25/PUU-XXII/2024

F PUTUSAN Nomor 25/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat : : : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Jaksa Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, dan 23 Februari 2024, memberi kuasa kepada Nawaz Syarif, S.H., Buce Abraham Beruat S.Sos, S.H., M.H., Ronald Gozali, S.H., Muhammad Ardi Langga, S.H., Weni Sepalia, S.H., M.H., dan Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Goodness Lawyers, beralamat di Jalan Bukhari RT/RW 002/001, Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 4 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 29 Januari 2024 dengan Nomor 25/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Februari 2024 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Februari 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan fata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran padai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pedama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the Guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan: (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang- undang dan Perppu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak 4 memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi (judicial review) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 8. Berdasarkan uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 7 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada permohonan a guo berkaitan dengan Uji Materi (judicial review) Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) (BUKTI P-4) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara lndonesia (termasuk kelompok orang 5 yang mempunyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6 4. Bahwa PEMOHON yang merupakan seorang Sarjana Hukum pada permohonan a quo bertindak secara perorangan sebagai Warga Negara lndonesia (WNI) (BUKTI P-2) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (BUKTI P-3). Sebagai seorang yang memiliki cita-cita ingin menjadi Jaksa Agung tentu baik PEMOHON secara personal memiliki tanggung jawab moral sebagai Sarjana Hukum yang fokus di bidang Hukum Tata Negara untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi). Mengingat kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sangat mulia dan terhormat bagi para Jaksa (termasuk PEMOHON yang juga merupakan seorang warga negara lndonesia yang bekerja sebagai Jaksa) dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan orang- orang jahat sebagaimana haus akan harta dengan melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau korporasi menimbulkan kerugian keuangan negara. 5. Bahwa kesadaran diri terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi serta dilandasi rasa kecintaan terhadap korps/institusi Kejaksaan Republik lndonesia mendorong PEMOHON secara pribadi yang berprofesi sebagai JAKSA mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) (selanjutnya disebut KUHAP). Kesadaran konstitusional PEMOHON untuk mengajukan permohonan Uji Materi a quo diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mempertanyakan haknya secara kolektif untuk mengayom masyarakat, bangsa dan negaranya.” Permohonan Uji Materi a quo merupakan upaya PEMOHON untuk memperjuangkan hak konstitusional dan kewenangannya untuk terlibat langsung dalam 7 membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bagian dari penegak hukum melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, PEMOHON telah 2 (dua) kali secara personal mengajukan permohonan uji materi beberapa ketentuan dalam undang- undang sebagai seorang Warga Negara lndonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pegawai Kejaksaan Republik lndonesia dan PEMOHON baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 61/PUU-XIX/2021 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia Nomor 30/PUU-XXI/2023 dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk secara personal mengajukan permohonan uji materi beberapa ketentuan dalam undang-undang yang berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon kaitannya dengan kepedulian PEMOHON terhadap Kejaksaan Republik lndonesia yang merupakan institusi tempat PEMOHON bekerja dan mengabdi bagi bangsa dan negara di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, terhadap permohonan PEMOHON a quo sudah seharusnya PEMOHON juga dinyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi KUHAP berjuang agar adanya tafsir konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memperjelas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi). Justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON yang jelas-jelas berprofesi sebagai Jaksa tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi malah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Mengingat esensi diajukannya permohonan a quo bertujuan untuk semakin menegaskan adanya kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam criminal justice system pada pengaturan di dalam KUHAP melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sekalipun memang telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 secara 8 tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah menegaskan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia (selanjutnya disebut UU KEJAKSAAN) tetapi tetap penegasan kewenangan dan kedudukan tersebut diperlukan di dalam KUHAP yang mengatur berkaitan dengan hukum acara pidana serta pembagian kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum seperti penyidik Kepolisian, Jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, PEMOHON melalui permohonan a quo dengan penuh kerendahan hati terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan a quo. Sebab secara tidak langsung apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan kepada PEMOHON sebagai seorang Sarjana Hukum yang peduli isu hukum tata negara untuk senantiasa ikut terlibat pro aktif dalam mewujudkan penegakan hukum berintegritas dan kehidupan berbangsa/bernegara yang berlandaskan pada semangat berkonstitusi. Terlebih selain bercita-cita menjadi seorang JAKSA AGUNG, PEMOHON juga memiliki cita-cita dapat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang berasal dari unsur Jaksa. Sehinga wajar apabila PEMOHON selalu peduli terhadap isu hukum ketatanegaraan termasuk salah satunya berkaitan dengan hal pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa cita-cita PEMOHON yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa bertahan mengabdi di korps Kejaksaan Republik lndonesia dan berjuang menjadi Jaksa yang berintegritas anti suap dan gratifikasi pada penanganan perkara karena PEMOHON memiliki keinginan untuk ikut 9 aktif secara langsung dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik lndonesia. Hal ini merupakan hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 yang mana pada intinya setiap warga negara berhak untuk ikut aktif dalam upaya bela negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa mulai dari tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya bela negara yang sangat mulia. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP a quo yang tidak menyatakan secara expressis verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu menimbulkan Contradictio in Terminis atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukan adanya ketidakpastian hukum dalam konsep Negara Hukum (rechtstaats) pada praktik terkait legitimasi Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga wajar apabila terdapat beberapa kali upaya uji materi terhadap ketentuan terkait konstitusionalitas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan (in casu pada perkara tindak pidana korupsi) yang diatur baik dalam UU KEJAKSAAN maupun UU KPK. Misalnya terakhir adalah adanya permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang advokat pada Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 sebagaimana memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU KEJAKSAAN, Pasal 39 UU KPK, frasa “atau Kejaksaan” dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) UU KPK, frasa alan Kejaksaan”dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (3) UU KPK, frasa “dan/atau Kejaksaan”dalam Pasal 50 ayat (4) UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 7. Bahwa upaya dan kondisi normatif tersebut tentu berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON yang merupakan Jaksa yang sejak awal bergabung dengan Kejaksaan Republik lndonesia memiliki niat untuk terlibat secara pro aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain dapat menjadi bahan eksepsi terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana 10 korupsi tetapi juga kondisi normatif Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP a quo yang tidak menyatakan atau menegaskan secara expressis verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi) dapat menjadi dasar atau alasan bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik lndonesia mengajukan Uji Materi ketentuan- ketentuan terkait penyidikan Jaksa dalam UU KEJAKSAAN yang dapat menjadi penyebab hilangnya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Itu artinya, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP a quo berpotensi disalahartikan bahwa Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang berakibat pada terhambatnya hak PEMOHON untuk terlibat aktif dalam pemerintahan mewujudkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk upaya bela negara. 8. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Jaksa tetap berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu dengan menolak permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 tetapi tetap agar lebih menegaskan kewenangan atributif tersebut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan putusan bersyarat sebagaimana terdapat dalam pokok permohonan a quo yang mana pada intinya Jaksa harus dinyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hal ini penting demi keselarasan ketentuan dalam KUHAP dan UU KEJAKSAAN agar tidak terjadi misinterpretasi lagi pada praktik penegakan hukum terkait berwenang atau tidak berwenangnya Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Terlebih Pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penegasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu juga terdapat dalam KUHAP selain hanya diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (1) 11 huruf d UU KEJAKSAAN dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023. Lagipula juga tidak ada salahnya dan bukan sesuatu yang termasuk perbuatan melawan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu melalui permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP a quo. Hal ini tentunya demi terwujudnya kepastian hukum yang lebih berkepastian lagi di kemudian hari terkait adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu dalam KUHAP yang merupakan peraturan pokok yang mengatur proses peradilan. Justru melalui penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON pada permohonan a quo dapat menjadi acuan bagi pembentuk undang- undang dalam merevisi KUHAP. Mengingat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif menjadi rujukan muatan pembentukan atau perbaikan rumusan ketentuan dalam undang- undang. 9. Bahwa kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh PEMOHON yang diuraikan pada BUTIR 4 s/d BUTIR 8 tersebut adalah potensi kerugian (potential constitutional loss) yang menggunakan penalaran wajar dapat terjadi akibat adanya kondisi normatif Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP a quo yang tidak menyatakan atau menegaskan secara expressis verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi atau dengan kata lain kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi akan memiliki legitimasi yang sangat kuat apabila permohonan PEMOHON a quo dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa sesuatu yang telah menjadi suatu pengetahuan umum di kalangan masyarakat Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara tidak langsung dianggap memberikan 12 kesempatan kepada seorang yang baru saja terjun di dunia politik sekalipun berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dengan syarat sudah memiliki pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan negatif di kalangan masyarakat yang tidak sedikit orang menolak putusan tersebut bahkan mengklaim Mahkamah Konstitusi sebagai. (“MahkamahKeIuarga”(https://nasionaI.kompas.com/read/2023/10/18/0 5150011/ketika- mk-dian -iadi-mahkamah-keluar an -makin-kesasar--? e=aIl).) Sehingga wajar apabila PEMOHON pada permohonan a quo sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHONAN secara keseluruhan yang mana pada intinya Pemohon menginginkan adanya tafsir Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya termasuk juga tindak pidana korupsi). Terlebih PEMOHON yang sangat percaya bahwa apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON, maka putusan tersebut kelak akan sangat didukung oleh masyarakat dan justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan PEMOHON malah masyarakat ditakutkan akan mengklaim atau menilai negatif bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia yangmana takutnya semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Mengingat kinerja Kejaksaan Republik Indonesia selama kurun waktu 4 (empat) tahun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat positif dan sangat baik. Terbukti Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercayai masyarakat. Bahkan terdapat triliunan rupiah keuangan negara diselamatkan atau dipulihkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Intinya, justru apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 13 mengabulkan permohonan PEMOHON a quo, maka putusan pada perkara a quo dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang sempat turun atau dengan kata lain masyarakat sempat meragukan independensi lembaga pengawal konstitusi tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat viral dan kontroversial di kalangan masyarakat tersebut. Putusan atas permohonan a quo yang apabila permohonan PEMOHON dinyatakan dikabulkan, maka putusan tersebut dapat membuat citra Mahkamah Konstitusi semakin membaik karena melalui putusan tersebut publik dapat menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berpihak pada masyarakat dan Mahkamah Konstitusi akan dianggap mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 11. Berdasarkan penjelasan BUTIR 1 sampai dengan BUTIR 10 tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. III. POKOK PERKARA A. RUANG LINGKUP KETENTUAN/PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA UJI MATERI A QUO Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) No. Ketentuan Rumusan 1. Pasal 1 angka 1 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik lndonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 14 melakukan penyidikan. 2. Pasal 1 angka 6 huruf a Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik lndonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang. B. DASAR KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU UJI Ketentuan Rumusan Pasal 1 ayat (3) lndonesia adalah negara hukum. IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON (POSITA) Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan PEMOHON mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209), PEMOHON terlebih dahulu akan menjelasan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (petitum) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu- satunya lembaga penafsir utama konstitusi (the sole lnterpreter of constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (conditional decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) 15 sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana merupakan Sagana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, “IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI” (penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut https://jurnaIkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/articIe/view/1326). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU- XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut: “Frasa ‘persetujuan tedulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden” 16 Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut: “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada BUTIR 2 sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) sebagaimana pada intinya PEMOHON meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut. 4. Bahwa ketentuan terkait ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) a quo menjadi penyebab seringkali kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu seperti khususnya tindak pidana korupsi dipermasalahkan secara yuridis normatif bahkan terdapat asumsi yang menjadi dasar permohonan Uji Materi pada Perkara Nomor 28/PUU- XXI/2023 untuk menyatakan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain kewenangan penyidikan Jaksa pada perkara tindak pidana korupsi patut dipertanyakan konstitusionalitasnya. Padahal kewenangan tersebut sangat penting bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lndonesia. 5. Bahwa melalui permohonan Uji Materi a quo, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia agar kiranya berkenan untuk memberikan tafsir konstitusional guna memperbaiki atau 17 melengkapi definisi penyidik dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diartikan juga termasuk “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang”. Permohonan uji materi a quo juga bertujuan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperbaiki atau melengkapi atau memberikan tafsir terkait definisi Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) yang seharusnya diartikan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penyidikan perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 6. Berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada BUTIR 1 sampai dengan BUTIR 5 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi terkait konstitusionaIitas PasaI 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan a quo tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran terhadap norma yang mengatur terkait definisi penyidik dan Jaksa. Berikut merupakan alasan-alasan utama PEMOHON mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang- 18 Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209): 1. Bahwa proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana lndonesia. Susunan alur proses penyelesaian perkara pidana atau tindak pidana berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perkara pidana sebagaimana dilarang dalam undang-undang, maka penyelidik atas kekuasaan yang berasal dari KUHAP dengan sendirinya dapat segera melakukan penyelidikan, semata- mata untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Apabila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. 2. Bahwa apabila mencermati definisi penyidik dalam peraturan perundang- undangan, maka diperoleh suatu informasi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit mengartikan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik lndonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan definisi penyidik dalam KUHAP tersebut jelas terdapat politik hukum yang mempengaruhi pembentukan KUHAP pada saat itu bagi pembentuk undang-undang untuk tidak memberikan kewenangan penyidikan secara mutlak kepada Jaksa. Terbukti dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Jaksa tidak disebutkan sebagai salah satu jabatan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik hanya terdiri atas pejabat polisi negara Republik lndonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang. Bahkan Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP hanya didefinisikan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 19 untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Bahwa seiring dengan perkembangannya terdapat politik hukum (rechtpolitiek) yang menuntut adanya pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik lndonesia (UU KEJAKSAAN) secara expressis verbis menyatakan di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang salah satunya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, pada Penjelasan Umum UU KEJAKSAAN dinyatakan secara eksplisit kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang- undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Kehendak pembuat undang-undang yang menginginkan adanya multiagency dalam penyidikan suatu tindak pidana tentu bukanlah hal yang baru. Praktik multi-agency dalam penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari tren global dalam upaya untuk memberantas kejahatan, khususnya kejahatan- kejahatan yang bersifat extra-ordinary. Merujuk pada United Nations Convention Against Corruption dan Technical Guide to the United Nations Convention Against Corruption on Article 6 misalnya, dapat dilihat bahwa upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan multi-agency menjadi suatu langkah yang disarankan. Begitupun halnya dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendekatan multi-agency dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang juga lebih diutamakan berdasarkan rekomendasi FATF poin 30. Praktik multi-agency juga dapat dilihat dari praktik-praktik di negara maju, di Amerika Serikat misalnya, dalam 20 penegakan hukum federal, terdapat berbagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya masing- masing, seperti Drug Enforcement Agency untuk tindak pidana narkotika, Securities and Exchange Comission untuk tindak pidana di bidang jasa keuangan dan bahkan United States Postal Service, untuk tindak pidana mail- fraud dan pencucian uang, yang seluruhnya dibawah kendali Department of Justice, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Begitupun halnya di Belanda. Kewenangan penyidikan juga dimiliki oleh berbagai instansi seperti Ministry of Housing, Public Prosecution Service dan The Royal Netherlands Marechaussee. 5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut diketahui adanya pertentangan normatif baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam KUHAP dan UU KEJAKSAAN yang apabila menggunakan penalaran yang wajar berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan menjadi sesuatu yang akan sering dipersoalkan terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Hal ini tidak terlepas dari adanya adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa (het recht hinM achter de feiten aan). Kenyataan normatif demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum (rechtstaats) sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Karena pertentangan normatif yang ada terkait definisi penyidik dalam KUHAP dan UU KEJAKSAAN tersebut menimbulkan ambiguitas (contradictio in terminis) terkait konstitusional atau tidaknya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (khususnya pada perkara tindak pidana korupsi). Mengingat posisi atau kedudukan Jaksa melakukan penyidikan seharusnya dapat dipahami bukan kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan salah satu unsur yang membantu POLRI dalam mengemban fungsi kepolisian melainkan kewenangan atributif Jaksa sebagai pemilik perkara (dominus litis). Terlebih terdapat politik hukum yang berkembang pasca pembentukan dan pengesahan KUHAP pada tahun 1981 sebagaimana menunjukan adanya pemberian kewenangan kepada beberapa lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana 21 korupsi. Adapun lembaga atau pejabat yang dinyatakan berwenang melakukan penyidikan korupsi adalah Penyidik di Kepolisian Republik lndonesia, Jaksa selaku Penyidik yang bekerja di instansi Kejaksaan Republik lndonesia, dan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. Bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan terutama Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi) yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU KEJAKSAAN beserta Penjelasannya secara historis tidak terlepas dari faktor sejarah perkembangan hukum di lndonesia yang mana menunjukan Jaksa berdasarkan Inlandsch Reglement Tahun 1849 dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Tahun 1941 memiliki kewenangan melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pengusutan”. Lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung secara expressis verbis menyatakan, “Jaksa Agung melakukan pengawasan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.” Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan juga diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. 7. Bahwa lebih lanjut, Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. dengan mengutip pendapat Profesor Jan Crijns (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Leiden) pada saat memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum yang dihadirkan oleh Persatuan Jaksa lndonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 yang disampaikan hari Senin, 4 September 2023 menyatakan sebagai berikut: “Secara konseptual penyidikan Jaksa dalam sisfem peradilan pidana sejalan dengan prinsip dominus litis atau yang dikenal dan dipraktikkan baik di negara yang menganof Civil Law lnguisitorial seperti Be/anzfa dan Jerman maupun Gommon Law Adversarial seperti yang ada di Amerika Serikat. Konsekuensi dari prinsip Dominus Litis ini, hukum acara pidana melengkapi Jaksa dengan monopoli penuntutan dan prinsip oportunitas serta kewenangan penyidikan. Jaksa penuntut umum secara sederhana dapat dikatakan sebagai pihak yang dominan, lebih cenderung dicirikan sebagai hubungan hukum yang asimetris dengan kewenangan Kejaksaan yang sesuai hukum dan kewajiban untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.” 22 Berdasarkan keterangan Ahli tersebut diketahui bahwa Jaksa di seluruh dunia baik di negara yang menganut sistem Civil Law Inquisitorial maupun Common Law Adversarial sebagai pemilik perkara (dominus litis) selain memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tetapi juga berwenang melakukan penyidikan. Artinya, memang terdapat rasio hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON a quo agar menyatakan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada perkara pidana tertentu berdasarkan undang- undang (khususnya pada perkara tindak pidana korupsi) yang merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crimes) sebagaimana membutuhkan penanganan dengan cara yang luar biasa pula. 8. Bahwa sebagai suatu perbandingan yang dapat menjadi rujukan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PEMOHON a quo guna menegaskan kewenangan penyidikan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi), maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada pengaturan atau pemberian kewenangan Jaksa di Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang juga dijelaskan oleh Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. sebagaimana merupakan Ahli yang dihadirkan oleh Persatuan Jaksa lndonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 28/PUU-XIX/2023 yang disampaikan hari Senin, 4 September 2023. Adapun penjelasan terkait pengaturan atau pendapat hukum terkait perbandingan hukum antar negara yang menunjukan adanya pemberian kewenangan Jaksa melakukan penyidikan adalah sebagai berikut: ➢ Pertama, Pasal 127, Pasal 141, dan Pasal 149 Wetboek van Strafvordering (Sv, KUHAP Belanda) yang mengatur aparat negara yang bertanggung jawab dalam proses penyidikan pidana adalah polisi, Kejaksaan, dan Hakim Komisaris. Lebih lanjut, Penyidik polisi dalam sesuai Pasal 13 UU Kepolisian Belanda praktiknya melakukan kegiatan penyidikan di bawah pengawasan Kejaksaan yang didalamnya termasuk kewajiban untuk bertindak atas perintah Jaksa. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yuridis adanya pengaturan dalam Pasal 148 Sv, KUHAP Belanda yang mengatur bahwa penuntut umum bertanggung jawab melakukan pengusutan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri sama dengan wilayah 23 kerja Kejaksaan. ➢ Kedua, ketentuan yang mengatur penyidikan tindak pidana di Jerman terdapat dalam strafprozessordnung (StPO/KUHAP Jerman) khususnya di Ermittlungsgeneralclausel (Aturan Umum tentang Penyidikan) yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan tindak pidana di Jerman bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang dapat dituntut di persidangan dan juga sekaligus mengumpulkan bukti untuk digunakan selama persidangan (Pasal 160 ayat (1) StPO. Jaksa di Jerman adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumen di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Jaksa berhak meminta keterangan dari semua pejabat dan melakukan penyidikan dalam bentuk apapun baik sendiri maupun melalui kepolisian, kecuali ada ketentuan perundang- undangan yang secara khusus mengatur kewenangannya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 163 ayat (2) StPO diketahui Polisi berkewajiban untuk segera memberikan berkas perkara kepada Jaksa dari setiap penyelidikan yang dimulai. Jaksa di Jerman memiliki kewenangan penyidikan dan pengawasan yang luas sehingga Jaksa disebut sebagai Herr des Ermittlungsverfahren atau dalam bahasa latin disebut Dominus Litis yang berarti pemegang kendali atas pelaksanaan penyidikan pidana. ➢ Ketiga, secara konsep di Amerika Serikat yang menganut sistem Adversarial Common Law, Jaksa dalam hukum acara pidana di Anglo- Amerika menjalankan 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai organ penyidikan yang difokuskan pada pengumpulan bukti dan organ penuntutan yang ditujukan untuk menyajikan bukti di persidangan. Pada sistem adversarial, Jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan menyatakan argumen di hadapan hakim apakah tersangka dapat dibebaskan dengan jaminan. Partisipasi aktif Jaksa dalam penyidikan tindak pidana terjadi sejak dalam proses pemeriksaan pidana dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan di persidangan. 9. Bahwa lndonesia bukan satu-satunya negara dimana kejaksaan (berdasarkan UU KEJAKSAAN) berwenang melakukan penyidikan tindak pidana (di samping kewenangan melakukan penuntutan). Di negara-negara dengan sistem inguisitorial, jaksa memiliki kewenangan luas dan aktif berpartisipasi 24 dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan melakukan case building. Negara- negara ini umumnya adalah negara-negara dari keluarga hukum civil law/continental law. Beberapa contoh dari negara dimana kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan adalah: a. Perancis: kejaksaan yang dikenal sebagai “Procureur de la Republigue” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengawasi polisi dan membuat keputusan apakah akan menuntut suatu kasus ataukah tidak; b. Jerman: kejaksaan yang dikenal sebagai “Staatsanwalt” bertanggungjawab melakukan penyidikan tindak pidana, mengumpulkan alat-alat bukti, dan memutuskan apakah akan menuntut ataukah tidak. Mereka bekerjasama erat dengan kepolisian selama proses penyidikan; c. Jepang: kejaksaan yang dikenal sebagai “Kenji” memiliki kewenangan penyidikan dan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengumpulkan alat-alat bukti, menginterogasi tersangka, dan menentukan apakah akan menuntut perkara atau tidak. Berbagai negara Common Law memiliki Hybrid System (sistem campuran) dimana polisi dan jaksa terlibat dalam proses penyidikan. Merupakan suatu hal yang umum dimana negara-negara memiliki collaborative approach antara polisi dan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Contoh dari negara-negara dengan sistem campuran itu adalah: a. Amerika Serikat: di negara ini, baik law enforcement agencies seperti FBI maupun kantor-kantor polisi daerah maupun kantor kejaksaan dari setiap tingkatan (federal, negara bagian, kota, dst) bekerja sama dalam penyidikan tindak pidana dan penuntutan tindak pidana; b. Inggris: di negara ini, polisi melakukan penyidikan tindak pidana sementara kejaksaan (Crown Prosecution Service/CPS) bekerja sama bersama mereka dengan memberikan petunjuk hukum, mencari alat-alat bukti, dan membuat keputusan untuk menuntut; c. Australia: di negara ini, ada kolaborasi yang khas antara polisi pada tingkatan federal, negara bagian dan wilayah, serta kejaksaan (Director of Public Prosecution/DPP), yang menangani penuntutan tindak pidana. 25 Dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat legitimasi dan urgensi Jaksa di lndonesia diberikan kewenangan oleh beberapa undang- undang melakukan penyidikan. 10. Bahwa Kejaksaan di berbagai negara juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus seperti korupsi. Beberapa contoh dari negara-negara dimana kejaksaan berwenang menyidik dan menuntut tindak pidana khusus, adalah: a. Amerika Serikat: di negara ini kejaksaan dari berbagai tingkatan, seperti kejaksaan federal, kejaksaan negara bagian, dan kejaksaan distrik, memiliki kewenangan untuk menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk suap dan gratifikasi, fraud, dan penggelapan. b. Brazilia: di negara ini kantor kejaksaan (Ministerio Publico) memiliki kewenangan menyidik dan menuntut kasus-kasus korupsi, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan para politisi, pejabat umum, dan entitas privat. Kejaksaan yang terlibat dalam memerangi korupsi merupakan bagian dari lembaga khusus seperti kantor penuntut umum federal (Ministerio Publico Federal) dan kantor kejaksaan negara bagian (Ministerio Publico Estadual). c. Swedia; di negara ini, kekuasaan kejaksaan/penuntut umum (Aklagarmyindigheten) bertanggungjawab untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana, termasuk korupsi. Yang menangani korupsi dan white collar crimes lainnya adalah jaksa khusus dari the Economic Crimes Bureau (Ekobrottsmyndigheten). Berdasarkan uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa kewenangan Kejaksaan (in casu Jaksa) dalam menyidik tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan tindak pidana kerah putih lainnya. Kewenangan tersebut bukan hanya ada di lndonesia tetapi juga terdapat di negara-negara lainnya. Jadi hal ini bukan suatu hal yang aneh bahwa kewenangan kejaksaan (in casu Jaksa) bukan hanya melakukan penuntutan kasus pidana ke pengadilan tetapi juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus/tertentu. 11. Bahwa terdapat 5 (lima) alasan dibalik politik hukum kejaksaan diberikan kewenangan penyidikan, yakni: a. Alasan Check and Balances 26 pemberian kewenangan penyidikan kepada kejaksaan untuk tindak pidana khusus membantu menjaga sistem check and balances, karena kejaksaan bertindak secara independen dari pihak legislative dan lembaga yudisial. Kejaksaan sebagai bagian dari cabang executif diberi kewenangan dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan (ensuring justice); b. Alasan Expertise and Resources Kejaksaan seringkali memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, semua jaksa adalah sarjana hukum, dan dididik lagi memperdalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hal ini membuat mereka mampu dan cocok untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kompleks/rumit seperti korupsi. Mereka memiliki pengalaman yang mendalam dalam mengumpulkan alat-alat bukti, menginterview saksi-saksi, dan melakukan building cases. Lebih jauh lagi, kejaksaan dapat mengakses sumber daya, seperti ahli-ahli di berbagai bidang. c. Alasan Public Confidence and Impartiality Masyarakat memiliki keyakinan pada kemampuan kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana khusus. Ada harapan dari masyarakat bahwa kejaksaan bertindak imparsial (tidak berpihak) dan bertindak dengan fairness dalam mencari keadilan. Dengan Kejaksaan yang bertindak independent dan bebas dari tekanan eksternal, hal ini membuat mereka dapat meninjau secara obyektif dan menentukan apakah melanjutkan perkara atau tidak. Hal ini akan membantu kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. d. Alasan Mempercepat Proses (Streamlining the Process) Dengan diberikannya kewenangan penyidikan kepada kejaksaan (pada tindak pidana-tindak pidana khusus/tertentu) maka hal ini membantu terjadinya proses penanganan perkara pidana khusus yang lebih efisien, focus dan cepat. Kejaksaan dapat berinisiatif memulai penyidikan atau juga memulai penyidikan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, mengumpulkan bukti-bukti dan kemudian memutuskan apakah akan melakukan penuntutan ataukah tidak. Proses yang cepat ini akan mengurangi berlarut-larutnya perkara. e. Alasan Pengetahuan yang Khusus dan Fokus 27 Jaksa yang mengkhususkan pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus/tertentu, seperti korupsi, dan membangun pemahaman yang lebih dalam (in-depth understanding) dan juga keahlian (expertise) dalam bidang (area) ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan kerangka hukumnya, standar-standar internasional, dan pengalaman terbaik (best practices) yang dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam penyidikan tindak pidana khusus tersebut. 12. Bahwa peran Kejaksaan (in casu Jaksa) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang telah memberikan kemanfaatan dan efektivitas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan melalui surat Nota Dinas Nomor R- 329/F.2/Fd/05/2023 diperoleh data jumlah penanganan perkara tindak pidana khusus, jumlah total kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara tindak pidana korupsi serta jumlah total kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan atau dipulihkan oleh Kejaksaan periode tahun 2017 s.d 2022, sebagai berikut: a. Jumlah penanganan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi) perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Jampidsus dan bidang Pidsus seluruh Indonesia) periode tahun 2017 s.d 2022: Tahun Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi Perkara 2017 1.331 1.364 1.918 1.672 2018 1.050 1.060 1.803 1.762 2019 1.195 838 1.596 1.418 2020 1.395 1.052 1.275 1.026 2021 1.318 1.856 1.633 975 2022 1.B47 1.689 2023 1.669 b. Jumlah total kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan: Tahun Kerugian Keuangan Negara 2017 Rp8.166.216.220.258,37 2018 Rp13.709.721.089.539,20 2019 Rp6.334.735.260.290,38 2020 Rp8.092.428.016.927,78 2021 Rp23.456.286.792.898,60 2022 Rp144.634.957.088.886 c. Jumlah total Kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan 28 dan/atau dipulihkan oleh Kejaksaan periode tahun 2017 s.d 2022: Tahun Kerugian Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan/dipulihkan 2017 Rp1.817.474.338.233,78 2018 Rp4.294.111.758.296,51 2019 Rp2.446.272.481.582,37 2020 • Rp19.257.919.299.613; • USD 76.737; • SGD 71.532,30 • 80 EUR • 305 GBP 2021 • Rp21.267.994.771.809,20 • USD 763.080; • SGD 32.900 2022 • Rp21.141.185.272.031,90 Apabila memperhatikan data penanganan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi) dan jumlah total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan/atau dipulihkan oleh Kejaksaan Republik lndonesia menunjukkan peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi) telah memberikan kemanfaatan kepada negara serta menunjukkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 13. Bahwa terdapat alasan yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo yang mana pada intinya PEMOHON ingin Mahkamah Konstitusi memperjelas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (termasuk khususnya tindak pidana korupsi) dalam KUHAP supaya terdapat kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum (rechtstaats) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 selain karena faktor historis dan kajian perbandingan hukum di berbagai negara terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tetapi juga sesungguhnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir tepatnya di masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU KEJAKSAAN (tetapi tidak diatur dalam KUHAP) telah mampu menjerat para koruptor tanpa pandang bulu ke dalam jeruji besi (penjara) dan terdapat triliunan kerugian keuangan negara yang berhasil Kejaksaan Republik lndonesia pulihkan dan selamatkan. 29 Berdasarkan Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 Kejaksaan Republik lndonesia berhasil melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 405 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 909 orang dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 39.207.812.602.078,- (39,2 Triliun). Bahkan pencapaian kinerja Kejaksaan Republik lndonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut jauh lebih besar dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang hanya berhasil melakukan penyidikan sebanyak 36 perkara dengan jumlah tersangka sejumlah 150 orang dan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp 2.212.202.327.333,- (2,2 Triliun rupiah). Sehingga berdasarkan fakta pencapaian kinerja Kejaksaan Republik lndonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan dampak sangat teramat positif bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik lndonesia tersebut JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN terdapat alasan yuridis yang sangat kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana memenuhi syarat virtue jurisprudence principle berupa majoritarianism principle dalam melakukan legitimate judicial activism untuk mengabulkan permohonan PEMOHON a quo yang pada intinya memohon dengan penuh kerendahan hati supaya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam KUHAP (termasuk khususnya tindak pidana korupsi dalam UU KPK) diperjelas melalui putusan bersyarat (conditional decision) baik berupa konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Terlebih Kejaksaan Republik lndonesia dengan kinerja sangat positifnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi institusi penegak hukum yang sangat dicintai oleh masyarakat sebagaimana dapat dibuktikan dengan hasil survei berbagai lembaga survei yang menyatakan bahwa Kejaksaan Republik lndonesia menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercayai publik dengan tingkat kepercayaan mencapai angka 80,6% (lihat https://news.republika.co.id/berita/rtxopa330/survei-indikator-keiaksaan- capai- kepercayaan-publik-806-persen) 14. Bahwa berikut merupakan info grafis dari Official Account Instagram Kejaksaan Republik lndonesia (https://www.instagram.com/p/C1eFVIJSgjw/?igsh=MzY1NDJmNzMyNQ==) 30 terkait pencapaian bidang tindak pidana khusus Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus (khususnya tindak pidana korupsi) tahun 2023 yang dapat memperkuat keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan pokok permohonan a quo; 15. Bahwa berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023 menyatakan secara expressis verbis sebagai berikut: 31 “Dalam praktik di dunia Internasional, juga dilakukan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, misalnya dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang diatur dalam United Nations Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (statuta Roma), article 53 paragraph 1, menyatakan: ’The Prosecutor shall, having evaluated the information made available to him or her, initiate an investigation unless he or she determines that there is no reasonable basis to proceed under this Statute. In deciding whether to initiate an investigation, the Prosecutor shall consider whether: (a) The information available to the Prosecutor provides a reasonable basis to believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been or is being committed; (b) the case is or would be admissible under article 17; and (c) Taking into account the gravity of the crime and the interests of victims, there are nonetheless substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice. If the Prosecutor determines that there is no reasonable basis to proceed and his or her determination is based solely on subparagraph (c) above, he or she shall inform the Pre-Trial Chamber’. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik perkara pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Jaksa sehingga apabila kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga Iain maka pengadilan berhak untuk menolak kasus tersebut. Selain itu, di beberapa negara dalam undang-undang hukum acaranya juga memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penyidik, misalnya: a. Korea Selatan melalui Criminal Procedure Act, Adicle 195: A public prosecutor shall, where there is a suspicion that an offense has been committed, investigate the offender, the facts of the offense, and the evidence; b. Belanda melalui Code of Criminal Procedure, Article 10: (1) The public prosecutor, authorized to conduct any investigation, can make a cedain investigative act also within the jurisdiction of a court other than that in which he is placed to perform or have performed. In that case he brings his counterpart informed of this in a timely manner. (2) In case of urgent necessity, the public prosecutor can take a certain investigative action transfer to the public prosecutor assigned to the coud within which area jurisdiction the investigative act must take place. (3) The public prosecutor, authorized to attend any investigation by a judicial officer authority, may as such also be within the jurisdiction of a court other than those where he is posted, if this investigation takes place there. 32 c. Jerman melalui German Code of Criminal Procedure Section 161 Sub Judul Public prosecution office's general investigatory powers (1): For the purpose indicated in section 160 (1) to (3), the public prosecution office is entitled to reguest information from all the authorities and to make investigations of any kind, either itself or through the police authorities and police officers, provided there are no other statutory provisions specifically regulating their powers. The police authorities and police officers are obliged to comply with the reguest or order of the public prosecution office and are entitled, in such cases, to reguest information from all the authorities. Dengan demikian, setelah mencermati praktik-praktik pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaaan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu sebagaimana diuraikan dan dicontohkan di atas, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan merupakan praktik yang lazim, khususnya jika menyangkut tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang sifatnya merupakan extra ordinary crime yang secara universal membutuhkan lebih dari satu lembaga penegak hukum untuk menanganinya, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan." 16. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut: V. POKOK PERMOHONAN (PETITUM) DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 33 lndonesia Nomor 3209) bertentangan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan ‘Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Sehingga rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) berubah menjadi: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sehingga rumusan Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) berubah menjadi: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lairi berdasarkan undang-undang.” 34 4. Menyatakan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sehingga rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209) berubah menjadi: “Penyidik adalah: a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang; c. Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Benta Negara Republik lndonesia sebagaimana rnestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata- mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 35 3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-1-4703/C.4/09/2023 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Jaksa; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 37 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-2) yang saat ini bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (vide bukti P-3); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 6 ayat (1) KUHAP (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 3. Bahwa menurut Pemohon, permohonan a quo merupakan upaya Pemohon dalam memperjuangkan hak konstitusional dan kewenangannya terlibat langsung dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai bagian 38 dari penegak hukum untuk memberantas tindak pindana korupsi sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, tujuan pengajuan permohonan adalah untuk menegaskan adanya kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam criminal justice system pada pengaturan di dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023 telah memberikan penegasan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan); 5. Bahwa menurut Pemohon, pasal-pasal yang diajukan pengujiannya tidak menyatakan secara expressis verbis kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu sehingga menimbulkan contradictio in terminis atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukan adanya ketidakpastian hukum pada praktik terkait legitimasi Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi; 6. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pengaturan yang jelas tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi, telah merugikan Pemohon yang berprofesi sebagai Jaksa karena dapat dijadikan dasar atau alasan bagi pihak- pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan uji materiil ketentuan terkait dengan penyidikan Jaksa dalam UU Kejaksaan sehingga dapat menyebabkan hilangnya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi; 7. Bahwa menurut Pemohon, sudah seharusnya penegasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) terdapat juga dalam KUHAP selain telah diberikan Mahkamah melalui penafsiran konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXI/2023 [Sic!] sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka potensi kerugian Pemohon dengan menggunakan penalaran yang wajar tidak akan terjadi; 39 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, terutama hak konstitusional dan kewenangan Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai seorang jaksa. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, permohonan a quo bertujuan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional guna memperbaiki dan melengkapi definisi penyidik dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diartikan juga termasuk “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang” dan juga terhadap definisi Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP sehingga diartikan menjadi “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 40 tetap, dan penyidikan perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”; 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pertentangan normatif baik berupa politik hukum maupun substansi pengaturan dalam KUHAP dan UU Kejaksaan yang apabila menggunakan penalaran yang wajar berpotensi besar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan menjadi sesuatu yang akan sering dipersoalkan terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi; 3. Bahwa menurut Pemohon, pertentangan normatif terkait definisi penyidik dalam KUHAP dan UU Kejaksaan menimbulkan ambiguitas (contradictio in terminis) terkait konstitusional atau tidaknya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang khususnya tindak pidana korupsi; 4. Bahwa menurut Pemohon, posisi atau kedudukan Jaksa untuk melakukan penyidikan seharusnya dapat dipahami bukan dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan salah satu unsur yang membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengemban fungsi kepolisian melainkan kewenangan atributif Jaksa sebagai pemilik perkara (dominus litis); 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kinerja Kejaksaan RI dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah mampu menjerat para koruptor tanpa pandang bulu dan telah menyelamatkan triliunan rupiah kerugian keuangan negara. Bahkan pencapaian ini melebihi pencapaian yang dihasilkan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 1 angka 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’; 41 2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang’; 3. Menyatakan Pasal 6 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 42 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan Permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP telah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2013, dengan Amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Adapun dalam perkara Nomor 43/PUU- XI/2013 tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat karena tidak memasukan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas. Sementara itu, terhadap permohonan a quo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonan yang pada pokoknya menyatakan pentingnya kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perkara pidana tertentu dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan a quo telah ternyata memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda dari perkara Nomor 43/PUU-XI/2013. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah ketiadaan pengaturan terkait tugas dan wewenang Jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, 43 khususnya tindak pidana korupsi dalam KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon berkenaan ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang saling berkelindan satu dengan lainnya. Namun isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan penegasan berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi untuk dapat diatur dalam norma pasal yang mengatur tentang penyidikan dalam KUHAP. Oleh karena itu, lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa KUHAP merupakan ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang berisikan tentang pedoman bagi alat-alat kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan proses penegakan hukum materiel. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated criminal justice system). Salah satu prinsip dalam KUHAP adalah diferensiasi fungsional yang maksudnya yaitu setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan fungsinya masing- masing dan terpisah satu dengan lainnya dalam rangkaian/proses penegakan hukumnya. Berkenaan dengan hal itu, penerapan prinsip diferensiasi fungsional, KUHAP meletakkan fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan koordinasi horizontal dan saling mengawasi antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu penyelidik dan penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan. Lebih lanjut, KUHAP juga menganut sistem saling berkoordinasi sehingga prinsip diferensiasi fungsional menegaskan hubungan antara penegak hukum bukan berarti secara mutlak tidak ada keterkaitan atau hubungan antara masing-masing aparat penegak hukum, karena semua tahapan hukum acara pidana terkoneksi membentuk sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.4] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 44 Nomor 28/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2008 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.13.1] Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma undang-undang yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat kaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selaku ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yang termuat dalam HIR, dalam KUHAP telah dianut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau integrated criminal justice system atau integrated criminal justice process. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang di antara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu Polisi sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili; [3.13.2] Diferensiasi wewenang itu dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka); [3.13.3] Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (sharing of power) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang di antara apparat penegak hukum dalam ranah eksekutif; [3.13.4] Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, penegasan adanya pemisahan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak 45 hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional, khususnya antara Penyidik Polri dengan penuntutan oleh Jaksa diperlukan untuk memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain Polri adalah dimungkinkan, sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur secara jelas dan tegas serta terkoordinasi antar aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023]. Terlebih jika mencermati norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”, maka hal tersebut menegaskan, bahwa Konstitusi tidak memberikan ketentuan secara eksplisit bahwa Polri merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan dapat diberikan kepada lembaga-lembaga lain selain Polri sepanjang diatur dengan undang-undang dan lembaga tersebut menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 termasuk di dalamnya Kejaksaan. [vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan]. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Mahkamah telah menyatakan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah tersebut kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus atau tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Sub-paragraf [3.18.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023]. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu/khusus diantaranya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara konstitusional telah mendapatkan jaminan kepastian hukum, meskipun kewenangan tersebut tidak harus tercantum secara tegas dalam norma KUHAP. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 46 [3.12.2] Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan, KUHAP lahir sebagai upaya untuk menempatkan prinsip dan asas yang akan diletakkan sebagai landasan dan pedoman dalam wilayah hukum acara (hukum formil) yang bersifat umum untuk mengatur tentang proses hukum dalam penanganan tindak pidana umum di Indonesia dalam rangka terwujudnya kodifikasi hukum. Oleh karena itu, dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan KUHAP ditegaskan berkaitan dengan keberlakuan sementara ketentuan khusus acara pidana yang telah diatur dalam undang-undang tertentu sampai adanya perubahan atau pernyataan tidak berlaku lagi aturan khusus tersebut. Namun secara faktual hingga saat ini ada beberapa tindak pidana, khususnya tindak pidana khusus atau tertentu, justru diatur oleh undang-undang tersendiri yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya. Hal ini menurut Mahkamah dapat diartikan bahwa pemberlakuan KUHAP secara natural telah mengalami pergeseran dengan adanya kebutuhan untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain selain Polri, yang antara lain hal tersebut disebabkan semakin berkembang dan kompleksnya tindak pidana yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh lembaga penegak hukum Polri. Dengan demikian, ketentuan khusus acara pidana dengan tiada pembatasan waktu keberlakuannya, hingga ketentuan khusus tersebut diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana yang termuat dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan KUHAP menjadi kurang relevan lagi diberlakukan. Namun demikian, semangat untuk membangun prinsip diferensiasi fungsional sebagai karakter yang terdapat dalam KUHAP harus tetap dipertahankan. Sementara itu, ketiadaan pengaturan lebih lanjut terkait dengan ketentuan khusus acara pidana, khususnya kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan sangat terkait erat dengan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.18.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.18.2] Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah juga berpendirian bahwa pemberian kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu yang dilakukan berdasarkan undang- undang merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian. Dalam kaitan ini, pembentuk undang-undang memiliki kebebasan dan keleluasaan yang terukur dalam menentukan norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan, tentunya dikaitkan dengan perkembangan modus 47 kriminal akibat kemajuan teknologi informasi dan lain-lain yang sangat memengaruhi kebutuhan akan perkembangan penyidikan yang harus mampu mengakselerasikan dalam proses penanganan perkara yang tidak mungkin hanya dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum Kepolisian. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana khusus dan/atau tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan sebuah respon dari beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [vide Penjelasan Umum UU 16/2004]. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Paragraf [3.15], hlm. 99, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, pembentuk undang- undang hanya memberikan peluang terhadap kejaksaan berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan/atau tertentu, hal tersebut dimaksudkan karena tindak pidana dari masa ke masa semakin berkembang dan beragam macam/modusnya. Fakta hukum tersebut, sesungguhnya dalam perspektif yang lebih luas juga dimaksudkan untuk mengantisipasi semakin berkembang dan beragamnya macam/modus tindak pidana khusus dan/atau tertentu tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian sekalipun kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan hanya untuk tindak pidana tertentu saja, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Sebab, sepanjang kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan tersebut dilakukan dengan koordinasi yang baik dan diatur oleh ketentuan yang jelas dan tegas sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas serta didasarkan pada pertimbangan kebutuhan akan lembaga penegak hukum lain selain Kepolisian akibat semakin berkembangnya macam/modus jenis tindak pidana khusus dan/atau tertentu, maka kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan adalah hal yang dapat dibenarkan. Selain pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generali), sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh 48 ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan lex specialis terhadap KUHAP. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16.2] Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (regel), tetapi merupakan suatu pengecualian (exceptie). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan yang merupakan ketentuan khusus acara pidana secara konstitusional dibenarkan keberadaannya sepanjang terbatas hanya pada tindak pidana tertentu/khusus berdasarkan undang-undang sebagaimana telah menjadi kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidak menjadi relevan jika kewenangan penyidikan oleh Jaksa harus dipertegas ke dalam KUHAP sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak dinyatakannya secara expressis verbis kewenangan Jaksa dalam melakukan tindak pidana tertentu dalam KUHAP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan kekhawatiran Pemohon yang berlebihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12.3] Bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menurut Pemohon harus juga memuat kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, menurut Mahkamah, norma yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ketentuan umum dalam KUHAP yang berkaitan dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata maupun hal-hal yang bersifat umum. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan mendasari norma-norma berikutnya, sehingga perumusan serta pemaknaan terhadap norma dalam ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu 49 undang-undang serta haruslah bersifat umum. Dengan demikian, jika norma dalam ketentuan umum tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan konsistensinya dengan pasal-pasal berikutnya yang memiliki keterkaitan, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang terkait dengan norma dalam ketentuan umum tersebut. Apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 KUHAP dengan menambahkan frasa “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang” dan pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dengan menambahkan frasa “dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”, menurut Mahkamah, hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh KUHAP khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata “Penyidik” dan kata “Jaksa”. Karena jika dirunut ke dalam pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan pengertian kedua kata tersebut, maka pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP justru akan menimbulkan kerancuan makna dari norma pasal-pasal berikutnya tersebut. Terlebih lagi, jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon kemudian mencermati pasal-pasal KUHAP berikutnya akan tampak kerancuan KUHAP ditinjau secara keseluruhan, karena telah meletakkan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam ketentuan umum, sementara ketentuan terkait dengan kewenangan Jaksa tersebut tidak dibahas/diatur lagi dalam substansi pasal-pasal berikutnya dalam KUHAP. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah ternyata memberikan kepastian hukum dan tidak menghalangi hak bagi warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 50 [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan 51 pukul 14.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca