PUU
Tahun 2026
25/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Pemohon: Ng Kim Tjoa
Tanggal Putusan: 2026-09-16T15:21:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2.Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Polis itu memuat: 1. hari pengadaan pertanggungan itu; 2. nama tertanggung; 3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. premi pertanggungannya; 7. syarat klaim yang disepakati sejak awal”; 3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Ng Kim Tjoa
Alamat : Jalan Tuan Rondahaim Saragih RT.000/ RW.000, Kelurahan
Pondok
Sayur,
Kecamatan
Siantar
Martoba,
Kota
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2026 dan 5 Februari 2026 ,
memberi kuasa kepada Eliadi Hulu S.H., M.H., Dr. Setiyono, S.H., M.H., Julianus
Halawa, S.H., M.H., William Widjaja, S.H., M.H., Yupiter Halawa, S.H., M.H.,
Nuryansyah Irawan, S.H., M.H., Muhammad Dany Daifullah,S.H., Prasya Putri
Ramadhani, S.E., M.H., Kezia Kristabell Sinaga, S.H., dan Malmingcer Waruwu,
S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ELIADI HULU & PARTNERS
LAW FIRM (EL LAW FIRM), yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Tower 1,
Level 3, Unit 304, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan
atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Prudential Life
Assurance;
2
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi
Life;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asosiasi Asuransi
Jiwa Indonesia (AAJI);
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asosiasi Asuransi
Syariah Indonesia (AASI);
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca keterangan ahli Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi Life serta Pihak
Terkait AAJI dan AASI.
Memeriksa bukti-bukti para Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan para Pihak Terkait;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Januari 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PUU/PAN.MK/
AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada
tanggal 13 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026, yang
telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
3
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
UU MK), menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a.
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai
lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga
pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), lembaga penafsir
tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the
constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the
protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam materi
muatan undang-undang terdapat ha-ha yang bertentangan dengan
konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi adapt membatalkan secara
menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang
menyatakan:
Pasal 57
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4
6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh
Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 304
KUHD yang berbunyi:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025) menyatakan bahwa “Objek
Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
8. Bahwa objek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan
undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf
a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU
PPP;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian
a quo merupakan pengujian terhadap Pasal 304 KUHD, maka berkenaan
dengan yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara
a quo dalam permohonan ini.
II.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional
Pemohon
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
Pasal 51
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
5
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025 menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang
mempunyai kepentingan bersama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
3. Bahwa
selanjutnya terhadap
kedudukan
hukum
Pemohon
yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang harus memenuhi kualifikasi dan syarat
sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 7/2025
berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional
Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, syarat kerugian
konstitusional diuraikan sebagai berikut”
Pasal 4 ayat (2)
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap
oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang
atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.
c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya
Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan
Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK
dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yakni Pemohon adalah
Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa
6
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Oleh karenanya Pemohon
memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a
UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025;
5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan
Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, yakni adanya hak konstitusional
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu Pemohon jelaskan
hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai
berikut:
Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Pasal 28G ayat (1)
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi.
Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia oleh UUD NRI 1945 diberikan
hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025.
6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK PMK 7/2025, yakni adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap telah dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang atau Perppu dan kerugian konstitusional
tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu
dijelaskan sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon merupakan Penerima Manfaat Asuransi dari PT
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (“Prudential”) dengan 4 (empat)
Polis Asuransi Jiwa dan PT PANIN DAICHI LIFE (“Panin”) dengan 1
(satu) Polis Asuransi Jiwa, dengan Tertanggung atas nama Yuliana
7
yang merupakan istri Pemohon (Bukti P-3A). Adapun rincian masing-
masing polis sebagai berikut:
Prudential :
1) Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29
Maret 2023, Tertanggung atas nama Yuliana, dengan Penerima
Manfaat atas nama NG KIM TJOA (Pemohon), dengan uang
pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) -
(Bukti P-4);
2) Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073
tertanggal 29 Maret 2023, Tertanggung atas nama Yuliana, dengan
Penerima Manfaat atas nama NG KIM TJOA (Pemohon), dengan
uang Pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) - (Bukti P-5);
3) Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April
2023, Tertanggung atas nama Yuliana, dengan Penerima Manfaat
atas
nama
NG
KIM
TJOA
(Pemohon),
dengan
uang
Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) -
(Bukti P-6) ; dan
4) Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No.14318054 tertanggal 22 Mei
2023, Tertanggung atas nama Yuliana, dengan Penerima Manfaat
atas
nama
NG
KIM
TJOA
(Pemohon),
dengan
uang
Pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) -
(Bukti P-7);
Polis pada angka 1, 3, dan 4 selanjutnya disebut “Polis PRUWarisan”.
Polis pada angka 2 selanjutnya disebut “Polis PRUCritical”
Dengan demikian, total uang pertanggungan atas 4 (empat) polis dari
Prudential adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus
juta rupiah).
Panin :
Polis Asuransi Panin Ultimate Life Protection Nomor : 2023014542
tertanggal 17 Mei 2023, Tertanggung atas nama Yuliana, dengan
Penerima Manfaat atas nama NG KIM TJOA (Pemohon), dengan uang
Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah).
8
b. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, Tertanggung (Yuliana)
meninggal dunia di RSUD Kota Subulussalam, Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen
sebagai berikut:
1) Resume Medis Asesmen Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan
Nomor Rekam Medis : 11.38.81 tertanggal 12 September 2024
yang diterbitkan oleh RSUD Kota Subulussalam, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Bukti P-8);
2) Surat Keterangan Kematian Nomor 480/049/SKK/IGD/IX/2024
tertanggal 12 September 2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota
Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bukti P-9);
3) Surat Keterangan Kematian Nomor 038.4/400.10.2.2/923/X-2024
tertanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan
Pondok Sayur (Bukti P-10); dan,
4) Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-30092024-0001
tertanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar (Bukti
P-11);
c. Bahwa setelah Tertanggung (Yuliana) meninggal dunia, Pemohon
kemudian mengajukan klaim atas ke 4 (empat) polis asuransi kepada
Prudential dengan mengisi formulir klaim, dengan rincian sebagai
berikut:
1) Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia untuk polis asuransi jiwa
PRUWarisan No. 14304095 pada tanggal 14 Oktober 2024 ;
2) Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia untuk polis asuransi jiwa
PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 pada tanggal 14 Oktober
2024 ;
3) Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia untuk polis asuransi jiwa
PRUWarisan No. 14308389 pada bulan Oktober 2024 ;
4) Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia untuk polis asuransi jiwa
PRUWarisan No. 14318054 pada tanggal 11 Oktober 2024 ;
Selain itu, Pemohon juga mengajukan klaim kepada Panin pada
tanggal 14 Oktober 2024.
9
d. Bahwa adapun syarat klaim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 28
Polis PRUWarisan dan Pasal 25 Polis Asuransi Jiwa PRUCritical
adalah sebagai berikut:
1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib
menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika
diminta oleh Penanggung.
2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis
atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat
dan/atau pihak lain.
3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,
termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,
Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, yaitu:
a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
b) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
c) Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
d) Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
e) Pengangkatan penerima kuasa baru.
4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi
apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau
resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 tentang Ketentuan Khusus
Polis yang mengatur tentang Syarat Pengajuan Klaim Asuransi
sebagaimana diatur dalam Polis Pruwarisan, disebutkan bahwa:
(1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a)
Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk
elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan
Ringkasan Polis asli;
(b)
Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat,
benar dan lengkap;
(c)
Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d)
Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila
diminta Penanggung;
10
(e)
Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
(f)
Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah
meninggal dunia;
(g)
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h)
Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis,
Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan
perubahan nama;
(i)
Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat
Asuransi berdasarkan Polis;
(j)
Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris.
(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan
oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku.
(5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka
waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
(7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5).
(8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
(9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.
f.
Pasal 8 tentang Ketentuan Khusus Polis yang mengatur tentang
Syarat Pengajuan Klaim Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis
Prucritical, disebutkan bahwa:
11
(1)
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a)
Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk
elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan
Ringkasan Polis asli;
(b)
Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat,
benar dan lengkap;
(c)
Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d)
Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila
diminta Penanggung;
(e)
Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
(f)
Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah
meninggal dunia;
(g)
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h)
Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis,
Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan
perubahan nama;
(i)
Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika
Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang
diproses oleh Pihak kepolisian;
(j)
Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2)
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk kondisi kritis harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:
(a)
Formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh
penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan
lengkap;
(b)
Surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai
dengan jenis kondisi kritis tertanggung;
(c)
Catatan medis atau resume medis tertanggung, apabila
diminta oleh Penanggung;
(d)
Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan
radiologi;
(e)
Fotokopi identitas pemegang polis yang masih berlaku; dan
(f)
Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(3)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris.
(4)
Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan
oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(5)
Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum
yang berlaku.
(6)
Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
12
(7)
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka
waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau kondisi kritis
yang dialami tertanggung pertama kali ditegakan;
(8)
Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat ayat (5).
(9)
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
(10) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.
g. Bahwa setelah menerima Formulir Klaim, Prudential mengajukan
beberapa syarat kepada Pemohon di luar dari apa yang ditentukan dan
disepakati dalam polis sebagaimana disebut di atas, yakni Surat
Keterangan dari Kepolisian yang diminta pada tanggal 4 April 2025 dan
salinan Akta Tanah milik Pemohon, yang diminta Prudential pada
tanggal 6 Februari 2025 (Bukti P-12);
h. Bahwa berdasarkan syarat klaim huruf f di atas, diatur bahwa khusus
untuk syarat klaim nilai manfaat pada Polis Prucritical apabila
tertanggung meninggal akibat kecelakaan yang diproses oleh
kepolisian, penerima manfaat wajib melampirkan berita acara asli
dari Kepolisian.
Sedangkan syarat mengajukan klaim pada Polis Pruwarisan
sebagaimana tertera pada huruf e, penerima manfaat tidak
diwajibkan untuk menyerahkan berita acara dari pihak kepolisian.
i.
Bahwa Tertanggung meninggal akibat kecelakaan. Berdasarkan syarat
klaim yang diatur dalam Polis Prucritical, apabila kecelakaan yang
dialami Tertanggung diproses oleh kepolisian maka Penerima Manfaat
atau Pemohon wajib melampirkan Berita Acara dari kepolisian yang
memroses. Namun kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung tidak
pernah diproses oleh pihak Kepolisian. Oleh karenanya Pemohon tidak
berkewajiban untuk menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan
dari Kepolisian;
13
j.
Bahwa kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung sehingga
menyebabkan kematian disebabkan oleh gigitan ular. Artinya
Tertanggung meninggal akibat serangan dari hewan liar yang berada
di luar kontrol manusia. Oleh karena itu, penyebab meninggal dunia
yang diakibatkan oleh serangan hewan liar bukan merupakan atau
tidak termasuk dalam ranah kewenangan kepolisian untuk memroses.
Atau setidak-tidaknya, pihak kepolisian tidak pernah melakukan suatu
proses apa pun terhadap kecelakaan tertanggung, sehingga tidak ada
kewajiban bagi penerima manfaat dalam hal ini Pemohon untuk
menyerahkan berita acara kepolisian. Lagi pula, ada tidaknya suatu
proses dalam suatu peristiwa hukum termasuk kecelakaan yang
dialami oleh tertanggung merupakan kewenangan atau inisiatif mutlak
dari pihak kepolisian. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, pihak
kepolisian tidak pernah berinisiatif untuk melakukan suatu proses
apapun terhadap kecelakaan yang dialami tertanggung.
Lain halnya bilamana Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan
yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan pesawat
udara, kapal laut, kecelakaan konstruksi atau kecelakaan lainnya yang
disebabkan atau di dalamnya terdapat aktivitas manusia maka
kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan suatu proses
terhadap peristiwa tersebut.
Oleh karenanya, syarat berita acara atau surat keterangan dari
kepolisian merupakan syarat tambahan di luar dari apa yang
ditentukan dalam polis, khususnya Polis Pruwarisan. Sedangkan
pada Polis Prucritical, Berita Acara Kepolisian hanya diperlukan
apabila kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal
diproses oleh Pihak Kepolisian. Namun oleh Prudential, syarat
untuk mengajukan klaim baik Polis Pruwarisan maupun Polis
Prucritical sama-sama memerlukan Berita Acara Kepolisian. Tentu
ini merupakan logika yang keliru, karena berbeda dengan apa
yang ditentukan dalam polis;
k. Sedangkan Panin, pada tanggal 14 November 2025 meminta syarat
berupa Surat Keterangan Kematian dari Polsek di mana Tertanggung
meninggal dunia (Bukti P-13);
14
l.
Bahwa untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Panin, pada
tanggal 25 Februari 2025 Pemohon bersama dengan Bapak Suryanto
yang merupakan Agen Asuransi dari Prudential dan juga bersama
dengan Bapak Hendrik Syaputra mendatangi Polsek danau Paris,
Aceh Singkil untuk mengurus surat keterangan yang dimaksud.
Kemudian pada hari itu juga Polsek Danau Paris mengeluarkan Surat
Keterangan
Tanda
Bukti
Lapor
Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12
September 2024 (Bukti P-14);
m. Bahwa berdasarkan ketentuan polis antara Pemohon dengan Panin,
persyaratan tentang Surat Keterangan dari Kepolisian tidak pernah
disepakati dan diatur dalam Polis, namun syarat ini baru muncul pada
saat Pemohon mengajukan klaim. Demikian juga dengan Akta Tanah
dan surat keterangan kematian dari kepolisian atau berita acara dari
kepolisian yang diminta oleh Prudential, tidak pernah disepakati dan
diatur dalam Polis khususnya Polis Pruwarisan, namun diminta
sebagai syarat untuk memenuhi klaim. Sedangkan untuk Polis
Prucritical memang mensyaratkan berita Acara Kepolisian, namun
berdasarkan kesepakatan dalam Polis, syarat tersebut diwajibkan
apabila kecelakaan diproses oleh pihak kepolisian sebagaimana
Pemohon dalilkan pada huruf i, j, dan k di atas;
Bahwa dengan demikian, seharusnya Panin dan Prudential tidak
memiliki alasan untuk menolak atau menunda pembayaran klaim;
n. Bahwa Perusahaan Asuransi memiliki keleluasaan untuk meminta
persyaratan tambahan tersebut karena adanya ketentuan yang bersifat
terbuka yang disisipkan dalam pasal yang mengatur tentang syarat
klaim dalam polis sehingga memberikan hak mutlak bagi perusahaan
asuransi untuk menambah persyaratan klaim (vide huruf j bold dalam
huruf e dan f);
o. Bahwa sesungguhnya Prudential sangat memahami jika mengacu
pada ketentuan yang diatur dan disepakati dalam Polis, maka
Surat Keterangan atau Berita Acara dari Kepolisian tidak
diperlukan sebagai syarat klaim, baik syarat untuk Polis
Pruwarisan maupun Polis Prucritical. Hal ini terbukti dari adanya
15
Interval Waktu sejak Pemohon mengajukan klaim pada bulan
Oktober 2024 hingga Prudential mengajukan syarat tersebut pada
bulan April 2025 memiliki selisih waktu 6 (enam) bulan.
Permintaan syarat tersebut pun tidak berasal dari inisiatif internal
Prudential melainkan didorong atau dipantik oleh faktor eksternal,
yakni informasi yang diperolah melalui Surat tertanggal 18 Maret
2024 dari Anthoni Simamora,S.H.,M.H & Partner yang merupakan
Penasihat Hukum Pemohon sebelumnya. Dalam surat tersebut,
diterangkan bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada
kepolisian Sektor Danau Paris atas meninggalnya Tertanggung
yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor
Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK
DANAU
PARIS
tertanggal 12 September 2024.
Berdasarkan informasi tersebut, barulah kemudian Prudential meminta
SKTBL tersebut kepada Pemohon. Pada tanggal 4 April 2025;
p. Bahwa
namun
setelah
menyerahkan
seluruh
dokumen
persyaratan tersebut, hingga sekarang Pemohon belum juga
menerima uang pertanggungan dari kedua perusahaan asuransi
tersebut. Justru setelah melampirkan surat keterangan dari Polsek
tersebut, Pemohon justru dilaporkan oleh Prudential di Polda Metro
Jaya atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263
KUHP dengan Nomor Laporan LP/B/6474/IX/2025/SPKT/POLDA
METRO JAYA tanggal 15 September 2025 dimana Prudential menduga
bahwa
Surat
Keterangan
Tanda
Bukti
Lapor
Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12
September 2024 merupakan surat palsu atau setidak-tidaknya isinya
merupakan palsu;
q. Bahwa Perlu Pemohon tegaskan, Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor
Nomor: SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal
12 September 2024 merupakan dokumen resmi yang Pemohon
peroleh secara langsung dari Polsek Danau Paris. hal tersebut
dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi yang secara bersama-sama
dengan Pemohon mendatangi Polsek secara langsung pada saat
16
mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan tersebut.
Bahkan salah satu saksi merupakan agen dari Prudential;
r.
Bahwa karena adanya laporan Polisi yang dilayangkan oleh Prudential,
pada tanggal 5 Januari 2026 Pemohon bersama Tim Kuasa Hukumnya
mendatangi Polsek Danau Paris untuk meminta konfirmasi secara
langsung perihal kebenaran Surat tersebut (Bukti P-15). Secara lisan,
beberapa personil Polsek Danau Paris mengakui bahwa Pemohon
pernah mendatangi Polsek untuk mengurus surat yang dimaksud,
bahkan secara spesifik anggota Polsek yang bernama B. Sembiring
mengakui pernah bertemu dan berkoordinasi dengan Pemohon dalam
rangka pengurusan surat tersebut;
s. Bahwa untuk menegaskan pengakuan tersebut, Pemohon bersama
Tim Kuasa Hukum meminta Surat Keterangan dari Polsek bahwa Surat
Keterangan
Tanda
Bukti
Lapor
Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12
September 2024 merupakan keterangan yang dikeluarkan secara
resmi oleh Polsek Danau Paris. Namun permintaan tersebut ditolak
karena
Surat
Keterangan
Tanda
Bukti
Lapor
Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12
September 2024 tidak terdaftar dalam buku register Polsek.
Pertimbangan
lainnya,
karena
Polsek
telah
terlebih
dahulu
mengeluarkan surat keterangan yang ditunjukkan kepada Prudential
yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor
Nomor: SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal
12 September 2024 tidak terdaftar dalam buku register Polsek Danau
Paris;
t.
Bahwa penambahan persyaratan klaim selain dari apa yang ditentukan
dalam Polis seperti akta tanah, surat keterangan dari kepolisian telah
menimbulkan kerugian secara nyata bagi Pemohon, yakni ditolaknya
klaim Pemohon secara keseluruhan atau setidak-tidaknya tertundanya
hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon hingga saat ini. Namun
sebaliknya, Pemohon berakhir dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat
memenuhi persyaratan tambahan tersebut;
17
u. Bahwa Perusahaan Asuransi memiliki keleluasaan untuk meminta
persyaratan tambahan tersebut karena adanya ketentuan yang bersifat
terbuka yang disisipkan dalam pasal yang mengatur tentang syarat
klaim dalam polis yang berbunyi “Dokumen lain yang dianggap perlu
oleh Penanggung”. sehingga memberikan hak mutlak bagi
perusahaan
asuransi
untuk
menambah
persyaratan
klaim
sebagaimana dialami Pemohonn;
v. Bahwa seandainya tidak terdapat ketentuan terbuka dalam Polis,
Pemohon tidak akan mengalami kerugian tersebut. Cara agar tidak
disisipkannya ketentuan terbuka dalam polis yakni dengan
memaknai Pasal 304 KUHD sebagaimana Petitum Pemohon.
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian
secara spesifik dan aktual. Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi
syarat kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK PMK 7/2025;
7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, yakni adanya hubungan sebab-akibat
antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujiannya, maka perlu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai
berikut;
(a) Bahwa peristiwa klaim merupakan hal yang sangat krusial dalam
perasuransian karena merupakan tujuan akhir dari perjanjian asuransi.
Oleh karenanya segala hal yang berkaitan dengan klaim harus diatur
secara rigid dalam perjanjian agar mengandung kepastian hukum;
(b) Bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh Pasal
304 KUHD yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat administrasi,
sedangkan hal yang sangat krusial yakni persyaratan klaim luput dari
pengaturan sehingga hal tersebut telah membuka ruang bagi
penanggung yang dengan sengaja menyematkan pasal yang
mengandung ‘ketentuan terbuka’ dalam persyaratan pengajuan klaim,
sehingga
dapat
ditafsirkan
seluas-luasnya
sesuai
keinginan
penanggung. Hal tersebut memberikan ruang bagi Penanggung untuk
18
meminta syarat tambahan di luar dari apa yang telah ditentukan dan
disepakati dalam Polis;
(c) Bahwa dengan berlindung dibalik ketentuan terbuka, Perusahaan
Asuransi dapat terus menerus meminta syarat tambahan kepada
Penerima Manfaat tanpa kepastian waktu yang final kapan
Pemohon menerima nilai manfaat, hal ini terbukti dengan yang
dialami Pemohon, Pemohon telah mengajukan klaim dari Bulan
Oktober 2024 namun Prudential menambahkan syarat pada bulan
April 2025. Sehingga tidak terdapat kepastian hukum dan keadilan
bagi Pemohon, bahkan Pemohon dilaporkan ke Polda Metro Jaya;
(d) Bahwa oleh karenanya, persyaratan Klaim harus diatur secara rigid,
pasti, dan final dalam Polis tanpa adanya ketentuan yang bersifat
terbuka, sehingga persyaratan yang telah disepakati dalam polis
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat
pada saat pengajuan klaim tanpa adanya syarat tambahan apapun. Hal
tersebut harus ditegaskan dalam Pasal 304 KUHD sebagai payung
hukum yang harus diikuti oleh seluruh perusahaan asuransi;
(e) Bahwa oleh karena dalam Pasal 304 KUHD tidak menegaskan bahwa
persyaratan klaim harus diatur secara rigid, pasti, dan final dalam Polis
tanpa adanya ketentuan yang bersifat terbuka, maka Pemohon telah
mengalami kerugian faktual yakni pada saat pengajuan klaim kepada
Prudential dan Panin, keduanya meminta syarat tambahan di luar dari
apa yang ditentukan dalam Polis. Prudential bersandar pada ketentuan
terbuka sebagaimana terdapat dalam Polis yang mengatur tentang
Syarat Pengajuan Klaim Asuransi sebagaimana diatur dalam masing-
masing Polis Produk Prudential;
(f) Bahwa hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan
perlindungan hukum bagi penerima manfaat dan tertanggung
sebagaimana yang dialami oleh Pemohon.
Maka dengan demikian, syarat adanya hubungan sebab-akibat antara
kerugian
konstitusional
dengan
berlakunya
undang-undang
yang
dimohonkan pengujiannya telah dipenuhi oleh Pemohon.
8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan
Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
19
Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025, yakni adanya kemungkinan bahwa
dengan dikabulkannya Permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti
yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah
diuraikan secara keseluruhan di atas, telah nyata apabila Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan perusahaan
asuransi tidak akan lagi menyisipkan aturan terbuka dalam ketentuan
tentang persyaratan klaim. Dengan demikian, kerugian yang akan dialami
oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di
atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian Pasal 304 KUHD karena telah
memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan
syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Bahwa Permohonan ini merupakan permohonan pengujian Pasal 304 KUHD
yang berbunyi:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya.
Bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional) in casu Pasal 28D
ayat (1) apabila tidak dimaknai:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang diatur secara final dan rigid
A. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bertentangan
Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 In Casu Kepastian Hukum Yang
Adil
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 UU Perasuransian,
asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan
20
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang
polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Sementara dalam Pasal 246 KUHD pengertian asuransi, yaitu
“Asuransi
atau
pertanggungan
adalah
perjanjian,
di
mana
penanggung
mengikat
diri
terhadap
tertanggung
dengan
memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena
suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa
yang tidak pasti;
3. Bahwa perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam bentuk tertulis
yang dinamakan polis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 255 KUHD
yang pada pokoknya menyatakan terhadap pertanggungan harus
diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta, yang dinamakan polis.
Apabila melihat ketentuan pasal tersebut maka polis merupakan bukti
tentang adanya perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi
bersifat konsensuil.
4. Bahwa dalam perjanjian asuransi, polis asuransi merupakan kontrak
yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dan
pemegang polis atau tertanggung. Polis ini, setelah disepakati,
mengikat kedua pihak seperti undang-undang. Dengan demikian,
baik penanggung maupun tertanggung wajib mematuhi ketentuan
yang ada dalam polis;
5. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Polis
merupakan dokumen yang sangat penting dan krusial bagi
tertanggung dan penanggung sebagai dasar pelaksanaan prestasi
21
dan kontra prestasi bagi kedua belah pihak, termasuk syarat-syarat
yang diperlukan bagi para pihak dalam melaksanakan prestasi
masing-masing;
6. Bahwa sebagai dokumen krusial, polis semestinya mengatur secara
rigid dan final perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
tertanggung atau pemegang polis bilamana hendak mengajukan
klaim. Hal tersebut dikarenakan peristiwa klaim merupakan inti utama
dari perjanjian pertanggungan karena merupakan muara atau tujuan
akhir dari perjanjian asuransi, sehingga patut diatur secara rigid dan
pasti;
7. Bahwa pada praktiknya, persyaratan klaim yang diatur dalam polis
acapkali merugikan pemegang polis atau tertanggung. Hal ini
disebabkan karena perusahaan asuransi menyisipkan ketentuan
terbuka pada pasal yang mengatur tentang persyaratan klaim
sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, akibatnya penanggung
dapat mengajukan syarat tambahan diluar dari apa yang telah
disepakati dalam polis. Oleh karena itu, hukum perlu melakukan
intervensi terhadap isi polis khususnya yang mengatur tentang
persyaratan klaim agar diatur secara rigid dan pasti;
8. Bahwa KUHD sebagai salah satu payung hukum perasuransian di
Indonesia dalam beberapa ketentuan yang terkandung di dalamnya
telah mengintervensi dan menentukan hal-hal apa saja yang harus
termuat dan diatur secara pasti di dalam Polis, meskipun disisi lain
tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Pasal-pasal
tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal
(KUHD)
Bunyi
Keterangan
256
Semua polis, terkecuali polis
pertanggungan
jiwa,
harus
menyatakan:
1. hari
pengadaan
pertanggungan itu;
2. nama
orang
yang
mengadakan
pertanggungan
itu
atas
beban sendiri atau atas
beban orang lain;
Hukum mengintervensi
hal-hal
yang
harus
dinyatakan dalam polis.
Ketentuan
tersebut
berlaku bagi seluruh
jenis asuransi, kecuali
asuransi jiwa
22
3. uraian yang cukup jelas
tentang
barang
yang
dipertanggungkan;
4. jumlah uang yang untuk itu
dipertanggungkan;
5. bahaya yang diambil oleh
penanggung
atas
bebannya;
6. waktu
mulai
dan
berakhirnya bahaya yang
mungkin terjadi atas beban
penanggung;
7. Premi pertanggungan; dan
8. pada
umumnya,
semua
keadaan
yang
pengetahuannya tentang itu
mungkin
mutlak
Penting
bagi
penanggung,
dan
semua
syarat
yang
diperjanjikan antara para
pihak.
Polis itu harus ditandatangani
oleh setiap Penanggung.
265
Pada pertanggungan untuk
pihak ketiga, harus dengan
tegas
dinyatakan
dalam
polisnya, adakah hal itu terjadi
berdasarkan
pemberian
amanat,
ataukah
di
luar
pengetahuan
yang
berkepentingan.
Hukum mengintervensi
agar di dalam polis
dinyatakan
pertanggungan
pihak
ketiga atas pemberian
amanat
atau
diluar
pengetahuan
yang
dipertanggungkan
287
Selain
menyatakan
persyaratan dalam pasal 256,
polis
kebakaran
harus
menerangkan:
1. letak dan batas barang
tetap
yang
dipertanggungkan;
2. penggunaannya;
Hukum mengintervensi
hal-hal
yang
harus
dinyatakan dalam polis,
khususnya
asuransi
kebakaran
23
3. sifat
dan
penggunaan
bangunan-bangunan yang
berbatasan, selama hal itu
dapat mempunyai pengaruh
terhadap
pertanggungannya;
4. nilai
barang
yang
dipertanggungkan;
5. letak dan batas bangunan
dan tempat, di mana barang
bergerak
yang
dipertanggungkan berada,
disimpan atau ditumpuk.
296
Bila
tidak
diadakan
persyaratan
khusus
dalam
polis tentang barang-barang
bergerak, harta dalam rumah,
perkakas rumah dan perhiasan
rumah,
maka
pernyataan-
pernyataan
itu
diberi
arti
sedemikian
seperti
yang
diuraikan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Buku
Kedua Bab I, Bagian 4
Hukum mengintervensi
bahwa
jika
tentang
baarang-barang
tidak
bergerak
tidak
diadakan persyaraatn
khusus dalam polis,
maka merujuk pada
Buku Kedua Bab I,
bagian 4 KUHPerdt
299
Selain
syarat-syarat
yang
tercantum dalam pasal 256,
polis itu harus menyatakan:
1. letak dan batas-batas tanah
yang
hasilnya
dipertanggungkan;
2. penggunaannya.
Hukum mengintervensi
hal-hal
yang
harus
dinyatakan dalam polis,
khususnya
asuransi
hasil pertanian
9. Bahwa apabila mencermati pasal-pasal di atas, khususnya yang
mengatur perihal apa saja hal-hal yang harus termuat dalam polis,
ditemukan fakta bahwa persyaratan klaim yang merupakan hal
esensi
dan
fundamental
dalam
perasuransian
justru
tidak
diperintahkan oleh KUHD agar diatur secara rigid, pasti, dan final di
dalam polis, termasuk dalam Pasal 304 KUHD. Akibatnya,
perusahaan asuransi dapat menentukan persyaratan klaim secara
leluasa, bahkan dapat menyisipkan aturan yang bersifat terbuka di
dalam polis;
24
10. Pasal 304 KUHD hanya mengatur bahwa polis asuransi memuat
unsur-unsur administratif tertentu, seperti identitas para pihak, waktu
pertanggungan,
jumlah
pertanggungan,
dan
premi,
tanpa
mewajibkan pencantuman syarat dan prosedur klaim uang
pertanggungan secara pasti dan rigid.
Akibat dari ketiadaan norma tersebut adalah:
a. Tertanggung tidak mengetahui secara pasti sejak awal
dokumen dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk
memperoleh pembayaran klaim;
b. Perusahaan asuransi memiliki keleluasaan normatif untuk
menafsirkan atau bahkan menambahkan syarat klaim di luar dari
apa yang ditentukan dalam polis;
c. Syarat klaim sering kali baru diketahui setelah peristiwa risiko
terjadi, sehingga tertanggung berada dalam posisi tidak dapat
menghindari atau menolak syarat tersebut.
Oleh karena itu Pasal 304 KUHD mengandung ketidakpastian
hukum sehingga telah membuka ruang kesewenang-wenangan
bagi perusahaan asuransi dalam menentukan persyaratan klaim,
bahkan norma a quo membuka ruang bagi penanggung untuk
menafsirkan secara sepihak atau bahkan menambahkan
persyaratan klaim di luar yang telah disepakati para pihak dalam
polis;
11. bahwa
kondisi
demikian
menyebabkan
tertanggung
tidak
memperoleh kepastian hukum mengenai realisasi hak klaimnya sejak
awal perjanjian, dan baru menghadapi ketidakjelasan tersebut pada
saat klaim diajukan. Kepastian hukum yang baru muncul secara ex
post dan ditentukan melalui diskresi sepihak penanggung tidak dapat
dipandang sebagai kepastian hukum yang adil dalam pengertian
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
12. Bahwa oleh karena itu, Pasal 304 KUHD sepanjang tidak dimaknai
mewajibkan pencantuman syarat klaim uang pertanggungan secara
jelas, pasti, dan rigid dalam polis asuransi, telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dan membuka ruang kesewenang-wenangan,
25
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
13. bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta mencegah
praktik penafsiran sepihak dalam pelaksanaan perjanjian asuransi,
Pemohon berpendapat norma a quo hanya dapat dinyatakan
konstitusional sepanjang dimaknai bahwa polis asuransi wajib
memuat syarat klaim uang pertanggungan yang ditentukan secara
pasti, jelas, dan tidak membuka ruang penambahan persyaratan di
luar yang telah disepakati dalam polis;
14. Bahwa penafsiran konstitusional tersebut bukan menambah norma
baru, melainkan untuk mengembalikan fungsi polis sebagai
instrumen kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak
konstitusional bagi tertanggung;
B. Pasal 304 KUHD Bertentangan Dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945
1. Pasal 28G ayat (1)UUD NRI 1945 menjamin bahwa:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat,
dan
harta
benda
yang
di
bawah
kekuasaannya…”
Norma konstitusi tersebut menempatkan perlindungan harta benda
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.
Perlindungan ini tidak hanya bersifat negatif (larangan perampasan),
tetapi juga bersifat positif, yakni kewajiban negara untuk
membentuk kerangka hukum yang efektif guna menjamin keamanan
dan keberlangsungan nilai ekonomi harta benda warga negara;
2. Dalam perjanjian asuransi, premi yang dibayarkan pemegang
polis atau tertanggung merupakan pengorbanan harta benda
secara nyata dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tujuan
memperoleh jaminan perlindungan ekonomi atas risiko tertentu.
Dengan membayar premi, tertanggung telah:
a. melepaskan sebagian kekayaan pribadinya;
b. mempercayakan pengelolaan risiko kepada penanggung;
c. menggantungkan
perlindungan
harta
bendanya
pada
mekanisme klaim asuransi, dan
d. memperoleh
uang
pertanggungan
apabila
tertanggung
mengalami risiko.
26
Secara doktrinal, pembayaran premi menimbulkan hak ekspektatif
yang sah (legitimate expectation) bagi tertanggung bahwa apabila
risiko terjadi, hak klaimnya akan direalisasikan sesuai dengan
perjanjian. Oleh karena itu, klaim asuransi bukanlah pemberian
sukarela penanggung, melainkan hak hukum yang melekat pada
pengorbanan harta benda yang telah dilakukan tertanggung.
Dengan demikian terdapat 2 (dua) hak milik tertanggung yang
berada di bawah kekuasaan perusahaan asuransi, yakni premi
dan uang pertanggungan;
3. Ketika penanggung mempersulit pengajuan klaim dengan syarat dan
dokumen tambahan yang tidak pernah diatur atau disepakati
dalam polis, maka hak klaim tertanggung berubah dari hak yang
dijamin menjadi hak yang bersifat semu (illusory right).
Dalam perspektif teori hukum, suatu hak hanya bermakna apabila:
a. dapat diidentifikasi secara jelas;
b. dapat diprediksi syarat pelaksanaannya;
c. dan dapat ditegakkan tanpa ketergantungan pada diskresi
sepihak.
4. Hak atas perlindungan harta benda tidak hanya menuntut negara
untuk tidak melakukan intervensi yang merugikan, tetapi juga
mewajibkan negara untuk bertindak aktif melalui pembentukan
norma yang efektif (positive obligation).
Dalam konteks asuransi:
a. negara wajib memastikan bahwa norma undang-undang
menutup ruang penyalahgunaan posisi dominan penanggung;
b. menjamin bahwa hak klaim dapat dilaksanakan secara nyata;
c. dan melindungi tertanggung dari praktik yang menggerus nilai
ekonomi harta bendanya.
5. Bahwa namun, Pasal 304 KUHD hanya mengatur elemen formal
polis dan mengabaikan aspek paling krusial, yaitu syarat dan
mekanisme klaim uang pertanggungan. Kekosongan pengaturan
ini merupakan bentuk kelalaian normatif (normative omission),
karena negara gagal menyediakan instrumen hukum yang memadai
untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas harta benda.
27
Dalam negara hukum, perlindungan harta benda harus dijamin
melalui norma yang jelas, pasti, dan dapat ditegakkan. Norma
yang membiarkan hak ekonomi bergantung pada kebijakan sepihak
pelaku usaha bertentangan dengan prinsip negara hukum dan
menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara.
C. PASAL
304
KUHD
BERTENGANGAN
DENGAN
ASAS
KONSESUALISME, PACTA SUNT SERVANDA, UTMOST GOOD
FAITH, DAN ASAS TRANSPARANSI
Pertentangan dengan Asas Konsesualisme dan Pacta Sunt
Servanda
1. Bahwa Asas konsensualisme merupakan asas fundamental dalam
hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian lahir dan
mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan kehendak.
Konsekuensi logis dari asas ini adalah prinsip pacta sunt servanda,
yakni bahwa perjanjian mengikat para pihak sebatas pada hal-hal
yang secara tegas disepakati dalam perjanjian tersebut.
Sedangkan syarat tambahan akibat adanya ketentuan terbuka
yang disisipkan oleh penanggung dalam polis merupakan syarat
yang tidak pernah disepakati dan disetujui oleh tertanggung. Hal
ini bertentangan dengan asas konsesualisme;
2. Dalam konteks perjanjian asuransi, polis merupakan manifestasi
tertulis dari kesepakatan para pihak, termasuk kesepakatan
mengenai syarat-syarat dalam pengajuan klaim. Syarat klaim
menentukan apakah dan kapan prestasi penanggung harus
dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak dituangkan secara tegas
dalam polis, maka tidak pernah terjadi kesepakatan kehendak
mengenai syarat tersebut.
3. Bahwa Praktik penanggung yang meminta dokumen atau
persyaratan klaim di luar yang tercantum dalam polis pada
hakikatnya adalah:
a. memaksakan kewajiban baru kepada tertanggung,
b. tanpa dasar konsensus
c. dan tanpa persetujuan tertanggung pada saat perjanjian
dibentuk.
28
Permintaan syarat tambahan tersebut disebabkan oleh ketentuan
yang mengatur tentang persyaratan klaim dalam polis disusun
dirumuskan secara terbuka;
4. Dengan
demikian,
praktik
tersebut
melanggar
asas
konsensualisme dan mengingkari prinsip pacta sunt servanda.
Lebih jauh, norma Pasal 304 KUHD yang tidak mewajibkan
pencantuman syarat klaim secara tegas dalam polis telah
memfasilitasi lahirnya perikatan
fiktif, yakni kewajiban
tertanggung yang tidak pernah disepakati, namun dipaksakan
pada tahap pelaksanaan perjanjian.
Pertentangan dengan Asas Utmost Good Faith
5. Asas itikad baik merupakan asas universal dalam hukum
perjanjian yang mengikat para pihak sejak tahap pra-kontraktual,
pembentukan kontrak, hingga pelaksanaan kontrak. Dalam
perjanjian asuransi, asas ini bahkan berlaku secara lebih ketat
karena asuransi dikenal sebagai kontrak dengan kewajiban
itikad baik yang tinggi (uberrimae fidei). Kewajiban itikad baik
mengharuskan penanggung untuk:
a. mengungkapkan secara jujur dan lengkap seluruh kondisi yang
relevan dengan pelaksanaan kontrak,
b. tidak menyembunyikan syarat yang berpotensi menghalangi
realisasi hak tertanggung,
c. serta tidak menciptakan hambatan artifisial pada tahap klaim.
6. Bahwa ketiadaan kewajiban normatif dalam Pasal 304 KUHD
untuk mencantumkan syarat klaim secara pasti dan final telah
menciptakan
ruang
struktural
bagi
penanggung
untuk
menambahkan syarat klaim yang mengakibatkan tertundanya hak
klaim
pemegang
polis.
Praktik
tersebut
bukan
sekadar
pelanggaran itikad baik individual, melainkan telah berkembang
menjadi itikad buruk yang bersifat sistemik, karena difasilitasi
oleh norma undang-undang yang tidak lengkap. Dalam kondisi ini,
tertanggung telah bertindak dengan itikad baik dengan membayar
premi secara tertib, namun penanggung justru menggunakan
kekaburan norma untuk menghindari kewajiban kontraktualnya;
29
7. Bahwa oleh karena itu, Secara konstitusional, negara tidak boleh
membiarkan asas itikad baik dikosongkan maknanya oleh
norma yang membuka peluang penyalahgunaan. Oleh karena
itu, Pasal 304 KUHD yang tidak mengatur kewajiban pencantuman
syarat klaim secara pasti dan final bertentangan dengan prinsip
itikad baik yang seharusnya dijamin oleh hukum.
D. KETIDAKSEIMBANGAN
RELASI
KONTRAKTUAL,
FUNGSI
PROTEKTIF HUKUM, DAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL NEGARA
1. Perjanjian asuransi pada hakikatnya merupakan perjanjian baku
(standard contract / adhesion contract), yakni perjanjian yang
seluruh atau hampir seluruh klausulnya ditentukan secara sepihak
oleh penanggung. Tertanggung berada pada posisi take it or leave
it tanpa kesempatan nyata untuk merundingkan isi perjanjian,
termasuk klausul yang paling menentukan, yaitu syarat klaim uang
pertanggungan;
2. Dalam struktur kontraktual seperti ini, tidak terdapat keseimbangan
posisi tawar (equality of bargaining power) antara penanggung
dan tertanggung, karena dalam relasi ini:
a. tertanggung
tidak
memiliki
kesempatan
riil
untuk
merundingkan isi kontrak;
b. tertanggung hanya dapat menerima atau menolak polis secara
keseluruhan;
c. syarat klaim—yang menentukan realisasi hak—ditentukan
sepenuhnya oleh penanggung.
3. Bahwa kondisi tersebut menciptakan ketimpangan struktural
posisi tawar (structural inequality of bargaining power), di mana
tertanggung berada pada posisi yang secara hukum dan ekonomi
lebih lemah. Dalam situasi demikian, asas kebebasan berkontrak
tidak dapat diterapkan secara absolut, karena kebebasan yang
hanya dimiliki oleh satu pihak bukanlah kebebasan yang
sesungguhnya;
4. Ketidakseimbangan ini bukan sekadar fakta sosial, melainkan
realitas yuridis yang telah lama diakui dalam doktrin hukum
perjanjian modern. Dalam konteks inilah negara memikul kewajiban
30
konstitusional untuk hadir melalui norma undang-undang guna
mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak yang lebih
kuat. Negara tidak boleh bersikap netral secara semu dengan
menyerahkan sepenuhnya relasi kontraktual kepada mekanisme
pasar, ketika sejak awal terdapat ketimpangan struktural antara para
pihak;
5. Dalam doktrin hukum modern, hukum kontrak tidak lagi dipahami
semata-mata sebagai penjaga kehendak bebas (will theory), tetapi
juga sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang secara
struktural lemah. Inilah yang dikenal sebagai protective function of
contract law;
Fungsi protektif ini mengharuskan pembentuk undang-undang untuk:
a. membatasi ruang kesewenang-wenangan pihak yang dominan;
b. memastikan klausul-klausul esensial diketahui dan disepakati
secara sadar;
c. mencegah pengalihan risiko yang tidak adil melalui klausul
tersembunyi atau tidak transparan.
6. Dalam perjanjian asuransi, syarat klaim uang pertanggungan
merupakan klausul paling esensial, karena klaim adalah tujuan
utama dari perjanjian. Ketika Pasal 304 KUHD tidak mewajibkan
pencantuman syarat klaim secara tegas, pasti, dan rigid, maka norma
tersebut telah mengabaikan fungsi protektif hukum kontrak;
7. Kekosongan norma ini telah menempatkan tertanggung dalam posisi
yang semakin lemah, karena:
a. hak klaimnya bergantung pada interpretasi sepihak penanggung,
b. syarat klaim dapat diperluas atau diubah melalui kebijakan
internal,
c. dan tertanggung tidak memiliki dasar normatif untuk menolak
permintaan dokumen tambahan yang tidak pernah disepakati.
Dengan
tidak
mengatur
mekanisme
perlindungan
terhadap
tertanggung sebagai pihak yang lemah, Pasal 304 KUHD secara
nyata
membiarkan
ketidakseimbangan
relasi
kontraktual
berlangsung tanpa koreksi hukum. Keadaan ini bertentangan
dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat), yang menempatkan
31
hukum sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar legitimasi
kekuasaan ekonomi.
E. PERBANDINGAN PENGATURAN PERSYARATAN KLAIM DENGAN
NEGARA LAIN DAN PRINSIP INTERNASIONAL
Perbandingan dengan Negara Inggris
1. Dalam sistem hukum Inggris, hukum asuransi telah mengalami
reformasi mendasar melalui Insurance Act 2015, yang secara
eksplisit ditujukan untuk mengoreksi ketimpangan relasi antara
penanggung dan tertanggung. Reformasi ini berangkat dari
kesadaran bahwa asuransi merupakan kontrak baku dengan
asimetri informasi dan kekuatan tawar;
2. Prinsip utama yang diadopsi dalam Insurance Act 2015 adalah bahwa
klaim asuransi tidak boleh ditolak atau dihambat berdasarkan
syarat yang tidak memenuhi standar keadilan kontraktual, yakni:
a. Jelas (clear)
Seluruh syarat yang dapat memengaruhi klaim harus dirumuskan
secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh tertanggung
sejak awal.
b. Diberitahukan sejak awal (transparent and disclosed upfront)
Penanggung tidak diperkenankan menyembunyikan syarat klaim
dalam praktik internal atau menafsirkannya secara sepihak pada
tahap klaim.
c. Proporsional (proportionate)
Setiap persyaratan atau sanksi atas pelanggaran kewajiban
tertanggung harus proporsional dengan risiko yang ditimbulkan
dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menolak klaim
secara tidak adil.
3. Pendekatan Inggris menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam
asuransi hanya dapat tercapai apabila syarat klaim diatur secara
tegas dan rigid dalam polis. Sistem hukum Inggris secara sadar
menutup ruang bagi penanggung untuk menciptakan syarat klaim
baru di luar kontrak.
(sumber: Insurance Contract Law: Business Disclosure; Warranties;
Insurers’ Remedies for Fraudulent Claims, 2014)
32
Perbandingan dengan negara Jerman
4. Sistem hukum Jerman melalui Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) secara tegas menempatkan perjanjian asuransi dalam
kerangka perlindungan pihak lemah (consumer-protective
contract law). VVG mewajibkan bahwa polis asuransi harus memuat
secara rinci dan tertulis perihal:
a. prosedur pengajuan klaim;
b. jenis dan batasan dokumen klaim;
c. jangka waktu pemrosesan klaim;
d. serta konsekuensi hukum apabila klaim ditolak.
5. Lebih penting lagi, hukum Jerman secara eksplisit melarang
penanggung untuk meminta dokumen atau persyaratan yang
tidak tercantum dalam polis. Setiap syarat yang tidak dituangkan
secara tertulis dianggap tidak mengikat tertanggung.
(Sumber: Helmut Heiss & Thomas Wandt, Insurance Contract Law,
Munich: C.H. Beck, 2018.)
Perbandingan dengan Prinsip Internasional
6. Selain perbandingan antarnegara, terdapat pula prinsip-prinsip
internasional yang diakui secara luas sebagai standar minimum
dalam hukum kontrak dan perlindungan konsumen, yang relevan
secara langsung dengan perjanjian asuransi, yakni UNIDROIT
Principles & OECD Consumer Policy;
7. Prinsip UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts) menekankan bahwa:
a. kontrak harus dijalankan dengan itikad baik dan kejujuran
(good faith and fair dealing);
b. klausul yang tidak transparan atau merugikan salah satu pihak
dapat dianggap tidak adil;
c. pihak
yang
berada
pada
posisi
dominan
tidak
boleh
menyalahgunakan keunggulannya.
Dalam konteks asuransi, prinsip ini menegaskan bahwa syarat klaim
harus diketahui dan disepakati secara sadar oleh tertanggung,
bukan ditentukan secara sepihak pada tahap pelaksanaan.
33
8. Prinsipi OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) tentang Perlindungan Konsumen secara konsisten
menempatkan
asuransi
sebagai
sektor
yang
membutuhkan
perlindungan
khusus,
karena
kompleksitas
produk
dan
ketimpangan informasi. Prinsip OECD menekankan:
a. transparansi kontrak;
b. kejelasan hak dan kewajiban;
c. serta perlindungan terhadap praktik yang menghambat realisasi
hak konsumen.
9. Oleh karena itu, dalam perspektif perbandingan hukum, Pasal 304
KUHD telah gagal memenuhi standar kepastian hukum dan keadilan
kontraktual sebagaimana berkembang dalam hukum modern dan
prinsip internasional. Norma tersebut menjadi bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mewajibkan
pencantuman syarat klaim uang pertanggungan secara tegas, pasti,
dan rigid dalam polis asuransi.
F. PENGUJIAN
PASAL
304
KUHD
BUKAN
PERSOALAN
IMPLEMENTASI, MELAINKAN PERSOALAN
KONSTITUSIONAL
NORMA
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten membedakan antara
pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi
dan
persoalan
implementasi
atau
penerapan
norma,
yang
merupakan
kewenangan yang lembaga penegak hukum atau peradilan biasa;
2. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara, suatu permohonan
dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi apabila norma
undang-undang tersebut mengandung:
a. telah jelas, lengkap, dan tegas;
b. tidak multitafsir;
c. namun diterapkan secara keliru oleh aparat atau pelaku tertentu.
3. Bahwa Sebaliknya, suatu permohonan merupakan persoalan
konstitusionalitas norma apabila kerugian konstitusional muncul
apabila substansi norma itu sendiri mengandung hal-hal berikut:
a. norma bersifat kabur atau tidak lengkap;
34
b. norma membuka ruang penafsiran sepihak;
c. atau norma gagal memberikan perlindungan yang dijamin
konstitusi.
4. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional Pemohon tidak
disebabkan oleh kesalahan penerapan norma oleh satu atau
beberapa perusahaan asuransi tertentu, melainkan bersumber
langsung dari desain normatif Pasal 304 KUHD yang hanya
mengatur unsur-unsur administratif minimum polis asuransi dan tidak
mewajibkan pencantuman syarat klaim uang pertanggungan secara
jelas dan mengikat.
Oleh karena itu, sekalipun seluruh penanggung menerapkan
Pasal 304 KUHD secara “benar” menurut bunyi norma yang ada,
kerugian konstitusional tetap akan terjadi, karena norma itu
sendiri tidak menyediakan perlindungan konstitusional yang
memadai.
5. Ketidakpastian dan ketidakadilan ini bukan dapat diperbaiki melalui
penafsiran administratif atau praktik pelaksanaan, melainkan hanya
dapat dipulihkan melalui penafsiran konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi. Apabila permohonan ini dianggap sebagai
persoalan implementasi, maka akan terjadi paradoks konstitusional
karena tidak ada mekanisme perbaikan struktural dan kerugian
konstitusional akan terus berulang pada seluruh warga negara.
6. Bahwa sebaliknya Pemohon meminta Mahkamah memberikan
penafsiran konstitusional terhadap Pasal 304 KUHD, agar norma
tersebut:
a. sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum
dan keadilan);
b. sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (perlindungan
harta benda);
c. sejalan dengan prinsip dan asas sebagaimana telah Pemohon
dalilkan di atas.
7. Dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa
Permohonan a quo bukan merupakan persoalan implementasi,
melainkan persoalan konstitusional norma.
35
V.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang diatur secara final dan rigid.”
Atau
Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati sejak awal.”
Atau
Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
36
7. syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat
dilakukan perubahan atau penambahan syarat secara sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18B
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI 1945;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Identitas Pemohon;
4. Bukti P-3A
:
Fotokopi Buku Nikah dan Akta Nikah
5. Bukti P-4
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095
tertanggal 29 Maret 2023;
6. Bukti P-5
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No.
14304073 tertanggal 29 Maret 2023;
7. Bukti P-6
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389
tertanggal 2 April 2023;
8. Bukti P-7
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No.14318054
tertanggal 22 Mei 2023;
9. Bukti P-8
:
Fotokopi Resume Medis Asesmen Instalasi Gawat Darurat
(IGD) dengan Nomor Rekam Medis : 11.38.81 tertanggal 12
September 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kota
Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Bukti P-9
:
Fotokopi
Surat
Keterangan
Kematian
Nomor
480/049/SKK/IGD/IX/2024 tertanggal 12 September 2025
yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Subulussalam, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Bukti P-10
:
Fotokopi
Surat
Keterangan
Kematian
Nomor
038.4/400.10.2.2/923/X-2024 tertanggal 02 Oktober 2024
yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Sayur;
12. Bukti P-11
:
Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-
30092024-0001 tertanggal 30 September 2024 yang
dikeluarkan
oleh
Kantor
Dinas
Kependudukan
dan
37
Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
13. Bukti P-12
:
Fotokopi halaman email dari Prudential yang ditunjukkan
kepada Pemohon tertanggal 6 Februari 2025;
14. Bukti P-13
:
Fotokopi Surat PT Panin Daichi Life Nomor 2841/Claim/2024
tertanggal 14 November 2024;
15. Bukti P-14
:
Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor:
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK
DANAU
PARIS
tertanggal 12 September 2024;
16. Bukti P-15
:
Foto Pemohon Bersama Kuasa Hukum dan saksi-saksi pada
saat pembuatan laporandi Polsek Danau Paris;
17. Bukti P-16
:
Fotokopi Surat Nomor Ref:002/NKT/ELF/I/2026, Perihal
Pengaduan, bertanggal 12 Januari 2026;
18. Bukti P-17
:
Fotokopi Surat Nomor B169/III/WAS.2.4/2026/Bidpropam,
Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan
Propam (SP2HP2), bertanggal 17 Maret 2026;
19. Bukti P-18A
:
Fotokopi Surat Nomor Ref:009/NKT/ELF/IV/2026, Perihal
Pengaduan, bertanggal 27 April 2026;
20. Bukti P-18B
:
Fotokopi Surat Tanda Terima Badan Reserse Kriminal Polri
Tata Usaha Dan Urusan Dalam, dari El Law Firm;
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR telah
menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Maret
2026 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 10 Maret 2026 yang
diterima Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2026, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
I. KETERANGAN DPR RI
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai
apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan materiil
KUHD terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam Pasal
4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
38
B. Pandangan Umum DPR RI
1. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara
hukum, pembentukan dan pengaturan norma perdata, termasuk hukum
perasuransian, merupakan bagian dari kewenangan pembentuk undang-
undang untuk menata hubungan hukum antar subjek hukum berdasarkan
prinsip kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan.
2. Sebagai bentuk tindakan untuk mencegah dan meminimalisir adanya
kerugian yang dialami oleh manusia sebagai subjek hukum maka
diakomodir suatu bentuk pertanggungan. Setiap orang yang memiliki
suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari benda
miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu, maupun
karena kerusakan, musnah, terbakar, atau sebab lainnya. Banyak di
antara sebab-sebab yang menjadi pengurangan nilai suatu benda itu
dapat dicegah dan sudah dapat diperkirakan terjadinya. Akan tetapi
banyak juga sebab-sebab berkurangnya nilai suatu benda itu tidak dapat
diduga sebelumnya dan tidak diharapkan terjadinya.
3. Bahwa pertanggungan atau asuransi hadir sebagai bentuk untuk
menjamin risiko, melalui mekanisme pengumpulan dana yang bersifat
wajib berupa iuran guna memberikan perlindungan atas risiko yang dapat
menimpa (prestasi yang harus dilakukan oleh tertanggung). Adanya iuran
atau dana (premi) yang dihimpun berdampak pada dana yang harus
dikelola dan diusahakan bertujuan supaya apabila penanggung asuransi
akan mengklaim pertanggungannya maka sudah dapat terlunasi atau ter-
cover. Tidak jarang bahwa nilai angka yang harus dibayarkan oleh
penanggung jauh lebih besar dari pada jumlah nilai iuran atau premi yang
telah dibayarkan oleh tertanggung. Dengan demikian, pengelolaan dan
pengusahaan dari iuran tersebut menjadi tanggung jawab penanggung
dan dengan memperhatikan hal tersebut maka sangat dibutuhkan
ketentuan yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan dari
para pihak yang melakukan perjanjian pertanggungan atau asuransi.
4. Bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, di
mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan
memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena
39
suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa
yang tidak pasti. Sehubungan dengan perjanjian asuransi maka KUHD
mengatur
terkait
ketentuan-ketentuan
umum
asuransi
atau
pertanggungan pada Pasal 249 KUHD sampai dengan Pasal 286 KUHD.
Dengan demikian ketentuan antar pasal tidak dapat terlepas dan wajar
menjadi runtutan norma yang digunakan untuk menjamin perlindungan
hukum dan kepastian hukum antara penanggung dan tertanggung.
5. Aktivitas perasuransian tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan yang secara umum didasarkan oleh
ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (selanjutnya disebut dengan KUH
Perdata), KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian). Oleh karena
itu hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD masih berlaku dalam KUH
Perdata selama tidak dilakukan penyimpangan.
6. Bahwa keberlakuan KUHD sudah dimulai sebelum kemerdekaan
Indonesia, yang demikian itu untuk menghindari adanya kekosongan
hukum maka KUHD tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan
UUD NRI Tahun 1945. Selain itu hubungan KUHD dengan KUH Perdata
yaitu hukum dagang merupakan cabang dari hukum perdata sehingga
KUHD memuat aturan-aturan lebih khusus dari KUH Perdata. Oleh
karena itu hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum)
dan species (khusus).
C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap Pasal 304 KUHD
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa untuk dapat memahami konsepsi perjanjian asuransi tidak
dapat hanya mendasari ketentuan Pasal 304 KUHD yang mengatur
mengenai isi polis sebagai perwujudan perjanjian asuransi yang harus
dalam bentuk tertulis. Pemahaman akan perjanjian harus didasarkan
40
pada ketentuan-ketentuan umum dalam perikatan atau verbintenis
yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dimana sumber perikatan
adalah perjanjian dan undang-undang. Pelaksanaan perjanjian
asuransi tidak dapat dipahami secara parsial hanya pada aspek
pelaksanaan administrasinya, melainkan perlu pemahaman yang
komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang mengatur mengenai perjanjian asuransi.
b. Berdasarkan prinsip-prinsip umum maka perikatan yang lahir dari
perjanjian menganut sistem yang terbuka, dalam arti perikatan dapat
berisi apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum. Sistem yang
terbuka ini dimaknai bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan
yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik
yang diatur dengan undang-undang atau tidak, dan hal ini disebut
dengan kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar hukum.
Mengingat ketentuan Pasal 304 KUHD bersifat limitatif minimum
(minimum mandatory content), sehingga norma tersebut tidak
melarang para pihak untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-
syarat dalam perjanjian asuransi yang dilakukan antara tertanggung
dengan penanggung.
c. Bahwa antara tertanggung dan penanggung sebagai pihak dalam
perjanjian asuransi juga terikat dengan asas kebebasan berkontrak
yang dapat dilihat secara implisit atau tersirat. Jika merujuk pada
ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, di antaranya para pihak memiliki
kebebasan untuk:
1) menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan
dibuatnya;
2) menentukan objek perjanjian;
3) menentukan bentuk perjanjian;
4) menerima atau menyimpangi ketentutan undang-undang yang
bersifat opsional (aanvullend, optional).
d. Bahwa mencermati lebih dalam kaitannya dengan asas kebebasan
berkontrak ini maka menurut Treitel dalam sistem hukum menunjukkan
ada 2 (dua) asas umum. Pertama mengemukakan bahwa hukum tidak
membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak.
41
Asas ini tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian
oleh para pihak. Ruang lingkupnya meliputi kebebasan para pihak
untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.
Kedua, mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang menurut
hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.
Kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk
menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat
perjanjian.
e. Bahwa kepastian hukum masih dianggap terpenuhi meskipun
kebebasan berkontrak dipahami sebagai:
1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat
perjanjian;
3) kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian
yang akan dibuatnya;
4) kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5) kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; atau
6) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional.
f. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) jo. Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata maka salah satu syarat sahnya suatu
perjanjian diperlukan adanya “kesepakatan antar mereka yang
mengikat dirinya”. Kemudian Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara berlaku
sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Artinya, dapat
dikatakan keberlakuan asas konsensualisme di dalam hukum
perjanjian memantapkan adanya kebebasan berkontrak. Terlebih
adanya konsensus saat melakukan perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung sudah ditulis dan diuraikan dalam polis
maka tiap hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak
sudah dapat diketahui sejak awal.
g. Bahwa hubungan antara Pemohon dan perusahaan asuransi pada
dasarnya merupakan hubungan hukum privat yang lahir dari suatu
perjanjian, yaitu polis asuransi, sehingga karakter hukumnya tunduk
42
pada rezim hukum perdata dan bukan hukum publik. Dalam konstruksi
hukum perdata Indonesia, hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian ditentukan oleh kesepakatan yang dituangkan dalam polis,
yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang berdasarkan
asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata. Pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tersebut
juga tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang
seluas-luasnya bagi para pihak untuk menentukan isi dan syarat-
syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana
dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata, serta asas itikad baik yang
mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, patut,
dan tidak menyalahgunakan keadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
h. Bahwa pengaturan mengenai perasuransian dalam sistem hukum
nasional tidak dapat dipahami secara parsial dan terisolasi hanya
berdasarkan satu pasal dalam KUHD, melainkan harus dilihat secara
utuh, sistematis, dan komprehensif bersama dengan seluruh peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
di
bidang
perasuransian.
Pendekatan penafsiran sistematis ini sejalan dengan prinsip hukum lex
specialis derogat legi generali dan prinsip harmonisasi hukum yang
diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. UU Perasuransian
sebagai lex specialis telah secara tegas mengatur: (a) prinsip kehati-
hatian
(prudential
principle)
dalam
penyelenggaraan
usaha
perasuransian; (b) tata kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance); (c) kewajiban transparansi informasi produk asuransi
kepada calon pemegang polis; (d) perlindungan pemegang polis,
tertanggung, dan peserta; serta (e) mekanisme pengawasan dan
sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi yang melanggar
ketentuan.
i. Di samping itu, sektor perasuransian berada di bawah pengawasan
dan pembinaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan memiliki kewenangan yang luas meliputi regulasi,
43
pengawasan,
pemeriksaan,
hingga
penjatuhan
sanksi
guna
memastikan setiap perusahaan asuransi bertindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan
konsumen. OJK juga telah menerbitkan berbagai peraturan yang
secara detail mengatur kewajiban penyampaian informasi produk,
standar polis, dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.
Bahkan, bagi pemegang polis yang merasa dirugikan, tersedia
mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang, mulai dari
internal dispute resolution pada perusahaan asuransi, mediasi melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
(LAPS SJK), hingga jalur litigasi di pengadilan.
j. Bahwa kemudian hakim sebagai penegak hukum juga memiliki
kewenangan untuk memasuki/meneliti isi sebuah perjanjian, apabila
diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu perjanjian bertentangan
dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidak
lagi bersifat absolut, karena dalam keadaan tertentu hakim berwenang
melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan
bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam
keadaan yang tidak seimbang, sehingga terjadi suatu penyalahgunaan
kesempatan atau keadaan (misbruik van omstandigheden). Hal
tersebut sangat mungkinkan karena hubungan perjanjian asuransi
adalah hubungan keperdataan yang bersifat privat. Negara tidak dapat
mengintervensi secara berlebihan isi kontrak tanpa melanggar prinsip
kebebasan berkontrak yang merupakan bagian dari hak atas
kebebasan dan otonomi pribadi.
k. Dengan demikian, kerangka regulasi perasuransian nasional secara
keseluruhan telah menyediakan instrumen korektif dan preventif yang
memadai untuk melindungi kepentingan pemegang polis, sehingga
tidak tepat dan tidak proporsional apabila Pasal 304 KUHD dipandang
sebagai
satu-satunya
sumber
ketidakpastian
hukum.
Justru
sebaliknya, keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif
tersebut menunjukkan bahwa negara telah memenuhi kewajiban
konstitusionalnya dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum
bagi pemegang polis dalam sistem hukum perasuransian nasional.
44
l. Bahwa Pasal 304 KUHD sejak awal dirumuskan sebagai ketentuan
yang bersifat limitatif-minimum (minimum mandatory content) guna
menetapkan unsur-unsur pokok yang wajib dimuat dalam polis
asuransi jiwa sebagai instrumen kepastian tertulis. Ketentuan ini bukan
dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh dan rinci seluruh
aspek teknis perjanjian asuransi, termasuk prosedur dan syarat klaim,
yang menurut sifatnya bersifat dinamis, variatif, dan bergantung pada
karakteristik masing-masing jenis produk asuransi. Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 juga telah
menegaskan
bahwa
pembentuk
undang-undang
memiliki
kewenangan untuk menentukan materi muatan suatu norma sesuai
dengan tujuan pengaturannya dan tidak setiap hal harus diatur secara
lengkap (exhaustive) dalam satu pasal.
m. Pengaturan yang terlalu rigid dan final terhadap syarat klaim justru
berpotensi menimbulkan masalah hukum baru, yakni: pertama,
menghilangkan fleksibilitas kontraktual yang diperlukan bagi para
pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan risiko
spesifik; kedua, membatasi secara berlebihan asas kebebasan
berkontrak (contractsvrijheid) sebagaimana dijamin dalam Pasal 1338
KUH Perdata; dan ketiga, tidak sejalan dengan karakter industri
perasuransian yang terus berkembang mengikuti dinamika risiko dan
inovasi produk keuangan.
n. Bahwa Pasal 304 KUHD pada hakikatnya dirumuskan untuk menjamin
adanya kepastian hukum dalam hubungan pertanggungan jiwa
dengan mewajibkan pencantuman unsur-unsur tertentu dalam polis
sebagai alat bukti tertulis perjanjian asuransi, sehingga hak dan
kewajiban pokok para pihak dapat diketahui secara jelas dan pasti
sejak awal hubungan hukum terbentuk. Kewajiban pencantuman
identitas para pihak, objek pertanggungan, jangka waktu, jumlah
pertanggungan, dan premi yang diamanatkan dalam pasal tersebut
justru berfungsi sebagai pondasi kepastian hukum yang mencegah
terjadinya
sengketa
mengenai
pokok-pokok
perikatan,
serta
memastikan bahwa perjanjian asuransi tidak bersifat lisan, kabur, atau
dapat diperdebatkan keberadaannya.
45
o. Dalam perspektif hukum pembuktian, keberadaan polis yang
memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 304 KUHD
memberikan dasar objektif dan otentik bagi hakim untuk menilai ada
tidaknya wanprestasi atau pelanggaran kewajiban kontraktual.
Pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan pengaturan syarat klaim
secara rigid dalam Pasal 304 KUHD menimbulkan ketidakpastian
hukum, namun dalil tersebut mengabaikan kenyataan bahwa
kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 tidak mengharuskan semua aspek teknis hubungan
perdata dirumuskan secara rigid dan final dalam satu pasal undang-
undang. Oleh karena itu, norma a quo bukanlah sumber ketidakpastian
hukum, melainkan justru instrumen normatif untuk membakukan
elemen minimum perjanjian agar tercipta kepastian, transparansi, dan
keseimbangan dalam hubungan hukum antara penanggung dan
tertanggung. Apabila dalam praktik masih terdapat perselisihan terkait
penafsiran atau pelaksanaan klausula polis, hal tersebut merupakan
persoalan
penerapan
hukum
(application
of
law)
yang
penyelesaiannya telah disediakan oleh sistem hukum, bukan bukti
bahwa norma Pasal 304 KUHD bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD NRI
Tahun 1945.
p. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon pada hakikatnya
merupakan persoalan implementasi kontrak atau sengketa perdata,
yang penyelesaiannya tersedia melalui: mekanisme litigasi perdata,
penyelesaian sengketa konsumen, dan pengawasan otoritas sektor
jasa keuangan. Dengan demikian, perkara a quo lebih merupakan
persoalan penerapan hukum (application of law), bukan persoalan
konstitusionalitas norma (constitutionality of norm).
q. Bahwa jika mempersoalkan adanya penambahan syarat klaim oleh
perusahaan asuransi di luar yang tercantum dalam polis, pada
hakikatnya
merupakan
persoalan
pelaksanaan
perjanjian
(implementation of contract) dalam hubungan hukum privat antara
penanggung dan tertanggung, dan bukan persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 304 KUHD. Dalam konteks perkara a quo, norma di
46
dalam pasal tidak memberikan kewenangan, apalagi legitimasi,
kepada perusahaan asuransi untuk menambahkan syarat klaim
secara sepihak di luar kesepakatan para pihak. Pasal tersebut semata-
mata mengatur unsur-unsur yang wajib dimuat dalam polis sebagai
instrumen pembuktian tertulis, sehingga tidak dapat dibebankan
tanggung jawab normatif atas praktik-praktik yang dilakukan oleh
subjek hukum tertentu dalam melaksanakan perjanjian. Sengketa
mengenai apakah suatu klausula diperbolehkan, ditafsirkan secara
tepat, atau merugikan salah satu pihak merupakan ranah hukum
perdata yang tunduk pada mekanisme pembuktian di hadapan
peradilan umum, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas itikad
baik,
dan
doktrin
penyalahgunaan
keadaan
(misbruik
van
omstandigheden).
Apabila
dalam
praktik
terdapat
tindakan
perusahaan asuransi yang dianggap menyimpang dari isi polis atau
merugikan tertanggung, hal tersebut merupakan isu kepatuhan
terhadap kontrak (contractual compliance) dan regulasi sektoral yang
dapat diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia, yakni gugatan
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan melalui pengujian
konstitusionalitas
norma
undang-undang.
Oleh
karena
itu,
ketidakpuasan terhadap praktik pelaksanaan polis tidak serta-merta
menjadikan norma Pasal 304 KUHD inkonstitusional, karena yang
dipersoalkan oleh Pemohon sesungguhnya adalah perilaku subjek
hukum dalam menjalankan kontrak, bukan pertentangan norma
dengan UUD NRI Tahun 1945.
r. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan Pasal 304 KUHD dengan
pelanggaran Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak
menunjukkan adanya hubungan kausal langsung antara norma yang
diuji dan hak konstitusional yang didalilkan dilanggar. Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya menjamin hak setiap orang
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan
konstitusional ini berkaitan dengan perlindungan terhadap intervensi
47
negara atau pihak lain yang bersifat sewenang-wenang terhadap
integritas pribadi dan harta benda seseorang, bukan terhadap setiap
perselisihan yang timbul dari hubungan kontraktual privat. Sengketa
klaim asuransi yang dialami Pemohon merupakan perselisihan
perdata mengenai pelaksanaan perjanjian antara dua subjek hukum
privat,
yang
secara
hukum
telah
disediakan
mekanisme
penyelesaiannya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Keberadaan instrumen hukum yang lengkap dan berjenjang tersebut
justru menunjukkan bahwa negara telah secara aktif memenuhi
kewajiban konstitusionalnya (positive obligation) dalam menyediakan
perlindungan hukum dan akses keadilan bagi setiap warga negara,
termasuk dalam hubungan perasuransian. Oleh karena itu, kesulitan
atau perselisihan dalam proses klaim asuransi tidak dapat secara
otomatis dan serta-merta ditafsirkan sebagai pelanggaran hak atas
perlindungan harta benda dan rasa aman yang bersumber dari norma
Pasal 304 KUHD, karena yang terjadi sesungguhnya adalah sengketa
hak keperdataan antar subjek hukum privat, bukan pembatasan atau
perampasan hak konstitusional oleh norma undang-undang.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap Pasal 304 KUHD
bertentangan dengan asas konsensualisme, pacta sunt servanda,
utmost good faith, dan asas transparansi, DPR RI memberikan
keterangan sebagai berikut:
a. Dalam teori hukum perjanjian, asas konsensualisme bermakna
bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara
para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun demikian, asas ini
tidak bersifat absolut dan tanpa batas karena kebebasan berkontrak
yang lahir dari asas konsensualisme tetap tunduk pada pembatasan
yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa
(dwingendrecht), ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 304 KUHD tidak
meniadakan atau membatasi kesepakatan para pihak dalam
membentuk perjanjian asuransi jiwa, melainkan justru memberikan
kerangka normatif yang menjamin bahwa kesepakatan tersebut
48
dituangkan secara tertulis dengan unsur-unsur minimum yang jelas
guna menjaga keseimbangan dan kepastian hukum. Keberadaan
Pasal 304 KUHD merupakan pembatasan yang sah, proporsional,
dan konstitusional terhadap kebebasan para pihak dalam membuat
perjanjian, karena dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kedua
belah pihak dari ketidakjelasan dan potensi sengketa. Oleh karena
itu, norma Pasal 304 KUHD tidak dapat dikatakan melanggar asas
konsensualisme, melainkan justru memperkuat implementasinya
dengan memberikan jaminan kepastian tertulis atas kesepakatan
yang telah dicapai oleh para pihak.
b. Bahwa asas pacta sunt servanda, sebagaimana dikodifikasikan
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, mengandung makna
fundamental bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun
demikian, doktrin hukum perjanjian yang mapan dan yurisprudensi
menunjukkan bahwa keabsahan dan keberlakuan perjanjian tidak
bersifat tanpa syarat karena perjanjian tersebut tetap harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.
Pasal 304 KUHD justru mempertegas dan memperkuat bekerjanya
asas pacta sunt servanda dalam konteks perjanjian asuransi jiwa,
karena dengan mewajibkan pencantuman unsur-unsur pokok dalam
polis, norma ini memastikan bahwa apa yang disepakati oleh para
pihak terdokumentasi secara jelas dan dapat ditegakkan. Tanpa
adanya standar minimum isi polis sebagaimana diatur dalam Pasal
304 KUHD, justru asas pacta sunt servanda akan sulit ditegakkan
karena tidak terdapat acuan tertulis yang jelas mengenai apa yang
sesungguhnya disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, Pasal
304 KUHD tidak melemahkan asas pacta sunt servanda, melainkan
menyediakan infrastruktur normatif yang memastikan bahwa asas
tersebut berjalan dalam koridor hukum yang berlaku, dapat dibuktikan
secara hukum, dan tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk
merugikan pihak lainnya.
49
c. Bahwa asas utmost good faith (uberrima fides) atau itikad baik yang
paling tinggi merupakan prinsip fundamental dan khas dalam hukum
asuransi yang mewajibkan kedua belah pihak, baik penanggung
maupun tertanggung, untuk saling mengungkapkan seluruh fakta
material (material facts) secara jujur, lengkap, dan terbuka sebelum
dan selama berlangsungnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diakui
secara universal dalam hukum asuransi dan telah diadopsi dalam
berbagai yurisdiksi hukum di dunia. Ketentuan Pasal 304 KUHD pada
dasarnya tidak menghapus, mengurangi, ataupun melemahkan
kewajiban itikad baik tersebut, melainkan justru mendukung dan
memperkuat penegakannya dengan menyediakan kerangka hukum
yang jelas mengenai unsur-unsur yang wajib dicantumkan dalam
polis. Dengan adanya kewajiban pencantuman unsur-unsur minimum
dalam polis, kedua belah pihak memiliki acuan tertulis yang objektif
untuk menilai apakah masing-masing pihak telah memenuhi
kewajiban keterbukaan dan kejujuran. Ketentuan Pasal 304 KUHD
dimaksudkan untuk mencegah situasi di mana salah satu pihak
menyalahgunakan
ketidakseimbangan
informasi
(information
asymmetry) atau posisi tawar yang lebih kuat untuk merugikan pihak
lainnya. Perlu dicatat bahwa asas utmost good faith bersifat timbal
balik (reciprocal) dan mengikat kedua belah pihak, sehingga norma
yang mewajibkan transparansi isi polis sesungguhnya merupakan
manifestasi dari asas ini, bukan penolakan terhadapnya. Oleh karena
itu, secara substansial dan filosofis, Pasal 304 KUHD sejalan dengan
semangat dan tujuan asas utmost good faith dalam mewujudkan
hubungan perasuransian yang adil, transparan, dan berimbang,
bukan bertentangan dengannya sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon.
d. Bahwa asas transparansi menghendaki adanya keterbukaan
informasi yang memadai dan dapat diakses oleh para pihak agar
masing-masing memahami hak dan kewajibannya secara jelas dan
utuh sejak awal hubungan hukum terbentuk. Prinsip transparansi ini
merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen
jasa keuangan yang telah dijamin baik secara konstitusional maupun
50
dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Pasal 304 KUHD
justru berfungsi sebagai norma yang mewujudkan dan mendukung
asas transparansi dengan mewajibkan pencantuman unsur-unsur
pokok perjanjian asuransi jiwa secara tertulis dalam polis, sehingga
memberikan kejelasan batas-batas hukum dan menghilangkan
kekaburan mengenai pokok-pokok perikatan. Dengan adanya
pengaturan mengenai unsur-unsur minimum yang wajib dimuat
dalam polis, para pihak memperoleh kepastian mengenai siapa yang
menjadi pihak dalam perjanjian, apa yang menjadi objek
pertanggungan, berapa lama jangka waktu pertanggungan, berapa
jumlah pertanggungan, dan berapa premi yang harus dibayarkan.
Pencantuman unsur-unsur ini merupakan wujud konkret dari
transparansi dalam hubungan kontraktual. Adapun aspek-aspek lain
yang menurut Pemohon perlu diatur secara rigid, seperti syarat dan
prosedur klaim, telah diatur secara komprehensif dalam UU
Perasuransian dan berbagai Peraturan OJK yang mewajibkan
perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi produk secara
jelas dan mudah dipahami kepada calon pemegang polis. Oleh sebab
itu, ketentuan Pasal 304 KUHD tidak dapat dianggap menghambat
atau bertentangan dengan asas transparansi, melainkan justru
memperkuat kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam praktik
perasuransian di Indonesia.
3. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap Pasal 304 KUHD
menciptakan ketidakseimbangan relasi kontraktual, fungsi protektif
hukum, dan kewajiban konstitusional negara, DPR RI memberikan
keterangan sebagai berikut:
a. Dalam teori hukum perjanjian kontemporer, keberadaan norma
pembatas (restrictive norms) dalam peraturan perundang-undangan
justru dimaksudkan untuk menjaga dan memulihkan keseimbangan
antara para pihak yang posisi tawarnya tidak setara (inequality of
bargaining power). Dalam konteks perjanjian asuransi, memang
diakui bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung tidak
selalu berada dalam posisi tawar yang seimbang, mengingat
perusahaan asuransi pada umumnya memiliki keunggulan dalam hal
51
informasi, sumber daya, dan keahlian teknis. Namun demikian, justru
dalam situasi ketidakseimbangan inilah peran negara melalui
pembentukan norma yang mengatur secara limitatif hak dan
kewajiban para pihak menjadi sangat penting. Ketentuan Pasal 304
KUHD merupakan bentuk intervensi sah negara (legitimate state
intervention) untuk menormalkan dan menyeimbangkan relasi
kontraktual tersebut dengan mewajibkan pencantuman unsur-unsur
pokok perjanjian secara tertulis, sehingga tertanggung tidak dirugikan
oleh ketidakjelasan atau kekaburan isi perjanjian. Di samping itu, UU
Perasuransian telah memperkuat perlindungan bagi tertanggung
melalui berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban transparansi,
tata kelola yang baik, dan mekanisme penanganan pengaduan. Oleh
karena itu, norma a quo justru berfungsi sebagai instrumen korektif
terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh penanggung,
bukan menciptakan ketimpangan baru sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon.
b. Bahwa Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 304 KUHD
bertentangan dengan fungsi protektif hukum telah keliru dalam
memahami karakter dan ruang lingkup fungsi protektif hukum
perdata. Dalam teori hukum, hukum perdata memiliki dua karakter
yang berjalan secara simultan dan komplementer, yakni mengatur
dan melindungi. Fungsi protektif hukum tidak dapat dimaknai secara
sempit sebagai keberpihakan mutlak terhadap salah satu pihak dalam
hubungan kontraktual, melainkan harus dipahami secara luas
sebagai upaya menciptakan keseimbangan (evenwicht), kepastian
hukum (rechtszekerheid), dan keadilan (rechtvaardigheid) secara
menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat. Norma a quo justru
merupakan manifestasi dari fungsi protektif hukum karena telah
mempertegas batasan-batasan normatif agar praktik kontraktual
dalam bidang asuransi tidak melampaui prinsip keadilan dan
kepatutan (billijkheid). Dengan mewajibkan pencantuman unsur-
unsur pokok dalam polis asuransi, Pasal 304 KUHD melindungi
kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian ketentuan Pasal
304 KUHD tetap berada dalam koridor fungsi hukum yang
52
sebenarnya karena melindungi integritas sistem hukum perjanjian
dan
kepastian
hukum
secara
umum,
bukan
semata-mata
kepentingan individual salah satu pihak.
c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan negara telah melanggar
kewajiban konstitusionalnya dengan membiarkan Pasal 304 KUHD
tanpa memuat ketentuan tentang syarat klaim secara rigid adalah
tidak beralasan. Pengaturan melalui undang-undang, termasuk
penetapan materi muatan suatu norma, merupakan wujud nyata
pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin
kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma a quo merupakan bagian
dari kebijakan legislatif dalam mengatur sektor perasuransian demi
terciptanya ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang
seimbang bagi seluruh pihak. Lebih jauh, negara tidak hanya
mengatur melalui KUHD, tetapi juga telah membentuk kerangka
regulasi
perasuransian
yang
komprehensif
melalui
UU
Perasuransian, pembentukan dan penguatan OJK sebagai otoritas
pengawas, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa
yang
aksesibel.
Keseluruhan
kerangka
regulasi
tersebut
menunjukkan bahwa negara justru telah secara aktif dan sungguh-
sungguh memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi
hak-hak warga negara dalam bidang perasuransian. Oleh karena itu,
tidak dapat dikatakan bahwa keberadaan norma Pasal 304 KUHD
merupakan bentuk pengabaian kewajiban konstitusional negara.
Sebaliknya, norma tersebut merupakan bagian integral dari
implementasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin
kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang seimbang
bagi seluruh warga negara.
d. Bahwa memperhatikan dari uraian dalil Pemohon secara tegas
ketentuan Pasal 304 KUH Perdata tidak dapat dipahami secara
sempit melainkan turut berkelindan dengan ketentuan perjanjian
pertanggungan yang lain, bahkan pada prinsip-prinsip perjanjian
secara umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata
yang menyatakan tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan
53
jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau
penipuan. Sehubungan itu, Pemohon menyatakan dalam dalil
permohonannya bahwa Pemohon sebagai Tertanggung memang
telah mengetahui dan mengurus surat keterangan dari Polsek
tersebut dan Pemohon telah menyerahkan, artinya pada kondisi
sadar Pemohon telah menyetujui akan persyaratan klaim dan
mempunyai kekuatan hukum.
e. Bahwa telah terdapat putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang
pada intinya turut mempersoalkan terkait klaim asuransi. Dalam
putusan tersebut pada intinya bilamana pengaturan pencantuman
syarat batal (nietig) dalam suatu perjanjian timbal balik sebagaimana
dalam perjanjian asuransi merupakan suatu hal yang selalu dianggap
dicantumkan. Oleh karena itu, dalam setiap pencantuman klausula
perjanjian asuransi, diwajibkan pula mencantumkan syarat batal
dimaksud. Artinya, jika dalam suatu perjanjian tidak dicantumkan
syarat batalnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut baik batal
demi hukum atau dapat dibatalkan adalah merupakan konsekuensi
yuridis dari batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan
undang-undang.
f. Bahwa pembentuk undang-undang menyadari selama ini terdapat
banyak permasalahan hukum di masyarakat terkait dengan polis
asuransi yang gagal bayar sehingga menimbulkan keresahan publik.
Oleh karenanya sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap
pelaksanaan jaminan asuransi untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum, pembentuk undang-undang telah memberikan
pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya
termuat ketentuan mengenai program penjaminan polis yang
diamanatkan menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan.
Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi
yang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.
54
II. KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 304 KUHD bersifat limitatif-minimum dalam menetapkan
unsur-unsur pokok yang wajib dimuat dalam polis asuransi jiwa. Ketentuan
ini bukan dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh dan rinci seluruh
aspek teknis perjanjian asuransi, termasuk prosedur dan syarat klaim, yang
menurut sifatnya bersifat dinamis, variatif, dan bergantung pada
karakteristik masing-masing jenis produk asuransi.
2. Ketentuan Pasal 304 KUHD harus dapat dipahami secara utuh dan
komprehensif, baik berdasarkan prinsip umum perikatan, asas dalam
perjanjian, pengaturan dalam UU tentang Perasuransian, UU tentang OJK,
UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maupun
ketentuan teknis perasuransian lainnya sebagai sebuah kerangka regulasi
perasuransian sebagai wujud peran aktif negara dalam melindungi warga
negara dalam bidang perasuransian.
3. DPR RI berpendapat bahwa Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden
menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 April
2026 yang kemudian disampaikan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 15
April 2026, serta menyampaikan Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah
pada tanggal 19 Mei 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I.
POKOK PERMOHONAN PEMOHON
Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian materiil
terhadap ketentuan dalam Pasal 304 KUHD yang berbunyi:
“Polis itu memuat:
1. Hari pengadaan pertanggungan itu;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. Premi pertanggungannya.”
Bertentangan dengan UUD NRI 1945:
1. Pasal 28D ayat (1):
55
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
2. Pasal 28G ayat (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Dengan alasan sebagai berikut:
1. Pasal a quo mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 2945, karena telah membuka ruang
kesewenang-wenangan bagi perusahaan asuransi dalam menentukan
persyaratan klaim. Norma a quo juga membuka ruang bagi penanggung
untuk menafsirkan secara sepihak atau bahkan menambahkan persyaratan
klaim di luar yang telah disepakati para pihak dalam polis.
2. Pasal a quo yang tidak mengatur syarat dan mekanisme klaim uang
pertanggungan merupakan bentuk kelalaian normatif (normative omission)
karena negara gagal menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk
melindungi hak konstitusional warga negara atas harta benda sebagaimana
diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Pasal a quo bertentangan dengan asas konsensualisme, pacta sunt
servanda, utmost good faith, dan asas transparansi.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan
terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah,
Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya
dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan 304
KUHD yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:
A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
56
konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang
meliputi:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara.
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas,
sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
harus dibuktikan bahwa:
a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan
sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat
berlakunya undang-undang yang diuji.
Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 dan Nomor: 011/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan,
dikutip:
“Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon
telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat
yang bersifat kumulatif yaitu:
1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah
ditegaskan bahwa kerugian konstitusional harus memenuhi unsur adanya
hak konstitusional, kerugian yang aktual atau potensial, hubungan sebab
akibat, dan kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan.
B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal
Standing) Pemohon
57
Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian
konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap permohonan a quo, Pemerintah berpendapat Pemohon
tidak dapat menunjukkan secara jelas hubungan sebab akibat antara
berlakunya norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang
dialami.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan
perusahaan asuransi yang pada hakikatnya merupakan hubungan
hukum perdata, bukan kerugian yang diakibatkan karena berlakunya
norma Pasal 304 KUHD.
3. Bahwa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
asuransi pada dasarnya merupakan persoalan implementasi kontrak
atau pelaksanaan perjanjian, yang penyelesaiannya dapat ditempuh
melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdata maupun melalui
mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
4. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, Pelaku Usaha Sektor
Keuangan
(selanjutnya
disebut
PUSK)
juga
diwajibkan
untuk
melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan Konsumen secara
internal (internal dispute resolution) yang justru merupakan pilar awal
untuk complaint handling dari Konsumen (vide Pasal 245 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU 40/2015 atau UU P2SK) jo.
Pasal 67 s.d Pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22
Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) dengan tata cara
yang sudah diatur lebih lanjut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya instrumen perlindungan bagi
pemegang polis pada sektor asuransi yang telah disusun secara lengkap
oleh pihak pembuat undang-undang. Hal ini untuk mewujudkan sektor
perasuransian yang adil dan sejahtera baik dari sisi bisnis asuransinya
maupun kepada para konsumennya.
5. Bahwa selain tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, Pemerintah juga memandang bahwa
58
konstruksi petitum yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan adanya
kekeliruan mendasar dalam memahami kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya tidak hanya
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma yang diuji
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, tetapi juga memohon agar Mahkamah Konstitusi
menambahkan atau merumuskan norma baru yang menurut Pemohon
seharusnya diatur dalam ketentuan yang diuji. Konstruksi petitum yang
demikian pada hakikatnya merupakan permintaan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk bertindak sebagai pembentuk norma baru (positive
legislator).
7. Bahwa terhadap hal tersebut Pemerintah perlu menegaskan bahwa
berdasarkan ketentuan konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
Kewenangan pengujian tersebut pada prinsipnya bersifat negative
legislator, yaitu kewenangan untuk menyatakan suatu norma undang-
undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga norma
tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah
menegaskan
bahwa
kewenangan
Mahkamah
bukanlah
untuk
merumuskan atau menambahkan norma baru yang menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan juga telah
menegaskan bahwa apabila suatu permohonan pada pokoknya meminta
Mahkamah untuk membentuk norma baru atau mengisi kekosongan
pengaturan yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang, maka permohonan tersebut pada dasarnya merupakan
permohonan yang tidak tepat diajukan melalui mekanisme
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa konstruksi
petitum Pemohon menunjukkan bahwa permohonan a quo tidak
59
memenuhi syarat sebagai permohonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, selain tidak
memenuhi syarat kedudukan hukum, permohonan Pemohon juga secara
substansial tidak tepat diajukan dalam forum pengujian undang-undang
di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun
berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim
Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DIUJI
A. Sistem Pengaturan Perasuransian Nasional
1. Bahwa sebelum memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon,
Pemerintah perlu menegaskan bahwa norma Pasal 304 KUHD tidak
dapat dipahami secara terpisah dari perkembangan sistem hukum
perasuransian nasional yang telah mengalami pembaruan secara
signifikan melalui berbagai peraturan.
2. Bahwa hukum asuransi di Indonesia memiliki sejarah yang cukup
panjang. Dimulai dengan lahirnya KUHD sebagai salah satu sumber
hukum penting di Indonesia yang mengatur peraturan berbagai aspek
perdagangan dan bisnis, termasuk peraturan mengenai asuransi.
3. Bahwa mencermati pasal-pasal dalam KUHD yang khusus mengatur
perasuransian, titik tumpu pengaturannya mengacu terkait dengan
60
keteraturan hubungan kontraktual yang terikat pada suatu kontrak
asuransi itu sendiri, sehingga melahirkan ketentuan Pasal 304 KUHD.
Namun demikian, politik hukum legislator telah bergeser dengan terus
berkembangnya industri asuransi di Indonesia.
4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van
Koophandel (WvK) semula diberlakukan di Hindia Belanda berdasarkan
asas konkordansi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Selanjutnya setelah kemerdekaan, KUHD masih berlaku di Indonesia
berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
Berdasarkan sistematika dalam KUHD, Pasal 304 berada pada Bab X
mengenai Asuransi atau Pertanggungan, dan Bagian 3 tentang
Pertanggungan Jiwa.
5. Bahwa konsep pengaturan asuransi mulai ditata kembali dengan adanya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(selanjutnya disebut UU 2/1992). UU 2/1992 ditandai sebagai keseriusan
legislator dalam membangun industri asuransi saat itu. Penguatan
pengaturan tata kelola, pendirian perusahaan asuransi, pengawasan,
serta hak-hak pemegang polis dan kewajiban perusahaan asuransi untuk
memastikan perlindungan pemegang polis ditandai sebagai bentuk
keseriusan legislator.
6. Bahwa selanjutnya penguatan pengaturan asuransi dilakukan dengan
mengganti UU 2/1992 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian.
7. Bahwa pengaturan mengenai usaha perasuransian secara komprehensif
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.
Undang-Undang
tersebut
menegaskan
bahwa
penyelenggaraan usaha perasuransian harus dilaksanakan secara
sehat, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan
perlindungan terhadap pemegang polis.
8. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, sistem hukum perasuransian Indonesia telah mengalami
transformasi mendasar, khususnya dalam hal penguatan tata kelola
perusahaan asuransi, perlindungan pemegang polis, serta pengawasan
terhadap produk dan praktik usaha perasuransian.
61
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,
yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi
penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya
suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
10. Bahwa selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, sektor jasa keuangan juga telah mengalami
penguatan secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU
P2SK). Undang-undang tersebut memberikan kerangka pengaturan yang
lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta
memperkuat perlindungan konsumen.
11. Bahwa UU P2SK secara khusus menekankan pentingnya perlindungan
konsumen sektor jasa keuangan, termasuk pemegang polis asuransi,
melalui penguatan kewenangan pengawasan dan pengaturan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
12. Bahwa dari ketiga undang-undang dimaksud, tidak ada perubahan
substansial terkait dengan pengaturan polis asuransi itu sendiri. Ketiga
undang-undang tersebut masih sama-sama menyepakati hal-hal
fundamental sehubungan dengan polis asuransi, khususnya perjanjian
yang menjadi dasar atas hubungan hukum asuransi. Hal-hal mendasar
yang erat kaitannya dengan kontrak-kontrak asuransi yang diatur dalam
KUHD tetap dipertahankan dan diperkuat dalam peraturan perundang-
undangan setelahnya.
13. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan
62
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, dan pemeriksaan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk
di dalamnya mengenai perasuransian.
15. Bahwa penguatan perlindungan pemegang polis tercermin dalam
peraturan teknis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pada
2015, OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015
tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya
disebut POJK 23/2015). Dalam POJK 23/2015 yang mengatur lebih rigid
sepanjang apa-apa saja yang harus dimuat dalam polis asuransi. Bentuk
pengaturan ini adalah penyesuaian ketentuan dengan kebutuhan Sektor
Perasuransian itu sendiri.
16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 POJK 23/2015 kemudian diperbaharui
pada tahun 2024 melalui Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2024
tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi
(selanjutnya disebut POJK 8/2024) yang mengatur lebih mendetail terkait
apa-apa saja yang harus dimuat dalam polis asuransi.
17. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
69/POJK.05/2016
tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor
36 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun
2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen).
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Peraturan-Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
tersebut
diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik terhadap
perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi.
19. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, KUHD bukan satu-
satunya payung hukum dari pelaksanaan kegiatan perasuransian yang
63
ada saat ini. Ketentuan Pasal 304 KUHD harus dipahami sebagai bagian
dari kerangka hukum yang lebih luas, yang dalam praktiknya telah
dilengkapi dan diperkuat melalui pengaturan sektoral di bidang
perasuransian. Pasal 304 KUHD pada hakikatnya menetapkan unsur-
unsur minimum yang harus dimuat dalam polis sebagai dokumen yang
merepresentasikan perjanjian antara penanggung dan tertanggung,
sehingga pada hakikatnya Pasal 304 KUHD merupakan norma dasar
(basic norm) yang mengatur unsur minimum polis asuransi. Norma Pasal
304 KUHD tidak dapat dipahami secara terpisah dari perkembangan
sistem hukum perasuransian nasional yang telah mengalami pembaruan
secara signifikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik
yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan Otoritas
Jasa Keuangan.
B. Tanggapan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan
Untuk Diuji
1. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa Pasal a quo mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 2945, karena telah membuka
ruang
kesewenang-wenangan
bagi
perusahaan
asuransi
dalam
menentukan persyaratan klaim. Norma a quo juga membuka ruang bagi
penanggung
untuk
menafsirkan
secara
sepihak
atau
bahkan
menambahkan persyaratan klaim diluar yang telah disepakati para pihak
dalam polis, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 304 KUHD pada hakikatnya tidak
dimaksudkan untuk mengatur secara rinci mengenai mekanisme
pengajuan klaim asuransi, melainkan mengatur unsur-unsur
minimum yang harus dimuat dalam polis asuransi sebagai
dokumen yang merepresentasikan perjanjian antara penanggung dan
tertanggung.
b. Bahwa dalam praktik hubungan hukum perasuransian, polis asuransi
merupakan dokumen hukum yang memuat seluruh hak dan kewajiban
para pihak dalam perjanjian asuransi, termasuk ketentuan mengenai
objek
pertanggungan,
nilai
pertanggungan,
masa
berlaku
64
pertanggungan, serta syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh
para pihak.
c. Bahwa lebih lanjut perlu dipahami bahwa pengaturan mengenai
penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia tidak hanya diatur
dalam KUHD, tetapi juga telah berkembang melalui berbagai
peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif guna
menyesuaikan dengan perkembangan industri jasa keuangan dan
kebutuhan perlindungan konsumen.
d. Bahwa penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia secara
utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian
yang
menetapkan
berbagai
prinsip
dasar
penyelenggaraan usaha perasuransian, termasuk prinsip kehati-
hatian, tata kelola yang baik, serta perlindungan terhadap pemegang
polis. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan
usaha perasuransian harus dilaksanakan secara sehat, transparan,
dan
akuntabel
dengan
tetap
memperhatikan
perlindungan
kepentingan pemegang polis, tertanggung, maupun pihak yang berhak
atas manfaat asuransi.
e. Bahwa lebih lanjut, penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa
keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang
memberikan kewenangan yang lebih luas kepada otoritas pengawas
untuk memastikan bahwa setiap produk jasa keuangan, termasuk
produk asuransi, diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip
perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut memperkuat
kewenangan otoritas pengawas sektor jasa keuangan untuk
memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha jasa keuangan
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada
perlindungan konsumen.
f. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang
65
independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap sektor jasa
keuangan, termasuk di dalamnya mengenai perasuransian.
g. Bahwa dengan demikian, industri jasa keuangan termasuk sektor
perasuransian
berada
di
bawah
pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha jasa keuangan
guna memastikan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan
terhadap konsumen jasa keuangan.
h. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, Otoritas
Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur
secara lebih rinci mengenai produk asuransi dan penyampaian
informasi
kepada
konsumen,
antara
lain
melalui
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (POJK
8/2024) yang mengatur mengenai desain produk asuransi, kewajiban
transparansi informasi produk, serta kewajiban perusahaan asuransi
untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak
menyesatkan kepada calon pemegang polis.
i. Bahwa Pasal 12 POJK 8/2024 secara komprehensif mengatur
ketentuan-ketentuan minimum yang wajib dimuat Perusahaan
Asuransi
yang
menyelenggarakan
Produk
Asuransi
ketika
menerbitkan Polis Asuransi. Dalam hal ini Pasal a quo berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 12
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi
yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan,
termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian
manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang
asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat
dikaitkan dengan mata uang rupiah;
66
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran
Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi
dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak
asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa
pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai
yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang
memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai
dengan Polis Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau
perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis
Asuransi atau yang sejenis;
l. penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat,
penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat
yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta;
r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki
periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.
j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 8/2024, telah secara
tegas mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa
setiap produk asuransi yang dipasarkan kepada masyarakat memiliki
struktur manfaat, biaya, dan risiko yang jelas serta disusun dengan
memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.
k. Bahwa di sisi lain, Perusahaan Asuransi juga diberikan ruang untuk
melakukan verifikasi dokumen pengajuan klaim untuk dapat terhindar
dari kegiatan fraud/penyalahgunaan produk asuransi yang dilakukan
oleh Pemegang Polis/Tertanggung. Dengan demikian, Pasal 304
67
KUHD harus dipahami sebagai bagian dari kerangka hukum yang
lebih luas, yang dalam praktiknya telah dilengkapi dan diperkuat
melalui pengaturan sektoral di bidang Perasuransian di bawah
Pengawasan OJK. Sehingga norma a quo tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan berfungsi sebagai pondasi dalam penerapan asas pacta
sunt servanda dan utmost good faith.
l. Bahwa selanjutnya, perjanjian asuransi merupakan perjanjian kedua
belah pihak, maka sepanjang polis asuransi tersebut disepakati oleh
kedua
pihak
(dhi.
Perusahaan
Asuransi
dan
Pemegang
Polis/Tertanggung), maka polis asuransi tersebut mengikat secara
hukum bagi keduanya.
m. Bahwa secara prinsip, peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tersebut diatas pada dasarnya mendorong perjanjian polis asuransi
harus mengedepankan asas transparansi, dan dalam rangka
pelindungan konsumen perlu dihindari klausul yang memuat dan dapat
dimaknai berbeda, seperti persyaratan adanya dokumen terbuka
dalam pencairan klaim (open-ended document) karena cenderung
merugikan salah satu pihak. Namun, demikian, dalam hal
Perusahaan Asuransi memandang perlu untuk meminta dokumen
tambahan dalam rangka proses penyelesaian klaim, maka hal
tersebut merupakan proses bisnis yang wajar dalam rangka
pelaksanaan bisnis usaha perasuransian yang sehat dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian, sepanjang syarat yang
ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas
dipenuhi yaitu: dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus:
relevan dengan pertanggungan; dan wajar dalam proses
penyelesaian
klaim,
serta
Perusahaan
Asuransi
dilarang
memanfaatkan ketentuan tersebut untuk memperlambat/mengulur-
ulur waktu proses penyelesaian klaim.
n. Dalam praktik, ruang lingkup apa saja dokumen dan/atau syarat lain
yang relevan dengan pertanggunan dapat saja sangat bervariasi
mengingat Pasal 38 POJK 69/2016 bukan hanya berlaku untuk jenis
asuransi jiwa saja namun juga untuk asuransi-asuransi lain misalnya
68
asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi yang terkait
dengan perkapalan, asuransi kerugian yang lain.
o. Secara filosofi bahwa KUHD telah memenuhi asas kepastian hukum,
asas keadilan, dan asas kemanfaatan, karena dalam hubungan
kontraktual yang terikat pada suatu kontrak asuransi menganut asas
konsensualisme, asas transparansi dan asas pacta sunt servanda,
yang juga tercermin melalui penerapan prinsip-prinsip asuransi yang
tertuang
dalam
peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
komprehensif guna menyesuaikan dengan perkembangan industri
jasa keuangan dan kebutuhan perlindungan konsumen.
p. Bahwa prinsip-prinsip asuransi yang berlaku dalam kaitannya dengan
kewajiban pembayaran klaim juga merujuk pada prinsip-prinsip
asuransi berikut:
1. Indemnity (Ganti Rugi)
Ketentuan Pasal 304 KUHD berfungsi untuk memastikan bahwa
mekanisme pemulihan finansial tertanggung memiliki landasan
tertulis, namun tidak boleh digunakan oleh penanggung untuk
menghindari kewajiban ganti rugi hanya karena alasan formalitas
administrasi yang tidak substansial. Ganti Rugi (Indemnity) adalah
suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian.
Indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana
Penanggung/Perusahaan
Asuransi
memberikan
ganti
rugi
finansial
dalam
suatu
upaya
menempatkan
Tertanggung/Pemegang Polis pada posisi keuangan yang dimiliki
pada saat sesaat sebelum kerugian tersebut terjadi. Hal ini berarti
bahwa Penanggung/Perusahaan Asuransi akan memberikan
ganti-rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita
Tertanggung/Pemegang Polis, tanpa ditambah atau dipengaruhi
unsur-unsur mencari keuntungan.
2. Proximate Cause (penyebab utama)
Bahwa dalam menentukan kewajiban pembayaran klaim, harus
merujuk pada prinsip Proximate Cause, dimana penanggung
hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh
rangkaian peristiwa (chain of events) dominan dan efisien yang
69
dijamin dalam polis. Penentuan penyebab ini harus dilakukan
secara objektif untuk mencegah fraud dalam industri asuransi.
Asas Proximate cause (penyebab utama) menekankan bahwa
dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan klaim, maka
penentuan ada atau tidaknya kewajiban pembayaran manfaat
asuransi didasarkan pada identifikasi penyebab utama yang paling
dominan dan efektif dari rangkaian peristiwa tersebut, yang secara
langsung menimbulkan kerugian atau risiko yang diasuransikan,
yang dipahami sebagai prinsip yang berlaku secara universal dan
mengikat bagi seluruh pihak yang berkecimpung dalam industri
asuransi jiwa. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa
suatu peristiwa tertentu adalah penyebab langsung dan utama
yang mengakibatkan kerugian tersebut, bukan hanya sekadar
faktor yang berkontribusi secara tidak langsung. Prinsip ini penting
untuk menentukan apakah suatu klaim asuransi layak dibayarkan,
tergantung pada apakah peristiwa penyebab termasuk dalam
cakupan polis asuransi dan membantu dalam memisahkan antara
penyebab yang relevan dan penyebab yang terlalu jauh atau tidak
relevan untuk menentukan tanggung jawab dan pembayaran
klaim.
3. Contribution (Pertanggungan Bersama-Sama)
Pertanggungan Bersama-Sama (contribution) adalah suatu prinsip
yang
mengatur
dalam
hal
suatu
objek
pertanggungan,
dipertanggungkan pada 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi,
maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh
perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan
tersebut, sebanding dengan tanggung jawabnya masing-masing
dari perusahaan asuransi yang terlibat.
4. Insurable Interest (kepentingan untuk mengasuransikan)
Pasal 304 KUHD memastikan adanya kejelasan mengenai siapa
yang memiliki kepentingan hukum atas objek tersebut, sehingga
mencegah praktik asuransi yang bersifat spekulatif. Insurable
Interest (kepentingan untuk mengasuransikan) merupakan suatu
prinsip yang penting dalam asuransi, dimana insurable interest
70
memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang,
karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum
antara orang tersebut dengan objek pertanggungan dan yang
menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan
yang dimiliki Tertanggung dalam objek pertanggungan tersebut.
2. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa Pasal a quo yang tidak mengatur syarat dan mekanisme klaim
uang pertanggungan merupakan bentuk kelalaian normatif (normative
omission) karena negara gagal menyediakan instrumen hukum yang
memadai untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas harta
benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945,
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa sejak awal ketentuan Pasal 304 KUHD dirumuskan sebagai
norma yang bersifat limitatif-minimum, yaitu untuk menetapkan unsur-
unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam polis asuransi jiwa
sebagai bentuk jaminan kepastian tertulis bagi para pihak. Pengaturan
tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur secara komprehensif
maupun terperinci seluruh aspek teknis dalam perjanjian asuransi,
termasuk mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan klaim, yang
pada hakikatnya bersifat dinamis, beragam, serta sangat bergantung
pada karakteristik dan jenis produk asuransi yang bersangkutan.
b. Bahwa pengaturan mengenai pencantuman syarat batal (nietig) dalam
suatu perjanjian timbal balik, termasuk dalam perjanjian asuransi,
pada hakikatnya dipandang sebagai ketentuan yang secara implisit
selalu dianggap melekat dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu,
dalam praktik perumusan klausula perjanjian asuransi, pencantuman
syarat batal tersebut pada prinsipnya juga harus diperhatikan sebagai
bagian dari konstruksi hukum perjanjian. Dengan demikian, apabila
dalam suatu perjanjian tidak secara tegas mencantumkan syarat
batalnya, maka konsekuensi mengenai apakah perjanjian tersebut
batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan tetap mengikuti ketentuan
hukum yang berlaku, karena akibat hukum tersebut pada dasarnya
merupakan konsekuensi yuridis yang timbul berdasarkan pengaturan
undang-undang.
71
c. Bahwa pengaturan mengenai sektor perasuransian dalam sistem
hukum nasional tidak dapat dipahami secara parsial ataupun
dipisahkan hanya dengan merujuk pada satu ketentuan dalam KUHD.
Pengaturan tersebut harus dilihat secara utuh, sistematis, dan
komprehensif
dengan
memperhatikan
keseluruhan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian. Dalam
hal ini, Undang-Undang tentang Perasuransian telah secara jelas
mengatur
berbagai
prinsip
dasar
penyelenggaraan
usaha
perasuransian, antara lain prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola
perusahaan yang baik, kewajiban transparansi informasi produk
asuransi kepada calon pemegang polis, perlindungan terhadap
pemegang polis, tertanggung, dan peserta, serta pengaturan
mengenai
mekanisme
pengawasan
dan
pemberian
sanksi
administratif terhadap perusahaan asuransi yang tidak mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Bahwa selain itu, sektor perasuransian berada dalam pengawasan
dan pembinaan otoritas yang berwenang, yang memiliki kewenangan
luas meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, hingga
penjatuhan sanksi guna memastikan setiap perusahaan asuransi
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan
prinsip perlindungan konsumen. Di samping itu, bagi pemegang polis
yang merasa dirugikan, sistem hukum juga menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa secara berjenjang, mulai dari internal dispute
resolution pada perusahaan asuransi, mediasi melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, hingga
penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. Dengan demikian,
keseluruhan kerangka regulasi perasuransian nasional pada dasarnya
telah menyediakan instrumen preventif dan korektif yang memadai
dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, sehingga tidak
tepat apabila ketentuan Pasal 304 KUHD dipandang sebagai satu-
satunya sumber yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
e. Bahwa sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap
pemegang polis serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan
jaminan asuransi, pembentuk undang-undang telah menghadirkan
72
pengaturan melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan yang antara lain memuat ketentuan
mengenai program penjaminan polis yang diamanatkan kepada
Lembaga Penjamin Simpanan. Mandat tersebut dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, maupun
peserta dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi
kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
f. Bahwa dalam Pasal 12 POJK 8/2024 telah secara jelas menentukan
ketentuan-ketentuan minimum yang wajib dimuat dalam suatu polis
asuransi, termasuk di dalamnya diatur kewajiban untuk memuat syarat
dan tata cara pengajuan dan pembayaran klaim
g. Bahwa norma Pasal 304 KUHD yang tidak mewajibkan pencantuman
syarat klaim secara rigid sama sekali tidak mengabaikan fungsi
protektif hukum perjanjian. Ketidakbakuan syarat klaim dalam pasal
tersebut bukanlah pengabaian proteksi, melainkan pengakuan
terhadap sifat asuransi sebagai perjanjian yang pelaksanaannya
bergantung pada peristiwa yang tidak pasti (aleatory contract).
h. Bahwa UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU
40/2014)
telah
menegaskan
bahwa
penyelenggaraan
usaha
perasuransian harus dilaksanakan secara sehat, transparan, dan
akuntabel dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap
pemegang polis. Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27,
Pasal 31, Pasal 53, Pasal 54 UU 40/2014, serta Pasal 277 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan telah memberikan perlindungan yang sangat baik
terhadap pemegang polis/tertanggung/peserta.
i. Bahwa UU 40/2014 telah mengatur mengenai kewajiban perusahaan
perasuransian untuk memenuhi standar perilaku usaha yang salah
satunya mencakup mengenai penyelesaian klaim, dimana pengaturan
lebih lanjut atas hal tersebut merupakan ranah kewenangan dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan Peraturan OJK.
j. Bahwa dari sisi perlindungan konsumen, OJK telah mengeluarkan
berbagai regulasi turunan dan pedoman teknis guna memperkuat
73
perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023) telah mengatur
mengenai penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil,
keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan
pengaduan. Regulasi ini mendorong perusahaan asuransi untuk
mengembangkan sistem informasi dan layanan pengaduan yang
dapat diakses konsumen secara adil dan cepat. OJK juga mendorong
pembentukan unit khusus perlindungan konsumen dalam setiap
lembaga jasa keuangan. Dalam penyusunan atau membuat perjanjian
produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut PUJK) harus memenuhi aspek keseimbangan, keadilan, dan
kewajaran termasuk larangan bagi PUJK dalam menyalahgunakan
keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen dalam menyusun
perjanjian produk dan/atau layanan.
k. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa, Pasal 228 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU 4/2023) telah mengatur bahwa Pelindungan
Konsumen di sektor keuangan menerapkan prinsip penanganan
pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam POJK 22/2023, Pelaku
Usaha Sektor Keuangan (selanjutnya disebut PUSK) dalam hal
penyelesaian sengketa diwajibkan untuk melaksanakan mekanisme
penanganan pengaduan Konsumen secara internal (internal dispute
resolution) yang merupakan pilar awal untuk complaint handling dari
Konsumen.
l. Bahwa untuk penyelesaian sengketa tersebut, Konsumen dapat
memilih penyelesaian sengketa melalui 3 (tiga) mekanisme, antara
lain:
1. penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK;
2. mengajukan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya
disebut LAPS SJK); atau
3. menggunakan jalur gugatan melalui litigasi.
74
m. Bahwa
mekanisme
tersebut
menunjukkan
adanya
instrumen
perlindungan bagi pemegang polis pada sektor asuransi yang telah
disusun secara lengkap oleh pihak pembuat regulasi. Hal ini untuk
mewujudkan sektor perasuransian yang adil dan sejahtera baik dari
sisi bisnis asuransinya maupun kepada para konsumennya.
3. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan
bahwa Pasal a quo bertentangan dengan asas konsensualisme, pacta
sunt servanda, utmost good faith, dan asas transparansi, Pemerintah
memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa
dalam
hukum
perjanjian
sebagaimana
diatur
dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian pada dasarnya
lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal
pokok yang diperjanjikan. Dalam konteks perjanjian asuransi,
kesepakatan para pihak tersebut kemudian dituangkan dalam suatu
polis asuransi yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai hak
dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perasuransian.
b. Bahwa ketentuan Pasal 304 KUHD yang mengatur mengenai unsur-
unsur yang harus dimuat dalam polis asuransi pada hakikatnya justru
memperkuat pelaksanaan asas konsensualisme karena memastikan
bahwa kesepakatan para pihak dituangkan secara jelas dan tertulis
dalam suatu dokumen hukum yang dapat memberikan kepastian
hukum bagi para pihak.
c. Bahwa demikian pula dengan asas pacta sunt servanda yang
menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Ketentuan Pasal 304 KUHD tidak membatasi kebebasan para pihak
untuk menentukan isi perjanjian asuransi mereka, melainkan hanya
menetapkan unsur-unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam polis
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak.
d. Bahwa kewajiban untuk mencantumkan unsur-unsur tertentu dalam
polis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD justru
merupakan perwujudan dari prinsip utmost good faith, karena
memastikan bahwa informasi penting mengenai perjanjian asuransi
disampaikan secara jelas dan terbuka kepada para pihak.
75
e. Bahwa selain itu, prinsip transparansi dalam penyelenggaraan usaha
perasuransian juga telah diatur secara lebih rinci melalui berbagai
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk
kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi
yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang
polis.
f. Bahwa dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 304 KUHD dibaca
secara sistematis bersama dengan keseluruhan kerangka hukum yang
mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia, maka
jelas bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan asas
konsensualisme, asas pacta sunt servanda, prinsip utmost good faith,
maupun asas transparansi.
IV. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik
Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian
(constitutional review) ketentuan pengujian materiil Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat,
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
76
Keterangan Tambahan Presiden
Selanjutnya,
perkenankanlah
Pemerintah
menyampaikan
Keterangan
Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut:
I.
Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah
S.H., M.H.
1. perasuransian dalam kaitannya dengan ... apa ... pencairan klaim ya, itu ada
prinsip kehati-hatian. Memang bagi asuransi harus benar-benar prinsip
prudensial ini penting sekali, harus hati-hati. Tetapi Pemerintah juga
mengatakan perusahaan asuransi juga dilarang memanfaatkan ketentuan
terkait dengan kehati-hatian ini untuk memperlambat, kan gitu, atau
mengulur-ulur waktu atau menghambat ya, proses penyelesaian klaim. Nah,
di sinilah ... apa namanya ... sisi-sisi yang bagi Hakim, bagi saya ini perlu
melihat ini, dimana ini sebetulnya. Apakah ini bagian … masih bagian dari
implementasi
prinsip
kehati-hatian
atau
sudah
masuk
kategori
memperlambat, menghambat ya, atau, ya … apa namanya … menghambat
proses penyelesaian klaim. Nah, di sinilah problemnya di sini dari dua asas
tadi.
2. nah, seperti ini yang di-bold oleh Pemerintah ini kan, syarat dan tata cara
pengajuan klaim ya, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim. Ini masih masuk dalam konteks kehati-hatian. Ini
perspektifnya perusahaan asuransi. Sekarang perspektifnya … apa
namanya … yang pemegang polis ya, ini di mana, nih? Ini supaya seimbang
tadi nih, yang bersih tadi nih, transparan dan akuntabel ini terpenuhi itu ya,
anunya kaidah itu. Nah, mungkin itu satu yang saya ingin saya tanyakan,
mungkin kalau ada bisa memberikan jawaban atau keterangan tambahan
menyangkut itu, saya bisa terbantu, oh, maksudnya Pemerintah di sini nih,
kan gitu.
3. kalau syarat klaim sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon ini, yaitu
syarat klaim itu yang sifatnya final dan rigid, ya. Rigid ini artinya tetap, gitu
kan, itu diakomodir ya, oleh Mahkamah, apa implikasi hukumnya maupun
implikasinya pada dunia perasuransian? Itu kira-kira. Ada enggak,
penjelasan yang bisa kita dapatkan, kalau ini diakomodir, apa implikasinya?
Implikasi hukumnya bagaimana? Apakah malah menimbulkan ketidakadilan
misalnya, kan begitu, malah menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru,
misalnya, ya. Itu kan bisa, kalau misalnya itu diakomodir di mana?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
batasan penerapan prinsip kehati-hatian dikaitkan dengan proses
penyelesaian klaim asuransi yang dapat terhambat, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
77
a. Pemerintah memahami bahwa inti pertanyaan Yang Mulia tidak hanya
terletak pada ada atau tidaknya norma yang mengatur, melainkan lebih
jauh pada bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik sehingga
benar-benar menghadirkan kepastian hukum yang adil, khususnya
dalam menentukan batas antara penerapan prinsip kehati-hatian oleh
perusahaan asuransi dengan potensi tindakan yang justru mengarah
pada terhambat atau tertundanya penyelesaian klaim.
b. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa prinsip
kehati-hatian (prudential principle) merupakan prinsip fundamental
dalam industri perasuransian yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan
asuransi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan
perusahaan, mencegah terjadinya fraud, serta memastikan bahwa
pembayaran klaim dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan risiko
yang dipertanggungkan. Dalam perspektif yang lebih luas, prinsip
kehati-hatian juga merupakan instrumen untuk melindungi kepentingan
seluruh pemegang polis secara kolektif, bukan hanya individu tertentu.
c. Namun demikian, Pemerintah menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian
tersebut bukanlah prinsip yang absolut, melainkan dibatasi secara tegas
oleh norma perlindungan konsumen dan asas itikad baik. Dalam hal ini,
peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi sangat penting karena OJK tidak
hanya mengatur, tetapi juga mengawasi dan menegakkan kepatuhan
dalam praktik perasuransian.
d. Dalam Pasal 12 huruf m POJK 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi
dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, secara normatif telah
memberikan pembatasan terhadap permintaan dokumen dalam proses
klaim, yaitu harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, adanya
kewajiban transparansi sejak awal, sehingga pemegang polis
mengetahui kerangka dasar pengajuan klaim. Kedua, adanya batasan
normatif bahwa dokumen yang dapat diminta dalam proses klaim
hanyalah yang relevan dan diperlukan, sehingga menutup ruang bagi
permintaan yang bersifat sewenang-wenang.
Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK 69 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
78
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
(POJK 69/2016) juga mengatur bahwa perusahaan asuransi hanya
dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai
dengan yang tertera dalam polis, dalam hal polis mencantumkan
dokumen dan/atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim,
dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus relevan dengan
pertanggungan dan wajar dalam proses penyelesaian klaim. Dengan
demikian terdapat batasan bahwa tidak semua dokumen dapat
dimintakan oleh perusahaan asuransi dalam memproses klaim yang
diajukan.
e. Dengan demikian, dari perspektif normatif, batas antara kehati-hatian
dan tidak terhambatnya klaim sesungguhnya telah dirumuskan secara
jelas oleh regulator, yaitu melalui pengujian berbasis tiga parameter
utama:
1. Relevansi, yaitu dokumen yang diminta harus memiliki hubungan
atau relevansi yang bersifat langsung dengan risiko yang
dipertanggungkan. Permintaan dokumen yang tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan peristiwa yang diasuransikan tidak
dapat dibenarkan secara hukum;
2. Kewajaran atau proporsionalitas, yaitu permintaan tersebut
masih dalam batas praktik yang lazim dan tidak menimbulkan beban
yang berlebihan bagi pemegang polis. Dalam hal ini, ukuran
kewajaran juga mempertimbangkan kemudahan akses terhadap
dokumen tersebut oleh pemegang polis; dan
3. itikad baik, yaitu tindakan perusahaan dilakukan dalam rangka
verifikasi yang sah dan tidak dimaksudkan untuk menunda,
mengulur waktu, atau menghindari kewajiban pembayaran klaim.
f. Apabila ketiga parameter tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan
perusahaan tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari prinsip
kehati-hatian, melainkan telah bergeser menjadi bentuk penghambatan
yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Dengan
demikian, apabila perusahaan asuransi meminta dokumen yang tidak
relevan dan wajar dengan risiko yang diasuransikan, maka hal tersebut
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
79
asas itikad baik (good faith) dan berpotensi melanggar prinsip
perlindungan konsumen.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
perlindungan dari perspektif pemegang polis dalam kaitannya dengan prinsip
kehati-hatian dalam proses penyelesaian klaim asuransi, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Dari perspektif pemegang polis, perlindungan hukum diwujudkan
melalui kewajiban transparansi sejak tahap pra-kontraktual, termasuk
kewajiban perusahaan asuransi untuk mengungkapkan secara jelas
syarat dan tata cara klaim.
b. Dapat disampaikan bahwa sejak proses pemasaran produk asuransi,
OJK telah mengatur mengenai muatan isi informasi yang akan
disampaikan oleh perusahaan asuransi dalam proses pemasaran
produk asuransi kepada konsumen selaku calon pemegang polis yang
tertuang antara lain dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian yang
berbunyi:
“Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar,
tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada calon Pemegang Polis,
calon Tertanggung, calon Peserta, Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya
terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang
ditawarkan.”
Untuk memperkuat perlindungan kepada pemegang polis/tertanggung,
Undang-Undang
Perasuransian
menegaskan
jika
Perusahaan
Perasuransian melanggar ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang
Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (UU P2SK). Pengenaan sanksi pidana untuk memastikan
dan memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak beritikad baik
dalam memasarkan produk asuransi kepada calon pemegang
polis/tertanggung.
c. Bahwa secara khusus, Pasal 55 jo. Pasal 48 POJK 8/2024 tentang
Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi juga telah mengatur
yang pada pokoknya perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa
80
pihak
yang
melakukan
pemasaran
produk
asuransi
wajib
menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak
menyesatkan mengenai produk asuransi kepada calon pemegang polis
sebelum calon pemegang polis memutuskan untuk melakukan
perikatan perjanjian polis asuransi dengan perusahaan asuransi.
Pasal 48 ayat (1) POJK 8/2024
“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah hanya dapat
memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran:
a. secara langsung;
b. agen asuransi;
c. Bancassurance;
d. badan usaha selain bank; dan/atau
e. tenaga pemasar khusus untuk Produk Asuransi Mikro.
Pasal 55 POJK 8/2024
“Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran
pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf e, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Asuransi Syariah wajib:
a. memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud
menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak
menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon Pemegang
Polis, Tertanggung, atau Peserta sebelum calon Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta memutuskan untuk melakukan
penutupan
asuransi
dengan
Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan Asuransi Syariah; dan
b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan
pemasaran yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang
dipasarkan.”
d. Bahwa secara lebih lanjut, proses rangkaian pemasaran atas produk
asuransi juga telah diatur oleh OJK secara lebih teknis melalui Surat
Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran
Produk Asuransi sebagaimana beberapa ketentuannya telah diubah
dalam Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.05/2022 tentang
Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran
Produk
Asuransi,
dimana
perusahaan
perasuransian
harus
menyediakan dan menyampaikan ringkasan informasi produk asuransi
yang bersifat personal sesuai dengan profil calon pemegang polis, dan
menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi produk asuransi,
termasuk manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban calon pemegang
polis, dan persyaratan dari produk asuransi yang dipasarkan.
81
Ringkasan informasi produk ini salah satunya juga memuat syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim.
e. Bahwa selain dari sisi pengaturan sektoral bagi perusahaan asuransi,
secara umum melalui Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat
(2) POJK 22/2023, OJK juga telah mengatur mengenai kewajiban bagi
pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan dan memberikan
informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur,
mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon konsumen
dan/atau konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian. Penyampaian informasi yang jelas dan
akurat tersebut wajib disampaikan pada saat dilakukannya pemasaran
dan sebelum penandatanganan perjanjian.
Pasal 29 ayat (1) POJK 22/2023
“PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan
yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi
menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen.”
Pasal 32 POJK ayat (1) dan ayat (2) 22/2023
“(1) PUJK wajib memberikan informasi mengenai produk dan/atau
layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak
berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau perjanjian.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib
disampaikan pada saat:
a. melakukan kegiatan pemasaran; dan
b. sebelum penandatanganan perjanjian.”
f. Bahwa selanjutnya, melalui pengaturan pada Pasal 30 jo. Pasal 33
POJK 22/2023, pelaku usaha jasa keuangan juga memiliki kewajiban
untuk menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang
memuat informasi terkait dan simulasi/ilustrasi kinerja bagi produk yang
dipasarkan tersebut. Ringkasan informasi produk dan/atau layanan
tersebut dibuat dalam 2 (dua) versi oleh pelaku jasa keuangan, yakni
versi umum dan versi personal. Lebih lanjut, pelaku usaha jasa
keuangan juga wajib untuk menyampaikan ringkasan informasi produk
dan/atau layanan versi umum kepada calon konsumen sebelum calon
konsumen memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan yang
disediakan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Adapun untuk ringkasan
82
informasi produk dan/atau layanan yang bersifat personal wajib
disampaikan kepada calon konsumen sebelum penandatanganan
perjanjian.
Pasal 30 POJK 22/2023
“(1) PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau
layanan yang dibuat dengan memuat:
a. informasi terkait:
1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;
2. nama penerbit;
3. fitur utama;
4. manfaat;
5. risiko;
6. persyaratan dan tata cara;
7. biaya; dan
8. informasi tambahan; dan
b. simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja bagi
produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan
dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana.
(2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) versi:
a. versi umum; dan
b. versi personal.
(3) Dalam hal PUJK menyediakan PAYDI, PUJK wajib menyediakan
ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang memuat:
a. nama dan logo PUJK;
b. pernyataan bahwa PUJK berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan;
c. nama PAYDI yang dipasarkan;
d. pernyataan bahwa PAYDI yang dipasarkan merupakan produk
asuransi;
e. jangka waktu pertanggungan atau kepesertaan;
f. manfaat PAYDI;
g. risiko yang ditanggung;
h. prosedur atau tata cara;
i. jenis, besaran, dan waktu pembebanan biaya selama jangka
waktu pertanggungan atau kepesertaan;
j. penjelasan bahwa nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis,
tertanggung, atau peserta;
k. penjelasan mengenai subdana;
l. jenis akad yang digunakan, khusus untuk PAYDI berdasarkan
prinsip syariah;
m. fitur tambahan pada PAYDI yang dipasarkan dan persyaratan
atau kriteria untuk memperoleh fitur tambahan tersebut;
n. uraian mengenai realisasi kinerja investasi subdana;
o.
ketentuan
mengenai
periode
tenggang
(grace
period)
pembayaran premi atau kontribusi dan hak pemegang polis,
tertanggung, atau peserta untuk membatalkan polis asuransi
selama periode mempelajari polis (free look period);
83
p. nomor telepon dan alamat surat elektronik dari pusat layanan
konsumen (call center) yang dimiliki PUJK;
q. informasi mengenai produk asuransi tambahan (rider) yang dapat
dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
r. informasi tambahan selain informasi di atas yang relevan dengan
tujuan dari ringkasan informasi produk.
(4) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan PAYDI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 2 (dua) versi: a. versi umum pada
situs web PUJK; dan b. versi personal kepada calon pemegang
polis, tertanggung, atau peserta.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.
(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan
huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e
dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).”
Pasal 33 POJK 22/2023
“(1) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau
layanan versi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf a kepada calon Konsumen sebelum calon Konsumen
memutuskan menggunakan produk dan/atau layanan yang tersedia
di PUJK.
(2) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau
layanan versi personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf b kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan
perjanjian.
(3) Dalam hal produk dan/atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan
berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas
Pegawai atau pekerja, PUJK menyampaikan ringkasan informasi
produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen atau pemberi
kerja.
(4) Penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilakukan dengan metode:
a. tatap muka; dan/atau
b. tanpa tatap muka.
(5) Teknis penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
a. media cetak;
84
b. media elektronik; dan/atau
c. sarana komunikasi pribadi calon Konsumen.
(6) Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas
kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk
produk PUJK, masing-masing PUJK pemilik produk dan/atau
layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas
penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi
produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen.
(7) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen
atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8) Konfirmasi pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib
dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan
sebagai alat bukti.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi untuk
pemasaran dan ringkasan informasi produk dan/atau layanan
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(10) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan/atau ayat (8) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;]
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.
(11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b sampai
dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf a.
(12) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e
dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).”
g. Bahwa secara lebih lanjut, OJK melalui Pasal 33 ayat (7) dan ayat (8)
POJK 22/2023 juga telah mengatur adanya kewajiban bagi pelaku
usaha jasa keuangan untuk melakukan konfirmasi pemahaman calon
konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi
personal yang disampaikan kepada calon konsumen. Konfirmasi
pemahaman tersebut wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain
yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
Pasal 33 ayat (7) dan ayat (8) POJK 22/2023
“(7) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen
atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
85
(8) Konfirmasi pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib
dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan
sebagai alat bukti.”
h. Bahwa dalam rangka pemasaran produk oleh pelaku usaha jasa
keuangan, Bagian Keenam mengenai pemasaran produk dan layanan
dalam Bab II POJK 22/2023 telah memberikan rambu-rambu
pengaturan untuk memastikan adanya perlindungan bagi konsumen
dan/atau masyarakat antara lain melalui larangan bagi pelaku usaha
jasa keuangan untuk menawarkan produk dan/atau layanan yang
merugikan atau berpotensi merugikan dengan menyalahgunakan
keadaan atau kondisi calon konsumen dan/atau masyarakat yang tidak
memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan dan kewajiban pelaku
usaha jasa keuangan untuk memperhatikan kesesuaian antara
kebutuhan dan kemampuan calon konsumen dengan produk dan/atau
layanan yang ditawarkan.
i. Bahwa kemudian sebelum menandatangani perjanjian, terdapat
kewajiban PUJK untuk memberikan pemahaman kepada calon
Konsumen mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban
calon Konsumen dalam perjanjian, memberikan waktu yang cukup
kepada calon Konsumen untuk memahami klausul perjanjian termasuk
melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausul
menandatangani perjanjian
Pasal 45 POJK 22/2023
“(1) PUJK wajib memberikan pemahaman kepada calon Konsumen
mengenai biaya, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban calon
Konsumen.
(2) PUJK memberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen
untuk memahami klausul perjanjian.
(3) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen
atas klausul. perjanjian sebelum menandatangani perjanjian.
(4) Konfirmasi pemahaman klausul perjanjian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain
yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
(5) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;
c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha
untuk sebagian atau seluruhnya;
d. pemberhentian pengurus;
86
e. denda administratif;
f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g. pencabutan izin usaha.”
j. Dalam proses pelaksanaan perjanjian polis, melalui pengaturan dalam
Pasal 12 huruf r POJK 8/2024, masih terdapat ruang bagi pemegang
polis untuk mempelajari isi polis asuransi secara detail dan memberikan
hak untuk mengajukan pembatalan polis jika dirasa tidak sesuai dengan
isi polis asurasni yang telah disampaikan oleh perusahaan asuransi
(free look period), dimana hal ini merupakan salah satu bentuk
perlindungan kepada pemegang polis selaku konsumen di sektor jasa
keuangan.
Pasal 12 huruf r POJK 8/2024
“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi
yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
[...]
r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode
lebih dari 1 (satu) tahun; dan [...]”
k. Bahwa secara umum, OJK telah mengakomodir kebutuhan pengaturan
dalam rangka pelindungan konsumen baik yang diatur dalam UU
Perasuransian, UU P2SK, maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, dan dimaknai bahwa perusahaan asuransi juga tunduk
terhadap ketentuan pelindungan konsumen dimaksud.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan mengenai
implikasi hukum serta dampak yang terjadi apabila syarat klaim diatur dalam
bentuk yang final dan rigid, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Secara normatif, penggunaan frasa “relevan dan diperlukan” dalam
POJK 8/2024 dan frasa “relevan dan wajar” dalam POJK 69/2016
menunjukkan bahwa pembentuk regulasi secara sadar memilih
pendekatan norma terbuka (open legal norm) untuk mengakomodasi
dinamika risiko dalam praktik perasuransian. Apabila norma ini diubah
menjadi rigid dan final, maka akan terjadi pergeseran fundamental
dalam konstruksi hukum yang ada.
b. Adapun implikasi yang dapat timbul adalah sebagai berikut:
87
1. Rigiditas syarat klaim akan membatasi kemampuan perusahaan
asuransi untuk melakukan verifikasi tambahan dalam kondisi
tertentu, termasuk dalam hal terdapat indikasi fraud atau
ketidakjelasan sebab terjadinya risiko. Hal ini secara langsung
bertentangan
dengan
kewajiban
kehati-hatian
yang
justru
diwajibkan oleh regulator.
2. Apabila syarat klaim tidak dapat disesuaikan dengan kondisi
konkret, maka terdapat potensi meningkatnya klaim yang tidak sah
atau tidak terverifikasi secara memadai. Dalam jangka panjang, hal
ini dapat mendorong perilaku moral hazard baik dari pihak
tertanggung maupun pihak lain.
3. Rigiditas justru dapat menciptakan ketidakadilan baru, karena
dalam kondisi tertentu perusahaan tidak dapat meminta dokumen
yang sebenarnya relevan, sementara dalam kondisi lain pemegang
polis tetap dibebani dengan syarat yang mungkin tidak lagi sesuai
dengan konteks peristiwa.
4. Dalam perspektif sistemik, peningkatan risiko klaim yang tidak
terkendali dapat memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan
asuransi, yang pada akhirnya berdampak pada:
peningkatan premi;
pembatasan akses masyarakat terhadap produk asuransi; dan
bahkan potensi terganggunya stabilitas industri secara
keseluruhan.
Hal ini bertentangan dengan tujuan pengaturan dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang
menekankan pentingnya penyelenggaraan usaha perasuransian
secara sehat, transparan, dan akuntabel.
5. rigiditas justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru, karena
norma tidak lagi mampu menjawab variasi kasus konkret yang
sangat beragam dalam praktik perasuransian.
6. Pengaturan yang rigid juga berpotensi menyebabkan isi polis
menjadi semakin panjang dan kompleks, sehingga kurang efisien
dan cenderung tidak dibaca oleh konsumen. Dalam praktiknya,
apabila pengaturan dibuat rigid, perusahaan asuransi akan kembali
88
mengatur secara rinci dalam polis, termasuk tata cara dan syarat
pengajuan klaim, yang dapat memperbesar beban informasi bagi
konsumen. Perbedaan redaksional seperti “dokumen lainnya” pada
asuransi jiwa dan “dokumen lainnya yang relevan dan wajar” pada
asuransi umum tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan
ruang investigasi yang proporsional.
c. Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukanlah karena
kekurangan norma, melainkan lebih pada aspek implementasi dan
pengawasan. Oleh karena itu, menjadikan syarat klaim bersifat rigid dan
final bukanlah solusi yang tepat, karena justru berpotensi mengganggu
keseimbangan sistem perasuransian dan tidak sejalan dengan prinsip
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.
II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki
Foekh, S.H., M.H.
Nah, untuk soal kematian yang tidak wajar ini, bagaimana model
penanganannya, ya? Baik Pihak Terkait PT Panin, maupun Prudential, dan juga
Pemerintah. Mungkin untuk membantu kami untuk melihat persoalan ini lebih
komprehensif. Mungkin kalau ada beberapa contoh yang bisa memberi
gambaran bagi kami dalam penanganan hal ini.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki
Foekh, S.H., M.H. yang pada intinya meminta penjelasan terkait dengan
penanganan klaim asuransi untuk kasus kematian yang tidak wajar, Pemerintah
memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa dalam praktik yang berada dalam pengawasan OJK, terdapat
standar proses yang secara umum diterapkan oleh industri asuransi yang
sekaligus mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian. Proses tersebut
pada dasarnya meliputi beberapa tahapan:
1. Verifikasi administratif awal, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen
dasar seperti polis, identitas tertanggung, serta akta kematian.
2. Penilaian awal terhadap sebab kematian, untuk menentukan apakah
peristiwa tersebut termasuk dalam risiko yang dijamin dalam polis atau
justru termasuk dalam pengecualian.
89
3. Permintaan dokumen tambahan, apabila terdapat kondisi yang
memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini mengacu pada Pasal
12 huruf m POJK 8/2024 dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK 69/
2016.
Dalam konteks kematian tidak wajar, dokumen tambahan yang lazim
diminta antara lain:
laporan kepolisian, untuk memastikan kronologi kejadian;
visum et repertum atau keterangan medis, untuk memastikan sebab
kematian;
dokumen pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan langsung
dengan peristiwa.
4. Investigasi klaim, baik dilakukan secara internal maupun melalui pihak
independen, khususnya apabila terdapat indikasi ketidakwajaran atau
potensi fraud.
5. Pengambilan keputusan klaim, yaitu apakah klaim dapat dibayarkan
atau ditolak berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi.
b. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut tidak dapat
dipisahkan dari prinsip perlindungan konsumen. Untuk memberikan
perlindungan kepada pemegang polis/tertanggung dalam hal terjadi klaim,
Pasal 31 ayat (3) UU Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UU
P2SK mewajibkan perusahaan untuk menangani klaim melalui proses yang
cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. Jika perusahaan terbukti
melanggar ketentuan tersebut, OJK mengenakan sanksi administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Perasuransian sebagaimana telah
diubah dengan UU P2SK. Dengan demikian, meskipun perusahaan
asuransi diberikan ruang untuk melakukan verifikasi dan meminta dokumen
tambahan, ruang tersebut dibatasi secara ketat oleh prinsip:
relevansi (harus terkait langsung dengan risiko);
kewajaran (tidak berlebihan);
itikad baik (tidak dengan maksud untuk menunda atau menghindari
pembayaran klaim).
c. Sebagai ilustrasi, dalam kasus kematian yang dikategorikan tidak wajar,
misalnya akibat kecelakaan yang tidak jelas kronologinya atau adanya
dugaan faktor lain, permintaan laporan kepolisian dan dokumen medis
90
merupakan bentuk penerapan kehati-hatian yang sah. Namun, apabila
permintaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa dasar yang
jelas, atau melampaui kebutuhan pembuktian, maka hal tersebut dapat
dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip
perlindungan konsumen. Perusahaan asuransi sebagai penanggung berhak
melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan pemegang
polis/tertanggung/peserta dan jika ditemukannya indikasi terjadinya fraud,
permintaan dokumen tambahan yang dianggap perlu menjadi valid dan
relevan untuk memastikan prinsip kehati-hatian.
d. Lebih lanjut, Pemerintah menegaskan bahwa untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan perusahaan asuransi dan pemegang polis, OJK telah
menyediakan mekanisme korektif, antara lain:
pengawasan langsung terhadap perusahaan asuransi;
kewajiban penanganan pengaduan konsumen;
penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
e. Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap potensi penyimpangan dalam
penanganan klaim, termasuk dalam kasus kematian tidak wajar, dapat diuji
dan dikoreksi tanpa harus mengubah norma dasar yang ada.
III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.,
Pr.M.
Jadi, kan di situ memang dan ini di halaman 17 juga, Bapak, sebutkan ya,
memang kemudian boleh meminta dokumen tambahan ya, sepanjang itu
relevan dengan pertanggungan dan wajar dalam penyelesaian klaim. Nah, ini
yang ada di dalam Pasal 12 POJK 8/2024. Tapi ini masih menyisakan peluang,
Pak. Apa yang merupakan … artinya peluang untuk terjadi dispute. Apa yang
merupakan dokumen yang relevan dengan pertanggungan dan wajar dalam
penyelesaian klaim itu? Nah, ini barangkali kalau bisa diberikan keterangan
tambahan, ya. Mungkin bisa juga dengan contoh-contoh, itu saja.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. pada intinya
mempertanyakan apa yang dimaksud dengan dokumen yang relevan dengan
pertanggungan dan wajar dalam penyelesaian klaim, Pemerintah memberikan
penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara klaim dalam Pasal 12 huruf
m POJK 8/2024 dan pengaturan permintaan dokumen sebagai persyaratan
91
pengajuan klaim dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK 69/2016
merupakan bentuk norma hukum terbuka (open legal norm). Penggunaan
frasa “relevan” dan “diperlukan/wajar” bukan merupakan kekosongan
norma,
melainkan
justru
merupakan
teknik
pengaturan
untuk
mengakomodasi keragaman dan kompleksitas risiko dalam praktik
perasuransian yang tidak dapat diseragamkan secara rigid.
b. Menurut pandangan Pemerintah, kedua frasa tersebut memiliki parameter
yang dapat diuji secara objektif, yaitu:
1. “relevan” dimaknai sebagai adanya hubungan langsung antara
dokumen yang diminta dengan risiko yang dipertanggungkan. Artinya,
dokumen tersebut harus berfungsi untuk membuktikan:
terjadinya peristiwa yang diasuransikan;
sebab terjadinya peristiwa tersebut;
atau terpenuhinya syarat pertanggungan sesuai polis.
2. “wajar” atau “diperlukan” dimaknai sebagai permintaan yang:
tidak berlebihan;
proporsional dengan kebutuhan pembuktian;
serta masih dalam praktik umum industri asuransi.
c. Makna frasa “relevan” dan “wajar” tidak berdiri sendiri, melainkan dikontrol
oleh prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen sebagai batas normatif.
d. Untuk menjawab permintaan Yang Mulia agar diberikan gambaran yang
lebih konkret, Pemerintah memberikan ilustrasi berbasis praktik umum
industri sebagai berikut:
1. Klaim meninggal dunia karena sakit alami
Dokumen yang relevan dan wajar:
akta kematian;
surat keterangan dokter/rumah sakit;
identitas tertanggung.
Permintaan dokumen tambahan di luar itu, sepanjang tidak ada indikasi
khusus, dapat dinilai tidak lagi proporsional.
2. Klaim meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas
Dokumen yang relevan dan wajar:
akta kematian;
laporan kepolisian;
92
kronologi kejadian.
Dalam konteks ini, laporan kepolisian menjadi relevan karena berkaitan
langsung dengan pembuktian sebab kematian.
3. Klaim meninggal dunia dengan indikasi tidak wajar atau tidak jelas
sebabnya
Dokumen yang relevan dan wajar:
visum et repertum;
laporan kepolisian;
hasil investigasi medis atau forensik.
Permintaan dokumen tambahan dalam kondisi ini merupakan bentuk
penerapan prinsip kehati-hatian yang sah, sepanjang tidak dilakukan
secara berlebihan atau berlarut-larut.
e. Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan kasuistis seperti di atas justru
menunjukkan bahwa tidak dimungkinkan adanya standardisasi rigid
terhadap seluruh syarat klaim, karena setiap jenis risiko memiliki
karakteristik pembuktian yang berbeda.
f.
Pemerintah berpendapat bahwa penggunaan frasa “relevan” dan “wajar”
dalam regulasi OJK bukan merupakan kelemahan norma, melainkan justru
merupakan bentuk pengaturan yang adaptif dan proporsional. Norma
tersebut telah memiliki batasan yang jelas melalui prinsip itikad baik dan
perlindungan konsumen, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan
penyelesaian sengketa. Dengan demikian, ketidakpastian yang bersifat
absolut tidak terjadi, karena terdapat mekanisme korektif yang dapat menilai
apakah suatu permintaan dokumen masih dalam batas relevansi dan
kewajaran atau tidak.
IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H. M.Hum.
1. Ini kan kalau kita ikuti KUHD ya, Pak Arief ya, ini termasuk DPR nanti ya,
untuk menyiapkan keterangannya. Ini kan sebetulnya barang yang sudah
lama ya, produk … seingat saya Staatsblad 1938. Perkembangannya siapa,
Pak, sekarang ini pembahasan terkait dengan RUU KUHD itu?
2. Dan kalau dikaitkan dengan Pasal 304, itu saya juga mohon nanti diberikan
keterangannya. Apakah enam seolah-olah syarat tadi yang memuat enam
hal itu, itu sifatnya kumulatif atau dia memang terbuka? Mengapa ini saya
tanyakan? Karena kalau diikuti ke Undang Undang 40, Undang-Undang 40
itu
kan
lebih
banyak
bicara
kelembagaannya
ya,
kelembagaan
perasuransian. Sementara terkait dengan substansi perasuransian, itu lebih
banyak dituangkan di POJK. Nah, di POJK itulah yang kemudian muncul
93
sekian banyak syarat, termasuk yang tadi dijelaskan ada syarat sampai ke
huruf n, gitu. Ada yang seperti itu yang tadi dari Prudential menjelaskan itu.
Lah, ini yang perlu mungkin dipertegas, ini sebetulnya enam itu dalam Pasal
304 itu memang dia hanya itu an sich, kumulatif, atau kemudian memang
dibuka ruang? Lah, dibukanya ruang ini disampaikan oleh Pak Arief tadi, ini
bisa-bisa saja karena ini bisnis asuransi gitu, lho. Lah, ukuran bisa bisa saja
karena bisnis asuransi sepanjang itu wajar, itu saya juga mohon nanti bisa
ditegaskan soal itu.
3. itu sebetulnya jangka waktu untuk kemudian maksimal bisa kemudian klaim
itu terpenuhi itu kapan? Apakah kalau dilihat … saya enggak tahu persis ini
benar atau tidak ya, nanti tolong diberikan tambahan keterangannya. Kalau
OJK itu mengatakan maksimal 30 hari itu ya, saya enggak tahu persisnya
seperti apa, kecuali kalau gagal itu nanti akan ada hak untuk kompensasi,
termasuk bunga keterlambatan. Apakah memang ada seperti itu terkait
dengan klaim asuransi ini? Ya, batas waktu maksimalnya. Kalau kemudian
tidak sesuai dengan batas waktu maksimal itu, apa yang diberikan sebagai
hak dari yang kemudian mengajukan?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
1. Terhadap poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait
perkembangan dari pembahasan RUU KUHD, dapat Pemerintah sampaikan
bahwa dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka
Menengah Tahun 2025-2029 tidak tercantum Rancangan Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Terhadap poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan apakah
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 304 KUHD bersifat kumulatif atau
dapat dibuka ruang untuk penambahan syarat-syarat lain, lalu apa ukuran
kewajaran dalam penambahan syarat-syarat yang sudah ditentukan,
Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Berkenaan dengan Pasal 304 KUHD, Pemerintah menegaskan bahwa
ketentuan tersebut pada dasarnya memuat unsur-unsur minimum
(minimum requirement) yang harus terdapat dalam suatu polis asuransi.
Oleh karena itu, sifatnya tidak kumulatif tertutup, melainkan terbuka
untuk pengembangan lebih lanjut. Penafsiran ini sejalan dengan
kebutuhan praktik perasuransian yang dinamis sebagaimana telah
diatur dalam UU Perasuransian dan perubahannya serta telah
dikonkretkan melalui regulasi teknis oleh OJK.
94
b. Dalam hal ini, Pasal 12 huruf m POJK 8 Tahun 2024 tentang Produk
Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, mengatur bahwa
polis wajib memuat berbagai ketentuan, termasuk:
“syarat dan tata cara pengajuan klaim termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim.”
c. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK 69/2016 juga mengatur
bahwa perusahaan asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai
persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis,
dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain sebagai
persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain tersebut
harus relevan dengan pertanggungan dan wajar dalam proses
penyelesaian klaim.
d. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulator secara sadar memberikan
ruang untuk adanya syarat tambahan (additional requirements),
sepanjang memenuhi kriteria:
relevan dengan risiko yang dipertanggungkan;
wajar dan proporsional;
serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen.
e. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan Yang Mulia, enam unsur
dalam Pasal 304 KUHD bukanlah daftar tertutup, melainkan fondasi
minimum yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan praktik, dengan
tetap berada dalam koridor pengawasan OJK.
f. Terkait dengan ukuran “bisa saja karena bisnis asuransi sepanjang
wajar”, Pemerintah menegaskan bahwa ukuran kewajaran tersebut
bukanlah tanpa batas, melainkan telah memiliki parameter normatif
yang jelas. setiap syarat tambahan dalam klaim harus diuji berdasarkan:
relevansi terhadap risiko;
kewajaran dalam praktik;
serta itikad baik dalam penerapannya.
3. Terhadap poin Nomor 3 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H. M.Hum. yang pada intinya mempertanyakan terkait
jangka waktu penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi dan
konsekuensi apabila perusahaan asuransi gagal memenuhi jangka waktu
95
maksimum penyelesaian klaim, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Bahwa dalam rangka untuk melindungi pemegang polis dari ruang
kesewenang-wenangan dari perusahaan asuransi, OJK telah mengatur
larangan bagi perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang
dapat memperlambat, memperpanjang, atau menunda penyelesaian
atau pembayaran klaim serta jangka waktu penyelesaian kewajiban
pembayaran klaim kepada pemegang polis sebagaimana diatur dalam
Pasal 37 jo. Pasal 40 POJK 36/2024.
Pasal 37 POJK 36/2024
“(1) Perusahaan atau Unit Syariah dilarang:
a. melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
atau pembayaran klaim; dan
b. melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan
sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau
pembayaran klaim.
(2) Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai
kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang
diajukan.
(3) Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan
perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang
mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen
yang kuat.”
Pasal 40 POJK 36/2024
“(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit
Syariah
pada
Perusahaan
Asuransi
wajib
menyelesaikan
pembayaran klaim sesuai:
a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan
dalam polis asuransi; atau
b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
1. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau
Perusahaan peserta Asuransi, dengan Perusahaan Asuransi
Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; atau
2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar,
mana yang lebih singkat.
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi diwajibkan membayar
klaim berdasarkan putusan penyelesaian sengketa lembaga terkait,
alternatif Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau
Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim
tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan
atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian
sengketa terkait.
(3) Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada
pengadilan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
96
atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar klaim
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan
pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau
ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.
(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit
Syariah
pada
Perusahaan
Asuransi
dilarang
melakukan
pembayaran klaim melalui Perusahaan Pialang Asuransi kecuali
atas persetujuan tertulis dari tertanggung, atau peserta.”
Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip pelayanan yang cepat dan
efisien kepada konsumen sebagaimana ditekankan dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 POJK 22/2023, yang pada pokoknya mengharuskan pelaku
usaha jasa keuangan untuk memberikan pelayanan yang adil, jujur, dan
tidak diskriminatif kepada konsumen dengan berlandaskan pada prinsip
itikad baik.
Di level undang-undang, Pasal 31 ayat (3) UU Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK memberikan perlindungan
terhadap konsumen dengan mewajibkan perusahaan perasuransian
untuk menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat,
sederhana, mudah diakses, dan adil. Pelanggaran terhadap ketentuan
tersebut mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administratif oleh
OJK.
b. Dalam hal perusahaan asuransi gagal memenuhi jangka waktu
maksimum penyelesaian klaim dan gagal menyelesaikan pengaduan
secara internal dispute resolution, maka penyelesaian sengketa
tersebut dapat diselesaikan melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan atau
pengadilan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam POJK 22/2023.
c. Konsekuensi apabila perusahaan asuransi gagal memenuhi jangka
waktu maksimum penyelesaian klaim, maka berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 77 POJK 36/2024 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dalam hal
Perusahaan tidak memenuhi kewajiban Pasal 40 POJK 36/2024
dimaksud maka Perusahaan tersebut dikenakan sanksi administratif
berupa:
1) peringatan tertulis;
2) penurunan tingkat kesehatan;
97
3) pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan
usaha;
4) larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi
syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau
5) larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan
komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali,
direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di
bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah
direksi, pada Perusahaan perasuransian.
V. Pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo,
S.H., M.H.
nanti ditambahkan juga, Pak Arief, sebenarnya Pemerintah melalui OJK
sekalipun, ini untuk polis ini sudah ada template khusus, atau keseragaman,
atau ini exercise-nya diserahkan kepada masing-masing perusahaan asuransi?
Nah, ini kan perlu juga.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
Setiap perusahaan asuransi dapat memasarkan produk tersendiri dengan tetap
memenuhi ketentuan POJK 8/2024. Tidak terdapat template khusus atau
keseragaman mengenai format polis asuransi yang harus digunakan oleh
perusahaan asuransi. OJK sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan di
bidang asuransi tidak mengatur keseragaman mengenai format polis asuransi
mengingat industri asuransi yang sangat beragam dengan kompleksitas usaha
yang berbeda-beda, sehingga format polis asuransi diserahkan kepada
kebijakan masing-masing Perusahaan yang tetap berpedoman pada hal-hal
yang perlu dimuat dalam polis asuransi berdasarkan Pasal 12 POJK 8/2024.
Pasal 12 POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran
Produk Asuransi mengatur hal-hal apa saja yang perlu dimuat dalam polis
asuransi sebagai berikut:
“Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk
besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
98
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat
pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran
Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
f.
waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang
ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati
tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk
Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/kepesertaan
lebih dari 1 (satu) tahun;
i.
tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin
sesuai dengan Polis Asuransi;
j.
cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki
manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis
Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi
yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi
jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
l.
penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-
masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian
di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat
kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta;
r.
periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih
dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.”
Selain hal tersebut, dalam Pasal 22 POJK 8/2024 OJK telah membuka ruang agar
Perusahaan Asuransi dapat menggunakan polis standar asuransi yang dibuat oleh
asosiasi industri asuransi dengan memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi.
Adapun penggunaan polis standar asuransi tersebut dilaporkan oleh ketua asosiasi
kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan. Adapun yang merupakan contoh
penggunaan polis standar asuransi pada industri asuransi umum: Polis Standar
Asuransi Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI) dan Polis Standar Asuransi Kendaraan
Bermotor Indonesia (PSAKBI).
99
Selain itu, Presiden telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Prof. Dr.
Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., AAIK., yang
telah menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 18 Mei
2026 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2026,
yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.,
Sebagaimana diketahui bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan
permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 304 KUHD yang
berbunyi: "Polis itu memuat :
1. Hari pengadaan pertanggungan itu;
2. Nama tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. Premi pertanggungannya."
Ketentuan Pasal 304 KUHD tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 :
1. Pasal 28 D ayat (1), khususnya terkait dengan asas kepastian hukum.
2. Pasal 28 G ayat (1), khususnya terkait dengan asas perlindungan hukum atas
diri pribadi .
Dengan alasan sebagai berikut :
1. Pasal a quo mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena telah membuka ruang
kesewenang-wenangan bagi perusahaan asuransi dalam menentukan
persyaratan klaim. Norma a quo juga membuka ruang bagi penanggung
untuk menafsirkan secara sepihak atau bahkan menambahkan persyaratan
klaim di luar yang telah disepakati para pihak dalam polis.
2. Pasal a quo yang tidak mengatur syarat dan mekanisme klaim uang
pertanggungan merupakan bentuk kelalaian normatif (normative omission)
karena negara gagal menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk
melindungi hak konstitusional warga negara atas harta benda sebagaimana
diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Pasal a quo bertentangan dengan asas konsensualisme, pacta sunt servanda,
utmost good faith, dan asas transparansi.
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia;
100
Ijinkan saya, sebagai Ahli Hukum Bisnis, mengemukakan Pendapat Ahli saya
sebagai berikut :
1. Ahli sependapat dengan dalil Pemerintah bahwa memahami norma Pasal
304 KUHD tidak dapat secara terpisah dilepaskan dari perkembangan sistem
hukum perasuransian nasional yang telah mengalami pembaruan secara
signifikan melalui berbagai peraturan sampai dengan saat ini.
2. Bahwa hukum asuransi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dimulai
dengan diberlakukannya Wetboek van Koophandel, disingkat WvK yang
diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang disingkat
KUHD. KUHD sebagai salah satu sumber hukum penting di Indonesia yang
mengatur berbagai aspek perdagangan dan bisnis, termasuk mengenai
asuransi, sejak tahun 1938, dengan Staatblaad 1938-276, yang mulai berlaku
pada tanggal 17 Juli 1938.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian,
dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya
terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan
dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang tidak pasti.
4. Bahwa Pasal 246 KUHD sebagaimana dikutip di atas, mengajarkan kepada
kita bahwa perjanjian asuransi pada hakekatnya adalah perjanjian timbal
balik seperti halnya perjanjian pada umumnya, di mana kedua belah pihak
Penanggung dan Tertanggung saling mengikatkan diri terhadap sesuatu dan
demikian sebaliknya dapat diakhiri jika salah satu pihak wan prestasi. Secara
teoritis perjanjian asuransi merupakan bentuk perjanjian pengalihan risiko
yang mungkin akan dihadapi oleh tertanggung dikeudian hari kepada
penanggung dengan menerima premi atas kesanggupan penanggung
menerima pengalihan risiko tersebut. Oleh sebab itu premi dalam perjanjian
asuransi merupakan suatu kewajiban utama tertanggung dan menjadi hak
penanggung.
5. Adapun Pasal 304 KUHD itu terkait dengan Polis Pertanggungan Jiwa.
Tentang pertanggungan jiwa, Pasal 302 KUHD memberikan pengertian
bahwa jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang
berkepentingan dengan itu, baik untuk selama hidupnya maupun untuk
sesuatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Isi polis sebagaimana
101
dimuat dalam Pasal 304 KUHD itulah yang saat ini diuji oleh Pemohon.
Memahami ketentuan Pasal 304 harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 305
KUHD yang menegaskan bahwa terkait dengan penentuan syarat-syarat
asuransi termasuk apa yang akan disepakati dalam perjanjian asuransi, sama
sekali tergantung pada persetujuan antara kedua belah pihak. Dengan
demikian benar apa yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa ketentuan
Polis Pertanggung Jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD itu
hanyalah persyaratan minimal yang wajib diatur dalam polis asuransi jiwa.
Semuanya tetap berdasar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Jadi tidak tepat jika kemudian
ditafsirkan bahwa Pasal 304 KUHD tidak memberikan kepastian hukum bagi
pihak Tertanggung, karena bisa disalahgunakan oleh Penanggung, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945.
6. Bahwa terlebih Pasal 304 KUHD tersebut saat ini sudah mengalami
pergeseran
dan
perkembangan
pengaturan
sejalan
dengan
terus
berkembangnya industri asuransi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
hadirnya
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
1992
tentang
Usaha
Perasuransian (selanjutnya disingkat UU 2/1992), yang antara lain mengatur
hak-hak pemegang polis dan kewajiban perusahaan asuransi untuk
memastikan perlindungan pemegang polis.
7. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya UU 2/1992 diganti dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, disingkat UU
No.40/2014. Bahwa di dalam UU No.14/2014 secara tegas telah diatur
tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang harus dilaksanakan
secara sehat, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan
perlindungan terhadap pemegang polis.
8. Bahwa Pasal 246 KUHD tentang pengertian perjanjian asuransi, juga telah
mengalami perkembangan . Berdasarkan Pasal 1 UU No. 40/2014, Asuransi
didifinisikan ulang sebagai berikut : asuransi adalah perjanjian antara dua
pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar
bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
102
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau
b.
memberikan
pembayaran
yang
didasarkan
pada
meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
9. Bahwa dari pengertian asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU
No.40/2014, tentang pertanggungan jiwa sudah dicakup dalam difinisi
asuransi dalam UU No.40/2014 tersebut. Ketentuan Pasal 246 KUHD
menjadi diperluas mencakup sekaligus asuransi jiwa.
10. Bahwa dengan hadirnya UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan , selanjutnya disingkat UU P2SK,UU P2SK
secara khusus menekankan pentingnya perlindungan konsumen sektor jasa
keuangan, termasuk pemegang polis asuransi, melalui penguatan
kewenangan pengawasan dan pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bahwa dengan merujuk pada UU No. 9/1992, UU No. 40/2014 dan UU P2SK,
tidak ada perubahan substansial terkait dengan pengaturan polis asuransi itu
sendiri. Ketiga undang-undang tersebut masih sama-sama menyepakati hal-
hal fundamental sehubungan dengan polis asuransi, khususnya perjanjian
yang menjadi dasar atas hubungan hukum asuransi. Hal-hal mendasar yang
erat kaitannya dengan kontrak-kontrak asuransi yang diatur dalam KUHD
tetap dipertahankan dan diperkuat dalam peraturan perundang-undangan
setelahnya. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat UU OJK,
penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk sektor jasa asuransi.
13. Bahwa penguatan perlindungan pemegang polis tercermin dalam peraturan
teknis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, misalnya :
1). Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan
Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut POJK 23/2015). Dalam
POJK 23/2015 yang mengatur lebih rigid sepanjang apa-apa saja yang
harus dimuat dalam polis asuransi. Bentuk pengaturan ini adalah
103
penyesuaian ketentuan dengan kebutuhan Sektor Perasuransian itu
sendiri.
2). POJK No. 8 Tahun 2004 Tentang Produk Asuransi dan Saluran
Pemasaran
Asuransi,
selanjutnya
disingkat
POJK
No.8/2004
memperbaharui lebih detail terkait apa-apa saja yang harus dimuat dalam
polis asuransi.
3). Bahwa Pasal 12 POJK 8/2024 secara komprehensif mengatur ketentuan-
ketentuan minimum yang wajib dimuat dalam Polis Asuransi. Pasal a quo
berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 : Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Asuransi Syariah yang menyelenggarakan Produk Asuransi
wajib menerbitkan Polis Asuransi yang paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan,
termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian
manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/ Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada
saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika
pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan
mata uang rupiah;
f. waktu
yang
diakui
sebagai
saat
diterimanya
pembayaran
Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan
melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada
Produk
Asuransi
jiwa
atau
kesehatan
dengan
masa
pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang
dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
104
j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang
memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai
dengan Polis Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau
perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis
Asuransi atau yang sejenis;
l. penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mаиpиn dari Pemegang
Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab,
kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o. penyelesaian
perselisihan
paling
sedikit
memuat
mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta;
r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode
lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.
4). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 8/2024, telah secara tegas
mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa setiap
produk asuransi yang dipasarkan kepada masyarakat memiliki struktur
manfaat,
biaya,
dan risiko
yang jelas
serta
disusun
dengan
memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.
5). Bahwa di sisi lain, Perusahaan Asuransi juga diberikan ruang untuk
melakukan verifikasi dokumen pengajuan klaim untuk dapat terhindar dari
kegiatan fraud atau penyalahgunaan produk asuransi yang dilakukan oleh
105
Pemegang Polis atau Tertanggung. Dengan demikian, Pasal 304 KUHD
harus dipahami sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih luas,
yang dalam praktiknya telah dilengkapi dan diperkuat melalui pengaturan
sektoral di bidang Perasuransian di bawah Pengawasan OJK, sehingga
norma a quo tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai
pondasi dalam penerapan asas pacta sunt servanda dan utmost good
faith yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam uraian di bawah.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana
telah 2 ( dua ) kali diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13
Tahun 2022 , Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
lebih lanjut tentang asuransi dan polis asuransi tersebut diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik terhadap
perusahaan asuransi maupun pemegang polis asuransi.
18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, KUHD bukan satu-satunya
payung hukum dari pelaksanaan kegiatan perasuransian yang ada saat ini.
Ketentuan Pasal 304 KUHD harus dipahami sebagai bagian dari kerangka
hukum yang lebih luas, yang dalam praktiknya telah dilengkapi dan diperkuat
melalui pengaturan sektoral di bidang perasuransian. Pasal 304 KUHD pada
hakikatnya menetapkan unsur-unsur minimum yang harus dimuat dalam polis
sebagai dokumen yang merepresentasikan perjanjian antara penanggung
dan tertanggung berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata , sehingga pada hakikatnya Pasal 304
KUHD merupakan norma dasar (basic norm) yang mengatur unsur minimum
polis asuransi. Pengembangan syarat-syarat polis diserahkan sepenuhnya
pada kebebasan para pihak -- Tertanggung dan Penanggung -- berdasarkan
Pasal 305 KUHD. Demikian selanjutnya norma Pasal 304 KUHD tidak dapat
dipahami secara terpisah dari perkembangan sistem hukum perasuransian
nasional yang telah mengalami pembaruan secara signifikan melalui
berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam undang-
undang maupun peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
19.Justru para pemerhati hukum asuransi mengatakan bahwa sebagai kitab
perundang-undangan yang telah berusia lebih dari satu setengah abad, baik
KUHPerdata maupun KUHD sebenarnya patut dipuji atas daya tahan
106
ketentuan yang diaturnya dalam menembus ruang waktu. Hal tersebut antara
lain terbukti dengan terdapatnya berbagai prinsip-prinsip hukum dan
ketentuan-ketentuan hukum yang tetap sesuai dengan keadaan zaman
sekarang.
20.Kesimpulannya Pasal 304 KUHD telah memenuhi asas kepastian hukum,
bahkan juga asas kemanfaatan dan asas keadilan sebagai tujuan dari hukum
itu sendiri , sehingga tidak tepat jika ditafsirkan telah tidak memberikan
kepastian hukum dalam rangka praktek perjanjian asuransi yang semakin
berkembang sampai dengan saat ini. Pasal 304 KUHD memang hanya
merupakan syarat minimum yang bisa disepakati para pihak dalam perjanjian
asuransi dan menuangkannya dalam polis asuransi. Pengembangan syarat-
syarat diserahkan sepenuhnya pada kehendak para pihak yang akan
menutup perjanjian asuransi, berdasarkan asas kebebasan berkontrak
sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Jikapun di dalam praktik,
kemudian Perusahaan Asuransi memandang perlu untuk meminta dokumen
tambahan dalam rangka proses penyelesaian klaim, maka hal tersebut
merupakan proses bisnis yang wajar dalam rangka pelaksanaan bisnis usaha
perasuransian yang sehat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian,
sepanjang syarat yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tersebut di atas dipenuhi yaitu: dokumen dan/atau syarat lain tersebut harus
: relevan dengan pertanggungan; dan wajar dalam proses penyelesaian
klaim, serta Perusahaan Asuransi dilarang memanfaatkan ketentuan tersebut
untuk memperlambat/mengulur-ulur waktu proses penyelesaian klaim.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, KONSENSUALISME, PACTA SUNT
SERVANDA, UTMOST GOOD FAITH DAN TRANSPARANSI
Terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal a quo
bertentangan dengan asas konsensualisme, pacta sunt servanda, utmost good
faith, dan asas transparansi, Ahli memberikan Pendapat Hukum sebagai
berikut :
1. Bahwa untuk memahami asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda,
asas utmost good faith dan asas transparansi, dalam hukum perjanjian dasar
hukumnya ada pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya “ dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat
107
sahnya perjanjian, yang mengatur 4 ( empat ) syarat sahnya perjanjian
yaitu :
a. sepakat atau consensus mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat perikatan;
c. suatu hal tertentu atau obyek tertentu;
d. suatu sebab atau kausa yang halal.
Asas Kebebasan Berkontrak
1. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata
sebagaimana dikutip di atas, mengajarkan kepada kita apa yang dikenal
sebagai asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract ;
vrijheid of contract ; partij autonomie. Asas kebebasan berkontrak,
disebut juga asas otonomi para pihak atau partij autonomie atau freedom
of making contract merupakan penjabaran dari prinsip dalam Buku III
KUHPerdata yang menganut sistem terbuka atau optional law. Asas
kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata dari kata “ semua “. Dari kata “ semua “ dapat disimpulkan
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan
perjanjian dengan siapapun juga; bebas untuk menentukan sendiri isi dan
syarat-syarat perjanjian dan bebas untuk menundukkan diri kepada
ketentuan hukum mana perjanjian yang dibuatnya itu. Asas kebebasan
berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran
hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk membuat segala jenis
perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum
dan kesusilaan,
sesuai dengan
ketentuan
Pasal 1337
KUHPerdata.
Asas Konsensualisme
2. Tentang asas konsensalisme. Konsensualisme berasal dari kata
Latin “concensus yang artinya sepakat. Arti asas konsensualisme ialah
pada dasarnya perjanjian dan perikatan – termasuk perjanjian
asuransi -- itu sudah lahir, terjadi, timbul, berlaku sejak saat atau detik
tercapainya kata sepakat atau konsensus dari para pihak tanpa perlu
adanya formalitas tertentu. Dalam perjanjian asuransi , consensus
atau sepakat itu sejatinya merupakan pertemuan antara dua
kehendak, di mana kehendak orang yang satu – tertanggung – saling
108
mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain – penangggung --.
Asas konsensualisme ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang
dibuat secara sah“ dalam Pasal 1338 Ayat (1) yo Pasal 1320 Angka
(1) KUHPerdata. Frasa “sah” dalam kalimat “ perjanjian yang dibuat
secara sah “ itu menunjuk pada syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 syarat yang pertama yaitu :
consensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat
perjanjian.
3. Oleh karena dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut tidak
disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang
telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian –
termasuk perjanjian asuransi -- sudah sah dalam arti mengikat para
pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan atau konsensus mengenai
hal-hal yang pokok atau hal yang menjadi obyek perjanjian itu.
4. Dalam konteks perjanjian asuransi, kesepakatan para pihak tersebut
kemudian dituangkan dalam suatu polis asuransi yang berfungsi
sebagai alat bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak
dalam hubungan perjanjian asuransi.
5. Bahwa Pasal 304 KUHD yang sedang diuji materiil dalam Perkara a
quo adalah pasal yang mengatur mengenai unsur-unsur “minimal“
yang harus dimuat dalam polis asuransi yang pada hakikatnya justru
memperkuat pelaksanaan asas konsensualisme karena memastikan
bahwa kesepakatan para pihak dituangkan secara jelas dan tertulis
dalam suatu dokumen hukum yang disebut “polis “ yang dapat
memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Ketika tertanggung dan
penanggung sudah mencapai kata sepakat tentang apa-apa dan
syarat-syarat apa yang akan dituangkan dalam polis sebagai bukti
tertulis atas perjannian asuransi yang sudah dibuat secara sah, maka
tidak tepat jika kemudian dikatakan bahwa Pasal 304 KUHD
bertentangan dengan asas konsensualisme. Hadirnya Pasal 304
KUHD adalah setelah tertanggung dan penanggung menyepakati
lahirnya perjanjian asuransi yang kemudian akan dituangkan dalam
polis sebagai alat bukti.
109
Asas Pacta Sunt Servanda
6. Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari kata “
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
“ dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Pada dasarnya janji itu
mengikat demikian arti pacta sunt servanda itu. Oleh karena janji itu
mengikat, maka perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk
memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya perjanjian
– seperti halnya perjanjian asuransi -- , maka perjanjian asuransi yang
sudah dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai
kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya
undang-undang. Para pihak – tertanggung dan penanggung -- harus
mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena
perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah
pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 Ayat (2) yang mengatakan
bahwa perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan
dengan itkad baik.
7. Asas pacta sunt servanda berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini
sering disebut sebagai asas kepastian hukum. Dengan asas ini
tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi
perjanjian.
Disinilah
makna
asas
kepastian
hukum
itu
(
rechtssicherheit ). Asas kepastian hukum adalah salah satu unsur
dalam penegakan hukum, di samping asas kemnafaatan (
zweckmassigkeit ) dan asas keadilan ( gerechtigkeit ). Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata dalam hukum perjanjian yang disebut juga
sebagai asas kepastian hukum, mengajarkan kepada kita bahwa janji
itu mengikat layaknya undang-undang. Janji yang mengikat layaknya
undang-undang itu untuk suatu tujuan agar terdapat kepastian hukum
bagi para pihak yang membuat janji tersebut, tidak terkecuali
perjanjian asuransi. Agar janji itu memberikan keadilan, maka Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
110
8. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian asas pacta sunt servanda
di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 304 KUHD maka dapat
disimpulkan bahwa Pasal 304 KUHD tidak membatasi kebebasan para
pihak untuk menentukan isi perjanjian asuransi mereka, melainkan
hanya menetapkan unsur-unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam
polis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Bahwa
kewajiban untuk mencantumkan unsur-unsur tertentu dalam polis
asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD justru
merupakan perwujudan dari asas pacta sunt servanda . Jika mereka
menghendaki mengatur tambahan-tambahan persyaratan dalam polis
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK 8/2024, juga dibebaskan
berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketika mereka sudah
sepakat dan perjanjian asuransi sudah dibuatkan polis, maka
berdasarkan asas pacta sunt servanda perjanjian asuransi mengikat
atau mempunyai daya berlaku seperti undang-undang . Perjanjian
tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik ( utmost good faith ).
9. Bahwa pengaturan polis secara rigid atau kaku menurut Ahli justru
akan dapat merugikan pemegang polis – tertanggung – karena
memicu penolakan klaim dan membatasi ruang lingkung proteksi yang
tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan tertanggung. Justru dengan
asas kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk
mengatur perjanjian asuransi sesuai dengan yang mereka kehendaki.
Ketika semua sudah dituangkan dalam polis, tidak ada alasan salah
satu pihak kemudian meragukan apa yang sudah mereka sepakati
sebelumnya dengan menggunakan dasar Pasal 1349 KUHPerdata.
Kalaupun misalnya dalam pelaksanaannya terdapat klausulayang
menimbulkan keraguan sebagaimana diatur dalam Pasal 1349
KUHPerdata, maka pasal tersebut justru memberi jalan keluar bahwa
akibat hukumnya justru dibebankan untuk kerugian pihak yang
memperjanjikannya dan karenanya demi keuntungan pihak yang
mengikatkan diri. Katakanlah di dalam praktek draft polis disiapkan
oleh Penanggung, kemudian tertanggung seolah-olah tidak ada pilihan
kecuali menyetujui draft polis tersebut, yang kemudian menjadi bukti
tertulis adanya perjanjian asuransi. Kemudian timbul evenement dan
111
terdapat klausula yang menurut tertanggung meragukan, dengan
mendasarkan pada Pasal 1349 KUHPerdata, kan justru terdapat suatu
kepastian hukum bahwa klausula demikian justru mengutungkan
tertanggung dan menjadi beban kerugian penanggung karena
penanggung yang membuat klausula tersebut. Dengan demikian tidak
ada isu konstitusional terkait dengan soal kepastian hukum dalam hal
demikian.
10. Dengan demikian tidak tepat jika kemudian perjanjian asuransi yang
sudah dibuat secara sah oleh tertanggung dan penanggung yang
mengikat
layaknya
undang-undang,
kemudian
ditafsirkan
bertentangan dengan asas pacta sunt servanda.
Asas Utmost Good Faith Dan Transparansi
11. Asas utmost good faith dan transparan. Dalam perjanjian asuransi
unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat
penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan
segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga
percaya bahwa kalau terjadi peristiwa evenement penanggung akan
membayar ganti rugi sesuai dengan perjanjian. Saling percaya ini
dasarnya adalah itikad baik atau te goeder trouw; good faith. Dalam
perjanjian asuransi dituntut itikad baik sempurna atau itikad baik
tertinggi , yang kemudian dikenal dengan asas utmost gootfaith. Itikad
baik tertinggi dalam perjanjian asuransi menuntut kewajiban hukum
dan moral bagi tertanggung dan penanggung untuk mengungkapkan
fakta material penting secara jujur dan transparan terkait risiko yang
diasuransikan, baik hal itu ditanyakan atau tidak. Para pemerhati
hukum perjanjian mengartikan itikad baik itu sebagai kejujuran.
12. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik itu
maksudnya adalah perjanjian itu harus dilaksanakan menurut
kepatutan dan kepantasan. Di Belanda sudah bergeser tidak lagi
menggunakan istilah “te goede trouw , tetapi sudah menggunakan
istilah “redelijkheid en bellijkheid “ yang artinya kepatutan dan
kepantasan. Redelijkheid artinya rasional atau reasonable , patut dan
bellijkheid artinya pantas dan adil.
112
13. Bahwa selain itu, prinsip transparansi dalam penyelenggaraan usaha
perasuransian juga telah diatur secara lebih rinci melalui berbagai
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk
kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi
yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang
polis. Bahwa dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 304 KUHD
dibaca secara sistematis bersama dengan keseluruhan kerangka
hukum yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian di
Indonesia, maka jelas bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan
dengan asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, prinsip
utmost good faith, maupun asas transparansi.
2. Dr. Kornelius Simanjuntak, SH., MH., AAIK:
A. Latar Belakang Pengajuan Uji Materi
Latar belankang Pengajuan Uji Materi Pasal 304 KUHD terhadap UUD 1945
adalah sebagai berikut:
Pasal 304 KUHD berbunyi sebagai berikut:
”Polis harus memuat:
1) Hari ditutupnya pertanggungan;
2) Nama si Tertanggung
3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung;
5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6) Premi pertanggungan tersebut.”
Pasal 304 KUHD tersebut tidak memuat syarat pengajuan klaim asuransi,
sehingga syarat pengajuan klaim diatur dalam polis. Ada 5 (lima) polis
asuransi jiwa atas nama seorang Tertanggung yang diterbitkan oleh 2 (dua)
Perusahaan Asuransi Jiwa. Di dalam polis-polis tersebut terdapat syarat
pengajuan klaim antara lain berbunyi sebagai berikut:
”Tertanggung wajib menyerahkan dokumen yang lain yang dianggap perlu
oleh Penanggung,” atau “Syarat lain yang ditetapkan dalam polis”
Setelah polis berjalan, kemudian Tertanggung meninggal dunia karena digigit
oleh seekor Ular, sehingga dalam proses pengajuan klaim, pihak
Penanggung meminta Surat Keterangan dari pihak Kepolisian yang
kemudian oleh pihak Tertanggung dipenuhi dengan menyerahkan Surat
Keterangan Tanda Bukti Lapor kepada Penanggung, namum setelah diterima
dan diperiksa oleh pihak Penanggung, diduga Surat Keterangan Tanda Bukti
113
Lapor tersebut adalah palsu, sehingga Pihak Penanggung melaporkan ke
POLDA METRO JAYA pada tanggal 15 September 2025, hal tersebut
menimbulkan sengketa klaim antara pihak tertanggung, dalam hal ini
penerima manfaat polis, dengan pihak penanggung yang tidak membayarkan
klaim yang diajukan oleh pihak Tertanggung. Pihak Tertanggung merasa
dirugikan karena Pasal 304 KUHD tidak mememuat syarat pengajuan klaim
secara rinci dan pasti, sehingga pihak Tertanggung mengajukan uji materi
atas Pasal 304 KUHD ke Mahkamah Konstitusi.
B. Permasalahan Hukum
Keterangan dan Pendapat Ahli merupakan jawaban dan analisis hukum
terhadap 5 (lima) permasalahan hukum di bawah ini, yaitu:
1. Apakah Pasal 304 KUHD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 berkaitan dengan Kepastian Hukum yang Adil bagi Tertanggung
dalam perjanjian asuransi?
2. Apakah Pasal 304 KUHD bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung
dalam perjanjian asuransi?
3. Apakah Undang-Undang Asuransi di Negara-Negara lain memuat
ketentuan syarat pengajuaan klaim?
4. Apakah merupakan suatu praktik yang umum dan lazim dalam industri
asuransi nasional dan internasional pencantuman syarat pengajuan klaim
pada polis yang didalamnya terdapat syarat ”Tertanggung wajib
menyerahkan
dokumen
yang
lain
yang
dianggap
perlu
oleh
Penanggung,” atau “Syarat lain yang ditetapkan dalam polis” atau dengan
kalimat yang lain yang maksud dan isinya adalah sama?
5. Apa dampak terhadap masyarakat Tertanggung dan industri asuransi jika
Pasal 304 KUHD memuat norma syarat pengajuan klaim secara rinci,
rigid, dan pasti?
C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS KETERANGAN DAN PENDAPAT AHLI
1. Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
berkaitan dengan Kepastian Hukum yang Adil bagi Tertanggung
Kepastian hukum yang adil dalam asuransi tidak dapat diwujudkan semata-
mata hanya dari norma satu Pasal UU yaitu Pasal 304 KUHD, melainkan dari
seluruh perangkat peraturan perundangan yang mengatur asuransi sebagai
114
perjanjian pengalihan risiko, termasuk UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian yang telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diterbitkan oleh OJK selaku Otoritas
Pengaturan dan Pengawasan sektor perasuransian.
Bahwa bunyi norma Pasal 304 KUHD telah disusun kalimatnya dengan
bahasa yang mudah dapat dipahami dan tidak mengandung ketidak jelasan,
karena itu Pasal ini jelas memberikan kepastian hukum terhadap apa yang
diaturnya, dan tidak tepat jika dikatakan tidak memberikan kepastian hukum
dalam asuransi.
Bahwa Pasal 304 KUHD tidak dapat dikatakan tidak menciptakan kepastian
hukum, karena tidak memuat norma tentang syarat dokumen pengajuan
klaim secara rinci, rigid dan pasti. Kepastian hukum dari sebuah norma dalam
pasal dari UU haruslah dilihat dari apa yang diaturnya, apakah norma yang
terdapat dalam Pasal UU tersebut mengandung sesuatu hal yang ambigu,
sesuatu hal yang tidak jelas atau kabur. Pasal 304 KUHD mengatur dengan
sangat jelas apa saja hal-hal yang harus dimuat dalam sebuah polis, tidak
ada hal-hal yang kabur yang diatur dalam Pasal 304 KUHD.
Bahwa Pasal 304 KUHD tidak memuat norma tentang persyaratan dokumen
pengajuan
klaim,
sehingga
Penanggung
dapat
menentukan
dan
mensyaratkan dokumen pengajuan klaim dalam polis, hal itu adalah
merupakan praktik yang lazim dan umum di industri asuransi.
Bahwa sesuai asas dan praktik umum dalam pembentukan norma hukum dari
suatu undang-undang, haruslah disusun dan dirumuskan bersifat umum,
dengan jelas, tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan dapat
dilaksanakan. Lazimnya, sebuah undang-undang lebih banyak memuat
aturan pokok atau norma pokok, prinsip-prinsip umum atau norma dasar.
Undang-undang tidaklah seharusnya mengatur hal-hal teknis dan hal-hal
praktis secara rinci, karena undang-undang berfungsi sebagai landasan atau
kerangka hukum dasar atau garis-garis besarnya, sedangkan hal-hal praktis,
yang rinci, dan detail akan didelegasikan pengaturannya dalam peraturan
pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) untuk sektor perasuransian. Pasal 304 KUHD tidak
115
memuat norma tentang syarat dokumen pengajuan klaim secara rinci, rigid
dan pasti, hal itu sudah sesuai dengan asas dan prinsip dalam pembuatan
norma undang-undang.
Bahwa sebuah undang-undang mengatur dan memuat aturan pokok atau
norma pokok, prinsip-prinsip umum atau norma dasar, dan tidak mengatur
hal-hal yang praktis dan rinci, supaya undang-undang tidak cepat usang, dan
tetap masih revelan saat situasi berubah karena perkembangan zaman,
sehingga undang- undang dapat bertahan lama.
Bahwa hal-hal yang sifatnya teknis, praktis, detail dan rinci hal itu diatur dalam
peraturan pelaksanaan, dalam hal ini POJK untuk bidang perasuransian, dan
berkaitan dengan apa saja yang sekurang-kurngnya dimuat dalam polis
asuransi telah dituangkan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 8 Tahun 2024 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk
Asuransi.
Bahwa umumnya di berbagai Negara sebuah UU di bidang asuransi tidak
mengatur hal-hal yang sifatnya praktikal (praktis) yang sifat dan bentuknya
dapat beraneka ragam, karena tergantung situasi dan kondisi tertentu, hal
seperti itu akan diatur dalam perjanjian-perjanjian seperti perjanjian asuransi
untuk pertanggungan yang dituangkan dalam akta yang dinamakan Polis.
Bahwa umumnya polis-polis asuransi di Indonesia adalah diadopsi dari polis-
polis yang telah dipakai dan teruji dari negara-negara lain seperti Inggris,
Jerman, Kanada, dll yang telah sangat maju dalam perasuransian, di mana
masyarakatnya juga sudah mempunyai kesadaran yang tinggi akan
pentingnya asuransi, dan juga Otoritas atau Badan atau Kementerian yang
mengawasi industri perasuransian, mereka telah mempunyai pengalaman
yang sangat lama hingga ratusan tahun.
Bahwa, setiap polis sebelum dipakai oleh perusahaan asuransi, sebelum
dipasarkan, sebelum dijual ke masyarakat harus terlebih dahulu diajukan ke
OJK yang mengawasi industri asuransi untuk mendapatkan persetujuan,
dengan demikian setiap polis asuransi yang dipasarkan atau dijual di
Indonesia sudah memenuhi persyaratan dari berbagai aspek termasuk aspek
keadilan dan perlindungan hukum, sehingga seharusnya tidak akan
merugikan pihak Tertanggung.
116
Bahwa Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis adalah berlaku dan
mengikat secara sah sebagaimana berlakunya undang-undang bagi para
pihak yang berjanji yaitu pihak Tertanggung/Pemegang Polis dan Pihak
Perusahaan Asuransi selaku Penanggung, hal itu sesuai dengan asas Pacta
Sunt Servanda dalam hukum perjanjian.
Bahwa berbagai macam, jenis dan bentuk pertanggungan/polis dalam
perasuransian, hal itu mengakibatkan sangat sulit atau dapat dikatakan
seperti tidak memungkinkan untuk ditambahkan ke norma Pasal 304 KUHD
semua jenis dan macam dokumen syarat klaim untuk setiap jenis dan bentuk
pertanggungan atau polis.
Bahwa dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan Pasal 304
KUHD yang normanya tidak mengatur persyaratan klaim, tidaklah
menghilangkan atau menggerus kepastian hukum yang adil yang diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bagi Tertanggung atau nasabah
asuransi.
2. Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Tertanggung
Bahwa bunyi Pasal 304 KUHD sama sekali tidak mencabut atau menggerus
hak Tertanggung/Pemegang Polis sebagai Warganegara atas perlindungan
hukum yang diberikan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Bahwa Pasal 304 KUHD hanya memuat ketentuan atau norma tentang apa
saja yang harus dimuat atau dicantumkan dalam polis asuransi. Apa yang
dimuat dalam Pasal 304 KUHD adalah sebagian dari hal-hal yang harus
dimuat dalam sebuah polis. Risiko yang diperjanjikan dalam polis banyak
jenis dan ragamnya, polis juga banyak jenis dan ragamnya, dan juga
bagaimana peristiwa terjadinya risiko atau peristiwa klaim juga sangat
beragam, sehingga dokumen-dokumen persyaratan klaim juga banyak jenis
ragamnya. Oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak memungkinkan untuk
dimuat dalam Pasal 304 KUHD semua persyaratan dokumen pengajuan
klaim asuransi untuk setiap jenis klaim, setiap situasi klaim, setiap jenis risiko,
dan setiap jenis polis asuransi yang jumlah dan jenisnya sangat beragam dan
banyak.
117
Bahwa perlindungan hukum dapat dicapai melalui penegakan hukum yang
konsisten, peradilan yang independen, imparsial, dan terdapat akses
terhadap keadilan melalui bantuan hukum dan proses peradilan atau
lembaga penyelesaian sengketa yang terjangkau. Oleh karena itu
perlindungan hukum tidaklah dapat dicapai semata-mata hanya melalui suatu
Pasal dari suatu Undang-Undang seperti Pasal 304 KUHD saja.
Bahwa Pasal 304 KUHD tidak memuat norma mengenai persyaratan klaim
asuransi adalah suatu hal yang umum sebagaimana UU Perasuransian di
berbagai Negara juga tidak memuat persyaratan dokumen klaim secara rinci,
rigid, dan detail, karena persyaratan dokumen klaim lazimnya dimuat dalam
polis asuransi.
Bahwa untuk perlindungan hukum bagi Tertanggung dalam hal terjadi
sengketa klaim asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan
dan memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61
/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan, dan telah didirikan Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Keuangan (LAPS SJK) untuk perlindungan hukum untuk
semua konsumen jasa keuangan di Indonesia, termasuk untuk perlindungan
hukum bagi Tertanggung/Pemegang polis dalam peyelesian sengketa klaim
asuransi. LAPS SJK tersebut diawasi oleh OJK selaku Otoritas Pengawas
perasuransian.
Bahwa OJK juga telah mengeluarkan dan memberlakukan POJK Nomor 22
Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan berlaku sejak 20 Desember 2023 yang menggantikan POJK
6/2022. Peraturan ini memberikan dan menguatkan perlindungan bagi
Tertanggung selaku konsumen, dengan menekankan transparansi produk,
penanganan pengaduan yang efisien, dan tata kelola perilaku bisnis yang
bertanggung jawab. POJK 22/2023 memuat prinsip penanganan Pengaduan
dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien; Selain itu, Masih
terdapat sejumlah POJK yang memberikan perlindungan hukum bagi
Tertanggung.
Bahwa Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam klaim asuransi telah
juga diatur dalam Pasal 31 UU Perasuransian yang memuat asas atau prinsip
118
penyelesaian klaim melalui proses yang cepat, seherhana, mudah diakses,
dan adil. Perusahaan asuransi juga dilarang melakukan tindakan yang tidak
seharusnya dilakukan yang dapat memperlambat proses penyelesaian klaim.
Bahwa ada permintaan dari penanggung kepada pihak Tertanggung untuk
melengkapi dokumen syarat pengajuan klaim berupa Surat Keterangan
Polisi, hal itu adalah suatu yang lazim dalam proses klaim asuransi.
Bahwa Perusahaan asuransi meminta dokumen klaim berupa surat
keterangan atau laporan dari Kepolisian tidaklah dapat ditafsirkan atau
diartikan sebagai tindakan untuk memperlambat proses penyelesaian klaim
dan melanggar prinsip penyelesaian klaim yang diatur dalam UU
Perasuransian, melainkan permintaan Laporan Kepolisian dimaksud diminta
oleh pihak perusahaan asuransi tentu didasari oleh suatu latar belakang dan
alasan yang kuat untuk menciptakan leglitas dari klaim yang diajukan oleh
Tertanggung.
Bahwa dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan Pasal 304
KUHD yang normanya tidak mengatur persyaratan klaim, tidaklah
menghilangkan Perlindungan Hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 bagi Tertanggung atau nasabah asuransi, karena perlindungan
hukum bagi Tertanggung telah diatur dalam UU Perasuransian, dan juga
Peraturan-Peraturan perasuransian yang dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Undang-Undang Asuransi di Negara-Negara lain juga tidak mengatur
ketentuan syarat pengajuaan klaim seperti hal nya di Indonesia KUHD
tidak memuat yarat pengajuan klaim
Bahwa Ahli telah membaca dan meneliti undang-undang Asuransi (Insurance
Act) dari 9 (Sembilan) Negara untuk mengetahui apakah undang-undang
asuransi di Negara tersebut memuat syarat dokumen klaim. Dari 9 Negara
tersebut, terdapat 4 (empat) Negara yang sudah sangat maju dalam asuransi
yaitu Inggris, Jerman, Australia, dan Kanada, dan 6 Negara adalah Negara-
Negara anggota ASEAN, sebagai berikut:
(1)
Insurance Act 2015 dari Inggris;
(2)
Versicherungsvertragsgesetz disingkat VVG (Insurance Act) dari
Jerman;
(3)
Insurance Act 1966 dari Singapura;
119
(4)
Insurance Act 1996 dari Malaysia;
(5)
Life Insurance Act, B.E. 2535 (1992) dari Thailand;
(6)
Republic Act No. 10607 known as the Amended Insurance Code
2013 dari Pilippina;
(7)
Law On Insurance Business 2000 Law No. 24-2000-QH10 dari
Vietnam;
(8)
Insurance Act 1973, Insurance Contracts Act 1984, dan Insurance
Contracts Regulations 1985 dari Australia;
(9)
Insurance Companies Act (S.C. 1991, c. 47) dari Kanada;
Semua Undang-Undang Asuransi dari 9 (sembilan) Negara tersebut, tidak
ada satupun yang memuat ketentuan atau norma mengenai syarat dokumen
pengajuan klaim, jadi sama halnya dengan KUHD.
Bahkan UU Asuransi dari 7 Negara sama sekali tidak ada mengatur apa yang
harus dimuat di dalam polis, hanya UU Asuransi dari 3 Negara yang
didalamnya diatur/disebutkan apa saja yang harus ditulis/termuat di dalam
polis yaitu Negara Philippina, Indonesia dan Vietnam, tetapi tidak ada
memuat ketentuan atau norma tentang syarat dokumen pengajuan klaim.
Dari hasil penelitian ini, jika ada yang mendalilkan atau mengatakan bahwa
UU Asuransi ”Insurance Act 2015” di Inggris, dan VVG UU Asuransi di Jerman
memuat ketentuan tentang syarat dokumen pengajuan klaim, hal itu sangat
patut dipertanyakan, dari mana sumbernya. Karena untuk mengetahui
norma-norma dari sebuah Undang-Undang secara benar dan pasti, maka
haruslah diteliti dari naskah UU tersebut, bukan dari sumber suatu tulisan,
apalagi jika tulisan tersebut ditulis sebelum undang-undang dimaksud
diundangkan.
Bahwa dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan Undang-
Undang Asuransi di Negara-Negara lain yang telah diteliti juga tidak mengatur
ketentuan syarat pengajuaan klaim.
4. Adalah merupakan suatu praktik yang umum dan lazim dalam industri
asuransi nasional dan internasional pencantuman syarat pengajuan
klaim pada polis yang didalamnya terdapat syarat ”Tertanggung wajib
menyerahkan
dokumen
yang
lain
yang
dianggap
perlu
oleh
120
Penanggung,” atau “Syarat lain yang ditetapkan dalam polis” atau
dengan kalimat yang lain yang maksud dan isinya adalah sama
Ahli adalah dosen senior untuk mata kuliah Hukum Asuransi di program
Sarjana dan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI),
setiap mahasiswa selalu diwajibkan untuk memiliki contoh polis asuransi dan
itu menjadi bagian dari materi perkuliahan. Dalam klausul yang memuat
syarat dokumen pengajuan klaim pada polis-polis asuransi tersebut, terdapat
hal serupa dalam prosedur klaim dengan kalimat atau kata-kata yaitu
Tertanggung wajib memberikan ”dokumen lain yang dianggap perlu oleh
Penanggung,” ada polis dengan kata-kata ”dokumen yang lain yang relevan
yang diminta oleh penanggung, ada juga polis dengan kata-kata ”syarat lain
yang ditetapkan dalam polis”.
Berikut saya sebutkan 13 polis yang juga memuat syarat dokumen pengajuan
klaim yang pada intinya adalah sama yaitu:
1)
Pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Polis
Asuransi Mobil) terdapat kalimat/kata-kata Tertanggung wajib
menyampaikan ”Dokumen lain yang relevan yang diminta oleh
Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim” .
2)
Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (PSAPUI),
terdapat kalimat/kata-kata: ”Dokumen lain yang relevan yang
diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim”
3)
Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan kalimat
” keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang
wajar dan patut diminta oleh Penanggung.”
4)
Pada Polis Property All Risks dan
5)
Polis Industrial All Risks yang dibuat oleh Munich Reinsurance
Company, Perusahaan Reasuransi di Jerman, yang dipakai di
seluruh dunia, terdapat dengan kalimat/kata-kata ”to furnish all such
information and documentary evidence as the Insurers may require”
dalam Bhs Indonesia (terjemahan bebas) ”melengkapi dan
menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta
Penanggung”.
121
6)
Polis Asuransi Jiwa Kredit dengan kalimat/kata-kata ” Penanggung
dapat meminta tambahan bukti apabila hal tersebut diperlukan
untuk memperkuat dokumen yang telah ada.”
7)
Polis
Standar
Asuransi
Gempa
Bumi
Indonesia
dengan
kalimat/kata-kata ” ” keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain
yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung”.
8)
Dalam Polis Asuransi Mikro Rumahku, dengan kalimat/kata-kata ”
Perusahaan Asuransi berhak meminta Peserta melengkapi
dokumen- dokumen tambahan lainnya.”
9)
Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia, dengan
kalimat/kata- kata ” Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut
diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian
klaim.”
10) Polis Asuransi Jiwa Unit Link, dengan kalimat/kata-kata ” -Dokumen
lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”.
11) Polis Standar Kebongkaran Indonesia, dengan kalimat/kata-kata ”
Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan
dengan penyelesaian klaim.”
12) Polis Standar Proyek Konstruksi Indonesia (Contactors All Risks),
dengan kalimat/kata-kata ” Dokumen atau keterangan lainnya yang
relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.”
13) Polis Asuransi Jiwa Unit Link, dengan kalimat/kata-kata ”Syarat lain
yang ditetapkan dalam polis”.
Bahwa dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan adalah
merupakan suatu praktik yang umum dan lazim dalam industri asuransi
nasional dan internasional terdapat syarat pengajuan klaim pada polis yang
berbunyi ”Tertanggung wajib menyerahkan dokumen yang lain yang dianggap
perlu oleh Penanggung,” atau “Syarat lain yang ditetapkan dalam polis”, atau
dengan kalimat atau kata-kata yang lain yang maksud dan isinya adalah
sama.
5. Dampak terhadap masyarakat Tertanggung dan industri asuransi jika
Pasal 304 KUHD memuat norma syarat pengajuan klaim secara rinci,
rigid, dan pasti
122
1) Dalam Polis akan dimuat dan terdapat banyak sekali jenis dan ragam
dokumen syarat pengajuan klaim secara rinci, karena polis sangat
beraneka ragam, banyak jenis polis, demikian juga peristiwa terjadinya
risiko dan klaim juga berbeda-beda jenis klaimnya, penyebab terjadi
klaim, situasi yang meliputi klaim, dan lain-lain, sehingga dokumen syarat
pengajuan klaim akan menjadi sangat banyak jenis dan bentuk
dokumennya.
2) Berpotensi berpotensi akan merugikan pihak Tertanggung dalam proses
penyelesaian klaim, karena harus melengkapi lebih banyak macam dan
ragam dokumen syarat klaim yang tertulis secara rinci dalam polis,
padahal mungkin saja hal itu tidak relevan dengan risiko dan klaim yang
terjadi, tetapi karena diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga
Penanggung akan mencantumkan sebanyak mungkin jenis dan ragam
dokumen klaim. Ini tidak baik bagi Tertanggung dan juga bagi
penanggung.
3) Akan sangat sulit untuk merumuskan dan memerinci dokumen klaim apa
saja yang diperlukan untuk setiap jenis klaim, setiap situasi dan kondisi
dari suatu peristiwa klaim.
4) Polis asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia
menjadi suatu polis yang tidak lazim dalam praktik umum asuransi di
industri asuransi global/internasional.
Dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa jika Pasal 304
KUHD memuat norma syarat pengajuan klaim secara rinci, rigid, dan Pasti,
hal itu tidak baik bagi Tertanggung dan juga bagi Penanggung.
D. SIMPULAN
Dari pembahasan, penjelasan, uraian, dan analisis di atas, dapatlah
disimpulkan:
1) Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Kepastian Hukum yang
Adil dan Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam perjanjian
asuransi.
2) Undang-Undang Asuransi dari 9 Negara yang diteliti tidak ada satupun
yang memuat ketentuan syarat dokumen pengajuaan klaim.
123
3) Adalah merupakan praktik yang umum dan lazim dalam industri asuransi
nasional dan internasional pencantuman syarat pengajuan klaim pada
polis yang didalamnya terdapat persyaratan ”Tertanggung wajib
menyerahkan
dokumen
yang
lain
yang
dianggap
perlu
oleh
Penanggung,” atau “Syarat lain yang ditetapkan dalam polis” atau dengan
kalimat yang lain yang maksud dan isinya adalah sama.
4) Dampak terhadap industri asuransi jika Pasal 304 KUHD memuat norma
syarat pengajuan klaim di dalam polis harus tertulis secara rinci, rigid, dan
pasti, adalah sangat sulit untuk merumuskan semua kemungkinan
dokumen syarat klaim untuk setiap jenis klaim, dan jenis polis. Polis akan
menjadi sangat tebal sehingga tidak efisien bagi Penanggung, dan akan
membebani Tertanggung untuk memenuhi persyaratan dokumen klaim
yang banyak, berpotensi akan merepotkan Tertanggung karena harus
melengkapi semua dokumen yang tertulis dalam makna norma Pasal 304
KUHD, padahal mungkin saja hal itu tidak relevan dengan peristiwa risiko
dan klaim yang terjadi, tetapi karena diwajibkan oleh Undang-Undang,
maka menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi dan dilengkapi oleh
Tertanggung. Hal seperti ini akan merugikan Tertanggung.
5) Norma Pasal 304 KUHD tidak perlu dilakukan perubahan makna.
[2.5]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait PT. Panin
Dai-Ichi-Life, menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan
dalam persidangan pada tanggal 15 April 2026, serta keterangan tambahan yang
diterima Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2026 pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa pada Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945)
menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahaan Keempat UUD 1945
menyatakan:
124
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”
3. Bahwa pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dalam Undang-undang (Selanjutnya disebut UU) Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perbuahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
4. Bahwa pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah
Konstitusi
berwenang
untuk
memeriksa,
mengadili,
dan
memutus
konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945.
125
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi pengujian norma secara
abstrak (norm control). Artinya, yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi adalah
apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan
ketentuan konstitusi. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi berfokus pada substansi norma, bukan pada
penerapan norma tersebut dalam praktik hukum yang bersifat konkret.
II.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait
1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun
2025 (Selanjutnya disebut PMK No. 7 Tahun 2025) yang berbunyi:
“(1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
a. lembaga negara;
b. badan hukum publik atau badan hukum privat;
c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-
undang; atau
d. kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama
atau perorangan.
(2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak
yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik
yang mengajukan diri
maupun yang dihadirkan Mahkamah.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 25 PMK No. 7 Tahun 2025 berbunyi:
“(1) Dalam hal telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah
memanggil Pihak Terkait untuk hadir dan menyampikan keterangan
dalam persidangan.
(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai keterangan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai alat bukti
dan daftar alat bukti yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah
baik secara luring (offline) atau secara daring (online) atau media
elektornik lainnya.
(3) Keterangan Pihak Terkait yang diajukan secara luring (offline)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 2 (dua)
rangkap.
(4) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum dan alamat;
b. uraian yang jelas mengenai keterangan Pihak Terkait berkenaan
dengan Permohonan Pemohon.
(5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
surat atau tulis, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat
bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi materai sebagimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi
tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti
sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.”
126
3. Bahwa Pasal 26 PMK No. 7 Tahun 2025 berbunyi:
“(1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti sebagaimana
dimaksud (1) Penyampaian keterangan dan daftar alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disertai dengan
salinan dalam bentuk digital (soft dalam Pasal 25 ayat (2) disertai
dengan salinan dalam bentuk digital (soft copy) dengan aplikasi word
(.doc) dan .pdf yang disimpan dalam 1 (satu) copy) dengan aplikasi
word (.doc) dan .pdf yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data
berupa flash disk atau berupa file yang dikirim unit penyimpan data
berupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring (online)
atau media elektronik lainnya. secara daring (online) atau media
elektronik lainnya.
(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk .pdf sebagaimana
(2) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk .pdf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau
dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau
kuasa hukum. kuasa hukum. (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara
keterangan tertulis dengan Salinan.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan
salinan digitalnya digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
menggunakan keterangan tertulis.”
4. Bahwa Pasal 51 PMK No. 7 Tahun 2025 berbunyi:
“(1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan.
(2)
Pemberi
Keterangan
dan/atau
Pihak
Terkait
dapat
membuktikan keterangannya.
(3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi
Keterangan dan atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat
bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan
pemeriksaan perkara.
(4) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam
persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi
Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain.”
5. Bahwa Pasal 54 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025 yang berbunyi:
“(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak
Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar
keterangannya dalam persidangan Mahkamah.”
6. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7 Tahun 2025
yang berbunyi:
“(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan,
dan/atau Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah
untuk didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah.”
7. Bahwa
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, Pihak Terkait
127
diberikan hak untuk mengajukan saksi, ahli, keterangan tertulis, serta alat
bukti dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa keterangan dari Pihak Terkait dapat menjadi bahan pertimbangan
tambahan bagi Majelis Hakim Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas
suatu norma. Semakin banyak sudut pandang yang dipertimbangkan,
semakin besar kemungkinan putusan yang dihasilkan bersifat objektif, dan
komprehensif.
9. Bahwa kehadiran Pihak Terkait dalam proses Uji Materiil dapat memberikan
informasi faktual, pengalaman praktis, atau analisis yang lebih mendalam
mengenai penerapan norma tersebut dalam masyarakat. Mengingat Putusan
pengujian undang-undang dapat menimbulkan akibat hukum bagi berbagai
pihak, baik individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga negara.
Dengan adanya pihak terkait, pihak yang berpotensi terkena dampak dari
putusan tersebut memiliki kesempatan untuk membela kepentingannya
secara hukum.
III.
Pemohon Menyampaikan Pendapat Hukumnya Terkait Pasal 304 KUHD
1. Bahwa dalam Surat Permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor
25/PUU-XXIV/2026 perihal “Permohonan Pengujian Materiil Pasal 304
Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”, yang diajukan oleh Ng Kim Tjoa, melalui
Kuasa Hukumnya Eliadi Hulu & Partners Law Firm (EL Law Firm), beralamat
di Indonesia Stock Exchange Tower 1, Level 3, Unit 304, Jl. Jendral Sudirman
Kav 52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut
Pemohon). Pemohon mengajukan empat isu yang diklasifikasikan sebagai
bentuk inkonstitusionalitas sebagaimana diuraikan di bawah ini:
No.
Dalil Pelanggaran
Konstitusional
Uraian Dalil Pemohon
1.
Dalil Pelanggaran terhadap
Kepastian
Hukum
(Pasal
28D ayat (1) UUD 1945)
Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal
304 KUHD tidak memberikan kepastian hukum karena
pengaturan mengenai syarat pengajuan klaim asuransi
jiwa dianggap tidak jelas, tidak bersifat final, serta
berpotensi
berubah
akibat
adanya
permintaan
dokumen tambahan dalam proses verifikasi klaim.
2.
Dalil Pelanggaran terhadap
Prinsip
Persamaan
di
Hadapan Hukum (Pasal 27
ayat (1) UUD 1945)
Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan analis
klaim
untuk
meminta
dokumen
tambahan
menempatkan Pemohon dalam posisi yang tidak
setara,
karena
menurut
Pemohon
hasil
atau
128
No.
Dalil Pelanggaran
Konstitusional
Uraian Dalil Pemohon
keberlanjutan proses klaim sangat bergantung pada
penilaian sepihak dari pihak penanggung.
3.
Dalil Pelanggaran terhadap
Hak atas Perlindungan Diri
dan
Kepastian
Perlindungan Hukum (Pasal
28G ayat (1) UUD 1945)
Pemohon berpendapat bahwa proses penundaan
klaim,
permintaan
dokumen
tambahan,
serta
investigasi
terhadap
sebab
kematian
telah
menimbulkan
kerugian
secara
psikologis,
menimbulkan ketidaknyamanan, serta menghambat
pemenuhan hak ekonomi Pemohon.
4.
Dalil Pelanggaran terhadap
Hak Milik atau Hak atas
Harta Kekayaan (Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945)
Pemohon mendalilkan bahwa uang pertanggungan
dalam asuransi merupakan hak yang telah timbul bagi
pihak yang berhak menerimanya, sehingga setiap
hambatan dalam proses pembayaran klaim dianggap
sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik atau
hak atas harta kekayaan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon
sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pihak Terkait selanjutnya akan
memberikan tanggapan dan keterangan secara tertulis terhadap masing-
masing dalil tersebut. Keterangan dimaksud akan disampaikan secara
sistematis dan terperinci terhadap setiap dalil Pemohon sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
a. Dalil Pelanggaran Terhadap Kepastian Hukum (PASAL 28D AYAT (1) UUD
1945)
1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak memberikan kepastian hukum,
karena memberikan fleksibilitas yang luas terhadap persyaratan klaim
asuransi jiwa, sehingga memungkinkan adanya permintaan dokumen
tambahan dalam proses klaim. Menurut Pemohon, kondisi tersebut
dipersepsikan sebagai ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menekankan pada hak konstitusional
setiap orang (persoon) atas kepastian hukum, perlindungan hukum dan
perlakuan yang adil, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon
telah keliru memahami makna kepastian hukum dalam perspektif
ketatanegaraan. Kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat
129
(1) UUD 1945 tidak pernah dimaksudkan sebagai kekakuan administratif
yang menutup ruang verifikasi, penilaian, dan pembuktian. Sebaliknya,
kepastian hukum dalam negara hukum (rechtstaat) justru mensyaratkan
adanya mekanisme rasional dan proporsional untuk memastikan bahwa
suatu hak timbul berdasarkan peristiwa hukum yang benar dan sah.
4. Bahwa sehubungan dengan objek Uji Materiil yang berada dalam lingkup
perasuransian, Pihak Terkait berpendapat bahwa permasalahan ini timbul
akibat adanya hubungan hukum antara Penanggung dan Tertanggung, yang
didasarkan pada Polis Asuransi sebagai instrumen perjanjian.
5. Bahwa Polis Asuransi merupakan perjanjian konsensual (contractual
agreement) antara Penanggung dan Tertanggung, yang pelaksanaannya
tunduk pada ketentuan (KUHD) serta asas itikad baik (utmost good faith).
Sebagai suatu perjanjian, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi secara proporsional dan mengikat Para Pihak (pacta
sunt servanda) sesuai Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang
undang bagi mereka yang membuatnya.”
6. Bahwa dalam perumusan Polis Asuransi yang juga menjadi dasar perjanjian
antara Perusahaan dan Pemegang Polis, tetap berpedoman pada Pasal
1320 KUHPerdata mengenai syarat sah nya perjanjian yang berbunyi:
“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”
7. Bahwa penafsiran Pasal 304 KUHD tidak memiliki kepastian hukum
merupakan suatu hal yang keliru, melainkan hal tersebut merupakan
mekanisme untuk memastikan pelaksanaan kontrak telah berjalan sesuai
prinsip umum perasuransian.
8. Bahwa secara normatif, Pasal 304 KUHD telah memberikan kepastian hukum
yang jelas mengenai unsur-unsur pokok Polis Asuransi Jiwa, yaitu identitas
para pihak, objek pertanggungan, masa berlakunya risiko, besaran uang
pertanggungan, serta premi. Ketentuan tersebut bersifat umum dan abstrak,
dan tidak mengatur mekanisme klaim secara teknis. Ketiadaan pengaturan
teknis klaim dalam Pasal 304 KUHD bukanlah suatu kekosongan hukum,
melainkan merupakan konsekuensi dari pemisahan rezim pengaturan antara
130
norma dasar perjanjian dan norma operasional yang diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya
disebut UU Asuransi) beserta peraturan pelaksanaannya.
9. Bahwa permintaan dokumen tambahan dalam proses klaim tidak dapat
dimaknai sebagai perubahan atau penambahan syarat klaim secara
sewenang-wenang,
melainkan
merupakan
bagian
dari
mekanisme
pembuktian terhadap terpenuhinya syarat yang telah disepakati dalam polis
dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif
ketatanegaraan, mekanisme pembuktian merupakan elemen inheren dari
due process of law dan tidak pernah dipandang sebagai sumber
ketidakpastian hukum.
10. Bahwa permintaan dokumen tambahan dalam prosedur klaim asuransi tidak
dapat dianggap menghilangkan hak Pemohon atas uang pertanggungan,
melainkan merupakan bagian dari mekanisme verifikasi yang sah dan sesuai
dengan prinsip itikad baik (utmost good faith) dalam perjanjian asuransi.
Pasal 246 KUHD menegaskan bahwa penanggung wajib membayar klaim
apabila syarat dan ketentuan dalam perjanjian telah terpenuhi, sehingga hak
Pemohon untuk menerima pembayaran tetap diakui secara hukum.
11. Bahwa praktik permintaan dokumen tambahan, yang juga diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penyelenggaraan usaha
perasuransian, bertujuan untuk memastikan klaim diajukan secara lengkap
dan sah serta untuk mencegah risiko fraud yang dapat merugikan kedua
belah pihak.
12. Bahwa
dengan
demikian,
prosedur
tersebut
tidak
menimbulkan
ketidakpastian hukum secara substansial, karena hak Pemohon tetap diakui
dan terlindungi, sementara persyaratan administrasi yang diminta wajib untuk
dipenuhi sebelum pembayaran pertanggungan dilakukan. Oleh karena itu,
dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme ini mengancam
kepastian hukum Pemohon tidaklah tepat, sebab kepastian hukum substantif
tetap terjamin.
13. Sebaliknya, apabila kepastian hukum ditafsirkan secara rigid sebagaimana
dimaksud oleh Pemohon yakni bahwa seluruh proses klaim harus berhenti
pada dokumen awal tanpa ruang verifikasi maka justru akan terjadi
pelanggaran terhadap prinsip negara hukum itu sendiri. Negara hukum tidak
131
hanya menjamin kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan rasionalitas
dalam penerapan hukum. Kepastian hukum yang dilepaskan dari mekanisme
pengujian kebenaran akan bertransformasi menjadi kepastian semu yang
berpotensi melegitimasi kesalahan, manipulasi, dan penyalahgunaan hak.
14. Dalam skenario ketatanegaraan, penafsiran Pemohon berpotensi menggeser
fungsi hukum dari instrumen pengaturan menjadi instrumen otomatisasi, di
mana negara dan pelaku usaha dilarang melakukan verifikasi terhadap klaim
yang diajukan warga negara. Penafsiran semacam ini tidak hanya
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan
umum, tetapi juga bertentangan dengan mandat konstitusional negara untuk
menjamin tertib hukum dan keadilan substantif bagi seluruh warga negara
Indonesia.
15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 304 KUHD bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut
hukum. Norma a quo justru memberikan kepastian hukum yang proporsional
dan sejalan dengan prinsip negara hukum, sedangkan ketidakpuasan
Pemohon terhadap proses verifikasi klaim merupakan persoalan penerapan
norma dalam hubungan hukum konkret yang tidak dapat dijadikan dasar
untuk menyatakan suatu norma undang-undang inkonstitusional.
b. Dalil Pelanggaran Terhadap Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (Pasal
27 Ayat (1) UUD 1945)
1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prinsip persamaan di
hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
dengan alasan bahwa kewenangan penanggung untuk melakukan verifikasi
dan meminta dokumen tambahan dalam proses klaim menempatkan
Pemohon pada posisi yang tidak setara dan bergantung pada penilaian
sepihak.
2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pada hak warga negara
dan diimbangi dengan kewajiban untuk menaati ketentuan yang berlaku,
yang berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pemohon
telah keliru menafsirkan makna konstitusional dari asas persamaan di
132
hadapan hukum. Prinsip equality before the law tidak berarti bahwa setiap
orang harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan perbedaan fakta,
kondisi, dan risiko yang melekat pada masing-masing peristiwa hukum. Yang
dijamin oleh konstitusi adalah kesetaraan dalam proses hukum, bukan
keseragaman hasil atau penghapusan penilaian terhadap keadaan konkret.
4. Bahwa dalam rezim asuransi, seluruh pemegang polis tunduk pada
mekanisme klaim yang sama, norma yang sama, dan prosedur verifikasi yang
sama. Tidak terdapat pembedaan berdasarkan identitas pribadi, status
sosial, atau kedudukan hukum Pemohon. Perbedaan perlakuan dalam
proses klaim semata-mata ditentukan oleh perbedaan fakta risiko dan
kebutuhan pembuktian, yang justru merupakan konsekuensi logis dari prinsip
kehati-hatian dan keadilan substantif.
5. Bahwa prosedur klaim yang diterapkan oleh penanggung tidak menimbulkan
perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap Pemohon, karena setiap
Pemegang Polis memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim dan
memperoleh pembayaran pertanggungan sesuai syarat yang tercantum
dalam polis. Proses permintaan dokumen tambahan atau klarifikasi hanya
bersifat administratif dan bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang
diajukan sah serta memenuhi ketentuan kontraktual yang telah disepakati.
6. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, meniadakan ruang verifikasi atas
dasar persamaan di hadapan hukum justru akan melahirkan ketidakadilan
struktural. Negara hukum tidak dapat memaksakan perlakuan identik
terhadap peristiwa hukum yang secara faktual berbeda, karena tindakan
tersebut akan mereduksi hukum menjadi instrumen formalistik yang
mengabaikan rasionalitas dan tujuan keadilan.
7. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum, karena
mekanisme verifikasi klaim justru merupakan bentuk perlakuan hukum yang
setara, objektif, dan dapat diterapkan kepada setiap pemegang polis dalam
kondisi yang sebanding.
c. Dalil Pelanggaran Terhadap Hak Atas Perlindungan Diri Dan Kepastian
Perlindungan Hukum (Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945)
1. Pemohon mendalilkan bahwa proses klaim yang melibatkan permintaan
dokumen tambahan, verifikasi, dan investigasi telah melanggar hak atas
133
perlindungan diri dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat
(1) UUD 1945. Dalil tersebut pada pokoknya mengaitkan ketidaknyamanan,
keterlambatan, atau beban administratif dalam proses klaim dengan
pelanggaran hak asasi manusia.
2. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan pada hak warga negara
yang bebas untuk menjalankan hak-haknya dengan tanpa rasa takut akan
ancaman, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta kekayaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon
telah memperluas cakupan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tidak
proporsional. Norma konstitusional tersebut pada hakikatnya dimaksudkan
untuk melindungi warga negara dari ancaman fisik, kekerasan, teror, dan
penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat represif, bukan untuk menghapus
atau membatasi proses hukum perdata yang sah dan berbasis kontrak.
4. Bahwa proses verifikasi klaim asuransi merupakan bagian dari mekanisme
hukum yang sah, terukur, dan berada di bawah pengawasan regulator, yaitu
Otoritas Jasa Keuangan. Proses tersebut tidak mengandung unsur ancaman,
paksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh
karena itu, ketidaknyamanan atau keberatan subjektif Pemohon terhadap
prosedur klaim tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran
hak konstitusional atas perlindungan diri.
5. Dalam perspektif ketatanegaraan, menafsirkan Pasal 28G ayat (1) sebagai
larangan terhadap seluruh proses verifikasi dan penilaian dalam hubungan
hukum perdata akan menimbulkan konsekuensi yang absurd, karena setiap
prosedur hukum yang memerlukan pembuktian dapat dianggap sebagai
pelanggaran hak asasi. Penafsiran demikian bertentangan dengan prinsip
due process of law yang justru dijunjung tinggi dalam negara hukum. Dengan
demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 304 KUHD melanggar
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan tidak relevan secara
konstitusional, melainkan karena prosedur tersebut justru menjamin
perlindungan substantif terhadap hak Pemohon dan hak penanggung, serta
menjaga integritas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan klaim.
134
d. Dalil Pelanggaran Terhadap Hak Milik Atau Hak Atas Harta Kekayaan (Pasal
28H Ayat (4) UUD 1945)
1. Bahwa Pemohon mendalilkan keterlambatan atau penolakan pembayaran
klaim asuransi jiwa merupakan bentuk pelanggaran hak atas harta kekayaan
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan asumsi
bahwa uang pertanggungan telah menjadi hak milik Pemohon sejak
terjadinya peristiwa kematian.
2. Bahwa Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan hak milik merupakan suatu
hak konstitusinal dan dilindungi negara, yang berbunyi:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
pun.”
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menegaskan bahwa konstruksi
hukum Pemohon bertentangan dengan prinsip dasar hukum perikatan dan
hukum asuransi.
4. Bahwa hak atas uang pertanggungan tidak lahir secara otomatis akibat
terjadinya peristiwa kematian, melainkan bersyarat pada terpenuhinya
seluruh ketentuan polis dan verifikasi atas terjadinya risiko yang
dipertanggungkan.
Selama
proses
tersebut
belum
selesai,
uang
pertanggungan belum dapat dikualifikasikan sebagai hak milik yang
dilindungi secara konstitusional.
5. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
melindungi hak milik yang telah sah menurut hukum, bukan klaim sepihak
yang masih memerlukan pembuktian dan penilaian hukum. Menyamakan
klaim yang belum terverifikasi dengan hak milik akan mengaburkan batas
antara hak potensial dan hak aktual, serta berpotensi meniadakan fungsi
hukum sebagai mekanisme penentu keabsahan hak.
6. Bahwa lebih lanjut, penafsiran yang diajukan oleh Pemohon justru berpotensi
menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional pihak lain, khususnya
para pemegang polis secara kolektif. Hal ini mengingat dana asuransi pada
hakikatnya
merupakan
dana
bersama
(risk
pooling
fund)
yang
pengelolaannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan hanya dapat
dibayarkan apabila seluruh persyaratan hukum dan kontraktual telah
terpenuhi. Oleh karena itu, apabila penafsiran Pemohon diterima, maka hal
tersebut justru berpotensi merusak keseimbangan kepentingan dalam sistem
135
perasuransian serta mengabaikan perlindungan hukum terhadap pemegang
polis lainnya.
7. Bahwa dalam kerangka negara hukum, negara berkewajiban menjaga
keseimbangan kepentingan tersebut dan tidak dapat mengutamakan klaim
individual yang belum memenuhi dasar hukum yang sah. Dengan demikian,
dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945 adalah keliru secara konseptual dan tidak beralasan
menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan
Pasal 304 KUHD bertentangan dengan konstitusi.
e. Pengaturan Hukum Pengajuan Klaim Dalam Praktik Perasuransian Di
Indonesia
1. Pengaturan mengenai pengajuan klaim dalam praktik perasuransian telah
diatur secara tepat dan menyeluruh dalam kerangka hukum yang berlaku di
Indonesia. Ketentuan tersebut tidak hanya bersumber dari Pasal 304 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), melainkan juga diperkuat dan
diperinci lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta
ketentuan pelaksana di bidang perasuransian sebagai berikut:
2. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
yang berbunyi:
“(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku
usaha yang mencakup ketentuan mengenai:
a. polis;
b. Premi atau Kontribusi;
c. underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta;
d. penyelesaian klaim;
e. keahlian di bidang perasuransian;
f. distribusi atau pemasaran produk;
g. penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
dan
h.standar lain yang berhubungan dengan penyelengaraan usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.”
3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 26 UU Perasuransian menjelaskan,
kegiatan usaha perasuransian tidak hanya berorientasi pada aspek
komersial, melainkan juga wajib tunduk pada standar perilaku usaha (market
conduct) yang telah ditetapkan oleh negara. Ketentuan ini merupakan
136
bentuk pengaturan normatif yang komprehensif guna memastikan bahwa
seluruh proses bisnis asuransi, termasuk penyelesaian klaim, berjalan
secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
4. Bahwa dalam ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa “penyelesaian klaim”
merupakan salah satu aspek utama yang wajib diatur dalam standar perilaku
Perasuransian. Klausul ini menunjukkan bahwa proses klaim bukan sekadar
tahapan administratif, melainkan bagian krusial yang harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik (utmost good faith) yang terjalin
secara dua arah baik oleh Penanggung atau Tertanggung. Perusahaan
mengimplikasikannya dengan melakukan verifikasi yang memadai terhadap
kebenaran dokumen dan fakta yang diajukan oleh Pemegang Polis atau
Tertanggung. Dengan demikian, Perusahaan Perasuransian memiliki
kewajiban hukum untuk melakukan penilaian klaim secara profesional,
termasuk melalui analisis dokumen dan investigasi apabila diperlukan.
5. Bahwa pada ayat (2) menjelaskan mengenai terdapat pengaturan teknis
terkait standar perilaku usaha tersebut diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Artinya, negara tidak hanya menetapkan norma umum, tetapi
juga menyediakan kerangka regulasi turunan yang lebih rinci dan
implementatif guna memastikan kepatuhan industri terhadap standar yang
telah ditentukan.
6. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 26 UU Perasuransian menegaskan bahwa
negara telah secara jelas dan tegas mengatur mekanisme penyelesaian
klaim asuransi sebagai bagian dari tata kelola industri perasuransian. Oleh
karena itu, setiap tindakan Perusahaan dalam melakukan analisa, verifikasi,
hingga investigasi terhadap klaim pada dasarnya merupakan implementasi
dari kewajiban hukum yang telah diatur, bukan merupakan tindakan
sewenang-wenang. Sebaliknya, pengaturan ini juga berfungsi untuk
melindungi industri dan pemangku kepentingan dari praktik kecurangan
(fraud), termasuk penyampaian informasi atau dokumen yang tidak benar
dalam proses pengajuan klaim.
7. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian yang berbunyi:
“(2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. cakupan kepesertaan;
137
b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
c. Premi atau Kontribusi;
d. manfaat atau santunan;
e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;
f. kriteria penyelenggara;
g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
h. keterbukaan informasi.”
8. Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Perasuransian pada huruf e, yaitu “tata cara
klaim dan pembayaran manfaat atau santunan”. Frasa ini menegaskan
bahwa mekanisme pengajuan, pemeriksaan, hingga penyelesaian klaim
merupakan bagian esensial yang telah diatur secara rinci dalam setiap
program asuransi. Dengan demikian, proses klaim tidak bersifat bebas atau
tanpa standar, melainkan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan,
termasuk persyaratan dokumen, tahapan verifikasi, serta mekanisme
pembayaran manfaat.
9. Bahwa pada Pasal 39 ayat (2) UU Perasuransian pada huruf b (hak dan
kewajiban peserta), huruf d (manfaat atau santunan), serta huruf h
(keterbukaan informasi) menunjukkan bahwa penyelesaian klaim berada
dalam satu kerangka sistem yang saling terintegrasi. Artinya, pemenuhan
klaim harus didasarkan pada hak yang sah dari peserta, namun tetap tunduk
pada kewajiban administratif dan prinsip transparansi.
10. Bahwa ketentuan ini mempertegas bahwa negara telah secara jelas dan
komprehensif mengatur mekanisme penyelesaian klaim asuransi. Oleh
karena itu, setiap tindakan Perusahaan dalam melakukan verifikasi, analisis,
hingga investigasi terhadap klaim merupakan bagian dari pelaksanaan
ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut justru dimaksudkan untuk
memastikan bahwa pembayaran manfaat dilakukan secara tepat sasaran,
hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, serta untuk mencegah
adanya penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengajuan klaim.
11. Pasal 43 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
yang berbunyi:
“(1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (beneficiary) dari polis
asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam
pertimbangan penerapan EDD untuk memastikan EDD perlu
diterapkan atau tidak.
138
(2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat (beneficiary)
termasuk kriteria berisiko tinggi, PJK wajib melakukan EDD yang
mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada
saat pembayaran klaim asuransi.”
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 POJK ini menjelaskan bahwa
negara telah mengatur secara jelas, rinci, dan berlapis mengenai
mekanisme penyelesaian klaim asuransi. Proses klaim tidak hanya diatur
dari sisi prosedur administratif, tetapi juga dari aspek mitigasi risiko
keuangan dan kepatuhan terhadap segala resiko hukum yang timbul atas
pembayaraan manfaat tersebut. Oleh karena itu, tindakan Perusahaan
dalam melakukan verifikasi mendalam, termasuk investigasi terhadap
penerima manfaat pada saat pembayaran klaim, merupakan bentuk
pelaksanaan kewajiban hukum yang sah dan wajib, guna memastikan
bahwa pembayaran klaim dilakukan secara tepat, aman, dan tidak
dimanfaatkan untuk tujuan yang melanggar hukum.
13. Pasal 49 ayat (1) POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
yang berbunyi:
“(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC memenuhi kriteria:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 33;
b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
d. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah
yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank;
e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut
diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
f. terdapat dalam DTTOT dan/atau DPPSPM,
PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon
Nasabah, menolak transaksi dengan Nasabah atau WIC, dan/atau
menutup hubungan usaha dengan Nasabah.”
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 POJK diatas Penyedia Jasa
Keuangan (PJK) wajib menolak atau menghentikan hubungan usaha
maupun transaksi dengan calon nasabah, nasabah, atau pihak terkait
apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan atau risiko, seperti penggunaan
dokumen palsu, penyampaian informasi yang tidak benar, keterkaitan
dengan aktivitas pidana.
139
15. Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Asuransi yang berbunyi:
“(2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain
sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain
tersebut harus:
a. relevan dengan pertanggungan; dan
b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.”
Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pengaturan mengenai pengajuan dan penyelesaian klaim asuransi telah
diatur secara rigid dan komprehensif, tidak hanya dalam KUHD namun
diperkuat melalui POJK selaku ketentuan khusus yang mengatur mengenai
aturan yang bersifat lebih teknis atau operasional. Oleh karena itu tidak
terdapat urgensi hukum maupun kebutuhan konstitusional untuk mengajukan
permohonan uji materiil terhadap Pasal 304 KUHD, mengingat norma
tersebut telah dilengkapi oleh aturan-aturan turunannya.
f. Kesimpulan
Konstitusional:
Tidak
Terdapat
Pelanggaran
Hak
Konstitusional Dan Permohonan Berada Dalam Ranah Sengketa Konkret
1. Bahwa setelah mencermati secara menyeluruh seluruh dalil konstitusional
yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak terdapat
satu pun hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945
yang secara nyata dan langsung dilanggar dengan berlakunya Pasal 304
KUHD.
2. Bahwa seluruh pasal konstitusi yang dirujuk Pemohon baik Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), maupun Pasal 28H ayat (4) telah
diberikan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional melalui
sistem hukum yang berlaku, termasuk melalui mekanisme perjanjian, regulasi
sektoral perasuransian, serta jalur peradilan yang tersedia.
3. Bahwa kerugian yang diklaim oleh Pemohon, apabila pun ada, tidak
bersumber dari norma Pasal 304 KUHD sebagai norma yang bersifat umum
dan abstrak, melainkan dari penerapan norma tersebut dalam hubungan
hukum konkret antara Pemohon dan penanggung (in casu Perusahaan
Asuransi). Dengan demikian, dalil kerugian yang diajukan Pemohon
merupakan kerugian individual yang timbul dari pelaksanaan kontrak
asuransi dan proses klaim, bukan kerugian konstitusional yang lahir dari
keberlakuan suatu norma undang-undang.
140
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten
membedakan antara kerugian konstitusional yang bersifat normatif dengan
ketidakpuasan terhadap penerapan hukum dalam kasus konkret individu.
Permohonan a quo secara substansial tidak menguji konstitusionalitas Pasal
304 KUHD, melainkan meminta Mahkamah Konstitusi untuk menilai
kewajaran tindakan, proses verifikasi, dan mekanisme pembuktian dalam
klaim asuransi jiwa. Permintaan demikian secara doktrinal berada di luar
ruang lingkup pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dengan mengemas sengketa perdata individu sebagai persoalan
konstitusional, Pemohon pada hakikatnya berupaya mengalihkan forum
penyelesaian sengketa dari peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan
Negeri ke Mahkamah Konstitusi. Praktik semacam ini, apabila dibiarkan,
berpotensi mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi dari penjaga konstitusi
menjadi forum banding atas sengketa perdata, yang tidak sejalan dengan
desain ketatanegaraan Indonesia.
6. Bahwa seringkali yang ditemukan merupakan permasalahan implementatif
yang
berkaitan
dengan
penerapan
norma
dalam
praktik
hukum.
Permasalahan ini biasanya muncul dalam konteks hubungan hukum konkret,
seperti sengketa perdata, maupun permasalahan administratif. Dalam situasi
demikian, persoalan yang dipermasalahkan bukanlah norma undang-
undangnya, melainkan cara norma tersebut diterapkan oleh para pihak dalam
hubungan hukum tertentu.
7. Bahwa perlu ditekankan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
Undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dapat diperluas hingga pada
penilaian atau pengujian terhadap pelaksanaan hubungan kontraktual
konkret yang timbul dari perjanjian antar subjek hukum. Kewenangan
Mahakamah Konstitusi tidak mencakup penilaian terhadap hal-hal yang
bersifat implementatif, terlebih apabila permasalahan yang dipersoalkan
bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma secara materiil.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menilai konstitusionalitas
norma undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, bukan implementasi
norma tersebut dalam hubungan hukum perdata yang bersifat individual dan
pribadi. Oleh karena itu, apabila seseorang mempersoalkan pelaksanaan
atau akibat dari suatu perjanjian kontraktual, lalu membawa permasalahan
141
tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih pengujian Undang-undang,
maka permohonan demikian pada hakikatnya telah menyimpang dari ruang
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa sepanjang yang dipersoalkan adalah penerapan norma undang-
undang dalam suatu kontrak tertentu misalnya mengenai pemenuhan
prestasi, penafsiran klausul, atau akibat hukum perjanjian permasalahan
tersebut merupakan ranah peradilan umum dan bukan objek pengujian
konstitusional. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji fakta, menilai
perbuatan hukum para pihak, ataupun mengoreksi penerapan norma dalam
hubungan kontraktual individual, melainkan menilai apakah norma Undang-
undang yang menjadi dasar hubungan hukum tersebut bertentangan dengan
UUD 1945.
10. Bahwa permasalahan implementatif pada dasarnya merupakan yuridiksi
lembaga peradilan lain (dibawah naungan Mahkmah Agung). Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau
mengadili sengketa konkret yang timbul dari penerapan suatu norma.
11. Bahwa pembatasan kewenangan menguji oleh Mahkamah Konstitusi dan
Mahkamah Agung ini berbeda karena pada hakikatnya, Mahkamah Agung
lebih merupakan pengadilan keadilan (court of justice), sedangkan
Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum
(court of law). Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (Judicial
Review) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak ideal karena dapat
menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
12. Bahwa pembatasan ini penting demi menjaga fungsi dari Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution), sekaligus
mencegah terjadinya perluasan kewenangan yang berpotensi mengaburkan
batas antara pengujian norma dan penyelesaian sengketa secara konkret.
13. Bahwa permohonan a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai constitutional
grievance, karena tidak terdapat hubungan kausal langsung antara
berlakunya norma Pasal 304 KUHD dengan kerugian konstitusional yang
dialami Pemohon. Seluruh dalil Pemohon jatuh sepenuhnya pada ranah
sengketa konkret dan penerapan norma (law in concreto), bukan pada
142
pengujian norma (law in abstracto), sehingga secara hukum permohonan
tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.
IV. Kesalahan Logika Dasar Pemohon
1. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah kepastian hukum hanya dapat
terwujud apabila syarat klaim asuransi ditentukan secara rigid dan final sejak
awal perjanjian, merupakan suatu premis yang keliru baik secara teoritik
dalam ilmu hukum maupun dalam praktik hukum asuransi. Dalam perspektif
negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum tidak pernah dimaknai sebagai
kekakuan norma yang meniadakan ruang penilaian, melainkan sebagai
adanya kejelasan norma, keterprediksian penerapan
hukum, serta
mekanisme yang adil untuk menilai terpenuhi atau tidaknya suatu hak.
Kepastian hukum yang berkeadilan (fair legal certainty) justru mensyaratkan
adanya fleksibilitas yang proporsional, bukan kekakuan absolut yang menutup
ruang pengujian terhadap fakta dan kebenaran material.
2. Bahwa perjanjian asuransi memiliki karakteristik yang secara fundamental
berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Asuransi merupakan perjanjian
berbasis risiko (risk-based contract), berbasis ketidakpastian (uncertain
event), dan melibatkan dana kolektif yang dihimpun dari masyarakat luas.
Oleh karena itu, klaim asuransi tidak dapat dipahami sebagai peristiwa
otomatis, melainkan sebagai peristiwa hukum yang mensyaratkan proses
verifikasi dan validasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran terjadinya
risiko, kesesuaian sebab risiko dengan pertanggungan, keabsahan dokumen
pendukung, serta tidak adanya indikasi kecurangan (fraud). Dengan
karakteristik demikian, mekanisme klaim secara inheren menuntut adanya
ruang evaluasi faktual yang tidak mungkin dipredeterminasi secara kaku sejak
awal perjanjian.
3. Bahwa dalam praktik asuransi yang sehat dan berlandaskan prinsip kehati-
hatian, kepastian hukum justru tercapai apabila norma memberikan ruang
yang wajar untuk melakukan verifikasi atas kebenaran risiko, pencegahan dan
deteksi fraud, serta perlindungan terhadap dana kolektif pemegang polis.
Fleksibilitas dalam konteks ini bukanlah diskresi yang bersifat sewenang-
wenang, melainkan instrumen kehati-hatian (prudential principle) yang
bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan serta menjamin keadilan
substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem perasuransian.
143
4. Bahwa sebaliknya, apabila dalil Pemohon diterima sehingga syarat klaim
harus ditentukan secara rigid dan final tanpa ruang verifikasi lanjutan, maka
klaim asuransi akan direduksi menjadi peristiwa administratif semata, di mana
kebenaran material menjadi tidak relevan dan setiap peristiwa meninggal
dunia berpotensi diperlakukan secara mekanis sebagai dasar pembayaran
klaim. Keadaan demikian tidak menciptakan kepastian hukum, melainkan
justru membuka ruang penyalahgunaan, meningkatkan risiko klaim tidak sah,
serta merugikan pemegang polis lain yang telah bertindak dengan itikad baik.
Kekakuan absolut dalam konteks ini justru meniadakan tujuan hukum itu
sendiri, yaitu keadilan dan perlindungan kepentingan umum.
5. Bahwa kepastian hukum dalam perjanjian asuransi bersifat dinamis dan
berimbang, mengingat risiko dan modus kecurangan terus berkembang,
metode investigasi mengalami perubahan, serta karakter peristiwa klaim
sangat beragam. Oleh karena itu, norma hukum yang sehat tidak mengunci
secara kaku seluruh persyaratan klaim, melainkan menetapkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas guna mencegah kesewenang-wenangan,
sekaligus tetap membuka ruang verifikasi yang rasional. Keseimbangan inilah
yang sejak awal dijaga oleh Pasal 304 KUHD, yang secara sadar tidak
mereduksi perjanjian asuransi menjadi mekanisme pembayaran otomatis,
melainkan tetap menempatkannya sebagai peristiwa hukum yang harus diuji
kebenarannya.
6. Bahwa selain itu, menempatkan syarat klaim secara rigid dan final tanpa ruang
verifikasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan
kepentingan pihak lain, khususnya para pemegang polis secara kolektif. Hal
ini karena sistem perasuransian pada dasarnya didasarkan pada prinsip
pengelolaan risiko secara bersama (risk pooling), sehingga pembayaran klaim
harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan verifikasi yang memadai.
Apabila setiap klaim harus dibayarkan secara otomatis tanpa proses klarifikasi
atau pemeriksaan lebih lanjut, maka hal tersebut justru dapat membuka ruang
bagi penyalahgunaan klaim dan pada akhirnya merusak keseimbangan
sistem perasuransian itu sendiri.
7. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyamakan “syarat klaim rigid”
dengan “kepastian hukum” merupakan penyederhanaan berlebihan yang
mengabaikan karakteristik khusus asuransi, berpotensi mematikan prinsip
144
kehati-hatian, serta justru mengancam kepastian hukum dan keadilan
substantif secara nasional. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat dijadikan
dasar konstitusional untuk menyatakan Pasal 304 KUHD bertentangan
dengan UUD 1945.
V. Risiko konstitusional jika “syarat klaim harus rigid”
1. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 304 KUHD secara
bersyarat dengan rumusan bahwa syarat klaim harus rigid dan final, maka
konsekuensi yuridis yang tidak terhindarkan adalah tereduksinya hakikat
perjanjian asuransi dari suatu perikatan berbasis risiko menjadi sekadar
mekanisme pembayaran berbasis peristiwa (event-based payment). Dalam
konstruksi demikian, klaim asuransi tidak lagi dipahami sebagai peristiwa
hukum yang memerlukan pembuktian dan verifikasi, melainkan bergeser
menjadi konsekuensi otomatis dari terjadinya suatu peristiwa faktual,
khususnya peristiwa meninggal dunia.
2. Bahwa penguncian syarat klaim secara rigid dan final sejak awal akan
menghilangkan ruang verifikasi terhadap unsur-unsur esensial klaim,
termasuk sebab meninggal dunia, keabsahan dan kebenaran dokumen,
kesesuaian peristiwa dengan risiko yang dipertanggungkan, serta itikad baik
para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Proses klaim akan direduksi
menjadi logika sederhana bahwa setiap kematian wajib dibayar, tanpa lagi
mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam cakupan
pertanggungan, bebas dari indikasi kecurangan, dan sesuai dengan prinsip
kehati-hatian. Pendekatan demikian bertentangan dengan konstruksi hukum
asuransi yang sejak awal menempatkan klaim sebagai hasil dari proses
penilaian risiko, bukan sekadar verifikasi administratif.
3. Bahwa reduksi perjanjian asuransi menjadi mekanisme event-based payment
juga secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi
yang diakui secara universal, antara lain prinsip indemnitas, prinsip penilaian
risiko (risk assessment), dan prinsip itikad baik tertinggi (utmost good faith)
yang bersifat resiprokal. Penghapusan ruang verifikasi pada tahap klaim
berpotensi menjadikan pembayaran manfaat melampaui tujuan indemnifikasi
yang sah, meniadakan relevansi penilaian risiko pasca-peristiwa, serta
mereduksi prinsip itikad baik menjadi kewajiban sepihak bagi penanggung.
145
4. Bahwa tafsir “syarat klaim rigid dan final” diberlakukan, Mahkamah Konstitusi
secara tidak langsung akan mengubah fungsi hukum asuransi nasional,
meniadakan mekanisme kehati-hatian, dan menciptakan norma baru yang
tidak pernah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Keadaan ini
berpotensi
melanggar
prinsip
kepastian
hukum
yang
berkeadilan,
perlindungan kepentingan umum, serta keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
5. Bahwa dalam konteks Industri Asuransi di Indonesia, risiko tersebut
diperberat oleh kondisi objektif berupa tingkat literasi asuransi yang masih
rendah, risiko fraud klaim yang relatif tinggi, serta sistem administrasi dan
dokumentasi kematian yang belum sepenuhnya terintegrasi. Pelemahan
mekanisme verifikasi klaim akan membuka peluang meluasnya klaim palsu,
klaim rekayasa, dan pemalsuan dokumen, yang pada akhirnya tidak hanya
merugikan penanggung (in casu Perusahaan Asuransi), tetapi secara
langsung mengancam kepentingan pemegang polis lain yang dananya
dikelola secara kolektif.
6. Bahwa guna memperlihatkan secara komprehensif terhadap implikasi serta
potensi risiko konstitusional yang dapat timbul apabila syarat klaim ditetapkan
secara final dan rigid, berikut disajikan matriks analisis perbandingan sebagai
berikut:
No.
Aspek
Kondisi Hukum sebelum
Uji Materiil
Kondisi Hukum apabila Uji
Materiil Dikabulkan
1. Substansi
Pasal
304
KUHD
Tidak
mengatur
secara
eksplisit
mengenai
persyaratan klaim asuransi,
baik mengenai dokumen,
prosedur, maupun tenggat
waktu pengajuan klaim.
Mengatur
secara
eksplisit
memuat ketentuan mengenai
persyaratan
klaim
asuransi,
seperti dokumen klaim, tata
cara pengajuan, dan/atau batas
waktu.
2. Ruang Lingkup
Pengaturan
Bersifat umum dan normatif,
tidak memberikan pedoman
teknis mengenai tata cara
pengajuan klaim.
Menjadi bersifat lebih teknis dan
operasional,
sehingga
memasuki ruang lingkup yang
selama ini telah diatur oleh
Undang-Undang Perasuransian
dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan
(POJK),
serta
berpotensi menimbulkan konflik
norma.
146
No.
Aspek
Kondisi Hukum sebelum
Uji Materiil
Kondisi Hukum apabila Uji
Materiil Dikabulkan
3. Kepastian
Hukum
Persyaratan
klaim
tidak
bergantung
pada
KUHD,
melainkan bersumber dari
Undang-Undang
Perasuransian
dan
Peraturan OJK sebagai lex
specialis.
Berpotensi
menimbulkan
dualisme
pengaturan
dan
tumpang tindih norma antara
KUHD dan regulasi sektoral
perasuransian.
4. Pengaturan
Teknis
Telah diatur secara rinci
dalam UU Perasuransian
dan
POJK,
termasuk
standar
pelayanan,
kewajiban
perusahaan
asuransi, dan mekanisme
penyelesaian klaim.
Berisiko mengganggu prinsip
lex
specialis
derogat
legi
generali, karena KUHD sebagai
hukum dagang umum mengatur
hal yang telah diatur secara
khusus oleh UU Perasuransian.
5. Fleksibilitas
Pengaturan
Tidak terdapat kekosongan
hukum karena pengaturan
teknis klaim telah diisi oleh
aturan turunan yang lebih
spesifik.
Menjadi
kaku,
karena
persyaratan pengajuan klaim
telah ditetapkan secara spesifik,
sehingga tidak lagi menyisakan
ruang
yang
memadai
bagi
penanggung
untuk
melaksanakan proses internal,
termasuk kegiatan investigasi
guna memperoleh kebenaran
formil.
8. Bahwa peningkatan fraud atas klaim dalam skala luas akan berdampak
sistemik berupa kenaikan rasio klaim yang tidak wajar, tergerusnya cadangan
teknis, penyesuaian premi secara nasional, serta menurunnya kepercayaan
publik terhadap industri asuransi. Dampak-dampak tersebut telah memasuki
ranah kepentingan umum dan stabilitas sektor jasa keuangan, sehingga
penafsiran norma yang berpotensi membuka ruang fraud secara luas harus
dinilai secara sangat hati-hati dari perspektif kepentingan konstitusional
negara.
7. Bahwa terhadap dalil syarat klaim harus rigid diterima sebagai standar
konstitusional, maka hal tersebut berpotensi memperluas pengujian
konstitusional ke dalam wilayah pengaturan teknis kontraktual yang
seharusnya menjadi domain hukum perdata. Hal ini dapat menimbulkan risiko
bahwa
mekanisme
pengujian
undang-undang
digunakan
untuk
menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, bukan untuk menilai
147
konstitusionalitas norma undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi
menyimpang dari fungsi utama pengujian konstitusional dalam sistem
ketatanegaraan.
VI. Peran Analis Klaim Dan Investigator Bukan Diskresi Sewenang-Wenang
1. Salah satu kesalahpahaman mendasar dalam dalil Pemohon adalah
penyamaan antara permintaan dokumen tambahan dalam proses klaim
dengan penambahan syarat klaim. Secara hukum, kedua konsep tersebut
berbeda secara prinsipil. Permintaan dokumen tambahan tidak dimaksudkan
untuk menciptakan kewajiban substantif baru bagi tertanggung, melainkan
merupakan instrumen pembuktian untuk menilai apakah syarat yang telah
disepakati dalam polis benar-benar terpenuhi. Dokumen tambahan berfungsi
sebagai sarana verifikasi atas fakta material klaim, terutama apabila terdapat
ketidaksesuaian, kekosongan informasi, atau indikasi risiko tertentu.
2. Bahwa dalam praktik yang wajar dan proporsional, surat keterangan
kematian tetap perlu diverifikasi keabsahannya, resume medis termasuk
visum et repertum apabila diperlukan untuk menilai sebab kematian dan
kesesuaiannya dengan risiko yang dipertanggungkan, serta dokumen
kepolisian relevan apabila terdapat indikasi kematian tidak wajar. Seluruh
mekanisme tersebut tidak menciptakan syarat baru, melainkan merupakan
bagian dari proses klarifikasi fakta. Tanpa mekanisme ini, analis klaim tidak
memiliki dasar objektif untuk menilai kebenaran klaim, sehingga proses klaim
tereduksi menjadi pemeriksaan administratif semata.
3. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri asuransi ini sejalan
atau diperkuat dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor
Jasa Keuangan yang berbunyi:
“(1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (beneficiary) dari polis
asuransi jiwa sebagai salah satu factor risiko yang relevan dalam
pertimbangan penerapan Enhanced Due Diligent untuk memastikan
EDD perlu diterapkan atau tidak.
(2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat (beneficiary)
termasuk kriteria berisiko tinggi, PJK wajib melakukan EDD yang
mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik
Manfaat (Beneficial Owner) dari penerima manfaat (beneficiary) pada
saat pembayaran klaim asuransi.”
148
4. Bahwa berdasarkan dari uraian pengaturan diatas dapat disimpulkan juga
analis klaim dan investigator merupakan bagian integral dari penerapan
prinsip kehati-hatian. Fungsi mereka dijalankan berdasarkan standar
operasional, metode investigasi yang terukur, serta berada dalam
pengawasan regulator. Oleh karena itu, peran tersebut bukanlah diskresi
sewenang-wenang, melainkan elemen struktural dalam tata kelola
perasuransian nasional.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi mengadopsi tafsir yang mengunci rigiditas
klaim secara absolut, maka peran analis klaim dan investigator akan
tereduksi secara yuridis menjadi fungsi administratif belaka, sehingga prinsip
kehati-hatian kehilangan dasar operasionalnya. Keadaan ini pada
hakikatnya sama dengan meniadakan fungsi profesi yang berperan menjaga
keseimbangan antara pembayaran klaim yang sah dan pencegahan klaim
tidak sah, demi melindungi kepentingan masyarakat luas.
VII. Studi Kasus: Investigasi Sebagai Langkah Krusial Dalam Verifikasi Klaim
1. Bahwa pada sub-bab ini, Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa
contoh kasus yang dijadikan sebagai sampel terkait dugaan kecurangan
(fraud) dalam pengajuan klaim asuransi, di mana proses investigasi memiliki
peranan penting sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen perusahaan
asuransi dalam menentukan apakah suatu klaim asuransi maupun klaim
kesehatan layak untuk dibayarkan atau tidak.
2. Bahwa sebagai penegasan, beberapa sampel terkait kasus yang akan
diuraikan dibawah ini Pihak Terkait sampaikan dengan tujuan memberikan
gambaran yang lebih komprehensif kepada Majelis Hakim mengenai
pentingnya
peran
investigasi
dalam
proses
penanganan
klaim.
Penyampaian contoh kasus tersebut tidak dimaksudkan untuk menggiring
opini maupun menyudutkan pihak mana pun, termasuk para pihak maupun
Pemohon dalam perkara pengujian materiil a quo.
a. Kecurangan (Fraud) Nasabah Dengan Mengubah Tahun Lahir
3. Bahwa OB adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Polis Nomor
… yang ditandatangani di Pematang Siantar pada …, sebagaimana
dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-1).
4. Bahwa dalam perkara klaim asuransi jiwa yang ditangani oleh PT Panin Dai-
ichi Life, indikasi fraud terungkap melalui rangkaian peristiwa yang secara
149
kronologis menunjukkan adanya ketidaksesuaian fakta material sejak tahap
awal pertanggungan. Pada saat pengajuan asuransi, data tertanggung yang
disampaikan kepada perusahaan asuransi mencantumkan tanggal lahir
yang secara administratif menempatkan usia tertanggung dalam rentang
yang masih memenuhi kriteria underwriting. Berdasarkan data tersebut, polis
diterbitkan dengan besaran premi dan manfaat pertanggungan tertentu,
tanpa adanya catatan pengecualian khusus terkait usia. Namun, setelah
terjadi peristiwa klaim meninggal dunia dan pengajuan klaim diajukan oleh
ahli waris, analis klaim PT Panin Dai-ichi Life melakukan proses verifikasi
lanjutan terhadap identitas tertanggung. Dalam proses tersebut, ditemukan
bahwa Nomor Induk Kependudukan yang digunakan dalam polis identik
dengan data kependudukan nasional yang tercatat dalam basis data
Dukcapil. Akan tetapi, tanggal lahir yang tercantum dalam data resmi
Dukcapil menunjukkan bahwa usia tertanggung sebenarnya lebih tua
sepuluh tahun dibandingkan dengan data usia yang disampaikan pada saat
pengajuan asuransi. Selisih usia tersebut bukan bersifat administratif
semata, melainkan berdampak langsung terhadap penilaian risiko, tingkat
mortalitas, serta kelayakan pertanggungan sejak awal hubungan asuransi
dibentuk (Bukti PT-2).
5. Bahwa ketidaksesuaian ini menimbulkan keraguan yang beralasan
(reasonable doubt) mengenai kebenaran fakta material yang diungkapkan
pada saat pengisian proposal asuransi. Dalam kondisi demikian, PT Panin
Dai-ichi Life kemudian meminta dokumen pendukung tambahan berupa
salinan e-KTP, kartu keluarga, serta dokumen kependudukan lain yang
dikeluarkan oleh instansi berwenang, guna memastikan identitas dan usia
tertanggung yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan juga meminta resume
medis dan dokumen terkait kematian untuk menilai keterkaitan antara
kondisi kesehatan tertanggung dengan risiko yang dipertanggungkan dalam
polis. Permintaan dokumen tersebut kerap dipersepsikan oleh pihak
Pemohon sebagai tidak relevan atau berlebihan, bahkan dianggap sebagai
upaya penambahan syarat klaim. Padahal secara hukum, permintaan
tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembuktian dan verifikasi fakta
material yang telah menjadi dasar perjanjian asuransi sejak awal.
150
6. Dalam konteks kasus ini, permintaan dokumen tambahan tidak dimaksudkan
untuk menciptakan kewajiban baru bagi tertanggung atau ahli waris,
melainkan untuk menilai apakah syarat-syarat polis yang telah disepakati
benar-benar terpenuhi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tanpa klarifikasi
atas perbedaan usia yang signifikan dan bersumber dari data resmi negara,
analis klaim tidak memiliki dasar objektif untuk menentukan apakah klaim
diajukan berdasarkan hubungan asuransi yang dibangun atas itikad baik.
Oleh karena itu, keterlibatan fungsi investigasi menjadi konsekuensi logis
dan proporsional dari adanya indikasi misrepresentasi atau non-disclosure
fakta material.
7. Peran analis klaim dan investigator PT Panin Dai-ichi Life dalam rangkaian
kronologi tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskresi sewenang-
wenang. Seluruh tindakan verifikasi dan investigasi dilakukan dalam
kerangka standar operasional perusahaan, prinsip kehati-hatian, serta tata
kelola perasuransian yang berada di bawah pengawasan regulator. Justru
apabila perusahaan asuransi dipaksa untuk menerima klaim tanpa hak untuk
melakukan klarifikasi atas ketidaksesuaian data material yang nyata, maka
fungsi analis klaim dan investigator akan tereduksi secara yuridis menjadi
sekadar pemeriksa administratif. Penafsiran demikian pada akhirnya akan
menghilangkan kemampuan sistem asuransi untuk membedakan antara
klaim yang sah dan klaim yang lahir dari ketidakjujuran, serta berpotensi
merugikan
kepentingan
masyarakat
luas
yang
bergantung
pada
keberlanjutan sistem perasuransian yang adil dan berimbang.
b. Temuan Investigasi Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Keterangan Tanda Bukti Lapor (Sktbl) Dalam Dokumen Klaim
1. Bahwa NKT adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life yang
ditandatangani di Pematang Siantar pada 17 Mei 2023, sebagaimana
dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-3).
2. Pada Tahun 2024, Pemegang Polis mengajukan klaim meninggal
dunia atas Tertanggung bernama YU dengan nilai pertanggungan
sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PT Panin
Dai-ichi Life, dengan melampirkan seluruh dokumen klaim yang
dipersyaratkan oleh Perusahaan. Dalam dokumen klaim tersebut
terdapat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Tertanggung
151
meninggal dunia akibat gigitan ular, sebagaimana tercantum dalam
bukti (Bukti PT-4). Berdasarkan fakta tersebut, Perusahaan menilai
bahwa kematian termasuk dalam kategori kematian tidak wajar,
sehingga guna memastikan penyebab kematian, Perusahaan
meminta agar disampaikan Surat Visum et Repertum sebagai bukti
yang sah dan valid atas penyebab kematian Tertanggung.
3. Terhadap, permintaan penyampaian dokumen Visum et Repertum
tersebut, Pemegang Polis menyatakan keberatan dan tidak dapat
memenuhinya. Sebagai alternatif, Pemegang Polis menyampaikan
Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor (SKTBL) yang diterbitkan oleh
Polsek setempat, sebagaimana tercantum dalam bukti (PT-5). Namun
demikian, surat keterangan dimaksud tidak memuat keterangan
bahwa Tertanggung meninggal dunia akibat gigitan ular, sehingga
status klaim tersebut masih (pending) dan belum dapat diproses
pembayarannya oleh Perusahaan.
4. Paralel sambil menunggu Pemegang Polis memenuhi kewajibannya
untuk melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan, Perusahaan
membentuk tim ad hoc guna melakukan investigasi, baik secara
administratif (on desk) maupun melalui investigasi lapangan (field
investigation) di wilayah domisili Pemegang Polis, untuk memverifikasi
data dan keterangan yang disampaikan sehingga diperoleh fakta yang
sebenarnya. Selain itu, dalam rangka memperoleh data yang akurat
dan valid guna memproses klaim secara tepat dan sesuai ketentuan,
Perusahaan juga melakukan studi dan riset ke institusi pendidikan
yang memiliki keahlian di bidang toksinologi dan forensik, guna
memverifikasi penyebab kematian Tertanggung.
5. Setelah dilakukan investigasi, diperoleh fakta bahwa Surat Keterangan
Tanda Bukti Lapor (SKTBL) dari Polsek setempat sebagaimana
tercantum dalam bukti (PT-3) adalah tidak tercatat dan tidak pernah
dikeluarkan oleh Polsek tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Polsek yang bersangkutan (Bukti PT-6) yang pada
pokoknya menyatakan bahwa SKTBL dengan nomor registrasi
SKTBL10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tidak pernah
diterbitkan oleh Polsek Danau Paris, serta diketahui bahwa anggota
152
kepolisian yang tercantum sebagai penandatangan dalam SKTBL
dimaksud telah meninggal dunia.
6. Selain ditemukannya dugaan pemalsuan Surat Keterangan Tanda
Bukti Lapor (SKTBL), hasil dan data yang diperoleh dari investigasi
lapangan selanjutnya dianalisis dan diperiksa di Laboratorium
Toksinologi dan Forensik. Berdasarkan pemeriksaan tersebut,
diperoleh data dan keterangan yang sah serta kredibel yang
menyimpulkan bahwa Tertanggung tidak meninggal dunia akibat
gigitan ular, melainkan dengan tingkat probabilitas tertentu disebabkan
oleh kemungkinan racun sianida, khususnya Natrium Sianida (NaCN),
serta Natrium Azida dengan presentase 98% - 99%, sebagaimana
tercantum dalam bukti (PT-7).
7. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta yang terungkap dalam
duduk perkara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses investigasi
memiliki peran yang sangat krusial dan tidak terpisahkan dalam
penanganan klaim asuransi. Melalui investigasi yang dilakukan secara
komprehensif, baik secara administratif (on desk), investigasi
lapangan (field investigation), maupun melalui pengujian ilmiah oleh
pihak yang berkompeten, Perusahaan berhasil memperoleh fakta-
fakta yang sebenarnya, termasuk mengungkap adanya indikasi
pemalsuan dokumen serta ketidaksesuaian penyebab kematian
Tertanggung.
c. Kecurangan (Fraud) Nasabah Dengan Rekayasa Kematian Fiktif
Sebagai Dasar Klaim Asuransi
1. Bahwa YS adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Polis
yang ditandatangani di Medan pada 19 Februari 2020, 21 Februari
2020, dan 28 Mei 2020, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen
(Bukti PT-8).
2. YS tercatat sebagai pemegang polis asuransi jiwa dengan nilai
pertanggungan yang sangat besar, yakni sebesar Rp. 8.770.000.000
(delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) di luar hubungan
perasuransian tersebut, YS diketahui terlibat dalam dugaan tindak
pidana penipuan bermodus proyek fiktif pengadaan baju dinas di
MABES TNI, di mana yang bersangkutan menghimpun dana miliaran
153
rupiah dari para korban dengan menjanjikan keuntungan dari proyek
yang pada kenyataannya tidak pernah ada. Setelah dana tersebut
dikuasai, muncul narasi bahwa YS diduga hilang di laut (Bukti PT-9),
yang kemudian dijadikan dasar untuk membangun asumsi meninggal
dunia tanpa pernah disertai bukti kematian yang bersifat konklusif.
3. Selanjutnya, dalam proses verifikasi dan investigasi lanjutan yang
dilakukan oleh Panin Dai-ichi Life, ditemukan fakta material yang
secara fundamental membantah narasi tersebut. Akta Kematian atas
nama YS menunjukkan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia
pada 17 Februari 2022, yang tidak sejalan dengan adanya
permohonan Penetapan Orang Hilang yang diajukan ke Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2023. Penetapan
pengadilan tersebut pada saat itu didasarkan pada keterangan serta
dokumen yang terbatas dan belum didukung oleh data pembanding
dari sistem resmi negara lainnya (Bukti PT-10). Dalam konteks ini,
terdapat indikasi bahwa produk asuransi berpotensi dimanfaatkan
sebagai bagian dari rangkaian tindakan fraud, dengan menjadikan
penetapan pengadilan sebagai dasar untuk pengajuan klaim asuransi
jiwa dengan nilai pertanggungan yang cukup besar.
4. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan pemberitaan dari
beberapa media, terdapat dugaan bahwa peristiwa hilangnya YS
bukan merupakan kejadian yang sebenarnya, melainkan suatu
rekayasa yang disengaja. Dugaan ini mengarah pada indikasi bahwa
yang bersangkutan dengan sengaja menghilangkan diri sebagai
upaya untuk menghindari tanggung jawab atas kewajiban utang yang
timbul dalam proyek pengadaan seragam TNI, sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya. Dalam konteks ini, informasi yang beredar
memperkuat asumsi adanya motif tertentu di balik peristiwa hilangnya
YS, yang tidak terlepas dari permasalahan finansial yang sedang
dihadapi oleh yang bersangkutan.
5. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pola fraud yang
bersifat sistemik, di mana pelaku tidak hanya menyampaikan
informasi yang tidak benar, tetapi juga memanfaatkan berbagai
instrumen formal mulai dari relasi sosial, narasi kehilangan, hingga
154
mekanisme peradilan untuk membangun legitimasi semu atas
peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Dalam konteks
perasuransian, pola semacam ini menunjukkan bahwa fraud tidak
selalu berhenti pada tahap pengajuan polis, tetapi dapat berkembang
dan berlapis hingga tahap klaim, bahkan dengan melibatkan
dokumen atau penetapan yang secara formal tampak sah namun
secara materiel keliru.
6. Dengan demikian, perkara YS menegaskan bahwa kewenangan
perusahaan asuransi untuk melakukan investigasi mendalam tidak
dapat dibatasi hanya pada pemeriksaan administratif dokumen klaim.
Justru dalam kasus-kasus dengan nilai pertanggungan besar dan
indikasi penyalahgunaan mekanisme hukum, peran analis klaim dan
investigator menjadi krusial untuk menembus formalitas dan menguji
kebenaran materil suatu klaim. Apabila kewenangan tersebut
dikesampingkan, maka sistem asuransi berisiko dijadikan instrumen
lanjutan untuk melanggengkan hasil perbuatan melawan hukum,
yang pada akhirnya merugikan kepentingan pemegang polis lain dan
menggerus kepercayaan publik terhadap industri perasuransian
secara keseluruhan.
d. Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Yang Telah Meninggal Dunia Untuk
Pembukaan Polis Asuransi
1. Bahwa awalnya SD adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life
berdasarkan Polis yang ditandatangani di Batang, Jawa Tengah pada
8 September 2020 dan SD sebagai Tertanggung Utama dalam Polis
tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-11).
2. SD diketahui berprofesi sebagai pelaut yang dalam pelaksanaan
pekerjaannya kerap melakukan pelayaran ke luar negeri. Pada tahun
2020, SD dinyatakan meninggal dunia di Perairan Mauritius,
sebagaimana dibuktikan dalam dokumen (Bukti PT-12). Selanjutnya,
Pemegang
Polis
mengajukan
klaim
meninggal
dunia
atas
Tertanggung bernama SD kepada PT Panin Dai-ichi Life dengan nilai
pertanggungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
dengan melampirkan seluruh dokumen klaim yang dipersyaratkan
oleh Perusahaan. Di antara dokumen yang diajukan tersebut,
155
terdapat Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisasi oleh
pihak berwenang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SD
telah meninggal dunia pada tahun 24 Oktober 2020.
3. Mengingat
dengan
mempertimbangkan
besarnya
nilai
pertanggungan yang diajukan, tim investigasi Perusahaan melakukan
investigasi
lapangan
(on
field
investigation)
ke
kediaman
Tertanggung yang berlokasi di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan
investigasi tersebut, investigator berhasil bertemu dan melakukan
wawancara dengan WJ selaku kakak dari SD sebagai Tertanggung.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh fakta-fakta yang
bersifat mendasar dan meyakinkan terkait kondisi sebenarnya dari
SD, yaitu bahwa yang bersangkutan telah berlayar ke wilayah Afrika
sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali ke Indonesia sejak saat
itu. Selain itu, tim investigasi juga memperoleh bukti tambahan berupa
rekaman video yang menunjukkan bahwa SD telah meninggal dunia
sebelum tanggal efektif polis pada tahun 2020.
4. Selain fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan
investigasi lapangan, tim investigasi juga menemukan dokumen
berupa Surat Keterangan Kematian yang sebenarnya, yang secara
jelas menerangkan bahwa SD selaku Tertanggung telah meninggal
dunia sebelum tanggal efektif berlakunya polis. Dalam surat
keterangan tersebut disebutkan bahwa SD meninggal dunia pada
tanggal 24 Juli 2020, sedangkan pertanggungan berdasarkan Polis
SD baru mulai berlaku efektif sejak tanggal 8 September 2020.
Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara
waktu meninggalnya Tertanggung dengan masa mulai berlakunya
pertanggungan asuransi.
5. Bahwa seluruh temuan yang diperoleh dalam proses investigasi,
dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Kematian yang diajukan
oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sebagai bagian dari
dokumen klaim (Bukti PT-12) adalah tidak sah atau diduga palsu.
Fakta yang sebenarnya menunjukkan bahwa SD selaku Tertanggung
telah meninggal dunia sebelum tanggal efektif berlakunya polis. Lebih
lanjut, dari rangkaian peristiwa tersebut terdapat indikasi kuat adanya
156
tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan secara terstruktur dan
terorganisir (organized crime), yakni dengan memanfaatkan data
pribadi almarhum SD untuk keperluan pembukaan polis asuransi
hingga pengajuan klaim meninggal dunia atas nilai pertanggungan
dalam polis dimaksud.
6. Berdasarkan seluruh rangkaian fakta dalam duduk perkara tersebut,
dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan (fraud) yang terjadi
memiliki pola yang terstruktur dan tersembunyi, sehingga tidak dapat
teridentifikasi hanya melalui pemeriksaan administratif terhadap
dokumen
klaim
semata.
Fakta-fakta
material,
termasuk
ketidaksesuaian waktu kematian Tertanggung dengan tanggal efektif
polis serta penggunaan dokumen yang tidak sah, baru terungkap
setelah dilakukan proses investigasi secara menyeluruh.
7. Secara khusus, investigasi lapangan (on field investigation)
memegang peranan yang sangat krusial dalam mengungkap
kebenaran yang sesungguhnya, melalui verifikasi langsung kepada
pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti faktual di lokasi. Tanpa
dilaksanakannya investigasi, terutama investigasi lapangan, maka
rangkaian kecurangan tersebut berpotensi tidak terdeteksi dan dapat
mengakibatkan Perusahaan mengambil keputusan yang keliru dalam
memproses dan membayarkan klaim. Dengan demikian, investigasi
merupakan instrumen esensial dalam memastikan validitas klaim
serta melindungi Perusahaan dari potensi kerugian akibat tindakan
fraud.
e. Kecurangan
(Fraud)
Dengan
Penyalahgunaan
Identitas
Melalui
Penggunaan Ktp Pihak Lain Yang Dimodifikasi Untuk Pembukaan Polis
Asuransi
1. Bahwa awalnya SH adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life
berdasarkan Polis yang ditandatangani di Medan pada 20 Juni 2023
dan SH sebagai Tertanggung Utama dalam Polis tersebut,
sebagaimana dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-13).
2. Bahwa pada awal tahun 2026, seorang berinisial Z yang diketahui
bukan merupakan nasabah Panin Dai-ichi Life melakukan komunikasi
melalui sambungan telepon dengan menghubungi Departemen
157
Customer Care. Dalam percakapan tersebut, Z menyampaikan
adanya dugaan tindakan kecurangan (fraud) yang melibatkan salah
satu nasabah Panin Dai-ichi Life. Z menjelaskan bahwa modus yang
digunakan dalam dugaan kecurangan tersebut adalah dengan cara
melakukan modifikasi atau manipulasi terhadap data identitas berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pihak lain tanpa sepengetahuan
yang bersangkutan. Selanjutnya, data identitas yang telah
dimodifikasi tersebut digunakan untuk mengajukan dan menerbitkan
sebuah polis asuransi.
3. Menindaklanjuti pengaduan yang sebelumnya disampaikan oleh Z
melalui telepon, tim investigator kemudian mengambil langkah untuk
melakukan pertemuan langsung dengan Z guna melakukan verifikasi
serta investigasi mendalam terhadap keterangan-keterangan yang
telah disampaikan. Dalam pertemuan tatap muka tersebut, diperoleh
informasi dan indikasi yang lebih jelas mengenai dugaan kecurangan
dimaksud, yakni bahwa pihak yang tercatat sebagai Tertanggung
dengan inisial SH diduga telah melakukan modifikasi terhadap data
identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Modifikasi tersebut
dilakukan dengan tujuan agar pengajuan klaim kesehatannya dapat
diproses dan dibayarkan oleh Panin Dai-ichi Life. Lebih lanjut
terungkap bahwa individu yang mengajukan dan menggunakan
identitas tersebut sebenarnya bukanlah SH yang sesungguhnya,
melainkan seseorang berinisial KA yang diduga telah menguasai dan
menggunakan KTP milik SH untuk mendaftarkan diri sebagai peserta
asuransi kesehatan pada Panin Dai-ichi Life.
4. Modifikasi yang dimaksud berawal pada rangkaian perbuatan yang
dilakukan oleh KA dengan cara terlebih dahulu menguasai data
pribadi beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik asisten rumah
tangganya yang berinisial SH. Setelah memperoleh dan menguasai
dokumen tersebut, KA kemudian melakukan perubahan terhadap
KTP dimaksud, khususnya dengan mengganti foto asli milik SH
dengan foto dirinya sendiri, sehingga tampak seolah-olah identitas
tersebut adalah milik KA (Bukti PT-14). Tindakan tersebut dilakukan
secara sengaja oleh KA dengan latar belakang dan tujuan agar
158
identitas
hasil
modifikasi
tersebut
dapat
digunakan
untuk
mendaftarkan diri pada produk asuransi kesehatan, sehingga setiap
klaim atas kondisi kesehatannya di kemudian hari dapat diajukan dan
dipertanggungkan kepada Panin Dai-ichi Life.
5. Setelah memperoleh informasi awal mengenai adanya indikasi
kecurangan (fraud), tim investigasi kemudian mengambil langkah
lanjutan dengan menemui secara langsung pihak SH yang
merupakan pemilik identitas asli, guna melakukan klarifikasi dan
verifikasi atas keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Z.
Dalam proses wawancara tersebut, diketahui bahwa SH sama sekali
tidak mengetahui maupun tidak pernah memberikan persetujuan atas
penggunaan data pribadinya untuk pembukaan polis asuransi. SH
juga menyatakan tidak mengetahui apa pun terkait penerbitan polis
asuransi atas namanya yang diduga dilakukan oleh KA (Bukti PT-15).
6. Paralel dengan investigasi lapangan (on field investigation), tim
investigasi lainnya juga melakukan investigasi secara administratif
(on desk investigation) dengan bersurat ke Disdukcapil (Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan benar ternyata KTP yang
digunakan untuk pedaftaran polis tersebut adalah palsu dan sudah di
modifikasi (Bukti PT-16).
7. Lebih lanjut, dari hasil investigasi juga terungkap fakta tambahan
bahwa KA memiliki riwayat penyakit autoimun. Kondisi tersebut,
apabila diungkapkan secara jujur kepada perusahaan asuransi pada
saat
proses
pengajuan,
pada
umumnya
berpotensi
besar
menyebabkan pembukaan polis asuransi ditolak, Temuan ini semakin
memperkuat dugaan bahwa penggunaan identitas SH oleh KA
dilakukan dengan maksud untuk menghindari penolakan dari pihak
perusahaan asuransi.
8. Berdasarkan poin-poin diatas, dapat disimpulkan bahwa seiring
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, modus operandi
kecurangan (fraud) dalam industri perasuransian semakin beragam,
kompleks, dan sulit terdeteksi secara kasat mata. Para pihak yang
tidak bertanggung jawab memanfaatkan berbagai celah, baik melalui
manipulasi data, rekayasa dokumen, hingga penyalahgunaan
159
identitas, guna menciptakan seolah-olah telah terjadi peristiwa yang
sah sebagai dasar pengajuan klaim. Maka dari itu, proses investigasi
menjadi instrumen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam
setiap penanganan klaim, khususnya untuk memastikan kebenaran
materiil atas data dan dokumen yang disampaikan. Tanpa adanya
investigasi yang komprehensif, baik secara administratif maupun
lapangan, potensi kecurangan tersebut berisiko tidak terungkap dan
dapat merugikan Perusahaan.
f. Pemalsuan
Hasil
Pemeriksaan
Laboratorium
Dalam
Dokumen
Pengajuan Klaim Asuransi
1. Bahwa YHS adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Polis
yang ditandatangani di Medan pada 8 April 2021 dan sebagaimana
dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-17).
2. Pada tahun 2025 YHS meninggal dunia, sehingga kemudian diajukan
pengajuan klaim kepada Panin Dai-ichi Life sesuai dengan ketentuan
polis yang berlaku. Menindaklanjuti pengajuan klaim tersebut, pihak
perusahaan melakukan proses investigasi secara menyeluruh
terhadap data, riwayat, serta kelengkapan dokumen yang berkaitan
dengan YHS. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, secara umum
tidak
ditemukan
adanya
indikasi
pelanggaran
maupun
ketidaksesuaian (clean), kecuali satu hal yang menjadi perhatian,
yaitu ditemukannya riwayat pemeriksaan laboratorium yang pernah
dilakukan di Prodia pada tahun 2018.
3. Sehubungan dengan temuan tersebut, pihak perusahaan kemudian
meminta agar hasil pemeriksaan laboratorium dimaksud dapat
dilengkapi dan disertakan sebagai bagian dari dokumen pendukung
dalam proses pengajuan klaim kepada Ahli Waris. Selama dokumen
terkait hasil laboratorium tersebut masih dalam proses pemenuhan,
status penanganan klaim yang diajukan masih berada dalam status
pending.
4. Pihak Ahli Waris menyangkal serta menyatakan keberatan atas
temuan riwayat hasil pemeriksaan laboratorium di Prodia tersebut,
dan oleh karenanya menolak untuk memenuhi permintaan
perusahaan dalam melengkapi dokumen dimaksud sebagai bagian
160
dari persyaratan klaim. Sehubungan dengan penolakan tersebut, Ahli
Waris diketahui telah beberapa kali menyampaikan keberatan secara
formal melalui pengiriman surat somasi kepada Panin Dai-ichi Life.
Panin Dai-ichi Life telah memberikan tanggapan resmi, yang pada
pokoknya tetap pada keputusannya, yaitu proses klaim belum dapat
dilanjutkan atau diselesaikan sebelum Ahli Waris menyerahkan dan
melengkapi dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Prodia yang
dimaksud. Dengan demikian, hingga saat ini penyelesaian klaim
masih tertunda karena persyaratan tersebut belum dipenuhi oleh
pihak Ahli Waris.
5. Paralel dengan proses korespondensi dan permintaan kelengkapan
dokumen kepada Ahli Waris, tim investigasi tetap melakukan
pendalaman lebih lanjut terhadap pengajuan klaim dimaksud,
khususnya terkait dengan riwayat hasil pemeriksaan laboratorium di
Prodia. Dalam rangka memperoleh verifikasi langsung, tim
investigator telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak
Laboratorium Prodia. Namun permintaan tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh pihak Prodia dengan alasan bahwa akses terhadap
riwayat medis pelanggan hanya dapat diberikan kepada yang
bersangkutan atau kepada keluarga yang berwenang. Selanjutnya,
setelah melalui proses yang berlangsung, Perusahaan akhirnya
menerima dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Prodia yang
telah dilengkapi dan diserahkan oleh pihak Ahli Waris (Bukti PT-18).
Atas dokumen yang telah diterima tersebut, kemudian dilakukan
proses analisa klaim oleh Departemen Klaim guna memeriksa
kelayakan dokumen dan tindak lanjut atas pengajuan klaim yang
diajukan.
6. Setelah di analisa menyeluruh terhadap dokumen yang diserahkan,
diketahui bahwa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Prodia
yang diajukan bukan merupakan dokumen asli, melainkan hanya
berupa salinan (copy). Selain itu, ditemukan pula adanya indikasi
ketidaksesuaian pada data hasil pemeriksaan, khususnya pada
parameter HbA1c apabila dibandingkan dengan Hasil Lab yang Asli
161
(Bukti PT-19), hal ini menimbulkan dugaan telah terjadi perubahan
atau manipulasi terhadap angka hasil laboratorium tersebut.
7. Menindaklanjuti hal tersebut, Perusahaan kemudian meminta agar
Ahli Waris dapat menyerahkan dokumen fisik asli hasil pemeriksaan
laboratorium Prodia yang dilengkapi dengan barcode sebagai bentuk
validasi keaslian dokumen. Namun demikian, permintaan tersebut
tidak dipenuhi oleh pihak Ahli Waris.
8. Bahwa selain melakukan penelusuran dan verifikasi kepada
Laboratorium Prodia, tim investigator juga memperoleh petunjuk lain
terkait riwayat medis Tertanggung melalui fasilitas pelayanan
kesehatan pada Dokter T. Berdasarkan informasi tersebut,
investigator kemudian membuka kembali penanganan kasus ini untuk
dilakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk dengan melakukan
klarifikasi langsung kepada Dokter T.
9. Dari hasil klarifikasi tersebut, diperoleh data medis bahwa yang
bersangkutan, yaitu YHS, telah memiliki riwayat pemeriksaan pada
tahun 2018 yang menunjukkan adanya kondisi penyakit diabetes,
disertai luka pada kaki kiri serta riwayat hipertensi (Bukti PT-20).
Temuan ini menunjukkan adanya kondisi medis yang telah ada
sebelumnya (pre-existing condition) yang tidak diungkapkan dalam
proses pengajuan asuransi. Dengan adanya fakta-fakta tersebut,
maka berdasarkan ketentuan, pengajuan klaim YHS tidak memenuhi
syarat untuk dibayarkan.
g. Pemalsuan Nominal Invoice Klaim Kesehatan
1. Bahwa PET adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan
Polis yang ditandatangani pada tahun 2019 dan sebagaimana
dibuktikan dengan dokumen (Bukti PT-21).
2. Bahwa pada tahun 2023, Panin Dai-ichi Life telah menerima
pengajuan klaim kesehatan yang diajukan atas nama Tertanggung
berinisial PET, dengan diagnosis medis berupa Balanitis dan
Phimosis.
Berdasarkan
hasil
diagnosis
tersebut,
dokter
merekomendasikan agar PET menjalani tindakan medis berupa
sirkumsisi (circumcision), yaitu suatu prosedur bedah minor yang
dilakukan dengan cara mengangkat atau memotong kulup (kulit
162
penutup) pada ujung penis sebagai bagian dari penanganan atas
kondisi yang dialami.
3. Setelah tindakan medis dilaksanakan, pihak nasabah kemudian
diarahkan untuk mengajukan klaim sesuai dengan ketentuan dan
prosedur yang berlaku di Panin Dai-ichi Life. Dalam proses
pengajuan klaim tersebut, nasabah diwajibkan untuk melengkapi
dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk di antaranya adalah
invoice atau bukti tagihan resmi atas tindakan sirkumsisi yang telah
dilakukan, sebagai dasar verifikasi dan penilaian klaim oleh pihak
perusahaan.
4. Setelah seluruh dokumen pengajuan klaim diterima dan dilakukan
proses analisa oleh Claim Analyst, ditemukan adanya kejanggalan
pada dokumen tagihan (invoice) yang dilampirkan oleh pihak
nasabah. Adapun invoice tersebut mencantumkan nilai sebesar
15.549,92 SGD berdasarkan kurs tahun 2023 (Bukti PT-22). Menurut
penilaian Claim Analyst, nominal tagihan tersebut dinilai tidak wajar
karena jauh melebihi kisaran biaya yang pada umumnya dikenakan
untuk tindakan medis sejenis, yaitu prosedur sirkumsisi yang
tergolong sebagai tindakan bedah minor. Perbedaan nilai yang
signifikan ini kemudian menimbulkan kecurigaan dan menjadi dasar
bagi perusahaan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap
keabsahan dan kewajaran dokumen tagihan yang diajukan tersebut.
5. Bahwa PDL telah meminta kepada PET untuk menandatangani
suatu surat kuasa, padahal dokumen berupa Surat Kuasa Khusus
versi rumah sakit tersebut pada prinsipnya tidak termasuk dalam
persyaratan administratif yang diwajibkan dalam proses pengajuan
klaim. Adapun substansi dari surat kuasa dimaksud memberikan
kewenangan kepada pihak investigator untuk melakukan kegiatan
investigasi, termasuk namun tidak terbatas pada penelusuran dan
verifikasi data ke Rumah Sakit Mount Elizabeth (Bukti PT-23).
6. Berdasarkan adanya kejanggalan pada dokumen tagihan (invoice)
yang diajukan dan surat kuasa yang telah didapatkan oleh PDL
(Bukti PT-23), tim investigasi kemudian melakukan penelusuran
langsung kepada pihak rumah sakit tempat tindakan medis
163
dilakukan, yaitu Mount Elizabeth Hospital. Dari hasil investigasi
tersebut, pihak rumah sakit memberikan keterangan resmi yang
menyatakan bahwa nilai tagihan yang sebenarnya atas tindakan
medis dimaksud adalah sebesar 5.554,92 SGD berdasarkan kurs
tahun 2023 (Bukti PT-24), dan bukan sebesar nominal yang
sebelumnya diajukan oleh nasabah.
7. Bahwa dengan adanya perbedaan yang signifikan antara invoice
yang disampaikan dalam pengajuan klaim dengan data resmi dari
pihak rumah sakit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dokumen.
Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan kemudian mengambil
keputusan untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan serta
melakukan penutupan polis yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
h. Rekayasa Latar Belakang Finansial Palsu Dalam Pengajuan Asuransi
1. Bahwa RS adalah nasabah PT Panin Dai-ichi Life berdasarkan Polis
yang ditandatangani pada 2023 dan sebagaimana dibuktikan
dengan dokumen (Bukti PT-25).
2. Bahwa pada tahun 2023 Pemegang Polis mengajukan klaim
meninggal dunia atas nama RS selaku Tertanggung. Untuk
mengajukan klaim tersebut, Pemegang Polis diwajibkan untuk
menyerahkan beberapa dokumen klaim yang diperlukan sebagai
bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Polis.
3. Terhadap seluruh dokumen klaim yang diterima oleh Perusahaan,
dilakukan proses analisis secara komprehensif oleh Claim Analyst
sebagai bagian untuk menilai keabsahan dan kesesuaian dokumen
dengan fakta yang sebenarnya, termasuk terkait peristiwa kematian
Tertanggung. Selain melalui proses analisis administratif tersebut,
Perusahaan juga menugaskan tim investigator untuk melaksanakan
investigasi lapangan (field investigation) guna melakukan verifikasi
langsung atas kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen yang
diajukan oleh Pemegang Polis.
4. Bahwa pada saat pengajuan asuransi, RS telah dihimbau untuk
mengisi formulir Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara
lengkap, jujur, dan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
164
Dalam SPAJ tersebut, RS menyatakan bahwa yang bersangkutan
memiliki latar belakang ekonomi sebagai pemilik lahan perkebunan
kelapa sawit di wilayah Sumatera Utara, yang apabila ditinjau dari
aspek profil finansial, dinilai memenuhi kriteria (eligible) untuk
memiliki produk asuransi Panin Dai-ichi Life. Mengingat dengan
mempertimbangkan tingginya potensi dan maraknya modus
pencucian uang dalam sektor jasa keuangan, khususnya di bidang
perasuransian, maka Perusahaan berkewajiban untuk melakukan
proses profiling dan verifikasi secara menyeluruh terhadap latar
belakang ekonomi calon Pemegang Polis sebagai bagian dari
penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
5. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti proses verifikasi atas
kebenaran informasi yang disampaikan dalam dokumen pengajuan,
tim investigator telah melakukan investigasi lapangan terhadap
lahan perkebunan kelapa sawit yang diklaim sebagai milik
Pemegang Polis. Namun demikian, berdasarkan hasil investigasi
tersebut, tidak ditemukan adanya aktivitas maupun lokasi lapak
penjualan kelapa sawit yang dapat dikaitkan dengan Pemegang
Polis (Bukti PT-26). Selain itu, diperoleh fakta bahwa lahan-lahan
perkebunan sawit yang disebutkan sebagai milik Pemegang Polis
ternyata berlokasi cukup jauh dari domisili Pemegang Polis,
sehingga menimbulkan keraguan terhadap kebenaran pernyataan
mengenai latar belakang ekonomi yang bersangkutan.
6. Selanjutnya, dalam proses pendalaman terhadap dokumen
pendukung yang diajukan, Perusahaan menemukan fakta bahwa
invoice atau bukti penghasilan yang dilampirkan oleh Pemegang
Polis ternyata tidak sah dan terindikasi sebagai kwitansi palsu (Bukti
PT-27). Temuan ini semakin memperkuat adanya ketidaksesuaian
antara data yang disampaikan dalam SPAJ dengan kondisi yang
sebenarnya,
sehingga
menimbulkan
dugaan
kuat
adanya
penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam
proses pengajuan asuransi.
Dengan demikian, berdasarkan 8 contoh kasus ini melengkapi gambaran
mengenai pola fraud sistemik dalam asuransi jiwa yang mencakup berbagai
165
spektrum: mulai dari manipulasi identitas, rekayasa status hukum, hingga
rekayasa peristiwa kematian yang dikaitkan dengan klaim bernilai besar.
Keseluruhan pola tersebut menunjukkan bahwa fraud asuransi tidak selalu
bersifat kasuistis atau insidental, melainkan dapat dirancang secara
terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak. Kehati-hatian perusahaan
asuransi dalam merespons klaim dengan indikasi semacam ini merupakan
bagian dari upaya menjaga integritas sistem perasuransian, bukan bentuk
penghindaran kewajiban terhadap pemegang polis yang beritikad baik.
VIII.
Perbandingan Pengaturan Verifikasi Klaim Di Beberapa Negara Di Dunia
2. Bahwa selain hukum positif di Indonesia telah mengatur secara komprehensif
serta menjamin kepastian hukum bagi Penerima Manfaat dalam konteks
perasuransian, dalam praktik industri asuransi global proses investigasi klaim
juga merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian risiko. Ketika
Penerima Manfaat mengajukan klaim asuransi jiwa, perusahaan asuransi
tidak
hanya
melakukan
verifikasi
administratif,
tetapi
juga
dapat
melaksanakan investigasi secara lebih mendalam terhadap penyebab
kematian, keabsahan informasi yang tercantum dalam polis, serta
kemungkinan adanya misrepresentasi atau tindakan kecurangan (fraud)
pada saat pengajuan klaim asuransi.
3. Bahwa sebagai perbandingan, di Amerika Serikat misalnya, praktik
investigasi
klaim
diatur
oleh
National
Association
of
Insurance
Commissioners (Selanjutnya disebut NAIC). NAIC mengeluarkan berbagai
model regulasi yang memberikan pedoman bagi perusahaan asuransi untuk
melakukan investigasi klaim selama masih dalam batas kewajaran dan tidak
melanggar hak privasi tertanggung maupun ahli waris.
4. Bahwa menurut NAIC praktik investigasi terhadap klaim asuransi jiwa yang
dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan praktik yang lazim dan diakui
dalam berbagai sistem hukum asuransi internasional. Salah satu sumber
hukum dalam industri perasuransian diterbitkan oleh NAIC di Amerika
Serikat, dan seringkali menjadi model regulasi bagi banyak yurisdiksi dalam
pengaturan praktik klaim asuransi.
5. Bahwa dalam Unfair Life, Accident and Health Claims Settlement Practices
Model Regulation, khususnya pada Section 4B mengenai Claims Practices
berbunyi:
166
“Investigation means all activities of an insurer directly or indirectly
related to the determination of liabilities under coverages afforded by
an insurance policy or insurance contract.”
Artinya:
“Investigasi
berarti
seluruh
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
penanggung, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berkaitan dengan penentuan tanggung jawab berdasarkan jaminan
perlindungan yang diberikan dalam suatu polis asuransi atau kontrak
asuransi.”
6. Bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa tindakan
perusahaan asuransi dalam melakukan investigasi terhadap klaim asuransi
jiwa bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum ataupun bentuk
penundaan pembayaran klaim, melainkan merupakan bagian dari kewajiban
profesional perusahaan asuransi untuk melakukan verifikasi secara cermat
terhadap setiap klaim yang diajukan. Langkah tersebut bertujuan untuk
memastikan bahwa pembayaran klaim dilakukan secara layak, sesuai
dengan ketentuan polis, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan
atau klaim yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
7. Bahwa selanjutnya dalam Unfair Life, Accident and Health Claims Settlement
Practices Model Regulation, khususnya pada Section 4C mengenai Claims
Practices berbuyi:
“The insurer’s standards for claims processing shall be such that notice
of claim or proof of loss submitted against one policy issued by that
insurer shall fulfill the insured’s obligation under any and all similar
policies issued by that insurer and specifically identified by the insured
to the insurer to the same degree that the same form would be required
under any similar policy. If additional information is required to fulfill the
insured’s obligation under similar policies, the insurer may request the
additional information. When it is apparent to the insurer that additional
benefits would be payable under an insured’s policy upon additional
proofs of loss, the insurer shall communicate to and cooperate with the
insured in determining the extent of the insurer’s additional liability.”
Artinya:
“Standar penanggung dalam pemrosesan klaim harus sedemikian
rupa sehingga pemberitahuan klaim atau bukti kerugian yang diajukan
terhadap satu polis yang diterbitkan oleh penanggung tersebut
dianggap telah memenuhi kewajiban tertanggung berdasarkan setiap
dan seluruh polis serupa yang diterbitkan oleh penanggung yang sama
dan
secara
khusus
diidentifikasi
oleh
tertanggung
kepada
penanggung, dengan tingkat pemenuhan yang sama sebagaimana
jika formulir yang sama dipersyaratkan dalam polis serupa tersebut.
Apabila diperlukan informasi tambahan untuk memenuhi kewajiban
tertanggung berdasarkan polis-polis serupa tersebut, penanggung
167
dapat
meminta
informasi
tambahan
tersebut.
Apabila
bagi
penanggung menjadi jelas bahwa manfaat tambahan dapat
dibayarkan berdasarkan polis milik tertanggung dengan adanya bukti
kerugian tambahan, maka penanggung wajib mengkomunikasikan hal
tersebut kepada tertanggung serta bekerja sama dengan tertanggung
dalam menentukan besaran tanggung jawab tambahan penanggung.”
8. Bahwa berdasarkan pasal diatas dalam proses klaim Tertanggung wajib
menyampaikan bukti kerugian/dokumen klaim oleh Tertanggung kepada
Penanggung sebagai dasar dilakukannya penilaian atas tanggung jawab
penanggung berdasarkan polis asuransi. Oleh karena itu, Tertanggung
berkewajiban untuk memberikan seluruh dokumen dan informasi yang benar
guna membuktikan terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan serta
besaran manfaat yang diklaim.
9. Bahwa dalam hal Penanggung memerlukan informasi atau dokumen
tambahan guna menilai kewajiban pembayaran manfaat berdasarkan polis
yang berlaku, maka Penanggung berhak meminta kelengkapan dokumen
tersebut kepada Tertanggung. Dengan demikian, pemenuhan dokumen klaim
secara lengkap oleh Tertanggung merupakan syarat penting agar proses
verifikasi, penilaian tanggung jawab, serta pembayaran klaim oleh
penanggung dapat dilaksanakan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan
ketentuan polis yang berlaku.
10. Bahwa selanjutnya, di Kanada, praktik investigasi klaim diatur dalam
Insurance Companies Act yang juga sekaligus sebagai sumber hukum atau
Undang-undang Federal Kanada yang mengatur perusahaan asuransi yang
beroperasi di Kanada.
11. Bahwa berdasarkan Prince Edward Insurance Act, Section 9 tentang Rights
of examination berbunyi:
“As a condition precedent to recovery of insurance moneys under this
contract
(a) the claimant shall afford to the insurer an opportunity to examine
the person of the person insured when and so often as it reasonably
requires while the claim hereunder is pending; and
(b) in the case of death of the person insured, the insurer may require
an autopsy subject to any law of the applicable jurisdiction relating to
autopsies.”
Artinya:
“(a) pemohon klaim harus memberikan kesempatan kepada
perusahaan asuransi untuk memeriksa tubuh tertanggung, kapan pun
dan sesering yang wajar diperlukan selama klaim ini sedang diproses;
dan
168
(b) dalam hal kematian tertanggung, perusahaan asuransi dapat
meminta dilakukan autopsi, dengan tetap memperhatikan hukum
yang berlaku di yurisdiksi terkait autopsi.”
12. Bahwa Pasal diatas secara tegas menyatakan Tertanggung wajib menerima
proses investigasi oleh Penanggung untuk memeriksa keabsahan klaim
tersebut “when and so often as it reasonably requires while the claim
hereunder is pending”, dan dalam kasus kematian, penanggung dapat
meminta autopsi sesuai hukum yurisdiksi setempat.
13. Bahwa melalui ketentuan diatas, perlu dicermati bahwa investigasi klaim
bukanlah tindakan diskresioner atau sewenang-wenang dari penanggung,
melainkan hak legal yang dibatasi oleh prinsip kewajaran (reasonableness),
sehingga pemeriksaan harus proporsional dengan kebutuhan verifikasi klaim.
Tujuan dari investigasi ini adalah memastikan kebenaran dan keabsahan
klaim, melindungi integritas sistem asuransi, serta mencegah penipuan,
sehingga pembayaran klaim hanya dilakukan kepada pihak yang berhak.
14. Bahwa di Australia kewenangan Penanggung untuk dapat melakukan
investigasi diatur di Insurance Contract Act, Section 13 tenang Duty of Utmost
Good Faith yang berbunyi:
“A contract of insurance is a contract based on the utmost good faith
and there is implied in such a contract a provision requiring each party
to it to act towards the other party, in respect of any matter arising.”
Artinya:
“Sebuah kontrak asuransi adalah kontrak yang didasarkan pada
prinsip itikad baik, dan dalam kontrak tersebut tersirat ketentuan yang
mewajibkan masing-masing pihak untuk bertindak terhadap pihak lain
sehubungan dengan setiap hal yang timbul.”
15. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut, pihak Penanggung maupun
Tertanggung memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang
relevan dan material secara lengkap dan akurat, serta tidak menyembunyikan
fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian risiko atau keputusan
kontraktual.
16. Bahwa dalam posisi tersbut, Penanggung harus menilai risiko dengan
informasi yang benar (melakukan verifikasi & investigasi), sementara
Tertanggung harus memberikan keterangan yang jujur. Pelanggaran
terhadap prinsip ini tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga dapat
membuka pintu bagi pembatalan polis atau penolakan klaim, sehingga prinsip
169
itikad baik tertinggi menjadi landasan hukum yang melindungi kepentingan
kedua pihak dan menjaga integritas industri asuransi.
17. Bahwa dapat disimpulkan Section 13 tentang Duty of Utmost Good Faith tidak
memberi hak investigasi secara eksplisit, tetapi dalam implementasinya
Penanggung berhak memverifikasi kebenaran informasi demi melaksanakan
kontrak berdasarkan prinsip itikad baik.
18. Bahwa di Singapura, praktik investigasi klaim diatur oleh Monetary Authority
of Singapore (Selanjutnya disebut MAS) selaku regulator jasa keuangan di
Singapura. MAS mengeluarkan bebeapa pengaturan termasuk dalam industri
asuransi.
19. Bahwa berdasarkan Paragraph 3.2.3 Guidelines on Risk Management
Practices for Insurance Business (Insurace Fraud Risk) berbunyi:
“3.2.3 An insurer should also incorporate, in its claims assessment
procedures, clear requirements on what claims assessors should do
to mitigate the risk of claims fraud, for example:
(a) checks against indicators for claims fraud;
(b) checks against internal database, industry members or other
sources for confirmed or potential fraudsters; and
(c) interviewing claimants and conducting special investigations for
suspicious cases.”
Artinya:
“3.2.3 Penanggung juga harus memasukkan dalam prosedur penilaian
klaimnya, persyaratan yang jelas mengenai tindakan yang harus
dilakukan oleh penilai klaim untuk mengurangi risiko kecurangan
klaim, misalnya:
(a) melakukan pemeriksaan terhadap indikator adanya kecurangan
klaim;
(b) melakukan pemeriksaan terhadap basis data internal, anggota
industri, atau sumber lain untuk mengidentifikasi pelaku kecurangan
yang sudah terbukti atau berpotensi; dan
(c) melakukan wawancara dengan pengaju klaim serta melakukan
investigasi khusus untuk kasus-kasus yang mencurigakan.”
20. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan penanggung memiliki hak dan
kewenangan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap klaim
yang diajukan, sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko dan verifikasi
kebenaran klaim.
21. Bahwa selanjutnya Paragraph 3.2.4 Guidelines on Risk Management
Practices for Insurance Business (Insurace Fraud Risk) berbunyi:
“3.2.4 The insurer should ensure that it possesses the relevant
expertise, such as by
enlisting the services of fraud experts, when assessing claims. In
addition, the authority limits assigned to claims assessors should be
170
commensurate with their experience and competency. The insurer
should also consider the quality and reputation of any other third
parties when placing reliance on material information provided by
these parties. For this purpose, consideration should be given only to
trusted or accredited third parties whose performance and practices
have been or could be verified by the insurer.”
Artinya:
“3.2.4 Penanggung harus memastikan bahwa ia memiliki keahlian
yang relevan, misalnya dengan memanfaatkan jasa ahli kecurangan,
saat menilai klaim. Selain itu, batas kewenangan yang diberikan
kepada penilai klaim harus sesuai dengan pengalaman dan
kompetensi mereka. Penanggung juga harus mempertimbangkan
kualitas dan reputasi pihak ketiga lain ketika mengandalkan informasi
penting yang diberikan oleh pihak tersebut. Untuk tujuan ini,
pertimbangan hanya harus diberikan kepada pihak ketiga yang
terpercaya atau terakreditasi, yang kinerja dan praktiknya telah atau
dapat diverifikasi oleh penanggung.”
22. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam praktik perasuransian di
Singapura, penanggung diwajibkan untuk memasukkan prosedur yang jelas
dalam penilaian klaim guna mengurangi risiko kecurangan klaim, termasuk
melakukan pemeriksaan terhadap indikator adanya kecurangan, memeriksa
basis data internal atau sumber eksternal terkait, serta melakukan
wawancara
dan
investigasi
khusus
terhadap
kasus-kasus
yang
mencurigakan, terlebih lagi penanggung memiliki hak dan kewenangan untuk
melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap klaim yang diajukan,
sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko dan verifikasi kebenaran klaim.
23. Bahwa berdasarkan beberapa pengaturan terhadap investigasi dari
beberapa negara diatas, Penanggung diberikan hak untuk memeriksa
kebenaran informasi, meminta dokumen pendukung, dan melakukan
klarifikasi atas klaim yang diajukan.
24. Bahwa proses investigasi mencakup pengumpulan bukti, klarifikasi dokumen,
pemeriksaan fakta yang secara langsung berfungsi untuk menekan risiko
penyalahgunaan, penipuan, atau ketidaklengkapan informasi. Dengan
demikian, investigasi tidak hanya melindungi kepentingan Penanggung,
tetapi juga Tertanggung, karena klaim yang sah akan dibayarkan secara
transparan, adil, dan minim potensi sengketa hukum.
25. Bahwa hal ini bukan semata-mata karena Penanggung memiliki hak superior
atau wewenang diskresioner, melainkan berfungsi sebagai mekanisme untuk
menjamin bahwa pembayaran klaim dilakukan secara akurat, adil, dan
171
selaras dengan prinsip itikad baik. Secara menyeluruh, proses investigasi
dan verifikasi klaim merupakan fondasi integritas industri asuransi global,
yang tidak hanya menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, tetapi juga
mengelola risiko hukum dan memastikan bahwa tujuan utama asuransi
memberikan perlindungan finansial terhadap risiko dapat dijalankan secara
efektif, andal, dan berkelanjutan.
IX. Dampak Sistemik Industri Perasuransian Dalam Perspektif Kepastian
Hukum Dan Perekonomian Nasional
1. Karakter Dana Asuransi sebagai Dana Kolektif dan Implikasinya
terhadap Keadilan Ekonomi
Bahwa dalam perkara a quo, perlu ditegaskan dana yang digunakan untuk
pembayaran klaim asuransi bukanlah dana milik perusahaan semata,
melainkan dana kolektif yang berasal dari kontribusi seluruh pemegang polis.
Bahwa perusahaan asuransi pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola
risiko dan dana tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential
principle), sehingga setiap pembayaran klaim harus melalui proses verifikasi
yang memadai. Bahwa setiap pembayaran klaim yang tidak sah atau tidak
diverifikasi secara tepat akan secara langsung mengurangi hak ekonomi
pemegang polis lainnya, sehingga berimplikasi pada terganggunya
keseimbangan distribusi risiko. Dengan demikian, mekanisme verifikasi klaim
bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen untuk menjaga
keadilan distributif dalam sistem perasuransian.
2. Risiko Moral Hazard dan Dampak Ekonomi Mikro
Bahwa apabila mekanisme verifikasi klaim dilemahkan sebagaimana secara
implisit dimohonkan oleh Pemohon, maka akan timbul peningkatan risiko
moral hazard, di mana klaim yang tidak valid berpotensi meningkat secara
signifikan. Bahwa kondisi tersebut akan berdampak pada: meningkatnya
rasio klaim secara tidak wajar, tergerusnya cadangan teknis perusahaan
asuransi, penyesuaian premi ke arah yang lebih tinggi serta berpindahnya
beban ekonomi kepada pemegang polis yang bertindak jujur. Bahwa
keadaan demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan
distributif, karena risiko tidak lagi ditanggung secara proporsional, melainkan
dibebankan secara tidak adil kepada pihak yang tidak melakukan kesalahan.
3. Dampak Sistemik terhadap Industri dan Stabilitas Keuangan Nasional
172
Bahwa dampak tersebut tidak berhenti pada tingkat perusahaan individual,
melainkan dapat menimbulkan efek domino secara sistemik, antara lain
berupa: kenaikan premi secara nasional, penyempitan akses terhadap
produk proteksi, penurunan tingkat penetrasi asuransi, menurunnya
kepercayaan publik serta terganggunya stabilitas sektor jasa keuangan.
industri perasuransian merupakan bagian integral dari sistem keuangan
nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor perbankan, termasuk
melalui investasi dana dan pengelolaan risiko pembiayaan. Bahwa sektor
perasuransian dan perbankan berada dalam pengawasan terintegrasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu kesatuan sistem keuangan nasional.
Dengan demikian, gangguan terhadap stabilitas industri perasuransian pada
akhirnya berpotensi berdampak pada sektor perbankan dan stabilitas sistem
keuangan secara keseluruhan.
4. Keterkaitan dengan Jaminan Kepastian Hukum (Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945)
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil
bagi setiap orang. Bahwa dalam konteks industri perasuransian, kepastian
hukum tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai rigiditas norma undang-
undang, melainkan mencakup kepastian dalam penerapan prinsip kehati-
hatian serta mekanisme verifikasi klaim yang wajar, proporsional, dan
berbasis pada perjanjian. Bahwa justru melalui mekanisme verifikasi klaim
tersebut, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk: akurasi pembayaran
klaim, perlindungan terhadap seluruh pemegang polis dan pencegahan
penyalahgunaan sistem asuransi. Dengan demikian, permintaan Pemohon
untuk merigidkan syarat klaim dalam norma undang-undang justru berpotensi
mereduksi makna kepastian hukum itu sendiri.
5. Keterkaitan dengan Prinsip Perekonomian Nasional (Pasal 33 UUD
1945)
Bahwa
Pasal
33
UUD
1945
mengamanatkan
penyelenggaraan
perekonomian nasional berdasarkan prinsip keseimbangan, keberlanjutan,
dan keadilan. Bahwa dalam kerangka tersebut, industri perasuransian
berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko (risk pooling dan risk
transfer) yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan secara stabil dan
berkelanjutan. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses klaim
173
merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan
pemegang polis dan keberlangsungan industri secara keseluruhan. Bahwa
intervensi yang bersifat rigid terhadap mekanisme klaim sebagaimana
dimohonkan oleh Pemohon berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut
dan bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional.Berdasarkan
seluruh uraian tersebut diatas permohonan a quo tidak hanya tidak beralasan
secara yuridis, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap
sistem keuangan dan perekonomian nasional
X. Pasal 304 KUHD Sebagai Open Legal Policy Yang Sah Dan Konstitusional
1. Pasal 304 KUHD sejak awal dirancang sebagai norma terbuka yang netral
dan seimbang, dengan tidak menetapkan secara rigid syarat teknis klaim.
Pendekatan ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang
terhadap kompleksitas dan dinamika sektor perasuransian, termasuk
keberagaman risiko, perkembangan modus kecurangan, serta evolusi
metode verifikasi. Fleksibilitas tersebut bukan merupakan kekosongan
norma, melainkan desain normatif yang disengaja dan termasuk dalam ranah
kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
2. Dalil Pemohon mengenai adanya constitutional omission tidak terpenuhi,
karena tidak terdapat perintah konstitusi yang mengharuskan pengaturan
rigid syarat klaim, norma yang ada tetap memberikan perlindungan hukum
melalui mekanisme kontraktual dan regulasi sektoral, serta tidak terdapat
pelanggaran hak konstitusional yang bersifat langsung, aktual, dan tak
terhindarkan.
3. Apabila Mahkamah Konstitusi memaksakan tafsir rigid terhadap Pasal 304
KUHD, maka Mahkamah berpotensi menciptakan norma baru, memasuki
wilayah kebijakan legislatif, dan melakukan judicial overreach. Oleh karena
itu, Pasal 304 KUHD harus dipandang sebagai kebijakan hukum terbuka yang
sah, proporsional, dan konstitusional.
XI. Permohonan A
Quo
Merupakan
Salah
Forum
(Error
In
Forum)
Dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang secara
konseptual dan yuridis dimaknai sebagai pengujian konstitusionalitas norma
174
undang-undang secara abstrak (abstract norm review). Kewenangan tersebut
tidak dimaksudkan dan tidak dapat diperluas untuk menyelesaikan sengketa
konkret yang bersumber dari penerapan norma dalam hubungan hukum
individual antara para pihak.
2. Bahwa dari keseluruhan uraian permohonan Pemohon, tampak jelas bahwa
inti persoalan yang dipermasalahkan bukanlah inkonstitusionalitas Pasal 304
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai norma hukum yang berlaku
umum, melainkan ketidakpuasan Pemohon terhadap proses dan hasil
penyelesaian klaim asuransi yang bersifat konkret dan individual. Kerugian
yang didalilkan Pemohon lahir dari penerapan perjanjian asuransi, penilaian
fakta klaim, permintaan dokumen pendukung, serta konsekuensi hukum
lanjutan yang timbul dari sengketa tersebut. Seluruh rangkaian tersebut
merupakan persoalan law in concreto, bukan law in abstracto.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten
menegaskan bahwa Mahkamah bukanlah lembaga peradilan yang
berwenang menilai fakta, menafsirkan perjanjian, atau memeriksa kebenaran
penerapan norma dalam kasus individu. Mahkamah Konstitusi juga bukan
merupakan forum banding atau koreksi atas putusan maupun proses yang
seharusnya diperiksa melalui mekanisme peradilan umum, baik perdata
maupun pidana. Dengan demikian, permohonan yang pada hakikatnya
bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi akibat dari sengketa konkret
tidak dapat dibenarkan untuk diajukan melalui mekanisme pengujian undang-
undang.
4. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak timbul secara
langsung dan serta-merta akibat berlakunya Pasal 304 KUHD. Norma a quo
tidak memerintahkan penolakan klaim, tidak mewajibkan permintaan
dokumen tertentu, dan tidak mengatur tindakan penegakan hukum pidana
sebagaimana dikeluhkan Pemohon. Kerugian Pemohon, jika pun ada,
merupakan akibat dari penerapan perjanjian asuransi dan penilaian terhadap
fakta serta dokumen klaim, yang seharusnya diuji melalui mekanisme
pembuktian di pengadilan perdata. Rantai kausalitas antara norma yang diuji
dengan kerugian yang dialami Pemohon bersifat tidak langsung, bahkan
terputus, sehingga tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional.
175
5. Bahwa lebih jauh, dengan mengajukan permohonan a quo, Pemohon pada
dasarnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memasuki wilayah penilaian
fakta dan kewajaran tindakan para pihak dalam sengketa asuransi, termasuk
menilai apakah permintaan dokumen klaim tertentu merupakan tindakan
yang sah atau tidak, apakah terdapat indikasi kecurangan, serta apakah
langkah hukum lanjutan yang diambil oleh pihak lain dapat dibenarkan.
Permintaan demikian jelas berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi,
karena menuntut Mahkamah bertindak sebagai fact-finding court, yang
bertentangan dengan desain konstitusional lembaga ini sebagai guardian of
the constitution.
6. Bahwa praktik mengajukan pengujian undang-undang untuk menyelesaikan
sengketa konkret antara individu dengan pihak lain merupakan bentuk
konstitusionalisasi sengketa perdata yang tidak sejalan dengan fungsi
Mahkamah Konstitusi. Apabila praktik semacam ini dibenarkan, maka
Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi forum alternatif bagi pihak-pihak
yang tidak puas dengan penyelesaian sengketa di peradilan biasa, sehingga
mereduksi peran dan kewenangan peradilan umum serta merusak sistem
peradilan secara keseluruhan.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelas bahwa permohonan a quo
tidak tepat diajukan melalui mekanisme pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi. Forum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan
yang dialami Pemohon adalah pengadilan perdata melalui gugatan
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, di mana seluruh fakta,
dokumen, dan keberatan para pihak dapat diuji secara menyeluruh dan
berimbang.
8. Dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan a quo
mengandung cacat formil berupa salah forum (error in forum), karena
menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana penyelesaian sengketa
individu, yang berada di luar kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh
karenanya, permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).
176
XII.
Kedudukan Pasal 304 KUHD Dalam Hirarki Norma dan Risiko Konflik
Horizontal Antar Rezim Hukum Perasuransian
1. Bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur
unsur-unsur wajib yang harus tercantum dalam suatu polis asuransi jiwa.
Berdasarkan ketentuan tersebut, polis asuransi jiwa sekurang-kurangnya
harus memuat:
a. Hari pengadaan pertanggungan;
b. Nama tertanggung;
c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
d. Waktu bahaya, yaitu saat risiko bagi penanggung mulai berlaku dan
berakhir;
e. Jumlah uang pertanggungan; dan
f. Premi pertanggungan.
Dengan demikian, selama unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 304
KUHD tersebut telah terpenuhi, maka polis asuransi jiwa adalah sah secara
hukum. Adapun mengenai syarat dan tata cara pengajuan klaim, hal
tersebut
telah
diatur
secara
tersendiri
dalam
Undang-Undang
Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk namun tidak
terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.
2. Bahwa untuk menilai dalil Pemohon secara proporsional dan konstitusional,
Mahkamah Konstitusi perlu terlebih dahulu menempatkan Pasal 304 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dalam kerangka sistem hukum nasional
secara utuh, termasuk dalam perspektif hierarki norma dan doktrin lex
specialis derogat legi generali. Pasal 304 KUHD merupakan norma klasik
yang mengatur unsur-unsur esensial polis asuransi jiwa sebagai dokumen
perjanjian, yang lahir dalam konteks historis ketika rezim pengawasan, tata
kelola risiko, dan pencegahan fraud belum berkembang sebagaimana saat
ini.
3. Bahwa seiring perkembangan sistem hukum dan kompleksitas industri jasa
keuangan, pembentuk undang-undang secara sadar membentuk rezim
hukum khusus melalui UU Perasuransian, yang kemudian dilengkapi dengan
berbagai peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Rezim hukum ini secara eksplisit dan komprehensif mengatur aspek-aspek
yang tidak, dan memang tidak dimaksudkan, untuk diatur dalam KUHD,
177
antara lain mengenai manajemen risiko, tata kelola perusahaan, prinsip
kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengelolaan dan
penyelesaian klaim, termasuk pencegahan dan penanganan fraud.
4. Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 304 KUHD harus dipahami sebagai
norma yang mengatur apa yang wajib termuat dalam polis, sedangkan
Undang-Undang Perasuransian beserta POJK mengatur bagaimana polis
tersebut dilaksanakan, diawasi, dan diklaim. Kedua rezim norma tersebut
tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem
hukum yang koheren. Justru melalui pemisahan fungsi inilah kepastian
hukum dan perlindungan kepentingan umum dapat dijaga secara seimbang.
5. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menerima dalil Pemohon dan
menafsirkan Pasal 304 KUHD secara bersyarat dengan mengunci rigiditas
syarat klaim, maka Mahkamah secara tidak langsung akan mengangkat
norma umum dan lama dalam KUHD untuk mengesampingkan norma khusus
dan mutakhir dalam Undang-Undang Perasuransian dan POJK. Tafsir
demikian tidak hanya bertentangan dengan doktrin lex specialis, tetapi juga
berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar rezim hukum yang selama
ini berjalan harmonis.
6. Konsekuensi yuridis dari konflik tersebut sangat serius. Di satu sisi,
perusahaan asuransi diwajibkan oleh Undang-Undang Perasuransian dan
POJK untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan verifikasi klaim,
serta mencegah dan mendeteksi fraud. Di sisi lain, apabila tafsir rigid
terhadap Pasal 304 KUHD diberlakukan, kewajiban-kewajiban tersebut justru
dapat
dianggap
melanggar
konstitusi
karena
dipandang
sebagai
penambahan syarat klaim. Keadaan ini akan menempatkan pelaku industri
dalam posisi conflicting legal obligations, di mana kepatuhan terhadap satu
rezim hukum justru berpotensi melanggar rezim hukum lainnya.
7. Bahwa kondisi tersebut akan menciptakan ketidakpastian hukum yang
bersifat struktural, karena norma sektoral yang dibentuk oleh pembentuk
undang-undang dan regulator menjadi kehilangan daya berlakunya secara
fungsional akibat penafsiran konstitusional yang tidak selaras. Padahal,
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten
menegaskan pentingnya menjaga koherensi sistem hukum nasional serta
178
menghindari putusan yang menimbulkan ketegangan normatif antar
peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa perlu ditegaskan, tidak terdapat kekosongan hukum (legal vacuum)
yang menuntut Mahkamah Konstitusi untuk melakukan intervensi normatif.
Mekanisme klaim asuransi telah diatur secara berlapis dan memadai dalam
Undang-Undang Perasuransian dan peraturan pelaksananya. Permohonan
Pemohon pada hakikatnya tidak meminta Mahkamah untuk menguji
konstitusionalitas norma, melainkan untuk merestrukturisasi pembagian
kewenangan normatif antar rezim hukum, yang merupakan ranah kebijakan
legislatif (legislative policy), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi patut berhati-hati agar putusan dalam perkara
a quo tidak secara tidak langsung menciptakan konflik horizontal antar rezim
hukum perasuransian, melemahkan prinsip lex specialis derogate lege
generali, serta mengganggu keseimbangan sistem hukum yang telah
dibangun untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Penafsiran yang
memaksakan rigiditas Pasal 304 KUHD justru berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum yang lebih besar, bertentangan dengan tujuan
pengujian undang-undang itu sendiri, dan melampaui fungsi Mahkamah
sebagai penjaga konstitusi.
10. Bahwa pada akhirnya perkara a quo tidak menempatkan Mahkamah
Konstitusi pada pilihan antara melindungi konsumen atau melindungi industri,
melainkan pada kewajiban konstitusional untuk menjaga keseimbangan
sistem hukum nasional secara utuh. Permohonan Pemohon pada hakikatnya
tidak menunjukkan adanya cacat konstitusional norma Pasal 304 KUHD,
melainkan lebih mencerminkan persoalan implementasi kontraktual yang
secara hukum tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam rezim perdata
maupun regulasi sektoral perasuransian.
11. Bahwa mengabulkan permohonan dengan tafsir rigid terhadap syarat klaim
justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar rezim hukum,
mengganggu prinsip lex specialis derogate lege generali, serta menciptakan
ketidakpastian hukum yang lebih luas bagi masyarakat dan sistem jasa
keuangan nasional. Oleh karena itu, demi menjaga konsistensi sistem
hukum, stabilitas sektor keuangan, serta kewibawaan Mahkamah sebagai
negative legislator yang tidak memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka,
179
Mahkamah Konstitusi secara konstitusional memiliki dasar yang kuat dan
proporsional untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
atau setidak-tidaknya menolak permohonan untuk seluruhnya.
Penutup
Bahwa salah satu syarat mutlak adanya kedudukan hukum (legal standing) adalah
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang
diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam perkara
a quo, Pemohon mendalilkan kerugian berupa tidak dibayarkannya klaim asuransi
akibat adanya penambahan atau permintaan dokumen dalam proses klaim. Namun
demikian, kerugian tersebut secara nyata bukanlah akibat dari berlakunya Pasal 304
KUHD, melainkan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan hubungan hukum
konkret antara Pemohon dengan perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian
(polis) yang disepakati para pihak.
Bahwa Pasal 304 KUHD pada hakikatnya hanya mengatur mengenai unsur-unsur
atau isi administratif yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi, dan sama sekali
tidak mengatur mengenai tata cara, prosedur, maupun persyaratan pengajuan
klaim. Oleh karena itu, secara logis dan yuridis tidak terdapat hubungan sebab-
akibat antara norma Pasal 304 KUHD dengan kerugian yang dialami Pemohon.
Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon merupakan akibat dari
pelaksanaan perjanjian asuransi dan proses verifikasi klaim yang bersifat konkret
dan kasuistis (law in concreto), bukan akibat dari keberlakuan norma Pasal 304
KUHD yang bersifat abstrak (law in abstracto).
Ketiadaan hubungan sebab-akibat tersebut secara langsung mengakibatkan
Pemohon
tidak
memenuhi
syarat
kerugian
konstitusional
sebagaimana
dipersyaratkan dalam praktik Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan a quo
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkara a quo tidak semata-mata
menyangkut hubungan kontraktual antara Pemohon dan perusahaan asuransi,
melainkan juga menyentuh arsitektur sistem perasuransian nasional dan
kepentingan umum. Kepastian hukum tidak identik dengan kekakuan absolut;
kepastian hukum yang berkeadilan justru mensyaratkan adanya ruang verifikasi
yang wajar, perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat, serta keseimbangan
hak dan kewajiban para pihak.
180
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, menjadi terang bahwa permohonan Pemohon
tidak hanya cacat secara legal standing karena ketiadaan hubungan sebab-akibat,
tetapi juga keliru dalam memahami fungsi norma yang diuji dalam sistem
perasuransian. Oleh karenanya, Pihak Terkait dengan hormat memohon kepada
Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard).
Keterangan Tambahan Pihak Terkait, PT. Panin Dai-Ichi-Life,
Analisis Yuridis Atas Ketidakadilan Penerapan Pasal 304 Kuhd Dalam
Kaitannya Dengan Pasal 28d Uud 1945
1. Bahwa menaggapi pernyataan dari Yang Mulia Hakim Anggota M. Guntur
Hamzah, menurut Pihak Terkait kepastian hukum yang adil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sudah terpenuhi berdasarkan
hubungan keperdataan antara Nasabah dengan PT Panin Dai-ichi Life. Namun
dalam konteks hubungan keperdataan yang didasari oleh Polis Asuransi,
kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai
larangan mutlak bagi perusahaan asuransi untuk meminta dokumen tambahan
pada saat proses klaim.
2. Bahwa setiap norma hukum pada dasarnya harus diuji melalui tiga prinsip
utama, yakni:
-
Prinsip kepastian hukum;
-
Prinsip kemanfaatan, dan
-
Prinsip keadilan.
Ketiga prinsip diatas tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam
menilai keberlakuan suatu norma.
3. Bahwa terdapat beberapa pandangan yang menunjukkan bahwa norma hukum
tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga
sebagai instrumen untuk mencapai nilai-nilai kebermanfaatan dalam
masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap norma hukum menjadi
penting untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam
masyarakat.
4. Bahwa menurut Gustav Radbruch, apabila suatu hukum positif mencapai tingkat
ketidakadilan yang tidak tertahankan (unerträglich) dan melanggar hak asasi
manusia, maka keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum.
181
5. Bahwa dalam memahami Pasal 304 KUHD, ketentuan ini tidak berdiri sendiri
melainkan merupakan bagian dari suatu ekosistem regulasi perasuransian yang
mencakup:
-
Undang-undang Perasuransian
-
Peraturan pelaksana (POJK), dan
-
Perjanjian (polis), yang secara hukum mengikat para pihak sebagai undang-
undang.
6. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur unsur-
unsur wajib yang harus tercantum dalam suatu polis asuransi jiwa. Berdasarkan
ketentuan tersebut, polis asuransi jiwa sekurang-kurangnya harus memuat:
“a. Hari pengadaan pertanggungan;
b. Nama tertanggung;
c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
d. Waktu bahaya, yaitu saat risiko bagi penanggung mulai berlaku dan
berakhir;
e. Jumlah uang pertanggungan; dan
f. Premi pertanggungan.”
7. Bahwa KUHPerdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD
merupakan hukum perdata khusus, sehingga hubungan antara kedua macam
hukum ini seperti genus (umum) dan specialis (khusus). Mengenai hubungan ini
berlaku asas lex specialis derogate lex generali atau hukum khusus menghapus
hukum umum. Asas ini dirumuskan dalam Pasal 1 KUHD yang berbunyi:
“KUHPer seberapa jauh dalam kitab undang-undang ini (KUHD) tidak
khusus diadakan penyimpangan- penyimpangan, berlaku juga terhadap
hal-hal yang disinggung dalam kitab ini (KUHD).”
8. Bahwa seperti yang telah Pihak Terkait sampaikan, Kepastian hukum tercermin
dari hubungan keperdataan yang muncul antara Nasabah dan PT Panin Dai-
ichi Life, untuk membuktikan hal ini maka terdapat beberapa asas yang telah
dijunjung tinggi dalam hubungan keperdataan ini yaitu:
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Hukum dagang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu
yang lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas.
Polis asuransi lahir dari kehendak bebas para pihak, di mana nasabah dan
perusahaan asuransi secara otonom menentukan isi, syarat, dan ketentuan
pertanggungan. Dengan demikian, sejak awal nasabah memiliki ruang untuk
memahami dan menyetujui seluruh klausul yang akan mengikatnya,
sehingga menciptakan dasar kepastian hukum yang kuat.
182
b. Asas Pacta Sunt Servanda
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya, hal ini memperkuat bahwa polis yang telah disepakati berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat diubah secara
sepihak. Hal ini memberikan jaminan bahwa hak nasabah, termasuk hak
atas klaim, tidak dapat diabaikan atau diubah tanpa persetujuan, sehingga
melindungi kepentingan hukum nasabah secara konsisten.
c. Asas Konsesualisme
Asas konsesualisme mengacu kepada kesepakatan dalam suatu perjanjian
dan perikatan. Berdasarkan asas konsensualisme, Polis bergantung pada
adanya kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat hukum, termasuk
kecakapan para pihak dan objek yang jelas. Ini memastikan bahwa
hubungan
hukum
yang
terbentuk
benar-benar
valid
dan
dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga menghindari sengketa akibat cacat
perjanjian.
d. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik (utmost good faith) harus terjalin secara dua arah, baik oleh
Tertanggung dengan memberikan informasi sebenar-benarnya dan juga
untuk Penanggung yang harus menjunjung tinggi hak nasabah yang telah
melaksanakan kewajiban berdasarkan Polis.
9. Bahwa dengan demikian, keempat asas tersebut secara bersama-sama
membentuk fondasi keperdataan polis asuransi yang menjamin kepastian,
keadilan, dan perlindungan hukum bagi nasabah, baik dalam tahap
pembentukan perjanjian maupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban,
termasuk penyelesaian klaim.
PARAMETER PERMINTAAN DOKUMEN TAMBAHAN SEBAGAI BENTUK
KEHATI-HATIAN ATAU PENGHAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM
I. Relevansi Pasal 304 KUHD terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
Baik
1. Bahwa perusahaan perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam seluruh
kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor
73/POJK.05 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
183
Perusahaan
Perasuransian.
Prinsip
tersebut
meliputi
keterbukaan
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility), kemandirian (independency), serta kesetaraan dan kewajaran
(fairness).
2. Bahwa terhadap beberapa prinsip yang dijelaskan dalam POJK tentang Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sejalan
dengan isi dari enam unsur pokok polis sebagaimana diatur dalam Pasal 304
KUHD, hal ini secara langsung mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik, ssebagai berikut:
a. Keterbukaan (transparency)
Perusahaan asuransi wajib mengungkapkan kepada pemegang polis
informasi penting terkait tanggal pengadaan asuransi, para pihak yang
terlibat, jangka waktu pertanggungan, nilai manfaat, serta besaran premi.
Kewajiban ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang relevan
kepada pemegang polis.
b. Akuntabilitas dan tanggung jawab (accountability and responsibility)
Pasal 304 angka 2 dan 3 KUHD secara tegas mengatur identitas
tertanggung dan pihak yang jiwanya dipertanggungkan. Kejelasan tersebut
memungkinkan perusahaan asuransi menjalankan fungsi, kewajiban, dan
tanggung jawabnya secara transparan serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
c. Kemandirian (independency)
Pengaturan yang jelas mengenai unsur-unsur pokok polis dalam Pasal 304
KUHD
membatasi
kemungkinan
adanya
pengaruh
sepihak
atau
penyalahgunaan
kewenangan
oleh
perusahaan
asuransi
dalam
menentukan isi perjanjian. Dengan adanya kejelasan mengenai hak,
kewajiban, objek pertanggungan, serta premi, hubungan hukum antara para
pihak dapat berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari
benturan kepentingan
d. Keadilan (fairness)
Pencantuman jumlah uang pertanggungan dan besaran premi dalam polis
sebagaimana diwajibkan Pasal 304 angka 5 dan 6 KUHD memberikan
kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan
wajar.
184
3. Dengan demikian, kewajiban pencantuman unsur-unsur pokok polis
sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD pada hakikatnya tidak hanya
merefleksikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,
tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (prudential
principle) dalam kegiatan usaha perasuransian. Dalam konteks tersebut,
prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai landasan agar perusahaan asuransi
menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, tidak sewenang-wenang,
serta senantiasa memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para
pihak.
4. Bahwa prinsip kehati-hatian (prudential principle) menjadi sangat penting
karena investigasi klaim sering melibatkan akses terhadap data pribadi, rekam
medis, maupun informasi sensitif tertanggung. Oleh sebab itu, investigasi tidak
boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melampaui kepentingan verifikasi,
atau menggunakan metode yang melanggar hak privasi tertanggung.
Pengadilan dalam berbagai sengketa asuransi juga menilai apakah investigasi
dilakukan secara objektif dan didasarkan pada bukti yang relevan, bukan
semata-mata asumsi atau dugaan internal perusahaan.
5. Bahwa prinsip kehati-hatian juga berkaitan dengan doctrine of proportionality
yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan investigasi dan
perlindungan hak tertanggung. Investigasi yang terlalu berlebihan, tidak
relevan, atau dilakukan dengan itikad buruk dapat dianggap bertentangan
dengan asas kepatutan dan asas keseimbangan para pihak. Dengan
demikian, investigasi klaim dalam asuransi jiwa bukan hanya persoalan
administratif atau teknis, tetapi merupakan proses hukum yang harus
dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas, objektivitas, proporsionalitas,
dan penghormatan terhadap hak-hak para pihak dalam hubungan
pertanggungan.
6. Bahwa regulasi mengenai pengelolaan klaim juga berkaitan dengan kewajiban
penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam industri asuransi.
Prinsip ini menuntut perusahaan asuransi untuk menjaga keseimbangan
antara perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dan pemenuhan hak
tertanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi diperbolehkan melakukan
investigasi klaim untuk memverifikasi validitas klaim dan mendeteksi fraud
insurance, tetapi investigasi tersebut harus dilakukan secara profesional,
185
objektif, dan berdasarkan prudiential principle. Dalam praktik hukum modern,
regulator menekankan bahwa investigasi tidak boleh dijadikan alat untuk
menunda atau menghindari kewajiban pembayaran manfaat pertanggungan.
II. Relevansi Pasal 304 terhadap Perlindungan Pemegang Polis dalam
Penangan Klaim
7. Bahwa Undang-undang Perasuransian pada dasarnya menempatkan dua
prinsip yang harus berjalan secara seimbang dalam proses penanganan
klaim, yaitu prinsip kehati-hatian di satu sisi dan perlindungan hak pemegang
polis di sisi lain. Di satu pihak, perusahaan asuransi diwajibkan untuk
menerapkan keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam setiap transaksi dan
pelayanan kepada pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(1), yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan penilaian dan
verifikasi klaim secara cermat, yang berbunyi:
“(1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan
Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian,
perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.”
8. Bahwa Perusahaan juga diwajibkan untuk menangani klaim dan keluhan
melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (3), serta dilarang melakukan tindakan yang dapat
memperlambat
atau
menghambat
penyelesaian
klaim
sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (4), yang berbunyi:
“(3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang
asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan
keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan
adil.
(4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan
tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan
sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran
klaim.”
9. Bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas, menegaskan bahwa: “cepat” berarti
diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, “sederhana” berarti tidak
berbelit-belit, “mudah diakses” berarti dapat diajukan melalui sarana yang
memudahkan, dan “adil” berarti berlandaskan kebenaran serta tidak
sewenang-wenang. Dengan demikian, ruang kehati-hatian yang dimiliki
perusahaan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip tersebut.
186
10. Bahwa dalam permohonan a quo, permintaan dokumen tambahan dalam
proses klaim pada dasarnya merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-
hatian, namun hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi batasan hukum
yang jelas berdasarkan ketentuan POJK. Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor
69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
yang berbunyi:
“(2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/atau syarat lain
sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/atau syarat lain
tersebut harus:
a. relevan dengan pertanggungan; dan
b. wajar dalam proses penyelesaian klaim.”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan POJK, pada prinsipnya apabila terdapat
persyaratan tambahan, maka dokumen tersebut harus tetap relevan dengan
objek pertanggungan serta wajar dalam proses penyelesaian klaim. Selain itu,
permintaan dokumen juga harus memperhatikan prinsip yang cepat,
sederhana, mudah diakses, dan adil sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4)
Undang-undang tentang Perasuransian.
12. Bahwa secara yuridis dapat ditarik garis batas yang tegas bahwa permintaan
dokumen tambahan masih merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian
sepanjang dokumen tersebut relevan, wajar, memiliki dasar objektif, serta
tidak menghambat proses klaim dan tetap memenuhi standar cepat,
sederhana, mudah diakses, dan adil.
13. Sebaliknya, apabila permintaan dokumen dilakukan secara berulang, tidak
relevan, tidak proporsional, tidak memiliki dasar yang jelas, atau secara nyata
mengakibatkan keterlambatan penyelesaian klaim, maka tindakan tersebut
telah bergeser menjadi bentuk penghambatan klaim yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak
pemegang polis.
KONSEKUENSI YURIDIS DAN DAMPAK TERHADAP INDUSTRI ASURANSI
ATAS PENETAPAN SYARAT KLAIM YANG BERSIFAT FINAL DAN RIGID
I. Konsekuensi Yuridis Hilangnya Proses Verifikasi
1. Bahwa guna memperlihatkan secara komprehensif terhadap implikasi serta
potensi risiko konstitusional yang dapat timbul apabila syarat klaim ditetapkan
secara final dan rigid, berikut disajikan matriks analisis perbandingan sebagai
berikut:
187
No.
Aspek
Kondisi Hukum sebelum Uji Materiil
Kondisi Hukum apabila
Uji Materiil Dikabulkan
1. Substansi Pasal
304 KUHD
Tidak
mengatur
secara
eksplisit
mengenai persyaratan klaim asuransi,
baik mengenai dokumen, prosedur,
maupun tenggat waktu pengajuan
klaim.
Mengatur secara eksplisit
memuat
ketentuan
mengenai
persyaratan
klaim
asuransi,
seperti
dokumen klaim, tata cara
pengajuan, dan/atau batas
waktu.
2. Ruang
Lingkup
Pengaturan
Bersifat umum dan normatif, tidak
memberikan
pedoman
teknis
mengenai tata cara pengajuan klaim.
Menjadi bersifat lebih teknis
dan operasional, sehingga
memasuki ruang lingkup
yang selama ini telah diatur
oleh
Undang-Undang
Perasuransian
dan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan (POJK), serta
berpotensi
menimbulkan
konflik norma.
3. Kepastian
Hukum
Persyaratan klaim tidak bergantung
pada KUHD, melainkan bersumber dari
Undang-Undang Perasuransian dan
Peraturan OJK sebagai lex specialis.
Berpotensi
menimbulkan
dualisme pengaturan dan
tumpang
tindih
norma
antara KUHD dan regulasi
sektoral perasuransian.
4. Pengaturan
Teknis
Telah diatur secara rinci dalam UU
Perasuransian dan POJK, termasuk
standar
pelayanan,
kewajiban
perusahaan asuransi, dan mekanisme
penyelesaian klaim.
Berisiko
mengganggu
prinsip lex specialis derogat
legi generali, karena KUHD
sebagai
hukum
dagang
umum mengatur hal yang
telah diatur secara khusus
oleh UU Perasuransian.
5. Fleksibilitas
Pengaturan
Tidak terdapat kekosongan hukum
karena pengaturan teknis klaim telah
diisi oleh aturan turunan yang lebih
spesifik.
Menjadi
kaku,
karena
persyaratan
pengajuan
klaim
telah
ditetapkan
secara spesifik, sehingga
tidak lagi menyisakan ruang
yang
memadai
bagi
penanggung
untuk
melaksanakan
proses
internal, termasuk kegiatan
investigasi
guna
memperoleh
kebenaran
formil.
2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 304 KUHD secara
bersyarat dengan rumusan bahwa syarat klaim harus rigid dan final, maka
konsekuensi yuridis yang tidak terhindarkan adalah tereduksinya hakikat
perjanjian asuransi dari suatu perikatan berbasis risiko menjadi sekadar
mekanisme pembayaran berbasis peristiwa (event-based payment). Dalam
188
konstruksi demikian, klaim asuransi tidak lagi dipahami sebagai peristiwa
hukum yang memerlukan pembuktian dan verifikasi, melainkan bergeser
menjadi konsekuensi otomatis dari terjadinya suatu peristiwa faktual,
khususnya peristiwa meninggal dunia.
3. Bahwa penguncian syarat klaim secara rigid dan final sejak awal akan
menghilangkan ruang verifikasi terhadap unsur-unsur esensial klaim,
termasuk sebab meninggal dunia, keabsahan dan kebenaran dokumen,
kesesuaian peristiwa dengan risiko yang dipertanggungkan, serta itikad baik
para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Proses klaim akan direduksi
menjadi logika sederhana bahwa setiap kematian wajib dibayar, tanpa lagi
mempertimbangkan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam cakupan
pertanggungan, bebas dari indikasi kecurangan, dan sesuai dengan prinsip
kehati-hatian. Pendekatan demikian bertentangan dengan konstruksi hukum
asuransi yang sejak awal menempatkan klaim sebagai hasil dari proses
penilaian risiko, bukan sekadar verifikasi administratif.
4. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksananya,
yang secara eksplisit mensyaratkan relevansi dan kewajaran, menunjukkan
bahwa pembentuk norma menghendaki adanya ruang penilaian (room of
reasonableness) dalam proses penyelesaian klaim, dan bukan pendekatan
yang bersifat kaku dan absolut. Oleh karena itu, apabila syarat klaim
diposisikan sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat diuji, maka hal
tersebut berpotensi mereduksi secara sistemik keberlakuan asas kewajaran
dan relevansi yang menjadi pilar dalam perlindungan tertanggung.
5. Bahwa reduksi perjanjian asuransi menjadi mekanisme event-based payment
juga secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi
yang diakui secara universal, antara lain prinsip indemnitas, prinsip penilaian
risiko (risk assessment), dan prinsip itikad baik tertinggi (utmost good faith)
yang bersifat resiprokal. Penghapusan ruang verifikasi pada tahap klaim
berpotensi menjadikan pembayaran manfaat melampaui tujuan indemnifikasi
yang sah, meniadakan relevansi penilaian risiko pasca-peristiwa, serta
mereduksi prinsip itikad baik menjadi kewajiban sepihak bagi penanggung.
6. Bahwa apabila perusahaan asuransi dipaksa melakukan pembayaran klaim
semata-mata berdasarkan terjadinya suatu peristiwa tanpa hak untuk
melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen pendukung (event-based
189
payment), maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pembayaran klaim
yang tidak tepat, serta mengganggu kesehatan keuangan perusahaan
asuransi. Kondisi demikian pada akhirnya dapat merugikan kepentingan
pemegang polis lainnya serta mengancam keberlangsungan usaha
perasuransian secara keseluruhan.
7. Lebih lanjut, pendekatan event-based payment tersebut juga bertentangan
dengan kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Perasuransian jo. Pasal
3 POJK No. 1 Tahun 2018, yang mewajibkan perusahaan perasuransian
untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta
menjaga kesehatan keuangan Perusahaan.
8. Bahwa tafsir “syarat klaim rigid dan final” diberlakukan, Mahkamah Konstitusi
secara tidak langsung akan mengubah fungsi hukum asuransi nasional,
meniadakan mekanisme kehati-hatian, dan menciptakan norma baru yang
tidak pernah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Keadaan ini
berpotensi
melanggar
prinsip
kepastian
hukum
yang
berkeadilan,
perlindungan kepentingan umum, serta keseimbangan hak dan kewajiban
para pihak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
II. Resiko Peningkatan Fraud Atas Pelemahan Proses Verifikasi Klaim
9. Bahwa dalam konteks Industri Asuransi di Indonesia, risiko tersebut
diperberat oleh kondisi objektif berupa risiko fraud klaim yang relatif tinggi,
serta sistem administrasi dan dokumentasi kematian yang belum
sepenuhnya terintegrasi. Pelemahan mekanisme verifikasi klaim akan
membuka peluang meluasnya klaim palsu, klaim rekayasa, dan pemalsuan
dokumen, yang pada akhirnya tidak hanya merugikan penanggung (in casu
Perusahaan Asuransi), tetapi secara langsung mengancam kepentingan
pemegang polis lain yang dananya dikelola secara kolektif.
10. Bahwa dalam praktik perasuransian, eberadaan unsur kecurangan dalam
pengajuan klaim memiliki implikasi yang mendasar, sebagaimana tercermin
dalam doktrin fraud vitiates everything, yang menegaskan bahwa setiap
tindakan yang mengandung unsur fraud akan merusak keabsahan seluruh
proses hukum yang melandasinya. Oleh karena itu, apabila mekanisme
verifikasi klaim dilemahkan, maka tidak hanya meningkatkan probabilitas
terjadinya klaim yang tidak sah, tetapi juga berpotensi menciptakan situasi di
190
mana pembayaran klaim dilakukan atas dasar informasi yang cacat secara
hukum.
III. Dampak Sistemik
11. Bahwa peningkatan fraud atas klaim dalam skala luas akan berdampak
sistemik berupa kenaikan rasio klaim yang tidak wajar, tergerusnya cadangan
teknis, penyesuaian premi secara nasional, serta menurunnya kepercayaan
publik terhadap industri asuransi. Dampak-dampak tersebut telah memasuki
ranah kepentingan umum dan stabilitas sektor jasa keuangan, sehingga
penafsiran norma yang berpotensi membuka ruang fraud secara luas harus
dinilai secara sangat hati-hati dari perspektif kepentingan konstitusional
negara.
12. Bahwa dari sisi tata kelola perusahaan, kondisi tersebut juga berpotensi
mendorong intervensi regulatif yang lebih ketat terhadap praktik klaim, yang
pada akhirnya dapat mengurangi fleksibilitas bisnis dan inovasi produk
asuransi. Di samping itu, pelemahan prinsip kewajaran dan relevansi dalam
penanganan klaim berisiko menciptakan ketidakseimbangan struktural antara
pelaku usaha dan konsumen, sehingga merusak prinsip perlindungan
konsumen yang menjadi fondasi dalam rezim hukum perasuransian. Dengan
demikian, rigiditas syarat klaim tidak hanya berdampak mikro, tetapi juga
mengancam stabilitas, kepercayaan, dan keberlanjutan sistem perasuransian
secara keseluruhan.
13. Bahwa terhadap dalil syarat klaim harus rigid diterima sebagai standar
konstitusional, maka hal tersebut berpotensi memperluas pengujian
konstitusional ke dalam wilayah pengaturan teknis kontraktual yang
seharusnya menjadi domain hukum perdata. Hal ini dapat menimbulkan risiko
bahwa
mekanisme
pengujian
undang-undang
digunakan
untuk
menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, bukan untuk menilai
konstitusionalitas norma undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi
menyimpang dari fungsi utama pengujian konstitusional dalam sistem
ketatanegaraan.
STRUKTUR POLIS DAN KETENTUAN PERSYARATAN KLAIM DALAM POLIS
ASURANSI
1. Bahwa secara yuridis, polis merupakan akta tertulis perjanjian asuransi
sebagaimana diatur dalam Pasal 255 KUHD, yang berbunyi:
191
“Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi
nama polis.”
2. Bahwa menanggapi pertanyaan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Prof
Suhartoyo, Pihak terkait menjelaskan struktur polis asuransi jiwa pada
dasarnya mengikuti ketentuan umum perjanjian asuransi dalam KUHD dan
kewajiban keterbukaan informasi menurut Undang-undang Perasuransian
serta POJK produk asuransi, tetapi OJK tidak menetapkan satu “template
baku” yang harus sama persis untuk semua polis, OJK mengatur elemen
minimum dan prinsip keterbukaan, sedangkan format dan susunan rinci
disusun masing-masing perusahaan.
3. Dalam praktiknya, polis asuransi jiwa umumnya terstruktur ke dalam
bagian-bagian pokok berikut:
a. Halaman ikhtisar polis yang berisi data pihak, objek jiwa, nilai
pertanggungan, masa pertanggungan, premi; (Bukti PT-1)
b. Ketentuan umum polis yang berisi definisi, ruang lingkup jaminan,
pengecualian, kewajiban pemberitahuan, kewajiban pembayaran premi;
(Bukti PT-2)
192
c. Ketentuan khusus/ketentuan tambahan presentase teknis mengenai polis
asuransi; (Bukti PT-3)
d. Lampiran Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. (Bukti PT-4)
4. Bahwa Pada dasarnya, polis asuransi merupakan perjanjian tertulis yang
wajib dibuat dalam bentuk akta sebagaimana diatur dalam KUHD, yang
menetapkan unsur-unsur minimum yang harus dimuat, baik untuk asuransi
umum maupun asuransi jiwa. Ketentuan tersebut hanya mengatur elemen
pokok seperti identitas para pihak, objek pertanggungan, risiko, premi, jangka
waktu, dan jumlah uang pertanggungan.
5. Bahwa hukum positif indonesia tidak menentukan format atau template baku
mengenai struktur polis secara rinci. Dalam praktik, perusahaan asuransi
menyusun struktur polis secara mandiri dengan tetap mengacu pada
ketentuan KUHD dan KUHPerdata.
193
6. Bahwa dengan demikian, struktur dan isi polis asuransi jiwa pada prinsipnya
harus memenuhi ketentuan minimum yang diatur dalam KUHD sebagaimana
diatur dalam UU Perasuransian dan POJK. Meskipun tidak ada format baku
yang seragam, setiap polis tetap harus memenuhi standar substansi yang
diwajibkan. Apabila suatu polis tidak memuat ketentuan pokok yang
dipersyaratkan atau disusun dengan redaksi yang tidak jelas maupun
menyesatkan, maka polis tersebut berpotensi bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan
pemegang polis.
7. Bahwa terhadap ketentuan dalam Polis menjelaskan 30 Hari yang berbunyi:
“c. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh
Penanggung.”
8. Bahwa Bahwa ketentuan dalam Polis yang mengatur jangka waktu
pembayaran manfaat pertanggungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung pada prinsipnya merupakan
bentuk pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak,
khususnya terkait kewajiban Penanggung untuk melakukan pembayaran
secara tepat waktu setelah proses verifikasi klaim dinyatakan selesai (Bukti
PT-5).
9. Bahwa dengan demikian, melalui ketentuan tersebut telah tercermin adanya
keseimbangan dan keadilan, di mana hak Pemegang Polis untuk
memperoleh pembayaran dijamin, sekaligus memberikan ruang bagi
Penanggung untuk terlebih dahulu memastikan terpenuhinya persyaratan
klaim sebelum persetujuan diberikan.
Penanganan Klaim Atas Kematian Tidak Wajar
1. Bahwa menanggapi pertanyaan Hakim Anggota Arsul Sani mengenai
penanganan klaim kematian wajar dan tidak wajar, Pihak Terkait menjelaskan
bahwa istilah “meninggal dalam keadaan wajar” dan “meninggal dalam
keadaan tidak wajar” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu norma
tunggal, namun pembedaan tersebut secara sistematis tercermin dalam
berbagai ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya dalam rezim hukum
194
kesehatan, hukum pidana, serta hukum perdata, dimana pembedaan
tersebut bertumpu pada sebab dan cara kematian serta ada atau tidaknya
indikasi perbuatan melawan hukum serta kebutuhan pembuktian hukum
terhadap sebab kematian.
2. Bahwa dalam perspektif hukum kesehatan dan ilmu kedokteran forensik,
pembedaan antara kematian wajar dan tidak wajar ditentukan tidak hanya
dari sebab biologis, melainkan dari ada atau tidaknya kebutuhan
pemeriksaan medikolegal untuk kepentingan hukum. Hal ini tercermin dalam
Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
yang memberikan dasar dilakukannya tindakan forensik, serta Pasal 472 ayat
(2) PP Nomor 28 Tahun 2024 yang memungkinkan pemeriksaan tanpa
persetujuan keluarga apabila terdapat dugaan tindak pidana. Secara
doktrinal, kematian tidak wajar dipahami sebagai kematian akibat faktor
eksternal seperti kecelakaan, kekerasan, atau keracunan, yang secara
inheren memerlukan pemeriksaan forensik. Dengan demikian, parameter
utamanya terletak pada adanya dugaan penyebab non-alami, kebutuhan
pemeriksaan forensik, serta keterlibatan aparat penegak hukum dalam
penentuan sebab kematian.
3. Bahwa dalam perspektif hukum pidana, pembedaan antara kematian wajar
dan tidak wajar ditentukan oleh ada atau tidaknya perbuatan yang memenuhi
unsur tindak pidana terhadap nyawa atau tubuh seseorang. Kematian
dikualifikasikan sebagai tidak wajar apabila merupakan akibat dari perbuatan
pidana, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (pembunuhan), Pasal 466 ayat
(3) UU yang sama (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), serta
Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (kecelakaan lalu
lintas yang menyebabkan kematian). Dalam hal demikian, kematian menjadi
objek penyelidikan dan penyidikan karena adanya dugaan perbuatan
melawan hukum. Sebaliknya, kematian yang terjadi karena sebab alami
seperti penyakit atau usia lanjut tanpa keterkaitan dengan perbuatan pidana
tidak menimbulkan proses hukum pidana dan oleh karenanya dikategorikan
sebagai kematian wajar.
4. Bahwa dalam perspektif hukum perdata, pembedaan antara kematian wajar
dan tidak wajar ditentukan oleh ada atau tidaknya tanggung jawab hukum
195
yang timbul, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1370 KUHPerdata yang
memberikan hak ganti rugi apabila kematian disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Hal ini menunjukkan bahwa
kematian akibat perbuatan pihak lain dikualifikasikan sebagai kematian tidak
wajar, sedangkan kematian alami tidak menimbulkan konsekuensi tersebut.
Meskipun Pasal 830 KUHPerdata tidak membedakan jenis kematian dalam
konteks pewarisan, dalam praktiknya kematian tidak wajar tetap memerlukan
pembuktian khusus melalui dokumen resmi sebelum hak keperdataan dapat
dijalankan. Dengan demikian, parameter utamanya terletak pada ada atau
tidaknya tanggung jawab hukum yang menyertai peristiwa kematian tersebut.
Mekanisme Penanganan Klaim Meninggal Dunia
1. Bahwa pada prinsipnya, mekanisme pengajuan klaim dalam perjanjian
asuransi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, yaitu dimulai dari
pemberitahuan klaim oleh Pemegang Polis atau Ahli Waris kepada
Penanggung dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Polis, yang
kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir klaim secara lengkap dan
benar, serta dilampiri dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
dalam Polis;
2. Bahwa mekanisme tersebut merupakan standar dalam praktik perasuransian
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi,
sehingga wajib dipatuhi oleh Para Pihak, yang tunduk pada ketentuan Pasal
1338 KUHPerdata mengenai asas pacta sunt servanda, dimana setiap
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya;
3. Bahwa dalam hal ini, penyerahan dokumen oleh Pemegang Polis atau Ahli
Waris tidak dapat dipandang secara terpisah dari proses verifikasi oleh
Penanggung, melainkan merupakan satu kesatuan proses yang saling
berkaitan dan harus berjalan secara selaras. Penyerahan dokumen berfungsi
sebagai
dasar
pembuktian
awal
atas
terjadinya
peristiwa
yang
dipertanggungkan, sementara verifikasi berfungsi untuk memastikan
kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaian klaim dengan ketentuan polis dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu bentuk
verifikasi yang dilakukan oleh penanggung dalam menilai klaim adalah
melalui proses investigasi klaim.
196
4. Bahwa secara yuridis, investigasi klaim bersumber dari polis asuransi
sebagai dasar hubungan kontraktual yang memberikan hak kepada
penanggung untuk melakukan verifikasi atas klaim, termasuk melalui
pemeriksaan dokumen, klarifikasi fakta, dan evaluasi medis, yang mengikat
para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Hak tersebut juga
merupakan perwujudan prinsip utmost good faith, yang menghendaki
keterbukaan dan kejujuran tertanggung, serta kewajiban penanggung untuk
menilai klaim secara objektif dan transparan. Dalam kerangka tersebut,
berlaku Claim Verification Principle, yang menegaskan bahwa penanggung
berhak memastikan validitas klaim sebelum melakukan pembayaran, sebagai
bentuk perlindungan terhadap klaim tidak sah maupun risiko fraud.
5. Bahwa namun demikian, pelaksanaan investigasi klaim tidak bersifat absolut,
melainkan tunduk pada Due Diligence Principle, yang mensyaratkan agar
verifikasi dilakukan secara profesional, proporsional, dan berbasis bukti yang
relevan, serta menghormati hak-hak tertanggung, termasuk hak atas privasi
dan perlindungan data. Oleh karena itu, investigasi klaim harus dipahami
sebagai proses hukum yang menyeimbangkan kepentingan verifikasi
penanggung dan perlindungan tertanggung, sehingga tidak dapat digunakan
sebagai alat untuk menunda atau menghambat pembayaran klaim secara
tidak wajar.
6. Bahwa sebagai kelanjutan dari proses verifikasi, penanggung wajib
mengambil keputusan atas klaim yang diajukan berdasarkan hasil penilaian
yang objektif dan didukung oleh bukti yang relevan, baik berupa persetujuan,
penolakan, maupun persetujuan sebagian. Keputusan tersebut merupakan
perwujudan kewajiban kontraktual penanggung yang harus didasarkan pada
ketentuan polis, prinsip itikad baik, serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Oleh karena itu, validitas dan keadilan keputusan klaim secara
langsung ditentukan oleh kualitas dan integritas proses verifikasi yang
mendahuluinya
Dokumen-Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Proses Klaim Meninggal Dunia
1. Bahwa terkait dokumen klaim, pada prinsipnya Polis telah mengatur bahwa
pengajuan klaim wajib disertai dokumen-dokumen yang relevan untuk
membuktikan terjadinya peristiwa yang dijamin, yang secara umum meliputi
antara lain:
197
a. Formulir klaim yang telah diisi dan ditandatangani;
b. Identitas Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris;
c. Polis Asuransi;
d. Surat Keterangan Dokter mengenai sebab kematian;
e. Akta Kematian;
f. Dokumen pendukung lain yang relevan sesuai kondisi klaim.
2. Bahwa secara khusus dalam hal kematian yang dikategorikan atau diduga
sebagai kematian tidak wajar, Polis pada umumnya juga mensyaratkan
dokumen tambahan, antara lain berupa Laporan Kepolisian dan Visum et
Repertum.
3. Dokumen yang dibutuhkan apabila Tertanggung meninggal akibat gigitan
ular:
a. Bahwa pada prinsipnya Penanggung membutuhkan dokumen yang dapat
membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa penyebab kematian
tersebut benar akibat gigitan ular, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan
keterangan dari tenaga medis yang melakukan pemeriksaan atau
perawatan terhadap Tertanggung;
b. Bahwa dalam praktiknya, pembuktian tersebut dapat berupa surat
keterangan dokter, rekam medis, maupun dokumen medis lainnya yang
menjelaskan diagnosis, kronologi medis, serta sebab kematian, sehingga
dapat ditarik kesimpulan adanya hubungan kausal antara gigitan ular
dengan kematian Tertanggung;
c. Bahwa apabila kondisi kematian tersebut mengandung indikasi tidak
wajar atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, maka Penanggung secara
wajar juga dapat meminta dokumen tambahan seperti laporan kepolisian
atau hasil pemeriksaan forensik, guna memastikan kebenaran sebab
kematian secara objektif;
4. Dokumen yang dibutuhkan apabila Tertanggung meninggal akibat sebab lain:
a. Bahwa pada prinsipnya, apabila Tertanggung meninggal dunia akibat
sebab lain, maka penentuan dokumen yang dibutuhkan tetap merujuk
pada klasifikasi kematian tersebut, yaitu apakah termasuk kematian wajar
atau tidak wajar;
b. Bahwa dalam hal kematian tersebut merupakan kematian wajar, yaitu
kematian akibat sebab alami seperti penyakit atau kondisi medis, maka
198
dokumen yang dibutuhkan merujuk pada ketentuan Polis, yang pada
umumnya berupa dokumen standar seperti surat keterangan dokter dan
dokumen administratif lainnya tanpa memerlukan dokumen tambahan;
c. Bahwa sebaliknya, apabila kematian tersebut tergolong atau diduga
sebagai kematian tidak wajar, maka selain dokumen standar
sebagaimana diatur dalam Polis, Penanggung berhak untuk meminta
dokumen tambahan seperti laporan kepolisian, visum et repertum,
maupun hasil autopsi, guna memastikan secara objektif sebab dan
mekanisme kematian sebelum dilakukan penilaian klaim.
5. Bahwa permintaan dokumen dalam proses klaim tidak bersifat kaku dan
seragam, melainkan kasuistis sesuai dengan karakteristik peristiwa dan
kebutuhan verifikasi yang relevan. Penanggung berwenang menyesuaikan
jenis dokumen sepanjang tetap berlandaskan pada ketentuan Polis, prinsip
kewajaran, dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dokumen tidak
disampaikan secara lengkap, benar, dan jujur, maka Penanggung berhak
menolak klaim yang diajukan. Dengan demikian, pendekatan kasuistis
tersebut bertujuan memastikan keabsahan dan hubungan kausal klaim
secara objektif, tanpa mengabaikan perlindungan hak Pemegang Polis atau
Ahli Waris
Ilustrasi Konkret Sebagai Pendukung Keterangan Tambahan
Berikut contoh konkret case meninggal wajar dan atau tidak wajar di
Perusahaan pihak terkait:
A. Kronologi Proses Klaim Kematian Kapten Kapal Atas Nama Tjeng
Beng (BUKTI PT-6)
1. Bahwa almarhum Tjeng Beng merupakan Tertanggung pada polis
asuransi jiwa yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi PT Panin Dai-
Ichi Life, dengan usia polis pada saat pengajuan klaim sekitar 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan.
2. Bahwa pada awal tahun 2024, keluarga Tertanggung melaporkan
kepada perusahaan asuransi bahwa Tertanggung meninggal dunia
dalam kecelakaan kapal nelayan yang terjadi saat menjalankan
pekerjaan sebagai nakhoda kapal.
3. Bahwa menurut keterangan keluarga, kapal yang dinahkodai
Tertanggung mengalami kebakaran setelah diduga tersambar petir
199
yang mengenai area bahan bakar kapal, sehingga menimbulkan
ledakan dan kebakaran di atas kapal.
4. Bahwa dalam kejadian tersebut, sebagian Anak Buah Kapal (ABK)
menyelamatkan
diri
dengan
melompat
ke
laut,
sedangkan
Tertanggung dikabarkan kembali masuk ke dalam kapal untuk
menyelamatkan dokumen atau surat-surat penting, kemudian
dinyatakan meninggal dunia.
5. Bahwa atas pengajuan klaim meninggal dunia tersebut, perusahaan
asuransi tidak serta merta melakukan pembayaran klaim, melainkan
terlebih dahulu meminta kelengkapan dokumen serta melakukan field
investigation guna memverifikasi kebenaran peristiwa, status
pekerjaan, serta sebab kehilangan/kematian Tertanggung.
6. Bahwa investigasi lapangan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2024
dengan mewawancarai warga sekitar tempat tinggal Tertanggung,
termasuk
Ketua
RT
setempat,
yang
menerangkan
bahwa:
Tertanggung benar merupakan warga setempat; Tertanggung dikenal
bekerja sebagai nakhoda kapal nelayan; Warga mendengar adanya
kecelakaan kapal yang menyebabkan korban meninggal.
7. Bahwa investigator juga mewawancarai ahli waris/istri Tertanggung
yang
menerangkan:
Tertanggung
memiliki
polis
asuransi,
Tertanggung
bekerja
cukup
lama
pada
perusahaan
pelayaran/perikanan
dan
biasa
berangkat
bekerja
melalui
Probolinggo; Informasi kecelakaan diperoleh dari perusahaan tempat
bekerja, media informasi, dan informasi Basarnas.
8. Bahwa dalam rangka verifikasi, departemen claim meminta dokumen
tambahan dari keluarga, antara lain:
a. Surat Persetujuan Berlayar; Surat Keterangan Kronologis Kejadian
b. Daftar Nakhoda dan ABK yang ditandatangani Syahbandar Pantai
Dobo tertanggal 3 Januari 2024,
c. Surat Bukti Tanda Lapor Nahkoda pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Pantai Dobo tertanggal 27 Desember 2023.
d. Penetapan pengadilan meninggalnya tertanggung.
9. Bahwa dari dokumen yang diperoleh, diketahui pula terdapat data
mengenai identitas kapal, jumlah awak kapal, perizinan kapal.
200
10. Bahwa
selain
itu
dilakukan
penelusuran
riwayat
kesehatan
Tertanggung pada beberapa fasilitas kesehatan untuk memastikan
tidak terdapat fakta material yang relevan terhadap penilaian klaim.
11. Bahwa berdasarkan hasil investigasi, perusahaan memperoleh
Kesimpulan, Peristiwa kecelakaan kapal memang benar terjadi,
didukung informasi warga, informasi Basarnas serta Tertanggung
benar tercatat sebagai nahkoda dan termasuk korban yang meninggal,
namun diperlukan verifikasi administratif lebih lanjut atas status hukum
kematian, kelengkapan dokumen, dan aspek pertanggungan sesuai
ketentuan polis.
12. Bahwa oleh karena dokumen dokumen tambahan yang diminta
Perusahaan telah dipenuhi serta telah diverifikasi termasuk Penetapan
pengadilan negeri tanjung balai karimun Nomor 13/Pdt.P/2025/PN Tbk
yang menyatakan tertanggung meninggal dunia maka Perusahaan
membayarkan uang pertanggugan ke Penerima Manfaat sebesar Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
B. Kronologi Proses Klaim Penyakit Kritis Atas Nama Chanra Simamora
(Bukti PT-7)
1. Bahwa Chanra Simamora merupakan Pemegang Polis sekaligus
Tertanggung Utama pada Polis yang diterbitkan pada tanggal 9
Oktober 2023, dengan manfaat pertanggungan berupa uang
pertanggungan dasar sebesar Rp500.000.000 serta rider Prime
Critical Illness (CI or Death) sebesar Rp2.000.000.000.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2025, perusahaan menerima pengajuan
klaim manfaat penyakit kritis dengan nomor klaim CLM2025099958,
berdasarkan perawatan di Murni Teguh Memorial Hospital dengan
diagnosis kanker payudara kiri (CA Mamae).
3. Bahwa dalam hal ini karena masih masuk masa contestible period
maka Perusahaan asuransi meminta dokumen tambahan untuk
kepentingan analisa klaim berupa:
a. Rekening koran Bank dalam periode tertentu; dan
b. Meminta hasil Medical Check-up.
4. Bahwa perusahaan melakukan investigasi dan koordinasi kepada
pihak yang berkaitan terkait data identitas, riwayat medis, kepemilikan
201
polis
pada
perusahaan
lain,
serta
kemungkinan
adanya
ketidaksesuaian informasi saat underwriting.
5. Bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan tidak ditemukan bukti
material yang cukup untuk menyatakan adanya pre-existing
condition yang secara langsung menolak klaim, sehingga klaim mulai
dipertimbangkan untuk dibayarkan setelah verifikasi akhir.
6. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terkait bukti tambahan dan hasil
investigasi
maka
Keputusan
Perusahaan
untuk
menyutujui
(approved)
untuk
membayar
klaim
tersebut
sebesar
Rp.
2,000,000,000,- (dua milyar rupiah).
C. Kronologi Proses Klaim Kematian Atas Nama dr. Vira Wardhana,
SP.M(K) (BUKTI PT-8)
1. Bahwa Pemegang Polis sekaligus Tertanggung atas nama dr. Vira
Wardhana, Sp.M(K) tercatat memiliki dua polis asuransi, dengan total
nilai pertanggungan sebesar Rp14.500.000.000, (empat belas milyar
lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari manfaat Panin Premier
Protection, Panin Premier Multilinked, dan Additional Life Cover.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Tertanggung meninggal dunia,
sehingga timbul hak pengajuan klaim manfaat meninggal dunia sesuai
ketentuan polis. Bahwa berdasarkan data polis, penerima manfaat
yang tercantum adalah dua orang anak kandung Tertanggung.
3. Bahwa setelah Tertanggung meninggal dunia, diketahui Tertanggung
telah bercerai dengan istrinya, dan kedua penerima manfaat masih
berusia di bawah umur, sehingga secara hukum belum cakap untuk
menerima dan mengelola pembayaran manfaat asuransi secara
langsung.
4. Bahwa selanjutnya terdapat lebih dari satu pihak yang menyampaikan
klaim atau kepentingan atas manfaat polis, yaitu pihak yang mengaku
sebagai penerima wasiat serta mantan istri Tertanggung.
5. Bahwa untuk menghindari kesalahan pembayaran dan demi
memastikan manfaat asuransi dibayarkan kepada pihak yang sah,
perusahaan meminta dokumen tambahan berupa penetapan wali
atau penetapan pengadilan yang menyatakan pihak yang
202
berwenang mewakili kepentingan anak-anak selaku penerima
manfaat.
6. Bahwa kemudian pihak mantan istri Tertanggung melengkapi
dokumen yang diminta dengan menyerahkan Penetapan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.JS wali atas
anak-anak yang lahir dari perkawinan sah antara dirinya dengan
Tertanggung.
7. Bahwa setelah dokumen tersebut diverifikasi dan dinyatakan
memenuhi persyaratan, perusahaan memperoleh dasar hukum yang
jelas mengenai pihak yang sah mewakili penerima manfaat yang
masih di bawah umur.
8. Bahwa
berdasarkan
hal
tersebut,
perusahaan
selanjutnya
membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp14.500.000.000,
(empat belas milyar lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan polis
kepada pihak wali yang sah untuk dan atas nama anak-anak
selaku penerima manfaat. Dengan demikian, pembayaran klaim
dilakukan setelah terpenuhinya kepastian hukum mengenai pihak
yang berhak menerima manfaat, sehingga penyaluran dana
pertanggungan dilakukan secara tepat, sah, dan sesuai ketentuan
polis serta peraturan yang berlaku.
D. Kronologi Proses Klaim Kematian Atas Nama Yuliana (BUKTI PT-9)
1. Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan klaim, Tertanggung
meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024 akibat dari gigitan
ular.
2. Bahwa dalam dokumen pengajuan klaim tersebut, disertakannya juga
Surat
Keterangan
Tanda
Bukti
Lapor
No.
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS tertanggal 12
September 2024 yang mana dijelaskan bahwa Tertanggung telah
meninggal dunia akibat gigitan ular pada hari Kamis tanggal 12
September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB.
3. Bahwa dengan adanya dokumen berupa SKTBL tersebut, maka
secara faktual telah terdapat keterlibatan aparat penegak hukum
dalam peristiwa kematian Tertanggung, sehingga secara medikolegal
peristiwa tersebut tidak lagi semata-mata dapat dipandang sebagai
203
kematian wajar yang bersifat murni medis, melainkan merupakan
kematian yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
4. Bahwa oleh karenanya, Pihak Terkait secara sah dan beralasan
meminta dokumen tambahan berupa Visum et Repertum untuk
memastikan dan memverifikasi secara objektif sebab kematian
Tertanggung, khususnya untuk menilai apakah benar terdapat
hubungan kausal antara gigitan ular dengan kematian tersebut, serta
untuk menghindari adanya ketidakpastian atau potensi perbedaan
interpretasi atas sebab kematian.
5. Bahwa permintaan dokumen tambahan tersebut merupakan bagian
dari proses verifikasi klaim yang wajar dan sesuai dengan prinsip
kehati-hatian dalam perasuransian, serta tidak dapat ditafsirkan
sebagai bentuk penolakan klaim, melainkan sebagai langkah untuk
memastikan bahwa klaim yang diajukan benar-benar memenuhi
ketentuan Polis.
6. Bahwa namun Pemegang Polis tidak dapat memenuhi permintaan
Visum et Repertum tersebut dan justru mengajukan Permohonan Uji
Materi a quo kepada Mahkamah Konstitusi.
Penutup
1. Bahwa pasal 304 KUHD tidak menimbulkan ketidakadilan maupun
pelanggaran
terhadap
prinsip
kepastian
hukum
yang
adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, karena hubungan
hukum antara penanggung dan pemegang polis telah dibangun atas
dasar asas-asas keperdataan yang kuat.
2. Bahwa permintaan dokumen tambahan dalam proses klaim pada
prinsipnya merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian
yang sah, sepanjang dilakukan secara relevan, wajar, proporsional,
dan tidak menghambat proses penyelesaian klaim.
3. Bahwa perbedaan antara kematian wajar dan tidak wajar dalam
berbagai rezim hukum baik hukum kesehatan dan kedokteran
forensik, hukum pidana, maupun hukum perdata secara konsisten
didasarkan pada ada atau tidaknya keterkaitan kematian dengan
faktor eksternal atau perbuatan melawan hukum serta kebutuhan
pembuktian secara hukum.
204
4. Bahwa dalam konteks perasuransian, mekanisme penanganan klaim
dan jenis dokumen yang dipersyaratkan mengikuti apa yang tertera
dalam polis. Terhadap kematian tidak wajar atau yang masih
memerlukan klarifikasi, penanggung secara sah dan wajar berhak
meminta dokumen tambahan seperti laporan kepolisian dan visum et
repertum guna memastikan kebenaran dan objektivitas klaim.
5. Bahwa terhadap struktur polis, tidak terdapat format baku polis dari
regulator, melainkan setiap perusahaan menyusun polis secara
mandiri
dengan
tetap
tunduk
pada
ketentuan
KUHD,
UU
Perasuransian, dan POJK.
6. Bahwa apabila syarat klaim ditetapkan secara rigid dan final, hal
tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang merugikan,
baik dari aspek kepastian hukum maupun stabilitas industri asuransi.
Penghapusan ruang verifikasi akan melemahkan prinsip kehati-hatian,
meningkatkan risiko fraud, serta mengganggu keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pihak Terkait dengan hormat memohon
kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya Yang Mulia Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
[2.6]
Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PT.
Panin Dai-Ichi Life, mengajukan bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9
sebagai berikut:
1.
Bukti PT - 1
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa.
2.
Bukti PT - 2
:
Fotokopi syarat-syarat umum Polis Pertanggungan Jiwa
Perorangan Premier Multilinked Assurance;
3.
Bukti PT - 3
:
Fotokopi
Ketentuan
Khusus
Premier
Multilinked
Assurance;
4.
Bukti PT - 4
:
Fotokopi Form Pengisian Asuaransi Panin Dai-Ichi Life;
5.
Bukti PT - 5
:
Fotokopi ketentuan-ketentuan Dalam Asuransi Panin
Dai-Ichi Life;
205
Selain itu Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi Life, mengajukan keterangan
tertulis ahli atas nama dr. Melina Samsir yang diterima Mahkamah pada tanggal 2
Juni 2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I. Pendahuluan
Dokumen
ini
disusun
sebagai
pendapat
tertulis
berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, dan keahlian saya di bidang perasuransian,
khususnya dalam bidang underwriting, klaim, dan tata kelola risiko pada industri
asuransi jiwa di Indonesia. Pendapat ini dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, kedudukan polis asuransi
sebagai perjanjian, prinsip keterbukaan informasi (utmost good faith), serta
mekanisme pengajuan dan verifikasi klaim sebagaimana lazim diterapkan dalam
praktik industri perasuransian. Selain itu, pendapat ini juga bertujuan menjelaskan
karakteristik penyelenggaraan usaha perasuransian yang memerlukan proses
verifikasi terhadap setiap pengajuan klaim, termasuk kebutuhan atas dokumen
pendukung yang relevan sesuai dengan jenis risiko yang dipertanggungkan.
Penjelasan tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai
praktik industri asuransi yang sehat, prudent, dan berlandaskan prinsip
perlindungan konsumen serta pengelolaan risiko yang baik. Seluruh pendapat
yang disampaikan dalam dokumen ini didasarkan pada pengalaman profesional,
standar praktik yang berlaku dalam industri asuransi jiwa, serta prinsip-prinsip
umum perasuransian yang berlaku dan diakui dalam sistem hukum perasuransian
di Indonesia.
6.
Bukti PT - 6
:
Fotokopi Kutipan Akta Kematian Bertanggal 18 Maret
2024 beserta berkas lainnya;
7.
Bukti PT - 7
:
Fotokopi Tanda Terima Klaim Asuransi Panin Dai-
IchiLife beserta berkas lainnya;
8.
Bukti PT - 8
:
Fotokopi Bertanggal 28 Agustus 2024, Perihal :
Penyampaian
Informasi
Terkait
Pemegang
Polis
Asuaransi Jiwa Nomor 2017019166 atas nama Viara
Wardhana, DR (pemegang Polis), beserta berkas
lainnya;
9.
Bukti PT - 9
:
Fotokopi Tanda Terima Klaim, Panin Dai-Ichilife, beserta
berkas lainnya.
206
II. Latar Belakang Ahli
Saya merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma
Jaya Jakarta, tahun 1995. Sejak tahun 1997, saya mulai berkecimpung dalam
industri asuransi jiwa, khususnya di bidang klaim dan underwriting. Dengan
pengalaman lebih dari 25 tahun, saya telah memahami dengan mendalam
prinsip, praktik, dan prosedur standar yang berlaku dalam industri ini. Saya
memiliki Sertifikasi Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAJ) yang saya peroleh sejak tahun
2004 dan juga memiliki sertifikasi Qualified Risk Governance Professional
(QRGP) sejak tahun 2017. Pengalaman saya mencakup analisis klaim, penilaian
risiko, serta keterlibatan aktif dalam pengembangan kebijakan perusahaan
asuransi terkait pengelolaan risiko.
III. Polis Asuransi Sebagai Perjanjian Asuransi
Asuransi pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian antara perusahaan
asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai pemegang polis dan/atau
tertanggung, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.
Dalam hubungan hukum tersebut, pemegang polis berkewajiban membayar
premi sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sedangkan perusahaan asuransi
berkewajiban memberikan manfaat asuransi apabila terjadi risiko yang
dipertanggungkan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis.
Sebagai suatu perjanjian, hubungan hukum asuransi lahir berdasarkan
kesepakatan para pihak mengenai risiko yang akan dialihkan, manfaat yang akan
diberikan, besaran premi, serta syarat dan ketentuan lainnya yang kemudian
dituangkan dalam polis asuransi. Maka, polis memiliki kedudukan penting sebagai
dokumen yang mencerminkan kesepakatan para pihak sekaligus menjadi alat
bukti tertulis mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi
tersebut.
Dalam praktik industri asuransi jiwa di Indonesia, proses penerbitan polis
pada umumnya diawali dengan penyampaian informasi dan penjelasan mengenai
produk asuransi kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah menentukan
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risikonya, calon nasabah akan
mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta
melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, termasuk dokumen
pendukung terkait kondisi kesehatan apabila diperlukan.
207
SPAJ merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penutupan
asuransi karena memuat berbagai informasi yang menjadi dasar bagi perusahaan
asuransi dalam melakukan penilaian risiko (underwriting). Informasi yang
dicantumkan dalam SPAJ, termasuk data pribadi, riwayat kesehatan, pekerjaan,
maupun informasi lain yang relevan, akan digunakan oleh perusahaan asuransi
untuk menentukan apakah risiko dapat diterima, ditolak, atau diterima dengan
syarat tertentu.
Setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan diterima dan dilakukan
proses penilaian risiko sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan asuransi akan
mengambil keputusan underwriting dan apabila permohonan disetujui, polis
asuransi diterbitkan sebagai bukti adanya hubungan hukum antara para pihak.
Dengan demikian, polis tidak lahir secara sepihak oleh perusahaan asuransi,
melainkan merupakan hasil dari suatu proses yang didasarkan pada pertukaran
informasi, penilaian risiko, dan kesepakatan para pihak mengenai syarat-syarat
pertanggungan.
IV. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Yang Relevan
Dalam praktik industri asuransi, terdapat sejumlah prinsip fundamental
yang menjadi landasan bagi terbentuknya dan dilaksanakannya perjanjian
asuransi. Salah satu prinsip yang paling penting adalah prinsip utmost good faith
atau itikad baik yang sempurna (itikad baik tertinggi). Prinsip ini menghendaki
adanya keterbukaan, kejujuran, dan pengungkapan fakta secara benar oleh para
pihak, baik perusahaan asuransi maupun calon pemegang polis dan/atau
tertanggung, terhadap seluruh informasi yang material dan relevan dengan risiko
yang akan dipertanggungkan.
Prinsip utmost good faith memiliki kedudukan yang sangat penting karena
perusahaan asuransi dalam melakukan penilaian risiko (underwriting) pada
dasarnya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh calon tertanggung.
Maka, setiap fakta yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan asuransi
untuk menerima, menolak, atau menetapkan syarat tertentu atas suatu
pertanggungan wajib disampaikan secara benar dan lengkap.
Dalam praktik asuransi jiwa, pengungkapan informasi tersebut dilakukan
melalui Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). SPAJ merupakan dokumen
yang memuat berbagai informasi penting, antara lain identitas calon tertanggung,
riwayat kesehatan, pekerjaan, kebiasaan hidup, kondisi finansial, serta informasi
208
lain yang relevan dengan risiko yang akan diasuransikan. Informasi yang
tercantum dalam SPAJ menjadi salah satu dasar utama bagi perusahaan asuransi
dalam melakukan proses underwriting dan penerbitan polis.
Maka, telah menjadi standar yang berlaku secara umum dalam industri
asuransi bahwa calon pemegang polis atau tertanggung wajib mengisi SPAJ
secara jujur, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban tersebut
pada umumnya ditegaskan dalam pernyataan yang tercantum pada SPAJ yang
menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar dan bahwa
calon tertanggung memahami konsekuensi hukum apabila di kemudian hari
ditemukan adanya informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau disembunyikan.
Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya fakta
material yang tidak diungkapkan, disampaikan secara tidak benar, atau
disembunyikan pada saat pengajuan asuransi, perusahaan asuransi berhak
melakukan evaluasi terhadap pengaruh fakta tersebut terhadap keputusan
underwriting yang telah diambil sebelumnya. Apabila terbukti bahwa informasi
tersebut bersifat material dan mempengaruhi penerimaan risiko oleh perusahaan
asuransi, maka tindakan yang diambil oleh perusahaan asuransi, termasuk
penolakan klaim atau tindakan lain sesuai ketentuan polis dan peraturan yang
berlaku, merupakan konsekuensi yang dikenal dan diterima dalam praktik industri
asuransi.
Selain prinsip utmost good faith, hubungan hukum antara perusahaan
asuransi dan pemegang polis juga didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan
keterikatan para pihak terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam polis pada dasarnya merupakan hasil
kesepakatan para pihak dan menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban
masing-masing pihak sepanjang masa pertanggungan.
Dalam industri asuransi juga dikenal adanya Free Look Period, yaitu
jangka waktu tertentu setelah polis diterbitkan yang memberikan kesempatan
kepada pemegang polis untuk mempelajari isi polis secara menyeluruh. Dalam
periode tersebut, pemegang polis diberikan hak untuk membatalkan polis apabila
terdapat ketentuan atau manfaat yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau
pemahamannya. Apabila sampai berakhirnya periode tersebut tidak diajukan
pembatalan, maka secara umum pemegang polis dianggap telah menerima,
209
memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis
sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak.
Dengan demikian, prinsip keterbukaan informasi, itikad baik, kepastian
hukum, dan penghormatan terhadap isi perjanjian merupakan prinsip-prinsip yang
saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan usaha
perasuransian yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
V. Tanggapan Ahli Terhadap Permohonan A Quo
Dalam permohonan ini, saya memahami bahwa salah satu isu yang
dipersoalkan adalah tidak diaturnya secara rinci syarat dan mekanisme
pengajuan klaim dalam Pasal 304 KUHD, sehingga muncul anggapan bahwa
perusahaan asuransi dapat meminta dokumen tambahan di luar yang tercantum
dalam polis.
Berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari dua puluh lima tahun di
bidang underwriting dan klaim asuransi jiwa, kebutuhan dokumen dalam proses
klaim pada kenyataannya sangat bergantung pada jenis manfaat yang diajukan,
penyebab terjadinya klaim, serta fakta dan kondisi yang ditemukan pada saat
proses verifikasi dilakukan. Maka, menurut saya tidak dimungkinkan untuk
membuat daftar dokumen klaim yang bersifat tertutup, lengkap, dan berlaku sama
untuk seluruh jenis klaim.
Dalam praktik sehari-hari, setiap klaim memiliki karakteristik yang
berbeda. Klaim meninggal dunia tentu membutuhkan dokumen yang berbeda
dengan klaim rawat inap, penyakit kritis, kecacatan tetap, maupun manfaat
asuransi lainnya. Bahkan untuk jenis klaim yang sama, dokumen yang diperlukan
dapat berbeda tergantung pada penyebab, lokasi kejadian, riwayat perawatan,
maupun kondisi medis yang mendasarinya.
Dari perspektif operasional perusahaan asuransi, proses verifikasi klaim
merupakan bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat
dibayarkan kepada pihak yang berhak dan sesuai dengan ketentuan
pertanggungan. Verifikasi tersebut tidak hanya bertujuan memastikan bahwa
suatu peristiwa benar-benar terjadi, tetapi juga untuk memastikan identitas pihak
yang diasuransikan, penyebab terjadinya klaim, kesesuaian dengan manfaat
yang dipertanggungkan, serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi
maupun penyalahgunaan klaim.
210
Karena itu, dalam praktik industri asuransi, perusahaan asuransi perlu
memiliki kemampuan untuk meminta dokumen tambahan yang relevan apabila
dokumen yang telah disampaikan belum cukup untuk menjelaskan atau
memverifikasi suatu klaim. Permintaan dokumen tambahan tersebut pada
prinsipnya bukan untuk mempersulit proses klaim, melainkan untuk memperoleh
informasi yang memadai sehingga keputusan klaim dapat dilakukan secara tepat
dan akurat.
Menurut pengalaman saya, apabila seluruh persyaratan dan dokumen
klaim diwajibkan ditentukan secara lengkap dan tertutup sejak awal tanpa adanya
ruang untuk menyesuaikan dengan karakteristik klaim yang diajukan, maka
proses verifikasi akan menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan kesulitan bagi perusahaan asuransi dalam memastikan keabsahan
suatu klaim, terutama pada kasus-kasus yang kompleks atau tidak lazim.
Lebih jauh lagi, dari sudut pandang underwriting dan pengelolaan risiko,
keterbatasan dalam proses verifikasi klaim dapat berdampak pada meningkatnya
risiko pembayaran klaim yang tidak memenuhi syarat atau tidak didukung oleh
bukti yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi
pengelolaan risiko perusahaan asuransi dan pada akhirnya berdampak terhadap
keberlangsungan industri perasuransian secara keseluruhan.
Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya terhadap praktik industri
asuransi, pengaturan yang memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk
melakukan verifikasi dan meminta dokumen yang relevan sesuai karakteristik
klaim merupakan bagian yang lazim dan diperlukan dalam penyelenggaraan
usaha
perasuransian
yang
sehat.
Mekanisme
tersebut
juga
berjalan
berdampingan dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk bertindak secara
wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses
penanganan klaim.
Maka, menurut pendapat saya, tidak dicantumkannya secara rinci seluruh
persyaratan dan dokumen klaim dalam Pasal 304 KUHD tidak berarti bahwa
proses klaim menjadi tidak memiliki kepastian. Dalam praktiknya, kebutuhan
verifikasi
klaim
terus
berkembang
mengikuti
kompleksitas
risiko
dan
perkembangan produk asuransi, sehingga diperlukan ruang yang cukup agar
proses underwriting, verifikasi klaim, dan pengelolaan risiko dapat berjalan secara
efektif tanpa mengurangi perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung.
211
VI. Persyaratan Dan Verifikasi Klaim Dalam Praktik Industri Asuransi
Dalam praktik industri asuransi, pengajuan klaim merupakan suatu proses
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan verifikasi dan validasi yang dilakukan
oleh perusahaan asuransi. Setiap klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Penerima Manfaat pada prinsipnya wajib didukung oleh
dokumen dan informasi yang memadai guna memastikan bahwa peristiwa yang
diklaim benar-benar telah terjadi serta memenuhi syarat dan ketentuan
sebagaimana diatur dalam polis asuransi.
Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen klaim tidak semata-mata
dilakukan untuk menentukan apakah manfaat asuransi dapat dibayarkan, tetapi
juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar
perasuransian, menjaga akurasi administrasi, serta melindungi kepentingan
seluruh pemegang polis. Berdasarkan praktik yang lazim berlaku dalam industri
asuransi, pemeriksaan dokumen klaim antara lain bertujuan untuk:
a. memastikan identitas pihak yang mengajukan klaim;
b. memastikan identitas pihak yang diasuransikan;
c.
memastikan bahwa risiko atau peristiwa yang dipertanggungkan benar-benar
telah terjadi;
d. memastikan kesesuaian antara peristiwa yang diklaim dengan manfaat yang
dijamin dalam polis;
e. memastikan bahwa tidak terdapat informasi material yang tidak diungkapkan
baik pada saat penutupan polis maupun pada saat pengajuan klaim;
f.
memastikan ketepatan perhitungan manfaat asuransi yang akan dibayarkan;
g. meminimalkan potensi kesalahan administratif; dan
h. mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun tindakan kecurangan (fraud).
Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya terhadap praktik industri
asuransi jiwa di Indonesia, tidak terdapat daftar dokumen klaim yang dapat
diberlakukan secara seragam dan bersifat limitatif untuk seluruh jenis klaim. Hal
tersebut disebabkan karena setiap klaim memiliki karakteristik risiko, latar
belakang peristiwa, kondisi medis, serta kebutuhan verifikasi yang berbeda-beda.
Secara umum, dokumen yang lazim diminta dalam proses pengajuan
klaim meliputi:
a. formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Penerima Manfaat;
212
b. formulir keterangan medis atau formulir klaim yang diisi oleh dokter atau
fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait;
c.
identitas pihak yang mengajukan klaim;
d. identitas pihak yang diasuransikan; dan
e. dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan jenis klaim yang diajukan.
Adapun dokumen pendukung tersebut tidak dapat ditentukan secara rinci
dan tertutup sejak awal karena sangat bergantung pada jenis manfaat yang
diklaim dan karakteristik risiko yang terjadi. Dalam praktiknya, dokumen
tambahan dapat berbeda antara satu klaim dengan klaim lainnya.
Sebagai contoh, pada klaim meninggal dunia karena sebab yang tidak
wajar dapat diperlukan dokumen dari kepolisian atau hasil pemeriksaan forensik.
Pada klaim penyakit kritis dapat diperlukan hasil pemeriksaan penunjang seperti
CT Scan, MRI, angiografi, pemeriksaan laboratorium, atau dokumen medis lain
yang relevan. Demikian pula pada klaim kecacatan, gangguan penglihatan,
gangguan pendengaran, maupun rawat inap, masing-masing membutuhkan
dokumen pendukung yang berbeda sesuai karakteristik manfaat yang dijamin
dalam polis.
Menurut pendapat saya, kebutuhan untuk meminta dokumen pendukung
yang relevan dan wajar merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam
proses verifikasi klaim. Kebutuhan tersebut tidak dapat diatur secara rigid maupun
limitatif dalam suatu norma yang hanya mengatur unsur-unsur minimum polis
asuransi. Apabila seluruh jenis dokumen yang mungkin diperlukan diwajibkan
untuk dicantumkan secara lengkap dan tertutup sejak awal, maka hal tersebut
justru berpotensi menghambat proses verifikasi klaim, menyulitkan pengelolaan
risiko, serta mengurangi kemampuan perusahaan asuransi dalam mencegah
kesalahan maupun penyalahgunaan dalam pembayaran klaim.
Dengan demikian, menurut pendapat saya, keberadaan ruang bagi
perusahaan asuransi untuk meminta dokumen pendukung yang relevan,
proporsional, dan diperlukan dalam proses verifikasi klaim merupakan kebutuhan
yang melekat dalam penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat, prudent,
dan akuntabel. Mekanisme tersebut juga sejalan dengan prinsip utmost good
faith, prinsip kehati-hatian, serta prinsip perlindungan konsumen yang menjadi
fondasi dalam industri perasuransian modern.
213
VII. Kesimpulan
Berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya selama lebih dari 25
tahun di bidang underwriting dan klaim asuransi jiwa, saya berpendapat bahwa
proses penerbitan polis, pengelolaan risiko, dan penyelesaian klaim merupakan
satu rangkaian yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan usaha
perasuransian.
Dalam praktik industri asuransi, proses klaim tidak hanya bertujuan untuk
melakukan pembayaran manfaat kepada pemegang polis atau penerima
manfaat, tetapi juga untuk memastikan bahwa risiko yang diajukan memang
sesuai dengan manfaat yang dipertanggungkan dan memenuhi ketentuan yang
berlaku. Maka, proses verifikasi klaim dan pemeriksaan dokumen pendukung
merupakan bagian yang lazim dan sangat penting dalam operasional perusahaan
asuransi. Setiap klaim memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebutuhan
dokumen pendukung juga dapat berbeda tergantung pada jenis manfaat yang
diajukan, kondisi medis, penyebab terjadinya klaim, maupun fakta-fakta yang
ditemukan dalam proses verifikasi.
Kemampuan perusahaan asuransi untuk meminta dokumen tambahan
yang relevan dan diperlukan merupakan bagian dari praktik pengelolaan risiko
yang sehat. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan
klaim dilakukan secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,
sekaligus membantu mencegah kesalahan administrasi maupun potensi
penyalahgunaan klaim. Apabila perusahaan asuransi tidak memiliki ruang yang
memadai untuk melakukan verifikasi dan meminta dokumen yang relevan sesuai
karakteristik klaim yang diajukan, maka proses penilaian klaim menjadi tidak
optimal dan berpotensi meningkatkan risiko dalam pengelolaan usaha
perasuransian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi
keseimbangan dan keberlangsungan sistem perasuransian yang sehat.
Menurut pendapat saya, pengaturan mengenai unsur-unsur pokok dalam
polis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD tetap relevan untuk
digunakan sebagai dasar hubungan perasuransian. Sementara itu, kebutuhan
mengenai tata cara verifikasi klaim, dokumen pendukung, dan proses
penyelesaian klaim pada praktiknya akan terus berkembang mengikuti jenis
produk, karakteristik risiko, perkembangan medis, serta kebutuhan industri
perasuransian yang dinamis. Dengan demikian, fleksibilitas dalam proses
214
verifikasi klaim merupakan kebutuhan yang wajar dalam praktik industri asuransi
dan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara
perlindungan pemegang polis, akurasi pembayaran klaim, serta keberlangsungan
industri perasuransian secara keseluruhan.
[2.7]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait PT.
Prudential Life Assurance, menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan
keterangan dalam persidangan pada tanggal 15 April 2026 serta keterangan
tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 April 2026 yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I.
DUDUK PERKARA – HAL PENTING DEMI TERANGNYA PERKARA DAN
PROSES HUKUM YANG SEDANG BERJALAN SAAT INI
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, perlu PIHAK TERKAIT sampaikan
mengenai kronologis permasalahan antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT,
sebagai berikut:
I.A.
Bahwa PEMOHON adalah nasabah PIHAK TERKAIT berdasarkan polis-polis
asuransi di bawah ini:
I.A.1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No: 14308389 tertanggal 2 April 2023
atas nama tertanggung Yuliana (almarhumah istri PEMOHON),
penerima manfaat sekaligus pemegang polis tersebut adalah Ng Kim
Tjoa (in casu PEMOHON), dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (“Polis PruWarisan No.
14308389”) (Bukti PT-1);
I.A.2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No: 14304095 tertanggal 29 Maret
2023 atas nama tertanggung Yuliana (almarhumah istri PEMOHON),
penerima manfaat sekaligus pemegang polis tersebut adalah Ng Kim
Tjoa (in casu PEMOHON), dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) (“Polis PruWarisan No.
14304095”) (Bukti PT-2);
I.A.3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No: 14318054 tertanggal 22 Mei 2023
atas nama tertanggung Yuliana (almarhumah istri PEMOHON),
penerima manfaat sekaligus pemegang polis tersebut adalah Ng Kim
Tjoa (in casu PEMOHON), dengan nilai pertanggungan sebesar
215
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) (“Polis PruWarisan No:
14318054”) (Bukti PT-3); dan
(polis-polis asuransi disebut pada angka I.A.1. sampai dengan I.A.3. di atas
selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Polis PruWarisan”).
I.A.4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No: 14304073 tertanggal 29
Maret 2023 atas nama Tertanggung Yuliana (almarhumah istri
PEMOHON), penerima manfaat sekaligus pemegang polis tersebut
adalah Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON), dengan nilai pertanggungan
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) jika Tertanggung (in
casu almarhumah Yuliana istri PEMOHON) meninggal dunia, dan jika
Tertanggung meninggal karena kecelakaan, maka terdapat tambahan
nilai pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari nilai
pertanggungan, yaitu menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah) (“Polis PruCritical”) (Bukti PT-4).
(Polis PruWarisan dan Polis PruCritical tersebut selanjutnya secara bersama-
sama disebut “Polis-Polis Asuransi”)
I.B.
Perlu untuk menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang
Mulia bahwa transaksi penutupan Polis-Polis Asuransi ditutup dan
ditandatangani secara langsung oleh Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON),
dimana berdasarkan Polis-Polis Asuransi tersebut dari sejak awal telah
didudukan: (i) Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) sebagai pemegang polis;
(ii) Almarhumah Yuliana (istri) sebagai Tertanggung (pihak yang ditanggung
dalam hal terjadi risiko meninggal dunia baik wajar maupun karena
kecelakaan); (iii) Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) sebagai penerima
manfaat jika Almarhumah Yuliana sebagai Tertanggung meninggal
dunia; dan (iv) semua pembayaran premi atas Polis-Polis Asuransi tersebut
dibayarkan oleh Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON).
I.C.
Lebih lanjut, Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) pada tanggal yang berbeda-
beda telah mengajukan beberapa klaim manfaat asuransi berdasarkan Polis-
Polis Asuransi, karena Yuliana telah meninggal pada bulan September 2024
(yakni kurang lebih 1 tahun 6 bulan setelah Polis-Polis Asuransi terbit). Klaim
manfaat
asuransi
tersebut
diajukan
oleh
PEMOHON
atas
dasar
meninggalnya
Yuliana
dengan
klaim
karena
terjadinya
peristiwa
“kecelakaan”, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh PEMOHON dalam
216
formulir-formulir klaim asuransi di bawah ini (“Formulir-Formulir Klaim”):
Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis PruWarisan No:
14308389 bulan Oktober 2024 (Bukti PT-5):
Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis PruWarisan No:
14304095 tertanggal 14 Oktober 2024 (Bukti PT-6):
Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis PruWarisan No:
14318054 tertanggal 11 Oktober 2024 (Bukti PT-7):
Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis PruCritical No: 14304073
tertanggal 14 Oktober 2024 (Bukti PT-8):
I.D.
Oleh karena PEMOHON mengajukan jenis klaim meninggal karena
“kecelakaan”, maka berdasarkan Polis-Polis Asuransi dan Formulir-Formulir
Klaim, PEMOHON diwajibkan untuk menyampaikan Berita
Acara
Kepolisian Asli sebagai salah satu dokumen persyaratan klaim tersebut,
guna dilakukannya verifikasi validitas dari dokumen tersebut.
I.E.
Dalam proses melakukan verifikasi dan pemeriksaan atas validitas dokumen
yang diajukan oleh PEMOHON dalam mengajukan klaim asuransi tersebut,
pada sekitar bulan Agustus – September 2025, PEMOHON telah mendesak
dan mengancam PIHAK TERKAIT untuk segera membayarkan klaim
asuransi yang diajukan oleh PEMOHON, dan sebanyak dua kali telah
mengancam akan melakukan demonstrasi di depan kantor PIHAK TERKAIT
217
Perwakilan Medan (Kantor Pemasaran Medan), dengan total peserta 300
(tiga ratus) orang dengan maksud dan tujuan agar PIHAK TERKAIT
membayarkan seluruh klaim asuransi yang telah diajukan oleh PEMOHON.
I.F.
Atas dasar itikad baik, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk tetap
melakukan verifikasi validitas dari dokumen-dokumen dan data-data yang
disampaikan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT sama sekali tidak
melakukan penolakan atas pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh
PEMOHON, melainkan telah melakukan pembayaran atas sebagian manfaat
asuransi melalui uang santunan polis sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta Rupiah) kepada kepada PEMOHON pada tanggal 9 September 2025
(“Uang Santunan Polis”) (Bukti PT-9), pembayaran uang mana telah
dikonfirmasi dan diakui telah diterima oleh PEMOHON (Bukti PT-10), dan
menunda pencairan sisa manfaat asuransi yang diklaim oleh PEMOHON,
sampai dengan proses verifikasi validitas dokumen-dokumen dan data-data
yang disampaikan oleh PEMOHON telah diselesaikan oleh PIHAK TERKAIT.
I.G.
Selanjutnya, PIHAK TERKAIT kemudian melakukan verifikasi validitas
dokumen-dokumen dan data-data yang telah disampaikan oleh PEMOHON.
Ternyata ditemukan fakta, dalam proses verifikasi tersebut, adanya dokumen
yang diduga palsu dalam proses pengajuan klaim-klaim manfaat asuransi
berdasarkan Polis-Polis Asuransi. Dokumen dimaksud adalah Surat
Keterangan Tanda Bukti Lapor No: SKTBL/10/IX/2024/SPKT/Polsek Danau
Paris tertanggal 12 September 2024 (“SKTBL 10/2024”) (Bukti PT-11). Atas
dasar penggunaan dokumen yang diduga palsu tersebut, PIHAK TERKAIT
telah menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan Ng Kim Tjoa (in
casu PEMOHON) di Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Tanda Penerimaan
Laporan Nomor: STTLP/B/6474/IX/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA
tertanggal 15 September 2025 (“LP 6474/2025”) (Bukti PT-12). Oleh karena
adanya proses hukum pidana terkait dugaan pemalsuan atas dokumen
pendukung Formulir-Formulir Klaim, PIHAK TERKAIT menangguhkan
pembayaran manfaat asuransi kepada PEMOHON terlebih dahulu guna
kepastian hukum mengenai kebenaran penggunaan SKTBL 10/2024 dan
menghormati
proses
hukum
pidana
yang
sedang
berjalan.
Saat
diterbitkannya dokumen “Keterangan PT Prudential Life Assurance Sebagai
Pihak Terkait” ini, proses hukum pidana dimaksud telah ditingkatkan menjadi
218
proses penyidikan, dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada bagian
III.I. di bawah ini.
I.H.
Lebih lanjut, terkait dengan pengajuan klaim asuransi atas Polis-Polis
Asuransi, PEMOHON sebagai Penggugat juga telah mengajukan upaya
hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PIHAK TERKAIT
sebagai Tergugat, sebagaimana terbukti dengan adanya Perkara Nomor
1159/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel, tertanggal 23 Oktober 2025, di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan (“Perkara Perdata 1159/2025”) (Bukti PT-13), yang
saat
ini
perkara
perdata
tersebut
masih
dalam
proses
pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
I.I.
Selain dari proses hukum pidana dan hukum perdata terkait dengan klaim
asuransi atas Polis-Polis Asuransi, PEMOHON lebih lanjut lagi mengajukan
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 kepada
Mahkamah Konstitusi, yang telah diperbaiki PEMOHON pada 9 Februari
2026.
Atas duduk perkara di atas, agar lebih jelas, objektif, dan komprehensifnya perkara
a quo serta terpenuhinya asas Audi et alteram partem, berikut ini kami sampaikan
KETERANGAN PIHAK TERKAIT untuk menjadi pertimbangan dan dasar bagi
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dalam memutus perkara a quo,
berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, dan dasar hukum sebagai berikut:
II.
DALAM TANGGAPAN/EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PEMOHON PERKARA
PUU NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
II.A. Tanggapan Terhadap Kedudukan Hukum PEMOHON - PEMOHON Tidak
Mengalami Kerugian Konstitusional Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1)
UUD NRI 1945
II.A.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, penting untuk dicatat bahwa
PEMOHON sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional yang
relevan akibat eksistensi atau adanya norma yang diatur dalam Pasal 304
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”).
II.A.2. Bahwa PIHAK TERKAIT merujuk kepada Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) (Bukti PT-14), yang
mengatur sebagai berikut:
219
“(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”
II.A.3. Dalam hal ini, PEMOHON pada butir 5 halaman 5-6 Permohonannya
menyatakan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam:
(a) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) dan (b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945,
akibat adanya ketentuan yang bersifat terbuka dalam Polis-Polis Asuransi.
Dalam hal ini, PEMOHON mendalilkan bahwa agar tidak disisipkan ketentuan
terbuka dalam Polis-Polis Asuransi yakni dengan memaknai Pasal 304 KUHD
dengan menambahkan frasa:
a. “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”; atau
b. “syarat klaim yang disepakati sejak awal”; atau
c. “syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat
dilakukan perubahan atau penambahan syarat secara sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya”, quod non.
II.A.4. Klaim kerugian konstitusional PEMOHON yang didasari adanya pelanggaran
atas Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, nyatanya tidak berdasar
sebagaimana penjelasan berikut:
II.A.4.a.
Pertama, dalam proses pembuatan Polis-Polis Asuransi serta
ketentuan-ketentuan di dalamnya, PIHAK TERKAIT telah
melaksanakan adanya “kepastian hukum yang adil serta
perlakuan
yang
sama
di
hadapan
hukum”
terhadap
Tertanggung atas nama Yuliana (almarhumah istri PEMOHON)
dan Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) sebagai penerima manfaat
dari Polis-Polis Asuransi tersebut, sebagaimana hal ini telah
220
diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini
dikarenakan Polis-Polis Asuransi jelas merupakan suatu perjanjian
yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPerdata”) (Bukti PT-15), di mana KUHPerdata
menganut
asas-asas
yang
menjaga
kepastian
hukum
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu:
II.A.4.a.i.
Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of
Contract):
Setiap
orang
bebas
membuat
perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta dengan
siapa perjanjian dibuat, selama tidak melanggar
undang-undang,
ketertiban
umum,
dan
kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerdata).
II.A.4.a.ii.
Asas
Konsensualisme
(Consensualism):
Perjanjian
lahir
dan
sah
sejak
adanya
kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak
mengenai
hal
pokok,
tidak
memerlukan
formalitas khusus kecuali diatur undang-undang
(Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata)
II.A.4.a.iii.
Asas Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang
sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Pihak-pihak wajib
mematuhi perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata).
II.A.4.a.iv.
Asas Itikad Baik (Good Faith): Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik (jujur, wajar, dan
patut), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
ayat (3) KUHPerdata.
II.A.4.a.v.
Asas Kepatutan, Kebiasaan, dan mengikat
Undang-Undang: Persetujuan tidak hanya
mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di
dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang
menurut
sifatnya
persetujuan
dituntut
berdasarkan
kepatutan,
kebiasaan,
atau
undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).
221
II.A.4.b.
Kedua, dalam pembuatan Polis-Polis Asuransi, PIHAK TERKAIT
juga telah memberikan keleluasaan kepada PEMOHON untuk
mempelajari syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Polis-Polis
Asuransi (guna dijamin kepastian hukumnya) sebagaimana telah
diatur ketentuan mengenai “Masa Mempelajari Polis” atau dalam
praktik disebut juga sebagai “free look period” (periode waktu
kebebasan untuk mengkaji polis), di mana PIHAK TERKAIT telah
memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender agar
PEMOHON sebagai pemegang Polis-Polis Asuransi dapat
mempelajari terlebih dahulu dalam jangka waktu yang wajar
(sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945) atas seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari
Polis-Polis Asuransi, termasuk prosedur pengajuan klaim atas
polis asuransi, sebelum memberikan persetujuannya atas
penerbitan polis tersebut, sebagaimana ketentuan “Masa
Mempelajari Polis” tersebut telah jelas diberikan dan diatur dalam
Polis-Polis Asuransi, berdasarkan hasil tangkapan layar berikut:
Dengan demikian, jelas bahwa PEMOHON sebagai pemegang
polis dan sekaligus penerima manfaat atas Polis-Polis Asuransi
memiliki kehendak bebas untuk menyetujui persyaratan dimaksud
atau tidak menyetujuinya, yang mana dalam perkara a quo,
PEMOHON setelah diberikan “Masa Mempelajari Polis” telah
memutuskan untuk memberikan kata sepakat dan menyetujui
persyaratan polis dimaksud, termasuk syarat dan ketentuan
pencairan klaim asuransi, sehingga di sini justru terbukti dan tidak
terbantahkan bahwa tidak ada hak konstitusional PEMOHON
yang dibatasi oleh PIHAK TERKAIT terhadap pembuatan Polis-
Polis Asuransi beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya, dan
sejatinya proses pembuatan kesepakatan dan penerbitan Polis-
222
Polis Asuransi telah berkesesuaian dengan prinsip yang diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
II.B.
PEMOHON Tidak Mengalami Kerugian Konstitusional Berdasarkan
Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945
II.B.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, PIHAK TERKAIT menolak
dengan tegas dalil PEMOHON yang pada intinya menyatakan bahwa
ketentuan Pasal 304 KUHD telah bertentangan dengan hak konstitusional
PEMOHON vide Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya mengenai
perlindungan harta benda PEMOHON (sebagaimana bagian B, halaman 25
– 27 Permohonannya).
II.B.2. Dalam hal ini PEMOHON mendalilkan bahwa premi yang dibayarkan
merupakan “pengorbanan harta benda yang telah dilakukan tertanggung.
Dengan demikian terdapat 2 (dua) hak milik tertanggung yang berada di
bawah kekuasaan perusahaan asuransi, yakni premi dan uang
pertanggungan” (kutipan, lihat butir 2 halaman 26 Permohonan Pemohon
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026. PEMOHON telah mendalilkan
bahwa “premi dan uang pertanggungan” merupakan hak milik PEMOHON
sebagai pemegang polis sekaligus penerima manfaat atas Polis-Polis
Asuransi.
II.B.3. Untuk lebih jelasnya perkara a quo terkait dengan norma Pasal 304 KUHD
dikaitkan dengan dalil pelanggaran hak konstitusional PEMOHON atas dasar
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, perlu dikutip di sini ketentuan Pasal 28G
sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
II.B.4. Dalam perkara a quo, pembayaran premi jelas bukan merupakan harta
benda PEMOHON, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban
PEMOHON berdasarkan perikatan Polis-Polis Asuransi yang telah disepakati
oleh PEMOHON, di satu pihak, dengan PIHAK TERKAIT, dipihak lain sebagai
perusahaan asuransi. Karenanya dalil PEMOHON yang mengklaim jika
pembayaran premi dan uang manfaat asuransi adalah harta benda dan
hak milik PEMOHON, quod non, adalah tidak benar dan tidak berdasar,
karena pembayaran premi jelas merupakan pelaksanaan kewajiban Ng Kim
Tjoa (in casu PEMOHON) sebagai pemegang polis sekaligus penerima
223
manfaat berdasarkan Polis-Polis Asuransi, dan klaim pembayaran uang
manfaat asuransi yang diberikan kepada Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON)
yang juga sebagai penerima manfaat dari Polis-Polis Asuransi tersebut
tidaklah serta merta atau otomatis dianggap merupakan harta benda dan
hak milik dari PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI 1945, melainkan klaim pencairan manfaat polis haruslah melalui proses
verifikasi keabsahan data dan kebenaran peristiwa kematian Almarhumah
Yuliana (yang merupakan istri PEMOHON) yang diklaim oleh PEMOHON.
II.B.5. Kalaupun uang pembayaran premi dan uang manfaat asuransi dianggap atau
diasumsikan sepihak oleh PEMOHON dalam Permohonan Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026 sebagai harta benda/hak milik, quod non (dimana
sudah jelas hal ini tidak benar berdasarkan urian di atas), maka karena
unsur/norma dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 adalah harus
terpenuhinya “syarat di bawah kekuasaan PEMOHON”, dan nyata-nyatanya
uang pembayaran premi dan uang manfaat asuransi atas Polis-Polis Asuransi
tersebut faktanya tidaklah di bawah “kekuasaan PEMOHON” (sebagaimana
jelas hal ini disyaratkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945) - melainkan
PEMOHON mengetahui dan menegaskan fakta bahwa uang pembayaran
premi dan uang manfaat asuransi berada di bawah kekuasaan dari PIHAK
TERKAIT sebagai perusahaan asuransi -, maka jelas dan nyata dalil
PEMOHON adalah kabur dengan mengklaim/menganggap telah terjadi
kerugian konstitusional PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI 1945 karena norma pengaturan yang tidak adil berdasarkan
Pasal 304 KUHD, quod non.
II.B.6. Mohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, selain itu,
jelas PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah merampas harta benda yang
diklaim oleh PEMOHON. Karena faktanya, PIHAK TERKAIT sama sekali
tidak pernah menolak untuk membayarkan uang manfaat asuransi, dan
sebaliknya, PIHAK TERKAIT faktanya telah membayarkan Uang Santunan
Polis sebagai bagian manfaat asuransi kepada PEMOHON, dimana
pencairan sisa uang manfaat selanjutnya tunduk kepada selesainya proses
verifikasi validitas dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh
PEMOHON
atau
diperolehnya
temuan
atas
penyimpangan
klaim
(irregularities) dari proses verifikasi tersebut.
224
II.B.7. Jika berdasarkan syarat dan ketentuan Polis-Polis Asuransi yang telah
mengikat “bagaikan undang-undang” bagi para pihak, maka tindakan PIHAK
TERKAIT sebagai perusahaan asuransi yang melakukan verifikasi dokumen
dan kemudian memutuskan untuk menangguhkan pencairan uang manfaat
yang diminta oleh PEMOHON, hal tersebut jelas bukan merupakan tindakan
perampasan atau pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
(sebagaimana yang didalilkan sepihak oleh PEMOHON), melainkan tindakan
perusahaan asuransi tersebut (in casu PIHAK TERKAIT) jelas merupakan
pelaksanaan due process of laws, demi terciptanya kepastian hukum yang
adil sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
II.B.8. Berdasarkan uraian dan fakta di atas, karenanya sangat berdasar bagi
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak atau setidak-
tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 tidak dapat diterima, karena sesuai dengan PMK 7/2025 (vide
Bukti PT-14), telah dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT bahwa dalam
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026: (i) tidak
dapat dibuktikan terjadinya hak dan/atau kewenangan konstitusional
PEMOHON dirugikan oleh berlakunya Pasal 304 KUHD dan (ii) tidak ada
hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional PEMOHON
dengan ketentuan Pasal 304 KUHD yang dimohonkan pengujian melalui
perkara aquo.
II.C.
Dasar Yuridis Penolakan atau Keberatan Terkait Kewenangan
Mahkamah Konstitusi
II.C.1. Majelis
Hakim
Mahkamah
Konstitusi
Yang
Mulia,
permasalahan
sesungguhnya dalam perkara a quo sama sekali bukan merupakan
permasalahan kerugian konstitusionalitas PEMOHON akibat tidak adanya
suatu norma yang adil pada Pasal 304 KUHD (sebagaimana didalilkan
sepihak oleh PEMOHON).
II.C.2. Bahwa secara nyata dan jelas, permasalahan pokok PEMOHON adalah
sengketa komersil terkait dengan ditangguhkannya pembayaran manfaat
asuransi dari PIHAK TERKAIT kepada PEMOHON, dalam perkara a quo
sangatlah disayangkan bahwa PEMOHON menutupi fakta adanya Perkara
Perdata 1159/2025 yang sedang berjalan, yang diajukan oleh PEMOHON
225
sehubungan dengan gugatan wanprestasi atas belum dipenuhinya
pembayaran manfaat asuransi oleh PIHAK TERKAIT, dengan para pihak
dalam sengketa perdata sebagai berikut:
Penggugat
:
Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON)
Tergugat
:
PT Prudential Life Assurance (in casu
PIHAK TERKAIT dalam Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026)
Turut Tergugat
:
Otoritas Jasa Keuangan
Tindakan PEMOHON di atas sangatlah memalukan dan jelas mencerminkan
itikad buruk seorang warga negara yang semata-mata hanya untuk mencapai
kepentingan komersilnya, dengan membentuk narasi seolah-olah hak
konstitusionalnya telah dilanggar akibat ditangguhkannya pembayaran
manfaat asuransi oleh PIHAK TERKAIT – quod non -.
II.C.3. Mohon Perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, bahwa
PIHAK TERKAIT juga sebelum didaftarkannya Perkara Perdata 1159/2025
telah mengajukan proses hukum pidana terhadap orang yang sama, yaitu Ng
Kim Tjoa (in casu PEMOHON) yaitu dengan mengajukan laporan polisi terkait
dengan dugaan tindak pidana dalam proses pengajuan klaim manfaat
asuransi PEMOHON, berdasarkan LP 6474/2025 atas nama terlapor Ng Kim
Tjoa (in casu PEMOHON), yang saat ini Laporan Polisi PIHAK TERKAIT ini
telah dinaikkan statusnya dari “Penyelidikan” menjadi “Penyidikan”
sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) No: B/ SPDP/ 505/ III/ RES.1.9/ 2026/ Ditres PPA dan
PPO, tertanggal 27 Maret 2026 (Bukti PT-16). Hal ini menunjukkan bahwa
pihak penyidik kepolisian telah memutuskan status peristiwa merupakan
tindak pidana dan menemukan adanya minimal dua alat bukti sah dan cukup
terkait unsur-unsur “tindak pidana” yang diduga keras dilakukan oleh Ng Kim
Tjoa (PEMOHON) berdasarkan Laporan Polisi yang diajukan oleh PIHAK
TERKAIT, dan kemudian telah memutuskan untuk meningkatkan status
Laporan Polisi sebagai tindak pidana yang perlu dilakukan penyidikan lebih
lanjut terhadap Ng Kim Tjoa selaku terlapor (in casu PEMOHON).
II.C.4. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT
merujuk pada Pasal 24C UUD NRI 1945, yang mengatur sebagai berikut
(dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
226
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar,
memutuskan
pembubaran
partai
politik,
dan
memutuskan
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
Oleh karena permasalahan perkara a quo sesungguhnya bukan mengenai
pelanggaran hak konstitusional PEMOHON, melainkan dasarnya perkara a
quo merupakan sengketa komersil mengenai: (i) gugatan (klaim) perdata
asuransi yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
(in casu Perkara Perdata 1159/2025); dan (ii) proses pidana di Polda Metro
Jaya sebagaimana LP 6474/2025, di mana secara nyata dan jelas
PEMOHON memanfaatkan Mahkamah Konstitusi secara itikad buruk untuk
keuntungan PEMOHON semata.
II.C.5. Sehingga demikian tidak ada dasar bagi PEMOHON untuk menguji undang-
undang (in casu Pasal 304 KUHD) terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan kewenangannya sangat berdasar untuk menolak
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk
seluruhnya.
III.
TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON PERKARA
PUU NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
III.A. Pasal 304 KUHD Tidak Melanggar Kepastian Hukum Sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945
III.A.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami menolak dengan tegas
dalil PEMOHON yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 304
KUHD bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya
mengenai kepastian hukum (sebagaimana bagian A, halaman 20 – 25
Permohonannya).
III.A.2. Sebagaimana butir 10 halaman 24 Permohonannya, PEMOHON mendalilkan
bahwa Pasal 304 KUHD menciptakan suatu ketidakpastian hukum karena
tidak mengatur mengenai syarat dan prosedur klaim uang pertanggungan
secara pasti dan “rigid”, yang mengakibatkan:
a. Tertanggung tidak mengetahui secara pasti sejak awal dokumen dan
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh klaim;
227
b. Perusahaan asuransi memiliki keleluasaan normatif untuk menafsirkan
atau bahkan menambahkan syarat klaim di luar dari apa yang ditentukan
dalam polis;
c. Syarat klaim sering kali baru diketahui setelah peristiwa risiko terjadi,
sehingga tertanggung berada dalam posisi tidak dapat menghindari atau
menolak syarat tersebut.
III.A.3. Bahwa dalil-dalil PEMOHON di atas sama sekali tidak berdasar dan tidak
relevan dengan Pasal 304 KUHD, karena alasan-alasan sebagai berikut:
III.A.3.a.
Pertama, Pasal 304 KUHD tetap tunduk terhadap asas-asas
KUHPerdata yang sudah menjamin kepastian hukum para pihak.
Hal ini jelas diatur dalam Pasal 1 KUHD (Bukti PT-17) mengatur
ketentuan sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda
baca):
“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata
tidak
diadakan
penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang
Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang
dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”
Mengingat hal di atas, maka asas-asas sebagaimana dijelaskan
dalam butir A.4 (Dalam Tanggapan atas Permohonan Pemohon
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026) di atas tetap berlaku
terhadap Pasal 304 KUHD, khususnya mengenai asas itikad baik
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Dalam konteks perkara a quo, syarat “dokumen lain yang
dianggap perlu oleh penanggung” sebagaimana disepakati dalam
Polis-Polis Asuransi jelas telah secara sadar disetujui oleh
PEMOHON, dan PIHAK TERKAIT telah memberikan jangka
waktu yang wajar dan memadai untuk “Masa Mempelajari Polis”,
sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan prosedur
pencairan uang manfaat yang sudah disepakati oleh Tertanggung
atas nama Yuliana (almarhumah istri PEMOHON) mengikat juga
bagi Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) sebagai pemegang polis
sekaligus penerima manfaat dari Polis-Polis Asuransi tersebut,
dan tidak ada dasar bagi PEMOHON melalui perkara aquo untuk
mempermasalahkan Pasal 304 KUHD untuk mengesampingkan
atau tidak memberlakukan begitu saja kesepakatan mengikat dan
228
berlaku sah dari Polis-Polis Asuransi.
III.A.3.b.
Kedua,
mengingat
terhadap
Polis-Polis
Asuransi
jelas
merupakan suatu perjanjian dan berlaku Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata, maka yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT untuk
meminta dokumen-dokumen persyaratan klaim bukan saja
melaksanakan kesepakatan yang sudah mengikat, melainkan
juga merupakan pelaksanaan dari itikad baik PIHAK TERKAIT
dalam proses pencairan klaim manfaat asuransi yang diajukan
oleh PEMOHON untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, yang
merupakan kewajiban PIHAK TERKAIT sebagai perusahaan
asuransi.
Dalam konteks perkara antara PEMOHON dengan PIHAK
TERKAIT, permintaan dokumen-dokumen oleh PIHAK TERKAIT
didasari alasan-alasan yang patut dan masih dalam koridor
verifikasi klaim manfaat asuransi, berdasarkan uraian penjelasan
berikut:
III.A.3.b.i Berita Acara Kepolisian Asli
Sebagaimana diatur dalam Formulir-Formulir Klaim
dan ketentuan pada Polis-Polis Asuransi, PEMOHON
wajib untuk mengajukan dokumen “berita acara
kepolisian asli” (termasuk namun tidak terbatas pada
laporan polisi) sebagai syarat pengajuan klaim manfaat
asuransi, karena PEMOHON mengajukan klaim
manfaat asuransi dengan kategori kematian karena
“kecelakaan”. Namun demikian, PEMOHON sama
sekali
tidak
pernah
melampirkan
dokumen
dimaksud.
Sampai
akhirnya,
PEMOHON
melalui
kuasa
hukumnya, Anthoni Simamora, SH. MH & Partner
mengirimkan
Surat
No:
08/III/AS/2025,
perihal:
“Somasi (Peringatan) Pertama” tertanggal 18 Maret
2025 (Bukti PT-18), yang dalam surat tersebut
dinyatakan bahwa PEMOHON telah mengajukan
laporan polisi atas meninggalnya Yuliana (Istri
229
PEMOHON) berdasarkan SKTBL 10/2024. Oleh
karena itu, sangat berdasar apabila PIHAK TERKAIT
meminta asli dokumen SKTBL 10/2024 ini dari
PEMOHON.
III.A.3.b.ii Akta Tanah
Akta tanah dimintakan oleh PIHAK TERKAIT karena
sebagaimana informasi secara lisan dari PEMOHON,
Almarhumah Yuliana (istri dari PEMOHON) meninggal
dunia karena digigit ular setelah penandatanganan
akta tanah dimaksud. Hal di atas juga tertuang dalam
hasil wawancara PEMOHON yang tertuang dalam
Hasil Pemeriksaan dan Pendapat Medikolegal Nomor:
/TU.DFM/VIII/2025
tertanggal
22
Agustus
2025
(“Laporan Medikolegal”) (Bukti PT-19), sebagaimana
hasil tangkapan layar berikut:
Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila PIHAK
TERKAIT meminta informasi terkait, yaitu mengenai
akta tanah dari PEMOHON, untuk membuktikan
230
apakah benar ada peristiwa baik PEMOHON dan
Tertanggung atas nama Almarhumah Yuliana, benar
ke kantor notaris, sebelum terjadinya kematian
Almarhumah Yuliana.
III.A.4. Tindakan-tindakan PIHAK TERKAIT (termasuk permintaan dokumen SKTBL
10/2024 dan Akta Tanah/dokumen lain yang dianggap perlu dalam rangka
verifikasi klaim oleh PIHAK TERKAIT) sejatinya bukanlah tindakan
sewenang-wenang untuk mempersulit proses klaim manfaat asuransi,
melainkan semata-mata untuk menjalankan prinsip kehati-hatian atas dasar
informasi yang diberikan oleh PEMOHON itu sendiri, dan hal tersebut
dibenarkan berdasarkan ketentuan Polis-Polis Asuransi, dan hal ini selaras
dengan prinsip kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339
KUHPerdata.
III.A.5. Selain itu, apabila PEMOHON mendalilkan bahwa tidak ada regulasi yang
mengatur bahwa suatu polis wajib mengatur mengenai syarat klaim sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum, faktanya Pasal 12 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran
Pemasaran Produk Asuransi (“POJK 8/2024”) (Bukti PT-20), jelas-jelas telah
mengatur bahwa suatu polis asuransi wajib memuat “syarat klaim dan tata
cara pengajuan klaim”, sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan
tanda baca):
“Pasal 12
Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
...
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim.”
Ketentuan di atas secara jelas juga memberikan kepastian hukum yang
melindungi baik PEMOHON sebagai penerima manfaat maupun PIHAK
TERKAIT selaku perusahaan asuransi, karena sudah ada ketentuan yang
mengatur terkait dengan tata cara dan syarat klaim dalam suatu polis
asuransi.
III.A.6. Bahwa kepastian hukum dalam konteks perasuransian tidak dapat dimaknai
secara sempit sebagai kepastian formal semata (berdasarkan dokumen),
melainkan juga mencakup kepastian atas kebenaran materiil dari suatu
231
klaim.
III.A.7. Justru apabila Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 dikabulkan dan syarat klaim dibuat “final dan rigid”, maka
perusahaan asuransi tanpa keadilan dipaksa secara serta merta: (i)
membayar klaim tanpa verifikasi; (ii) dokumen yang diduga palsu tidak dapat
diperiksa dan/atau dibuktikan melalui proses hukum lebih dahulu; (iii) potensi
tindakan penipuan (fraud) menjadi meraja lela dan pasti akan terjadi dalam
praktik pencairan klaim asuransi; dan (iv) sistem hukum menjadi tidak adil
karena tidak dapat memisahkan klaim yang sah dan tidak sah. Hal ini justru
jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil itu sendiri.
III.A.8. Oleh karena itu, secara nyata dan jelas Pasal 304 KUHD telah menjamin
kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945, sehingga tidak perlu diuji apalagi ditambahkan frasa: (i) “syarat
klaim yang diatur secara final dan rigid”; atau (ii) “syarat klaim yang disepakati
sejak awal”; atau (iii) “syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta
tidak dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat secara sepihak
tanpa persetujuan pihak lainnya”, sebagaimana hal ini diklaim sepihak oleh
PEMOHON.
III.A.9. Dengan demikian, sangat berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/XXIV/2026 untuk seluruhnya.
III.B. PASAL 304 KUHD TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS
KONSENSUALISME DAN PACTA SUNT SERVANDA
III.B.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, PIHAK TERKAIT menolak
dengan tegas dalil PEMOHON yang pada intinya menyatakan Pasal 304
KUHD bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda (perjanjian
mengikat para pihak layaknya undang-undang) sebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (sebagaimana disebukan dalam bagian C,
halaman 27-28 dari Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026).
III.B.2. PEMOHON mendalilkan dan menganggap seolah-olah dikarenakan Pasal
304 KUHD tidak mengatur syarat-syarat klaim sebagai materi muatan
minimum dalam suatu polis asuransi, hal ini dalam praktik mengakibatkan
232
sering lahirnya syarat-syarat klaim di luar polis yang tidak pernah disepakati,
sehingga bertentangan dengan asas konsensualisme dan pacta sunt
servanda, qoud non, sehingga sesungguhnya yang dimohonkan PEMOHON
adalah merupakan pengujian Pasal 304 KUHD terhadap ketentuan
KUHPerdata, bukan terhadap UUD NRI 1945, yang mana hal ini bukan
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
III.B.3. Lagi pula, dalil PEMOHON di atas semakin menunjukkan bahwa
permasalahan inti perkara a quo bukan merupakan permasalahan norma dari
Pasal 304 KUHD, karena PEMOHON justru mempermasalahkan praktik
asuransi, bukan norma dari Pasal 304 KUHD.
III.B.4. Selain itu Pasal 1 KUHD juga menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam
KUHPerdata tetap berlaku terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHD,
sepanjang tidak dilakukan penyimpangan khusus. Oleh karena Pasal 304
KUHD tidak mengesampingkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt
servanda, maka kedua asas tersebut tetap berlaku terhadap ketentuan Pasal
304 KUHD, yaitu sejalan dengan konsensualisme dan asas pacta sunt
servanda yang berlaku dalam hubungan perdata khususnya mengenai klaim
asuransi.
III.B.5. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 304 KUHD sama sekali
tidak bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan Asas
konsensualisme. Dengan demikian, sangat berdasar bagi Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya.
III.C. Pasal 304 KUHD Wajib Dikesampingkan Berdasarkan Asas Lex
Specialis Derogat Legi Lex Generalis dan Asas Lex Superiori Legi Lex
Priori, karena Sudah Diatur Lebih Lanjut dalam rezim hukum yang baru
dan lebih khusus (UU Asuransi juncto Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan sebagai peraturan pelaksananya)
III.C.1. Pasal 304 KUHD yang merupakan norma perundang-undangan yang telah
berlaku dari sejak zaman kolonial Belanda mengatur mengenai salah satu
ketentuan umum (lex generalis) terkait dengan perasuransian dalam KUHD,
dimana berdasarkan hukum positif Indonesia, saat ini pengaturan terkait
dengan perasuransian dan seluruh aspek industri perasuransian di
Indonesia telah secara rinci dan khusus (lex specialis) telah diatur dalam
233
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (“UU Asuransi) (Bukti PT-21).
III.C.2. Nyata-nyata bahwa muatan materi pengaturan norma yang diatur dalam
Pasal 304 KUHD yang demi hukum telah digantikan, dikesampingkan
dan/atau disempurnakan keberlakukannya dalam UU Asuransi dan
peraturan pelaksanaannya, dengan penjelasan lebih lanjut di bawah ini.
III.C.3. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU Asuransi diatur ketentuan
sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
”(4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam
mengelola Premi dan Pemegang Polis harus dapat menghitung risiko dan
manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak
terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”
III.C.4. Lebih lanjut lagi, sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan UU Asuransi
di atas, telah diterbitkan POJK 8/2024. Hal ini terlihat jelas dari konsideran
POJK 8/2024 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan (5) UU
Asuransi, yang berisi ketentuan sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
”bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A dan Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penggunaan polis
asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola perhitungan
premi/kontribusi secara lebih hati-hati dalam rangka memastikan
perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat memenuhi
seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;”
III.C.5. Bahwa Pasal 12 POJK 8/2024 telah mengatur materi muatan minimum
suatu polis asuransi, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 304
KUHD. Berikut adalah kutipan Pasal 12 POJK 8/2024 dimaksud (dalam
kutipan dan penambahan tanda baca):
“Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a.
saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;
b.
uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan,
termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian
manfaat;
234
c.
cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d.
tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e.
penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan
mata uang rupiah;
f.
waktu
yang
diakui
sebagai
saat
diterimanya
pembayaran
Premi/Kontribusi;
g.
kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan
melewati tenggang waktu yang disepakati;
h.
periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada
Produk
Asuransi
jiwa
atau
kesehatan
dengan
masa
pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i.
tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang
dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
j.
cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang
memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai
dengan Polis Asuransi;
k.
perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau
perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis
Asuransi atau yang sejenis;
l.
penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang
Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab,
kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
m.
syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n.
tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o.
penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p.
bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
q.
tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta;
r.
periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode
lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s.
periode menunggu jika ada.”
III.C.6. Adapun sebagaimana kutipan di atas, Pasal 12 huruf m dan n POJK 8/2024
juga telah mengatur mengenai syarat dan tata cara pengajuan klaim
asuransi, yang dipermasalahkan dalam Permohonan Pemohon Perkara
PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026.
235
III.C.7. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa di dalam hukum positif
Indonesia telah diundangkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan
yang mengatur lebih khusus (lex specialis) dan lebih baru (lex superiori)
mengenai standar materi muatan dalam suatu polis asuransi yang
sebelumnya secara umum diatur dalam Pasal 304 KUHD (lex generalis).
Oleh karena itu, Pasal 304 KUHD harus dikesampingkan dan bukan
merupakan norma yang dapat diuji dalam perkara Mahkamah Konstitusi
terkait dengan syarat dan tata cara pengajuan klaim asuransi, hal ini
berdasarkan asas lex specialis derogat legi lex generalis (hukum yang
bersifat umum mengesampingkan hukum yang bersifat khusus) dan lex
superiori derogat legi lex priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan
hukum yang terdahulu).
III.C.8. Karenanya, jika benar hak konstitusi PEMOHON berdasarkan: (i) Pasal 28G
Ayat (1) UUD NRI 1945 dan (ii) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dirugikan,
maka norma yang diuji melalui perkara aquo, sesuai dengan PMK 7/2025
(vide Bukti PT-14), adalah UU Asuransi yang merupakan “Undang-Undang
atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” yang dimohonkan
pengujiannya, dan karenanya yang diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara a quo bukanlah Pasal 304 KUHD yang demi hukum telah
digantikan, dikesampingkan dan/atau disempurnakan keberlakukannya
dalam
praktik
hukum
berdasarkan
UU Asuransi
dan
peraturan
pelaksanaannya.
III.C.9. Dikarenakan berdasarkan uraian dalam sub-bab III.C ini telah nyata bahwa
UU Asuransi telah mengatur jelas norma mengenai materi muatan suatu
polis asuransi, termasuk didalamnya mengatur syarat dan tata cara
pengajuan klaim (lebih lanjut lagi norma ini telah diatur secara rinci dalam
POJK 8/2024 sebagai peraturan pelaksanaan), maka jikalaupun atau
seandainyapun ketentuan atau norma yang diatur dalam UU Asuransi
diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi oleh PEMOHON atas dasar
timbulnya kerugian hak konstitusional PEMOHON, yang dijamin oleh Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sudah
tentu permohonan pengujian atas norma dari UU Asuransi tersebut di atas
akan ditolak karena tidak beralasan.
236
III.C.10. Sebagai contoh penerapan asas lex superiori derogat legi priori, dapat dilihat
dalam ketentuan mengenai pendaftaran firma dalam KUHD dan Peraturan
Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan
Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan
Komanditer (”Permenkum 25/2025”) (Bukti PT-22), hal ini terlihat pada
tabel ini:
KUHD
Peraturan yang berlaku
saat ini
Pasal 23 KUHD
“Para persero firma diwajibkan untuk
mendaftarkan akta itu dalam register
yang disediakan untuk itu pada
kepaniteraan
raad
van
justitie
(pengadilan negeri) daerah hukum
tempat kedudukan perseroan itu.”
Pasal
4
Permenkum
25/2025
”(1)
Pendaftaran
pendirian
Persekutuan Perdata, Firma,
dan
CV
diajukan
kepada
Direktur Jenderal oleh pendiri
bersama-sama
atau
para
sekutu melalui Notaris.
(2)
Pendaftaran
pendirian
sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
diajukan
secara
elektronik
melalui
Sistem
Administrasi Badan Usaha.”
Catatan:
Pasal 23 KUHD sudah tidak diterapkan saat ini, dan yang berlaku ialah
Pasal 4 Permenkum 25/2025. Hal ini terlepas Permenkum 25/2025 tidak
mengatur secara eksplisit mengenai pengesampingan/pencabutan Pasal
23 KUHD, dan tidak ada peraturan perundang-undangan setelah
berlakunya KUHD yang telah mencabut atau mengesampingkan
keberlakukan Pasal 23 KUHD ini.
III.C.11. Oleh karena Pasal 304 KUHD sebagai produk hukum lama harus dibaca
dan diterapkan secara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih baru, khususnya dalam bidang perasuransian, sehingga tidak dapat
ditafsirkan secara berdiri sendiri tanpa memperhatikan rezim hukum khusus
dan baru setingkat undang-undang yang mengaturnya. Maka jelas bahwa
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 adalah
permohonan pengujian undang-undang yang tidak berdasar dan patut untuk
ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
III.C.12. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap struktur
hukum yang berlaku, maka jelas tidak terdapat pertentangan antara Pasal
304 KUHD dengan UUD NRI 1945 dan permohonan a quo kehilangan dasar
argumentasi konstitusionalnya. Dengan demikian sangat berdasar bagi
237
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
III.D. Rezim Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perasuransian Di
Indonesia Telah Diatur Secara Komprehensif
III.D.1. Bahwa PEMOHON secara keliru mendasarkan argumentasinya pada
perbandingan dengan hukum asuransi di Inggris dan Jerman, khususnya
melalui
Insurance
Act
Inggris
2015
(Bukti
PT-23)
dan
Versicherungsvertragsgesetz (“VVG”) (Bukti PT-24), untuk mendalilkan
bahwa kepastian hukum dalam asuransi hanya dapat tercapai apabila
persyaratan klaim diatur secara tegas, rigid, dan final dalam polis -quod non.
Berdasarkan penelusuran PIHAK TERKAIT, sama sekali tidak ditemukan
adanya norma atau ketentuan eksplisit dalam kedua regulasi negara asing
tersebut yang secara langsung memuat rumusan sebagaimana didalilkan
sepihak oleh PEMOHON dalam permohonannya.
III.D.2. Bahwa PEMOHON pada pokoknya menguraikan sejumlah prinsip yang
diklaim PEMOHON terkandung dalam Insurance Act Inggris 2015, yang
dirumuskan oleh PEMOHON sebagai berikut:
III.D.2.a Ketentuan mengenai ”jelas” telah disebutkan di dalam Permohonan
Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 yaitu (dalam
kutipan dan penambahan tanda baca):
”Seluruh syarat yang dapat memengaruhi klaim harus dirumuskan
secara jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh tertanggung
sejak awal.”
III.D.2.b Ketentuan mengenai ”diberitahukan sejak awal” telah disebutkan
di dalam Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 yaitu (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Penanggung tidak diperkenankan menyembunyikan syarat
klaim dalam praktik internal atau menafsirkannya secara sepihak
pada tahap klaim.”
III.D.2.c Ketentuan mengenai “Proporsional” telah disebutkan di dalam
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
yaitu (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Setiap persyaratan atau sanksi atas pelanggaran kewajiban
tertanggung harus proporsional dengan risiko yang ditimbulkan
dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menolak klaim secara
tidak adil.”
238
III.D.3. Bahwa untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif, PIHAK
TERKAIT menyajikan perbandingan antara pengaturan dalam Insurance Act
Inggris 2015 dan VVG dengan rezim hukum perasuransian di Indonesia, yang
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang didalilkan oleh PEMOHON
sesungguhnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia, in casu UU Asuransi dan peraturan pelaksanaannya.
III.D.4. Berikut tabel perbandingan pengaturan terkait rincian polis asuransi antara
Insurance Act Inggris 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia:
No.
Kategori
Insurance Act
Inggris 2015
Peraturan di Indonesia
1.
Jelas
Part 5 angka 17
yang memuat the
transparency
requirements
angka (3), yaitu:
”The
disadvantageous
term
must
be
clear
and
unambiguous as
to its effect.”
Ketentuan mengenai ”Jelas” telah
diatur di dalam Pasal 31 ayat (2) UU
Asuransi
(dalam
kutipan
dan
penambahan tanda baca):
“Perusahaan
perasuransian
wajib
memberikan
informasi
yang
benar,
tidak
palsu,
dan/atau tidak menyesatkan
kepada calon Pemegang Polis,
calon
Tertanggung,
calon
Peserta,
Pemegang
Polis,
Tertanggung,
atau
Peserta
mengenai
risiko,
manfaat,
kewajiban,
dan
pembebanan
biaya
terkait
dengan
produk
asuransi atau produk asuransi
syariah yang ditawarkan.”
Pengaturan terkait dengan hal ini
juga diatur di dalam Pasal 12 POJK
8/2024 huruf L yaitu (dalam kutipan
dan penambahan tanda baca):
“Perusahaan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi
syariah
yang menyelenggarakan Produk
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan
produk
asuransi
wajib
menerbitkan
Polis Asuransi yang paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:
................
L.Penghentian pertanggungan
/kepesertaan,
baik
dari
Perusahaan
asuransi
atau
239
No.
Kategori
Insurance Act
Inggris 2015
Peraturan di Indonesia
perusahaan
asuransi
syariah
maupun dari pemegang polis,
tertanggung,
atau
peserta,
termasuk
syarat,
penyebab,
kewajiban masing-masing pihak,
dan hak atau manfaat yang
diperoleh
Pemegang
Polis,
Tertanggung, atau Peserta.”
Selanjutnya diatur di dalam Pasal 19
POJK 8/2024 ayat (1) yaitu (dalam
kutipan dan penambahan tanda
baca):
“Polis Asuransi
harus
ditulis
dengan jelas sehingga dapat
dibaca
dengan
mudah
dan
dimengerti oleh Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta.”
Selanjutnya dipertegas di dalam
Pasal 55 POJK 8/2024 yaitu (dalam
kutipan dan penambahan tanda
baca):
“Dalam hal pemasaran produk
asuransi
dilakukan
melalui
saluran pemasaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e,
perusahaan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi
syariah
wajib:
a. memastikan bahwa pihak
yang melakukan pemasaran
dimaksud
menyampaikan
informasi yang akurat, jelas,
jujur, dan tidak menyesatkan
mengenai produk asuransi
kepada
calon
pemegang
polis,
tertanggung
atau
peserta
sebelum
calon
pemegang
polis,
tertanggung, atau peserta
memutuskan
untuk
melakukan
penutupan
asuransi
dengan
perusahaan
asuransi
dan
perusahaan asuransi syariah.”
240
No.
Kategori
Insurance Act
Inggris 2015
Peraturan di Indonesia
2.
Diberitahu
kan sejak
awal
Part
5
(17)
Insurance
Act
Inggris 2015 yang
memuat
the
transparency
requirements
angka (2):
“The insurer must
take
sufficient
steps to draw the
disadvantageous
term
to
the
insured’s
attention
before
the
contract
is
entered into or the
variation agreed.”
Ketentuan
mengenai
“diberitahukan sejak awal” juga
telah diatur di dalam Pasal 11 ayat
(2) UU Asuransi yaitu (dalam kutipan
dan penambahan tanda baca):
“Dalam menerapkan tata kelola
perusahaan
yang
baik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Perusahaan
perasuransian wajib menerapkan
prinsip
kehati-hatian,
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban, profesional
dan kewajaran.”
Selanjutnya diatur di dalam Pasal 31
ayat (2) UU Asuransi yaitu (dalam
kutipan dan penambahan tanda
baca):
“(2) Perusahaan Perasuransian
wajib memberikan informasi
yang
benar,
tidak
palsu,
dan/atau tidak menyesatkan
kepada calon Pemegang Polis,
calon
Tertanggung,
calon
Peserta,
Pemegang
Polis,
Tertanggung,
atau
Peserta
mengenai
risiko,
manfaat,
kewajiban, dan pembebanan
biaya terkait dengan produk
asuransi atau produk asuransi
syariah yang ditawarkan.”
Pengaturan terkait hal ini juga diatur
di dalam Pasal 12 huruf b POJK
8/2024 yaitu (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
”Perusahaan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi
syariah
yang menyelenggarakan produk
asuransi
wajib
menerbitkan
polis asuransi yang paling
sedikit
memuat
ketentuan
mengenai: ..........
b.
uraian
manfaat
yang
241
No.
Kategori
Insurance Act
Inggris 2015
Peraturan di Indonesia
diperjanjikan dan risiko yang
dikecualikan,
termasuk
besaran,
waktu,
persyaratan, dan kondisi
pemberian manfaat.”
Selanjutnya di atur di dalam Pasal 12
huruf L POJK 8/2024 yaitu (dalam
kutipan dan penambahan tanda
baca):
”Perusahaan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi
syariah
yang menyelenggarakan produk
asuransi
wajib
menerbitkan
polis asuransi yang paling
sedikit
memuat
ketentuan
mengenai: ........
L.
Penghentian
pertanggungan/kepesertaa
n,
baik
dari
Perusahaan
asuransi atau perusahaan
asuransi syariah maupun dari
pemegang
polis,
tertanggung, atau peserta,
termasuk syarat, penyebab,
kewajiban
masing-masing
pihak, dan hak atau manfaat
yang diperoleh pemegang
polis,
tertanggung
atau
peserta.”
3.
Proporsion
al
Tidak diatur
Ketentuan mengenai “Proporsional”
telah diatur di dalam Pasal 31 ayat (3)
UU Asuransi yaitu (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Perusahaan
Asuransi,
Perusahaan
Asuransi
Syariah,
perusahaan
reasuransi,
perusahaan reasuransi syariah,
perusahaan pialang asuransi, dan
perusahaan
pialang
reasuransi
wajib
menangani
klaim
dan
keluhan
melalui
proses
yang
cepat, sederhana, mudah diakses,
dan adil.”
242
III.D.5. Selain itu, berdasarkan uraian dalam Permohonan Pemohon Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026, prinsip utama yang diadopsi dalam VVG secara
tegas menempatkan perjanjian asuransi dalam kerangka perlindungan pihak
lemah (consumer-protective contract law) sehingga VVG mewajibkan bahwa
polis asuransi harus memuat secara rinci dan tertulis perihal prosedur
pengajuan klaim, jenis dan batasan dokumen klaim, jangka waktu
pemrosesan klaim, serta konsekuensi hukum apabila klaim ditolak,
sebagaimana hal ini lebih lanjut lagi diuraikan pada angka III.D.6. di bawah
ini, jadi sama sekali bukan berarti tidak dikenal adanya prosedur dan syarat-
syarat pencairan klaim asuransi, sebagaimana secara keliru diasumsikan
oleh PEMOHON.
III.D.6. Adapun guna memberikan gambaran yang objektif, berikut kami sampaikan
tabel perbandingan dalil PEMOHON dengan ketentuan VVG dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
No.
Dalil PEMOHON
VVG
Peraturan di Indonesia
1.
VVG
mewajibkan
bahwa
polis
asuransi
harus
memuat
secara
rinci dan tertulis
perihal:
a.
prosedur
pengajuan klaim.
Bahwa
ketentuan
sebagaimana
didalilkan
tersebut
tidak diatur secara
eksplisit
dalam
VVG.
VVG
hanya
mengatur mengenai
kewajiban
pemberian informasi
pra-kontraktual
sebagaimana
Section 7 (1) VVG,
sebagai berikut:
“The
insurer
informs
the
policyholder in
writing of his or
her
terms
of
contract,
including
the
general
terms
and conditions
of insurance, as
well
as
the
information set
Pasal 12 huruf m POJK
8/2024 telah mengatur bahwa
polis asuransi harus memuat
tata cara klaim sebagaimana
kutipan di bawah ini (dalam
kutipan
dan
penambahan
tanda baca):
“Perusahaan
asuransi
dan perusahaan asuransi
syariah
yang
menyelenggarakan
produk
asuransi
wajib
menerbitkan
Polis
asuransi
yang
paling
sedikit memuat ketentuan
mengenai: .............
m. syarat dan tata cara
pengajuan
klaim,
termasuk
bukti
pendukung
yang
relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim.”
Bahwa
terkait
dengan
kewajiban
pemberian
informasi
pra-kontraktual
diatur pula di dalam Pasal 7
243
No.
Dalil PEMOHON
VVG
Peraturan di Indonesia
out
in
a
statutory
ordinance
referred to in
subsection (2),
in good time
before
the
policyholder
submits his or
her contractual
acceptance.
This
information
is
provided clearly
and
comprehensibly
, in keeping with
the means of
communication
employed.
If,
on
the
request of the
policyholder,
the contract is
concluded
by
telephone
or
using
another
means
of
communication
which does not
permit
the
information
to
be provided in
writing prior to
the
policyholder’s
contractual
acceptance,
that information
must be provide
without
undue
delay after the
contact
has
been
concluded; this
also applies if
the policyholder
ayat (1) dan (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
22
Tahun
2023
tentang
Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan (“POJK 22/2023”)
(dalam
kutipan
dan
penambahan tanda baca):
“(1)
PUJK
berhak
memastikan adanya iktikad
baik
calon
Konsumen
dan/atau Konsumen.
(2)
PUJK
berhak
mendapatkan
informasi
dan/atau dokumen yang
jelas, akurat, benar, dan
tidak
menyesatkan
mengenai calon Konsumen
dan/atau Konsumen.”
* PUJK dalam hal ini
adalah PIHAK TERKAIT
sebagai
perusahaan
asuransi
** Konsumen dalam hal ini
adalah Ng Kim Tjoa (in
casu PEMOHON)
Dalam praktik perasuransian,
seseorang
baru
dapat
dikualifikasikan
sebagai
konsumen
asuransi
jiwa
setelah terbitnya polis sebagai
wujud berlakunya perjanjian
asuransi. Sebelum polis terbit,
hubungan para pihak masih
berada
dalam
tahap
pra-kontraktual,
sehingga
yang bersangkutan secara
hukum lebih tepat disebut
sebagai calon konsumen atau
calon tertanggung.
244
No.
Dalil PEMOHON
VVG
Peraturan di Indonesia
explicitly
waives the right
to
information
by a separate
written
declaration
prior
to
submitting
his
or
her
contractual
acceptance.”
2.
VVG
mewajibkan
bahwa
polis
asuransi
harus
memuat
secara
rinci dan tertulis
perihal:
....
b.
jenis
dan
batasan
dokumen klaim
Bahwa
ketentuan
sebagaimana
didalilkan
tidak
diatur
secara
eksplisit
dalam
VVG.
VVG
justru
mengatur
bahwa
apabila risiko yang
diasuransikan
terjadi,
maka
perusahaan
asuransi/penanggun
g
dapat
meminta
tertanggung/pemeg
ang
polis
untuk
mengungkapkan
seluruh
informasi
yang
diperlukan
mengenai peristiwa
dimaksud. Hal ini
diatur dalam Section
31 (1) VVG sebagai
berikut:
“After
the
occurrence
of
an
insured
event,
the
insurer
may
demand
that
the policyholder
disclose to him
or her all the
information
necessary
to
Pasal 12 huruf m POJK8/2024
telah mengatur bahwa polis
asuransi harus memuat bukti
pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan
klaim sebagaimana kutipan di
bawah ini (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Perusahaan
asuransi
dan
perusahaan
asuransi syariah yang
menyelenggarakan
produk asuransi wajib
menerbitkan
Polis
asuransi yang paling
sedikit
memuat
ketentuan
mengenai:
.............
m. syarat dan tata
cara pengajuan klaim,
termasuk
bukti
pendukung
yang
relevan
dan
diperlukan
dalam
pengajuan klaim.”
245
No.
Dalil PEMOHON
VVG
Peraturan di Indonesia
establish
the
occurrence
of
the
insured
event
or
the
extent of the
insurer’s
liability.
The
insurer
may
demand
proof
to the extent
that
the
policyholder
may
be
reasonably
expected
to
obtain
such
proof.”
Ketentuan di atas
justru menunjukkan
bahwa VVG tidak
mengatur
adanya
batasan
dokumen
klaim.
3.
VVG
mewajibkan
bahwa
polis
asuransi
harus
memuat
secara
rinci dan tertulis
perihal:
.......................
c. jangka waktu
pemrosesan
klaim.
Bahwa
ketentuan
sebagaimana
didalilkan
tidak
diatur
secara
eksplisit
dalam
VVG.
Jangka waktu pemrosesan
klaim asuransi telah diatur di
dalam Pasal 12 huruf n POJK
8/2024 yaitu (dalam kutipan
dan
penambahan
tanda
baca):
“Perusahaan
asuransi
dan perusahaan asuransi
syariah
yang
menyelenggarakan
produk
asuransi
wajib
menerbitkan
Polis
asuransi
yang
paling
sedikit memuat ketentuan
mengenai:
...
n. tata cara dan jangka
waktu penyelesaian dan
pembayaran klaim.”
4.
VVG
mewajibkan
bahwa
polis
asuransi
harus
memuat
secara
Bahwa
ketentuan
sebagaimana
didalilkan
tidak
diatur
secara
Konsekuensi hukum apabila
klaim ditolak telah diatur di
dalam Pasal 12 huruf o yaitu
(dalam
kutipan
dan
246
No.
Dalil PEMOHON
VVG
Peraturan di Indonesia
rinci dan tertulis
perihal: .................
d.
serta
konsekuensi
hukum
apabila
klaim ditolak.
eksplisit
dalam
VVG.
penambahan tanda baca):
”Perusahaan asuransi dan
perusahaan
asuransi
syariah
yang
menyelenggarakan
wajib
menerbitkan polis asuransi
yang paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
.........................................
o.
Penyelesaian
perselisihan paling sedikit
memuat
mekanisme
penyelesaian
di
dalam
pengadilan
pengadilan
maupun di luar pengadilan
dan
pemilihan
tempat
kedudukan
penyelesaian
perselisihan.”
III.D.7. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa ketentuan-ketentuan
Insurance Act Inggris 2015 dan VVG yang dirujuk oleh PEMOHON dalam
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 secara
normatif juga sudah secara komprehensif diatur dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia (UU Asuransi dan peraturan pelaksanaannya).
III.D.8. Bahkan jelas peraturan-peraturan Insurance Act Inggris 2015 dan VVG
dimaksud tidak mewajibkan adanya persyaratan klaim secara final dan
rigid untuk diatur dalam suatu polis asuransi. Sebaliknya, peraturan-
peraturan dimaksud justru memberikan ruang kepada perusahaan asuransi
sebagai penanggung untuk dapat memintakan seluruh dokumen yang
relevan terkait dengan peristiwa yang ditanggung tanpa ada batasan.
III.D.9. Oleh karena itu, rujukan ketentuan-ketentuan di atas justru semakin
memperkuat bahwa tidak ada masalah konstitusionalitas dari ketentuan Pasal
304 KUHD, dan ketentuan ini tidak dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, sangat berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya.
III.E. PERBANDINGAN DENGAN PRINSIP INTERNASIONAL
III.E.1. Bahwa dalam angka 6 - 9 halaman 33 Permohonan Pemohon Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026, telah disampaikan dalil dan klaim sepihak yang
247
menyatakan bahwa Pasal 304 KUHD tidak sesuai dengan ketentuan: (i)
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Bukti PT-25)
(“UNDROIT Principles”); dan (ii) Organisation for Economic Co-operation
and Development Consumer Policy (“OECD”) yang disebut-sebut oleh
PEMOHON dalam permohonannya tanpa merujuk secara jelas instrumen
yang digunakan dasar oleh PEMOHON, yang kami anggap hal ini mengacu
kepada “G20/OECD High Level Principles on Consumer Protection 2022”
(“OECD Consumer Protection 2022”)
III.E.2. Bahwa dalam hal ini ketentuan KUHPerdata, KUHD, dan peraturan
perundang-undangan dalam sektor asuransi sesungguhnya telah sesuai
dengan prinsip-prinsip UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts dan OECD, sebagaimana tabel perbandingan berikut:
Dalil PEMOHON
Ketentuan
UNIDROIT
Principles dan
OECD
Consumer
Protection
2022
Peraturan di Indonesia
UNIDROIT
Principles
menekankan
bahwa:
a. Kontrak
harus
dijalankan
dengan
itikad
baik
dan
kejujuran
(good faith and
fair dealing)
b. Klausul
yang
tidak transparan
atau merugikan
salah satu pihak
dapat dianggap
tidak adil
c. Pihak
yang
berada
pada
posisi dominan
tidak
boleh
menyalahkan
keunggulannya.”
Bahwa
UNIDROIT
Principles
tidak mengatur
secara
eksplisit
mengenai dalil
huruf
b
dan
huruf c yang
dinyatakan
oleh
PEMOHON
Perkara
PUU
Nomor 25/PUU-
XVI/2026.
UNIDROIT
Principles hanya
mengatur
secara eksplisit
mengenai good
faith
and
fair
dealing
sebagaimana
diatur
dalam
Article
1.7,
Bahwa dalam hal ini, peraturan
hukum
di
Indonesia
telah
mengatur
mengenai
hal-hal
yang
didalilkan
PEMOHON
sebagai berikut:
a. Pasal
1338
ayat
(3)
KUHPerdata telah mengatur
mengenai kewajiban para
pihak untuk melaksanakan
perjanjian
dengan
itikad
baik, sebagaimana kutipan
berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“suatu
perjanjian
harus
dilaksanakan dengan itikad
baik”
b. Pasal
11
ayat
(2)
UU
Asuransi
sebagaimana
kutipan
berikut
(dalam
kutipan dan penambahan
tanda baca):
“Dalam menerapkan tata
248
Dalil PEMOHON
Ketentuan
UNIDROIT
Principles dan
OECD
Consumer
Protection
2022
Peraturan di Indonesia
sebagaimana
kutipan berikut:
(1)
Each
party
must
act
in
accordance
with
good
faith and fair
dealing
in
international
trade.
(2)
The
parties may
not
exclude
or limit this
duty.
kelola perusahaan yang
baik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan
perasuransian
wajib
menerapkan
prinsip
kehati-hatian,
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
profesional
dan
kewajaran.”
c. Pasal
31
ayat
(2)
UU
Asuransi
yaitu
(dalam
kutipan dan penambahan
tanda baca):
“(2)
Perusahaan
Perasuransian
wajib
memberikan
informasi
yang benar, tidak palsu,
dan/atau
tidak
menyesatkan
kepada
calon Pemegang Polis,
calon Tertanggung, calon
Peserta, Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta
mengenai
risiko,
manfaat, kewajiban, dan
pembebanan
biaya
terkait dengan produk
asuransi atau produk
asuransi syariah yang
ditawarkan.”
“Prinsip
OECD
tentang
Perlindungan
Konsumen
secara
konsisten
menempatkan
asuransi
sebagai
sektor
yang
membutuhkan
Bahwa
dalam
dalil PEMOHON
tersebut, tidak
jelas
rujukan
dokumen
OECD
yang
dimaksud oleh
PEMOHON
tersebut.
Bahwa dalam hal ini, UU
Asuransi
telah
mengatur
mengenai
(i)
transparansi
kontrak; (ii) kejelasan hak dan
kewajiban;
dan
(iii)
perlindungan terhadap praktik
yang
menghambat
realisasi
hak konsumen, sebagaimana
ketentuan di bawah ini:
249
Dalil PEMOHON
Ketentuan
UNIDROIT
Principles dan
OECD
Consumer
Protection
2022
Peraturan di Indonesia
perlindungan
khusus,
karena
kompleksitas
produk
dan
ketimpangan
informasi.
Prinsip
OECD
menekankan:
a. Transparansi
kontrak
b. Kejelasan hak
dan kewajiban
c. Serta
perlindungan
terhadap praktik
yang
menghambat
realisasi hak
konsumen”
Dalam hal ini
PIHAK
TERKAIT
merujuk kepada
OECD
Consumer
Protection
2022.
Namun
demikian,
OECD
Consumer
Protection 2022
dimaksud sama
sekali
tidak
mengatur
secara eksplisit
mengenai
(i)
transparansi
kontrak;
(ii)
kejelasan
hak
dan kewajiban;
(iii)
serta
perlindungan
terhadap praktik
yang
menghambat
realisasi
hak
konsumen.
a. Pasal 31 ayat 2 UU Asuransi
yang
mengatur
sebagai
berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“(2)
Perusahaan
Perasuransian
wajib
memberikan informasi
yang
benar,
tidak
palsu, dan/atau tidak
menyesatkan
kepada
calon Pemegang Polis,
calon Tertanggung, calon
Peserta,
Pemegang
Polis, Tertanggung, atau
Peserta
mengenai
risiko,
manfaat,
kewajiban,
dan
pembebanan
biaya
terkait dengan produk
asuransi atau produk
asuransi syariah yang
ditawarkan.”
b. Pasal
31
ayat
(4)
UU
Asuransi, yang mengatur
sebagai berikut:
“Perusahaan
Asuransi,
Perusahaan
Asuransi
Syariah,
perusahaan
reasuransi,
dan
perusahaan
reasuransi
syariah
dilarang
melakukan
tindakan
yang
dapat
memperlambat
penyelesaian
atau
pembayaran
klaim
dan melakukan tindakan
yang tidak seharusnya
dilakukan
sehingga
mengakibatkan
250
Dalil PEMOHON
Ketentuan
UNIDROIT
Principles dan
OECD
Consumer
Protection
2022
Peraturan di Indonesia
kelambatan
penyelesaian
atau
pembayaran klaim.”
III.E.3. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 304
KUHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU
Asuransi dan peraturan pelaksanaannya) telah sesuai dengan prinsip-prinsip
internasional sebagaimana tercantum dalam UNIDROIT Principles dan
OECD Consumer Protection 2022. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada
permasalahan ataupun benturan norma antara prinsip-prinsip norma
internasional terkait asuransi (UNIDROIT Principles dan OECD Consumer
Protection 2022) dengan Pasal 304 KUHD, sebagaimana didalilkan secara
keliru oleh PEMOHON dalam permohonannya.
III.E.4. Dengan demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima.
III.F. Petitum Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
III.F.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, apabila kita mencermati
petitum Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026,
petitum dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan uraian, dasar dan alasan
sebagai berikut.
III.F.2. Bahwa petitum Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 terdapat 3 (tiga) alternatif tuntutan, namun demikian hanya satu
petitum Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
yang di bahas dalam Posita Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026, sedangkan 2 (dua) petitum lainnya tidak pernah dibahas
dan tidak pernah dijelaskan dalil atas petitum-petitum tersebut. Dimana satu
petitum yang dibahas dalam posita permohonan hanyalah yang dikutip
251
sebagai berikut:
“ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Bahwa Permohonan ini merupakan permohonan pengujian Pasal 304
KUHD yang berbunyi:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya.
Bertentangan dengan UUD NRI 1945 (inkonstitusional) in casu Pasal
28D ayat (1) apabila tidak dimaknai:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang diatur secara final dan rigid
III.F.3. Bahwa dalam Posita dari Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 di atas, terlihat jelas bahwa PEMOHON memohonkan
agar materi muatan polis asuransi sebagaimana Pasal 304 KUHD
ditambahkan satu materi yaitu “syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid”.
III.F.4. Bahwa apabila kita cermati, kata “rigid” sama sekali tidak dikenal dalam
Bahasa
Indonesia.
Hal
ini
terlihat
bahwa
dalam
laman
https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/rigid
(Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia (“KBBI”) (Bukti PT-26) Online versi Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Republik
Indonesia), bahwa kata “rigid” tidak dikenal dalam KBBI, sebagaimana hasil
tangkapan layar berikut:
252
III.F.5. Akibatnya, jika Petitum Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 yang menggunakan salah satu kata yang bukan Bahasa
Indonesia baku, yaitu kata “rigid” nantinya akan dikabulkan oleh Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, maka putusan tersebut yang
merupakan “erga omnes” dan menjadi salah satu sumber hukum di
Indonesia, merupakan putusan yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan alasan dan dasar
sebagai berikut:
a. Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Bukti PT-27) yang mengatur sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Bahasa
Indonesia
wajib
digunakan
dalam
peraturan
perundang-undangan”.
b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Bukti PT-28) yang
mengatur sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Bahasa
Indonesia
wajib
digunakan
dalam
peraturan
perundang-undangan”.
c. BAB III Angka 246 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2026 (Bukti PT-29) yang mengatur sebagai berikut
(dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.”
253
III.F.6. Oleh karena itu, sangat berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya.
III.G. Pasal 304 KUHD Tidak Bertentangan dengan Asas Utmost Good
Faith
III.G.1.Bahwa dalam Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026, PEMOHON mendalilkan bahwa tidak diaturnya “syarat klaim”
dalam Pasal 304 KUHD telah memberikan ruang kepada perusahaan
asuransi untuk menambahkan syarat klaim secara sepihak, sehingga
bertentangan dengan asas utmost good faith.
III.G.2.Dalam hal ini, pengujian Pasal 304 KUHD terhadap asas utmost good faith
bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena bukan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, sangat
berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak
dalil Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk
seluruhnya.
III.H. Implikasi Penambahan frasa “syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid” dalam Pasal 304 KUHD terhadap Praktik Klaim Perasuransian
Dan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Perasuransian
III.H.1. PIHAK TERKAIT memandang perlu untuk menyampaikan pandangan
mengenai implikasi normatif maupun praktis dari penambahan frasa “syarat
klaim yang diatur secara final dan rigid” dalam Pasal 304 KUHD
sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON. Pandangan ini berkaitan
dengan potensi dampak negatif yang dapat timbul terhadap praktik
penyelesaian klaim dalam industri perasuransian, serta terhadap
kepentingan konstitusional PIHAK TERKAIT maupun badan usaha
perasuransian secara umum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan
penambahan frasa sebagaimana dimohonkan dalam petitum PEMOHON.
III.H.2. Lebih lanjut, perubahan norma yang menjadikan syarat klaim bersifat “final
dan rigid” berpotensi mempengaruhi keseimbangan hubungan hukum dalam
praktik perasuransian, khususnya dalam proses penilaian dan verifikasi atas
suatu klaim asuransi.
III.H.3. Adapun, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur sebagai berikut (dalam
254
kutipan dan penambahan tanda baca):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
III.H.4. Dalam konteks konstitusional, PIHAK TERKAIT sebagai badan hukum
merupakan subjek hukum yang juga memiliki kepentingan untuk
memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
III.H.5. Frasa “setiap orang” dalam ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara
sempit hanya sebagai individu, melainkan mencakup setiap subjek hukum,
termasuk badan hukum (rechtspersoon). Hal ini tercermin antara lain dalam
ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 7/2025 yang mengakui bahwa badan hukum
privat dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan pengujian
undang-undang apabila menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang.
III.H.6. Dengan demikian, jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga relevan bagi PIHAK TERKAIT
maupun badan usaha perasuransian yang menjalankan kegiatan usahanya
dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
III.H.7. Pada pokok permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa dengan tidak
adanya frasa yang mewajibkan pengaturan syarat klaim secara “final dan
rigid” dalam Pasal 304 KUHD, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian
hukum dan kerugian bagi PEMOHON.
III.H.8. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif praktik penyelenggaraan
usaha perasuransian, penambahan frasa tersebut justru dapat menimbulkan
ketidakadilan yang bertentangan dengan karakteristik dasar klaim asuransi
itu sendiri.
III.H.9. Untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang
Mulia, Dr A Junaedy Ganie dalam bukunya yang berjudul “Hukum Asuransi
Indonesia”, (Sinar Grafika, Jakarta: 2013) menyatakan (kutipan dan
penambahan tanda baca) (Bukti PT-30),
”Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman dalam kepastian
hukum dan penegakannya, setiap perubahan dan penambahan
ketentuan yang berlaku perlu ditata secara khusus dari waktu ke waktu.
Undang-undang bisnis asuransi dan peraturan pelaksanaannya
merupakan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
dinamis
dan
harus
terus
menyesuaikan
diri
dengan
255
perkembangan kebutuhan industri asuransi dan masyarakat
pengguna jasa asuransi dan mengantisipasi kebutuhan yang
akan timbul.”
III.H.10. Dalam praktiknya, klaim asuransi merupakan proses yang bersifat dinamis
dan kontekstual, karena sangat dipengaruhi oleh karakter peristiwa yang
dipertanggungkan, kronologi kejadian, serta fakta-fakta material yang
melatarbelakangi timbulnya klaim tersebut. Variasi peristiwa yang menjadi
dasar pengajuan klaim, baik yang berkaitan dengan aspek medis,
administratif, kronologi kejadian, maupun faktor lain yang relevan, tidak
selalu dapat dirumuskan secara lengkap sejak awal dalam bentuk syarat
klaim yang bersifat final dan rigid di dalam polis.
III.H.11. Dalam kerangka KUHD, polis asuransi pada dasarnya diposisikan sebagai
dokumen kontraktual yang mengatur hubungan hukum para pihak, dan
bukan sebagai instrumen yang mengkodifikasi secara tertutup seluruh
kemungkinan prosedur dan pembuktian klaim. Oleh karena itu, membuat
“rigid” syarat klaim justru berpotensi mengalihkan fokus dari penilaian
substantif terhadap fakta material menuju pemenuhan formalitas Dokumen
administratif semata. Karena pendekatan demikian berpotensi bertentangan
dengan prinsip itikad baik tertinggi (uberrimae fidei) yang menjadi prinsip
fundamental dalam hukum asuransi. Prinsip uberrimae fidei dalam asuransi
menekankan kejujuran dan keterbukaan para pihak terhadap fakta-fakta
material yang relevan dengan pertanggungan. Oleh karena itu, dalam
pemeriksaan klaim, penilaian harus diarahkan pada kebenaran fakta
material dari peristiwa yang diklaim secara objektif dan proporsional, dengan
dokumen administratif berfungsi sebagai alat pembuktian yang dinilai
bersama-sama dengan fakta lainnya, dan tidak semata-mata bersifat
menentukan secara berdiri sendiri.
III.H.12. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang dimuat pada laman resmi Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), melalui kegiatan COO Summit 2023,
diketahui bahwa salah satu bentuk fraud yang paling sering terjadi dalam
industri
asuransi
jiwa
adalah
klaim
kematian
palsu
(https://aaji.or.id/Articles/mengenal-fraud-di-industri-asuransi-) (Bukti PT-
31). Selain itu, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa
Penunjang Otoritas Jasa Keuangan, Sumarjono, dalam wawancara dengan
media Indonesiawatch.id tertanggal 19 Januari 2026, menyatakan bahwa
256
dalam beberapa tahun terakhir OJK menemukan beragam modus
kejahatan terkait klaim asuransi jiwa, mulai dari penggelapan premi oleh
agen, pemalsuan dokumen klaim dan kematian, hingga kasus ekstrem
berupa pembunuhan berencana. Sebagaimana kutipan sebagai berikut
(dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Baru terjadi beberapa waktu yang lalu, pemilik polis melakukan
pembunuhan terencana dengan menggunakan jasad orang lain untuk
mencairkan klaim asuransinya. Tak hanya itu, dalam kasus yang
ekstrem pelaku mungkin melakukan upaya pembunuhan kepada
orang terdekat yang telah mengasuransikan miliknya agar dapat
merasakan manfaat dari asuransi jiwa milik korban.”
Keragaman modus penyalahgunaan tersebut menunjukkan bahwa proses
verifikasi klaim tidak dapat semata-mata didasarkan pada pemenuhan
syarat formal yang bersifat kaku atau ketat, melainkan memerlukan evaluasi
substantif terhadap fakta-fakta yang melatarbelakangi klaim tersebut.
III.H.13. Dengan demikian, pengaturan yang menjadikan syarat klaim bersifat “final
dan rigid” yang dimohonkan dalam Permohonan a quo justru berpotensi
menimbulkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian
praktik perasuransian. Perusahaan asuransi tidak memiliki ruang untuk
menguji kebenaran klaim, dokumen yang disampaikan harus dianggap
benar tanpa diuji/verifikasi dan bahkan melegitimasi klaim yang tidak sah
yang berasal dari fraud (kecurangan) atau tindak pidana. Ketentuan yang
terlalu kaku berisiko membuka ruang bagi pihak yang beritikad buruk untuk
memanfaatkan celah formal dalam polis, sekaligus membatasi kemampuan
perusahaan asuransi dalam melakukan verifikasi dan penilaian kebenaran
materiil terhadap klaim yang diajukan.
III.H.14. Dalam perspektif yang lebih luas, syarat klaim bersifat “final dan rigid”
tidak
hanya
berpotensi
meningkatkan
risiko
dalam
industri
perasuransian, tetapi juga dapat mengganggu penerapan prinsip
kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan risiko oleh
perusahaan asuransi.
III.H.15. Oleh karena itu, klaim PEMOHON yang menghendaki penambahan frasa
“syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” tersebut tidak sejalan dengan
tujuan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga sangat beralasan untuk Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak permohonan a quo.
257
III.I. Dugaan Tindakan Melawan Hukum oleh PEMOHON dalam Proses
Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi
III.I.1. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, bahwa untuk membuat
terang seluruh proses perkara ini, PIHAK TERKAIT perlu menyampaikan
mengenai dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh
PEMOHON dalam proses pengajuan klaim manfaat asuransi berdasarkan
Polis-Polis Asuransi kepada PIHAK TERKAIT.
III.I.2. Dugaan tindakan melawan hukum pertama adalah mengenai adanya dugaan
tindak pidana pemalsuan dokumen (in casu SKTBL 10/2024), penipuan,
dan/atau penggelapan, oleh PEMOHON sebagaimana penjelasan berikut ini:
III.I.2.a. Terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan fakta atas: (a)
tanggal diterbitkannya SKTBL 10/2024, yaitu tertulis pada
tanggal 12 September 2024, dengan fakta berupa pernyataan yang
disampaikan oleh PEMOHON, di bawah ini.
Merujuk pada butir l halaman 14 Permohonan Pemohon Perkara PUU
Nomor
25/PUU-XXIV/2026,
PEMOHON
menyatakan
baru
mendatangi Polsek Danau Paris pada tanggal 25 Februari 2025
untuk membuat laporan polisi atas meninggalnya Almarhumah
Yuliana (in casu pembuatan SKTBL 10/2024 di Polsek Danau Paris.
Jika dicermati, tanggal peristiwa di tanggal 25 Februari 2025
sebagaimana dinyatakan oleh PEMOHON, ternyata terjadi jauh-jauh
hari setelah tanggal yang tertulis dalam dokumen SKTBL 10/2024
(yakni 12 September 2024), dan lebih lanjut lagi pada tanggal 25
Februari 2025 ini adalah 5 bulan setelah peristiwa kematian
Almarhumah Yuliana (tanggal 12 September 2024)]. Pernyataan
PEMOHON ini dapat dikutip dari tangkapan layar dari pada butir l
halaman 14 dari Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor:
25/PUU-XXIV/2026 di bawah ini:
258
Dari pertentangan atau ketidaksesuaian fakta-fakta yang dinyatakan
oleh PEMOHON itu sendiri di atas, jelas dan nyata serta sangat
beralasan jika SKTBL 10/2024 dikualifikasikan sebagai dokumen
palsu, yang berisi keterangan yang tidak benar atau palsu, karena
berdasarkan fakta-fakta di atas jelas bahwa dokumen SKTBL
10/2024 bertanggal 12 September 2024, sedangkan fakta lainnya
PEMOHON itu sendiri bersama dengan Bapak Suryanto dan Bapak
Hendrik Syahputra, ketiganya baru datang ke Polsek Danau Paris
pada tanggal 25 Februari 2025 dan pada hari yang sama, SKTBL
10/2024 dikeluarkan, padahal berdasarkan tangkapan layar atas
SKTBL 10/2024 jelas dokumen ini bertanggal 12 September 2024
(vide Bukti PT-11), yaitu jauh-jauh hari kurang lebih hampir 5 (lima)
bulan lebih sebelum tanggal 25 Februari 2025:
III.I.2.b. Ironisnya, selain dari adanya fakta palsu terkait dengan tanggal
penerbitan SKTBL 10/2024 dan peristiwa datangnya PEMOHON ke
Polsek Danau Paris, terdapat fakta lainnya bahwa dokumen SKTBL
10/2024 adalah dokumen rekayasa (fabricated), berdasarkan alasan
dan fakta sebagai berikut:
(i)
Dokumen SKTBL 10/2024 (vide Bukti PT-11) ditandatangani
oleh BRIPKA Alinuddin;
(ii)
Keterangan
dan
pernyataan
PEMOHON
sebagaimana
259
dinyatakan pada butir l halaman 14 dari Permohonan
Pemohon Perkara PUU Nomor: 25/PUU-XXIV/2026 bahwa
PEMOHON itu sendiri bersama dengan Bapak Suryanto dan
Bapak Hendrik Syahputra, ketiganya baru datang ke Polsek
Danau Paris pada tanggal 25 Februari 2025, dan kemudian
pada hari itu juga Polsek Danau Paris (yang ditandatangani
oleh BRIPKA Alinuddin) mengeluarkan SKTBL 10/2024.
Sedangkan fakta yang sesungguhnya, bahwa pada tanggal 25
Februari 2025 yang disebut-sebut oleh PEMOHON tersebut,
ternyata BRIPKA Alinuddin telah meninggal dunia. Berdasarkan
Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen Nomor 30 tertanggal 31
Maret 2026 terhadap hasil tangkapan layar instagram Polres Aceh
Singkil, diungkapkan fakta yang menunjukan ucapan turut berduka
cita dari KAPOLDA ACEH yang postingannya adalah bulan Januari
2025 atas wafatnya BRIPKA Alinuddin (Bukti PT-32). Karenanya
jelas terbukti bahwa SKTBL 10/2024 adalah dokumen palsu yang
digunakan oleh PEMOHON dihadapan persidangan Mahkamah
Konstitusi yang terhormat ini, guna mengelabui fakta yang
sesungguhnya terjadi terkait dengan klaim asuransi Ng Kim Tjoa (in
casu PEMOHON).
III.I.2.c. Lebih lanjut lagi, PIHAK TERKAIT juga sudah pernah melakukan
verifikasi keaslian SKTBL 10/2024 kepada Polsek Danau Paris.
Polsek Danau Paris menyatakan tidak pernah mengeluarkan SKTBL
10/2024 berdasarkan buku register yang ada di Polsek Danau Paris.
Hal ini didasari Surat Polsek Danau Paris No: B/81/VI/2025
tertanggal 21 Juni 2025, perihal: “Jawaban Surat Dari PT Prudential
No: 376/PLA/LGR-4/V/2025 tanggal 06 Mei 2025” (“Surat
Konfirmasi Polsek Danau Paris”) (Bukti PT-33) yaitu (dalam
kutipan):
“Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diatas Dapat Dijelaskan Bahwa
Polsek Danau Paris Tidak Ada Mengeluarkan Surat Dengan No:
SKTBL/10/2024/SPKT/POLSEK DANAU PARIS Pada Tanggal 12
September 2024 Berdasarkan Buku Register Yang Ada Di
Polsek Danau Paris”
Sejalan dengan Surat Konfirmasi Polsek Danau Paris, PEMOHON
dalam butir s, halaman 16 Permohonan Pemohon Perkara PUU
260
Nomor 25/PUU-XXIV/2026 juga menyatakan bahwa PEMOHON dan
tim kuasa hukumnya telah mendatangi kembali Polsek Danau Paris
untuk mengklarifikasi mengenai SKTBL 10/2024 pada 5 Januari
2026. Namun demikian, berdasarkan keterangan PEMOHON,
Polsek Danau Paris mengonfirmasi secara lisan bahwa SKTBL
10/2024 tidak terdaftar dalam buku register.
III.I.2.d. Di sisi lain, PEMOHON terus mendesak PIHAK TERKAIT untuk
membayarkan manfaat asuransi berdasarkan Polis-Polis Asuransi,
berdasarkan fakta-fakta berikut:
III.I.2.d.i PEMOHON melalui kuasanya, yaitu Dewan Pimpinan
Daerah Warga Peduli Sekitar Kota Medan (“Wapesek”),
mengirimkan surat tertanggal 31 Agustus 2025, perihal:
“Pemberitahuan Aksi Demo” kepada PIHAK TERKAIT
(Bukti
PT-34).
Dalam
surat
dimaksud,
Wapesek
menyampaikan akan melakukan demonstrasi di depan
kantor PIHAK TERKAIT perwakilan Medan (Kantor
Pemasaran Medan) dengan total peserta 300 (tiga ratus)
orang.
III.I.2.d.ii Selanjutnya, PEMOHON melalui kuasanya yaitu Wapesek
mengirimkan kembali surat tertanggal 15 September 2025,
perihal: “Pemberitahuan Aksi Demonstrasi” (Bukti PT-35),
kepada PIHAK TERKAIT. Dalam surat dimaksud, Wapesek
menyatakan kembali akan melakukan demonstrasi di
depan kantor PIHAK TERKAIT Cabang Medan dengan total
peserta 300 (tiga ratus) orang. Maksud dan tujuan
demonstrasi tersebut adalah agar PIHAK TERKAIT
membayarkan klaim asuransi yang telah diajukan oleh
PEMOHON.
III.I.2.e. Bahwa atas desakan-desakan PEMOHON di atas, pada 9
September 2025, PIHAK TERKAIT atas dasar itikat baik telah
mengambil inisiatif melakukan pembayaran terlebih dahulu senilai
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PEMOHON sebagai
santunan meninggal dunia yang juga merupakan bagian dari
manfaat klaim asuransi. Pembayaran tersebut telah diberitahukan
261
secara resmi kepada PEMOHON, dan PEMOHON mengakui telah
menerima dengan baik uang tersebut.
Namun secara mengejutkan sebagaimana butir p halaman 15
Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026,
PEMOHON telah tidak jujur dan berbohong dengan begitu saja
dengan menyatakan tidak pernah menerima pembayaran uang
klaim asuransi tersebut, quod non, dengan menyatakan (dalam
kutipan dan penambahan tanda baca):
“hingga sekarang PEMOHON belum juga menerima uang
pertanggungan dari kedua perusahaan asuransi tersebut”. (in casu
salah satunya PT Prudential Life Assurance sebagai PIHAK
TERKAIT)
Kembali lagi, selain telah dibuktikan adanya tindakan melawan
hukum yang dilakukan oleh PEMOHON saat melakukan pengajuan
klaim asuransi, khususnya terkait dengan SKTBL 10/2024
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, terbukti juga dalam
persidangan ini bahwa PEMOHON tidak jujur dan telah berbohong
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dan dengan
ini PIHAK TERKAIT secara resmi meminta agar Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan tidak adanya
kredibilitas PEMOHON dalam Berita Acara Persidangan dalam
perkara ini.
III.I.2.f. Namun demikian, setelah PIHAK TERKAIT membayarkan uang
santunan polis tersebut, PIHAK TERKAIT menunjuk kuasa hukum
PIHAK TERKAIT yang dalam ini adalah HHR Lawyers untuk
melakukan audit forensik atas seluruh dokumen-dokumen yang
diajukan oleh PEMOHON untuk klaim manfaat asuransi berdasarkan
Polis-Polis Asuransi. Berdasarkan audit forensik HHR Lawyers,
ditemukan dasar yang kuat bahwa terdapat dugaan tindak pidana
pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh PEMOHON,
khususnya mengenai SKTBL 10/2024.
III.I.2.g. Oleh karena hal di atas, PIHAK TERKAIT melalui kuasa hukumnya
mengirimkan Surat No: 464/PRU-2515/L/IX/25/PMH-AMP-YH-AVE
perihal: “Somasi/Peringatan untuk Segera Melakukan Pengembalian
262
Uang Santunan Meninggal Dunia atas Polis No: 14304095, Polis No:
14304073, Polis No: 14308389, dan Polis No: 14318054” tertanggal
11 September 2025 (“Surat Somasi Pihak Terkait”) (Bukti PT-36),
kepada PEMOHON. Surat dimaksud bertujuan untuk meminta
pengembalian uang santunan polis sebesar Rp200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) karena adanya dugaan penggunaan dokumen
palsu, yakni SKTBL 10/2024 dan dugaan penipuan.
III.I.2.h. Adapun alih-alih mengembalikan Uang Santunan Polis sebesar Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), PEMOHON justru tetap
meminta kepada PIHAK TERKAIT agar manfaat klaim asuransi
dibayarkan secara penuh, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam
Surat M Ardiansyah Hasibuan & Rekan No. 054/KH-MAH/IX/2025
perihal “Tanggapan Atas Somasi (Peringatan Hukum) No. Ref:
464/PRU-2515/L/IX/25/PMH-AMP-YH-AVE”
tertanggal
12
September 2025 (Bukti PT-37).
III.I.2.i. Atas dugaan tindak pidana tersebut, dan semata-mata untuk
mencari kepastian hukum, PIHAK TERKAIT telah mengajukan
laporan polisi pada Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan tindak
pidana pemalsuan dokumen, penipuan, dan/atau penggelapan,
berdasarkan LP 6474/2025 atas nama terlapor Ng Kim Tjoa (in casu
PEMOHON).
III.I.2.j. Setelah PIHAK TERKAIT mengajukan LP 6474/2025, PIHAK
TERKAIT memberitahukan kepada PEMOHON, namun yang
mengejutkan bukannya menyadari adanya dugaan tindak pidana,
justru PEMOHON tetap meminta pembayaran manfaat asuransi
secara penuh kepada PIHAK TERKAIT sebagaimana somasi-
somasi sebagai berikut:
(i)
Surat El Law Firm No: 040/NKT/ELLF/X/2025, perihal:
“Teguran Hukum (Somasi)” tertanggal 08 Oktober 2025
(Bukti PT-38);
(ii)
Surat El Law Firm No: 048/NKT/ELLF/X/2025, perihal:
“Teguran Hukum (Somasi) Kedua dan Terakhir” tertanggal
13 Oktober 2025 (Bukti PT-39).
III.I.2.k. Perlu diketahui, bahwa saat ini LAPORAN POLISI DARI PIHAK
263
TERKAIT TELAH DINAIKKAN STATUSNYA dari “PENYELIDIKAN” menjadi
“PENYIDIKAN” sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) No: B/ SPDP/ 505/ III/ RES.1.9/ 2026/ Ditres PPA
dan PPO tertanggal 27 Maret 2026, di mana dalam hal tersebut
terbukti jelas dan nyata sesuai dengan hukum acara pidana yang
berlaku di Indonesia, pihak penyidik kepolisian telah memutuskan
status peristiwa merupakan tindak pidana dan menemukan adanya
minimal dua alat bukti sah dan cukup terkait unsur-unsur “tindak
pidana” yang diduga keras dilakukan oleh Ng Kim Tjoa (PEMOHON)
berdasarkan Laporan Polisi yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT.
III.I.3. Selain itu dari upaya hukum yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT untuk
mencapai kepastian hukum, terdapat dugaan kuat bahwa meninggalnya
Almarhumah Yuliana didasari peristiwa yang tidak wajar yang diduga keras
melibatkan Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) secara aktif, berdasarkan
penjelasan sebagai berikut:
III.I.3.a. Untuk investigasi lanjutan atas klaim-klaim manfaat asuransi yang
diajukan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT bekerja sama dengan
Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (“Departemen Forensik dan Medikolegal
UI”) – Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk melakukan
investigasi
secara
mendalam
terkait
penyebab
kematian
Almarhumah Yuliana, termasuk melakukan wawancara dengan
PEMOHON. Seluruh proses tersebut dituangkan dalam Laporan
Medikolegal.
III.I.3.b. Berdasarkan Laporan Medikolegal, ditemukan fakta-fakta yang
mengejutkan sebagai berikut:
III.I.3.b.i Dalam hasil Analisis Psikologi Forensik Laporan
Medikolegal
ditemukan
bahwa
(a)
meninggalnya
Almarhumah Yuliana (istri ketiga dari PEMOHON) patut
diduga
berkaitan
dengan
relasi
timpang
dengan
PEMOHON sebagai suaminya; (b) perilaku PEMOHON
dianggap anomali karena langsung berorientasi pada
dokumen asuransi; (iii) meninggalnya Almarhumah
Yuliana dipandang sebagai tidak wajar dan melibatkan
264
faktor
eksternal,
khususnya
terkait
kepentingan
PEMOHON sebagai suaminya dan penerima manfaat
atas uang pertanggungan berdasarkan Polis-Polis
Asuransi. Berikut adalah hasil tangkapan layar Analisis
Psikologi Forensik Laporan Medikolegal, dimana dalam
laporan tersebut istilah “AK” mengacu pada Ng Kim Tjoa
(in casu PEMOHON):
III.I.3.b.ii Berdasarkan tabel integrasi kedokteran forensik –
psikologi forensik Laporan Medikolegal di atas, dapat
disimpulkan bahwa: (i) narasi meninggalnya Almarhumah
Yuliana akibat gigitan ular (sebagaimana hal ini
dinyatakan dalam SKTBL 10/2024) tidak didukung
dengan bukti-bukti medis maupun psikologis; (ii)
probabilitas tertinggi penyebab kematian Almarhumah
Yuliana adalah keracunan fast-acting, selaras dengan
motif
ekonomi
PEMOHON)
(iii)
meninggalnya
Almarhumah Yuliana patut dinilai sebagai kematian tidak
wajar dengan faktor eksternal, di mana PEMOHON
sebagai pihak yang paling diuntungkan. Adapun hasil
tangkapan layar tabel integrasi kedokteran forensik dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
265
III.I.3.c. Adapun dugaan-dugaan tersebut di atas, sejalan dengan motif-motif
terjadinya fraud (penipuan) dalam proses pengajuan klaim manfaat
asuransi yang banyak diberitakan pada media-media, sebagai
berikut:
(i)
Kasus di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang istri
diduga membunuh suaminya demi untuk memperoleh klaim
asuransi jiwa, antara lain dalam pemberitaan berikut:
“Istri di Medan Bunuh Suami Diduga untuk Uang
Asuransi
Rp500
Juta”
(sumber:
https://www.kompas.tv/video/539647/istri-di-medan-
bunuh-suami-diduga-untuk-uang-asuransi-rp500-juta)
(Bukti PT-40); dan
“Tuntutan Hukuman Mati untuk Notaris yang Diduga
Bunuh
Suami
di
Medan
(sumber:
https://www.tempo.co/hukum/tuntutan-hukuman-mati-
untuk-notaris-yang-diduga-bunuh-suami-di-medan-
1935495) (Bukti PT-41).
(ii)
Kasus di Karo, Sumatera Utara, di mana seorang kakak
diduga
membunuh
adik
kandungnya
sendiri
untuk
memperoleh klaim Asuransi jiwa, antara lain dalam
pemberitaan berikut:
“Diduga Demi Klaim Asuransi, Kakak Suruh Eksekutor
Bunuh
Adik
di
Karo”
(sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/2026020411115
6-12-1324425/diduga-demi-klaim-asuransi-kakak-suruh-
eksekutor-bunuh-adik-di-karo) (Bukti PT-42); dan
“Wanita di Sumut Sewa Eksekutor Bunuh Adik Kandung,
266
Diduga
demi
Asuransi”
(sumber:
https://news.detik.com/berita/d-8340173/wanita-di-
sumut-sewa-eksekutor-bunuh-adik-kandung-diduga-
demi-asuransi) (Bukti PT-43).
(iii)
Kasus di Bengkalis, Riau, sepasang suami istri diduga
merekayasa kematian demi memperoleh klaim asuransi jiwa,
antara lain dalam pemberitaan berikut:
“Pasutri Pembunuh ODGJ demi Dapat Klaim Asuransi
Terancam
Hukuman
Mati”
(sumber:
https://regional.kompas.com/read/2022/11/02/115446178/pa
sutri-pembunuh-odgj-demi-dapat-klaim-asuransi-terancam-
hukuman-mati?page=all.) (Bukti PT-44); dan
“Bejat! Pasutri di Bengkalis Bunuh-Bakar ODGJ demi
Klaim Asuransi” (sumber: https://news.detik.com/berita/d-
6382088/bejat-pasutri-di-bengkalis-bunuh-bakar-odgj-demi-
klaim-asuransi) (Bukti PT-45).
(iv)
Kasus di Binjai, Sumatera Utara, di mana seorang pria
memalsukan kematiannya demi memperoleh klaim Asuransi
jiwa, sebagaimana dalam pemberitaan berikut:
“Palsukan Kematian Demi Klaim Asuransi, Pria di Sumut
Ditangkap Polisi” (sumber: https://news.detik.com/berita/d-
5305561/palsukan-kematian-demi-klaim-asuransi-pria-di-
sumut-ditangkap-polisi) (Bukti PT-46); dan
“Ngaku Sudah Mati demi Klaim Asuransi, Pria di Binjai
Ditangkap
Polisi”
(sumber:
https://sumut.inews.id/berita/ngaku-sudah-mati-demi-klaim-
asurani-pria-di-binjai-ditangkap-polisi) (Bukti PT-47).
(v)
Kasus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang pria
merekayasa penyebab kematiannya yang dikarenakan
kecelakaan demi klaim asuransi, sebagaimana pemberitaan
berikut:
“Pelaku Rekayasa Kecelakaan demi Klaim Asuransi Rp 15
M
Gegara
Aplikasi
Kripto”
(sumber:
https://news.detik.com/berita/d-6121015/pelaku-rekayasa-
kecelakaan-demi-klaim-asuransi-rp-15-m-gegara-aplikasi-
kripto) (Bukti PT-48); dan
“Pelaku Rekayasa Kecelakaan di Kalimalang Beraksi
demi Dapat Rp15 M dari 4 Asuransi” (sumber:
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/10/16423141/
pelaku-rekayasa-kecelakaan-di-kalimalang-beraksi-demi-
dapat-rp-15-miliar) (Bukti PT-49).
(vi)
Kasus di Colorado, Amerika Serikat, di mana seorang pria
terbukti
secara
sengaja
membunuh
istrinya
untuk
mendapatkan klaim asuransi, sebagaimana pemberitaan
berikut:
267
“Demi Asuransi Rp 65 M, Pria AS Dorong Istri ke Jurang
Hingga
Tewas”
(sumber:
https://news.detik.com/internasional/d-3026022/demi-
asuransi-rp-65-m-pria-as-dorong-istri-ke-jurang-hingga-
tewas) (Bukti PT-50); dan
“Accused murderer fighting to keep $1.5mn insurance
benefit”
(sumber:
https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/breaking-
news/accused-murderer-fighting-to-keep-1-5mn-insurance-
benefit-21490.aspx) (Bukti PT-51).
Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan
dari Bukti PT-40 s.d Bukti PT-51 jelas dapat dibuktikan bahwa
bisnis industri Asuransi sangat rentan dengan penyalahgunaan
keadaan, pemalsuan dan/atau penipuan (fraud).
Oleh karena itu, tindakan PIHAK TERKAIT yang melaksanakan
prinsip kehati-hatian, yakni tidak melakukan penolakan klaim,
melainkan melakukan pembayaran Uang Santuan Polis, dan
menunda pembayaran klaim selanjutnya dengan tunduk kepada
proses verifikasi dan proses hukum yang dijalankan, justru sejalan
dengan hak konstitusional dari PIHAK TERKAIT yang dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Jika tidak dilakukannya verifikasi atas kebenaran materiil dari
dokumen-dokumen yang diajukan dalam proses klaim manfaat
asuransi, dan apabila Permohonan tersebut dikabulkan oleh
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, hal ini justru akan
menciderai dan melanggar jaminan untuk mendapatkan kepastian
hukum bagi perusahaan asuransi di Indonesia (in casu termasuk
PT Prudential Life Assurance sebagai PIHAK TERKAIT),
sebagaimana hal ini dijamin berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD
NRI 1945, bahkan hal ini dapat mengakibatkan dirampasnya hak
dan harta benda perusahaan-perusahaan asuransi (in casu PIHAK
TERKAIT) yaitu dengan menggunakan dokumen palsu hal ini sama
sekali tidak dapat mencegah ditundanya pencairan klaim asuransi,
jelas hal ini dapat menyebabkan timbulnya kerugian hak
konsititusional PIHAK TERKAIT sebagaimana dijamin berdasarkan
Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.
III.I.4. Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam praktik industri
268
asuransi jiwa, klaim asuransi jiwa sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan
dan kecurangan (fraud), antara lain melalui: (i) rekayasa kejadian seolah-olah
merupakan kecelakaan; (ii) penggunaan dokumen yang tidak mencerminkan
fakta keadaan sebenarnya; dan (iii) hingga tindakan kriminal yang
dilatarbelakangi motif ekonomi dari manfaat asuransi.
III.I.5. Oleh karenanya, jelas bahwa klaim asuransi tidak dapat dinilai semata-mata
berdasarkan kelengkapan formal dokumen, diperlukan ruang untuk
melakukan penilaian terhadap kebenaran materiil serta mekanisme verifikasi
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perasuransian.
III.I.6. Dengan demikian, pengaturan yang menjadikan syarat klaim bersifat “final
dan rigid” yang dimohonkan dalam Permohonan a quo justru berpotensi
menimbulkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum
sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
Perusahaan-perusahaan asuransi (in casu PIHAK TERKAIT) tidak memiliki
ruang untuk menguji kebenaran klaim, dokumen yang disampaikan harus
dianggap benar tanpa diuji/verifikasi dan bahkan melegitimasi klaim yang
tidak sah yang berasal dari fraud (kecurangan) atau tindak pidana. Jika klaim
asuransi harus bersifat “final dan rigid”, maka hal ini berisiko untuk membuka
ruang bagi pemegang polis dan penerima manfaat (in casu PEMOHON) yang
beritikad buruk untuk memanfaatkan celah formal dalam pencairan klaim
asuransi, sekaligus menghilangkan hak dan kepastian hukum bagi
perusahaan-perusahaan asuransi (in casu PIHAK TERKAIT) dalam
melakukan verifikasi, menguji dan melakukan penilaian kebenaran materill
terhadap dokumen-dokumen klaim yang diajukan. Dalam perspektif yang
lebih luas, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko dalam
industri perasuransian, tetapi juga dapat mengganggu penerapan prinsip
kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan risiko oleh perusahaan
asuransi serta menghilangkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
kegiatan perasuransian di Indonesia.
III.I.7. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 yang menghendaki penambahan frasa “syarat klaim yang diatur
secara final dan rigid” tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan
kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 sehingga sangat beralasan untuk Majelis Hakim Mahkamah
269
Konstitusi Yang Mulia menolak permohonan a quo.
IV.
Permohonan PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Terkait
Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka
PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia
untuk memutus Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 dengan amar sebagai
berikut:
1. Menerima keterangan PT Prudential Life Assurance sebagai PIHAK
TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor
25/PUU-XXIV/2026 bertanggal 13 Januari 2026 untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
ATAU
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon
penetapan atau putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
Keterangan Tambahan Pihak Terkait PT. Prudential Life Assurance
I.
Implikasi Apabila Syarat Klaim Manfaat Asuransi Bersifat “Final dan
Rigid”, sehingga Perusahaan Asuransi Tidak Dapat Meminta
Dokumen-Dokumen Yang Dianggap Perlu
I.A.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami merujuk kepada
pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H. (“Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah”) mengenai
dampak apabila diterapkan syarat klaim yang sifatnya final dan rigid
terhadap dunia perasuransian (vide halaman 30 Risalah Sidang
Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026).
I.B.
Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah tersebut,
dapat kami sampaikan bahwa apabila persyaratan klaim dalam suatu polis
asuransi bersifat “final dan rigid” dan tidak dapat dimuat syarat “dokumen
lain yang dianggap perlu”, akan sangatlah berdampak terhadap praktik
industri perasuransian. Lebih lanjut, hal tersebut dapat mengakibatkan
perusahaan asuransi tanpa keadilan dipaksa secara serta merta: (i)
membayar klaim tanpa melalui proses validasi klaim yang memadai,
termasuk namun tidak terbatas pada verifikasi administratif, pemeriksaan
keaslian dokumen, serta investigasi substantif terhadap fakta-fakta yang
270
relevan; (ii) dokumen yang diduga palsu tidak dapat diperiksa dan/atau
dibuktikan melalui proses hukum lebih dahulu; (iii) potensi tindakan
penipuan (fraud) menjadi merajalela dan pasti akan terjadi dalam praktik
pencairan klaim asuransi; (iv) sistem hukum menjadi tidak adil karena tidak
dapat memisahkan klaim yang sah dan tidak sah; dan (vi) tidak sejalan
dengan praktik hukum dan industri perasuransian yang berlaku secara
internasional.
I.C.
Selain itu akibatnya adalah proses klaim hanya bergantung pada dokumen
awal yang disampaikan oleh pihak pemegang polis atau tertanggung dan
potensi rekayasa atau manipulasi tidak dapat dideteksi. Sedangkan
praktik industri asuransi jiwa, terdapat berbagai modus fraud, antara lain:
(i) pemalsuan surat keterangan kematian; (ii) rekayasa penyebab
kematian; (iii) pengajuan klaim oleh pihak yang tidak berhak; dan (iv)
bahkan modus kriminal berupa pembunuhan yang dilakukan oleh
orang terdekat tertanggung dengan tujuan untuk memperoleh
manfaat asuransi. Oleh karenanya, jelas pencegahan terhadap modus-
modus tersebut sangat bergantung pada kemampuan perusahaan
asuransi untuk melakukan validasi, verifikasi dan meminta dokumen
tambahan serta melakukan investigasi lebih lanjut. Dengan demikian
menjadikan syarat klaim bersifat “final dan rigid” justru akan secara
langsung melemahkan mekanisme deteksi dan pencegahan fraud
tersebut.
I.D.
Klaim dalam asuransi jiwa faktanya memiliki karakteristik yang sangat
dinamis, sehingga tidak dapat ditentukan oleh pemenuhan dokumen yang
bersifat statis dengan “final dan rigid”. Klaim asuransi jiwa berkaitan
dengan: (i) peristiwa kematian yang dapat memiliki berbagai sebab
dan kondisi; (ii) aspek medis yang terus berkembang, kompleks dan
sangat memerlukan validasi dan verifikasi lebih lanjut; dan (iii)
termasuk kemungkinan adanya tindak pidana. Dengan demikian,
dalam setiap klaim asuransi jiwa fakta-fakta yang relevan tidak selalu
dapat diprediksi sejak awal, kebutuhan akan dokumen pendukung dapat
berkembang seiring dengan proses validasi dan verifikasi. Sehingga tidak
dimungkinkan untuk menetapkan dokumen secara “final dan rigid”.
I.E.
Oleh karena jelas, proses validasi dan verifikasi kebenaran klaim asuransi
271
merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam praktik
asuransi, mengingat maraknya oknum-oknum yang memanfaatkan
perusahaan asuransi bukan untuk melindungi risiko, tetapi justru demi
untuk motif ekonomi “mencari untung” dan kepentingan finansial
semata. Hal ini terlihat jelas dalam berita-berita sebagaimana telah PIHAK
TERKAIT uraikan dalam bagian III, butir III.I.3.c, halaman 36 - 37
Keterangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-40 sampai dengan Bukti PT-
51).
I.F.
Sebagai tambahan, PIHAK TERKAIT juga menemukan berita yang
relevan dengan perkara a quo, berkaitan dengan Kasus di distrik
Tiruvallur, India, dimana dua pria dengan tega membunuh ayahnya
dengan menggunakan gigitan ular demi mencairkan klaim asuransi,
sebagaimana pemberitaan berikut:
“Demi Klaim Uang Asuransi Ratusan Juta, Dua Pria ini Beli Ular
Berbisa untuk Membunuh Ayah Kandungnya” (sumber:
https://medan.tribunnews.com/internasional/1776383/demi-klaim-
uang-asuransi-ratusan-juta-dua-pria-ini-beli-ular-berbisa-untuk-
membunuh-ayah-kandungnya) (Bukti PT – 52).
I.G.
Bahkan dalam konteks perkara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT saja di
mana Polis-Polis Asuransi telah memuat syarat klaim “dokumen lain yang
dianggap perlu” dan PIHAK TERKAIT telah melaksanakan validasi dan
verifikasi klaim yang diajukan PEMOHON, PEMOHON masih bisa
menggunakan SKTBL 10/2024 yang diduga palsu dan mendesak PIHAK
TERKAIT, yang mengakibatkan PIHAK TERKAIT membayarkan Uang
Santunan Polis senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
I.H.
Menjadi pertanyaan PIHAK TERKAIT, bagaimana jika syarat klaim dalam
Polis-Polis tidak memuat “dokumen lain yang dianggap perlu” yang
mengakibatkan perusahaan asuransi tidak dapat melakukan validasi dan
verifikasi lanjutan? tentunya akan menjadi celah bagi oknum yang
beritikad buruk untuk menggunakan asuransi hanya demi untuk
kepentingan finansial, bukan semata-mata untuk melindungi terjadinya
risiko yang dipertanggungkan. Sehingga, menjadikan syarat klaim
bersifat “final dan rigid” membuat perusahaan asuransi dibatasi
dalam validasi dan verifikasi klaim, maka semakin besar pula risiko
penyalahgunaan asuransi jiwa, termasuk meningkatnya potensi
272
kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan hanya demi
memperoleh manfaat asuransi tersebut.
Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menolak Permohonan Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
II.
Dugaan Kematian tidak wajar dalam peristiwa meninggalnya
almarhumah Yuliana (Tertanggung dalam Polis In casu Istri
Pemohon) dan Penanganannya Oleh PIHAK TERKAIT
II.A.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT
merujuk kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel
Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H (”Yang Mulia Bapak Daniel
Yusmic”) yang menanyakan model penanganan atas klaim asuransi yang
didasari peristiwa meninggalnya tertanggung secara tidak wajar (vide
halaman 31 Risalah Sidang Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026).
II.B.
Dalam hal ini, model penanganan atas klaim manfaat asuransi yang
didasari peristiwa meninggalnya tertanggung secara tidak wajar sangatlah
bergantung dengan latar belakang peristiwa penyebab meninggalnya
tertanggung (case by case basis). Oleh karena itu, untuk menilai perkara
a quo secara utuh dan adil menjadi penting untuk terlebih dahulu
menjelaskan
latar
belakang
meninggalnya
Almarhumah
Yuliana
sebagaimana penjelasan berikut:
II.B.1. Bahwa berdasarkan keterangan dari PEMOHON, Almarhumah
Yuliana meninggal dikarenakan digigit ular di rumah PEMOHON di
rumah kebun sawit yang terletak di Desa Lae Balno.
II.B.2. Adapun berdasarkan hasil penelitian Medikolegal (vide Bukti PT-
19) diketahui bahwa spesies ular yang berpotensi menyebabkan
kematian dalam waktu singkat pada manusia pada kenyataannya
tidak sesuai dan tidak relevan untuk hidup di ekosistem kebun
kelapa sawit, sebagaimana tercermin dalam kutipan dimaksud.
Fakta
tersebut
semakin
mengindikasikan
adanya
kejanggalan/ketidakwajaran
dalam
peristiwa
kematian
Almarhumah Yuliana yang diklaim disebabkan oleh gigitan ular.
273
II.B.3. Ketidakwajaran
lebih
lanjut,
pernyataan
PEMOHON
yang
menyebutkan bahwa kematian Almarhumah Yuliana terjadi dalam
kurun waktu sekitar 2 (dua) jam sejak gigitan ular, berdasarkan
temuan kedokteran forensik sebagaimana tercermin dalam kutipan
medikolegal berikut (vide Bukti PT-19), patut dipertanyakan karena
merupakan hal yang tidak lazim.
II.B.4. Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
bahwa berdasarkan kejanggalan-kejanggalan serta fakta-fakta
yang diuraikan dalam Laporan Medikolegal (vide Bukti PT-19),
semakin jelas dan beralasan dugaan kuat PIHAK TERKAIT
bahwa
peristiwa
meninggalnya
Almarhumah
Yuliana
merupakan kematian yang tidak wajar.
II.C.
Atas dugaan meninggalnya Almarhumah Yuliana secara tidak wajar,
PIHAK
TERKAIT
dengan
mengedepankan
prinsip
kehati-hatian
melakukan tindakan-tindakan guna memastikan dugaan peristiwa
kematian ”secara tidak wajar”, sebagai berikut:
II.C.1. PIHAK TERKAIT terlebih dahulu melakukan investigasi internal
dengan mengumpulkan informasi-informasi sehubungan dengan
PEMOHON untuk menemukan dan menilai kelayakan pengajuan
klaim;
II.C.2. PIHAK TERKAIT bekerjasama dengan ahli Departemen Forensik
dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk
274
menganalisis kronologis dan fakta-fakta mengenai meninggalnya
Almarhumah Yuliana;
II.C.3. PIHAK TERKAIT juga bekerjasama dengan ahli Dr. Tri Maharani,
M.Si, SPEM, FICEP, satu-satunya dokter spesialis toksikologi ular
berbisa di Indonesia, untuk menganalisis fakta-fakta meninggalnya
Almarhumah Yuliana akibat gigitan ular;
II.C.4. PIHAK TERKAIT juga telah melakukan validasi dan verifikasi
dokumen-dokumen kepada pihak-pihak relevan lainnya seperti
RSUD Subulussalam, Polsek Danau Paris; dan
II.C.5. PIHAK TERKAIT juga telah memintakan dokumen-dokumen
relevan lainnya untuk memastikan kebenaran mengenai fakta-fakta
meninggalnya Almarhumah Yuliana, seperti (i) Akta Tanah; dan (ii)
SKTBL 10/2024. Dokumen-dokumen ini dimintakan masih dalam
koridor klaim manfaat asuransi sebagaimana penjelasan PIHAK
TERKAIT dalam bagian III, butir III.A.3.b.i dan III.A.3.b.ii, halaman
12 - 13 Keterangan Pihak Terkait.
II.D.
Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
penanganan klaim asuransi dalam hal terdapat dugaan kematian tidak
wajar pada prinsipnya dilakukan dengan cermat penuh kehati-hatian dan
berlandaskan pada fakta/temuan permulaan yang telah dianalisa dengan
komprehensif. Sebagai contoh konkret sebagaimana diminta oleh Majelis,
model penanganan tersebut tercermin dalam langkah-langkah pada
bagian II.C.1 sampai dengan II.C.5 di atas, yaitu melalui investigasi
internal, pendalaman aspek forensik/medikolegal, serta validasi, verifikasi
dan klarifikasi kepada pihak-pihak relevan, guna memastikan kebenaran
peristiwa meninggalnya tertanggung sebagai dasar dalam menentukan
kelayakan klaim.
III.
Standar/Template Materi Muatan Polis Asuransi berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
III.A.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT
merujuk kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr.
Suhartoyo S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dalam perkara a quo (”Yang
275
Mulia Bapak Suhartoyo”) berkaitan dengan Implementasi “syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim” yang diwajibkan menjadi muatan
dalam suatu polis asuransi.
III.B.
implementasi dari syarat klaim sebagai muatan yang wajib ada di polis
asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK 8/2024 (vide Halaman
36 Risalah Sidang Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026).
III.C.
Bahwa standar materi muatan suatu polis asuransi sudah diatur
berdasarkan Pasal 12 POJK 8/2024 (vide Bukti PT-20), yang mengatur
sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi
yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan,
termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian
manfaat;
c.
cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang
asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
f.
waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran
Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan
melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi
pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa
pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i.
tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai
yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
j.
cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang
memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai
dengan Polis Asuransi;
k.
perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau
perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis
Asuransi atau yang sejenis;
l.
penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat,
penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat
yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
276
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta;
r.
periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki
periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.”
III.D.
Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
berikut PIHAK TERKAIT sampaikan kutipan syarat klaim dalam Polis-Polis
Asuransi PEMOHON sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (1), halaman 2 Ketentuan Khusus Polis PruWarisan
(vide Bukti PT 1 sampai dengan Bukti PT - 3)
Pasal 6 ayat (2) – (9), halaman 3 Ketentuan Khusus Polis PruWarisan
277
Pasal 8, halaman 5 - 6 Ketentuan Khusus Polis PruCritical (vide Bukti PT-4)
III.E.
Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan maka Polis-Polis Asuransi
PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 12 butir (m) POJK 8/2024 terkait
dengan syarat dan tata cara pengajuan klaim.
IV.
Kehendak Bebas PEMOHON sebagai Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat Polis-Polis Asuransi
IV.A. Merujuk kepada pernyataan dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo,
sehubungan dengan posisi kedudukan Tertanggung dan Penanggung
yang seimbang. Dalam hal ini, kami mohon untuk Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat merujuk penjelasan PIHAK TERKAIT
278
pada bagian II.A.4.b halaman 7 Keterangan Pihak Terkait (vide Halaman
35 - 36 Risalah Sidang Permohonan Nomor 25/PUU-XXIV/2026).
IV.B. Dalam perkara a quo (in casu dalam peristiwa PIHAK TERKAIT dengan
PEMOHON) dengan adanya “Masa Mempelajari Polis” (free look period)
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ketentuan Polis-Polis Asuransi, jelas
bahwa PEMOHON sebagai pemegang polis dan sekaligus penerima
manfaat atas Polis-Polis Asuransi memiliki kehendak bebas untuk
menyetujui persyaratan dimaksud atau tidak menyetujuinya.
IV.C. Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa PEMOHON dalam menentukan
keputusannya untuk menerima dan memberikan kata sepakat serta
menyetujui persyaratan dalam polis tidak didasari oleh ketimpangan
kedudukan antara Tertanggung (in casu PEMOHON) dan Penanggung (in
casu PIHAK TERKAIT).
V.
Relevansi Syarat “Dokumen Yang dianggap Perlu” dalam Perkara
PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
V.A.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami merujuk kepada
pernyataan Yang Mulia Prof Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. H. Arsul
Sani, S.H., M.Si., Pr.M. sehubungan dengan relevansi dokumen dengan
pertanggungan dan wajar dalam penyelesaian klaim serta menilai
ada/tidaknya persoalan konstitusionalitas dan kerugian konstitusi dari
PEMOHON.
V.B.
Menanggapi pertanyaan dimaksud, kami mohon perkenan agar Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk merujuk dan memeriksa
bagian III.A.3.b. pada halaman 12 s.d 13 Keterangan Pihak Terkait.
V.C. Dalam konteks perkara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, perlu
menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa
PEMOHON sendiri yang mengemukakan relevansi dokumen-dokumen
tersebut dalam proses pencairan klaimnya. Hal ini tercermin dalam
dokumen somasi yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa
hukumnya, Anthoni Simamora, S.H., M.H. & Partner, melalui Surat Nomor
08/III/AS/2025 perihal “Somasi (Peringatan) Pertama” tertanggal 18 Maret
2025 (vide Bukti PT-18), di mana PEMOHON pada pokoknya telah
menyinggung keberadaan dan relevansi dokumen-dokumen dimaksud,
279
sebagaimana dikutip sebagai berikut:
V.D. Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
permintaan dokumen-dokumen oleh PIHAK TERKAIT didasarkan pada
alasan yang patut, relevan dan tetap berada dalam koridor validasi dan
verifikasi klaim manfaat asuransi yang diajukan oleh PEMOHON. Selain
itu, tindakan tersebut juga merupakan implementasi prinsip kehati-hatian
(prudential principle) yang menjadi kewajiban PIHAK TERKAIT sebagai
perusahaan asuransi.
VI.
Jangka Waktu Pemenuhan Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Polis-Polis
Asuransi Pemohon
VI.A. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami merujuk kepada
pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (“Yang Mulia Prof Enny”) mengenai jangka
waktu untuk dipenuhinya suatu klaim dan implementasinya bagi PIHAK
TERKAIT (vide halaman 34 Risalah Sidang Permohonan Nomor 25/PUU-
XXIV/2026). Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof Enny
dimaksud, kami mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
280
Konstitusi agar merujuk dan memeriksa penjelasan PIHAK TERKAIT pada
bagian III.A.5 halaman 13 sampai dengan 14 Keterangan Pihak Terkait.
VI.B. Selain itu, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
69/POJK.05/2016
Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
(“POJK 36/2024”) (Bukti PT-53) yang dikutip sebagai berikut:
(i)
Pasal 40 ayat (1) POJK 36/2024 (dalam kutipan dan penambahan
tanda baca):
”Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau atau
Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan
pembayaran klaim sesuai:
a. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan
dalam polis asuransi; atau:
b. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya:
1. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta
dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau
Unit Syariahpada Perusahaan Asuransi; atau
2. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana
yang lebih singkat.”
(ii)
Pasal 40 ayat (3) POJK 36/2024 (dalam kutipan dan penambahan
tanda baca):
”Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada
pengadilan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib membayar
klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah adanya putusan
pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau
ditetapkan lain dalam putusan pengadilan.”
VI.C. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban
pembayaran klaim wajib dibayarkan (i) sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam polis asuransi; atau (ii) paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak adanya (a) kesepakatan perusahaan asuransi dengan pemegang
polis; (b) kepastian jumlah klaim yang harus dibayar.
VI.D. Dalam konteks perkara a quo, PEMOHON dan PIHAK TERKAIT telah
menetapkan jangka waktu dan kondisi-kondisi tertentu yang memberikan
hak kepada PIHAK TERKAIT untuk menolak pengajuan klaim dari
Penerima Manfaat yang dituangkan dalam Polis-Polis Asuransi, pada
bagian sebagai berikut:
281
VI.D.1. Ketentuan Jangka Waktu Pembayaran Manfaat Klaim
Pasal 20, halaman 9 Ketentuan Polis PruWarisan
Pasal 17, halaman 7 Ketentuan Polis PruCritical
VI.D.2. Ketentuan Pengecualian Persetujuan Pembayaran Manfaat
Asuransi
Pasal 6 ayat (9), halaman 3 Ketentuan Khusus Polis PruWarisan
[Catatan: ayat (1) sampai dengan ayat (7) merupakan dokumen
persyaratan pencairan klaim manfaat asuransi berdasarkan Polis
PruWarisan]
Pasal 8 ayat (9), halaman 6 Ketentuan Khusus Polis PruCritical
[Catatan: ayat (1) sampai dengan ayat (7) merupakan dokumen
persyaratan pencairan klaim manfaat asuransi berdasarkan Polis
PruCritical
Pasal 8 ayat (1), halaman 4 Ketentuan Polis Pru Warisan dan Polis PruCritical
VI.E. Bahwa apabila mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Persetujuan
Penanggung (in casu PIHAK TERKAIT) atas pengajuan klaim sangatlah
282
bergantung dengan keabsahan dan/atau kelengkapan dokumen-dokumen
persyaratan klaim yang diajukan oleh PEMOHON.
VI.F. Dalam perkara a quo apabila dicermati lebih mendalam, PIHAK TERKAIT
memiliki hak untuk menolak klaim manfaat asuransi yang diajukan oleh
PEMOHON karena (i) dokumen klaim manfaat asuransi PEMOHON masih
belum lengkap; dan (ii) terdapat dugaan penggunaan dokumen palsu (in
casu SKTBL 10/2024) oleh PEMOHON.
VI.G. Namun dengan mengesampingkan hak tersebut, berdasarkan itikad baik
PIHAK TERKAIT, PIHAK TERKAIT saat ini belum menolak klaim manfaat
asuransi yang diajukan oleh PEMOHON, melainkan PIHAK TERKAIT
menangguhkannya sampai dengan validasi dan verifikasi dan seluruh
proses hukum telah selesai; baik dalam perkara pidana sesuai Laporan
Polisi yang saat ini sedang berlangsung; maupun Perkara Perdata
1159/2025 yang saat ini juga sedang diperiksa dan diadili pada Peradilan
yang berwenang.
VI.H. Berdasarkan uraian penjelasan, fakta dan/atau bukti-bukti terkait yang
dijelaskan, maka mengenai jangka waktu pembayaran klaim manfaat
asuransi baik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maupun
berdasarkan Polis-Polis Asuransi PEMOHON.
VII.
Permohonan PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Terkait
Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana telah kami uraikan
pada Keterangan Pihak Terkait kami yang merupakan satu kesatuan dengan
Keterangan Tambahan Pihak Terkait di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perkara
PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 dengan amar sebagai berikut:
1.
Menerima keterangan PT Prudential Life Assurance sebagai PIHAK
TERKAIT untuk seluruhnya;
2.
Menolak Permohonan Pemohon Perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 25/PUU-XXIV/2026 bertanggal 13 Januari 2026 untuk seluruhnya
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon penetapan atau putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
283
[2.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait PT.
Prudential Life Assurance, mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai
dengan Bukti PT-53 sebagai berikut:
1.
Bukti PT - 1
:
Fotokopi
Polis Asuransi
Jiwa
PRUWarisan
No.
14308389 tertanggal 2 April 2023.
2.
Bukti PT - 2
:
Fotokopi
Polis Asuransi
Jiwa
PRUWarisan
No.
14304095 tertanggal 29 Maret 2023.
3.
Bukti PT - 3
:
Fotokopi
Polis Asuransi
Jiwa
PRUWarisan
No.
14318054 tertanggal 22 Mei 2023.
4.
Bukti PT - 4
:
Fotokopi Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No.
14304073 tertanggal 29 Maret 2023.
5.
Bukti PT - 5
:
Fotokopi Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis
PruWarisan No. 14308389 pada bulan Oktober 2024.
6.
Bukti PT - 6
:
Fotokopi Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis
PruWarisan No. 14304095 tertanggal 14 Oktober 2024.
7.
Bukti PT - 7
:
Fotokopi Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis
PruWarisan No. 14318054 tertanggal 11 Oktober 2024.
8.
Bukti PT - 8
:
Fotokopi Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia Polis
PruCritical No. 14304073 tertanggal 14 Oktober 2024.
9.
Bukti PT - 9
:
Fotokopi Bukti Pembayaran dari PIHAK TERKAIT
kepada Pemohon Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
Rupiah).
10.
Bukti PT - 10
:
Fotokopi Surat Ng Kim Tjoa tertanggal 10 September
2025
11.
Bukti PT - 11
:
Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor No.
SKTBL/10/IX/2024/SPKT/Polsek
Danau
Paris
tertanggal 12 September 2024.
12.
Bukti PT - 12
:
Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:
STTLP/B/6474/IX/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA
tertanggal 15 September 2025.
284
13.
Bukti PT - 13
:
Fotokopi Gugatan Wanprestasi Dalam Perkara Nomor
1159/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Oktober
2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
14.
Bukti PT - 14
:
Fotokopi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi No.7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
15.
Bukti PT - 15
:
Fotokopi Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, sebagaimana dalam buku “Kitab Undang-
Undang
Hukum
Perdata
(Burgelijk
Wetboek)”
diindonesiakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R
Tjitrosudibio, Jakarta Timur, PT Balai Pustaka (Persero),
Cetakan Ke-41, 2014.
16.
Bukti PT - 16
:
Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
(SPDP) No: B/ SPDP/ 505/ III/ RES.1.9/ 2026/ Ditres
PPA dan PPO, tertanggal 27 Maret 2026
17.
Bukti PT - 17
:
Fotokopi Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang, sebagaimana dalam buku “Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel
voer Indonesie)” Diterbitkan oleh Saufa, Yogyakarta,
Cetakan Pertama, 2015.
18.
Bukti PT - 18
:
Fotokopi Surat Anthoni Simamora, SH. MH & Partner
mengirimkan Surat No. 08/III/AS/2025, perihal: “Somasi
(Peringatan) Pertama” tertanggal 18 Maret 2025.
19.
Bukti PT - 19
:
Fotokopi Hasil Pemeriksaan dan Pendapat Medikolegal
Nomor: /TU.DFM/VIII/2025 tertanggal 22 Agustus 2025.
20.
Bukti PT - 20
:
Fotokopi Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi Dan Saluran
Pemasaran Produk Asuransi (“POJK No. 8/2024”).
21.
Bukti PT - 21
:
Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2014 tentang Perasuransian.
22.
Bukti PT - 22
:
Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Nomor
25
Tahun
2025
tentang
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan
285
Perdata,
Persekutuan
Firma,
dan
Persekutuan
Komanditer (”Permenkum 25/2025”).
23.
Bukti PT - 23
:
Fotokopi Insurance Act Inggris 2015.
24.
Bukti PT - 24
:
Fotokopi Versicherungsvertragsgesetz (“VVG”).
25.
Bukti PT - 25
:
Fotokopi
UNIDROIT
Principles
of
International
Commercial Contracts 2016.
26.
Bukti PT - 26
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar Kamus Besar Bahasa
Indonesia Online melalui situs Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah Republik indonesia, terkait
penelusuran
kata
“rigid”.
(https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/rigid).
27.
Bukti PT - 27
:
Fotokopi Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
28.
Bukti PT - 28
:
Fotokopi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan
Bahasa Indonesia.
29.
Bukti PT - 29
:
Fotokopi BAB III Angka 246 Lampiran Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026.
30.
Bukti PT - 30
:
Fotokopi Doktrin Hukum dari Dr.A. Junaedy Ganie
dalam bukunya yang berjudul “Hukum Asuransi
Indonesia”, (Sinar Grafika, Jakarta: 2013) Hal. 173.
31.
Bukti PT - 31
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar artikel online berjudul
“Mengenal Fraud di Industri Asuransi” yang dimuat pada
laman resmi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (“AAJI”)
https://aaji.or.id/Articles/mengenal-fraud-di-industri-
asuransi-).
32.
Bukti PT - 32
:
Fotokopi Akta Berita Acara Pengunduhan Dokumen
Nomor 30 tertanggal 31 Maret 2026 terhadap hasil
286
tangkapan layar instagram Polsek Aceh Singkil yang
menunjukan ucapan turut berduka cita dari KAPOLDA
ACEH atas wafatnya BRIPKA Alinuddin.
33.
Bukti PT - 33
:
Fotokopi Surat Polsek Danau Paris No. B/81/VI/2025,
perihal: “Jawaban Surat Dari PT Prudential No:
376/PLA/LGR-4/V/2025 tanggal 06 Mei 2025” tertanggal
21 Juni 2025.
34.
Bukti PT - 34
:
Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Warga Peduli
Sekitar
Kota
Medan
(“Wapesek”),
perihal:
“Pemberitahuan Aksi Demo” tertanggal 31 Agustus
2025.
35.
Bukti PT - 35
:
Fotokopi Surat Wapesek, perihal “Pemberitahuan Aksi
Demonstrasi” tertanggal 15 September 2025.
36.
Bukti PT - 36
:
Fotokopi Surat No. 464/PRU-2515/L/IX/25/PMH-AMP-
YH-AVE perihal: “Somasi/Peringatan untuk Segera
Melakukan Pengembalian Uang Santunan Meninggal
Dunia atas Polis No. 14304095, Polis No. 14304073,
Polis No. 14308389, dan Polis No. 14318054” tertanggal
11 September 2025.
37.
Bukti PT - 37
:
Fotokopi Surat M Ardiansyah Hasibuan & Rekan No.
054/KH-MAH/IX/2025 perihal “Tanggapan Atas Somasi
(Peringatan
Hukum)
No.
Ref:
464/PRU-
2515/L/IX/25/PMH-AMP-YH-AVE”
tertanggal
12
September 2025.
38.
Bukti PT - 38
:
Fotokopi Surat El Law Firm No: 040/NKT/ELLF/X/2025,
perihal: “Teguran Hukum (Somasi)” tertanggal 08
Oktober 2025.
39.
Bukti PT - 39
:
Fotokopi Surat El Law Firm No: 048/NKT/ELLF/X/2025,
perihal: “Teguran Hukum (Somasi) Kedua dan Terakhir”
tertanggal 13 Oktober 2025.
40.
Bukti PT - 40
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Istri di Medan Bunuh Suami Diduga untuk Uang
Asuransi Rp500 Juta” yang dimuat pada laman resmi
Kompas TV (https://www.kompas.tv/video/539647/istri-
287
di-medan-bunuh-suami-diduga-untuk-uang-asuransi-
rp500-juta).
41.
Bukti PT - 41
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Tuntutan Hukuman Mati untuk Notaris yang Diduga
Bunuh Suami di Medan” yang dimuat pada laman resmi
Tempo
(https://www.tempo.co/hukum/tuntutan-
hukuman-mati-untuk-notaris-yang-diduga-bunuh-
suami-di-medan-1935495).
42.
Bukti PT - 42
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Diduga Demi Klaim Asuransi, Kakak Suruh Eksekutor
Bunuh Adik di Karo” yang dimuat pada laman resmi CNN
Indonesia
(https://www.cnnindonesia.com/nasional/202602041111
56-12-1324425/diduga-demi-klaim-asuransi-kakak-
suruh-eksekutor-bunuh-adik-di-karo).
43.
Bukti PT - 43
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Wanita di Sumut Sewa Eksekutor Bunuh Adik Kandung,
Diduga demi Asuransi” yang dimuat pada lama resmi
Detik
News
(https://news.detik.com/berita/d-
8340173/wanita-di-sumut-sewa-eksekutor-bunuh-adik-
kandung-diduga-demi-asuransi).
44.
Bukti PT - 44
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Pasutri Pembunuh ODGJ demi Dapat Klaim Asuransi
Terancam Hukuman Mati” yang dimuat pada laman
resmi Kompas
(https://regional.kompas.com/read/2022/11/02/1154461
78/pasutri-pembunuh-odgj-demi-dapat-klaim-asuransi-
terancam-hukuman-mati?page=all).
45.
Bukti PT - 45
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Bejat! Pasutri di Bengkalis Bunuh-Bakar ODGJ demi
Klaim Asuransi” yang dimuat pada laman resmi Detik
News
(https://news.detik.com/berita/d-6382088/bejat-
pasutri-di-bengkalis-bunuh-bakar-odgj-demi-klaim-
asuransi).
288
46.
Bukti PT - 46
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Palsukan Kematian Demi Klaim Asuransi, Pria di Sumut
Ditangkap Polisi” pada laman resmi Detik News
(https://news.detik.com/berita/d-5305561/palsukan-
kematian-demi-klaim-asuransi-pria-di-sumut-ditangkap-
polisi)
47.
Bukti PT - 47
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Ngaku Sudah Mati demi Klaim Asuransi, Pria di Binjai
Ditangkap Polisi” pada laman resmi Sumut Inews
(https://sumut.inews.id/berita/ngaku-sudah-mati-demi-
klaim-asurani-pria-di-binjai-ditangkap-polisi)
48.
Bukti PT - 48
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online berjudul
“Pelaku Rekayasa Kecelakaan demi Klaim Asuransi Rp
15 M Gegara Aplikasi Kripto” pada laman resmi Detik
News (https://news.detik.com/berita/d-6121015/pelaku-
rekayasa-kecelakaan-demi-klaim-asuransi-rp-15-m-
gegara-aplikasi-kripto)
49.
Bukti PT - 49
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online “Pelaku
Rekayasa Kecelakaan di Kalimalang Beraksi demi
Dapat Rp15 M dari 4 Asuransi” pada laman resmi
Kompas
(https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/10/164
23141/pelaku-rekayasa-kecelakaan-di-kalimalang-
beraksi-demi-dapat-rp-15-miliar).
50.
Bukti PT - 50
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online “Demi
Asuransi Rp 65 M, Pria AS Dorong Istri ke Jurang
Hingga Tewas” pada laman resmi Detik News
(https://news.detik.com/internasional/d-3026022/demi-
asuransi-rp-65-m-pria-as-dorong-istri-ke-jurang-hingga-
tewas).
51.
Bukti PT - 51
:
Fotokopi Hasil tangkapan layar berita online “Accused
murderer fighting to keep $1.5mn insurance benefit”
pada
laman
resmi
Insurance
Business
(https://www.insurancebusinessmag.com/us/news/brea
289
[2.9]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Asosiasi
Asuransi
Jiwa
Indonesia
(AAJI),
menyerahkan
keterangan
tertulis
dan
menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2026 serta
keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (“Mk”)
1.
Bahwa, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, menyatakan :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah
Konstitusi.”
2.
Bahwa, berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tantang hasil pemilihan umum.”
3.
Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat “UU.MK No.24/2003”),
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;
king-news/accused-murderer-fighting-to-keep-1-5mn-
insurance-benefit-21490.aspx).
52.
Bukti PT - 52
:
Fotokopi tangkapan layar berita online berjudul Demi
Klaim Uang Asuransi Ratusan Juta, Dua Pria Ini Beli
Ular Berbisa Untuk Membunuh Ayah kandungnya;
53.
Bukti PT - 53
:
Fotokopi Salinan Peraturan Jasa Keuangan RI Nomor
36 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,
dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
290
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan
nya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
4.
Bahwa, karena objek permohonan ini adalah pengujian terhadap norma hukum
Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut
“KUH.Dagang”) terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap materi Pasal 304
KUH.Dagang a quo.
II.
Legal standing asosiasi asuransi jiwa indonesia (“AAJI”) sebagai Pihak
Terkait.
1.
Bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah wadah perkumpulan dari
seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi baik konvensional
maupun yang memiliki produk syariah, yang telah memiliki ijin berusaha di
Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) tentang Keanggotaan berdasarkan
Anggaran Dasar AAJI, yang dikutip sebagai berikut (Vide Kembali Bukti PT-
5) :
Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar AAJI
“Anggota AAJI adalah setiap Perusahaan Asuransi Jiwa dan setiap
Perusahaan Reasuransi, baik konvensional maupun syariah, yang
terdaftar sebagai anggota di AAJI dan memiliki izin usaha dari instansi
pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dibidang perasuransian,
sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”
2.
Bahwa kewajiban bagi seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
Reasuransi untuk menjadi anggota dari AAJI adalah didasarkan Pasal 68 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU No. 40
Tahun 2014”) (Vide Kembali Bukti PT-9), yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014
“Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota salah satu
asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai jenis usahanya.”
3.
Bahwa, berdasarkan S-27/D.05/2016 tanggal 25 April 2016, Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) telah memberikan persetujuan terhadap Asosiasi Asuransi
Jiwa Indonesia yang disingkat AAJI, atau dalam bahasa Inggris disebut
Indonesia Life Insurance Association, sebagai Asosiasi Usaha Perasuransian
di bidang Asuransi Jiwa di Indonesia (Vide Kembali Bukti PT-10).
291
4.
Bahwa, kewajiban seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
Reasuransi untuk menjadi anggota AAJI lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal
115 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah (“POJK No. 23 Tahun 2023”) (Vide Kembali Bukti PT-11), yang dikutip
sebagai berikut:
Pasal 115 POJK No.23 Tahun 2023:
“(1). Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang
sesuai dengan jenis usahanya.
(2).
Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3). Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa
Keuangan
bersama
dengan
daftar
persyaratan
dokumen
permohonan persetujuan asosiasi tercantum dalam Lampiran pada
tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.”
5.
Bahwa, sebagai wadah perkumpulan yang wajib bagi setiap pelaku usaha
perasuransian di Indonesia, AAJI merupakan bagian yang melekat dan tidak
terpisahkan dari setiap aktivitas dari anggotanya, sesuai dengan tujuan dalam
Pasal 3 Anggaran Dasar, yang dikutip sebagai berikut (Vide Kembali Bukti PT-
5):
Pasal 3 Anggaran Dasar AAJI:
“AAJI memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai wadah untuk menyatukan arah dan tujuan usaha
asuransi
jiwa
dan
reasuransi
dalam
rangka
pemberian
perlindungan kepada masyarakat khususnya pemegang polis,
tertanggung dan penerima manfaat yang merupakan perwujudan
peran serta industri asuransi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para
anggota AAJI guna menciptakan, memelihara, memupuk kerjasama
yang saling memberikan manfaat untuk pengembangan usaha
asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia.
3. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan dihadapi
oleh Anggota AAJI serta menemukan upaya pemecahannya.
4. Sebagai sarana sosialisasi dan Pendidikan mengenai industri asuransi
jiwa dan reasuransi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi
dalam rangka meningkatkan citra industri asuransi jiwa dan reasuransi
di Indonesia.
292
5. Sebagai sarana meningkatkan profesionalitas dan kesadaran para
anggota AAJI demi perwujudan tanggung jawab anggota AAJI kepada
masyarakat dan negara Republik Indonesia.
6. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan para anggota AAJI
baik di tingkat nasional maupun internasional.
7. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan
dan pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi
dalam rangka meningkatkan peran serta anggota AAJI didalam
perekonomian nasional.
8. Sebagai pusat informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan
kegiatan usaha asuransi jiwa dan resuransi di Indonesia.
9. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi jiwa dan reasuransi yang mendukung kepentingan
berimbang antara kepentingan anggota AAJI, Pemerintah dan
kepentingan masyarakat.”
6.
Bahwa, AAJI, bersama dengan Asosiasi Usaha Perasuransian lainnya,
merupakan mitra dari OJK dalam menerbitkan Peta Jalan Pengembangan dan
Penguatan Perasuransian Indonesia Tahun 2023 hingga Tahun 2027,
membuktikan bahwa kehadiran AAJI sebagai wadah seluruh perusahaan
asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi Indonesia sangat berhubungan
langsung terhadap pembangunan pasar dan ekosistem perasuransian yang
efektif, efisien dan sehat serta berdaya saing, dan juga memberikan daya
dukung bagi masyarakat dan perekonomian nasional (Vide Kembali Bukti PT-
12).
7.
Bahwa Pasal 304 KUH.Dagang, yang terhadapnya sedang diajukan
permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke
Mahkamah Konstitusi, yang terdaftar dalam Perkara No. 25/PUU-XXIV/2026,
menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa harus memuat 6 (enam) pokok-
pokok kesepakatan yang dikutip sebagai berikut:
“Polisnya harus memuat:
1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
8.
Bahwa, Permohonan Pemohon dalam PUU No. 25/PUU-XXIV/2026,
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(“PMK No. 7/2025”), sangat berhubungan dengan hak-hak dan kepentingan
AAJI sebagai wadah dari seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
293
Reasuransi Jiwa, khususnya dalam membangun keadilan dan kepastian
hukum dari Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia;
9.
Bahwa sebagai Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 21 PMK No. 7/2025, AAJI
sebagai Pemohon Pihak Terkait telah mengajukan atau mendaftarkan
Permohonan Sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10
Maret 2026, dimana Permohonan beserta bukti-bukti pendukung telah diterima
oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Tanda Terima No.23-
12/PUU/PAN.MK/AP3 pada tanggal yang sama (vide Bukti Tambahan PTT-
13);
10. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 15 April 2026, dengan agenda mendengar Keterangan Presiden
dan Pihak Terkait PT Prudential Life Insurance dan PT.Panin Dai-ichi Life,
Mejelis Hakim telah menyatakan menerima Pemohon Pihak Terkait (AAJI)
sebagai Pihak Terkait dan memberikan Keterangan Pihak Terkait sesuai
dengan ketentuan Pasal 25 PMK No. 7/2025 dalam sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2026;
sebagaimana juga telah tertuang dalam Risalah Sidang tertanggal 15 April
1016 (Bukti Tambahan PTT-14);
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon Pihak
Terkait dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
III.
PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN
PUU TERHADAP NORMA HUKUM PASAL 304 KUH.DAGANG, KARENA
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) PMK NO.7/2025.
A. Tidak Terbukti Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon
Dirugikan oleh Berlakunya Pasal 304 UUD 1945.
1.
Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK 7/2025, diatur bahwa hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perpu, apabila:
“a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potential yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
294
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”
2.
Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PMK No. 7/2025 tersebut
di atas, dalil Pemohon yang menganggap bahwa hak konstitusionalnya - yang
dijamin perlindungannya berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945 - telah dirugikan adalah sama sekali tidak benar, tidak terbukti,
tidak
berdasarkan
hukum,
mengada-ada
dan
cenderung
berupaya
menyesatkan pemahaman Majelis Hakim MK, sehingga seharusnya secara
tegas tidak diterima atau ditolak.
3.
Bahwa, ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945
masing-masing dikutip sebagai berikut:
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan
hukum.”
Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
4. Bahwa, SANGAT JELAS DINYATAKAN DALAM Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa jaminan terhadap hak-hak
yang dimaksudkan dalam kedua Pasal tersebut merupakan JAMINAN
TERHADAP HAK SETIAP ORANG. Artinya, bukan hanya Pemohon PUU yang
berhak atas: “pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil, serta perlakukan yang sama di hadapan hukum” ataupun hak
atas: “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” akan tetapi juga setiap setiap
Perusahaan Asuransi ataupun Perusahaan Reasuransi, sebagai lembaga yang
memberikan jaminan pengendalian resiko (risk management) terhadap setiap
Tertanggungnya,
baik
akibat
terjadinya
kerugian
terhadap
objek
295
pertanggungan milik Tertanggung, resiko akibat penyakit ataupun resiko akibat
kehilangan jiwa.
5. Bahwa oleh karenanya, untuk kepastian jaminan perlindungan terhadap hak-
hak pribadi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 secara adil, transparan dan berkepastian,
maka hukum (tidak hanya dalam bentuk undang-undang, akan tetapi juga
peraturan pelaksananya) harus mengatur atau menjadi dasar pengaturan
dari setiap aktivitas warganegara Indonesia;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut: “KUH.Perdata”), diatur bahwa hukum perikatan dilahirkan
tidak hanya atas dasar Undang-undang, akan tetapi atas dasar persetujuan
atau perjanjian. Pasal 1233 KUH.Perdata, dikutip sebagai berikut:
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.”
7.
Bahwa, norma hukum Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata memberi kepastian
hukum bahwa suatu perjanjian yang disepakati secara sah berlaku sebagai
Undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi pelaksanaannya (pacta
sunt servanda) oleh pihak-pihak yang menyepakatinya (contracting parties).
Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata dikutip sebagai berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”
8.
Bahwa sangat jelas diatur dalam Pasal 1338 (1) KUH.Perdata, kepastian
hukum mengikatnya suatu perjanjian sebagai Undang-undang bagi para pihak
dalam perjanjian (contracting parties), hanyalah apabila perjanjian tersebut
dibuat dan disepakati secara sah.
9.
Bahwa, syarat sahnya suatu suatu perjanjian secara umum diatur berdasarkan
Pasal 1320 KUH.Perdata, adalah sebagai berikut:
b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
d. Suatu hal tertentu;
e. Suatu sebab yang halal;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 246 KUH.Dagang, dinyatakan bahwa Asuransi
atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mengikat Penanggung
dengan Tertanggungnya, yang untuk lengkapnya, dikutip sebagai berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
296
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena
suatu peristiwa yang tak tertentu.”
11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 247 KUH.Dagang diatur bahwa
hubungan hukum asuransi juga dapat mengenai pertanggungan “jiwa”.
12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 255 KUH.Dagang, suatu perjanjian
asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan
Polis atau “Polis Asuransi”, yang dikutip sebagai berikut:
“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang
dinamakan polis.”
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23)
(“selanjutnya disebut “ Pasal 304 KUH.Dagang”) diatur bahwa suatu Polis
Asuransi Jiwa harus memuat:
“1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
14. Bahwa secara khusus, terhadap Perjanjian Asuransi, selain syarat sahnya
suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH.perdata, secara khusus, sahnya
suatu Perjanjian Asuransi harus memenuhi 4 prinsip dasar, yaitu:
a. Prinsip adanya kepentingan (the principle of Insurable Interest), diatur
berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang;
b. Prinsip itikad baik yang sempurna (the the principle of utmost good faith),
diatur berdasarkan Pasal 251 KUH.Dagang;
c. Prinsip resiko yang mungkin terjadi pada suatu waktu yang akan datang
akan tetapi tidak dapat diketahui atau diperkirakan kapan terjadinya (the
principle of unpredicable future risk), diatur berdasarkan Pasal 269
KUH.Dagang;
d. Prinsip ganti kerugian (the principle of indemnity), diatur berdasarkan
Pasal 252 dan Pasal 253 KUH.Dagang), kecuali terhadap Perjanjian
Asuransi Jiwa.
15. Bahwa, Pemohon dalam dalil Permohonannya menganggap bahwa hak
konstitusional Pemohon yang dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dirugikan, atas alasan bahwa
ketentuan Polis Asuransi berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, tidak meliputi
297
ketentuan tentang syarat klaim uang pertanggungan yang menurut
Penanggung, seharusnya bersifat rigid, pasti dan final.
Sehubungan dengan itu, Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa Pasal 304
KUH.Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No.23) bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditambahkan
ketentuan ke 7 (tujuh) di dalamnya, dari salah satu ketentuan dibawah ini:
(7).
“Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati sejak awal”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat
dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya”
16. Bahwa, KUH.Dagang adalah hukum perdata yang bersifat khusus, yang
mengatur aktivitas komersial (termasuk Asuransi). Berdasarkan Pasal 1
KUH.Dagang diatur bahwa, sepanjang tidak telah secara tegas disimpangi,
KUH.Dagang tunduk pada ketentuan umum dalam KUH.Perdata, dikutip
sebagai berikut:
“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya
dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan
berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.”
17. Bahwa, sebagai hukum yang lahir atas dasar perjanjian, kesepakatan para
pihak dalam perjanjian (contracting parties) haruslah didasarkan pada asas
kebebasan berkontrak (freedom to contract). Sehingga, seperti yang
dinyatakan oleh Prof. Subekti pada halaman 13 bukunya, berjudul: “Hukum
Perjanjian”, Penerbit PT.Intermasa, cetakan ke 23 Tahun 2010 (Bukti
Tambahan PTT-15) bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka,
dikutip sebagai berikut:
“Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”
18. Bahwa, sejalan dengan Prof. Subekti, asas kebebasan berkontrak sebagai
dasar kewenangan masing-masing pihak (party autonomy) dalam menyepakati
suatu perjanjian juga merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim
298
Mahkamah Konstitusi pada halaman 454 Putusan MK Perkara No. 83/PUU-
XXII/2024, yang antara lain dikutip sebagai berikut:
“Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa sejatinya setiap orang
boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang
tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum),
kesusilaan
atau
ketertiban
umum
sesuai
dengan
Pasal 1337
KUH.Perdata”
19. Bahwa justru, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
DASAR SETIAP WARGANEGARA BERDASARKAN Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, suatu Perjanjian Asuransi harus
memenuhi syarat keabsahan umum berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata,
dan syarat keabsahan khusus berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang (tentang
harus terpenuhinya syarat insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang
harus terpenuhinya syarat the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang
(tentang harus terpenuhinya syarat unpredictable future risk);
20. Bahwa oleh karenanya, 6 (enam) ketentuan dalam suatu perjanjian asuransi
berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang seharusnya dipahami sebagai syarat
keharusan minimum (limitative mandatory minimum) berdasarkan prinsip
kebebasan berkontrak dengan itikad baik yang sempurna (utmost good faith);
21. Bahwa, asas Itikad baik (the principle of good faith) sangat penting dalam
memastikan
pemenuhan
hak-hak
setiap
warganegara
yang
dijamin
berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD
1945. Prinsip good faith, selain dipersyaratkan secara umum berdasarkan
Pasal 1338 (3) KUH.Perdata, dalam Perjanjian Asuransi, lebih ditekankan
sebagai asas itikad baik sempurna (utmost good faith) berdasarkan Pasal 251
KUH.Dagang - dimana pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan pihak
yang dirugikan membatalkan Perjanjian Asuransi walau telah disepakati;
22. Bahwa, pentingnya pelaksanaan dari itikad baik sempurna (utmost good faith)
dalam Perjanjian Asuransi, telah secara tegas dan jelas disampaikan oleh
Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam
putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 yang dikutip sebagai berikut:
“Bahwa meskipun asas itikad baik (tegoeder trow/good faith) telah
menjadi azas umum dalam hukum perjanjiansebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 KUH.Perdata, asas/prinsip tersebut kemudian lebih
ditegaskan lagi dalam perjanjian pertanggungan (asuransi) melalui Pasal
251 KUH.Dagang yang dirumuskan sebagai prinsip itikad baik sempurna
atau prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya (principle of the utmost good
faith atau uberrimae fidei).”
299
23. Bahwa, sifat terbuka dari suatu Perjanjian Asuransi sangat melekat
pelaksanaannya dengan asas/prinsip itikad baik sempurna (utmost good faith),
dalam memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan pihak-pihak berkontrak
(party autonomy) dilakukan secara jujur, benar, dan berkepastian hukum;
24. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Asuransi yang diatur dalam
norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang, telah dijabarkan lebih lanjut dalam
Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun 2015 tentang
Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya
disebut “POJK No.23 Tahun 2015”), yang mewajibkan bahwa Polis Asuransi
yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau
Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau
Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk
Asuransi jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan
Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
j. perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenisnya;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupunn
dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan
penyebabnya;
300
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan, dan;
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
lebih;
25. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 mengatur
bahwa; “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” merupakan
ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian Asuransi, dimana POJK
No.23 Tahun 2015 kemudian disempurnakan dengan POJK No. 8 Tahun 2024
(“POJK No.8 Tahun 2024”) dengan penambahan beberapa ketentuan yang
semakin melengkapi syarat ketentuan yang wajib harus terdapat dalam suatu
perjanjian asuransi, dimana dalam Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024
tetap mewajibkan: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” dalam
suatu Perjanjian Asuransi;
26. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa norma hukum
Pasal 304 KUH.Dagang yang mengatur tentang ketentuan yang wajib harus
dicantumkan dalam suatu Perjanjian Asuransi jiwa merupakan kewajiban yang
bersifat minimum dan terbuka mengikuti sifat terbuka dari hukum perikatan
yang lahir dari perjanjian, atas dasar prinsip kebebasan berkontrak, sehingga
dapat dilengkapi dalam peraturan pelaksananya, yaitu; POJK No.23 Tahun
2015 yang kemudian disempurnakan dengan POJK No.8 Tahun 2024,
mengikuti prinsip kebebasan berkontrak yang juga merupakan hak konstitusi
dari setiap warga negara Indonesia;
27. Bahwa,
seperti
yang
didalilkan
oleh
Pemohon
pada
halaman
6
Permohonannya, dugaan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 304 KUH.Dagang,
TERNYATA TIMBUL AKIBAT SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA YANG
DIHADAPI
PEMOHON
dengan
DUA
PERUSAHAAN
ASURANSI
301
(PENANGGUNG),
yaitu;
PT.
PRUDENTIAL
LIFE
ASSURANCE
(“Prudential”) dan PT. PANIN DAICHI LIFE (“Panin”);
28. Bahwa, sengketa klaim asuransi yang dialami oleh Pemohon dengan
Prudential timbul dari 4 (empat) Perjanjian/Polis Asuransi Jiwa (3 Polis
Asuransi Jiwa PRUWarisan dan 1 Polis Asuransi Jiwa PRUCritical) yang
disepakati antara Alm. Yuliana sebagai Tertanggung, dengan Prudential, yaitu;
1.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
2.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
3.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; dan
4.
Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal 29
Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan
sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat adalah Pemohon,
sebagai suami dari Tertanggung.
29. Bahwa selain dengan Prudential, Pemohon juga bersengketa dengan PT.
PANIN DAICHI LIFE (“Panin”) akibat belum dibayarnya klaim asuransi yang
diajukan oleh Pemohon berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Panin Ultimate Life
Protection No. 2023014542 tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Alm.Yuliana
sebagai Tertanggung dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai
suami dari Tertanggung;
30. Bahwa Pemohon, pada angka (3) dan (4) dalam halaman 21 dari Permohonan
PUU nya secara tegas menyatakan tentang kedudukan Polis Asuransi
sebagai bukti tentang adanya Perjanjian Asuransi, yang dikutip sebagai
berikut:
“(3). Bahwa perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam bentuk tertulis yang
dinamakan polis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 255 KUHD yang pada
pokoknya menyatakan terhadap pertanggungan harus diadakan secara
302
tertulis dengan sepucuk akta, yang dinamakan polis. Apabila melihat
ketentuan pasal tersebut maka polis merupakan bukti tentang adanya
perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi bersifat konsensuil.”
(4). Bahwa dalam perjanjian asuransi, Polis Asuransi merupakan kontrak
yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dan pemegang
polis atau tertanggung. Polis ini, setelah disepakati, mengikat kedua
belah pihak seperti undang-undang. Dengan demikian, baik penanggung
maupun tertanggung wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada
dalam polis;”
31. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menjadi jelas dan nyata
bahwa Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa yang telah disepakati, dan oleh
karenanya menjadi hukum yang mengikat Tertanggung dengan masing-
masing Prudential dan Panin, adalah:
Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Prudential:
1.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
2.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
3.
Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; dan
4.
Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal 29
Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan
sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat adalah Pemohon,
sebagai suami dari Tertanggung.
Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Panin:
Polis Asuransi Jiwa Panin Ultimate Life Protection No. 2023014542 tertanggal
17 Mei 2023 atas nama Alm.Yuliana sebagai Tertanggung dengan penerima
manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung
Artinya, seperti juga yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam
Permohonannya, MASING-MASING POLIS/PERJANJIAN ASURANSI JIWA
303
TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN BUKTI PERIKATAN HUKUM YANG
MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK DAN BERLAKU SEPERTI UNDANG-
UNDANG, SEHINGGA, BAIK PENANGGUNG MAUPUN TERTANGGUNG
WAJIB MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM MASING-MASING
POLIS ASURANSI JIWA TERSEBUT.
32. Bahwa ADALAH FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN, masing-masing
Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa yang telah disepakati oleh Pemohon dengan
Prudential dan Panin tersebut telah berisikan ketentuan-ketentuan tentang
persyaratan pengajuan klaim asuransi jiwa. Pemohon dalam Permohonan
PUU-nya bahkan mengutip ketentuan-ketentuan tentang tatacara atau syarat
pengajuan klaim yang telah disepakati berdasarkan huruf (d), halaman 8
Perjanjian Asuransi Jiwa PRUWarisan dan PRUCritical, yang dikutip sebagai
berikut:
“(d). Bahwa adapun syarat klaim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 28
Polis PRUWarisan dan Pasal 25 Polis Asuransi Jiwa PRUCritical
adalah sebagai berikut:
1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib
menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika
diminta oleh Penanggung.
2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis
atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat
dan/atau pihak Lain.
3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,
termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,
Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata,
yaitu:
a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
b) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
c) Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
d) Perkawinan pemberi kuasa perempuan;
e) Pengangkatan penerima kuasa baru.
4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi
apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau
resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
33. Bahwa selanjutnya, pada huruf (e) Permohonannya, Pemohon juga
mencantumkan tentang syarat pengajuan klaim asuransi berdasarkan Pasal 6
tentang Ketentuan Khusus Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan, dikutip sebagai
berikut:
304
“(1.) Pengajuan
klaim
Manfaat
Asuransi
PRUWarisan
apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a) Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis
asli;
b) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
c)
Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
d) Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
e) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah
meninggal dunia;
g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
h) Fotokopi Surat Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima
Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nаma;
i) Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat
Asuransi berdasarkan Polis;
j) Dokumen Lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris.
(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus diLakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung daLam jangka
waktu paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
(7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5).
(8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
305
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.”
34. Bahwa, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang syarat pengajuan
klaim asuransi yang diatur dalam Pasal 8 Polis PRUCritical, yang dikutip
sebagai berikut:
“(1). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a) Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
b) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
c) Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
d) Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
e) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal
dunia;
g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
h) Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung,
dan Penerima Manfaat, jika pernah diLakukan perubahan namа;
i) Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung
meninggal karena kecelakaan yang diproses oleh Pihak
kepolisian;
j) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.”
(2). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk kondisi kritis harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh penanggung
yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
b) Surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai dengan
jenis kondisi kritis tertanggung;
c) Catatan medis atau resume medis tertanggung, apabila diminta
oleh Penanggung;
d) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
e) Fotokopi identitas pemegang polis yang masih berlaku; dan
f) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.
g) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris.
(4). Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus di Lakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
306
(5) Menjalani otopsi atau diagnosa Lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(6) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
merupakan
beban
Penanggung.
(7). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau kondisi kritis yang dialami
tertanggung pertama kali ditegakan;
(8). Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (5).
(9). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8)
telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(10). Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), dan
syarat Lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak dipenuhi.”
35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi yang telah disepakati oleh
Tertanggung dengan masing-masing Prudential dan Panin - seolah-olah hanya
berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, dan tidak memiliki ketentuan tentang
syarat-syarat pengajuan klaim – merupakan dalil tidak berdasarkan kebenaran
dan mengada-ada dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
36. Bahwa lebih jauh, berdasarkan Pasal 22 POJK No.8 Tahun 2024 diatur bahwa
apabila draft standard Polis/Perjanjian Asuransi dirancang oleh Asosiasi
Industri Asuransi, penggunaannya oleh Perusahaan Asuransi harus terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK, untuk memastikan bahwa dasar
pembentukan Perjanjian Asuransi telah memenuhi Pasal 12 POJK No.8 Tahun
2024, termasuk tentang ketentuan syarat dan tata cara pengajuan klaim,
termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim”;
37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menganggap bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 telah
dirugikan atas ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang, sama sekali tidak benar
dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak. Karena Perjanjian
307
Asuransi yang telah disepakati Tertanggung dengan masing-masing Prudential
dan Panin, sebagai pelaksanaan dari Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun
2015 (saat ini diatur berdasarkan Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 tahun 2024)
nyata-nyata terbukti berisikan kesepakatan tentang “syarat dan tata cara
pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim”
38. Bahwa, bilapun terdapat keberatan atau sengketa dalam pelaksanaan dari
masing-masing ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Asuransi Jiwa
antara Tertanggung dengan Prudential atau Panin (quod non), permasalahan
tersebut secara jelas dan tegas adalah sengketa yang timbul dari
perjanjian
(contractual
disputes)
yang
berdasarkan
Pasal
1266
KUH.Dagang, penyelesaiannya berada pada kewenangan dari Pengadilan
Negeri, atau pada kewenangan Arbitrase – apabila para pihak dalam Perjanjian
Asuransi menyepakati penyelesaian sengketa berdasarkan Arbitrase, BUKAN
KEWENANGAN DARI MAHKAMAH KONSTITUSI.
39. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak
memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) PMK No. 7/2025, SEHINGGA
BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2) PMK 7/2025 TIDAK MEMILIKI LEGAL
STANDING DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PUU TERHADAP
PASAL 304 KUH.DAGANG A QUO, SEHINGGA TIDAK MEMENUHI
SYARAT DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PUU TERHADAP PASAL
304 KUH.PERDATA;
B. Tidak terbukti Pemohon memiliki Legal Standing dalam Pengajuan
Permohonan PUU terhadap Pasal 304 KUH.Dagang atas Alasan Pasal 4
ayat (2) huruf (c) PMK No.7/2025, karena tidak terbukti terjadinya kerugian
hak konstitusional Pemohon, baik secara spesifik, aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial, karena norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang
tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G
ayat (1) UUD 1945.
40. Bahwa, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon terbukti tidak
memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan PUU terhadap Pasal
304 KUH.Dagang a quo, karena tidak terbukti ada hak konstitusional dari
Pemohon berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945 yang dirugikan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat
308
(2) PMK No. 7/2025 huruf (b), oleh karenanya, secara komulatif juga tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (c) dan huruf (d) serta huruf (e)
PMK 7/2025;
41. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 7/2025 huruf (c), tidak terbukti
Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 304
KUH.Dagang, baik yang bersifat spesifik (khusus) ataupun yang bersifat
potensial, karena sebagai ketentuan yang bersifat mandatory minimum,
ketentuan-ketentuan dalam Polis Asuransi Jiwa yang diatur berdasarkan Pasal
304 KUH.Dagang, khususnya tentang; “syarat dan tata cara pengajuan klaim,
termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim” telah diatur dalam Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 dan juga
Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024, sebagai penyempurnaan dari
POJK No.23 Tahun 2015;
42. Bahwa, justru sebaliknya, Permohonan Pemohon dalam Petitumnya, yang
meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambah pengaturan
atau ketentuan tentang klaim dalam Pasal 304 KUH.Dagang, dengan pilihan 3
tersebut dibawah ini:
(7).
“Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati sejak awal”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat
dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya”
mengakibatkan Pasal 304 KUH.Dagang berubah menjadi norma yang
bersifat kabur dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan
produk asuransi jiwa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para
Tertanggung
atau
Pemegang
Polis,
bahkan
justru
sebaliknya,
dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan kegagalan dalam menjamin
kepastian pelaksanaan hak-hak konstitusional dari Pemohon dan
Termohon berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945;
43. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti
dengan kuat dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing
309
untuk mengajukan Permohonan PUU a quo. Oleh karenanya, mohon Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan
Permohonan Pemohon No. 25/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima atau
ditolak.
Dalam Pokok Perkara:
A. DALIL PEMOHON PUU YANG MENYATAKAN BAHWA NORMA HUKUM
PASAL 304 KUH.DAGANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
KARENA TIDAK MENGATUR SYARAT KLAIM YANG BERSIFAT FINAL
DAN RIGID, MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, DAN
MENGADA-ADA SEHINGGA SECARA TEGAS HARUS DITOLAK.
1.
Bahwa, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal
304 KUH.Dagang yang berbunyi:
“Polis harus memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945, atas
anggapan telah merugikan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945, merupakan dalil yang tidak berdasarkan kebenaran dan
bersifat mengada-ada, oleh karenanya mohon kiranya yang Mulia Majelis
Hakim
Konstitusi
RI
untuk
secara
tegas
menolak
dan
mengesampingkannya;
2.
Bahwa, Perjanjian Asuransi, yang menjadi dasar hukum perikatan antara
Tertanggung dengan Penanggungnya, haruslah dibangun dan disepakati
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan mendasarkan pada syarat
keabsahan berkontrak sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata, dan juga syarat
keabsahan Perjanjian Asuransi berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang - tentang
harus terbuktinya Tertanggung memiliki kepentingan untuk diasuransikan
(insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang - tentang kewajiban Penanggung
dan Tertanggung melaksanakan prinsip itikad baik sempurna (utmost
goodfaith) dan Pasal 269 KUH.Dagang - tentang resiko yang diasuransikan
adalah resiko yang tidak dapat diketahui atau diprediksi kapan dan bagaimana
terjadinya (unpredictable future risk);
310
3.
Bahwa, Pemohon pada angka (1)-(2) dalam halaman 21 Permohonannya
menjabarkan tentang pengertian dari asuransi sebagai suatu perikatan hukum
yang
timbul
dari
perjanjian,
berdasarkan
Pasal
1
Undang-undang
Perasuransian No.40 tahun 2014 (selanjutnya disebut “UU.Perasuransian
No.40 Tahun 2014”) serta juga Pasal 246 KUH.Dagang;
4.
Bahwa, selanjutnya dalam angka (3) halaman 21 Permohonannya, Pemohon
mengkonfirmasi ketentuan Pasal 255 KUH.Dagang yang menyatakan bahwa
suatu Perjanjian Asuransi harus diwujudkan atau disepakati dalam bentuk
tertulis, yang dinamakan Polis. Pemohon selanjutnya juga menyimpulkan
bahwa “Polis merupakan bukti tentang adanya perjanjian asuransi, karena
perjanjian asuransi bersifat konsensuil.”;
5.
Bahwa, berdasarkan angka (1)-(3) Permohonannya, Pemohon kemudian
menyimpulkan tentang pentingnya suatu Perjanjian Asuransi, sebagai suatu
hubungan hukum dalam pelaksanaan kewajiban (prestasi dan kontra prestasi)
dari masing-masing Penanggung dengan Tertanggung, sebagai pihak-pihak
dalam perjanjian (contracting parties), dimana untuk jelasnya, angka (4) dan
(5) dalil Permohonan Pemohon, dikutip sebagai berikut:
“(4). Bahwa, perjanjian asuransi, polis asuransi merupakan kontrak yang
mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dengan pemegang
polis atau tertanggung. Polis ini, setelah disepakati, mengikat kedua
pihak seperti undang-undang. Dengan demikian, baik penanggung
maupun tertanggung wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam
polis.
(5). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Polis
merupakan dokumen yang sangat penting dan krusial bagi
tertanggung dan penanggung sebagai dasar pelaksanaan pretasi dan
kontra prestasi bagi kedua belah pihak, termasuk syarat-syarat yang
diperlukan bagi para pihak dalam melaksanakan prestasi masing-
masing.”
6.
Bahwa kemudian tiba-tiba, Pemohon, dalam angka (6) pada halaman 21 dari
Permohonannya mendalilkan bahwa Polis Asuransi semestinya mengatur
secara rigid dan final perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
Tertanggung bilamana mengajukan klaim, dikutip sebagai berikut:
“(6). Bahwa, sebagai dokumen krusial, polis semestinya mengatur secara
rigid dan final perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
tertanggung atau pemegang polis bilamana hendak mengajukan
klaim. Hal tersebut dikarenakan peristiwa klaim merupakan inti
utama dari perjanjian pertanggungan karena merupakan muara atau
tujuan akhir dari perjanjian asuransi, sehingga patut diatur secara
rigid dan pasti.”
311
7.
Bahwa ternyata, latar belakang ataupun alasan dari Pemohon untuk
mengajukan Permohonan PUU terhadap Pasal 304 KUH.Dagang, timbul dari
sengketa yang sedang terjadi antara Pemohon dengan Perusahahaan
Asuransi, Prudential dan Panin akibat belum dibayarkannya klaim
asuransi yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris dari Alm.
Yuliana - yang merupakan Tertanggung dalam hubungan hukum asuransi
jiwa dengan masing-masing Prudential dan Panin;
8.
Bahwa, sejalan dengan dalil Pemohon pada angka (1)-(5) tersebut di atas,
TERNYATA HUBUNGAN HUKUM antara Alm.Yuliana - sebagai Tertanggung,
dengan masing-masing Prudential dan Panin, telah disepakati berdasarkan
Polis-Polis Asuransi, sebagai berikut:
a. Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Prudential:
1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; dan
4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal 29
Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan
sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat adalah Pemohon,
sebagai suami dari Tertanggung.
b. Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Panin:
Polis Asuransi Jiwa Panin Ultimate Life Protection No. 2023014542
tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Alm.Yuliana sebagai Tertanggung
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung
312
9.
Bahwa, ketentuan- ketentuan yang harus terdapat dalam suatu Perjanjian
Asuransi berdasarkan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang merupakan
syarat keharusan minimum (limitative mandatory minimum) yang dalam
pelaksanaannya, telah dijabarkan secara lebih jelas dan pasti berdasarkan
Pasal 11 POJK No.23 Tahun 2015, yang dikutip sebagai berikut:
“Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus
memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
a. saat berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
b. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
c. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi
atau Kontribusi
d. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi
atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang
disepakati;
e. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada Produk
Asuransi jangka panjang;
f. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
g. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
h. klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan
maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk
syarat dan penyebabnya;
i. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim;
j. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
k. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat
mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian
perselisihan; dan
l. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih.”
10.
Bahwa, sejak diundangkan pada tanggal 26 November 2015, dasar hukum
dari ketentuan minimum yang wajib harus terdapat dalam suatu Perjanjian
Asuransi Jiwa, tidak semata-mata hanya didasarkan pada Pasal 304
KUH.Dagang, akan tetapi juga sebagai penjabaran ketentuan Pasal 304
KUH.Dagang melalui peraturan pelaksananya, yaitu POJK No.23 Tahun
313
2015, yang dalam Pasal 11 telah secara detail dan komprehensif mengatur
tentang ketentuan-ketentuan yang harus terdapat dalam suatu perjanjian
Asuransi, seperti yang dikutip tersebut di atas;
11.
Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015, telah pula
diatur bahwa dalam Polis Asuransi wajib mencantumkan tentang syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim;
12.
Bahwa, terang dan nyata, seperti yang juga dicantumkan oleh Pemohon
dalam Permohonannya, berdasarkan huruf (d), halaman 8 Perjanjian
Asuransi Jiwa PRUWarisan dan PRUCritical telah disepakati oleh
Tertanggung, Alm.Yuliana dengan Prudential tentang syarat dan tata cara
pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim, yang dikutip sebagai berikut:
“(d). Bahwa adapun syarat klaim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal
28 Polis PRUWarisan dan Pasal 25 Polis Asuransi Jiwa
PRUCritical adalah sebagai berikut:
1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis
Tertanggung jika diminta oleh Penanggung.
2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan
medis atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah
sakit, pejabat dan/atau pihak Lain.
3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,
termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,
Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum
Perdata, yaitu:
a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
b) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
c) Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
d) Perkawinan pemberi kuasa perempuan;
e) Pengangkatan penerima kuasa baru.
4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat
Asuransi apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis
atau resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1).
13. Bahwa selanjutnya, pada huruf (e) Permohonannya, Pemohon juga
mencantumkan tentang syarat pengajuan klaim asuransi yang disepakati
berdasarkan Pasal 6 tentang Ketentuan Khusus Polis Asuransi Jiwa
PRUWarisan, dikutip sebagai berikut:
314
“(1.) Pengajuan
klaim
Manfaat
Asuransi
PRUWarisan
apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a). Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
(b). Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
(c). Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d).Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
(e). Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
(f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal
dunia;
(g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h). Fotokopi Surat Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima
Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nаma;
(i). Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi
berdasarkan Polis;
(j). Dokumen Lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus diLakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
merupakan
beban
Penanggung.
(6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung daLam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
(7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5).
(8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7)
telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan
syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak dipenuhi.”
315
14.
Bahwa, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang syarat pengajuan
klaim asuransi berdasarkan Pasal 8 Polis PRUCritical, yang dikutip sebagai
berikut:
“(1).
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a). Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
(b). Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
(c). Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d). Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
(e). Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
(f). Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal
dunia;
(g). Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h).
Fotokopi
Surat
Perubahan
Nama
Pemegang
Polis,
Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah diLakukan
perubahan namа;
(i) Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung
meninggal karena kecelakaan yang diproses oleh Pihak
kepolisian;
(j) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.”
(2). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk kondisi kritis harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh
penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan
lengkap;
b) Surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai
dengan jenis kondisi kritis tertanggung;
c) Catatan medis atau resume medis tertanggung, apabila
diminta oleh Penanggung;
d) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan
radiologi;
e) Fotokopi identitas pemegang polis yang masih berlaku; dan
f) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.
(3). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris.
(4). Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus di Lakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(5) Menjalani otopsi atau diagnosa Lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
316
(6) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(7). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau kondisi kritis yang
dialami tertanggung pertama kali ditegakan;
(8). Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (5).
(9). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(10).Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8), dan syarat Lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi yang telah disepakati oleh
Tertanggung dengan masing-masing Prudential dan Panin - didasarkan pada
Pasal 304 KUH.Dagang, sehingga tidak mengandung pengaturan tentang;
syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim, merupakan dalil yang tidak
benar, tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya harus secara tegas
ditolak.
16. Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH, Perdata, masing-masing dari
Polis Asuransi PRUWarisan No. 14304095, PRUWarisan No. 14308389,
PRUWarisan No. 14318054, PRUCritical Benefit 88 No. 14304073, Panin
Ultimate Life Protection No. 2023014542, merupakan hubungan hukum atau
undang-undang yang secara khusus mengikat masing-masing Tertanggung
dengan Prudential ataupun Panin, sehingga sangat tidak beralasan dan
mengada-ada apabila Pemohon - atas dasar sengketa yang timbul dari
Perjanjian Asuransi yang telah disepakati antara Alm. Tertanggung dengan
Prudential atau Panin – mempermasalahkan norma hukum Pasal 304
KUH.Dagang, dengan alasan tidak memiliki pengaturan tentang syarat klaim,
padahal syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim telah diberlakukan
317
dan wajib harus terdapat dalam setiap perjanjian Asuransi jiwa
berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015, sebagai peraturan
pelaksana dari Pasal 304 KUH,Dagang;
17. Bahwa lebih jauh, berdasarkan dalil Pemohon pada huruf (u) halaman 17 dari
Permohonannya, Pemohon ternyata keberatan terhadap salah satu ketentuan
yang disepakati dalam Polis Asuransi Jiwa dengan Prudential dan Panin, yaitu
ketentuan: “dokumen lain yang dianggap perlu oleh penanggung.” Yang
lengkapnya, dalil Pemohon tersebut dikutip sebagai berikut:
“Bahwa Perusahan Asuransi memiliki keleluasaan untuk meminta
persyaratan tambahan tersebut karena adanya ketentuan yang bersifat
terbuka yang disisipkan dalam pasal yang mengatur tentang syarat klaim
dalam polis yang berbunyi “dokumen lain yang dianggap perlu oleh
penanggung” sehingga memberikan hak mutlak bagi perusahaan
asuransi untuk menambah persyaratan klaim sebagaimana dialami
Pemohon.”
18. Bahwa terbukti sangat jelas bahwa permasalahan Pemohon yang
sebenarnya, bukanlah tentang norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang,
akan tetapi kekhawatiran Pemohon atas terbukanya kewenangan dari
Penanggung secara tanpa batas yang ditimbulkan oleh klausula: “dokumen
lain yang dianggap perlu oleh penanggung” seperti yang didalilkan oleh
Pemohon dilakukan oleh Prudential dan Panin.
19. Bahwa, Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam
Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 tahun 2023”), secara tegas
melarang perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang dapat
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan
penyelesaian dan pembayaran klaim;
20. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 tahun 2023,
yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
pembayaran klaim Asuransi, antara lain sebagai berikut:
“Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim antara lain:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan
meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal
yang sama;
318
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
Asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai
dengan praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
21. Bahwa menjadi jelas secara hukum, berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
penggunaan klausula;” dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”,
bukanlah untuk memberi kewenangan bagi Penanggung untuk secara
sesukahati atau secara tanpa dasar meminta dokumen-dokumen dari
Tertanggung, apalagi dalam motivasi untuk menunda-nunda pembayaran
klaim asuransi, akan tetapi untuk memastikan diperolehnya bukti-bukti
yang meyakinkan Penanggung sebagai dasar untuk memberikan putusan
yang adil dan berkepastian hukum terhadap suatu klaim asuransi.
22. Bahwa memastikan diperolehnya bukti-bukti yang meyakinkan Penanggung
sebagai dasar untuk memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum
terhadap suatu klaim asuransi, pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UU
Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam Pasal 31 ayat (4) UU P2SK
No.4 Tahun 2023 serta penjelasannya tersebut, selain harus didasarkan pada
substansi perjanjian yang telah disepakati secara jelas dan mudah dipahami,
serta juga berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan aktivitas hukum dan bisnis
perasuransian di Indonesia, berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata juga dapat
didasarkan pada prinsip kepatutan dan kebiasaan, yang dikutip sebagai
berikut:
“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang”
23.
Bahwa oleh karenanya, berlakunya ketentuan : ” dokumen lain yang
dianggap perlu oleh Penanggung” berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata
haruslah dilakukan sebagai upaya yang berdasarkan prinsip kepatutan
ataupun kebiasaan dapat diterima, ketika dalam pemeriksaan fakta-fakta
secara proximate membuktikan bahwa terdapat keraguan atau dugaan
319
pelanggaran terhadap prinsip insurable interest, ataupun prinsip unpredictable
future risk, ataupun prinsip “utmost good faith”.
24.
Bahwa lebih jauh, andaipun klausula : “dokumen lain yang dianggap perlu
oleh Penanggung” dipahami secara berbeda, karena memiliki arti yang tidak
jelas atau bias, sehingga mengakibatkan sengketa diantara Penanggung
dengan Tertanggung, maka sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen,
interpretasi terhadap penggunaan; kata, phrase, klausula ataupun kalimat
bersifat kabur atau bias dalam suatu perjanjian (in casu; Perjanjian Asuransi
Jiwa), akan diinterpretasikan oleh Pengadilan berdasarkan doktrin contra
proferentem, sesuai dengan Pasal 1349 KUH.Perdata, yang dikutip sebagai
berikut:
“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”
25. Bahwa, menjadi sangat bahwa dalam hal terjadinya sengketa terhadap
pengertian sub klausula: “dokumen lain yang dianggap perlu oleh
Penanggung” kewenangan untuk mengadili atau menginterpretasi suatu
kontrak yang sedang dipersengketakan adalah kewenangan Pengadilan
Negeri - atau kewenangan dari Arbitrase (institusional atau ad hoc) ketika para
pihak berkontrak menyepakati dalam Perjanjian Asuransi Jiwa bahwa
penyelesian sengketa ataupun interpretasi suatu perjanjian melalui Arbitrase,
bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa, sehubungan dengan doktrin, prinsip dan juga norma hukum yang
diuraikan tersebut di atas, menjadi sangat jelas dan nyata, bahwa andaipun
Pemohon
mendalilkan
bahwa
permintaan-permintaan
dokumen
oleh
Prudential ataupun Panin telah melanggar ketentuan hukum, ataupun
bertentangan dengan prinsip kepatutan atau kebiasaan (quod non), sehingga
menimbulkan sengketa diantara mereka, seharusnyalah sengketa tersebut
dikategorikan sebagai sengketa perjanjian (contractual dispute) bukan
sengketa konstitusi (constitutional dispute), sehingga langkah hukum
penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan, atau ke Arbitrase – apabila
para pihak dalam perjanjian telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui
arbitrase - dimana Hakim atau Arbiter, selain dalam menjalankan
kewenangannya untuk mengadili sengketa tersebut akan mendasarkan pada
perjanjian dan hukum asuransi yang berlaku, juga akan menggunakan doktrin
320
contra proferentem seperti yang diatur pada Pasal 1349 KUH.Perdata dalam
menginterpretasi klausula atau kalimat dalam perjanjian yang bersifat bias atau
kabur;
27. Bahwa, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia memberi perhatian terhadap tren pihak-pihak berperkara dalam
aktivitas perekonomian yang semakin hari semakin banyak dibawa ke
Mahkamah Konstitusi, padahal dasar dari penyelesaian sengketa tersebut
seharusnya berada diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia;
28. Bahwa oleh karenanya, untuk keadilan dan kepastian hukum mohon kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak Permohonan PUU
yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya;
B. KETENTUAN HUKUM ASING YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON
TIDAK
SATUPUN
YANG
MENGATUR
TENTANG
KETENTUAN-
KETENTUAN
BAHWA
UNDANG-UNDANG
HARUS
MENGATUR
KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DICANTUMKAN DALAM SUATU
PERJANJIAN ASURANSI SECARA FINAL DAN RIGID.
29. Bahwa, perbandingan hukum yang digunakan oleh Pemohon, dengan
menyampaikan ketentuan hukum asuransi Inggris, yaitu; Insurance Act 2015,
ternyata tidak mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus terdapat
dalam suatu Perjanjian Asuransi yang bersifat final dan rigid, seperti yang
dimohonkan oleh Pemohon untuk diterapkan dalam Pasal 304 KUH.Dagang;
30. Bahwa, demikian pula halnya prinsip-prinsip kontrak komersial internasional
yang dipublikasikan oleh UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts), tidak terdapat suatu pengaturan yang menyatakan
bahwa suatu undang-undang harus mengatur ketentuan-ketentuan dalam
suatu perjanjian asuransi bersifat final dan rigid, khususnya ketentuan tentang
syarat dan tatacara pengajuan klaim asuransi;
31. Bahwa, pada faktanya, ketentuan-ketentuan yang dikutip oleh Pemohon
dengan menggunakan hukum Asuransi Inggris (Insurance Act 2015),
ketentuan asuransi berdasarkan Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
ataupun prinsip-prinsip hukum komersial Internasional berdasarkan
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, ataupun juga
tentang perlindungan Konsumen dalam prinsip OECD, tidak satupun yang
321
mengatur substansi atau ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian asuransi
harus diatur secara secara final dan rigid dalam undang-undang.
Ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Pemohon adalah berupa prinsip-
prinsip umum, termasuk dalam upaya perlindungan konsumen yang dalam
pelaksanaannya secara umum dalam undang-undang atau act, yang lebih jauh
prinsip-prinsip tersebut akan dijabarkan lebih spesifik dalam peraturan
pelaksananya (implementing regulations) sebagai dasar bagi para pihak
berkontrak untuk membangun koridor hukum dalam menghasilkan suatu
perjanjian yang jelas, transparan dan melindungi semua pihak secara adil dan
patut;
32. Bahwa justru, untuk menjamin kepastian perlindungan hak-hak dasar setiap
warganegara berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945, suatu Perjanjian Asuransi harus memenuhi syarat keabsahan
umum berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, dan syarat keabsahan khusus
berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat
insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat
the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang (tentang harus
terpenuhinya syarat unpredictable future risk), dimana ketentuan Pasal 304
KUH.Dagang tentang ketentuan-ketentuan yang harus terdapat dapat suatu
Perjanjian Asuransi Jiwa telah dijabarkan berdasarkan Pasal 11 POJK No.23
Tahun 2015, yang kemudian disempurnakan berdasarkan Pasal 12 POJK
No.8 Tahun 2024;
33. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 huruf (b) POJK No.23 Tahun 2015 yang
kemudian direvisi berdasarkan POJK No.8 Tahun 2024, mengatur bahwa Polis
Asuransi tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup,
kewajiban Perusahaan, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta; dan/atau
2. mempersulit Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengurus
haknya;
34. Bahwa, Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam
Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 tahun 2023”), secara tegas
melarang perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang dapat
322
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan
penyelesaian dan pembayaran klaim;
35. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 tahun 2023,
yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
pembayaran klaim Asuransi, antara lain sebagai berikut:
“ Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim
antara lain:
a. memperpanjang
proses
penyelesaian
klaim
dengan
meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta
penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan Asuransi
dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan
praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
36. Bahwa pertanyaan pentingnya adalah, apakah penerapan ketentuan tentang
syarat dan tatacara klaim asuransi dalam suatu perjanjian secara final dan rigid
seperti yang didalilkan oleh Pemohon, cukup hanya dengan menambahkan
ketentuan “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” dalam Pasal 304
KUH.Dagang, sementara Pemohon menyajikan Insurance Act 2015, dan
ketentuan hukum asing lainnya sebagai perbandingan, yang justru tidak
mengatur ketentuan-ketentuan dalam suatu Perjanjian Asuransi secara final
dan rigid dalam Undang-undang. Apakah dengan menambahkan ketentuan;
“syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” dalam Pasal 304 KUH.Dagang
akan menguntungkan Pemohon atau menguntungkan Tertanggung sebagai
konsumen? Bukankan malah sebaliknya?
37. Bahwa, penguatan prinsip utmost good faith, tidak hanya telah secara lebih
luas dan jelas dikembangkan cakupan penerapannya dalam Undang-undang
Perasuransian No. 40 tahun 2014 dan UU. P2SK No.4 Tahun 2023 tentang
Asuransi, akan tetapi juga dalam peraturan-peraturan pelaksana, antara lain
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang
323
berwenang dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan
Perasuransian berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan (“UU.OJK No. 21 Tahun 2011”) dan UU.P2SK No. 4
Tahun 2023, sehingga masing-masing pihak dalam perjanjian Asuransi jiwa
memiliki ketentuan-ketentuan atau dasar-dasar hukum dalam bentuk Undang-
undang dan ataupun peraturan pelaksana untuk menghasilkan suatu perjanjian
yang jelas dan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan secara benar dan
jujur, selain memastikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional masing-masing Penanggung dan Tertanggung;
38. Bahwa oleh karenanya, tidak dapat dengan begitu saja, atas sengketa yang
dialami oleh Pemohon dengan Prudential dan Panin, Pemohon mendalilkan
sengketa tersebut sebagai permasalahan konsitusi, padahal seluruh
ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengajuan klaim asuransi jiwa
terhadap Prudential dan Panin, telah disepakati berdasarkan Polis Asuransi
yang dibangun berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No.23 Tahun 2015,
yang berdasarkan pengakuan Pemohon dalam Permohonannya juga telah
menyepakati syarat-syarat dan ketentuan pengajuan klaim asuransi jiwa.
Sehingga, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, mohon
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara tegas menolak seluruh
dalil-dalil Pemohon.
C. PETITUM PEMOHON YANG MENGAJUKAN 3 (TIGA) ALTERNATIF
PENAMBAHAN KETENTUAN PADA NORMA HUKUM PASAL 304
KUH.DAGANG AGAR SECARA KONSTITUSI DAPAT DINYATAKAN
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, ADALAH TIDAK BERDASAR
SEHINGGA HARUS DITOLAK.
39. Bahwa, pada angka 2 dalam Petitumnya, Pemohon meminta agar Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, sebagai berikut:
“(2). Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 No.23) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Polis harus memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
324
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
6. premi pertanggungannya;
7.Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
40. Bahwa, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, pengaturan bahwa dalam
suatu Perjanjian Asuransi harus berisikan 6 (ketentuan), yaitu:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
6. premi pertanggungannya;
Bukanlah keharusan yang bersifat maksimum, akan tetapi bersifat minimum,
artinya ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang terbuka untuk dikembangkan, tidak
hanya karena perjanjian adalah suatu hukum yang diciptakan dan disepakati
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract) sehingga
berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda dan Pasal 1338 (1) KUH.Perdata
menjadi Undang-undang yang mengikat masing-masing pihak dalam
perjanjian untuk mematuhinya, akan tetapi juga terbuka dalam mengikuti
produk asuransi jiwa yang terus berkembang di Indonesia;
41. Bahwa selain menegaskan bahwa dalil petitum Pemohon yang menyatakan
bahwa Pasal 304 KUH.Dagang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan
dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum sehingga harus secara tegas
ditolak, pemaknaan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang agar tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan penambahan ketentuan; “Syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid” haruslah secara tegas ditolak;
42. Bahwa, sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, dasar dari
pembentukan dan kesepakatan Perjanjian Asuransi Jiwa, tidak akan
memberikan perlindungan terhadap Tertanggung hanya karena penambahan
pemaknaan tersebut, apalagi pembentukan dan kesepakatan Perjanjian
Asuransi Jiwa antara Tertanggung Alm. Yuliana dengan Prudential dan Panin
tidak secara langsung berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, akan tetapi
berdasarkan ketentuan tentang Perjanjian Asuransi yang secara lebih luas
telah diatur dalam Pasal 11 POJK No.23 Tahun 2015, dimana dalam huruf (l)
nya telah mengatur tentang “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk
bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim.”
325
43. Bahwa, andaipun ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
ditambahkan dalam Pasal 304 KUH.Dagang (quod non), apakah interpretasi
ataupun uraian yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan ketentuan Pasal
304 KUH.Dagang tidak perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana
(implementing regulation), sebagai dasar untuk merancang dan menyepakati
Perjanjian Asuransi Jiwa sebagai hukum yang mengikat para pihak?
44. Bahwa, jikapun perancangan suatu draft Perjanjian Asuransi Jiwa dilakukan
oleh Perusahaan Asuransi, atau oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
seperti yang diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK No.8 tahun 2024,
apakah dasar dari perancangan Perjanjian Asuransi Jiwa oleh AAJI cukup
dapat diuraikan hanya berdasarkan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang?
tentunya harus lebih jauh dan lebih luas dijabarkan dalam peraturan
pelaksana, seperti yang telah diatur berdasarkan Pasal 11 POJK No. 23 Tahun
2023. Oleh karenanya, dalil Petitum Pemohon yang meminta agar Yang Mulia
Majelis MK menyatakan Pasal 304 KUH.Dagang menjadi tidak bertentangan
dengan UUD 1945 dan menjadi memiliki kekuatan mengikat bila ditambahkan
ketentuan; “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” adalah tidak
beralasan hukum dan cenderung mengada-ada sehingga harus secara tegas
ditolak;
45. Bahwa, sejalan dengan Petitum Pemohon tersebut di atas, sebagai alternatif
kedua, Pemohon juga mengusulkan pencantuman ketentuan “syarat klaim
yang disepakati sejak awal” untuk ditambahkan pada norma hukum Pasal 304
KUH.Dagang, agar tidak bertengangan dengan UUD 1945 dan memiliki
kekuatan hukum yang mengikat sebagai Undang-undang, adalah semakin
tidak jelas, tidak beralasan hukum dan cenderung semakin mengada-ada
sehingga harus secara tegas ditolak;
46. Bahwa, Pemohon sendiri telah menegaskan dalam dalil- dalil Permohonan
PUU-nya bahwa, Tertanggung telah menyepakati 4 Perjanjian Asuransi Jiwa
dengan Prudential dan 1 Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Panin, yang
keseluruhannya mengatur tentang ketentuan-ketentuan serta “syarat dan tata
cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” sejak awal disepakatinya perjanjian tersebut;
47. Bahwa, permasalahan yang menjadi dasar sengketa Pemohon dengan
Prudential dan Panin ternyata berasal dari sub klausula: “dokumen lain yang
326
dianggap perlu oleh Penanggung” yang oleh Pemohon telah dipergunakan
oleh Penanggung tersebut secara semena-mena, dimana andaipun benar
terjadi (quod non) secara kontraktual seharusnya Pemohon mengajukan
penyelesaian sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri, bukan ke Mahkamah
Konstitusi;
48. Bahwa selanjutnya, sebagai alternatif ke tiga, dalam petitumnya, Pemohon
mengajukan
petitum
pemaknaan
Pasal
304
KUH.Dagang
dengan
penambahan ketentuan: “Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal,
serta tidak dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya” agar pemaknaan Pasal 304 KUH.Dagang tidak
bertengangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat
sebagai Undang-undang, semakin tidak jelas, tidak beralasan hukum dan
terkesan semakin mengada-ada sehingga harus secara tegas ditolak;
49. Bahwa, ketentuan bahwa suatu perjanjian yang teah disepakati oleh pihak-
pihak dalam perjanjian (contracting parties) tidak dapat dilakukan perubahan
atau penambahan syarat secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya,
merupakan ketentuan hukum yangtelah diatur dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUH.Perdata, yang dikutip sebagai berikut;
“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak,…”
50. Bahwa, permasalahan yang menjadi dasar sengketa Pemohon dengan
Prudential dan Panin ternyata berasal dari sub klausula: “dokumen lain yang
dianggap perlu oleh Penanggung” yang oleh Pemohon telah dipergunakan
oleh Penanggung tersebut secara semena-mena, walaupun secara hukum,
seperti yang telah diuraikan secara panjang lebar tersebut di atas, ketentuan
tersebut tidak dapat dilakukan oleh Penanggung secara begitu saja tanpa
alasan yang secara hukum dan secara kepatutan dapat diterima berdasarkan
Pasal 31 ayat (4) dan penjelasannya, seperti yang telah dikutip dan dijelaskan
tersebut di atas, dimana sengketa yang ditumbulkan oleh sub clause:
“dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”, haruslah diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.
Bahwa berdasarkan keterangan, penjelasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
kami memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
327
pengujian ketentuan Pasal 304 KUHD terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berkenan untuk memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Pihak Terkait (AAJI) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak
bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Makamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.10]
Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait,
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), mengajukan bukti yang diberi tanda PT-1
sampai dengan PTT-15 sebagai berikut:
1.
Bukti PT-1
:
Fotokopi Akta
Pendirian Asosiasi Asuransi
Jiwa
Indonesia Nomor 8 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat
di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di
Jakarta.
2.
Bukti PT-2
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 2 tanggal 5 Februari
2008 yang dibuat di hadapan Haji Umaran Mansjur, S.H.,
Notaris di Jakarta.
3.
Bukti PT-3
:
Fotokopi Akta Perubahan Nomor 5 tanggal 25 Januari
2010 yang dibuat di hadapan Haji Umaran Mansjur, S.H.,
Notaris di Jakarta.
4.
Bukti PT-4
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
18.AH.01.06.Tahun 2010 tentang Pengesahan Asosiasi
tanggal 11 Februari 2010.
5.
Bukti PT-5
:
Fotokopi Akta Pernyataan Musyawarah Nasional Luar
Biasa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 185
tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati,
S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Tangerang.
328
6.
Bukti PT-6
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0000431.AH.01.08. Tahun 2017 tentang Persetujuan
Perubahan
Perkumpulan
Asosiasi
Asuransi
Jiwa
Indonesia Disingkat AAJI Dalam Bahasa Inggris Disebut
Indonesia Life Insurance Association tanggal 10 Agustus
2017.
7.
Bukti PT-7
:
Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tanggal 23 Februari
2026
8.
Bukti PT-8
:
Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tanggal 6 Maret 2026
9.
Bukti PT-9
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian.
10.
Bukti PT-10
:
Fotokopi surat OJK Nomor S-27/D.05/2016 tanggal 25
April 2016 Hal Persetujuan Asosiasi Asuransi Jiwa
Indonesia (AAJI) Sebagai Asosiasi Usaha Perasuransian
di Bidang Asuransi Jiwa.
11.
Bukti PT-11
:
Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23
Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah
12.
Bukti PT-12
:
Fotokopi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan
Perasuransian
Indonesia
2023-2027-
Restoring
Confidence Through Industrial Reform
13.
Bukti PTT-
13
:
Fotokopi Tanda Terima dari Mahkamah Konstitusi No.23-
12/PUU/PAN.MK/AP3
tanggal
10
Maret
2026,
Penerimaan Berkas Permohonan Pihak Terkait beserta
Daftar Bukti dan Bukti-bukti Pendukung
14.
Bukti
PTT-
14
:
Risalah Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Permohonan No. 25/PUU-XXIV/2026, dimana
Majelis Hakim telah menyatakan AAJI disetujui dan
diterima sebagai Pihak Terkait dan berhak mengajukan
Keterangan Pihak terkait dalam Pemeriksaan Perkara
Nomor 25/PUU-XXIV/2026
15.
Bukti
PTT-
15
:
Buku Prof. Subekti halaman 13 berjudul: “Hukum
Perjanjian”, Penerbit PT.Intermasa, Cetakan ke-23,
Tahun 2010
[2.11]
Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), menyerahkan keterangan tertulis dan
329
menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2026 serta
keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, menyatakan :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
“Mahkamah Konstirusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusn perselisihan
tantang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat “UU.MK No.24/2003”),
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
5. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia tahun 1945;
6. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan nya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945;
7. Memutus pembubaran partai politik, dan
8. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
4. Bahwa, karena objek permohonan ini adalah pengujian Pasal 304 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUH.Dagang”)
terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk melakukan pengujian atas materi Pasal 304 KUH.Dagang a quo.
II. LEGAL STANDING ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA (“AASI”)
SEBAGAI PIHAK TERKAIT.
1. Bahwa Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia adalah wadah perkumpulan dari
seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum
Syariah, Perusahaan Reasuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Umum
yang memiliki unit syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan
Reasuransi yang memiliki unit syariah yang telah memiliki ijin berusaha di
330
Indonesia, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) tentang Keanggotan berdasarkan
Anggaran Dasar AASI, yang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti PT-5) :
Pasal 6 Ayat (1) AD AASI:
“Anggota AASI adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan
Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi Jiwa atau Perusahaan
asuransi umum yang memiliki unit Syariah, Perusahaan reasuransi
syariah,dan Perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah, dan
memiliki ijin usaha dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang
berwenang.”
2. Bahwa, kewajiban bagi seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,
Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi Jiwa atau
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki unit syariah, Perusahaan
Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah
di Indonesia untuk menjadi anggota dari AASI adalah didasarkan ketentuan
Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (“UU No. 40 Tahun 2014”) (Vide Bukti PT-10), yang dikutip
sebagai berikut:
Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014
“Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota salah satu
asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai jenis usahanya.”
3. Bahwa berdasarkan Surat No. S-118/d.05/2017 tanggal 19 Juli 2017, Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) telah memberikan persetujuan terhadap Asosiasi
Asuransi Syariah Indonesia yang disingkat AASI, sebagai Asosiasi Usaha
Perasuransian yang beranggotakan perusahaan perasuransian yang
menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia (Vide
Bukti PT-11).
4. Bahwa, sejalan dengan Pasal 246, Pasal 247, Pasal 255 dan Pasal 302
KUH.Dagang,
Perjanjian Asuransi tidak hanya kesepakatan
untuk
memperikatkan kewajiban Perusahaan Asuransi dalam memberikan ganti
kerugian (indemnify) yang dialami oleh Tertanggung atas kerugian yang
terjadi terhadap objek pertanggungan miliknya (yang dikenal dengan
asuransi kerugian atau asuransi umum), akan tetapi juga memperikatkan
kewajiban Penanggung untuk melakukan pembayaran terhadap akibat dari
kehilangan jiwa Tertanggung atau pembayaran didasarkan pada kehidupan
Tertanggung, atau yang dikenal dengan asuransi jiwa, yang kemudian diatur
331
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) (a) dan (b) UU No.40 Tahun 2014, yang dikutip
sebagai berikut:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi
dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena
kerugian, kerusakan, biaya
yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya
suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
5. Bahwa, selain pengertian asuransi konvensional yang diatur berdasarkan
Pasal 1 ayat (1) (a) dan (b) tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 ayat (2)
(a) dan (b) UU No. 40 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 4 Tahun 2023
Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU.P2SK
No.4 Tahun 2023”), juga diatur tentang Perjanjian Asuransi Syariah, baik
yang bersifat umum maupun jiwa, dikutip sebagai berikut:
“Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian
antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian
di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi
dengan cara:
a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis
karena
kerugian, kerusakan, biaya
yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu
peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta
dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan
pada hasil pengelolaan dana.”
6. Bahwa lebih jauh, berdasarkan Pasal 271 KUH.Dagang diatur tentang
dasar hukum kewenangan dari seorang Penanggung (Perusahaan
Asuransi)
untuk
mempertanggungkan
kembali
(mereasuransikan)
tanggungjawab (liability) yang diperikatkan untuk dilaksanakannya
berdasarkan Perjanjian Asuransi, yang dikutip sebagai berikut:
“Si
penanggung
selamanya
berkuasa
untuk
sekali
lagi
mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya.”
332
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No.40/2014 dan UU.P2SK No.4
tahun 2023”, juga diatur tentang usaha reasuransi syariah, yang dikutip
sebagai berikut:
“Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan
Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi
syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi
syariah lainnya.”
Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No.40 Tahun 2014
dan UU.P2SK No.4 Tahun 2023 ditegaskan bahwa Perusahaan
Perasuransian meliputi Perusahaan Reasuransi Syariah, seperti yang
dikutip sebagai berikut:
“Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah,
perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan
perusahaan penilai kerugian asuransi.”
8. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kewajiban
seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum
Syariah, Perusahaan Reasuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Umum
yang memiliki unit syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan
Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah di Indonesia untuk
menjadi anggota AASI, diatur berdasarkan Pasal 115 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK No.
23 Tahun 2023”) (Vide Bukti PT-12), yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 115 POJK No.23 Tahun 2023:
“(1). Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang
sesuai dengan jenis usahanya.
(2).
Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3). Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa
Keuangan
bersama
dengan
daftar
persyaratan
dokumen
permohonan persetujuan asosiasi tercantum dalam Lampiran pada
tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.”
333
9. Bahwa, sebagai wadah perkumpulan yang wajib bagi setiap pelaku usaha
perasuransian syariah (Perusahaan asuransi umum syariah, Perusahaan
asuransi Jiwa Syariah, perusahaan reasuransi syariah, Perusahaan
asuransi umum atau jiwa yang memiliki unit asuransi syariah) di Indonesia,
AASI merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari setiap
aktivitas dari anggotanya, sesuai dengan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar, yang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti PT-3):
Pasal 3 Anggaran Dasar AASI:
1. Menampung aspirasi para anggota AASI dan mewujudkan peran serta
industri asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan
maslahat untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
3. Mengatur, mengawasi, dan memberikan konsultasi kepada
perusahaan
asuransi
syariah,
reasuransi
syariah
dalam
melaksanakan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
membuat kode etik perusahaan asuransi syariah dan reasuransi
syariah serta kode etik tenaga pemasar asuransi syariah;
4. Melakukan mediasi dan/atau adjudikasi atas permasalahan yang
timbul diantara anggota AASI;
5. Meningkatkan profesionalisme karyawan dan tenaga pemasar dari
anggota AASI;
6. Meningkatkan literasi dan insklusi keuangan khususnya mengenai
asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia dengan cara
melakukan sosialiasasi dan pendidikan kepada masyarakat;
7. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan anggota AASI baik
ditingkat nasional maupun internasional;
8. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan
dan pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi
syariah guna meningkatkan peran serta anggota AASI di dalam
perekonomian nasional;
9. Sebagai wahana komunikasi, pusat data dan informasi mengenai
hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
10. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi syariah dan reasuransi syariah yag mendukung
kepentingan anggota AASI, Pemerintah dan kepentingan
masyarakat, khususnya peserta, tertanggung dan penerima
maslahat.”
10. Bahwa, AASI, bersama dengan Asiosiasi Usaha Perasuransian lainnya,
juga merupakan mitra dari OJK dalam menerbitkan Peta Jalan
Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia tahun 2023
hingga tahun 2027, membuktikan bahwa kehadiran AASI sebagai wadah
seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah
334
Indonesia sangat berhubungan langsung terhadap pembangunan pasar
dan ekosistem perasuransian yang efektif, efisien dan sehat serta berdaya
saing, dan juga memberikan daya dukung bagi masyarakat dan
perekonomian nasional (Vide Bukti PT-13).
11. Bahwa Pasal 304 KUH.Dagang, yang terhadapnya sedang diajukan
permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke
Mahkamah Konstitusi, yang terdaftar dalam Perkara No. 25/PUU-
XXIV/2026, adalah norma hukum yang secara umum mengatur bahwa
Perjanjian Asuransi Jiwa harus memuat 6 (enam) pokok-pokok
kesepakatan yang dikutip sebagai berikut:
“Polisnya harus memuat:
1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
12. Bahwa, Permohonan Pemohon dalam PUU No. 25/PUU-XXIV/2026,
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (“PMK No. 7/2025”), sangat berhubungan dengan hak-hak dan
kepentingan AASI sebagai wadah dari seluruh Perusahaan Asuransi Jiwa
Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi
Jiwa atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki unit syariah,
Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi yang
memiliki unit syariah, khususnya dalam membangun keadilan dan
kepastian hukum dari Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia;
13. Bahwa sebagai Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 21 PMK No. 7/2025, AASI
sebagai Pemohon Pihak Terkait telah mengajukan atau mendaftarkan
Permohonan Sebagai Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal
10 Maret 2026, dimana Permohonan beserta bukti-bukti pendukung telah
diterima oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Tanda
Terima No.23-12/PUU/PAN.MK/AP3 pada tanggal yang sama (vide Bukti
Tambahan PTT-14);
14. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 15 April 2026, dengan agenda mendengar Keterangan
335
Presiden dan Pihak Terkait PT Prudential Life Insurance dan PT.Panin Dai-
ichi Life, Mejelis Hakim telah menyatakan menerima Pemohon Pihak
Terkait (AASI) sebagai Pihak Terkait dan memberikan Keterangan Pihak
Terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PMK No. 7/2025 dalam sidang
Pleno Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada tanggal 30
April 2026; sebagaimana juga telah tertuang dalam Risalah Sidang
tertanggal 15 April 1016 (Bukti Tambahan PTT-15);
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon Pihak
Terkait dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
III.
PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN
PUU TERHADAP NORMA HUKUM PASAL 304 KUH.DAGANG, KARENA
TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) PMK NO.7/2025.
A. Tidak Terbukti Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon
Dirugikan oleh Berlakunya Pasal 304 UUD 1945.
1. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK 7/2025, diatur bahwa hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perpu, apabila:
“a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potential yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”
2. Bahwa sehubungan dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PMK No. 7/2025
tersebut di atas, dalil Pemohon yang menganggap bahwa hak
konstitusionalnya - yang dijamin perlindungannya berdasarkan Pasal 28
D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 - telah dirugikan adalah
sama sekali tidak benar, tidak terbukti, tidak berdasarkan hukum,
mengada-ada dan cenderung berupaya menyesatkan pemahaman
336
Majelis Hakim MK, sehingga seharusnya secara tegas tidak diterima
atau ditolak.
3. Bahwa, ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD
1945 masing-masing dikutip sebagai berikut:
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan
hukum.”
Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat,
dan
harta
benda
yang
di
bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.
4. Bahwa, SANGAT JELAS DINYATAKAN DALAM Pasal 28 D ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa jaminan terhadap
hak-hak yang dimaksudkan dalam kedua Pasal tersebut merupakan
JAMINAN TERHADAP HAK SETIAP ORANG. Artinya, bukan hanya
Pemohon PUU yang berhak atas: “pengakuan, jaminan perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakukan yang sama di
hadapan hukum” ataupun hak atas: “perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi” akan tetapi juga setiap setiap Perusahaan
Asuransi ataupun Perusahaan Reasuransi, sebagai lembaga yang
memberikan jaminan pengendalian resiko (risk management) terhadap
setiap Tertanggungnya, baik akibat terjadinya kerugian terhadap objek
pertanggungan milik Tertanggung, resiko akibat penyakit ataupun resiko
akibat kehilangan jiwa.
5. Bahwa oleh karenanya, untuk kepastian jaminan perlindungan terhadap
hak-hak pribadi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 secara adil, transparan
dan berkepastian, maka hukum (tidak hanya dalam bentuk undang-
undang, akan tetapi juga peraturan pelaksananya) harus mengatur
atau menjadi dasar pengaturan dari setiap aktivitas warganegara
Indonesia;
337
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut: “KUH.Perdata”), diatur bahwa hukum perikatan
dilahirkan tidak hanya atas dasar Undang-undang, akan tetapi atas
dasar persetujuan atau perjanjian. Pasal 1233 KUH.Perdata, dikutip
sebagai berikut:
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang.”
7. Bahwa, norma hukum Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata memberi
kepastian hukum bahwa suatu perjanjian yang disepakati secara sah
berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi
pelaksanaannya (pacta sunt servanda) oleh pihak-pihak yang
menyepakatinya (contracting parties). Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata
dikutip sebagai berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”
8. Bahwa sangat jelas diatur dalam Pasal 1338 (1) KUH.Perdata,
kepastian hukum mengikatnya suatu perjanjian sebagai Undang-
undang bagi para pihak dalam perjanjian (contracting parties), hanyalah
apabila perjanjian tersebut dibuat dan disepakati secara sah.
9. Bahwa, syarat sahnya suatu suatu perjanjian secara umum diatur
berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, adalah sebagai berikut:
b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
d. Suatu hal tertentu;
e. Suatu sebab yang halal;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 246 KUH.Dagang, dinyatakan bahwa
Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mengikat
Penanggung dengan Tertanggungnya, yang untuk lengkapnya, dikutip
sebagai berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena
suatu peristiwa yang tak tertentu.”
11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 247 KUH.Dagang diatur bahwa
hubungan hukum asuransi juga dapat mengenai pertanggungan “jiwa”.
338
12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 255 KUH.Dagang, suatu
perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang
disebut dengan Polis atau “Polis Asuransi”, yang dikutip sebagai berikut:
“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta
yang dinamakan polis.”
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang (Staatsblad Tahun 1847
No. 23) (“selanjutnya disebut “ Pasal 304 KUH.Dagang”) diatur bahwa
suatu Polis Asuransi Jiwa harus memuat:
“1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
14. Bahwa secara khusus, terhadap Perjanjian Asuransi, selain syarat
sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH.perdata, secara
khusus, sahnya suatu Perjanjian Asuransi harus memenuhi 4 prinsip
dasar, yaitu:
a. Prinsip adanya kepentingan (the principle of Insurable Interest),
diatur berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang;
b. Prinsip itikad baik yang sempurna (the the principle of utmost good
faith), diatur berdasarkan Pasal 251 KUH.Dagang;
c. Prinsip resiko yang mungkin terjadi pada suatu waktu yang akan
datang akan tetapi tidak dapat diketahui atau diperkirakan kapan
terjadinya (the principle of unpredicable future risk), diatur
berdasarkan Pasal 269 KUH.Dagang;
d. Prinsip ganti kerugian (the principle of indemnity), diatur
berdasarkan Pasal 252 dan Pasal 253 KUH.Dagang), kecuali
terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa.
15. Bahwa, Pemohon dalam dalil Permohonannya menganggap bahwa hak
konstitusional Pemohon yang dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dirugikan, atas alasan
bahwa ketentuan Polis Asuransi berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang,
tidak meliputi ketentuan tentang syarat klaim uang pertanggungan yang
menurut Penanggung, seharusnya bersifat rigid, pasti dan final.
339
Sehubungan dengan itu, Pemohon dalam petitumnya, memohon
kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan bahwa
Pasal 304 KUH.Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No.23) bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak ditambahkan ketentuan ke 7 (tujuh) di dalamnya, dari
salah satu ketentuan dibawah ini:
(7).
“Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati sejak awal”
Atau
(7).
“Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak
dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak
tanpa persetujuan pihak lainnya”
16. Bahwa, KUH.Dagang adalah hukum perdata yang bersifat khusus, yang
mengatur aktivitas komersial (termasuk Asuransi). Berdasarkan Pasal 1
KUH.Dagang diatur bahwa, sepanjang tidak telah secara tegas
disimpangi, KUH.Dagang tunduk pada ketentuan umum dalam
KUH.Perdata, dikutip sebagai berikut:
“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya
dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan
berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.”
17. Bahwa, sebagai hukum yang lahir atas dasar perjanjian, kesepakatan
para pihak dalam perjanjian (contracting parties) haruslah didasarkan
pada asas kebebasan berkontrak (freedom to contract). Sehingga,
seperti yang dinyatakan oleh Prof. Subekti pada halaman 13 bukunya,
berjudul: “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT.Intermasa, cetakan ke 23
Tahun 2010, bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka,
dikutip sebagai berikut (Bukti Tambahan PTT-16) :
“Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,
asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”
18. Bahwa, sejalan dengan Prof. Subekti, asas kebebasan berkontrak
sebagai dasar kewenangan masing-masing pihak (party autonomy)
dalam menyepakati suatu perjanjian juga merupakan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 454 Putusan
MK Perkara No. 83/PUU-XXII/2024, yang antara lain dikutip sebagai
berikut:
340
“Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa sejatinya setiap orang
boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang
tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum),
kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337
KUH.Perdata”
19. Bahwa justru, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HAK-
HAK DASAR SETIAP WARGANEGARA BERDASARKAN Pasal 28 D
ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, suatu Perjanjian
Asuransi harus memenuhi syarat keabsahan umum berdasarkan Pasal
1320 KUH.Perdata, dan syarat keabsahan khusus berdasarkan Pasal
250 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat insurable
interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat
the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang (tentang harus
terpenuhinya syarat unpredictable future risk);
20. Bahwa oleh karenanya, 6 (enam) ketentuan dalam suatu perjanjian
asuransi berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang seharusnya dipahami
sebagai syarat keharusan minimum (minimum mandatory requirement)
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan itikad baik yang
sempurna (utmost good faith);
21. Bahwa, asas Itikad baik (the principle of good faith) sangat penting
dalam memastikan pemenuhan hak-hak setiap warganegara yang
dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945. Prinsip good faith, selain dipersyaratkan secara umum
berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH.Perdata, dalam Perjanjian Asuransi,
lebih ditekankan sebagai asas itikad baik sempurna (utmost good faith)
berdasarkan
Pasal
251
KUH.Dagang
-
dimana
pelanggaran
terhadapnya dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan membatalkan
Perjanjian Asuransi walau telah disepakati;
22. Bahwa, pentingnya pelaksanaan dari itikad baik sempurna (utmost good
faith) dalam Perjanjian Asuransi, telah secara tegas dan jelas
disampaikan oleh Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangan hukumnya dalam putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024
yang dikutip sebagai berikut:
“Bahwa meskipun asas itikad baik (tegoeder trow/good faith) telah
menjadi azas umum dalam hukum perjanjiansebagaimana diatur dalam
Pasal 1338 KUH.Perdata, asas/prinsip tersebut kemudian lebih
ditegaskan lagi dalam perjanjian pertanggungan (asuransi) melalui
341
Pasal 251 KUH.Dagang yang dirumuskan sebagai prinsip itikad baik
sempurna atau prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya (principle of the
utmost good faith atau uberrimae fidei).”
23. Bahwa, sifat terbuka dari suatu Perjanjian Asuransi sangat melekat
pelaksanaannya dengan asas/prinsip itikad baik sempurna (utmost
good faith), dalam memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan pihak-
pihak berkontrak (party autonomy) dilakukan secara jujur, benar, dan
berkepastian hukum;
24. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Asuransi yang diatur
dalam norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang, telah dijabarkan lebih
lanjut dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran
Produk Asuransi (selanjutnya disebut “POJK No.23 Tahun 2015”), yang
mewajibkan bahwa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau
Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi
atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang
disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk
Asuransi jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
342
j. perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenisnya;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan
maupunn dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk
syarat dan penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim;
m. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat
mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian
perselisihan, dan;
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
Selain itu, lebih lanjut Pasal 12 mensyaratkan Polis Asuransi untuk
Produk Asuransi dengan prinsip syariah, selain harus memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga harus memuat
hal-hal sebagai berikut:
a. jenis akad yang digunakan;
b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan
akad yang disepakati;
c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujrah,
dan dana investasi;
d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal
Produk
Asuransi
menggunakan
akad
mudharabah
atau
mudharabah musytarakah;
e. alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru’, dana
peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
f. pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru’ tidak
cukup untuk membayar manfaat asuransi.
343
25. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015
mengatur bahwa; “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk
bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim” merupakan ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian
Asuransi, dimana POJK No.23 Tahun 2015 kemudian disempurnakan
dengan POJK No. 8 Tahun 2024 (“POJK No.8 Tahun 2024”) dengan
penambahan beberapa ketentuan yang semakin melengkapi syarat
ketentuan yang wajib harus terdapat dalam suatu perjanjian asuransi,
dimana dalam Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024 tetap
mewajibkan: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim”
dalam suatu Perjanjian Asuransi;
26. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa norma
hukum Pasal 304 KUH.Dagang yang mengatur tentang ketentuan yang
wajib harus dicantumkan dalam suatu Perjanjian Asuransi Jiwa
merupakan kewajiban yang bersifat minimum dan terbuka mengikuti
sifat terbuka dari hukum perikatan yang lahir dari perjanjian, atas dasar
prinsip kebebasan berkontrak, sehingga dapat dilengkapi dalam
peraturan pelaksananya, yaitu; POJK No.23 Tahun 2015 yang kemudian
disempurnakan dengan POJK No.8 Tahun 2024, mengikuti prinsip
kebebasan berkontrak yang juga merupakan hak konstitusi dari setiap
warga negara Indonesia;
27. Bahwa, seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6
Permohonannya, dugaan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya
telah
dirugikan
oleh
berlakunya
Pasal
304
KUH.Dagang, TERNYATA TIMBUL AKIBAT SENGKETA KLAIM
ASURANSI JIWA YANG DIHADAPI PEMOHON dengan DUA
PERUSAHAAN
ASURANSI
(PENANGGUNG),
yaitu;
PT.
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (“Prudential”) dan PT. PANIN
DAICHI LIFE (“Panin”);
28. Bahwa, sengketa klaim asuransi yang dialami oleh Pemohon dengan
Prudential timbul dari 4 (empat) Perjanjian/Polis Asuransi Jiwa (3 Polis
Asuransi Jiwa PRUWarisan dan 1 Polis Asuransi Jiwa PRUCritical) yang
344
disepakati antara Alm. Yuliana sebagai Tertanggung, dengan Prudential,
yaitu;
1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung;
2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung;
3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah)
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung; dan
4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal
29 Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang
pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima
manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung.
29. Bahwa selain dengan Prudential, Pemohon juga bersengketa dengan
PT. PANIN DAICHI LIFE (“Panin”) akibat belum dibayarnya klaim
asuransi yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Polis Asuransi Jiwa
Panin Ultimate Life Protection No. 2023014542 tertanggal 17 Mei 2023
atas nama Alm.Yuliana sebagai Tertanggung dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
30. Bahwa Pemohon, pada angka (3) dan (4) dalam halaman 21 dari
Permohonan PUU nya secara tegas menyatakan tentang kedudukan
Polis Asuransi sebagai bukti tentang adanya Perjanjian Asuransi,
yang dikutip sebagai berikut:
“(3). Bahwa perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam bentuk
tertulis yang dinamakan polis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 255
KUHD
yang
pada
pokoknya
menyatakan
terhadap
pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk
345
akta, yang dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan pasal
tersebut maka polis merupakan bukti tentang adanya perjanjian
asuransi, karena perjanjian asuransi bersifat konsensuil.”
(4). Bahwa dalam perjanjian asuransi, Polis Asuransi merupakan
kontrak yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung
dan pemegang polis atau tertanggung. Polis ini, setelah
disepakati, mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang.
Dengan demikian, baik penanggung maupun tertanggung wajib
mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis;”
31. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menjadi jelas dan
nyata bahwa Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa yang telah disepakati,
dan oleh karenanya menjadi hukum yang mengikat Tertanggung
dengan masing-masing Prudential dan Panin, adalah:
Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Prudential:
1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan
penerima
manfaat
adalah
Pemohon,
sebagai
suami
dari
Tertanggung;
2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan
penerima
manfaat
adalah
Pemohon,
sebagai
suami
dari
Tertanggung;
3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei
2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang
pertanggungan sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan
penerima
manfaat
adalah
Pemohon,
sebagai
suami
dari
Tertanggung; dan
4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal
29 Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan
sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat adalah
Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung.
Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Panin:
Polis Asuransi Jiwa Panin Ultimate Life Protection No. 2023014542
tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Alm.Yuliana sebagai Tertanggung
346
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung
Artinya, seperti juga yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam
Permohonannya, MASING-MASING POLIS/PERJANJIAN ASURANSI
JIWA TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN BUKTI PERIKATAN
HUKUM YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK DAN BERLAKU
SEPERTI UNDANG-UNDANG, SEHINGGA, BAIK PENANGGUNG
MAUPUN TERTANGGUNG WAJIB MEMATUHI KETENTUAN-
KETENTUAN DALAM MASING-MASING POLIS ASURANSI JIWA
TERSEBUT.
32. Bahwa ADALAH FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN, masing-
masing Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa yang telah disepakati oleh
Pemohon dengan Prudential dan Panin tersebut telah berisikan
ketentuan-ketentuan
tentang
persyaratan
pengajuan
klaim
asuransi jiwa. Pemohon dalam Permohonan PUU-nya bahkan
mengutip ketentuan-ketentuan tentang tatacara atau syarat pengajuan
klaim yang telah disepakati berdasarkan huruf (d), halaman 8 Perjanjian
Asuransi Jiwa PRUWarisan dan PRUCritical, yang dikutip sebagai
berikut:
“(d). Bahwa adapun syarat klaim berdasarkan ketentuan di dalam
Pasal 28 Polis PRUWarisan dan Pasal 25 Polis Asuransi Jiwa
PRUCritical adalah sebagai berikut:
1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib
menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung jika
diminta oleh Penanggung.
2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan medis
atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah sakit, pejabat
dan/atau pihak Lain.
3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,
termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,
Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata,
yaitu:
a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
b) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
c) Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
d) Perkawinan pemberi kuasa perempuan;
e) Pengangkatan penerima kuasa baru.
4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi
apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis atau
resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
347
33. Bahwa selanjutnya, pada huruf (e) Permohonannya, Pemohon juga
mencantumkan tentang syarat pengajuan klaim asuransi berdasarkan
Pasal 6 tentang Ketentuan Khusus Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan,
dikutip sebagai berikut:
“(1.) Pengajuan
klaim
Manfaat
Asuransi
PRUWarisan
apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a) Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis
asli;
b) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
c) Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
d) Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
e) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah
meninggal dunia;
g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
h) Fotokopi Surat Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima
Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nаma;
i) Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat
Asuransi berdasarkan Polis;
j)
Dokumen Lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris.
(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus diLakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung daLam jangka
waktu paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
(7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
348
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5).
(8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(7), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.”
34. Bahwa, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang syarat
pengajuan klaim asuransi yang diatur dalam Pasal 8 Polis PRUCritical,
yang dikutip sebagai berikut:
“(1). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a) Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis
asli;
b) Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat,
benar dan Lengkap;
c) Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
d) Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila
diminta Penanggung;
e) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah
meninggal dunia;
g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
h) Fotokopi
Surat
Perubahan
Nama
Pemegang
Polis,
Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah diLakukan
perubahan namа;
i) Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung
meninggal karena kecelakaan yang diproses oleh Pihak
kepolisian;
j) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.”
(2). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk kondisi kritis harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:
a) Formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh penanggung
yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
b) Surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai dengan
jenis kondisi kritis tertanggung;
c) Catatan medis atau resume medis tertanggung, apabila diminta
oleh Penanggung;
d) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
349
e) Fotokopi identitas pemegang polis yang masih berlaku; dan
f) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.
g) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat
dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris.
(4). Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus di Lakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(5) Menjalani otopsi atau diagnosa Lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(6) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(7). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau kondisi kritis yang
dialami tertanggung pertama kali ditegakan;
(8).Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (5).
(9). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(10). Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8), dan syarat Lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.”
35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi yang telah disepakati oleh
Tertanggung dengan masing-masing Prudential dan Panin - seolah-olah
hanya berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, dan tidak memiliki
ketentuan tentang syarat-syarat pengajuan klaim – merupakan dalil
tidak berdasarkan kebenaran dan mengada-ada dan harus dinyatakan
tidak dapat diterima atau ditolak.
36. Bahwa lebih jauh, berdasarkan Pasal 22 POJK No.8 Tahun 2024 diatur
bahwa apabila draft standard Polis/Perjanjian Asuransi dirancang oleh
Asosiasi Industri Asuransi, penggunaannya oleh Perusahaan Asuransi
harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK, untuk
350
memastikan bahwa dasar pembentukan Perjanjian Asuransi telah
memenuhi Pasal 12 POJK No.8 Tahun 2024, termasuk tentang
ketentuan syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim”;
37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menganggap
bahwa
hak
konstitusionalnya
yang
dijamin
berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945 telah dirugikan atas ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang,
sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus
ditolak. Karena Perjanjian Asuransi yang telah disepakati Tertanggung
dengan masing-masing Prudential dan Panin, sebagai pelaksanaan dari
Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 (saat ini diatur berdasarkan
Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024) nyata-nyata terbukti
berisikan kesepakatan tentang “syarat dan tata cara pengajuan klaim,
termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam
pengajuan klaim”
38. Bahwa, bilapun terdapat keberatan atau sengketa dalam pelaksanaan
dari masing-masing ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian
Asuransi Jiwa antara Tertanggung dengan Prudential atau Panin (quod
non), permasalahan tersebut secara jelas dan tegas adalah
sengketa yang timbul dari perjanjian (contractual disputes) yang
berdasarkan Pasal 1266 KUH.Dagang, penyelesaiannya berada pada
kewenangan dari Pengadilan Negeri, atau pada kewenangan Arbitrase
– apabila para pihak dalam Perjanjian Asuransi menyepakati
penyelesaian
sengketa
berdasarkan
Arbitrase,
BUKAN
KEWENANGAN DARI MAHKAMAH KONSTITUSI.
39. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak
memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) PMK No. 7/2025,
SEHINGGA BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2) PMK 7/2025 TIDAK
MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN
PUU TERHADAP PASAL 304 KUH.DAGANG A QUO, SEHINGGA
TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN
PUU TERHADAP PASAL 304 KUH.PERDATA;
351
B. Tidak terbukti Pemohon memiliki Legal Standing dalam Pengajuan
Permohonan PUU terhadap Pasal 304 KUH.Dagang atas Alasan Pasal 4
ayat (2) huruf (c) PMK No.7/2025, karena tidak terbukti terjadinya kerugian
hak konstitusional Pemohon, baik secara spesifik, aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial, karena norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang
tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G
ayat (1) UUD 1945.
40. Bahwa, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon terbukti
tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan PUU
terhadap Pasal 304 KUH.Dagang a quo, karena tidak terbukti ada hak
konstitusional dari Pemohon berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang dirugikan, sehingga tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 7/2025 huruf (b), oleh
karenanya, secara komulatif juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4
Ayat (2) huruf (c) dan huruf (d) serta huruf (e) PMK 7/2025;
41. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 7/2025 huruf (c), tidak
terbukti Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya
Pasal 304 KUH.Dagang, baik yang bersifat spesifik (khusus) ataupun
yang bersifat potensial, karena sebagai ketentuan yang bersifat
mandatory minimum, ketentuan-ketentuan dalam Polis Asuransi Jiwa
yang diatur berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, khususnya tentang;
“syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” telah diatur dalam
Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 dan juga Pasal 12 huruf (m)
POJK No.8 Tahun 2024, sebagai penyempurnaan dari POJK No.23
Tahun 2015;
42. Bahwa, justru sebaliknya, Permohonan Pemohon dalam Petitumnya,
yang meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambah
pengaturan
atau
ketentuan
tentang
klaim
dalam
Pasal
304
KUH.Dagang, dengan pilihan 3 tersebut dibawah ini:
(7). “Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
Atau
(7). “Syarat klaim yang disepakati sejak awal”
Atau
352
(7). “Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak
dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak
tanpa persetujuan pihak lainnya”
mengakibatkan Pasal 304 KUH.Dagang berubah menjadi norma
yang bersifat kabur dan tidak dapat menyesuaikan dengan
perkembangan
produk
asuransi
jiwa
dalam
memberikan
pelayanan terbaik bagi para Tertanggung atau Pemegang Polis,
bahkan
justru
sebaliknya,
dikhawatirkan
akan
berpotensi
menimbulkan kegagalan dalam menjamin kepastian pelaksanaan
hak-hak konstitusional dari Pemohon dan Termohon berdasarkan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
43. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti
dengan kuat dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak memiliki legal
standing untuk mengajukan Permohonan PUU a quo. Oleh karenanya,
mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia menyatakan Permohonan Pemohon No. 25/PUU-XXIV/2026
tidak dapat diterima atau ditolak.
Dalam Pokok Perkara:
A. DALIL PEMOHON PUU YANG MENYATAKAN BAHWA NORMA HUKUM
PASAL 304 KUH.DAGANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
KARENA TIDAK MENGATUR SYARAT KLAIM YANG BERSIFAT FINAL
DAN RIGID, MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, DAN
MENGADA-ADA SEHINGGA SECARA TEGAS HARUS DITOLAK.
1.
Bahwa, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal
304 KUH.Dagang yang berbunyi:
“Polis harus memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
bersifat inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945, atas
anggapan telah merugikan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945, merupakan dalil yang tidak berdasarkan kebenaran dan bersifat
mengada-ada, oleh karenanya mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi RI untuk secara tegas menolak dan mengesampingkannya;
353
2.
Bahwa, Perjanjian Asuransi, yang menjadi dasar hukum perikatan antara
Tertanggung dengan Penanggungnya, haruslah dibangun dan disepakati
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan mendasarkan pada syarat
keabsahan berkontrak sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata, dan juga syarat
keabsahan Perjanjian Asuransi berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang - tentang
harus terbuktinya Tertanggung memiliki kepentingan untuk diasuransikan
(insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang - tentang kewajiban Penanggung
dan Tertanggung melaksanakan prinsip itikad baik sempurna (utmost
goodfaith) dan Pasal 269 KUH.Dagang - tentang resiko yang diasuransikan
adalah resiko yang tidak dapat diketahui atau diprediksi kapan dan bagaimana
terjadinya (unpredictable future risk);
3.
Bahwa, Pemohon pada angka (1)-(2) dalam halaman 21 Permohonannya
menjabarkan tentang pengertian dari asuransi sebagai suatu perikatan hukum
yang
timbul
dari
perjanjian,
berdasarkan
Pasal
1
Undang-undang
Perasuransian No.40 tahun 2014 (selanjutnya disebut “UU.Perasuransian
No.40 Tahun 2014”) serta juga Pasal 246 KUH.Dagang;
4.
Bahwa, selanjutnya dalam angka (3) halaman 21 Permohonannya, Pemohon
mengkonfirmasi ketentuan Pasal 255 KUH.Dagang yang menyatakan bahwa
suatu Perjanjian Asuransi harus diwujudkan atau disepakati dalam bentuk
tertulis, yang dinamakan Polis. Pemohon selanjutnya juga menyimpulkan
bahwa “Polis merupakan bukti tentang adanya perjanjian asuransi, karena
perjanjian asuransi bersifat konsensuil.”;
5.
Bahwa, berdasarkan angka (1)-(3) Permohonannya, Pemohon kemudian
menyimpulkan tentang pentingnya suatu Perjanjian Asuransi, sebagai suatu
hubungan hukum dalam pelaksanaan kewajiban (prestasi dan kontra prestasi)
dari masing-masing Penanggung dengan Tertanggung, sebagai pihak-pihak
dalam perjanjian (contracting parties), dimana untuk jelasnya, angka (4) dan
(5) dalil Permohonan Pemohon, dikutip sebagai berikut:
“(4). Bahwa, perjanjian asuransi, polis asuransi merupakan kontrak yang
mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dengan pemegang
polis atau tertanggung. Polis ini, setelah disepakati, mengikat kedua
pihak seperti undang-undang. Dengan demikian, baik penanggung
maupun tertanggung wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam
polis.
(5). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Polis
merupakan dokumen yang sangat penting dan krusial bagi
tertanggung dan penanggung sebagai dasar pelaksanaan pretasi dan
354
kontra prestasi bagi kedua belah pihak, termasuk syarat-syarat yang
diperlukan bagi para pihak dalam melaksanakan prestasi masing-
masing.”
6.
Bahwa kemudian tiba-tiba, Pemohon, dalam angka (6) pada halaman 21 dari
Permohonannya mendalilkan bahwa Polis Asuransi semestinya mengatur
secara rigid dan final perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
Tertanggung bilamana mengajukan klaim, dikutip sebagai berikut:
“(6). Bahwa, sebagai dokumen krusial, polis semestinya mengatur secara
rigid dan final perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
tertanggung atau pemegang polis bilamana hendak mengajukan
klaim. Hal tersebut dikarenakan peristiwa klaim merupakan inti utama
dari perjanjian pertanggungan karena merupakan muara atau tujuan
akhir dari perjanjian asuransi, sehingga patut diatur secara rigid dan
pasti.”
7.
BAHWA TERNYATA, latar belakang ataupun alasan dari Pemohon untuk
mengajukan Permohonan PUU terhadap Pasal 304 KUH.Dagang, timbul dari
sengketa yang sedang terjadi antara Pemohon dengan Perusahahaan
Asuransi, Prudential dan Panin akibat belum dibayarkannya klaim asuransi
yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Yuliana - yang
merupakan Tertanggung dalam hubungan hukum asuransi jiwa dengan
masing-masing Prudential dan Panin;
8.
Bahwa, sejalan dengan dalil Pemohon pada angka (1)-(5) tersebut di atas,
TERNYATA HUBUNGAN HUKUM antara Alm.Yuliana - sebagai Tertanggung,
dengan masing-masing Prudential dan Panin, telah disepakati berdasarkan
Polis-Polis Asuransi, sebagai berikut:
a. Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Prudential:
1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung;
3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei 2023
dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan
sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan penerima manfaat
adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; dan
355
4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal 29
Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan
sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat adalah Pemohon,
sebagai suami dari Tertanggung.
b. Penjanjian Asuransi yang mengikat Tertanggung dengan Panin:
Polis Asuransi Jiwa Panin Ultimate Life Protection No. 2023014542
tertanggal 17 Mei 2023 atas nama Alm.Yuliana sebagai Tertanggung
dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari
Tertanggung
9.
Bahwa, ketentuan- ketentuan yang harus terdapat dalam suatu Perjanjian
Asuransi berdasarkan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang merupakan
syarat keharusan minimum (limitative mandatory minimum) yang dalam
pelaksanaannya, telah dijabarkan secara lebih jelas dan pasti berdasarkan
Pasal 11 dan 12 POJK No.23 Tahun 2015, yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 11
“Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus
memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
a. saat berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
m. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
n. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi
atau Kontribusi
o. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi
atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang
disepakati;
p. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada Produk
Asuransi jangka panjang;
q. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
r. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
s. klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan
maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk
syarat dan penyebabnya;
t. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim;
u. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
356
v. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat
mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian
perselisihan; dan
w. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih.”
Pasal 12
Polis Asuransi untuk Produk Asuransi dengan prinsip syariah,
selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. jenis akad yang digunakan;
b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan
akad yang disepakati;
c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujrah, dan
dana investasi;
d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal
Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah
musytarakah;
e. alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru’, dana
peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
f. pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru’ tidak cukup
untuk membayar manfaat asuransi.”
10. Bahwa, sejak diundangkan pada tanggal 26 November 2015, dasar hukum dari
ketentuan minimum yang wajib harus terdapat dalam suatu Perjanjian Asuransi
Jiwa, tidak semata-mata hanya didasarkan pada Pasal 304 KUH.Dagang, akan
tetapi juga sebagai penjabaran ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang melalui
peraturan pelaksananya, yaitu POJK No.23 Tahun 2015, yang dalam Pasal 11
telah secara detail dan komprehensif mengatur tentang ketentuan-ketentuan
yang harus terdapat dalam suatu perjanjian Asuransi, seperti yang dikutip
tersebut di atas;
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015, telah pula
diatur bahwa dalam Polis Asuransi wajib mencantumkan tentang syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim;
12. Bahwa, terang dan nyata, seperti yang juga dicantumkan oleh Pemohon dalam
Permohonannya, berdasarkan huruf (d), halaman 8 Perjanjian Asuransi Jiwa
PRUWarisan dan PRUCritical telah disepakati oleh Tertanggung, Alm.Yuliana
dengan Prudential tentang syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk
bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim,
yang dikutip sebagai berikut:
357
“(d). Bahwa adapun syarat klaim berdasarkan ketentuan di dalam Pasal
28 Polis PRUWarisan dan Pasal 25 Polis Asuransi Jiwa
PRUCritical adalah sebagai berikut:
1) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis
Tertanggung jika diminta oleh Penanggung.
2) Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat
memberi kuasa kepada Penanggung untuk meminta catatan
medis atau resume medis Tertanggung dari Dokter, rumah
sakit, pejabat dan/atau pihak Lain.
3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa,
termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813,
Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undangundang Hukum
Perdata, yaitu:
a) Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
b) Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
c) Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
d) Perkawinan pemberi kuasa perempuan;
e) Pengangkatan penerima kuasa baru.
4) Penanggung berhak menolak untuk membayar Manfaat
Asuransi apabila Penanggung tidak mendapatkan catatan medis
atau resume medis Tertanggung sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1).
13. Bahwa selanjutnya, pada huruf (e) Permohonannya, Pemohon juga
mencantumkan tentang syarat pengajuan klaim asuransi yang disepakati
berdasarkan Pasal 6 tentang Ketentuan Khusus Polis Asuransi Jiwa
PRUWarisan, dikutip sebagai berikut:
“(1.) Pengajuan
klaim
Manfaat
Asuransi
PRUWarisan
apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a). Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
(b). Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
(c). Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d).Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
(e). Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
(f) Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal
dunia;
(g) Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h). Fotokopi Surat Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima
Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nаma;
358
(i). Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat
atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi
berdasarkan Polis;
(j). Dokumen Lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
(3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus diLakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
merupakan
beban
Penanggung.
(6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung daLam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
(7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima
Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5).
(8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7)
telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dan
syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak dipenuhi.”
14. Bahwa, demikian pula ketentuan yang mengatur tentang syarat pengajuan
klaim asuransi berdasarkan Pasal 8 Polis PRUCritical, yang dikutip sebagai
berikut:
“(1).
Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUWarisan apabila
Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai
berikut:
(a). Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik,
maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis
asli;
(b). Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar
dan Lengkap;
(c). Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
(d). Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta
Penanggung;
(e). Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium, radiologi
dan/atau dokumen pemeriksaan Lainnya;
359
(f). Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan
Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal
dunia;
(g). Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
(h).
Fotokopi
Surat
Perubahan
Nama
Pemegang
Polis,
Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah diLakukan
perubahan namа;
(i) Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung
meninggal karena kecelakaan yang diproses oleh Pihak
kepolisian;
(j) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.”
(2). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk kondisi kritis harus
dilampiri dokumen sebagai berikut:
g) Formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh
penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan
lengkap;
h) Surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai
dengan jenis kondisi kritis tertanggung;
i) Catatan medis atau resume medis tertanggung, apabila
diminta oleh Penanggung;
j) Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan
radiologi;
k) Fotokopi identitas pemegang polis yang masih berlaku; dan
l) Dokumen Lain yang diangqap perlu oleh Penanggung.
(3). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam
atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa
Inggris.
(4). Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diLakukan
penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris,
maka penerjemahan tersebut harus di Lakukan oleh penerjemah di
bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
(5) Menjalani otopsi atau diagnosa Lanjutan jika Penanggung
menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku.
(6) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa Lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban
Penanggung.
(7). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu
paling Lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud atau kondisi kritis yang
dialami tertanggung pertama kali ditegakan;
(8). Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi
merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau
Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (5).
(9). Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
360
(8) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima
Manfaat, atau pihak Lain yang berkepentingan atas Polis.
(10).Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi
dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8), dan syarat Lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak
dipenuhi.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi yang telah disepakati oleh
Tertanggung dengan masing-masing Prudential dan Panin - didasarkan pada
Pasal 304 KUH.Dagang, sehingga tidak mengandung pengaturan tentang;
syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim, merupakan dalil yang tidak
benar, tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya harus secara tegas
ditolak.
16. Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH, Perdata, masing-masing dari
Polis Asuransi PRUWarisan No. 14304095, PRUWarisan No. 14308389,
PRUWarisan No. 14318054, PRUCritical Benefit 88 No. 14304073, Panin
Ultimate Life Protection No. 2023014542, merupakan hubungan hukum atau
undang-undang yang secara khusus mengikat masing-masing Tertanggung
dengan Prudential ataupun Panin, sehingga sangat tidak beralasan dan
mengada-ada apabila Pemohon - atas dasar sengketa yang timbul dari
Perjanjian Asuransi yang telah disepakati antara Alm. Tertanggung dengan
Prudential atau Panin – mempermasalahkan norma hukum Pasal 304
KUH.Dagang, dengan alasan tidak memiliki pengaturan tentang syarat klaim,
padahal syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim telah diberlakukan
dan wajib harus terdapat dalam setiap perjanjian Asuransi jiwa
berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015, sebagai peraturan
pelaksana dari Pasal 304 KUH,Dagang;
17. Bahwa lebih jauh, berdasarkan dalil Pemohon pada huruf (u) halaman 17 dari
Permohonannya, Pemohon ternyata keberatan terhadap salah satu ketentuan
yang disepakati dalam Polis Asuransi Jiwa dengan Prudential dan Panin, yaitu
ketentuan: “dokumen lain yang dianggap perlu oleh penanggung.” Yang
lengkapnya, dalil Pemohon tersebut dikutip sebagai berikut:
“Bahwa Perusahan Asuransi memiliki keleluasaan untuk meminta
persyaratan tambahan tersebut karena adanya ketentuan yang bersifat
361
terbuka yang disisipkan dalam pasal yang mengatur tentang syarat klaim
dalam polis yang berbunyi “dokumen lain yang dianggap perlu oleh
penanggung” sehingga memberikan hak mutlak bagi perusahaan
asuransi untuk menambah persyaratan klaim sebagaimana dialami
Pemohon.”
18. Bahwa terbukti sangat jelas bahwa permasalahan Pemohon yang
sebenarnya, bukanlah tentang norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang,
akan tetapi kekhawatiran Pemohon atas terbukanya kewenangan dari
Penanggung secara tanpa batas yang ditimbulkan oleh klausula: “dokumen
lain yang dianggap perlu oleh penanggung” seperti yang didalilkan oleh
Pemohon dilakukan oleh Prudential dan Panin.
19. Bahwa, Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam
Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 tahun 2023”), secara tegas
melarang perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang dapat
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan
penyelesaian dan pembayaran klaim;
20. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 tahun 2023,
yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
pembayaran klaim Asuransi, antara lain sebagai berikut:
“Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim antara lain:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan
meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal
yang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
Asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai
dengan praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
21. Bahwa menjadi jelas secara hukum, berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
penggunaan klausula;” dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”,
362
bukanlah untuk memberi kewenangan bagi Penanggung untuk secara
sesukahati atau secara tanpa dasar meminta dokumen-dokumen dari
Tertanggung, apalagi dalam motivasi untuk menunda-nunda pembayaran
klaim asuransi, akan tetapi untuk memastikan diperolehnya bukti-bukti
yang meyakinkan Penanggung sebagai dasar untuk memberikan putusan
yang adil dan berkepastian hukum terhadap suatu klaim asuransi.
22. Bahwa memastikan diperolehnya bukti-bukti yang meyakinkan Penanggung
sebagai dasar untuk memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum
terhadap suatu klaim asuransi, pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UU
Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam Pasal 31 ayat (4) UU P2SK
No.4 Tahun 2023 serta penjelasannya tersebut, selain harus didasarkan pada
substansi perjanjian yang telah disepakati secara jelas dan mudah dipahami,
serta juga berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan aktivitas hukum dan bisnis
perasuransian di Indonesia, berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata juga dapat
didasarkan pada prinsip kepatutan dan kebiasaan, yang dikutip sebagai
berikut:
“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau
undang-undang”
23.
Bahwa oleh karenanya, berlakunya ketentuan : ” dokumen lain yang
dianggap perlu oleh Penanggung” berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata
haruslah dilakukan sebagai upaya yang berdasarkan prinsip kepatutan
ataupun kebiasaan dapat diterima, ketika dalam pemeriksaan fakta-fakta
secara proximate membuktikan bahwa terdapat keraguan atau dugaan
pelanggaran terhadap prinsip insurable interest, ataupun prinsip unpredictable
future risk, ataupun prinsip “utmost good faith”.
24.
Bahwa lebih jauh, andaipun klausula : “dokumen lain yang dianggap perlu
oleh Penanggung” dipahami secara berbeda, karena memiliki arti yang tidak
jelas atau bias, sehingga mengakibatkan sengketa diantara Penanggung
dengan Tertanggung, maka sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen,
interpretasi terhadap penggunaan; kata, phrase, klausula ataupun kalimat
bersifat kabur atau bias dalam suatu perjanjian (in casu; Perjanjian Asuransi
Jiwa), akan diinterpretasikan oleh Pengadilan berdasarkan doktrin contra
363
proferentem, sesuai dengan Pasal 1349 KUH.Perdata, yang dikutip sebagai
berikut:
“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”
25. Bahwa, menjadi sangat bahwa dalam hal terjadinya sengketa terhadap
pengertian sub klausula: “dokumen lain yang dianggap perlu oleh
Penanggung” kewenangan untuk mengadili atau menginterpretasi suatu
kontrak yang sedang dipersengketakan adalah kewenangan Pengadilan
Negeri - atau kewenangan dari Arbitrase (institusional atau ad hoc) ketika para
pihak berkontrak menyepakati dalam Perjanjian Asuransi Jiwa bahwa
penyelesian sengketa ataupun interpretasi suatu perjanjian melalui Arbitrase,
bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa, sehubungan dengan doktrin, prinsip dan juga norma hukum yang
diuraikan tersebut di atas, menjadi sangat jelas dan nyata, bahwa andaipun
Pemohon
mendalilkan
bahwa
permintaan-permintaan
dokumen
oleh
Prudential ataupun Panin telah melanggar ketentuan hukum, ataupun
bertentangan dengan prinsip kepatutan atau kebiasaan (quod non), sehingga
menimbulkan sengketa diantara mereka, seharusnyalah sengketa tersebut
dikategorikan sebagai sengketa perjanjian (contractual dispute) bukan
sengketa konstitusi (constitutional dispute), sehingga langkah hukum
penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan, atau ke Arbitrase – apabila
para pihak dalam perjanjian telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui
arbitrase - dimana Hakim atau Arbiter, selain dalam menjalankan
kewenangannya untuk mengadili sengketa tersebut akan mendasarkan pada
perjanjian dan hukum asuransi yang berlaku, juga akan menggunakan doktrin
contra proferentem seperti yang diatur pada Pasal 1349 KUH.Perdata dalam
menginterpretasi klausula atau kalimat dalam perjanjian yang bersifat bias atau
kabur;
27. Bahwa, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia memberi perhatian terhadap tren pihak-pihak berperkara dalam
aktivitas perekonomian yang semakin hari semakin banyak dibawa ke
Mahkamah Konstitusi, padahal dasar dari penyelesaian sengketa tersebut
seharusnya berada diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia;
364
28. Bahwa oleh karenanya, untuk keadilan dan kepastian hukum mohon kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak Permohonan PUU
yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya;
B. KETENTUAN HUKUM ASING YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON
TIDAK
SATUPUN
YANG
MENGATUR
TENTANG
KETENTUAN-
KETENTUAN
BAHWA
UNDANG-UNDANG
HARUS
MENGATUR
KETENTUAN-KETENTUAN YANG WAJIB DICANTUMKAN DALAM SUATU
PERJANJIAN ASURANSI SECARA FINAL DAN RIGID.
29. Bahwa, perbandingan hukum yang digunakan oleh Pemohon, dengan
menyampaikan ketentuan hukum asuransi Inggris, yaitu; Insurance Act 2015,
ternyata tidak mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus terdapat
dalam suatu Perjanjian Asuransi yang bersifat final dan rigid, seperti yang
dimohonkan oleh Pemohon untuk diterapkan dalam Pasal 304 KUH.Dagang;
30. Bahwa, demikian pula halnya prinsip-prinsip kontrak komersial internasional
yang dipublikasikan oleh UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts), tidak terdapat suatu pengaturan yang menyatakan
bahwa suatu undang-undang harus mengatur ketentuan-ketentuan dalam
suatu perjanjian asuransi bersifat final dan rigid, khususnya ketentuan tentang
syarat dan tatacara pengajuan klaim asuransi;
31. Bahwa, pada faktanya, ketentuan-ketentuan yang dikutip oleh Pemohon
dengan menggunakan hukum Asuransi Inggris (Insurance Act 2015),
ketentuan asuransi berdasarkan Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
ataupun prinsip-prinsip hukum komersial Internasional berdasarkan
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, ataupun juga
tentang perlindungan Konsumen dalam prinsip OECD, tidak satupun yang
mengatur substansi atau ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian asuransi
harus diatur secara secara final dan rigid dalam undang-undang.
Ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Pemohon adalah berupa prinsip-
prinsip umum, termasuk dalam upaya perlindungan konsumen yang dalam
pelaksanaannya secara umum dalam undang-undang atau act, yang lebih jauh
prinsip-prinsip tersebut akan dijabarkan lebih spesifik dalam peraturan
pelaksananya (implementing regulations) sebagai dasar bagi para pihak
berkontrak untuk membangun koridor hukum dalam menghasilkan suatu
365
perjanjian yang jelas, transparan dan melindungi semua pihak secara adil dan
patut;
32. Bahwa justru, untuk menjamin kepastian perlindungan hak-hak dasar setiap
warganegara berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat
(1) UUD 1945, suatu Perjanjian Asuransi harus memenuhi syarat keabsahan
umum berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, dan syarat keabsahan khusus
berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat
insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat
the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang (tentang harus
terpenuhinya syarat unpredictable future risk), dimana ketentuan Pasal 304
KUH.Dagang tentang ketentuan-ketentuan yang harus terdapat dapat suatu
Perjanjian Asuransi Jiwa telah dijabarkan berdasarkan Pasal 11 POJK No.23
Tahun 2015, yang kemudian disempurnakan berdasarkan Pasal 12 POJK
No.8 Tahun 2024;
33. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 huruf (b) POJK No.23 Tahun 2015 yang
kemudian direvisi berdasarkan POJK No.8 Tahun 2024, mengatur bahwa Polis
Asuransi tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup,
kewajiban Perusahaan, dan kewajiban Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta; dan/atau
2. mempersulit Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengurus
haknya;
34. Bahwa, Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun 2014 dan juga dalam
Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 tahun 2023”), secara tegas
melarang perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang dapat
memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan
tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan
penyelesaian dan pembayaran klaim;
35. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 tahun 2023,
yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
pembayaran klaim Asuransi, antara lain sebagai berikut:
“ Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim
antara lain:
366
a. memperpanjang
proses
penyelesaian
klaim
dengan
meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta
penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan Asuransi
dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan
praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
36. Bahwa pertanyaan pentingnya adalah, apakah penerapan ketentuan tentang
syarat dan tatacara klaim asuransi dalam suatu perjanjian secara final dan rigid
seperti yang didalilkan oleh Pemohon, cukup hanya dengan menambahkan
ketentuan “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” dalam Pasal 304
KUH.Dagang, sementara Pemohon menyajikan Insurance Act 2015, dan
ketentuan hukum asing lainnya sebagai perbandingan, yang justru tidak
mengatur ketentuan-ketentuan dalam suatu Perjanjian Asuransi secara final
dan rigid dalam Undang-undang. Apakah dengan menambahkan ketentuan;
“syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” dalam Pasal 304 KUH.Dagang
akan menguntungkan Pemohon atau menguntungkan Tertanggung sebagai
konsumen? Bukankan malah sebaliknya?
37. Bahwa, penguatan prinsip utmost good faith, tidak hanya telah secara lebih
luas dan jelas dikembangkan cakupan penerapannya dalam Undang-undang
Perasuransian No. 40 tahun 2014 dan UU. P2SK No.4 Tahun 2023 tentang
Asuransi, akan tetapi juga dalam peraturan-peraturan pelaksana, antara lain
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang
berwenang dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Perusahaan
Perasuransian berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan (“UU.OJK No. 21 Tahun 2011”) dan UU.P2SK No. 4
Tahun 2023, sehingga masing-masing pihak dalam perjanjian Asuransi jiwa
memiliki ketentuan-ketentuan atau dasar-dasar hukum dalam bentuk Undang-
undang dan ataupun peraturan pelaksana untuk menghasilkan suatu perjanjian
yang jelas dan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan secara benar dan
jujur, selain memastikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional masing-masing Penanggung dan Tertanggung;
367
38. Bahwa oleh karenanya, tidak dapat dengan begitu saja, atas sengketa yang
dialami oleh Pemohon dengan Prudential dan Panin, Pemohon mendalilkan
sengketa tersebut sebagai permasalahan konsitusi, padahal seluruh
ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengajuan klaim asuransi jiwa
terhadap Prudential dan Panin, telah disepakati berdasarkan Polis Asuransi
yang dibangun berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 12 POJK No.23 Tahun
2015, yang berdasarkan pengakuan Pemohon dalam Permohonannya juga
telah menyepakati syarat-syarat dan ketentuan pengajuan klaim asuransi jiwa.
Sehingga, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, mohon
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara tegas menolak seluruh
dalil-dalil Pemohon.
C. PETITUM PEMOHON YANG MENGAJUKAN 3 (TIGA) ALTERNATIF
PENAMBAHAN KETENTUAN PADA NORMA HUKUM PASAL 304
KUH.DAGANG AGAR SECARA KONSTITUSI DAPAT DINYATAKAN
TIDAK BERTENTANG DENGAN UUD 1945 DAN MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM YANG MENGIKAT, ADALAH TIDAK BERDASAR SEHINGGA
HARUS DITOLAK.
39. Bahwa, pada angka 2 dalam Petitumnya, Pemohon meminta agar Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, sebagai berikut:
“(2). Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(Staatsblad Tahun 1847 No.23) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
“Polis harus memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
6. premi pertanggungannya;
7.Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
40. Bahwa, seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, pengaturan bahwa dalam
suatu Perjanjian Asuransi harus berisikan 6 (ketentuan), yaitu:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;”
6. premi pertanggungannya;
368
Bukanlah keharusan yang bersifat maksimum, akan tetapi bersifat minimum,
artinya ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang terbuka untuk dikembangkan, tidak
hanya karena perjanjian adalah suatu hukum yang diciptakan dan disepakati
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract) sehingga
berdasarkan prinsip Pacta Sunt Servanda dan Pasal 1338 (1) KUH.Perdata
menjadi Undang-undang yang mengikat masing-masing pihak dalam
perjanjian untuk mematuhinya, akan tetapi juga terbuka dalam mengikuti
produk asuransi jiwa yang terus berkembang di Indonesia;
41. Bahwa selain menegaskan bahwa dalil petitum Pemohon yang menyatakan
bahwa Pasal 304 KUH.Dagang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan
dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum sehingga harus secara tegas
ditolak, pemaknaan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang agar tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
dengan penambahan ketentuan; “Syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid” haruslah secara tegas ditolak;
42. Bahwa, sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, dasar dari
pembentukan dan kesepakatan Perjanjian Asuransi Jiwa, tidak akan
memberikan perlindungan terhadap Tertanggung hanya karena penambahan
pemaknaan tersebut, apalagi pembentukan dan kesepakatan Perjanjian
Asuransi Jiwa antara Tertanggung Alm. Yuliana dengan Prudential dan Panin
tidak secara langsung berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, akan tetapi
berdasarkan ketentuan tentang Perjanjian Asuransi yang secara lebih luas
telah diatur dalam Pasal 11 POJK No.23 Tahun 2015, dimana dalam huruf (l)
nya telah mengatur tentang “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk
bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim.”
43. Bahwa, andaipun ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”
ditambahkan dalam Pasal 304 KUH.Dagang (quod non), apakah interpretasi
ataupun uraian yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan ketentuan Pasal
304 KUH.Dagang tidak perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksana
(implementing regulation), sebagai dasar untuk merancang dan menyepakati
Perjanjian Asuransi Jiwa sebagai hukum yang mengikat para pihak?
44. Bahwa, jikapun perancangan suatu draft Perjanjian Asuransi Jiwa dilakukan
oleh Perusahaan Asuransi, atau oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AASI)
seperti yang diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK No.8 tahun 2024,
369
apakah dasar dari perancangan Perjanjian Asuransi Jiwa oleh AASI cukup
dapat diuraikan hanya berdasarkan norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang?
tentunya harus lebih jauh dan lebih luas dijabarkan dalam peraturan
pelaksana, seperti yang telah diatur berdasarkan Pasal 11 POJK No. 23 Tahun
2023. Oleh karenanya, dalil Petitum Pemohon yang meminta agar Yang Mulia
Majelis MK menyatakan Pasal 304 KUH.Dagang menjadi tidak bertentangan
dengan UUD 1945 dan menjadi memiliki kekuatan mengikat bila ditambahkan
ketentuan: “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” adalah tidak
beralasan hukum dan cenderung mengada-ada sehingga harus secara tegas
ditolak;
45. Bahwa, sejalan dengan Petitum Pemohon tersebut di atas, sebagai alternatif
kedua, Pemohon juga mengusulkan pencantuman ketentuan “syarat klaim
yang disepakati sejak awal” untuk ditambahkan pada norma hukum Pasal 304
KUH.Dagang, agar tidak bertengangan dengan UUD 1945 dan memiliki
kekuatan hukum yang mengikat sebagai Undang-undang, adalah semakin
tidak jelas, tidak beralasan hukum dan cenderung semakin mengada-ada
sehingga harus secara tegas ditolak;
46. Bahwa, Pemohon sendiri telah menegaskan dalam dalil- dalil Permohonan
PUU-nya bahwa, Tertanggung telah menyepakati 4 Perjanjian Asuransi Jiwa
dengan Prudential dan 1 Perjanjian Asuransi Jiwa dengan Panin, yang
keseluruhannya mengatur tentang ketentuan-ketentuan serta “syarat dan tata
cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” sejak awal disepakatinya perjanjian tersebut;
47. Bahwa, permasalahan yang menjadi dasar sengketa Pemohon dengan
Prudential dan Panin ternyata berasal dari sub klausula: “dokumen lain yang
dianggap perlu oleh Penanggung” yang oleh Pemohon telah dipergunakan oleh
Penanggung tersebut secara semena-mena, dimana secara kontraktual
seharusnya Pemohon mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke
Pengadilan Negeri, bukan ke Mahkamah Konstitusi;
48. Bahwa selanjutnya, sebagai alternatif ke tiga, dalam petitumnya, Pemohon
mengajukan
petitum
pemaknaan
Pasal
304
KUH.Dagang
dengan
penambahan ketentuan: “Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal,
serta tidak dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya” agar pemaknaan Pasal 304 KUH.Dagang tidak
370
bertengangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat
sebagai Undang-undang, semakin tidak jelas, tidak beralasan hukum dan
terkesan semakin mengada-ada sehingga harus secara tegas ditolak;
49. Bahwa, ketentuan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-
pihak dalam perjanjian (contracting parties) tidak dapat dilakukan perubahan
atau penambahan syarat secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya,
merupakan ketentuan hukum yangtelah diatur dalam Pasal 1338 ayat (2)
KUH.Perdata, yang dikutip sebagai berikut;
“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua
belah pihak,…”
50. Bahwa, permasalahan yang menjadi dasar sengketa Pemohon dengan
Prudential dan Panin ternyata berasal dari sub klausula: “dokumen lain yang
dianggap perlu oleh Penanggung” yang oleh Pemohon telah dipergunakan oleh
Penanggung tersebut secara semena-mena, walaupun secara hukum, seperti
yang telah diuraikan secara panjang lebar tersebut di atas, ketentuan tersebut
tidak dapat dilakukan oleh Penanggung secara begitu saja tanpa alasan yang
secara hukum dan secara kepatutan dapat diterima berdasarkan Pasal 31 ayat
(4) dan penjelasannya, seperti yang telah dikutip dan dijelaskan tersebut di
atas, dimana sengketa yang ditumbulkan oleh sub clause: “dokumen lain yang
dianggap
perlu
oleh
Penanggung”,
haruslah
diselesaikan
melalui
Pengadilan Negeri, bukan melalui Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.
Bahwa berdasarkan keterangan, penjelasan dan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, kami memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan pengujian ketentuan Pasal 304 KUHD terhadap Ketentuan Pasal
28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 agar berkenan untuk
memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Pihak Terkait (AASI) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat
diterima;
3. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;
371
4. Menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak
bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Makamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.12]
Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait,
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), mengajukan bukti yang diberi tanda
PT-1 sampai dengan PTT-16 sebagai berikut:
1.
Bukti PT-1
:
Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Perasuransian
Syariah Indonesia Nomor 26 Tanggal 27 April 2016 yang
dibuat di hadapan Fauzah Askar, SH, Notaris di DKI
Jakarta.
2.
Bukti PT-2
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0053701.AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 9 Mei 2016
3.
Bukti PT-3
:
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota
Luar
Biasa
Perkumpulan
Perasuransian
Syariah
Indonesia-Dikenal dengan AASI- No.1 Tanggal 23 April
2021, yang dibuat dihadapan Drs Bertha Deva, SH, M.Si.,
M.Kn, Notaris di Kabupaten Serang.
4.
Bukti PT-4
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0000835.AH.01.08. Tahun 2021 Tanggal 3 Juni 2021.
5.
Bukti PT-5
:
Fotokopi Akta Pembetulan No. 1 Tanggal 1 Juli 2021,
yang dibuat dihadapan Drs Bertha Deva, SH, M.Si., M.Kn,
Notaris di Kabupaten Serang.
6.
Bukti PT-6
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0000977.AH.01.08 Tahun 2021 Tanggal 6 Juli 2021.
7.
Bukti PT-7
:
Fotokopi Akta Penegasan Risalah Rapat Anggota
Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi
Asuransi Syariah Indonesia (AASI) No. 1 Tanggal 3 April
2023, yang dibuat dihadapan Drs Bertha Deva, SH, M.Si.,
M.Kn, Notaris di Kabupaten Serang.
8.
Bukti PT-8
:
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia No. AHU 0000524.AH.01.08. Tahun 2023
Tanggal 7 April 2023
372
9.
Bukti PT-9
:
Fotokopi Risalah Rapat Anggota Luar Biasa Asosiasi
Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2026 Tertanggal 6
Maret 2026
10.
Bukti PT-10
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian
11.
Bukti PT-11
:
Fotokopi Surat OJK Nomor S-118/D.05/2017 tanggal 19
Juli 2017 Perihal Persetujuan Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia
(AASI)
Sebagai
Asosiasi
Usaha
Perasuransian.
12.
Bukti PT-12
:
Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23
Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi
Syariah
13.
Bukti PT-13
:
Fotokopi Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan
Perasuransian
Indonesia
2023-2027-
Restoring
Confidence Through Industrial Reform
14.
Bukti
PTT-
14
:
Fotokopi Tanda Terima dari Mahkamah Konstitusi No.23-
12/PUU/PAN.MK/AP3
tanggal
10
Maret
2026,
Penerimaan Berkas Permohonan Pihak Terkait beserta
Daftar Bukti dan Bukti-bukti Pendukung
15.
Bukti PTT-15
:
Risalah Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Permohonan No. 25/PUU-XXIV/2026, dimana
Majelis Hakim telah menyatakan AASI disetujui dan
diterima sebagai Pihak Terkait dan berhak mengajukan
Keterangan Pihak terkait dalam Pemeriksaan Perkara
Nomor 25/PUU-XXIV/2026
16.
Bukti PTT-16
:
Buku Prof. Subekti halaman 13 berjudul: “Hukum
Perjanjian”, Penerbit PT.Intermasa, Cetakan ke-23, Tahun
2010
Selain itu Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyerahkan keterangan tertulis ahli
atas nama Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., yang diterima Mahkamah pada
tanggal 19 Mei 2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Dapatkah Saudara jelaskan pengertian hukum sebagai ketentuan atau
aturan yang harus dipatuhi untuk memastikan tercapainya keadilan dan
kepastian perlindungan pada setiap warga negara Indonesia?
Jawaban:
373
- Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur
hubungan antar subyek hukum, yang memberikan jaminan kepastian hukum,
perlindungan hukum serta terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara
Indonesia. Dalam persepektif yang berhubungan dengan materi hukum
perjanjian/hukum kontrak yang menjadi obyek pengujian ini, hukum dimaknai
seperangkat aturan main yang mengatur hubungan antar subyek hukum
dalam ruang lingkup hukum keperdataan, i.c.hukum harta kekayaan
(vermogensrecht), dalam menjamin pertukaran hak dan kewajiban agar
berlangsung secara adil (kepatutan dan kepantasan; redelijkheid en billijkheid;
reasonableness and fairness), yang pada hakikatnya mengakui eksistensi,
memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para
pihak.
- Dengan demikian hakikat hukum, i.c.dalam konteks yang lebih spesifik dan
komprehensif sehubungan materi pengujian ini, merupakan seperangkat
aturan main yang saling terkait antara aturan yang satu dengan yang lain
dalam satu sistem yang saling berhubungan (relasi causal-fungsional). Artinya
dalam memahami satu aturan/ketentuan/norma yang mengatur hubungan
antar subyek hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka
sistem yang mengaturnya, i.c.hukum keperdataan - hukum perjanjian - hukum
asuransi, serta peraturan pelaksana/teknis dibawahnya, bukan sebaliknya
melepaskan keterkaitan satu dengan lainnya yang berakibat kaburnya
pemaknaan norma itu sendiri.
2. Dapatkah Saudara jelaskan pengertian Pasal 1233 KUH Perdata, dan
hubungannya dengan hubungan hukum Asuransi berdasarkan Pasal 246
KUH Dagang dan Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
Jawaban:
Untuk menjawab pertanyaan ini, perkenankan saya menguraikan terlebih dahulu
sistematika pengaturan perjanjian sebagai sumber hukum, makna perjanjian,
perikatan serta relasi causal fungsional antara perjanjian dengan perikatan, serta
daya mengikat serta akibat hukumnya, maupun hubungannya dengan aspek
hukum Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal
1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, sebagai berikut:
-
Pasal 1233 KUH Perdata merupakan pasal pertama dari sistematika Buku III
Tentang Perikatan, Bab I Tentang Perikatan Pada Umumnya, Bagian Kesatu
374
Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan:
“Perikatan dilahirkan baik karena perjanjian (persetujuan), baik karena
undang-undang”. Pengertian yang terkandung di dalam Pasal 1233 KUH
Perdata adalah menjelaskan sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-
undang. Dengan demikian pembentuk KUH Perdata justru mengawali
Sistematika Buku III, Bab I, Bagian Kesatu Tentang Ketentuan-Ketentuan
Umum, tidak dengan pengertian/definisi “Perikatan”, namun mengatur
tentang:
(i)
sumber perikatan, yaitu: sumber perikatan perjanjian atau undang-
undang (vide Pasal 1233 KUH Perdata), dan
(ii)
wujud/macam prestasi, yaitu: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan
tidak berbuat sesuatu (vide Pasal 1234 KUH Perdata).
-
Jika diperhatikan dengan seksama versi asli dan versi terjemahan yang
disusun menurut versi Engelbrecht, Artikel 1233 Burgerlijk Wetboek, “Alle
verbindtenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet (BW. 1313v.,
1352; Rv. 102), yang dalam, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur:” Perikatan
lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang (BW. 1313v.,
1352; Rv. 102)”. Pada versi Engelbrecht ini lebih sistematis dalam
menjelaskan sumber perikatan karena memberi petunjuk pasal-pasal berikut
yang secara sistematis berhubungan satu dengan lain, baik dalam satu
ketentuan yang sama maupun ketentuan lain yang terkait, i.c.menegaskan
adanya satu sistem hukum yang saling berhubungan, yaitu:
(i)
Sumber perikatan yang berasal dari perjanjian (persetujuan) dengan
merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan pengertian
Perjanjian adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana
satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau
lebih.” dan
(ii)
Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang dengan merujuk
pada Pasal 1352 BW KUH Perdata.
-
Pasal 1313 KUH Perdata berada pada sistematika Bab II yang berjudul
“Perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian (persetujuan)”,
dalam versi aslinya Van verbindtenissen die uit contract of overeenkomst
geboren worden. Dalam pasal tersebut terdapat relasi causal-fungsional
antara perjanjian/kontrak yang melahirkan perikatan. Perjanjian obligatoir
375
(yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak
untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara
mereka, (i.c.perjanjian sebagai perbuatan hukum ~ melahirkan perikatan
sebagai hubungan hukum).
-
Definisi perikatan justru muncul dari doktrin (pendapat para ahli),
yaitu;”hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain, di dalam ruang
lingkup harta kekayaan (vermogensrecht), dengan mana pihak yang satu
mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban (bersifat timbal balik)”,
atau ”hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain, di dalam ruang
lingkup harta kekayaan (vermogensrecht), dengan mana pihak yang satu
berhak atas prestasi dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk berprestasi
(bersifat timbal balik; ada prestasi >< kontra prestasi)”. Adanya hubungan
hukum yang melahirkan hak dan kewajiban (prestasi >< kontra prestasi),
bahkan hal ini membawa konsekuensi daya berlaku dan daya mengikatnya
perjanjian terhadap para pihak (akibat hukum – tanggung gugat; liability;
aanspraakelijkheid), jika terdapat pelanggaran/tidak dipenuhinya kewajiban
(prestasi) dari perjanjian.
-
Makna “perikatan” sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan
di antara dua orang (atau lebih), dimana pihak yang satu (debitor) wajib
melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas
prestasi itu. Terdapat 4 (empat) unsur perikatan, yaitu:
i. hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk
hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
ii. bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan
perikatan di Buku III KUH Perdata yang termasuk di dalam sistematika
Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht), maka hubungan yang terjalin
antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
iii. para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-
pihak sebagai subyek hukum;
iv. prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-
kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi – kontra prestasi),
yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan
apabila diperlukan menggunakan alat negara.
376
-
Apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 246 KUH Dagang, bahwa:“Asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri
kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya
karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.” Beranjak dari rumusan Pasal 246
KUHD maka dapat diurai unsur-unsur perjanjian asuransi, adalah:
-
Sifat perjanjian timbal balik;
-
Merupakan perjanjian bersyarat;
-
Adanya premi;
-
Adantya kepentingan,
-
Adanya penggantian kerugian; dan
-
Adanya peristiwa yang tidak pasti.
-
Unsur tersebut di atas bersifat kumulatif untuk dapat dikualifikasi sebagai
perjanjian asuransi. Demikian pula apabila dicermati lebih seksama,
berdasarkan rumusan Pasal 246 KUH Dagang tersebut maka tersimpul
prinsip-prinsip dalam perjanjian asuransi, yaitu: prinsip kepentingan
(insurable interest), prinsip ganti rugi (indemnity), prinsip itikad baik (the
utmost good faith), prinsip peristiwa yang tidak dapat diduga (unpredictable
future risk) dan prinsip subrogasi.
-
Selanjutkan jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 1 UU Nomer 40
Tahun 2004 Tentang Perasuransian menyatakan: “asuransi adalah perjanjian
antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang
menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan
untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis; atau
b. memberikan
pembayaran
yang
didasarkan
pada
meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana."
377
Substansi Pasal 1 angka 1 pada dasarnya mempunyai makna yang sama
dengan Pasal 246 KUH Dagang, i.c.perbuatan hukum, antar subyek hukum,
untuk saling bertukar prestasi >< kontra prestasi (hak dan kewajiban).
-
Dengan demikian baik rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 256 KUH
Dagang dan Pasal 1 angka 1 UU Nomer 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian, merupakan norma yang mengatur perbuatan hukum para
pihak, i.c.perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang melahirkan
perikatan (i,.c relasi causa fungsiaonal antara perbauatan hukum yang
melahirkan hubungan hukum dengan segala akibat hukumnya (tanggung
gugat; liability; aanspraakelijkheid). Kesemuanya merupakan satu kesatuan
sistem yang membingkai hubungan para pihak dalam perjanjian asuransi,
sehingga seluruh rangkaian proses bisnis asuransi seyogyanya didasarkan
pada penilaian aturan main/norma yang melandasinya, i.c.problematika yang
muncul sebagai akibat pelaksananaannya, dengan opsi-opsi penyelesaian
sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, semata-mata menjamin
terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban yang fair serta menegasikan
ketimpangan, ketidakjujuran (itikad tidak baik), penyalahgunaan/pemanfaatan
posisi dominan satu terhadap yang lain, dengan ancaman kebatalan jika
terjadi kasus-kasus dimaksud.
3. Dapatkah Saudara jelaskan kedudukan perjanjian asuransi sebagai hukum
dalam memastikan perlindungan terhadap hak konstitusi dari setiap
warganegara Indonesia berdasarkan Pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945?
Jawaban:
-
Pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengatur: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakukan yang sama di hadapan hukum.” Sedangkan Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945 mengatur: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.” Muatan materi kedua norma dasar tersebut di atas pada hakikatnya
memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta
keadilan dalam segala aspek hidup dan kehidupan seseorang. Dengan
378
demikian dilarang segala hal yang bertentangan harkat dan martabat, i.c.hak
asasinya, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum (perjanjian asuransi),
baik berupa aturan, tindakan maupun konsekuensi/akibat hukum yang timbul
dari hubungan hukum yang lahir dari perbuatan dimaksud.
-
Kedudukan perjanjian asuransi sebagai aturan main yang mengikat para
pihak (privity of contract – pacta sunt servanda) wajib memperhatikan norma
dasar
yang
menjadi
pedoman/indikator/parameter
keabsahan
serta
perwujudan adanya jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum
serta keadilan. Artinya, apakah perjanjian asuransi yang merupakan sub
sistem dari sistem konstitusi Indonesia telah sejalan/bersesuaian atau
sebaliknya justru melanggar konstitusi (inkonstitusional) dalam mewujudkan
ide dasar tersebut (consistency – coherency - logical sequency).
-
Keberadaan/keabsahan perjanjian asuransi harus diuji melalui “uji norma”
yang
komprehensif
dengan
mengacu
pada
sistem
hukum
yang
melingkupinya, i.c.sesuai konteks dan ruang lingkup bekerjanya aturan main
dimaksud, bukan tafsir tekstual, parsial dan gramatikal semata. Pengujian
keabsahan perjanjian asuransi yang komprehensif menjadi sarana penting
dan mendasar dalam menilai substansi norma/aturan/klausula/persyaratan
perjanjian, semata-mata demi terwujudnya jaminan pengakuan, perlindungan,
kepastian hukum serta keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.
-
Oleh karena itu, pertanyaan pada angka 3 ini tidak dapat dilepaskan dalam
kaitannya dengan jawaban angka 2, bahwa pengujian terkait perjanjian
asuransi harus diuji melalui instrumen yang melingkupinya, antara lain:
- keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
beserta prinsip/asas terkait (i.c.konsensualisme, privity of contract, pacta
sunt servanda, itikad baik, dan proporsionalitas).
- Prinsip-Prinsip Khusus serta syarat terkait perjanjian asuransi yang terdapat
dalam KUH Dagang (i.c.Prinsip Kepentingan (insurable interest); Prinsip
ganti rugi (indemnity); Prinsip Itikad Baik (The utmost good faith);Prinsip
peristiwa yang tidak dapat diduga (unpredictable future risk); dan Prinsip
Subrogasi).
-
Jika dicermati secara seksama aturan/norma beserta prinsip/asas tersebut
di atas merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya perjanjian
379
asuransi, sebagai bingkai aturan main yang mengikat para pihak, sekaligus
instrumen pengujian untuk memastikan adanya perlindungan terhadap hak
konstitusi dari setiap warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 28 D ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.
4. Sehubungan pertanyaan angka 3 tersebut di atas, apakah Hak
Konstitusional Warganegara yang dijamin pelaksanaannya berdasarkan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, dalam suatu
perjanjian asuransi, semata - mata merupakan perlindungan terhadap
tertanggung
atau
perlindungan
hukum
secara
seimbang
antara
tertanggung dengan penanggung?
Jawaban:
Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban angka 3, Hak Konstitusional Warga
negara yang dijamin pelaksanaannya berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD
1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, i.c.dalam suatu perjanjian asuransi,
pada hakikatnya memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian
hukum serta keadilan bagi para pihak. Artinya perjanjian asuransi menjamin
terwujudnya
pertukaran
hak
dan
kewajiban
yang
fair
serta
menegasikan/melarang adanya ketimpangan, ketidakjujuran (itikad tidak baik),
penyalahgunaan/ pemanfaatan posisi dominan satu terhadap yang lain. Dengan
demikian, perjanjian asuransi seyogyanya merupakan sarana dalam menjamin
Hak Konstitusional Warganegara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.
5. Dapatkah Saudara jelaskan Pengertian Pasal 304 KUH Dagang dengan
Polis Asuransi Jiwa sebagai suatu bukti hubungan hukum Asuransi Jiwa
berdasarkan Pasal 255 KUH Dagang dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH
Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan prinsip
kebebasan berkontrak (freedom to contract), apakah ketentuan - ketentuan
dalam Pasal 304 KUH Dagang harus diartikan bersifat syarat wajib
maksimum atau syarat wajib minimum terbuka?
Jawaban:
- Untuk menjawab pertanyaan ini pengujian terhadap keabsahan perjanjian,
i.c.perjanjian asuransi, sebagai instrumen awal saya menggunakan ketentuan
Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian. Terdapat 4 (empat)
syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak, yaitu:
380
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van
degenen die zich verbinden);
Kesepakatan mengandung makna bahwa para pihak saling menyatakan
kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau
pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan
pihak yang lain.
2. kecakapan untuk membuat perikatan (de bekwaamheid om eene
verbintenis aan te gaan);
Kecakapan (bekwaamheid – capacity) yang dimaksud dalam Pasal 1320
KUH Perdata syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan
hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu-
gugat.
3. suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);
Adapun yang dimaksud suatu hal atau obyek tertentu (een bepaald
onderwerp) adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak/perjanjian yang
bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-
pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan
yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah
tidak mengikat (batal demi hukum).
4. suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (eene geoorloofde
oorzaak).
Pengertian causa atau sebab (oorzaak) ini harus dihubungkan dalam
konteks Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Meskipun undang-undang
tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan sebab
atau causa, namun yang dimaksudkan disini menunjuk pada adanya
hubungan tujuan (causa finalis), yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak
untuk menutup kontrak/perjanjian atau apa yang hendak dicapai para
pihak pada saat penutupan kontrak/perjanjian.
- Sehubungan dengan keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut
di atas terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsekuensi tidak
dipenuhinya masing-masing syarat dimaksud:
- Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan, merupakan unsur subyektif
karena berkenaan dengan diri orang atau subyek yang membuat perjanjian.
381
- Kedua, syarat obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan merupakan
unsur obyektif.
- Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif
akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:
i. “non-eksistensi”, apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul
perjanjian.
ii. vernietigbaar atau dapat dibatalkan, apabila perjanjian tersebut lahir
karena
adanya
cacat
kehendak
(wilsgebreke)
atau
karena
ketidakcakapan (onbekwaamheid) - (Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1
dan 2), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga berakibat
perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan
iii. nietig van rechtswege atau batal demi hukum, apabila terdapat perjanjian
yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa
atau causanya tidak diperbolehkan (syarat Pasal 1320 KUH Perdata
syarat 3 dan 4), berarti hal ini terkait dengan unsur subyektif, sehingga
berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.
-
Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 255 KUH Dagang yang mengatur,
“Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi
nama polis”. Substansi pasal ini justru memberikan penguatan sifat
konsensuil-obligatoir suatu perjanjian (vide Pasal 246 KUH Dagang), menjadi
berkarakter melalui kewajiban dibuat dalam bentuk “tertulis” dengan nama
“Polis”. Artinya Pasal 255 KUH Dagang memberikan kekuatan pembuktian
tentang adanya perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum dengan
segala akibat hukum yang timbul. Dengan demikian keabsahan perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata diberikan syarat
tambahan dalam Pasal 255 KUH Dagang berupa “Polis dalam bentuk
tertulis”. Substansi ini jika dimaknai secara komprehensif baik tersirat
maupun tersurat, pada hakikatnya merupakan jaminan kepastian dan
perlindungan hukum bagi para pihak.
-
Selanjutnya ketentuan Pasal 304 KUH Dagang yang mengatur syarat Polis
itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
382
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya.
- Ketentuan Pasal 304 KUH Dagang ini mengatur syarat-syarat polis yang
wajib mencantumkan 6 (enam) syarat dimaksud sebagai syarat/klausula
minimum. Artinya 6 syarat tersebut bersifat “wajib minimum” sebagai
prasyarat adanya perjanjian asuransi yang wajib dibuat secara tertulis dan
diberi nama “polis” (vide Pasal 255 KUH Dagang).
-
Dengan demikian jika Pasal 1320 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal
255 KUH Dagang dan 304 KUH Dagang, terdapat sistem hukum perjanjian
yang saling berkaitan serta menimbulkan relasi causal-fungsional dalam
menilai keabsahan perjanjian asuransi dengan karakteristiknya, antara lain:
keabsahan perjanjian asuransi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, Polis
dalam bentuk tertulis menurut Pasal 255 KUH Dagang, serta klausula dalam
Polis wajib mencantumkan sekurang-kurangnya 6 syarat menurut Pasal 255
KUH Dagang.
-
Saling hubungan antara Pasal 1320 KUH Perdata dengan Pasal 255 KUH
Dagang dan 304 KUH Dagang, kembali menegaskan bahwa dalam perjanjian
asuransi terdapat jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta
keadilan bagi para pihak.
-
Terkait pertanyaan “berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom
to contract), apakah ketentuan - ketentuan dalam Pasal 304
KUH.Dagang harus diartikan bersifat syarat wajib maksimum atau
syarat wajib minimum terbuka?” dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Ketentuan dalam perjanjian asuransi, termasuk Pasal 304 KUH Dagang,
tidak dapat dilepaskan dari prinsip/asas yang melandasinya, tidak saja
prinsip
kebebasan
berkontrak
(freedom
to
contract)
tetapi
juga
konsensualisme, privity of contract, pacta sunt servanda, itikad baik, dan
proporsionalitas.
- Prinsip/asas tersebut pada dasarnya tidak terpisah satu dengan lainnya,
namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Dengan kata
lain, masing-masing prinsip tidak berdiri dalam kesendiriannya, tetapi saling
383
melingkupi
dan
melengkapi
keberadaan
suatu
perjanjian/kontrak
membentuk sistem “check and balance”.
- Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang diemban yaitu agar tercipta suatu
hubungan kontraktual yang proporsional antara para pihak, sebagai suatu
pola hubungan win-win solution yang bersimbiosis mutualistis.
- Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 (1) BW yang dibingkai oleh pasal-
pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320,
1335, 1337, 1338 (3) serta 1339 BW), maka penerapan prinsip kebebasan
berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal
ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak,
b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa,
c. tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang-undang,
d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan
ketertiban umum,
e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.
-
Oleh karena itu, memahami Ketentuan Pasal 304 KUH Dagang yang wajib
mencantumkan 6 (enam) syarat dalam polis seyogyanya dimaknai sebagai
syarat “wajib minimum” yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan para
pihak serta dinamika perkembangan bisnis perasuransian. Hal ini sesuai
dengan karakter bisnis yang dinamis namun tidak terlepas dari bingkai aturan
main, baik aturan/norma maupun prinsip/asas yang melingkupinya. Artinya
syarat wajib minimum dimaksud justru memberikan ruang terbuka yang
“dinamis-akomodatif”
melalui
“kebebasan
berkontrak
-
negosiasi
-
renegosiasi” dalam memfasilitasi kepentingan para pihak, namun tetap
berlandaskan pada nilai/aturan main yang fair, semata-mata memberikan
jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta keadilan.
6. Dapatkah saudara jelaskan, bagaimana syarat keabsahan suatu Perjanjian
yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ketika dihubungkan dengan
syarat keabsahan suatu perjanjian Asuransi yang diatur berdasarkan Pasal
250 KUH Dagang, Pasal 252 KUH Dagang, Pasal 251 KUH Dagang dan Pasal
269 KUH Dagang?
Jawaban:
384
Keabsahan perjanjian asuransi menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sebagaimana
telah diuraikan pada jawaban sebelumnya, jika dihubungkan dengan pasal-pasal
dalam KUH Dagang, i.c.Pasal 250 KUH Dagang, Pasal 251 KUH Dagang, Pasal
252 KUH Dagang dan Pasal 269 KUH Dagang, dapat diuraikan masing-masing
sebagai berikut:
- Pasal 250 KUH Dagang mengatur, “Bila seseorang yang mempertanggungkan
untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan
oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan
dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib
mengganti kerugian.” Substansi Pasal 250 KUH Dagang ini mengandung
prinsip insurable interest yang sekaligus menjadi obyek perikatan. Hal ini
membawa pada konsekuensi adanya premi serta pertangggungan yang
mengikat para pihak, mencegah niat spekulasi untung-untungan (perjudian)
dengan konsekuensi kebatalan. Prinsip insurable interest ini mutlak harus
sudah ada pada saat polis atau perjanjian asuransi ditutup. Dengan demikian
tanpa adanya kepentingan, perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum dan
penanggung berhak menolak klaim dengan tidak dipenuhi prinsip ini.
-
Pasal 251 KUH Dagang mengatur, “Semua pemberitahuan yang keliru atau
tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh
tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya
sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan
dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang
sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.” (The
Utmost Good Faith; uberrimae fidei).
Rumusan Pasal 251 KUH Dagang ini terutama berkaitan dengan fase pra
Kontraktual,
yaitu
saat
pembentukan
kesepakatan
(penawaran
><
penerimaan) yang wajib dilandasi adanya itikad baik para pihak. Pasal 251
KUH Dagang merupakan filter di awal pembentukan kehendak para pihak
(fase pra kontraktual), untuk menjaga dan mempertahankan proses
pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara fair (adil). Tentunya
kewajiban untuk beritikad baik dalam perjanjian asuransi, sebagaimana
dimaksud Pasal 251 KUH Dagang tidak semata-mata dibebankan kepada
tertanggung, namun juga kepada penanggung. Secara a contrario setiap
385
perjanjian yang bersifat timbal balik, i.c.perjanjian asuransi, membebankan
hak dan kewajiban yang proporsional bagi para pihaknya.
-
Pasal 252 KUH Dagang mengatur, “Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh
ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan kedua untuk
waktu yang sama, dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang
telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman
kebatalan terhadap pertanggungan yang kedua.” Substansi pasal ini melarang
untuk mengadakan asuransi rangkap (pertanggungan berganda) pada objek,
peristiwa, dan waktu yang sama, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Hal ini bertujuan mencegah tertanggung menerima ganti rugi ganda yang
melebihi nilai kerugian sebenarnya (prinsip indemnity).
-
Pasal 269 KUH Dagang mengatur, “Semua pertanggungan yang diadakan
atas suatu kepentingan apa pun, yang kerugiannya terhadap itu
dipertanggungkan, telah ada pada saat mengadakan perjanjiannya, adalah
batal, bila tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa amanat telah
menyuruh mempertanggungkan, telah mengetahui tentang adanya kerugian
itu.”(unpredicable future risk).
-
Dengan demikian jika dikaitkan dengan pengujian Pasal 1320 KUHPerdata
terkait syarat sahnya perjanjian, maka materi Pasal 250 KUH Dagang, Pasal
251 KUH Dagang, Pasal 252 KUH Dagang dan Pasal 269 KUH Dagang, justru
mempertegas bingkai aturan main yang fair, dengan melarang niat, itikad,
maupun pelaksanaan yang bertentangan dengan itikad baik, dengan
ancaman
sanksi
batalnya
perjanjian asuransi. Artinya
pemahaman
komprehensif terhadap aturan main ini justru menegasikan niat, sikap,
maupun tindakan yang mencederai niat baik dan merugikan pihak lain.
Sehingga pelanggaran terhadap aturan pada pasal-pasal tersebut membawa
konsekeunsi batalnya perjanjian.
7. Sehubungan dengan pertanyaan No. 4 dan No. 5, dapatkah Saudara
menjelaskan keberlakuan Peraturan OJK (POJK) No. 23 Tahun 2015 yang
kemudian diperbaharui dengan POJK No. 8 Tahun 2024 yang dalam Pasal
11 atau Pasal 12 telah mengatur tentang ketentuan minimum yang harus
terdapat dalam suatu perjanjian asuransi, termasuk pengaturan tentang
tata cara pengajuan klaim Asuransi. Apakah kedua POJK tersebut bukan
merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 304 KUH Dagang? Apakah
386
dasar hukum pembentukan Polis Asuransi Jiwa di Indonesia saat ini,
semata-mata masih berdasarkan Pasal 304 KUH Dagang atau juga
berdasarkan POJK tersebut?
Jawaban:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23 Tahun 2015 yang kemudian
diperbaharui dengan POJK No. 8 Tahun 2024, dalam Pasal 11 mengatur,
“Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian
dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi,
atau
perusahaan
reasuransi
syariah
untuk
mendapatkan
pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta
lain.”
Sedangkan Pasal 12 menegaskan bahwa,
“Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk
besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat
pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran
Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang
ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati
tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk
Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/kepesertaan
lebih dari 1 (satu) tahun;
i. tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin
sesuai dengan Polis Asuransi;
j. cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki
manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai dengan Polis
Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi
yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi
jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
l. penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi
atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-
masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
387
o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di
dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat
kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat,
untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta;
r. periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih
dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.
Sebagaimana diuraikan pada jawaban sebelumnya, sebagai satu sistem hukum
yang saling terkait maka dalam memahami Pasal 304 KUH Dagang tentunya
tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan substansi POJK dimaksud (vide
Pasal 11 dan 12). Bahkan tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan KUH
Perdata, UU Perasuransian maupun ketentuan terkait lainnya.
-
Substansi POJK dimaksud mengatur lebih lanjut tata cara klaim yang lebih rinci,
tentunya dalam pemaknaan ini untuk memberikan jaminan pengakuan,
perlindungan, kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.
8. Bagaimana pendapat Saudara, apakah pihak - pihak yang telah
menyepakati suatu Polis Asuransi, (misalnya; pada tahun 2023), yang
secara tegas telah berisikan pengaturan tentang syarat dan tata cara
pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim, sesuai dengan Pasal 11 huruf (l) POJK No. 23
Tahun 2015 yang diperbaharui berdasarkan Pasal 12 (m) POJK No. 8 Tahun
2024, masih mempermasalahkan ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang,
dengan alasan tidak memiliki ketentuan tentang syarat dan tatacara
pengajuan klaim Asuransi?
Jawaban:
-
Apabila meletakkan substansi Pasal 304 KUH Dagang dalam kerangka
sistem hukum, bukan pada teks pasal yang diinterpretasi secara gramatikal,
namun berlandaskan pada tujuan dibuatnya perjanjian asuransi dengan
persyaratan
minimum,
i.c.penafsiran
sosiologis-teleologis,
maka
klausula/syarat minum dimaksud tidak berarti “tidak jelas” atau “merugikan”
salah satu pihak. Artinya dengan memaknai Pasal 304 KUH Dagang
bersama-sama dengan aturan lain, termasuk Pasal 11 huruf (l) POJK No.23
Tahun 2015 yang diperbaharui berdasarkan Pasal 12 (m) POJK No. 8 Tahun
2024, tentunya tidak terbatas pada tafsir semu seolah-olah tidak memiliki
388
ketentuan tentang syarat dan tatacara pengajuan klaim Asuransi.
Penekanannya pada pengaturan tentang syarat dan tata cara pengajuan
klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam
pengajuan klaim tersebut mampu menjamin pertukaran hak dan kewajiban
para pihak.
-
Apabila para pihak yang telah menyepakati suatu Polis Asuransi,
i.c.memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal
1320 KUH Perdata maupun syarat-syarat dalam KUH Dagang, UU
Perasuransian, POJK serta ketentuan lain terkait, maka lahir perjanjian dan
mengikat para pihak dengan daya kerja sebagaimana undang-undang (pacta
sunt servanda) – vide Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Bahkan jika dihubungkan
dengan Pasal 1339 KUH Perdata maka, “Perjanjian tidak hanya mengikat apa
yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu
yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan,
atau undang-undang”. Makna keadilan dalam Pasal 1339 KUH Perdata
adalah
“kepatutan
dan
kepantasan;
redelijkheid
en
billijkheid;
reasonableness and fairness”. Makna keadilan ini dapat disandingkan
dengan makna “itikad baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) KUH
Perdata maupun Pasal 251 KUH Dagang yang meletakkan niat
tulus/kejujuran dalam membuat serta melaksanakan perjanjian di semua fase
(pra kontrak-pembentukan kontrak-pelaksanaan kontrak, maupun ketika
terjadi sengketa kontrak).
-
Dengan demikian ketika terjadi sengketa, uji norma ini seyogyanya menjadi
bagian “consistency, coherency & logical sequency” penegakan norma itu
sendiri. Artinya jika para pihak bersengketa terkait dengan isi kontrak maka
langkah pertama adalah menggunakan mekanisme yang disepakati dalam
perjanjian asuransi (pacta sunt servanda), kecuali memang terdapat
pelanggaran hak konstitusionalitas dalam muatan materi aturan yang diuji
materi tersebut.
9. Bagaimana pendapat Saudara terhadap Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun
2014 Tentang Perarusansian dihubungkan dengan UU No. 8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, dalam upaya memastikan upaya
perlindungan terhadap konsumen asuransi?
Jawaban:
389
-
Dalam persepktif UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
i.c.pelaku usaha perasuransian dibebani kewajiban untuk bertindak hati-hati,
transparan dan bertanggung jawab. UU ini merupakan wujud kehadiran
negara dalam menjaga hubungan antar subyek hukum yang di”asumsi”kan
tidak seimbang, pergeseran dari caveat emptor (konsumen berhati-hati) ke
caveat venditor (pelaku usaha berhati-hati). Bahkan wujud intervensi yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan
cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar para pihak,
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal tersebut mengatur
pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen (pelaku
usaha) agar tidak merugikan konsumen, bahkan didalamnya memberi sanksi
kebatalan terhadap kontrak konsumen yang bersangkutan, sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli
oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual
beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.(garis
bawah oleh saya)
390
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan
dengan Undang-undang ini.
-
Beranjak dari rumusan Pasal 18 di atas, pada dasarnya prinsip
keseimbangan mempunyai daya kerja, baik pada proses pembentukan
maupun pelaksanaan kontrak. Pencantuman “norma larangan disini
mempunyai makna “imperatif” yang memaksa salah satu pihak (pelaku
usaha) untuk tunduk dengan tujuan akan dicapai keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak. Hal ini dapat disimak dari substansi Pasal 62 (1) yang
menyatakan: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,
Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
-
Substansi pengaturan pasal tersebut di atas sejalan dengan pemikiran bahwa
dalam kontrak yang bersifat timbal balik, posisi para pihak (hak kehendak –
wilsrecht) diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajibannya.
Oleh karena itu apabila terdapat posisi yang tidak seimbang di antara para
pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap
substansi maupun maksud dan tujuan dibuatnya kontrak itu. Interpretasi
terhadap penggunaan istilah keseimbangan terhadap kandungan substansi
aturan tersebut, adalah:
a. Pertama, lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya
dalam hubungan konraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan
keseimbangan.
b. Kedua, kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan
kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung
dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
c. Ketiga, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah
proses;
d. Keempat, intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan mengikat
agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
e. Kelima, pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat
dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (ceteris paribus).
391
-
Untuk melengkapi metode pengujian norma perlindungan hukum bagi para
pihak, prinsip/asas proporsionalitas memberikan beberapa pedoman,
sebagai berikut:
- asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak menempatkan posisi para pihak
pada kesetaraan, sehingga tujuan para kontrakan yang berorientasi pada
keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan
kewajiban yang fair (proporsional).
- Prinsip proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan-matematis
(equilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan
kewajiban yang berlangsung secara fair.
- Prinsip proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban
diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra
kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-
contractual, contractual, post contractual).
- Prinsip proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan
kepentingan para pihak (i.c.menjaga kelangsungan hubungan agar
berlangsung kondusif dan fair).
- Kontrak yang bersubstansi prinsip proporsional adalah kontrak yang
memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang
sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi
mereka. Kesamaan bukan dalam arti ”kesamaan hasil” melainkan pada
posisi para pihak yang mengandaikan ”kesetaraan kedudukan dan hak
(equitability)” (prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak);
- Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang
bersubstansi prinsip proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh
kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan
apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan);
- Kontrak yang bersubstansi prinsip proporsional adalah kontrak yang
mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan
kewajiban secara proporsional bagi para pihak.
- Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus
selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini
dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka prinsip
392
distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus
mengacu pertukaran yang fair (prinsip distribusi-proporsional);
- Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat
ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur
berdasarkan prinsip proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian
yang elegan dan win-win solution.
-
Sejalan sekaligus menegaskan urgensi perlindungan konsumen, substansi
Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur
tentang kewajiban pelaku usaha perasuransian untuk bertindak transparan
sebaliknya melarang tindakan menyesatkan sehingga merugikan konsumen.
Pasal ini menegaskan bahwa pihak asuransi (mencakup perusahaan,
pialang, dan agen) dilarang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau
memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan
kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Artinya aturan tersebut
menunjukkan pengakuan, perlindungan jaminan kepastian hukum kepada
konsumen. Dengan demikian jika dihubungkan dengan UU No. 8 tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 31 ayat (2) UU No.40 tahun 2014
Tentang Perasuransian justru merupakan rambu-rambu agar pelaksanaan
tidak menyimpang dan merugikan pihak lain, tertanggung dan justru disertai
ancaman sanksi, demikian pula UUPK yang mengatur perbuatan yang
dilarang pelaku usaha, semata-mata agar tidak merugikan konsumen, i.c
tertanggung. Artinya pasal dimaksud justru sejalan dengan norma dasar
konstitusi yang dijadikan instrumen pengujian dalam kasus ini.
10. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketentuan Pasal 1349 KUH Perdata
dalam menginterpretasi suatu perjanjian yang memiliki pengertian yang
tidak jelas atau bias?
Jawaban:
Sebelumnya perkenankan saya menguraikan jawaban dengan uraian tentang
“sifat dan luasnya hak dan kewajiban dalam perjanjian/kontrak”, faktor otonom
dan faktor heteronom serta interpretasi, sebagai berikut:
- Problematika perjanjian/kontrak, i.c.perjanjian asuransi, pada dasarnya tidak
dapat dilepaskan dari konteks isi kontrak yang menjadi dasar pertukaran
kepentingan dalam hubungan kontraktual. Daya mengikat kontrak ditentukan
393
oleh isi kontrak untuk mengatur hubungan para pihak, hak dan kewajiban yang
timbul, serta akibat hukumnya
- Interpretasi atau penafsiran sebagai instrumen untuk menemukan maksud
dan kehendak para pihak terkait pertukaran hak dan kewajiban diharapkan
dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional. Manakala isi kontrak
tidak dapat dikonstruksi dengan tepat dalam rumusan klausula kontraknya,
tidak terinterpretasi dengan tepat serta sistematis maka pelaksanaan kontrak
niscaya akan terkendala bahkan bermuara pada sengketa.
- Penentuan Isi Kontrak: sifat serta luasnya hak dan kewajiban
- Pada dasarnya kontrak merupakan sebuah formulasi penuangan proses bisnis
ke dalam format hukum yang dikonstruksikan secara komprehensif. Aturan
main pertukaran ini menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas
tertentu muncul intervensi, antara lain, baik dari undang-undang yang bersifat
memaksa maupun dari otoritas tertentu (hakim). Namun sifat intervensi ini lebih
ditujukan untuk menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung
secara fair.
- Mengingat ‘penentuan isi/substansi kontrak’ merupakan instrumen penting
untuk mengatur hubungan para pihak, hak dan kewajiban yang timbul, serta
akibat hukumnya. Oleh karena itu meletakkan dasar hukum (aturan main) yang
terstruktur/sistematis terkait penentuan isi/substansi kontrak menjadi basis
penting dalam membingkai struktur hubungan hukum para pihak yang
berkontrak.
- Untuk mengetahui sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari
hubungan kontraktual, perlu diperhatikan dua aspek utama, yaitu:
a. interpretasi (penafsiran; uitleg) terhadap sifat serta luasnya hak dan
kewajiban kontraktual, dan
b. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sifat serta luasnya hak dan
kewajiban kontraktual, meliputi:
- faktor otonom (terkait daya mengikatnya kontrak)
- faktor heteronom (faktor-faktor yang berasal dari luar para pihak), yaitu:
undang-undang, kebiasaan (gebruik), syarat yang biasa diperjanjikan
(bestandig gebruikelijk beding), dan kepatutan (billijkheid).
394
- Dengan demikian faktor yang menentukan isi kontrak adalah kehendak
para pihak sebagai faktor primer (faktor otonom), serta faktor-faktor lain
(faktor heteronom).
-
Interpretasi Isi Kontrak: menemukan makna dan kehendak para pihak
- Memahami sebuah teks undang-undang, kontrak maupun dokumen-dokumen
bisnis membutuhkan pemahaman yang komprehensif. Oleh karenanya
dibutuhkan instrumen interpretasi untuk menemukan substansi yang tepat.
Pada setiap interpretasi, keadilan itu harus selalu diperhatikan dan dalam
setiap usaha untuk menemukan hukum yang konkrit, keadilan adalah awal
dan akhirnya. Hakikat interpretasi tidak lain adalah untuk menemukan hukum
dalam dokumen-dokumen hukum tersebut (rechtsvinding).
- Isi kontrak terutama ditentukan oleh apa yang saling diperjanjikan oleh para
pihak. Dengan menafsirkan pernyataan-pernyataan tertentu, dalam hal ini
untuk menentukan maknanya, akan jelas terhadap apa para pihak
mengikatkan diri.
- Ada dua kemungkinan yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan
makna pernyataan-pernyataan tersebut, yaitu:
a. maksud yang melandasi pernyataan, dan
b. istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan.
-
Ketentuan Pasal 1349 KUH Perdata berada pada sistematika Buku III, Bab II,
Bagian Keempat tentang Penanfsiran Perjanjian (Pasal 1342-1351 BW - “The
Ten Principles of Interpretation” - 10 Prinsip Penafsiran), sebagai pedoman serta
memandu memahami isi kontrak dengan tetap memperhatikan sifat,
perkembangan/dinamika serta kebutuhan di masa yang akan datang (open-
ended). Pasal 1349 KUH Perdata mengatur, “Jika ada keragu-raguan, suatu
perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan
atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.” (contra
proferentum rule).
-
Pasal 1349 KUH Perdata bertujuan untuk memberikan kejelasan makna dan
perlindungan terhadap pihak yang lemah, misal dalam kontrak baku/standar
(adhesion contract) dan berbagai model kontrak konsumen, asumsi posisi berat
sebelah/tidak seimbang dapat diuji melalui prinsip contra proferentum rule yang
terdapat dalam Pasal ini.
395
-
Dengan demikian keragu-raguan (tidak jelas/bias) terhadap kejelasan makna,
syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan/pemenuhan prestasi para pihak akan
dapat diselesaikan lebih tepat dan elegan. Melalui metode interpretasi kejelasan
makna dan perlindungan terhadap pihak yang lemah pada hakikatnya
merupakan perwujudan pengakuan, perlindungan serta jaminan kepastian
hukum.
11. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketentuan Pasal 304, apakah harus
dilakukan perubahan dengan menambahkan suatu ketentuan-ketentuan
tentang tatacara dan syarat - syarat pengajuan klaim asuransi jiwa serta
daftar-daftar bukti yang dibutuhkan dengan sedetail- detailnya? Apakah hal
tersebut relevan ketika produk-produk asuransi terus berkembang
mengikuti pertumbuhan kebutuhan perlindungan Masyarakat?
Jawaban:
-
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terkait “syarat minimum” dalam
polis asuransi menurut Pasal 304 KUH Dagang pada jawaban sebelumnya,
memang tidak mencantumkan tata cara dan syarat - syarat pengajuan klaim
asuransi jiwa serta daftar-daftar bukti yang dibutuhkan dengan sedetail-
detailnya. Namun demikian bukan berarti salah satu pihak, i.c.penanggung,
dapat dengan sekehendaknya membuat syarat dan ketentuan yang
merugikan pihak lain.
-
Dalam hal terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden,
undue influence), memanfaatkan posisi dominan, hubungan sub ordinat,
ketidakjelasan/bias serta hal-hal yang merugikan salah satu pihak, maka
terdapat beberapa ketentuan, pasal, prinsip/asas yang dapat dijadikan dasar
pengujian.
Melalui
metode
yang
tepat
para
pihak
mampu
menginterpretasikan bahkan menemukan makna hakiki suatu aturan/pasal
yang kabur, tidak jelas bahkan menimbulkan keragu-raguan. Artinya sesuatu
yang tidak tertulis dalam suatu perjanjian bukan berarti “tidak diatur/tidak
ada”, namun memerlukan metode untuk menemukannya, antara lain melalui
interpretasi.
-
Dalam berbagai peraturan perundangan, contoh UU Hak Tanggungan, UU
Jaminan Fidusia, PP Waralaba, atau peraturan dibawahnya justru menjdi
kelaziman merumuskan dalam bentuk rumusan syarat minimum dengan
frasa “perjanjian … sekurang-kurangnya memuat syarat/ketentuan
396
sebagai berikut…”. Pada dasarnya teknik perumusan dimaksud bertujuan
untuk memberikan ruang yang lebih dinamis, akomodatif dengan
mempertimbangkan perkembangan kebutuhan para pihak maupun faktor
eksternal, i.c. dinamika perkembangan bisnis perasuransian.
-
Tentunya rumusan tersebut seyogyanya ditafsirkan membuka ruang
negosiasi-renegosiasi yang saling menguntungkan para pihak (win-win
solution,;
simbiosis
mutualistis),
bukan
sebaliknya
dimaknai
mencederai/mengesampingkan dan karenanya merugikan salah satu pihak.
-
Dengan demikian, pengaturan rigid, khususnya terkait syarat minimum pada
Pasal
304
KUH
Dagang,
pada
dasarnya
justru
akan
menghambat/menghalangi
dinamika perkembangan hubungan bisnis
asuransi. Pada sisi ini syarat minimum pada Pasal 304 KUH Dagang tidak
dapat didalilkan semata-mata demi keuntungan/kepentingan penanggung,
tetapi juga harus menjamin perlindungan dan kepastian bagi tertanggung,
bahkan
mendukung terciptanya iklim bisnis yang
kondusif
dunia
perasuransian.
12. Apakah mengatur Pasal 304 KUH Dagang secara rigid tidak malah
merugikan calon tertanggung dan justru merusak prinsip kebebebasan
berkontrak?
Jawaban:
-
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaturan secara rigid,
khususnya terkait syarat minimum pada Pasal 304 KUH Dagang, pada
dasarnya justru akan menghambat/menghalangi dinamika perkembangan
hubungan bisnis asuransi.
-
Pengaturan secara rigid Pasal 304 KUH Dagang tidak dapat didalilkan
semata-mata demi keuntungan/kerugian salah satu pihak, namun justru
kepentingan para pihak (tertanggung – penanggung).
-
Pola hubungan kontraktual yang kondusif (win-win solution; simbiosis
mutualistis) justru dibangun atas dasar “chemistry” saling menguntungkan
serta menjamin perlindungan dan kepastian bagi tertanggung maupun
penanggung,
bahkan
mendukung
terciptanya
iklim
bisnis
dunia
perasuransian.
-
Demikian halnya jika dikaitkan dengan keberadaan (eksistensi) prinsip
kebebasan berkontrak (freedom to contract), maka pengaturan rigid yang
397
dimaknai sebagai hukum yang memaksa (dwingend recht) memang akan
mengurangi ruang
gerak para pihak
dalam mengakomodir
serta
memformulasi kepentingan yang akan datang. Mengingat dalam dunia bisnis,
i.c.prinsip 3 P “Predict, Provide and Protect”, maka risiko pengaturan rigid
akan mempersempit ruang gerak para pihak dalam mengembangkan pilihan
(opsi), jangka waktu pengaturan rigid acapkali berlaku singkat dan tidak
akomodatif
dalam
menyesuaikan
perkembangan
dinamika
bisnis
perasuransian, serta berbagai kendala yang melekat pada sifat “rigid” aturan
main dalam bisnis yang seyogyanya lebih “fasilitatif-akomodatif”.
-
Kalau tidak hati-hati, cermat serta futuristic maka pengaturan rigid tidak saja
mengebiri prinsip kebebasan berkontrak tetapi juga prinsip yang lain. Aturan
hukum bisnis yang seharusnya mampu mendukung para pelakunya untuk
berlari cepat, akan terseok oleh jerat pengaturan rigid, layaknya maxim “het
recht hinkt achter de feiten aan”. Tentunya hal ini menjadi tantangan bersama
dalam membangun sistem hukum yang komprehensif, tanpa kehilangan filter
nilai konstitusi.
Keterangan Tambahan Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
NORMA PASAL 304 KUH.DAGANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (“UUD 1945”)
1.
Bahwa, Keterangan Tambahan a quo diajukan untuk menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam persidangan, tentang apa akibatnya apabila terhadap
Pasal 304 KUH.Dagang ditambahkan ketentuan, “Syarat klaim yang diatur
secara final dan rigid”;
Bahwa, Norma Pasal 304 KUH.Dagang mengatur bahwa Polis Asuransi
Jiwa harus memuat ketentuan:
1. Hari ditutupnya pertanggungan;
2. Nama si tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. Premi pertanggungan tersebut;
398
2.
Bahwa, seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam masing-masing
Keterangan Pihak Terkait yang diajukan oleh AAJI dan AASI dalam
Permohonan Pengujian Materil Norma Pasal 304 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (“KUH.Dagang”) terhadap Undang-Undang Dasar 1945
(“UUD 1945”) No. 25/PUU-XXIV/2026, bahwa sebagai “hukum” yang timbul
dari “perjanjian” berdasarkan Pasal 1233 KUH.Perdata, Norma Pasal 304
KUH.Dagang secara substantif tidak dapat dipisahkan dari Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH.Perdata”) sebagai lex
generalis sebagai dasar pengaturan tentang keabsahan suatu perjanjian;
3.
Bahwa perjanjian, sebagai dasar perikatan hukum bagi pihak-pihak yang
menyepakatinya (contracting parties) berdasarkan Pasal 1338 ayat (1)
KUH.Perdata dan Pasal 1340 KUH.Perdata, lahir atas dasar prinsip
kebebasan berkontrak (freedom to contract) untuk menjamin kewenangan
(party autonomy) masing-masing pihak berkontrak dalam memastikan
perlindungan hak atas pelaksanaan kewajiban masing-masing SESUAI
DENGAN PRODUK ASURANSI JIWA YANG DISEPAKATI;
4.
Bahwa, phrase “harus memuat” dalam Pasal 304 KUH.Dagang seharusnya
tidak dipahami sebagai kewajiban atau syarat yang bersifat “mandatory
maximum” akan tetapi “mandatory minimum”, seperti pendapat Prof.
Subekti (vide: Bukti Tambahan PTT-15), yang menyatakan bahwa prinsip
perjanjian adalah bersifat terbuka, sehingga memungkinkan menyesuaikan
pada pengembangan, termasuk penajaman perlindungan hak dan
kewajiban masing-masing pihak berkontrak, dalam mengikuti atau
menyesuaikan terhadap variasi atau derivasi produk asuransi jiwa yang
terus berkembang, termasuk pada produk asuransi jiwa syariah;
5.
Bahwa oleh karenanya, usulan penambahan ketentuan “syarat klaim yang
diatur secara final dan rigid” dalam norma Pasal 304 KUH.Dagang, justru
beresiko mengakibatkan ketidakmampuan hukum untuk secara
maksimal menjangkau atau mewujudkan kepastian perlindungan hak
dari masing-masing pihak seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Phrase “diatur secara
final dan rigid”, selain bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak -
yang dihilirnya diimplementasikan sebagai dasar pelaksanaan party
autonomy oleh masing-masing Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung
399
- juga akan berpotensi (vurnerable) membuka konflik pemahaman atau
interpretasi tentang bagaimana atau sejauh mana uraian syarat klaim
asuransi jiwa yang dapat dikategorikan telah bersifat “final” dan “rigid”;
6.
Bahwa, kepastian pencapaian keadilan yang bersifat substansif bagi
masing-masing pihak Penanggung dan Tertanggung dalam Perjanjian
Asuransi Jiwa, tidak hanya sekedar lahir dari arti literal kata-kata dalam
perjanjian, akan tetapi juga atas pembuktian pelaksanaan prinsip utmost
goodfaith berdasarkan Pasal 251 KUH.Dagang jo.Pasal 1338 paragraph (3)
KUH.Perdata, dan juga atas dasar prinsip kepatutan berdasarkan Pasal
1339 KUH.Perdata;
7.
Bahwa, norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang, sebenarnya telah
dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Saluran
Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut “POJK No.23 Tahun
2015”), yang mewajibkan bahwa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah paling sedikit
memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau
Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi
atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk
Asuransi jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
400
j. perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenisnya;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupunn
dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan
penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat
mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan
dan
pemilihan
tempat
kedudukan
penyelesaian
perselisihan, dan;
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
dimana POJK No. 23 Tahun 2015 tersebut kemudian diperbaharui menjadi
POJK No. 8 Tahun 2024 (“POJK No.8 Tahun 2024”);
8.
Bahwa sehubungan dengan hak dan tatacara pengajuan klaim asuransi
oleh Tertanggung, telah diatur berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23
Tahun 2015, yaitu: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” sebagai
ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa;
9.
Bahwa sejalan dengan prinsip mandatory minimum dalam memastikan
penghargaan/pelaksanaan terhadap prinsip kebebasan berkontrak, POJK
No.23 Tahun 2015 juga menggunakan phrase “paling sedikit memuat”;
10. Bahwa, penggunaan kata “final” dan “rigid”, selain tidak mungkin dapat
didefinisikan secara pasti, justru akan mengakibatkan Perjanjian
Asuransi Jiwa tidak lagi dibangun dan disepakati atas dasar prinsip
kebebasan berkontrak (freedom to contract) akan tetapi setiap jenis atau
derivasi produk asuransi jiwa menjadi harus diatur dalam POJK untuk
memastikan terpenuhinya maksud Pasal 304 KUH.Dagang, untuk
memenuhi ketentuan tentang: “syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid”;
401
11. Bahwa, ketentuan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 – juga sejalan
dengan hukum pembuktian (the law of evidence) berdasarkan Pasal 1866
KUH.Perdata yang mengatur bahwa alat-alat bukti terdiri dari:
-
bukti tulisan;
-
bukti dengan saksi-saksi;
-
persangkaan-persangkaan;
-
pengakuan;
-
sumpah
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun
2015 mengatur tatacara pembuktian: “…,termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim”
12. Bahwa, melihat kedudukan pelaku usaha asuransi Indonesia secara skeptic
dengan lebih berprasangka atau mengkhawatirkan bahwa seakan-akan
pelaku-pelaku usaha perasuransian Indonesia cenderung berperilaku buruk
dengan
mempermainkan
konsumen-konsumen
atau
calon-calon
Tertanggung melalui Perjanjian Asuransi yang telah distandarisasi
(standarised insurance policy) haruslah dihindari, karena, selain setiap
Perjanjian Asuransi Jiwa yang digunakan Perusahaan Asuransi saat ini,
didasarkan pada POJK No.23 Tahun 2015 (saat ini telah direvisi
berdasarkan POJK No.8 Tahun 2024) - sebagai peraturan pelaksana dari
Pasal 304 KUH.Dagang - yang secara tegas telah mengatur tentang
tatacara dan syarat pengajuan klaim asuransi;
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun
2014 dan juga Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 Tahun
2023”), secara tegas melarang Perusahaan Asuransi untuk melakukan
tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim,
atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga
mengakibatkan kelambatan penyelesaian dan pembayaran klaim;
14. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 Tahun
2023, yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat
penyelesaian pembayaran klaim asuransi, antara lain sebagai berikut:
402
“Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim antara lain:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan
meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal
yang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
Asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai
dengan praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
15. Bahwa menjadi jelas secara hukum, berdasarkan ketentuan tersebut di
atas, pengertian phrase; ”termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim” dalam Pasal Pasal 11 huruf (l) POJK
No.23 Tahun 2015, bukanlah untuk memberi kewenangan bagi
Penanggung untuk secara sesuka hati atau secara tanpa dasar meminta
dokumen-dokumen dari Tertanggung, apalagi dalam motivasi untuk
menunda-nunda pembayaran klaim asuransi, akan tetapi untuk
memastikan diperolehnya bukti-bukti yang meyakinkan Penanggung
sebagai dasar untuk memberikan putusan yang adil dan berkepastian
hukum terhadap suatu klaim asuransi;
16. Bahwa lebih jauh, andaipun phrase: “…,termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” diredaksikan secara
tidak jelas, atau bersifat bias, sehingga mengakibatkan sengketa diantara
Penanggung dengan Tertanggung, maka sejalan dengan prinsip
perlindungan konsumen, interpretasi terhadap penggunaan; kata, phrase,
klausula ataupun kalimat bersifat kabur atau bias dalam suatu perjanjian (in
casu; Perjanjian Asuransi Jiwa), akan diinterpretasikan oleh Pengadilan
berdasarkan doktrin contra proferentem, sesuai dengan Pasal 1349
KUH.Perdata, yang dikutip sebagai berikut:
“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan
untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”
403
17. Bahwa, lebih jauh, perlindungan terhadap konsumen juga telah diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, sebagai berikut:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan
untuk
diperdagangkan
dilarang
membuat
atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
perjanjian apabila:
a.
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b.
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen;
c.
menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang
dibeli oleh konsumen;
d.
menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e.
mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen;
f.
memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi
obyek jual beli jasa;
g.
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h.
menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku
usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran.”
Dimana, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut
dikategorikan sebagai tindakan pidana, dengan ancaman hukuman pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
18. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas membuktikan secara kuat dan
meyakinkan bahwa Perusahaan Asuransi tidak memiliki dasar atau alasan
hukum untuk dapat mempermainkan hak-hak konsumen, in casu;
Tertanggung asuransi jiwa, hanya kerena dalam Pasal 304 KUH.Perdata
tidak berisikan ketentuan: “Syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid” sehingga seharusnya dalil tersebut secara tegas ditolak;
19. Bahwa, alternatif kedua yang diusulkan oleh Pemohon PUU, yaitu dengan
penambahan ketentuan “syarat klaim yang disepakati sejak awal” dalam
404
Pasal 304 KUH.Dagang, tidak diperlukan, karena sebenarnya ketentuan
tersebut telah diatur dalam Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 (yang
saat ini telah diperbaharui berdasarkan POJK No.8 Tahun 2024) yang
menjadi dasar pembentukan standar Polis Asuransi yang dirancang oleh
AAJI dan AASI berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK No.8 tahun 2024, yang
merupakan acuan bagi setiap anggotanya dalam penggunaan Polis
Asuransi standar, yang menjadi hukum setelah disepakati oleh Perusahaan
Asuransi dengan Tertanggungnya atau Perusahaan Asuransi Syariah
dengan Pesertanya;
20. Bahwa sama halnya, usulan (alternatif) ketiga yang diajukan oleh Pemohon
PUU dalam petitumnya, agar dalam Pasal 304 KUH.Dagang ditambahkan
ketentuan: “Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak
dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya” juga tidak berdasar dan harus ditolak, karena
ketentuan tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23
Tahun 2015 (yang saat ini telah diperbaharui berdasarkan POJK No.8
Tahun 2024) dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) telah juga ditegaskan
bahwa suatu kesepakatan tidak dapat dirubah secara sepihak tanpa
persetujuan dari mitra berkontraknya.
II. SEBAGAI WADAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA, PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI, ASOSIASI
ASURANSI JIWA INDONESIA (AAJI) DAN ASOSIASI ASURANSI SYARIAH
INDONESIA
(AASI)
TERUS
MELAKUKAN
PENINGKATAN
DAN
MEWUJUDKAN
KUALITAS
DARI
SETIAP
ANGGOTANYA,
DALAM
MEMASTIKAN
PEMBERIAN
PELAYANAN
TERBAIK
BAGI
SETIAP
ANGGOTANYA:
21. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AAJI (in casu: Pihak Terkait)
diatur sebagai berikut:
“AAJI memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai wadah untuk menyatukan arah dan tujuan usaha asuransi
jiwa dan reasuransi dalam rangka pemberian perlindungan kepada
masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung dan penerima
manfaat yang merupakan perwujudan peran serta industri asuransi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para
anggota AAJI guna menciptakan, memelihara, memupuk kerjasama
405
yang saling memberikan manfaat untuk pengembangan usaha
asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia.
3. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan dihadapi
oleh Anggota AAJI serta menemukan upaya pemecahannya.
4. Sebagai sarana sosialisasi dan Pendidikan mengenai industri
asuransi jiwa dan reasuransi kepada masyarakat melalui penyebaran
informasi dalam rangka meningkatkan citra industri asuransi jiwa dan
reasuransi di Indonesia.
5. Sebagai sarana meningkatkan profesionalitas dan kesadaran para
anggota AAJI demi perwujudan tanggung jawab anggota AAJI kepada
masyarakat dan negara Republik Indonesia.
6. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan para anggota AAJI baik
di tingkat nasional maupun internasional.
7. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan dan
pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi dalam
rangka
meningkatkan
peran
serta
anggota
AAJI
didalam
perekonomian nasional.
8. Sebagai pusat informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan
kegiatan usaha asuransi jiwa dan resuransi di Indonesia.
9. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi jiwa dan reasuransi yang mendukung kepentingan
berimbang antara kepentingan anggota AAJI, Pemerintah dan
kepentingan masyarakat.”
22. Bahwa, sama halnya, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AASI diatur
sebagai berikut:
1. Menampung aspirasi para anggota AASI dan mewujudkan peran serta
industri asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan
maslahat untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
3. Mengatur, mengawasi, dan memberikan konsultasi kepada
perusahaan
asuransi
syariah,
reasuransi
syariah
dalam
melaksanakan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
membuat kode etik perusahaan asuransi syariah dan reasuransi
syariah serta kode etik tenaga pemasar asuransi syariah;
4. Melakukan mediasi dan/atau adjudikasi atas permasalahan yang timbul
diantara anggota AASI;
5. Meningkatkan profesionalisme karyawan dan tenaga pemasar dari
anggota AASI;
6. Meningkatkan literasi dan insklusi keuangan khususnya mengenai
asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia dengan cara
melakukan sosialiasasi dan pendidikan kepada masyarakat;
7. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan anggota AASI baik
ditingkat nasional maupun internasional;
8. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan
dan pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi
406
syariah guna meningkatkan peran serta anggota AASI di dalam
perekonomian nasional;
9. Sebagai wahana komunikasi, pusat data dan informasi mengenai
hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
10. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi syariah dan reasuransi syariah yag mendukung
kepentingan
anggota
AASI,
Pemerintah
dan
kepentingan
masyarakat, khususnya peserta, tertanggung dan penerima
maslahat.”
23. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 angka (3) dan angka (9) dari Anggaran Dasar
AAJI dan Pasal 3 angka (3) dan angka (9) dan (10) dari Anggaran AASI
tersebut di atas, komunikasi dan diskusi antara AAJI dan AASI dengan
masing-masing anggotanya ketika menghadapi permasalahan hukum atau
sengketa dengan Tertanggung, memungkinkan dilakukan, dalam upaya
untuk membangun kepastian hukum pelaksanaan hukum asuransi yang
mendudukan Perusahaan Asuransi sebagai salah satu pilar penjaminan di
Indonesia dengan mendukung kepentingan berimbang antara kepentingan
anggota AAJI dan AASI dan kepentingan Masyarakat/Tertanggung;
24. Bahwa, demikian pula halnya, berdasarkan Pasal 3 angka (3) dan angka
(10) Anggaran Dasar AASI di atur sebagai berikut:
(3), Mengatur,
mengawasi,
dan
memberikan
konsultasi
kepada
perusahaan
asuransi
syariah,
reasuransi
syariah
dalam
melaksanakan usahanya, termasuk tapi tidak terbatas pada
membuat kode etik perusahaan syariah dan reasuransi syariah serta
kode etik tenaga pemasar asuransi syariah.”
(10). Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi syariah dan reasuransi syariah yang mendukung
kepentingan berimbang anggota AASI, Pemerintah dan kepentingan
Masyarakat, khususnya tertanggung dan penerima maslahat.”
25. Bahwa akan tetapi, ketika sengketa tersebut telah memasuki wilayah
litigasi, baik melalui pemeriksaan sengketa di Pengadilan, di Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS- SJK”)
ataupun di Arbitrase, baik institusional maupun ad hoc, AAJI dan AASI
memutuskan untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa
tersebut kepada masing-masing institusi penyelesaian sengketa tersebut;
26. Bahwa, walaupun AAJI ataupun AASI memiliki kewenangan untuk
merancang (men-draft) Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi) untuk
digunakan oleh masing-masing anggotanya berdasarkan Pasal 22 ayat (1)
POJK No.8 Tahun 2024, termasuk juga melakukan perbaikan terhadap
407
perjanjian tersebut, akan tetapi AAJI atau AASI tidak melihat dasar
kebenaran dan alasan perlindungan terhadap hak-hak dari pihak- pihak
berkontrak dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, hanya dengan penambahan
ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” pada Pasal
304 KUH.Dagang, karena ketentuan tersebut justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum dan cenderung merugikan calon-calon
konsumen (Tertanggung) dalam perjanjian asuransi jiwa dan
perusahaan asuransi jiwa syariah.
Demikian Keterangan Tambahan ini kami sampaikan, dan berdasarkan keterangan
dan penjelasan serta fakta-fakta hukum tambahan tersebut di atas, kembali kami
memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
pengujian ketentuan Pasal 304 KUHD terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berkenan untuk memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Pihak Terkait (AAJI dan AASI) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak
bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Makamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.13]
Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2026, yang pada pokoknya
menyimpulkan sebagai berikut:
I. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PRESIDEN
Pemohon berpendapat bahwa keterangan Presiden pada pokoknya mengakui
bahwa Pasal 304 KUHD tidak mengatur secara lengkap mengenai syarat dan tata
cara pengajuan klaim asuransi. Presiden menerangkan bahwa Pasal 304 KUHD
hanya mengatur unsur-unsur minimum yang wajib dimuat dalam polis asuransi dan
408
bahwa berbagai aspek teknis lainnya telah dilengkapi melalui Undang-Undang
Perasuransian, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Menurut Pemohon, argumentasi tersebut justru memperkuat dalil Permohonan.
Apabila Pemerintah sendiri mengakui bahwa norma Pasal 304 KUHD tidak memadai
untuk mengatur syarat klaim dan harus dilengkapi melalui berbagai regulasi lainnya,
maka hal tersebut menunjukkan bahwa norma yang sedang diuji memang tidak
memberikan kepastian hukum yang cukup bagi warga negara. Norma undang-
undang yang menyangkut hak dan kewajiban fundamental para pihak dalam
hubungan hukum asuransi tidak dapat diserahkan pengaturannya kepada regulasi
administratif di bawah undang-undang. Oleh karena itu, keterangan Presiden
sesungguhnya memperlihatkan adanya kekosongan norma yang menjadi inti
persoalan dalam perkara a quo.
Selain itu, Presiden juga berulang kali menekankan pentingnya fleksibilitas bagi
perusahaan asuransi dalam melakukan verifikasi dan investigasi klaim. Terhadap
hal tersebut, Pemohon tidak pernah mempersoalkan hak perusahaan asuransi
untuk melakukan verifikasi. Akan tetapi, yang dipersoalkan Pemohon adalah tidak
adanya batas yang jelas mengenai dokumen dan persyaratan apa saja yang dapat
diminta oleh perusahaan asuransi dalam proses klaim. Ketidakjelasan tersebut
menyebabkan pemegang polis tidak pernah mengetahui secara pasti kapan
kewajibannya dianggap telah terpenuhi dan kapan haknya wajib dibayarkan oleh
perusahaan asuransi.
II. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN DPR RI
Pemohon berpendapat bahwa keterangan DPR RI juga tidak mampu membantah
dalil Permohonan. Dalam persidangan, DPR pada pokoknya berpendapat bahwa
Pasal 304 KUHD hanya memuat unsur-unsur minimum yang wajib dicantumkan
dalam polis dan bahwa para pihak tetap diberikan kebebasan untuk mengatur
syarat-syarat
lainnya
berdasarkan
asas
kebebasan
berkontrak,
asas
konsensualisme, dan prinsip itikad baik.
Menurut Pemohon, argumentasi tersebut mengabaikan realitas hubungan hukum
dalam industri asuransi. Polis asuransi merupakan kontrak baku yang seluruh
substansinya dirumuskan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Pemegang
polis tidak memiliki posisi tawar yang seimbang untuk merundingkan isi polis
409
maupun syarat-syarat yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, asas
kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara absolut dalam hubungan
hukum yang secara nyata tidak seimbang.
Apabila argumentasi DPR diterima, maka perusahaan asuransi akan memiliki ruang
yang sangat luas untuk terus menambahkan syarat dan dokumen yang dapat
dijadikan dasar penundaan maupun penolakan klaim. Keadaan demikian justru
bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan hak konstitusional warga
negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
III. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT PT PRUDENTIAL
LIFE ASSURANCE
PT Prudential pada pokoknya menerangkan bahwa fleksibilitas dalam proses klaim
diperlukan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan mencegah terjadinya fraud
dalam industri asuransi. Menurut Pemohon, argumentasi tersebut tidak menjawab
substansi Permohonan.
Pemohon tidak pernah mempermasalahkan pentingnya pencegahan fraud maupun
kewenangan perusahaan asuransi untuk melakukan verifikasi. Akan tetapi,
kebutuhan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakpastian
hukum yang dialami oleh pemegang polis. Dalam praktiknya, alasan verifikasi sering
digunakan untuk meminta berbagai dokumen tambahan yang sebelumnya tidak
pernah diinformasikan secara jelas kepada pemegang polis. Akibatnya, perusahaan
asuransi memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk menentukan kapan suatu
klaim dianggap lengkap dan kapan suatu klaim dianggap belum memenuhi
persyaratan.
Dengan demikian, argumentasi PT Prudential sesungguhnya tidak membantah dalil
Permohonan, melainkan justru memperlihatkan perlunya batasan yang jelas
mengenai syarat klaim agar tidak terjadi perluasan persyaratan secara sepihak
setelah risiko yang dipertanggungkan terjadi.
IV. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT PT PANIN DAI-
ICHI LIFE
PT Panin Dai-ichi Life pada pokoknya berpendapat bahwa syarat klaim tidak
mungkin diatur secara rigid karena perkembangan industri asuransi bersifat dinamis
dan setiap risiko memiliki karakteristik yang berbeda.
410
Menurut Pemohon, argumentasi tersebut berangkat dari pemahaman yang keliru
terhadap Permohonan a quo. Pemohon tidak pernah meminta agar seluruh
kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi di masyarakat diatur satu per satu dalam
undang-undang. Yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar syarat klaim
ditentukan secara pasti berdasarkan klasifikasi risiko yang dipertanggungkan.
Dengan demikian, yang perlu diatur secara rigid bukanlah setiap kejadian individual,
melainkan kategori risiko beserta dokumen pembuktiannya. Oleh karena itu,
argumentasi PT Panin tidak menjawab persoalan konstitusional yang diajukan
Pemohon dan justru memperlihatkan bahwa syarat klaim saat ini masih sangat
bergantung pada interpretasi masing-masing perusahaan asuransi.
V. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PIHAK TERKAIT ASOSIASI
ASURANSI JIWA INDONESIA (AAJI)
AAJI pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 304 KUHD hanya merupakan
syarat minimum yang wajib dicantumkan dalam polis dan bahwa pengaturan lebih
lanjut mengenai syarat klaim merupakan bagian dari kebebasan berkontrak dan
prinsip utmost good faith.
Menurut Pemohon, argumentasi tersebut justru mengonfirmasi adanya persoalan
konstitusional yang diajukan dalam Permohonan ini. Sebab apabila syarat klaim
sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan asuransi melalui
mekanisme kontraktual, maka tidak terdapat standar hukum yang pasti yang dapat
dijadikan pegangan oleh masyarakat.
Prinsip utmost good faith tidak hanya membebani tertanggung, melainkan juga
mewajibkan perusahaan asuransi untuk secara terbuka dan transparan
mengungkapkan seluruh syarat yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran
maupun penolakan klaim. Oleh karena itu, keterangan AAJI justru memperlihatkan
pentingnya Mahkamah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 304 KUHD
agar syarat klaim ditentukan secara jelas dan pasti sejak awal perjanjian dibuat.
VI. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN AHLI PRESIDEN
Pemohon berpendapat bahwa keterangan Ahli Presiden, Saudara Kornelius,
berangkat dari pemahaman yang keliru terhadap substansi Permohonan. Ahli pada
pokoknya menyatakan bahwa syarat klaim tidak mungkin diatur secara rigid karena
setiap peristiwa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
411
Terhadap pendapat tersebut, Pemohon menegaskan bahwa yang dimaksud rigid
dalam Permohonan bukanlah pengaturan terhadap setiap kejadian individual,
melainkan pengaturan terhadap klasifikasi risiko yang dipertanggungkan. Dalam
praktik asuransi, risiko selalu diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti
risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko penyakit kritis, risiko rawat inap, dan risiko
kebakaran.
Dengan demikian, apabila suatu polis menjamin risiko kecelakaan, maka sejak awal
harus dapat ditentukan secara pasti dokumen apa saja yang diperlukan untuk
membuktikan klaim kecelakaan tersebut. Tidak diperlukan pengaturan yang berbeda
antara kecelakaan mobil, kecelakaan motor, maupun kecelakaan kerja selama
seluruhnya termasuk dalam kategori risiko kecelakaan.
Oleh karena itu, pendapat Ahli yang menyatakan bahwa syarat klaim tidak dapat
diatur secara rigid karena setiap peristiwa berbeda merupakan pendapat yang tidak
tepat. Justru karena risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan kategorinya, maka
syarat klaim sangat mungkin ditentukan secara final, jelas, transparan, dan diketahui
sejak awal oleh pemegang polis.
VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PRESIDEN, DPR RI, DAN PARA PIHAK
TERKAIT YANG MENDASARKAN PEMBELAANNYA PADA PASAL 12 POJK
NOMOR 8 TAHUN 2024
Pemohon perlu memberikan tanggapan secara khusus terhadap argumentasi
Presiden, DPR RI, dan Para Pihak Terkait yang secara berulang kali mendasarkan
pembelaannya pada Pasal 12 POJK Nomor 8 Tahun 2024. Menurut mereka,
ketentuan tersebut telah mengatur syarat dan tata cara pengajuan klaim sehingga
tidak terdapat persoalan konstitusional dalam Pasal 304 KUHD.
Menurut Pemohon, argumentasi tersebut tidak tepat. Keberadaan Pasal 12 POJK
Nomor 8 Tahun 2024 justru menunjukkan bahwa Pasal 304 KUHD tidak memberikan
pengaturan yang memadai mengenai syarat klaim asuransi. Jika Pasal 304 KUHD
telah memberikan kepastian hukum yang cukup, maka tidak diperlukan lagi
pengaturan tambahan yang sangat rinci melalui POJK.
Selain itu, keberadaan POJK tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan cacat
konstitusional suatu norma undang-undang. Yang diuji dalam perkara a quo adalah
Pasal 304 KUHD sebagai norma undang-undang, bukan POJK Nomor 8 Tahun
2024. Oleh karena itu, konstitusionalitas Pasal 304 KUHD harus dinilai berdasarkan
412
norma tersebut sendiri, bukan berdasarkan keberadaan peraturan pelaksana di
bawahnya.
Lebih lanjut, Pasal 12 POJK Nomor 8 Tahun 2024 sendiri tidak menyelesaikan
persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon. Norma tersebut tetap menggunakan
frasa yang sangat terbuka, yaitu “dokumen pendukung yang diperlukan” dan
“dokumen yang relevan”. Frasa tersebut tidak memberikan batasan yang jelas
mengenai jenis dokumen yang dapat diminta, kapan kewajiban pemegang polis
dianggap telah terpenuhi, dan kapan perusahaan asuransi wajib membayarkan
klaim.
Akibatnya, perusahaan asuransi tetap diberikan ruang yang sangat luas untuk
menentukan sendiri standar kecukupan dokumen yang harus dipenuhi oleh
pemegang polis. Kondisi demikian menyebabkan hak warga negara untuk
memperoleh manfaat asuransi bergantung pada penilaian subjektif perusahaan
asuransi dan bukan pada standar hukum yang pasti. Oleh karena itu, Pasal 12 POJK
Nomor 8 Tahun 2024 justru semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa
Pasal 304 KUHD mengandung ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
VIII. PENUTUP
Berdasarkan seluruh fakta persidangan, keterangan para pihak, dan keterangan
ahli, tidak satu pun pihak yang mampu menunjukkan adanya norma dalam Pasal
304 KUHD yang secara jelas mengatur batasan syarat klaim yang dapat dijadikan
dasar pembayaran maupun penolakan klaim asuransi. Sebaliknya, seluruh
keterangan yang disampaikan justru menunjukkan bahwa syarat klaim selama ini
berkembang berdasarkan kebijakan internal perusahaan asuransi, interpretasi
masing-masing perusahaan, serta regulasi sektoral yang dapat berubah sewaktu-
waktu.
Keadaan demikian merupakan bentuk nyata ketidakpastian hukum yang
bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon
tetap memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan
Pemohon untuk seluruhnya.
413
IX. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan
mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang diatur secara final dan rigid.”
Atau
Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati sejak awal.”
Atau
Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
414
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat
dilakukan perubahan atau penambahan syarat secara sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.14]
Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis
yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2026, yang pada pokoknya
menyimpulkan sebagai berikut:
I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak
dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak
konstitusionalnya secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
dengan keberlakuan pasal a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan
perusahaan asuransi yang pada hakikatnya merupakan hubungan hukum
perdata, bukan kerugian yang diakibatkan karena berlakunya norma Pasal
304 KUHD.
2. Bahwa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi
pada
dasarnya
merupakan
persoalan
implementasi
kontrak
atau
pelaksanaan perjanjian, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui
mekanisme penyelesaian sengketa perdata maupun melalui mekanisme
penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
3. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, Pelaku Usaha Sektor Keuangan
(selanjutnya disebut PUSK) juga diwajibkan
untuk melaksanakan
mekanisme penanganan pengaduan Konsumen secara internal (internal
dispute resolution) yang justru merupakan pilar awal untuk complaint
handling dari Konsumen (vide Pasal 245 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya
415
disebut UU 40/2015 atau UU P2SK) jo. Pasal 67 s.d Pasal 78 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan
Konsumen) dengan tata cara yang sudah diatur lebih lanjut pada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bahwa selain tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang
bersifat spesifik dan aktual, Pemerintah juga memandang bahwa konstruksi
petitum yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan adanya kekeliruan
mendasar dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya tidak hanya
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma yang diuji
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945,
tetapi
juga
memohon
agar
Mahkamah
Konstitusi
menambahkan atau merumuskan norma baru yang menurut Pemohon
seharusnya diatur dalam ketentuan yang diuji. Konstruksi petitum yang
demikian pada hakikatnya merupakan upaya Pemohon untuk mengarahkan
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai
pembentuk norma baru (positive legislator).
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi syarat kerugian konstitusional secara kumulatif sebagai pihak
yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara
bijaksana menyatakan permohonan pengujian materiil Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,
sehingga permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
416
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
II. KETERANGAN PEMERINTAH
Bahwa seluruh permohonan dari Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui
Keterangan Presiden yang diserahkan pada tanggal 14 April 2026 dan dibacakan
pada persidangan tanggal 15 April 2026 yang pada intinya menyatakan:
1. Ketentuan Pasal 304 KUHD Tidak Membuka Ruang Kesewenang-
Wenangan Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Menentukan Persyaratan
Klaim
a. Pemerintah menegaskan bahwa norma Pasal 304 KUHD tidak dapat
dipahami
secara
terpisah
dari
perkembangan
sistem
hukum
perasuransian nasional yang telah mengalami pembaruan secara
signifikan melalui berbagai peraturan. Ketentuan Pasal 304 KUHD pada
hakikatnya hanya mengatur unsur-unsur minimum (minimum
requirement) yang wajib termuat dalam polis asuransi dan bukan
instrumen untuk mengatur mekanisme teknis pengajuan serta
penyelesaian klaim secara mendalam. Oleh karena itu, norma tersebut
tidak dapat dipahami secara parsial maupun terisolasi, melainkan harus
dibaca secara sistematis dalam konteks transformasi sistem hukum
perasuransian nasional yang telah mengalami penguatan signifikan.
b. Penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia secara utama
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (selanjutnya disebut UU 40/2014) yang menetapkan
berbagai prinsip dasar penyelenggaraan usaha perasuransian,
termasuk prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta perlindungan
terhadap pemegang polis. Lebih lanjut, penguatan perlindungan
konsumen di sektor jasa keuangan juga diatur dalam UU P2SK yang
memberikan kewenangan yang lebih luas kepada otoritas pengawas
untuk memastikan bahwa setiap produk jasa keuangan, termasuk
produk asuransi, diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip
perlindungan konsumen.
c. Selain itu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan
417
sektor perasuransian dilaksanakan secara terintegrasi oleh Otoritas
Jasa
Keuangan
sebagai
lembaga
independen
yang
memiliki
kewenangan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan di sektor jasa
keuangan.
d. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan berbagai peraturan teknis
yang mengatur secara rinci mengenai produk asuransi dan isi polis,
antara lain dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
23/POJK.05/2015 sebagaimana telah diperbarui dengan Pasal 12
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk
Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, yang pada
pokoknya mewajibkan perusahaan asuransi untuk mencantumkan
secara jelas manfaat, risiko yang dijamin, pengecualian, serta tata cara
dan persyaratan klaim, termasuk jangka waktu penyelesaian klaim.
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan usaha
perasuransian secara menyeluruh, termasuk kewajiban perusahaan
asuransi dalam memenuhi hak pemegang polis serta standar
operasional dalam penyelesaian klaim.
f.
Dari sisi perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah
mengeluarkan berbagai regulasi turunan dan pedoman teknis guna
memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah
mengatur mengenai penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang
adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan
pengaduan. Regulasi ini mendorong perusahaan asuransi untuk
mengembangkan sistem informasi dan layanan pengaduan yang dapat
diakses konsumen secara adil dan cepat. OJK juga mendorong
pembentukan unit khusus perlindungan konsumen dalam setiap
lembaga jasa keuangan. Dalam penyusunan atau membuat perjanjian
produk dan/atau layanan, PUJK harus memenuhi aspek keseimbangan,
418
keadilan, dan kewajaran termasuk larangan bagi PUJK dalam
menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen
dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan.
g. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 8/2024 yang
mengatur syarat minimal dalam polis asuransi (antara lain syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim), telah secara tegas mengatur bahwa
perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa setiap produk asuransi
yang dipasarkan kepada masyarakat memiliki struktur manfaat, biaya,
dan risiko yang jelas serta disusun dengan memperhatikan prinsip
perlindungan konsumen.
h. Di sisi lain, Perusahaan Asuransi juga diberikan ruang untuk melakukan
verifikasi dokumen pengajuan klaim untuk dapat terhindar dari kegiatan
fraud/penyalahgunaan produk asuransi yang dilakukan oleh Pemegang
Polis/Tertanggung. Dengan demikian, Pasal 304 KUHD harus dipahami
sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih luas, yang dalam
praktiknya telah dilengkapi dan diperkuat melalui pengaturan sektoral di
bidang perasuransian di bawah Pengawasan OJK. Sehingga norma a
quo tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai pondasi
dalam penerapan asas pacta sunt servanda dan utmost good faith.
i.
Secara prinsip, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di
atas pada dasarnya mendorong perjanjian polis asuransi harus
mengedepankan asas transparansi, dan dalam rangka pelindungan
konsumen perlu dihindari klausul yang memuat dan dapat dimaknai
berbeda, seperti persyaratan adanya dokumen terbuka dalam
pencairan klaim (open-ended document) karena cenderung merugikan
salah satu pihak. Namun demikian, dalam hal Perusahaan Asuransi
memandang perlu untuk meminta dokumen tambahan dalam
rangka proses penyelesaian klaim, maka hal tersebut merupakan
proses bisnis yang wajar dalam rangka pelaksanaan bisnis usaha
perasuransian yang sehat dan mengedepankan prinsip kehati-
hatian, sepanjang syarat yang ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan tersebut di atas dipenuhi, yaitu dokumen dan/atau
syarat lain tersebut harus relevan dengan pertanggungan, wajar
419
dalam proses penyelesaian klaim, serta Perusahaan Asuransi
dilarang
memanfaatkan
ketentuan
tersebut
untuk
memperlambat/mengulur-ulur waktu proses penyelesaian klaim.
j.
Dalam praktik, ruang lingkup apa saja dokumen dan/atau syarat lain
yang relevan dengan pertanggungan dapat saja sangat bervariasi
mengingat Pasal 38 POJK 69/2016 bukan hanya berlaku untuk jenis
asuransi jiwa saja, namun juga untuk asuransi-asuransi lain misalnya
asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi yang terkait dengan
perkapalan, serta asuransi kerugian yang lain.
k. Prinsip-prinsip asuransi yang berlaku dalam kaitannya dengan
kewajiban pembayaran klaim juga merujuk pada prinsip-prinsip asuransi
berikut:
1) Indemnity (Ganti Rugi)
Ketentuan Pasal 304 KUHD berfungsi untuk memastikan bahwa
mekanisme pemulihan finansial tertanggung memiliki landasan
tertulis, namun tidak boleh digunakan oleh penanggung untuk
menghindari kewajiban ganti rugi hanya karena alasan formalitas
administrasi yang tidak substansial. Ganti Rugi (Indemnity) adalah
suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian.
Indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme di mana
Penanggung/Perusahaan Asuransi memberikan ganti rugi finansial
dalam suatu upaya menempatkan Tertanggung/Pemegang Polis
pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum
kerugian
tersebut
terjadi.
Hal
ini
berarti
bahwa
Penanggung/Perusahaan Asuransi akan memberikan ganti-rugi
sesuai
dengan
kerugian
yang
benar-benar
diderita
Tertanggung/Pemegang Polis, tanpa ditambah atau dipengaruhi
unsur-unsur mencari keuntungan.
2) Proximate Cause (penyebab utama)
Bahwa dalam menentukan kewajiban pembayaran klaim, harus
merujuk pada prinsip Proximate Cause, dimana penanggung hanya
bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh rangkaian
peristiwa (chain of events) dominan dan efisien yang dijamin dalam
polis. Penentuan penyebab ini harus dilakukan secara objektif untuk
420
mencegah fraud dalam industri asuransi. Asas Proximate cause
(penyebab utama) menekankan bahwa dalam hal terjadi suatu
peristiwa yang menimbulkan klaim, maka penentuan ada atau
tidaknya kewajiban pembayaran manfaat asuransi didasarkan pada
identifikasi penyebab utama yang paling dominan dan efektif dari
rangkaian peristiwa tersebut, yang secara langsung menimbulkan
kerugian atau risiko yang diasuransikan, yang dipahami sebagai
prinsip yang berlaku secara universal dan mengikat bagi seluruh
pihak yang berkecimpung dalam industri asuransi jiwa. Prinsip ini
digunakan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa tertentu adalah
penyebab langsung dan utama yang mengakibatkan kerugian
tersebut, bukan hanya sekadar faktor yang berkontribusi secara
tidak langsung. Prinsip ini penting untuk menentukan apakah suatu
klaim asuransi layak dibayarkan, tergantung pada apakah peristiwa
penyebab termasuk dalam cakupan polis asuransi dan membantu
dalam memisahkan antara penyebab yang relevan dan penyebab
yang terlalu jauh atau tidak relevan untuk menentukan tanggung
jawab dan pembayaran klaim.
3) Contribution (Pertanggungan Bersama-Sama)
Pertanggungan Bersama-Sama (contribution) adalah suatu prinsip
yang
mengatur
dalam
hal
suatu
objek
pertanggungan,
dipertanggungkan pada 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi,
maka kerugian yang terjadi akan dikontribusikan pada seluruh
perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan tersebut,
sebanding dengan tanggung jawabnya masing-masing dari
perusahaan asuransi yang terlibat.
4) Insurable Interest (kepentingan untuk mengasuransikan)
Pasal 304 KUHD memastikan adanya kejelasan mengenai siapa
yang memiliki kepentingan hukum atas objek tersebut, sehingga
mencegah praktik asuransi yang bersifat spekulatif. Insurable
Interest (kepentingan untuk mengasuransikan) merupakan suatu
prinsip yang penting dalam asuransi, dimana insurable interest
memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang,
karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara
421
orang tersebut dengan objek pertanggungan dan yang menjadi
pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang
dimiliki Tertanggung dalam objek pertanggungan tersebut.
2. Ketentuan Pasal 304 KUHD Melindungi Hak Konstitusional Warga
Negara
a. Sejak awal ketentuan Pasal 304 KUHD dirumuskan sebagai norma yang
menetapkan unsur-unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam polis
asuransi jiwa sebagai bentuk jaminan kepastian tertulis bagi para pihak.
Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur secara
komprehensif maupun terperinci seluruh aspek teknis dalam perjanjian
asuransi, termasuk mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan
klaim, yang pada hakikatnya bersifat dinamis, beragam, serta sangat
bergantung pada karakteristik dan jenis produk asuransi yang
bersangkutan.
b. Norma Pasal 304 KUHD yang tidak mewajibkan pencantuman syarat
klaim secara rigid sama sekali tidak mengabaikan fungsi protektif hukum
perjanjian. Ketidakbakuan syarat klaim dalam pasal tersebut bukanlah
pengabaian proteksi, melainkan pengakuan terhadap sifat asuransi
sebagai perjanjian yang pelaksanaannya bergantung pada peristiwa
yang tidak pasti (aleatory contract).
c. UU 40/2014 telah menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha
perasuransian harus dilaksanakan secara sehat, transparan, dan
akuntabel dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap
pemegang polis. Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal
31, Pasal 53, Pasal 54 UU 40/2014, serta Pasal 277 UU P2SK telah
memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap pemegang
polis/tertanggung/peserta.
d. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK telah mengeluarkan berbagai
regulasi turunan dan pedoman teknis guna memperkuat perlindungan
konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan (POJK 22/2023) telah mengatur mengenai penerapan prinsip
transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan
keamanan data, serta penanganan pengaduan.
422
e. Terkait dengan penyelesaian sengketa, Pasal 228 UU P2SK telah
mengatur bahwa Pelindungan Konsumen di sektor keuangan
menerapkan prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian
sengketa yang efektif dan efisien. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan
dalam POJK 22/2023, PUSK dalam hal penyelesaian sengketa
diwajibkan untuk melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan
Konsumen secara internal (internal dispute resolution) yang merupakan
pilar awal untuk complaint handling dari Konsumen.
f. Untuk penyelesaian sengketa tersebut, Konsumen dapat memilih
penyelesaian sengketa melalui 3 (tiga) mekanisme, antara lain:
1) penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK;
2) mengajukan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut
LAPS SJK); atau
3) menggunakan jalur gugatan melalui litigasi.
Mekanisme tersebut menunjukkan adanya instrumen perlindungan
bagi pemegang polis pada sektor asuransi yang telah disusun secara
lengkap oleh pihak pembuat regulasi. Hal ini untuk mewujudkan sektor
perasuransian yang adil dan sejahtera baik dari sisi bisnis asuransinya
maupun kepada para konsumennya.
g. Dengan demikian, ketentuan Pasal 304 KUHD yang mengatur unsur-
unsur minimum (minimum requirement) yang wajib termuat dalam polis
pada hakikatnya telah memberikan perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara. Hal tersebut mengingat pula bahwa
ketentuan Pasal 304 KUHD telah dilengkapi dan disempurnakan
dengan
berbagai
peraturan
perundang-undangan
yang
terbit
setelahnya, antara lain UU 40/2014, UU P2SK, dan peraturan-peraturan
OJK.
3. Ketentuan Pasal 304 KUHD Tidak Bertentangan dengan Asas
Konsensualisme, Pacta Sunt Servanda, Utmost Good Faith, dan Asas
Transparansi
a. Ketentuan Pasal 304 KUHD yang mengatur mengenai unsur-unsur
yang harus dimuat dalam polis asuransi pada hakikatnya justru
memperkuat pelaksanaan asas konsensualisme karena memastikan
423
bahwa kesepakatan para pihak dituangkan secara jelas dan tertulis
dalam suatu dokumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum
bagi para pihak.
b. Demikian pula dengan asas pacta sunt servanda yang menyatakan
bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan Pasal
304 KUHD tidak membatasi kebebasan para pihak untuk menentukan
isi perjanjian asuransi mereka, melainkan hanya menetapkan unsur-
unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam polis sebagai bentuk
perlindungan hukum bagi para pihak.
c. Kewajiban untuk mencantumkan unsur-unsur tertentu dalam polis
asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD justru merupakan
perwujudan dari prinsip utmost good faith, karena memastikan bahwa
informasi penting mengenai perjanjian asuransi disampaikan secara
jelas dan terbuka kepada para pihak.
d. Selain itu, prinsip transparansi dalam penyelenggaraan usaha
perasuransian juga telah diatur secara lebih rinci melalui berbagai
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk
kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang
jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis.
III. POIN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal tanggal 20 Mei
2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden,
para Ahli telah menyampaikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
A. Keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
a. Ahli sependapat dengan dalil Pemerintah bahwa memahami norma
Pasal 304 KUHD tidak dapat secara terpisah dilepaskan dari
perkembangan sistem hukum perasuransian nasional yang telah
mengalami pembaruan secara signifikan melalui berbagai peraturan
sampai dengan saat ini.
b. Memahami ketentuan Pasal 304 harus dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 305 KUHD yang menegaskan bahwa terkait dengan penentuan
syarat-syarat asuransi termasuk apa yang akan disepakati dalam
perjanjian asuransi, sama sekali tergantung pada persetujuan antara
424
kedua belah pihak. Dengan demikian benar apa yang disampaikan oleh
Pemerintah bahwa ketentuan Polis Pertanggungan Jiwa sebagaimana
diatur dalam Pasal 304 KUHD itu hanyalah persyaratan minimal yang
wajib diatur dalam polis asuransi jiwa. Semuanya tetap berdasar pada
asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata. Jadi tidak tepat jika kemudian ditafsirkan bahwa Pasal
304 KUHD tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak Tertanggung,
karena bisa disalahgunakan oleh Penanggung, sehingga bertentangan
dengan Pasal 28D UUD 1945.
c. Dengan merujuk pada UU No. 9/1992, UU No. 40/2014 dan UU P2SK,
tidak ada perubahan substansial terkait dengan pengaturan polis
asuransi itu sendiri. Ketiga undang-undang tersebut masih sama-sama
menyepakati hal-hal fundamental sehubungan dengan polis asuransi,
khususnya perjanjian yang menjadi dasar atas hubungan hukum
asuransi. Hal-hal mendasar yang erat kaitannya dengan kontrak-
kontrak asuransi yang diatur dalam KUHD tetap dipertahankan dan
diperkuat dalam peraturan perundang-undangan setelahnya.
d. Para pemerhati hukum asuransi mengatakan bahwa sebagai kitab
perundang-undangan yang telah berusia lebih dari satu setengah abad,
baik KUHPerdata maupun KUHD sebenarnya patut dipuji atas daya
tahan ketentuan yang diaturnya dalam menembus ruang waktu. Hal
tersebut antara lain terbukti dengan terdapatnya berbagai prinsip-prinsip
hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang tetap sesuai dengan
keadaan zaman sekarang.
e. Pasal 304 KUHD yang sedang diuji materiil dalam perkara a quo adalah
pasal yang mengatur mengenai unsur-unsur “minimal” yang harus
dimuat dalam polis asuransi yang pada hakikatnya justru memperkuat
pelaksanaan asas konsensualisme karena memastikan bahwa
kesepakatan para pihak dituangkan secara jelas dan tertulis dalam
suatu dokumen hukum yang disebut “polis” yang dapat memberikan
kepastian hukum bagi para pihak. Ketika tertanggung dan penanggung
sudah mencapai kata sepakat tentang apa-apa dan syarat-syarat apa
yang akan dituangkan dalam polis sebagai bukti tertulis atas perjanjian
asuransi yang sudah dibuat secara sah, maka tidak tepat jika kemudian
425
dikatakan bahwa Pasal 304 KUHD bertentangan dengan asas
konsensualisme. Hadirnya Pasal 304 KUHD adalah setelah tertanggung
dan penanggung menyepakati lahirnya perjanjian asuransi yang
kemudian akan dituangkan dalam polis sebagai alat bukti.
f.
Ketentuan Pasal 304 KUHD tidak membatasi kebebasan para pihak
untuk menentukan isi perjanjian asuransi mereka, melainkan hanya
menetapkan unsur-unsur pokok yang wajib dicantumkan dalam polis
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Bahwa kewajiban
untuk mencantumkan unsur-unsur tertentu dalam polis asuransi
sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD justru merupakan
perwujudan dari asas pacta sunt servanda. Jika mereka menghendaki
mengatur tambahan-tambahan persyaratan dalam polis sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 POJK 8/2024, juga dibebaskan berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Ketika mereka sudah sepakat dan perjanjian
asuransi sudah dibuatkan polis, maka berdasarkan asas pacta sunt
servanda perjanjian asuransi mengikat atau mempunyai daya berlaku
seperti undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan
itikad baik (utmost good faith).
g. Pengaturan polis yang diatur secara rigid atau kaku justru akan dapat
merugikan pemegang polis/tertanggung, karena memicu penolakan
klaim dan membatasi ruang lingkung proteksi yang tidak bisa
disesuaikan dengan kebutuhan tertanggung. Justru dengan asas
kebebasan berkontrak para pihak diberikan kebebasan untuk mengatur
perjanjian asuransi sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika
semua sudah dituangkan dalam polis, tidak ada alasan salah satu pihak
kemudian meragukan apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya
dengan menggunakan dasar Pasal 1349 KUHPerdata. Kalaupun
misalnya dalam pelaksanaannya terdapat klausula yang menimbulkan
keraguan sebagaimana diatur dalam Pasal 1349 KUHPerdata, maka
pasal tersebut justru memberi jalan keluar bahwa akibat hukumnya
justru dibebankan untuk kerugian pihak yang memperjanjikannya dan
karenanya demi keuntungan pihak yang mengikatkan diri. Katakanlah
di dalam praktek draft polis disiapkan oleh Penanggung, kemudian
tertanggung seolah-olah tidak ada pilihan kecuali menyetujui draft polis
426
tersebut, yang kemudian menjadi bukti tertulis adanya perjanjian
asuransi. Kemudian timbul evenement dan terdapat klausula yang
menurut tertanggung meragukan, dengan mendasarkan pada Pasal
1349 KUHPerdata, justru terdapat suatu kepastian hukum bahwa
klausula demikian justru menguntungkan tertanggung dan menjadi
beban kerugian penanggung karena penanggung yang membuat
klausula tersebut. Dengan demikian tidak ada isu konstitusional terkait
dengan soal kepastian hukum dalam hal demikian.
h. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan
tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa
tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di
lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa
evenement penanggung akan membayar ganti rugi sesuai dengan
perjanjian. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik atau te goeder
trouw, good faith. Dalam perjanjian asuransi dituntut itikad baik
sempurna atau itikad baik tertinggi, yang kemudian dikenal dengan asas
utmost good faith. Itikad baik tertinggi dalam perjanjian asuransi
menuntut kewajiban hukum dan moral bagi tertanggung dan
penanggung untuk mengungkapkan fakta material penting secara jujur
dan transparan terkait risiko yang diasuransikan, baik hal itu ditanyakan
atau tidak. Para pemerhati hukum perjanjian mengartikan itikad baik itu
sebagai kejujuran.
i.
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik itu maksudnya adalah
perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.
Di Belanda sudah bergeser tidak lagi menggunakan istilah “te goede
trouw”, tetapi sudah menggunakan istilah “redelijkheid en bellijkheid”
yang artinya kepatutan dan kepantasan. Redelijkheid artinya rasional
atau reasonable, patut dan bellijkheid artinya pantas dan adil.
j.
Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan usaha perasuransian juga
telah diatur secara lebih rinci melalui berbagai ketentuan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk kewajiban bagi
perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan
tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis. Bahwa dengan
demikian, apabila ketentuan Pasal 304 KUHD dibaca secara sistematis
427
bersama dengan keseluruhan kerangka hukum yang mengatur
penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia, maka jelas bahwa
ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan asas konsensualisme,
asas pacta sunt servanda, prinsip utmost good faith, maupun asas
transparansi.
B. Keterangan Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.
a. Pasal 304 KUHD tidak memuat norma tentang persyaratan dokumen
pengajuan klaim, sehingga Penanggung dapat menentukan dan
mensyaratkan dokumen pengajuan klaim dalam polis, hal itu adalah
merupakan praktik yang lazim dan umum di industri asuransi.
b. Sesuai asas dan praktik umum dalam pembentukan norma hukum dari
suatu undang-undang, haruslah disusun dan dirumuskan bersifat
umum, dengan jelas, tidak bertentangan satu dengan yang lain, dan
dapat dilaksanakan. Lazimnya, sebuah undang-undang lebih banyak
memuat aturan pokok atau norma pokok, prinsip-prinsip umum atau
norma dasar. Undang-undang tidaklah seharusnya mengatur hal-hal
teknis dan hal-hal praktis secara rinci, karena undang-undang berfungsi
sebagai landasan atau kerangka hukum dasar atau garis-garis
besarnya,
sedangkan
hal-hal
praktis,
rinci,
dan
detail
akan
didelegasikan pengaturannya dalam peraturan pelaksanaan yaitu
Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) untuk sektor perasuransian. Pasal 304 KUHD tidak memuat
norma tentang syarat dokumen pengajuan klaim secara rinci, rigid, dan
pasti, hal itu sudah sesuai dengan asas dan prinsip dalam pembuatan
norma undang-undang.
c. Hal-hal yang sifatnya teknis, praktis, detail dan rinci hal itu diatur dalam
peraturan
pelaksanaan,
dalam
hal
ini
POJK
untuk
bidang
perasuransian, dan berkaitan dengan apa saja yang sekurang-kurngnya
dimuat dalam polis asuransi telah dituangkan dalam Pasal 12 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Produk
Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
d. Umumnya di berbagai negara, sebuah undang-undang di bidang
asuransi tidak mengatur hal-hal yang sifatnya praktikal (praktis) yang
sifat dan bentuknya dapat beraneka ragam, karena tergantung situasi
428
dan kondisi tertentu, hal seperti itu akan diatur dalam perjanjian-
perjanjian seperti perjanjian asuransi untuk pertanggungan yang
dituangkan dalam akta yang dinamakan Polis.
e. Polis-polis asuransi di Indonesia diadopsi dari polis-polis yang telah
dipakai dan teruji dari negara-negara lain seperti Inggris, Jerman,
Kanada, dan lain-lain yang telah sangat maju dalam perasuransian, di
mana masyarakatnya juga sudah mempunyai kesadaran yang tinggi
akan pentingnya asuransi, dan juga Otoritas atau Badan atau
Kementerian yang mengawasi industri perasuransian, mereka telah
mempunyai pengalaman yang sangat lama hingga ratusan tahun.
f. Setiap polis sebelum dipakai oleh perusahaan asuransi, sebelum
dipasarkan, sebelum dijual ke masyarakat harus terlebih dahulu
diajukan ke OJK yang mengawasi industri asuransi untuk mendapatkan
persetujuan, dengan demikian setiap polis asuransi yang dipasarkan
atau dijual di Indonesia sudah memenuhi persyaratan dari berbagai
aspek termasuk aspek keadilan dan perlindungan hukum, sehingga
seharusnya tidak akan merugikan pihak Tertanggung.
g. Risiko yang diperjanjikan dalam polis banyak jenis dan ragamnya, polis
juga banyak jenis dan ragamnya, dan juga bagaimana peristiwa
terjadinya risiko atau peristiwa klaim juga sangat beragam, sehingga
dokumen-dokumen persyaratan klaim juga banyak jenis ragamnya.
Oleh karena itu, adalah sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dimuat
dalam Pasal 304 KUHD semua persyaratan dokumen pengajuan klaim
asuransi untuk setiap jenis klaim, setiap situasi klaim, setiap jenis risiko,
dan setiap jenis polis asuransi yang jumlah dan jenisnya sangat
beragam dan banyak.
h. Pasal 304 KUHD tidak memuat norma mengenai persyaratan klaim
asuransi adalah suatu hal yang umum sebagaimana undang-undang
perasuransian di berbagai negara yang juga tidak memuat persyaratan
dokumen klaim secara rinci, rigid, dan detail, karena persyaratan
dokumen klaim lazimnya dimuat dalam polis asuransi.
i. Untuk perlindungan hukum bagi Tertanggung dalam hal terjadi sengketa
klaim asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan dan
memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61
429
/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan, dan telah didirikan Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS SJK) untuk
perlindungan hukum untuk semua konsumen jasa keuangan di
Indonesia,
termasuk
untuk
perlindungan
hukum
bagi
Tertanggung/Pemegang polis dalam peyelesian sengketa klaim
asuransi. LAPS SJK tersebut diawasi oleh OJK selaku Otoritas
Pengawas perasuransian.
j. OJK juga telah mengeluarkan dan memberlakukan POJK Nomor 22
Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan berlaku sejak 20 Desember 2023 yang menggantikan
POJK 6/2022. Peraturan ini memberikan dan menguatkan perlindungan
bagi Tertanggung selaku konsumen, dengan menekankan transparansi
produk, penanganan pengaduan yang efisien, dan tata kelola perilaku
bisnis yang bertanggung jawab. POJK 22/2023 memuat prinsip
penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan
efisien. Selain itu, masih terdapat sejumlah POJK yang juga
memberikan perlindungan hukum bagi Tertanggung.
k. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam klaim asuransi juga telah
diatur dalam Pasal 31 UU Perasuransian yang memuat asas atau
prinsip penyelesaian klaim melalui proses yang cepat, seherhana,
mudah diakses, dan adil. Perusahaan asuransi juga dilarang melakukan
tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang dapat memperlambat
proses penyelesaian klaim.
l. Ahli telah membaca dan meneliti undang-undang Asuransi (Insurance
Act) dari 9 (sembilan) negara untuk mengetahui apakah undang-undang
asuransi di negara-negara tersebut memuat syarat dokumen klaim. Dari
9 negara tersebut, terdapat 4 (empat) negara yang sudah sangat maju
dalam asuransi yaitu Inggris, Jerman, Australia, dan Kanada, dan 5
negara adalah negara-negara anggota ASEAN, sebagai berikut:
1) Insurance Act 2015 dari Inggris;
2) Versicherungsvertragsgesetz disingkat VVG (Insurance Act) dari
Jerman;
3) Insurance Act 1966 dari Singapura;
430
4) Insurance Act 1996 dari Malaysia;
5) Life Insurance Act, B.E. 2535 (1992) dari Thailand;
6) Republic Act No. 10607 known as the Amended Insurance Code
2013 dari Pilippina;
7) Law On Insurance Business 2000 Law No. 24-2000-QH10 dari
Vietnam;
8) Insurance Act 1973, Insurance Contracts Act 1984, dan Insurance
Contracts Regulations 1985 dari Australia; dan
9) Insurance Companies Act (S.C. 1991, c. 47) dari Kanada.
Semua undang-undang asuransi dari 9 (sembilan) negara tersebut,
tidak ada satupun yang memuat ketentuan atau norma mengenai
syarat dokumen pengajuan klaim, jadi sama halnya dengan KUHD.
Bahkan UU Asuransi dari 7 Negara sama sekali tidak ada mengatur apa
yang harus dimuat di dalam polis, hanya UU Asuransi dari 3 Negara
yang didalamnya diatur/disebutkan apa saja yang harus ditulis/termuat
di dalam polis yaitu Negara Philippina, Indonesia dan Vietnam, tetapi
tidak ada memuat ketentuan atau norma tentang syarat dokumen
pengajuan klaim.
m. Dalam klausul yang memuat syarat dokumen pengajuan klaim pada
polis-polis asuransi tersebut, terdapat hal serupa dalam prosedur klaim
dengan kalimat atau kata-kata yaitu Tertanggung wajib memberikan
“dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”, ada polis
dengan kata-kata “dokumen yang lain yang relevan yang diminta oleh
penanggung”, ada juga polis dengan kata-kata “syarat lain yang
ditetapkan dalam polis”. Ahli menyebutkan 13 polis yang juga memuat
syarat dokumen pengajuan klaim yang pada intinya adalah sama, yaitu:
1) Pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Polis
Asuransi Mobil) terdapat kalimat/kata-kata Tertanggung wajib
menyampaikan “Dokumen lain yang relevan yang diminta oleh
Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim”;
2) Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (PSAPUI),
terdapat kalimat/kata-kata: “Dokumen lain yang relevan yang
diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim”;
431
3) Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan kalimat
“keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang
wajar dan patut diminta oleh Penanggung”;
4) Pada Polis Property All Risks dan
5) Polis Industrial All Risks yang dibuat oleh Munich Reinsurance
Company, Perusahaan Reasuransi di Jerman, yang dipakai di
seluruh dunia, terdapat dengan kalimat/kata-kata “to furnish all such
information and documentary evidence as the Insurers may require”
dalam Bahasa Indonesia (terjemahan bebas) “melengkapi dan
menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta
Penanggung”;
6) Polis Asuransi Jiwa Kredit dengan kalimat/kata-kata “Penanggung
dapat meminta tambahan bukti apabila hal tersebut diperlukan
untuk memperkuat dokumen yang telah ada”;
7) Polis
Standar
Asuransi
Gempa
Bumi
Indonesia
dengan
kalimat/kata-kata “keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang
relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung”;
8) Dalam Polis Asuransi Mikro Rumahku, dengan kalimat/kata-kata
“Perusahaan Asuransi berhak meminta Peserta melengkapi
dokumen dokumen tambahan lainnya”;
9) Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia, dengan
kalimat/kata kata “Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut
diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim”;
10) Polis Asuransi Jiwa Unit Link, dengan kalimat/kata-kata” Dokumen
lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”;
11) Polis Standar Kebongkaran Indonesia, dengan kalimat/kata-kata
“Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan
dengan penyelesaian klaim”;
12) Polis Standar Proyek Konstruksi Indonesia (Contactors All Risks),
dengan kalimat/kata-kata “Dokumen atau keterangan lainnya yang
relevan dan wajar diminta oleh Penanggung”; dan
13) Polis Asuransi Jiwa Unit Link, dengan kalimat/kata-kata “Syarat lain
yang ditetapkan dalam polis”.
432
n. Dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan adalah
merupakan suatu praktik yang umum dan lazim dalam industri asuransi
nasional dan internasional terdapat syarat pengajuan klaim pada polis
yang berbunyi “Tertanggung wajib menyerahkan dokumen yang lain
yang dianggap perlu oleh Penanggung”, atau “Syarat lain yang
ditetapkan dalam polis”, atau dengan kalimat atau kata-kata yang lain
yang maksud dan isinya adalah sama.
o. Ahli berpendapat bahwa dampak terhadap masyarakat tertanggung dan
industri asuransi jika Pasal 304 KUHD memuat norma syarat pengajuan
klaim secara rinci, rigid, dan pasti antara lain:
1) Dalam Polis akan dimuat dan terdapat banyak sekali jenis dan
ragam dokumen syarat pengajuan klaim secara rinci, karena polis
sangat beraneka ragam, banyak jenis polis, demikian juga peristiwa
terjadinya risiko dan klaim juga berbeda-beda jenis klaimnya,
penyebab terjadi klaim, situasi yang meliputi klaim, dan lain-lain,
sehingga dokumen syarat pengajuan klaim akan menjadi sangat
banyak jenis dan bentuk dokumennya.
2) Berpotensi akan merugikan pihak Tertanggung dalam proses
penyelesaian klaim, karena harus melengkapi lebih banyak macam
dan ragam dokumen syarat klaim yang tertulis secara rinci dalam
polis, padahal mungkin saja hal itu tidak relevan dengan risiko dan
klaim yang terjadi, tetapi karena diwajibkan oleh undang-undang
sehingga Penanggung akan mencantumkan sebanyak mungkin
jenis dan ragam dokumen klaim. Ini tidak baik bagi Tertanggung dan
juga bagi penanggung.
3) Akan sangat sulit untuk merumuskan dan memerinci dokumen klaim
apa saja yang diperlukan untuk setiap jenis klaim, setiap situasi dan
kondisi dari suatu peristiwa klaim.
4) Polis asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi di
Indonesia menjadi suatu polis yang tidak lazim dalam praktik umum
asuransi di industri asuransi global/internasional.
433
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang
Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan uji
materiil a quo, karena tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband)
antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dengan
berlakunya ketentuan pasal yang diajukan pengujian oleh Pemohon.
2. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Pemohon tersebut
menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan
Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon.
3. Bahwa pandangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Dr.
Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan tidak
adanya pertentangan antara Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, memperkuat Keterangan Pemerintah untuk
menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak
relevan dan tidak cukup untuk membuktikan inkonstitusionalitas
norma yang diuji, sehingga patut untuk ditolak.
Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan
dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak
permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
V. PETITUM
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon
kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional
review) ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:
434
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);
3. Menerima Keterangan Presiden dan Kesimpulan secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.15]
Menimbang bahwa Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi Life telah
menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni
2026, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
A. Pokok Sengketa Konstitusional
1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonan
pengujian materiil a quo pada dasarnya berangkat dari ketidakpuasan
Pemohon terhadap proses penyelesaian klaim asuransi jiwa yang
melibatkan tahapan verifikasi, klarifikasi, investigasi, dan adanya permintaan
dokumen tambahan oleh perusahaan asuransi. Pemohon kemudian
menghubungkan permasalahan konkret tersebut dengan keberlakuan Pasal
304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan mendalilkan bahwa
norma tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hak konstitusional
yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 304 KUHD dianggap tidak memberikan
kepastian hukum karena tidak mengatur secara rinci, rigid, dan final
mengenai persyaratan pengajuan serta penyelesaian klaim asuransi jiwa.
Ketiadaan pengaturan yang bersifat rigid tersebut, menurut Pemohon, telah
membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk meminta dokumen
tambahan dan melakukan verifikasi yang dianggap menimbulkan
ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, pelanggaran terhadap
435
hak atas perlindungan diri, serta pelanggaran terhadap hak atas harta
kekayaan.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan argumentasinya berdasarkan pada Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4)
UUD 1945, yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk
menilai bahwa proses verifikasi klaim merupakan bentuk pelanggaran hak
konstitusional dan oleh karenanya Pasal 304 KUHD harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 atau setidak-tidaknya dimaknai secara
bersyarat.
4. Bahwa terhadap dalil tersebut, perlu ditegaskan bahwa inti persoalan yang
sesungguhnya bukanlah konstitusionalitas norma Pasal 304 KUHD sebagai
norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, melainkan ketidakpuasan
Pemohon terhadap penerapan norma tersebut dalam hubungan hukum
konkret antara Pemohon dan perusahaan asuransi. Dengan kata lain, yang
dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah keberadaan norma, melainkan
implementasi norma dalam suatu peristiwa hukum tertentu.
5. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 hanya ditujukan untuk menilai apakah suatu norma
undang-undang bertentangan dengan konstitusi secara materiil maupun
formal. Sebaliknya, persoalan mengenai penerapan norma dalam suatu
hubungan hukum konkret merupakan yurisdiksi lembaga peradilan lain yang
berwenang memeriksa dan mengadili sengketa faktual serta hubungan
kontraktual antar subjek hukum.
6. Bahwa oleh karena itu, pokok sengketa yang diajukan Pemohon
sesungguhnya berada pada wilayah penerapan hukum (law in concreto) dan
bukan pada wilayah pengujian norma (law in abstracto). Dengan demikian,
sejak awal telah terdapat persoalan mendasar mengenai relevansi dan
kesesuaian objek permohonan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.
B. Argumentasi Konstitusional
Bahwa setelah melewati seluruh agenda persidangan, Pihak Terkait
memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
436
Tidak Terdapat Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kepastian Hukum yang
Adil
(Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945)
1. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran hak atas kepastian hukum
berangkat dari asumsi bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila
seluruh persyaratan klaim ditentukan secara rigid dan final tanpa adanya
ruang verifikasi lanjutan. Asumsi demikian tidak sejalan dengan konsep
kepastian hukum dalam negara hukum.
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon telah keliru memahami
makna kepastian hukum dalam perspektif ketatanegaraan. Kepastian hukum
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak pernah
dimaksudkan sebagai kekakuan administratif yang menutup ruang verifikasi,
penilaian, dan pembuktian. Sebaliknya, kepastian hukum dalam negara
hukum (rechtsstaat) justru mensyaratkan adanya mekanisme rasional dan
proporsional untuk memastikan bahwa suatu hak timbul berdasarkan
peristiwa hukum yang benar dan sah.
3. Bahwa kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 tidak identik dengan kekakuan norma. Kepastian hukum justru
menghendaki adanya mekanisme yang jelas, rasional, dapat diprediksi, dan
adil dalam menentukan lahir atau tidaknya suatu hak hukum. Dalam konteks
asuransi, hak atas pembayaran klaim tidak lahir secara otomatis, melainkan
setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam polis dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pasal 304 KUHD telah memberikan kepastian hukum mengenai
unsur-unsur esensial polis asuransi jiwa dan menjadi fondasi hubungan
hukum antara penanggung dan tertanggung. Adapun mekanisme teknis
penyelesaian klaim secara sengaja diatur lebih lanjut dalam rezim hukum
perasuransian melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dr. Kornelius Simanjuntak,
S.H., M.H. menjelaskan bahwa Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kepastian hukum yang adil dalam
pengajuan klaim asuransi tidak hanya bersumber dari satu ketentuan,
437
melainkan dari keseluruhan sistem hukum perasuransian, termasuk
pengaturan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
6. Bahwa Ahli atas nama Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. menjelaskan
juga bahwa undang-undang pada hakikatnya memuat norma dasar, prinsip
umum, dan kerangka hukum pokok, sehingga tidak ditujukan untuk mengatur
aspek teknis secara rinci dan kaku. Oleh karena itu, pengaturan mengenai
persyaratan dokumen dan tata cara pengajuan klaim asuransi merupakan
materi yang tepat untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan,
termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan demikian, tidak dicantumkannya secara rinci persyaratan dokumen
klaim dalam Pasal 304 KUHD merupakan bentuk perumusan norma yang
sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta
menjaga relevansi norma terhadap perkembangan kebutuhan hukum di
masa mendatang.
7. Bahwa selanjutnya, berdasarkan dari keterangan Ahli atas nama Prof. Dr.
Nindyo Pramono, S.H., M.S. menjelaskan ketentuan Pasal 304 KUHD dan
pelaksanaannya dalam hubungan hukum perasuransian tidak menimbulkan
pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum. Hal ini karena hubungan
antara penanggung dan tertanggung dilandasi oleh asas konsensualisme,
pacta sunt servanda, utmost good faith, dan transparansi, yang menjamin
adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak, keterbukaan informasi,
serta pelaksanaan perjanjian secara jujur dan beritikad baik. Dengan
demikian, kepastian hukum bagi tertanggung tetap terjamin dalam
keseluruhan kerangka hukum perasuransian, sehingga tidak terdapat dasar
untuk menyatakan bahwa Pasal 304 KUHD bertentangan dengan hak
konstitusional atas kepastian hukum yang adil.
8. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana
didalilkan Pemohon. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia telah menyediakan
kerangka regulasi yang lengkap dan berlapis yang mengatur tata cara klaim,
verifikasi dokumen, investigasi, penyelesaian sengketa, perlindungan
konsumen, hingga mekanisme pengawasan regulator.
9. Bahwa permintaan dokumen tambahan dan proses verifikasi bukanlah
bentuk ketidakpastian hukum, melainkan bagian integral dari due process of
438
law yang justru diperlukan untuk memastikan bahwa suatu hak diberikan
kepada pihak yang benar-benar berhak menurut hukum.
Tidak Terdapat Pelanggaran Terhadap Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum
(Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945)
1. Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum tidak berarti seluruh individu harus
menerima perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan fakta,
kondisi, dan karakteristik peristiwa hukum yang terjadi. Konstitusi menjamin
kesetaraan akses terhadap hukum dan kesetaraan perlakuan berdasarkan
standar yang sama, bukan keseragaman hasil atau penghapusan proses
penilaian terhadap fakta-fakta konkret.
2. Bahwa seluruh pemegang polis pada prinsipnya tunduk pada ketentuan polis
yang sama, prosedur klaim yang sama, dan standar verifikasi yang sama. Tidak
terdapat pembedaan berdasarkan identitas pribadi, status sosial, agama, ras,
jenis kelamin, ataupun kategori lain yang dilarang oleh Konstitusi.
3. Bahwa apabila dalam suatu kasus tertentu diperlukan dokumen tambahan atau
verifikasi yang lebih mendalam, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh
karakteristik fakta yang berbeda dan kebutuhan pembuktian yang berbeda.
Perbedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan fakta objektif tidak
dapat dikategorikan sebagai diskriminasi atau pelanggaran prinsip persamaan
di hadapan hukum.
4. Bahwa justru apabila seluruh klaim diperlakukan secara identik tanpa
mempertimbangkan fakta dan tingkat risiko masing-masing, maka akan lahir
ketidakadilan yang sesungguhnya karena hukum tidak lagi mampu
membedakan antara klaim yang sah dan klaim yang bermasalah.
5. Bahwa prosedur klaim yang diterapkan oleh penanggung tidak menimbulkan
perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap Pemohon, karena setiap
Pemegang Polis memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim dan
memperoleh pembayaran pertanggungan sesuai syarat yang tercantum dalam
polis. Proses permintaan dokumen tambahan atau klarifikasi hanya bersifat
administratif dan bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan sah
serta memenuhi ketentuan kontraktual yang telah disepakati.
439
Tidak Terdapat Pelanggaran Terhadap Hak Atas Perlindungan Diri dan Rasa
Aman (Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945)
1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 pada hakikatnya dimaksudkan untuk
melindungi warga negara dari ancaman terhadap keselamatan, keamanan,
martabat, dan kebebasan individu dari tindakan yang bersifat represif,
sewenang-wenang, atau melanggar hak asasi manusia.
2. Bahwa proses verifikasi klaim asuransi tidak mengandung unsur ancaman,
intimidasi, kekerasan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Proses tersebut
merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah, proporsional, dan
dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku.
3. Bahwa ketidaknyamanan administratif yang dirasakan oleh Pemohon selama
proses klaim tidak dapat serta-merta ditransformasikan menjadi pelanggaran
hak konstitusional atas perlindungan diri. Jika argumentasi demikian diterima,
maka hampir seluruh bentuk pembuktian dalam hukum perdata, administrasi
negara, maupun pidana dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi
manusia, yang jelas bertentangan dengan prinsip due process of law.
4. Bahwa sesungguhnya proses verifikasi klaim asuransi merupakan bagian dari
mekanisme hukum yang sah, terukur, dan berada di bawah pengawasan
regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Proses tersebut tidak mengandung
unsur ancaman, paksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat
manusia. Oleh karena itu, ketidaknyamanan atau keberatan subjektif Pemohon
terhadap prosedur klaim tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai
pelanggaran hak konstitusional atas perlindungan diri.
5. Berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.,
dijelaskan bahwa Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat
(1) UUD 1945 karena perlindungan hukum bagi tertanggung dalam proses klaim
dan penyelesaian sengketa asuransi telah dijamin melalui berbagai instrumen
hukum di bidang perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk
mekanisme perlindungan melalui POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK),
yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi tertanggung dan berada
di bawah pengawasan OJK. Selain itu, perlindungan konsumen di sektor jasa
keuangan juga diperkuat melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang
440
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang mengatur prinsip penanganan
pengaduan dan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien.
6. Dalam perspektif ketatanegaraan, menafsirkan Penafsiran Pasal 28G ayat (1)
sebagai larangan terhadap seluruh proses verifikasi dan penilaian suatu fakta,
hal ini bertentangan dengan prinsip due process of law yang justru dijunjung
tinggi dalam negara hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan
Pasal 304 KUHD melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak
berdasar dan tidak relevan secara konstitusional, melainkan karena prosedur
tersebut justru menjamin perlindungan substantif terhadap hak Pemohon dan
hak penanggung, serta menjaga integritas dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan klaim.
Tidak Terdapat Pelanggaran Terhadap Hak Atas Harta Kekayaan (Pasal 28H
Ayat (4) UUD 1945)
1. Bahwa hak atas uang pertanggungan tidak lahir secara otomatis akibat
terjadinya peristiwa kematian, melainkan bersyarat pada terpenuhinya seluruh
ketentuan polis dan verifikasi atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
Selama proses tersebut belum selesai, uang pertanggungan belum dapat
dikualifikasikan sebagai hak milik yang dilindungi secara konstitusional.
2. Bahwa selama proses tersebut masih berlangsung, klaim yang diajukan masih
merupakan hak potensial (potential right) yang keberadaannya memerlukan
pembuktian. Oleh karena itu, klaim yang belum terverifikasi tidak dapat
dipersamakan dengan hak milik yang telah sempurna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa penerimaan dalil Pemohon justru berpotensi mengorbankan hak
konstitusional pihak lain, khususnya para pemegang polis yang secara kolektif
menjadi bagian dari sistem risk pooling dalam industri asuransi. Dana yang
digunakan untuk membayar klaim bukanlah dana yang berdiri sendiri, melainkan
dana kolektif yang harus dikelola secara hati-hati demi menjaga kepentingan
seluruh peserta.
C. Implikasi Putusan
1. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menerima dalil Pemohon dan
menyatakan bahwa syarat klaim harus bersifat rigid dan final, serta tidak
441
membuka ruang verifikasi lanjutan, maka akan timbul berbagai konsekuensi
konstitusional, yuridis, dan sistemik yang berdampak pada seluruh industri
asuransi di Indonesia.
2. Bahwa akan terjadi perubahan mendasar terhadap hakikat perjanjian
asuransi dari perjanjian berbasis risiko (risk-based contract) menjadi
mekanisme pembayaran otomatis berbasis peristiwa (event-based payment).
Perubahan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum asuransi
yang diakui secara universal.
3. Mekanisme pencegahan fraud akan melemah secara signifikan karena
perusahaan asuransi kehilangan ruang untuk melakukan verifikasi terhadap
kebenaran dokumen, penyebab risiko, identitas penerima manfaat, maupun
kemungkinan adanya rekayasa klaim.
4. Meningkatnya risiko pembayaran klaim yang tidak sah, yang pada akhirnya
dapat merugikan jutaan pemegang polis lain yang bertindak dengan itikad
baik.
5. Muncul
potensi
menimbulkan
ketidakpastian
hukum
baru
karena
menghilangkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan
perlindungan kepentingan publik yang selama ini dijaga oleh sistem hukum
perasuransian.
6. Timbulnya preseden yang memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi
ke wilayah sengketa implementatif dan kontraktual yang seharusnya menjadi
yurisdiksi peradilan umum. Hal ini berpotensi mengaburkan batas
kewenangan antar lembaga peradilan dan mengganggu sistem peradilan
yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
D. Penutup
1. Bahwa setelah mencermati secara menyeluruh seluruh dalil Pemohon,
ketentuan konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, karakteristik hukum
asuransi, serta sistem hukum perasuransian nasional yang berlaku, dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat pertentangan antara Pasal 304 KUHD
dengan UUD 1945.
2. Bahwa Pasal 304 KUHD justru merupakan bagian dari sistem pengaturan
hukum asuransi yang memberikan kepastian hukum secara proporsional dan
442
berkeadilan. Norma tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak
menciptakan diskriminasi, tidak mengancam hak atas perlindungan diri, dan
tidak menghilangkan hak atas harta kekayaan sebagaimana didalilkan
Pemohon.
3. Bahwa mekanisme verifikasi, klarifikasi, investigasi, dan permintaan
dokumen tambahan dalam proses klaim merupakan instrumen hukum yang
sah, rasional, dan diperlukan untuk menjamin kebenaran material, melindungi
dana kolektif pemegang polis, mencegah fraud, serta menjaga integritas
sistem perasuransian nasional. Keberadaan mekanisme tersebut justru
merupakan perwujudan prinsip negara hukum, due process of law, dan
kepastian hukum yang berkeadilan.
4. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon, tidak bersumber dari keberlakuan
Pasal 304 KUHD sebagai norma hukum yang bersifat umum dan abstrak,
melainkan bersumber dari hubungan hukum konkret antara Pemohon dan
perusahaan asuransi dalam proses penyelesaian klaim. Oleh karena itu,
kerugian yang didalilkan bukan merupakan kerugian konstitusional yang lahir
akibat keberlakuan norma undang-undang.
5. Bahwa permohonan a quo pada hakikatnya merupakan upaya untuk
menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa
kontraktual individual yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme
hukum yang tersedia dalam lingkungan peradilan umum.
6. Bahwa karena seluruh argumentasi Pemohon pada dasarnya berkaitan
dengan penerapan norma dalam kasus konkret (law in concreto) dan bukan
mengenai konstitusionalitas norma itu sendiri (law in abstracto), maka tidak
terdapat hubungan sebab akibat yang langsung dan nyata antara
keberlakuan Pasal 304 KUHD dengan kerugian konstitusional yang didalilkan
Pemohon.
7. Dengan demikian, Pasal 304 KUHD tetap konstitusional, tidak bertentangan
dengan UUD 1945, serta tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan konsumen, dan
stabilitas sistem perasuransian nasional. Oleh karenanya, permohonan
Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk
seluruhnya.
443
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pihak Terkait dengan hormat memohon
kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya Yang Mulia Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).
[2.16]
Menimbang bahwa Pihak Terkait PT. Prudential Life Assurance telah
menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni
2026, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
I. DALAM
TANGGAPAN/EKSEPSI
ATAS
PERMOHONAN
PEMOHON
PERKARA PUU NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
II.A. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan Bahwa PEMOHON sama sekali
Tidak Mengalami Kerugian Konstitusional Berdasarkan Pasal 28D Ayat
(1) UUD NRI 1945
I.A.1. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas seluruh dalil
yang disampaikan PEMOHON, dan dalam jalannya persidangan,
PEMOHON telah terbukti sama sekali tidak mengalami kerugian
konstitusional yang relevan akibat eksistensi atau adanya norma yang
diatur dalam Pasal 304 KUHD.
I.A.2. Oleh
karena
jelas
faktanya,
hak
konstitusional
PEMOHON
berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 sama sekali tidak
dilanggar, berdasarkan fakta-fakta penjelasan di bawah ini:
I.A.2.a. Pertama, dalam proses pembuatan Polis-Polis Asuransi serta
ketentuan-ketentuan
di
dalamnya,
PIHAK
TERKAIT
telah
melaksanakan adanya “kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum” terhadap Tertanggung
atas nama Yuliana (almarhumah istri PEMOHON) dan Ng Kim Tjoa
(in casu PEMOHON) sebagai penerima manfaat dari Polis-Polis
Asuransi tersebut, sebagaimana hal ini telah diamanatkan oleh Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini karena Polis-Polis Asuransi jelas
merupakan
suatu
perjanjian
yang
tunduk
pada
ketentuan
KUHPerdata (vide Bukti PT-15), di mana KUHPerdata menganut
asas-asas yang menjaga kepastian hukum sebagaimana dijamin
444
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu:
I.A.2.a.i Asas
Kebebasan
Berkontrak
(Freedom
of
Contract): Setiap orang bebas membuat perjanjian,
menentukan isi, bentuk, serta dengan siapa perjanjian
dibuat, selama tidak melanggar undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1338
KUHPerdata).
I.A.2.a.ii
Asas Konsensualisme (Consensualism): Perjanjian
lahir dan sah sejak adanya kesepakatan (konsensus)
kedua belah pihak mengenai hal pokok, tidak
memerlukan formalitas khusus kecuali diatur undang-
undang (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata).
I.A.2.a.iii Asas Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Pihak-pihak wajib mematuhi perjanjian
tersebut (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).
I.A.2.a.iv Asas Itikad Baik (Good Faith): Perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik (jujur, wajar, dan
patut), sebagaimana diatur dalam (Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata).
I.A.2.a.v
Asas
Kepatutan,
Kebiasaan,
dan
mengikat
Undang-Undang: Persetujuan tidak hanya mengikat
apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya,
melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya
persetujuan
dituntut
berdasarkan
kepatutan,
kebiasaan,
atau
undang-undang
(Pasal
1339
KUHPerdata).
Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli dari pihak Pemerintah
yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang dihadirkan
dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 20 Mei 2026, yang juga menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
445
Halaman 5 Risalah Persidangan Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026:
“Pasal 304 KUHD ini terkait dengan polis asuransi jiwa.
Memahami Pasal 304 harus dikaitkan dengan Pasal 305
KUHD. Pasal 305 itu menegaskan bahwa di Pasal 304 berisi
tentang syarat polis minimal, Pasal 305 mengatur tentang
berkaitan dengan syarat-syarat asuransi selanjutnya boleh
diatur lebih lanjut atas kesepakatan para pihak yang akan
membuat perjanjian asuransi. Polis asuransi jiwa di Pasal
304 itu hanyalah persyaratan minimal yang wajib diatur dalam
polis asuransi jiwa. Semuanya tetap berdasar pada asas
kebebasan berkontrak, sebagaimana dijamin oleh Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, menurut saya, tidak tepat
jika kemudian ditafsirkan bahwa Pasal 304 KUHD itu tidak
memberikan kepastian hukum bagi pihak tertanggung
karena bisa disalahgunakan oleh penanggung, sehingga
bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.
Terlebih, Pasal 304 KUHD tersebut, saat ini sudah mengalami
beberapa pergeseran dan perkembangan pengaturan sejalan
dengan berkembangnya industri asuransi di Indonesia.”
Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. juga menegaskan
bahwa polis asuransi merupakan perjanjian antara para pihak
yang sejatinya ketentuan-ketentuannya telah mengacu kepada
Pasal
304
KUHD
sebagaimana
Halaman
7
Risalah
Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 20 Mei 2026:
”Kesimpulannya, Yang Mulia, Pasal 304 KUHD telah memenuhi
asas kepastian hukum. Sebagai tujuan dari hukum itu sendiri,
sehingga tidak tepat jika ditafsirkan telah tidak memberikan
kepastian hukum dalam rangka praktik perjanjian asuransi yang
semakin berkembang saat ini. Pasal 304 KUHD memang
hanya merupakan syarat minimal yang bisa disepakati para
pihak dalam perjanjian asuransi dan menuangkannya
dalam
polis
asuransi.
Pengembangan
syarat-syarat
diserahkan sepenuhnya pada kehendak para pihak yang
akan menutup perjanjian asuransi berdasarkan asas
kebebasan berkontrak. Jikapun di dalam praktik kemudian
perusahaan asuransi memandang perlu untuk meminta
dokumen tambahan dalam rangka proses penyelesaian klaim,
maka hal tersebut merupakan praktik bisnis, proses yang wajar
dalam rangka pelaksanaan bisnis usaha asuransi yang harus
mengedepankan prinsip kehati-hatian sepanjang tentu syarat
tersebut ditetapkan di dalam peraturan OJK yang harus ditaati.”
Dengan
demikian,
berdasarkan
uraian
di
atas
dapat
disimpulkan bahwa mengingat polis asuransi merupakan suatu
446
perjanjian, maka ketentuan mengenai syarat minimum polis
asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 KUHD juga
tunduk pada ketentuan KUHPerdata.
I.A.2.b.
Kedua, dalam pembuatan Polis-Polis Asuransi, PIHAK
TERKAIT
juga
telah
memberikan
keleluasaan
kepada
PEMOHON untuk mempelajari syarat dan ketentuan yang
dimuat dalam Polis-Polis Asuransi (guna dijamin kepastian
hukumnya) sebagaimana telah diatur ketentuan mengenai
“Masa Mempelajari Polis” atau dalam praktik disebut juga
sebagai “free look period” (periode waktu kebebasan untuk
mengkaji polis), di mana PIHAK TERKAIT telah memberikan
waktu selama 14 (empat belas) hari kalender agar PEMOHON
sebagai pemegang Polis-Polis Asuransi dapat mempelajari
terlebih dahulu dalam jangka waktu yang wajar (sesuai dengan
yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) atas
seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Polis-Polis
Asuransi, termasuk prosedur pengajuan klaim atas polis
asuransi,
sebelum
memberikan
persetujuannya
atas
penerbitan polis tersebut, sebagaimana ketentuan “Masa
Mempelajari Polis” tersebut telah jelas diberikan dan diatur
dalam Polis-Polis Asuransi (vide Bukti PT-1 s.d Bukti PT-4),
berdasarkan hasil tangkapan layar berikut:
Dengan demikian, jelas bahwa PEMOHON sebagai pemegang
polis dan sekaligus penerima manfaat atas Polis-Polis Asuransi
memiliki kehendak bebas untuk menyetujui persyaratan
dimaksud atau tidak menyetujuinya, yang mana dalam perkara
a quo, PEMOHON setelah diberikan “Masa Mempelajari Polis”
telah memutuskan untuk memberikan kata sepakat dan
447
menyetujui persyaratan polis dimaksud, termasuk syarat dan
ketentuan pencairan klaim asuransi.
I.A.3. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan
bahwa sama sekali tidak ada hak konstitusional PEMOHON yang
dibatasi oleh PIHAK TERKAIT terhadap pembuatan Polis-Polis
Asuransi beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya, dan sejatinya
proses pembuatan, dan sampai disepakatinya hingga penerbitan
Polis-Polis Asuransi telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip yang
diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
I.B. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan PEMOHON sama sekali Tidak
Mengalami Kerugian Konstitusional Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1)
UUD NRI 1945
I.B.1. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, telah terbukti bahwa
PEMOHON sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
Oleh karena itu, dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan
bahwa ketentuan Pasal 304 KUHD bertentangan dengan hak
konstitusional PEMOHON berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
1945, khususnya terkait perlindungan atas harta benda PEMOHON
(vide bagian B, halaman 25–27 Permohonan), adalah dalil yang
mengada-ada dan tidak berdasar.
I.B.2. Dalam hal ini PEMOHON mendalilkan bahwa premi yang dibayarkan
merupakan “pengorbanan harta benda yang telah dilakukan
tertanggung. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) hak milik
tertanggung yang berada di bawah kekuasaan perusahaan
asuransi, yakni premi dan uang pertanggungan” (kutipan, lihat butir 2
halaman 26 Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026). PEMOHON telah mendalilkan bahwa “premi dan uang
pertanggungan” merupakan hak milik PEMOHON sebagai pemegang
polis sekaligus penerima manfaat atas Polis-Polis Asuransi -quod non-
I.B.3. Demi terang dan lebih jelasnya perkara a quo terkait dengan norma
Pasal
304
KUHD
dikaitkan
dengan
dalil
pelanggaran
hak
konstitusional PEMOHON atas dasar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
448
1945, perlu dikutip di sini ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”
I.B.4. Dalam perkara a quo, pembayaran premi jelas-jelas bukan dan
tidak dapat dianggap sebagai harta benda PEMOHON, melainkan
semata-mata merupakan pelaksanaan kewajiban PEMOHON
berdasarkan perikatan Polis-Polis Asuransi yang telah disepakati
dalam mengikuti program asuransi oleh PEMOHON dan PIHAK
TERKAIT sebagai perusahaan asuransi. Karenanya dalil PEMOHON
yang mengklaim jika pembayaran premi dan uang manfaat asuransi
adalah harta benda dan hak milik PEMOHON, -quod non-, adalah
tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena pembayaran
premi jelas merupakan pelaksanaan kewajiban Ng Kim Tjoa (in casu
PEMOHON) sebagai pemegang polis sekaligus penerima manfaat
berdasarkan Polis-Polis Asuransi, dan klaim pembayaran uang
manfaat asuransi yang diberikan kepada Ng Kim Tjoa (in casu
PEMOHON) yang juga sebagai penerima manfaat dari Polis-Polis
Asuransi tersebut tidaklah serta merta atau otomatis dianggap
merupakan harta benda dan hak milik dari PEMOHON sebagaimana
diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, melainkan klaim
pencairan manfaat polis haruslah melalui proses verifikasi maupun
validasi keabsahan data dan kebenaran peristiwa kematian
Almarhumah Yuliana (yang merupakan istri PEMOHON) yang diklaim
oleh PEMOHON. PEMOHON dalam hal ini seperti salah menafsirkan
jika uang manfaat asuransi itu seolah-olah seperti “uang tabungan”
yang ada dalam rekening bank.
I.B.5. Kalaupun uang pembayaran premi dan uang manfaat asuransi
dianggap atau diasumsikan sepihak oleh PEMOHON dalam
Permohonan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 sebagai harta
benda/hak milik, -quod non- (dimana sudah jelas hal ini tidak benar
berdasarkan uraian di atas), maka karena unsur/norma dalam Pasal
28G ayat (1) UUD NRI 1945 adalah harus terpenuhinya “syarat di
449
bawah
kekuasaan
PEMOHON”,
dan
nyata-nyatanya
uang
pembayaran premi dan uang manfaat asuransi atas Polis-Polis
Asuransi tersebut faktanya tidaklah di bawah “kekuasaan PEMOHON”
(sebagaimana jelas hal ini disyaratkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI 1945) melainkan PEMOHON mengetahui dan menegaskan fakta
bahwa uang pembayaran premi dan uang manfaat asuransi berada di
bawah kekuasaan dari PIHAK TERKAIT sebagai perusahaan
asuransi, maka jelas dan nyata dalil PEMOHON adalah kabur
dengan
mengklaim/menganggap
telah
terjadi
kerugian
konstitusional PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 28G ayat
(1) UUD NRI 1945 karena norma pengaturan yang tidak adil
berdasarkan Pasal 304 KUHD, -quod non-.
I.B.6. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,
selain itu, jelas PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah merampas
harta benda yang diklaim oleh PEMOHON. Karena faktanya, PIHAK
TERKAIT secara sukarela dan berdasarkan ikatan dalam perjanjian (in
casu Polis-Polis Asuransi), PIHAK TERKAIT sama sekali tidak
pernah menolak untuk membayar uang manfaat asuransi, justru
faktanya PIHAK TERKAIT telah membayarkan Uang Santunan Polis
yang dapat diperhitungkan sebagai manfaat asuransi kepada
PEMOHON, di mana pencairan sisa uang manfaat selanjutnya tunduk
kepada selesainya proses verifikasi dan validitas dokumen-dokumen
dan data-data yang disampaikan oleh PEMOHON atau diperolehnya
temuan atas penyimpangan klaim (irregularities) dari proses verifikasi
yang saat ini sedang dalam proses hukum pidana yang sedang
berjalan (due process of laws).
I.B.7. Berdasarkan syarat dan ketentuan Polis-Polis Asuransi yang telah
mengikat “bagaikan undang-undang” bagi para pihak, maka tindakan
PIHAK TERKAIT sebagai perusahaan asuransi yang melakukan
verifikasi dokumen dan kemudian memutuskan untuk menangguhkan
sementara pencairan uang manfaat yang diminta oleh PEMOHON, hal
tersebut jelas bukan merupakan tindakan perampasan atau
pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
(sebagaimana yang didalilkan sepihak oleh PEMOHON), melainkan
450
tindakan perusahaan asuransi tersebut (in casu PIHAK TERKAIT)
jelas merupakan pelaksanaan due process of laws, demi terciptanya
kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Hal tersebut juga didukung oleh Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr.
Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam Persidangan Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026, yang
menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda
baca):
“Bahwa penguatan perlindungan pemegang polis, itu juga
selanjutnya di dalam peraturan … beberapa peraturan OJK sudah
diatur secara lebih rinci pengembangan dari Pasal 304 KUHD
tersebut. Contohnya, POJK Nomor 23 Tahun 2015, juga POJK
Nomor 8 Tahun 2024 ya, mengatur beberapa hal yang berkaitan
dengan polis asuransi dimana perusahaan asuransi juga diberikan
ruang untuk melakukan verifikasi dokumen pengaturan klaim untuk
dapat terhindar dari kegiatan fraud dan penyalahgunaan produk
asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis atau tertanggung.”
Dengan demikian, tindakan perusahaan asuransi untuk melakukan
verifikasi
terhadap
dokumen-dokumen
yang
diajukan
serta
menangguhkan pembayaran manfaat asuransi selama proses
verifikasi berlangsung merupakan tindakan yang telah diakomodasi
dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna mewujudkan
kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan
perasuransian.
I.B.8. Berdasarkan uraian dan fakta di atas, karenanya sangat berdasar bagi
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau
setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima, karena sesuai dengan
PMK 7/2025 (vide Bukti PT-14), telah dibuktikan oleh PIHAK TERKAIT
bahwa dalam Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026: (i) tidak dapat dibuktikan terjadinya hak dan/atau
kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya
Pasal 304 KUHD dan (ii) tidak ada hubungan sebab-akibat antara
kerugian konstitusional PEMOHON dengan ketentuan Pasal 304
KUHD yang dimohonkan pengujian melalui perkara aquo.
451
I.C. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan Bahwa Permohonan PEMOHON
Merupakan Sengketa Kontraktual Individual yang Bukan Merupakan
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
I.C.1 PIHAK TERKAIT perlu menegaskan bahwa apabila dicermati secara
seksama, substansi Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 sesungguhnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 304 KUHD, melainkan merupakan sengketa kontraktual
individual antara PEMOHON selaku pemegang polis dan penerima manfaat
dengan PIHAK TERKAIT selaku perusahaan asuransi terkait proses verifikasi
dan pencairan klaim manfaat asuransi berdasarkan Polis-Polis Asuransi.
I.C.2 Sebagaimana telah ditegaskan secara konsisten dalam yurisprudensi
Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal
24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terbatas pada pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945, dan
bukan merupakan forum untuk menguji, menilai, atau menyelesaikan
persoalan penerapan norma (toepassing van recht), praktik bisnis, maupun
sengketa keperdataan individual antara para pihak.
I.C.3 Faktanya, dalil-dalil PEMOHON secara substansial mempermasalahkan
tindakan PIHAK TERKAIT yang meminta dokumen tambahan dalam proses
verifikasi klaim — yang jelas merupakan persoalan pelaksanaan perjanjian
berdasarkan Polis-Polis Asuransi, bukan persoalan pertentangan norma
Pasal 304 KUHD dengan UUD NRI 1945. PEMOHON pada hakikatnya telah
menggunakan forum pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
sebagai instrumen untuk memaksakan penyelesaian sengketa keperdataan
individualnya dengan PIHAK TERKAIT, yang seharusnya diselesaikan
melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah disepakati dalam
Polis-Polis Asuransi maupun melalui peradilan umum (in casu Pengadilan
Negeri) yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa keperdataan.
I.C.4 Oleh karena itu, Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 yang pada esensinya merupakan sengketa kontraktual individual
sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
452
II.
TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON PERKARA
PUU NOMOR 25/PUU-XXIV/2026
III.A. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan Pasal 304 KUHD sama sekali
Tidak Melanggar Kepastian Hukum Sebagaimana diatur dalam Pasal
28D Ayat (1) UUD NRI 1945
III.A.1. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terbukti bahwa dalil
PEMOHON yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 304
KUHD bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya
mengenai kepastian hukum (sebagaimana bagian A, halaman 20 – 25
Permohonannya) adalah tidak berdasar.
III.A.2. Sebagaimana butir 10 halaman 24 Permohonannya, PEMOHON mendalilkan
bahwa Pasal 304 KUHD menciptakan suatu ketidakpastian hukum karena
tidak mengatur mengenai syarat dan prosedur klaim uang pertanggungan
secara pasti dan “rigid”, yang mengakibatkan:
a. Tertanggung tidak mengetahui secara pasti sejak awal dokumen dan
persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh klaim;
b. Perusahaan asuransi memiliki keleluasaan normatif untuk menafsirkan
atau bahkan menambahkan syarat klaim di luar dari apa yang ditentukan
dalam polis;
c.
Syarat klaim sering kali baru diketahui setelah peristiwa risiko terjadi,
sehingga tertanggung berada dalam posisi tidak dapat menghindari atau
menolak syarat tersebut.
III.A.3. Bahwa dalil-dalil PEMOHON di atas sama sekali tidak berdasar dan tidak
relevan dengan Pasal 304 KUHD, karena alasan-alasan sebagai berikut:
III.A.3.a.
Pertama, Pasal 304 KUHD tetap tunduk terhadap asas-asas
KUHPerdata yang sudah menjamin kepastian hukum para
pihak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 1 KUHD (vide Bukti PT-
17) mengatur ketentuan sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata
tidak
diadakan
penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang
Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang
dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”
453
Mengingat hal di atas, maka asas-asas sebagaimana
dijelaskan dalam butir I.A.4.a (Dalam Tanggapan/Eksepsi atas
Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026) di atas tetap berlaku terhadap Pasal 304 KUHD,
khususnya mengenai asas itikad baik sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Dalam konteks perkara a quo, syarat “dokumen lain yang
dianggap perlu oleh penanggung” sebagaimana disepakati
dalam Polis-Polis Asuransi jelas telah secara sadar disetujui
oleh PEMOHON, dan PIHAK TERKAIT telah memberikan
jangka waktu yang wajar dan memadai untuk “Masa
Mempelajari Polis”, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan prosedur pencairan uang manfaat asuransi sudah
disepakati secara sadar oleh Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON)
selaku pemegang polis sekaligus penerima manfaat, sehingga
tidak ada dasar bagi PEMOHON melalui perkara a quo untuk
mempermasalahkan
Pasal
304
KUHD
untuk
mengesampingkan atau tidak memberlakukan begitu saja
kesepakatan mengikat dan berlaku sah dari Polis-Polis
Asuransi.
III.A.3.b.
Kedua, mengingat terhadap Polis-Polis Asuransi jelas
merupakan suatu perjanjian dan berlaku Pasal 1338 ayat (1)
dan (3) KUHPerdata, maka yang dilakukan oleh PIHAK
TERKAIT untuk meminta dokumen-dokumen persyaratan klaim
bukan saja melaksanakan kesepakatan yang sudah mengikat,
melainkan juga merupakan pelaksanaan dari itikad baik PIHAK
TERKAIT dalam proses pencairan klaim manfaat asuransi yang
diajukan oleh PEMOHON untuk melaksanakan prinsip kehati-
hatian, yang merupakan kewajiban PIHAK TERKAIT sebagai
perusahaan asuransi.
Dalam konteks perkara antara PEMOHON dengan PIHAK
TERKAIT,
permintaan
dokumen-dokumen
oleh
PIHAK
TERKAIT didasari alasan-alasan yang patut dan masih dalam
koridor verifikasi klaim manfaat asuransi, berdasarkan uraian
454
penjelasan berikut:
II.A.3.b.i.Berita Acara Kepolisian Asli
Sebagaimana diatur dalam Formulir-Formulir Klaim
dan ketentuan pada Polis-Polis Asuransi, PEMOHON
wajib untuk mengajukan dokumen “berita acara
kepolisian asli” (termasuk namun tidak terbatas pada
laporan polisi) sebagai syarat pengajuan klaim
manfaat asuransi, karena PEMOHON mengajukan
klaim manfaat asuransi dengan kategori kematian
karena “kecelakaan”. Namun demikian, PEMOHON
sama sekali tidak pernah melampirkan dokumen
asli dimaksud.
Sampai
akhirnya,
PEMOHON
melalui
kuasa
hukumnya, Anthoni Simamora, SH. MH & Partner
mengirimkan Surat No: 08/III/AS/2025, perihal:
“Somasi (Peringatan) Pertama” tertanggal 18 Maret
2025 (vide Bukti PT-18), yang dalam surat tersebut
dinyatakan bahwa PEMOHON telah mengajukan
laporan polisi atas meninggalnya Yuliana (Istri
PEMOHON) berdasarkan SKTBL 10/2024. Oleh
karena itu, sangat berdasar apabila PIHAK TERKAIT
meminta asli dokumen SKTBL 10/2024 ini dari
PEMOHON.
II.A.3.b.ii.Akta Tanah
Akta tanah dimintakan oleh PIHAK TERKAIT karena
sebagaimana informasi secara lisan dari PEMOHON,
Almarhumah Yuliana (istri dari PEMOHON) meninggal
dunia karena digigit ular setelah penandatanganan
akta tanah dimaksud. Hal di atas juga tertuang dalam
hasil wawancara Laporan Medikolegal (vide Bukti
PT-19), sebagaimana hasil tangkapan layar berikut:
455
Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila PIHAK
TERKAIT meminta informasi terkait, yaitu mengenai
akta tanah dari PEMOHON, untuk membuktikan
apakah benar ada peristiwa baik PEMOHON dan
Tertanggung atas nama Almarhumah Yuliana, benar
ke kantor notaris, sebelum terjadinya kematian
Almarhumah Yuliana.
II.A.4. Tindakan-tindakan PIHAK TERKAIT (termasuk permintaan dokumen SKTBL
10/2024 dan Akta Tanah/dokumen lain yang dianggap perlu dalam rangka
verifikasi klaim oleh PIHAK TERKAIT) sejatinya bukanlah tindakan
sewenang-wenang untuk mempersulit proses klaim manfaat asuransi,
melainkan semata-mata untuk menjalankan prinsip kehati-hatian atas dasar
informasi yang diberikan oleh PEMOHON itu sendiri, dan hal tersebut
dibenarkan berdasarkan ketentuan Polis-Polis Asuransi, dan hal ini selaras
dengan prinsip kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339
KUHPerdata.
Bahwa dalam praktik perasuransian yang berlaku secara universal termasuk
di negara-negara maju seperti Inggris, Jerman dan sebagainya jelas-jelas
mengenal klausula “To furnish all such information and documentary
456
evidence as the insurance may require”, yang artinya memberikan ruang
kepada penanggung (in casu PIHAK TERKAIT) untuk meminta dokumen
tambahan yang relevan guna memverifikasi kebenaran suatu klaim. Hal ini
sebagaimana didukung dan dikuatkan oleh pendapat Ahli dari Pemerintah
yaitu Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., dalam Persidangan Perkara
PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 yang menyatakan
sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Polis-polis yang ada di Indonesia umumnya adalah diadopsi dan dibuat
dengan mencontoh polis-polis dari negara-negara yang telah lebih maju
dalam asuransi, seperti dari negara Inggris, Jerman, Swiss, dan Kanada.
Pada semua polis-polis tersebut, terdapat syarat pengajuan klaim dengan
kalimat atau kata-kata, yaitu tertanggung wajib memberikan dokumen lain
yang dianggap perlu oleh penanggung atau dokumen lain yang relevan
yang diminta oleh penanggung atau syarat lain yang ditetapkan dalam
polis. Hal yang sama dalam praktik internasional, contoh polis asuransi
contractor all risks dan polis erection all risks yang dibuat oleh perusahaan
reasuransi global terbesar di dunia berpusat di Munich Re di Jerman. Yang
dipakai di berbagai negara terdapat hal yang sama dengan syarat pengajuan
klaim dokumen klaim dengan kalimat “To furnish all such information and
documentary evidence as the insurance may require.”
Sehingga tindakan-tindakan PIHAK TERKAIT tersebut juga dipandang
sebagai hal yang lazim dalam praktik perasuransian sebagaimana
berdasarkan pendapat Ahli dari Pemerintah yaitu Dr. Kornelius Simanjuntak,
S.H., M.H., dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 20 Mei 2026 yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Bahwa jika ada permintaan dari penanggung kepada pihak tertanggung
untuk melengkapi dokumen syarat pengajuan klaim, misalnya berupa surat
keterangan polisi, permintaan dokumen seperti itu adalah merupakan
suatu hal yang lazim dalam praktik proses klaim asuransi dengan tujuan
untuk memastikan validitas dan legalitas dari suatu klaim yang diajukan
oleh tertanggung.”
Dengan demikian, tindakan PIHAK TERKAIT yang meminta SKTBL 10/2024,
Akta Tanah, dan/atau dokumen lainnya yang dianggap diperlukan merupakan
tindakan yang wajar serta dilakukan dalam rangka penerapan prinsip kehati-
hatian dalam penyelenggaraan kegiatan perasuransian yang berlaku yang
merupakan mekanisme yang berlaku lazim secara universal diakui untuk
menjaga validitas pembayaran klaim, mencegah fraud serta memastikan
manfaat asuransi hanya dibayarkan kepada pihak yang benar-benar
valid/berhak.
457
II.A.5. Selain itu, apabila PEMOHON mendalilkan bahwa tidak ada regulasi yang
mengatur bahwa suatu polis wajib mengatur mengenai syarat klaim sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum, faktanya Pasal 12 POJK 8/2024 (vide
Bukti PT-20), jelas-jelas telah mengatur bahwa suatu polis asuransi wajib
memuat “syarat klaim dan tata cara pengajuan klaim”, sebagai berikut
(dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Pasal 12
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi
yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
...
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim.”
Ketentuan di atas secara jelas juga memberikan kepastian hukum yang
melindungi baik PEMOHON sebagai penerima manfaat maupun PIHAK
TERKAIT selaku perusahaan asuransi, karena sudah ada ketentuan yang
mengatur terkait dengan tata cara dan syarat klaim dalam suatu polis
asuransi. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ahli dari Pemerintah yaitu Dr.
Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., dalam Persidangan Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 yang menyatakan sebagai
berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Pertama, Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 45 berkaitan dengan kepastian hukum yang adil bagi
tertanggung. Bahwa kepastian hukum yang adil dalam pengajuan
klaim asuransi tidak dapat diwujudkan semata-mata hanya dari
norma satu pasal undang-undang, yaitu Pasal 304 KUHD, melainkan
dari ekosistem seluruh perangkat peraturan perundangan di bidang
asuransi, termasuk Undang-Undang Perasuransian yang telah
diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK
dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”
Kemudian, Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
20 Mei 2026 juga menegaskan pendapat yang sama yaitu (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Pasal 304 KUHD tidak dapat dipahami secara terpisah dari
perkembangan sistem hukum perasuransian nasional yang telah
mengalami pembaharuan secara signifikan melalui berbagai
peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam undang-
undang maupun peraturan-peraturan OJK.”
II.A.6. Dengan demikian, merujuk pada pandangan kedua Ahli tersebut, dapat
458
dipahami bahwa Pasal 304 KUHD dalam praktik perasuransian bukanlah satu-
satunya dasar hukum yang digunakan, melainkan harus dibaca dan dimaknai
dalam keterkaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang relevan demi tercapainya suatu kepastian hukum.
II.A.7. Bahwa kepastian hukum dalam konteks perasuransian tidak dapat dimaknai
secara sempit sebagai kepastian formal semata (berdasarkan dokumen),
melainkan juga mencakup kepastian atas kebenaran materiil dari suatu
klaim.
II.A.8. Justru apabila Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 dikabulkan dan syarat klaim dibuat “final dan rigid”, maka
perusahaan asuransi tanpa keadilan dipaksa secara serta merta: (i)
membayar klaim tanpa verifikasi; (ii) dokumen yang diduga palsu tidak dapat
diperiksa dan/atau dibuktikan melalui proses hukum lebih dahulu; (iii) potensi
tindakan penipuan (fraud) menjadi merajalela dan pasti akan terjadi dalam
praktik pencairan klaim asuransi; dan (iv) sistem hukum menjadi tidak adil
karena tidak dapat memisahkan klaim yang sah dan tidak sah. Hal ini justru
jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil itu sendiri.
II.A.9. Selain itu, Ahli dari Pemerintah, Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.,
dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 tanggal 20 Mei
2026 juga menyatakan bahwa syarat klaim pada hakikatnya bersifat terbuka,
mengingat sifatnya yang menyesuaikan dengan situasi dan peristiwa yang
akan terjadi di masa mendatang, sebagaimana kutipan berikut (dalam kutipan
dan penambahan tanda baca):
“Memang tidak mungkin tidak terbuka syarat klaim itu, pasti ada di situ
sesuatu yang belum bisa dirumuskan, belum bisa didefinisikan
sekarang, sehingga dia harus ada suatu clause yang terbuka untuk
bisa membuat fit, membuat cocok dokumen apa yang diperlukan
untuk menguji validitas dan legalitas dari klaim tersebut.”
Lebih lanjut, Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.,
dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
20 Mei 2026 juga menyampaikan pandangan yang sejalan, dengan merujuk
pada doktrin yang digunakan oleh para pakar hukum di Indonesia,
sebagaimana kutipan berikut:
“norma terbuka itu dalam teori hukum memang selalu ada.
….
Contoh saja justru itikad baik, bisa dirujuk bukunya What Is Right
Theory dari Jan Gijssels. Dan itu menjadi rujukan senior-senior kita,
459
Prof. Dikno dan lain sebagainya, Prof. Sidharta dari UNPAD, almarhum,
Prof. Satjipto Rahardjo. Iktikad baik salah satu contoh di dalam bukunya
Jan Gijssels dengan judul What Is Right Theory. Itu justru dikatakan
sebagai norma terbuka. Kenapa dikatakan norma terbuka? Karena
menerjemahkan iktikad baik hanya dua, Yang Mulia, subyektif, objektif.
Begitu kita bicara iktikad baik subjektif, itu iktikad baik yang datang dari
hati nurani saya. Siapa orang yang bisa tahu tentang hati nurani saya?
Kalau hukum pidana katanya mens rea. Nah, dalam konteks itu, maka
Jan Gijssels mengatakan di setiap norma pasti ada yang namanya
norma terbuka, open norm atau blanket norm.”
II.A.10. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma
yang bersifat terbuka tidak dapat dimaknai sebagai ketidakpastian
hukum, melainkan justru sebagai penguatan atas asas kepastian
hukum.
II.A.11. Oleh karena itu, secara nyata dan jelas Pasal 304 KUHD telah menjamin
kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945, sehingga tidak perlu diuji apalagi ditambahkan frasa: (i) “syarat
klaim yang diatur secara final dan rigid”; atau (ii) “syarat klaim yang
disepakati sejak awal”; atau (iii) “syarat klaim yang disepakati dan diatur
sejak awal, serta tidak dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat
secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya”, sebagaimana hal ini
diklaim sepihak oleh PEMOHON.
II.A.12. Dengan demikian, sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON Perkara
PUU Nomor 25/XXIV/2026 untuk seluruhnya.
III.B. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan Pasal 304 KUHD Tidak
Bertentangan Dengan Asas Konsensualisme dan Pacta Sunt Servanda
II.B.1. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terbukti dan tidak
terbantahkan bahwa Pasal 304 KUHD sama sekali tidak bertentangan
dengan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda.
II.B.2. PEMOHON mendalilkan dan menganggap seolah-olah dikarenakan Pasal
304 KUHD tidak mengatur syarat-syarat klaim sebagai materi muatan
minimum dalam suatu polis asuransi, hal ini dalam praktik mengakibatkan
sering lahirnya syarat-syarat klaim di luar polis yang tidak pernah disepakati,
sehingga bertentangan dengan asas konsensualisme dan pacta sunt
servanda, qoud non, sehingga sesungguhnya yang dimohonkan PEMOHON
adalah merupakan pengujian Pasal 304 KUHD terhadap ketentuan
460
KUHPerdata, bukan terhadap UUD NRI 1945, yang mana hal ini sama sekali
bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
II.B.3. Lagi pula, dalil PEMOHON di atas semakin menunjukkan bahwa
permasalahan inti perkara a quo bukan merupakan permasalahan norma dari
Pasal 304 KUHD, karena PEMOHON justru mempermasalahkan praktik
asuransi, bukan norma dari Pasal 304 KUHD.
II.B.4. Kami merujuk pada keterangan Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr. Nindyo
Pramono, S.H., M.S. dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 yang menjelaskan mengenai asas
konsensualisme sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda
baca):
“Pasal 1338 ayat (1) juncto 1320, syarat yang pertama KUH Perdata juga
mengajarkan kepada kita tentang asas konsensualisme. Berdasarkan
asas konsensualisme, pada dasarnya perjanjian dan perikatan,
termasuk perjanjian asuransi itu sudah lahir dan berlaku sejak saat
atau detik tercapainya konsensus dari para pihak tanpa perlu
adanya formalitas tertentu. Dalam perjanjian asuransi konsensus itu
terjadi, merupakan pertemuan antara dua kehendak, yaitu kehendak
tertanggung yang saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh
pihak penanggung. Oleh karena dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping
kesepakatan yang telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap
perjanjian, termasuk perjanjian asuransi sudah sah dalam arti mengikat
para pihak apabila sudah tercapai konsensus mengenai hal-hal pokok
yang menjadi obyek perjanjian.”
Lebih lanjut, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam Persidangan
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 juga
menjelaskan mengenai asas pacta sunt servanda sebagai berikut (dalam
kutipan dan penambahan tanda baca):
“Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) bersambung dengan Pasal 1320
KUHPerdata juga mengajarkan kepada kita tentang asas pacta sunt
servanda. Asas ini dapat disimpulkan dari kata berlaku sebagai
undang undang bagi mereka yang membuatnya di dalam Pasal 1338
ayat (1) tersebut. Dalam Pasal 1338 ayat (1), pada dasarnya janji itu
mengikat, demikian arti dari pacta sunt servanda itu. Oleh karena
janji itu mengikat, maka perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya.
Untuk memberikan kekuatan atau daya berlaku atau daya mengikatnya
perjanjian, seperti halnya perjanjian asuransi, maka perjanjian
asuransi
yang
sudah
dibuat
secara
sah
mengikat
serta
dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya
berlaku dan mengikatnya undang-undang.”
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi
461
tidak bertentangan dengan asas konsensualisme sepanjang telah tercapai
kesepakatan para pihak. Selain itu, perjanjian asuransi juga sejalan dengan
asas pacta sunt servanda, mengingat perjanjian tersebut berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya.
II.B.5. Selain itu Pasal 1 KUHD juga menyatakan bahwa seluruh ketentuan dalam
KUHPerdata tetap berlaku terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHD,
sepanjang tidak dilakukan penyimpangan khusus. Oleh karena Pasal 304
KUHD tidak mengesampingkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt
servanda, maka kedua asas tersebut tetap berlaku terhadap ketentuan Pasal
304 KUHD, yaitu sejalan dengan konsensualisme dan asas pacta sunt
servanda yang berlaku dalam hubungan perdata khususnya mengenai klaim
asuransi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli dari Pemerintah
yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam Persidangan Perkara
PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026 yang menyatakan
sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“saya berpendapat bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal
304 KUHD dibaca secara sistematis bersama-sama dengan
keseluruhan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan
usaha perasuransian di Indonesia, maka jelas bahwa ketentuan Pasal
304 tersebut tidak bertentangan dengan asas konsensualisme, asas
pacta sunt servanda, asas utmost good faith, maupun asas
transparansi.”
II.B.6. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 304 KUHD sama sekali
tidak bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan asas
konsensualisme. Dengan demikian, sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya.
II.C. Telah Terbukti dan Tidak Terbantahkan bahwa Pasal 304 KUHD Wajib
Dikesampingkan Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Lex
Generalis dan Asas Lex Superiori Legi Lex Priori, karena Sudah Diatur
Lebih Lanjut dalam rezim hukum yang baru dan lebih khusus (UU
Asuransi juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan
pelaksananya)
II.C.1. Pasal 304 KUHD yang merupakan norma perundang-undangan yang telah
berlaku dari sejak zaman kolonial Belanda mengatur mengenai salah satu
462
ketentuan umum (lex generalis) terkait dengan perasuransian dalam KUHD,
dimana berdasarkan hukum positif Indonesia, saat ini pengaturan terkait
dengan perasuransian dan seluruh aspek industri perasuransian di Indonesia
telah secara rinci dan khusus (lex specialis) telah diatur dalam UU Asuransi
(vide Bukti PT-21).
II.C.2. Nyata-nyata bahwa muatan materi pengaturan norma yang diatur dalam
Pasal 304 KUHD yang demi hukum telah digantikan, dikesampingkan
dan/atau disempurnakan keberlakukannya dalam UU Asuransi dan peraturan
pelaksanaannya, Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono,
S.H., M.S. dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 20 Mei 2026 menyampaikan pandangan yang serupa, sebagaimana
penjelasan berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Pasal 304 KUHD tidak dapat secara terpisah dilepaskan dari
perkembangan sistem hukum perasuransian nasional yang telah
mengalami pembaharuan secara signifikan melalui berbagai peraturan
perundang-undangan.”
II.C.3. Kemudian, sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) UU Asuransi diatur
ketentuan sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
”(4) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam
mengelola Premi dan Pemegang Polis harus dapat menghitung risiko dan
manfaat yang akan didapat oleh Pemegang Polis serta memastikan tidak
terjadi kegagalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Syariah dalam memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang
baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”
II.C.4. Lebih lanjut lagi, sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan UU Asuransi
di atas, telah diterbitkan POJK 8/2024. Hal ini terlihat jelas dari konsideran
POJK 8/2024 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan (5) UU
Asuransi, yang berisi ketentuan sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
”bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A dan Pasal 11 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penggunaan polis
asuransi secara elektronik atau digital dan tata kelola perhitungan
premi/kontribusi secara lebih hati-hati dalam rangka memastikan
perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dapat memenuhi
seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta;”
463
II.C.5. Bahwa Pasal 12 POJK 8/2024 telah mengatur materi muatan minimum suatu
polis asuransi, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 304 KUHD.
Berikut adalah kutipan Pasal 12 POJK 8/2024 dimaksud (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
“Perusahaan
Asuransi
dan
Perusahaan
Asuransi
Syariah
yang
menyelenggarakan Produk Asuransi wajib menerbitkan Polis Asuransi yang
paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan,
termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;
c. cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
d. tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;
e. penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada
saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika
pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata
uang rupiah;
f.
waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran
Premi/Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah
yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan
melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada
Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa
pertanggungan/kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;
i.
tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang
dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;
j.
cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang
memiliki manfaat nilai tunai yang besarannya tidak dijamin sesuai
dengan Polis Asuransi;
k. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk
Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa atau
perusahaan asuransi jiwa syariah yang menjanjikan dividen Polis
Asuransi atau yang sejenis;
l.
penghentian pertanggungan/kepesertaan, baik dari Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang
Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab,
kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh
Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
m. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
n. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
o. penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan
pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;
p. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
lebih;
464
q. tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau
Peserta;
r.
periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode
lebih dari 1 (satu) tahun; dan
s. periode menunggu jika ada.”
II.C.6. Adapun sebagaimana kutipan di atas, Pasal 12 huruf m dan n POJK 8/2024
juga telah mengatur mengenai syarat dan tata cara pengajuan klaim asuransi,
yang dipermasalahkan dalam Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli dari
Pemerintah yaitu Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., dalam
Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei
2026 yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dan penambahan
tanda baca):
“Bahwa berkaitan dengan apa saja yang sekurang-kurangnya dimuat
dalam polis telah dituangkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan,
yaitu Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun
2024.”
II.C.7. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa di dalam hukum positif
Indonesia telah diundangkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan
yang mengatur lebih khusus (lex specialis) dan lebih baru (lex superiori)
mengenai standar materi muatan dalam suatu polis asuransi yang
sebelumnya secara umum diatur dalam Pasal 304 KUHD (lex generalis).
Oleh karena itu, Pasal 304 KUHD harus dikesampingkan dan bukan
merupakan norma yang dapat diuji dalam perkara Mahkamah Konstitusi
terkait dengan syarat dan tata cara pengajuan klaim asuransi, hal ini
berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali (norma yang bersifat
khusus mengesampingkan norma yang bersifat umum) dan lex posterior
derogat legi priori (norma yang lebih baru mengesampingkan normat yang
terdahulu).
II.C.8. Lebih lanjut, sejalan dengan pendapat Ahli dari Pemerintah, Dr. Kornelius
Simanjuntak, S.H., M.H., dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026, menegaskan bahwa suatu undang-
undang pada dasarnya memuat norma dasar dan prinsip-prinsip umum,
sehingga hal-hal yang bersifat teknis dan praktis akan diatur lebih lanjut
dalam peraturan khusus atau peraturan pelaksanaannya, sebagaimana
kutipan berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
465
“Sebuah undang-undang lebih banyak memuat aturan pokok dan norma
dasar dan prinsip-prinsip umum. Undang-undang tidaklah seharusnya
untuk mengatur hal-hal teknis dan hal-hal praktis secara rinci, detail,
dan rigid karena undang-undang berfungsi sebagai landasan atau
kerangka hukum dasar, sedangkan hal-hal yang praktis dan rinci
dan detail akan diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk perasuransian.
II.C.9. Karenanya, jika benar hak konstitusi PEMOHON berdasarkan: (i) Pasal 28G
Ayat (1) UUD NRI 1945 dan (ii) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dirugikan,
maka norma yang diuji melalui perkara a quo, sesuai dengan PMK 7/2025
(vide Bukti PT-14), adalah UU Asuransi yang merupakan “Undang-Undang
atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” yang dimohonkan
pengujiannya, dan karenanya yang diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara a quo bukanlah Pasal 304 KUHD yang demi hukum telah
digantikan, dikesampingkan dan/atau disempurnakan keberlakukannya
dalam
praktik
hukum
berdasarkan
UU
Asuransi
dan
peraturan
pelaksanaannya.
II.C.10. Dikarenakan berdasarkan uraian dalam sub-bab II.C ini telah nyata bahwa
UU Asuransi telah mengatur jelas norma mengenai materi muatan suatu polis
asuransi, termasuk didalamnya mengatur syarat dan tata cara pengajuan
klaim (lebih lanjut lagi norma ini telah diatur secara rinci dalam POJK 8/2024
sebagai peraturan pelaksanaan), maka jikalaupun atau seandainyapun
ketentuan atau norma yang diatur dalam UU Asuransi diajukan pengujiannya
ke Mahkamah Konstitusi oleh PEMOHON atas dasar timbulnya kerugian hak
konstitusional PEMOHON, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sudah tentu permohonan
pengujian atas norma dari UU Asuransi tersebut di atas akan ditolak karena
tidak beralasan.
II.C.11. Sebagai contoh penerapan asas lex superiori derogat legi priori, dapat dilihat
dalam ketentuan mengenai pendaftaran firma dalam KUHD dan Permenkum
25/2025 (vide Bukti PT-22), hal ini terlihat pada tabel ini:
KUHD
Peraturan yang berlaku saat ini
Pasal 23 KUHD
“Para persero firma diwajibkan
untuk mendaftarkan akta itu
dalam register yang disediakan
untuk itu pada kepaniteraan
raad van justitie (pengadilan
Pasal 4 Permenkum 25/2025
”(1)
Pendaftaran
pendirian
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV
diajukan kepada Direktur Jenderal
oleh pendiri bersama-sama atau
para sekutu melalui Notaris.
466
negeri) daerah hukum tempat
kedudukan perseroan itu.”
(2) Pendaftaran pendirian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara elektronik
melalui Sistem Administrasi
Badan Usaha.”
Catatan:
Pasal 23 KUHD sudah tidak diterapkan saat ini, dan yang berlaku ialah
Pasal 4 Permenkum 25/2025. Hal ini terlepas Permenkum 25/2025 tidak
mengatur secara eksplisit mengenai pengesampingan/pencabutan Pasal
23 KUHD, dan tidak ada peraturan perundang-undangan setelah
berlakunya KUHD yang telah mencabut atau mengesampingkan
keberlakukan Pasal 23 KUHD ini.
II.C.12. Oleh karena Pasal 304 KUHD sebagai produk hukum lama harus dibaca dan
diterapkan secara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
baru, khususnya dalam bidang perasuransian, sehingga tidak dapat
ditafsirkan secara berdiri sendiri tanpa memperhatikan rezim hukum khusus
dan baru setingkat undang-undang yang mengaturnya, hal ini sejalan dengan
Keterangan Presiden dalam Persidangan Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 15 April 2026, yang menyatakan sebagai berikut
(dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Ketentuan Pasal 304 KUHD tidak dapat dipahami secara terpisah,
melainkan
harus
dilihat
dalam
kerangka
sistem
hukum
perasuransian
nasional
yang
telah
berkembang
secara
komprehensif.”
Yang kemudian juga dipertegas oleh Ahli dari Pemerintah yaitu Prof. Dr.
Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam Persidangan Perkara PUU Nomor
25/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Mei 2026, yang menyatakan sebagai
berikut (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
“Bahwa berdasarkan penjelasan yang saya kemukakan di atas, KUHD
bukan satu-satunya payung hukum dan pelaksanaan kegiatan
perasuransian yang ada saat ini di Indonesia.”
Dengan demikian, tampak bahwa PEMOHON telah menafsirkan Pasal 304
KUHD secara sempit dan tidak komprehensif. Sebaliknya, berdasarkan
berbagai keterangan dan pendapat ahli, Pasal 304 KUHD harus dipahami
tidak secara sempit, melainkan dalam pengertian yang lebih luas dan
sistematis.
II.C.13. Maka jelas bahwa Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 adalah permohonan pengujian undang-undang yang tidak
berdasar dan patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
467
Konstitusi.
II.C.14. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-
XXIV/2026 didasarkan pada pemahaman yang keliru terhadap struktur
hukum yang berlaku, maka jelas tidak terdapat pertentangan antara Pasal
304 KUHD dengan UUD NRI 1945 dan permohonan a quo kehilangan dasar
argumentasi konstitusionalnya. Dengan demikian sangat berdasar bagi Yang
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan
PEMOHON Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
II.D. Rezim Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perasuransian Di
Indonesia Telah Diatur Secara Komprehensif
II.D.1. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan adanya ketidakpastian hukum
akibat norma Pasal 304 KUHD adalah dalil yang tidak berdasar. Hal ini
disebabkan PEMOHON tidak melihat Pasal 304 KUHD secara utuh dalam
kesatuan sistem hukum perasuransian di Indonesia. Karena pada dasarnya,
sektor perasuransian saat ini telah diatur secara komprehensif telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, in casu UU Asuransi
dan peraturan pelaksanaannya.
II.D.2. Bahwa PEMOHON secara keliru mendasarkan argumentasinya pada
perbandingan dengan hukum asuransi di Inggris (Insurance Act Inggris 2015)
dan Jerman (VVG), untuk mendalilkan bahwa kepastian hukum dalam
asuransi hanya tercapai apabila persyaratan klaim diatur secara tegas, rigid,
dan final dalam polis. Berdasarkan penelusuran PIHAK TERKAIT, tidak
ditemukan adanya ketentuan dalam kedua regulasi tersebut yang
memuat rumusan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.
II.D.3. Bahwa apabila dicermati rujukan hukum (in casu Insurance Act Inggris
2015 dan VVG) yang diajukan PEMOHON justru menunjukkan bahwa
tidak ada masalah konstitusionalitas dalam Pasal 304 KUHD.
Sebagaimana dapat dicermati pada Section 7 (1) VVG Jerman yang
mengatur mengenai kewajiban pemberian informasi pra-kontraktual (pre-
contractual information) agar informasi diberikan secara jelas kepada calon
pemegang polis sebelum menyetujui kontrak. Hal ini menunjukkan Regulasi
tersebut tidak mewajibkan perumusan syarat dokumen klaim secara
468
rigid di dalam polis, melainkan tetap memberikan ruang bagi
Penanggung untuk memverifikasi kebenaran materiil klaim.
II.D.4. Argumentasi di atas sejalan dengan Keterangan Ahli Pemerintah, Dr.
Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa (kutipan
dengan penambahan tanda baca):
“Sebuah undang-undang lebih banyak memuat aturan pokok dan norma
dasar dan prinsip-prinsip umum. Undang-undang tidaklah seharusnya
untuk mengatur hal-hal teknis dan hal-hal praktis secara rinci, detail,
dan rigid karena undang-undang berfungsi sebagai landasan atau
kerangka hukum dasar, sedangkan hal-hal yang praktis dan rinci dan
detail akan diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan
Pemerintah
dan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
untuk
perasuransian.”
Pada kesempatan lain disampaikan bahwa undang-undang tidak mengatur
hal-hal yang praktis, rigid, dan rinci supaya undang-undang tidak cepat
usang dan akan tetap relevan saat situasi berubah karena
perkembangan zaman, sehingga undang-undang dapat bertahan lama.
II.D.5. Ketentuan UU Perasuransian dan POJK berlaku sebagai ketentuan khusus
yang melengkapi ketentuan umum di dalam KUHD, sehingga tidak ada
kekosongan hukum dalam pengaturan sektor perasuransian di Indonesia.
II.D.6. Hal ini didukung oleh Keterangan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Nindyo
Pramono, S.H., M.S., di dalam persidangan, yang menegaskan (kutipan
dengan penamabahan tanda baca):
"Memahami Pasal 304 KUHD tidak dapat secara terpisah dilepaskan
dari perkembangan sistem hukum perasuransian nasional yang telah
mengalami pembaharuan secara signifikan melalui berbagai peraturan
perundang-undangan sampai dengan saat ini...
Ketentuan Pasal 304 KUHD harus dipahami sebagai bagian dari
kerangka hukum yang lebih luas, yang dalam praktiknya lebih
dilengkapi dan diperkuat melalui pengaturan sektoral di bidang
asuransi...
Pasal 304 KUHD tidak dapat dipahami secara terpisah dari
perkembangan sistem hukum perasuransian nasional yang telah
mengalami pembaharuan secara signifikan melalui berbagai
peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam undang-
undang maupun peraturan-peraturan OJK."
II.D.7. Berdasarkan fakta dan pendapat dari keterangan Ahli sebagaimana di
uraikan di atas, dalil PEMOHON mengenai masalah konstitusionalitas yang
berakibat pada ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh norma terbuka
yang ada pada Pasal 304 KUHD telah terbantahkan. Oleh karena itu, sudah
469
sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan
PEMOHON untuk seluruhnya.
II.E. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Saat Ini Telah Sejalan
Dengan Asas Konsensualisme Dan Prinsip-Prinsip Internasional
II.E.1. Bahwa dalam persidangan terbukti tidak sah dan tidak terbantahkan
kekeliruan dalil PEMOHON yang mengklaim secara sepihak bahwa Pasal
304 KUHD tidak sesuai dengan ketentuan: (i) UNIDROIT Principles of
International Commercial Contracts; dan (ii) Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) Consumer Policy.
II.E.2. Hal ini diperkuat dengan Keterangan Ahli Pemerintah, Dr. Kornelius
Simanjuntak, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa pencantuman klausul
fleksibilitas dokumen klaim dalam polis asuransi merupakan sebuah praktik
yang lazim (common practice) yang berlaku secara internasional. Ahli
menyatakan (dalam kutipan dan penambahan tanda baca):
"Adalah merupakan praktik yang umum dan lazim dalam industri
asuransi nasional dan internasional pencantuman syarat pengajuan
klaim
pada
polis
yang
didalamnya
terdapat
persyaratan
'Tertanggung wajib menyerahkan dokumen yang lain yang dianggap
perlu oleh Penanggung,'... atau kalimat lain yang maksud dan isinya
sama."
Yang dipertegas kembali dalam persidangan, bahwa dari sembilan negara
yang telah diteliti oleh Ahli Pemerintah, Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H.,
semua Undang-Undang Asuransi dari sembilan negara tersebut tidak ada
satu pun yang memuat ketentuan atau norma mengenai syarat dokumen
pengajuan klaim. Jadi ketentuan yang berlaku pada negara-negara tersebut
sejalan dengan KUHD yang tidak memuat syarat pengajuan klaim secara
final dan rigid dalam Pasal 304.
Berdasarkan tabel perbandingan yang PIHAK TERKAIT uraikan pada point
III.D. dalam dokumen Keterangan PIHAK TERKAIT, didukung dengan
pendapat Ahli yang telah disampaikan dimuka persidangan sebagaimana
diuraikan di atas, sesungguhnya tidak ada permasalahan ataupun
benturan norma antara prinsip-prinsip norma internasional terkait
asuransi (UNIDROIT Principles dan OECD Consumer Protection 2022)
dengan Pasal 304 KUHD, sebagaimana didalilkan secara keliru oleh
PEMOHON dalam permohonannya.
470
II.E.3. Dengan demikian sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON Perkara PUU
Nomor
25/PUU-XXIV/2026
untuk
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.
II.F. Pasal 304 KUHD sama sekali tidak Bertentangan dengan Asas Utmost
Good Faith dan Asas Indemnitas
II.F.1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalil PEMOHON dalam Perkara PUU
Nomor 25/PUU-XXIV/2026, yang mendalilkan bahwa tidak diaturnya “syarat
klaim” secara rigid dalam Pasal 304 KUHD telah memberikan ruang kepada
perusahaan asuransi untuk menambahkan syarat klaim secara sepihak (yang
dalam hal ini terkait dengan verifikasi dokumen yang relevan), sehingga
bertentangan dengan asas utmost good faith adalah sepenuhnya keliru dan
tidak berdasar hukum.
II.F.2. Sebaliknya, para Ahli yang dihadirkan Pemerintah sepakat bahwa ruang
terbuka dalam hak verifikasi dokumen justru merupakan perisai hukum bagi
Penanggung didasarkan pada prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi
indikasi kecurangan (fraud) yang dapat merugikan industri asuransi.
Sebagaimana ditegaskan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,
M.S yang dikutip berikut:
"...perusahaan asuransi juga diberikan ruang untuk melakukan verifikasi
dokumen pengaturan klaim untuk dapat terhindar dari kegiatan fraud
dan penyalahgunaan produk asuransi yang dilakukan oleh
pemegang polis atau tertanggung."
II.F.3. Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa asas utmost good faith yang didalilkan
oleh PEMOHON bukanlah asas yang berlaku secara sepihak (unilateral)
hanya kepada Penanggung, melainkan merupakan kewajiban timbal balik
(mutual obligation) yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian
asuransi, baik Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis. Asas
utmost good faith atau uberrimae fidei menghendaki agar Tertanggung
dan/atau Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh
informasi dan dokumen secara benar, lengkap, dan jujur (full disclosure)
kepada Penanggung, baik pada saat penutupan perjanjian asuransi maupun
pada saat pengajuan klaim manfaat asuransi.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD yang secara tegas
menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun
471
setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung,
meskipun dilakukan dengan itikad baik, yang sedemikian rupa sehingga
seandainya Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya maka
perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang
sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Perlu dicatat bahwa
meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024
telah menyatakan norma Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai "termasuk berkaitan dengan pembatalan
pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan
tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan", namun putusan tersebut
tidak menghapuskan asas utmost good faith yang bersifat universal,
melainkan
hanya
menegaskan
bahwa
mekanisme
pembatalan
pertanggungan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Penanggung,
sehingga kewajiban Tertanggung/Pemegang Polis untuk memberikan
keterangan yang benar dan lengkap tetap berlaku dan mengikat.
Bahwa dalam perkara a quo, justru terdapat fakta-fakta yang menunjukkan
adanya potensi pelanggaran asas utmost good faith oleh PEMOHON sendiri,
antara lain:
a. PEMOHON tidak pernah menyerahkan dokumen asli SKTBL 10/2024
yang merupakan syarat pengajuan klaim manfaat asuransi dengan
kategori kematian karena "kecelakaan" sebagaimana diatur dalam
Formulir-Formulir Klaim dan ketentuan Polis-Polis Asuransi, meskipun
telah berulang kali diminta oleh PIHAK TERKAIT;
b. Terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen (in casu SKTBL
10/2024), penipuan, dan/atau penggelapan oleh PEMOHON yang saat
ini sedang dalam proses penyidikan pada Kepolisian Daerah Metro Jaya
berdasarkan LP 6474/2025 (vide Bukti PT-12); dan
c. Terdapat indikasi ketidakwajaran dalam peristiwa meninggalnya
Almarhumah
Yuliana
sebagaimana
terungkap
dalam
Laporan
Medikolegal (vide Bukti PT-19).
Fakta-fakta tersebut semakin menegaskan bahwa tindakan PIHAK TERKAIT
dalam melakukan verifikasi dan meminta dokumen tambahan yang relevan
sama
sekali
bukan
merupakan
tindakan
sewenang-wenang
atau
pelanggaran asas utmost good faith, melainkan justru merupakan respons
472
yang patut dan proporsional atas adanya indikasi kuat pelanggaran asas
utmost good faith oleh PEMOHON itu sendiri. Adalah tidak berdasar dan
bertentangan dengan logika hukum apabila PEMOHON — yang justru diduga
telah melanggar asas utmost good faith — kemudian mendalilkan bahwa
Pasal 304 KUHD bertentangan dengan asas utmost good faith hanya karena
pasal tersebut memberikan ruang bagi Penanggung untuk melaksanakan hak
verifikasinya.
II.F.4. Selain itu, terkait dengan asas indemnitas, dalil PEMOHON juga tidak
berdasar. Asas indemnitas merupakan asas fundamental dalam hukum
asuransi yang mengandung prinsip bahwa asuransi bertujuan memberikan
penggantian atas kerugian nyata, bukan sebagai sarana untuk memperkaya
diri secara tidak sah. Meskipun asas indemnitas dalam pengertian ketat
lazimnya diterapkan pada asuransi kerugian, namun esensi asas ini — yakni
pencegahan penyalahgunaan asuransi dan pencegahan perolehan manfaat
yang tidak sah — tetap relevan dalam konteks asuransi jiwa, khususnya
terkait verifikasi keabsahan klaim.
Dalam perkara a quo, tindakan PIHAK TERKAIT yang melakukan verifikasi
dokumen klaim PEMOHON justru merupakan implementasi langsung dari
semangat asas indemnitas, guna memastikan manfaat asuransi hanya
dibayarkan berdasarkan peristiwa risiko yang sah dan terverifikasi, serta
mencegah pencairan klaim yang didasarkan pada dokumen yang diduga
palsu atau mengandung unsur kecurangan (fraud). Oleh karena itu, norma
terbuka dalam Pasal 304 KUHD tidak bertentangan dengan asas indemnitas,
melainkan justru menjadi instrumen hukum yang menopang terwujudnya
asas indemnitas dalam praktik perasuransian.
II.F.5. Oleh karena itu, semakin tidak berdasar kerugian konstitusional yang
didalilkan PEMOHON sebagai alasannya dalam mengajukan pengujian
Pasal 304 KUHD. Dengan demikian, sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON
Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 untuk seluruhnya.
II.G. Keseimbangan Posisi Penanggung dan Tertanggung dalam Praktik
Perasuransian
II.G.1. Melalui persidangan terbukti dan tidak terbantahkan bahwa dalam praktik
perasuransian pada dasarnya Penanggung dan Tertanggung memiliki
473
kedudukan yang seimbang. Bahkan Ahli Pemerintah, Prof. Dr. Nindyo
Pramono, S.H., M.S., dalam keterangannya dipersidangan menyatakan
sebagai berikut (kutipan dengan penambahan tanda baca):
“Justru di dalam POJK itu, justru banyak aturan-aturan yang justru
mengatur tentang perlindungan tertanggung, penanggung tidak.”
Sehingga jelas adalah sebuah kekeliruan bahwa Perusahaan Asuransi
selaku Penanggung selalu dianggap lebih untung dan memiliki kedudukan
yang lebih besar dari pada Tertanggung.
II.G.2. Hal ini dijelaskan lebih lanjut secara komprehensif oleh Ahli Pemerintah, Prof.
Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai berikut (kutipan dengan
penambahan tanda baca):
"Pasal 305 itu menegaskan bahwa di Pasal 304 berisi tentang syarat polis
minimal, Pasal 305 mengatur tentang berkaitan dengan syarat-syarat
asuransi selanjutnya boleh diatur lebih lanjut atas kesepakatan para
pihak yang akan membuat perjanjian asuransi...
Semuanya
tetap
berdasar
pada
asas
kebebasan
berkontrak,
sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata...
Pasal 304 KUHD pada hakikatnya menetapkan unsur-unsur minimal
yang
harus
dimuat
dalam
polis
sebagai
dokumen
yang
merepresentasikan perjanjian antara penanggung dan tertanggung
berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pengembangan syarat-syarat
polis diserahkan sepenuhnya pada kebebasan para pihak berdasarkan
Pasal 305 KUHD."
Oleh karenanya jelas bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur
bahwa dalam perjanjian asuransi segala hal yang diatur didalamnya adalah
berdasarkan kepada kesepakatan para pihak yang membuatnya sehingga
pada dasarnya para pihak memiliki posisi yang seimbang, hal ini juga dapat
dilihat dari praktik yang telah berjalan saat ini dimana, hukum asuransi
nasional memberikan perlindungan bagi konsumen melalui adanya hak dan
waktu yang cukup (free look period) bagi Tertanggung untuk mempelajari draf
kontrak sebelum mengikatkan diri.
II.G.3. Dengan demikian, semakin jelas dan terbukti bahwa penyalahgunaan yang
didalilkan berakibat dari norma yang ada pada Pasal 304 KUHD oleh
Perusahaan Asuransi sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak
berdasar dan tidak sesuai dengan praktik yang saat ini berjalan dalam praktik
perasuransian, sehingga sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan PEMOHON untuk
474
seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard).
II.H. Implikasi Penambahan frasa “syarat klaim yang diatur secara final dan
rigid” dalam Pasal 304 KUHD terhadap Praktik Klaim Perasuransian
Dan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Perasuransian
II.H.1. Bahwa di dalam persidangan a quo secara jelas telah terbukti bahwa petitum
PEMOHON yang menghendaki penambahan frasa "syarat klaim yang diatur
secara final dan rigid " dalam Pasal 304 KUHD, akan berimplikasi buruk dan
fatal terhadap praktik penyelesaian klaim dalam industri perasuransian
secara umum, serta mematikan sifat bisnis asuransi yang dinamis. Karena
pada dasarnya peristiwa kematian dalam asuransi jiwa memiliki penyebab
dan kondisi yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak dapat
diakomodasi oleh persyaratan dokumen yang bersifat rigid atau kaku.
II.H.2. Apabila Pasal 304 KUHD diatur secara limitatif dan “rigid” maka hal ini
JELAS-JELAS akan menyebabkan hak meminta dokumen yang relevan oleh
Perusahaan Asuransi hilang. Yang mana hal ini menyebabkan perusahaan
asuransi akan dipaksa membayar klaim tanpa proses validasi dan verifikasi
yang memadai. Sehingga berpotensi membuka ruang bagi modus kejahatan
asuransi (insurance fraud), seperti pemalsuan surat keterangan kematian,
rekayasa penyebab kematian, pengajuan klaim oleh pihak yang tidak berhak,
atau bahkan tindakan kriminal seperti pembunuhan berencana untuk
mencairkan
uang
pertanggungan
yang
pada
akhirnya
merugikan
konstitusionalitas dari Perusahaan Asuransi dan tertanggung-tertanggung
lainnya yang dananya dihimpun dalam Perusahaan Asuransi.
II.H.3. Selain dari pada itu, dengan penambahan frasa"syarat klaim yang diatur
secara final dan rigid “ bukan hanya berdampak buruk pada Penanggung
namun juga akan menyebabkan kerugian bagi Tertanggung itu sendiri, hal ini
sebagaimana keterangan Ahli Pemerintah Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H.,
M.H., dalam persidangan yang dikutip sebagai berikut (dalam kutipan dan
penambahan tanda baca):
"Dampak terhadap industri asuransi jika Pasal 304 KUHD memuat norma
syarat pengajuan klaim di dalam polis harus tertulis secara rinci, rigid, dan
pasti, adalah sangat sulit untuk merumuskan semua kemungkinan
dokumen syarat klaim...
475
Polis akan menjadi sangat tebal sehingga tidak efisien bagi
Penanggung, dan akan membebani Tertanggung untuk memenuhi
persyaratan dokumen klaim yang banyak, berpotensi akan
merepotkan Tertanggung...
padahal mungkin saja hal itu tidak relevan dengan peristiwa risiko dan
klaim yang terjadi, tetapi karena diwajibkan oleh Undang-Undang, maka
menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi dan dilengkapi oleh
Tertanggung. Hal seperti ini akan merugikan Tertanggung."
Selain dampak praktis tersebut, penggunaan istilah “final dan rigid”
bertentangan dengan asas formil pembentukan peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baku
sebagaimana diatur pada Pasal 26 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, jo. Pasal 3 Perpres
No. 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam
peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dengan
komprehensif pada bagian III.F. Keterangan PIHAK TERKAIT.
II.H.4. Dengan demikian, pengaturan yang menjadikan syarat klaim bersifat “final
dan rigid” yang dimohonkan dalam Permohonan a quo justru berpotensi
menimbulkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian
praktik perasuransian. Perusahaan asuransi tidak memiliki ruang untuk
menguji kebenaran klaim, dokumen yang disampaikan harus dianggap
benar tanpa diuji/verifikasi dan bahkan melegitimasi klaim yang tidak
sah yang berasal dari fraud (kecurangan) atau tindak pidana. Ketentuan
yang terlalu kaku berisiko membuka ruang bagi pihak yang beritikad buruk
untuk memanfaatkan celah formal dalam polis, sekaligus membatasi
kemampuan perusahaan asuransi dalam melakukan verifikasi dan penilaian
kebenaran materiil terhadap klaim yang diajukan. Untuk memberikan contoh
nyata atas dampak atau implikasi jika syarat klaim bersifat “final dan rigid”,
kami merujuk kepada pendapat Ahli Pemerintah Dr. Kornelius Simanjuntak,
S.H., M.H., dalam persidangan yang dikutip sebagai berikut (dalam kutipan
dan penambahan tanda baca):
“Saya berikan satu contoh dalam asuransi, ini dalam asuransi jiwa
untuk risiko meninggal dunia. Tertanggung bisa meninggal dunia di
dalam sport misalnya, bisa saja selagi berenang meninggal dunia,
keterangan apa yang diperlukan? Kalau rigid ya, harus ditulis
semuanya di dalam Pasal 304, maka kalau tertanggung meninggal
dunia karena di kolam renang ya, tidak paham berenang, tetapi
berenang
akhirnya
tidak
tertolong,
maka diperlukan
surat
keterangan dari pengelola kolam renang. Tertanggung juga, seorang
476
tertanggung bisa meninggal dunia juga waktu naik sepeda, maka harus
dirumuskan juga, didefinisikan syarat dokumen klaim yang terhadap
situasi klaim itu. Tertanggung juga bisa meninggal dunia lagi main golf,
surat keterangan seperti apa? Harus didefinisikan lagi. Seorang
tertanggung bisa juga meninggal dunia lagi mendaki gunung, surat
keterangan seperti apa? Tertanggung juga bisa meninggal dunia ya,
karena main sepak bola, dan banyak sekali, dan banyak sekali ini baru
satu aspek saja. Banyak sekali kemungkinannya, sehingga ya,
sebenarnya undang-undang ini kan dirumuskan dan juga berasal dari
negara-negara yang sudah memikirkannya itu dengan sangat baik. Dan
ternyata pasal ini juga bisa bertahan hingga sampai sekarang ya, lebih
dari satu abad. Jadi, mengapa merugikan pihak tertanggung? Karena
kalau tidak tercantum syarat dokumen itu, padahal peristiwa klaim itu
tidak ada syaratnya tercantum dalam polis, maka untuk menguji
validitas suatu klaim, legalitas suatu klaim itu tidak dapat dilakukan.”
Dalam perspektif yang lebih luas, syarat klaim bersifat “final dan rigid” tidak
hanya berpotensi meningkatkan risiko dalam industri perasuransian, tetapi
juga dapat mengganggu penerapan prinsip kehati-hatian (prudential
principle) dalam pengelolaan risiko oleh perusahaan asuransi.
II.H.5. Oleh karena itu, klaim PEMOHON yang menghendaki penambahan frasa
“syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” tersebut tidak sejalan dengan
tujuan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga sangat beralasan untuk Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan a quo.
II.I. Telah terbukti adanya fakta Dugaan Tindakan Melawan Hukum oleh
PEMOHON dalam Proses Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi
II.I.1. Bahwa sebagaimana telah PIHAK TERKAIT sampaikan dan uraikan,
permohonan pengujian undang-undang a quo diduga kuat hanyalah alat dari
PEMOHON untuk mempercepat dan mencairkan tindakan klaim asuransi
yang diduga bermasalah. Saat ini, terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan
dokumen (in casu SKTBL 10/2024), penipuan, dan/atau penggelapan oleh
PEMOHON yang sedang dalam proses penyidikan pada Kepolisian Daerah
Metro Jaya berdasarkan LP 6474/2025 dengan Terlapor Ng Kim Tjoa (in
casu PEMOHON) (vide Bukti PT-12).
II.I.2. Selain itu, jelas terbukti fakta berdasarkan Laporan Medikolegal (vide Bukti
PT-19) yang melakukan investigasi mendalam terkait penyebab kematian
Almarhumah Yuliana (in casu istri PEMOHON), bahwa terdapat indikasi
ketidakwajaran dalam peristiwa meninggalnya Almarhumah Yuliana
yang diduga keras melibatkan Ng Kim Tjoa (in casu PEMOHON) secara
477
aktif dengan uraian fakta dan kronologi pada bagian III.I.2 s,d III.I.3.b.ii
Keterangan PIHAK TERKAIT, yang keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut
membentuk pola yang sejalan dengan motif-motif tindakan penyalahgunaan
keadaan, pemalsuan, dan/atau penipuan (fraud) dalam bisnis asuransi.
II.I.3. Oleh karena itu, tindakan PIHAK TERKAIT yang melaksanakan prinsip
kehati-hatian (prudential principle), yakni dengan tidak melakukan penolakan
klaim melainkan melakukan pembayaran Uang Santunan Polis dan
menangguhkan pembayaran klaim selanjutnya demi tunduk pada proses
verifikasi hukum, justru sejalan dengan hak konstitusional PIHAK TERKAIT
yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
II.I.4. Dengan keragaman modus penyalahgunaan klaim asuransi sebagaimana
diuraikan pada bagian III.I.3.c Keterangan PIHAK TERKAIT (vide Bukti PT-
40 s.d Bukti PT-51) menunjukkan bahwa dalam praktik industri asuransi jiwa,
klaim asuransi jiwa sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan dan
kecurangan (fraud). Sehingga, proses verifikasi klaim tidak dapat semata-
mata didasarkan pada pemenuhan syarat formal yang bersifat kaku atau
ketat, melainkan memerlukan evaluasi substantif terhadap fakta-fakta yang
melatarbelakangi klaim tersebut.
II.I.5. Dengan demikian, pengaturan yang menjadikan syarat klaim bersifat “final
dan rigid” yang dimohonkan dalam Permohonan a quo justru berpotensi
menimbulkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian
hukum sebagaimana dijamin berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.
Perusahaan-perusahaan asuransi (in casu PIHAK TERKAIT) tidak
memiliki ruang untuk menguji kebenaran klaim, dokumen yang
disampaikan harus dianggap benar tanpa diuji/verifikasi dan bahkan
melegitimasi klaim yang tidak sah yang berasal dari fraud (kecurangan)
atau tindak pidana.
II.I.6. Jika klaim asuransi harus bersifat “final dan rigid”, maka hal ini berisiko untuk
membuka ruang bagi pemegang polis dan penerima manfaat (in casu
PEMOHON) yang beritikad buruk untuk memanfaatkan celah formal dalam
pencairan klaim asuransi, sekaligus menghilangkan hak dan kepastian
hukum bagi perusahaan-perusahaan asuransi (in casu PIHAK TERKAIT)
dalam melakukan verifikasi, menguji dan melakukan penilaian kebenaran
materill terhadap dokumen-dokumen klaim yang diajukan. Dalam perspektif
478
yang lebih luas, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan risiko
dalam industri perasuransian, tetapi juga dapat mengganggu penerapan
prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan risiko
oleh perusahaan asuransi serta menghilangkan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan kegiatan perasuransian di Indonesia.
II.I.7. Oleh karena itu, Permohonan PEMOHON yang menghendaki penambahan
frasa “syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” tersebut sama sekali
tidak sejalan dengan tujuan perlindungan kepastian hukum sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga sangat
beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak
permohonan a quo.
III.
Permohonan PT Prudential Life Assurance sebagai Pihak Terkait
Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka
PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk memutus Perkara PUU Nomor 25/PUU-XXIV/2026 dengan amar sebagai
berikut:
1. Menerima keterangan PT Prudential Life Assurance sebagai PIHAK TERKAIT
untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan PEMOHON Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor
25/PUU-XXIV/2026 bertanggal 13 Januari 2026 untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
penetapan atau putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
[2.17]
Menimbang bahwa Pihak Terkait AAJI dan AASI telah menyerahkan
kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2026, yang pada
pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
Dalam eksepsi:
NORMA HUKUM PASAL 304 KUH.DAGANG TIDAK MELANGGAR ATAU
MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DIJAMIN OLEH
PASAL 28 D AYAT (1) DAN PASAL 28 G AYAT (1) UUD 1945, KARENA
479
PENGATURAN KETENTUAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERDASARKAN
PASAL 304 KUH.DAGANG ADALAH BERSIFAT MANDATORY MINIMUM
BUKAN MANDATORY MAXIMUM
1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 7
Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang
di Mahkamah Konstitusi RI (“PMK No.7/2025”), diatur bahwa hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu, apabila:
“a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potential yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”
2.
Bahwa, dalil Pemohon PUU yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya,
yang dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD
1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 304 KUH.Dagang adalah tidak
benar dan tidak terbukti secara hukum, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki
Legal Standing dalam pengajuan Permohonan PUU a quo, sehingga harus
dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
3.
Bahwa, “pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakukan yang sama di hadapan hukum” ataupun jaminan hak
atas: “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” yang diatur berdasarkan
Pasal Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, merupakan
jaminan konstitusi terhadap setiap warga negara Republik Indonesia, tidak
hanya sebagai orang pribadi (natural entity), akan tetapi juga terhadap
corporate entity, in casu: setiap Perusahaan Asuransi Jiwa, Umum, Sosial,
Konvensional ataupun Syariah, termasuk Perusahaan Reasuransi Syariah -
480
sebagai lembaga yang memberikan jaminan pengendalian resiko (risk
management) terhadap setiap Tertanggung atau Peserta Asuransi dan
Reasuransi Syariah, baik akibat terjadinya kerugian terhadap objek
pertanggungan milik Tertanggung, resiko akibat penyakit ataupun resiko akibat
kehilangan jiwa.
4.
Bahwa Perjanjian Asuransi, yang berdasarkan Pasal 1233 KUH.Perdata jo.
Pasal 246 KUH.Dagang jo. Pasal 255 KUH.Dagang merupakan perikatan atau
hubungan hukum yang lahir atas dasar perjanjian/persetujuan, haruslah
dirancang dan disepakati atas dasar prinsip kebebasan berkontrak (freedom to
contract) dengan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak
berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, yang dikutip sebagai berikut:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal;
5. Bahwa, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR
SETIAP WARGANEGARA BERDASARKAN Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, suatu Perjanjian Asuransi ataupun Polis
Asuransi tidak hanya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara
umum berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, akan tetapi juga syarat sahnya
suatu perjanjian secara khusus berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang (tentang
harus terpenuhinya prinsip insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang
harus terpenuhinya prinsip the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang
(tentang harus terpenuhinya prinsip unpredictable future risk) dan prinsip
Subrogasi berdasarkan Pasal 284 KUH.Dagang;
6.
Bahwa, berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang diatur bahwa suatu Polis
Asuransi Jiwa harus memuat:
“1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
7.
Bahwa, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional tertanggung, atau hak
konstitusionalnya sebagai penerima klaim asuransi atas nama tertanggung
tidak akan dirugikan, apabila Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa oleh Pasal 304
481
KUH.Dagang berisikan ketentuan tentang “Syarat klaim yang diatur secara
final dan rigid”
8.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 KUH.Dagang, KUH.Dagang merupakan hukum
yang mengatur aktivitas komersial/perdagangan, sehingga bersifat khusus (lex
specialis) terhadap KUH.Perdata, sebagai hukum perdata umum, dikutip
sebagai berikut:
“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam
kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan berlaku juga
terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.”
9.
Bahwa, sebagai perikatan atau hukum yang lahir atas dasar perjanjian,
kesepakatan para pihak dalam perjanjian (contracting parties) haruslah
didasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract). Oleh
karenanya, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Subekti pada halaman 13
bukunya, berjudul: “Hukum Perjanjian”, Penerbit PT.Intermasa, cetakan ke 23
Tahun 2010, (Vide kembali: Bukti Tambahan PTT-15 untuk AAJI dan PTT-
16 untuk AASI) haruslah menganut sistem terbuka, dikutip sebagai berikut:
“Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”
10. Bahwa, demikian pula halnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada
halaman 454 Putusan MK Perkara No. 83/PUU-XXII/2024, telah menekankan
tentang pentingnya prinsip kebebasan berkontrak sebagai dasar perikatan
yang timbul dari penjanjian, antara lain dikutip sebagai berikut:
“Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa sejatinya setiap orang boleh
membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang tidak
dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum),
kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH.Perdata”
11. Bahwa, sejalan dengan Pendapat Prof. Subekti dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dikutip tersebut di atas, Prof. Dr.
Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, pada halaman 11-12 dari Keterangan Ahli
yang disampaikannya (yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 19 Mei 2026), menjelaskan bahwa pembentukan perikatan/hukum
melalui perjanjian haruslah didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak
(freedom to contract), oleh karenanya haruslah bersifat terbuka dengan
menerapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat “wajib minimum” (mandatory
minimum) untuk memberikan ruang terbuka yang bersifat “dinamis akomodatif”
melalui “kebebasan berkontrak - negosiasi - renegosiasi” dalam memfasilitasi
482
kepentingan para pihak, namun tetap berlandaskan pada nilai/aturan main
yang fair, semata-mata memberikan jaminan pengakuan, perlindungan,
kepastian hukum serta keadilan. Pendapat Ahli, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko,
S.H antara lain dikutip sebagai berikut:
“Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 (1) BW yang dibingkai oleh pasal-
pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (vide Pasal 1320,
1335, 1337, 1338 (3) serta 1339 BW), maka penerapan prinsip kebebasan
berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal
ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak,
b. untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai
causa,
c. tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang-undang,
d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan
ketertiban umum,
b. harus dilaksanakan dengan itikad baik
Oleh karena itu, memahami Ketentuan Pasal 304 KUH Dagang yang wajib
mencantumkan 6 (enam) syarat dalam polis seyogyanya dimaknai
sebagai syarat “wajib minimum” yang dapat disesuaikan menurut
kebutuhan
para
pihak
serta
dinamika
perkembangan
bisnis
perasuransian. Hal ini sesuai dengan karakter bisnis yang dinamis
namun tidak terlepas dari bingkai aturan main, baik aturan/norma
maupun prinsip/asas yang melingkupinya. Artinya syarat wajib minimum
dimaksud justru memberikan ruang terbuka yang “dinamis akomodatif”
melalui “kebebasan berkontrak - negosiasi - renegosiasi” dalam
memfasilitasi kepentingan para pihak, namun tetap berlandaskan pada
nilai/aturan
main
yang
fair,
semata-mata
memberikan
jaminan
pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta keadilan.”
12. Bahwa oleh karenanya, 6 (enam) ketentuan dalam suatu Perjanjian Asuransi
berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, haruslah dipahami sebagai syarat
kewajiban minimum (mandatory minimum), yang dalam pelaksanaannya -
mengikuti skema atau derivasi produk asuransi yang terus berkembang - akan
diikuti penyesuaian ketentuan-ketentuan yang selanjutnya diatur melalui
peraturan pelaksana (implementing regulations), yang disepakati dan
dilaksanakan atas dasar itikad baik yang sempurna (utmost good faith);
13. Bahwa, asas itikad baik (the principle of good faith) sangat penting dalam
memastikan pemenuhan hak-hak setiap warga negara yang dijamin
berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD
1945. Prinsip good faith, selain dipersyaratkan secara umum berdasarkan
Pasal 1338 (3) KUH.Perdata, dalam Perjanjian Asuransi, lebih ditekankan atas
asas itikad baik sempurna (utmost good faith) berdasarkan Pasal 251
483
KUH.Dagang - dimana pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan pihak
yang dirugikan membatalkan Perjanjian Asuransi walau telah disepakati;
14. Bahwa, pentingnya pelaksanaan dari itikad baik sempurna (utmost good faith)
dalam Perjanjian Asuransi, telah secara tegas dan jelas disampaikan oleh
Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam
Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 yang dikutip sebagai berikut:
“Bahwa meskipun asas itikad baik (tegoeder trow/good faith) telah
menjadi azas umum dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338
KUH.Perdata, asas/prinsip tersebut kemudian lebih ditegaskan lagi
dalam
perjanjian
pertanggungan
(asuransi)
melalui
Pasal
251
KUH.Dagang yang dirumuskan sebagai prinsip itikad baik sempurna atau
prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya (principle of the utmost good faith
atau uberrimae fidei).”
15. Bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 304 KUH.Dagang, TERNYATA
LEBIH JAUH TELAH DIATUR DALAM PERATURAN PELAKSANA,
berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun
2015, tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi
(selanjutnya disebut “POJK No.23 Tahun 2015”), yang mewajibkan bahwa Polis
Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
Syariah paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. saat mulai berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila
pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata
uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau
Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau
Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk Asuransi
jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan
Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
484
j. perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk Asuransi
yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen
polis asuransi atau yang sejenisnya;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupunn dari
pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan
penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme
penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan
tempat kedudukan penyelesaian perselisihan, dan;
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
lebih;
16. Bahwa, terhadap Polis atau perjanjian Asuransi Syariah, selain ketentuan Pasal
11 POJK No.23 Tahun 2015, juga ditambahkan ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 12, yaitu tentang:
a. jenis akad yang digunakan;
b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad
yang disepakati;
c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujrah, dan
dana investasi; d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil
investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah
atau mudharabah musytarakah;
d. alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru’, dana
peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
e. pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru’ tidak cukup
untuk membayar manfaat asuransi.
17. Bahwa jelas, Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 telah mengatur
ketentuan tentang; “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim”
merupakan ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian Asuransi;
485
18. Bahwa, POJK No.23 Tahun 2015 kemudian disempurnakan dengan POJK No.
8 Tahun 2024 (“POJK No.8 Tahun 2024”) dengan penambahan beberapa
ketentuan yang semakin melengkapi syarat ketentuan yang harus terdapat
dalam suatu Perjanjian Asuransi, ketentuan tentang tatacara pengajuan klaim
asuransi secara jelas diatur Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024 tetap
mewajibkan: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti
pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” dalam
suatu Perjanjian Asuransi;
19. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa norma hukum
Pasal 304 KUH.Dagang tentang Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa telah berisikan
: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” yang diatur dalam
peraturan pelaksananya, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun
2015 kemudian diatur berdasarkan Pasal 12 huruf (m) POJK No. 8 Tahun 2024
sebagai penyempurnaan dari POJK No.23 Tahun 2015;
20. Bahwa, apabila pembentukan Polis Standar Asuransi dirancang oleh Asosiasi
yaitu AAJI ataupun AASI untuk kepentingan anggotanya, AAJI ataupun AASI
harus tunduk pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK No.23 Tahun 2015 yang
mengatur sebagai berikut:
(1) Setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilaporkan oleh ketua
asosiasi industri asuransi kepada OJK untuk memperoleh surat
persetujuan.
(2) Polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur
dalam Peraturan OJK ini.
Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 22 POJK No.8 Tahun 2024, yang
merupakan revisi dari POJK No.23 Tahun 2015 sebagai revisi dari POJK No.23
Tahun 2015;
21. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa tatacara
pembentukan/perancangan Perjanjian atau Polis Asuransi Jiwa, baik oleh
masing-masing Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi yang
merupakan anggota dari AAJI, atupun oleh AAJI sendiri untuk dapat digunakan
oleh masing-masing anggotanya, ataupun oleh masing-masing Perusahaan
Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah, ataupun oleh AASI
sendiri untuk dapat digunakan oleh masing-masing anggotanya, tidak hanya
berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang, akan tetapi juga berdasarkan Pasal 11
486
POJK No. No.23 Tahun 2015 (yang kemudian di revisi menjadi Pasal 12 POJK
No.8 tahun 2024);
22. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No. No.23 Tahun 2015 ataupun
Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024, secara tegas mengharuskan
bahwa dalam suatu Perjanjian Asuransi Jiwa baik yang bersifat konvensional
maupun syariah harus mencantumkan ketentuan tentang “syarat dan tata
cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan
diperlukan dalam pengajuan klaim”;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa tatacara
perancangan/pementukan Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa berdasarkan Pasal
304 jo.Pasal 255 KUH.Dagang dan Pasal 11 huruf (l) POJK No. No.23 Tahun
2015 ataupun Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024, telah berisikan
ketentuan yang mengatur tentang “syarat dan tata cara pengajuan klaim,
termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan
klaim”. Oleh karenanya, dalil Pemohon PUU yang menyatakan bahwa hak
konstitusinya dirugikan akibat Pasal 304 KUH.Dagang tidak berisikan
ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid” tidak terbukti,
sehingga Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan
Permohon PUU terhadap Pasal 304 KUH.Dagang. Oleh karenanya, mohon
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menyatakan
Permohonan PUU tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;
Dalam pokok perkara:
A. DALIL PEMOHON PUU YANG MENYATAKAN BAHWA NORMA HUKUM
PASAL 304 KUH.DAGANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
KARENA TIDAK BERISI KETENTUAN “SYARAT KLAIM YANG BERSIFAT
FINAL DAN RIGID”, MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERDASAR
HUKUM DAN MENGADA-ADA SEHINGGA SECARA TEGAS HARUS
DITOLAK.
24. Bahwa, ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang yang berbunyi:
“1. hari ditutupnya pertanggungan;
2. nama si tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
6. premi pertanggungan tersebut.”
487
didalilkan oleh Pemohon PUU telah merugikan hak konstitusionalnya yang
dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945, karena memiliki ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara final
dan rigid”, merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum sehingga
harus secara tegas ditolak;
25. Bahwa seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, Perjanjian Asuransi, yang
menjadi dasar hukum perikatan antara Tertanggung dengan Penanggungnya,
haruslah dibangun dan disepakati berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak
dengan mendasarkan pada syarat keabsahan berkontrak sesuai Pasal 1320
KUH.Perdata, dan juga syarat fundamental lainnya, yaitu; harus terbuktinya
Tertanggung memiliki kepentingan untuk diasuransikan (insurable interest)
berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang, tentang kewajiban Penanggung dan
Tertanggung melaksanakan prinsip itikad baik sempurna (utmost goodfaith)
berdasarkan Pasal 251 KUH.Dagang, tentang resiko yang diasuransikan
adalah resiko yang tidak dapat diketahui atau diprediksi kapan dan
bagaimana terjadinya (unpredictable future risk) Pasal 269 KUH.Dagang dan
tentang hak subrogasi berdasarkan Pasal 284 KUH.Dagang;
26. Bahwa, sejak diundangkan pada tanggal 26 November 2015, dasar hukum dari
ketentuan minimum yang wajib harus terdapat dalam suatu Perjanjian Asuransi
Jiwa, tidak semata-mata hanya didasarkan pada Pasal 304 KUH.Dagang, akan
tetapi oleh peraturan pelaksana, yaitu POJK No.23 Tahun 2015, yang dalam
Pasal 11 telah secara detail telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang
paling sedikit harus terdapat dalam suatu perjanjian Asuransi, dikutip kembali
sebagai berikut:
a.
saat mulai berlakunya pertanggungan;
b.
uraian manfaat yang diperjanjikan;
c.
cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi;
d.
tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e.
kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing
apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan
dengan mata uang rupiah;
f.
waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau
Kontribusi;
488
g.
kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi
atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
h.
periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk
Asuransi jangka panjang;
i.
tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh
Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
j.
perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk
Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang
menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenisnya;
k.
klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupunn
dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan
penyebabnya;
l.
syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m.
tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;
n.
klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat
mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar
pengadilan
dan
pemilihan
tempat
kedudukan
penyelesaian
perselisihan, dan;
o.
bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda
pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa
atau lebih;
27. Bahwa terhadap Polis Asuransi syariah, selain ketentuan Pasal 11 POJK
No.23 Tahun 2015, juga ditambahkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12,
yaitu tentang:
a.
jenis akad yang digunakan;
b.
hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan
akad yang disepakati;
c.
besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru’, ujrah, dan
dana investasi; d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil
investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah
atau mudharabah musytarakah;
489
d.
alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru’, dana
peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
e.
pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru’ tidak
cukup untuk membayar manfaat asuransi.
28. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015, telah secara
jelas diatur bahwa dalam Polis Asuransi wajib mencantumkan tentang syarat
dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan
dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
29. Bahwa, berdasarkan Pasal 1233 KUH.Perdata, sebagai “hukum” yang timbul
dari “perjanjian”, Norma Pasal 304 KUH.Dagang secara substantif tidak dapat
dipisahkan dari Pasal 1320 KUH.Perdata sebagai lex generalis tentang syarat
sahnya suatu perjanjian;
30. Bahwa, phrase “harus memuat” dalam Pasal 304 KUH.Dagang tidak dapat
diinterpretasikan sebagai “mandatory maximum” akan tetapi haruslah sebagai
“mandatory minimum”, sehingga seperti yang dijelaskan oleh Prof. Subekti
bahwa prinsip terbuka akan memungkinkan suatu perikatan dari perjanjian
disesuaikan untuk pengembangan, termasuk penajaman perlindungan hak
dan kewajiban masing-masing pihak berkontrak, dalam mengikuti atau
menyesuaikan terhadap variasi atau derivasi produk asuransi jiwa yang terus
berkembang, termasuk pada produk asuransi jiwa syariah;
31. Bahwa, penjelasan tersebut juga ditekankan oleh Ahli Prof.Dr. Agus Yudha
Hernoko, S.H, M.H, pada halaman 10 dan 11 Keterangan Ahli yang telah
disampaikannya, yang antara lain dikutip sebagai berikut:
“- Dengan demikian jika Pasal 1320 KUH Perdata dihubungkan dengan
Pasal 255 KUH Dagang dan 304 KUH Dagang, terdapat sistem hukum
perjanjian yang saling berkaitan serta menimbulkan relasi causal-
fungsional dalam menilai keabsahan perjanjian asuransi dengan
karakteristiknya, antara lain: keabsahan perjanjian asuransi menurut
Pasal 1320 KUH Perdata, Polis dalam bentuk tertulis menurut Pasal 255
KUH Dagang, serta klausula dalam Polis wajib mencantumkan sekurang-
kurangnya 6 syarat menurut Pasal 304 KUH Dagang.
- Saling hubungan antara Pasal 1320 KUH Perdata dengan Pasal 255
KUH Dagang dan 304 KUH Dagang, kembali menegaskan bahwa dalam
perjanjian
asuransi
terdapat
jaminan
pengakuan,
perlindungan,
kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.”
32. Bahwa, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ahli, Prof.Nindyo
Pramono, SH.MH dalam penyampaian Pendapat Ahli dalam persidangan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2026, yang pada intinya
490
menegaskan bahwa ketentuan Pasal 304 KUH.Dagang tersebut bersifat norma
terbuka (open norm) dengan merujuk pada buku Jan Gijssels yang berjudul
“What is right Theory”, dalam upaya untuk menterjemahkan pelaksanaan itikad
baik, yang dapat bersifat objektif atau subjektif;
33. Bahwa, terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Anggota Majelis
Hakim Mahkamah Konsitusi, Yang Mulia Bapak M.Guntur Hamzah, yang pada
intinya menanyakan apa resiko hukumnya andai (quod non) “syarat klaim yang
diatur secara final dan rigid” ditambahkan pada Pasal 304 KUH.Dagang?
Seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, ketentuan tersebut justru
beresiko
mengakibatkan
ketidakmampuan
hukum
untuk
secara
maksimal menjangkau atau mewujudkan kepastian perlindungan hak
dari masing-masing pihak seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Phrase “diatur secara final dan
rigid”, selain bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak - yang
dihilirnya akan diimplementasikan sebagai dasar pelaksanaan party autonomy
oleh masing-masing Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung - juga akan
berpotensi rentan (vurnerable) membuka konflik pemahaman atau interpretasi
tentang bagaimana atau sejauh mana uraian syarat klaim asuransi jiwa yang
dapat dikategorikan telah bersifat “final” dan “rigid”;
34. Bahwa, kepastian pencapaian keadilan yang bersifat substansif bagi masing-
masing pihak Penanggung dan Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa,
tidak hanya sekedar lahir dari arti literal kata-kata dalam perjanjian, akan tetapi
juga atas pembuktian pelaksanaan prinsip utmost goodfaith berdasarkan Pasal
251 KUH.Dagang jo.Pasal 1338 paragraph (3) KUH.Perdata, dan juga atas
dasar prinsip kepatutan berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata;
35. Bahwa sifat mandatory minimum dalam substansi norma hukum Pasal 304
KUH.Dagang, seharusnya telah menjadi jelas dipahami, ketika berdasarkan
peraturan pelaksana Pasal 304 KUH.Dagang, yaitu Pasal 11 POJK No.23
Tahun 2015 (juga POJK No.8 tahun 2024), yang mengatur ketentuan-
ketentuan yang bersifat jauh lebih detail yang harus dicantumkan dalam
Polis/Perjanjian Asuransi Jiwa secara tegas menggunakan frase “paling
sedikit memuat” untuk menegaskan sifat mandatory minimum dari syarat
pembentukan atau perancangan Perjanjian Asuransi yang menurut pendapat
491
Prof. Subekti, Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko terus mengalami perkembangan
sesuai dengan kebutuhan konsumen;
36. Bahwa, menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi,
Bapak M. Guntur Hamzah, andai pada Pasal 304 KUH.Dagang ditambahkan
ketentuan:” syarat klaim yang diatur secara final dan rigid, maka akan
dibutuhkan interpretasi besar dan tidak berkesudahan untuk menentukan apa
yang dimaksud dengan “syarat klaim yang bersifat final dan rigid”. Bagaimana
“syarat klaim yang bersifat final dan rigid” dapat dipastikan terjadi dalam
Perjanjian Asuransi yang dasar pembentukan dan kesepakatannya atas dasar
kebebasan berkontrak? Apakah seluruh ketentuan yang menjadi dasar
pembentukan Perjanjian Asuransi Jiwa harus dibangun berdasarkan hukum,
termasuk melalui peraturan pelaksananya, untuk menjelaskan syarat yang
bersifat final dan rigid tersebut?
37. Bahwa sebaliknya, apa yang salah bila ketentuan dalam Pasal 304
KUH.Dagang diinterpretasikan bersifat mandatory minimum?, dimana
ketentuan pengaturan tentang hak dan syarat pengajuan klaim asuransi jiwa,
sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen atau Tertanggung, sebenarnya
telah diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu POJK No.23 Tahun 2015 yang
berdasarkan Pasal 11 huruf (l) mewajibkan terdapatnya ketentuan tentang:
“syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang
relevan
dan
diperlukan
dalam
pengajuan
klaim”
dalam
suatu
Polis/Perjanjian Asuransi?
Apakah frase “termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” mengakibatkan syarat klaim yang diatur
berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 yang mengakibatkan
ketentuan Pasal 11 huruf (l) tersebut tidak dapat diaplikasikan karena tidak
bersifat “final dan rigid”?
38. Bahwa sangat dikhawatirkan, pencantuman ketentuan “syarat klaim yang
bersifat final dan rigid” dalam norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang, justru
akan mengakibatkan Perjanjian Asuransi Jiwa tidak lagi dibangun dan
disepakati atas dasar prinsip kebebasan berkontrak (freedom to contract)
akan tetapi setiap jenis ataupun derivasi produk asuransi jiwa menjadi harus
diatur dalam POJK untuk memastikan terpenuhinya “syarat klaim yang bersifat
final dan rigid” andai menjadi ketentuan dalam Pasal 304 KUH.Dagang;
492
39. Bahwa, Dr. Kornelius Simanjuntak, SH.MS, dalam Keterangan Ahli yang
disampaikannya pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Mei 2026,
pada intinya menyatakan bahwa dampak terhadap industri asuransi apabila
Pasal 304 KUH.Dagang memuat norma syarat pengajuan klaim di dalam Polis
Asuransi harus tertulis secara rigid, rinci dan pasti, akan sangat sulit untuk
merumuskan semua kemungkinan dokumen syarat klaim tersebut untuk setiap
jelis klaim dan setiap peristiwa klaim. Polis Asuransi akan menjadi sangat tebal,
sehingga tidak efisien bagi Penanggung dan akan memberatkan Tertanggung
untuk memenuhi persyaratan dokumen klaim yang banyak dan berpotensi
akan merepotkan dan merugikan Tertanggung karena harus melengkapi
semua dokumen tertulis dalam memenuhi norma Pasal 304 KUH.Dagang.
Padahal mungkin saja itu tidak relevan dengan peristiwa resiko dan klaim yang
terjadi, tetapi karena diwajibkan oleh Undang-undang, maka menjadi suatu
keharusan untuk dipenuhi dan dilengkapi oleh Tertanggung. Hal seperti itu
akan merugikan Tertanggung dan tidak baik bagi industri asuransi.”
40. Bahwa, sejalan dengan Pendapat Ahli Dr. Kornelius Simanjuntak,S.H.MS
tersebut, Prof. Dr. Nindyo Pramono,S.H.M.H dalam penyampaian
KeteranganAhli-nya juga
menyimpulkan bahwa pencantuman draft Polis Asuransi secara rinci dan rigid
adalah merugikan Tertanggung, antara lain dikutip sebagai berikut;
“Kemudian, tercantum dalam polis secara rinci, apakah itu menguntungkan
atau merugikan? Menurut saya sudah. Seperti di affidavit saya, saya katakan
justru cenderung merugikan,…”
41. Bahwa, frase “termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” dalam ketentuan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23
Tahun 2015 – tidak bertentangan dengan dasar hukum pembuktian (the law of
evidence) berdasarkan Pasal 1866 KUH.Perdata, yang mengatur bahwa alat-
alat bukti terdiri dari:
-
bukti tulisan;
-
bukti dengan saksi-saksi;
-
persangkaan-persangkaan;
-
pengakuan ;
-
sumpah
yang secara substantif teoritik, menjadi dasar pembuktian ketika dihadapkan
pada ketidakpastian, atau bahkan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap
493
prinsip utmost good faith, tidak hanya oleh Tertanggung, atau tetapi juga oleh
Penanggung;
42. Bahwa, melihat kedudukan pelaku usaha asuransi Indonesia secara skeptic
dengan lebih berprasangka atau mengkhawatirkan bahwa seakan-akan
pelaku-pelaku usaha perasuransian Indonesia cenderung berperilaku buruk
dengan mempermainkan konsumen-konsumen atau calon-calon Tertanggung
melalui Perjanjian Asuransi yang telah distandarisasi (standarised insurance
policy) haruslah dihindari, karena, itikad buruk tidak hanya mungkin terjadi dari
pihak Penanggung, akan tetapi juga tidak tertutup dari pihak tertanggung.
Untuk memastikan perancangan perjanjian asuransi telah sejalan dengan
undang-undang, selain harus dirancang berdasarkan ketentuan Pasal 304
KUH.Dagang dan POJK No.23 Tahun 2015 (saat ini telah direvisi berdasarkan
POJK No.8 Tahun 2024) - setiap Polis/Perjanjian Asuransi yang akan
digunakan oleh
Perusahaan Asuransi ataupun Perusahaan Reasuransi, baik konvensional
ataupun syariah harus terlebih dahulu melalui kajian dan persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan;
43. Bahwa, untuk memaksimalkan prinsip duty to care dan prinsip duty to read,
tertanggung atau konsumen asuransi - tidak hanya setelah perjanjian asuransi
disepakati atau setelah premi dibayarkan - berdasarkan POJK No.8 Tahun
2024 Tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi,
memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah akan menerima-atau
membatalkan kembali Perjanjian Asuransi Jiwa yang telah disepakati dalam
waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya Polis Asuransi berdasarkan
ketentuan free look period;
44.
Bahwa perjanjian asuransi, selain harus didasarkan pada substansi yang
telah disepakati secara jelas dan mudah dipahami, berdasarkan undang-
undang ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
aktivitas hukum dan bisnis perasuransian di Indonesia, berdasarkan Pasal
1339 KUH.Perdata, interpretasi perjanjian asuransi juga dapat didasarkan
pada prinsip kepatutan dan kebiasaan, tidak hanya untuk kepentingan atau
perlindungan pemohon, akan tetapi juga untuk kepentingan atau perlindungan
termohon, dikutip sebagai berikut:
“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang
494
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang”
45. Bahwa, frase “termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” berdasarkan Pasal 1339 KUH.Perdata haruslah
diartikan sebagai upaya untuk menegakkan prinsip kepatutan ataupun prinsip
kebiasaan dapat diterima, ketika dalam pemeriksaan fakta-fakta secara
proximate membuktikan bahwa terdapat keraguan atau dugaan pelanggaran
terhadap prinsip insurable interest, ataupun prinsip unpredictable future risk,
ataupun prinsip “utmost good faith;
46. Bahwa, berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) UU Perasuransian No.14 Tahun 2014
dan juga Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 Tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK No.4 Tahun
2023”), secara tegas melarang Perusahaan Asuransi untuk melakukan
tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim,
atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga
mengakibatkan kelambatan penyelesaian dan pembayaran klaim;
47. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian No.14
Tahun 2014 dan juga Penjelasan Pasal 1 ayat (4) UU P2SK No.4 Tahun 2023,
yang dimaksud dengan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian
pembayaran klaim asuransi, antara lain sebagai berikut:
“Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
klaim antara lain:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta
penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan
meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal
yang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran kalim karena menunggu
penyelesaian dan/ atau pemnbayaran klaim asuransinya;
c. tidak melakukan penyelsaian klaim yang merupakan bagian dari
penutupan Asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan
penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan
Asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian Asuransi,
apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses
penyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan
praktek usaha Asuransi yang berlaku umum.”
48. Bahwa menjadi jelas secara hukum, berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
pengertian frase; ”termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan
dalam pengajuan klaim” dalam Pasal Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun
495
2015, bukanlah untuk memberi kewenangan bagi Penanggung untuk secara
sesuka hati atau secara tanpa dasar meminta dokumen-dokumen dari
Tertanggung, apalagi dalam motivasi untuk menunda-nunda pembayaran
klaim asuransi, akan tetapi untuk memastikan diperolehnya bukti-bukti
yang meyakinkan Penanggung sebagai dasar untuk memberikan
putusan yang adil dan berkepastian hukum terhadap suatu klaim
asuransi;
49. Bahwa lebih jauh, andaipun phrase: “…,termasuk bukti pendukung yang
relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” diredaksikan secara tidak
jelas, atau bersifat bias, sehingga mengakibatkan sengketa diantara
Penanggung dengan Tertanggung, maka sejalan dengan prinsip perlindungan
konsumen, interpretasi terhadap penggunaan; kata, phrase, klausula ataupun
kalimat bersifat kabur atau bias dalam suatu perjanjian (in casu; Perjanjian
Asuransi Jiwa), akan diinterpretasikan oleh Pengadilan berdasarkan doktrin
contra proferentem, sesuai dengan Pasal 1349 KUH.Perdata, yang dikutip
sebagai berikut:
“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.”
50. Bahwa, lebih jauh lagi, perlindungan terhadap konsumen juga telah diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, sebagai berikut:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli
jasa;
496
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang
dibuat
sepihak
oleh
pelaku
usaha
dalam
masa
konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
dimana, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut
dikategorikan sebagai tindakan pidana, dengan ancaman hukuman pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
51. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut di atas membuktikan secara kuat dan
meyakinkan bahwa Perusahaan Asuransi tidak memiliki dasar atau alasan
hukum untuk dapat mempermainkan hak-hak konsumen, in casu;
Tertanggung Asuransi Jiwa,
WALAUPUN PASAL 304 KUH.PERDATA TIDAK BERISIKAN ketentuan:
“Syarat klaim yang diatur secara final dan rigid”;
52. Bahwa, alternatif kedua yang diusulkan oleh Pemohon PUU, yaitu dengan
penambahan ketentuan “syarat klaim yang disepakati sejak awal” dalam
Pasal 304 KUH.Dagang, tidak diperlukan, karena sebenarnya ketentuan
tersebut telah diatur dalam Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 (yang
saat ini telah diperbaharui berdasarkan POJK No.8 Tahun 2024) yang menjadi
dasar pembentukan standar Polis Asuransi yang dirancang oleh AAJI dan AASI
berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK No.8 Tahun 2024, yang merupakan acuan
bagi setiap anggotanya dalam penggunaan Polis Asuransi standar, yang
menjadi hukum yang mengatur setelah disepakati oleh Perusahaan Asuransi
dengan Tertanggungnya atau Perusahaan Asuransi Syariah dengan
Pesertanya;
53. Bahwa sama halnya, usulan (alternatif) ketiga yang diajukan oleh Pemohon
PUU dalam petitumnya, agar dalam Pasal 304 KUH.Dagang ditambahkan
ketentuan: “Syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak
dapat dilakukan perubahan atau penambahan syarat sepihak tanpa
persetujuan pihak lainnya” juga tidak berdasar dan harus ditolak, karena
ketentuan tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23
Tahun 2015 (yang saat ini telah diperbaharui berdasarkan POJK No.8 Tahun
2024) dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) telah juga ditegaskan bahwa suatu
497
kesepakatan tidak dapat dirubah secara sepihak tanpa persetujuan dari mitra
berkontraknya.
II. SEBAGAI WADAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA, PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA SYARIAH DAN PERUSAHAAN REASURANSI, ASOSIASI
ASURANSI JIWA INDONESIA (AAJI) DAN ASOSIASI ASURANSI SYARIAH
INDONESIA (AASI) TERUS MELAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KUALITAS DARI SETIAP ANGGOTANYA
UNTUK MEMASTIKAN PEMBERIAN PELAYANAN TERBAIK BAGI SETIAP
ANGGOTANYA:
54. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AAJI (in casu: Pihak Terkait)
diatur sebagai berikut:
“AAJI memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai wadah untuk menyatukan arah dan tujuan usaha asuransi
jiwa dan reasuransi dalam rangka pemberian perlindungan kepada
masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung dan penerima
manfaat yang merupakan perwujudan peran serta industri asuransi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi para
anggota AAJI guna menciptakan, memelihara, memupuk kerjasama
yang saling memberikan manfaat untuk pengembangan usaha
asuransi jiwa dan reasuransi di Indonesia.
3. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dan dihadapi
oleh Anggota AAJI serta menemukan upaya pemecahannya.
4. Sebagai sarana sosialisasi dan Pendidikan mengenai industri asuransi
jiwa dan reasuransi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi
dalam rangka meningkatkan citra industri asuransi jiwa dan reasuransi
di Indonesia.
5. Sebagai sarana meningkatkan profesionalitas dan kesadaran para
anggota AAJI demi perwujudan tanggung jawab anggota AAJI kepada
masyarakat dan negara Republik Indonesia.
6. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan para anggota AAJI baik
di tingkat nasional maupun internasional.
7. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan dan
pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi dalam
rangka
meningkatkan
peran
serta
anggota
AAJI
didalam
perekonomian nasional.
8. Sebagai pusat informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan
kegiatan usaha asuransi jiwa dan resuransi di Indonesia.
9. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi jiwa dan reasuransi yang mendukung kepentingan
berimbang antara kepentingan anggota AAJI, Pemerintah dan
kepentingan masyarakat.”
498
55. Bahwa, sama halnya, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar AASI (in casu:
Pihak Terkait) diatur sebagai berikut:
1. Menampung aspirasi para anggota AASI dan mewujudkan peran serta
industri asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan
maslahat untuk mengembangkan industri asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
3. Mengatur, mengawasi, dan memberikan konsultasi kepada
perusahaan
asuransi
syariah,
reasuransi
syariah
dalam
melaksanakan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
membuat kode etik perusahaan asuransi syariah dan reasuransi
syariah serta kode etik tenaga pemasar asuransi syariah;
4. Melakukan mediasi dan/atau adjudikasi atas permasalahan yang
timbul diantara anggota AASI;
5. Meningkatkan profesionalisme karyawan dan tenaga pemasar dari
anggota AASI;
6. Meningkatkan literasi dan insklusi keuangan khususnya mengenai
asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia dengan cara
melakukan sosialiasasi dan pendidikan kepada masyarakat;
7. Sebagai asosiasi yang mewakili kepentingan anggota AASI baik
ditingkat nasional maupun internasional;
8. Sebagai mitra pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan
dan pengawasan kegiatan usaha asuransi syariah dan reasuransi
syariah guna meningkatkan peran serta anggota AASI di dalam
perekonomian nasional;
9. Sebagai wahana komunikasi, pusat data dan informasi mengenai
hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha asuransi syariah dan
reasuransi syariah di Indonesia;
10. Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi syariah dan reasuransi syariah yag mendukung
kepentingan anggota AASI, Pemerintah dan kepentingan
masyarakat, khususnya peserta, tertanggung dan penerima
maslahat.”
56. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 angka (3) dan angka (9) dari Anggaran Dasar
AAJI dan Pasal 3 angka (3) dan angka (9) dan (10) dari Anggaran AASI tersebut
di atas, komunikasi dan diskusi antara AAJI dan AASI dengan masing-masing
anggotanya ketika menghadapi permasalahan hukum atau sengketa dengan
Tertanggung, memungkinkan dilakukan, dalam upaya untuk membangun
kepastian hukum pelaksanaan hukum asuransi yang mendudukan Perusahaan
Asuransi sebagai salah satu pilar penjaminan di Indonesia dengan mendukung
kepentingan berimbang antara kepentingan anggota AAJI dan AASI dan
kepentingan Masyarakat /Tertanggung;
57. Bahwa, demikian pula halnya, berdasarkan Pasal 3 angka (3) dan angka (10)
Anggaran Dasar AASI di atur sebagai berikut:
499
(3) Mengatur,
mengawasi,
dan
memberikan konsultasi
kepada
perusahaan
asuransi
syariah,
reasuransi
syariah
dalam
melaksanakan usahanya, termasuk tapi tidak terbatas pada
membuat kode etik perusahaan syariah dan reasuransi syariah serta
kode etik tenaga pemasar asuransi syariah.”
(10) Sebagai sarana mendorong terciptanya kondisi regulasi industri
asuransi syariah dan reasuransi syariah yang mendukung
kepentingan berimbang anggota AASI, Pemerintah dan kepentingan
Masyarakat, khususnya tertanggung dan penerima maslahat.”
58. Bahwa akan tetapi, ketika sengketa tersebut telah memasuki wilayah litigasi,
baik melalui pemeriksaan sengketa di Pengadilan, di Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS- SJK”) ataupun di
Arbitrase, baik institusional maupun ad hoc, AAJI dan AASI memutuskan
untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut kepada
masing-masing institusi penyelesaian sengketa tersebut;
59. Bahwa, walaupun AAJI ataupun AASI memiliki kewenangan untuk merancang
(men-draft) Perjanjian Asuransi (Polis Asuransi) untuk digunakan oleh masing-
masing anggotanya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK No.8 Tahun 2024,
termasuk juga melakukan perbaikan terhadap perjanjian tersebut, akan tetapi
AAJI atau AASI tidak melihat dasar kebenaran dan alasan perlindungan
terhadap hak-hak dari pihak- pihak berkontrak dalam Perjanjian Asuransi Jiwa,
hanya dengan penambahan ketentuan “Syarat klaim yang diatur secara
final dan rigid” pada Pasal 304 KUH.Dagang, karena ketentuan tersebut
justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan cenderung
merugikan calon-calon konsumen (Tertanggung) dalam Perjanjian
Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
60. Bahwa, Insurance Act 2015, tidak mengatur ketentuan klaim asuransi yang
bersifat final dan rigid dalam tingkat Undang-undang atau Act, akan tetapi
mengatur prinsip-prinsip pembetukan dan kesepakatan berasuransi yang lebih
jelas dan lebih pasti yang menjadi dasar substansi pengaturan hak dan
kewajiban, termasuk tatacara pengajuan klaim asuransi dalam Polis Asuransi
yang disepakati antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggungnya;
61. Bahwa, demikian pula halnya prinsip-prinsip kontrak komersial internasional
yang dipublikasikan oleh UNIDROIT (UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts), tidak terdapat suatu pengaturan yang menyatakan
bahwa suatu undang-undang harus mengatur ketentuan-ketentuan dalam
500
suatu Perjanjian Asuransi bersifat final dan rigid, khususnya ketentuan tentang
syarat dan tatacara pengajuan klaim asuransi;
62. Bahwa, temuan yang sama juga disampaikan oleh Ahli Dr. Kornelius
Simanjuntak, SH.Ms, dalam Pendapat Ahli yang disampaikannya pada
persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2026 tersebut, yang
antara lain dikutip sebagai berikut:
“Bahwa, saya telah membaca dan meneliti Undang-Undang Asuransi dan
Insurance Act dari Sembilan Negara untuk mengetahui apakah undang-
undang asuransi di negara tersebut memuat syarat dokumen klaim.Dari
sembilannegara tersebut, terdapat empat negara yang sudah sangat maju
dan asalnya asuransi, yaitu: Inggris, Jerman, Australia dan Canada. Dan
enam negara lainnya adalah negara-negara anggota ASEAN, yaitu;
Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Semua undang-
undang asuransi dari Sembilan negara tersebut tidak satupun yang
memuat ketentuan atau norma menegai syarat dokumen pengajuan
klaim. Jadi sama dengan KUHD yang tidak memuat syarat pengajuan
klaim dalam Pasal 304.”
Bahwa berdasarkan Keterangan-keterangan, penjelasan, fakta-fakta hukum , bukti-
bukti yang telah kami sampaikan, juga Keterangan Ahli Tertulis (Affidavit) dari
Prof.Dr. Agus Yudha Hernoko,SH.MH serta Keterangan Ahli-ahli : Prof.Dr. Nindyo
Pramono,SH,MH dan Dr.Kornelius Simanjuntak,SH.MS dalam persidangan
Mahkama Konstitusi tersebut di atas, kami memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 304 KUHD
terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Pihak Terkait (AAJI dan AASI) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak
bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan
28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Makamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
501
[2.18]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon
adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 304 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya
disebut KUHD) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
502
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
503
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 304
KUHD yang menyatakan:
Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya.
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon, Ng Kim Tjoa, adalah warga Negara Indonesia, sebagai
penerima manfaat asuransi atas sejumlah polis asuransi jiwa yang diterbitkan
oleh dua perusahaan asuransi, yaitu PT Prudential Life Assurance dan PT Panin
Dai-ichi Life, dimana seluruh polis tersebut menunjuk isteri Pemohon yang
bernama Yuliana, sebagai pihak Tertanggung dan Pemohon sebagai pihak
penerima manfaat dengan total nilai pertanggungan dari PT Prudential Life
Assurance sebesar Rp5.500.000.000,00 dan dari PT Panin Dai-ichi Life sebesar
Rp1.000.000.000,00 [vide Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7].
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, isteri Pemohon meninggal dunia di
RSUD Kota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [vide Bukti P-
9], dan selanjutnya Pemohon mengajukan klaim atas seluruh polis asuransi
kepada PT Prudential Life Assurance (Prudential) dan PT Panin Dai-ichi Life
(Panin), namun dalam perkembangannya, Prudential meminta beberapa
dokumen tambahan yang menurut Pemohon berada di luar syarat yang telah
ditentukan dan disepakati dalam polis, yaitu surat keterangan dari kepolisian dan
salinan akta tanah milik Pemohon. Selain itu Panin juga meminta syarat
tambahan berupa surat keterangan kematian dari Polsek tempat Tertanggung
meninggal dunia, dimana bagi Pemohon, permintaan dokumen tambahan
tersebut merupakan bentuk perluasan sepihak atas syarat klaim yang tidak
pernah disepakati sebelumnya dalam perjanjian asuransi, dan seharusnya baik
504
Panin maupun Prudential, tidak memiliki alasan untuk menolak ataupun
menunda pembayaran klaim, karena dokumen-dokumen yang diminta tersebut
tidak pernah disepakati secara tegas di dalam polis.
5. Bahwa Pemohon juga merasa adanya klausul terbuka dalam polis yang
menyatakan “dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”, telah
memberi keleluasaan yang sangat besar, bahkan cenderung mutlak, kepada
perusahaan asuransi untuk sewaktu-waktu menambahkan persyaratan klaim di
luar
yang
telah
disebutkan
secara
spesifik,
sehingga
menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam proses klaim, karena penanggung dapat secara
sepihak menafsirkan apa saja dokumen yang dianggap perlu, tanpa adanya
batasan yang jelas, tegas, dan final, serta membuka ruang bagi penanggung
untuk
terus-menerus
meminta
tambahan
persyaratan
dan
menunda
pembayaran manfaat asuransi tanpa kepastian waktu.
6. Bahwa meskipun seluruh dokumen yang diminta tersebut telah diupayakan dan
diserahkan, namun Pemohon belum juga menerima pembayaran uang
pertanggungan dari kedua perusahaan asuransi tersebut. Bahkan setelah
Pemohon melampirkan surat keterangan dari Polsek, Prudential malah
melaporkan Pemohon ke Polda Metro Jaya karena diduga Surat Keterangan
Tanda Bukti Lapor dari Polsek Danau Paris merupakan surat palsu, atau
memuat keterangan palsu.
7. Bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, Pemohon merasa telah
mengalamai kerugian yang nyata, spesifik, dan aktual, di mana kerugian
tersebut bukan hanya berupa ditolaknya atau tertundanya pembayaran klaim
yang seharusnya menjadi hak Pemohon sebagai penerima manfaat, melainkan
juga berupa konsekuensi hukum yang lebih berat, yaitu Pemohon justru
dilaporkan ke Polda Metro Jaya sebagai akibat dari upayanya memenuhi
persyaratan tambahan yang diminta perusahaan asuransi.
8. Bahwa kerugian tersebut juga dikaitkan oleh Pemohon dengan keberlakuan
norma Pasal 304 KUHD, yang menurut Pemohon norma Pasal a quo hanya
mengatur hal-hal yang bersifat administratif, tetapi tidak secara tegas mengatur
keharusan bahwa persyaratan klaim harus dirumuskan secara tertutup, jelas,
dan final di dalam polis. Karena ketidakjelasan pengaturan tersebut telah
memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk menyisipkan klausul terbuka
dalam syarat pengajuan klaim, khususnya frasa “dokumen lain yang dianggap
505
perlu oleh Penanggung”, yang kemudian ditafsirkan seluas-luasnya sesuai
kepentingan penanggung. Dengan berlindung di balik klausul terbuka tersebut,
perusahaan asuransi dapat terus menambah persyaratan baru tanpa batas
yang pasti, sehingga penerima manfaat tidak pernah memperoleh kepastian
kapan klaim akan dibayarkan.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah,
Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia
sebagai penerima manfaat atas sejumlah polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh
perusahaan asuransi Prudential dan Panin, telah dapat menguraikan anggapan
kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual akibat berlakunya norma
Pasal 304 KUHD yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon juga telah
dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan
dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 304
KUHD yang menurut Pemohon hanya mengatur unsur-unsur administratif yang
harus dimuat dalam polis, namun tidak secara tegas mensyaratkan bahwa
ketentuan mengenai persyaratan pengajuan klaim harus dirumuskan secara
tertutup, jelas, dan final, sehingga membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk
mencantumkan dan menafsirkan klausul terbuka, antara lain berupa frasa “dokumen
lain yang dianggap perlu oleh Penanggung”, secara sepihak dan tanpa batas yang
pasti. Dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut,
menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menunjukkan bahwa keberlakuan pasal
yang dimohonkan pengujian tidak hanya berdampak pada Pemohon, tetapi juga
dapat merugikan setiap orang yang berkedudukan sebagai tertanggung atau
penerima manfaat dalam perjanjian asuransi jiwa, karena ketidakjelasan norma a
quo membuka ruang bagi penanggung untuk menunda atau bahkan menggagalkan
pembayaran klaim melalui penambahan syarat-syarat yang tidak dirumuskan secara
tegas, jelas, dan final dalam polis. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon
dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan
aktual tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil
Pemohon berkenaan dengan masalah konstitusionalitas norma Pasal 304 KUHD
yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
506
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 304 KUHD
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI UUD NRI
Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)
yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai
berikut:
a. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 304 KUHD hanya mengatur unsur-unsur
administratif polis, seperti identitas para pihak, waktu pertanggungan, jumlah
pertanggungan, dan premi, tetapi tidak mewajibkan pencantuman syarat dan
prosedur klaim uang pertanggungan secara jelas. Akibatnya, tertanggung tidak
pernah mengetahui secara pasti sejak awal dokumen dan syarat apa saja yang
harus dipenuhi untuk memperoleh pembayaran klaim. Sebaliknya, perusahaan
asuransi memperoleh keleluasaan normatif untuk menafsirkan bahkan
menambahkan persyaratan baru di luar yang telah dimuat dalam polis. Syarat-
syarat tersebut sering kali baru muncul setelah risiko terjadi, sehingga
tertanggung tidak memiliki kesempatan nyata untuk mengantisipasi maupun
menolaknya. Keadaan demikian dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang
bersifat eks post, karena kepastian baru seolah-olah ditentukan kemudian oleh
diskresi sepihak penanggung.
b. Bahwa menurut Pemohon kelalaian norma Pasal 304 KUHD dalam mengatur
syarat dan mekanisme klaim merupakan bentuk normative omission, yakni
kegagalan negara dalam menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk
melindungi hak konstitusional warga atas harta benda, sehingga pasal a quo
bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
c. Bahwa menurut Pemohon apabila syarat klaim tidak dicantumkan secara tegas
dalam polis, maka sesungguhnya tidak pernah ada kesepakatan mengenai
syarat itu. Oleh karena itu, praktik penanggung yang meminta dokumen atau
persyaratan tambahan di luar polis dipandang sebagai pemaksaan kewajiban
baru kepada tertanggung tanpa dasar konsensus. Hal tersebut tidak hanya
507
melanggar asas konsensualisme, tetapi juga mengingkari pacta sunt servanda,
sebab kewajiban yang dipaksakan pada tahap pelaksanaan perjanjian adalah
kewajiban yang tidak pernah disetujui sejak awal. Keadaan tersebut juga sebagai
lahirnya “perikatan fiktif”, yaitu beban bagi tertanggung yang muncul bukan dari
hasil kesepakatan, melainkan dari kekaburan norma dan ruang interpretasi yang
dibuka oleh norma Pasal 304 KUHD.
d. Bahwa menurut Pemohon ketiadaan kewajiban normatif dalam norma Pasal 304
KUHD untuk mencantumkan syarat klaim secara pasti dan final telah
menciptakan ruang struktural bagi penanggung untuk menambah syarat klaim
yang berujung pada tertundanya atau terhalangnya pemenuhan hak
tertanggung. Praktik ini dipandang tidak lagi sekadar pelanggaran itikad baik
individual, melainkan telah menjadi itikad buruk yang bersifat sistemik, karena
keberadaan tersebut telah difasilitasi oleh ketidaklengkapan norma undang-
undang. Oleh karena itu Pasal 304 KUHD dipandang bertentangan dengan
prinsip itikad baik (utmost good faith) dan transparansi yang semestinya dijamin
dalam hubungan perjanjian asuransi.
Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya
memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 304
KUHD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang diatur secara final dan rigid.”
Atau
Menyatakan norma Pasal 304 KUHD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati sejak awal.”
508
Atau
Menyatakan norma Pasal 304 KUHD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Polis itu memuat:
1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung;
3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
5. jumlah uang yang dipertanggungkan;
6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati dan diatur sejak awal, serta tidak dapat dilakukan
perubahan atau penambahan syarat secara sepihak tanpa persetujuan pihak
lainnya”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-18B. Selain itu Pemohon juga menyerahkan kesimpulan
yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan
keterangan lisan di depan persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2026 dan
juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11
Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang
diterima Mahkamah 14 April 2026 serta menyampaikan keterangan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 15 April 2026 dan juga keterangan tertulis
tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 dan mengajukan ahli
bernama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H.,
MH., AAIK., yang didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah pada
tanggal 20 Mei 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada
tanggal 2 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11]
Menimbang bahwa Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi-Life, menyerahkan
keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada
tanggal 15 April 2026 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah
pada tanggal 18 Mei 2026, dan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan
509
Bukti PT-9, serta keterangan tertulis ahli atas nama dr. Melina Samsir yang diterima
Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2026. Selain itu, Pihak Terkait PT. Panin Dai-Ichi-
Life juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 2 Juni 2026 (selengkapnya dimuat
dalam bagian Duduk Perkara).
[3.12]
Menimbang bahwa Pihak Terkait PT. Prudential Life Assurance
menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan dalam persidangan pada
tanggal 15 April 2026 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah
pada tanggal 30 April 2026, serta bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan
Bukti PT-53. Selain itu, Pihak Terkait PT. Prudential Life Assurance juga
menyerahkan kesimpulan pada tanggal 2 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam
bagian Duduk Perkara).
[3.13]
Menimbang bahwa Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April
2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 30 April
2026 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19
Mei 2026, serta bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PTT-15 dan
keterangan tertulis ahli atas nama Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., yang
diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026. Selain itu, Pihak Terkait, Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 2 Juni
2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.14]
Menimbang bahwa Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
(AASI) menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28
April 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal
30 April 2026 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada
tanggal 19 Mei 2026, serta bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti
PTT-16 dan keterangan tertulis ahli atas nama Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,
M.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 Selain itu, Pihak Terkait,
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) juga menyerahkan kesimpulan pada
tanggal 2 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.15]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan para
510
Pihak Terkait (PT. Panin Dai-Ichi-Life, PT. Prudential Life Assurance, AAJI, dan
AASI), keterangan ahli Presiden, keterangan tertulis ahli PT Panin Dai-Ichi-Life,
keterangan tertulis ahli Pihak Terkait AAJI dan AASI, alat bukti yang diajukan oleh
Pemohon dan para Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para pihak
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), Mahkamah selanjutnya
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.
[3.16]
Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus
dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon adalah apakah norma Pasal 304
KUHD tidak menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak
konstitusional warga negara atas harta benda dan telah menimbulkan
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
[3.17]
Menimbang terhadap konstitusionalitas norma yang dipersoalkan
Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.17.1] Bahwa kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan terhadap diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah
kekuasaan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu jaminan konstitusional yang
wajib dalam setiap hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
warga negara. Jaminan tersebut tidak semata-mata menghendaki adanya norma
hukum secara formal, melainkan juga menuntut agar norma tersebut dirumuskan
secara cukup jelas, dapat dipahami, dapat diperkirakan penerapannya, serta tidak
membuka ruang yang membedakan hak bagi salah satu pihak untuk menentukan
sendiri akibat hukum setelah suatu hubungan hukum terbentuk. Berkenaan dengan
hal tersebut, dalam konteks hukum perasuransian, kedua jaminan konstitusional
tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dalam memberikan
perlindungan terhadap kepentingan hukum baik penanggung, tertanggung, atau
pemegang polis, maupun pihak yang berhak menerima manfaat asuransi. Demikian
halnya, dalam perjanjian asuransi jiwa, manfaat pertanggungan pada dasarnya
merupakan hak yang mempunyai nilai ekonomis dan lahir dari hubungan kontraktual
antara pemegang polis atau tertanggung dengan penanggung. Oleh karena itu,
kepastian hukum yang adil menuntut agar sejak awal para pihak dapat mengetahui
511
secara terang keadaan, syarat, dokumen, prosedur, dan mekanisme yang
menentukan kapan hak atas manfaat asuransi timbul, bagaimana hak tersebut
diajukan, serta syarat pembayaran klaim dapat dilakukan. Dengan demikian,
standar yang menentukan dapat atau tidak dapat ditagihnya manfaat asuransi
seharusnya telah tersedia dan dapat diketahui secara ex ante, yakni sejak hubungan
pertanggungan dibentuk, bukan dirumuskan, ditafsirkan, atau ditambahkan secara
ex post yakni setelah peristiwa yang dipertanggungkan terjadi.
[3.17.2] Bahwa selain itu hukum perasuransian merupakan hukum perjanjian yang
mengatur hubungan penanggung dengan tertanggung yang harus tunduk pada asas
konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan iktikad baik.
Dalam hukum perjanjian tersebut, kesepakatan merupakan salah satu syarat
sahnya perjanjian [vide Pasal 1320 KUH Perdata], sedangkan setiap persetujuan
yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang dan wajib
dilaksanakan dengan iktikad baik [vide Pasal 1338 KUH Perdata]. Lebih lanjut, suatu
persetujuan tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dicantumkan,
tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut oleh
keadilan, kebiasaan, atau undang-undang [vide Pasal 1339 KUH Perdata].
Berkenaan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-
XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3
Januari 2025 pada Sub-paragraf [3.18.1] juga telah menegaskan bahwa iktikad baik
memiliki dimensi objektif berupa kewajiban mematuhi kepantasan, kepatutan, dan
kesusilaan, serta dimensi subjektif berupa kejujuran, keterbukaan, saling
mendengarkan, dan tidak merugikan pihak lain, yang merupakan prinsip yang
berlaku dalam perjanjian asuransi.
[3.17.3] Bahwa sementara itu karakter khusus dari perjanjian asuransi telah
melahirkan prinsip-prinsip yang secara spesifik mengikat hubungan penanggung
dan tertanggung, antara lain prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan
(principle of insurable interest), prinsip ganti rugi (principle of indemnity), prinsip
iktikad baik sempurna (principle of utmost good faith), dan prinsip subrogasi
(principle of subrogation) [vide Pasal 250, Pasal 251 sebagaimana telah dimaknai
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, Pasal 252, Pasal
253, dan Pasal 284 KUHD]. Terhadap prinsip tersebut Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada Sub-paragraf [3.18.1] dan
Sub-paragraf [3.18.2] telah menempatkan prinsip utmost good faith sebagai prinsip
512
fundamental
dalam
hubungan
asuransi
karena
karakter
risiko
dan
ketidakseimbangan informasi yang melekat dalam perjanjian dimaksud. Namun,
dalam putusan yang sama, Mahkamah juga menegaskan bahwa prinsip tersebut
tidak boleh dibebankan hanya kepada tertanggung, sebab penanggung juga
berkewajiban bertindak dengan iktikad baik dan menyampaikan informasi yang
benar berkenaan dengan segala hal yang berkaitan dengan polis serta
hubungannya dengan pertanggungan.
[3.17.4] Bahwa dalam hal terjadi pembayaran manfaat asuransi apabila terdapat
syarat-syarat yang menentukan pembayaran manfaat tersebut, acapkali persoalan
baru muncul atau memperoleh bentuk yang pasti setelah terjadinya risiko, maka
tertanggung atau penerima manfaat ditempatkan dalam keadaan yang tidak
memiliki kemampuan nyata untuk memperhitungkan sejak awal konsekuensi hukum
dari perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, keadaan demikian berpotensi
menggeser titik keseimbangan hubungan kontraktual, karena pemenuhan hak yang
telah mempunyai nilai ekonomis menjadi bergantung pada penilaian atau
persyaratan yang ditentukan kemudian oleh penanggung. Dalam keadaan seperti
itu, persoalan yang timbul bukan lagi sekadar mengenai pelaksanaan teknis
perjanjian, melainkan menyentuh aspek kepastian hukum dan perlindungan
terhadap kepentingan harta benda yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu,
perlindungan konstitusional dalam bidang perasuransian tidak dapat dipandang
telah terpenuhi hanya karena hukum mengakui adanya kewajiban penanggung
untuk membayar manfaat apabila risiko yang diperjanjikan terjadi. Namun,
perlindungan tersebut juga harus mencakup jaminan bahwa jalan/cara untuk
memperoleh pembayaran manfaat tersebut tidak diletakkan pada syarat yang kabur,
berubah-ubah, atau ditentukan secara sepihak pada tahap setelah terjadinya risiko.
Norma hukum yang mengatur perjanjian asuransi harus memberikan standar yang
pasti mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk persyaratan dan tata cara
klaim, sehingga tertanggung dapat secara rasional memperkirakan akibat hukum
dari perjanjian yang diikatnya dan penanggung pun mempunyai ukuran yang objektif
dalam menilai suatu klaim. Dengan demikian, menurut Mahkamah, jaminan
kepastian hukum yang adil dan jaminan perlindungan atas harta benda dalam
hukum perasuransian menghendaki adanya suatu tata hubungan asuransi yang
transparan, dapat diprediksi, dan tidak memberikan ruang bagi pembentukan
kewajiban baru secara sepihak setelah peristiwa yang dipertanggungkan terjadi.
513
Sehingga, kepastian mengenai syarat untuk memperoleh manfaat asuransi menjadi
bagian yang dapat diketahui sejak awal hubungan pertanggungan dan tidak
membuat hak tagih yang lahir dari perjanjian berubah menjadi hak yang secara
formal diakui, tetapi secara faktual sulit atau bahkan tidak mungkin diwujudkan.
[3.18]
Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di
atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 304 KUHD, yang menurut Pemohon norma a quo tidak mencantumkan
syarat klaim secara pasti dan final sehingga menciptakan ruang bagi penanggung
untuk menambah syarat klaim yang berujung pada tertundanya atau terhalangnya
pemenuhan hak tertanggung dan oleh karenanya mengakibatkan terlanggarnya
jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap harta benda warga
negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.18.1] Bahwa pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU 40/2014) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU 4/2023) adalah perjanjian
antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi
dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a.
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b.
memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Adapun pengertian usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa
penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis,
tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia
atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau
pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana [vide
514
Pasal 1 angka 1 dan angka 6 dalam Pasal 52 UU 4/2023]. Dengan demikian,
berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah manfaat asuransi jiwa bukan
sekadar angan-angan atau ilusi, melainkan prestasi kontraktual yang memiliki nilai
ekonomi dan menimbulkan hak serta kewajiban yang dapat dituntut menurut hukum.
Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai polis asuransi jiwa harus memberikan
kepastian yang memadai mengenai syarat dan tata cara pemenuhan manfaat
tersebut, agar hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak tidak
bergantung pada persyaratan yang tidak jelas atau berubah secara sepihak,
sehingga fungsi perlindungan asuransi jiwa tetap sejalan dengan prinsip kepastian
hukum yang adil.
[3.18.2] Bahwa dalam konteks hukum perjanjian asuransi sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata
yang menegaskan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik
harus dibaca secara sistematis dengan norma Pasal 305 KUHD yang menyerahkan
penentuan jumlah uang dan syarat pertanggungan kepada persetujuan kedua belah
pihak. Oleh karenanya, keterkaitan kedua norma tersebut menunjukkan bahwa
setiap
persyaratan
yang
menentukan
timbul
(lahir),
ada,
atau
dapat
dilaksanakannya hak tertanggung atas manfaat asuransi pada prinsipnya harus
bersumber dari klausul yang telah disepakati para pihak atau secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan bukan berasal dari
kebijakan internal penanggung yang dibentuk atau diberlakukan secara sepihak
setelah perjanjian disepakati. Berkaitan dengan hal tersebut, memang, Pasal 1339
KUHPerdata memperluas daya mengikat suatu perjanjian tidak hanya terhadap hal-
hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang
menurut sifat persetujuan dituntut untuk memenuhi rasa keadilan, kebiasaan, atau
undang-undang. Namun, ketentuan tersebut diperlukan agar pelaksanaan
perjanjian tidak bersifat kaku dan tetap dapat menyesuaikan dengan kepatutan serta
karakter hubungan hukum para pihak. Dengan demikian, norma Pasal 1339
KUHPerdata tersebut tidak dapat dimaknai sebagai dasar yang memberikan
kewenangan kepada penanggung untuk menambahkan persyaratan apa pun
secara sepihak. Sebab, persyaratan yang lahir karena keadilan, kebiasaan, atau
undang-undang harus mempunyai dasar yang dapat diuji secara objektif dan
keberlakuannya bersumber pada norma atau praktik yang memang diakui dalam
515
konteks hubungan hukum yang ada, bukan semata-mata karena dikehendaki oleh
salah satu pihak. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus
konkret yang dialami Pemohon, permintaan dokumen yang secara objektif
diperlukan untuk membuktikan identitas pihak yang berhak menerima manfaat,
terjadinya kematian, atau fakta lain yang secara langsung berkaitan dengan
pembuktian peristiwa yang dipertanggungkan masih dapat dibenarkan sepanjang
merupakan konsekuensi yang wajar dan proporsional dari proses verifikasi klaim
dan hal tersebut telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, setelah perjanjian
terbentuk atau disepakati antara penanggung dengan tertanggung, penanggung
tidak dapat menciptakan persyaratan substantif baru yang sebelumnya tidak pernah
disepakati dan kemudian menjadikan persyaratan tersebut sebagai dasar untuk
menentukan ada atau tidaknya hak atas pembayaran manfaat dengan berlindung di
balik ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata. Dalam kaitan ini, batas terhadap tindakan
sepihak tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai
penafsiran perjanjian dalam KUHPerdata, yakni pada pokoknya menentukan
mengenai apabila rumusan suatu perjanjian telah jelas, para pihak tidak
diperkenankan menyimpang darinya melalui penafsiran, sedangkan apabila suatu
klausul mengandung lebih dari satu pengertian, penafsiran harus diutamakan untuk
menemukan maksud kesepakatan para pihak, dan memilih pengertian yang
memungkinkan perjanjian dapat dilaksanakan, memperhatikan sifat persetujuan dan
kebiasaan, serta membaca setiap klausul sebagai satu kesatuan dengan klausul
lainnya [vide Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1348 KUHPerdata]. Lebih lanjut,
Pasal 1350 KUHPerdata menegaskan bahwa betapa pun luasnya kata-kata yang
digunakan dalam suatu persetujuan, ruang lingkupnya tetap terbatas pada hal-hal
yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak pada saat persetujuan dibuat.
Dengan demikian, menurut Mahkamah, penafsiran perjanjian pada hakikatnya
merupakan instrumen untuk menemukan dan menjelaskan isi kesepakatan yang
telah ada, bukan sarana bagi salah satu pihak untuk membentuk kewajiban baru
yang sebelumnya tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan. Dalam hukum
asuransi, prinsip tersebut berarti termasuk proses verifikasi klaim dapat digunakan
untuk memastikan terpenuhinya syarat yang telah disepakati atau ditentukan oleh
undang-undang, tetapi tidak dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk
menambahkan persyaratan substantif baru yang pada akhirnya mengubah,
516
memperluas atau mempersempit hak tertanggung atas manfaat yang telah
diperjanjikan.
[3.18.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas,
berkenaan dengan norma Pasal 304 KUHD yang dipersoalkan oleh Pemohon,
penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menempatkan norma a quo secara
sistematis dalam keseluruhan konstruksi pengaturan mengenai perjanjian
pertanggungan dalam KUHD. Hal demikian diperlukan agar penilaian terhadap
konstitusionalitas Pasal 304 KUHD tidak dilakukan dengan membaca norma
tersebut secara terpisah atau semata-mata berdasarkan rumusan tekstual,
melainkan dengan memahami kedudukan dan fungsinya dalam struktur pengaturan
polis asuransi sebagaimana ditentukan oleh KUHD. Berkenaan dengan hal tersebut,
dalam Pasal 255 KUHD menegaskan bahwa pertanggungan harus dilakukan secara
tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Hal tersebut menandakan polis bukanlah
sekadar
dokumen
administratif
yang
membuktikan
adanya
hubungan
pertanggungan, melainkan merupakan instrumen hukum yang memuat dan
merekam substansi hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung,
termasuk mengenai ruang lingkup risiko, hak, kewajiban, serta batas-batas
pertanggungan yang telah disepakati oleh para pihak. Bahwa lebih lanjut, dalam
Pasal 256 KUHD, telah menentukan secara lebih rinci unsur-unsur yang pada
prinsipnya wajib dicantumkan dalam polis. Dalam ketentuan tersebut antara lain
mengharuskan pencantuman hari pengadaan pertanggungan, identitas pihak yang
mengadakan pertanggungan, uraian mengenai objek pertanggungan, jumlah uang
yang dipertanggungkan, bahaya yang ditanggung oleh penanggung, waktu mulai
dan berakhirnya risiko, besarnya premi, serta pada umumnya seluruh keadaan yang
pengetahuannya mengenai hal tersebut dianggap penting bagi penanggung dan
seluruh syarat yang diperjanjikan oleh para pihak. Dengan demikian, rumusan
norma tersebut menurut Mahkamah telah menunjukkan bahwa terhadap polis pada
umumnya, KUHD telah mengenal kebutuhan agar unsur-unsur substantif dari suatu
pertanggungan dituangkan secara lengkap dalam polis, termasuk keadaan-keadaan
penting dan syarat-syarat yang telah menjadi bagian dari kesepakatan para pihak.
Namun demikian, apabila Mahkamah mencermati secara saksama ketentuan norma
tersebut, menurut Mahkamah dalam rumusan tersebut terdapat persoalan normatif
yang penting untuk dipertimbangkan, yakni dalam norma Pasal 256 KUHD yang
secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai muatan polis tersebut berlaku
517
dengan pengecualian terhadap polis pertanggungan jiwa. Frasa pengecualian
tersebut bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, karena secara sistematis
menunjukkan bahwa pembentuk KUHD sejak awal memang menempatkan polis
pertanggungan jiwa dalam rezim pengaturan tersendiri. Oleh sebab itu, ketentuan
mengenai muatan polis pertanggungan jiwa tidak dapat serta-merta dilengkapi
dengan menarik seluruh unsur Pasal 256 KUHD, sebab norma Pasal 256 KUHD
sendiri justru mengeluarkan polis pertanggungan jiwa dari cakupan berlakunya
ketentuan tersebut. Dengan kata lain, pengecualian dimaksud menimbulkan
konsekuensi yuridis bahwa untuk menentukan apa saja yang diwajibkan oleh
undang-undang sebagai muatan polis pertanggungan jiwa, titik tolak utamanya
harus dicari pada ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur pertanggungan
jiwa yakni yang terdapat dalam norma Pasal 304 KUHD yang berada dalam Bagian
Pertanggungan Jiwa yang menentukan bahwa polis pertanggungan jiwa memuat:
hari pengadaan pertanggungan, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya
dipertanggungkan, waktu mulai dan berakhirnya bahaya bagi penanggung, jumlah
uang yang dipertanggungkan, serta premi pertanggungan. Dengan demikian,
apabila Pasal 304 KUHD dibaca secara sistematis bersama Pasal 255 dan Pasal
256 KUHD, menurut Mahkamah tampak bahwa norma Pasal 304 KUHD bukan
sekadar norma tambahan yang berdiri sejajar dengan norma Pasal 256 KUHD,
melainkan merupakan ketentuan khusus yang mengambil alih fungsi pengaturan
mengenai muatan polis untuk pertanggungan jiwa karena polis pertanggungan jiwa
secara eksplisit dikecualikan dari ketentuan umum Pasal 256 KUHD sehingga
terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara norma Pasal 256 KUHD dan
norma Pasal 304 KUHD, di mana norma Pasal 256 KUHD masih memuat formula
yang relatif terbuka dengan mewajibkan pencantuman “pada umumnya, semua
keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi
penanggung” serta “semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak”, sedangkan
norma Pasal 304 KUHD hanya menyebut unsur-unsur yang berkaitan dengan hari
pengadaan pertanggungan itu, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya
dipertanggungkan, waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir,
jumlah uang yang dipertanggungkan, dan premi pertanggungannya.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya
perbedaan tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dipandang sebagai perbedaan
redaksional semata, karena pengecualian polis pertanggungan jiwa dari norma
518
Pasal 256 KUHD menyebabkan tidak terdapat jembatan normatif yang secara
otomatis memungkinkan unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 256 KUHD
dianggap sebagai bagian unsur yang bersifat wajib dari polis pertanggungan jiwa.
Oleh karena itu, apabila suatu aspek yang sangat menentukan pelaksanaan hak
tertanggung tidak disebutkan dalam Pasal 304 KUHD, maka secara normatif lahir
ruang ketidakjelasan mengenai apakah aspek tersebut memang harus telah
dituangkan sejak awal dalam polis atau justru dapat ditentukan kemudian melalui
ketentuan lain yang dapat disusun oleh penanggung. Pada titik inilah menurut
Mahkamah persoalan Pasal 304 KUHD mulai bergeser dari sekadar persoalan
kelengkapan teknis suatu polis menjadi persoalan kepastian mengenai batas hak
dan kewajiban para pihak, karena polis merupakan dasar bagi tertanggung atau
pihak yang berhak untuk mengetahui sejak awal akan prestasi yang menjadi haknya
dan kondisi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat
pertanggungan. Oleh karena itu, apabila norma undang-undang secara khusus
menentukan unsur-unsur yang wajib dimuat dalam polis, tetapi tidak mengatur
secara eksplisit syarat dan tata cara untuk memperoleh manfaat ketika risiko yang
diperjanjikan telah terjadi, maka terdapat jarak antara kepastian mengenai
keberadaan hak dan kepastian mengenai cara merealisasikan hak tersebut. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, suatu perlindungan hukum belum dapat dikatakan
memadai apabila norma undang-undang hanya memberikan kepastian tentang
misalnya jumlah uang yang dipertanggungkan dan premi yang wajib dibayar, tetapi
tidak pada saat yang sama menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh
pembayaran manfaat tersebut harus telah diketahui secara pasti sejak awal dan
disepakati oleh para pihak. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah menjadi lebih
relevan apabila dicermati isi ketentuan norma Pasal 305 KUHD yang menentukan
jumlah uang dan syarat pertanggungan diserahkan kepada persetujuan kedua belah
pihak. Namun, ketentuan mengenai kebebasan para pihak untuk menyepakati
syarat pertanggungan tersebut malah tidak identik dengan kewajiban normatif bagi
penanggung untuk mencantumkan secara lengkap seluruh persyaratan yang
menentukan dapat atau tidaknya klaim dipenuhi. Oleh karena itu, pembacaan
sistematis terhadap norma Pasal 255, Pasal 256, Pasal 304, dan Pasal 305 KUHD
justru memperlihatkan adanya struktur normatif yang belum sepenuhnya
memberikan kepastian terhadap isi polis pertanggungan jiwa. Di mana norma Pasal
255 KUHD mewajibkan adanya polis, norma Pasal 256 KUHD mengatur muatan
519
polis secara lebih luas namun secara eksplisit mengecualikan pertanggungan jiwa,
Pasal 304 KUHD kemudian mengatur secara khusus polis pertanggungan jiwa tetapi
hanya mencantumkan enam unsur, sedangkan Pasal 305 KUHD menyerahkan
syarat pertanggungan kepada persetujuan para pihak. Oleh karena itu, dalam
susunan norma yang demikian, jika dicermati secara saksama menurut Mahkamah
tidak terdapat perintah normatif yang tegas pada tingkat KUHD bahwa syarat dan
tata cara pengajuan klaim, termasuk dokumen yang diperlukan serta batas-batas
persyaratan yang dapat diminta oleh penanggung, yang harus dicantumkan secara
pasti dan final di dalam polis sejak awal hubungan pertanggungan dibentuk, yang
sesungguhnya hal tersebut dapat dibuka sebagai syarat tambahan, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 305 KUHD. Dengan demikian, pembacaan sistematis
terhadap rezim pertanggungan dalam KUHD menunjukkan bahwa ketiadaan
pengaturan mengenai syarat klaim dalam norma Pasal 304 KUHD tidak dapat
dimaknai telah diatasi oleh norma Pasal 256 KUHD. Sebaliknya, karena norma
Pasal 256 KUHD secara tegas mengecualikan polis pertanggungan jiwa, maka
kekurangan tersebut tetap berada dalam struktur norma Pasal 304 KUHD itu sendiri
sehingga tidak memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dan berpotensi
menjadi klausul kesepakatan yang belum sepenuhnya menentukan batas prestasi
para pihak, khususnya mengenai syarat klaim yang menjadi hak tertanggung untuk
memperoleh manfaat yang sejak awal telah dijanjikan oleh penanggung.
[3.18.4] Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 304
KUHD sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah mencermati
perkembangan hukum perasuransian nasional yang menunjukkan adanya
perubahan paradigma dari pengaturan yang semula bertumpu pada kebebasan
berkontrak menuju sistem yang lebih menekankan perlindungan pemegang polis,
tertanggung, atau peserta. Dalam kaitan tersebut, perkembangan dimaksud
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam perkembangan tersebut,
hubungan pertanggungan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hubungan
privat antara penanggung dan tertanggung, melainkan sebagai hubungan hukum
yang menuntut standar perilaku usaha, transparansi, kehati-hatian, keseimbangan
para pihak, serta kepastian dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim. Bahwa
perkembangan tersebut selanjutnya diperinci dalam Peraturan Otoritas Jasa
520
Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran
Produk Asuransi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Oleh
karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas kedua peraturan tersebut,
telah ternyata keduanya memperlihatkan arah kebijakan hukum yang menempatkan
semangat keterbukaan informasi, kejelasan isi polis, kepastian prosedur klaim,
perlakuan yang adil, larangan perubahan sepihak, serta perlindungan terhadap hak
konsumen sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan usaha perasuransian.
Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan konstruksi norma Pasal 304 KUHD
yang merupakan produk hukum kolonial, perkembangan hukum perasuransian saat
ini menunjukkan tuntutan yang lebih kuat agar hubungan pertanggungan dibangun
atas dasar transparansi, kepastian, keseimbangan, dan perlindungan yang efektif
bagi kedua belah pihak, khususnya tertanggung.
Bahwa dari perkembangan hukum perasuransian tersebut, menurut
Mahkamah, bentuk penegasan kewajiban pencantuman syarat dan tata cara klaim
telah menunjukkan bahwa hukum perasuransian nasional telah bergerak menuju
kepastian terhadap proses klaim, yakni kewajiban agar syarat pemenuhan manfaat
dapat diketahui sebelum terjadi peristiwa yang dipertanggungkan. Namun demikian,
hal tersebut menurut Mahkamah tidak menghapus persoalan yang melekat pada
norma Pasal 304 KUHD sebagai norma undang-undang yang masih berlaku, yakni
adanya kekurangan klausul berkenaan dengan syarat klaim pada norma Pasal 304
KUHD, sehingga norma tersebut tidak menyediakan pengaman yang cukup bagi
tertanggung agar hak tagih atas manfaat asuransi tidak bergantung pada syarat
yang baru diketahui atau diciptakan setelah risiko terjadi. Namun demikian, juga
bukan berarti negara wajib menjamin setiap klaim asuransi harus dibayar tanpa
pemeriksaan. Sebab, dalam setiap adanya klaim asuransi penanggung tetap berhak
memverifikasi, misalnya apakah risiko yang terjadi termasuk dalam pertanggungan,
apakah polis masih berlaku, apakah orang yang mengajukan berhak, dan apakah
terdapat fakta yang menurut perjanjian memengaruhi kewajiban pembayaran,
termasuk dalam kasus konkret yang dialami oleh Pemohon terlepas benar atau
tidaknya klaim Pemohon dimaksud. Namun, untuk memenuhi perlindungan
konstitusional para pemegang manfaat asuransi dalam hal ini pemegang asuransi
jiwa, menurut Mahkamah perlu adanya parameter yang jelas untuk menentukan lahir
atau tidak lahirnya hak pembayaran tidak berubah setelah peristiwa terjadi atau
521
membuat pembatasan terhadap hak tagih yang dapat diprediksi, dapat diketahui,
dan tidak bergantung pada diskresi sepihak yang mempunyai kepentingan
ekonomis untuk menolak atau menunda pembayaran dalam hal ini perusahaan
asuransi. Dalam kaitan ini, fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak sejalan
dengan karakter perjanjian asuransi sebagai sumber hak dan kewajiban timbal balik,
serta membuka ruang ketidakpastian yang secara langsung berhubungan dengan
kemampuan tertanggung untuk memperoleh manfaat yang menjadi haknya
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan perlindungan
kepentingan terhadap harta benda sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih lagi, Mahkamah dalam
Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada Paragraf [3.19] dan Paragraf [3.20] telah
memberikan penegasan penting bahwa ketidaklengkapan atau kekurangan
pengaturan dalam KUHD tidak dapat begitu saja dipertahankan hanya dengan
alasan bahwa pihak yang dirugikan masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan
gugatan perdata. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal
251 KUHD sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 83/PUU-XXII/2024 tidak secara tegas mengatur mekanisme pembatalan
pertanggungan, sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda-beda dan
pada akhirnya berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar pertimbangan
tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan konstitusional dengan menegaskan
bahwa
pembatalan
pertanggungan
hanya
dapat
dilakukan
berdasarkan
kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan
pengadilan. Dengan demikian, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa
melalui pengadilan tidak dengan sendirinya menghapus atau memperbaiki
persoalan ketidakpastian yang justru bersumber dari rumusan norma itu sendiri.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah bahkan menegaskan bahwa norma Pasal 251
KUHD merupakan produk hukum kolonial yang telah tertinggal dan tidak
sepenuhnya menyeimbangkan kedudukan penanggung dan tertanggung, di mana
tertanggung selalu diposisikan pada pihak yang lebih lemah, karena tidak memiliki
kesempatan yang cukup untuk memahami klausul perjanjian yang disepakati sebab
format atau template klausul perjanjian telah secara baku disediakan oleh
penanggung. Dengan demikian, norma dalam KUHD khususnya berkenaan dengan
pertanggungan dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat
522
serta kebutuhan hukum saat ini, sehingga keberlakuannya diperlukan pemaknaan
secara bersyarat agar norma tersebut tetap dapat diberlakukan secara selaras
dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
[3.18.5] Bahwa selain itu apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen dalam
hal ini peserta asuransi, menurut Mahkamah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) sejak awal telah
menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh
informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta berhak mendapatkan kompensasi
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian [vide
Pasal 4 huruf c dan huruf h UU 8/1999]. Dalam konteks hubungan asuransi, hak
atas informasi tersebut tidak cukup dimaknai sebatas pengetahuan mengenai
besaran premi dan jumlah manfaat yang dijanjikan, tetapi harus mencakup pula
syarat, tata cara, dan kondisi yang menentukan dapat atau tidaknya manfaat
asuransi dibayarkan. Dengan demikian, informasi baru dapat dikatakan utuh dan
kuat apabila tertanggung sejak awal mengetahui tidak hanya manfaat yang akan
diterima, tetapi juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat
tersebut. Di samping itu, dalam norma Pasal 18 UU 8/1999 juga membatasi
penggunaan klausul baku yang dapat mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha,
mengurangi hak konsumen, atau menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak
seimbang. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat
digunakan sebagai dasar bagi pihak yang lebih dominan untuk secara sepihak
membentuk atau menambah persyaratan yang memengaruhi hak pihak lainnya.
Dalam hubungan pertanggungan, penanggung tidak seharusnya diberi ruang untuk
menambahkan syarat substantif klaim yang sebelumnya tidak menjadi bagian yang
jelas dari kesepakatan. Dengan demikian, perkembangan hukum perlindungan
konsumen melalui UU 8/1999 telah menunjukkan arah yang jelas menuju
perlindungan terhadap konsumen dari ketidakjelasan informasi dan dominasi
sepihak dalam perjanjian baku. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut
Mahkamah, apabila UU 8/1999 dikaitkan dengan ketidaklengkapan norma Pasal
304 KUHD, maka hal tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis
semata, melainkan harus dinilai dari akibat hukumnya terhadap kepastian hak
konsumen dalam hal ini pihak tertanggung.
Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut
Mahkamah, pendekatan yuridis yang sama juga relevan diberlakukan terhadap
523
norma Pasal 304 KUHD, yakni dengan tetap mempertahankan keberlakuan norma
a quo sepanjang diberikan pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan hukum
perasuransian saat ini, sehingga mampu menjamin kejelasan isi polis, kepastian
pemenuhan hak tertanggung, serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, norma tersebut
tidak harus dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan karena unsur-unsur yang
telah diaturnya masih relevan dan memiliki fungsi penting dalam menentukan isi
polis pertanggungan jiwa. Walakin, norma a quo perlu diberikan pemaknaan yang
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum perasuransian agar tidak terus
menyisakan ruang ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak,
khususnya terkait syarat dan tata cara klaim, yang pada akhirnya dapat
bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dilindungi
oleh UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah norma Pasal 304 KUHD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “Polis itu memuat: 1. hari pengadaan pertanggungan itu;
2. nama tertanggung; 3. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan; 4. waktu
bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir; 5. jumlah uang yang
dipertanggungkan; 6. premi pertanggungannya; 7. syarat klaim yang disepakati
sejak awal”.
Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas
norma Pasal 304 KUHD adalah dalil yang berdasar, sehingga menurut Mahkamah,
dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.19]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 304 KUHD bertentangan
dengan prinsip jaminan kepastian yang adil dan hak konstitusional warga negara
atas harta benda yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena
itu, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.20]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
524
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Polis itu memuat: 1. hari pengadaan
pertanggungan itu; 2. nama tertanggung; 3. nama orang yang jiwanya
dipertanggungkan; 4. waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan
berakhir; 5. jumlah uang yang dipertanggungkan; 6. premi pertanggungannya;
7. syarat klaim yang disepakati sejak awal”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
525
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, serta Pihak Terkait Prudential Life Assurance atau yang mewakili, Pihak
Terkait Panin Dai-Ichi Life atau yang mewakili, Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Jiwa
Indonesia (AAJI) atau yang mewakili dan Pihak Terkait Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia (AASI) atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
526
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Saiful Anwar
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Majelis Hakim 298 Mahkamah Konstitusi pada halaman 454 Putusan MK Perkara No. 83/PUU- XXII/2024, yang antara lain dikutip sebagai berikut: “Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa sejatinya setiap orang boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum), kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH.Perdata” 19. Bahwa justru, UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR SETIAP WARGANEGARA BERDASARKAN Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, suatu Perjanjian Asuransi harus memenuhi syarat keabsahan umum berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, dan syarat keabsahan khusus berdasarkan Pasal 250 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat insurable interest), Pasal 251 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat the utmost good faith) dan Pasal 269 KUH.Dagang (tentang harus terpenuhinya syarat unpredictable future risk); 20. Bahwa oleh karenanya, 6 (enam) ketentuan dalam suatu perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 304 KUH.Dagang seharusnya dipahami sebagai syarat keharusan minimum (limitative mandatory minimum) berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dengan itikad baik yang sempurna (utmost good faith); 21. Bahwa, asas Itikad baik (the principle of good faith) sangat penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak setiap warganegara yang dijamin berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Prinsip good faith, selain dipersyaratkan secara umum berdasarkan Pasal 1338 (3) KUH.Perdata, dalam Perjanjian Asuransi, lebih ditekankan sebagai asas itikad baik sempurna (utmost good faith) berdasarkan Pasal 251 KUH.Dagang - dimana pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan membatalkan Perjanjian Asuransi walau telah disepakati; 22. Bahwa, pentingnya pelaksanaan dari itikad baik sempurna (utmost good faith) dalam Perjanjian Asuransi, telah secara tegas dan jelas disampaikan oleh Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 yang dikutip sebagai berikut: “Bahwa meskipun asas itikad baik (tegoeder trow/good faith) telah menjadi azas umum dalam hukum perjanjiansebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata, asas/prinsip tersebut kemudian lebih ditegaskan lagi dalam perjanjian pertanggungan (asuransi) melalui Pasal 251 KUH.Dagang yang dirumuskan sebagai prinsip itikad baik sempurna atau prinsip itikad baik yang sebaik-baiknya (principle of the utmost good faith atau uberrimae fidei).” 299 23. Bahwa, sifat terbuka dari suatu Perjanjian Asuransi sangat melekat pelaksanaannya dengan asas/prinsip itikad baik sempurna (utmost good faith), dalam memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan pihak-pihak berkontrak (party autonomy) dilakukan secara jujur, benar, dan berkepastian hukum; 24. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Asuransi yang diatur dalam norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut “POJK No.23 Tahun 2015”), yang mewajibkan bahwa Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. saat mulai berlakunya pertanggungan; b. uraian manfaat yang diperjanjikan; c. cara dan waktu pembayaran Premi atau Kontribusi; d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi; e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah; f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau Kontribusi; g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; h. periode pada saat Perusahaan Asuransi tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada produk Asuransi jangka panjang; i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai; j. perhitungan dividen polis Asuransi atau yang sejenis, bagi produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenisnya; k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupunn dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya; 300 l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim; m. tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim; n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan, dan; o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih; 25. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 huruf (l) POJK No.23 Tahun 2015 mengatur bahwa; “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” merupakan ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Perjanjian Asuransi, dimana POJK No.23 Tahun 2015 kemudian disempurnakan dengan POJK No. 8 Tahun 2024 (“POJK No.8 Tahun 2024”) dengan penambahan beberapa ketentuan yang semakin melengkapi syarat ketentuan yang wajib harus terdapat dalam suatu perjanjian asuransi, dimana dalam Pasal 12 huruf (m) POJK No.8 Tahun 2024 tetap mewajibkan: “syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim” dalam suatu Perjanjian Asuransi; 26. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa norma hukum Pasal 304 KUH.Dagang yang mengatur tentang ketentuan yang wajib harus dicantumkan dalam suatu Perjanjian Asuransi jiwa merupakan kewajiban yang bersifat minimum dan terbuka mengikuti sifat terbuka dari hukum perikatan yang lahir dari perjanjian, atas dasar prinsip kebebasan berkontrak, sehingga dapat dilengkapi dalam peraturan pelaksananya, yaitu; POJK No.23 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan dengan POJK No.8 Tahun 2024, mengikuti prinsip kebebasan berkontrak yang juga merupakan hak konstitusi dari setiap warga negara Indonesia; 27. Bahwa, seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonannya, dugaan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 304 KUH.Dagang, TERNYATA TIMBUL AKIBAT SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA YANG DIHADAPI PEMOHON dengan DUA PERUSAHAAN ASURANSI 301 (PENANGGUNG), yaitu; PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (“Prudential”) dan PT. PANIN DAICHI LIFE (“Panin”); 28. Bahwa, sengketa klaim asuransi yang dialami oleh Pemohon dengan Prudential timbul dari 4 (empat) Perjanjian/Polis Asuransi Jiwa (3 Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan dan 1 Polis Asuransi Jiwa PRUCritical) yang disepakati antara Alm. Yuliana sebagai Tertanggung, dengan Prudential, yaitu; 1. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14304095 tertanggal 29 Maret 2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; 2. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14308389 tertanggal 2 April 2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; 3. Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan No. 14318054 tertanggal 22 Mei 2023 dengan Tertanggung atas nama Alm. Yuliana, atas uang pertanggungan sebesar 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan penerima manfaat adalah Pemohon, sebagai suami dari Tertanggung; dan 4. Polis Asuransi Jiwa PRUCritical Benefit 88 No. 14304073 tertanggal 29 Maret 2023 atas nama Alm. Yuliana dengan uang pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- dengan penerima manfaat
