25/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 25/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Tedy Romansah, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Cipinang Pulo RT 012, RW 014, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-IMA&R/II/2023 bertanggal 24 Februari 2023 memberi kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., Irfandi, S.H., dan Afandi Arief Harahap, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Irfandi, Mohammad, Afandi & Rekan, berkantor di Perum Metland Menteng Blok C3, Nomor 23, RT 08, RW 07, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kode Pos 13960, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor 25/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Maret 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. 2. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan yang menjadikan bahwa dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pengajuan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa berdasarkan 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tatacara Beracara Dalam Peraturan Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) menjelaskan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang 3 menjadi kewenangan MK sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung. Dan Pasal 41 PMK 2 /2021 mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. 4. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud. Adapun isi Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikandan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” Pasal 45 ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dengan Pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, adapun isinya sebagai berikut: 4 Pasal 28D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28J ayat (1): setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 5 V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28J ayat (1): setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji 6 tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Pemohon serta pasal tersebut merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan bagi Pemohon maupun masyarakat luas dan pasal yang diuji ini sering menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun secara implementatif sehingga mengancam hak konstitusional dari pada Pemohon. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Pemohon seolah-olah sedang didiskriminalisasikan oleh pasal yang diuji tersebut meskipun terhadap pasal a quo yang diujikan beberapa telah diputus oleh Mahkahmah Konstitusi namun dalam implementasinya, hal mana tidak serta merta mengikat bagi Para aparat penegak hukum untuk tetap memproses berbagai laporan atau pengaduan atas pelanggaran pasal a quo. 6. Bahwa Pasal a quo ini bersifat multitafsir di mana “penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mempunyai tolak ukur atau batasan-batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga mengakibatkan terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum) yang salah satunya dalam hal ini adalah diri Pemohon sendiri. 7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak konstitusional kepada Pemohon sebagai subyek hukum untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk melindungi kepentingan pribadi dari ancaman apapun yang erat perlindungannya dengan hak asasi manusia. Dan Pasal 28J ayat (1) menghormati Hak Asasi Manusia bagi setiap manusia. 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak-hak konstitusional yang dimiliki Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar dan berpotensi terhalangi oleh adanya norma-norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) 7 juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan seperti apa tindak pidana tersebut dilakukan dengan batasan dan pengecualian secara hukum dan apakah norma tersebut bertalian dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (3) yang memberikan sanksi-sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE di mana, apakah sanksi hukum tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi Pemohon maupun masyarakat luas, terlebih sanksi hukuman yang tertera dalam Pasal 45 ayat (3) sebenarnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat, pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya suatu perbuatan pidana harus menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian yang bersifat potensial, dengan begitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) harusnya dinyatakan tidak mengikat demi menjaga penegakkan hukum yang adil dan beradab. 9. Bahwa dengan kondisi saat ini yang serba modern dan canggih yang dihubungkan dengan kemajemukan masyarakat yang memiliki perbedaan dalam pola pikiran, karakter dan pendapat-pendapat, maka Pemohon berpotensi untuk bisa saja menjadi korban atas pasal karet dalam pasal a quo ini mengingat dalam kehidupan Pemohon tentu sering mengeluarkan pikiran- pikiran dan pendapat-pendapat kepada lawan bicaranya karena pemohon adalah makhluk sosial, yang melekat dalam hidup Pemohon sebagai manusia yang membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga selama hidupnya akan selalu berinteraksi dengan individu lainnya tanpa batasan dan tolak ukur karena selama hidupnya Pemohon tentunya bermasyarakat dengan disekitar lingkungannya tanpa terkecuali.dan dengan adanya pasal a quo yang diuji oleh Pemohon tentunya pemohon sebagai warga negara merasa dirugikan dan merasa dikriminalisasikan dengan pasal tersebut yang mana Pemohon saat ini sedang dihadapkan dengan pasal a quo sebagaimana yang telah diadukan 8 oleh Bapak Dadang Kurniadi berdasarkan Surat Pengaduan tertanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Keterangan POLRES Kuningan perihal meminta keterangan dengan Nomor Surat B/103/II/2023/ Reskrim kepada Pemohon, tertanggal 16 Februari 2023 di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan pada tanggal 18 Februari 2023. 10. Bahwa negara atau pemerintahanpun sudah memperhitungkan atau menilai dalam sisi keadilan pasal a quo yang diuji oleh Pemohon ini dapat mengkriminalisasi seseorang di zaman modern seperti ini, maka sebegai bentuk perhatian terhadap pasal a quo tersebut Presiden RI melalui Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2.11/2021 tentang Kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih sehat dan produktif yang mana dasar surat edaran ini berujung kepada Undang- Undang Dasar 1945 dan adapun keputusan bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagai aturan pelaksana dan batasan-batasan hukum dalam memenuhi pasal a quo tersebut yang sering menjadi keresahan Masyarakat luas terutama diri Pemohon. 11. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Pemohon terdapat kerugian hak-hak konstitusional tersebut, sehingga Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa sebelum masuk kepada pokok-pokok permohonan, berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dana tau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian, di mana Pemohon melakukan permohonan pengujian dengan pasal dan batu penguji yang belum pernah diajukan oleh Pemohon atau pihak lainnya ke Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut di bawah ini: 9 Bahwa permohonan Pemohon beda dengan putusan-putusan baik mengenai pasal dan batu ujinya sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dimaksud, sehingga permohonan permohon tidak memenuhi syarat nebis in idem, sehingga layak untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa awal mulanya pada tanggal 31 Juli 2022 Pemohon mengklarifikasi ibu kandungnya mengenai isu yang berkembang di masyarakat terkait hubungan ibu kandung Pemohon dengan Bapak Dadang Kurniadi, di mana ibu Karsah yaitu ibu Pemohon mengakui telah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash kepada Bapak Dadang Kurniadi pada tanggal 23 Juni 2022, di mana uang tersebut untuk pembelian No Putusan Pasal dan batu ujinya 1 50/PUU/VI/2009 Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 2 2/PUU/VII/2009 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 3 I/PUU-XIII/2015 PERMOHONAN DITARIK KEMBALI 4 36/PUU-XII/2015 Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat(1), Pasal 28, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) 5 74/PUU-XVI/2016 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945 10 sebidang rumah dan tanah seluas ± 40 Bata di daerah Ciomas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 18 Juli 2022. 3. Bahwa selanjutnya singkat cerita, tanah dan rumah yang dijanjikan akan dibeli oleh Bapak Dadang Kurniadi menggunakan uang ibu Karsah tidak terpenuhi dan bahkan Bapak Dadang Kurniadi mengaku kepada ibu Karsah bahwa uangnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membeli rumah tersebut telah hilang jatuh dari bagasi mobil dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Ibu Karsah dan laporan polisi atas kehilangan uang tersebut pun tidak pernah dilakukan oleh Bapak Dadang Kurniadi dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. 4. Bahwa selanjutnya Pemohon setelah beberapa kali diskusi kepada keluarganya maupun teman-temanya, pada akhirnya Pemohon berinisiatif,untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kuningan dengan Pelapor Ibu Karsah dan Terlapor Bapak Dadang Kurniadi dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Pasal 278 KUHP dan Pasal 372 KUHP, di mana laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dengan tanda bukti melapor Nomor Polisi TBL/B-184/VIII/2002/SPKT/Polres Kuningan/ POLDA JABAR berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-184/ VIII/2002/SPKT/Polres Kuningan/POLDA JABAR tertanggal 12 Agustus 2022 dan hingga saat ini laporan tersebut sudah pada proses penyidikan berdasarkan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 10 Januari 2023 dan Bapak Dadang Kurniadi sudah ditetapkan sebagai tersangka serta berkas sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan Negeri Kuningan atau disebut dengan Tahap I. 5. Bahwa setelah itu muncul rekaman terkait dengan pembicaraan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Bapak Dadang Kurniadi kepada Ibu Karsah, yang di mana rekaman tersebut adalah rekaman Tim Suksesnya Bapak Dadang Kurniadi pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bungurberes, atas rekaman tersebut maka Bapak Dadang Kurniadi mengajukan pengaduan sebagaimana surat tertanggal 14 Desember 2022 di mana Bapak Dadang melaporkan ade sepupu Pemohon yang Bernama Ramlan Setiawan atas dugaan pencemaran nama baik Bapak Dadang Kurniadi, bahwa selanjutnya Pemohon dimintai keterangan atas laporan/pengaduan tersebut. Isi rekaman tersebut diterima oleh Ramlan 11 Setiawan dari Sdr. Yoga sebagai salah satu tim suksesnya Bapak Dadang Kurniadi, dan setelahnya itu Ramlan Setiawan meberikan rekaman tersebut secara jalur pribadi melalui aplikasi whastapp kepada Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberitahukan rekaman tersebut terhadap Paman Pemohon yang bermana Bapak Tarma dan Bapak Juhendi menanyakan terkait dengan suara siapa yang ada dalam rekaman tersebut. Tidak adanya penyembaran melalui group atau media lainnya, namun mengapa pengaduan tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh POLRES Kuningan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui transaksi elektonik dan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. 6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023, Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan oleh POLRES Kuningan di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/II/2023/Reskrim tertanggal 16 Februari 2023, di mana pada tanggal tersebut Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan permintaan keterangan tersebut, (Diundang untuk wawancara Di POLRES KUNINGAN dan saat ini belum diduduki sebagai saksi atau terlapor, namun dimungkinkan atau diduga dapat diarahkan menjadi tersangka akibat pasal Aquo dimaksud jika dipertahankan) di mana kuasa hukum telah berdiskusi kepada penyelidik terkait adanya Keputusan Bersama Menteri komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik, namun aturan tersebut diabaikan dan pengaduan pencemaran nama baik dan penghinaan terus ditindaklanjuti, padahal jelas Pemohon hanya menerima kiriman rekaman tersebut dan lalu mengirimkan kembali kepada saudaranya secara pribadi bukan disebarkan di grup terbuka sebagaimana aturan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB 12 /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa “BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN“ Mengapa aturan demikian diabaikan oleh penegak hukum karena penegak hukum hanya melihat pasal a quo ini yang diuji oleh Pemohon masih berlaku dan belum dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi. Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan dan /atau pencemaran nama baik UU ITE. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat banyak pasal karet yang mana setiap Pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi. Dan Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadinya yang dijamin oleh negara dan norma-norma dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus segera dinyatakan tidak mengikat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. 13 8. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa “BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN“ Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatanyang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan /atau pencemaran nama baik UU ITE. Terbentuk nya putusan tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga putusan tersebut dibuat berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian dalam penerapan hukum putusan tersebut harus dijalankan sebagaimana fungsi dan tujuannya dalam penerapan UU ITE atau pasal a quo dimaksud, karena dapat dijadikan pengganti UUD 1945, dikarenakan putusan terebut dibuat berdasarkan UUD 1945 yang menjamin, memberikan kepastian hukum hak-hak seseorang sebagai warga negara Indonesia khususnya dalam hal ini yaitu Pemohon. 9. Bahwa sebagai negara berlandaskan hukum, kepatian hukum merupakan salah satu tujuan atau nilai hukum yang harus dijunjung tinggi. kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman dan kelakukan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum 14 merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosilogi, bahwa mengacu pengertian tersebut yang dihubungkan dengan unsur pasal a quo bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimulai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengandung muatan pasal karet di mana frase tanpa hak mendistribusikan, menstransminiskan, dan membuat dapat diaksesnya tidak dijelaskan secara terperinci sehingga menimbulkan multitafsir dan berpotensi melanggar hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi begitu juga dengan pencemaran nama baik harus memiliki batasan-batasan hukum yang menunjang dan dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses segala tindak pidana yang berhubungan dengan pasal a quo ini, sehingga pasal tersebut secara yuridis telah melanggar tujuan awal pembentukan Undang-Undang ITE Terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilandengan mengedepankan asas legalitas karena bertendensi terjadinya diskriminasi kepada orang tidak bersalah seperti yang dialami oleh Pemohon karena disebabkan oleh landasan hukum yang multitafsir sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum dan bahkan bertentangan dengan konstiusi. Maka dalam pelaksanaan UU ITE harus patuh dan tunduk pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik yang dibuat dengan berdasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjamin kedudukan dan kepastian hukum daripda Pemohon.agar pasal a quo tersebut sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak hak seseorang sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 10. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakannya dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi. 15 11. Bahwa adapun Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik” di mana pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena unsur-unsurnya ada dalam Pasal 310 KUHP dan pasal a quo tersebut di mana rumusan frase dari pasal a quo memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran batasan dan makna seperti hak untuk mentransmisi/ membuatnya dapat diaksesnya muatan tersebut, muatan dan unsur-unsur pencemaran nama baik/penghinaan, dan bagaimana apabila seseorang mendapat chat dari seseorang dan chat tersebut dikirim kembali kepada keluarganya secara pribadi (person to person) apakah masuk dikategorikan menyiarkan secara umum chat tersebut sebagai unsur yang termuat dalam Pasal 310 KUHP, dan apabila chat tersebut mengandung fakta atau kebenaran apakah masuk dalam kategori tuduhan sebagai unsur dari penerapan Pasal 310 KUHP terlebih saat ini pasal a quo ini memiliki peraturan tambahan untuk dalam pelaksanaan dan penerapan Surat Edaran Nomor SE/2.11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih Sehat Dan Produktif yang mana dasar surat edaran ini berujung kepada Undang- Undang Dasar 1945 dan adapun Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun tetap pasal a quo ini masih dapat mengkriminalisasikan seseorang seperti diri Pemohon saat ini karena masih berlakunya pasal a quo ini yang diuji oleh Pemohon sedangkan Pasal 45 ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 16 lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di mana hukuman tersebut tidak sejajar dan seimbang dengan yang ada pada KUHP sebagaimana dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Penghinaan meskipun hukuman tersebut hukuman maksimal bukan minimal namun yang dipermasalahkan adalah lama waktu penghukumannya yang terlampau jauh antara Pasal 45 ayat (3) dengan Pasal 310 KUHP dalam hal ini pasal a quo yang diujikan Pemohon sudah memiliki pertentangan dengan KUHP belum dikaitan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, adapun isinya sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28J ayat (1): setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana seolah-olah perlindungan dan hak hak yang diberikan UUD 1945 terhadap diri seorang Pemohon, SEMUANYA DIRUSAK ATAU DIBANTAI akibat adanya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. Padahal UU ITE ini tidak akan bertentangan dengan UUD 1945 jika dapat dimaknai sepanjang dibarengi dan dipatuhi Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik 17 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. 12. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal dimaksud sangat menciderai rasa keadilan, mengingat Pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Pemohon yang dikaitkan dengan Pasal tersebut. Oleh karenanya, Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. (Pasal yang diuji oleh Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (Gerectigheit), di mana asas ini meninjau dari sudut Filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan Pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun Undang- Undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/Undang-Undang yang bersifat umum). 13. Apakah Pasal 45 ayat (3) UU ITE memiliki rasa kepatutan dan berkeadilan jika norma tersebut dijadikan dasar hukuman, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal terlampau tinggi dan tidak berimbang dengan hukuman Pasal 310 KUHP [Teori Leo Polak (Aliran Retributif), hukuman harus memenuhi syarat tertentu salah satunya beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik yang tentukan pembuat Undang-Undang memiliki batasan atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji 18 oleh Pemohon namun tidak serta merta Pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar] yaitu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28J ayat (1): setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan Pasal 28J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 14. Bahwa Pasal yang diuji oleh Pemohon berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan Hak- Hak Konstitusional Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang hanya menerima pesan melalui whatsapp berupa rekaman dan mengirim kembali rekaman/chat tersebut kepada salah satu keluarganya secara pribadi dan hal tersebut bukanlah suatu kejahatan pencemaran nama baik sebagai unsur yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Namun Pemohon dalam hal ini mungkin dapat dijadikan korban dari pasal karet tersebut yang diujikan oleh Pemohon dalam hal ini. Dan di mana dalam penerapannya pasal a quo ini seolah olah berdiri sendiri dalam mengatur segala yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik padahal ada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 19 Elekronik yang tidak dapat terabaikan krena keputusan tersebut memang dibuat untuk UU ITE dengan didasarkan pada UUD 1945 mengenai hak hak Pemohon atau masyarakat luas yang dilindungi oleh kepastian dan jaminan hukum. Sehingga dikarenakan tidak sejalan dengan keputusan dimaksud sehingga bertentangan dengan UUD 1945. 15. Bahwa Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di mana akibat berlakunya Pasal tersebut, Pemohon saat ini dipanggil oleh POLRES KUNINGAN untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran terhadap pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Dan dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-undang ITE saat ini menjadi sorotan utama bagi Pemerintahan RI di mana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya warga negara Indonesia sebagaimana dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik agar tidak bertentangan dengan Konstitusi. 16. Bahwa menurut pengamat hukum Ahmad Supardji mengatakan ada 3 (tiga) syarat agar sebuah Undang-Undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila: b. Undang-Undang yang dihasilkan harus predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, c. Undang-Undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan. d. Undang-Undang harus mengandung unsur fairness atau keadilan, 20 Bahwa dari ketiga syarat Undang-Undang tersebut, pasal yang diuji oleh Pemohon terindikasi tidak memenuhi syarat dimaksud dan berpotensi tinggi digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasikan orang, khususnya dalam hal ini yaitu Pemohon yang saat ini dihadapkan dengan pasal terkait terhadap pengaduan Bapak Dadang. Terlebih lagi Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negaranya, sehingga dengan adanya pasal yang dimohonkan tersebut dikuatirkan berpotensi merusak nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri bagi Pemohon sebagaimana yang diatur oleh Konstitusi. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/ 2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa “BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP 21 PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN” Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatanyang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE. 3. Menyatakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa “BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN” Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatanyang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE. 22 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Tedy Romansah; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Ijazah S1 atas nama Tedy Romansah dari Universitas Borobudur, tanggal 16 Januari 2010; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Melapor Nomor Polisi TBL/B- 184/VIII/2022/SPKT/POLRESKUNINGAN/POLDA JABAR, tanggal 12 Agustus 2022, atas nama Pelapor: Karsah; 23 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor B/14/I/2023/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 10 Januari 2023 dari Polres Kuningan kepada Sdri Karsah; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor B/103/II/2023/Reskrim, perihal: Permintaan Keterangan, dari Polres Kuningan kepada Tedy. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah 24 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 25 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 45 ayat (3) UU ITE “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yaitu pihak yang telah dimintai keterangan oleh Polres Kuningan di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/II/2023/Reskrim tertanggal 16 26 Februari 2023 terkait dengan dugaan pencemaran nama baik melalui transaksi elektonik dan penghinaan yang dilakukan oleh Ramlan Setiawan, sepupu Pemohon, terhadap Bapak Dadang Kurniadi; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Pemohon serta pasal tersebut merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan serta menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun secara implementatif sehingga mengancam hak konstitusional dari pada Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pasal a quo bersifat multitafsir di mana penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana pasal a quo tidak mempunyai tolak ukur atau batasan-batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga mengakibatkan terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum); 6. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Pemohon hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan seperti apa tindak pidana tersebut dilakukan dengan batasan dan pengecualian secara hukum dan apakah norma tersebut bertalian dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak; 7. Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang memberikan sanksi-sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menurut Pemohon, seharusnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat, pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya suatu perbuatan pidana harus menimbulkan suatu kerugian terutama kerugian yang bersifat potensial; 8. Padahal menurut Pemohon, terkait dengan pasal a quo pemerintah telah mengeluarkan aturan pelaksana dan batasan-batasan hukum yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE/2.11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih Sehat dan Produktif serta Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung 27 Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan a quo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan 28 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: (1) ... (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. ...; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.7.2] Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan dimaksud, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bagian alasan- alasan permohonan (posita) permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan alasan atau argumentasi hukum mengapa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Pemohon lebih banyak menguraikan mengenai Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung 29 Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memproses segala tindak pidana yang berhubungan dengan Pasal a quo. Selain menimbulkan ketidakjelasan, uraian permohonan Pemohon tersebut juga menimbulkan ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum Pemohon. [3.7.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon, Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan petitum yang tepat guna mencegah kekosongan hukum [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023, Kamis, tanggal 16 Maret 2023, hlm. 12 dan hlm. 17]. Dalam hal ini, setelah dinasihati Majelis Panel, ditemukan petitum angka 2 “Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elekronik huruf K BAGIAN Implementasi yang menyatakan bahwa ‘BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI 30 GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN’ Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan /atau pencemaran nama baik UU ITE’ dan petitum angka 3 “Menyatakan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai oleh Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elekronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik huruf K BAGIAN Implementasi Yang menyatakan bahwa ‘BUKAN MERUPAKAN DELIK PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HAL KONTEN DISEBARKAN MELALUI SARANA GRUP PERCAKAPAN YANG BERSIFAT TERTUTUP ATAU TERBATAS SEPERTI GRUP PERCAKAPAN KELUARGA, KELOMPOK PERTEMANAN AKRAB, KELOMPOK PROFESI, GRUP KANTOR ATAU INTITUSI PENDIDIKAN’ Dan huruf d menyatakan bahwa Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE”. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan 31 pada tanggal 29 Maret 2023 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XXI/2023, Rabu, tanggal 29 Maret 2023, hlm. 9] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, petitum yang demikian bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 32 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih 33 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah