25/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 25/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri Nomor VIE 16/3, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Februari 2025 memberi kuasa kepada Putu Surya Permana Putra, Priskila Octaviani, I Putu Gede Putra Sentana, Anak Agung Resky Austin Andika, Ni Luh Putu Sri Liana Putri, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz, Zidane Azharian Kemal Pasha, A. A. Istri Armanitha Dharma Utami, Kaila Juliana Rifalda, Ilhan Julian Rifaldo, Bernie Joshua L Tobing dan Alyssa Maydina Putri, yang kesemuanya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2025 memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., yang kesemuanya adalah Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Maret 2025 dengan Nomor 25/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Mei 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak” 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) dan berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P-4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-5); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo; 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 5 mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut: “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.” Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sebagai berikut: “(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan” 7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin” 6), Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial, sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sekaligus merupakan advokat aktif yang sering beracara baik di peradilan konstitusi maupun peradilan umum yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Advokat (Vide Bukti P-4); b) Bahwa sebagai seorang advokat, Pemohon tentu memahami tugas dan kewajibannya dalam mendampingi klien ataupun sebagai kuasa hukum di muka persidangan yang wajib menjunjung prinsip independensi dan integritas seorang oficium nobile seperti yang diatur dalam UU Advokat dan sumpah pengangkatan advokat yang Pemohon ucapkan ketika hendak menjadi seorang advokat (Vide Bukti-P-5); c) Bahwa sepanjang perjalanan Pemohon sebagai seorang advokat Pemohon tidak hanya berperan sebagai seorang kuasa hukum, namun juga menjadi warga negara yang peduli terhadap produk undang- undang dengan menjadi Pemohon dalam beberapa perkara pengujian 6 undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentu menunjukan keseriusan Pemohon terhadap isu ketatanegaraan di negeri ini sekaligus tekad Pemohon untuk selaku peka terhadap keberadaan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme law of the land; d) Bahwa Pasal a quo yang dijadikan objek pengujian ini adalah Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang memberikan pengaturan khusus terhadap seseorang yang ingin menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak, persyaratan khusus ini telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut: Kerugian Konstitusional Pemohon Pasal dalam UU Pengadilan Pajak Batu Uji dalam UUD NRI 1945 Alasan Pasal 34 ayat (2) Pasal 28C ayat (1) Pasal a quo telah secara aktual melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri karena memberikan pengaturan khusus bagi seseorang yang ingin menjadi kuasa hukum dalam perkara pajak, mengingat Pemohon sempat ditawari untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut, namun tidak bisa karena harus memenuhi syarat- syarat lainnya yang dimuat dalam Pasal a quo. Padahal selama ini dalam perkara- perkara lain selain di perkara pajak tidak ada keharusan untuk mengikuti syarat khusus tertentu, Pemohon telah mengikuti banyak perkara seperti pernah juga dalam PTUN, Peradilan Umum, dan juga Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara yang menurut Pemohon 7 bersifat spesifik tersebut pun tidak ada syarat khusus untuk dapat beracara dan cukup menggunakan status sebagai advokat melalui Berita Acara Sidang dan Kartu Tanda Advokat. Pasal 28D ayat (1) Pasal a quo juga melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Keadilan yang terlanggar ini disebabkan karena pasal a quo memberikan secara tidak langsung mempesyaratkan syarat lebih dan tidak cukup berstatus sebagai advokat. Jika diamati pada UU Advokat pada ketentuan Umum menjelaskan advokat dapat memberikan jasa hukum di dalam maupun luar pengadilan, ketentuan ini menandakan advokat dapat beracara di pengadilan mana saja, lalu mengapa untuk di pengadilan pajak advokat tidak dapat beracara dan mesti melakukan tahapan lainnya? ini melanggar hak untuk mendapatkan keadilan karena untuk mendapatkan gelar advokat sudah melalui pelatihan dan pendidikan advokasi, menurut Pemohon itu cukup menjadi bekal untuk dapat menjadi kuasa hukum di segala perkara. Mengenai syarat khusus seperti perlunya memiliki pengetahuan luas dan keahlian soal peraturan perundang-undangan di perpajakan itu adalah kewajiban personal dan 8 tidak perlu dicantumkan dalam undang-undang, karena apabila seseorang ingin menjadi kuasa hukum dalam perkara khusus tertentu, sudah barang tentu akan mempelajari tentang kekhususannya yang termuat dalam peraturan perundang- undangan terkait. Pasal 34 ayat (3) Pasal 28C ayat (1) Pasal a quo yang memberikan pengecualian terhadap keluarga atau hubungan lainnya yang disebutkan dalam pasal tersebut memberikan telah melanggar hak pemohon untuk mengembangkan diri demi kesejahteraan umum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara potensial ini dapat terlanggar karena Pemohon berpotensi kehilangan klien- klien dalam perkara pajak karena klien tersebut pasti lebih memilih orang terdekat mereka, ditambah pula dengan pengecualian syarat sebagai advokat juga akan membuat banyaknya anggota keluarga, rekan pegawai, dan lainnya memilih untuk menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Hal ini tentu menjadi persaingan yang tidak sehat, mengingat terdapat advokat-advokat yang telah mengorbankan biaya materiil dan imateriil untuk menyandang status advokat, harus tergantikan dengan seseorang yang bukan advokat. Pasal 28D ayat (1) Pasal a quo telah menciptakan ketidakadilan 9 karena Aturan ini mengesankan bahwa status advokat tidak diperlukan di Peradilan Pajak selama ada hubungan keluarga, sehingga merendahkan martabat profesi hukum. Di pengadilan lain (perdata, pidana, PTUN), hanya advokat yang boleh beracara. Namun di Peradilan Pajak, orang tanpa latar belakang hukum bisa menjadi kuasa hukum hanya karena hubungan keluarga. Sehingga pengaturan ini tentu telah melanggar hak pemohon secara potensial untuk mendapatkan keadilan, karena apabila suatu saat nanti Pemohon menangani perkara pajak akan dengan mudahnya tergantikan dengan status non-advokat. e) Bahwa setelah diuraikan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial dapat dipastikan terjadi tersebut, lebih lanjut ditelusuri pada huruf c ternyata merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 yang telah dicabut dengan Permen Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (Selanjutnya disebut PMK 184/2017) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diundangkan pada 5 Desember 2017; f) Bahwa kemunculan peraturan pelaksana ini kembali menimbulkan tanda tanya soal independensi seorang kuasa hukum perkara pajak nantinya, karena pengaturannya dibuat dalam Peraturan Menteri dan bukan undang-undang seperti undang-undang advokat yang memberikan pengaturan untuk beracara; g) Bahwa pertanyaan yang muncul berikutnya, mengapa Pemohon mempermasalahkan keseluruhan Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dan bukan mengkhusus pada pasal krusial pada huruf c? ini 10 disebabkan karena keinginan Pemohon untuk menyamakan syarat kuasa hukum pengadilan pajak dengan syarat advokat sebagaimana tertuang dalam UU Advokat. Tujuan ini menjadi masuk akal karena Pengadilan Pajak sendiri bahkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan peralihan secara one roof system ke Mahkamah Agung, memang telah didesain untuk menjadi badan peradilan khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara mutatis mutandis, syarat menjadi kuasa hukum pun harus disamakan dengan syarat menjadi kuasa hukum di PTUN yang tidak memiliki persyaratan khusus dan cukup berpegang pada UU Advokat; h) Bahwa sebagai seorang advokat yang menjunjung prinsip kemandirian dan integritas, Pemohon melihat pasal 34 ayat (2) huruf c ini dapat mengganggu kemandirian seorang kuasa hukum karena dalam sengketa pajak sering kali yang menjadi tergugat/terbanding adalah pihak Kementerian Keuangan itu sendiri c.q Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga ini akan melanggar hak kepastian hukum yang adil, serta hak untuk pengembangan diri seorang advokat dalam perkara pajak demi memperjuangkan keadilan kliennya; i) Bahwa karena alasan tersebut, kerugian umum yang Pemohon derita adalah Pemohon tidak bisa menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, terlebih terhadap persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan padahal bukti keanggotaan advokat sudah cukup kuat untuk memberikan wewenang bagi Pemohon untuk beracara dalam suatu perkara di peradilan khusus lainnya seperti Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perikanan, Peradilan Niaga. Bahkan tidak hanya peradilan khusus, bukti keanggotaan sebagai advokat aktif juga bisa digunakan dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang erat dengan Pengadilan Pajak karena Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu mengapa kemudian dalam Pengadilan Pajak memberikan ketentuan khusus? Sedangkan pengadilan lainnya tidak? 11 j) Bahwa Pemohon juga mengetahui bahwa integrasi Pengadilan Pajak kebawah kekuasaan Mahkamah Agung diberikan batas waktu hingga Desember 2026, namun menurut Pemohon ini tidak akan menyebabkan permohonan ini prematur, karena: pertama, jika diperhatikan dalam daftar prolegnas prioritas 2025 belum ada satupun RUU yang merencanakan soal Pengadilan Pajak; Kedua, peralihan menuju kekuasaan Mahkamah Agung tentu tidaklah mudah apalagi dengan batasan waktu yang cukup singkat yakni 31 Desember 2026, apakah berarti kerugian konstitusional ini akan tetap dibiarkan hingga 31 Desember 2026? ditambah dengan belum ditemukannya upaya serius pembentuk undang-undang untuk mengatur tentang hal itu. Melalui permohonan ini setidak-tidaknya jika Mahkamah menghendaki dan mempertimbangan permohonan a quo, maka akan ada kejelasan soal instrumen hukum bagi kuasa hukum perkara pajak, seandainya instrumen yang diharapkan hadir paling lambat 31 Desember 2026 tersebut belum muncul, maka putusan Mahkamah dapat menjadi guidance bagi kuasa hukum di perkara pajak, seandainya pula instrumen hukum tersebut benar hadir, maka Mahkamah Konstitusi tidak akan melanggar ranah pembentuk undang-undang karena Mahkamah hanya mengisi kekosongan dan memberikan guidance terhadap norma kuasa hukum di pengadilan pajak; k) Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai the guardian of constitution dan the sole interpreter if constitution melalui permohonan ini agar dapat mempertimbangkan dan mohon pencerahannya baik dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukum melalui judicial order, agar kedepannya Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak memiliki kejelasan di masa depan apakah akan menyatu dan cukup dalam Undang-Undang Advokat karena Pengadilan Pajak telah beralih ke kekuasaan Mahkamah Agung dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026 atau tidak demikian; l) Terakhir Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka tentunya kerugian konstitusional Pemohon seperti yang diuraikan diatas tidak akan terjadi lagi. 12 8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Kuasa Hukum pada Perkara Pajak Pada Dasarnya Serupa Dengan Advokat Yang Mendampingi Klien di Pengadilan, Sehingga Segala Persyaratan Yang Mengatur Tentang Kuasa Hukum Perkara Pajak Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (2) Tidak Boleh Dibedakan dengan Advokat 1. Bahwa secara etimologis, kata “advokat” berasa dari bahasa latin yakni “advocatus” yang berarti to defend, to call to one’s aid to vouch or warrant. Atau to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicy (Soekanto, 2007). Perkembangan advokat pun telah terlihat sejak Zaman Romawi Antik (jauh sebelum tahun Masehi) yang dikenal dengan Patronus, sebagai sebuah profesi yang terhormat hingga saat ini sehingga atas dasar semangat tersebut pekerjaan advokat adalah pekerjaan yang terhormat (officium nobile) (Parera, 2018). Tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai advokat adalah Demosthenes (384-322 SM) dalam masa Yunani Kuno dan Cicero (106- 43 SM) dari masa Romawi Kuno (Hans Julius Wolff, 2007); 2. Bahwa advokat merupakan peran mulia dalam mendampingi klien yang ingin berjuang atas nama keadilan (justitiabelen), karena pentingnya peran tersebut maka keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menjelaskan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”. Pasal 1 ayat (2) UU. Advokat menyebutkan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, 13 menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”; 3. Bahwa jika kita melihat maksud dari Kuasa Hukum dalam UU Pengadilan Pajak maka akan serupa dengan tugas Kuasa Hukum yang dimiliki oleh advokat. Pengertian Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak baru dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PMK 184/2017 “Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak”. Jelas bahwa seseorang yang dapat beracara di pengadilan adalah seorang kuasa hukum yang diberikan surat kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan. Ketentuan ini akan serupa dengan tugas advokat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kuasa hukum sebagai pihak yang secara sah ditunjuk oleh kliennya untuk bertindak sebagai perwakilan dalam menjalankan dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukum kliennya di hadapan pengadilan dan di luar pengadilan. Menurutnya, peran kuasa hukum melibatkan penanganan sengketa hukum yang kompleks, memberikan saran hukum, dan menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara (Sudikno Mertokusumo, 2002: 45); 4. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya advokat dituntut untuk memahami semua ilmu hukum sesuai dengan perkara yang ditangani, bahkan juga dituntut untuk memahami diluar dari cabang ilmu hukum apabila diperlukan guna menjalankan perannya untuk mendampingi dan memperjuangkan kepentingan justiabelen dalam berbagai proses hukum. Sehingga kemampuan seorang advokat tidak hanya berada dalam ranah hukum bahkan diluar dari hukum tersebut secara multidisipliner. Jika ditinjau dari kaitannya antara Multidisipliner dan Hukum, Ronald Dworkin pernah menyampaikan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terisolasi, tetapi harus dilihat dalam konteks moral, social, dan politik yang lebih luas. Pemikiran ini pula yang jika dikaitkan dengan profesi advokat, maka seorang advokat seyogyanya mampu menghubungkan prinsip hukum dengan konteks yang lebih luas; 14 5. Bahwa kemampuan advokat akan pengetahuan lintas disiplin sudah banyak dipraktikan, misalnya dalam berbagai kasus seperti berikut: 1) Kasus Skandal Keuanan Enron (2001). Enron Corporation sebuah perusahaan energy multinasional asal Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini melibatkan percampuran cabang ilmu termasuk didalamnya melibatkan akuntansi forensic dan analis keuangan. (Troy Segal, 2024. “Eron Scandal and Accounting Fraud: What Happened?”, Investopedia. URL:https://www.investopedia.com/updates/enronscandal- summary/ (akses pada Rabu, 13 November 2024 Pukul 17.19 WIB) 2) Peretasan Data Equifax (2017). Kebocoran data salah satu biro kredit terbesar di dunia pada tahun 2017 ini melibatkan pencampuran cabang ilmu seperti cybercrime dan perlindungan data. Dalam kasus tersebut advokat yang menangani kasus Equifax bekerjasama dengan pakar keamanan siber. (Josh Fruhlinger, 2020, “Equifax data breach FAQ: What happened, who was affected, what was the impact?”,CSO,URL:https://csoonline.com/article/567833/equifax- data-breach-faq-what-happened-who-was-affected what-was-the impact.html (akses pada Rabu, 12 November 2024 Pukul 17.24 WIB) Dalam kasus-kasus tersebut para advokat yang menangani perkara yang substansial tidak saja terkait dengan masalah hukum diharuskan untuk memahami ilmu-ilmu lain yang diluar kemampuan mereka, solusinya adalah dengan mengeksplorasi lebih banyak tentang cabang ilmu yang tidak diketahui atau bekerjasama dengan pakar yang ahli di bidangnya; 6. Bahwa kedudukan advokat dalam kerangka negara hukum sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, disamping penegak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, martabat dan citranya sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan. Status tersebut hanya bisa di dapat oleh advokat bila dapat 15 melaksanakan kode etik profesi dengan konsekuen dan konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya. (Edi Krisharyanto, 2007); 7. Bahwa untuk mengetahui mengapa terdapat kekhususan dalam perkara pajak dapat dilihat dari pendapat Ali Purwito (2007) dalam Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding menyampaikan bahwa pola dasar pemikiran atas pembentukan suatu Pengadilan Pajak disusun berlandaskan: - Karakteristik perpajakan, yang mempunyai ciri, corak tersendiri dan berbeda dengan pengadilan lainnya; - Penekanan penyelesaian kasus-kasus pajak adalah kepatuhan dan keadilan bagi Wajib Pajak dalam mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya; - Pandangan mikro, permasalahan pajak merupakan suatu hal yang mempunyai ruang lingkup khusus atau tertentu serta mempunyai bidang tersendiri yaitu keuangan Negara; - Pemikiran bahwa Pengadilan Pajak merupakan wadah atau tempat bagi Wajib Pajak/pengguna jasa kepabeanan/pabrikan barang kena cukai untuk mencari keadilan dan pemulihan hakhaknya yang terbebani sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan yang tidak disetujui; - Interdepedensi artinya, terjadi keterkaitan dan ketergantungan, yaitu antara pemungutan pajak yang merupakan perwujudan pengabdian masyarakat dan tidak terlepas dari peran serta Wajib Pajak, di satu pihak, di pihak lain, tanpa adanya Wajib Pajak dan peran serta mereka untuk membayar pajak, pemungutan pajak tidak akan terlaksana. 8. Bahwa pengadilan pajak memang peradilan yang sifatnya khusus, namun pengaturan khusus terhadap kuasa hukum dalam perkara pajak tidaklah relevan, padahal serupa dengan pengadilan khusus lainnya yang berada dalam lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 16 Pasal 25” Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahkan sebelum adanya putusan MK yang meletakan pengadilan pajak sebagai one roof system dibawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak sudah disamakan sebagai peradilan khusus dan tidak ada persyaratan khusus bagi advokat yang ingin beracara di semua peradilan khusus tersebut; 9. Bahwa seorang advokat yang ingin beracara di pengadilan-pengadilan tersebut hanya cukup memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Surat Kuasa dari Klien yang diwakilinya. Pernyataan ini dapat dibenarkan karena tidak ada satupun ketentuan Undang-Undang tentang pengadilan-pengadilan khusus selain pengadilan pajak yang memberikan persyaratan khusus: Tabel 1. Kompilasi UU Pengadilan Khusus Undang-Undang Ketentuan yang mengatur khusus tentang Kuasa Hukum (Ada/Tidak Ada) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (LN. 2012/ No. 153, TLN No. 5332) Tidak Ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN. 2004/No. 131, TLN No. 4443) Tidak Ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (LN. 2000/No. 208, TLN No. 4026) Tidak Ada 17 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN. 2009/No. 155, TLN No. 5074) Tidak Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LN. 2004/No. 6, TLN No. 4356) Tidak Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN. 2004/No. 118, TLN No. 4433) Tidak Ada Bahwa hanya dengan dokumen-dokumen tersebut seorang advokat sudah cukup memiliki izin untuk beracara di pengadilan tersebut tanpa harus memenuhi persyaratan lain; 10. Bahwa jika dibandingkan dengan perkara lainnya seperti kepailitan apakah terdapat syarat khusus untuk menjadi kuasa hukum? Dalam konteks perkara kepailitan, tidak terdapat persyaratan khusus yang membedakan kuasa hukum (advokat/pengacara) dari kuasa hukum dalam perkara perdata atau pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan karena: - Kedudukan kuasa hukum dalam kepailitan bersifat konvensional, yakni mewakili kepentingan salah satu pihak (debitor atau kreditor) sebagaimana dalam litigasi biasa. - Dasar hukum kuasa hukum mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lalu bagaimana dengan kurator? Kuasa hukum hanya bertindak sebagai representasi hukum, sementara Kurator bertindak sebagai pengelola aset yang harus netral dan memiliki keahlian teknis (misalnya: penilaian aset, likuidasi, atau restrukturisasi utang). Sehingga jelas terdapat perbedaan Kuasa hukum bisa diambil dari advokat biasa tanpa keahlian khusus kepailitan, asalkan memahami prosedur litigasi di Pengadilan Niaga. Sedangkan Kurator harus bersertifikat dan memenuhi kualifikasi teknis, karena melibatkan pengurusan aset yang berdampak sistemik sehingga atas kekhususan tersebut profesi kurator 18 bahkan diatur dengan Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus. Kuasa Hukum pada perkara kepailitan sendiri sama dengan kuasa hukum pada perkara lainnya yang cukup bertumpu syarat yang dituangkan pada UU Advokat; 11. Bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa dalam perkara pajak juga disebutkan wajib mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang jika ditelusuri dalam Pasal 4 PMK 184/2017 Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan: a. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut: 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan; 3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. 12. Bahwa terkait tambahan pengetahuan tersebut yang dibuktikan dengan brevet perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Pajak, seharusnya tidak ada persyaratan khusus atau sertifikasi tambahan bagi seorang kuasa hukum (advokat) untuk beracara. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas profesi advokat yang secara implisit ditemukan dalam UU Advokat pada pasal 1 angka 1, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” 19 pasal tersebut memberikan makna bahwa seseorang yang sudah mendapatkan sebutan advokat dan memiliki izin praktik berhak mewakili klien di semua lingkungan peradilan; 13. Bahwa Lembaga peradilan tidak perlu ikut campur dalam penjaminan kompetensi kuasa hukum karena mekanisme pasar hukum (legal market) sudah menjadi filter alami dengan beberapa pertimbangan: - Klien cenderung memilih advokat yang kompeten berdasarkan reputasi, pengalaman, atau rekomendasi. - Advokat yang tidak mampu menguasai bidang tertentu (misalnya pajak) akan tersingkir secara alamiah, karena tidak mampu bersaing atau mempertahankan klien. - Lembaga peradilan hanya menilai alat bukti dan argumentasi hukum, bukan latar belakang keahlian kuasa hukum. 14. Bahwa Jika seorang kuasa hukum kurang paham hukum pajak, konsekuensinya adalah risiko kalah perkara, bukan larangan beracara yang tentu memberikan dampak psikologis terhadap karir advokat yang bersangkutan kedepannya, efek ini secara tidak langsung akan memicu seorang advokat untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya dalam praktik. Analogi lain yang dapat digunakan Seperti dokter spesialis yang boleh praktik umum, tetapi pasien akan lebih memilih dokter yang berpengalaman di bidangnya, begitu pula dengan advokat yang sering mengasah pengetahuan dan belajar lebih banyak pasti akan semakin mahir dalam persidangan dan ini dapat menarik klien untuk menggunakan jasanya; 15. Bahwa Memiliki brevet atau sertifikasi tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang kuasa hukum benar-benar menguasai secara mendalam bidang perkara yang ia tangani. Sertifikasi semata hanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan tertentu, bukan merupakan jaminan atas kedalaman pemahaman, kemampuan analisis, atau keterampilan praktisnya dalam menangani suatu kasus. Bukti sesungguhnya dari kompetensi seorang kuasa hukum justru terlihat dari rekam jejaknya dalam mendampingi klien, seperti perkara yang ditangani dan kemampuan membangun argumentasi yang kuat di persidangan yang kembali lagi ini dibangun 20 dengan kesungguhan masing-masing individu bukan tanggungjawab peradilan atau lembaga lain; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas seharusnya tidak ada pengaturan khusus yang diberikan kepada seorang kuasa hukum yang beracara dalam perkara pajak di pengadilan pajak karena seperti halnya pengadilan lainnya, tidak terdapat syarat khusus dalam beracara di pengadilan-pengadilan tersebut dan cukup berdasarkan ketentuan pada UU Advokat, ataupun quod non quod tetap diperlukan persyaratan formil seperti yang diatur dalam peraturan menteri guna kepentingan perkara pajak, maka seyogyanya diatur dalam instrumen undang-undang dan bukan peraturan menteri; B. Pengadilan Pajak Telah Beralih dalam Rezim Mahkamah Agung melalui One Roof System sebagai bentuk Independensi dan Kemandirian Lembaga Peradilan, Sehingga Kuasa Hukum dalam Perkara Pajak Secara Mutatis Mutandis Wajib Terlepas dari Cengkraman Kementerian Keuangan. 1. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Pengadilan Pajak sebelumnya dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kemudian bertransformasi menjadi Pengadilan Pajak pasca dibentuknya Undang-Undan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 2. Bahwa pasca UU Pengadilan Pajak tersebut diundangkan juga masih menyisakan permasalahan terkait statusnya dalam lingkungan peradilan apakah berada satu atap dalam kekuasaan Mahkamah Agung atau diluar dari Mahkamah Agung? Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan tendensi ketidakadilan dalam pengadilan pajak akibat dari adanya 2 (dua) lembaga yang yang turut membina pengadilan pajak, yakni Mahkamah Agung dalam pembinaan teknis yuridis dan Kementerian Keuangan dalam pembinaan organisasi, administratif, dan keuangan pengadilan pajak. Dalam menghadapi persoalan tersebut Mahkamah Konstitusi telah 21 beberapa kali mempertegas tentang keberadaan pengadilan pajak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, dan 26/PUU-XXI/2023; 3. Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang merubah Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang semula berkaitan dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dipegang oleh Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) setelah putusan a quo sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa ada campur tangan lembaga lain. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Paragraf [3.12.2] h. 67-68 yang turut mengutip Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 pada Paragraf [3.12] yang menyatakan: “…Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan “one roof system” atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang kedepannya.” 4. Bahwa one roof system dikenal juga sebagai sistem peradilan satu atap di mana kekuasaan administratif, keuangan, dan organisasional peradilan berada di bawah satu atap, yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan eksekutif, sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang oleh R. Mohr disampaikan “Centralizing judicial administration under the Supreme Court significantly reduces political interference and aligns judicial conduct with constitutional mandates, leading to more robust legal safeguards and public confidence in the system” (R.Mohr, 2015: 45) sistem peradilan satu atap ini berfungsi untuk 22 memperkuat posisi peradilan sebagai cabang kekuasaan independen dan menjamin penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan bebas; 5. Bahwa implementasi dari one roof system tersebut berpengaruh secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan perkara pajak, termasuk pula terhadap pelaksanaan perkara pajak dalam prosedur, penyelesaian sengketa, dan mekanisme penegakan hukum. Mekanisme penegakan hukum yang disampaikan tentu termasuk pula kuasa hukum sebagai pihak yang membela klien dalam sengketa pajak; 6. Bahwa setelah mengamati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan terjadinya reposisi terhadap status pengadilan pajak di Indonesia, dapat dipahami bahwa semangat pergeseran status ini adalah untuk melepaskan cengkraman Kementerian keuangan terhadap keberadaan pengadilan pajak sebagai sebuah institusi yang mandiri dan menjunjung tinggi prinsip imparsialitas bagi kekuasaan kehakiman in casu Pengadilan Pajak. Pernyataan ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan a quo Paragraf [3.12.2] h. 97 yang menyatakan: “…Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, dipertegas dengan pertimbangan hukum yang bersifat kekinian, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dan oleh karenanya Mahkamah tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan” 7. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon menggunakan semangat yang sama dalam menegaskan kembali kemandirian dari mekanisme penegakan hukum dalam pengadilan pajak melalui persyaratan kuasa hukum dalam perkara pajak yang masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan akibat celah yang diberikan oleh Pasal a quo yang diujikan dalam permohonan ini; 23 8. Bahwa walaupun ketentuan pasal a quo masih berlaku hingga saat ini namun jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, 10/PUU-XVIII/2020 dan 26/PUU- XXI/2023 sejatinya telah memberikan rambu-rambu yang mempertegas bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945; 9. Meskipun putusan 26 ini memberikan batasan waktu hingga Desember 2026, tapi saat ini belum ada tanda tanda keseriuasan Pembentuk UU untuk membahas integrasi tersebut karena setelah diamati dari 41 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 tidak ditemukan satupun yang membahas tentang RUU Pengadilan Pajak, tindakan ini tentu patut dikhawatirkan karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 memberikan batasan waktu selambat-lambatnya 31 Desember 2026, sehingga pertanyaan yang timbul kemudian apabila pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan terhadap instrumen hukum pengadilan pajak, secara mutatis mutandis akan memberikan kekosongan hukum untuk perkara pajak, karena Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “departemen keuangan” yang dimuat dalam pasal jantung (Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak) bertentangan sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026” 10. Bahwa rambu-rambu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan penanda bahwa Mahkamah sepakat dalam rangka independensi lembaga peradilan atau lebih luas dalam independensi penegakan hukum perpajakan perlu dilakukan pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan) dan kekuasaan yudikatif (Pengadilan Pajak). Akibat dari putusan-putusan tersebut secara sedikit demi sedikit memberikan konsekuensi signifikan terhadap perubahan mekanisme pengawasan, pengelolaan, sistem peradilan perpajakan. Dengan demikian, peran kuasa hukum sebagai pihak dalam perkara pajak pastinya turut menyesuaikan seiring dengan perubahan tersebut, sehingga apabila perubahan tersebut 24 bertujuan untuk melepaskan pengaruh dari Kementerian Keuangan maka mutatis mutandis kuasa hukum dalam perpajakan juga turut menyesuaikan melepaskan diri dari cengkraman Kementerian Keuangan; 11. Bahwa dalam rangka mencegah timbulnya kontradiksi antara Putusan MK yang melepaskan cengkraman Kementerian Keuangan terhadap pengadilan pajak dan pengaturan syarat menjadi kuasa hukum yang saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal a quo maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah seyogyanya konsisten terhadap semangat kemandirian penegakan hukum dalam kasus sengketa pajak untuk sepenuhnya melepaskan pengadilan pajak dari bayang-bayang Kementerian Keuangan dan berlindung dibawah kekuasaan kehakiman yang mandiri termasuk dalam penegakan hukumnya; 12. Bahwa dengan demikian, dalam rangka menyelaraskan Pengadilan Pajak ke dalam sistem peradilan yang terintegrasi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, khususnya pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara konsisten dan konsekuen syarat-syarat kuasa hukum di Pengadilan Pajak harus diseragamkan dengan ketentuan yang berlaku pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini berarti cukup dengan memenuhi persyaratan sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanpa perlu adanya persyaratan tambahan yang bersifat diskriminatif atau membedakan; C. Pengaturan Syarat Kuasa Hukum Perkara Pajak Lewat Peraturan Menteri berpotensi menciptakan Conflict of Interest Sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, maka demi independensi peradilan pajak Persyaratan Kuasa Hukum Dalam Perkara Pajak Haruslah Dimaknai Sebagai Persyaratan Advokat Sebagaimana UU Advokat 1. Bahwa advokat sebagai officium nobile harus terbebas dan independen sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang- 25 undangan”. Independensi dari seorang advokat juga ditegaskan oleh David Luban “Lawyers must act independently to maintain the public’s trust in the legal profession. The independence of lawyers is essential to protect their clients’ rights without fear of external influence or coercion.” (David Luban, 2007: 64); 2. Bahwa independensi yang dimiliki oleh seorang advokat tentunya akan menjadi tidak seimbang jika terdapat gangguan dari eksternal secara social politik. Pasal 15 ayat (1) UU Advokat pun sudah menegaskan bahwa advokat tidak boleh diganggu gugat, Charles W. Wolfram juga berpendapat demikian dalam bukunya Modern Legal Ethics dijelaskan “An independent legal profession is the cornerstone of a fair judiciary. Lawyers must resist any pressure that compromises their ethical judgment”. Karena jika seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang turut ikut campur, maka tujuan advokat untuk menjalankan tugasnya dalam mendampingi justice seeker akan terganggu dan dapat pula mengguncang integritas yang telah dibangun oleh seorang advokat; 3. Bahwa advokat sebagai penjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan integritas terhadap keadilan tidak hanya mengartikan advokat untuk setika kepada klien namun juga setia kepada hukum sebagaimana yang disampaikan oleh David Luban “The role of a legal advocate is not only to represent their client's interests but also to uphold the principles of justice and ensure that the legal system functions with integrity. Lawyers are duty-bound to balance zealous advocacy with ethical obligations.” (David Luban, 2007: 64); 4. Bahwa selain berpegang pada prinsip keadilan, seorang advokat juga wajib memastikan bahwa supremasi hukum dihormati dengan baik seperti yang disampaikan oleh Monroe Freedman “A lawyer’s responsibility extends beyond mere advocacy; it encompasses a duty to be an officer of the court and to ensure that the rule of law is respected. This dual role highlights the lawyer’s function as a protector of both the client’s interests and the justice system as a whole.” (Monroe Friedman, 2010: 22) 26 5. Bahwa seluruh prinsip-prinsip yang melekat pada diri seorang advokat tersebut tentunya akan terancam apabila masih ada suatu kekuasaan yang mengendalikan advokat tersebut. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif c.q Kementerian Keuangan yang masih memberikan pengaturan kepada kuasa hukum advokat lewat instrumen Peraturan Menteri Keuangan; 6. Bahwa dengan diaturnya persyaratan menjadi kuasa hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan maka secara tidak hanya memberikan keleluasaan bagi Kementerian Keuangan untuk mengatur tentang Kuasa Hukum yang akan bersidang di pengadilan pajak, namun juga akan berpotensi menimbulkan pertanyaan besar karena dalam perkara pajak seringkali melibatkan pihak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara pajak tersebut; Sumber: Statistik Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2019-2023 Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. URL: https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik 7. Bahwa dengan kondisi tersebut maka potensi timbulnya conflict of interest menjadi sangat mungkin dalam proses persidangan di perkara perpajakan. Conflict of interest dalam konteks advokat tentunya berpotensi menghambat independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Deborah L. Rhode dijelaskan “A conflict of interest exists whenever an individual's personal interests could interfere with the duty of loyalty owed to a client or compromise 27 professional judgment.” (Deborah L. Rhode, 2009: 56). Dampak dari konflik kepentingan ini tentunya akan merusak fondasi kepercayaan advokat-klien seperti yang diucapkan oleh M. Noonan-Hunter "Conflicts compromise the effectiveness of legal advocacy by creating divided loyalties that can skew judgment and reduce the objectivity necessary for sound legal practice." (M. Noonan-Hunter, 2017: 89) Bahwa benturan kepentingan ini tentu mengurangi efektivitas pembelaan hukum karena adanya loyalitas yang terbagi; 8. Bahwa conflict of interest yang terjadi dalam perkara perpajakan tersebut bisa terjadi karena antara Kuasa Hukum yang bersidang memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memberikan persyaratan terhadap kuasa hukum di perkara pajak. Pengaruh yang masih diberikan oleh Kementerian Keuangan lewat penentuan syarat kuasa hukum dalam perkara pajak yang kemudian menjadi isu yang mengganggu independensi dari seorang kuasa hukum; 9. Bahwa ketentuan ini diperburuk karena dalam pengaturan kuasa hukum pada PMK 184/2017 tidak ditemukan satupun klausula yang mewajibkan seorang kuasa hukum untuk bersikap independen seperti halnya seorang advokat yang pengaturan mengenai advokat diatur jelas dalam UU Advokat seperti berikut: Menimbang: b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;” c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;” Bagian Ketiga Status Pasal 5 (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 10. Bahwa tidak hanya terdapat dalam bagian menimbang dan batang tubuh, penegasan tentang profesi advokat yang bebas dan mandiri 28 juga ditemukan pada Bagian Umum Penjelasan UU Advokat yang menyatakan: “Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.” 11. Bahwa demi mewujudkan independensi dalam penegakan hukum di perkara pajak maka sudah seharusnya kuasa hukum yang berwenang dalam mewakili kliennya di perkara pajak disamakan dengan advokat seperti yang termakhtub dalam UU Advokat yang secara materi muatan mengandung banyak aspek-aspek tentang penegakan hukum yang mandiri dan bebas demi mengurangi pengaruh conflict of interest; 12. Bahwa apabila kuasa hukum dalam pengadilan pajak disamakan dengan advokat sebagai penegak hukum maka akan menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain mengingat pula dalam perkara perpajakan seorang kuasa hukum yang akan membela klien sebagai Penggugat memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi lawannya (tergugat) yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai otoritas pemerintah. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut: 1) Ketidakseimbangan Kekuatan Institusional. Dirjen Pajak secara kedudukan tentu diuntungkan secara signifikan sebagai lembaga pemerintahan dengan otoritas yang luas dalam penegakan hukum perpajakan. Posisi Dirjen Pajak didukung oleh Tim Ahli dan sumber daya yang cukup untuk mempersiapkan argumentasi hukum yang kuat dalam setiap sengketa vis a vis dengan wajib pajak yang sering tidak didukung dengan sumber daya, keuangan, maupun tenaga ahli; 29 2) Akses Terhadap Informasi dan Data. Dirjen Pajak memiliki akses penuh terhadap data perpajakan yang mendalam melalui sistem lapor wajib pajak dan berbagai saluran informasi lainnya seperti PRiME Kementerian Keuangan yang hanya bisa diakses oleh Dirjen Pajak yang berbeda dengan wajib pajak yang kesulitan untuk mendapatkan akses informasi untuk memperkuat argumentasi mereka. Handoyo dalam bukunya Peradilan Pajak dan Hak-Hak Wajib Pajak menjelaskan ketimpangan dalam akses data ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam proses peradilan (Handoyo, 2021). 3) Kompleksitas Hukum Perpajakan. Hukum pajak sangatlah kompleks dan memerlukan pemahaman yang lama tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam kompleksitas ini tentu Dirjen Pajak diunggulkan karena sebagai pihak pemerintah sebagai pihak yang sering berkecimpung dalam regulasi dan pembentukan hukum perpajakan akan dengan mudah mengumpulkan dan memahami regulasi yang diperlukan. 13. Bahwa dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan dapat dipahami terdapat perbedaan penyusunan antara undang-undang (UU) dan peraturan menteri (Permen). Undang-undang merupakan produk dari legislatif (DPR) bersama dengan Pemerintah, dan memiliki cakupan yang luas serta berdampak fundamental. Secara proses penyusunannya UU melibatkan pembahasan yang terbuka, partisipasi public, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang menyebabkan UU lebih transparan dan akuntabel di mata public. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya dijelaskan bahwa UU memiliki tingkat legitimasi yang lebih tinggi karena proses pembuatannya melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi dari masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002) yang tentu berbeda dengan Peraturan Menteri dengan materi muatan yang lebih spesifik dan merupakan pelaksana teknis dari UU. Permen disusun dan diterbikan oleh menteri untuk mengatur hal-hal 30 dalam lingkup tugas dan fungsi Kementerian yang dalam proses penyusunan Permen seringkali bersifat tertutup dan minim partisipasi public yang oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi disampaikan bahwa pengaturan yang mengabaikan keterlibatan public yang memadai dapat mereduksi esensi legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2010); 14. Bahwa dalam upaya menjaga independensi penegakan hukum juga dapat dilihat ketika Mahkamah Konstitusi melepaskan kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin, 28 September 2020 yang merubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya berbunyi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung” menjadi “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”. Perubahan ini merupakan bentuk konsistensi Mahkamah dalam upaya menciptakan penegakan hukum pengadilan pajak yang independen dan imparsial tanpa keterlibatan dari Kementerian Keuangan; 15. Bahwa dasar dari pemikiran tersebut dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.13.1.2] halaman 101 yang menjelaskan: “Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak.” 31 16. Bahwa meskipun advokat dan hakim adalah profesi yang berbeda, namun advokat dan hakim dalam bidang penegakan hukum (law enforcement) merupakan sendi-sendi yang penting dalam rangka due process of law sehingga baik advokat ataupun hakim tidaklah dapat dipisahkan jika dilihat dari independensinya, karena sama sama berpegang pada imparsialitas. Kebebasan dalam profesi advokat atau yang secara internasional dikenal dengan independence of the legal profession merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak (independent and Impartial Judiciary), dengan tetap menjaga etik profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan jasa hukum (legal services) dan pembelaan (ligition) dari advokat, sebab advokatlah yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat di depan hukum. Senada dengan tersebut Adnan Buyung Nasution menyampaikan bahwa profesi advokat adalah free profesional; kebebasan profesi tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; independen judiciary yang merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi (Frans Hendra Winata, 1995: 14); 17. Bahwa kelebihan yang dimiliki advokat dalam mendampingi pejuang keadilan tidak hanya karena ketentuan yang sudah jelas diatur dalam UU Advokat dan Etika Profesi Advokat namun juga karena advokat memiliki organisasi advokat sebagai sebuah wadah profesi advokat. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dijelaskan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Organisasi advokat ini juga merupakan organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ); 18. Bahwa keindependensian profesi advokat senada dengan keindependensian Peradilan itu sendiri. Keindependensian peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan termasuk 32 Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. (Shimon Shetreet, 1985); 19. Bahwa setelah melihat uraian tersebut maka jelas Pada tataran kedudukan, fungsi dan wewenangnya, profesi advokat sebagai officium nobille, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang baik guna menciptakan suatu kepastian dan keadilan serta kemanfaatan. Visi ini tentunya akan menopang keinginan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan pengadilan pajak yang mandiri dan berpegang teguh pada independence of judiciary; 20. Bahwa Untuk menjawab segala kegundahan terkait pengaturan khusus tentang kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang menciptakan perbedaan diskriminatif dengan peradilan khusus lainnya serta problematikanya peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana yang turut mengatur syarat kuasa hukum, solusi yang paling tepat dan adil adalah mengharmonisasikan seluruh aturan tersebut dengan berpedoman sepenuhnya pada Undang-Undang Advokat (UU Nomor 18/2003) sebagaimana telah berlaku secara konsisten di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung; D. Pengecualian yang diberlakukan dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena Memberikan Keistimewaan Menjadi Kuasa Hukum Kepada Anggota Keluarga Sedarah atau Semenda 1. Bahwa apabila Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak nantinya dirubah dengan menggunakan syarat sebagai seorang advokat, maka keberadaan Pasal 34 ayat (3) yang memberikan pengecualian terhadap Pasal 34 ayat (2) dapat merugikan orang-orang yang sudah menjadi advokat termasuk Pemohon. Advokat yang telah memenuhi syarat (lulus pendidikan, ujian, dan terdaftar di Peradi) dirugikan 33 secara kompetitif, karena keluarga/pegawai bisa beracara di pengadilan pajak tanpa beban profesional yang sama; 2. Bahwa jika Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak diubah dengan mensyaratkan kuasa hukum harus berstatus advokat, tetapi Pasal 34 ayat (3) tetap mempertahankan pengecualian bagi keluarga, pegawai, atau pengampu, maka hal ini akan menciptakan ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pajak dengan karena menjadi secara nyata menimbulkan pelanggaran terhadap Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Jika advokat wajib memenuhi syarat formal (seperti lulus pendidikan hukum, ujian profesi, dan terdaftar di Peradi), sementara keluarga/pegawai tidak perlu memenuhi syarat apa pun, maka akan timbul diskriminasi karena memberikan keistimewaan bagi seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dan lainnya untuk menjadi kuasa hukum dengan mengabaikan persyaratan dalam UU Advokat; 3. Bahwa Keberadaan ayat (2) dapat dipahami sebagai penegasan terhadap syarat kuasa hukum pengadilan pajak, bahkan jika permohonan ini tidak dikabulkan pun keberadaan Pasal 34 ayat (3) akan berkonflik dengan ayat (2) diatasnya karena untuk apa disusun persyaratan menjadi kuasa hukum jika dengan mudah dikecualikan terhadap keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu dari prinsipal; 4. Bahwa pengaturan tentang orang dekat yang memiliki hubungan sedarah maupun rekan kerja untuk dapat menjadi kuasa memang juga ditemukan dalam Peradilan Hubungan Industrial, namun perkara PHI berbeda dengan Perkara Pajak di Pengadilan Pajak, di Perkara PHI yang menjadi principal biasanya buruh yang secara ekonomi perlu dibantu, sehingga munculah keberadaan Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum beracara di Pengadilan 34 Hubungan Industrial (PHI) untuk mewakili anggotanya. Ketentuan ini menyebabkan pihak yang dapat beracara tidak harus seorang advokat. Sedangkan Dalam sengketa pajak, pihak yang berperkara tidak selalu berasal dari kalangan ekonomi lemah. Bahkan, banyak kasus pajak melibatkan wajib pajak korporasi, pengusaha besar, atau individu berpenghasilan tinggi yang sebenarnya mampu mempekerjakan advokat bersertifikasi. Dengan demikian, pengecualian dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menjadi tidak relevan, karena tidak ada urgensi perlindungan ekonomi sebagaimana dalam PHI. 5. Bahwa kembali lagi demi independensi dan kualitas seorang kuasa hukum dalam perkara pajak dalam mendampingi kliennya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini agar jangan sampai persyaratan yang telah dibangun untuk menjadi kuasa hukum (yang apabila permohonan dikabulkan akan merujuk pada syarat dalam UU Advokat) menjadi tidak berdaya karena telah dikecualikan dengan Pasal 34 ayat (3) UU Pengadilan Pajak ini; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 35 sepanjang tidak dimaknai “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat”. 3. Menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : KTP atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 4. Bukti P-4 : KTA atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 5. Bukti P-5 : Berita Acara Sumpah atas nama Leonard Djagardo Simanjuntak. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 36 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 37 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) (2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 38 berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 34 ayat (3) (3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai advokat dan secara aktif beracara di peradilan konstitusi dan peradilan umum; 4. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 secara nyata telah melanggar hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri sebagai advokat karena Pasal a quo mengatur syarat khusus bagi advokat yang akan beracara di Pengadilan Pajak. Padahal, Pemohon telah berpengalaman menjadi advokat dalam berbagai perkara di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi tanpa diwajibkan memenuhi syarat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal a quo. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal a quo menjadi diskriminatif jika dibandingkan dengan hukum acara di peradilan lainnya; 5. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 telah menimbulkan ketidakadilan karena status sebagai advokat tidak diperlukan dalam beracara di Pengadilan Pajak selama memiliki hubungan keluarga. Sehingga, Pemohon berpotensi kehilangan klien yang dimungkinkan akan lebih memilih keluarga terdekatnya untuk menunjuk atau menjadi kuasa hukum dalam perkara di Pengadilan Pajak walaupun tidak memiliki latar belakang (background) pendidikan hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Advokat (KTA) Pemohon [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Pemohon menguraikan dalam permohonan a quo, memohon agar syarat menjadi kuasa hukum bagi advokat yang akan beracara di Pengadilan 39 Pajak merujuk pada syarat advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003). Selanjutnya, Pemohon memohon agar syarat menjadi kuasa hukum saat beracara di Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang bukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Apabila permohonan pengujian Pasal a quo dikabulkan, maka hal tersebut menunjukkan tegaknya hak-hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur mengenai syarat menjadi kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Pajak yang mendasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri 40 Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (PMK 184/PMK.01/2017), seharusnya tidak menambahkan syarat terkait brevet perpajakan atau sertifikat karena hal tersebut tidak serta merta mencerminkan penguasaan substansi dan kemampuan advokat tersebut. Sertifikasi pada dasarnya hanya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan tertentu, tetapi tidak menjamin memiliki pemahaman yang mendalam, kemampuan analisis yang tajam dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara secara profesional. Oleh karena itu, brevet perpajakan atau sertifikat seharusnya tidak dijadikan tolok ukur atau syarat advokat untuk beracara di Pengadilan Pajak; 2. Bahwa menurut Pemohon, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 berkenaan dengan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak yang semula dipegang oleh Kementerian Keuangan menjadi sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung menjadikan Pengadilan Pajak sebagai sistem peradilan satu atap (one roof system) di mana kekuasaan administratif, keuangan, dan organisasi peradilan berada di bawah satu atap, yaitu Mahkamah Agung. Sistem ini bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi kekuasaan eksekutif sesuai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Maka, dalam rangka menyelaraskan Pengadilan Pajak ke dalam sistem peradilan yang terintegrasi di bawah Mahkamah Agung secara konsisten, khususnya pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), syarat untuk menjadi kuasa hukum atau advokat di Pengadilan Pajak harus sesuai dengan syarat yang berlaku pada seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung; 3. Bahwa menurut Pemohon, apabila ketentuan norma Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 diubah dengan menggunakan syarat advokat sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, maka keberadaan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 yang memberikan pengecualian terhadap hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua justru menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi merugikan advokat, termasuk Pemohon. Advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan formal meliputi pendidikan, kelulusan ujian, dan pendaftaran pada organisasi advokat tidak mendapatkan keistimewaan 41 sebagaimana hubungan keluarga yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar: 1) Menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat”; 2) Menyatakan Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, pada dasarnya pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan persoalan (i) syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak hendaknya disamakan dengan persyaratan untuk menjadi advokat, (ii) pengaturan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri in casu Menteri Keuangan melalui PMK 184/PMK.01/2017 hendaknya diatur dalam undang-undang, dan (iii) soal persyaratan yang berlaku bagi kuasa hukum tidak diperlukan jika yang mewakili/mendampingi Pemohon banding atau Penggugat terdapat hubungan keluarga hendaknya diperlakukan sama dengan persyaratan kuasa hukum yang lain. Dalam hal ini, Pemohon beranggapan bahwa pengaturan mengenai persyaratan kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Pajak bersifat diskriminatif bagi advokat karena advokat yang sejatinya merupakan profesi yang berpilin dan 42 berkelindan dengan aktivitas beracara di pengadilan, termasuk bertindak sebagai kuasa hukum, menjadi terhalang atau tidak bisa bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak jika tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK 184/PMK.01/2017. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon a quo. Mahkamah terlebih dahulu memandang perlu untuk menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Kedua putusan Mahkamah tersebut, meskipun bukan dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, namun pertimbangan hukum putusan Mahkamah dimaksud berkaitan erat dengan isu konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon. Pertama, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.2] 1. … 2. … Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang secara konstitusional seharusnya didelegasikan ke Peraturan Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Namun, masalah pendelegasian tersebut diatur secara agak berbeda dalam UU 12/2011 yang berlaku saat ini, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II khususnya Pedoman angka 198 sampai dengan angka 216 UU 12/2011. Pedoman angka 211 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan, “Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif”. Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah secara doktriner dalam sistem pemerintahan Presidensial dapat dibenarkan adanya pendelegasian kewenangan mengatur langsung dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri, menurut hukum positif yang berlaku pada saat ini (in casu UU 12/2011) pendelegasian kewenangan demikian dimungkinkan sepanjang hal itu berkenaan dengan pengaturan yang bersifat teknis- 43 administratif…[vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, halaman 126] [3.12] …Mahkamah berpendapat bahwa memang terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang teknis- administratif “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP kepada Menteri Keuangan. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak- haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, ada atau tidak ada kasus konkret sebagaimana dialami Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya semata-mata bersifat teknis-administratif. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU- XV/2017, halaman 133] [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas materi muatan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif, yaitu sepanjang tidak membatasi hak konstitusional warga negara dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU- XV/2017, halaman 134] Kedua, berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 Mahkamah telah pula mempertimbangkan antara lain: [3.12.3] … Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas telah ternyata Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 44 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dilakukan “one roof system”, terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap terhadap Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, halaman 69-70] [3.12.4] Bahwa dengan diwujudkannya sistem peradilan satu atap maka akan diperoleh adanya badan peradilan yang terbebas dari pengaruh-pengaruh pihak lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat dinikmati oleh para pencari keadilan (justiciabelen) dan dengan sendirinya keadilan dan kepastian hukum adalah keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dan dipercaya publik. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan para Pemohon, telah ternyata pula terhadap UU 14/2002 telah dilakukan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (vide bukti P-15), di mana Pasal 5 RUU a quo dirumuskan sebagai berikut: (1) Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung; (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan; (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap; (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, adanya bukti rancangan undang-undang tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa sesungguhnya sudah terdapat niat dari pembentuk undang- undang untuk secara ideal meletakkan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak secara bertahap ke dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Demikian halnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU- XIV/2016, juga telah secara tegas mengingatkan kepada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan tentang keberadaan Pengadilan Pajak a quo guna ditempatkan pembinaannya secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung. Namun, ternyata hal tersebut hingga saat ini belum juga diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, halaman 70-71] [3.13] … Mahkamah berkesimpulan cukup beralasan secara hukum dalam putusan perkara a quo untuk menentukan tenggang 45 waktu yang pasti kepada pembentuk undang-undang tidak hanya sekadar pesan-pesan sebagaimana dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara a quo diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, halaman 71] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa persoalan konstitusionalitas kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, baik pada bagian ketentuan umum, batang tubuh UU a quo, maupun pada bagian penjelasannya, tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai “kuasa hukum”. Adapun pengertian yang definitif mengenai “kuasa hukum” dalam hukum acara Pengadilan Pajak justru ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1 angka 2 PMK 184/PMK.01/2017 yang menegaskan bahwa kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Meskipun demikian, perihal “kuasa hukum” dalam konteks Pengadilan Pajak sesungguhnya telah diatur dalam Bab IV Hukum Acara, Bagian Pertama “Kuasa Hukum”, khususnya Pasal 34 UU 14/2002. Dalam kaitan ini, pengaturan kuasa hukum dan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak disebutkan ada tiga syarat, yaitu a) Warga Negara Indonesia; b) mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 UU a quo, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 184/PMK.01/2017 setelah terlebih dahulu mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Berkenaan dengan hal 46 tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PMK 184/PMK.01/2017 dimaksud, dalam kaitannya dengan syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum dan persyaratan lainnya untuk beracara di Pengadilan Pajak, telah jelas diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 PMK 184/PMK.01/2017 yang materinya sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. 2. Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. 3. … Pasal 2 Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pasal 3 Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. merupakan warga negara Indonesia; dan b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 4 Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan: a. ijazah Sarjana/Diploma IV dibidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut: 1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; 2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan; 3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau 4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. Pasal 5 Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak; 47 b. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian; d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara; e. menandatangani pakta integritas; f. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan g. memiliki izin kuasa hukum. Pasal 6 Tata cara untuk memperoleh izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diatur secara tersendiri oleh Ketua dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahwa berdasarkan syarat-syarat kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dikemukakan di atas, telah ternyata terdapat dua jenis persyaratan untuk menjadi kuasa hukum, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pada jenis persyaratan umum terdapat persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a PMK 184/PMK.01/2017, sedangkan persyaratan umum yang diatur dalam Pasal 4 huruf b PMK a quo pengaturannya bersifat alternatif. Sementara itu, terkait dengan persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK a quo, pengaturannya bersifat kumulatif. Dalam kaitannya dengan ketentuan yang bersifat kumulatif tersebut, maka wajib dipenuhi bagi calon kuasa hukum atau advokat pada Pengadilan Pajak, sedangkan ketentuan yang bersifat alternatif, telah dipenuhi jika salah satu dari empat dokumen sebagai bukti tambahan disertakan atau dilengkapi. Terkait hal tersebut, dalam konteks untuk menjadi kuasa hukum atau advokat di Pengadilan Pajak, maka keterpenuhan syarat umum baik yang bersifat kumulatif maupun yang bersifat alternatif dan syarat khusus yang bersifat kumulatif tetap wajib dipenuhi atau dilengkapi sebelum seseorang diberikan izin kuasa hukum oleh Ketua Pengadilan Pajak. Dalam konteks hukum administrasi, keterpenuhan persyaratan umum dan khusus dimaksud bukan sekadar formalitas belaka, melainkan sebagai bagian integral dari sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas hubungan hukum antara wajib pajak dan kuasa hukumnya, serta antara kuasa hukum dengan pihak-pihak yang beracara pada peradilan pajak. Oleh karena itu, pemenuhan persyaratan berupa permintaan bukti dan bukti tambahan, meskipun 48 sebatas persyaratan teknis administratif untuk mendapatkan izin kuasa hukum, hal tersebut merupakan conditio sine qua non bagi keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum ketika hendak beracara di Pengadilan Pajak. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon yang menghendaki persyaratan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak disamakan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003 dan mempersoalkan dugaan terusiknya independensi kuasa hukum di Pengadilan Pajak terkait dengan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, in casu Menteri Keuangan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 yang antara lain menyebutkan bahwa sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945, pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan perundang- undangan yang tingkatannya lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah secara doktriner tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang secara konstitusional seharusnya menjadi substansi materi muatan dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan tingkatan atau hierarkinya. Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis administratif maka di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD NRI Tahun 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (over capacity of power) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”. Artinya, pengaturan tersebut tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan menteri tidak boleh mengatur materi muatan undang-undang. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidak adanya kasus konkret sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pendelegasian kewenangan mengenai persyaratan sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak hanya dapat dinyatakan konstitusional jika materi muatannya 49 semata-mata bersifat teknis-administratif. Dalam konteks materi yang diatur pada PMK a quo, oleh karena Menteri Keuangan memiliki kewenangan yang diberikan melalui pendelegasian dari undang-undang untuk mengatur teknis pelaksanaannya, maka pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam PMK 184/PMK.01/2017 menurut Mahkamah dapat dibenarkan, dan sekali lagi tanpa bermaksud menilai legalitas PMK dimaksud, karena sifat norma yang diatur dalam PMK a quo merupakan peraturan teknis pelaksana dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002. Ihwal dimaksud dapat dilihat dari kata atau frasa yang digunakan dalam PMK a quo terkait dengan persyaratan kuasa hukum dengan frasa “dibuktikan dengan” dan frasa “bukti tambahan” untuk menegaskan bahwa persyaratan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU a quo memerlukan dokumen bukti, sehingga penuangan norma dalam peraturan pelaksanaan demikian masih dalam konteks pengaturan yang bersifat teknis-administratif. Di samping itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, yang antara lain Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah dalam putusan tersebut dengan tegas memerintahkan untuk dilakukan proses integrasi paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon yang meletakkan persyaratan untuk dapat menjadi advokat sebagaimana diatur dalam UU 18/2003 digunakan pula sebagai persyaratan untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah tidak tepat. Hal demikian karena selain pengaturan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam UU 14/2002 yang selanjutnya diatur lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan dalam PMK 184/PMK.01/2017 merupakan pengaturan yang bersifat teknis-administratif, juga karena peradilan pajak merupakan peradilan khusus sehingga membutuhkan persyaratan secara khusus pula dalam hal pengaturan kuasa hukum yang dapat beracara di pengadilan pajak sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 50 Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. [3.10.2] Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan mengenai anggapan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 dengan alasan bahwa Pasal a quo yang memberikan pengecualian terhadap keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua tidak memerlukan persyaratan sebagaimana kuasa hukum atau advokat jika bertindak sebagai pendamping atau mewakili wajib pajak di Pengadilan Pajak telah melanggar hak Pemohon untuk mengembangkan diri dan menimbulkan ketidakadilan, bersifat diskriminatif, serta merugikan advokat termasuk Pemohon, karena advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil meliputi pendidikan, kelulusan ujian, dan pendaftaran pada organisasi advokat tidak mendapatkan keistimewaan sebagaimana hubungan keluarga yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat pengecualian terhadap pengaturan syarat kuasa hukum dalam norma Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 persyaratan bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan. Artinya, persyaratan tersebut tidak diberlakukan terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002. Dalam hal ini, kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Kuasa hukum yang wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 dan Pasal 2 PMK 184/PMK.01/2017; dan 2. Kuasa hukum yang tidak wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002 dan Pasal 2 PMK 184/PMK.01/2017, yaitu kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat menjadi kuasa hukum dalam sengketa pajak karena UU a quo mengatur bahwa kuasa hukum tidak harus berasal dari profesi tertentu, seperti konsultan hukum atau advokat, tetapi juga dapat berasal dari anggota keluarga sedarah atau semenda dari wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dalam memilih kuasa hukum yang dapat dipercaya, termasuk keluarga selama diberikan kuasa khusus sebagai kuasa hukum untuk 51 mewakili kepentingan hukum wajib pajak. Pasal a quo memungkinkan wajib pajak untuk memilih anggota keluarga sebagai kuasa hukum karena dianggap lebih memahami situasi pribadi, psikologi, bahkan kondisi keuangan wajib pajak. Hal ini juga memudahkan wajib pajak, terutama yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menyewa konsultan pajak atau advokat profesional, untuk tetap mendapatkan representasi dalam sengketa pajak. Persyaratan administratif Pasal 34 ayat (3) UU 14/2002 mensyaratkan bahwa kuasa hukum, termasuk keluarga sedarah atau semenda, harus ditunjuk melalui surat kuasa khusus yang sah untuk memastikan bahwa penunjukan kuasa hukum dilakukan secara formal dan dengan persetujuan wajib pajak. Meskipun dapat menjadi kuasa hukum, keluarga tetap harus memahami dan mematuhi prosedur hukum acara di Pengadilan Pajak. Dengan mengizinkan keluarga sedarah atau semenda sebagai kuasa hukum, Pasal a quo mengakomodasi situasi di mana wajib pajak mungkin hanya memiliki akses kepada anggota keluarga untuk membantu dalam proses hukum sengketa perpajakan. Tujuan perlindungan utama dari Pasal a quo adalah memastikan wajib pajak memiliki hak untuk didampingi dalam menyelesaikan sengketa pajak, tanpa dibatasi oleh keterbatasan kemampuan finansial atau akses ke jasa profesional hukum. Dengan menjadikan keluarga sebagai salah satu opsi atau pilihan kuasa hukum di Pengadilan Pajak, maka keberadaan norma dalam Pasal 34 ayat (3) UU a quo selain untuk memberikan akses kepada wajib pajak terhadap pengadilan dan keadilan (access to court and justice), juga untuk memberikan perlindungan tambahan bagi wajib pajak dengan catatan penting bahwa meskipun keluarga sedarah atau semenda dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, mereka tetap harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum acara yang berkaitan dengan sengketa pajak atau bekerja sama dengan pihak yang berkompeten untuk memastikan representasi yang efektif bagi kepentingan wajib pajak yang didampingi atau diwakilinya, sehingga kendatipun tidak memerlukan persyaratan sebagaimana persyaratan bagi kuasa hukum pada umumnya di Pengadilan Pajak, kuasa hukum keluarga dalam batas penalaran yang wajar diberikan kuasa semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum wajib pajak, dan karenanya kuasa hukum keluarga dimaksud sudah barang tentu memiliki pengetahuan untuk bertindak mewakili atau mendampingi wajib pajak pada Pengadilan Pajak. Terlebih, dalam praktiknya, Pengadilan Pajak dapat meminta klarifikasi mengenai kapasitas atau kompetensi kuasa hukum, termasuk jika kuasa 52 hukum adalah anggota keluarga untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai ketentuan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tersebut di atas, serta pertimbangan hukum dalam putusan a quo, norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 yang secara substansial mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan secara teknis administratif pelaksanaannya diatur dalam PMK 184/PMK.01/2017, serta pengaturan dan keberlakuannya masih dalam rentang waktu transformasi atau sekuens waktu pengintegrasian dalam kerangka one roof system yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember 2026. Oleh karena itu, berdasarkan sekuens waktu yang telah ditetapkan dan diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 dimaksud, maka permohonan Pemohon pada dasarnya secara substansi merupakan permohonan yang prematur karena mendahului proses integrasi pengadilan pajak ke dalam one roof system sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang pembinaannya, baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum (organisasi, kelembagaan, dan keuangan) berada di bawah Mahkamah Agung. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, pembentuk undang- undang diberikan kesempatan untuk melakukan proses pengintegrasian dimaksud termasuk menyusun hukum acara yang antara lain dapat mempertimbangkan materi permohonan Pemohon sesuai dengan batas waktu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Proses pengintegrasian ini dilakukan secara komprehensif, termasuk menyangkut pengaturan mengenai syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagai bagian penting dari administrasi peradilan pajak untuk memastikan representasi yang berkeadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen) dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU 14/2002 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlakuan yang 53 sama di hadapan hukum, dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 54 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat 55 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari