanpa adanya batasan normatif yang tegas (constitutional safeguard), frasa "sesuai kondisi" menjadi legitimasi konstitusional bagi negara untuk bersikap pasif. Hal ini menyebabkan jaminan pemulihan dalam UU TPKS menjadi "hak 11 spekulatif" sebuah ketidakpastian hukum yang mencederai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, di mana perlindungan hukum seharusnya bersifat pasti dan setara bagi seluruh warga negara.  Ketidakpastian Anggaran sebagai Hambatan Hak Konstitusional. Bahwa biaya medis dan psikologis dalam kasus kekerasan seksual bersifat tinggi dan krusial. Namun, norma a quo memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk tidak menganggarkan layanan- layanan vital tersebut dengan dalih "kondisi daerah belum siap". Hal ini dipertegas dengan keberadaan PP Nomor 29 Tahun 2025 (Bukti P-8) yang seharusnya menjadi instrumen kompensasi proaktif, namun efektivitasnya menjadi lumpuh akibat norma Pasal 67 ayat (2) yang membolehkan negara berlindung di balik keterbatasan administratif.  Pelanggaran Kewajiban Negara terhadap Perlindungan Kelompok Rentan (Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1)). Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara. Penggunaan frasa "sesuai kondisi" secara nyata mendegradasi kewajiban mutlak tersebut menjadi kewajiban fakultatif yang bergantung pada diskresi dan kondisi fiskal. Bagi para Pemohon sebagai kelompok perempuan dan mahasiswi perantau, ketidakjelasan ini membuat jaminan hak atas rasa aman menjadi ilusif/semu, karena negara hadir secara setengah hati dengan dalih keterbatasan fasilitas UPTD PPA di daerah setempat.  Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) apabila permohonan ini dikabulkan dan frasa "sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban" dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau dimaknai sebagai kewajiban mutlak tanpa syarat, maka kerugian konstitusional para Pemohon akan terhapus. Pemohon I, II, dan III akan memiliki kepastian hukum bahwa negara wajib hadir memberikan pemulihan penuh tanpa diskriminasi wilayah dan tanpa alasan keterbatasan anggaran. 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat 12 dipastikan akan terjadi, antara lain:  Bahwa frasa “sesuai dengan kondisi” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS telah mendegradasi derajat Human Rights (Hak Asasi) menjadi sekadar Budgetary Policy (Kebijakan Anggaran). Hak para Pemohon atas rasa aman dan pemulihan (Pasal 28G dan 28I UUD 1945) sejatinya adalah kewajiban mutlak negara (state obligation). Namun, norma a quo mengubahnya menjadi kewajiban yang bersifat fakultatif (bisa ya, bisa tidak) yang bergantung pada "isi dompet" daerah. Kerugian konstitusional nyata yang dialami para Pemohon adalah hilangnya status mereka sebagai pemegang hak (rights holder) yang beralih menjadi sekadar pemohon bantuan (charity seeker).  Bahwa norma a quo menciptakan kerugian akibat diskriminasi geografis (violation of equality) dengan standar ganda yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai persamaan di hadapan hukum. Hal ini menimbulkan situasi ketidakadilan sebagai berikut: 1) Jika Pemohon menjadi korban di wilayah dengan fiskal kuat seperti Provinsi DKI Jakarta (APBD besar, Fasilitas Lengkap), Pemohon akan mendapatkan pemulihan paripurna karena "kondisinya mampu". 2) Namun, jika Pemohon menjadi korban di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, atau daerah terpencil lainnya (APBD kecil, Fasilitas Minim), Pemohon terancam tidak mendapat layanan karena alasan "kondisi tidak memadai". Artinya, nasib konstitusional para Pemohon ditentukan secara diskriminatif oleh lokasi geografis (locus delicti), bukan oleh jaminan murni UUD 1945. Ini adalah bentuk ketidakadilan nyata yang bersumber langsung dari Undang-Undang a quo.  Bahwa terdapat kerugian akibat ambiguitas norma (lex ambigua) dalam frasa “sesuai dengan kondisi” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata. Frasa ini memberikan ruang diskresi yang tidak terbatas bagi negara untuk menjadikan keterbatasan anggaran daerah atau ketiadaan fasilitas sebagai alasan pemaaf (justification) untuk mengabaikan hak pemulihan korban. Bagi para Pemohon, hal ini mereduksi hak konstitusional yang seharusnya 13 bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.  Bahwa kerugian akibat ketiadaan standar operasional yang adil, ketiadaan batasan operasional dalam norma a quo menyebabkan beban pemulihan seringkali beralih kepada korban. Para Pemohon menyadari adanya ketimpangan tanggung jawab di mana jika korban memerlukan penyesuaian layanan demi keamanan, biaya tambahan justru dibebankan kepada korban atau keluarga. Hal ini nyata-nyata mencederai prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.  Bahwa praktik tersebut telah menimbulkan kerugian nyata dan potensial bagi korban, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai peristiwa empiris berikut: a) Tingginya Kerentanan Perempuan dan Pengabaian Struktural: Data SIMFONI-PPA hingga Agustus 2025 mencatat 14.919 korban perempuan (80,6%), namun angka ini berbanding terbalik dengan ketersediaan UPTD PPA yang layak [Lihat berita: “14.000+ Kasus Kekerasan di 2025, Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka?” https://amanindonesia.org/14-000-kasus-kekerasan-di-2025- sudahkah-perempuan-merdeka/] (Bukti P-9). Frasa "sesuai kondisi" secara nyata menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk tidak memprioritaskan anggaran visum dan psikolog dalam APBD. Akibatnya, Para Pemohon yang berdomisili di daerah dengan kapasitas fiskal rendah (low-fiscal capacity) berada dalam ancaman pengabaian negara secara struktural, di mana perlindungan hak asasi dikalahkan oleh dalih keterbatasan anggaran daerah. b) Bahwa keberadaan PP Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban tidak serta-merta menghapus kerugian konstitusional para Pemohon, karena sebagai aturan pelaksana, efektivitas PP tersebut tetap tersandera oleh frasa "sesuai dengan kondisi" dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS. Tanpa adanya mandat kewajiban mutlak pada level undang-undang, hak korban atas pemulihan tuntas tetap menjadi rentan karena negara dapat 14 sewaktu-waktu menghentikan atau membatasi dana bantuan tersebut dengan dalih "kondisi keuangan negara/daerah sedang krisis" secara sah. Dengan demikian, norma a quo menciptakan celah hukum (loophole) yang mendegradasi jaminan pemulihan negara menjadi kebijakan yang bersifat situasional dan tidak memiliki kepastian hukum yang permanen [Lihat berita: “Presiden Prabowo Teken PP 29/2025, Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara saat Restitusi Tak Terpenuhi” https://www.lpsk.go.id/berita/cmcvm97jv000ndfrefhsvfn3b]. c) Dalam pemberitaan Kompas.com “Polres Tulungagung Ungkap 5 Kasus Pencabulan Anak dalam 2 Bulan”, polisi mengungkap 5 kasus pelecehan/kekerasan seksual terhadap 19 anak di bawah umur (usia 6-16 tahun). Korban rentan memerlukan perlindungan dan pemulihan psikologis yang jelas, namun ketidakjelasan implementasi norma a quo menghambat pemenuhan hak secara menyeluruh. Hal ini secara langsung memperkuat kekhawatiran Pemohon I (Tante Korban) bahwa tanpa kepastian hukum, kasus serupa di lingkungannya akan berakhir tanpa pemulihan tuntas. [Lihat berita: “Polres Tulungagung Ungkap 5 Kasus Pedofilia dengan 19 Korban, Paling Muda Korban Berusia 6 Tahun” https://surabaya.kompas.com/read/2025/06/04/165055278/polres -tulungagung-ungkap-5-kasus-pedofilia-dengan-19-korban- paling-muda?page=all]. d) Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon terkonfirmasi secara empiris melalui fakta di mana korban kekerasan seksual seringkali dibebankan biaya visum mandiri dengan dalih RSUD kehabisan anggaran atau ketiadaan nota kesepahaman (MoU) antara fasilitas kesehatan dengan Pemerintah Daerah. Norma a quo secara nyata melegitimasi pembiaran terhadap "kondisi" daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran, sehingga tanggung jawab negara yang seharusnya bersifat mutlak dialihkan menjadi beban finansial warga negara. Kondisi ini menciptakan ancaman nyata bagi Pemohon II dan Pemohon III (Mahasiswa) yang secara finansial belum mandiri. 15 Apabila norma ini tetap dipertahankan, para Pemohon terancam kehilangan haknya untuk memproses hukum pelaku kekerasan seksual semata-mata karena ketidakmampuan membayar biaya visum dan administrasi medis lainnya. Hal ini membuktikan bahwa hak atas perlindungan hukum dan pemulihan bagi warga negara saat ini telah disandera oleh dalih "kondisi keuangan daerah", yang pada gilirannya menghalangi tercapainya keadilan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 [Lihat berita: “Istri Kiai Cabul Trenggalek Serahkan Uang Restitusi Rp 100 Juta pada Korban” https://radartulungagung.jawapos.com/hukum- kriminal/765794965/istri-kiai-cabul-trenggalek-serahkan-uang- restitusi-rp-100-juta-pada-korban?page=2]. 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Pasal 67 Ayat (2) UU UU TPKS yang dimohonkan pengujian.  Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon adalah akibat langsung (direct result) dari sifat norma yang bersifat “Open-Ended” (Terbuka Tanpa Batas). Keberadaan frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan” menjadikan Pasal 67 ayat (2) sebagai pasal karet yang memberikan kewenangan sepihak kepada negara untuk menilai sendiri kemampuannya. Hal ini menyebabkan negara menjadi "hakim" atas kewajibannya sendiri, sehingga secara kausalitas berimplikasi langsung pada risiko nyata bagi masing-masing Pemohon sebagai berikut: 1) Bagi Pemohon I: Frasa a quo menyebabkan perlindungan bagi keluarga Pemohon I menjadi tidak pasti. Selama negara dapat berdalih “kondisi tidak siap”, Pemohon I menanggung kerugian aktual berupa ancaman rasa aman yang tidak dipenuhi secara mutlak oleh negara, mengingat posisi pelaku adalah tetangga dekat yang menciptakan teror psikologis berkelanjutan. 2) Bagi Pemohon II: Kerugian muncul dari ketidakpastian jaminan penanganan darurat saat Pemohon II harus menempuh perjalanan kuliah malam yang sepi dan jauh. Frasa a quo menjadikan hak Pemohon II atas bantuan hukum dan medis bergantung pada 16 "nasib" kesiapan fiskal daerah, yang secara nyata mencederai kepastian hukum adil (Pasal 28D ayat 1). 3) Bagi Pemohon III: Sebagai perantau, Pemohon III kehilangan jaring pengaman (safety net) hukum yang pasti. Longgarnya penafsiran "sesuai kondisi" menyebabkan Pemohon III terancam tidak mendapatkan pemulihan tuntas di daerah perantauan jika fasilitas UPTD PPA setempat dianggap minim, yang merupakan bentuk diskriminasi geografis.  Bahwa para Pemohon kehilangan hak untuk melakukan kontrol (check and balances) karena saat para Pemohon menuntut hak pemulihan, negara dapat dengan sah menangkis tuntutan tersebut menggunakan dalih Pasal a quo. Kerugian ini bukan sekadar kesalahan penerapan, melainkan bersumber dari norma undang-undang yang melegalkan disfungsi negara. 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.  Bahwa pemberian tafsir konstitusional bersyarat terhadap frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban” akan menutup celah ambiguitas norma secara permanen. Batasan hukum yang tegas akan menjebol "bunker perlindungan" administratif yang selama ini digunakan negara untuk menangguhkan hak asasi korban.  Bahwa dikabulkannya permohonan ini menciptakan garansi konstitusional berupa standar pemenuhan layanan medis, psikologis, dan restitusi yang pasti. Putusan Mahkamah akan memaksa Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menempatkan anggaran pemulihan sebagai kewajiban mutlak yang diprioritaskan, bukan sekadar kebijakan opsional.  Bahwa hilangnya ketidakjelasan norma tersebut menghapuskan risiko diskriminasi geografis. Putusan Mahkamah akan memastikan bahwa hak konstitusional Para Pemohon tidak lagi bergantung pada "kondisi dompet" daerah, sehingga pemulihan yang tuntas dan berkeadilan dapat terealisasi secara nyata. 17 III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN Frasa "Sesuai dengan Kondisi" Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Mengurangi Derajat Tanggung Jawab Negara (Melanggar Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945). 1. Jerat ketidakpastian hukum permohonan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum penting seperti "state responsibility to protect vulnerable groups”. Hak perempuan untuk hidup bebas dari "sexual violence and harassment" bukan hanya masalah martabat pribadi, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang menjamin kesetaraan dan nondiskriminasi di depan hukum. 2. Bahwa bunyi Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.” Frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Mengurangi Derajat Tanggung Jawab Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). 3. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 meletakkan kewajiban pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab mutlak negara (state responsibility). Namun, Pasal 67 ayat (2) UU TPKS mendegradasi kewajiban tersebut menjadi kewajiban yang bersyarat (conditional obligation). Perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual, berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang melandasi rasa keadaban bangsa Indonesia. Norma hukum harus dirumuskan dan diterapkan demi menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan penegakan hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi. 4. Bahwa frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” dapat ditafsirkan secara liar oleh pelaksana kebijakan sebagai "menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD)" atau "ketersediaan tenaga ahli". Sehingga tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Normanya perlu dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang memberatkan atau sewenang- 18 wenang terhadap para pihak yang terlibat. 5. Bahwa pelaksanaan norma a quo wajib ditempatkan dalam kerangka prinsip negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut harus menghindari penyimpangan dari jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. 6. Bahwa dengan interpretasi sistematis dari norma-norma konstitusional tersebut, pelaksanaan Pasal 67 ayat (2) UU TPKS harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk tindakan diskriminatif, represif, atau memberatkan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa dalam praktiknya, banyak korban kekerasan seksual di daerah terpencil atau daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) rendah, ditolak mendapatkan layanan pemulihan gratis (visum, psikolog, rumah aman) dengan alasan "anggaran habis" atau "fasilitas belum tersedia". 7. Bahwa dengan adanya frasa a quo, tindakan penolakan layanan oleh Pemerintah Daerah tersebut menjadi "sah" secara undang-undang karena berlindung di balik alasan "kondisi belum memungkinkan". Hal ini jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang adil bagi korban. Sehingga ketiadaan Standar Minimum Teknis Menciptakan Ketidakpastian Hukum. Ketiadaan norma yang mengatur secara eksplisit mengenai standar teknis minimum, mekanisme akuntabilitas, dan indikator kualitas dari jenis-jenis Pemulihan yang dijamin dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS (meliputi rehabilitasi medis, mental, sosial, dan pendampingan psikologis) telah menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Hal ini dikarenakan tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai mutu dan kewajiban nyata negara dalam menjamin hak Pemulihan yang layak bagi Korban. Perlindungan Hukum Berbasis Kesetaraan Gender dalam Dilema Geografis: Menjembatani Legal Gaps untuk Keadilan yang Setara 8. Bahwa, dibalik batas wilayah yang tampak di peta, tersimpan dilema nyata bagi perlindungan hukum korban yang bukan sekadar tentang ruang fisik, melainkan juga tentang kesenjangan hukum yang menghambat akses 19 keadilan. Kondisi ini mengabaikan esensi non-diskriminasi yang seharusnya menjamin perlakuan setara bagi semua korban, tanpa terkecuali, dan menghadirkan tantangan besar bagi pencapaian keadilan yang hakiki. 9. Bahwa, norma a quo menciptakan diskriminasi geografis dalam pemenuhan hak korban yang melanggar Pasal 28I ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dengan bunyi: “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Bahwa setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Namun, frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” menciptakan standar ganda pelayanan. 10. Bahwa korban yang tinggal di wilayah dengan kondisi pelayanan lebih memadai, seperti DKI Jakarta, cenderung menerima pemulihan yang menyeluruh dan optimal. Sebaliknya, korban di daerah yang menghadapi berbagai keterbatasan, contohnya daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), seringkali mengalami pengabaian terhadap hak-hak mereka. Padahal, tingkat trauma dan penderitaan yang dialami korban di seluruh wilayah tidak berbeda, sehingga seharusnya perlakuan dan akses pemulihan harus setara tanpa memandang kondisi geografis atau infrastruktur daerah. Menurut penelitian dari Komnas Perempuan dan laporan lembaga kemanusiaan internasional, kesenjangan akses pemulihan ini memperparah ketidakadilan bagi korban di daerah kurang berkembang, meskipun kebutuhan psikososial dan medis mereka sama mendesaknya. Hal ini menegaskan pentingnya perbaikan kebijakan dan pendanaan untuk menjamin pemulihan yang adil bagi seluruh korban di berbagai wilayah Indonesia. Bahwa konstitusi tidak membenarkan hak asasi manusia digantungkan pada domisili atau kekayaan daerah. Negara harus hadir secara merata. Frasa ini justru melegalkan ketimpangan tersebut. 11. Bahwa, ketidakjelasan norma mendorong kelalaian negara dalam pemenuhan hak. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) yang hanya bersifat enumeratif (penyebutan) tanpa disertai rincian kewajiban alokasi anggaran dan ketersediaan infrastruktur layanan yang memadai, telah ditafsirkan sebagai justifikasi legal bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk 20 menunda atau tidak mengalokasikan sumber daya. Penafsiran ini secara substansial meniadakan hak pemulihan korban di lapangan, sehingga norma yang ada bersifat tidak dapat dieksekusi (unenforceable) dan merugikan korban. Bahwa beberapa laporan dan pengalaman konkret menunjukkan ketidakpastian penerapan Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS di lapangan, misalnya terkait prosedur pembuktian dan perlindungan hak-hak para pihak, yang kadang berujung pada perlakuan yang tidak adil dan pemberatan tanpa proses hukum yang benar. 12. Bahwa, norma yang kabur merugikan jaminan kepastian hukum yang adil. Adanya kerancuan normatif dan potensi multitafsir terhadap materi muatan Pasal 67 ayat (2) UU TPKS telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi secara fundamental merugikan hak konstitusional korban untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang efektif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa potensi penyalahgunaan norma tersebut jelas terjadi terutama bila tafsir normanya dibuat secara sepihak oleh aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, yang akan merugikan hak konstitusional baik korban maupun terduga pelaku. 13. Bahwa, kesenjangan implementasi hak melanggar prinsip kesamaan dan keadilan. Implementasi hak pemulihan yang bersifat discretionary (bergantung pada kebijakan daerah) akibat norma yang kabur telah menyebabkan ketiadaan standar layanan yang baku dan seragam secara nasional. Ketiadaan standar ini menciptakan diskriminasi terselubung dalam pemenuhan hak antara Korban yang satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan wilayah domisili dan kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini secara nyata merugikan hak konstitusional Korban untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hak Pemulihan yang dijanjikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21 Gagalnya Pemenuhan Perlindungan Hukum yang Berbasis pada Gender Equality dan Pemenuhan Standart International Human Rights sebagaimana Mandat Konstitusi 14. Bahwa, mandat konstitusi yang lumpuh perlindungan hukum yang berbasis pada gender equality dan pemenuhan standar international human rights law harus tercermin dalam setiap regulasi dan implementasinya. Namun, ketentuan yang sedang diuji materi ini menunjukkan “legal gaps” dan ketidakpastian yang menghambat akses korban dalam mencari keadilan, serta mengabaikan prinsip non-discrimination yang seharusnya menjamin perlindungan setara bagi semua pihak. 15. Bahwa, kegagalan pemenuhan hak pemulihan melanggar tanggung jawab negara. Ketidakjelasan norma yang mengakibatkan pemulihan tidak dapat dieksekusi secara nyata oleh korban merupakan bentuk kelalaian negara (state omission) dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga negara, khususnya kelompok rentan. Hal ini secara tegas melanggar Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 16. Bahwa, kondisi ini bertentangan dengan hak atas perlindungan diri. Ketidakmampuan norma Pasal 67 ayat (2) untuk secara efektif menjamin hak pemulihan secara merata telah melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa berbagai ketentuan sektoral terkait tindak pidana kekerasan seksual turut merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, namun ketidakjelasan atau kekaburan redaksi Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS memberikan ruang untuk tafsir yang kurang proporsional dan berpotensi mengabaikan perlindungan hak-hak korban. 17. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perlindungan hak-hak asasi atas proses hukum yang adil dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks kasus tindak pidana kekerasan seksual, sehingga berkedudukan dan 22 berkepentingan hadir mengajukan permohonan agar norma Pasal 67 Ayat (2) UU TPKS diuji materil. Oleh karena itu, merupakan hal yang urgen bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap ketentuan ini agar tercipta kepastian hukum yang jelas, adil, dan mampu memastikan perlindungan hak asasi setiap individu tanpa menimbulkan tafsir yang sewenang-wenang. 18. Bahwa untuk mencegah terjadinya state negligence (kelalaian negara) yang berlindung di balik aturan undang-undang, Mahkamah Konstitusi harus memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Akibat ketidakjelasan norma tersebut, para Pemohon sebagai warga negara menghadapi risiko pelanggaran hak atas perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan non-diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma tersebut harus diselaraskan agar tidak menjadi dasar tindakan yang melanggar hak konstitusional warga negara. 19. Bahwa para Pemohon menegaskan bahwa frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban” tidak boleh dimaknai sebagai "alasan pemaaf" bagi ketidaksiapan negara, melainkan harus dimaknai sebagai kewajiban negara untuk secara aktif menciptakan kondisi yang menjamin pemulihan korban, tanpa menjadikan anggaran dan sebagainya menjadi alasan penundaan. 20. Bahwa Pemda Menghapus Anggaran Visum/Korban Harus Bayar Sendiri menunjukkan bahwa alasan "kondisi keuangan daerah" sering digunakan untuk menolak pemenuhan hak korban, sehingga frasa di Pasal 67 ayat (2) berpotensi membahayakan jika dipertahankan tanpa tafsir yang mengikat. a. Kasus di Bandar Lampung, korban kekerasan dipaksa membayar visum sendiri karena alasan prosedural dan ketiadaan anggaran, meskipun UU mengharuskan layanan visum gratis. Hal ini terbukti dari laporan kasus "Korban Kekerasan Harus Bayar Visum, Polisi Bilang Anggaran Habis/Tidak Ada." Membuktikan bahwa di lapangan, korban diminta membayar visum sendiri karena alasan prosedural dan ketiadaan anggaran, padahal UU mewajibkan gratis. [Lihat berita: "Keadilan Tidak Bisa Dibeli: Menggugat Visum Berbayar!" https://konsentris.id/keadilan- tidak-bisa-dibeli-menggugat-visum-berbayar/] 23 b. Kasus di Jakarta, anggaran visum untuk korban pemerkosaan pernah dihapus dari APBD DKI, menandakan bahwa bahkan daerah kaya sekalipun tidak menjamin ketersediaan anggaran untuk visum korban. Ini membuktikan kerentanan perlindungan hak korban ketika bergantung pada kondisi anggaran daerah. Bahkan tidak dipungkiri di DKI Jakarta yang kaya raya, anggaran visum bisa dicoret/hilang. Apalagi di daerah miskin dan terbelakang. Ini bukti kerentanan hak korban jika digantungkan pada "kondisi anggaran". [Lihat berita: Sylviana Dapat Kabar Anggaran Visum Korban Pemerkosaan Dihapus dari APBD DKI" https://news.detik.com/berita/d-3354186/sylviana-dapat-kabar- anggaran-visum-korban-pemerkosaan-dihapus-dari-apbd-dki] c. Pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengonfirmasi bahwa biaya visum menjadi kendala serius dalam pelaporan kasus seksual, menghambat akses hak keadilan bagi korban. Terbukti bahwa kendala biaya menjadi penghalang akses keadilan (barrier to justice). [Lihat berita: "KPAI: Laporan Pelecehan Seksual Terhambat Gara-Gara Masalah Biaya" https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-laporan- pelecehan-seksual-terhambat-gara-gara-masalah-biaya] (Bukti P-10) d. Bukti Hambatan Implementasi: Daerah Belum Punya UPTD PPA karena Anggaran; Frasa "sesuai dengan kondisi" menyebabkan banyak daerah merasa sah-sah saja untuk tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dengan alasan keterbatasan anggaran. Laporan dari Konde.co menyatakan bahwa hanya 26% daerah di Indonesia memiliki UPTD PPA, sebagian besar karena masalah anggaran. Hal ini menunjukkan ketimpangan layanan pemulihan korban, di mana korban di daerah tanpa UPTD PPA tidak menerima hak yang setara dibandingkan daerah lain. Membuktikan ketimpangan layanan. Korban di daerah yang tidak punya UPTD PPA (karena alasan anggaran) tidak mendapatkan hak pemulihan yang sama dengan korban di daerah maju. [Lihat berita: "Refleksi 3 Tahun UU TPKS: Aturan Turunan Belum Lengkap, Implementasi Terhambat" & "Aturan Turunan UU TPKS Tak Kunjung Ditetapkan, Ini Sederet Hambatannya" https://www.konde.co/2023/11/aturan-turunan-uu-tpks-tak-kunjung- ditetapkan-ini-sederet-hambatannya/] (Bukti P-11) 24 Tinjauan Filosofis Atas Viktimisasi Berulang Dan Pengingkaran Hak Atas Pemulihan Korban 21. Bahwa objek permohonan a quo adalah Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya frasa “sesuai dengan kondisi”, yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan kerugian konstitusional bagi korban kekerasan seksual. Norma tersebut tidak menetapkan kewajiban negara yang bersifat pasti dan seragam dalam pemulihan korban, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kemampuan fiskal dan kebijakan masing-masing daerah. 22. Bahwa secara filosofis, Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang berlandaskan Pancasila menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia, sebagaimana tercermin dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Korban kekerasan seksual adalah individu yang telah mengalami pelanggaran paling mendasar atas integritas tubuh, rasa aman, dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin pemulihan korban secara penuh dan tanpa syarat. Frasa “sesuai dengan kondisi” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS secara filosofis mendegradasi martabat korban karena menjadikan pemulihan hak korban sebagai sesuatu yang dapat dikompromikan dengan alasan administratif dan keterbatasan anggaran. Bahwa visum et repertum pada hakikatnya merupakan instrumen publik negara untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana, bukan kebutuhan pribadi korban. Namun, dalam praktik, korban masih kerap dibebani biaya visum et repertum sebagai syarat pembuktian. Praktik tersebut merupakan bentuk viktimisasi berulang (revictimization), karena negara mengalihkan tanggung jawab penegakan hukumnya kepada korban yang telah mengalami penderitaan fisik dan psikis. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan negara hukum yang menempatkan negara sebagai pelindung warga negara. 23. Bahwa secara sosiologis, keberlakuan norma hukum harus dinilai dari efektivitasnya dalam merespons realitas masyarakat (law in action), bukan semata dari keberadaannya dalam teks undang-undang (law in books). Korban kekerasan seksual pada umumnya berada dalam kondisi yang 25 sangat rentan secara ekonomi, psikologis, dan sosial. Namun, keterbatasan layanan pemulihan dan minimnya kapasitas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di berbagai daerah telah menciptakan hambatan struktural yang nyata, sehingga korban dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan hidup atau melanjutkan proses hukum yang mensyaratkan pembuktian berbiaya. Bahwa frasa “sesuai dengan kondisi” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS juga telah dan berpotensi melegalkan diskriminasi geografis dalam pemenuhan hak korban. Akibatnya, pemulihan korban sangat ditentukan oleh domisili dan kapasitas fiskal daerah, bukan oleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 67 ayat (2) UU TPKS telah mendorong terjadinya kelalaian negara (state omission) dan menciptakan jurang antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik. Apabila norma tersebut dibiarkan tanpa tafsir konstitusional yang tegas, maka UU TPKS berpotensi menjadi “macan kertas”, progresif secara normatif namun tidak memberikan perlindungan nyata bagi korban. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memberikan penafsiran konstitusional yang bersifat final dan mengikat terhadap norma a quo. Pengujian Pasal 67 ayat (2) UU TPKS. Kewajiban Positif Negara (State Positive Obligations) dan Pelanggaran atas Doktrin State Omission 24. Bahwa, doktrin hukum hak asasi manusia internasional dan paradigma negara hukum modern, tanggung jawab negara tidak lagi terbatas pada kewajiban untuk tidak melanggar hak warga negara (negative obligation), melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban positif (positive obligation) untuk mengambil langkah-langkah aktif, konkret, dan terukur guna menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut secara efektif. 25. Bahwa dalam teori negara hukum modern, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lagi sekadar menuntut negara untuk tidak melakukan 26 campur tangan (negative obligation), melainkan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dan konkret guna menjamin terpenuhinya hak tersebut (positive obligation). Negara yang membiarkan hambatan administratif (anggaran dan fasilitas) menghalangi hak pemulihan korban kekerasan seksual secara sosiologis telah melakukan state omission (kelalaian negara). 26. Bahwa doktrin State Positive Obligations mengamanatkan bahwa hak korban atas pemulihan harus dijamin melalui ketersediaan infrastruktur dan pendanaan yang bersifat mutlak, bukan discretionary (sukarela/pilihan). Frasa "sesuai dengan kondisi" dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS secara substansial telah melegalkan kelalaian negara dengan dalih keterbatasan kondisi, yang pada akhirnya membatalkan tanggung jawab mutlak negara sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 27. Prinsip negara hukum (rechtsstaat/’État de droit) mensyaratkan adanya kepastian, kejelasan, dan keteraturan hukum yang memungkinkan warga negara mengetahui hak dan kewajiban mereka serta memperoleh perlindungan yang konsisten. Ketentuan bersyarat seperti “sesuai dengan kondisi” apabila tidak ditafsirkan dan distandarisasi, justru menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena memberi ruang tafsir yang sangat luas pada aparatur negara. Relevansi Praktik Global sebagai Tolok Ukur Constitutional Compliance Indonesia 28. Bahwa, perlunya standar pemulihan yang absolut para Pemohon menyajikan fakta bahwa berbagai negara telah berhasil menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan dukungan bagi korban kekerasan tanpa diskriminasi atau syarat yang menghambat akses ke layanan. Perbandingan dengan negara lain diajukan bukan untuk menundukkan hukum nasional pada hukum asing, melainkan untuk menunjukkan standar peradaban hukum (standard of civilization) yang universal. Indonesia sebagai negara pihak dalam CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyelaraskan standar perlindungan domestiknya dengan standar global. Negara juga 27 memiliki kewajiban Due Diligence untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan pemulihan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kegagalan menyediakan layanan pemulihan yang bebas biaya dan aksesibel bukan hanya pelanggaran konstitusional, tetapi juga pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia. 29. Bahwa, Prinsip Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) sebagai General Principles of Law, membuat prinsip pemulihan korban kekerasan seksual tanpa hambatan birokrasi dan anggaran telah diakui sebagai prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized by civilized nations). Ketertinggalan Indonesia dalam menyelaraskan norma domestik dengan standar global ini mencoreng wajah Konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan penghormatan terhadap HAM. Negara-negara dengan sistem perlindungan progresif berikut ini menjadi tolok ukur (benchmark) kepatutan yang seharusnya diinternalisasi ke dalam hukum nasional: 30. Bahwa di Swedia terdapat Model Pelayanan Terintegrasi, pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang terpisah dari proses hukum. Korban memiliki hak penuh untuk mendapatkan perawatan medis tanpa kewajiban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Di Swedia juga dikenal memiliki salah satu sistem perlindungan paling progresif melalui klinik khusus yang disebut "Akutmottagning för våldtagna" (Klinik Darurat bagi Korban Pemerkosaan) yg memiliki fasilitas seperti: a. Adanya Layanan 24/7: Klinik ini buka 24 jam setiap hari dan khusus melayani korban kekerasan seksual (semua gender). b. Semua pemeriksaan di klinik khusus ini termasuk visum, tes penyakit menular seksual (IMS), kontrasepsi darurat, dan konseling awal adalah bebas biaya (free of charge). Sementara di klinik umum di luar Stockholm pasien mungkin dikenakan biaya standar rawat jalan (outpatient visit fee), akan tetapi di klinik-klinik khusus kekerasan seksual, biaya ini biasanya ditiadakan atau ditanggung sepenuhnya oleh anggaran khusus pemerintah daerah. Dengan adanya kelebihan seperti itu, maka para korban bisa focus terlebih dahulu pada pemulihan medis sebelum prosedur hukum, memastikan agar korban stabil secara fisik dan mental. 28 31. Bahwa di Islandia tidak hanya memperkuat hukum melalui definisi pemerkosaan berbasis persetujuan (consent), tetapi juga memastikan infrastruktur pendukungnya didanai secara kuat. Islandia juga diakui oleh Dewan Eropa memiliki standar tinggi dalam pendanaan bantuan korban agar tidak terhambat masalah anggaran. Adanya Pusat konseling gratis seperti Bjarkarhlíð dan Stígamót menerima dana tahunan jutaan Euro dari pemerintah (Ministry of Social Affairs). Layanan mencakup konseling, pendampingan hukum, dan pemeriksaan medis tanpa pungutan biaya. Berdasarkan laporan GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women) tahun 2022, Islandia menunjukkan komitmen anggaran yang luar biasa seperti: a. Pemerintah Islandia mengalokasikan dana khusus dalam rencana aksi nasional (National Action Plan on Domestic and Sexual Violence). Dana ini bersifat "absolut", artinya tidak bisa dipangkas untuk keperluan birokrasi lain. b. Negara memiliki sistem kompensasi bagi korban tindak pidana (State Compensation for Victims of Crime). Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, negara akan membayarnya terlebih dahulu kepada korban agar proses pemulihan ekonomi korban tidak terhambat. c. Pemeriksaan Medis Forensik (Visum) Gratis. Pemeriksaan forensik pasca-kekerasan seksual di Islandia dilakukan di Emergency Ward for Victims of Sexual Violence di Rumah Sakit Universitas Landspítali. Pemeriksaan ini mencakup pengambilan sampel DNA, pengobatan pencegahan (HIV/IMS), dan dokumentasi cedera fisik. Dan semua biaya ditanggung oleh sistem kesehatan nasional. Dan dokumen medis ini secara otomatis menjadi bukti sah jika korban memutuskan untuk melanjutkan ke ranah hukum. 32. Bahwa, sedangkan di Spanyol, yang secara populer dikenal sebagai salah satu regulasi paling komprehensif di dunia dalam hal pemenuhan hak korban kekerasan seksual tanpa hambatan anggaran. Berdasarkan dokumen resmi Boletín Oficial del Estado (BOE) atau Lembaran Negara Spanyol Pasal 2 dan Pasal 10 dari Organic Law 10/2022 secara eksplisit mewajibkan penyediaan layanan bantuan komprehensif yang gratis, dapat diakses, aman, dan rahasia. Menurut laporan Kementerian Kesetaraan Spanyol 29 menyebutkan alokasi dana lebih dari €83 juta (sekitar Rp1,4 triliun) khusus untuk pembangunan dan operasional pusat krisis 24 jam di seluruh wilayah Spanyol hingga tahun 2024-2025. Dengan adanya fasilitas Pusat Krisis yang beroperasi 24 jam tersebut, pemerintah dapat memberikan respons lebih cepat terhadap kebutuhan fisik dan mental korban. Selain itu negara Spanyol juga memberikan: a. Pemeriksaan medis untuk pengumpulan bukti (visum) dilakukan di rumah sakit publik atau pusat krisis. Biaya ini dikategorikan sebagai layanan darurat kesehatan masyarakat yang tidak boleh ditagihkan kepada pasien. b. Korban memiliki hak atas "perawatan kesehatan integral" yang mencakup pengobatan untuk cedera fisik, pencegahan penyakit menular seksual (IMS), dan kesehatan mental jangka panjang tanpa dipungut biaya sepeser pun. 33. Bahwa, meskipun Afrika Selatan masih merupakan negara berkembang, namun mereka dapat menghadirkan model Thuthuzela Care Centres yg sering dijadikan rujukan internasional oleh PBB sebagai praktik terbaik (best practice). TCC dirancang untuk meminimalkan trauma sekunder (reviktimisasi) di mana korban harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan bantuan. TCC biasanya berlokasi di rumah sakit atau klinik, terhubung dengan polisi, dan melibatkan berbagai profesional termasuk pekerja sosial, perawat, dokter, dan petugas polisi, semuanya bekerja sama untuk mendukung korban segera setelah kejadian. TCC bekerja dengan efisiensi tinggi, terutama dalam waktu kritis 72 jam setelah kejadian. Begitu korban tiba, mereka langsung masuk ke jalur khusus, meliputi: a. Penyambutan (Comfort): Korban ditempatkan di ruangan yang tidak menyerupai kantor polisi atau rumah sakit biasa, melainkan ruangan yang nyaman dengan staf yang dilatih sensitivitas gender. b. Intervensi Medis Tanpa Biaya: Dokter melakukan pemeriksaan forensik (visum) dan memberikan profilaksis pasca-pajanan (PEP) untuk mencegah HIV, serta kontrasepsi darurat. Di Afrika Selatan, layanan ini dianggap sebagai hak konstitusional yang didanai sepenuhnya oleh Departemen Kesehatan. 30 c. Investigasi yang Dipimpin Jaksa: Keunikan TCC adalah adanya jaksa di lokasi. Jaksa membimbing polisi dalam mengambil pernyataan agar bukti-bukti yang dikumpulkan memenuhi standar pengadilan, sehingga korban tidak perlu diwawancara berkali-kali (mengurangi reviktimisasi). Hingga tahun 2024-2025, Afrika Selatan telah mengoperasikan lebih dari 63 pusat TCC di seluruh negeri. Ini membuktikan bahwa model ini bukan sekadar proyek percontohan kecil, melainkan sistem nasional yang terintegrasi. Selain itu TCC juga mendapatkan pengakuan dari PBB. PBB memberikan penghargaan Public Service Award kepada model TCC karena dianggap berhasil menjembatani kesenjangan antara layanan kesehatan dan penegakan hukum di negara berkembang. 34. Bahwa, negara-negara pembanding tersebut telah menempatkan pemulihan korban sebagai Layanan Esensial (Essential Services) setara dengan layanan gawat darurat (UGD), yang tidak boleh ditolak dengan alasan anggaran. Sementara Indonesia, melalui frasa a quo, masih menempatkannya sebagai layanan sekunder/komplementer yang bergantung pada ketersediaan anggaran atau diskresi pejabat. Kesenjangan standar ini membuktikan bahwa negara tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil dan melanggar prinsip due diligence yang telah diratifikasi Indonesia. Inilah yang harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi agar UUD 1945 tidak menjadi konstitusi yang tertinggal dalam perlindungan HAM. Urgensi Intervensi Yudisial Mahkamah Konstitusi: Mengapa Jalur Pembentuk Undang-Undang (Legislative Review) Tidak Cukup Memadai 35. Bahwa perlindungan hukum dalam pemenuhan standar international human rights law tidak boleh berhenti pada tataran normatif-tekstual (law in books), melainkan harus bersifat operasional, efektif, dan transformatif (law in action). Namun, keberadaan frasa “sesuai dengan kondisi” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS justru menciptakan kelumpuhan mandat konstitusi, karena norma tersebut melegalkan pengabaian kewajiban negara melalui celah regulasi yang bersifat struktural. Dengan kata lain, kegagalan pemenuhan hak korban bukan semata-mata persoalan keterbatasan anggaran, melainkan akibat langsung dari desain norma yang sejak awal tidak 31 menetapkan kewajiban negara secara tegas dan imperatif. 36. Bahwa objek permohonan a quo adalah norma Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya frasa “sesuai dengan kondisi”, yang secara inheren (inherently defective) telah dan berpotensi terus menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebagai korban atau pihak yang mewakili kepentingan korban kekerasan seksual. Norma tersebut tidak memberikan batasan konstitusional yang jelas mengenai kewajiban negara dalam penyediaan layanan pemulihan, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak seragam dan sepenuhnya bergantung pada tafsir sepihak serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. 37. Bahwa frasa a quo dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS bukanlah bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy), melainkan sebuah praktik pengingkaran konstitusi (constitutional evasion). Para Pemohon menegaskan bahwa open legal policy hanya berlaku dalam menentukan "cara" (means) atau "instrumen teknis" pemenuhan hak, namun tidak boleh digunakan untuk meniadakan "substansi" (essence) hak itu sendiri. Frasa "sesuai dengan kondisi" bukan mengatur metode, melainkan memberikan "hak veto" kepada negara untuk membatalkan kewajiban konstitusionalnya secara sepihak. 38. Bahwa frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan” dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS tidak mengatur mekanisme pelaksanaan, melainkan memberikan kewenangan sepihak kepada negara untuk menganulir kewajiban konstitusionalnya sendiri dengan dalih administratif dan fiskal. Norma tersebut secara implisit mengizinkan negara untuk memilih kapan hadir dan kapan absen dalam pemenuhan hak korban, sehingga hak atas rasa aman dan pemulihan tidak lagi bersifat claimable right, melainkan berubah menjadi kebijakan opsional yang bergantung pada kehendak dan kondisi negara. 39. Bahwa upaya legislatif (legislative review) maupun lobi politik menjadi tumpul karena norma a quo menyediakan "bunker perlindungan" bagi negara untuk menolak kewajiban. Ketika suatu undang-undang memberikan "cek kosong" kepada negara untuk mengabaikan hak asasi warga negaranya dengan dalih fiskal, maka norma tersebut telah keluar dari koridor kebijakan terbuka 32 dan memasuki wilayah inkonstitusionalitas substansial. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan absolut untuk menjebol "bunker" tersebut guna memastikan kewajiban pemulihan bersifat mutlak. 40. Bahwa membiarkan frasa a quo tetap berlaku sama artinya dengan membiarkan negara melakukan constitutional evasion, yaitu praktik menghindari tanggung jawab konstitusionalnya dengan berlindung di balik norma undang-undang yang dirancang kabur. Oleh karena itu, pengujian norma Pasal 67 ayat (2) UU TPKS oleh Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya upaya hukum yang efektif dan relevan, guna menegaskan bahwa kewajiban negara dalam pemulihan korban kekerasan seksual bersifat mutlak, tidak bersyarat, dan tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan apa pun. 41. Bahwa dengan mencampuradukkan kewajiban konstitusional dengan pertimbangan kondisi fiskal melalui frasa “sesuai dengan kondisi”, norma Pasal 67 ayat (2) UU TPKS telah mereduksi hak asasi manusia menjadi komoditas fiskal. Oleh karena itu, norma tersebut tidak dapat dilindungi oleh doktrin open legal policy, melainkan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau setidak-tidaknya dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan kondisi apa pun. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) yang berbunyi: "Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 33 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana." 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul “Sylviana Dapat Kabar Anggaran Visum Korban Pemerkosaan Dihapus dari APBD DKI” https://news.detik.com/berita/d-3354186/sylviana-dapat- kabar-anggaran-visum-korban-pemerkosaan-dihapus- dari-apbd-dki 5. Bukti P-5 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul “Keadilan Tidak Bisa Dibeli: Menggugat Visum Berbayar!” https://konsentris.id/keadilan-tidak-bisa-dibeli-menggugat- visum-berbayar/ 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 9. Bukti P-9 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul “14.000+ Kasus Kekerasan Di 2025, Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka” 34 https://amanindonesia.org/14-000-kasus-kekerasan-di- 2025-sudahkah-perempuan-merdeka/; 10. Bukti P-10 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul "KPAI: Laporan Pelecehan Seksual Terhambat Gara-Gara Masalah Biaya" https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai- laporan-pelecehan-seksual-terhambat-gara-gara- masalah-biaya; 11. Bukti P-11 : Tangkap Layar/Screenshot Artikel Berita Berjudul “Refleksi 3 Tahun UU TPKS: Aturan Turunan Belum Lengkap, Implementasi Terhambat” & “Aturan Turunan UU TPKS Tak Kunjung Ditetapkan, Ini Sederet Hambatannya” https://www.konde.co/2023/11/aturan-turunan-uu-tpks- tak-kunjung-ditetapkan-ini-sederet-hambatannya/ [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, selanjutnya disebut UU 12/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 36 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang menyatakan: “Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan [vide Bukti P-3] yang merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung yang hidup dalam lingkungan tidak aman. Menurut Pemohon I, pasal a quo menyebabkan perlindungan bagi keluarga Pemohon I menjadi tidak pasti, karena selama negara berdalih “kondisi tidak 37 siap” maka Pemohon I menanggung kerugian aktual berupa ancaman rasa aman yang tidak dipenuhi secara mutlak oleh negara, mengingat posisi pelaku adalah tetangga dekat yang menciptakan teror psikologis berkelanjutan. 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa [vide Bukti P-6]. Pemohon II adalah mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari. Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakpastian jaminan penanganan darurat saat Pemohon II harus menempuh perjalanan kuliah malam yang sepi dan jauh. Pasal a quo menjadikan hak Pemohon II atas bantuan hukum dan medis bergantung pada kesiapan fiskal daerah, yang secara nyata mencederai kepastian hukum yang adil. 5. Bahwa Pemohon III merupakan perorangan warga negara Indonesia berjenis kelamin perempuan dan merupakan mahasiswa [vide Bukti P-7]. Pemohon III adalah perantau yang tergolong kelompok rentan yang memiliki kerentanan berlapis akibat minimnya perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena sebagai perantau, Pemohon III kehilangan jaring pengaman hukum yang pasti. Kelonggaran penafsiran “sesuai kondisi” dalam pasal a quo menyebabkan Pemohon III terancam tidak mendapatkan pemulihan tuntas di daerah perantauan jika fasilitas UPTD PPA setempat dianggap minim, yang merupakan bentuk diskriminasi geografis. 6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan [vide Bukti P-3, Bukti P-6, dan Bukti P-7] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Adapun Pemohon I merupakan bibi kandung sekaligus tetangga satu lingkungan dengan korban kekerasan seksual di Desa Tunggulsari, Kabupaten Tulungagung, Pemohon II merupakan mahasiswi pelaju yang memiliki mobilitas tinggi melintasi daerah rawan pada malam hari dan Pemohon III yang merupakan mahasiswi 38 perantau yang memilki keterbatasan perlindungan keluarga dan keterbatasan ekonomi di daerah perantauan. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 terkait kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab- akibat (causal-verband) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual bagi Pemohon I dan bersifat potensial bagi Pemohon II dan Pemohon III, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III beranggapan norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi derajat tanggung jawab negara karena frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” dalam pasal a quo dapat ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, norma pasal a quo harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan norma dalam Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 39 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi derajat tanggung jawab negara dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena frasa “sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” dalam pasal a quo dapat ditafsirkan oleh pelaksana kebijakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah (APBD). Menurut para Pemohon, norma pasal a quo harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma a quo menciptakan diskriminasi geografis dalam pemenuhan hak korban yang melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena korban yang tinggal di wilayah dengan kondisi pelayanan lebih memadai cenderung menerima pemulihan yang menyeluruh dan optimal. Sebaliknya korban di daerah yang mengalami keterbatasan (misalnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal) seringkali mengalami pengabaian terhadap hak- haknya. Menurut para Pemohon, seharusnya perlakuan dan akses pemulihan terhadap korban harus setara tanpa memandang kondisi geografis dan infrastruktur daerah. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 khususnya frasa “sesuai dengan kondisi” yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi dan kerugian konstitusional bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Norma tersebut tidak menetapkan kewajiban negara yang pasti dan seragam dalam pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga pelaksanaannya bergantung pada kemampuan fiskal dan kebijakan masing-masing daerah. Berdasarkan uraian dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang berbunyi “Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana”. 40 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, pada intinya persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 yang merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual. Norma tersebut diperlukan mengingat kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial. Adapun yang dimaksud hak korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban [vide Pasal 1 angka 16 UU 12/2022]. Berkaitan dengan hak korban tersebut diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan, di mana pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban [vide Pasal 67 UU 12/2022]. Adapun hak korban atas penanganan diatur dalam 41 Pasal 68 UU 12/2022 yang meliputi: a) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan dan pemulihan; b) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan; c) hak atas layanan hukum; d) hak atas penguatan psikologis; e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan g) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Selanjutnya, hak korban atas pelindungan diatur dalam Pasal 69 UU 12/2022 yang meliputi: a) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; b) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; c) pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d) pelindungan atas kerahasiaan identitas; e) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; f) pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g) pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Adapun, hak korban atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU 12/2022 yang meliputi: a) rehabilitasi medis; b) rehabilitasi mental dan sosial; c) pemberdayaan sosial; d) restitusi dan/atau kompensasi; dan e) reintegrasi sosial. Dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2022 juga diatur pemulihan sebelum dan selama proses peradilan dan setelah proses peradilan. Dengan struktur pengaturan yang demikian, penempatan dan rumusan Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 menjadi norma yang bersifat dinamis dan kontekstual. Lebih lanjut, apabila dicermati, para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 dimaknai menjadi pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana. Berkaitan dengan pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, quod non, justru hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon maka menimbulkan kesulitan atau hambatan jika akan diimplementasikan, karena tidak dapat dipastikan negara selalu dalam keadaan memiliki kesiapan dan kemampuan 42 di dalam memenuhi hak korban. Di samping itu, keinginan para Pemohon yang memohon negara harus memenuhi hak korban tanpa kecuali dan bersifat absolut, secara universal dalam kondisi khusus karena adanya keadaan di luar kemampuan atau kehendak negara, seperti overmacht dan/atau force majeure yang bisa menjadi penyebab dan mengakibatkan hal tersebut juga tidak mungkin dapat dipenuhi. Terlebih, secara faktual, pemenuhan hak korban dipengaruhi pula oleh berbagai faktor terkait, antara lain faktor infrastruktur, kondisi geografis dan lainnya. Terlebih lagi, berkenaan dengan pemenuhan hak korban telah terangkum di antaranya dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU 12/2022. Berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud, menurut Mahkamah tidak dicantumkannya ketentuan mengenai “pemenuhan hak korban merupakan kewajiban mutlak negara yang pelaksanaannya diprioritaskan tanpa dapat dikesampingkan atau bersifat absolut dengan alasan keterbatasan kondisi anggaran, sarana, atau prasarana” pada norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 secara eksplisit sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, terkait hal ini tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, terlepas dari pertimbangan hukum di atas berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022, penting bagi Mahkamah untuk mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah agar selalu dan tetap memprioritaskan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara, sehingga korban dapat menerima hak yang penuh dan optimal. Terlebih, korban kekerasan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diharapkan dengan dipenuhinya hak korban tersebut, korban akan lebih cepat pulih dan merasa tertangani dari dampak kekerasan seksual yang dialami. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 43 [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 67 ayat (2) UU 12/2022 tidak melanggar perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan diri pribadi dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti dijamin Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 44 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 45 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari