25/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 25/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Abdullah Hehamahua, M.H. Pekerjaan : Dosen Alamat : Rawadenok, RT.005/RW.001, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Marwan Batubara, M.Sc. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Depsos I Nomor 21, RT.005/RW.001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A. Pekerjaan : Guru Alamat : Cilendek Indah VIII Nomor 50, RT.001/RW.006, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Habib Muhsin Ahmad Alatas Pekerjaan : Karyawan Swasta 2 Alamat : Jalan Mangga Raya Nomor 78, RT. 008/RW.001, Kelurahan Depok Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5 Nama : K.H. Agus Solachul AAM Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Majapahit Raya Nomor 100, Kav. 01. Cim Permai, RT.003/RW.004, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6 Nama : Jend. TNI (Purn) Tyasno Sudarto Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Taman Brawijaya III/8, RT.004/RW.003, Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Letjend. TNI Mar (Purn) Suharto Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Gading Raya I BL D.51, RT.007/RW.005, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat Pekerjaan : Purnawirawan TNI Alamat : Jalan Patra Komala Nomor 15, RT.001/RW.006, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Mayjen TNI (Purn) Prijanto Pekerjaan : Purnawirawan 3 Alamat : Jalan Otista III Komp. III H.156, RT.003/RW.002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Flamboyan F 49 CJT II, RT.014/RW.004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Kol. TNI (Purn) Sugeng Waras Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Kiara Sari Raya Nomor 36, RT.001/RW.001, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D Pekerjaan : Dosen Alamat : Sarono Jiwo 1/33, RT.005/003, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Dr. Syamsul Balda, S.E., M.M., MBA. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Batu Ampar II Nomor 18, RT.008/RW.003, Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Dr. Taufik Bahaudin, S.E. Pekerjaan : Pensiunan 4 Alamat : Jalan Perdagangan Nomor 40 A, RT.002/RW.001, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama : Dr. Masri Sitanggang, MP. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Gambir Nomor 98 Dsn Gambir, RT.000/RW.000 Kelurahan Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Ir. Irwansyah Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Rasamala II Nomor 22, RT.005/RW.009, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XVI; 17. Nama : Didin S. Maolani, S.H. Pekerjaan : Pengacara Alamat : Jalan Pasir Salam Asri A.6, RT.007/RW.005, Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon XVII; 18. Nama : Agus Muhammad Maksum Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Avia 200, RT. 003/RW.001, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Drs. H. M. Mursalim R Pekerjaan : Karyawan Swasta 5 Alamat : Curug Indah Blok A7, Nomor 11, RT.004/RW.008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : H. M. Rizal Fadillah, S.H. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : GG Sukaleueur Nomor 36/196A, RT. 006/007, Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XX; 21. Nama : Agung Mozin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Meruya Ilir Nomor 40, RT.008/RW.007, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Gigih Guntoro Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Pejaten Timur, RT.001/RW.008, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon XXII; 23. Nama : Mudrick Setiawan M. Sangidu Pekerjaan : Pedagang Alamat : Jalan Kartopuran RT.002/RW.001, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : Muhammad Haikal Firzuni Pekerjaan : Mahasiswa 6 Alamat : Jalan Mapalus C.II, RT.004/006, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon XXIV; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Februari, 23 Februari, 24 Februari, 25 Februari, 14 Maret, dan 17 Maret 2022 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ahmad Wirawan Adnan, S.H., M.H., Bisman Bachtiar, S.H., M.H., Djuju Purwantoro, S.H, Lukmanul Hakim, S.H., Muhammad Saleh, S.H., M.H., Eko Prasetyo, S.H., M.H. Harseto Setyadi Rajah, S.H., Nurhidayat, S.H., dan Eliadi Hulu, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), dan memilih berdomisili di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV disebut sebagai -------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para pihak; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 2 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 Februari 2022 dengan 7 Nomor 25/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Maret 2022 dan diterima Mahkamah pada 28 Maret 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK RI), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8 c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitus berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK RI, yang menyatakan: “dalam hal permohonan pengujan berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang- undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;” 7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap objek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pembentukan UU 3/2022, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian formil perkara “a quo” penyebutan yang digunakan terhadap batu uji UU 3/2022 adalah UU 12/2011 dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian Pasal dalam 9 UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “a quo” terdapat dalam UU 12/2011. 8. Bahwa artinya objek pengujian yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK RI serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights) • Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights) 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU 3/2022 yang secara nyata dan terang benderang menabrak Prosedur dan dibentuk tidak berdasarkan atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU 12/2011, serta tidak sesuai dengan tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 3/2022 terhadap UUD 1945. 10 III. TENGGANG WAKTU PENGUJIAN FORMIL 1. Bahwa terhadap sistematika Permohonan Uji Formil, PMK 2/2021 tidak memasukan bagian “Tenggang Waktu mengajukan Uji Formil” dalam sistematika Permohonan Uji Formil. 2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, mengatur sistematika sekurang- kurangnya memuat: a. Nama Pemohon, dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik b. Uraian yang jelas mengenai: - Kewenangan Mahkamah - Kedudukan Hukum Pemohon - ALasan Permohonan c. Petitum 3. Bahwa oleh karenanya, bagian Tenggang Waktu Pengujian Formil diletakan setelah bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masih berkelindan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah menyatakan: “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang- Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” 5. Bahwa UU 3/2022 disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, oleh karena UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 19 Maret 2022. Adapun permohonan PARA PEMOHON diterima oleh Mahkamah Konstitusi diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2022, yang kemudian disidangkan pada sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Maret dan diperbaiki 11 oleh PARA PEMOHON dan disampaikan pada sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 29 Maret 2022. 6. Bahwa apabila kita merujuk pada perkara pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 91/PUU- XIX/2020, Paragaf [3.3] hal. 373, pun menyatakan bahwa permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, kendati permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2020 sebelum UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 24 November 2020. 7. Bahwa dengan demikian permohonan PARA PEMOHON masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK RI menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa terhadap kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 12 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa sebelum menguraikan Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON, terhadap uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon apabila mengacu pada Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020, pada Paragraf [3.5], hal. 374-375, Mahkamah masih mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK RI beserta Penjelasannya, Sehingga menurut Mahkamah dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI, dan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 5. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan No. 91/PUU-XIX/2020, mahkamah juga masih berpendirian yang pada pokoknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI harus memenuhi 5 syarat sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 (vide. Paragaf [3.6], halaman 375). 6. Bahwa artinya dalam menilai Kedudukan Hukum (legal standing) PARA PEMOHON, Mahkamah belum memisahkan antara Kedudukan Hukum (legal 13 standing) PARA PEMOHON dalam Pengujian Formil dengan Kedudukan Hukum (legal standing) PARA PEMOHON dalam Pengujian Materiil. 7. Bahwa padahal apabila kita melihat secara prinsip tentunya kedudukan hukum dan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dalam Pengujian Formil sangat berbeda dengan Pengujian Materiil, sehingga apabila di samakan dengan Pengujian Materiil, PARA PEMOHON akan banyak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat untuk bisa memiliki kedudukan hukum (legal standing). 8. Bahwa sementara, pada Paragraf [3.8] Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020, halaman 379 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 pada Paragraf [3.6] halaman 352 di mana kedua putusan tersebut mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, pada halaman 68, yang menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut: “bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” 9. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK RI dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang masuk sebagai klasifikasi sebagai Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, perlu di jelaskan bahwa PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XXIV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4 sampai dengan bukti P.27 – KTP dan NPWP). 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka PEMOHON I s.d PEMOHON XXIV memenuhi persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK RI dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021. 14 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 11. Bahwa selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI, terdapat syarat yang menentukan kapasitas warga negara Indonesia untuk memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Pengujian Formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 12. Bahwa uraian secara spesifik satu persatu untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon juga dipraktekan Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana dijelaskan pada Paragaf [3.6], halaman 375. 13. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang sebagaimana diuraikan pada angka 11 tersebut diatas, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, perlu diuraikan adanya kerugian konstitusional PARA PEMOHON atas Proses Pembentukan UU 3/2022 baik bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan proses pembentukan UU 3/2022, juga adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 14. Bahwa PARA PEMOHON sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut: 15 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 15. Bahwa dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.17.8] terhadap partisipasi masyarakat dalam pengujian formil dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya terhadap upaya yang dilakukan PARA PEMOHON merupakan bentuk hak konstitusional untuk melakukan Pengujian Formil terhadap UU 3/2022 karena hak konstitusional untuk dapat berpartisipasi telah dilanggar. 16. Bahwa selanjutnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, terhadap adanya kerugian Konstitusional PARA PEMOHON perlu kami uraikan, sebagai berikut: 16.1. PEMOHON I berprofesi sebagai Dosen yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen (Bukti P.28 – SK Dosen). Sebagai dosen yang mengajar Mata Kuliah Manajemen Strategi di Program S-2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas Lubuklinggau (STIE – MURA Lubuklinggau) (Bukti P.29 – Lampiran SK Direktur Program Magister Manajemen) tentunya memiliki pertautan kerugian konstitusional terhadap Proses Pembentukan UU 3/2022 dimana Pembentuk Undang-Undang membentuk UU 3/2022 dengan 16 cepat tanpa memperhatikan apakah perpindahan Ibu Kota Negara yang memiliki persoalan secara multidimensi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dasar hukum UU 3/2022 yang masih banyak kekosongan hukum terhadap pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Proses Pembentukan UU 3/2022 yang mengenyampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 mengakibatkan PEMOHON I mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis tehradap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya yang terkait dengan penerapan manajemen strategi dalam UU 3/2022. Apabila dilihat secara manajemen strategi anggaran pembangunan IKN tidak jelas akan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari mana. Bahkan dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Anggaran Pembangunan IKN bisa mengambil dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-menyebut-anggaran- pembangunan-ikn-bisa-mengambil-dana-program-pen). Dimana Kemenkeu berencana menggelontorkan dana sebesar Rp. 187,3 Triliun yang berasal dari Program PEN 2022 untuk membangun Ibu Kota Negara. (Sumber: https://www.idxchannel.com/economics/sri-mulyani- bakal-pakai-dana-pen-rp1873-triliun-untuk-bangun-ikn). Padahal sebagaimana kita ketahui dana PEN diperuntukan untuk memulihkan Ekonomi Nasional dimasa Pandemi Covid 19. Untungnya mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota DPR RI. Bahkan kemudian semakin terlihat Pendanaan Pembangunan IKN Nusantara disandarkan pada bantuan dana dari Investor. Dimana pada tahun 2020 menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan Softbank Group Corp akan berinvestasi sebesar US$ 100 miliar atau setara Rp. 1.400 triliun untuk pemindahan IKN Nusantara. Perusahaan asal jepang ini merupakan salah satu calon investor yang pertama kali mengajukan diri untuk menjadi investor. Namun belum saja berjalan, ternyata softbank memutuskan 17 mundur sebagai Investor dan tidak akan terlibat dalam proyek pemindahan IKN Nusantara. (Sumber: https://www.cnbcindonesia. com/news/20220312135913-4-322219/jalan-panjang-softbank- investasi-di-ikn-hingga-akhirnya-batal). Selain berprofesi sebagai dosen, PEMOHON I pernah menjabat sebagai penasehat KPK dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-117/01/03/2009 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penasihat di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Tahun 2009-2013 (Bukti P.30 – Keputusan Pimpinan KPK). Dimana selama menjadi Penasehat KPK, PEMOHON I sering melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini praktik-praktik korupsi dalam bentuk penyuluhan dll. Bahkan hingga saat ini PEMOHON I masih terus berjibaku dengan upaya-upaya pencegahan Korupsi. Cepatnya Proses pembentukan UU 3/2022 terlihat mengenyampingkan asas kejelasan rumusan dimana persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan diabaikan, hal ini terlihat pada banyaknya pengaturan-pengaturan yang didelegasikan pada peraturan pelaksana, terutama yang berkaitan dengan peran PEMOHON I yang concern terhadap pemberantasan korupsi adalah pengaturan terkait pendanaan, pengaturan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran semua di delegasikan ke Peraturan Pelaksana. Hal ini tentunya semakin membuka potensi kesewenangan dalam pengganggaran, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, terlebih lagi dalam sistem pemerintahan di IKN Nusantara sebagaimana diatur dalam UU 3/2022 peran DPRD pada tingkat Provinsi dihilangkan/ditiadakan. Belajar dari pengalaman yang PEMOHON I amati selama ini, dimana tidak ada proyek negara yang bebas dari korupsi. Pembentukan UU 3/2022 yang minim partisiasi publik, tidak hanya kepada masyarakat yang terdampak, namun terhadap masyarakat yang concern incasu terhadap pencegahan Korupsi sebagaimana PEMOHON I lakukan selama ini, menjadi tidak mendapatkan 18 kesempatan untuk memberikan masukan terhadap materi muatan undang-undang yang berpotensi menjadi celah praktek korupsi. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional PEMOHON I yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) juga terhadap Pasal 28F UUD 1945 di mana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan uraian pada angka 16.1. tersebut di atas, maka PEMOHON I memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi PEMOHON sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.2. PEMOHON II pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta periode 2004-2009 dibuktikan dengan Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2004 (Bukti P.31 – SK Presiden) PEMOHON II sebagai orang yang pernah menjabat pada lembaga legislatif, PEMOHON II tentunya mengerti dan mengetahui proses pembentukan suatu undang-undang. UU 3/2022 sejak penetapan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah yang hanya memerlukan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari. Lamanya waktu dalam membentuk Undang-Undang memang tidak memiliki acuan baku, namun dengan rentang waktu 42 hari tersebut, menurut PEMOHON II merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang yang memiliki persoalan multidimensi dan Kompleks, yang perlu dibahas secara cermat, komprehensif dan melibatkan Partisipasi publik yang bermakna tidak sekedar formalitas belaka. Persoalan pemindahan Ibu Kota bukan hanya soal pembangunan Ibu Kota Negara namun juga harus melihat dampak dari Ibu Kota Negara lama yang ditinggalkan. Terhadap kesemuana itu Jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dengan proses pembentukan yang terburu-buru dan tidak memperhatikan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan, PEMOHON II 19 merasa bahwa proses pembentukan UU 3/2022 telah mencedari Konstitusi terutama kedaulatan yang dimiliki sebagai Rakyat Indonesia telah dikhianati. PEMOHON II juga merupakan warga negara yang peduli dengan DKI Jakarta dimana merupakan dapil PEMOHON II saat terpilih menjadi anggota DPD RI. Kepeduliannya terhadap Jakarta dibuktikan oleh PEMOHON II dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama warga masyarakat Jakarta. Saat dalam setiap kegiatan- kegiatan kemasyarakatan, banyak masyarakat Jakarta yang bertanya kepada PEMOHON II tentang nasib/masa depan Jakarta apabila Ibu Kota dipindahkan. Hal ini membuat PEMOHON II tidak bisa menjelaskan, karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga Masyarakat DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Padahal Warga Masyarkat Jakarta adalah Pihak yang sangat terdampak. PEMOHON II juga masuk sebagai pengurus dalam Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, yang disahkan pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0021984.AH.01.04. Tahun 2015 (Bukti P.32 – SK MenkumHAM RI). Dalam hal ini PEMOHON II juga tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan norma yang mengatur terkait pembangunan IKN Nusantara dengan ketentuan-ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undnag yang terkait dengan sumber daya Alam. Namun kesempatan tersebut tertutup. PEMOHON II adalah Pembayar Pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti setoran pajak terakhir Tahun Pajak 2021 (Bukti P.33 – NPWP dan Penyampaian SPT Elektronik). Sebagai Wajib Pajak tentunya berharap agar penggunaan APBN yang berasal dari Pajak rakyat termasuk juga PEMOHON II, namun dalam perkara A quo dimana pembentukan UU 3/2022 yang dibentuk dengan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara apabila UU 3/2022 dilaksanakan, akan menghabiskan anggaran yang sangat besar + 500 Triliun yang terbagi dalam 5 20 Tahapan Pembangunan. Mengutip pernyataan dari ketua Badan Anggaran DPR mengatakan: “APBN kita hanya berkontribusi 20% dari total kebutuhan anggaran IKN, apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka Panjang, setidaknya 15 tahun – 20 tahun lagi baru selesai. Itu artinya 20% yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear”. (Sumber: https://nasional.kontan.co.id/news/ besaran-anggaran-dari-apbn-untuk-pembangunan-ibu-kota-negara- mulai-2022-2024). Artinya dalam APBN 20% untuk Perpindahan dan Pembangunan IKN yang berasal dari Pajak, sisanya akan memanfaatkan Kerjasama dengan Investor baik dalam ataupun luar negeri. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pembuangan APBN apabila ternyata 80% dari kebutuhan Pembangunan tidak tercapai apabila investor yang akan menginvestasikan dananya tidak mencapai target. Artinya dalam penalaran yang wajar, Proyek IKN berpotensi besar untuk terhenti atau mangkrak. Hal ini tentunya bentuk penggunaan APBN yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerugian negara, padahal APBN berasal dari pajak rakyat yang selalu dibayarkan oleh PEMOHON II. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional PEMOHON II yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) juga terhadap Pasal 28F UUD 1945 di mana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berdasarkan uraian pada angka 16.2. tersebut diatas, maka PEMOHON II memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.3. PEMOHON III adalah Warga Negara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1/DP-MUI/XII/2020 dan Lampiran Susunan Personalia Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Pimpinan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020- 2025 (Bukti P.34 – SK MUI) 21 Minimnya partisipasi publik serta proses yang tidak transpran dalam mempublikasikan risalah-risalan sidang selama proses pembentukan UU 3/2022 menyebabkan PEMOHON III tidak dapat mendapatkan informasi yang jelas, serta tidak pula memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU 3/2022 yang memiliki dampak tidak hanya pada masyarkat Kalimantan namun juga terhadap masyarakat DKI Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Padahal PEMOHON III banyak mendapatkan pertanyaan dari para pengurus MUI untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan serta sikap yang harus diambil oleh MUI terutama terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang urusan keagamaan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional PEMOHON III yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) juga terhadap Pasal 28F UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya terlebih PEMOHON III merupakan pengurus dalam MUI Pusat yang kerap diminta pertimbangannya. Berdasarkan uraian pada angka 15.3. tersebut di atas, maka PEMOHON III memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.4. PEMOHON IV adalah tokoh agamawan yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, dimana dalam hal pembentukan perpindahan Ibu Kota Negara, PEMOHON IV merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, hanya bersifat formalitas mengundang pihak- pihak yang mendukung, tanpa mengundang dan mendengarkan pihak yang terdampak baik masyarkat Jakarta yang sangat terdampak ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan. Demikian pula terhadap masyarkat Kalimantan yang sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan akibat adanya shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarkaat asli Kalimantan. 22 Apabila melihat salah satu tujuan dari rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang sering diungkapkan pada berbagai kesempatan, oleh Presiden Republik Indonesia, adalah pemerataan “kue” Ekonomi. (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20190919161845-4-100740/ri-pindah-ibu-kota-ekonomi-lebih-merata). Namun di sisi lain Presiden memberikan iming insentif ke anak muda agar mau pindah ke IKN Nusantara (Sumber: https://finance.detik.com/properti/d-5953880/jokowi-imingi-insentif-ke-- anak-muda-agar-mau-pindah-ke-ikn). Bahkan bagi anak Muda yang Pindah hingga Buka Usaha di IKN Nusantara, Dapat Bonus dari Jokowi (Sumber: https://economy.okezone.com/read/2022/02/23/470/ 2551743/anak-muda-pindah-hingga-buka-usaha-di-ikn-nusantara- dapat-bonus-dari-jokowi). Dengan diiming-iminginya anak-anak muda di luar Kalimantan Timur untuk pindah ke Kalimantan Timur, tentunya hal ini akan menimbulkan potensi konflik bagi para pencari kerja asli Kalimantan Timur dengan para pencari kerja yang datang dari luar Kalimantan Timur. Hal ini tentunya merugikan PEMOHON IV karena menyulitkan PEMOHON IV untuk memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakan hal ini, terlebih lagi adanya infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah di bangun dan dijaga oleh PEMOHON IV. Terhadap uraian pada angka 16.4 tersebut di atas disebabkan proses pembentukan undang-undang yang sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi, dan banyak mengabaikan/melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal tersebut merugikan hak konstitusional PEMOHON IV yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian pada angka 16.4. tersebut di atas, maka PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 23 16.5. PEMOHON V merupakan cucu dari KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merupakan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai cucu Pendiri NU, PEMOHON V concern dalam menjaga tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut PEMOHON V ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh Penguasa, yakni: Pertama, siapapun yang berkuasa harus senantiasa melindungi sumber kehidupan yang paling asasi. Kedua, menjaga negeri yang tercinta ini dari berbagai macam gangguan dari dalam maupun luar. Ketiga, kewajiban memelihara dan melindungi tradisi beragama - kebudayaan bangsa kita. “Inilah yang dimaksud dengan NU berpolitik pada level kebangsaan. Politik tingkat tinggi,” hal ini juga diungkapkan kepada media online (https://jatimnet.com/gus-aam-politik-bagi-warga-nu- ibarat-air-dan-teh). Adanya Potensi Konflik Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada bagian 16.4. yang dihadapi oleh Pemohon IV adalah persoalan yang menimbulkan kerugian yang sama bagi PEMOHON V. Termasuk dalam hal perlindungan sumber kehidupan yang paling Asasi yang menjadi perjuangan yang selama ini dilakukan oleh PEMOHON V berpotensi terlanggar dalam ketentuan UU 3/2022 incasu peralihan/pembebasan lahan masyarkat. Hal tersebut terjadi karena proses pembentukan yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Terhadap uraian pada angka 16.5. tersebut di atas disebabkan proses pembentukan undang-undang yang sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi, dan banyak mengabaikan/melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya hal tersebut merugikan hak konstitusional PEMOHON V yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian pada angka 16.5. tersebut di atas, maka PEMOHON V memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 24 16.6. PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI merupakan Purnawirawan TNI (Bukti P. Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotik serta concern terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan UU 3/2022 yang memindahkan Ibu Kota Negara tanpa mendalami nilai-nilai historis, filosofis, yang terlihat dalam Naskah Akademik saat akan membentuk UU 3/2022. Di sisi lain sebagai Purnawirawan TNI yang memiliki banyak Pengalaman dan Pengetahuan selama menjadi anggota TNI dan bertugas dibanyak daerah sehingga memahami sosio culture masyarakat, berencana memberikan masukan pembentuk undang- undang dalam merumuskan ketentuan norma UU 3/2022, sehingga pembentuk undang-undang bisa mendapatkan insight apakah perlu atau tidak Ibu Kota Negara di pindahkan. Namun hal ini menjadi tidak bisa dilakukan oleh PEMOHON VI sampai dengan PEMOHON XI karena waktu untuk membentuk UU 3/2022 terhitung sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang memiliki multidimensi. Terhadap PEMOHON IX, adalah wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012, yang tentunya merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan pendapatnya, dimana PEMOHON IX pun menjadi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU 3/2022. Berdasarkan uraian pada angka 16.6. tersebut di atas, maka PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.7. PEMOHON XII adalah seorang guru besar pada Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 25 Nomor 41550/A4.5/KP/2010. (Bukti P.35 – Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI). PEMOHON XII memiliki pendapat ahli yang dituliskan sudah dituliskan sejak tanggal 9 Desember 2021 pada portal media online terkait dengan Perpindahan Ibukota (vide. https://www.zonasatunews.com/terkini/ daniel-m-rosyid-ibukota/). PEMOHON XIII meyakini bahwa selama kota-kota kita hanya dilihat sebagai property oleh para penguasa dan perencana pembangunan, maka kita tetap akan menyaksikan ketimpangan sosial dan kesenjangan spasial yang makin buruk, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya partisipasi publik yang maksimal dan bermakna dalam pembentukan UU 3/2022, Artinya perpindahan IKN Nusantara semakin membuat negeri ini makin tidak merdeka, tidak berdaulat, tidak bersatu, apalagi adil dan makmur. Namun dengan proses pembentukan yang sangat cepat dan terburu-buru membuat PEMOHON XII tidak dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang agar menghentikan rencana Perpindahan UU 3/2022. Hal ini tentunya merugikan Hak Konstitusionalnya sebagai Guru Besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya. Berdasarkan uraian pada angka 16.7. tersebut di atas, maka PEMOHON XII memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.8. PEMOHON XIII adalah tokoh masyarakat yang pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan Tahun 1999-2004 dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, dibuktikan dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2000 (Bukti P.36 – Keputusan Presiden). Hingga saat ini PEMOHON XIII terus aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta, menerima keluhan dan memperjuangkan persoalan- persoalan yang ada di Jakarta. PEMOHON XIII juga merupakan warga negara yang peduli dengan DKI Jakarta dimana merupakan dapil PEMOHON XIII saat terpilih menjadi 26 anggota DPR/MPR RI. Kepeduliannya terhadap Jakarta dibuktikan oleh PEMOHON XIII dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama warga masyarakat Jakarta (Bukti P.37 – Dokumentasi). Saat dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, banyak masyarakat Jakarta yang bertanya kepada PEMOHON XIII tentang nasib/masa depan Jakarta apabila Ibu Kota dipindahkan. Hal ini membuat PEMOHON XIII tidak bisa menjelaskan, karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga Masyarakat DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Padahal Warga Masyarkat Jakarta adalah pihak yang sangat terdampak. Terlebih lagi akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan-tahapan tidak dibuka seluruhnya, dari 28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan yang dapat diakses oleh PEMOHON XIII. Berdasarkan uraian pada angka 16.8. tersebut di atas, maka PEMOHON XIII memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.9. PEMOHON XIV adalah dosen yang telah purna tugas di Fakultas Ekonomi UI dibuktikan dengan Kartu Identitas Pensiun (Bukti P.38 – Kartu Identitas Pensiun), kendati telah memasuki masa pensiun PEMOHON XIV yang juga merupakan Pengamat Ekonomi yang aktif memberikan pemikiran-pemikirannya baik diruang akademik maupun pada media-media cetak, elektronik ataupun media online. Pandangan PEMOHON XIV terhadap proses Pembentukan UU 3/2022 menjadi tidak dapat terakomodir dengan cepatnya proses pembentukan UU 3/2022, padahal banyak masalah yang perlu di bahas secara serius dan mendalam dari prespektif ekonomi mengingat tahapan perpindahan IKN dari 2022 hingga 2045. Panjangnya proses perpindahan IKN dengan proses pembentukan UU IKN yang sangat singkat, yang mengabaikan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, berpotensi terhenti ditengah jalan. Apabila hal ini terjadi maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar, akan banyak anggaran negara yang menjadi terbuang sia-sia 27 padahal anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat termasuk PEMOHON XVI. Namun pandangan dari PEMOHON XVI menjadi tidak terakomodir mengingat partisipasi publik dalam Pembentukan UU 3/2022 hanyalah bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XXVIII/2020. Disinilah kerugian Konstitusional PEMOHON XVI dilanggar. Berdasarkan uraian pada angka 16.9. tersebut di atas, maka PEMOHON XIII memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 16.10. PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, PEMOHON XXI, PEMOHON XXII, dan PEMOHON XXIII adalah warga negara para pemilih pada pemilu tahun 2019 yang telah menyerahkan kedaulatannya kepada para pembentuk Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya dalam membentuk Undang-Undang dengan hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang- Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, PEMOHON XXI, PEMOHON XXII, DAN PEMOHON XXIII. Namun kenyataannya, pembentuk Undang-Undang membentuk UU 3/2022 dengan mengabaikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011. Artinya dalam perkara a quo proses pembentukan UU 3/2022 telah melanggar hak konstitusional PEMOHON XV s.d PEMOHON XXIII. Berdasarkan uraian pada angka 16.10. tersebut di atas, maka PEMOHON XV sampai dengan PEMOHON XXIII memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 28 16.11. PEMOHON XXIV saat ini sedang menjabat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat, dibuktian dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor 121/KPTS/A/03/1443 H tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Periode 2021-2022. (Bukti P.39 – SK PB HMI). Sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta Barat PEMOHON XXIV memiliki tugas yakni memberikan kontribusi pemikiran/gagasan/konsep baik secara lisan maupun tertulis terhadap persoalan yang ada di lingkup Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, hingga pada tingkat Nasional. Terhadap Proses Pembentukan UU 3/2022, PEMOHON XXIV sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta Barat sebagai pihak yang terdampak apabila Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, telah melakukan kajian-kajian yang akan dijadikan sebagai usulan terhadap pembentukan UU 3/2022. Hal tersebut dibuktikan dengan 3 kegiatan yang diadakan oleh PEMOHON XXIV yakni: - Pada tanggal 1 Februari 2022, Serial Diskusi Ibu Kota Negara Nusantara, Episode ke-1, Tema: Menelaah Konstitusionalitas Otorita IKN Nusantara, dengan Narasumber Dr. Thomas Umbupati, Direktur Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, dengan Penanggap PEMOHON XXIV selaku Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Barat. (Bukti P.40 – Flayer). - Pada tanggal 7 Februari 2022, Serial Diskusi UU IKN Episode ke-2, Tema: Analisa Ekonomi Politik Pemindahan Ibu Kota Negara (Nusantara). Dengan Narasumber Faisal Basri, S.E., M.A. selaku Pakar Ekonom Senior. (Bukti P.41 – Flayer). - Pada tanggal 11 Februari 2022, Serial Diskusi UU IKN Episode ke- 3, Tema: Analisa Aspek Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara. Dengan Narasumber Uli Artha Siagian Selaku Pengurus WALHI. (Bukti P.42 – Flayer). Namun karena RUU IKN telah disetujui bersama menjadi Undang- Undang incasu UU 3/2022 pada tanggal 18 Januari 2022, sehingga resume hasil kajian 3 Episode yang mereka lakukan di bulan Februari 29 2022 tersebut menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU 3/2022 sangat cepat dan Partisipasi Publik hanya formalitas, tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak in casu Masyarakat Jakarta. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional PEMOHON XXIV sebagaimana dijamin pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian pada angka 16.11. tersebut di atas, maka PEMOHON XXIV memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. 17. Bahwa selain kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada angka 16 (enam belas) tersebut di atas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60- 63, Mahkamah menyatakan: Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang melalui pengawasan 30 dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat. Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh- sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon a quo, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran fairness, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan. Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (legal standing) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. 18. Bahwa artinya terhadap PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XXIV merupakan Warga Negara yang sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. 19. Bahwa PARA PEMOHON tidak bisa melampirkan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena Aplikasi KPU RI yang bisa di install di Google Playstore, yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa PARA PEMOHON memberikan hak 31 pilihnya di TPS, ternyata tidak dapat diakses (blank/laman kososng). Demikian pula pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih juga tidak dapat diakses (504 Gateway Time Out). Namun untuk bisa membuktikan bahwa PARA PEMOHON telah memberikan hak pilihnya, PARA PEMOHON masing-masing dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan telah datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam Pemilu 2019. 20. Bahwa terhadap kerugian sebagaiamana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 15 tersebut di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2022, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat secara tidak terbuka, tidak fair, dan tidak jujur serta dengan tidak bertanggung jawab, mengingat mereka yang membentuk UU 3/2022 tidak memikirkan bagaimana nasib Negara apabila perpindahan IKN Nusantara terhenti ditengah-tengah tahapan (5 tahapan) yang membutuhkan waktu sangat Panjang incasu 2022 sampai dengan 2045. 21. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi, penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/209, di mana Mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang- Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair. Terlebih dalam perkara a quo keberlakuan UU 3/2022 berdampak langsung bagi PARA PEMOHON. 22. Bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan 32 NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945”; 23. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘no taxation without participation’ dan sebaliknya ‘no participation without tax’”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (tax payer) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer); 24. Bahwa namun khusus untuk pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, telah memberikan pedoman tentang legal standing pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut menukilkan bahwa syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-udang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (justitia 33 bellen), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI, termasuk PARA PEMOHON, untuk mengajukan pengujian secara formil. 25. Bahwa namun dalam Praktiknya pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah menilai kedudukan hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon secara spesifik, satu per satu, dinyatakan Pemohon I, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Formil UU 11/2020. 26. Bahwa oleh karenanya terhadap uraian Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON dalam perkara ini, dijelaskan secara rinci kerugian PARA PEMOHON satu persatu, sebagaimana pada angka 15 tersebut diatas, adalah bertujuan untuk memperkuat Kedudukan Hukum (Legal Standing) PARA PEMOHON dalam Pengujian Formil ini, sehingga tetap memenuhi Syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 PMK 2/2021, selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI; 27. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi PARA PEMOHON dalam pengujian formil a quo, PARA PEMOHON menerangkan bahwa Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, Para Pemohon sangat berkepentingan dengan pengujian UU a quo mengingat Ibukota baru yang dipindahkan melalui UU 3/2022 berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langung dialihkan atau sebagian diperuntukan untuk pembangunan IKN Nusantara baru yang terletak di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh PARA PEMOHON selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh pemerintah. oleh karena itu PARA PEMOHON menuntut aturan hukum yang konstitusional, sehingga anggaran yang berasal dari pajak PARA PEMOHON dapat dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan program prioritas pemerintah selama ini yaitu percepatan penanganan covid 19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah carut marut akibat covid 19. 34 28. Bahwa berdasarkan penjelasan PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan diatas, PARA PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan kerugian konstitusional atas hak konstitusional yang dilanggar oleh Proses Pembentukan UU 3/2022 dan terhadap kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atau potensial namun pasti terjadi, sehingga apabila UU 3/2022 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh PARA PEMOHON tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU 3/2022. 29. Bahwa oleh karenanya, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK RI beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN ALASAN PROVISI Sebelum masuk kepada bagian Alasan Permohonan sebagai Pokok Permohonan ini, perkenankanlah PARA PEMOHON memohon diberikannya Putusan Sela (Provisi) terhadap perkara ini, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pengujian Formil tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlakuan suatu undang-undang, berbeda dengan Pengujian Materiil terhadap ketentuan norma suatu undang-undang. Demikian juga urgensi permohonan Provisi dalam Pengujian Formil juga berbeda dengan Pengujian Materiil. 2. Bahwa Pengujian Formil suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sejak berdiri 2003 hingga saat ini, telah mengalami beberapa perubahan hukum acara terhadap pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, antara lain: - Pertama, dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah diberikannya tenggang waktu untuk dapat dilakukan pengujian formil terhadap suatu undang-undang, yakni 45 (empat Puluh lima) hari sejak undang-undang tersebut diundangkan. 35 - Kedua, dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 telah diberikan tenggang waktu Mahkamah dalam Memutus Permohonan Pengujian Formil sebuah undang-undang yakni paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Perkara Registrasi Perkara Konstitusi). - Ketiga, dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, untuk tujuan kepastian, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. 3. Bahwa berdasarkan perkembangan hukum acara pengujian formil sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa telah terbentuk suatu praktek ketatanegaraan dalam hukum tata negara yang seharusnya mulai di terapkan, sebagai bentuk Good Will serta Political Will Pemerintah dalam menjalankan Roda Pemerintahannya. 4. Bahwa adanya Masa Tunggu Konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang yang harus diterapkan oleh Pemerintah terhadap suatu undang-undang setelah diundangkan. Hal tersebut mendasarkan pada, adanya batas waktu 45 (empat puluh lima) hari pengujian formil suatu undang-undang. Artinya apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak suatu undang-undang di undangkan tidak terdapat adanya pengujian formil yang dilakukan oleh warga negara dan/atau kelompok masyarakat dan/atau kesatuan masyarakat adat, maka Undang-Undang tersebut barulah dapat dilaksanakan. Karena dianggap secara konstitusionalitas Pembentukan undang-undang telah Konstitusional. 5. Bahwa namun apabila dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terdapat permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi, maka masa tunggu 45 (empat puluh lima) hari tersebut diperpanjang yakni 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak perkara tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perakra Konstitusi (BRPK). Mengingat adanya tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi mahkamah untuk memutus terhitung sejak perkara dicatat dalam BRPK. 36 6. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap pengujian formil suatu udang-undang tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja, barulah undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila dalam dalam Putusannya, Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun apabila Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka negara tidak harus mengalami kerugian yang signifikan karena belum ada pelaksanaan apapun terhadap undang-undang tersebut. 7. Bahwa masa tunggu konstitusionalitas formal suatu undang-undang tersebut menjadi sangat penting selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih besar yang ditimbulkan pasca Putusan Pengujian Formil oleh Mahkamah Konstitusi, serta untuk meminimalisir terjadinya Pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah. 8. Bahwa sebagai contoh terjadinya Pembangkangan Konstitusi akibat tidak ditundanya pelaksanaan Undang-Undang yang diuji formil di Mahkamah Konstitusi: - Terhadap pengujian formil UU 11/2020 tentang cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 yang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar dimana secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional sampai diperbaikinya proses pembentukan UU 11/2020 selama paling lama 2 (dua) tahun dan Mahakamh telah memberikan syarat agar segala pelakasanaan terhadap UU 11/2020 ditunda, dan tidak dapat dikeluarkan peraturan-peraturan baru yang berdasarkan pada UU 11/2020. Namun dalam prakteknya pemerintah tetap melaksanakan proyek-proyek strategis yang tidak jarang menimbulkan konflik incasu pembangunan waduk di Wadas, Purworejo Jawa Tengah. Bahkan Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berdasarkan pada UU 11/2020 seperti, pada tanggal 27 Desember 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Selain itu juga Pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada dictum Kesatu, huruf b, menyatakan: Gubernur dan Bupati/Walikota: b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja berserta peraturan pelaksananya yang telah diundangkan/ditetapkan; - Bahkan terhadap keberlakuan Norma atas UU 11/2020 pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XVIII/2020, dan terakhir dalam Putusan Nomor 64/PUU-XX/2021 di mana Mahkamah telah menegaskan: “…, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, bertanggal 25 November 2021.” [vide Paragraf [3/11], hal.105-106). - Namun praktiknya karena peraturan pelaksana UU 11/2020 sudah terlanjur diundangkan, sehingga Pemerintah tetap saja melaksanakan UU 11/2020 pada semua cluster. Hal ini tentunya bentuk nyata pembangkangan terhadap Konstitusi dan telah melanggar Hak Konstitusional Warga Negara terkhusus para Pemohon dalam UU 11/2020. 38 9. Bahwa terhadap praktik ketatanegaraan yang menunjukkan semakin mengarahnya pemerintahan kepada otoriterianisme inilah yang menjadi tugas penting Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai “The Guardian of Constitution”, dan sebagai “The Protector of Citizen’s Constitutional Rights”. Maka terhadap setiap Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi haruslah memberikan Putusan Sela yakni memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda pelaksaan terhadap suatu Undang-Undang yang sedang diuji formil di Mahkamah Konstitusi, serta tidak menerbitkan peraturan pelaksana terhadap undang-undan yang sedang dilakukan uji formil, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan. 10. Bahwa artinya selama masa persidangan yakni 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak perkara pengujian formil dicatatkan dalam BRPK, Pemerintah menunda segala tindakan/kebijakan serta menunda diterbitkannya segala peraturan perundang-undangan, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap pembentukan undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan pembentukan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 11. Bahwa terhadap Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, permohonan Pengujian formil UU 3/2020 dicatatkan dalam BRPK pada tanggal 23 Februari 2022, Pkl. 13.00 WIB, artinya 60 (enam puluh) hari kerja Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan yakni pada tanggal 2 Juni 2022 (apabila ada libur/cuti bersama 7 hari termasuk hari raya idul fitri). 12. Bahwa namun lamanya penetapan jadwal sidang terhadap perakra ini yakni dari di daftarkan pada tanggal 2 Februari 2022, kemudian baru dicatatkan ke dalam BRPK pada tanggal 23 Februari 2022, dan baru disidangkan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan agenda sidang pendahuluan. 13. Bahwa saat PARA PEMOHON mendaftarkan Permohonan Pengujian Formil UU 3/2022 ke Mahkmah Konstitusi dengan banyaknya media massa yang meliput, informasi adanya pendaftaran permohonan uji formil UU 3/2022 telah diketahui oleh Pemerintah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa pernyataan yang mewakili Pemerintah termasuk Presiden, di antaranya dapat dilihat dari beberapa berita di bawah ini: 39 - Kepala Bappenas Respon Rencana Gugatan IKN ke MK https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202131148-32- 754042/kepala-bappenas-respons-rencana-gugatan-uu-ikn-ke-mk - UU IKN Jokowi digugat, Istana: Show must go on https://www.cnbcindonesia.com/news/20220204124904-4-312886/uu-ikn- jokowi-digugat-istana-show-must-go-on 14. Bahwa bahkan setelah mengetahui adanya proses pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi, Presiden malah menginstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan proses pembangunan IKN termasuk mempercepat penyelesaian penerbitan aturan turunan (Peraturan Pelaksana) UU 3/2022, serta mempercepat penuntasan status tanah di IKN Nusantara, segala instruksi tersebut termuat dalam berita-berita online sebagai berikut: - Jokowi: Kalau Bisa Aturan UU IKN Maret ini Selesai https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/19380281/jokowi-kalau- bisa-aturan-turunan-uu-ikn-maret-ini-selesai?page=all - Jokowi Minta Aturan Turunan IKN Selesai Maret ini https://nasional.sindonews.com/read/708915/12/jokowi-minta-aturan- turunan-uu-ikn-selesai-maret-ini-1646913837 - Jokowi Minta Percepat Pembangunan IKN karena menarik investor lokal dan asing https://www.liputan6.com/news/read/4908324/jokowi-minta-percepat- pembangunan-ikn-karena-menarik-investor-lokal-dan-asing - Gercep, Jokowi Perintahkan BPN Tuntaskan Status Tanah di IKN Nusantara https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/gercep- jokowi-perintahkan-bpn-tuntaskan-status-tanah-di-ikn-nusantara 15. Bahwa artinya tindakan Pemerintah yang terkesan mengabaikan adanya pengujian formil menandakan tidak belajar dari pengalaman UU 11/2020 yang telah menimbulkan dampak yang lebih besar terutama terhadap kepastian hukum serta pembangkangan terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Hal ini tentunya merupakan praktik yang buruk di dalam suatu negara hukum. 16. Berdasarkan uraian alasan permohonan provisi tersebut diatas dan untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih besar, dan agar tetap terwujudnya perlindungan atas kepastian hukum serta terhadap hak-hak PARA PEMOHON yang dilanggar dalam Pembentukan UU 3/2022, maka PARA PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada 40 Pemerintah untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan menunda penerbitan segala aturan turunan in casu Peraturan Pelaksana UU 3/2022. ALASAN POKOK PERMOHONAN Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana prinsip negara hukum, haruslah ada tertib hukum terhadap pengaturan hukum incasu pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945. Artinya Pembentukan Undang-Undang yang melanggar UU 12/2011 adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengujian Formil UU 3/2022 yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur UU 12/2011 sebagai amanat Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Maka tolok ukur pengujian formil lebih di titik beratkan pada UU 12/2011. Dasar konstitusional atas tolok ukur atau batu uji UU 12/2011 mengacu pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 (enam) bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa UU 12/2011 dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Hal ini tentunya harus menjadi pijakan yang konsisten bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Formil UU 3/2022. Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 22A, yang menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang” 41 Pasal 27 ayat (1) “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” UU 12/2011 Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g, yang menyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan Terhadap pembentukan UU 3/2022 yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut: A. Konsep dan Pengaturan Pengujian Formil 1. Bahwa dalam konteks pengujian formil Jimly Asshiddiqie berpendapat: “Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi majoritarian, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbangan dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme chack and balances, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (constitutioanl truth and constitustional justice) maka putusan Makhakamh Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali” (Vide kuliah umum https://www.youtube.com/watch?v=rZrKhOtOC3U&t=181s). 42 2. Bahwa jika objek dari pengujian formil dikaji dari sebuah undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie, “tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja, selain pengujian materil. Pokoknya, di luar pengertian yang tercakup dalam pengujian atas materil undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semuanya dapat dipandang sebagai pengujian formil” (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103). Bahwa atas pengertian ini persoalan pengujian formil dari sebuah undang-undang memiliki cakupuan yang cukup luas dan beragam sehingga dapat dikupas dari berbagai lini secara prinsip, teori dan normatif. 3. Bahwa Jimly Asshiddiqie kemudian menguraikan kategori objek pengujian yang bukan berkenaan dengan materi muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103) dengan kata lain dapat dikatakan yang dapat di persoalkan secara formil yaitu: 1) Bentuk hukum peraturan (form); 2) Format susunan peraturan (format); 3) Keberwenangan lembaga yang terlibat; dan 4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materil dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu: • Penelitian naskah akademik, dan peracangan peraturan; • Pengusulan dan pembahasan bersama; • Persetujuan bersama dan pengesahan materil; • Pengesahan formil dan pengundangan. Selain berbagai hal di atas, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa terdapat beberapa proses lanjutan yang perlu dipandu pelaksanaannya berdasarkan hukum yaitu penerbitan dan penyebarluasan naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat untuk umum itu dalam lalu lintas hukum dalam praktik ditengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 104) 4. Bahwa tidak hanya berhenti pada UUP3, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh 43 Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. 5. Bahwa selain ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pijakan untuk menilai prosedur formil dan tertib pembentukan undang-undang, maka terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi yang memiliki relevansi dalam menilai prosedur formil dan tertib pembentukan yaitu. Pertama, Pasal 1 ayat (2): perihal Kedaulatan Rakyat. Kedua, Pasal 1 ayat (3): perihal Negara Hukum. Ketiga, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1): Prakarsa Pengajuan RUU. Keempat, Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 22D ayat (2): Pembahasan dan Persetujuan mutual approval presiden dan DPR atas RUU. Kelima, Pasal 20 ayat (4): Pengesahan. Keenam, Pasal 20 ayat (5): Pengundangan. 6. Bahwa kendati konstitusi tidak benar-benar secara rinci mengatur mekanisme formil atau tertib pembentukan undang-undang, namun berbagai norma yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi di atas dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip konstitusi pembentukan undang-undang atau konstitusionalitas pembentukannya (Due Process of Law Making). 7. Bahwa kriteria untuk menilai pengujian formil atas sebuah undang-undang dapat berdasarkan terhadap sejumlah norma di bawah ini: NORMA HUKUM POSITIF MATERI Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 Prakarsa Pengajuan RUU Pasal 20 ayat (2), (3), dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 Pembahasan dan Persetujuan Presiden dan DPR atas RUU Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 Pengesahan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 Pengundangan Pasal 22A UUD 1945 Prosedur pembentukan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang 44 Perundang-undangan dan perubahanya dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan (Vide konsiderans menimbang huruf b) Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mekanisme permohonan pengujian formil, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP3 Peraturan Pelaksana UU 12/2011 yang lebih rinci Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Pertatib) Tatib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR beserta alat kelengkapannya 8. Bahwa berdasarkan konsep dan pengaturan pengujian formil sebagaimana diuraikan di atas serta dikorelasikan dengan konteks pengujian formil UU 3/2022, maka pokok permohonan pengujian formil yang akan didalilkan serta dibuktikan ialah dalam kerangka. Pertama, sebagai fungsi kontrol masyarakat kepada pembentuk undang-undang. Kedua, mempersoalkan Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan. Ketiga, pemohon dalam mendalilkan persoalan formil UU 3/2022 tidak hanya mengacu pada Pasal 22A UUD 1945, namun turut mengelaborasinya dengan ketentuan normatif lainya yang dapat membuktikan adanya persoalan formil UU 3/2022. 9. Bahwa berdasarkan tiga pokok uraian pemohon, maka akan diuraikan secara khusus masalah formil UU 3/2022 sebagai dalam poin-poin di bawah ini. B. UU 3/2022 Bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 1. Bahwa Menguji Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu bentuk kontrol terhadap adanya potensi kesewenang-wenangan yang digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang yang memiliki beragam kepentingan 45 “tertentu” yang akhirnya seringkali mengabaikan/mengeyampingkan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011. 2. Bahwa ruang lingkup pembentukan undang-undang tidak hanya persoalan proses teknis dalam membentuk UU, namun juga termasuk adanya pelanggaran asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, yang berifat kumulatif bukan alternatif, artinya terhadap kesemua asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi. Satu saja asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembentukan Suatu UU tersebut adalah cacat formil. Adanya pelanggaran Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang yang meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu undang-undang Inkonstitusional (cacat formil) dapat dilihat pada Putusan 91/PUU- XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020. 3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut alasan Permohonan UU 3/2022 bertentangan dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, perlu kami jelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya pertentangan terhadap asas-asas dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan maka perlu diuraikan ketentuan noma pasal- pasal yang membuktikan serta menunjukkan pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga bukan berarti bahwa uraian tersebut merupakan bentuk uraian sebagaimana dalam pengujian Materiil suatu Undang- Undang, namun tetap dalam konteks pengujian Formil. 4. Bahwa jika mengacu pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.5], yang pada pokoknya mahkamah mempertimbangkan, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. Apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik. Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku; 46 5. Bahwa Untuk meyakinkan Mahkamah agar tidak menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.5], Putusan No. 27/PUU- VII/2009. Maka penting bagi kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam Permohonan untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa UU 3/2022 cacat secara formil, juga bermasalah secara materiil. Artinya tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan Keberlakuan UU 3/2020 6. Bahwa uraian terhadap pembentukan UU 3/2022 yang secara nyata dan terang benderang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah sebagaai berikut: a. Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan 1. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan’ adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Bahwa dalam Pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan. 3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu cara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat dokumen perencanaan di level pusat- daerah yang secara normatif dibagi atas: 4. Bahwa dokumen perencanaan di level pusat-daerah sebagaimana dimaksud diatas merupakan sistem yang telah dirumuskan dalam bentuk NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 47 undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 6. Bahwa keberadaan UU 12/2011 sebagai pelaksana Pasal 22A UUD 1945 memuat sistem perencanaan regulasi di level pusat-daerah dalam bentuk (prolegnas dan propemperda) sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena tetap perlu di harmonisasi-singkronisasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dua dokumen yang berkaitan dengan perencanaan yang perlu disusun/dibentuk dan dilaksanakan dengan cara yang terukur oleh pemerintah (Presiden-DPR). 7. Bahwa keberadaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Rencana Pembangunan Jangka Menengah memiliki nilai konstitusionalitas karena sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan. 8. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 9. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Bahwa secara normatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 11. Bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014 (periode pertama 2014 -2019) dan tahun 2019 (periode kedua 2019-2024) telah dua kali merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam: 48 a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 12. Bahwa sebagai dokumen perencanaan yang memiliki nilai konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ternyata belum merumuskan perencanaan pembanggunan Ibu Kota Negara (IKN). 13. Bahwa Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak merumuskan secara eksplisit dan implisit untuk membentuk IKN yang baru. 14. Bahwa dalam Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak ditemukan dasar perencanaan untuk memindahkan IKN. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005– 2025 diarahkan pada 8 hal pokok yang semuanya telah dirumuskan yaitu: a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; b. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera; c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan; d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri; e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; f. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari; g. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; h. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional. 15. Bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama (2014 - 2019) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tidak 49 merumuskan perencanaan perpindahan IKN baru untuk menggantikan Jakarta. 16. Bahwa dalam Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tidak pernah merumuskan perencanaan pemindahan IKN. 17. Bahwa secara tiba-tiba rencana perpindahan IKN muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 18. Bahwa perencanaan perpindahan IKN yang dituangkan dalam Lampiran I dan II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 muncul tanpa melalui proses perencanaan yang berkesinambungan dengan dokumen perencanaan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini menggambarkan minimnya kesinambungan pada dua dokumen perencanaan program yang disusun oleh pemerintah. 19. Bahwa terdapat perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN. 20. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tahapan dan perencanaan pembentukan IKN adalah sebagai berikut: 21. Bahwa secara faktual tahapan dan perencanaan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 di atas, dipraktikan 50 berbeda kerangka regulasi yang diharapkan terbentuk 2020 ternyata disusun dengan tahapan yang berbeda sebagai berikut: a. Tanggal 3 November 2021 Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang IKN kepada Pansus; b. Tanggal 7 Desember 2021: 1) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN; 2) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang IKN; 3) Pendahuluan: Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang IKN; 4) Pembicaraan Tingkat I: Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN c. Tanggal 8 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi). d. Tanggal 9 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia). e. Tanggal 10 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 51 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual. f. Tanggal 11 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual g. Tanggal 12 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof. Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI). h. Tanggal 13 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I 1) Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU 52 tentang IKN serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap; 2) Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang IKN; 3) Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU. i. Tanggal 14 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU. j. Tanggal 15 Desember 2021: Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU. k. 18 Januari 2022 UU 3/2022 disahkan Pemerintah dan DPR. 22. Bahwa secara faktual kerangka hukum IKN ternyata tidak terbentuk di tahun 2020, melainkan terbentuk ditahun 2022. Terlambat 2 tahun dari rencana yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. 23. Bahwa jika mengacu pada perecanaan IKN tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka ada empat tahapan yaitu: a. Perencanaan IKN; b. Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN; c. Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana; d. Perencanaan Teknis. Namun dari empat tahapan tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan ditahun 2020. Rancangan undang-undang saja baru diselesaikan di tahun 2022. 24. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN yang bermula dari adanya keterlambatan pelaksanaan dari tahun 2020, maka perencanaan untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden 53 Nomor 18 Tahun 2020 mengalami pergeseran waktu dalam tataran implementasi. 25. Bahwa perencanaan pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang kemudian merinci tahapanya yang dimulai sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ternyata tidak ditemukan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Hal ini bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dimana perlu adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan keuangan. 26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. b. Bertentangan dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 1. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf c UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa UU 3/2022 dalam Pembentukan tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. 3. Bahwa dari 44 (empat puluh empat) Pasal di UU 3/2022, terdapat 13 (tiga belas) perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. 54 4. Bahwa UU 3/2022 tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU 3/2022 masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN. 5. Bahwa dari 13 materi yang didelegasikan kepada peraturan pelaksana rincianya adalah: a. 6 perintah kepada Peraturan Pemerintah; b. 6 perintah kepada Peraturan Presiden; c. 1 perintah kepada Peraturan Kepala Otorita Nusantara. 6. Bahwa ke 13 materi yang didelegasikan di antaranya berkaitan dengan: a. Rencana Induk; b. Struktur Organisasi; c. Wewenang Otorita IKN; d. Pembagian wilayah; e. Proses Perpindahan Lembaga Negara dan ASN; f. Pendanaan. 7. Bahwa ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU 3/2022 diatas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strategis. 8. Bahwa Rencana Induk merupakan materi yang harusnya diatur dalam level undang-undang. 9. Bahwa struktur organisasi merupakan materi muatan yang diatur dalam level undang-undang karena berkaitan dengan kelembagaan. 10. Bahwa wewenang ororita harusnya diatur lebih detail dalam undang- undang, tidak kemudian didelegasikan dalam peraturan pelaksana. 11. Bahwa pembagian wilayah adalah materi yang harusnya dirinci dalam undang-undang. Tidak kemudian dirumuskan dalam peraturan pelaksana. 12. Bahwa proses perpindahan lembaga negara dan ASN merupakan materi yang sangat strategis. Oleh karenanya harus diatur dalam level undang- undang. 55 13. Bahwa pendanaan merupakan hal yang pokok dan isu strategis dalam proses pemindahan IKN. Oleh karenanya harusnya diatur dalam level undang-undang, bukan dalam level peraturan pelaksana undang-undang. 14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dapat disimpulkan UU 3/2022 bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, karena. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011. c. Bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan 1. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf d UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. 2. Bahwa Pembentukan UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 3. Bahwa secara filosofis keberadaan IKN memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Reapublik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Apabila dilihat secara konstitusional IKN dirujuk dalam konstitusi UUD 1945 yaitu dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 23G ayat (1) yang berkaitan dengan kedudukan lembaga negara. 4. Bahwa oleh karena IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik. 5. Bahwa dalam kenyataanya kebijakan untuk melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur belum melalui kajian yang mendalam serta belum melibatkan pihak yang luas. Oleh karenanya kebijakan ini bertentangan 56 dengan falsafah IKN sebagai sebuah tempat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Bahwa tergambar juga sebagaimana dalam dalil pemohon, bahwa pemindahan IKN tidak disusun dengan rencana yang berkesinambungan. Hal ini tentu menegasikan filosofi pembangunan negara Republik Indonesia sebagaimana ditrgaskan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara filosofis. 7. Bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu ke waktu trennya masih cukup tinggi. 57 58 8. Bahwa Covid-19 berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh pemerintah dalam meyusun kebijakan pemindahan IKN. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis. 9. Bahwa perumusan UU 3/2022 bermasalah secara yuridis sebagaimana telah didalilkan pada bagian “Asas Kejelasan Tujuan” dimana Pembentukan UU 3/2022 Tidak Disusun dan Dibentuk Dengan Perencanaan yang Berkesinambungan. sehingga secara normatif UU 3/2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (beserta dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), UU 12/2011 dan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, secara yuridis. 10. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- 59 undangan khususnya bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011. d. Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyaakat, berbangsa dan bernegara. 2. Bahwa untuk mengetahui suatu undang-undang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah melalui penjaringan aspirasi dan menggali informasi secara faktual tentang produk hukum apakah dibutuhkan atau tidak. 3. Bahwa berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah. 60 4. Bahwa pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis. 5. Bahwa tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN berdasarkan hasil survei dari Kedai Kopi di atas dapat disimpulkan bahwa UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan. 6. Bahwa selain penolakan masyarakat berdasarkan survei yang menjadi ukuran apakah UU 3/2022 dibuat kerena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila diperhitungkan dari kebutuhan masyarkat bukanlah terkait urusan perpindahan dan pembangunan IKN, namun kebutuhan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berakhir. 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara meyakinkan UU 3/2022 bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011. e. Bertentangan dengan Asas Keterbukaan 1. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa dalam Pembentukan UU 3/2022, tidak dibuka Informasi pada Setiap tahapan Pembahasan. Pasca terbitnya Supres tertanggal 29 September 2021, dan telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI tanggal 3 November 2021, sampai pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan 61 Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU 3/2022 di DPR. 3. Bahwa adapun rincian angenda pembahasan UU 3/2022 yang dirilis DPR dalam laman resmi website DPR (https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368) (Bukti P.43 – Screenshoot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022), dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No Agenda Waktu Keterangan 1 Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus. 03 Nov 2021 Dokumen dan Informasi dapat diakses 2 Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara. 07 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 3 Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara. 07 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 4 Pendahuluan Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara. 07 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 5 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota 07 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 62 Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara. 6 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi). 08 Des 2021 Dokumen dan informasi dapat diakses 7 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. 9 Des 2021 Dokumen dan informasi dapat diakses 63 Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia). 8 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual. 10 Des 2021 okumen dan informasi dapat diakses 9 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara 11 Des 2021 Dokumen dan informasi dapat diakses 64 Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual). 10 Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata 12 Des 2021 Dokumen dan informasi dapat diakses 65 Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI). 11 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap. 13 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 12 Pembicaraan Tingkat I Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara. 13 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 13 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU. 13 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 66 14 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU. 14 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 15 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU. 15 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 16 Pembicaraan Tingkat I Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB). 17 Des 2021 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 17 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara. 6 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 18 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara. 10 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 19 Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara. 11 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 20 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur. 11 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 21 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan. 12 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 67 22 Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara. 12 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 23 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU. 13 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 24 Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur. 14 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 25 Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera- Tangerang Banten. 16 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 26 Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara. 17 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 27 Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda 17 Jan 2022 Dokumen dan informasi tidak dapat diakses 68 Bahwa berdasarkan uraian dan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda pembahasan RUU 3/2022 di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainya informasi dan dokumenya tidak dapat diakses publik. 8. Bahwa dari gambaran pada tabel di atas dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU 3/2022 sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama kota negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi publik. 9. Bahwa partisipasi publik tersebut seharusnya diberikan kesempatan yang cukup mengakomodir pihak-pihak dari berbagai daerah, terutama pihak-pihak yang terdampak. Yakni masyarakat Kalimantan terutama Kalimantan timur sebagai pihak yang lahannya akan dipakai menjadi lokasi IKN Nusantara, di mana terdapat hak-hak konstitusional masyarakat Kalimantan terkait Hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Karena hingga saat acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraks- Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicar aan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup. 28 Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU. 18 Jan 2022 Dokumen dan informasi dapat diakses 69 masih banyak tertinggal masalah-masalah peralihan lahan, penempatan masyarakat setelah lahannya diambil oleh negara, apakah tempat lokasi bagi masyarakat yang lahannya diambil negara ke lokasi yang baru tidak terjadi diskriminasi kepada para pendatang untuk mengisi lokasi di IKN. 10. Bahwa tidak hanya masyarakat Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi berdirinya IKN Nusantara, namun juga terhadap masyarakat Jakarta yang merupakan pihak yang terdampak apabila nanti Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, akan menjadi apa dan untuk siapa gedung-gedung pemerintahan yang sudah terbangun di Jakarta. Lalu bagaimana pertanggung jawaban Presiden atas janji kampanyenya untuk mengatasi banjir dan kemacetan, setelah ibu kota di pindahkan. Terhadap hal-hal tersebut tidak terakomodir dalam proses pembentukan UU IKN yang sangat cepat dan terburu- buru. 11. Bahwa selain itu juga terhadap pihak yang concern terhadap permasalahan-permasalahan yang akan muncul saat ibukota akan dipindahkan, juga tidak diberikan kesempatan dan/atau tidak diundang, seperti Organisasi yang concern terhadap lingkungan seperti Walhi Kaltim, Jatam Kaltim, dan kelompok masyarakat sipil lainya. Di mana menurut koalisi masyarakat sipil Kalimantan timur Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan secara tertutup, terbatas dan tidak melibatkan masyarkat yang terdampak langsung dari pemindahan Ibu Kota Negara. (Sumber: https://indonews.id/artikel/322797/UU-IKN-Ditolak-Koalisi-Masyarakat- Kaltim-Ini-Alasannya/). 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil UU 11/2020 telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yaitu: [3.17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip 70 kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undangundang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undangundang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang- undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta 71 pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 13. Bahwa dalam Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.9] Mahkamah Menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat yaitu: [3.17.9] ..., Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. 14. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan dengan snagat detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Termasuk dalam penyusunan UU 3/2022 a quo. 15. Bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2022, maka telah nyata dan terang benderang Pembentukan UU 3/2022 adalah cacat formil dan bertentangan secara langsung dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 22A UUD 1945 jo Pasal 5 huruf g UU 12/2011 16. Bahwa selain itu partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana telah dikutip pada angka 13 tersebut di atas. Artinya Pembentukan UU 3/2020 yang tidak memenuhi Partisipasi publik secara bermakna dan maksimal adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2). 72 C. Praktik-Praktik Inkonstitusional melalui Fast Track Legislation 1. Bahwa dari tahapan yang tergambar dalam tabel di atas yang juga dapat diakses pada: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 tahapan pembentukan UU 3/2022 dari sejak 03 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan Partisipasi Publik yang bermakna sebagaimana telah disyaratkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 2. Bahwa pembahasan UU 3/2022 yang diam-diam didalilkan dengan metode Fast Track Legislation, menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh pemerintah yaitu: UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Bahwa Keempat undang-undang tersebut pula, tidak lama setelah disahkan langsung menghadapi pengujian konstitusionalitas baik terhadap aspek formil maupun aspek materil. 4. Bahwa fenomena ini menunjukan bahwa, meskipun UUD 1945 telah menegaskan dalam hal pembentukan undang-undang dilakukan dengan lima tahapan proses yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Namun, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi 73 publik dengan baik, sehingga berujung kepada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa praktik pembentukan undang-undang yang terburu-buru tersebut akan membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang- undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi maka akan berdampak meningkatkan tendensi yudisialisasi politik (judicialization politics). Akibatnya, pembentuk undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan. 6. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang untuk bersikap terburu-buru dalam pembentukan suatu undang-undang juga mengalami persoalan konseptual tersendiri yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan ketentuan pembentukan undang-undang hanya menekankan terhadap dilaksanakannya lima (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan), namun tidak memiliki penekanan terhadap adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan proses deliberasi yang cukup. 7. Bahwa praktik inkonstitusional melalui fast track legislation, yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 8. Bahwa berdasarkan sejumlah uraian di atas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata 74 cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU 12/2011 beserta peraturan pelaksanaannya. 9. Bahwa konsep Fast Track Regulation apabila diterapkan dalam pembentukan Undang-undang, tentunya akan selalu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta mengabaikan Partisipasi Publik yang Bermakna sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga terhadap penerapan Konsep Fast Track Regulation perlu dibatasi misalnya, antara lain: - Fast Track Regulation pada tingkat Undang-Undang hanya dapat diterapkan pada proses revisi Undang-Undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. - Fast Track Regulation dapat diterapkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada tingkat eksekutif baik pusat maupun daerah, artinya yang tidak melibatkan wakil rakyat (DPR, DPRD). 10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, dan PARA PEMOHOH memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan PARA PEMOHON yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, artinya telah nyata dan terang benderang Pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berdasarkan UUD 1945 (Cacat Formil). 75 IV. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka PARA PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 44 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran 76 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Pemohon dan NPWP Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV; 5. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Pemohon I; 6. Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Direktur Program Magister Manajemen untuk Pemohon I; 7. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-117/01/03/2009 kepada Pemohon I; 8. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Presiden kepada Pemohon II; 9. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021984.AH.01.04 Tahun 2015; 10. Bukti P-33 : Fotokopi NPWP dan Penyampaian SPT Elektronik Pemohon II; 11. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1/DP-MUI/XII/2020 serta Lampiran Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Pimpinan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025; 12. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41550/A4.5/KP/2010 kepada Pemohon XII; 13. Bukti P-36 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2000 untuk Pemohon XIII; 14. Bukti P-37 : Fotokopi Dokumentasi aktivitas Pemohon XIII; 15. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Pemohon XIV; 16. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor 121/KPTS/A/03/1443 H untuk Pemohon XXIV; 17. Bukti P-40 : Fotokopi Flayer Kegiatan Serial Diskusi Ibu Kota Negara Nusantara Episode ke-1; 18. Bukti P-41 : Fotokopi Flayer Kegiatan Serial Diskusi Ibu Kota Negara Nusantara Episode ke-2; 19. Bukti P-42 : Fotokopi Flayer Kegiatan Serial Diskusi Ibu Kota Negara Nusantara Episode ke-3; 20. Bukti P-43 : Fotokopi Screenshot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022 Website DPR RI; 21. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Permohonan Data/Berkas ke Menteri: 77 1. PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Menteri Hukum dan HAM; 3. DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI. Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LLM., Ph.D., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM., yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada 8 Mei 2022 dan 18 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. “Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes. And since law is both necessary and desirable in achieving social goals, procedures are also necessary and must be seen equal partners in that enterprise”. Pendapat Galligan di atas memperlihatkan fungsi penting sebuah prosedur. Bahkan, Charles G. Howard dan Robert S. Summer menyatakan “procedure is the heart of the laws”, yang meliputi “legislative procedure, administrative procedure, and judicial or court procedures”. Pengujian formil oleh Pemohon pada dasarnya adalah pengujian terhadap aspek prosedur pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengujian ini memegang peran penting dilihat, paling tidak, dari aspek konstitusionalisme. Carla M. Zoethout menyatakan sepanjang sejarah pemikiran kenegaraan, salah satu isu utama adalah bagaimana cara melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Meskipun kekuasaan sangat diperlukan untuk merealisasikan nilai-nilai tertentu yang ada di masyarakat, misalnya keadilan; kebebasan; dan persamaan di muka hukum, namun tak dapat pula dipungkiri bila kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Hal inilah yang mendorong munculnya gagasan konstitusionalisme yang menghendaki adanya kontrol terhadap pemerintah melalui asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, kehadiran konstitusionalisme adalah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang terbatas (limited government). Terdapat beberapa cara untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa karakteristik khusus negara konstitusional untuk membatasi kekuasaan pemerintah adalah: melakukan pemisahan kekuasaan antar organ-organ negara; menetapkan 78 federalisme atau pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah; membentuk badan perwakilan; menentukan akuntabilitas pejabat-pejabat negara dan pemerintah; serta menciptakan mekanisme pengujian terhadap tindakan- tindakan negara atau pemerintah yang dilakukan oleh badan pengadilan yang independen. Berdasarkan uraian di atas, ahli berpendapat bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan ajaran pembatasan kekuasaan, dan merupakan forum yang menjadi pranata hukum yang utama bagi setiap warga negara untuk dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah melalui pembentukan undang-undang. Termasuk pada perkara yang saat ini, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sedang adili, yakni pengujian formil terhadap UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Para Pemohon dalam perkara ini menganggap bahwa pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 dilakukan secara terburu- buru, tidak melibatkan masyarakat secara layak, dan minim tranparansi. Dari 28 (duapuluh delapan) agenda pembahasan, hanya terdapat 7 (tujuh) agenda yang dapat diakses oleh masyarakat (Berkas Permohonan Perkara No. 25/PUU-XX/2022, hlm 77). Oleh karena itu, dalam perkara yang teregister dengan Nomor 25/PUU-XX/2022 yakni permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap UUD NRI 1945, terdapat tiga pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon, yang merupakan permasalahan hukum yang akan ahli jawab secara akademik, namun sebelum menjawab ketiga pertanyaan tersebut, izinkan Ahli menjelaskan makna dan fungsi penting sebuah ibukota negara. Ahli berharap Yang Mulia para Hakim Konstitusi dapat menggunakannya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah prosedur perpindahan ibukota yang direfleksikan dalam pembahasan UU No. 3 Tahun 2022 telah dilakukan dengan wajar dari perspektif makna dan fungsi ibukota negara. Pada dasarnya ibukota negara memiliki fungsi khusus dibandingkan kota-kota lainnya yang ada pada suatu negara. Menurut Vadim Rossman, tugas utama dari ibukota negara adalah untuk memvisualisasikan dan mempresentasikan bangsa ke seluruh dunia. Dengan kata lain, ibukota negara mewakili citra ideal dari suatu negara dan merupakan miniatur dari sebuah negara. Ahli sejarah Andreas W Daum berpendapat bahwa terdapat empat fungsi ibukota bagi sebuah negara, yakni (1) fungsi administrasi, (2) fungsi penunjang integrasi bangsa, (3) fungsi simbolisasi bangsa, dan (4) fungsi pelestarian nilai, budaya, dan sejarah bangsa. Berdasarkan pendapat tersebut, ibukota 79 negara tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi berfungsi pula sebagai menifestasi identitas bangsa. Menurut Vadim Rossman, agar fungsi ibukota sebagai penunjang integrasi bangsa dapat terwujud secara optimal, maka ibukota harus dihasilkan melalui kompromi dari elemen-elemen bangsa yang terdiri dari etnis, agama, dan suku yang berbeda. Hal tersebut akan membuat ibukota menjadi alat pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu bangsa. Montesquieu dalam bukunya My Thoughts (Mes Pensées) menggambarkan pula ibukota sebagai kota yang menciptakan ‘general spirit’ bagi sebuah bangsa. A Sheryev juga menggambarkan ibukota sebagai wajah dan jantung dari negara. Begitu juga dengan Shmuel Eisenstadt yang menjelaskan bahwa ibukota semacam layar di mana bangsa-bangsa akan memroyeksikan citra identitas mereka. Dengan kata lain, ibukota merupakan tempat dimana bangunan-bangunan yang memuat gambaran nilai sejarah dan masa depan sebuah bangsa berada. Arti penting inilah yang mencerminkan fungsi simbolisme dan fungsi penunjang integrasi bangsa pada sebuah ibukota. Dalam beberapa kasus, dapat dijumpai kondisi di mana ibukota suatu negara tidak dapat menghadirkan fungsi-fungsi ibukota tersebut, misalnya ibukota yang lama dianggap menjadi sumber perpecahan dan secara geografis rentan terhadap bencana alam, sosial, ataupun serangan militer. Maka dari itu, beberapa negara di dunia memutuskan untuk memindahkan lokasi ibukotanya dengan harapan libukota baru dapat lebih baik daripada ibukota sebelumnya. Namun, Vadim Rossman mengingatkan bahwa dapat saja pemindahan ibukota dilakukan karena adanya ‘hidden political agendas’, misalnya dalam rangka memperkuat kekuatan politik suatu rezim. Rossman mengemukakan tiga bentuk hidden political agendas yang mengkin terjadi yakni: 1) mengasingkan atau memarjinalisasi gerakan protes, 2) Homogenisasi etnis penduduk Ibukota, dan 3) pemindahan Ibukota ke wilayah asli penguasa. Ibukota negara seringkali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat, bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibukota sebagai “the powder kegs of protest”. Maka dari itu, menurut ahli politik Jeremy Wallace, pemerintah otoriter akan menggunakan pemindahan ibukota negara sebagai taktik segregasi dalam rangka mengasingkan gerakan masyarakat sipil yang awalnya berpusat di ibukota negara yang lama, sehingga menjadi berjarak jauh dengan pusat pemerintahan yang berada di ibukota yang baru. Hal tersebut pernah terjadi di 80 Perancis pada tahun 1871, ketika terjadi protes besar-besaran di Paris, Pemerintah Perancis memindahkan Ibukota sementara ke Versailles untuk menghindari protes. Begitu pula dengan Myanmar, Pemerintah otoriter disana memindahkan Ibukota Negara dari Yangon ke Napyidaw karena kota Yangon merupakan pusat gerakan dari para Biksu yang kerap memprotes pemerintah. Agar pemindahan ibukota benar-benar dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa, terdapat sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh Vadim Rossman, yakni: 1) Di mana lokasi yang paling aman untuk dijadikan ibukota negara? (Which capital city location will ensure the highest level of state security?) 2) Di mana lokasi yang paling efektif secara ekonomi dan administratif untuk mencapai tujuan negara? (Which location will prove, economically and administratively, the most effective in achieving the state’s goals?) 3) Di mana lokasi yang dianggap paling adil bagi berbagai kelompok masyarakat? (Which location will prove the fairest from the standpoint of different parts and constituent units of the state?) 4) Lokasi mana yang paling organik, otentik, dan sesuai dengan identitas dan kedaulatan bangsa yang diwakili oleh negara? (Which location will be the most organic, authentic and compatible with both the identity and sovereignty of the nation that the state represents?) Mengingat fungsi fundamental ibukota negara bagi sebuah bangsa, maka pertimbangan pemindahan ibukota, lokasi ibukota baru, nama ibukota baru, pendanaan pemindahan ibukota, dan hal-hal lain yang berkaitan membutuhkan persiapan dan diskusi komprehensif yang tidak hanya melibatkan cabang kekuasaan eksekutif dengan alasan bahwa ibukota negara adalah semata-mata urusan pemerintahan saja. Oleh karenanya, proses pembuatan keputusan untuk memindahkan ibukota harus mencerminkan ‘fundamental decision of a nation’. Hal tersebut juga sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pemindahan ibukota negara yang hanya dilatarbelakangi oleh hidden political agendas. Arti penting sebuah ibukota negara dan bagaimana agenda politik yang berkelindan di sekitarnya menjadikan pemindahan ibukota sebagai isu konstitusional di berbagai negara. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Korea Selatan ketika Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 2005 memutuskan rencana perpindahan Ibukota dari Seoul adalah inkonstitusional. Hakim Konstitusi di Korea Selatan berpendapat bahwa Seoul sebagai ibukota merupakan constitutional custom yang merupakan bagian dari 81 konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution). Konstitusi Korea Selatan memang tidak menyatakan secara tegas bahwa Seoul merupakan Ibukota Korea. Namun, praktek ketatanegaraan telah mendudukan Seoul sebagai Ibukota Korea bahkan semenjak Dinasti Joseon. Artinya, Seoul sudah menjadi Ibukota Korea selama 600 tahun lamanya. Karenanya, Seoul sebagai Ibukota Negara dianggap sebagai constitutional custom oleh Hakim Konstitusi Korea Selatan, dan karenanya pemindahan ibukota negara harus berasal dari fundamental decision of the people with respect to the nation. Hakim Konstitusi Korea Selatan berpendapat karena Seoul sebagai ibukota merupakan muatan dari konstitusi tidak tertulis, maka pemindahan ibukota seyogyanya dilakukan dengan amandemen konstitusi. Sesuai dengan Pasal 130 Konstitusi Korea Selatan, untuk mengubah konstitusi harus dilakukan referendum terlebih dahulu. Selain melalui amandemen konstitusi secara formal, constitutional custom tersebut dapat hilang kekuatan hukumnya apabila kehilangan dukungan secara nasional. Namun menurut Hakim Konstitusi Korea Selatan hal tersebut tidak terjadi dan tidak dapat dikonfirmasi pada saat itu karena tidak dilaksanakannya referendum atau tidak terjadi gejolak sosial sama sekali yang menyebabkan ibukota harus dipindahkan. Terlebih lagi proses pembahasan Undang-Undang terkait pemindahan Ibukota di Korea Selatan hanya berlangsung selama tiga bulan. Praktik mendudukan status ibukota sebagai bagian dari problematika konstitusional juga dapat dijumpai di Brazil. Rencana pemindahan ibukota di Brazil bukan merupakan keinginan Presiden semata. Pemindahan ibukota di Brazil merupakan amanat Peraturan Peralihan Konstitusi Brazil 1946. Di dalam Pasal 4 Peraturan Peralihan Konstitusi Tahun 1946 tersebut diperintahkan bahwa “the capital of the Union shall be moved to the central highlands”. Setelah berhasil melakukan perpindahan, Ibukota baru Brazil, yakni Brasillia pun akhirnya diakui melalui Pasal 18 ayat (1) Konstitusi Brazil tahun 1988 yang berbunyi “The federal capital is Brasília”. Dari praktik di Korea Selatan dan Brazil tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa negara-negara tersebut mendudukan ibukota negara sebagai materi muatan dari konstitusi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis karena adanya sebuah kesadaran bahwa ibukota merupakan identitas bangsa yang fundamental. Akibatnya, keputusan akan pemindahannya harus benar-benar disepakati oleh seluruh warga negara. Ahli akan menjawab tiga pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon terkait dengan pengujian formil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut: 82 1. Apakah pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara telah dibentuk melalui partisipasi publik yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”? Dalam seluruh sistem hukum, terdapat pejabat yang membuat hukum, melaksanakan hukum, dan menegakkan hukum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, para pejabat dilengkapi dengan sejumlah ketentuan substantif dan ketentuan prosedur untuk melaksanakannya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, prosedur memegang peran penting dalam hukum, dan acapkali dikatakan “procedure is the heart of the law”. Apakah makna “procedure is the heart of the law” itu? Charles G. Howard dan Robert S. Summer menyatakan bahwa prosedur adalah jantungnya hukum untuk memperlihatkan peran yang sangat penting yang disandang oleh prosedur. Paling tidak, terdapat beberapa alasan untuk memperkuat penjelasan tersebut. Pertama; prosedur menempati tempat yang khusus dalam hukum karena standar keadilan prosedur seringkali merefleksikan jaminan dan penegakan nilai substantif, yaitu kehidupan (life) dan kebebasan (liberty). Bahkan Justice Frankfurter – Hakim Agung Amerika Serikat – menyatakan pertumbuhan kebebasan sebagian besar adalah hasil dari perkembangan jaminan kebebasan. Meski pendapat Frankfurter hanya merujuk pada prosedur perkara pidana, namun ucapannya membawa implikasi yang lebih luas. Kedua; salah satu fungsi dasar terpenting hukum adalah memelihara ketertiban sosial, dan hukum prosedur, baik di bidang legislatif dan judikatif, memberikan kontribusi pada ketertiban sosial tersebut. Menyediakan sarana legislasi berarti menyediakan tata cara perubahan sosial yang tertib. Ketiga; prosedur di bidang legislatif, administratif, dan judikatif, digunakan untuk melaksanakan salah satu fungsi hukum yaitu penyelesaian sengketa. Dan hal ini akan dikaitkan dengan fungsi hukum privat dan hukum publik. Fungsi-fungsi hukum publik antara lain, mempertahankan sistem hukum yang berlaku dan memelihara ketertiban. Selain itu, hukum publik juga berfungsi untuk mengawasi tindakan-tindakan para pejabat di semua level cabang kekuasaan. Yang tak kalah penting, hukum publik memungkinkan para pejabat membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial yang bersifat substantif. Pentingnya prosedur bukan hanya karena merupakan jantungnya hukum. Lebih fundamental adalah melihat hubungan antara prosedur, hasil, dan nilai (procedure, outcomes, and values). Prosedur hadir untuk membuat hasil yang akurat (accurate outcomes), yaitu penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang ada. Dan hasil yang akurat 83 ini penting karena hasil-hasil tersebut menegakkan nilai-nilai sosial, yaitu nilai yang secara inheren melekat pada hukum substantif dan nilai yang relatif stabil melalui penerapan hukum yang teratur dan konsisten. Berkenaan dengan prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8] menyatakan: “Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang- undang yang sedang dibahas”. Putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah memberikan kriteria penting partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut adalah penting dalam rangka mencapai keadilan prosedural (procedural fairness atau procedural justice). Procedural justice pada gilirannya berperan penting dalam rangka kepatuhan. Menurut Kristina Murphy, keadilan prosedural sangat ditentukan oleh kualitas proses dan pengambilan keputusan dari pembentuk undang-undang. Keadilan prosedural sangat ditentukan oleh respect, neutrality, trustworthiness, and voice. Respect menunjuk sejauhmana pembentuk undang-undang menghormati hak-hak individu atau masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Neutrality berarti setiap pengambilan keputusan politik konsisten terhadap asas dan norma yang berlaku, dan tidak didasarkan pada opini pribadi atau kelompok yang bersifat bias. Trustworthiness berarti pembuat undang- undang dapat dipercaya. Pembentuk undang-undang mengomunikasikan kepercayaan dan keadilan saat mereka mendengar pendapat masyarakat and menjelaskan atau menjustifikasi tindakan-tindakan mereka yang memperlihatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap kepentingan dan perhatian masyarakat. Akhirnya, voice menunjuk adanya alternatif yang disediakan oleh negara ketika masyarakat menggugat proses dan kualitas hasil legislasi. 84 Guna mengelaborasi pelaksanaan ketiga hak prosedural tersebut di atas, pemahaman terhadap aspek filosofis prosedur (makna dan fungsi prosedur) serta legisprudensi menjadi tidak terelakkan. Hal ini penting mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.17.8] belum melakukan elaborasi mengenai standar hukum yang harus dipatuhi manakala pembentuk undang-undang melaksanakan hak-hak prosedural itu, sebagaimana disampaikan oleh DPR yang menyatakan: “Bahwa tiga prasyarat untuk meminta partisipasi yang lebih bermakna atau meaningful participation yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Namun, parameter yang komplet partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan Nomor 91. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR telah berupaya untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna tersebut dengan melakukan RDP, audiensi, konsultasi, dan kunjungan kerja. Kemudian, menindaklanjuti hasil RDP melalui (ucapan tidak terdengar jelas), kemudian memasukan ke dalam DIM fraksi-fraksi sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) pengayaan atas DIM yang dihadirkan oleh semua fraksi yang turut membahas Undang- Undang IKN”. (cetak tebal oleh Ahli) Meskipun ‘parameter yang komplet partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan Nomor 91’, izinkan ahli untuk menyampaikan bagaimana Mahkamah Konstitusi dari negara-negara demokratis lainnya menilai pelaksanaan partisipasi publik yang layak dalam rangka pembentukan undang-undang. Seyogyanya praktik-praktik tersebut dapat menjadi instrumen untuk menilai apakah pembentukan undang-undang dalam perkara a quo telah memenuhi kriteria minimal partisipasi pubik yang layak sebagaimana persepsi negara demokratis lainnya. Negara pertama adalah Kolombia dalam perkara Value Added Tax pada tahun 2003. Mahkamah Konstitusi Kolombia membatalkan undang-undang reformasi perpajakan karena meskipun memenuhi prosedur pembentukan undang-undang yang diatur di dalam undang-undang dasar, namun prosedur tersebut ditempuh tanpa menyertakan partisipasi publik yang memadai. Mahkamah Konstitusi Kolombia menyatakan bahwa pada dasarnya undang- undang merupakan produk yang memiliki sifat coercive, karenanya dapat berdampak pada dibatasinya hak-hak warga negara, sehingga pembahasan dan partisipasi publik yang memadai menjadi penting untuk mengidentifikasi ruang lingkup pembatasan, implikasi terhadap kelompok yang paling rentan, dan siginifikansinya terhadap prinsip- prinsip dasar konstitusi. 85 Kedua adalah praktik di Afrika Selatan yang juga mencerminkan cara pandang yang serupa. Di dalam perkara Doctors for life pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa jaminan atas hak berpartisipasi dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam penentuan kebijakan, pembentukan undang-undang, dan berbagai mekanisme pengambilan keputusan lainnya di pemerintahan, merupakan manifestasi ajaran demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, pemenuhannya harus dilakukan secara layak dengan membuka semua akses yang memungkinkan bagi masyarakat terlibat secara aktif. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan mengembangkan doktrin ‘meaningful involvement test’ untuk menguji, apakah lembaga legislatif telah menempuh langkah-langkah yang layak dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam proses pembentukan undang-undang. ‘Meaningful involvement test’ yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dilakukan dengan cara menguji prosedur yang disediakan oleh legislatif terhadap dua pertanyaan mendasar sebagai berikut: 1. Apakah kewajiban untuk membuka partisipasi bagi masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah dijamin secara normatif? 2. Apakah lembaga legislatif telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan atau kemampuan untuk menggunakan mekanisme partisipasi yang diberikan? Mekanisme partisipasi yang layak menurut Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dapat berbentuk ‘road show’, ‘regional workshop’, termasuk publikasi melalui berbagai media yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, mengenai berbagai cara yang dapat ditempuh untuk dapat mempengaruhi keputusan legislatif. Kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang ahli sebutkan, sebenarnya pernah pula dipraktikan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di dalam praktik judicial review, yakni dalam Perkara Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa partisipasi atau ‘memperhatikan pendapat masyarakat’, tidak dapat dilakukan sebatas memenuhi ketentuan formal prosedural. Mahkamah menyatakan bahwa tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bahwa partisipasi harus dilakukan secara dialogis dimana warga negara diberikan hak untuk didengar dan dipertimbangkan (right 86 to be heard and to be considered), bersifat terbuka, dan dilakukan dengan bahasa atau penyampaian yang mudah. Bahkan di dalam Putusan terbaru mengenai pengujian formil, yakni pengujian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang- undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi aspek partisipasi publik yang layak dan tidak memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila ahli menganalisis prosedur pembahasan UU No. 3 Tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 3 November 2021 hingga 18 Januari 2022, dalam batas penalaran yang wajar, pelaksanaan hak-hak prosedural yang terdiri dari hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, akan sangat sulit dipenuhi, dengan argumentasi sebagai berikut: Pertama; dari aspek narasumber yang diundang, pembentuk UU No. 3 Tahun 2022 telah gagal untuk meyakinkan masyarakat bahwa partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Suharso Monoarfa menyebutkan sejumlah kegiatan yang diklaim sebagai bentuk partisipasi masyarakat, yaitu: 1. Rangkaian dialog nasional pemindahan ibu kota negara, 16 Mei 2019, 26 Juli 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020. 2. Lokakarya penerapan omnibus law dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara pada tanggal 29 November 2019. 3. Konsultasi publik, draf naskah akademik, dan rancangan Undang‐Undang IKN pada tanggal 7 Februari 2020. 4. Konsultasi publik draf kedua, bersama Kementerian Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Februari tahun 2020. 5. Konsultasi publik dengan Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara. Konsultasi publik ini sebagai perwujudan keterbukaan informasi bagi daerah Timur Indonesia. 6. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021 di auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Sejumlah narasumber yang diundang oleh DPR untuk memberikan masukan dalam RDPU mulai dari tanggal 8 Desember hingga 12 Desember 2022 sulit pula 87 dikategorikan sebagai kelompok yang terdampak. Dari masyarakat adat hanya diundang 1 yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jika dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi, pihak yang terdampak diletakkan pada urutan pertama, dan hal ini berarti mereka yang lebih diutamakan. Apakah para pakar dapat dikelompokkan sebagai mereka yang memiliki concern atau perhatian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas? Ataukah mereka diundang untuk memberikan masukan dalam rangka mencari alternatif penyelesaian terhadap usulan yang disampaikan oleh pihak yang terdampak? Kedua; penggunaan platform digital berupa website dan youtube yang lebih banyak digunakan sebagai penyebarluasan informasi. Hak-hak prosedural membutuhkan lebih dari sekedar mengunggah di website ataupun di kanal youtube. Untuk sebuah rancangan undang-undang yang bersifat rumit dan kontroversial, masyarakat haruslah diberi kesempatan untuk memberikan masukan, kritik, dan bahkan proposal, yang kesemuanya harus direspon secara memadai oleh pembentuk undang- undang. Bahkan untuk rancangan undang-undang semacam ini, proses perdebatan di badan perwakilan tidak boleh diakselerasi. Ketiga; dalam perdebatan di DPR perlu diperhatikan relasi antara mayoritas dan “oposisi”. Misalnya, apakah para narasumber diajukan oleh mereka yang berasal dari mayoritas, ataukah pihak oposisi diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan narasumber? Terlepas dari ketiadaan elemen hak-hak prosedural dalam pembentukan undang- undang sebagimana diargumentasikan oleh pihak DPR, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan standar-standar hukum yang digunakan untuk memastikan partisipasi yang layak. Tidak sekedar memasukkan materi-materi sebagai hasil dari hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak mendapatkan penjelasan dalam bentuk pengayaan DIM yang telah dibuat oleh fraksi-fraksi, melainkan menyampaikan pula kepada mereka yang telah memberikan usulan, kritik, atau proposal perubahan. Apalagi jika rapat-rapat pembahasan banyak yang bersifat tertutup atau lebih banyak melakukan lobby-lobby politik yang sudah barang tentu tidak dapat dihadiri oleh masyarakat. 2. Apakah diskursus pemindahan Ibu Kota Negara yang diselenggarakan pemerintah sebelum dimulainya proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 88 Perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai perwujudan partisipasi publik yang layak? Proses pembentukan undang-undang menurut undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penting untuk secara khusus mengelaborasi tahap ‘penyebarluasan’, yang merupakan tahapan untuk memberikan informasi dan/atau memperleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tahap ‘penyebarluasan’ berkaitan erat dengan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk mewujudkan jaminan hak setiap masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang- undang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun masukan masyarakat baik lisan maupun tertulis, yang dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Meskipun pengaturan mengenai ‘penyebarluasan’ di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diletakkan pada urutan terakhir, tidak selalu berarti bahwa ‘penyebarluasan’ merupakan tahapan paling akhir dalam rangkaian proses pembentukan undang-undang. Hal ini dikarenakan, kewajiban penyebarluasan tidak hanya dibebankan bagi rancangan undang-undang yang telah diundangkan, namun dibebankan pula pada tahap perancanaan (penyusunan Prolegnas), penyusunan rancangan undang-undang, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dengan demikian, maka kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi mengenai rancangan undang-undang yang mudah diakses oleh masyarakat dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang harus dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai tindakan hukum apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan awal yang menentukan dimulainya sebuah proses pembentukan undang- undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menyatakan bahwa ‘perencanaan’ merupakan tahap awal dari serangkaian proses pembentukan undang- undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perencanaan undang-undang 89 dilakukan dengan membentuk program legislasi nasional (Prolegnas). Namun, dalam keadaan tertentu, DPR dan Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas. Penting untuk dipahami bahwa Prolegnas pada dasarnya tidak hanya berisi judul-judul dari rancangan undang-undang yang direncanakan akan dibentuk dalam kurun waktu tertentu, melainkan juga memuat berbagai keterangan lainnya, seperti materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan. Seluruh materi tersebut merupakan inti dari sebuah naskah akademik, sehingga dapat diartikan bahwa rancangan undang-undang yang masuk kedalam prolegnas ataupun yang hendak diusulkan di luar Prolegnas, wajib memiliki naskah akademik. Dengan demikian, segala bentuk diskursus yang melibatkan publik dalam kerangka penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari proses pembentukan undang-undang. Namun, pertanyaan lainnya yang lebih penting untuk dijawab adalah mengapa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membebankan tanggungjawab kepada pemerintah untuk melakukan ‘penyebarluasan’ dengan cara-cara yang partisipatif hampir di setiap tahapan pembentukan undang-undang? Sebagaimana kita pahami bahwa ajaran negara hukum tidak hanya mengenal due process semata-mata hanya dalam pengertian prosedural, malainkan juga dalam pengertian yang substantif atau kita kenal dengan istilah substantive due process. ‘Procedural due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah mengikuti prosedur yang memadai pada saat mengambil keputusan, sedangkan ‘substantive due process’ mempersoalkan apakah pemerintah telah memberikan justifikasi yang memadai atas dikeluarkannya sebuah keputusan. Berkaitan dengan procedural due process ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa fungsi pembentukan undang-undang merupakan sebuah fungsi penuh (total function) yang terdiri dari beberapa bagian fungsi (partial function). Artinya, prosedur pembentukan undang-undang merupakan rantai tindakan hukum (chain of legal acts) untuk menghasilkan undang-undang, sebagai sebuah tindakan negara yang penuh dengan cara yang sah. Sebagai sebuah rantai tindakan maka prosedur merupakan serangkaian tahapan yang akan memperlambat dan mempersulit proses pembentukan undang- undang. Pelambatan tersebut penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk telah melalui deliberasi yang cukup, serta agar warga negara terinformasi dengan baik mengenai adanya undang-undang yang akan dibentuk atau diubah. Dari 90 perspektif demokrasi, terinformasinya warga negara mengenai adanya rencana pembentukan atau perubahan undang-undang menjadi penting, karena akan memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan diskursus publik, bahkan apabila diperlukan demonstrasi untuk menolak sebuah rancangan undang-undang yang berpotensi merugikan publik. Pada sisi inilah procedural due process memiliki korelasi dengan substantive due process, yakni procedural due process bertujuan untuk memastikan substantive due process berupa undang-undang yang berkualitas dapat terpenuhi. Berkualitas yang dimaksud tentunya merujuk pada undang-undang yang merepresentasikan kepentingan warga negara secara kolektif. Oleh karena itu, Prosedur pembentukan undang-undang tidak boleh dilihat semata sebagai ketentuan proses yang tidak memiliki korelasi terhadap undang-undang yang dihasilkan. Menurut pendapat ahli, proses pembentukan undang-undang yang baik akan menghasilkan undang-undang yang baik pula. Proses pembentukan undang-undang yang buruk seringkali menghasilkan undang-undang yang menguntungkan kepentingan kelompok tertentu dibanding menguntungkan publik secara kolektif. Intervensi kepentingan kelompok dalam pembentukan undang-undang dapat terjadi secara halus bahkan tak tampak, hal ini sebagaimana pernah dikemukakan oleh filsuf kenamaan, Joseph Raz yang mengatakan “A ruler can promote general rules based on whim or self- interest, etc., without offending against the rule of law”. Pada kesempatan ini, ahli merasa penting pula untuk menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan tindakan mentransformasi, apa yang disebut oleh Edgar Bodenheimer sebagai sumber hukum non-formal menjadi sumber hukum formal. Sumber hukum non-formal dalam hal ini dapat berupa prinsip hukum, nilai moral, doktrin, hingga kecenderungan sosial. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang menerjemahkan “what the law should be” menjadi “what the law is”. Namun, sumber hukum nonformal seperti prinsip hukum, nilai moral, doktrin, dan kecenderungan sosial memang merupakan sesuatu yang relatif. Boleh jadi suatu prinsip berkontestasi dengan prinsip yang lain, suatu nilai moral bertentangan dengan nilai moral lain, suatu doktrin berbeda dengan doktrin lain, bahkan interpretasi mengenai apa yang sedang menjadi kecenderungan sosial tidak pernah tunggal. Dalam proses pembentukan undang-undang bisa saja terdapat pertentangan antara satu sumber hukum non-formal dengan sumber hukum non-formal yang lain. Oleh karena itu, prosedur pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa pembentuk undang-undang benar-benar 91 melaksanakan tugasnya untuk mengurai dan menimbang berbagai sumber hukum nonformal tersebut agar dapat menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Persoalannya, badan pembentuk undang-undang seringkali melihat pembentukan undang-undang semata sebagai ranah politik kekuasaan, bukan ranah penalaran (realm of power, not reason). Mekanisme pengambilan keputusan dalam pembentukan undang- undang seringkali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik, bukan pertarungan argumentasi untuk menghasilkan undang-undang yang paling rasional. Pembentukan undang-undang menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak, bukan siapa yang memiliki argumentasi paling rasional. Pada akhirnya, undang-undang hanya menjadi resultante dari sebuah permainan kekuasaan (a power game) yang dimenangkan oleh kepentingan yang menguasai lebih banyak suara, bukan dimenangkan oleh suara yang mewakili paling banyak kepentingan. Padahal proses pembentukan undang-undang tidak bisa dilihat sebagai formalitas politik semata. Pembentuk undang-undang harus dapat menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi, memenuhi legalitas, dan rasional. Aspek legitimasi dan legalitas dapat selesai dengan pendekatan institutional dan prosedural yang baik. Tetapi untuk menghasilkan undang-undang yang rasional, pembentuk undang-undang harus melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dan ketaatan yang tinggi terhadap etika dalam bernegara. Meminjam istilah dari Hannele Isola-Meiettinen, perkara legitimasi dan legalitas dapat dicapai ‘solely through rule-based norms’, tetapi menciptakan undang-undang yang rasional hanya dapat dicapai apabila disertai kemauan untuk mengikuti ‘legal principles’. 3. Apakah proses harmonisasi sebuah rancangan undang-undang yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu pula melibatkan partisipasi publik secara layak? Terdapat beberapa tujuan melakukan harmonisasi, yaitu: 1. Menjamin keterpaduan hukum sebagai satu sistem hukum. 2. Menjamin keterpaduan peraturan perundang-undangan, baik sebagai subsistem hukum maupun sistem perundang-undangan. 3. Menjamin kepastian hukum. 4. Menjamin kemudahan penegakan, pelaksanaan, dan pelayanan hukum untuk mewujudkan penegakan, pelaksanaan, pelayanan hukum secara layak (proper), proporsional (proportionality), benar dan adil (rightness and justice). 92 5. Menghindari tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. 6. Memberikan kemudahan prediksi, ekspektasi dan kepastian bagi aktivitas warga yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau hukum pada umumnya. Partisipasi publik merupakan salah satu dari prinsip pembentukan perundang- undangan yang wajib dipatuhi oleh pembentuk undang-undang dalam setiap proses pembentukan undang-undang, yakni sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan. Partisipasi publik juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum bagi pembentuk undang-undang (law for the law makers). Partisipasi publik sebagai salah satu prosedur dalam pembentukan undang- undang merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi, bahkan partisipasi publik seringkali disebut sebagai jantung dari demokrasi yang kuat (heart of strong democracy). Pelaksanaan partisipasi publik juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat, yakni hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard); hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Agar hak-hak tersebut terpenuhi dengan baik dalam proses pembentukan undang- undang, maka partisipasi publik yang dilaksanakan harus bersifat dua arah dengan adanya dialog antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang, Jürgen Habermas mengistilahkan hal tersebut sebagai dialogic participation. Artinya, partisipasi publik yang dilakukan bukan hanya sekedar mendengar apa kebutuhan, keinginan, dan pendapat masyarakat, namun juga mempertimbangkan pendapat tersebut dan menjelaskan kepada publik apakah pendapatnya dapat diterima ataukan tidak. Pembentuk undang- undang juga tidak seharusnya pasif dan bersifat menunggu partisipasi dari masyarakat, namun pembentuk undang-undang dituntut untuk aktif mendengarkan secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam proses harmonisasi, tentu saja terdapat kemungkinan bahwa substansi dari rancangan undang-undang yang telah dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat perlu diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka masyarakat berhak untuk mengetahui hal tersebut, dan berhak untuk dilibatkan dalam perumusan norma-norma alternatif yang rasional dan harmonis dengan norma-norma lainnya. Apabila proses harmonisasi tidak dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas 93 pendapat yang diberikan (right to be explained) yang dimiliki masyarakat akan berpotensi terlanggar dan menghilangkan kesempatan warga negara untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka. Maka dari itu sejatinya proses harmonisasi perlu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi publik yang layak, dan tidak dilaksanakan dengan waktu yang singkat dan tergesa-gesa. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa salah satu cara melakukan harmonisasi adalah mendengar pendapat publik, disamping cara-cara lainnya, seperti adanya perencanaan, program, pendapat ahli, dan menerapkan asas kehati-hatian.1 Proses harmonisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dilaksanakan secara transparan kepada publik, dan publik diberikan kesempatan pula untuk memberikan pendapatnya, sehingga partisipasi yang dialogis dapat tercipta sehingga dapat menghasilkan undang-undang berkualitas dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. PENUTUP Perkara ini menjadi penting sebagai pembelajaran kita dalam bernegara, termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagai The Supreme Law of The Land, salah satunya fungsi dan tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam ajaran supremasi konstitusi, berbagai ketentuan prosedural yang mengatur mengenai pembentukan hukum merupakan bagian yang materil dari sebuah konstitusi dan bertujuan untuk menciptakan ‘parliamentary constraint’, mencipatakan ‘the limited governement’, dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi. 2. Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM. Keterangan ini akan menguraikan perihal pengujian Formil-Konstitusionalitas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (disingkat UU IKN) terhadap UUD Tahun 1945. Sehubungan pengujian formil-konstitusionalitas UU IKN tersebut, keterangan ini akan menjelaskan beberapa hal, yakni: 1) UU IKN tidak memenuhi principles of good regulatory practice); 2) Constitutional Values dan Moralitas Konstitusional dalam UU IKN; 3) Abuse of the legislation Process UU IKN; dan, 4) Kesimpulan. 94 1) UU IKN Tidak Memenuhi Principles of Good Regulatory Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif (bersama presiden/pemerintah), tunduk pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (the principle of good regulatory practice). Tujuan lahirnya prinsip ini ialah sebagai guidance bagi para pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan/atau membuat suatu rancangan undang-undang, agar suatu undang- undang yang dibuat dapat memberikan manfaat, kepastian, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Meskipun prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tidak sebutkan secara expressive di dalam materi muatan konstitusi (UUD 1945), bukanlah berarti bahwa prinsip tersebut tidak dapat dijadikan sebagai batu uji konstitusionalitas sah atu tidaknya suatu undang-undang. Secara tidak langsung, the principles of good regulatory practice merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22A UUD 1945. Oleh karena itu, dalam praktik pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu batu uji. Artinya, sejauh mana proses pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undang yang baik (the principles of good regulatory practice). Sah atau tidaknya suatu pembentukan undang- undang dapat juga dilihat dari aspek pendekatan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Secara praktik, teknik pembentukan peraturan perundang-undang terdiri dari serangkaian prosedural dan metode dalam penyusunannya, yang dilakukan atas dasar teori dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Maksud dan tujuan dari proses prosedural dan metode tersebut ialah untuk menjamin keabsahan atau konstitusionalitas dari suatu undang-undang. Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, ada begitu banyak asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang- undangan. I.C. van der Vlies (1987), membagi asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving) ke dalam dua bentuk, yaitu asas formil dan materil. Adapun asas-asas formal dalam pembentukan peraturan perundang – undangan meliputi: 1) asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling); 2) asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan); 95 3) asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel); 4) asas dapat dilaksanakannya (het beginsel van uitvoerbaarheid); dan, 5) asas konsensus (het beginsel van consensus). Sedangkan asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ialah: 1) asas terminology dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek); 2) asas dapat diketahui/dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); 3) asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids beginsel); 4) asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); dan, 5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan telah dinormakan dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 5 UU a quo secara tegas menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang–undangan haruslah dilakukan berdasarkan asas- asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 1) asas kejelasan tujuan; 2) asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) asas dapat dilaksanakan; 5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) asas kejelasan rumusan; dan, 7) asas keterbukaan (partisipasi masyarakat). Kedudukan asas-asas tersebut di atas dalam pembentukan peraturan perundangan sangatlah penting. I.C. van der Vlies (1987) menjelaskan bahwa asas tidaklah semata- mata menuruk pada norma kepatutan (fatsoen), tetapi asas melampaui norma kepatutan 96 (fatsoen), walaupun tidak dapat dinyatakan seberapa jauh suatu asas-asas melampaui norma kepatutan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah rambu-rambu lalu lintas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, asas-asas tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji dan/atau menilai sah atau tidaknya (konstusional atau inkonstitusional) baik formil maupun materil suatu undang-undang. Artinya, apakah suatu undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Pemerintah telah memenuhi prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (principles of good regulatory practice). Dalam permohonan pengujian formil UU IKN yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, para pemohon telah menguraikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pengujian konstitusionalitasnya, bahwa proses pembentukan UU IKN telah melanggar beberapa asas principles of good regulatory practice, di antaranya; bertentangan asas kejelasan tujuan; asas kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan asas keterbukaan. Asas keterbukaan misalnya, DPR dan Pemerintah secara jelas mengabaikan asas ini. Padahal ketentuan Pasal 89 UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, mewajibkan bagi DPR dan Pemerintah agar melakukan penyebarluasan terhadap suatu RUU untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Asas lain yang secara jelas dilanggar oleh DPR dan Pemerintah ialah asas partisipasi masyarakat (public). Asas partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. DPR dan Pemerintah berkewajiban untuk menfasilitasi dan/atau mendengarkan masukan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kewajiban konstitusional ini diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, menyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Penyampaian partisipasi masyarakat tersebut dilakukan melalui; a) rapat dengar pendapat umum; b) kunjungan kerja; c) sosialisasi; dan/atau, d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 97 Goran Forbici, dkk, dalam “Handbook Civil Participation in Decision-Making Process”, menjelaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang (termasuk juga pembuatan kebijakan) dapat memberikan beberapa manfaat bagi Administrasi Negara, yaitu; 1. Smart regulations for growth, investment, innovation, market openness and support to the rule of law: involvement of different stakeholders (business associations, trade unions, CSOs, academia …) significantly contributes to better analysis of impact of new or amended policies and legislation and it serves as a very important tool of evidence-based policy making (deliberation of different alternatives and solutions). 2. Verification of the need for new regulation: only those that are affected by the regulation can help the state administration to detect concrete challenges and needs. Inclusive process can either confirm the need for proposed solutions, or reject them and helps to find better ones. 3. Early detection of potential barriers and unintentional negative effects of proposed regulations: the public can often better pin the potential barriers and aspects that were overlooked and helps to prevent potential negative consequences. 4. Quicker and easier implementation: with well thought-through solutions and bigger ownership of the public, the implementation of the regulation is much easier. 5. Early conflict resolution: During participative processes, stakeholders often express different views and opinions. With taking them on board, the chances for stakeholders to oppose the regulation at a later stage are significantly decreased. 6. Higher legitimacy of decisions and higher public trust in public administration: through participation in policy-making, stakeholders develop ownership and responsibility for community. They better understand the regulations and accept them, even if they somewhat negatively affect them. Perlu dipahami bahwa keterlibatan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang- undang (maupun pembuatan kebijakan) merupakan kewajiban konstitusional bagi legislatif (bersama pemerintah). Kewajiban konstitusional ini tersirat dalam ketentuan 98 Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, di mana para pembentuk undang-undang berkewajiban (wajib hukumnya) untuk memfasilitasi keterlibatan publik dalam setiap proses legislasi. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran konstitusional dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehubungan peran dan pelibatan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang- undang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020, perkara Pengujian Formil UU 11/2020, menyatakan bahwa masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat (termasuk asas keterbukaan). Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa; “Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang- undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang- undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty)”. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, semakin menegaskan bahwa peran partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban konstitusional DPR (bersama pemerintah) sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasi. Di Afrika Selatan misalnya, di mana keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang telah menjadi pusat yurisprudensi konstitusional. Sifat, ruang lingkup dan tugas untuk menfasilitasi partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang pertama kali diuraikan dalam kasus Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly tahun 2006. Dalam perkara tersebut beberapa undang-undang yang diuji ke Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, meliputi; the Choice on Termination of Pregnancy Amendment Act 38 of 2004, the Sterilisation Amendment Act 3 of 2005, the Traditional Health Practitioners Act 35 of 2004, dan the Dental Technicians Amendment Act 24 of 2004. 99 Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut mendalilkan bahwa the National Council of Provinces (“NCOP”) dan the Provincial Legislatures tidak memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menfasilitasi partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana disyaratakan oleh konstitusi (maupun undang-undang). Artinya, para pembentuk undang-undang diharuskan (wajib) untuk melibatkan partisipasi publik baik lisan (dengar pendapat) maupun tertulis sebelum suatu rancangan undang- undang disahkan. Dalam perkara pengujian tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa karena the National Council of Provinces (“NCOP”) dan the Provincial Legislatures tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk mendengarkan partisipasi publik, maka tindakan kedua lembaga tersebut dianggap melanggar ketentuan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak sah (inkonstitusional prosedural). Lebih lanjut, masih dalam konteks Afrika Selatan. Kewajiban untuk memfasilitasi dan/atau mendengarkan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dapat juga dilihat dalam perkara Matatiele Municipality v President of the Republic of South Africa tahun 2006. Dalam perkara ini Parlemen mengadopsi the Twelfth Amendment of 2005 dan the Cross-Boundary Municipalities Laws Repeal and Related Matters Act 23 of 2005 to alter boundaries of KwaZulu-Natal and the Eastern Cape. Undang-undang ini merupakan undang-undang pemindahan Kotamadya Matatiele dari Provinsi KwaZulu- Nata ke provinsi Eastern Cape. Pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut masih menyangkut masalah partisipasi publik, di mana para pembentuk undang-undang mendemarkasi ulang Kotamadya Matatiele dan memindahkannya tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak. Secara khusus, pengujian undang-undang tersebut mendalilkan bahwa badan legislatif KwaZulu-Natal tidak menjalankan dan/atau melanggar kewajibannya konstitusionalnya untuk melibatkan partisipasi publik di wilayah Matatiele selama proses pembentukan undang-undang. Unsur-unsur Amandemen Kedua Belas yang berkaitan dengan pemindahan Matatiele tidak sesuai dengan Konstitusi (maupun undang-undang), karena prosesnya tidak melibatkan partisipasi publik. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara tersebut memutuskan bahwa undang-undang tersebut Inkonstitusional (tidak sah), dengan dasar pertimbahngan hukum bahwa proses pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kotamadya Matatiele tersebut tidak melibatkan partisipasi publik. Hal ini semakin menegaskan bahwa partisipasi publik 100 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang. Artinya, setiap undang-undang yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik merupakan suatu pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional para pembentuk undang-undang. Karenanya, setiap undang-undang yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik (minim partisipasi publik) dapat dinyatakan inkostitusional (inkonstitusional prosedural/cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya di Afrika Selatan, peran serta masyarakat (partisipasi publik) dalam proses penyusunan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan juga diadopsi di Indonesia, sebagaimana telah diatur secara khusus dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut “mewajibkan” (wajib hukumnya) bagi para pembentuk undang-undang (parlemen/legislatif) untuk menfasilitasi dan/atau mendengarkan partisipasi publik dalam proses penyusunan suatu rancangan undang-undang. Kewajiban tersebut bukan hanya sekedar kewajiban biasa yang tidak memiliki implikasi hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut memiliki implikasi konstitusionalitas terhadap suatu undang-undang, dalam artian undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional, sebagaimana ketentuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dikatakan bahwa: Ayat (1): “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Ayat (2): “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”. Pelibatan peran serta masyarakat (partisipasi publik) dalam proses penyususan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu prasyarat yang “wajib” dipenuhi dan dilakukan oleh para pembentuk undang-undang. Apabila proses pembentukan suatu rancangan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik (minus partisipasi dari rakyat) maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional. 101 2) Constitutional Values dan Constitutonal Morality dalam pembentukan UU IKN Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum sebagai tindakan yang membentuk dan mengarahkan prilaku politik pemerintah. Salah satunya melalui pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif (bersama pemerintah). Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penegak supremasi hukum berfungsi sebagai pengawas konstitusi, pelindung konstitusionalitas, legalitas, kebebesan dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum nasional. Perlu dipahami bahwa konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas formil) dan substantif (konstitusional materil) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang- undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945). Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian untuk menilai apakah undang- undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam konsep hukum tata negara modern, ruang lingkup dan batasan konstitusionalitas suatu undang-undang tidak lagi dilihat dari aspek formil dan materilnya. Pendekatan konstitusionalisme dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang- undang. Meminjam konsep Adam N. Steinman, yang mengkaji tentang pembentukan atau pembuatan hukum oleh lembaga judicial (hakim). Bahwa putusan-putusan lembaga judicial (hakim) yang sifatnya membentuk atau membuat hukum dapat dinilai konstitusionalitasnya. Walaupun terdapat perdebatan apakah lembaga judicial (hakim) menemukan hukum atau membuat hukum. Bagi penganut aliran legal formalism meyakini bahwa hakim menemukan hukum, sedangkan aliran legal realism berpandangan bahwa hakim membentuk atau membuat hukum. Terlepas dari perdebatan dan perbedaan pandangan dari kedua aliran hukum tersebut, ada konsep menarik dari Adam N. Steinman sehubungan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan pengujian 102 konstitusionalitas yang relevan untuk diterapkan dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Adam N. Steinman menjelaskan bahwa pembentukan hukum oleh badan legislatif dan judicial (hakim) memiliki perbedaan fundamental, dimana badan legislatif terbatas pada batasan konstitusional prosedural dan substantif, sedangkan pembentukan hukum oleh lembaga judicial (hakim) melalui putusan tidak memiliki batasan konstitusional. Padahal pembentukan hukum oleh lembaga judicial melalui putusannya bersifat mengikat dan dapat berlaku selamanya. Menurut, Adam N. Steinman, menjelaskan bahwa pembuatan atau pembentukan hukum oleh lembaga judicial haruslah juga dinilai konstitusionalitasnya dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional. Artinya, ada pendekatan nilai-nilai konstitusional yang dapat digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang. Pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi tidaklah lagi dibatasi pada aspek formil dan materil-nya saja. Tetapi pengujian konstitusionalitas tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Dalam pandangan Sherry Arnstein, dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan hanya sekadar “gimmick” memenuhi aspek formilnya seperti partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas, dan sebagainya. Tetapi masalah substansi, nilai-nilai konstitusionalitas, moralitas konstitusional, dan lain-lain dikesampingkan oleh para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, Adam N. Steinman mengusulkan suatu gagasan pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Menurutnya, ada beberapa doktrin dan/atau aliran hukum yang relevan digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang, yaitu; formalisme, realisme, legal process, positivisme, dan studi hukum kritis. Pertama, legal formalism, - biasanya dipahami sebagai gagasan bahwa pembentukan undang-undang ditentukan oleh persyaratan formal hukum dan doktrin hukum; Kedua, realisme hukum, - aliran hukum ini mendasarkan pandangan mereka mengenai ketidaktentuan atau ketidak-jelasan rumusan dalam hukum sehingga mendasarkan pada metode penafsiran, yakni cara membaca undang-undang yang bertentangan atau menafsirkan preseden; Pandangan Philip Bobbitt menggambarkan hal ini dengan baik dalam bukunya tentang Constitutional Interpretation, yang mengidentifikasi “enam modalitas” penafsiran untuk menemukan kebenaran konstitusional, yaitu: (1) historical – 103 relying on the intentions of framers and ratifiers of the constitutions); (2) textual – looking to the meaning of the words of the constitution alone, as they would be interpreted by the average contemporary man on the street); (3) structural – inferring rules from the relationship that the constitution mandates among the structure it sets up); (4) doctrinal – applying rules generated by precedent); (5) ethical – deriving rules from those moral commitments of American (Indonesian) ethos that are reflected in the constitution); dan, (6) prudential – seeking to balance the costs and benefits of a particular rule). Ketiga, legal process, - teori ini menekankan pada kompetensi institusional lembaga pembuat undang-undang; Mazhab hukum ini berusaha untuk menganalisis peran khusus yang diberikan secara politis kepada pembentuk undang-undang, apakah ruang lingkup batas-batas konstitusional dari proses pembentukan undang-undang telah dijalankan sebagaimana yang diartikulasikan dalam konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (principles of good regulatory practice). Keempat, positivism, - prinsip dasar dari positivisme hukum (doktrin Austin & Bentham) adalah apa yang dianggap sebagai hukum dalam masyarakat pada dasarnya merupakan masalah fakta sosial. Oleh karena itu, positivisme berfokus pada aturan “pengakuan masyarakat” (partisipasi publik) untuk mengidentifikasi tindakan pembentuk hukum (undang-undang) yang sah. Konstitusionalisme dalam banyak hal merupakan konsep positivistik sebab berupaya mengidentifikasi aturan yang mengatur bagaimana hukum (undang-undang) itu dibuat. Kelima, Critical Legal Studies (CLS), - aliran hukum ini sangat populer di bidang ilmu hukum. Kritik utama mazhab hukum ini ialah bahwa tidak ada prinsip hukum yang benar- benar netral. Bahwa pembentuk undang-undang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak netral seperti, alasan politik, ideologis, ekonomi, dan lain-lain. Walaupun, para pembentuk undang-undang berada dalam keadaan tidak netral tidaklah menjadi masalah selama mereka bertindak berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional, nilai-nilai konstitusional, dan moralitas konstitusional dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional tidaklah secara eksplisit ditemukan dalam konstitusi, setidaknya Identifikasi terhadap kedua prinsip-prinsip konstitusional tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan doktrin dan teori dalam hukum tata negara modern. Mengingat kedua prinsip-prinsip konstitusional 104 tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Dalam konsep konstitusionalisme memberikan seperangkat nilai dan prinsip, dan inti dari nilai dan prinsip tersebut adalah supremasi hukum. Pada prinsipnya, konstitusionalisme mewujudkan banyak nilai, sebagaimana dalam pandangan Geraldine Fraser Moleketi, menjelaskan bahwa: “Constitutionalism” embodies values such as voice, participation, representation, non-discrimination, transparency, accountability, the rule of law, separation of powers, judicial independence, and human rights, including the right to effective remedies, to enumerate but a few. Secara prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional merupakan prinsip nilai yang bersifat universal, berkaitan dengan baik dan buruk. Dalam konteks teori hukum tata negara, nilai-nilai konstitusional sebagian dikodifikasi dalam konstitusi sebagai nilai dasar konstitusional, sementara nilai-nilai yang tidak diatur dalam konstitusi menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam konstitusi itu sendiri. Ada yang berpandangan bahwa nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional telah dirumuskan pada saat pertama kali konsitusi dirumuskan (dibuat), dan tugas utama hukum adalah melestarikannya melalui penasfiran. Namun, dalam pandangan konsep hukum tata negara modern (sosiolog konstitusionalisme), yang menganut paham living constitution, dikatakan bahwa nilai-nilai konstitusional, moralitas konstitusional, makna dan maksud dari teks konstitusi haruslah ditasirkan dalam konteks masa kini (seiring perkembangan zaman) yang hidup untuk menentukan apa yang layak (baik-buruk) secara konstitusional. 3) Penyalahgunaan Aturan Prosedur Pembentukan UU IKN (abuse of the legislation process) Hampir negara-negara di seluruh dunia memiliki aturan main tentang pembentukan peraturan perundang-undangang dalam sistem hukumnya. Aturan hukum tersebut biasanya diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang yang disebut dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menjadi guidens bagi para pembentuk undang-undang dalam menyusun suatu rancangan undang-undang. Artinya, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang- undangan mengatur mengenai apa yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan undang-undang dan dengan prosedur apa hal tersebut dilakukan. Proses pembentukan undang-undang oleh legislatif biasanya dibatasi oleh konstitusi dan/atau undang-undang yang mengatur batas-batas prosedural dan substantif pada 105 fungsi pembentukan undang-undang. Karena, undang-undang yang tidak memenuhi syarat prosedural dan substantif (materi muatan) tidaklah konstitusional dan dapat dibatalkan. Sehingga, konstitusionalitas suatu undang-undang bergantung pada prasyarat konstitusional yang harus dipatuhi oleh para pembentuk undang-undang. Selain melanggar principles of good regulatory practice, cacat formil, dan tidak membuka ruang partisipasi publik, ternyata proses pembentukan UU IKN tersebut juga mengabaikan substansi materi muatan yang diatur di dalamnya. Sehingga proses pembentukan UU IKN tersebut dapat dikatakan tidak melalui proses kajian yang mendalam dan komprehensif dengan melibatkan banyak pakar yang berkaitan dengan substansi dan materi muatan yang akan diatur. Apabila melihat tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), yang dimulai dari tanggal 3 November 2021 s/d 18 Januari 2022, yang diselesaikan hanya dalam kurung waktu 42 hari sejak panitia khusus (pansus) dibentuk hingga disetujui dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Proses ini tergolong sangat cepat (fast track legislation) untuk pembahasan sebuah rancangan undang- undang yang sangat strategis yang memiliki dampak luas, terutama menyangkut masa depan pemerintahan Indonesia di masa mendatang. Biasanya undang-undang yang dibuat secara “cepat” (ekspres) cenderung memiliki banyak kekurangan (cacat) dalam proses pembentukannya (abuse of the legislation process). Penggunaan istilah fast track legislation kuranglah tepat untuk menggambarkan proses pembentukan UU IKN. Istilah yang tepat disematkan terhadap proses pembentukan UU IKN tersebut ialah bypass law-making procedures. Kesan sangat “terburu-buru” dan “ugal-ugalan” terlihat jelas dalam proses pembentukannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut soal pembahasan dan pengesahan saja. Namun, pembentukan peraturan perundang- undangan memiliki serangkaian proses prosedural yang “sakral” yang harus dipenuhi dalam setiap proses tahapannya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup panjang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tiap-tiap tahapan dalam proses tersebut terdapat serangkaian proses (prosedural) yang harus dijalankan. Apabila salah satu proses dari tiap-tiap tahapan tersebut tidak dijalankan oleh DPR (bersama Pemerintah), maka pembentukan undang-undang tersebut dapat dikatakan cacat formil atau inkonstitutional procedure. 106 Dalam beberapa study maupun literatur, konsep abuse of process (penyalahgunaan proses) lebih kepada penggunaan prosedur hukum perdata atau pidana yang tidak tepat untuk alasan yang tidak disengaja, buruk, dan alasan yang salah. Pada bagian keterangan ini, konsep abuse of process yang dimaksud ialah dalam perspektif hukum tata negara, secara khusus konsep abuse of process dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diperoleh suatu pemahaman konsepsi mendalam terlebih dahulu akan diuraikan konsep abuse of process dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Kamus the Law Dictionary, abuse of process ialah “Legal action that is regarded by the courts as misuse or even abuse of the legal process”. Artinya, Tindakan hukum yang oleh pengadilan dianggap sebagai penyalahgunaan atau bahkan penyalahgunaan proses hukum. Lebih lanjut, dalam Black’s Law Dictionary, dijelaskan bahwa konsep abuse of process adalah “The improper and tortious use of a legitimately issued court process to obtain a result that is either unlawful or beyond the process's scope. Also termed abuse of legal process; malicious abuse of process; malicious abuse of legal process; wrongful process; wrongful process of law”. Singkatnya, penyalahgunaan proses (abuse of process) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja tanpa mengikuti prosedural hukum untuk tujuan tertentu. Tobi Goldoftas, menjelaskan bahwa “Abuse of process means perversion of process to accomplish some illegal purpose for which the process was not legally intended”. Bahwa abuse of process adalah penggunaan proses itu sendiri dengan cara yang salah, sengaja dan melawan hukum. Artinya, penyalahgunaan proses (abuse of process) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang tidak sesuai dengan proses atau prosedur hukum yang mendasarinya. Menurut, Charles G. Bretz Jr., setidaknya ada dua unsur dari abuse of process; (1) an ulterior motive; dan, (2) an act not proper or within the scope of the process;. Unsur-unsur dari penyalahgunaan proses (abuse of process) menekankan adanya unsur motif yang tersembunyi, serta adanya tindakan yang tidak tepat dalam ruang lingkup proses. Praktik proses legislasi di Indonesia akhir-akhir ini, perlahan-perlahan menggerogoti pilar-pilar dasar demokrasi konstitusional dan prinsip-prinsip supremasi hukum (rule of law). Pemerintah saat ini seakan-akan memanfaatkan partai koalisi mayoritasnya di parlemen untuk menjalankan program politiknya dalam bentuk pembentukan undang- undang, seperti UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, dan secara khusus dalam keterangan 107 ini ialah UU IKN. Proses legislasi yang dilakukan oleh DPR (parlemen) nampaknya telah kehilangan nilai moralitas dan etika konstitusionalnya dalam proses penyusunan UU IKN. Hal ini terlihat dari banyaknya penyimpangan dan/atau pelanggaran prosedural (termasuk juga substansi) dalam proses pembentukannya. Prinsip supremasi hukum dan partisipasi publik telah disimpangi. Padahal kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sudah mensyaratkan secara tegas agar pembentuk undang- undang melaksanakan prosedur yang benar secara hukum dalam menyusun suatu rancangan undang-undang. Berkaca dari pengujian UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi adalah “bukti nyata” buruknya proses legislasi yang dilakukan secara “terburu-buru”. Selain prosesnya yang tidak demokratis, juga terdapat begitu banyak penyimpangan atau pelanggaran dalam prosesnya, baik prosedur maupun substansinya. Hal fundamental dalam proses pembentukan undang-undang adalah aspek prosedural. Apakah proses pembentukan suatu undang-undang tersebut telah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang mendasarinya. Mengingat pentingnya aspek prosedural dalam pembentukan undang-undang, maka pengujian konstitusionalitas prosedural (formil) pun menjadi penting. Di beberapa negara di dunia kompetensi peradilan (Mahkamah Konstitusi) meluas ke pengujian konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang, tanpa mempertimbangkan substansi materi muatan suatu undang- undang. Oleh karena itu, pengujian konstitusinalitas di Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi dua model pengujian, yaitu; pengujian konstitusional substantif dan prosedural. Pertama, pengujian konstitusional substantif ialah berkaitan dengan materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi; Kedua, pengujian konstitusional prosedural adalah pengujian yang terkait langsung dengan tindakan pembentuk undang- undang (parlemen) dalam proses penyusunan undang-undang. Apabila melihat proses tahapan pembentukan UU IKN yang sifatnya bypass law-making process, di mana DPR dan Pemerintah secara jelas dan tegas melanggar kewajiban konstitusionalnya dalam aspek prosedural seperti melakukan penyebarluasaan informasi (asas keterbukaan) UU IKN, dan tidak membuka ruang partisipasi publik terhadap UU IKN. Maka, dapat disimpulkan bahwa DPR dan Pemerintah melakukan praktik abuse of the legislation process dan/atau penyimpangan prosedural dalam proses pembentukan 108 UU IKN, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan UU IKN tersebut inkonstitusional (inkonstitusional prosedural). 4) Kesimpulan Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Keterangan ini menarik kesimpulan bahwa; Pertama, melihat fakta hukum minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU IKN, maka sudah sebaiknya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pembentuk undang-undang (DPR bersama pemerintah) telah melakukan pelanggaran konstitusional. Karena tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menfasilitasi dan/atau membuka ruang partisipasi publik secara luas, dan secara khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pemindahan Ibu Kota Negara, seperti halnya kasus pemindahan Ibu Kotamadya Matatiele di Afrika Selatan. Kedua, Proses pembentukan UU IKN (baik secara formil maupun materil) telah melanggar prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional, baik yang sudah dirumuskan dalam konstitusi maupun nilai-nilai konstitusional yang hidup (living constitution). Ketiga, melihat fakta hukum yang ada bahwa proses pembentukan UU IKN yang dilakukan secara cepat (fast track), yang mana proses pembentukannya dilakukan secara “tergesa-gesa” atau “ugal- ugalan” telah banyak melanggar aspek prosedural (by pass law-making procedures) dan/atau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasi. Proses legislasi seperti ini memenuhi kriteria sebagai praktik abuse of the legislation process. Dengan demikian, proses pembentukan UU IKN adalah inkonstitusional prosedural. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 21 April 2022 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: I. KETENTUAN UU IKN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU IKN yang pada intinya Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN telah bertentangan dengan konstitusi karena: 109 - Dalam Perkara 25 a. Dalam proses pembentukan UU IKN tersebut dilakukan dengan begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa sehingga tidak membuka ruang partisipasi publik secara maksimal; b. Tidak dilibatkannya Para Pemohon untuk berpartisipasi (memberikan saran dan masukan) dalam proses pembentukan UU IKN; c. Naskah akademik RUU IKN tidak menuangkan nilai-nilai historis dan filosofis; dan d. Pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-81). - Dalam Perkara 34 a. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14); dan b. Lampiran II UU 3/2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama (vide Perbaikan Permohonan hlm. 28). Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” 110 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Bahwa dalam petitumnya Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 111 II. KETERANGAN DPR DPR terlebih dulu menerangkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tenggat waktu pengajuan pengujian formil undang-undang dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang- undang dimuat dalam lembaran negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang tersebut. Jika status undang-undang yang diajukan pengujian formil lebih cepat diketahui apakah telah dibuat secara sah atau tidak maka undang-undang tersebut batal sejak awal. A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada sidang 25 November 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” (vide Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hlm. 379). Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian UU IKN secara formil dalam Perkara a quo, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian secara formil sebagaimana berikut: 112 - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon III, Pemohon XII, dan Pemohon XIV yang berprofesi sebagai Dosen, Guru, dan Pensiunan Dosen dan Pemohon II yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan pengurus Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia serta Pemohon XXIV yang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat menganggap bahwa pembentukan UU a quo dilakukan secara cepat, sehingga Para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan UU IKN. Para Pemohon juga mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya sebagai akibat dari dibentuknya UU a quo. Selain itu, menurut Pemohon I ketentuan dalam UU IKN yang mengatur terkait pendanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam UU IKN semuanya didelegasikan ke peraturan pelaksana yang berpotensi menimbulkan kesewenangan (vide perbaikan permohonan hlm. 17-31). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon XII, Pemohon XIV, dan Pemohon XXIV tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai Dosen, Guru, Wiraswasta, dan Mahasiswa meskipun UU IKN terbentuk. Apabila Para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU IKN maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang melibatkan hanya perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan UU tersebut (vide Pasal 96 ayat (3) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UU Pembentukan PUU). Dalam permohonan a quo Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya Para Pemohon tersebut dalam pembentukan UU a quo, sehingga, Para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan mencari masukan dalam pembentukan UU a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan 113 berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya mulai proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan. 2. Bahwa Pemohon IV berprofesi sebagai Karyawan Swasta sekaligus Tokoh Agama, serta Pemohon V dan Pemohon XIII yang berprofesi sebagai Wiraswasta dan mantan Anggota DPR/MPR Periode 1999-2004 beranggapan pembentukan UU IKN tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat yang terdampak oleh UU a quo. Selain itu, Pemohon XIII merasa tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat Jakarta terkait nasib masa depan Jakarta akibat berpindahnya Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 23-28). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon XIII tidak dapat menunjukkan bukti maupun saksi, jika pembentuk UU a quo sama sekali tidak melibatkan masyarakat Jakarta sebagai pihak yang terdampak dari pembentukan UU IKN dan juga tidak dapat membuktikan bahwa pembentukan UU IKN minim melibatkan partisipasi publik. Selain itu, tidak ada hubungan pertautan antara Pemohon XIII sebagai mantan Anggota DPR/MPR dengan keharusannya menjelaskan kepada masyarakat Jakarta tentang UU a quo tentang ibu kota baru. Jika pun Pemohon XIII ingin memahami latar belakang pembentukan UU IKN guna menjelaskan kepada masyarakat Jakarta maka Pemohon XIII dapat mendapatkan informasi kepada DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta dan hanya sebatas asumsi Para Pemohon a quo. 3. Bahwa Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang merupakan Purnawirawan TNI merasa pembentukan UU IKN dilakukan tanpa mendalami nilai historis dan filosofis yang seharusnya terlihat dalam Naskah Akademik UU IKN. Selain itu, pembentukan UU IKN dilakukan secara cepat sehingga Pemohon VI sampai dengan Pemohon XI yang selama menjadi anggota TNI telah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai socio culture masyarakat, namun tidak dapat memberikan masukan dalam merumuskan norma UU IKN (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26); Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa untuk memahami socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dari 114 wilayah calon Ibu Kota Negara, pembentuk undang-undang tidak selalu harus melibatkan para purnawirawan TNI yang pernah bertugas saja tetapi juga bisa didapatkan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat adat, akademisi, dan ormas setempat. Selain itu, dalam Naskah Akademik UU a quo juga telah dipaparkan nilai filosofis dan historis yang melatarbelakangi dibentuknya UU a quo (vide Naskah Akademik hlm. 5-8, 104-117, 156-159). Sehingga, dengan tidak dilibatkannya Para Pemohon a quo yang berprofesi sebagai Purnawirawan TNI tidak berarti pembentuk undang-undang mengabaikan socio culture masyarakat ataupun nilai historis dan filosofis dalam masyarakat pada pembentukan UU IKN. 4. Bahwa Pemohon XV sampai dengan Pemohon XXIII yang berasal dari latar belakang profesi Wiraswasta, Pengacara, Karyawan Swasta, dan Pedagang, mendalilkan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang pada Pemilihan Umum 2019 telah menyerahkan kedaulatannya kepada pembentuk UU, merasa bahwa seharusnya UU IKN diambil melalui keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur (vide Perbaikan Permohonan hlm. 29); Terkait dengan dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa persyaratan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian secara formil, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hanya memberikan persyaratan adanya hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan telah menyerahkan kedaulatannya pada pembentuk UU dalam Pemilu 2019 sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, proses pembentukan UU IKN juga telah dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan UU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan berdasarkan UU Pembentukan PUU, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang- Undang (Peraturan DPR 2/2020). 5. Bahwa secara keseluruhan Para Pemohon Perkara 25 hanya menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 115 menjadi batu uji, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22A, namun Para Pemohon Perkara 25 sama sekali tidak menguraikan dalam positanya hubungan pertautan antara hak konstitusionalnya yang dirugikan berdasarkan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan proses pembentukan UU a quo yang dianggap oleh Para Pemohon Perkara 25 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 34 1. Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pembentukan UU IKN (vide perbaikan permohonan hlm. 9 poin 3), DPR menerangkan bahwa Para Pemohon Perkara 34 sendiri tidak memahami dan tidak yakin dengan kerugian hak konstitusionalnya. Kerugian yang didalilkan dalam permohonan a quo diakui sendiri oleh Para Pemohon tersebut sebagai anggapan semata, sehingga Para Pemohon Perkara 34 harus membuktikan kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pembentukan UU IKN. 2. Bahwa sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 Paragraf [3.9], Mahkamah telah membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terdapat perbedaan parameter kedudukan hukum pemohon dalam pengujian materiil dan formil. Sedangkan parameter yang disebutkan Para Pemohon dalam permohonan a quo hlm. 9 poin 5 adalah parameter untuk pengujian materiil. Dengan demikian Para Pemohon Perkara 34 tidak dapat memahami kedudukan hukumnya dalam pengajuan pengujian secara formil. 3. Terkait dengan anggapan bahwa Para Pemohon Perkara 34 memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28F 116 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian formil UU a quo, DPR menerangkan bahwa: a. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap: 1) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang- undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum; 2) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU; 3) Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang- undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama; 4) Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jika rancangan undang- undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu 6 tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu; 5) Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; dan 6) Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. b. Sehingga pasal batu uji yang didalikan Para Pemohon Perkara 34 sebagaimana terlampir dalam permohonan a quo hlm. 10 poin 6 adalah tidak tepat. Meskipun demikian DPR menerangkan bahwa, hak Para Pemohon tersebut atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembentukan undang-undang a quo justru ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan 117 serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia kedepan. c. Selain itu, hak Para Pemohon a quo untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya telah terjamin dengan proses pembentukan UU IKN yang terbuka dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat melalui live streaming di akun youtube DPR RI. Selain itu, seluruh tahapan proses pembentukan UU IKN telah dilalui oleh pembentuk undang-undang serta dapat dipantau oleh masyarakat melalui website DPR: https://www.dpr.go.id/ uu/detail/id/368. 4. Para Pemohon hanya menyampaikan berbagai alasan yang sama sekali tidak memiliki pertautan dengan UU a quo. DPR menegaskan tidak ada ketentuan dalam UU a quo yang mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan profesinya sebagai PNS (Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon XIX), Dosen (Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon XIII, dan Pemohon XV), Karyawan Swasta (Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XXI), Mengurus Rumah Tangga (Pemohon XII), Pensiunan (Pemohon XIV dan Pemohon XVIII), Wiraswasta (Pemohon XVI dan Pemohon XVII) dan Wartawan (Pemohon XX). Adapun concern Para Pemohon Perkara 34 tersebut tidak lantas menjadikan Para Pemohon Perkara 34 memiliki keterkaitan dengan UU a quo. 5. Bahwa Para Pemohon a quo tidak menguraikan hubungan pertautannya dengan UU IKN sehingga jelas bahwa kerugian yang didalilkan tersebut merupakan asumsi Para Pemohon a quo saja yang bahkan Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara konkret kerugiannya atas dibentuknya UU IKN. Selain itu, Para Pemohon Perkara 34 yang memiliki latar belakang yang berbeda tentunya memiliki pertautan yang berbeda khususnya dalam kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya dalam pembentukan UU a quo, namun hal ini tidak diuraikan oleh Para Pemohon Perkara 34 sehingga menjadi tidak jelas pertautan seperti apa yang dimiliki Para Pemohon tersebut terhadap UU IKN. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan memiliki pertautan langsung dengan UU a quo. 118 - KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON PERKARA 25 DAN PARA PEMOHON PERKARA 34 MENGENAI DALIL SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK (TAX PAYER) Bahwa Para Pemohon 25 dan Para Pemohon 34 juga mendalilkan bahwa sebagai pembayar pajak yang merasa memiliki kepentingan dalam pengujian UU a quo, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satu pendapatannya bersumber dari pungutan pajak tersebut digunakan/dialihkan sebagian untuk pembangunan ibu kota baru (vide Perbaikan Permohonan Perkara 25 hlm. 36) ditambah adanya pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus, dan terlebih pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terjadi yang seharusnya masih berlaku kebijakan anggaran darurat kesehatan (vide Perbaikan Permohonan Perkara 34 hlm. 11- 14). Terhadap dalil Para Pemohon sebagai tax payer, DPR menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015). 2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU IKN mengatur mengenai sumber pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang salah satunya berasal dari APBN yang tidak serta merta Ketentuan tersebut menjadikan UU IKN berkaitan dengan keuangan negara, khususnya sumber dari masukan perpajakan. UU IKN mengatur mengenai Ibu Kota Negara di Indonesia yang didasari oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019. Pemindahan tersebut didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan 119 kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Penyusunan UU IKN menjadi dasar pengaturan yang dapat memenuhi harapan atas suatu bentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia (vide Penjelasan Umum UU IKN). 3. Bahwa UU IKN tidak mengatur mengenai keuangan negara sehingga dalil Para Pemohon sebagai tax payer tidak tepat apabila digunakan sebagai dasar pengujian UU IKN di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya UU a quo. 4. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Sehingga, pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (vide Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan 120 pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut: “Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, Pemerintah juga akan memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN.” (vide Lampiran 10. hlm. 9) Berdasarkan uraian tersebut, maka anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sama sekali tidak berkurang bahkan tidak terganggu dengan pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah telah memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan dengan skema pendanaan yang menggunakan analisis value for money dengan mengedepankan manfaat sosial-ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan agar APBN tidak banyak terbebani. Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon yang menganggap memiliki kedudukan hukum karena memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan masyarakat akibat Covid-19 adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan kekhawatiran Para Pemohon. 6. Terkait dengan adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) UU IKN, DPR menerangkan bahwa pajak khusus dan pungutan khusus tersebut berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara. Bahwa pajak dan pungutan khusus tersebut merupakan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana pajak daerah dan retribusi yang berlaku di seluruh daerah. Para Pemohon Perkara 34 tidak menguraikan bahwa Para Pemohon Perkara 121 34 berpotensi menjadi penduduk Ibu Kota Nusantara yang nantinya akan dikenakan kewajiban untuk membayar pajak khusus dan/atau pungutan khusus tersebut. Dengan demikian Para Pemohon Perkara 34 tidak menjelaskan kerugian konstitusional sebagai tax payer yang bersifat potensial dan tidak terdapat keterkaitan yang jelas antara Para Pemohon dengan pengaturan mengenai adanya pajak khusus dan/atau pungutan khusus dalam UU IKN. 7. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, maka Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dengan hanya mendalilkan sebagai pembayar pajak (tax payer). Berdasarkan uraian tersebut, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian formil UU IKN terhadap UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan Permohonan perkara a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 62/PUU-XVII/2019. B. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UU IKN 1. PANDANGAN UMUM a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (rechtspositie) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 122 darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 2) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai: a) Kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. b. Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu pada periode Orde Baru dimana Presiden Suharto sempat menggagas pemindahan Ibu Kota negara ke Jonggol, Jawa Barat melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak berlanjut seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru bulan Mei 1998. 2) Selanjutnya, pada Tahun 2007 urgensi dan wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dibicarakan kembali pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2007. Wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menyusul adanya banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Februari 2007. Presiden Susilo 123 Bambang Yudhoyono juga membahas wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009. 3) Kemudian di awal September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan Ibu Kota Negara yang memunculkan 3 skenario dalam pemindahan Ibu Kota Negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di Pulau Jawa, atau memindahkan Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa. 4) Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah- tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah ‘pusat gravitasi’ ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan 124 Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. 5) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. 6) Pada Tahun 2020, pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana yang masuk dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 (vide Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu dalam Bab IX Kaidah Pelaksanaan bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 18/2020 pada hlm. 273, RUU IKN masuk dalam agenda pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 7) Merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 tersebut maka diperlukan dasar hukum mengenai pembentukan Ibu Kota Negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang kemudian diundangkan berupa UU IKN menjadi landasan pelaksanaan perpindahan ibu kota negara sehingga seluruh rangkaiannya mendapatkan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 8) Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut: 125 • Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1); • Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/ DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan • Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 (ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5). 2. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN - KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 25 1. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 126 a. Bahwa penyusunan UU IKN dilatarbelakangi oleh ketiadaan undang- undang yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara di Indonesia. Undang-Undang yang selama ini ditetapkan adalah undang- undang yang mengatur fungsi ganda Jakarta, sebagai daerah otonom provinsi sekaligus sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya sebagaimana diubah dengan Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963. Setelah itu, berturut-turut berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota sampai terakhir yang masih berlaku yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bahwa selain itu, penyusunan UU IKN juga dilatarbelakangi oleh adanya urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan pulau Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Di samping itu, Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara karena telah menjadi kota sentral ekonomi yang diikuti dengan pesatnya pertumbuhan dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan yang membahayakan keberlangsungan sebuah ibu kota negara, serta menurunnya tingkat kenyamanan dalam memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau lain merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan sehingga dengan pemindahan tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar pulau Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. c. Hadirnya UU IKN selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan 127 bernegara sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045. d. Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program sistem perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan living dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan. e. Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentralnya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakati dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN. f. Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat program- program di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021. g. Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing- masing Kementerian/Lembaga untuk merealisasikan pemindahan IKN yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pembentukan PUU dan Peraturan DPR 2/2020. 2. Terhadap dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa UU IKN bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan, tersebut DPR memberikan keterangan sebagai berikut: 128 a. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. b. Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. Selain itu, UU a quo merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. c. Secara sosiologis, pembentukan UU IKN merupakan upaya mitigasi atas adanya dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan IKN dilakukan, sehingga dapat mewujudkan strategi sosial dalam kerangka spasial agar pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara inklusi dan menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. d. Secara yuridis, pembentukan UU IKN sebelumnya adalah untuk mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan ibu kota negara. 3. Terkait dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dikarenakan banyaknya materi muatan yang diatur ke dalam peraturan pelaksana yang seharusnya diatur dalam level undang-undang (vide Perbaikan Permohonan hlm. 60-61 angka 7- 13), maka DPR berpandangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU mengamanatkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang- Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 129 d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan PUU tersebut maka hal- hal diluar pengaturan tersebut sudah sepatutnya dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis. Dalam pembahasan UU a quo, materi muatan yang didelegasikan tersebut tentu saja sebagai suatu hasil kesepakatan oleh pembentuk undang-undang pada saat pembahasan. Selain itu, Lampiran Nomor 198 sampai dengan 200 UU Pembentukan PUU juga tidak memberikan larangan atau kriteria khusus mengenai hal-hal apa saja yang dapat didelegasikan, artinya hal ini memberikan keleluasaan bagi pembentuk undang-undang terkait dengan materi muatan apa saja yang dapat didelegasikan selama menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan diberikan delegasi. Pembentuk undang-undang dalam menyusun suatu undang- undang tentunya memahami mana hal-hal yang perlu diatur dalam tingkatan undang-undang dan mana yang dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunan. Sehingga, apabila terdapat materi muatan di dalam UU IKN yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana maka sudah sepatutnya dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan hal-hal yang bersifat teknis sehingga dipandang tepat untuk diatur dalam peraturan turunannya. Dengan demikian, pembentukan UU IKN telah selaras dengan asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan dan dalil Para Pemohon Perkara 25 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena adanya pemborosan anggaran (vide Perbaikan Permohonan hlm. 66), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan salah satu dari kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sudah jelas dibiayai dengan anggaran yang bersumber salah satunya APBN. Selain bersumber dari APBN, pendanaan dalam rangka mendukung 130 persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN juga bersumber dari berbagai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) (vide Lampiran II UU IKN hlm. 123-124). Dengan demikian, penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintah khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.39 WIB, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyampaikan sebagai berikut: “Dalam hal pembiayaan Pemerintah memastikan tidak mengurangi dan apalagi menggerus sosial transfer yang telah dan akan dialokasikan ke depan. Pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan jangka menengah melalui APBN, Pemerintah juga akan memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia blended finance, skema KPBU, financial model yang marketable sehingga meminimalkan beban APBN.” (vide Lampiran 10 hlm. 9) c. Oleh karena itu, pemindahan Ibu Kota Negara tidak menyebabkan pengalokasian anggaran yang begitu besar karena pemerintah telah menghitung kebutuhan pendanaan dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tanpa menganggu upaya pemulihan stabilitas perekonomian negara dan penanganan pandemi Covid-19 dan hal tersebut telah disampaikan kepada DPR dan disetujui oleh DPR. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap hingga tahun 2044 (https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/ 131 UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru). Sehingga, pembentukan UU IKN tersebut telah selaras dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 5. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 25 yang menyatakan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi publik (vide Perbaikan Permohonan hlm. 77 angka 8), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pasal 96 UU Pembentukan PUU mengatur tentang partisipasi masyarakat, yang selengkapnya sebagai berikut: (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. b. Bahwa DPR telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan RDPU dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU UU a quo yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN, di antaranya: 1) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara); Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan); Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan); Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan); dan Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) yang diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11). 2) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan); Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan 132 Berkelanjutan); Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance); dan Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2021 (vide Lampiran 17). 3) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual; Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B; Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual; M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B; dan Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23). 4) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar), yakni Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual; Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir; Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual; dan Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual), yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29). 5) RDPU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 orang pakar, yakni Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL, MPA selaku Pakar Hukum Pertanahan UGM; Ananda B. Kusuma selaku Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN; Dr. Yayat Supriatna selaku Pakar Tata Ruang Univ. Trisakti; Dr. Arief Anshory Yusuf selaku Pakar Ekonomi; Prof. Haryo Winarso selaku Pakar Planologi ITB; Siti Jamaliah Lubis selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia; Juniver Girsang selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2021 (vide Lampiran 34); 133 6) Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu tanggal 17 Desember 2021 (vide Lampiran 47); 7) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur yang diselenggarakan tanggal 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55). 8) Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan dan Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57). 9) Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide Lampiran 61). c. Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses seluruh data tersebut dalam website dpr.go.id secara mudah. Adapun apabila Para Pemohon Perkara 25 tidak dilibatkan dalam proses keterlibatan partisipasi masyarakat maka hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan dalam UU Pembentukan PUU karena sebagaimana Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis/lisan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang betul-betul memiliki keterkaitan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa dalil Para Pemohon Perkara 25 hanya berupa kekecewaan Para Pemohon a quo yang tidak dilibatkan dalam proses tersebut. 6. Bahwa Para Pemohon Perkara 25 mendalilkan pada intinya proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation karena diselesaikan secara cepat sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa: 134 a. Berdasarkan informasi yang diperoleh DPR dari Pemerintah, kajian mengenai pemindahan IKN yang dilakukan oleh Bappenas telah dilakukan sejak tahun 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dialog nasional dengan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan lembaga-lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan berbagai diskusi dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 september 2021. b. Bahwa tahapan dan mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 tidak mengenal adanya terminologi fast track legislation. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan dalam waktu cepat ataupun lama. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam UU Pembentukan PUU, Peraturan DPR 1/2020, dan Peraturan DPR 2/2020 yang meliputi proses/tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Semua proses/tahapan tersebut harus terpenuhi dan dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Pencantuman RUU IKN telah masuk ke dalam Prolegnas, sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dan dalam proses penyusunan dilakukan oleh pemerintah, kemudian dibahas bersama dengan DPR, disahkan dalam Rapat Pembahasan Tingkat II, dan telah diundangkan. 135 c. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan proses pembentukan UU IKN menganut fast track legislation bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. - KETERANGAN DPR TERHADAP PERKARA 34 1. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 34 mengenai tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15), DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang tercermin dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan, antara lain, melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat. b. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur secara lebih detail dalam peraturan teknis berupa Peraturan DPR 1/2020 dan Peraturan DPR 2/2020. Pasal 1 angka 1 UU Pembentukan PUU menerangkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup 5 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Kelima tahapan tersebut harus dilakukan dalam kerangka representasi rakyat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. c. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 136 Ketentuan pasal a quo tidak menentukan batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan. Bahkan ketentuan Pasal 96 ayat (3), membatasi definisi dari masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atas substansi, antara lain kelompok atau organisasi masyarakat, kelompok profesi, LSM, dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. d. Proses pembentukan UU IKN telah memenuhi seluruh tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan DPR menerangkan dan menegaskan bahwa RUU IKN telah masuk mulai sejak Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 dan setiap tahunnya selalu masuk dalam Prolegnas Prioritas dengan perincian sebagai berikut: • Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 17 Desember 2019) (vide Lampiran 1); • Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (Ditetapkan tanggal 22 Januari 2020) (vide Lampiran 2); • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke-28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 23 Maret 2021) (vide Lampiran 3); 137 • Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke- 29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 (Ditetapkan tanggal 30 September 2021) (vide Lampiran 4); dan • Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. (Ditetapkan Tanggal 7 Desember 2021) (vide Lampiran 5). 2) Tahap Penyusunan RUU IKN merupakan usul Presiden, sehingga penyusunan RUU dan Naskah Akademik dilakukan oleh Pemerintah. 3) Tahap Pembahasan NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 1. Selasa, 7 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 9) Rapat Intern Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Intern) Pemilihan dan penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara. Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 138 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN pukul 19.00 WIB – selesai (vide Lampiran 10) Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Dengan Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan DPD RI dengan agenda acara: 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN; 2. Pandangan Fraksi- Fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah; 3. Pandangan DPD RI; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU; dan 6. Pembentukan Panja. Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 2. Rabu, 8 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 11) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 5 pakar yaitu: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (Perspektif Hukum Lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (Perspektif Hukum Lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (Perspektif Lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (Perspektif Ilmu Ekonomi) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 139 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 3. Kamis, 9 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 17) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 5 pakar yaitu: 1. Prof. Paulus Wirutomo (Perspektif Sosiologi Kemasyarakatan) 2. Dr. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan) 4. Erasmus Cahyadi Terre (Perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora) 5. Avianto Amari (Perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (56 orang Anggota). 4. Jumat, 10 Desember 2021 pukul 19.30 WIB – selesai (vide Lampiran 23) RDPU dan Audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 3 pakar dan 2 aliansi masyarakat: 1. Mukti Ali, Ph.D. (Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS) 2. Dr. Master P. Tumanggor (Perspektif Ekonomi) 3. Bapak Robert Endi Jaweng (Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset) 4. Dr. Suharyono S. Hadiningrat (Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis – Inspirasi Merah Putih Indonesia) 5. Mohammad Djailani, S.E., M.B.A. (Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah (AORDA) 140 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN Kalimantan Timur) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 5. Sabtu, 11 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 29) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 4 pakar: 1. Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Chazali H. Situmorang (Perspektif Kebijakan Publik) 3. Dr. Aminudin Kasim, S.H., M.H., (Perspektif Kelembagaan Negara) 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha (Perspektif Teknologi Informasi) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 6. Minggu, 12 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 34) RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Menghimpun masukan- masukan dari 7 pakar: 1. Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL., M.P.A (Perspektif Pertanahan/Agraria) 2. Prof. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D. didampingi Dr. Ir. Denny Zulkaidi M.U.P. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 3. Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D (Perspektif Ekonomi dan Pembangunan) 4. Ananda B. Kusumah (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 5. Dr. Yayat Supriatna, M.S.P. (Perspektif Tata Ruang dan Agraria) 6. Dr. Trubus 141 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN Rahadiansyah, S.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) 7. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. (Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN) Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota). 6. Senin, 13 Desember 2021 pukul 10.30 WIB – selesai (vide Lampiran 40) Rapat Intern Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota) pukul 14.30 WIB – selesai (vide Lampiran 41) Rapat Kerja dengan Pemerintah (Rapat bersifat Terbuka) Penyampaian pandangan Pemerintah Terhadap Panja RUU tentang IKN Undangan: - seluruh Anggota Pansus (30 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah (5 Kementerian sesuai Surat Presiden) beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. pukul 15.00 WIB – selesai (vide Lampiran 43) Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional (29 DIM) DIM 1,2, 3, dst. Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 7. Selasa, 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional Mulai DIM nomor 35 142 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN – selesai (vide Lampiran 45) Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 8. Rabu, 15 Desember 2021 pukul 14.00 WIB – selesai (vide Lampiran 46) Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan DIM Substansi dan Redaksional Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 9. Jumat, 17 Desember 2021 pukul 13.00 WIB – selesai (vide Lampiran 47) Audiensi Diterima oleh Ketua Pansus di Ruang Tamu Pansus (Rapat bersifat Terbuka) Pertemuan dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) 10. 18-24 Desember 2021 (vide Lampiran 48) Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021 11. 2-5 Januari 2022 (vide Lampiran 49) Jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 Januari 2022 12. Kamis, 6 Januari 2022 Pukul 14.00 – 16.00 WIB (vide Lampiran 50) Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Tertutup) Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa. Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari konsep rumusan yang telah disampaikan. Undangan: - Anggota Tim Perumus 143 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 13. Senin, 10 Januari 2022 Pukul 20.00 – 22.30 WIB (vide Lampiran 53) Rapat Tim Perumus Hotel Fairmont/Langham (Rapat bersifat Tertutup) Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Tim Perumus/Wakil Ketua Pansus Saan Mustopa Rapat diskors/ditutup untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi-Fraksi mempelajari darft RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 14. Selasa, 11 Januari 2022 Pukul 14.00 – 17.00 WIB (vide Lampiran 54) Rapat Tim Perumus R. Rapat Pansus B (Rapat bersifat Terbuka) Penjelasan Pemerintah dan penyerahan draf hasil penyempurnaan rumusan Undangan: - Anggota Tim Perumus (11 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 15. Selasa, 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55) Kunjungan ke Universitas Mulawarman Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika dan Universitas se-Kalimantan Timur 16. Rabu, 12 Januari 2022 Pukul 14.00 – 22.30 WIB (vide Lampiran 56) Rapat Panja (Rapat bersifat Tertutup) Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); 144 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 17. Rabu, 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57 dan 58) Kunjungan ke Universitas Sumatera Utara Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara Diikuti oleh Anggota Pansus Kunjungan ke Universitas Hasanudin Makasar Konsultasi Publik dengan Civitas Akademika Universitas Hasanudin Diikuti oleh Anggota Pansus 18. Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 15.00 – 20.30 (vide Lampiran 59) Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka) Pembahasan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja (Rapat Terbuka) Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 19. Jumat-Sabtu 14-15 Januari 2022 (vide Lampiran 61) Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Timur 1. Peninjauan Lokasi IKN Via Udara; 2. Pertemuan LSM dan tokoh masyarakat ; 3. Pertemuan oleh Wakil Gubernur, Bupati Kutai Kartenegara, Bupati PPU. Diikuti oleh Anggota Pansus 145 NO TGL KEGIATAN KETERANGAN 20. Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10.00 – 00.30 WIB (vide Lampiran 62) Rapat Panja (Rapat bersifat Terbuka) Melanjutkan Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara Undangan: - Anggota Panja (16 orang Anggota); - Perwakilan Pemerintah beserta jajaran; - Perwakilan DPD RI beserta jajaran. 21. Senin, 18 Januari 2022 Pukul 01.30 – 03.00 WIB (vide Lampiran 63) Rapat Kerja dengan Pansus dengan Pemerintah dan DPD (Rapat bersifat Terbuka) Rapat Kerja dengan: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran; 2. Menteri Dalam Negeri beserta jajaran; 3. Menteri Keuangan beserta jajaran; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang beserta jajaran; 5. Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran; dan 6. DPD RI beserta jajaran Agenda: 1. Laporan Panja ke Pansus, 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi- Fraksi, 3. Pendapat DPR RI, 4. Pengambilan Keputusan, 5. Penandatanganan Naskah RUU, 6. Sambutan Pemerintah. 22. Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 (vide Lampiran 64) Rapat Paripurna Penetapan RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU Pembicaraan Tk II (Rapat bersifat Terbuka) 4) Tahap Pengesahan/Penetapan Setelah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Januari 2022, RUU IKN disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022. 146 5) Tahap Pengundangan Pada tanggal yang sama dengan pengesahan UU IKN diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41. e. Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDPU, audiensi, dan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RUU IKN sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU IKN sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa poin di atas. f. Bahwa terkait keterlibatan pihak dalam pembahasan UU a quo, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik/masyarakat dengan pertimbangan dalam menentukan siapa saja yang dimintai pertimbangannya dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Tentunya menjadi tidak mungkin apabila setiap orang dan setiap kelompok masyarakat/organisasi diundang hadir dalam suatu rapat besar untuk menyusun suatu kebijakan. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat telah dilakukan secara bermakna (meaningful participation) dengan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. g. Bahwa kegiatan penyerapan aspirasi melalui RDPU yang dilakukan mulai dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 memang ditujukan untuk mendapatkan masukan, pandangan, kritik, dan saran terhadap RUU IKN sebagai sebuah masukan bahan pertimbangan bagi fraksi-fraksi di DPR dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Agenda RDPU tersebut dilaksanakan sebelum dimulainya rapat pembahasan DIM pada tanggal 13 Desember 2021 sehingga memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyusun DIM dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan yang disampaikan oleh narasumber dalam RDPU. h. Selain dilaksanakannya RDPU dengan para ahli di berbagai bidang, masyarakat juga dapat memberikan masukan dalam kegiatan-kegiatan 147 yang dilakukan oleh DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2) UU Pembentukan PUU, yaitu kunjungan kerja dan diskusi. DPR telah melakukan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu, konsultasi publik ke Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatera Utara, dan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dengan agenda pertemuan dengan LSM dan tokoh masyarakat setempat, serta dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Paser Utara. i. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan, DPR telah membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU IKN sebagaimana diharuskan dalam Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan PUU. Masyarakat dapat mengakses https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 untuk membaca dan mengunduh dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan RUU IKN. j. Bahwa dalam memenuhi hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained) sesungguhnya telah dilaksanakan oleh DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Masukan dari masyarakat terhadap RUU IKN telah diakomodir dalam DIM fraksi dan telah dilakukan pembahasan yang selanjutnya dalam diberikan tanggapan dalam pembahasan DIM antara DPR dan Pemerintah. Dalam pembahasan yang dilakukan dalam rapat panja tersebut dibahas kembali dalam timus dan timsin. Sebagai contoh, pada rapat-rapat berikut ini Ketua Rapat dalam RDPU telah menyampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan RUU IKN. Hal tersebut dapat terlihat dari kutipan risalah sebagai berikut: 1) Risalah Rapat Musyawarah Pimpinan dengan jenis rapat RDPU pada tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11 hlm. 50) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh Para Narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.” 148 2) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23 hlm. 52 ) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan atau pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan yang menjadi bagian pembahasan kami dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara.” 3) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29 hlm. 41 ) Ketua Rapat: “Para narasumber, Anggota Pansus yang dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup Rapat Pendapat Umum hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan.” 4) Risalah RDPU Pansus RUU IKN tanggal 12 Desember 2021 F-PAN (Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si.): “Sangat luar biasa masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak, Ibu Narasumber terhadap naskah akademik yang sedang kita lakukan pembahasan di Pansus ini dan sekarang ini adalah hari yang kelima kita mendapatkan masukan dan saran ini. Dan ada juga yang menyampaikan dalam bentuk tanggapan tapi belum menyampaikan solusi. Tentu kami harapkan adalah bagaimana kritikan-kritikan yang bapak sampaikan atau pertanyaan- pertanyaan yang diajukan terhadap baik terhadap naskah akademik ataupun dari batang tubuh pasal demi pasal itu kalau memang ada persoalan-persoalan yang ada didalamnya, tentu kami harapkan juga ada solusi yang disampaikan. Sehingga dalam pembahasan kami di DIM nanti bisa menjadi bahan bagi kami dalam rangka kesempurnaan terhadap bahan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.” (vide Lampiran 34 hlm. 36) Ketua Rapat: “Sebelum kami menutup rapat dengar pendapat umum hari ini, malam hari ini perlu kami sampaikan bahwa seluruh masukan, pandangan yang disampaikan oleh para narasumber akan menjadi bahan masukan di dalam pembahasan RUU tentang ibukota negara oleh kami dalam Pansus ini.” (vide Lampiran 34 hlm. 52) 149 k. Bahwa dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, DPR telah menindaklanjuti pendapat dan masukan yang diberikan oleh masyarakat yang diwakili oleh pakar dan kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menyampaikan dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021 bahwa diperlukan konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Usulan tersebut dipertimbangkan, dibahas, dan diterima oleh pembentuk undang-undang pada Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.26 sebagaimana kutipan risalah rapat berikut: Ketua Rapat: “Saudara Menteri, Perwakilan DPD dan …. Anggota Panja Saya sebelum kita lanjutkan ada beberapa informasi yang nanti juga saya kira ini akan saya minta persetujuan ya pada kita semua bahwa pertama karena memang undang-undang ini beberapa kali kita menerima masukan mulai tadi dua hari kita melaksanakan RDPU ya banyak sekali yang memberikan masukan agar kita lebih banyak lagi ya untuk meminta tanggapan, masukan, pandangan dari berbagai pihak dan sampai saat ini kita juga sudah menerima beberapa surat ya beberapa surat yang meminta supaya mereka diterima oleh kita, Anggota Pansus dan saya kira kami tadi di Pimpinan sudah berembuk memang agak ada baiknya ya agar respons kemudian keinginan dari elemen masyarakat untuk terlibat di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN ini juga kita respon secara positif gitu itu yang pertama” (vide Lampiran 23, hlm. 2) Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, pembentuk undang-undang mengadakan audiensi dengan Forum Dayak Bersatu pada tanggal 17 Desember 2021. l. Selain daripada itu, DPR kembali menegaskan bahwa ketiga prasyarat atas partisipasi yang bermakna (meaningful participation) telah lazim dilakukan sehari-hari dalam proses pembentukan undang-undang. DPR mengakomodir masukan dari para pakar dan kelompok masyarakat pada saat penyusunan DIM untuk kemudian dibahas dan disetujui menjadi rumusan norma undang-undang. Berikut adalah beberapa contoh yang memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan UU IKN. 150 Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Terkait dengan Asas Undang-Undang Tidak ada Chazali H. Situmorang dalam RDPU tanggal 11 Desember 2021, hlm. 3 (Rapat bersifat Terbuka) Kita juga sudah melihat ada 8 asas, asas yang ditampilkan dalam naskah akademik: 1. Kesetaraan 2. Keseimbangan 3. Ketahanan 4. Sustainabilitas 5. Konektivitas 6. Kebhinekaan dan Ketunggalikaan DIM No. 5 F.PKS Perlu didukung dengan mencantumkan asas-asas sesuai yang tertulis dalam Naskah Akademik. DIM No. 30 F.Gerindra Bab II sebaiknya mengatur tentang Asas, Maksud, dan Tujuan dan Ruang Lingkup 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 17Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) F.PKS (Ecky Awal Mucharam): (hlm. 82) Mohon dicatat PKS mengusulkan untuk Pasal 3 sebelum ke Pasal 4 mohon dicatat PKS mengusulkan ada terkait dengan asas, ada asas, partisipasi ya, dan kesinambungan. F.P.Gerindra (Kamrussamad): (hlm. 174) Cluster substansi lain-lain ini, Pasal 2 dapat diterima, Pasal 3 kita terima kasih kepada Pemerintah dan fraksi-fraksi yang telah menyetujui penambahan tentang Asas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: a. ketuhanan; b. pengayoman; c. kemanusiaan; d. kebangsaan; e. kenusantaraan; f. kebinekatunggalikaan; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan k. efektivitas dan efisiensi pemerintahan. 151 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN F.PKB (Yanuar Prihatin): (hlm. 176) Di cluster lain-lain ini PKB mengusulkan 2 Hal, Pertama, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) ini soal Asas, kami mengusulkan Asas Partisipasi masuk karena saya cek dari a sampai z, Asas Partisipasi belum masuk jadi mohon kalau bisa dimasukkan. F.PAN (Guspardi Gaus): (hlm. 179) Berkaitan tentang cluster substansi lain-lain memang ada dua catatan penting yang sebetulnya sudah disampaikan ketika pembahasan pasal yang berkaitan terhadap apa yang diusulkan oleh Pak Kamrussamad dari Gerindra 152 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN tentang Asas, Pimpinan, iya ini nih penting Pimpinan. Sebetulnya saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra ketika Pembahasan Pasal 3, namun ketika itu belum terakomodir di dalam Pasal 3 masih tercecer, artinya saya mengingatkan ketika itu bahwa prinsip- prinsip dasar tentang asas- asas undang-undang ini adalah memasukkan nilai- nilai Pancasila. Oleh karena itu Pimpinan, sebetulnya waktu saya memberikan masukan saran, kawan-kawan dari fraksi pada umumnya bukan umumnya, semuanya menyatakan kesetujuan terhadap usul yang kami sampaikan namun belum terakomodir yaitu tentang masalah Ketuhanan itu yang Pertama. 153 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Yang Kedua, itu dari Pasal 3 ayat (1), yang Kedua di Pasal 3 ayat (2) tentang Asas Keadilan, ini juga belum terangkum di Pembangunan dan Pengembangan IKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tambahannya adalah tentang Keadilan. DPD (Agustin Teras Narang) Nah ini menjadi pertanyaan bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena mendasarkan pada naskah akademik yang ada di dalam Halaman 30 itu sudah dinyatakan oleh Pemerintah beberapa asas disebutkan di situ di Halaman 30 dan tentu ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sekiranya memang kita menyetujui untuk mencantumkan masalah asas ini, jadi artinya kami 154 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN ingin Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ingin ketegasan berkenaan dengan Masalah Asas ini apakah menggunakan naskah akademik ini dan kemudian apakah menggunakan yang baru dengan tambahan-tambahan perubahan dari undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ini kami menginginkan adanya konsistensi kita di dalam rangka untuk legal drafting 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 18 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Wakil Pimpinan (Saan Mustopa): (hlm. 7) Dalam Rapat Panja yang dilaksanakan pada Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2021 telah dilaksanakan 155 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Pembahasan DIM RUU IKN terhadap DIM yang bersifat tetap dan substansional untuk kemudian disepakati beberapa hal: e. Asas. Disepakati untuk menambah Asas dalam RUU adapun rumusannya telah diserahkan ke Timus. F.P.Gerindra (Budisatrio Djiwandono): (hlm. 18) Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi lain dan Pemerintah yang telah mengakomodir usulan fraksi kami mengenai asas, tujuan, dan ruang lingkup. Namun Fraksi Partai Gerindra DPR RI masih berharap terakomodirnya demokrasi sebagai salah satu asas dalam RUU IKN. Sehingga aspirasi politik masyarakat di 156 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN daerah khusus IKN dapat terwadahi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi dan Pemerintah yang mengakomodir usulan titik koordinat sebagai kepastian batas wilayah KSN IKN. F.PAN (Guspardi Gaus): (hlm. 38) Mengenai penambahan Asas Ketuhanan Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengapresiasi dan mendukung dicantumkannya Asas Ketuhanan sebagai salah satu asas dalam RUU ini. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai Asas Ketuhanan harus menjadi asas yang pertama dan 157 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN utama sebelum asas-asas lainnya. Pemerintah: (hlm. 50) Pembentukan rancangan undang-undang ini tentu telah disusun berdasarkan antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan yang telah disepakati bersama untuk berbagai sektor. Selain itu telah disepakati prinsip pembangunan dan pengembangan ibu kota negara meliputi keseimbangan ekologi dan keberlanjutan pembangunan. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Rencana Induk Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN […] sebagaimana 1. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 12 dan hlm. 47 (Rapat bersifat Terbuka) DIM No. 56 1. F.PDIP Dihapus. Mengingat pada ayat (1) usulannya mengharuskan 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 13 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 3) Pasal 7 ayat (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 158 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Berikutnya adalah Rencana Induk Pak, ya saya sih melihatnya begini Pak rencana induk adalah dokumen perencanaan terpadu, ditetapkan oleh Presiden. Jadi sekali lagi rencana induk ini tidak ada campur tangan dari DPR Pak, semua rencana induk ditetapkan oleh Presiden, DPR hanya menyetujui anggaran saja. Nah tentu ini jadi agak berbeda Pak kalau di DPR ini kan membahas mengenai RKA K/L, rencana kerja anggaran pemerintah, ini tidak Pak rencananya oleh Presiden, anggarannya oleh DPR. dicantumkan dalam RUU IKN, maka tidak diperlukan lagi pengaturan dengan Peraturan Presiden. 2. F.PG Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden dengan terlebih dahulu dibahas dengan DPR. Rencana Induk IKN harus melalui persetujuan atau konsultasi dengan DPR karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh pada pembangunan nasional. 3. F.PD Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN Dalam Rapat Panja yang telah dilaksanakan kemarin kita telah mendengarkan Laporan yang disampaikan oleh Ketua Timus Timsin dan berdasarkan Laporan tersebut diketahui bahwa terdapat materi yang bersifat substansi yang perlu dilakukan Pembahasan di Tingkat Panja. Adapun materi tersebut antara lain : Kelembagaan Otorita dan Implikasinya, Pendanaan atau Anggaran, Rencana Induk (masterplan), Pertanahan, Keamanan termasuk di dalamnya Pasal- pasal yang relevan untuk dibahas dalam Panja. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 17 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 157) paling sedikit memuat pokok-pokok: l. pendahuluan; m. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kerja utama; n. prinsip dasar pembangunan; dan o. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. 159 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Jadi ini juga dipikirkan bagaimana apakah peran DPR, DPRD tidak ada dalam RUU IKN ini ada atau tidak? Kalau saya baca di sini tidak ada sama sekali. Kementerian/lembaga pun dia sebagai kementerian tentu anggaran terhadap kementerian itu atau terhadap Otorita tersebut itu harus mendapat persetujuan dari DPR begitu Pak. Tetapi di dalam RUU ini tidak dijelaskan, nah apakah Bapak akan melepaskan saja pada Presiden, bagaimana 5 tahun lagi 10 tahun lagi bagaimana begitu dan bentuk otorita ini betul-betul eksekutif domain Pak begitu. ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini. 4. F.PKS Pasal 7 ayat (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam Undang-Undang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Undang-Undang ini. Dengan mempertimbangkan batas waktu pemindahan IKN maka demi menjamin kepastian bisa berjalannya RUU ini maka harus dipastikan bahwa Rencana Kita lanjut ke DIM berikutnya terkait dengan cluster Rencana Induk. Saya ingin sampaikan bahwa cluster Rencana Induk ini menyisakan 3 Pasal, Pasal 1 angka 13, Pasal 7 dan Pasal 15. Ketua Rapat: (hlm. 163) Bapak-Ibu sekalian, dengan demikian cluster Rencana Induk yang menyangkut Pasal 1 Angka 13, Pasal 7 dan Pasal 15 secara prinsip disetujui. 160 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Jadi sekali lagi intinya dalam rencana induk Pak, jadi makanya saya bertanya rencana induk ini mau diserahkan pada eksekutif saja? Kan tidak demikian, karena ini kan masalah yang terlalu besar buat dilepaskan kepada eksekutif saja. Induk IKN sudah disiapkan dan dilampirkan dalam RUU ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan UU ibu kota negara. Lampiran Rencana Induk IKN juga memiliki relevansi bahwa IKN sudah dipersiapkan dengan matang dan tidak mudah berubah. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Bentuk Pemerintahan Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Otorita IKN 1. Wicipto Setiadi dalam RDPU tanggal 8 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Berdasarkan Pasal 18b yang saya kaji, Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 45, dimungkinkan adanya bentuk atau satuan khusus dalam DIM No. 59 1. F.PDIP Pemerintahan Khusus IKN tidak bisa diselenggarakan oleh Otorita, karena tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 Pemerintahan Khusus IKN sebagaimana yang 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 13 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) F-PKB (H.Yanuar Prihatin): (hlm. 10) Kalau judul yang sekarang ibu kota negara mencerminkan bahwa ada aspek yang belum ter-cover dari karakteristik ruang Pasal 8 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara 161 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN penyelenggaraan pemerintahan IKN. Untuk konteks IKN yang luasnya kurang lebih 256 ribu hektare, menurut saya memang sebaiknya jangan menggunakan bentuk provinsi, tetapi akan lebih tepat, lebih cocok, apabila digunakan apapun sebutannya, kalau saya baca di RUU-nya otorita, saya sepenuhnya sepakat gitu ya, atau juga pemerintah daerah khusus ibu kota negara, tetapi bukan provinsi, atau sebutan apapun yang nanti disepakati olehbapak dan ibu semua ini ya. 2. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 13 tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B, hanya boleh dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Khusus dan tidak berbentuk Otorita. 2. F.PG Pemerintah daerah berbentuk Otorita apa rujukan hukumnya? Perlu dipertimbangkan bahwa Otorita hanya bersifat ad hoc dalam tahap persiapan dan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN. Setelah masuk tahap penyelenggaraan pemerintahan, IKN berbentuk provinsi atau daerah khusus/istimewa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan. 3. F.Gerindra lingkup atau cakupan yang ingin dicapai. Tadi teman PKS menyampaikan judul ini tidak mencerminkan mungkin kewilayahan, tidak mencerminkan soal juga kekhususan itu, soal kekhususan itu. Saya ambil contoh di draf RUU IKN ini Pak, Pasal 2 Bagian ke - 1 soal Kedudukan itu tiba-tiba muncul narasi Pemerintahan Khusus IKN titik-titik berkedudukan di IKN. Jadi setelah Ketentuan Umum tiba-tiba nongol bahasa pemerintahan khusus. Kenapa disebut tiba-tiba nongol ? Karena sebelumnya wacana tentang pemerintahan khusus tidak begitu kuat di Ketentuan Umum apa segala macam tiba-tiba 162 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN (Rapat bersifat Terbuka) Bentuk dari IKN Pak nanti mohon dibantu saya untuk menjelaskan apa sebenarnya otoritas, daerah khusus provinsi atau daerah istimewa dipimpin oleh menteri ini Pak, selevel kementerian, apa kekhususannya? 3. Trubus Rahardiansyah dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 42 (Rapat bersifat Terbuka) kalau kita rujuk di Pasal 18b misalnya, lha disitu kan ada daerah khusus dan daerah istimewa. Nah berarti artinya apa? Mungkin saja ini akan disebut khusus gitu, kekhususan itulah maka Pasal 8 Pemerintahan Khusus IKN [...] diselenggarakan oleh Gubernur bersama DPRD. 4. F.PD Perlu penjelasan, apakah otorita IKN sejalan dengan Pasal 360 ayat (2) huruf m UU 23/2014 tentang Pemda mengenal istilah kawasan otorita? Apakah kawasan otorita sebagaimana dimaksud dalam UU Pemda dapat diterapkan sebagai bentuk dan susunan pemerintahan IKN? 5. F.PKS Perlu penjelasan pemerintah bagaimana konstruksi Otorita dan Otonomi Daerah. PKS menawarkan opsi alternatif bahwa kelembagaan nongol pemerintahan khusus. Pemerintah: (hlm.12) Di sini Pasal 18b menurut Pemerintah membuka fleksibilitas pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan sama sekali tidak terikat dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1). Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengonfirmasi tafsiran fleksibilitas yang penuh dalam kekhususan dari Pasal 18b Ayat (1) dan hubungannya dengan Pasal 18 Ayat (1) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang 163 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN kita sebut sebagai inovasi, kan gitu. Inovasi nama otorita ini supaya tidak dianggap bertentangan. Nah ini makanya perlu diperjelaskan lagi nanti didalam penjelasannya perlu dipertajam lagi agar pemahaman otorita itu tidak semata-mata dalam pengertian yang apa lain daripada yang dimaskud di Pasal 18 Ayat (1). otorita dapat diterima sebagai kelembagaan transisi sampai dibentuknya Daerah Otonom baru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan IKN. 6. DPD Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 8 RUU IKN bahwa Pemerintahan Khusus IKN diselenggarakan oleh Otoritas IKN. Pertanyaannya adalah apakah Otoritas IKN merupakan struktur pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945? Selama ini nomenklatur “otoritas” dipakai untuk menentukan pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan. Ada lagi satu Putusan MK Nomor 11 Tahun 2008 yang kami jadikan sebagai dasar yang menyatakan di Halaman 93 bahwa Pasal 18b Ayat (1) tidak berada di bawah Pasal 18 Ayat (1) yang mengatur Pemerintahan daerah secara umum. Pasal 18b Ayat (1) berdiri secara otonom dan dapat menjadi dasar untuk membentuk suatu pemerintahan yang dapat menampung dinamika di masa depan. Ini merupakan Putusan dari Mahkamah Konstitusi. 164 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN pengelolaan wilayah ekonomi/bisnis. Tenaga Ahli: (hlm. 32) F-PD tetap, Catatan mengingatkan isi Pasal 18b Ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Dengan demikian pada pembahasan pasal-pasal selanjutnya dalam RUU ini perlu adanya kejelasan apakah pemerintahan pada IKN selanjutnya akan disebut sebagai pemerintahan khusus IKN atau pemerintahan daerah khusus IKN. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 14 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) 165 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN F-PDIP (TBH Hasanuddin): (hlm. 21) Saya hanya ingin lebih meyakinkan diri saya saja ya Pasal 18b ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 kira-kira sebagai berikut ya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah, saya ulang satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. bersifat istimewa atau bersifat khusus tetap saja kriterianya adalah pemerintahan daerah. Nah apakah nanti sistem pemerintahan yang akan kita pilih itu, katakanlah tadi disebut sebagai Otorita atau Badan Otorita yang bukan pemerintahan daerah sesuai Amanat Undang-Undang Dasar, apakah ini nanti tidak bertentangan dengan 166 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Undang- Undang Dasar itu sendiri, mohon penjelasan terima kasih Ketua Rapat: (hlm. 44) Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu menurut saya kita kemarin rasanya tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun kebersamaan karena memang ini membahas bersama-sama, toh itu memang normatif saja, sudah dibacakan itu waktu malam yang lalu jadi itu otomatis di Timus nanti Pak Teras ya. Maka kita akan sepakati juga karena DIM ini terkait dengan 167 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah menyelesaikan sampai DIM 35 maka ada DIM-DIM terkait dengan DIM nomor 11 itu DIM 23. DIM 23 itu pemerintahan khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut pemerintahan khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN yang diatur dengan undang- undang ini. Jadi ini saya akan bacakan saja DIM yang terkait itu ada DIM nomor 23, DIM nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26, DIM nomor 32, DIM nomor 38, nomor 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 82, 84, 86, 88, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 122, 126, 127, 128, 129 132 144, 145, 146, 149, 154 dan 161 ini yang terkait dengan itu semua. 168 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Jadi apakah nanti ini kita sisir lagi atau kita serahkan ke Timus nanti untuk kita, silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru saya tawarkan. Saya akan putar nanti ini saya kan menyampaikan ini, kan ini perlu saya sampaikan untuk memudahkan. Ya baca? F-PDIP (Andreas Eddy Susetyo): (hlm. 45) Jadi terima kasih untuk Pimpinan yang telah melakukan clustering istilahnya dari DIM-DIM yang ada. Jadi kami sependapat dengan pendekatan clustering tetapi untuk DIM- nya, poin-poinnya kepada tetapi tidak perlu per kalimat, per kalimat, nanti per kalimatnya biar di Timus. Tapi pokok-pokok masalahnya di dalam tim 169 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN tersebut jadi kita cluster saja. Tadi Pimpinan sudah bagus sekali ini adalah DIM yang berkaitan jadi kita clustering dengan demikian akan lebih cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat dengan clustering nanti masing- masing anggota membaca clustering tersebut besok inti pokok-pokok bahasanya kita bahas, baru kemudian masuk ke Timus. Ketua Rapat: (hlm. 48) Ini sudah, kita sepakat ini dibagikan nanti dibaca untuk memudahkan pembahasan selanjutnya. 3. Rapat Panja Pansus RUU IKN tanggal 15 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Pemerintah: (hlm. 3) 170 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Ada dua isu yang penting, yang pertama adalah perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN, menjadi pemerintahan daerah khusus IKN. Jadi dari pemerintahan khusus IKN menjadi pemerintahan daerah khusus IKN. Kemudian ada perubahan konsep kelembagaan otorita IKN, sebatas pada fungsi persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan daerah khusus IKN, didalam rumusan yang baru penyelenggaraan pemerintahan di IKN diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Perubahan itu dalam rangka memastikan kesesuaian dengan Pasal 171 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN 18b ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usulan Dewan Perwakilan Daerah untuk memasukkan Pasal 22d Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterima. Substansi lebih lanjut diusulkan untuk dibahas di Timus dan Timsin. 4. Rapat Timus Pansus RUU IKN tanggal 6 Januari 2022 (Rapat bersifat Tertutup) Di dalam Rapat ini, Ketua Rapat menyampaikan bahwa Panja menyepakati perubahan diksi “Pemerintah Khusus Ibu Kota Negara” menjadi “Pemerintah Daerah Khusus IKN”. Perubahan diksi tersebut membawa konsekuensi adanya penyempurnaan rumusan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara. 172 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait Hak Masyarakat Adat Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN […], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1. AMAN dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 16 (Rapat bersifat Terbuka) Nah kemudian kalau kita baca sebetulnya di dalam rancangan saya menggunakan teknik search and find begitu kita tidak akan temukan sebetulnya ada satu kata adat di dalam rancangan ini. .. Nah kemudian sebetulnya ketika kita bicara IKN, ada beberapa aspek sebetulnya yang bisa terpengaruh dari kehidupan masyarakat, pertama itu status hak atas wilayah atas ruang DIM No. 84 1. F.PG Bagaimana hak pertanahan existing yang telah dimiliki masyarakat? Agar diatur ketentuan pengecualian bagi hak atas tanah existing, pilihannya dengan langsung diatur dalam RUU IKN atau peraturan pelaksanaannya. 2. F. Gerindra Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN […], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan hak masyarakat adat. 1. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 14 Desember 2021 (Rapat bersifat Terbuka) Ketua Rapat: (hlm. 44) Jika DIM 11 mengenai diksi dalam konsiderans mengingat pasal tadi ada usulan yang dari DPD memasukkan pasal 22d dan itu kan hal yang menurut saya normatif karena ini ada dalam batang tubuh ya dan memasukkan itu menurut saya kita kemarin rasanya tidak ada yang keberatan dalam rangka membangun kebersamaan karena memang ini membahas bersama-sama, toh itu memang normatif saja, sudah dibacakan itu waktu malam Pasal 16 ayat (1) Perolehan Tanah oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau kementerian/lembaga di Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) Mekanisme pengadaan Tanah dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat 173 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN hidupnya. Nah saya di sana sekarang itu ada 162 sebetulnya izin investasi di dua kabupaten ini. Jadi pertanyaannya sebetulnya IKN ini tanahnya dari mana? Apakah tanah dari perusahaan-perusahaan ini? Karena sebetulnya tanah perusahaan ini pun merupakan tanah rakyat yang tidak pernah mendapatkan concern dari masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan. Jadi belum pernah masyarakat mengikat suatu concern dengan perusahaan ini. Itulah sebabnya dari sisi masyarakat adat status tanah-tanah itu sebetulnya masih dalam konflik begitu. 3. F. PD Pasal 16 ayat (1) Dalam rangka pembangunan pada wilayah IKN [...], Otorita IKN diberikan hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak masyakarat lokal dan hak ulayat. Apakah tanah di dalam wilayah IKN ada yang berstatus hak milik individu atau bagian dari hak ulayat masyarakat adat? Di bagian mana dalam RUU ini yang sudah mengakomodir dan menjamin hak-hak masyarakat adat ataupun hak kepemilikan masyarakat setempat? Apabila belum ada, maka perlu ada yang lalu jadi itu otomatis di Timus nanti Pak Teras ya. Maka kita akan sepakati juga karena DIM ini terkait dengan DIM-DIM berikutnya kemarin kita sudah menyelesaikan sampai DIM 35 maka ada DIM-DIM terkait dengan DIM nomor 11 itu DIM 23. DIM 23 itu pemerintahan khusus ibu kota negara yang selanjutnya disebut pemerintahan khusus IKN adalah pemerintahan yang bersifat khusus di IKN yang diatur dengan undang- undang ini. Jadi ini saya akan bacakan saja DIM yang terkait itu ada DIM nomor 23, DIM nomor 24, DIM nomor 25, DIM nomor 26, DIM nomor 32, DIM nomor 38, nomor 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 82, 84, 86, 88, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 122, 126, 127, 128, 129 132 144, 145, dan HAT masyarakat adat. Pasal 16 ayat (3) Tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 16 Ayat (3) Pemberian hak pengelolaan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan HAT masyarakat dan HAT masyarakat adat. 174 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Nah ini yang menurut saya barangkali perlu dipertimbangkan untuk dibicarakan lebih lanjut di dalam rancangan undang-undang ini. 2. Prof. Maria SW Sumardjono dalam RDPU tanggal 12 Desember 2021, hlm. 14 (Rapat bersifat Terbuka) Jadi yang ingin juga saya tekankan agar supaya bapak, ibu didalam Pansus itu sangat memegang Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi tanah-tanah masyarakat yang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai wilayah IKN, demikian juga tanah-tanah masyarakat hukum adat penambahan substansi baru yang menjamin keberlangsungan hidup dan hak-hak ulayat masyakarat adat serta hak milik masyarakat setempat. 4. F.PKS Meminta penjelasan Pemerintah terkait sengketa tanah yang melibatkan hal ulayat di atas hak pengelolaan tanah IKN. Pemerintah harus melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 5. DPD Hak pengelolaan yang diberikan kepada Otorita IKN tersebut bagaimana halnya jika tanah tersebut ada yang 146, 149, 154 dan 161 ini yang terkait dengan itu semua. Jadi apakah nanti ini kita sisir lagi atau kita serahkan ke Timus nanti untuk kita, silakan Pak Ecky, nanti enggak ini baru saya tawarkan. Saya akan putar nanti ini saya kan menyampaikan ini, kan ini perlu saya sampaikan untuk memudahkan. Ya baca? F-PDIP (Andreas Eddy Susetyo): (hlm. 45) Jadi terima kasih untuk Pimpinan yang telah melakukan clustering istilahnya dari DIM-DIM yang ada. Jadi kami sependapat dengan pendekatan clustering tetapi untuk DIM- nya, poin-poinnya kepada tetapi tidak perlu per kalimat, per kalimat, nanti per 175 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN itu juga ada disana. Jadi daerah-daerah yang jadi IKN itu kan juga bukan daerah kosong, itu kan sudah ada masyarakat yang berada disitu. Maka saya sampaikan agar supaya tanah-tanah yang sudah ada di lokasi itu sebelum ditetapkan sebagai wilayah IKN, tetap diakui, dihormati dan dilindungi keberadaannya. Ini yang harus jadi pegangan ya, supaya tadi betul supaya jangan lalu ada diskriminasi ya, kemudian ada konflik antara pendatang dan mereka yang ada masyarakat tempatan. merupakan tanah ulayat atau tanah adat dan bagaimana mekanisme pengambilan hak pengelolaan atas tanah tersebut dari Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara? Hal ini perlu adanya pengaturan dan kejelasan dalam RUU ini. kalimatnya biar di Timus. Tapi pokok-pokok masalahnya di dalam tim tersebut jadi kita cluster saja. Tadi Pimpinan sudah bagus sekali ini adalah DIM yang berkaitan jadi kita clustering dengan demikian akan lebih cepat Pimpinan. Jadi kita sependapat dengan clustering nanti masing- masing anggota membaca clustering tersebut besok inti pokok-pokok bahasanya kita bahas, baru kemudian masuk ke Timus. Ketua Rapat: (hlm. 48) Ini sudah, kita sepakat ini dibagikan nanti dibaca untuk memudahkan pembahasan selanjutnya. 2. Rapat Panja Pansus RUU IKN, 17 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) 176 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Ketua Rapat: (hlm. 163) Berikutnya kita masuk ke cluster Pertanahan. Cluster Pertanahan menyisakan Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17, Pasal 16 dan Pasal 17. Untuk itu kami persilakan dari Fraksi PDIP Perjuangan. Udah bener kan Pak Arif? F-P. Gerindra (Kamrussamad): (hlm. 166) Kemudian Pasal 16, Pasal 16 Fraksi Gerindra dapat memberikan persetujuan dengan catatan mempertimbangkan keberadaan tanah dalam wilayah IKN harus senantiasa menghormati eksistensi tanah ulayat dan tanah masyarakat adat. 177 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Kemudian Pasal 16 dan Pasal 17 selanjutnya dapat disetujui. F-P.Demokrat (Hinca I.P. Pandjaitan): (hlm. 168) Untuk cluster Pertanahan Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17, Pasal 16 dan Pasal 17 Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan yang sangat kuat digarisbawahi gitu, dengan melibatkan masyarakat hukum adat karena itu kami mengusulkan agar ada penjelasan pasalnya, penjelasan pasal itu harus memasukkan sebagaimana kemarin kita dengarkan dalam RDPU dengan Lembaga Masyarakat Adat, komunitas masyarakat adat terutama mengenai hak ulayat masyarakat adat dan hak milik masyarakat 178 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN setempat tidak boleh dikesampingkan dan harus menjadi fokus dalam proses pengalihan hak atas tanah yang akan dikelola oleh Otorita IKN, ketentuan ini perlu kita kaji dengan sangat baik tadi sudah disampaikan sahabat saya Undang-Undang 2012 dari teman-teman PDIP penyelenggaraan ini harus betul-betul adil, ada catatan kami setidaknya terdapat 4 komunitas adat Dayak Paser di wilayah IKN baru. Contoh pendapat/masukan dari masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja IKN Pasal 25 (1) Kepala Otorita IKN selaku pengguna anggaran/pengg una barang 1. Wicipto Setiadi dalam RDPU tanggal 8 Desember 2021, hlm. 49 (Rapat bersifat Terbuka) Jadi menurut saya, bayangan saya DIM No. 126 – 129 1. F.PDIP Perlu memasukkan peran DPR dalam fungsi anggaran pada Rapat Timus Pansus RUU IKN tanggal 13 Januari 2022 (Rapat bersifat Terbuka) Pemerintah: (hlm. 6) Berikutnya adalah terkait dengan Pendanaan. Mengenai Pasal 25 (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN menyusun rencana kerja dan anggaran Otorita IKN (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 26 (1) Penyelenggaraa n dan pertanggungjaw aban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] dikelola dalam organisasi itu bukan organisasi, tidak terlalu apa, ruwet ini nya gitu ya, tetapi mudah me apa ya, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah pusat tadi, gitu ya. Kalau, dan saya malah membayangkan, Kepala apapun nanti sebutannya, itu adalah pengguna anggaran, bukan KPA ya, tapi langsung pengguna anggaran. Dan kalau terkait dengan penganggarannya berhadapan dengan DPR melalui Pembicaraan di DPR. 2. Anggito Abimanyu dalam RDPU tanggal 9 Desember 2021, hlm. 13 (Rapat bersifat Terbuka) Pemerintahan Khusus IKN [...] 2. F.PKS Rencana kerja dan anggaran Otorita IKN dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 3. F.PD Diperlukan adanya kepastian hukum agar pembahasan RKA sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBN dengan DPR 4. F.PG Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan DPR pendanaan yang kami terima dari khususnya dari usulan dari teman-teman dari Fraksi PDIP itu akhirnya menurut baik Badan Keahlian DPR dan juga Tim dari Pemerintah memastikan bahwa kita memasukkannya ke dalam Rezim Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Maka Otorita, Kepala Otorita itu adalah Pengguna Anggaran dan Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang. Jadi dari situ jelas posisinya dan partnernya dalam penyusunan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi nanti pembahasannya mengikuti siklus di APBN sehingga 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara. (2) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota 180 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN anggaran pendapatan dan belanja IKN [...] (2) Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Khusus IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tidak dijelaskan juga siapa yang menyetujui anggaran dari otorita tersebut? Tidak ada Pak di sini. Apakah Presiden ataukah, tapi menurut saya karena itu uang negara ya harus ke DPR Pak begitu. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. apabila diperlukan pendanaan pembiayaan ke depan dan seterusnya itu artinya menjadi bagian dari Pembahasan APBN yang sementara ada yang dititipkan di dalam kementerian dan lembaga ya sampai pada batas waktu tertentu di bawah koordinasi otorita. Itu yang kita coba rumuskan seperti itu. Itu mengenai Pendanaan. Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan antara lain Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, RPJMN dan/atau rencana anggaran tahunan, serta sejalan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal terdapat perubahan terhadap 181 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang berdampak terhadap penyesuaian anggaran/pendanaan, maka penyesuaian anggaran/pendanaan dilaksanakan dengan mekanisme penganggaran sesuai peraturan perundang- undangan, antara lain peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga. Rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara mencakup rencana pendapatan dan belanja lbu Kota Nusantara. 182 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai tata kelola anggaran Ibu Kota Nusantara. (2) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 183 Rumusan dalam RUU IKN Pendapat/Masukan dari Masyarakat DIM DPR (vide Lampiran 44) Pembahasan Rumusan dalam UU IKN Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Pelaksanaan dan pertanggungiawaban anggaran Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (2) Cukup jelas. 184 m. Bahwa tiga prasyarat untuk memenuhi partisipasi yang lebih bermakna disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 3 November 2021. Namun parameter yang konkret untuk partisipasi yang lebih bermakna tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Meskipun demikian pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna tersebut dengan melakukan RDPU, audiensi, konsultasi publik dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam DIM Fraksi (vide Pasal 96 ayat (3) UU Pembentukan PUU dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020). Hal itu membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan. 2. Terkait dengan dalil Para Pemohon Perkara 34 yang menyatakan bahwa Lampiran II UU IKN tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas serta tidak tersedia pada saat persetujuan bersama, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Pemerintah menyampaikan RUU IKN melalui Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Dalam RUU IKN yang disampaikan tersebut, hanya terdapat 1 lampiran yang melekat dengan RUU IKN, yaitu terkait dengan Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara. Adapun mengenai rencana induk IKN pada awalnya akan diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU IKN yang disampaikan oleh Pemerintah(vide Lampiran 8). b. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 13 Desember 2021, Pemerintah menyampaikan dokumen Masterplan (Rencana Induk) Ibu Kota Negara (vide Lampiran 42). 185 c. Dalam Rapat Panja Pansus RUU IKN pada tanggal 14 Desember 2021, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan terdapat isu penting terkait dengan rencana induk IKN yang memungkinkan mengalami perubahan, yaitu apakah melekat dengan undang-undang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan apa bentuk peraturan tersebut, apakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pernyataan Pemerintah tersebut disampaikan sebagai berikut: Pemerintah (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa): “Kemudian kedua hal ini mengenai baik pertanahan maupun penataan ruang tentu akan berpedoman mengikuti rencana induk Ibu Kota Negara. Di dalam rencana induk Ibu Kota Negara seperti yang pernah kami presentasikan di sini, tentu secara rigid dan detail itu diatur, dan kami sudah turun pada detail plan, dan bahkan kita sudah punya land development yang untuk siap bangun. Ini saya juga bisa saya ceritakan misalnya bahwa terkait dengan rencana induk yang sudah disiapkan sejak Tahun 2019 dan sudah selesai pada Tahun 2020 lalu ini master plan sudah selesai. Isu yang paling penting dari rencana induk ini adalah, apakah master plan itu melekat/touch dengan Undang-undang ini, atau dia ada distansi dengan Undang-undang ini, lalu kemudian diatur di mana? Apakah Peraturan Pemerintah? Ataukah di Peraturan Presiden? Itu menjadi penting karena kita ingin ada menghindari rigiditas, kalau memang diperlukan satu perubahan terhadap master plan, tetapi kita harapkan sebagaimana sejarah kota-kota di Indonesia, saya sebagai planer, saya hafal sejarah kota-kota di Indonesia. Sebenarnya master plan itu tidak ada yang salah, master plan Jakarta itu tidak ada yang salah, detail plan nya itu bagus, problem adalah eksekusi pada waktu master plan dan kemudian detail plan, misalnya Jakarta itu dengan ada akan dibuat giant wall dan seterusnya, itu sudah mulai dari tahun 30-an ada di master plan, mengatasi naiknya permukaan air laut di Jakarta itu sudah disusun kira-kira pada tahun 30-an. Jadi master plan itu sudah luar biasa. Nah, ini terkait dengan di rencana induk itu.” (vide Lampiran 45 hlm. 4-5) d. Kemudian dalam Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022 dan bersifat terbuka, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat rumusan yang mengalami perubahan berdasarkan masukan dari fraksi, salah 186 satunya adalah Pasal 7 ayat (3) yang mengatur mengenai pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II RUU IKN. Oleh karena perubahan rumusan dalam Pasal 7 tersebut bersifat substansi, maka pembahasan dan pendalaman lebih lanjut dilakukan dalam Rapat Panja. e. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 13 Januari 2022, pembentuk undang-undang kembali membahas substansi RUU IKN yang dibagi ke dalam 4 (empat) klaster, yaitu kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk, dan pertanahan (vide Lampiran 59 dan 60). f. Dalam Rapat Panja RUU IKN pada tanggal 17 Januari 2022, DPR, DPD dan Pemerintah telah menyetujui klaster rencana induk dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan (vide Lampiran 62). Adapun terkait dengan pelekatan rencana induk IKN dalam Lampiran II dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: “Rencana Induk Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. Pendahuluan; b. Visi, Tujuan, Prinsip Dasar dan Indikator Kinerja Utama; c. Prinsip dasar pembangunan; dan d. Penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam Rapat Panja tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan RUU IKN agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun dibuka ruang untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan pada waktu mendatang. Hal tersebut mengacu pada rumusan Pasal 7 ayat (5) huruf a yang mengatur: 187 “Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Rencana Induk Ibu Kota Negara akan dilakukan perubahan, maka perlu dikonsultasikan dengan DPR. Terbentuknya rumusan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (5) RUU IKN tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari rumusan Pasal 7 draft RUU IKN yang disampaikan pada awalnya bersamaan dengan Surat Presiden No. R- 44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (vide Lampiran 8) yang semula terdiri atas 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat (vide Lampiran 51). Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk sebagaimana dalam Lampiran II RUU IKN telah mengalami perubahan dalam pembahasan RUU IKN dan mendapat perhatian yang serius dari pembentuk UU yang dalam hal ini DPR diwakili oleh Panja Pansus RUU IKN dan Pemerintah diwakili oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. g. Pada tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan Rapat Kerja Pansus RUU IKN yang juga dihadiri wakil pemerintah dengan acara Laporan Panja ke Pansus, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat DPD, Pengambilan Keputusan, Penandatanganan Naskah RUU dan Sambutan Pemerintah. Setelah mendengarkan seluruh pandangan dan pendapat dari masing-masing fraksi, DPD dan Pemerintah, Rapat Pansus menyetujui RUU IKN yang telah dibahas untuk diproses lebih lanjut pada Tahap Pembicaraan Tingkat II (vide Lampiran 63 hlm. 51). h. Pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/Pengambilan Keputusan Menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Januari 2022 tidak membahas mengenai Lampiran 188 II RUU IKN melainkan pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan atas RUU IKN yang didahului dengan penyampaian Laporan Pansus terkait hasil pembahasan RUU IKN yang poin-poin pentingnya antara lain sebagai berikut: • bahwa pada Tahap Pembahasan dan Pembicaraan Tingkat I, konsep RUU IKN beserta lampirannya telah dilakukan pembahasan antara DPR, Pemerintah, dan DPD; • Pada akhir pembicaraan tingkat I tersebut, 8 (delapan) fraksi dan Komite I DPD menyatakan menyetujui hasil pembahasan RUU IKN sedangkan Fraksi PKS di dalam pendapat mini fraksi menyatakan Fraksi PKS mengambil sikap dengan berbagai pertimbangan bahwa masih banyak substansi dan pandangan Fraksi PKS yang belum diakomodir dalam RUU IKN, maka Fraksi PKS menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. • DPR berpandangan bahwa meskipun dalam pembicaraan tingkat I terdapat 1 (satu) fraksi yang menolak RUU IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (pembicaraan tingkat II), mayoritas fraksi dalam rapat pembicaraan tingkat I tersebut menyetujui RUU IKN untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II. Pada saat pengambilan keputusan di tingkat II, seluruh peserta Rapat Paripurna menyetujui RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Namun setelah pengambilan keputusan tersebut ada pernyataan keberatan atau penolakan dari Fraksi PKS. Keberatan atau penolakan pada saat keputusan telah diambil dapat dianggap sebagai sebuah catatan keberatan/minderheidsnota. DPR menerangkan bahwa sikap seperti itu merupakan suatu bentuk dan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan di DPR, namun sikap tersebut tidak dapat membatalkan atau menghambat persetujuan yang telah diambil dalam rapat paripurna tersebut. • Bahwa catatan yang diberikan dari Fraksi PKS pada dasarnya tidak mengubah prinsip persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Terkait dengan catatan keberatan/minderheidsnota tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan MK 189 Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menyatakan sebagai berikut: " Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut Mahkamah telah memeriksa Risalah Rapat Paripurna Ke-17 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001- 2002, bertanggal 23 Oktober 2001, yakni rapat paripurna yang mengesahkan RUU Minyak dan Gas Bumi menjadi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam risalah dimaksud, dalil Pemohon yang menyebutkan ada 12 (dua belas) anggota DPR yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU Minyak dan Gas Bumi dengan mengajukan minderheidsnota terbukti benar (vide Risalah hal. 70-74). Namun, dalam risalah yang sama, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa pada bagian akhir rapat paripurna dimaksud, tatkala seluruh fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir-nya dan pimpinan rapat (A.M. Fatwa) menanyakan apakah RUU a quo dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, risalah mencatat bahwa seluruh anggota DPR setuju tanpa ada lagi pernyataan keberatan atau tidak setuju, sehingga pimpinan rapat kemudian mempersilahkan wakil pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyampaikan sambutannya (vide Risalah hal. 158);…” • Dalam konteks pembicaraan tingkat II RUU IKN, berdasarkan risalah Rapat Paripurna tertanggal 18 Januari 2022, dapat diketahui bahwa seluruh peserta sidang paripurna menyetujui RUU IKN beserta lampirannya untuk disahkan menjadi undang- undang. (vide Lampiran 64 hal. 73) i. Bahwa Lampiran II UU IKN telah terlampir dan dapat diakses pada laman web: https://jdih.setneg.go.id/Produk dan https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1791. j. Berdasarkan uraian di atas, maka DPR menyampaikan bahwa dinamika perubahan sering kali terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang. Meskipun dalam RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden tidak melampirkan rencana induk IKN, namun pada saat pembahasan DPR menyadari bahwa rencana induk tersebut perlu dilekatkan dalam RUU IKN dan menjadi Lampiran II yang tidak terpisahkan dari undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN dan telah disetujui baik dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I maupun dalam Rapat 190 Pembicaraan Tingkat II. Dengan telah dicantumkannya frasa “tercantum dalam Lampiran II” di dalam batang tubuh UU IKN, maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang. Oleh karena itu dalil Para Pemohon Perkara 34 tersebut adalah tidak tepat dan pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas UU IKN secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak terdapat cacat formil. III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 191 Nomor 6398), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara No. 667 Tahun 2020), dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara No. 668 Tahun 2020); 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa DPR telah pula mengajukan lampiran keterangan DPR yang diberi tanda lampiran 1 sampai dengan lampiran 67 sebagai berikut: No Nama Dokumen Keterangan Tanggal PERENCANAAN 1 Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Tahun 2020-2024. Prolegnas jangka panjang Tahun 2020-2024 pada urutan ke-131 herdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/ DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. 17 Desember 2019 2 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2020 Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pads urutan ke-46 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 22 Januari 2020 3 Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutan ke-28 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan 23 Maret 2021 192 Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-202 4 Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahuhn 2021 dan Program Legislasi Nasional Rnacangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada urutab ke-29 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024 30 September 2021 5 Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 Prolegnas Prioritas Tahun 2022 pada urutan ke-33 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/ DPR RI/11/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 7 Desember 2021 PEMBAHASAN 6 Surat Presiden No. R-44/Pres/09/2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Penyampaian berkas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan prioritas utama pembahasan dan penugasan Menteri untuk membahas RUU tersebut 29 September 2021 7 Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Ibu Kota Negara Naskah Akademik RUU IKN sejumlah 175 halaman termasuk halaman sampul dan daftar pustaka, terdiri atas 6 (enam) bab. 7 November 2021 8 Draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Draft RUU IKN yang terdiri atas 34 pasal beserta Iampiran Peta Delineasi Kawasan Strategic Nasional lbu Kota Negara 7 November 2021 9 Laporan Singkat Rapat Pansus RUU IKN (rapat intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Panitia Khusus RUU IKN (Terbuka) Rapat Pansus RUU (Rapat Intern) IKN dilaksanakan dalam rangka pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. 7 Desember 2021 10 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendengarkan Penjelasan Pemerintah (terbuka) Rapat dengan agenda penjelasan pemerintah pandangan fraksi-fraksi, pandangan DPD, tanggapan pemerintah, dan pengesahan jadwal acara dan mekanisme pembahasan 7 Desember 2021 193 RUU, serta pembentukan panja. Terdapat catatan dari Fraksi Partai Demokrat yang meminta penundaan pembahasaan RUU dan fokus pada penanganan Covid-19. Sedangkan Fraksi PKS meminta agar pembahasan RUU IKN tidak dibahas terburu-buru dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11 Risaiah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif hukum tata negara, pakar tata ruang dan kota, lingkungan, dan ekonomi. 8 Desember 2021 12 Bahan Paparan Pakar atas nama Wicipto Setiadi Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pers ektif Hukum Tata Negara 8 Desember 2021 13 Bahan Paparan Pakar atas nama Hendricus Andy Simarmata Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif hukum lingkungan 8 Desember 2021 14 Bahan Paparan Pakar atas nama Wicaksono Sarosa Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif hukum lingkungan 8 Desember 2021 15 Bahan Paparan Pakar atas nama Asep Sofyan Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perspektif lingkungan 8 Desember 2021 16 Bahan Paparan Pakar atas nama Nurkholis Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif ilmu ekonomi 8 Desember 2021 17 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Mendapatkan Bahan Masukan Pembahasan RUU IKN (Terbukan) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 5 orang pakar yang memberikan masukan dari perspektif sosiologi kemasyarakatan, ekonomi, investasi, pendanaan berkelanjutan, masyarakat adat dan humaniora, dan kebencanaan. 8 Desember 2021 18 Bahan Paparan Pakar atas nama Paulus Wirutomo Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset dan Pendanaan Berkelanjutan 9 Desember 2021 19 Bahan Paparan Pakar atas nama Anggito Abimanyu Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkelanjutan. 9 Desember 29021 194 20 Bahan Paparan Pakar atas nama Fadhil Hasan Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ilmu Ekonomi, Investasi, BMN, Pengalihan Aset, dan Pendanaan Berkeianjutan 9 Desember 2021 21 Bahan Paparan Pakar atas nama Erasmus Cahyadi Terre Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Masyarakat Adat dan Humaniora 9 Desember 2021 22 Bahan Paparan Pakar atas nama Avianto Amari Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif Ibu Kota Negara dan Kebencanaan 9 Desember 2021 23 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dan Aliansi Masyarakat daIam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat dengar pendapat umum Pansus RUU tentang IKN dengan 3 prang pakar dan 2 aliansi masyarkat yang memberikan perspektif perencanaan wilayah dan GIS, perspektif ekonomi, perihal tugas dan fungsi badan otorita IKN, desentralisasi fiskal serta pengalihan asset 10 Desember 2021 24 Bahan Paparan Pakar atas nama Mukti Ali Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Perencanaan WiIayah dan GIS 10 Desember 2021 25 Bahan Paparan Pakar atas nama Master P. Tumanggor Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi 10 Desember 2021 26 Bahan Paparan atas nama Robert Endi Jaweng Masukan Pakar atas RUU IKN dari perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Pengalihan Aset 10 Desember 2021 27 Bahan Paparan atas nama Suharyono S. Hadiningrat Masukan pakar atas RUU lKN dari perspektif Inspirasi Merah Putih Indonesia. 10 Desember 2021 28 Bahan Paparan Pakar atas nama Mohammad Djailani Ketua Umum Aliansi Pimpinan Ormas Daerah AORDA Kalimantan Timur. 10 Desember 2021 29 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang lKN dengan 4 orang pakar yang memberikan perspektif hukum Tata Negara, kebijakan publik, kelembagaan negara, dan teknologi informasi. 11 Desember 2021 30 Bahan Paparan Pakar atas nama Satya Arinanto Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Hukum Tata Negara. 11 Desember 2021 31 Bahan Paparan Pakar alas nama Chazali H. Situmorang Masukan pakar atas RUU lKN dari perspektif Kebijakan Publik 11 Desember 2021 195 32 Bahan Paparan Pakar atas nama Aminudin Kasim Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Kelembaaan Negara 11 Desember 2021 33 Bahan Paparan Pakar atas nama Pratama Dahlian Persadha Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Teknologi Informasi 11 Desember 2021 34 Risalah Rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar dalam rangka mendapatkan masukan RUU IKN (Terbuka) Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan 7 orang pakar yang memberikan perspektif pertanahan atau agraria, kelembagaan dan kebijakan publik, serta ekonomi dan pembangunan. 12 Desember 2021 35 Bahan Paparan Pakar atas nama Trubus Rahadiansyah Masukan pakar alas RUU IKN dari perspektif KeIembagaan dan Kebijakan Publik Pembentukan IKN 12 Desember 2021 36 Bahan Paparan Pakar atas nama Ananda B. Kusumah Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif kelembagaan dan kebijakan Publik Pembentukan IKN 12 Desember 2021 37 Bahan Paparan atas nama Arief Anshory Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Ekonomi dan Pembangunan 12 Desember 2021 38 Bahan Paparan Pakar atas nama Yayat Supriatna Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Tata Ruang dan Agraria 12 Desember 2021 39 Bahan Paparan Pakar atas nama Maria S.W. Soemardjono Masukan pakar atas RUU IKN dari perspektif Pertanahan/Agraria 12 Desember 2021 40 Risalah Rapat internal Panitia Khusus RUU tentang lbu Kota Negara dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka) Rapat yang menghasilkan persetujuan dan menetapkan Ketua Panja RUU IKN adalah Wakil Ketua Pansus (Saudara Saan Mustopa, M.Si.). 13 Desember 2021 41 Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus dengan Pemerintah dan DPD dengan Agenda Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja (Terbuka) Penyampaian Pandangan Pemerintah tentang RUU IKN Kepada Panja. 13 Desember 2021 42 Rencana Induk (Master Plan) IKN Paparan Rencana Induk (Master Plan) IKN dari Kementerian PPN/Bappenas 13 Desember 2021 43 Risalah Rapat Pania Panitia Khusus Dengan Pemerintah dan DPD Dengan Agenda Pembahasan DIM RUU IKN (Terbuka) jumlah DIM RUU IKN adalah sebanyak 277 DIM, yang terdiri dari 35 DIM substansi dan 18 DIM redaksional. DPR RI, DPD RI dan Pemerintah menyetujui jadwal acara dan mekanisme pembahasan Panja RUU IKN. 13 Desember 2021 196 44 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN Daftar Inventarisasi Mk asalah (DIM) RUU IKN dari 9 (sembiIan) fraksi di DPR sebanyak 278 nomor. 13 Desember 2021 45 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka) Rapat dengan agenda melanjutkan pembahasan DIM nomor 35 dan seterusnya 14 Desember 2021 46 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN dengan agenda pembahasan DIM (Terbuka) Rapat dengan agenda pembahasan hasil dari restrukturisasi terhadap DIM-DIM yang merupakan implikasi dari disepakatinya DIM. 15 Desember 2021 47 Laporan Singat Rapat Panitia Khusus Dengan Agenda Audiensi Dengan Forum Dayak Bersatu (FDB) (Terbuka) Rapat dengan Agenda pertemuan Forum Dayak Bersatu yang mengakomodasi seluruh komunitas Daya se-Kalimantan memberikan pandangan bahwa seluruh masyarakat adat Kalimantan mendukung rencana pemindahan Ibu kota Negara dengan mengedapankan HAM, partisipasi masyarakat Kalimantan, kondisi lingkungan, otonomi khusus Kalimantan Timur serta menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. 17 Desember 2021 48 jadwal acara dan Daftar Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Amerika Serikat Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dari 18-24 Desember 2021 18-24 Desember 2021 49 jadwal acara dan Daftar Titre Kunjungan Kerja Luar Negeri Pansus RUU IKN ke Kazakhtan Berisi jadwal kegiatan dan daftar nama Tim Pansus RUU IKN yang melakukan kunjungan kerja ke Kazakhtan dari 2-5 januari 2022 2-5 Januari 2022 50 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU Tentang Ibukota Negara Bersama Pemerintah dan DPD RI (Tertutup) Rapat Tertutup. 6 Januari 2022 51 Draft RUU IKN 6 januari 2022 Draft RUU IKN setelah melalui pembahasan Pra Timus antara Kementerian PPN/Bappenas clan Badan Keahhan DPR 6 Januari 2022 52 Hasil Rumusan Pra Timus RUU IKN Hasil Rumusan Pra Timus Pemerintah (Bappenas) dan Badan 6 Januari 2022 197 Keahlian DPR atas RUU IKN hasil pembahasan tanggal 27-28 dan 31 Desember 2021, serta tanggal 3 dan 8 januari 2022 53 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus Dengan Agenda Pembahasan Timus RUU IKN Bersama Pemerintah Dan DPD RI (Tertutup) Rapat Tertutup. 10 Januari 2022 54 Laporan Singkat Rapat Tim Perumus Pansus RUU IKN (Terbuka) Rapat Tim Perumus RUU IKN Bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka tanggapan fraksi-fraksi terhadap rumusan 28 DIM RUU yang mengalami perubahan rumusan sebagai inzplikasi dari disetujuinya perubahan diksi pada DIM nomor 11 sesuai dengan tugas yang diberikan panja. 11 Januari 2022 55 Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Mulawarman 11 Januari 2022 56 Laporan Singkat Rapat Panitia Kerja Pansus RUU IKN (Tertutup) Rapat tertutup. 12 Januari 2022 57 KonsuItasi Publik RUU IKN di Universitas Hasanuddin Berisi jadwal acara dan daftar delegasi kegiatan Konsultasi Publik RUU IKIN di Universitas Hasanuddin 12 Januari 2022 58 Konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara Berisi daftar delegasi dan laporan kegiatan konsultasi Publik RUU IKN di Universitas Sumatera Utara. 12 Januari 2022 59 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU IKN dengan Pernerintah dan DPD dalam rangka pembahasan DIM yang menyepakati: a) DIM yang akan digunakan dalam pembahasan RUU selanjutnya adalah DM hasil rekonstruksi yang telah dibagikan pada tanggal 6 Januari. b) Pembahasan DIM selanjutnya akan dilakukan secara clustering yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster, yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan Rencana Induk (master plan); Pertanahan; 13 Januari 2022 198 Termasuk di dalamnya pasal- pasal yang relevan. 60 DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster DIM fraksi-fraksi yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster yakni Kelembagaan otorita dan implikasinya; Pendanaan; Rencana induk (masterplan); Pertanahan; Termasuk di dalamnya pasal- pasal yang relevan. 13 Januari 2022 61 Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur Berisi agenda kegiatan Kunjungan Kerja Pansus RUU IKN ke Kalimantan Timur seiama 2 (dua) hari 14-15 Januari 2022 62 Risalah Rapat Panitia Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU 1KN dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU IKN secara klaster. 17 Januari 2022 63 Risalah Rapat Kerja RUU IKN (Terbuka) Rapat Panja RUU IKN dengan Pemerintah dan DPD dalam rangka penyampaian Laporan Panja; pembacaan pandangan/pendapat akhir mini dari seluruh fraksi DPR serta DPD; dan pengambilan keputusan tingkat I. 18 Januari 2022 PENETAPAN RUU MENJADI UNDANG-UNDANG 64 Risalah Rapat Paripurna Rapat Paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU IKN menjadi undang-undang. 18 Januari 2022 65 Laporan Panitia Khusus RUU IKN dalam Rapat Paripurna Laporan dari Pansus RUU IKN atas hasil pembahasan RUU IKN yang disampaikan dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 66 Draft RUU IKN yang disahkan dalam Rapat Paripurna Draft RUU IKN yang disahkan dalam Rapat Paripurna 18 Januari 2022 67 Surat penyampaian RUU IKN menjadi UU pasca Pembicaraan Tk II pada Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 kepada Presiden Surat penyampaian RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU pasca Pembicaraan Tk II pada Selasa, 18 Januari 2022 Pukul 10.00 kepada Presiden sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPR No.1/DPR/RI/III/2021-2022 18 Januari 2022 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 21 April 2022 dan keterangan tertulis bertanggal 19 April 2022 yang diterima Mahkamah pada 19 April 2022, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: 199 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, dan Perkara Nomor 34/PUU- XX/2022 pada pokoknya menguji UU IKN secara formil. 2. Dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945: a. Pasal 1 ayat (2); b. Pasal 1 ayat (3); c. Pasal 22A; d. Pasal 27 ayat (1); e. Pasal 28C ayat (2). 3. Dianggap juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut sebagai UU No.12 Tahun 2011. II. DALIL-DALIL PERMOHONAN 1. Dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022: a. Para Pemohon dalam posita memohon adanya putusan sela (provisi) sebagaimana diuraikan dalam halaman 37 angka 1, angka 2, dan seterusnya sampai dengan halaman 43. b. Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam permohonan perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 pada halaman 37 sampai dengan halaman 84 dalam posita, yang pada petitumnya “untuk dinyatakan undang-undang a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang serta bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 2. Dalil Permohonan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022: Para Pemohon mempertentangkan dalam proses pembentukan UU IKN, yang secara lengkap tercantum dalam berkas permohonan perkara Nomor 34/PUU- XX/2022 pada halaman 15 sampai dengan halaman 32 dalam posita, yang pada petitumnya “untuk dinyatakan undang-undang a quo bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 200 III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 secara tegas telah memberikan ketentuan tata cara uji formil yang tetap berdasarkan pengujian secara konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga berdasarkan kewenangan MK untuk menguji secara formil pengujian berdasarkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat “persetujuan bersama”. 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan esensi berlakunya asas legalitas sehingga frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan norma yang sangat fundamental sebagai dasar terbentuknya undang-undang. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 dalam frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan norma yang dapat menciptakan suatu gagasan norma-norma menjadi norma hukum atau RUU menjadi undang-undang. Konstitusionalitas Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945 sejalan dengan konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum” yang menerapkan asas legalitas sebagai sistem pemerintahan sehingga frasafrasa “persetujuan bersama” merupakan 201 tindakan pemerintahan sebagai perwujudan negara dalam menciptakan hukum tertulis atau undang-undang. 4. Sesuai ketentuan Pasal 24C, Pasal 20, dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, merupakan pengujian atas sah atau tidaknya suatu undang-undang sehingga pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 harus diuji secara konstitusional dengan menilai sah atau tidaknya “persetujuan bersama” yang dilakukan dalam pembentukan undang-undang sebagai tata cara memperoleh sah atau tidaknya suatu norma dan sah atau tidaknya suatu undang-undang. 5. Jika pembentukan undang-undang telah diproses berdasarkan prosedur yang berlaku dan telah adanya “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat I dan “persetujuan bersama” yang dilaksanakan dalam pembahasan Tingkat II dan tidak adanya kegagalan dalam mendapatkan “persetujuan bersama” dalam organ pembentuk undang- undang maka secara konstitusional undang-undang tersebut menjadi sah secara formil. Namun jika proses pembentukan undang-undang gagal dalam mendapatkan “persetujuan bersama” baik dalam pembahasan Tingkat I atau pembahasan Tingkat II yang kemudian dipaksakan menjadi undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dengan alasan telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 UUD Tahun 1945 sehingga dapat dinyatakan cacat formil secara konstitusional. 6. Sebagai argumentasi berdasarkan konstitusionalitas uji formil dalil permohonan uji formil harus diuji sejak proses pada pembahasan DPR Tingkat I dan Tingkat II, sedangkan proses sebelum pembahasan di DPR hanya sebagai pendukung atau penguat pertimbangan Mahkamah dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil yang sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang secara tegas memberikan perbedaan tata cara pelaksanaan uji formil UU terhadap UUD Tahun 1945. 202 8. Perbedaan pengujian formil dan pengujian materiil dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 diantaranya: a. Legal Standing dalam uji formil hanya terbatas pada kerugian konstitusional secara “keterpautan” dengan undang-undang yang diuji. b. “Keterpautan” dimaksud merupakan kerugian konstitusional yang terbatas pada alasan kerugian yang melekat dalam undang-undang yang diuji baik yang melekat adanya hak, kewajiban atau tugas dan tanggung jawab di dalam pengaturan dalam Undang-undang yang diuji. c. Batu uji dalam pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya Undang-undang dalam UUD Tahun 1945, yang secara konstitusional dapat diuji terhadap: 1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus tetap berdasarkan pada konsep negara hukum. 2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU, 3. Pasal 20 ayat (2) UUD Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 4. Pasal 20 ayat (3) UUD Tahun 1945, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 5. Pasal 20 ayat (4) UUD Tahun 1945, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang. 6. Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945, dalam hal rancangan undang- undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 9. Terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2020 Mahkamah berpendirian yang pada pokoknya kerugian konstitusional tetap masih berpedoman pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 (vide paragraf (3.6) halaman 203 275) yang secara jelas tidak membedakan Legal Standing antara uji formil dan uji materil dimana antara uji formil dan uji materil memiliki banyak perbedaan diantaranya: a. Pengujian formil merupakan pengujian prosedur dan tata cara sah atau tidaknya suatu undang-undang, yang secara esensial tidak menguji norma-norma yang berlaku atau belum adanya akibat hukum. b. Pengujian materil merupakan pengujian undang-undang yang telah sah berlaku, yang secara esensial menguji norma-norma undang-undang yang dapat menimbulkan akibat hukum. c. Akibat hukum kerugian formil berdampak hanya kepada pembentuk undang-undang, yang dianggap cacat dalam pembentukannya. d. Akibat hukum kerugian materiil berdampak pada pemilik hak-hak konstitusional secara umum yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-haknya. e. Legal Standing uji formil adanya pihak yang merasa dirugikan akibat dibentuknya undang-undang dan berpotensi dapat melanggar atas hak, tugas atau kewenangannya yang terkandung didalamnya atau adanya hubungan yang melekat “keterpautan” terhadap undang-undang yang diuji. f. Legal Standing uji materiil adalah terkait “kerugian konstitusional” para pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak secara umum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. 10. Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menegaskan bentuk kerugian konstitusional yang sangat jelas atas hak yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, dan adanya bentuk kerugian yang dilanggar dengan berlakunya undang-undang. Hal tersebut sudah sangat jelas untuk penegasan bentuk kerugian secara materiil karena hak-haknya dapat dilanggar dalam bentuk norma undang-undang, dalam bentuk pasal, ayat, frasa atau kata sehingga dalam menguji materiil pihak yang merasa dirugikan akibat berlakunya undang-undang dapat menguji materi undang-undang pasal, ayat, frasa atau kata. Sehingga, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tidak dapat digunakan sebagai landasan uji 204 formil namun akan lebih beralasan hukum jika digunakan sebagai landasan uji materiil. 11. Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum Legal Standing dibedakan sebagai berikut: a. Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan Legal Standing uji formil. b. Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagai landasan Legal Standing uji materiil. 12. Berdasarkan argumentasi atas Legal Standing uji formil tersebut di atas Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan kepastian hukum sebagai tata cara syarat Legal Standing uji formil baik bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945. 13. Sesuai Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penting kiranya bagi Pemerintah untuk memberikan pandangan dan pendapat atas kedudukan hukum Legal Standing uji formil para Pemohon: a. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 sebagaimana tercantum dalam permohonan halaman 2 sampai dengan 6 yang pada pokoknya: 1) Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa terkait penerapan manajemen strategi dalam UU a quo. Apabila dilihat secara manajemen strategi anggaran pembangunan IKN tidak jelas akan menggunakan anggaran yang dialokasikan darimana. 2) Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia menguraikan kedudukan Legal Standing sebagai berikut: a. Pemohon pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta Periode 2004-2009 yang mengerti dan mengetahui proses pembentukan suatu UU, durasi waktu 42 hari tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang dan terburu-buru. 205 b. Saat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan banyak masyarakat Jakarta yang bertanya tentang nasib/masa depan Jakarta sebagai ibu kota dipindahkan membuat Pemohon tidak bisa menjelaskan karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga masyarakat DKI Jakarta jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. c. Sebagai pengurus dalam Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengharmonisasikan ketentuan norma yang mengatur terkait pembangunan IKN Nusantara dengan ketentuan norma yang diatur dalam UU yang terkait dengan sumber daya alam. d. Sebagai tax payer, proyek IKN berpotensi besar untuk terhenti hal ini tentunya bentuk penggunaan APBN yang tidak bertanggung jawab dan menmbulkan kerugian negara padahal APBN berasal dari pajak rakyat yang selalu dibayarkan oleh Pemohon. 3) Pemohon III sebagai Warga Negara Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025, tidak mendapatkan informasi yang jelas, dan kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU a quo. 4) Pemohon IV sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh agamawan yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, merasa proses pembentukan terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, tanpa mengundang pihak yang terdampak baik masyarakat Jakarta, maupun masyarakat Kalimantan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan akibat shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarakat asli Kalimantan. Selain itu, Pemohon merasa kesulitan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakan hal ini, terlebih adanya infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah dibangun dan dijaga oleh Pemohon. 206 5) Pemohon V sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki kekhawatiran dalam menjaga tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, akan adanya potensi konflik horizontal, berpotensi terlanggar dalam ketentuan UU a quo incasu peralihan/pembebasan lahan masyarakat. 6) Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI sebagai Warga Negara Indonesia merupakan Purnawirawan TNI, yang tidak bisa memberikan masukan dalam merumuskan ketentuan UU a quo karena wakttu pembentukan UU terhitung sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang memiliki multidimensi. 7) Pemohon XII merupakan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang guru besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya dimana Pemohon tidak dapat memberikan masukan keapda Pembentuk UU untuk menyampaikan pendapatnya agar menghentikan rencana perpindahan IKN karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU a quo. 8) Pemohon XIII adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta menerima keluhan dan memperjuangkan persoalan yang ada di Jakarta. Pemohon tidak bisa menjelaskan karena tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Selain itu, akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan tidak dibuka seluruhnya (28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan). 9) Pemohon XIV adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan pensiunan dosen yang juga pengamat ekonomi yang aktif memberikan pemikiran-pemikiran menjadi tidak terakomodir mengingat partisipasi public dalam pembentukan UU a quo hanyalah bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna. 10) Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi 207 wiraswasta, pengacara, pedagang, dan karyawan swasta sebagai para pemilih dalam pemilu tahun 2019 mendalilkan kerugian bahwa pembentuk UU telah mengabaikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. 11) Pemohon XXIV adalah Warga Negara Indonesia sebagai mahasiswa telah melakukan hasil kajian menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU a quo sangat cepat dan partisipasi publik hanya formalitas yang tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak incasu masyarakat Jakarta b. Kedudukan Hukum para Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan halaman 1 s/d 6 yang pada pokoknya: 1) Pemohon I, III dan XIX berkedudukan sebagai PNS; 2) Pemohon II, IV, VII, XIII dan XV berkedudukan sebagai Dosen; 3) Pemohon V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, dan XXI berkedudukan sebagai Karyawan Swasta; 4) Pemohon XIV dan XVIII berkedudukan sebagai Pensiunan; 5) Pemohon XVI dan XVII berkedudukan sebagai Wiraswasta; 6) Pemohon XX berkedudukan sebagai Wartawan. Terhadap Kedudukan Para Pemohon I sampai dengan XXI, diuraikan sebagai berikut: a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional Pasal 28D dan 28F UUD 1945 b. Para pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) c. Para Pemohon adalah Warga Negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat Kesehatan Masyarakat akibat Covid-19 c. Konstitusionalitas Legal Standing para Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 dalam satu pandangan Pemerintah sebagai berikut: 1) Pemohon yang berkedudukan sebagai “dosen” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji, baik terhadap hak dan kewajiban yang diatur secara langsung maupun 208 tidak langsung dalam undang-undang yang di uji dan juga tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Dosen. 2) Pemohon yang berkedudukan sebagai “wiraswasta” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terkait terhadap hak-haknya untuk melakukan usaha sebagai wiraswasta dengan berlakunya undang-undang yang di uji tidak akan adanya potensi kerugian secara konstitusional dan tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wiraswasta. 3) Pemohon berkedudukan sebagai mantan Anggota DPD atau DPR secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terkait hak dan kewajibannya yang diatur secara langsung dalam undang-undang yang di uji yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai mantan Anggota DPD atau DPR. 4) Pemohon berkedudukan sebagai “Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. 5) Pemohon berkedudukan sebagai “tokoh agama” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai tokoh agama, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai tokoh agama. 6) Pemohon berkedudukan sebagai “Pensiunan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik 209 terhadap hak-haknya sebagai pensiunan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai pensiunan. 7) Pemohon berkedudukan sebagai “Purnawirawan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Purnawirawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Purnawirawan. 8) Pemohon berkedudukan sebagai “Mahasiswa” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Mahasiswa, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Mahasiswa. 9) Pemohon berkedudukan sebagai “Karyawan Swasta” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Karyawan Swasta, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Karyawan Swasta. 10) Pemohon berkedudukan sebagai “Pengacara” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pengacara, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pengacara 11) Pemohon berkedudukan sebagai “Pedagang” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai Pedagang, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Pedagang. 210 12) Pemohon berkedudukan sebagai “PNS” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak- haknya sebagai PNS, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional, bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai PNS. 13) Pemohon berkedudukan sebagai “Wartawan” secara jelas tidak memiliki “keterpautan” dengan undang-undang yang di uji baik terhadap hak-haknya sebagai wartawan, sehingga dengan berlakunya undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Wartawan. Sesuai kedudukan hukum Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU- XX/2022, Pemerintah berkeyakinan bahwa berdasarkan syarat Legal Standing uji formil sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/ 2009, secara jelas kedudukan hukum Legal Standing para Pemohon tidak adanya hubungan “keterpautan” dengan udang-undang yang di mohonkan untuk diuji, yang secara faktual Undang- Undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi para Pemohon sehingga para Pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang a quo secara formil, dan akan sangat beralasan hukum, jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Legal Standing para Pemohon secara keseluruhan. IV. PUTUSAN SELA/PROVISI Berdasarkan permohonan perkara dalam Bab III halaman 37 yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan Putusan Sela (Provisi) dengan alasan yang dilandaskan pada Putusan Nomor 27/PUU-XVII/2009 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dalam permohonan halaman 37 sampai dengan halaman 43 penting kiranya Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut: 211 1. Putusan sela pada dasarnya putusan yang diambil atau dijatuhkan oleh hakim dan bukan putusan akhir atau end vonnis, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, dan bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan suatu persidangan. 2. Bahwa dalam ranah pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 sebagaimana ketentuan pasal 24C UUD Tahun 1945, undang- undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang telah berlaku. Berlakunya Undang-Undang bersifat umum yang disahkan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat yang hanya dapat diubah, diganti atau dibatalkan oleh pembentuk undang-undang atau dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini Putusan MK memiliki sifat final and binding (putusan akhir) sehingga merujuk pada sifat Putusan MK dan sifat berlakunya undang–undang maka Putusan Sela Provisi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 baik secara materiil dan secara formil tidak akan berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara. 3. Putusan Sela Provisi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945, sehingga tidak ada alasan hukum bagi MK menguji Undang-undang dapat memutus sebelum melakukan proses pengujian sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara. 4. Berdasarkan kewenangan MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, MK hanya dapat menerapkan putusan sela dalam hal memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan sela dalam hal ini dapat diterapkan dengan tujuan untuk memungkinkan dan mempermudah pemeriksaan para pihak dengan menghentikan sementara tindakan-tindakan para pihak yang bersengketa berdasarkan kewenangan yang disengketakan. Penghentian sementara terhadap tindakan berdasarkan kewenangan merupakan penghentian yang bersifat khusus sebagai upaya pengadilan untuk tetap bersifat netral dalam pemeriksaan perkara sampai adanya putusan akhir. Dengan demikian, maka putusan sela hanya dapat diterapkan pada perkara 212 sengketa kewenangan lembaga negara dan sengketa pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah berkeyakinan bahwa Putusan Sela dalam pemeriksaan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 tidaklah beralasan hukum dan akan lebih tepat jika Yang Mulia Ketua- Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Provisi para pemohon. V. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Berdasarkan atas pokok-pokok perkara diatas sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan secara formil, pemerintah juga perlu kiranya terlebih dahulu menyampaikan politik hukum, landasan konstitusional dan alasan-alasan atas dibentuknya UU IKN sebagai berikut: a. Politik Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Bahwa kedudukan hukum pemerintahan (rechtspositie) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang pemerintahannya dilaksanakan dalam ranah hukum publik dengan berprinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” 2) Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUD Tahun 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Tindakan Pemerintah berdasarkan Kekuasan seorang Presiden secara konstitusional dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke IV. Secara konstitusional, memajukan 213 kesejahteraan umum menjadi politik hukum Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3) Berdasarkan amanah Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea ke IV pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang a quo merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, misi dan visi pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai: a) kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; b) penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c) simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. b. Konstitusionalitas Kewenangan Pembentukan Ibu Kota Negara 1) Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, berdasarkan ketentuan tersebut maka terbitnya UU IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam dalam pembentukan UU IKN telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Badan Legislasi dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan Naskah 214 Akademik, maka penyusunan UU IKN telah sesuai dengan UUD 1945 dan prosedur pembentukan Undang-Undang. 2) Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan “Dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui Bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Dengan demikian, maka pembentukan UU IKN tidak bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan, karena UU IKN merupakan urgensi nasional dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. c. Beberapa Alasan Pokok Perpindahan Ibu Kota Negara 1) Pemindahan IKN didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di IKN Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu kota negara. Hal itu diakibatkan oleh pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. 215 alternatif: Pemindahan IKN didasari oleh studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 – 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi, letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, Pelabuhan, dan jalan tol yang baik serta ketersediaan infrastruktur lain, seperti jaringan energi dan air minum yang memadai. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah ‘pusat gravitasi’ ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, dan diperdalam pada kajian KLHS Masterplan IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020. 2) Pengaturan perpindahan IKN melalui undang-undang menjadi dasar pengaturan yang dibenarkan dalam lingkup kepentingan menyangkut kepentingan yang bersifat umum. Namun secara teknis diperlukan juga suatu kebijakan sebagai landasan implementasinya sehingga penting juga adanya pengaturan pelaksanaan teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum perpindahan IKN tersebut diharapkan dapat sebagai acuan suatu bentuk IKN yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. 216 3) Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penting kiranya Pemerintah sampaikan tentang usaha pemerintah dalam memberikan keyakinan tentang pentingnya perpindahan IKN dari perencanaan baik melalui kajian dan penelitiannya yang dapat disampaikan sebagai berikut: a) Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan. Sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan IKN ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, para pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait. Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). b) Perencanaan pembangunan IKN menjadi salah satu strategi untuk mengatasi disparitas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia serta mendukung pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan di luar Pulau Jawa. Pembangunan IKN direncanakan dapat memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menimbulkan multiplier effect untuk akselerasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dan dapat mewujudkan arahan dan misi mengenai pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang tertuang dalam RPJP Tahun 2005- 2025. c) Tahapan perencanaan yang ada dalam Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 bersifat indikatif. Adapun perbedaan perencanaan dan tahapan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 dan implementasinya adalah karena adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya terkait penundaan proses penyusunan rencana pembangunan IKN di tahun 2020 diantisipasi dengan penyesuaian rencana di masa depan yang secara garis besar sudah ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terkait Rencana Induk Ibu Kota Negara dan Lampiran 217 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 selalu memuat pencapaian dalam tahun 2015-2019 sebelum menentukan perencanaan kedepannya, sehingga jelas ada kesinambungan dalam dokumen perencanaan. d) Pembahasan terkait IKN selain tertuang pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 juga tercantum pada Pemutakhiran RKP Tahun 2021 (Perpres Nomor 122 Tahun 2020) dan Pemutakhiran RKP 2022 (Perpres Nomor 155 Tahun 2021) sebagai salah satu Major Project/Proyek Prioritas Strategis, di mana kedua Perpres Pemutakhiran RKP tersebut disusun berdasarkan UU APBN. Pada UU APBN tahun 2020, 2021, dan 2022 sudah mencakup beberapa proyek terkait IKN terutama dalam penyusunan dokumen kajian, perencanaan, dan peraturan turunan pelaksana UU IKN yang dilakukan secara pararel oleh Bappenas, Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian KLHK serta kementerian/lembaga teknis lainnya. Beberapa proyek terkait IKN memang ada yang belum dimuat/dinarasikan secara khusus karena pada tahun 2020-2021 masih menunggu proses pengesahan UU IKN. Oleh karena itu, proses pembangunan IKN tidak bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. e) Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi IKN. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan) dan lain-lain, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang. 218 d. Perpindahan Ibu Kota Negara Dilaksanakan Dengan Undang- Undang 1) Pemindahan IKN mencangkup kepentingan yang sangat komplek yang memiliki dampak yang luas yang dapat menentukan kondisi suatu bangsa sehingga tujuan utama perpindahan IKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2) Agar tujuan utama negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat perpindahan IKN harus dilaksanakan dengan koridor secara baik dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaanya yang dapat dipertangungjawabkan sehingga seluruh rangkaian perpindahan harus mendapatkan legitimasi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai landasan pelaksanaanya. 3) Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan Rencana Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi series dengan para pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan Naskah Akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN . 4) Perpindahan IKN berdasarkan konstitusional telah diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang dari berbagai aspek tata cara pembentukan diantaranya: a) aspek filosofi, sosiologis dan historis pembentukan IKN; b) aspek perencanaan perpindahan IKN; c) aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan perpindahan IKN; 219 d) aspek penyelarasan dan pengharmonisasian dalam pembentukan RUU IKN; e) aspek pembahasan RUU di DPR; f) aspek pengesahan RUU menjadi UU. 2. Berdasarkan kepentingan bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat UUD Tahun 1945 terutama dalam pembukaan UUD Alinea ke IV “untuk memajukan kesejahteraan umum” perpindahan IKN telah disepakati secara konstitusional yang diatur dengan UU IKN, dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: a. Pembentukan UU IKN telah diberikan pandangan secara umum baik secara filosofis, sosiologis dan historis dalam rangka memberikan gambaran urgensi pentingnya UU IKN dibentuk diantaranya: 1) Secara filosofis pembentukan UU IKN berlandaskan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke 4 yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpindahan IKN bertujuan agar dapat melindungi masyarakat, dari berbagai degradasi, ketidaknyamanan, dan katastrofe, seperti banjir atau bencana alam atau non-alam lainnya, dan diharapkan dapat meringankan beban Jakarta yang sudah tidak mumpuni dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai IKN. Catatan: disesuaikan dengan alasan yuridis filosofis UU IKN 2) Secara sosiologis perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan karena IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Jakarta tidak secara optimal menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar 220 Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai IKN. Alhasil, tata kelola IKN harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal. Dengan demikian ada kebutuhan menyelesaikan permasalahan IKN secara komprehensif, yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan, lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan kebutuhan lainnya. Lebih besar lagi ada kebutuhan negara untuk mengadakan tata kelola IKN yang lebih baik lagi sehingga jalannya pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik lagi. 3) Secara historis perpindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas sesuai visi 2045, dimana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia perlu memiliki sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN perlu dimulai saat ini, dan secara paralel dilakukan pembenahan terhadap sistem perkotaan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek sebagai pusat perekonomian. Disamping dalam mendukung visi 2045, untuk mendukung transformasi ekonomi, perlu ada terobosan baru dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi. Salah satu cita-cita dalam Visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. b. Berdasarkan landasan pokok perpindahan IKN proses pembentukan UU IKN secara konstitusional dan berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan 221 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut: 1. Perencanaan (BUKTI 1 PK-01) Perencanaan pembentukan UU IKN dilaksanakan pada RPJMN 2020- 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Bappenas sudah mencantumkan RUU IKN, RUU Perkotaan dan RPerpres Otorita IKN sebagai regulasi prioritas pada tahun 2020, serta masuk dalam salah satu Major Project dalam Prioritas Nasional. Selain itu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, RUU IKN sudah menjadi RUU yang diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR, yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan pembentukan UU IKN: - KAJIAN 1) Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu kota Negara Naskah Akademik Tahun 2019; 2) Kajian Mendalam Sosial kependudukan dan ekonomi wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018; 3) Laporan Akhir Master Plan IKN (2 Jilid) Tahun 2020; 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahun 2020; 5) Laporan Akhir, Studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) Tahun 2019; - PROLEGNAS 1) Pengusulan RUU ke prolegnas 2) Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 3) Putusan DPR tentang proleglas prioritas 2021 2. Penyusunan (BUKTI 2 PK-02) Naskah Akademik 3. PAK dan Rapat Koordinator Pembahasan RUU IKN (BUKTI 3 PK-03) 1) SK PAK Januari 2020 2) Rapat Koordinasi Penyelarasan NA RUU IKN, 31 Mei 2021 3) Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN, 31 Mei 2021 4) Draf RUU IKN I 5) Draf RUU IKN II 4. Konsultasi Publik (BUKTI 4 PK-04): 1) Rapat koordinasi tingkat Menteri 29 April 2021 222 2) Permohonan harmonisasi atas RUU, 31 Mei 2021 3) Harmonisasi RUU IKN, 4 Juni 2021 4) Persiapan sosialisasi IKN, 17-18 Juni 2021 5. Proses pengajuan RUU IKN ke DPR (BUKTI 5 PK-05): Proses pengajuan RUU IKN ke DPR untuk dibahas dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Dalam surat tersebut Presiden sekaligus menunjuk Kementerian terkait baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU IKN dengan DPR RI yang dibuktikan dengan: 1) Tindak Lanjut Surat Presiden, 24 Mei 2021 2) Permohonan Penyampaian Dan Pembahasan NA dan RUU, 4 Juni 2021 3) Permohonan Paraf Mensetneg Persetujuan RUU, 14 Juni 2021 4) Permohonan Paraf Kembali, 3 Agustus 2021 5) Penunjukan Wakil Pemerintah, 29 September 2021 6) Surat Presiden ke DPR, 21 September 2021 7) Undangan FGD, 29 November 2021 8) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 15 Desember 2021 9) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN, 17 Desember 2021 10) Undangan konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN Veteran, 24 Desember 2021 11) Undangan rapat tim perumus pansus, 5 Januari 2022 12) Rapat panitia kerja pansus, 16 Januari 2022 13) Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi, 14 Januari 2022 Berdasarkan keterangan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Undang-undang IKN telah sesuai dengan landasan konstitusional dan telah memenuhi prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 serta didukung dengan dokumen bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Sebagai pendirian Pemerintah bahwa UU IKN telah dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945, sehingga UU IKN tidak terdapat cacat prosedur atau cacat formil. 223 VI. PENJELASAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS DALIL-DALIL PERMOHONAN PARA PEMOHON Penjelasan Pemerintah atas dalil-dalil permohonan perkara nomor 25/PUU- XX/2022 dan perkara nomor 34/PUU-XX/2022 akan kami tanggapi dalam satu Keterangan Pemerintah. Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut: 1. Konsep pokok pengujian formil menurut pemohon atas UU terhadap UUD Tahun 1945; 2. Pembentuk Undang-undang yang melanggar UU No 12 Tahun 2011 dalam bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan bentuk pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945; 3. UU IKN dianggap bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya: a. asas kejelasan tujuan b. asas kesesuaian antara jenis hirarki dan materi muatan c. asas dapat dilaksanakan d. asas kedayagunaan e. asas keterbukaan 4. Adanya praktek inkonstitusional fast track legislation 5. UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to be explained). 6. Pembentukan Ibu Kota Negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tidak ditemukan dalam UU APBN TA 2020, 2021, dan 2022 sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. 7. Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan. Berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan para pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Konsep pokok pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945 a. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), MK “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- 224 undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Meskipun dengan kata “menguji” dapat diartikan pengujian yang bersifat materiil yakni menguji norma undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, namun berdasarkan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, MK juga berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 secara formil, yang dilandaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK telah menyatakan bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil. b. Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai landasan uji formil Undang- undang terhadap UUD Tahun 1945, lahir dari norma ketentuan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini”. Dengan demikian secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 harus dipahami sebagai bagian dari hukum acara MK menjadi landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam melakukan uji formil Undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. c. Secara yuridis Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan landasan kepastian hukum pengujian formil UU terhadap UUD Tahun 1945 yang dalam materi putusannya menetapkan: 1) adanya kriteria yang membedakan Legal Standing Pemohon dengan uji materiil yang memberikan kepastian hukum yang lebih selektif sebagai landasan pihak yang berkepentingan. 2) adanya batasan tenggang waktu pengujian formil yang lebih cepat dalam rangka memberikan kepastian hukum. 3) adanya materi yang membedakan landasan batu uji terhadap UUD Tahun 1945, yang lebih kearah kewenangan dan proses pembentukan Undang-undang secara konstitusional. Berdasarkan uraian di atas, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 memberikan kepastian hukum dalam pengujian secara formil UU terhadap UUD Tahun 1945 sehingga sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24C UUD Tahun 1945. 225 2. Prinsip-prinsip negara hukum dalam Pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan konstitusionalitas Pasal 22A UUD Tahun 1945. a. Prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa Indonesia telah menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah tunduk pada ketentuan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-ndangan sebagai landasan yuridis dan landasan konstitusional. b. Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah adanya ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Secara konstitusional menurut pemohon Pasal ini memberikan delegasi untuk mengatur tata cara pembentukan undang- undang. Menurut Pemerintah, Pasal ini secara hukum belum mengandung unsur norma hukum, namun hanya mengandung unsur perintah atau delegasi untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A tidak dapat berlaku secara umum, namun hanya berlaku bagi penerima delegasi (DPR dan Pemerintah) yang berdasarkan kewenangannya membentuk undang-undang mengenai peraturan perundang-undangan. Secara hukum, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang memberikan kekuasaan pembentuk Undang-undang untuk mengatur tata cara pembentukan Undang-undang. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dijadikan batu uji pengujian secara formil terhadap pembentukan undang-undang. c. Berdasarkan prinsip negara hukum maka Pasal 22A UUD Tahun 1945 tidak dapat dipergunakan sebagai batu uji pengujian formil, secara konstitusional pengujian formil hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam UUD Tahun 1945, secara konstitusional uji formil hanya dapat diuji terhadap: 226 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945, dalam hal kewenangan pengajuan RUU. 2) Pasal 20 ayat (2) pembentukan undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” 4) Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.” 5) Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan “Dalam hal rancangan undang- undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang- undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” 3. Penyusunan UU No. 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan a. Asas-asas kejelasan Tujuan: Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa 1) Dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan pembentukan UU IKN harus telah tercantum secara eksplisit dalam seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan harus dilaksanakan tepat sesuai perencanaan. Pandangan ini melihat perencanaan pembentukan UU IKN harus tercermin secara eksplisit sehingga dalil ini melebihi dari batu uji formil yaitu ketentuan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2) Perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program system perencanaan pembangunan Negara telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 227 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rincian RPJMN ini tentu merupakan living dokumen yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan, sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam RPJMN periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencanan secara berkesinambungan. 3) Kesinambungan program pembentukan IKN justru terletak pada lahirnya UU IKN itu sendiri, oleh karena itu perencanaan legislasi menjadi titik sentral nya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya juga, telah terdapat program legislasi nasional yang disusun Pemerintah maupun yang disepakatai dengan DPR pembahasannya yang di dalamnya telah mencantumkan pembentukan UU IKN. 4) Bahwa terdapat perbedaan faktual pelaksanaan dari perencanaan pentahapan dalam Perpres 18 Tahun 2020 yang disampaikan Pemohon, juga bukan merupakan isu konstitusionalitas untuk membatalkan UU IKN. Pentahapan yang disusun dalam Perpres 18 Tahun 2020 sebagaimana table yang dikutip Pemohon menunjukkan indikasi target. Realiasi yang bergeser dari indikasi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan apalgi menjadi isu konstitusionalitas. 5) Dari sisi kegiatan penunjang pembentukan IKN, terdapat program- program di lokasi IKN yang bahkan telah dijalankan termasuk didalamnya yang menggunakan skema anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha pada anggaran Tahun 2021. 6) Lahirnya UU IKN menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan IKN khususnya untuk melakukan pembiayaan dan mengalokasikan keuangan negara dalam anggaran masing- masing Kementerian/Lembaga untuk mulai merealisasikan kegiatan pemindahan IKN yang pelaksanaannya pun tetap secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk IKN. 7) Dapat Pemerintah jelaskan pula bahwa UU IKN dibentuk dengan tujuan yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum UU IKN sebagai pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan 228 utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. 8) Dengan demikian, pengujian formil dari aspek perencanaan sesuai UU 12/2011 telah dipenuhi dalam pembentukan UU IKN. Dan dari sisi program strategis juga telah direncanakan dan disusun secara berkesinambungan guna memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. b. Penjelasan dalil atas asas Kesesuaian jenis hirarki dan muatan 1) Pembentukan UU IKN telah memperhatian materi muatan dari Peraturan perundang-undangan. Hal-hal pokok telah diatur dalam UU IKN, sementara materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut didelegasikan ke dalam peraturan pelaksana. Hal ini sudah sejalan dengan konsep dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undang, yang mengenal adanya hierarki peraturan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam UU IKN dan Penjelasan serta NA RUU IKN Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; penunjukkan oleh Bapak Presiden telah konsisten dan sesuai (referensi: Surat Presiden kepada DPR RI tgl 21 September 2021 penyerahan RUU IKN untuk meminta pembahasan dan menyatakan bahwa Menteri PPN, Mendagri, Menkeu, Menteri ATR/BPN, dan Menkumham mewakili Pemerintah dalam membahas) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. c. Penjelasan dalil asas dapat dilaksanakan Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan karena pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon menyampaikan bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan kondisi nasional dan global yang tengah 229 menghadapi kondisi Covid-19 yang masih tinggi. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa: 1) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 2) Secara filosofis, UU IKN tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. UU IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata Kelola pemerintahan Ibu Kota Negara yang ideal baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. 3) Secara sosiologis, sebagaimana diuraikan, pertimbangan pembentukan UU IKN adalah sebagai dasar hukum untuk mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi pada Ibu Kota Negara Provinsi DKI Jakarta saat ini, khususnya terkait pemindahan Ibu Kota. 4) Secara yuridis, pembentukan UU IKN adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ibu kota negara. d. Penjelasan dalil asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 1) Perihal isu UU IKN bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dikarenakan UU IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan, sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil,pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Repoblik Indonesia 2) UU IKN juga dalam rangka untuk sara mewujudkan Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. 230 3) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah- wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata- rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. e. Penjelasan dalil asas Keterbukaan Pemohon menyatakan UU IKN bertentangan dengan asas keterbukaan karena tidak terbukanya informasi pada setiap pembahasan dengan mendasarkan pada informasi tidak tersedianya data pembahasan RUU IKN sebagaimana tertulis pada table dalam laman DPR. Terhadap dalil dimaksud, dapat Pemerintah sampaikan bahwa: 1) Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang- undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterbukaan dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang secara tidak langsung para Pemohon bisa mendapatkan data-data proses pembentukan UU IKN dengan mengakses bttps/www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368. 2) Bahwa dalil tidak adanya asas keterbukaan sebagaimana anggapan para Pemohon yang para Pemohon mendapatkan data-data sebagaiman halaman 67 s/d 77 dalam permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan halaman 18 s/d 22 Perkara Nomor 34/PUU- XX/2022 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum yang secara 231 fakta para Pemohon telah mengakui adanya penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN. 3) Dalam penyusunan UU IKN sudah melibatkan peran serta masyarakat yakni telah dilaksanakannya public hearing, diantaranya tanggal 12 Januari 2022 bertempat di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Mulawarman, dengan melibatkan akademisi universitas masing-masing. Atas dalil-dalil bahwa UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa dalil-dalil pemohon telah diakomodir dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k. 4. Konstitusionalitas atau inkonstitusional fast track legislation a. Rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden RI sebelumnya dan baru pada pemerintahan Presiden Jokowi konkritisasi rencana pemindahan IKN diwujudkan. b. Sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2017-2019, Bappenas melakukan kajian pemindahan ibu kota negara ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). c. Berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk Induk Ibu Kota Negara disusun Naskah Akademik dan RUU IKN, diikuti dengan diskusi series dengan pakar-pakar hukum tata negara untuk penyusunan Naskah Akademik dan RUU IKN. Sesuai UU Nomor 12 T ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Pengharmonisasian RUU IKN dan juga penyelarasan Naskah Akademik UU IKN dan harmonisasi UU IKN. 232 d. Sejalan dengan hal tersebut dilakukan proses penyelarasan naskah akademik dengan RUU IKN dengan Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN. Pemerintah, juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan publik untuk konsultasi dan menyerap aspirasi atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk dalam rangka penyusunan UU Ibu Kota Negara. e. Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang pakar- pakar hukum ketatanageraan sebagai pakar Hukum Tata Negara, antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK), Prof. Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), DR Wicipto Setiadi, SH (Mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan) dll, untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan Undang-Undang. f. Setelah pada pidato kenegaraan 2019, Presiden Jokowi meminta izin kepada DPR RI untuk memindahlan IKN, Presiden Jokowi menyampaikan UU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 september 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi UU IKN hingga disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2021. Terkait UU IKN ini, dalam proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur didalamnya, Pemerintah telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Negara RI Tahun 1945. g. Dengan proses yang cukup panjang, Pemerintah berpendapat bahwa proses pembuatan UU IKN telah melalui prosedur formal sesuai UU Nomor 12 tahun 2011 sehingga dalil Pemohon yang menyatakan UU IKN dibuat secara inkonstitusional fast track legislation merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. 233 5. Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak mendapatkan jawaban (right to be explained) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 12/2011 dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU IKN telah dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi publik dengan berbagai elemen baik kalangan umum maupun kalangan akademisi, antara lain: a. Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (16 Mei 2019, 26 Juni 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari 2020). b. Lokakarya penerapan Omnibus Law dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (29 November 2019). c. Konsultasi Publik Draft NA dan RUU IKN (7 Februari 2020). d. Konsultasi Publik Draft II bersama Kementerian/Lembaga dan Pemda di Kalimantan Timur (7 Februari 2020). e. Konsultasi Publik dengan Universitas Negeri Manado (Sulawesi Utara) pada 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara, konsultasi publik ini sebagai perwujudan bagian keterbukaan informasi bagi daerah timur Indonesia. f. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia (Depok) pada 21 Desember 2021 di Auditorium Fakultas Hukum UI – Depok. Partisipasi publik ini diadakan dengan mengundang Akademisi, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat Sipil di wilayah Jakarta. Konsultasi Publik Kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (28 Desember 2021). 6. Pendanaan Pembentukan Ibu Kota Negara telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon menyatakan bahwa pendanaan pembentukan UU IKN tidak terdapat dalam APBN 2020, 2021, 2022, sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: 234 1) Pemohon menilai konstitusionalitas pembentukan UU IKN dengan mendasarkan tidak adanya anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pembentukan IKN pada APBN Tahun 2020, 2021 dan 2022 dan dihubungkan dengan perencanaan yang berkesinambungan. 2) Sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan mengenai asas kejelasan tujuan pembentukan UU IKN, pengalokasian anggaran untuk pembentukan IKN telah dilakukan melalui kegiatan supporting antara lain melalui anggaran dengan mekanisme KPBU, dan pembiayaan penyiapan lokasi IKN. 3) Dalam rangka persiapan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah diatur Kerangka Regulasi Bab IX yaitu Kaidah Pelaksanaan halaman IX.6 yang di dalamnya tercantum rencana penyusunan RUU IKN. Sehingga dari sisi perencanaan, penyusunan RUU IKN telah dilakukan dengan baik. a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU IKN disebutkan bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Rencana kerja pemerintah tersebut, dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. (Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU IKN). b. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN dapat bersumber dari APBN maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Skema-skema pendanaan IKN antara lain berupa: 1) skema APBN; 2) skema KPBU; 3) skema pemanfaatan BMN; 4) skema partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh 235 modalnya dimiliki negara (termasuk partisipasi BUMN atau swasta); dan 5) skema dukungan pembiayaan internasional Pemilihan skema pendanaan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan analisis value for money (VfM) dengan mengedepankan manfaat sosial ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan. d. Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN berpedoman pada Rencana Induk IKN yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, dan/atau Otorita IKN. e. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai Rencana Induk IKN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 dan dimasukkan sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. f. RUU IKN baru mulai dilakukan pembahasan dengan DPR (pada tanggal 7 Desember 2021) setelah ditetapkannya UU APBN TA 2022, sehingga belum ada pengalokasian anggaran secara spesifik untuk IKN. Namun demikian, dalam APBN TA 2022 telah dialokasikan anggaran pada K/L untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan yang lokasinya berada di sekitar IKN sehingga dapat mendukung persiapan dan pembangunan tahap awal IKN, sebagai contoh pembangunan Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi. g. Dalam rangka pendanaan pembangunan IKN pada tahun 2022, Pemerintah akan melakukan optimalisasi belanja K/L/ nonK/L APBN TA 2022. h. Perencanaan pembentukan UU tidak berarti bahwa anggaran untuk pemindahan IKN harus ada sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang menjadi acuan adalah RPJMN 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan. Sehingga pembentukan UU IKN sudah masuk dalam perencanaan yang dapat dibuktikan dengan daftar Prolegnas 2020- 2024. Pemohon keliru dengan mencampuradukkan antara konsep 236 perencanaan pembentukan undang-undang dengan konsep perencanaan pembangunan IKN dengan mendasarkan pada ketersediaan anggaran. i. Penyediaan anggaran untuk masing-masing Kementerian Lembaga melaksanakan proses perpindahan IKN dapat dilakukan setelah mendapatkan payung hukum ditetapkannya UU IKN. j. Pemenuhan kebutuhan anggaran IKN khususnya untuk pembangunan, dilakukan sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19 dan disesuaikan dengan kondisi terkini serta memperhatikan kapasitas APBN dalam rangka kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen agar rencana penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional tetap berjalan dengan baik selaras dengan pembangunan IKN. Dengan demikian, sesuai dengan UU IKN, pendanaan pembangunan UU IKN telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sah dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan fiskal serta kebutuhan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 7. Tanggapan mengenai dalil Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan Lampiran II mengenai Rencana Induk IKN merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (3) UU yang menyatakan bahwa: “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sehingga, dengan telah dicantumkannya Lampiran II dalam batang tubuh UU IKN maka Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang. 237 Terhadap dalil Para Pemohon selebihnya, karena telah masuk dalam pokok muatan uji materiil, maka Pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atau jawaban. Berdasarkan Penjelasan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan hukum. Sehingga dalil- dalil yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN cacat formil. Namun berdasarkan penjelasan Pemerintah, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terbukti sesuai secara konstitusional pembentukannya telah dilakukan sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak memiliki cacat formil. VII. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prosedur Pembentukan Undang- undang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil. Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 238 Selain itu, Presiden/Pemerintah juga telah menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 sebagai berikut: Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 April 2022 atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022, berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih: “…mungkin nanti baik pemerintah maupun DPR mohon nanti bisa ditambahkan terkait dengan risalah sidang, risalah sidangnya termasuk dilampirkan juga undang-undang yang sudah diundangkan….” “…kaitan dengan dalil dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada pansus- pansus yang tidak dapat diakses, itu mohon nanti bisa ditambahkan di dalam keterangan pemerintah termasuk DPR itu pansus yang berkaitan dengan hal apa saja agendanya, kemudian termasuk juga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pansus itu telah melakukan agenda- agenda tersebut yang sebetulnya juga bisa diakses mungkin, tapi karena mungkin ada persoalan gangguan yang lainnya, tetapi ini perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan agenda-agenda pansus tersebut, ada beberapa yang menurut Para Pemohon itu tidak bisa diakses, di dalamnya juga termasuk rapat panja. Ini dalam rangka juga untuk membangun keterbukaan….” “…berkaitan dengan dalil fast track legislation itu mohon diberikan bukti- bukti pendukung karena disini bukti pendukung dari pemerintah memang belum lengkap, tolong diberikan bukti pendukung soal itu sehingga kita bisa lihat sejauh mana sesungguhnya terkait dengan tahapan-tahapan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu.” “…menyangkut dalil Pemohon untuk Perkara 34/PUU-XX/2022 yang mempersoalkan soal lampiran undang-undang, baik lampiran I maupun lampiran II mohon nanti bisa diberikan satu keterangan yang lengkap. Itu sesungguhnya bagian memang yang sudah dibahas di dalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri atau kemudian dia sebetulnya 239 juga melekat di dalam naskah akademik atau apa sesungguhnya yang berkaitan dengan Lampiran I bicara peta delineasi dan koordinat dan rencana induk IKN itu? Itu supaya kita bisa tahu persis sesungguhnya kedua hal itu bersumber dari mana? Kemudian, mengapa pada akhirnya menjadi bagian yang dijadikan Lampiran, tadi dari DPR menyatakan semula mau dibikin dalam bentuk Keppres kemudian menjadi lampiran, itu sumbernya dari mana kedua hal itu? Apakah memang sudah ada sesungguhnya di dalam naskah akademik atau kemudian dia berasal dari sumber yang mana?” Terhadap pertanyaan YM Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Terhadap dalil Pemohon tentang agenda dan dokumen pembahasan pada Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara(RUU IKN) di website Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak dapat diakses. 1. Terhadap dalil Pemohon pada halaman 68-77 permohonan perkara nomor 25/PUU-XX/2022 terkait agenda pembahasan pada Rapat Pansus (RUU IKN) yang tidak dapat diakses, dapat Pemerintah tanggapi sebagai berikut: a. Bahwa seluruh agenda pembahasan dan dokumen terkait agenda rapat dapat diakses oleh publik melalui laman DPR RI di https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368. b. Bahwa pembahasan RUU IKN bersifat terbuka dan juga disiarkan oleh DPR melalui TV Parlemen dan kanal Youtube DPR RI yang dapat diakses secara langsung atau tunda dengan alamat tautan https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial/search?query=IKN. 2. Beberapa agenda Rapat Pansus RUU IKN yang ditayangkan secara live streaming dan dapat diakses melalui Youtube DPR RI di antaranya sebagai berikut: No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming Tautan 1. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 9 Desember 2021 https://www.youtube.com/ watch?v=3jDsWxWsOT4 240 No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming Tautan 2. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 10 Desember 2021 https://www.youtube.com/ watch?v=cmGKIWdp1K0 3. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 13 Januari 2022 https://www.youtube.com/ watch?v=hRyyzwXJhP0 4. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 17-18 Januari 2022 https://youtu.be/eMwSKk VPFpo 5 Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022 18 Januari 2022 https://youtu.be/sWyep3x ysIY?t=7584 (Sidang RUU IKN dimulai pada durasi waktu 2:06:24) 3. Khusus untuk agenda konsultasi publik, masyarakat dapat mengikuti secara langsung kegiatan tersebut karena bersifat terbuka melalui kanal Youtube IKN Indonesia (situs: ikn.go.id) dengan rincian jadwal dan akses tautan sebagai berikut: No Agenda Tanggal Tautan 1. Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado 17 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=jlGG_6txpLY 2. Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=DO9vmSHRiUg Berita: https://law.ui.ac.id/v3/kons ultasi-publik-rancangan- undang-undang-tentang- ibu-kota-negara-di-fhui/ 241 No Agenda Tanggal Tautan https://www.antaranews.co m/berita/2599417/bappena s-gelar-konsultasi-publik- ruu-ikn-di-ui 3. Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta 28 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=zwdfTs6IUH4 Berita: https://www.upnvj.ac.id/id/ berita/2022/01/fakultas- hukum-bersama- kementerian- ppnbappenas-bahas-ruu- ibu-kota-negara.html 4. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda 11 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=CJll5LdCGV8 5. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=1p52NrPfLfI 6. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=1p52NrPfLfI Dari keterangan Pemerintah di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN dapat diakses oleh publik yang diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Dengan demikian dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agenda pembahasan pada Rapat Pansus RUU IKN tidak dapat diakses merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga 242 dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon tentang fast track legislation 1. Bahwa setelah Pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara dan selanjutnya menyampaikan RUU IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 29 September 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi RUU IKN hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu kota Negara (UU IKN) melalui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Adapun proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur di dalam UU IKN, telah dilakukan Pemerintah sesuai prosedur sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019. Selain itu, substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam UU IKN juga telah mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa penyusunan UU IKN telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020 serta Prolegnas Prioritas 2021 (tautan akses: https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas) sehingga proses penyusunan UU IKN tersebut telah direncanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3. Bahwa mengenai dalil fast track legislation, adalah merupakan dalil sepihak dari Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Pemerintah tetap pada jawaban Pemerintah sebagaimana tertuang pada poin nomor 1 hingga nomor 2, yang menyatakan bahwa seluruh perencanaan dan penyusunan pembentukan UU IKN secara rangkaian waktu tidak dibentuk “dalam waktu singkat”, tetapi telah melalui rangkaian tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019, Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang. Dari uraian keterangan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalil pemohon mengenai fast track legislation merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Republik 243 Indonesia. Sehingga tidak dapat dan tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian secara formil terhadap pembentukan Undang-Undang apalagi untuk dinyatakan inkonstitusional dari segi formil. 2. Dalil fast track legislation yang disampaikan oleh Pemohon hanya dilihat dari aspek pembahasan RUU di DPR saja, padahal proses pembentukan UU IKN sudah dilakukan melalui perencanaan undang-undang a quo yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Dengan demikian, karena proses pembentukan UU IKN telah dilakukan sesuai dengan tahapan penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalil pemohon yang pada pokoknya menilai proses pembentukan UU IKN sebagai fast track legislation merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon tentang Lampiran I dan Lampiran II UU IKN 1. Bahwa dalam UU IKN terdapat 2 (dua) lampiran, yaitu: a. Lampiran I berupa Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara; dan b. Lampiran II berupa Rencana Induk Ibu Kota Negara (Rencana Induk IKN). 2. Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Lampiran II berupa Rencana Induk IKN. Terhadap Lampiran II tersebut dapat Pemerintah sampaikan kronologis lengkap dari Rencana Induk IKN tersebut sebagai berikut: a. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara, termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Proses penyusunan kajian tersebut telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pakar, akademisi, dan masyarakat melalui pelaksanaan dialog-dialog nasional sebagai berikut: AGENDA, WAKTU Rangkaian Dialog Nasional Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Link • https://www.youtube.com/watch?v=eqZVnMC3mRM • https://www.youtube.com/watch?v=JgqxDkitD1g • https://www.youtube.com/watch?v=IvbYeQA45xA • 16 Mei 2019 • 26 Juni 2019 • 1 Agustus 2019 • 21 Agustus 2019 di Kalimantan • 16 September 2019 244 AGENDA, WAKTU • https://www.youtube.com/watch?v=ajDIk_P3Dhw • https://www.youtube.com/watch?v=sEPlJ0mSlfw • https://www.youtube.com/watch?v=plzVyif3byo • https://www.youtube.com/watch?v=vUjVLFxFLAo • https://www.youtube.com/watch?v=rhP0wcU4qbQ • 2 Oktober 2019 di Balikpapan • 25 Feb 2020 di UI b. Hasil KLHS di atas dijadikan dasar penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pokok-pokok dalam dokumen kajian tersebut, termasuk Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi dasar bagi penyusunan Naskah Akademik UU IKN dan RUU IKN yang kemudian diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024 sejak Desember 2019 (tautan rangkaian alur penyusunan RUU IKN: https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368) maupun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. c. Dalam draf RUU IKN yang disampaikan oleh Presiden berdasarkan Surat Presiden kepada DPR RI tanggal 21 September 2021, telah tertampung pokok-pokok substansi. Selain itu, Penjelasan Umum UU IKN telah memuat pokok-pokok pikiran dalam Rencana Induk. d. Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut semula direncanakan untuk diatur dengan Peraturan Presiden dengan kutipan bunyi pasal sebagai berikut: “Rencana Induk IKN Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.” Kemudian dalam pembahasan berikutnya terjadi perubahan dengan kronologi sebagai berikut: a. Dalam rangkaian Rapat Panja RUU IKN dengan agenda Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU pada tanggal 13-15 Desember 2021, dilakukan pembahasan DIM, termasuk tentang Rencana Induk Ibu Kota Negara. Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah menyampaikan pengantar mengenai pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Negara tersebut 245 dan posisinya terhadap RUU IKN yang telah disusun atas dasar penjelasan pemerintah kemudian disepakati pentingnya Rencana Induk IKN tersebut, sehingga Pemerintah dan DPR menyepakati Rencana Induk Ibu Kota Negara ditetapkan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang agar memiliki posisi hukum yang kuat sebagai acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan ke depan. b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kemudian disepakati bahwa Rencana Induk Ibu Kota Negara menjadi Lampiran II UU IKN dan pokok pokok Rencana Induk tersebut dicantumkan dalam Pasal 7, sehingga rumusan Pasal 7 mengalami perubahan yang signifikan, yang semula 2 (dua) ayat menjadi 6 (enam) ayat dengan keseluruhan rumusan menjadi sebagai berikut: “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Pasal 7 (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 246 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.” Berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (5) bahkan juga diatur adanya klausul apabila Rencana Induk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) akan dilakukan perubahan, perlu dikonsultasikan dengan DPR. Dengan demikian, jelas bahwa isi Rencana Induk dalam Lampiran II telah dibahas dan mendapat perhatian yang sangat serius dari Panja DPR. Demikian pula apabila Rencana Induk akan diubah harus dikonsultasikan dengan DPR. Perlu kami sampaikan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara pada tanggal sebagai amanat Pasal 7 ayat (4) UU IKN dimaksud. 2) Pertanyaan Yang Mulia Hakim Saldi Isra: “…tahap persiapan rancangan undang undang ini, tolong ini disertakan bukti buktinya. Misalnya tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah mengatakan juga, studi kelayakan teknis. Nah, buktinya juga bisa disampaikan ke Mahkamah. Kemudian, ketersediaan lahan tadi Prof. Enny juga sudah menyebut. Perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi hasil kerja lingkungan hidup strategis. Jadi, ada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada master plan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, tolong itu bisa dilengkapi ke kami supaya nanti bisa dibuktikan benar atau tidak ini terencana dengan baik? Karena ini penting. Jadi, kita mohon Pemerintah melengkapi bukti bukti terutama keterangan yang lengkap ini dari halaman 18 sampai halaman 21…” “…tolong dilengkapi juga bukti terkait pergeseran pergeseran rumusan norma dalam sepanjang siklus pembahasan itu. Jadi, ini pembahasan pertama ada masukan, apa yang berubah di norma berikut dan drafnya bagaimana? Supaya kami malah bisa melacak. Tadi misalnya pemerintah mengatakan, “Pasal ini diubah berdasarkan masukan dari masyarakat.” Nah, itu bisa dilacak dari perubahan perubahan norma yang dibahas dari 247 waktu ke waktu itu. Tolong ini juga disampaikan ke Mahkamah agar kami bisa menilai secara komprehensif benar atau tidak ada pengaruh pendapat pendapat yang diberikan masyarakat. Nah, salah satu cara menilainya itu adalah bagaimana pembentuk undang undang mengadopsi pendapat itu? Tentu akan ada perubahan-perubahan norma. Dulunya begitu, setelah bertemu dengan kelompok ini, bertemu dengan kelompok ini, ada perubahan norma ini dan segala macamnya. Nah, kalau itu kami disediakan, itu juga kan jauh lebih baik karena ini pada umumnya bertumpu soal partisipasi masyarakat atas dalil dalil yang diajukan oleh Para Pemohon. Tolong kalau bisa dibikinkan tabelnya, itu jauh lebih bagus, kami bisa menjadi jauh lebih mudah untuk memahami perubahan perubahan norma dari draf 1, draf 2, draf 3 dan seterusnya.” Terhadap pertanyaan YM Hakim Saldi Isra tersebut, Pemerintah menyampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah melakukan pembahasan RUU IKN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tahap persiapan pemindahan ibu kota negara telah dilakukan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KementerianPPN/Bappenas) dengan melakukan kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak dan dilakukan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 2. Bukti-bukti tertulis yang dimintakan oleh YM Hakim Saldi Isra untuk menunjukkan bahwa perencanaan Ibu Kota Negara (IKN) telah direncanakan dengan baik, yaitu: a. Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019). (terlampir alat bukti PK No. 01) b. Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tahun 2019. (terlampir alat bukti PK No. 01) c. Studi Kelayakan Teknis Calon Lokasi Pemindahan IKN (Pra Master Plan IKN) tahun 2019. (terlampir alat bukti PK No. 01) d. Studi Ketersediaan Lahan (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN/Master Plan tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) 248 e. Rekomendasi Hasil Kerja Lingkungan Hidup Strategis (dokumen substansi tersebut berada dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) f. Master Plan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas (dokumen Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN / Master Plan tahun 2020). (terlampir alat bukti PK No. 01) 3. Pemerintah telah melakukan serangkaian kajian pemindahan ibu kota negara sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan kronologi sebagai berikut: a. Pada tahun 2017, Bappenas menyusun kajian yang berjudul Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Kajian memuat visi besar pemindahan, penentuan lokasi, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap ekonomi di level nasional dan provinsi. Berdasarkan kajian tersebut, dihasilkan rekomendasi lokasi Ibu Kota Negara baru yaitu berada di luar Pulau Jawa dengan opsi lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. ((terlampir alat bukti PK No. 01) b. Pada tahun 2018, Bappenas memfokuskan kajian di wilayah Pulau Kalimantan dengan judul “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di wilayah Pulau Kalimantan secara utuh. Lebih lanjut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membuat “Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi”. Melalui kajian ini, didapatkan gambaran mengenai kesesuaian lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara dan menjadi input bagi penyusunan kajian teknis calon lokasi oleh Bappenas pada tahun berikutnya. (terlampir alat bukti PK No. 01) c. Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun “Kajian Teknis Calon Lokasi (Studi Konsolidasi Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara)” yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari 249 kajian-kajian tersebut terdahulu. Kemudian, kajian dilengkapi melalui “Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)” dengan lokasi kajian telah spesifik berupa calon lokasi IKN yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Studi ini memuat substansi mengenai kelayakan teknis dan arahan perencanaan multi aspek di wilayah tersebut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun “Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara” untuk memperkuat aspek strategis lingkungan hidup dan kehutanan dalam rencana pemindahan ibu kota negara berdasarkan asesmen dan pemetaan dampak di bidang lingkungan. (terlampir alat bukti PK No. 01) d. Pada tahun 2020, Bappenas menyusun “Kajian Rencana Induk dan Strategi Pengembangan Ibu Kota Negara (Master Plan)”. Secara paralel juga dilakukan penyusunan KLHS Master Plan IKN yang memberikan input terhadap perbaikan Masterplan secara iteratif sehingga hasil Master Plan final telah sesuai dengan hasil KLHS. Kedua hasil kajian tersebut menjadi bahan untuk penyusunan rencana induk yang merupakan rujukan dalam penyusunan Naskah Akademis RUU IKN dan selanjutnya menjadi Lampiran II UU IKN. ((terlampir alat bukti PK No. 01) Berdasarkan penjabaran kronologi tersebut, terbukti bahwa pembentukan Undang-Undang tentang IKN telah berbasiskan pada bukti kajian-kajian yang disusun oleh Pemerintah secara komprehensif dan berkesinambungan satu sama lain. 4. Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN Versi Surat Presiden Kepada DPR Tanggal 29 September 2021 dan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Waktu Pengalihan Kedudukan, Fungsi dan Peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara 1. Diatur pada semester I (satu) tahun 2024. Tidak diatur waktu tertentu dan diserahkan kepada Keputusan Presiden. • Mengakomodasi masukan para pihak yang memandang waktu pembangunan 250 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN “Pasal 3 (2) Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] dilakukan pada semester I (satu) tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.” “Pasal 4 (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” hingga tahun 2024 sangat singkat, sehingga waktu pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara seharusnya diputuskan dengan memperhatikan kesiapan dari pembangunan yang dilakukan. • Masukan antara lain disampaikan oleh Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc., Dosen Administrasi Publik FISIP UNAS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021: “Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu.” Cakupan Wilayah Laut dan Penataan Ruang Wilayah Laut 2. Tidak mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (1): “IKN [...] meliputi wilayah total seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektar) dengan batas wilayah:…..” Mengatur wilayah laut. Pasal 6 ayat (2) “Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan • Mengakomodasi masukan pengaturan perencanaan Ruang Laut sesuai amanat UU Cipta Kerja (Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut). • Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik 251 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah:…” kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi di Manado tanggal 17 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Ir. Rene Charles Kepel, DEA, Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi dalam paparan mengenai “Penataan Ruang dalam RUU IKN”. Tidak mengatur penataan ruang wilayah laut. “Pasal 15 (1) Penataan ruang IKN [...] mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; 3. Rencana Tata Ruang KSN IKN; dan 4. Rencana Detail Tata Ruang KSN IKN. …” Mengatur penataan ruang wilayah laut. “Pasal 15 (1) Penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar; 3. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan; 4. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara; dan 5. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. …” Rencana Induk Ibu Kota Nusantara 3. Rencana Induk diatur dalam Peraturan Presiden. “Pasal 7 (1) Pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan IKN [...] dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN. (2) Ketentuan mengenai Rencana Induk IKN [...] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Rencana Induk menjadi Lampiran UU IKN, sementara Perincian Rencana Induk akan diatur dalam Peraturan Presiden. “Pasal 7 (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat dalam • Perubahan Rencana Induk menjadi Lampiran RUU disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara tanggal 14 Desember 2021 dengan agenda Pembahasan DIM RUU IKN. • Alasan dimasukan dalam Lampiran RUU 252 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN dengan Peraturan Presiden.” melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. (3) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok- pokok: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (4) Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur adalah untuk memperkuat kedudukan rencana induk agar menjadi acuan pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bagi Otorita IKN dan seluruh stakeholder terkait. 253 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN dengan Peraturan Presiden. (5) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dengan ketentuan: a. dalam hal perubahan dilakukan terhadap materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan dikonsultasikan dengan DPR; b. dalam hal perubahan dilakukan terhadap perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden. (6) Perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.” Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 254 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN 4. Hanya memuat pengaturan umum. “Pasal 17 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN […] dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk IKN dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Memuat hal-hal yang lebih detail seperti Kawasan hijau, penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi dan lain lain. “Pasal 18 (1) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada: Mengakomodasi masukan untuk mempertegas pengaturan mengenai Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan KPI IKN yaitu: - Penetapan Kawasan hijau. - Penerapan Energi baru terbarukan dan efisiensi - Pengelolaan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler Masukan antara lain disampaikan pada konsultasi publik kerjasama dengan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, di Manado tanggal 17 Desember 2021, oleh Prof. Zetly E. Tamod: • Tata kelola lingkungan yang bertanggung-jawab dan berkelanjutan, dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang efisien, penggunaan dan pengelolaan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi utama yang dikelola dengan penerapan smart grid. 255 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN a. penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; b. penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi; c. pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup; dan d. penerapan pengolahan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.” • Bernuansa hutan yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup (forest and green- eco city); • Berkelanjutan dan berketahanan (sustainable dan resilient city) Dr. Asep Sofyan Prodi Teknik Lingkungan, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Pansus RUU IKN, 8 Desember di Ruang Rapat Pansus B Gedung DPR: “Masukan terhadap UU IKN: … • Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. • Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus melindungi kelestarian mangrove. K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua 256 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: “Pembangunan IKN di Kaltim jangan mengulangi kesalahan Jakarta maka IKN Kaltim harus pro-lingkungan dan TIDAK diikuti oleh proyek-proyek industry, sehingga IKN Baru benar-benar menjadi pusat pemerintahan R.I. … Penggunaan energy terbarukan (green energy) dan teknologi revolusi industry 4.0 dan Society 5.0 harus menjadi prioritas dalam pengelolaan IKN Baru.” Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Memperhatikan kondisi dan lingkungan serta kelestarian lingkungan Kalimantan Timur. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Individu atau Hak-Hak Komunal Masyarakat Adat dan Nilai-Nilai Budaya yang Mencerminkan Kearifan Lokal 5. ---belum diatur--- Sudah memuat perlindungan terhadap hak- hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya. “Pasal 21 Mengakomodir masukan publik agar diatur perlindungan bagi hak- hak komunal masyarakat adat dan nilai budaya 257 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai- nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.” yang mencerminkan kearifan lokal. Masukan antara lain disampaikan oleh Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 8 Desember 2021: “Pemaknaan ruang oleh masyarakat adat harus diintegrasikan dalam perencanaan perkotaan IKN” K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: “Pemerintah perlu menjaga budaya setempat berbasis pada kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.” Erasmus Cahyadi Deputi Sekjen AMAN untuk Urusan Politik dan Hukum, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021, 258 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN dalam paparan berjudul “Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara” Prof Paulus Wirutomo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 9 Desember 2021: “Memperjelas landasan hukum kepemilikan lahan dengan memperhatikan hak-hak adat masyarakat.” Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc Dosen AP FISIP UNAS, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 11 Desember 2021: “Sejauh mana manfaat dan kepentingan masyarakat lokal terjamin kesejahteraanya dengan adanya IKN baru.” Dr. Adv. Trubus Rahadiansyah DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU IKN, 12 Desember 2021: “Diperlukannya Peran Serta Masyarakat Dalam IKN 259 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN ▪ MASYARAKAT LOKAL ▪ MASYARAKAT ADAT ✓ INTEGRASI SOSIAL: ANTARA PENDATANG DENGAN MASYARAKAT LOKAL. ✓ MENCEGAH/MEMINI MALKAN KONFLIK PENDATANAG DENGAN MASYARAKAT LOKAL” Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Artinya benar-benar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. Keberlanjutan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara 6. ---belum diatur--- Telah memuat pengaturan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. “Pasal 24 (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Mengakomodasi pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan/kesinamb ungan dari pembangunan dan pemindahan Ibu Kota. 260 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang- Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.” Perlindungan Barang Milik Negara yang Memiliki Kriteria Cagar Budaya, Arti Khusus dan Nilai Budaya 7. ---belum diatur--- Telah mengatur perlindungan terhadap barang milik negara dengan kriteria tertentu. “Pasal 28 (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak boleh dilakukan terhadap barang yang memiliki kriteria: a. cagar budaya; b. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan c. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.” Mengakomodasi masukan agar diatur perlindungan terhadap cagar budaya. 261 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Partisipasi Masyarakat 8. ---belum diatur--- Telah mengatur partisipasi masyarakat. “BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 37 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; dan/atau e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Mengakomodasi masukan publik agar dibuka partisipasi masyarakat dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara. MP. TUMANGGOR, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN, 10 Desember 2021: “HARAPAN MASYARAKAT KALTIM KHUSUSNYA DAN KALIMANTAN UMUMNYA DARI KEBERADAAN IKN 1. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara.” Forum Dayak Bersatu (FDB) dalam audiensi dengan Pansus RUU IKN, 17 Desember 2021, memberi masukan agar: • Perlu melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan. • Perlu melibatkan putera-puteri terbaik Kalimantan Timur. • Artinya benar-benar menjalankan atau menghormati kearifan lokal dan sumber daya manusia Kalimantan Timur. 262 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN Pemantauan dan Peninjauan 9. ---belum diatur--- Telah mengatur pemantauan dan peninjauan oleh DPR “BAB IX PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN Pasal 38 DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang- Undang ini berdasarkan mekanisme dalam undang- undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.” Mengakomodasi masukan agar pelaksanaan undang- undang ini dipantau dan ditinjau oleh DPR. Kekhususan Jakarta 10. Belum diatur atau disebutkan mengenai kekhususan Jakarta. “Pasal 30 Pada saat Peraturan Presiden mengenai pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN [...] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diundangkan, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Sudah mengatur atau memuat kekhususan Jakarta yang akan diatur dalam undang-undang “Pasal 41 (1) Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mengakomodasi masukan publik untuk memperjelas posisi Jakarta setelah tidak memegang status sebagai ibu kota negara. K.R.R.A. Suharyono S. Hadiningrat, Ketua Umum Inspirasi Merah Putih Indonesia/Alumni Lemhannas, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus RUU IKN DPR RI Jakarta, 10 Desember 2021: “Jakarta pasca pemindahan IKN ke Kalimantan Timur agar dijadikan Pusat Perdagangan (Bussiness Centre) bertaraf internasional 263 NO RUU IKN - SUPRES TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN CATATAN (2) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan, Undang- Undang Nomor 29 Tahun, 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (3) Perubahan undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. (4) Perubahan undang- undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta.” sehingga perlu perencanaan kembali.” [2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 sebagai berikut: 264 No Kode Nama Jenis Bukti 1 PK-1 1. Kajian 1) Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara. 2) Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara. 3) Laporan Akhir master plan IKN, (2 Jilid, 1000-an halaman) 4) KLHS kajian lingkungan hidup strategis, master plan. 5) Laporan akhir, studi kelayakan teknis calon lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (McKinsey & Company) 2. Surat Prolegnas dan pencantuman di prolegnas. 1) Pengusulan RUU ke prolegnas. 2) Prolegnas jangka menengah. 3) Putusan DPR tentang Proleglas prioritas. 2 PK-2 Naskah Akademik 3 PK-3 Penyampaian Penyelarasan 1) Undangan rapat koordinasi penyelarasan NA RUU IKN. 2) Permohonan Harmonisasi atas RUU IKN. 3) Draft RUU IKN. 4) Draft RUU IKN. 4 PK-4 PAK dan Konsultasi Publik: 1) SK PAK. 2) Rapat Koordinasi tingkat menteri. 3) Permohonan harmonisasi atas RUU. 4) Harmonisasi RUU. 5) Persiapan sosialisasi IKN 5 PK-5 1) Tindak lanjut surat presiden. 2) Permohonan penyampaian dan pembahasan NA dan RUU. 3) Permohonan paraf Mensetneg, persetujuan RUU. 4) Permohonan paraf kembali. 5) Penunjukan wakil pemerintah. 6) Surat Presiden ke DPR. 7) Undangn FGD. 8) Sosialisasi dan konsultasi publik draf RUU IKN. 9) Sosialisasi dan konsultasi publik draft RUU IKN. 10) Undangan Konsultasi publik RUU IKN Kerjasama UPN Veteran 11) Undangan rapat tim perumus pansus. 12) Rapat panitia kerja pansus. 13) Undangan rapat pembahasan DIM Fraksi. 265 Selain itu, untuk mendukung keterangan tambahannya, Presiden juga telah menyampaikan tambahan lampiran, sebagai berikut: NO BUKTI URAIAN KETERANGAN Focus Group Discussion (FGD) Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara Tahun 2018 6 PK 6-a FGD bersama Akademisi Daerah : Balikpapan, Kalimantan Timur (21-23 November 2018) Berkas berupa Undangan, Notulensi dan Foto Kegiatan PK 6-b FGD bersama Akademisi Daerah : Banjarmasin, Kalimantan Selatan (28-30 November 2018) PK 6-c FGD bersama Akademisi Daerah : Palangka Raya, Kalimantan Tengah (5-7 Desember 2018) PK 6-d FGD bersama Akademisi Daerah Kota Besar : Pakar dari UGM Yogyakarta (17 Desember 2018) PK 6-e FGD bersama Akademisi Daerah Kota Besar : Pakar dari UNAIR dan ITS Surabaya (18 Desember 2018) PK 6-f FGD bersama Akademisi Daerah Kota Besar : Pakar dari Unpad dan ITB Bandung (21 Desember 2018) DIALOG NASIONAL PEMINDAHAN IKN DIALOG NASIONAL I “ Pemindahan Ibu Kota Negara” tanggal 16 Mei 2019 7 PK 7-a Surat Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 5529/SES/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Dialog Nasional I “Pemindahan Ibukota Negara” Pelaksanaan Dialog Nasional I dengan tema “Pemindahan Ibu Kota Negara” yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kementerian PPN/Bappenas Permintaan Narasumber kepada: PK 7-b Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI kepada para Narasumber, yaitu: - Nomor 5565/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5566/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan 266 Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5567/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5568/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5569/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5570/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5571/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5572/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5573/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5574/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5575/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5576/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5577/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan 1. Dr. Ir. Wicaksono Sarosa 2. Ibnu Syabri B.Sc., M.Sc., Ph.D 3. Turro Selrits Wongkaren, Ph.D 4. Drs Yayat Supriatna, MSP 5. Ir. Soelaman Soemawinata MM 6. Ir. Bernardus Djonoputro 7. Dr. Ir. Danny Hilman Natawijaya, M.Sc untuk hadir dalam Dialog Nasional I yang bertujuan untuk mensosialisasikan Hasil Kajian Awal yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR serta mendapatkan pandangan dari para pakar tentang lokasi IKN masa depan. Dialog Nasional Pemindahan IKN I dibuka dengan paparan Menteri 267 Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. - Nomor 5578/D.2/05/2019 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara tanggal 14 Mei 2019. Bappenas mengenai hasil kajian awal Pemindahan IKN. Selain itu, bertujuan untuk sosialisasi hasil kajian awal Pemindahan IKN dan mendapatkan masukan tentang kekurangan dan kelebihan dua lokasi IKN yang telah dikunjungi Presiden RI. Selain itu juga diundang untuk hadir dalam Dialog Nasional I, yaitu: - Kepala Bappeda Provinsi Banten - Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah - Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur - Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat - Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PK 7-c Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara I tanggal 16 Mei 2019 di kantor Kementerian PPN/Bappenas PK 7-d Siaran Pers “Bahas Rencana Pemindahan IKN, Menteri Bambang jaring masukan dari para pakar untuk membangun Ibu Kota masa depan. “ tanggal 16 Mei 2019 PK 7-e Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional I tanggal 16 Mei 2019. 268 - Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan - Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Peserta yang hadir: - K/L terkait - Perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian (UI, ITB, UNPAD, UGM,ITSN, URDI, Core Indonesia, Presisi Indonesia, CSIS Indonesia, ICEL, Ruang Waktu, Walhi, WWF Indonesia - media (Kompas, Tempo, Detikcom, Metro TV) DIALOG NASIONAL II “Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Pertahanan dan Keamanan” tanggal 26 Juni 2019 8 PK 8-a Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7145/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Undangan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2 Dialog Nasional II “Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan dan Keamanan” yang PK 8-b Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7148/SES/06/2019 tanggal 24 269 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2 diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 26 Juni 2019, bertujuan untuk: - Mendapatka n pandangan para pakar dan pemangku kepentingan mengenai dampak ekonomi dari pemindahan Ibu Kota Negara, Pemindahan IKN dalam konteks strategi pertahanan dan Keamanan serta perspektif lingkungan hidup dalam perencanaan pemindahan IKN. Pembicara utama: - Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegor o (Menteri PPN/Bappen as) - Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, SIP (Kepala PK 8-c Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7149/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2 PK 8-d Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7150/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2 PK 8-e Undangan Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 7151/SES/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Permohonan sebagai Pembahas dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-2 PK 8-f Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional II 270 Staf Kepresidena n) - Dr. Ir. Siti Nurbaya Makar, M.Sc (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Peserta yang hadir: - K/L - Pemda (DKI Jakarta, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Barat, Banten, Jawa Barat) - perguruan tinggi (UI, UNPAD, UGM, Univ Lambung Mangkurat, ITB, UGM, UNPAD, Univ Pertahanan, IPB, - Lembaga Penelitian dan Mitra Pembangun an - Media (Kompas, Tempo, Detikcom, MetroTV) PK 8- g Publikasi siaran pers https://www.ikn.go.i d/storage/press- 271 release/2019/11- siaran-pers-dialog- nasional- pemindahan-ibu- kota-negara- menteri-bambang- paparkan-investasi- dan-strategi- pembiayaan.pdf DIALOG NASIONAL III “Konsep Master Plan dan Urban Design” tanggal 1 Agustus 2019 9 PK 9-a Undangan Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 9193/SES/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 hal Undangan Dialog Nasional ke-3 Pemindahan Ibu Kota Negara Dialog Nasional ke III dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 di Kementerian PPN/Bappenas. Dialog dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap pemindahan IKN terkait aspek: a. Visi IKN dalam Konsep Masterplan b. Visi IKN dalam Strategi Perancangan Kota, Tata Bangunan dan Lingkungan Peserta: - berbagai K/L terkait - Pemerintah Daerah - Perguruan Tinggi (UI, Univ Pertahanan, ITB, Unpad, PK 9-b Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional III PK 9-c Risalah Dialog Nasional Pemindahan Ibukota Negara III tanggal 1 Agustus 2019 272 UGM, Undip, ITSN, Unbraw, Univ Lampung Mangkurat, Univ Mulawarman , Univ. Palangka Raya) - Lembaga Penelitian dan Mitra Pembangun an - Media (Kompas, Tempo, Detikcom, Metro TV) Pembicara Utama: - Prof Dr Bambang PS Brodjonegor o (Menteri Bappenas) - Dr. Ir Mochammad Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri PU dan Perumahan Rakyat) DIALOG NASIONAL IV “Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara” tanggal 16 September 2019 10 PK 10-a Undangan Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI Nomor 11474/SES/09/2019 tanggal 12 September 2019 hal Undangan Dialog Dialog Nasional IV dilaksanakan tanggal 16 September 2019 di 273 Nasional ke-4 Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dialog untuk mendapatkan pandangan dan masukan mengenai: a. Dampak investasi yang timbul dari adanya pemindahan IKN terhadap ekonomi b. Startegi pembiayaan yang inovatif untuk pemindahan IKN Peserta: - berbagai K/L terkait - Pemerintah Daerah - Perguruan Tinggi (UI, Univ. Pertahanan, ITB, Unpad, UGM, Undip, ITS, Unibraw, Univ Lambung Mangkurat, Univ Mulawarman, Univ Palangkaraya) - BUMN, Lembaga Penelitian dan Mitra Pembangunan PK 10-b Notulensi Dialog Pemindahan Ibu Kota tanggal 16 September 2019 PK 10-c Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional IV 274 - Media (Kompas, Tempo, MetroTV) Pembicara Utama: a. Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro b. Ir. Isa Rachmatarwata , M. Math PK 10-d Publikasi siaran pers https://bappenas.go .id/id/berita/dialog- nasional- pemindahan-ibu- kota-negara- menteri-bambang- paparkan-investasi- dan-strategi- pembiayaan DIALOG NASIONAL V “Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim Sebagai IKN” tanggal 1-2 Oktober 2019 11 PK 11-a Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 12339/SES/09/2019 tanggal 26 September 2019 hal Undangan Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Baru NKRI Bersama Pers/Media (Jurnalisme Profesional untuk Bangsa) Dialog Nasional dilaksanakan tanggal 1-2 Oktober 2019 di Hotel Novotel Balikpapan, dihadiri oleh - K/L terkait - Pemerintah Daerah (Gubernur Kaltim, Bupati Kab. Kutai Kartanegara, Bupati Kab. Penajam Paser Utara, Walikota Samarinda, Walikota Bontang, Bupati PK 11-b Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional V PK 11-c Catatan Dialog Nasional 275 Kab. Paser, Bupati Kab. Berau, Bupati Kab. Mahakam Ulu) - Asosiasi Pengusaha Indonesia - Akademisi Universitas Mulawarman Materi dipaparkan oleh perwakilan K/L: - Bappenas - PUPR - Perhubungan - ATR/BPN - Ditjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan DIALOG NASIONAL VI “Menuju Ibu Kota Lestari dan Berkelanjutan” tanggal 11 Februari 2020 12 PK 12-a Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 01208/SES/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 hal Undangan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Tema Lingkungan Hidup Dialog Nasional dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020 di Kementerian PPN. Dialog bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari para pakar dan pemangku kepentingan terkait dari sektor lingkungan hidup. Peserta: - K/L terkait - Perguruan Tinggi (UI, ITB, PK 12-b Notulensi Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara Kelompok Kerja Lingkungan Hidup dan Kebencanaan “Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan” Kementerian PPN/Bappenas PK 12-c Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VI 276 UGM, IPB, Univ. Mulawarman, Univ. Lambung Mangkurat, Univ. Tanjungpura, Univ. Palangkaraya) - Lembaga Penelitian dan Mitra Pembangunan Pembahas: a. Dr. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara b. Zenzi Suhadi c. Dr. Irdika Mansur d. Dr. Paulus Matius e. Prof. Bambang Hero Saharjo PK 12-d Siaran pers https://ikn.go.id/stor age/press- release/2020/2- siaran-pers- terapkan-forest- city-ibu-kota- negara- pertahankan-ruang- terbuka-hijau-dan- tekan- environmental- footprint.pdf DIALOG NASIONAL VII “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” tanggal 25 Februari 2020 13 PK 13-a Undangan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 01534/SES/02/2020 tanggal 6 Februari Dialog Nasional dilaksanakan tanggal 25 Februari 277 2020 hal Undangan Dialog Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara 2020 di Balai Purnomo Prawiro, UI Depok. Dialog bertujuan untuk mendapatkan tinjauan mendalam terkait aspek sosial- budaya dan sosial- ekonomi agar terbangun kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui prses sosial, kultural dan struktural yang harmonis. Dihadiri oleh: - K/L terkait - Pemerintah Daerah - Lembaga Penelitian - Paguyuban/Le mbaga Adat dan Forum Agama di Kalimantan - Lembaga Internasional - Organisasi Non Pemerintah Pembicara oleh: a. Staf Ahli Menteri PPN bidang Sosial dan Penanggulanga n Kemiskinan b. Deputi Kependudukan dan PK 13-b Dokumentasi pelaksanaan Dialog Nasional VII 278 Ketenagakerjaa n Kementerian PPN/Bappenas PK 13-c Siaran pers https://ikn.go.id/stor age/press- release/2020/5- siaran-pers- pembangunan-ibu- kota-negara- libatkan- masyarakat-lokal- hingga- kembangkan- sektor-industri- digital-dan- inovasi.pdf DIALOG NASIONAL PEMINDAHAN IKN: KALIMANTAN UNTUK INDONESIA di Kalimantan Selatan (15 Juli 2019), Kalimantan Tengah (19 Juli 2019), Kalimantan Timur (21 Agustus 2019) 14 PK 14-a Undangan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8318/SES/07/2019 tanggal 12 Juli 2019 hal Permohonan sebagai Pembicara Utama pada Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Selatan Dialog Nasional di Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Juli 2019 di Hotel Novotel Banjarbaru, Kalsel dengan mengundang Gubernur Kalimantan Selatan. Dihadiri oleh: - Pemerintah Daerah - K/L terkait - Perguruan Tinggi (Univ Achmad Yani, Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al- Banjari, Univ PK 14-b Risalah Rapat Dialog Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juli 2019 PK 14-c Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 15 Juli 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 279 Lambung Mangkurat - Tokoh Masyarakat Kalimantan Selatan - Organisasi Non Pemerintah/ Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Selatan - Media (Kompas, Bisnis Indonesia, TVRI, Duta TV, Banjar TV, Banjarmasin Post, Radar Banjar, Metro Banjar, Media Kalimantan, Barito Post, Kalimantan Post) Pembicara Utama: a. Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Pengembangan Regional b. Gubernur Kalsel Pembahas: 280 a. Prof.Dr.H.Sutar to Hadi, Msi, M.Sc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat b. Dr.Ir.H.Gusti Muhammad Hatta, M.S. c. Dr.Taufik Arbain, S.Sos, M.Si, Dosen Fakultas Ilmu Soisal dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat 15 PK 15-a Siaran Pers: https://www.bappenas.go.id/index.php/id /berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu- kota-negara-kalimantan-tengah- paparkan-kesiapan-aspek-lingkungan- hidup-sosial-dan-budaya Dialog Nasional di Palangkaraya Kalimantan Tengah, dengan mengundang Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 19 Juli 2019 PK 15-b dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 19 Juli 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 16 PK 16-a Siaran Pers: https://bappenas.go.id/id/berita/dialog- nasional-pemindahan-ibu-kota-negara- bappenas-bahas-hasil-penilaian- kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota- negara Dialog Nasional di Balikpapan Kalimantan Timur, dengan mengundang Gubernur Kalimantan Timur tanggal 21 Agustus 2019 PK 16-b Dokumentasi foto pelaksanaan Dialog Nasional tanggal 21 Agustus 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur KONSULTASI PUBLIK 17 PK 17-a Notulensi Konsultasi Publik RUU Ibu Kota Negara Konsultasi Publik tanggal 15 Januari 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta peserta yang hadir: 281 - Bappenas - BI - Kemenkopol hukam - OJK - Kejaksaan Agung - Kementerian ATR - Kementerian Perhubunga n - Pemda DKI Jakarta - KemenkumH AM PK 17-b Siaran Pers: https://bappenas.go .id/id/berita/sempur nakan-naskah- akademik-dan- rancangan-undang- undang-ibu-kota- negara- kementerian- ppnbappenas- gelar-konsultasi- publik 18 PK 18-a Konsultasi Publik I Rancangan Peraturan Pelaksana UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 03283/HM.01.01/SES/B/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 hal Undangan Konsultasi Publik Peraturan Pelaksanaan UU IKN. Konsultasi dilaksanakan tanggal 22 - 23 Maret 2022 di Balikpapan - Kemenkeu: terkait isu pendanaan dan penganggar an di IKN - BPN: terkait isu tata ruang di IKN PK 18-b Notula rapat tanggal 22 Maret 2022 PK 18-c Notula rapat tanggal 23 Maret 2022 282 - PUPR: isu urban design maupun rencana infrastruktur kota di IKN - Kemendagri: isu kesewenang -wenangan khusus otoritas ibu kota nusantara. - Bappenas: isu rincian induk sebagai tindak lanjut dari lampiran dalam UU IKN. Peserta yang hadir: - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Hukum dan HAM - Kemendagri - Kemenkeu - ATR - PUPR - KLHK - Bappenas - KPK - Pemda Kaltim - DPRD (Kaltim, Kutai Kertanegara, 283 Penaja, Paser Utara) - Komando Daerah Militer - Kepolisian Daerah - Paguyuban/ Lembaga Adat dan Forum Agama/Orga nisasi Masyarakat Kaltim - Media (detik, kompas, media indonesia, tribunews, mediakaltim. com, kaltimtoday.c om - akademik (Univ Mulawarman , ITK, UNU, UMKT) - swasta (PT ITCIKU, PT IHM) 19 PK 19-a Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU IKN, Undangan Bappenas Nomor 04203/HM.01.01/SES/B/04/2022 tanggal 6 April 2022 hal Undangan Konsultasi Publik II Peraturan Pelaksanaan UU IKN Konsultasi dilaksanakan tanggal 9 April 2022 via zoom peserta yang hadir: - Paguyuban/ Lembaga Adat dan Forum Agama/Orga nisasi PK 19-b Notula Rapat tanggal 9 April 2022 siaran pers “Pemerintah rampungkan konsultasi publik rancangan peraturan pelaksanaan UU IKN” tanggal 9 April 2022 PK 19-c dokumentasi foto 284 Masyarakat Kaltim (105 paguyuban di Kalimantan) - Akademik (Univ Mulawarman , ITK, UNU, UMKT, STT Migas Balikpapan, Politeknik Balikpapan, Univ Kutai Kertanegara) - Lembaga Kerjasama - Kementerian Sekretariat Negara - KemenkumH AM - Kemendagri - Kemenkeu - ATR - KLHK - Bappenas DOKUMEN PELAKSANAAN KAJIAN PEMBENTUKAN IKN DALAM TAHUN 2017 s.d 2020 20 PK 20 Kajian Visi Indonesia 2033 Disusun pada masa Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah Andrinof Chaniago (Tahun 2014-2015), bersama tim nya pada tahun 2010- 2013. 21 PK 21-a Dokumen “Kajian Awal Pemindahan IKN” (Bappenas) Tahun Pelaksanaan 2017 PK 21-b Berita Acara Serah Terima Nomor 109.102/BAST/PPHP/06.02.5/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 285 22 PK 22-a Dokumen “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” (Bappenas) Tahun Pelaksanaan 2018 PK 23-b Berita Acara Serah Terima Nomor 81.10/BAST/PPHP/06.02.5/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 23 PK 23 Dokumen “Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur” (Bappenas) Tahun Pelaksanaan 2019 SOSIALISASI RUU IKN dan NA RUU IKN TAHUN 2021 24 PK 24-a Undangan Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi, Tim Koordinasi Startegis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Nomor 185/SA.04/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 hal Undangan Rapat Koordinasi Internal Pemerintah terkait Sosialisasi RUU IKN, Naskah Akademik, dan Peraturan Pelaksanaan RUU IKN Sosialisasi dilaksanakan tanggal 17-18 Juni 2021 di The Westin Resort Ubud, Bali Peserta sosialisasi: 1. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 2. Perwakilan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri 3. Sekretaris Daerah Kukar 4. Perwakilan Sekda DKI 5. Perwakilan Sekda Prov. Kalimantan Timur 6. Perwakilan Sekda Penajam Paser Utara 7. Perwakilan Kementerian ATR 8. Perwakilan Kementerian Keuangan PK 24-b Daftar Hadir tanggal 17 Juni 2021 (Offline dan Online) PK 24-c Daftar Hadir tanggal 18 Juni 2021 (Offline dan Online) PK 24-d Notulen tanggal 17 Juni 2021 PK 24-e Notulen tanggal 18 Juni 2021 286 DOKUMEN SURAT ADMINISTRASI PROSES PEMBENTUKAN UU IKN 25 PK 25-a Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020-2024 RUU tentang Ibu Kota Negara termasuk dalam Daftar Prolegnas (daftar No. 28 Lampiran) PK 25-b Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Tahun 2020-2024 RUU tentang Ibu Kota Negara termasuk dalam Daftar Prolegnas (daftar No. 33 Lampiran) PK 25-c Tabel Perbandingan Substansi Perubahan RUU IKN versi Surat Presiden kepada DPR tanggal 21 September 2021 dan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 26 PK 26 Batang Tubuh dan Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020 27 PK 27 Perpres Nomor 122 Tahun 2020 (Pemutakhiran RKP Tahun 2021) Bab Kaidah Regulasi terkait IKN 28 PK 28 Perpres Nomor 155 Tahun 2021 (Pemutakhiran RKP Tahun 2022) 29 PK 29-a Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara PK 29-b Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 005/SA.04/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 hal Undangan Rapat Tim Perumus Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara Rapat dilaksanakan tanggal 16 Januari 2022 di Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR Peserta: - Kemendagri - Kemenkumh am - Kemenkeu - KemenATR/ BPN - KemenPUP R 287 - KLHK - Kemenhan - Kementerian PPN/Bappen as PK 29-c Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 040/SA.04/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal Undangan Rapat Pembahasan DIM Fraksi terkait RUU IKN Hasil Kesepakatan Panja per Tanggal 13 Januari 2022 Rapat dilaksanakan tanggal 15 Januari 2022 di hotel Pullman, Jakpus Peserta: - Kemendagri - Kemenkumh am - Kemenkeu - KemenATR/ BPN - KemenPUP R - KLHK - Kemenhan PK 29-d Undangan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Nomor 044/SA.04/01/2022 tanggal 16 Januari 2022 hal Undangan Rapat Panitia Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara Rapat dilaksanakan tanggal 17 Januari 2022 di Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR Peserta: - Kemendagri - Kemenkumh am - Kemenkeu - KemenATR/ BPN - KemenPUP R - KLHK - Kemenhan 30 PK 30 Hasil Pengundangan melalui Lembaran Negara 288 Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Pertama: Batu Uji Proses/Prosedur Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perkara ini adalah mengenai Judicial Review (pengujian) secara formil atas Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945). Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji baik secara formil (uji formil) maupun materiil (uji materiil) UU terhadap UUDNRI Tahun 1945. Apabila kita membicarakan mengenai pengujian secara formil maka pengujian dilakukan terhadap kerangka (bentuk luar – kenvorm) , format, proses, prosedur, tata cara atau formalitas pembentukan UU, apakah proses pembentukannya sudah sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Batu uji utama untuk menyatakan apakah suatu UU cacat mengenai prosedur atau tidak adalah UUD Negara RI Tahun1945. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disingkat PUU) dikenal adanya landasan konstitusional. Landasan konstitusional PUU dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) Landasan Formil Konstitusional Landasan Formil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan PUU yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU. Landasan formil konstitusional pada semua tahapan pembentukan PUU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembentukan PUU harus mendapatkan legitimasi (kewenangan formil) yaitu didasarkan pada atau 289 bersumber kepada UUD NRI 1945. Landasan Formil Konstitusional PUU menjadi penting dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) PUU yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945 pasca amandemen. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji PUU di bawah UU terhadap UU. Sedangkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD. Kewenangan konstitusional semacam ini belum pernah ada sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem “Supremasi Konstitusi” di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and balances dalam UUD 1945 pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu UU dapat diuji secara yudisial (judicial review) terhadap UUD. Pasca Amandemen Kedua UUD NRI (19 Oktober 1999) melahirkan Pasal 22A yang mendelegasikan pengaturan tentang tata cara pembentukan undang- undang dengan undang-undang. Dengan demikian batu uji pengujian formil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah Pasal 22A UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana halnya kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi (antara lain) dari Pasal 24C UUD 1945. Dengan demikian, dalam proses pembentukan UU apabila RUU datang dari Presiden/Pemerintah, maka Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU dan Pasal 21 UUD 1945 tidak dicantumkan. Sebaliknya apabila RUU datang dari DPR, maka Pasal 21 UUD 1945 yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” UU, sedangkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tidak dicantumkan. Kewenangan pembentukan UU secara formal, yang mengharuskan lembaga Negara atau pejabat yang berwenang menempuh prosedur (tahapan) yang ditetapkan dalam PUU bertujuan untuk menjamin agar DPR bersama Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya dalam membentuk undang-undang (detournement de pouvoir). Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas undang-undang dari segi formil 290 dengan penelusuran kembali pada tahapan yang ditempuh, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan mutlak diperlukan, untuk menyimpulkan apakah UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara formil konstitusional atau tidak. 2) Landasan Materiil Konstitusional Landasan Materiil Konstitusional PUU dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa PUU yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum “mengingat” suatu PUU yang (akan) dibentuk. Landasan Materiil Konstitusional PUU ini kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans “menimbang” dan dituangkan dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu PUU kalau kurang jelas. Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional PUU dalam konsiderans “menimbang” dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat) disesuaikan dengan keinginan pembentuk UU (DPR dan Presiden) sebagai kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini melalui metode penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk UU (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal (-pasal) UUD 1945 yang dijabarkan dalam suatu UU maka yang dimenangkan adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution). Landasan Formil dan Materiil Konstitusional PUU kemudian diberikan landasan UU yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengatur secara lengkap mengenai proses/prosedur PUU, maka untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya mendasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi juga pada semua PUU yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU. 291 Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah: a. UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan b. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019. Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam: a. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020. b. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan UU, maka PUU di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU. Kedua: Asas Pembentukan PUU Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan menentukan bahwa Pembentukan PUU harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan PUU yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Izinkan saya menguraikan beberapa asas pembentukan PUU yang terkait dengan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” (het juiste orgaan) menentukan bahwa setiap jenis PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk PUU yang berwenang. Asas ini mencerminkan pembentukan undangh-undang harus oleh pejabat berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas (bevoegdheidsverdeling), yaitu menteri sebagai pembantu Presiden dengan portofolio. Asas ini merupakan bagian dari kaidah hukum tidak tertulis yang telah 292 menjadi konvensi ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik PUU. PUU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. Asas “dapat dilaksanakan" (uitvoerbaarheid) menentukan bahwa setiap pembentukan PUU harus memperhitungkan efektivitas PUU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas keterbukaan mengandung makna bahwa proses pembentukan PUU dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai stake holder/pemangku kepentingan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan. Penerapan asas ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan undang-undang, sehingga dapat diperhitungkan besarnya potensi undang-undang dapat dijalankan dan ditegakkan, terutama aksesibiitas masyarakat dalam merespons perubahan-perubahan norma hukum yang signifikan dibanding dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya. Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan PUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya. Memang pada Pasal 96 pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum lengkap dan belum jelas. Sementara itu Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan judicial review secara formil mengenai UU Cipta Kerja Namun, pengaturan tentang partisipasi masyarakat belum diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga belum ada kejelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai meaningfull public participation. Dalam praktek terkait meaningfull public participation belum ada kejelasan siapa yang dilibatkan, berapa stakeholder yang dilibatkan, berapa lama meaningfull participation harus dilakukan. Berdasarkan pencermatan ahli, proses pembentukan 293 UU Nomor 3 Tahun 2022 sudah banyak melibatkan stakeholders, sebagaimana rdisebutkan sebagai berikut: No Agenda Tanggal Ditayangkan Live Streaming 1. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 9 Desember 2021 2. Rapat Pansus RUU IKN DPR RI Agenda: RDPU dengan 5 Pakar 10 Desember 2021 3. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 13 Januari 2022 4. Rapat Pansus RUU IKN DPR Agenda: Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD 17-18 Januari 2022 5 Rapat Paripurna DPR RI Ke - 13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 - 2022 18 Januari 2022 Adapun untuk konsultasi publik RUU IKN yang diselenggarakan yakni: No Agenda Tanggal Tautan 1. Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado 17 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=jlG G_6txpLY 2. Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=D O9vmSHRiUg Berita: https://law.ui.ac.id/ v3/konsultasi- publik-rancangan- undang-undang- tentang-ibu-kota- negara-di-fhui/ 294 No Agenda Tanggal Tautan https://www.antara news.com/berita/2 599417/bappenas- gelar-konsultasi- publik-ruu-ikn-di-ui 3. Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta 28 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=zw dfTs6IUH4 Berita: https://www.upnvj. ac.id/id/berita/2022 /01/fakultas- hukum-bersama- kementerian- ppnbappenas- bahas-ruu-ibu- kota-negara.html 4. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda 11 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=CJ ll5LdCGV8 5. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=1p 52NrPfLfI 6. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtub e.com/watch?v=1p 52NrPfLfI 295 Dari keterangan yang disampaikan dari Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa semua agenda pembahasan dapat diakses oleh publik dan melalui proses partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan dan pembahasan dari RUU IKN dan diperkuat dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemerintah. Ketiga: Tahapan Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan PUU adalah pembuatan PUU yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan-tahapan ini harus diikuti secara berurut dan tidak bolak balik. Apabila salah satu atau bagian dari salah satu tahapan tersebut tidak diikuti maka dapat mengakibatkan cacadnya prosdur pembentukan suatu UU dan dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahap perencanaan, ahli akan menyoroti secara khusus proses penyelarasan Naskah Akademik (selanjutnya disingkat NA). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam NA. Penyelarasan NA terhadap RUU usulan Pemerintah (Presiden) saat ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrerian Hukum dan HAM. Prosedur penyelarasan NA dalam tahap perencanaan UU merupakan salah satu langkah penting sebagai upaya quality control terhadap gagasan konseptual norma hukum dari berbagai sudut pandangan dan kebijakan yang berbeda yang harus diharmonisasikan karena akan dituangkan dalam rancangan UU. Oleh karena itu penyelarasan NA merupakan salah satu prasyarat untuk masuknya RUU ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (selanjutnya disingkat Prolegnas), selain proses harmonisasi PUU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Pasal 19 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Penyelarasan NA dilakukan terhadap substansi NA (kesesuaian materi yang digariskan dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011, keterkaitan antarbab, dan ketepatan materi pada tiap bab) dan keselarasan substansi NA dengan draf 296 Rancangan Undang-Undang (RUU)-nya. Oleh karena itu, permintaan penyelarasan NA ke BPHN biasanya disertai (dilampirkan) draf RUU hasil panitia antarkementerian (PAK). Apabila ada ketidakselarasan antara materi dalam RUU dan NA maka akan dilakukan penyelarasan. Dari pencermatan ahli, proses penyelarasan NA sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan surat Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Ibu Kota Negara dari Kepala BPHN dengan surat Nomor: PHN-HN.02.04-16 pada tanggal 3 Juni 2021. Tahapan berikutnya adalah penyusunan PUU. Pada tahap penyusunan PUU ini ahli hanya menyoroti satu aspek saja, yaitu proses pengharmonisasian rancangan PUU. Dasar hukum pengharmonisasian diatur dalam Pasal 47 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan: Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini dibuktikan dengan surat Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021. Oleh karena itu dari aspek penyelarasan NA RUU IKN dan harmonisasi RUU IKN maka secara formil telah dipenuhi. Idealnya pengharmonisasian rancangan PUU dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan. Apabila RUU merupakan usulan pemerintah (Presiden) maka pengharmonisasian sudah dilakukan pada tahap perencanaan oleh kementerian/lembaga pemrakarsa, penyusunan RUU di internal kementerian/lembaga pemrakarsa, pengharmonisasian pada tahap penyusunan antarkementerian/lembaga, dan pada tahap akhir pengharmonisasian oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengharmonisasian rancangan PUU merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena harus mengakomodasikan masukan dari stake holder/pemangku kepentingan. Bahkan sering juga terjadi dalam proses pengharmonisasian tidak tercapai kesepakatan sehingga prosesnya dinaikan ke tingkat menteri atau malah 297 ke Presiden. Apabila masukan dari stake holder/pemangku kepentingan tidak diakomodasi maka sangat mungkin tejadi penolakan bahkan dapat berujung ke pengujian (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, proses pengharmonisasian yang dilakukan dengan baik akan mencegah terjadinya pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan proses Pengharmonisasian, pembulatan dilengkapi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ahli mencermati telah dilaukan dengan baik oleh Pemerintah berdasarkan bukti yang telah disebutkan di atas mengenai Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Nomor: PPE.PP.01.03-1046 pertanggal 4 Juni 2021 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dengan mengikutsertakan: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 2. Kementerian Sekretariat Negara; 3. Kementerian Keuangan; 4. Kementerian Dalam Negeri; 5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat; dan 8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu aspek pengharmonisasian telah dapat dinyatakan telah sesuai dengan bukti surat di atas dan juga dengan adanya pelibatan K/L terkait dalam prosesnya. Oleh karena itu, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menurut saya telah melalui proses sesuai tahapam yang ditetapkan baik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 maupun Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang serta Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 298 Keempat, Fast Track Legislation Pada beberapa fast track legislation memang sudah diterapkan. Untuk Indonesia, UU Nomor 12 tahun 2011 tidak secara tegas membedakan antara prosedur normal regulation dan fast track regulation. Pengaturan tentang fast track regulation yang ada di Indonesia menurut ahli baru diterapkan untuk jenis peraturan perundang- undangan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Namun proses pembentukan Perppu harus dikaitkan dengan hal ikhawal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUNRI 1945. Dalam proses fast track regulation tidak dikaitkan dengan persyaratan kegentingan yang memaksa, namun proses normal yang dikaitkan dengan waktu. Mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan undang-undang, tergantung pada urgensinya. Mengenai urgensi, ahli berpendapat bahwa pembentukan UU Nomor 3 tahun 2022 sangat urgent, karena Presiden Jokowi telah mengajukan permohonan izin kepada DPR pada saat penyampaian penyampaian Pidato Kenegaraan pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi. Ahli berpendapat bahwa prosedur fast track legislation sebaiknya menjadi salah satu muatan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Saksi Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. ● Ide pemindahan IKN bukanlah suatu hal baru, hampir setiap presiden yang memiliki masa jabatan dua periode menginisiasi ide tersebut. Misalkan, Presiden Soekarno yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN ke Palangkaraya dan Presiden Soeharto yang memiliki keinginan untuk memindahkan IKN yang saat itu lokasinya diusulkan di sekitar Jonggol. Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemindahan IKN diarahkan ke luar Jawa sebagai upaya konkret dalam mengurangi ketimpangan antar Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. ● Secara garis besar terdapat tiga pertimbangan utama pemindahan IKN; 1. Pemindahan IKN menjadi praktik yang lumrah di negara maju emerging country, dan negara low-income country dengan waktu dan pertimbangan pemindahan IKN dari sisi politis ekonomi, dan pertahanan. Misalkan, Kazakhstan pemindahan IKN dilakukan untuk lebih mendekatkan Ibu Kota dengan Rusia yang hingga saat ini menjadi sekutu penting bagi mereka. Di Brazil, pemindahan ke wilayah Brasillia dilakukan sebagai bentuk politik 299 keberpihakan ke masyarakat untuk pemerataan pembangunan di wilayah bagian tengah negara; Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota di Nigeria didasarkan pertimbangan keseimbangan dua kelompok besar (Islam dan Kristen) yang mendominasi wilayah tersebut. Sedangkan konteks di Indonesia berdasarkan upaya dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah yang terjadi. 2. Pemindahan IKN dilakukan untuk mengurangi beban Jakarta yang menjadi pusat segala aktivitas di Indonesia dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB serta memiliki populasi terpadat mencapai 35 juta jiwa. Hal tersebut menimbulkan masalah seperti kesenjangan ekonomi dan kemacetan, rawan banjir, dan risiko keterbatasan sumber daya air. 3. Pemindahan IKN menjadi langkah konkret untuk membangun model pembangunan perkotaan yang ideal untuk mewujudkan livable city. Secara paralel, upaya ini menjadi bagian penting dalam kebijakan perkotaan nasional yang lebih komprehensif. ● Secara kronologis akan saya jelaskan prosesnya sebagai berikut. ● Presiden Joko Widodo mengemukakan ide dasar diperlukannya pemindahan IKN muncul sejak tahun 2014-2015, di mana ide tersebut sebagai bentuk perwujudan Nawacita terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi Indonesia 2033 sebagai salah satu gagasan strategis atau upaya untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah overload dan bagian dari strategi mengatasi ketimpangan antar wilayah. Kajian disusun oleh Andrinof Chaniago yang merupakan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014- 2015. ● Berdasarkan arahan Presiden pada tahun 2017-2019 dibuat berbagai kajian. Di tahun 2017, Pemerintah menghasilkan kajian yang berjudul “Kajian Konsep Pemindahan Ibu Kota Jakarta” yang memuat substansi mengenai analisis kelayakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Secara garis besar kajian memuat visi besar pemindahan IKN, penentuan beberapa opsi wilayah calon IKN, dan analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara dalam aspek ekonomi di level nasional, provinsi, dan dampaknya bagi daerah sekitar. ● Di dalam kajian tersebut disebutkan beberapa alternatif solusi pemindahan Ibu Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi pemerintahan yang efektif 300 dan efisien dan dapat meningkatkan daya saing terhadap fungsi pemerintahan dari negara-negara lain. Tiga alternatif pemilihan lokasi pemindahan Ibu Kota, sebagai berikut: Pertama, Ibukota tidak dipindah tetapi dibuat government district. Kedua, pemindahan IKN di wilayah lain di Pulau Jawa. Ketiga, usulan pindah ke luar Jawa untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Alternatif yang disetujui Presiden adalah pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa. Dari alternatif ketiga yang dipilih tersebut disusun penilaian awal terhadap lokasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dari dua wilayah tersebut, wilayah Kalimantan dinilai lebih memenuhi kriteria, sedangkan Sulawesi tidak memenuhi kriteria dari aspek risiko bencana dan ketersediaan lahan. ● Terdapat tiga wilayah di Kalimantan yang memenuhi kriteria penting Ibu Kota yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur terutama dari ketersediaan lahan, risiko rawan bencana, dan dukungan daerah sekitar dalam proses pembangunan IKN. Pemindahan ibukota tidak hanya difokuskan untuk pembangunan ibu kota, tetapi juga pembangunan wilayah metropolitan baru di Indonesia yang berkualitas. ● Di tahun 2018, Pemerintah menyusun “Kajian Mendalam Sosial Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Ibu Kota Negara” (Bappenas) dan “Kajian Kesesuaian Lahan dan Alternatif Lokasi” (Kementerian ATR BPN) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi kependudukan, sosial-budaya, dan ekonomi eksisting di tiga opsi lokasi di Kalimantan secara utuh. Selain itu juga didukung oleh kajian dari Badan Geologi. Kedua kajian ini merekomendasikan untuk memperkuat pemilihan wilayah di Kalimantan Timur. ● Selanjutnya di tahun 2019, Bappenas menyusun “Kajian Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara (Studi Konsolidasi 2017-2019)” yang mengonsolidasikan berbagai kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kajian-kajian tersebut terdahulu. Dari penilaian ketiga lokasi di tiga wilayah Kalimantan Timu, Kaliamntan Tengah dan Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa lokasi yang memenuhi kriteria adalah Kalimantan Timur yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Justifikasi dari wilayah yang dipilih adalah: 1) Kepemilikan lahan yang luas; 301 2) Lokasinya strategis untuk dibangun sebagai wilayah perkotaan (metropolitan) di sekitar tersebut terdapat dua Kota Balikpapan dan Samarinda, pembangunan IKN akan semakin menguatkan pembangunan WM di Indonesia dengan kualitas yang bagus dan menjadi bentuk ideal. 3) Lokasi yang berada di tengah Indonesia akan memberikan dampak secara nasional, regional, dan terutama di kawasan luar Pulau Jawa ● Kemudian, kajian dilengkapi dengan “Studi Kelayakan Teknis Calon Pemindahan Ibu Kota Negara (Pra Master Plan Ibu Kota Negara)” yang memuat kelayakan teknis yang lebih mendalam di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. ● Secara bersamaan Bappenas mengadakan berbagai focus group discussion, forum, seminar, dan konferensi pers untuk menjaring aspirasi publik terhadap rencana pemindahan IKN. Adapun contoh dialog, seminar, dan forum yang dilaksanakan. a. Dialog Nasional yang diadakan sebanyak delapan kali dengan pembahasan berbagai bidang yaitu ekonomi, keamanan, urban design, investasi dan strategi pembiayaan, lingkungan, dan sosial budaya. Dialog dilakukan dengan mengundang para pihak dari kementerian lain dan para ahli di masing-masing pembahasan bidang untuk semakin menguatkan substansi dalam multi aspek di dokumen perencanaan. b. Seminar Nasional "Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur" - 17 Oktober 2019. Seminar ini melibatkan langsung Masyarakat Adat Dayak untuk memberikan pandangan terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Hal ini menjadi inisiasi awal untuk mengajak masyarakat berpartisipasi sejak awal dalam proses pemindahan IKN. c. Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Negara Sahabat” - 10 Juli 2019. Forum ini menjadi ajang sharing knowledge dari negara sahabat yang pernah memindahkan IKN contohnya Brazil yang memiliki best practices dalam proses pemindahan IKN sehingga penyiapan dan perencanaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif. 302 d. Pemerintah juga melakukan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN yang sebagai berikut: - Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung terkait Kajian Konsep Pemindahan IKN (25 Agustus 2017) - FGD Kajian Konsep Pemindahan IKN dengan Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (30 Agustus 2017). - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Universitas Gadjah Mada (18 Desember 2017). - FGD Terbatas Lingkup Akademisi dengan Institut Teknologi Surabaya (19 Desember 2017). - Diskusi Terbatas Lingkup Akademisi Universitas Indonesia (9 Februari 2018). - Rangkaian Dialog Nasional dengan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tema/isu yang diangkat: 1) Dialog Nasional I “Pemindahan Ibu Kota Negara” (16 Mei 2019) 2) Dialog Nasional II “Dampak Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pertahanan Keamanan” (26 Juni 2019) 3) Dialog Nasional III “Konsep Master Plan dan Urban Design” (1 Agustus 2019) 4) Dialog Nasional IV “Investasi dan Strategi Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara” (16 September 2019) 5) Dialog Nasional V “Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara” (2 Oktober 2019) - Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia yang mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur serta akademisi dari universitas di Kalimantan 1) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Banjarmasin, 15 Juli 2019). 2) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Palangkaraya, 19 Juli 2019). 3) Dialog Nasional Pemindahan IKN: Kalimantan untuk Indonesia (Balikpapan, 21 Juli 2019). 303 e. Salah satu contoh konferensi pers yang dilakukan oleh Bappenas adalah Konferensi Pers Pembahasan Rencana Pemindahan Ibukota Negara (30 April 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya simpulkan sebagai Saksi bahwa dalam perumusan kajian sudah sesuai dengan proses perencanaan yang baik, pelibatan masyarakat juga sudah tergambar dalam prosesnya. Perumusan kajian teknokratik dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif. Keluaran yang dihasilkan adalah kajian-kajian menjadi rujukan utama dalam proses penyusunan dan pengundangan Naskah Akademis dan RUU IKN. [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 25 Mei 2022 yang diterima Mahkamah masing-masing pada 25 Mei 2022 dan pada 27 Mei 2022, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula; [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 304 final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil. Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya yang terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 7 Juli 2022, yang pada pokoknya menegaskan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil maka makna “sejak” lebih bersifat pasti dan konkret dibanding makna “setelah”. Oleh karena itu, demi kepastian 305 hukum, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan pengujian formil undang- undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. [3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 2 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PUU/PAN.MK/ AP3/02/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 Februari 2022 dengan Nomor 25/PUU-XX/2022. Selanjutnya, pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon telah pula mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 28 Maret 2022 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama yakni 28 Maret 2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian tenggat waktu pengajuan permohonan formil UU 3/2033 adalah pada 31 Maret 2022; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil, Mahkamah telah pula memberikan pertimbangan secara khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: [3.16] … Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi 306 Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan, untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, terkait dengan tenggat waktu penyelesaian perkara, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum secara khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ … perkara a quo sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Mahkamah sesungguhnya belum terikat dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara a quo dicatat dalam BRPK. Terlebih lagi, ketika permohonan a quo diajukan, Mahkamah dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang diterima Mahkamah sejak bulan Desember 2020 dan memiliki tenggang waktu penyelesaian 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sehingga saat itu Mahkamah menghentikan secara sementara seluruh pemeriksaan perkara, termasuk perkara para Pemohon a quo [vide Pasal 82 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 2/2021]. Selain itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara a quo, sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sedang menghadapi ancaman pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional-nonalam [vide Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional]. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus yang relatif cepat dengan tingkat fatalitas yang tinggi pemerintah telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak bulan Januari 2021. Oleh karena, pencegahan penyebaran virus penting untuk dilakukan oleh semua pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, maka persidangan di Mahkamah saat itu dihentikan untuk beberapa waktu, termasuk persidangan untuk perkara a quo. Namun, tanpa mengurangi semangat mempercepat penyelesaian pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara pengujian formil UU 307 11/2020 telah melakukan pemeriksaan secara terpisah (splitsing) dengan permohonan pengujian materiil terhadap UU 11/2020”. [3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara a quo Mahkamah juga perlu kembali menegaskan adanya perbedaan karakteristik antara pengujian materiil dan formil. Dalam pengujian formil selain terdapat urgensi untuk membatasi waktu pemeriksaan persidangan demi kepastian hukum atas keberlakuan undang-undang, terdapat pula urgensi bagi Mahkamah untuk memutus setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, bilamana Mahkamah memandang permohonan pengujian formil terhadap undang-undang telah memenuhi syarat kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan kejelasan pokok permohonan, maka penting bagi Mahkamah untuk mendengarkan keterangan Presiden dan DPR berkenaan dengan seluruh proses pembentukan undang-undang a quo. [3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang- Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang- undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di 308 persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil. Kedudukan Hukum Pemohon [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 309 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.12] Menimbang bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 16 Juni 2010, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.” [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.10], Paragraf [3.11], dan Paragraf [3.12] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai Dosen Mata Kuliah Manajemen Strategi di STIE MURA Lubuklinggau [vide Bukti P-29] dan mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [vide bukti P-30] yang beranggapan memiliki 310 pertautan kerugian hak konstitusional terhadap proses pembentukan UU 3/2022 yang dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan persoalan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan persoalan multidimensi di mana hal-hal yang bersifat strategis belum diatur dalam UU 3/2022. Selain itu, menurut Pemohon I dalam proses pembentukan UU 3/2022 juga telah mengenyampingkan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 sehingga mengakibatkan Pemohon I mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis pertanyaan mahasiswa terkait dengan penerapan manajemen strategi dalam UU 3/2022, karena tidak jelasnya pengaturan sumber alokasi anggaran pembangunan IKN yang berpotensi adanya korupsi. Proses pembentukan UU 3/2022 juga mengenyampingkan asas kejelasan rumusan di mana persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan diabaikan, karena banyaknya peraturan pendelegasian, misalnya mengenai peraturan pendanaan, penggunaan anggaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal tersebut menurut Pemohon I tentunya semakin membuka potensi kesewenangan dalam pengganggaran, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Terlebih lagi dalam sistem pemerintahan di IKN Nusantara peran DPRD pada tingkat Provinsi dihilangkan/ditiadakan. Selain itu, pembentukan UU 3/2022 minim dengan partisipasi publik, tidak hanya kepada masyarakat yang terdampak, namun terhadap masyarakat yang concern terhadap pencegahan korupsi sebagaimana yang Pemohon I lakukan selama ini, menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan. Hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28F UUD 1945 di mana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Bahwa Pemohon II, dalam permohonannya mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI pembayar pajak (taxpayer) [vide bukti P-33] yang juga mantan anggota DPD [vide bukti P-31) dan Pengurus Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia [vide bukti P-32] yang sangat memahami teknis pembuatan UU. menurut Pemohon II durasi waktu pembahasan UU IKN yang hanya 42 hari adalah sesuatu yang tidak memungkinkan karena pembahasan UU harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik dan tidak 311 bersifat formalitas. Selain itu, Pemohon II juga banyak menerima pertanyaan dari Warga DKI Jakarta tentang nasib masa depan Jakarta pasca ibu kota dipindahkan. Pemohon II sebagai pembayar pajak mengungkapkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan UU IKN, padahal pajak yang dibayarkan diinginkan agar dimanfaatkan secara benar, sementara ada potensi penggunaan anggaran yang cukup besar dalam pembangunan IKN yang diambil dari APBN yang berpotensi anggaran terhenti dan berdampak pada kerugian negara. 3. Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2020-2025 [vide bukti P-34] beranggapan minimnya partisipasi publik dalam pembahasan UU IKN dan tidak transparan dalam mempublikasikan risalah-risalan sidang selama proses pembentukan UU 3/2022 menyebabkan Pemohon III tidak dapat mendapatkan informasi yang jelas, serta tidak pula memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU 3/2022 yang memiliki dampak tidak hanya pada masyarakat Kalimantan, namun juga terhadap masyarakat DKI Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Pemohon III, banyak mendapatkan pertanyaan dari para pengurus MUI untuk memberikan pertimbangan serta sikap yang harus diambil oleh MUI terutama terkait dengan hal-hal yang menyangkut urusan keagamaan. Hal tersebut tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon III yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28F UUD 1945 di mana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 4. Bahwa Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI dan tokoh agama yang memilili umat yang banyak di berbagai wilayah di Indonesia, di mana dalam hal Pembentukan UU IKN, menurut Pemohon IV prosesnya terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, hanya bersifat formalitas mengundang pihak-pihak yang mendukung, tanpa mengundang dan mendengarkan pihak yang terdampak khususnya masyarakat Jakarta yang sangat terdampak ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan. Demikian pula terhadap masyarakat Kalimantan yang sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal di lapangan akibat adanya shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarakat asli 312 Kalimantan. Selain itu, hal tersebut juga merugikan Pemohon IV karena mengalami kesulitan memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakannya. Terlebih lagi dengan pemindahan IKN akan ada infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah di bangun dan dijaga oleh Pemohon IV. Adanya proses pembentukan undang-undang yang sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi, dan banyak mengabaikan/melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah merugikan hak konstitusional Pemohon IV yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI yang juga cucu Pendiri NU (KH Abdul Wahab Chasbullah) yang concern dalam menjaga tujuan negara mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut Pemohon V, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh Penguasa, yakni, Pertama, siapapun yang berkuasa harus senantiasa melindungi sumber kehidupan yang paling asasi. Kedua, menjaga negeri yang tercinta ini dari berbagai macam gangguan dari dalam maupun luar. Ketiga, kewajiban memelihara dan melindungi tradisi beragama, kebudayaan bangsa kita. Menurut Pemohon V, akan ada potensi konflik horizontal yang akan menimbulkan kerugian, in casu peralihan/pembebasan lahan masyarakat, yang selama ini menjadi perjuangannya. Hal tersebut terjadi karena proses pembentukan yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna, sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi dan banyak mengabaikan/melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon V yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 6. Bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI pensiunan TNI yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotik serta concern terhadap penanaman nilai- nilai kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI, pembentukan UU 3/2022 tidak mendalami nilai-nilai historis, filosofis sebagaimana terlihat dalam Naskah Akademik UU 3/2022. Sebagai 313 Purnawirawan TNI, memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan selama bertugas di banyak daerah sehingga memahami socio culture masyarakat yang dapat memberikan masukan dalam pembentukan UU 3/2022, sehingga pembentuk undang-undang bisa mendapatkan insight apakah perlu atau tidak Ibu Kota Negara dipindahkan. Namun hal tersebut, tidak dapat dilakukan oleh karena waktu pembentukan UU 3/2022 sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang multidimensi. Terlebih lagi, Pemohon IX merupakan mantan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012, mestinya pendapatnya diperhatikan, namun Pemohon IX tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU 3/2022. 7. Bahwa Pemohon XII mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI yang juga berprofesi sebagai Guru Besar di ITS [vide bukti P-35], yang meyakini selama kota-kota hanya dilihat sebagai properti oleh para penguasa dan perencana pembangunan, maka akan tetap terjadi ketimpangan sosial dan kesenjangan spasial yang makin buruk. Hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya partisipasi publik yang maksimal dan bermakna dalam pembentukan UU 3/2022. Artinya, perpindahan IKN Nusantara semakin membuat negeri ini tidak merdeka, tidak berdaulat, tidak bersatu, apalagi adil dan Makmur. Dengan cepatnya proses pembentukan membuat Pemohon XII tidak dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang agar menghentikan rencana perpindahan IKN. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusionalnya sebagai Guru Besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya. 8. Bahwa Pemohon XIII mengkualifikasikan dirinya WNI yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR Periode 1999-2004 [vide bukti P-36] yang hingga saat ini terus aktif dalam kegiatan sosial di Jakarta serta memperjuangkan persoalan yang dialami oleh masyarakat [vide bukti P-37]. Selain itu, dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, banyak masyarakat Jakarta yang bertanya kepada Pemohon XIII tentang nasib/masa depan Jakarta apabila Ibu Kota dipindahkan. Hal ini membuat Pemohon XIII tidak bisa menjelaskan, karena selama ini tidak ada sosialisasi yang masif kepada warga masyarakat DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Padahal Warga Masyarkat Jakarta adalah Pihak yang sangat terdampak. Terlebih lagi, 314 akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan-tahapan tidak dibuka seluruhnya, dari 28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan yang dapat diakses oleh Pemohon XIII. 9. Bahwa Pemohon XIV mengkualifikasikan dirinya WNI mantan Dosen FE UI [vide bukti P-38] yang juga pengamat ekonomi yang aktif memberikan pemikiran kepada masyarakat melalui berbagai media. Selain itu, menurut Pemohon XIV, cepatnya proses pembentukan UU 3/2022 tidak dapat mengakomodasi berbagai masalah yang perlu dibahas secara serius dan mendalam dari prespektif ekonomi mengingat tahapan perpindahan IKN dari 2022 hingga 2045. Panjangnya proses perpindahan IKN dengan proses pembentukan UU IKN yang sangat singkat telah mengabaikan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011. Menurut Pemohon jika proses perpindahan yang panjang terhenti, akan menimbulkan kerugian keuangan negara dan akan banyak anggaran negara terbuang sia-sia padahal anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat. Pandangan dari Pemohon XIV tidak terakomodir mengingat partisipasi publik dalam Pembentukan UU 3/2022 bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XXVIII/2020. 10. Bahwa Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVII, Pemohon XVIII, Pemohon XIX, Pemohon XX, Pemohon XXI, Pemohon XXII, dan Pemohon XXIII mengkualifikasikan dirinya sebagai WNI yang mempunyai hak memilih pada Pemilu tahun 2019 dan para Pemohon beranggapan telah menyerahkan kedaulatannya kepada Pembentuk Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya dalam membentuk Undang-Undang dengan hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituen serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur. Namun Undang-Undang dan kebijakan yang dibentuk, bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, sehingga mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para Pemohon karena adanya pengabaian asas-asas dalam Pasal 5 UU 12/2011 dalam membentuk UU 3/2022. 11. Bahwa Pemohon XXIV mengkualifikasikan dirinya WNI yang saat ini menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Jakarta Barat [vide bukti P-39] yang dalam aktivitasnya sering memberikan kontribusi pemikiran/gagasan/konsep baik secara lisan maupun tertulis terhadap persoalan yang ada di lingkup Kota 315 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, hingga pada tingkat Nasional. Pemohon XXIV sebagai pihak yang terdampak apabila Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur, telah melakukan kajian-kajian yang akan dijadikan sebagai usulan pembentukan UU 3/2022 [vide bukti P-40 s.d. bukti P-42], namun karena RUU IKN telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang, in casu UU 3/2022 pada 18 Januari 2022, maka hasil kajian yang akan dilakukan pada bulan Februari 2022 menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU 3/2022 sangat cepat dan partisipasi publik hanya formalitas, tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak, in casu masyarakat Jakarta sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon XXIV sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil sebagai berikut: Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Terkait dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang diajukan untuk diuji oleh para Pemohon merupakan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang menetapkan posisi atau letak, bentuk dan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam penalaran yang wajar undang- undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam kaitan ini, para Pemohon telah menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hubungan pertautan kepentingan antara masing-masing profesi dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang dimohonkan pengujian secara formil. Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022 316 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang memiliki hubungan pertautan dengan UU 3/2022 serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang menurut para Pemohon tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 a quo. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan menunda penerbitan segala aturan turunan, in casu Peraturan Pelaksana UU 3/2022 sampai dengan adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan a quo, dengan alasan menurut para Pemohon untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih besar, dan agar tetap terwujudnya perlindungan kepastian hukum atas hak-hak para Pemohon yang dilanggar dalam proses pembentukan UU 3/2022. Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara 317 saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi muatan UU 3/2022 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi dalam pengujian formil. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan UU a quo. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan batasan waktu yang singkat untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam tahap pembentukan UU IKN telah secara terang benderang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu: a. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan Menurut para Pemohon, pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya. Dengan demikian, dapat dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. b. Bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan Menurut para Pemohon, UU 3/2022 banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN ke dalam peraturan pelaksana. Dengan demikian, dapat dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan 318 dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011. c. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan Menurut para Pemohon, adanya pandemi Covid-19 berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan pemindahan IKN. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan pembentukan UU IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis. Selain itu, perumusan UU 3/2022 bermasalah secara yuridis sebagaimana telah didalilkan pada bagian “asas kejelasan tujuan” karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan sehingga secara normatif UU 3/2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (beserta dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), UU 12/2011, dan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu, pembentukan UU 3/2022 juga tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan dalam masyarakat secara yuridis. Dengan demikian dapat dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011. d. Bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan Menurut para Pemohon, tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN juga didasarkan pada hasil survei dari Kedai Kopi yang dapat disimpulkan bahwa UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena yang dibutuhkan bukan terkait urusan perpindahan dan pembangunan IKN, namun pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berakhir. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara meyakinkan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011. 319 e. Bertentangan dengan asas keterbukaan Menurut para Pemohon, dari 28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik sehingga hal tersebut menggambarkan bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi publik. Selain itu, partisipasi publik tersebut seharusnya diberikan kesempatan yang cukup mengakomodir pihak-pihak dari berbagai daerah, terutama pihak-pihak yang terdampak, yakni masyarakat Kalimantan terutama Kalimantan Timur sebagai pihak yang lahannya akan dipakai menjadi lokasi IKN Nusantara, di mana terdapat hak-hak konstitusional masyarakat Kalimantan terkait dengan hak atas harta benda yang di bawah kekuasaannya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Menurut para Pemohon, hingga saat ini masih banyak masalah peralihan lahan, penempatan masyarakat setelah lahannya diambil oleh negara, yang memungkinkan adanya diskriminasi. Sedangkan, bagi masyarakat Jakarta yang merupakan pihak yang terdampak apabila nanti Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, akan menjadi apa dan untuk siapa gedung-gedung pemerintahan yang sudah terbangun di Jakarta. Terhadap hal-hal tersebut, tidak terakomodir dalam proses pembentukan UU 3/2022 yang sangat cepat dan terburu-buru. Terlebih lagi, menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah dinyatakan detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang- undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Oleh karena adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2022, maka telah nyata dan terang benderang pembentukan UU IKN adalah cacat formil dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 juncto Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Tambah lagi, menurut para Pemohon, partisipasi masyarakat juga 320 dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dari tahapan yang tergambar dalam tabel yang dapat diakses pada laman https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 tahapan pembentukan UU 3/2022 dari sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari sehingga tergolong sangat cepat (fast track legislation) untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas. Praktik fast track legislation tersebut menurut para Pemohon inkonstitusional karena berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. 3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 serta menyatakan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44, serta dua (dua) orang ahli yaitu Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM., yang keterangannya diterima Mahkamah masing-masing pada 8 Mei 2022 dan 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022. [3.18] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 21 April 2022 beserta keterangan tertulis dan lampirannya yang diterima Mahkamah pada 25 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.19] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 April 2022 yang keterangan tertulisnya diterima di 321 Mahkamah tanggal 19 April 2022, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 25 Mei 2022. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-5 dan lampiran keterangan tambahan, serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada 18 Mei 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 18 Mei 2022 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Mei 2022 dan bukti tambahan [Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-30] yang diterima Mahkamah pada 27 Mei 2022. Sementara itu, terkait dengan bukti tambahan bertanda bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30, bukti dimaksud diserahkan atas permintaan Mahkamah dalam persidangan pada 21 April 2022 dan 18 Mei 2022. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan Mahkamah dalam memutus perkara a quo. Di samping itu, berkenaan dengan penyerahan bukti yang dilakukan bersama-sama dengan penyerahan kesimpulan, hal tersebut dapat dibenarkan, mengingat dalam perkara pengujian undang-undang tidak bersifat interpartes, sehingga kesempatan para pihak untuk melakukan inzage bukan merupakan hak atau kewajiban dari para pihak. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 54 UU MK keterangan dan bukti yang dibutuhkan Mahkamah adalah untuk kepentingan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang. Tambah lagi, dalam persidangan justru para Pemohonlah yang memohon kepada Mahkamah agar Pemerintah melengkapi bukti-bukti terkait dengan proses pembentukan UU 3/2022 [vide Risalah Sidang tanggal 21 April 2022, hlm. 37]. Oleh karena itu, terkait dengan bukti PK-6 sampai dengan bukti PK-30 yang diserahkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Kesimpulan, Mahkamah tetap mempertimbangkan sebagai bagian dari substansi untuk memutus perkara a quo; [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR beserta lampirannya, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana 322 selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.21] Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- XVII/2019 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 telah menegaskan terkait dengan pengujian formil sebagai berikut: [3.15.1] bahwa pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form), oleh institusi yang tepat (appropriate institution), dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup: a. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; b. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; c. pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan d. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil; [3.15.2] bahwa berdasarkan UU P3, tahapan pembentukan perundang- undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan tahapan pengundangan; [3.15.3] bahwa pada tahapan pengajuan terdiri atas perencanaan dan penyusunan. Tahapan perencanaan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 UU P3 yang pada pokoknya menyatakan perencanaan penyusunan dilakukan dalam Prolegnas. 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga telah menegaskan kembali perihal pembentukan undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2021, sebagai berikut: [3.17.2] Bahwa merujuk pengaturan dalam UUD 1945, pembentukan undang-undang (lawmaking process) adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu: (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan 323 bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan; [3.17.3] Bahwa berkenaan dengan tahapan pengajuan rancangan undang-undang, baik yang merupakan pengaturan baru maupun revisi atau perubahan atas undang-undang yang sedang berlaku, secara konstitusional, dapat diajukan atas usul inisiatif dari Presiden (pemerintah), atau atas usul inisiatif dari DPR atau usul inisiatif dari DPD. Perihal rancangan undang-undang dimaksud, pengusulannya harus disertai dengan Naskah Akademik (NA). Secara substanstif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang. Selain penjelasan dimaksud, NA harus pula memuat atau disertai lampiran draf usulan rancangan undang-undang yang substansinya mencerminkan urgensi yang dikemukakan dalam NA. Bahwa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pengajuan rancangan undang-undang harus didasarkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dapat memuat atau menentukan skala prioritas setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal tersebut, proses penyusunan dan penentuan daftar rencana pembentukan undang-undang termasuk penentuan skala prioritas didasarkan pada undang-undang tentang pembentukan undang-undang, atau undang- undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, Prolegnas pada hakikatnya tidak sekadar mencantumkan daftar judul RUU melainkan didesain secara terarah, terpadu, dan sistimatis yang harus diikuti dengan konsepsi yang jelas mengenai: a) latar belakang dan tujuan penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan c) jangkauan dan arah pengaturan. Selanjutnya, diikuti pula dengan pengkajian dan penyelarasan konsepsi tersebut supaya dapat dicegah terjadinya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan. Meskipun demikian, untuk menampung kondisi atau kebutuhan tertentu, pengajuan rancangan undang-undang dapat dimungkinan di luar Prolegnas. Misalnya, mengatasi kekosongan hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, perihal persiapan rancangan undang-undang dari masing-masing lembaga yang dapat mengusulkannya (Presiden, DPR, dan DPD) merupakan kebijakan internal masing-masing lembaga. Misalnya DPR, persiapan dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Sedangkan rancangan undang-undang yang diajukan Presiden dapat dipersiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non- kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Begitu pula yang berasal dari DPD, rancangan undang-undang dapat dipersiapkan oleh komite, gabungan komite, atau panitia perancang undang-undang. Selain yang dipertimbangan tersebut, perihal kewenangan DPD sebagai salah satu lembaga yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu mengemukakan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi 324 Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, berkenaan dengan kewenangan konstitusional DPD dalam pengajuan rancangan undang- undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Putusan a quo menyatakan: “kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Merujuk pertimbangan tersebut, posisi DPD dalam pengajuan rancangan undang-undang sama seperti halnya hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sepanjang rancangan undang-undang dimaksud berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Penegasan demikian diperlukan agar pengajuan rancangan undang-undang tidak menegasikan posisi dan kedudukan DPD dalam grand design pembentukan undang-undang; [3.17.4] Bahwa berkenaan dengan tahapan pembahasan rancangan undang-undang, hal pertama yang harus dikemukakan Mahkamah adalah berkenaan dengan kata “pembahasan” dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Setelah mendalami pendapat yang berkembang dalam pembahasan perubahan UUD 1945, doktrin, dan pengaturan dalam UU 10/2004 yang telah diganti oleh UU 12/2011, kata “dibahas” pada frasa “rancangan undang-undang dibahas” dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dimaknai sebagai “dibahas bersama” atau “pembahasan bersama”. Dengan demikian bilamana pembahasan rancangan undang-undang di luar substansi Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden dan DPR. Sementara itu, jika substansi rancangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 atau rancangan undang- undang diajukan oleh DPD, pembahasan bersama dilakukan antara Presiden, DPR, dan DPD; Setelah penegasan ihwal makna kata “pembahasan” tersebut, untuk memenuhi proses formal tahapan ini, Mahkamah perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang- undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang- undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Misalnya, jikalau merujuk UU 325 12/2011, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat Pertama yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden; dan Tingkat Kedua yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. Berkenaan dengan hal ini, DIM diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, dan DIM diajukan oleh DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. Sementara itu, bilamana pembahasan rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DIM diajukan oleh: a) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; b)
DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau c) 
DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. Ketiga, dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca secara saksama perdebatan perubahan ketentuan a quo, pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Artinya, karena pembahasan bertumpu pada DIM, secara konstitusional dalam pembahasan rancangan undang-undang terdapat satu DIM (DIM Presiden atau DIM DPR) sepanjang pembahasan bukan menyangkut kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Namun, bilamana pembahasan menyangkut kewenangan DPD, DIM dapat berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Dalam konteks itu, pembahasan DIM adalah pembahasan yang dilakukan antar-lembaga, yaitu: antara Presiden dan DPR (bipartit); dan antara presiden, DPR, dan DPD (tripartit) bila rancangan undang-undang berkenanaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Dikarenakan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan antar- institusi, selama proses pembahasan berlangsung peran kelompok atau bagian tertentu dalam masing-masing institusi menjadi urusan internal setiap institusi. Misalnya, penentuan siapa atau pihak yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang ditentukan Presiden dengan Surat Presiden. Begitu pula dengan DPR dan DPD, selama proses pembahasan rancangan undang-undang yang harus kelihatan adalah peran institusi DPR dan institusi DPD. Dalam hal ini, misalnya, peran fraksi dapat dioptimalkan dalam pembahasan-pembahasan dan pengambilan keputusan di internal DPR. Atau, DPD yang harus kelihatan adalah peran institusi DPD, dapat diwakili komite atau panitia perancang. Dengan demikian, selama pembahasan akan kelihatan pembahasan yang dilakukan antarinstitusi atau antarlembaga, yaitu antara Presiden-DPR; dan antara Presiden-DPR-DPD sepanjang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Artinya, prinsip mendasar pembahasan institusi merupakan pembahasan antarinstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, pembahasan antarinstitusi dimaksud menjadikan proses pembahasan rancangan undang-undang lebih sederhana. 326 Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung proses, kesepakatan-kesepakatan terutama yang berkenaan dengan norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan masing-masing pihak yang mewakili institusi. Khusus untuk perumusan norma atau pasal, pembubuhan paraf atau tandatangan dimaksud penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan di luar kesepakatan selama pembahasan rancangan undang- undang. Kelima, sebagai bagian dari proses pembahasan, ihwal penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan antar- institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-masing institusi. Artinya, sebelum menyampaikan pendapat mini, semua institusi telah selesai melakukan proses internal untuk menyepakati posisi atau pandangan yang akan disampaikan dalam pendapat mini. Dengan menggunakan pola pembahasan dua tingkat pembicaraan, penyampaian pendapat mini merupakan proses penting dan krusial karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap lembaga sebelum dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR. [3.17.5] Bahwa berkenaan dengan tahap persetujuan rancangan undang-undang. Ihwal persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR merupakan kelanjutan dari tahap pembahasan. Dalam tahap ini, pendapat mini yang disampaikan oleh masing-masing institusi sebelum memasuki tahap persetujuan bersama dapat saja berubah. Jikalau terjadi perubahan, institusi yang berubah sikap tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan perubahan pendapatnya secara internal. Misalnya, jika terdapat satu fraksi atau lebih yang memiliki pendapat berbeda sebelum dilakukan persetujuan bersama, secara internal DPR menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, DPR memilih cara penentuan sikap dengan mekanisme pemungutan suara (voting). Secara konstitusional, soal terpenting dalam persetujuan bersama adalah pernayataan persetujuan dari masing-masing institusi, yaitu pernyataan persetujuan dari (pihak yang mewakili) presiden dan pernyataan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, sesuai dengan norma Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, persetujuan bersama hanya dilakukan oleh Presiden dan DPR. Masalah konstitusional lain yang perlu dikemukakan oleh Mahkamah berkenaan dengan persetujuan bersama adalah ketika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap hal tersebut, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Ketentuan a quo memiliki akibat atau konksekuensi terhadap rancangan undang-undang yang ditolak tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan ketika persetujuan tersebut dilakukan. Masalah lainnya, bagaimana kalau rancangan undang-undang belum mendapat persetujuan atau masih berada dalam tahap pembahasan, atau sama sekali belum memasuki pembahasan sementara masa jabatan DPR 327 periode bersangkutan telah selesai. Bisakah rancangan undang-undang dimaksud dilanjutkan (carry over) kepada DPR periode berikutnya? Berkenaan dengan hal ini, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya kepada DPR periode berikutya. Kemungkinan untuk dapat dilakukan carry over hanya dapat dibenarkan oleh maksud Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum dan status rancangan undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan dalam kerangka “dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010. Jika menggunakan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) rancangan undang-undang carry over hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD. [3.17.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengesahan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pengesahan formil. Artinya, ketika persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai, secara doktriner persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengesahan materiil. Pengesahan materiil tidak akan terjadi jika salah satu pihak, baik presiden atau DPR, menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang dalam sidang Paripurna DPR. Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan (typo) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Sementara itu, jikalau terdapat suatu keadaan, di mana Presiden menolak mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, tindakan penolakan Presiden tersebut tidak menyebabkan suatu undang-undang menjadi cacat formil. Terlebih lagi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga undang-undang yang tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang- undang dan wajib diundangkan. [3.17.7] Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengundangan (afkondiging/promulgation) yang merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Undang- Undang dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan 328 bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (people sovereignty). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman (improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for citizens) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and transparent). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. [3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian 329 pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang- undang; 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikutip tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan pembentukan UU 3/2022, sebagai berikut: [3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi/legislasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunannya sehingga pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan menegaskan maksud “asas kejelasan tujuan” sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai [vide Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011]. Sekalipun UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah terakhir dengan Undang- 330 Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU 13/2022) namun pengertian asas kejelasan tujuan tersebut masih tetap dirumuskan sama [vide Pasal 5 huruf a UU 13/2022]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma UU 3/2022, karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan dengan hal ini, dalam UU 3/2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya UU a quo sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: a. menjadi kota berkelanjutan di dunia; b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 3/2022 yang menyatakan bahwa: “Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai: a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika” [vide Penjelasan Umum UU 3/2022]. Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a UU a quo dijelaskan maksud dari "kota berkelanjutan di dunia" adalah kota yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (forest city) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, 331 kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Demikian pula dengan Penjelasan Pasal 2 huruf b UU 3/2022 yang berkaitan dengan tujuan "penggerak ekonomi Indonesia di masa depan" dijelaskan maksudnya adalah sebagai kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. Artinya, IKN menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan strategi tata ruang untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh penduduk kota. Terakhir, berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 sebagai “simbol identitas nasional" dijelaskan maksudnya adalah kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia [vide Penjelasan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 3/2022]. [3.22.1] Bahwa berkenaan dengan tujuan pembentukan IKN sebelum dituangkan dalam UU 3/2022 telah dicantumkan atau masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang pada prinsipnya menjabarkan secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (vide Keterangan Pemerintah hlm. 19-20) dan Visi Indonesia 2033 yang secara eksplisit menyatakan adanya pemindahan episentrum Nusantara ke Kalimantan (vide bukti PK-20), yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 (vide Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu, RUU IKN juga masuk dalam agenda pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia [vide Bab IX Kaidah Pelaksanaan Bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 18/2020 pada hlm. 273 = IX.7]. [3.22.2] Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan RUU IKN tidak memiliki perencanaan legislasi, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud perencanaan legislasi dalam UU 12/2011 yang tidak dapat dilepaskan dari pengertian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis [vide Pasal 1 angka 9 UU 332 12/2011]. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 12/2011 menghendaki penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional [vide Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011]. Prolegnas dimaksud memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya [vide Pasal 19 ayat (1) UU 12/2011]. Dengan merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 menyatakan pada pokoknya untuk pembentukan Ibu Kota Negara perlu dasar hukum. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam Prolegnas yang kemudian diundangkan menjadi UU 3/2022 sebagai landasan pelaksanaan perpindahan Ibu Kota Negara. Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang ditetapkan tanggal 17 Desember 2019 [vide Lampiran 1. Keterangan DPR] sebagaimana tercantum pada nomor 131. Selanjutnya, setiap tahun selalu masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan yaitu pada tahun 2020 dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum pada Nomor 46 [vide Lampiran 2 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 ditetapkan tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang- Undang Prioritas Tahun 2020 = PK-1.Pemerintah]; pada tahun 2021 diajukan kembali sebagai Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum dalam nomor 28 [vide Lampiran 3 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 ditetapkan tanggal 23 Maret 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Ketika ada pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2021, RUU IKN tetap diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam nomor 29 [vide Lampiran 4 Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 30 September 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024]; dan pada saat pembahasan prioritas tahunan 2022, RUU IKN dimasukkan kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagaimana 333 tercantum dalam Nomor 33 [vide Lampiran 5 berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Seluruh proses pangajuan Prolegnas Prioritas tahunan ini pun dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 yakni diajukan sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) [vide Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011]. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu undang-undang mendapatkan kejelasan dari sisi penganggarannya, tidak hanya berkaitan dengan anggaran pembentukan undang-undangnya, namun juga diperhitungkan dampak undang-undang tersebut bagi keuangan negara, oleh karenanya harus dibahas dan ditetapkan usulan RUU dalam Prolegnas sebelum RUU APBN ditetapkan. Terlebih lagi, dalam keterangannya, Pemerintah dan DPR menerangkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, hadirnya UU 3/2022 merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, sekaligus sebagai upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022]. [3.22.3] Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata perencanaan pembentukan IKN merupakan bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah tercantum dalam Lampiran Perpres 18/2020 dan telah pula dituangkan dalam Prolegnas jangka menengah 2020- 2024 dan telah diprioritaskan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sehingga semakin menegaskan bahwa pembentukan IKN telah benar-benar memiliki kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Terlepas dari adanya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa rencana pembentukan IKN ini seolah-olah “disusupkan” dalam RPJMN tahun 2020-2025, menurut Mahkamah alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan 334 bahwa dalil a quo benar adanya, apalagi untuk dapat mematahkan argumentasi atau fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melihat secara menyeluruh tujuan dan kejelasan sebuah undang-undang haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang tersebut yang selanjutnya apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang dalam UU 3/2022 dan dijelaskan secara komprehensif dalam Penjelasan Umum sebagaimana hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Perpres 18/2020 mengenai RPJMN maka tujuan pembentukan UU 3/2022 pada prinsipnya telah memenuhi “asas kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kejelasan tujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan UU 3/2022 banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam peraturan pelaksana, sehingga menurut para Pemohon pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011. Terhadap dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu maksud asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan Pasal 5 huruf c UU 12/2011]. Berkaitan dengan jenis dan hierarki dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 7 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: a). UUD 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan 335 g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, berkaitan dengan materi muatan untuk masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UU 12/2011. Dalam hal ini, khusus terkait dengan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c) pengesahan perjanjian internasional tertentu; d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini dijelaskan maksudnya bahwa penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan [vide Pasal 12 UU 12/2011 dan Penjelasannya]. Berkenaan dengan peraturan presiden ditentukan muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Artinya, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya [vide Pasal 13 UU 12/2011 dan Penjelasannya]. Berkaitan dengan aturan pendelegasian yang didalilkan para Pemohon merupakan segala hal yang bersifat strategis sehingga seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang bukan dalam aturan pelaksana. Berkenaan dengan dalil a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan cakupan pendelegasian yang terdapat dalam UU 3/2022, apakah benar materi muatannya memang harus ada dalam undang-undang bukan dalam peraturan pelaksana. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keseluruhan ketentuan dalam UU 3/2022 yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal di mana pendelegasian pengaturan lebih lanjut terdapat di antaranya dalam (tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal UU 3/2022): 1. Pasal 7 ayat (4) yang memerintahkan pengaturan perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Pasal 7 ayat (6) yang memerintahkan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden. 336 3. Pasal 12 ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. 4. Pasal 14 ayat (2) ketentuan mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara ke dalam beberapa wilayah yang bentuk, jumlah, dan strukturnya diatur dalam Peraturan Presiden. 5. Pasal 15 ayat (2) memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden. Dengan penjelasan bahwa Rencana Induk Ibu Kota Nusantara menjadi acuan bagi penyusunan pengaturan penataan ruang Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara. 6. Pasal 22 ayat (5) memerintahkan mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden. 7. Pasal 24 ayat (7) memerintahkan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 8. Pasal 25 ayat (3) memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah. 9. Pasal 26 ayat (2) memerintahkan tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 10. Pasal 35 memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11. Pasal 36 ayat (7) memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan merujuk pada Lampiran II UU 12/2011, pada angka 198 ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Selanjutnya, pada angka 199 ditentukan bahwa pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Sementara itu, pada angka 200 Lampiran II a quo ditentukan pula bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a) ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b) jenis Peraturan 337 Perundang-undangan [vide Lampiran II UU 12/2011 dalam Bab II Hal-Hal Khusus, Huruf A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN]. Dengan mendasarkan pada ketentuan teknik pendelegasian dalam UU 12/2011, pengaturan pendelegasian oleh UU 3/2022 telah sejalan dengan teknik pendelegasian dimaksud. Dalam hal ini, jika yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengenai pengaturan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara maka materi muatan pokok atas Rencana Induk Ibu Kota Nusantara telah ditentukan sebagai materi muatan UU a quo yang meliputi paling sedikit: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Materi muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut telah tercantum dalam Lampiran II UU 3/2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU a quo. Sementara itu, pembentuk undang-undang menghendaki pengaturan lebih lanjut yang bersifat rincian dari materi muatan pokok dalam UU a quo agar diatur dengan peraturan presiden. Pendelegasian demikian ini telah sejalan dengan teknik pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011. Artinya, apabila segala hal ihwal teknis seluruhnya harus diatur dalam UU maka justru akan timbul persoalan di kemudian hari, jika ihwal demikian tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan ke depannya. Terlebih lagi, proses mengubah suatu undang-undang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengubah peraturan pelaksana. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan adanya peraturan pelaksana yang tidak seharusnya mengatur muatan undang-undang tanpa memberi dasar argumentasi dan bukti-bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah, maka apa yang para Pemohon persoalkan tersebut lebih merupakan bentuk kekhawatiran atas implementasi UU 3/2022. Dalam kaitan ini, hal yang terpenting adalah peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mendelegasikannya (dari peraturan yang lebih tinggi). Andaipun ada persoalan pertentangan demikian, quod non, sistem hukum pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia pun telah mengatur penyelesaiannya oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu [vide Pasal 24A UUD 1945]. Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah memandang penting pula untuk menegaskan bahwa dengan telah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 (UU 13/2022) DPR, Presiden, dan DPD diberi kewenangan untuk melakukan 338 pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku [vide Pasal 95A UU 13/2022]. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.24] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan, pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, salah satunya akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan pemindahan IKN. Selain itu, menurut para Pemohon, UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud “asas dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terkait dengan hal tersebut sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021 yang pada pokoknya terkait dengan asas dapat dilaksanakan haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut bukan merupakan bagian dari penilaian Mahkamah dalam pengujian formil a quo [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 hlm. 366-367]. Terlepas dari pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama argumentasi dan bukti yang diajukan, telah ternyata para Pemohon dalam mendalilkan adanya persoalan asas dapat dilaksanakan yang tidak diterapkan dalam pembentukan UU 3/2022, tanpa memberikan bukti-bukti yang dapat 339 meyakinkan Mahkamah. Karena, setelah Mahkamah mencermati Naskah Akademik RUU IKN telah dengan jelas menguraikan kebutuhan UU 3/2022 baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini, secara sosiologis pada pokoknya diuraikan dalam Naskah Akademik adalah: Bahwa perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan karena IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Jakarta tidak secara optimal menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu, juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Kondisi-kondisi tersebut tak lain adalah beban yang bersumber dari sejarah yang panjang, yang telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban itu bertambah ketika Jakarta menjalankan fungsi ganda, selain sebagai daerah otonom provinsi juga disematkan fungsi sebagai IKN. Alhasil, tata kelola IKN harus senantiasa menyesuaikan kondisi Jakarta, tidak bisa serta merta mengatur secara utuh dan ideal. Dengan demikian ada kebutuhan menyelesaikan permasalahan IKN secara komprehensif, yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan, lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan kebutuhan lainnya. Lebih besar lagi ada kebutuhan negara untuk mengadakan tata kelola IKN yang lebih baik lagi sehingga jalannya pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi lebih baik lagi [vide Lampiran 7.DPR = PK-2. Pemerintah - Naskah Akademik RUU IKN] Selain itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mengaitkan aspek sosiologis tersebut dengan adanya trend kenaikan penularan Covid-19 karena menyatakan pembentuk undang-undang seolah-olah tidak memiliki perhatian terhadap semakin meningginya penularan Covid-19 pada saat dilakukannya pembahasan UU a quo. Terhadap dalil ini pun para Pemohon tidak memberikan argumentasi dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah korelasi antara kenaikan penularan Covid-19 dengan pembahasan RUU IKN. Menurut Mahkamah, dengan mencermati tujuan dibentuknya UU 3/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta uraian aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU IKN, Pembentuk Undang-Undang telah memperhitungkan dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan IKN dilakukan, sehingga pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara terukur sesuai dengan tujuan 340 dibentuknya IKN. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat kajian secara komprehensif perihal rencana pemindahan ibu kota tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022]; Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Hal tersebut dikarenakan, tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN yang juga didasarkan pada hasil survei dari Kedai Kopi, sehingga menurut para Pemohon UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan karena yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berakhir. Oleh karena itu, menurut para Pemohon UU 3/2022 bertentangan dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011]. Menurut Mahkamah, untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana IKN dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang terkait dengan pembentukan UU 3/2022, serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU, apakah benar memang mengabaikan asas tersebut. Dalam kaitan ini pun para Pemohon tidak memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas tidak berdayaguna dan berhasilgunanya UU 3/2022. [3.25.1] Bahwa jika dikaitkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) sebagaimana didalilkan oleh 341 para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 61,9% orang tidak setuju Ibu Kota dipindahkan dengan alasan utama adanya potensi pemborosan anggaran negara. Menurut Mahkamah, survei tersebut tidak dapat dijadikan acuan bahwa UU 3/2022 telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Mahkamah dapat memahami kekhawatiran dari para Pemohon berkenaan dengan penularan Covid-19, namun kekhawatiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dilakukannya atau menghentikannya pembahasan atas suatu RUU. Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19 di mana setiap orang harus mematuhi ketentuan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan menjaga jarak (physical distancing). Oleh karenanya, pembahasan atas suatu RUU pun tetap dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan), tanpa harus menghentikan seluruh proses yang telah ditentukan. Selain itu, berkenaan dengan pendanaan pembangunan IKN yang dikhawatirkan para Pemohon akan menghambat pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, sesungguhnya tidaklah berkorelasi dengan persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022, di mana proses tersebut harus didasarkan pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945. [3.25.2] Bahwa selanjutnya, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan penggunaan APBN sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang hal tersebut dilakukan dengan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi menurut Mahkamah, dalam Lampiran II UU 3/2022 telah memberikan gambaran secara utuh bahwa pendanaan IKN tidak sepenuhnya menggunakan anggaran dari APBN, namun juga dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara, termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) [vide Lampiran II UU 3/2022 hlm. 123-124]. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa 342 seluruh kerja sama yang berkaitan dengan pendanaan IKN, jika hal tersebut benar maka berkaitan dengan pendanaan tersebut seyogyanya tidak mengurangi kedaulatan dan kemandirian negara dalam mengambil keputusan terhadap setiap kebijakan strategis negara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pula pembentukan UU 3/2022 telah bertentangan dengan “asas keterbukaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Hal tersebut menurut para Pemohon, dibuktikan dengan adanya 28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, di mana hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses, sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik sehingga representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022]. 343 [3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang semula mengatur mengenai partisipasi publik sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. 344 (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Namun demikian, dikarenakan UU 13/2022 diundangkan pada 16 Juni 2022, jauh setelah UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 maka untuk menilai proses pembentukan UU 3/2022 apakah telah memenuhi asas keterbukaan tetap mendasarkan pada UU 12/2011. [3.26.2] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan asas keterbukaan ini, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah (Bappenas) telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholders, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga- lembaga kajian terkait Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) [vide PK- 1.Pemerintah]. 2. Bahwa Pemerintah telah menerima berbagai masukan dan aspirasi dari publik terkait IKN baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara dan telah pula melakukan lokakarya yang mengundang pakar- pakar hukum ketatanagaraan untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan undang-undang. [vide bukti PK-5, PK- 6.Pemerintah] 3. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU IKN yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN, di antaranya: 345 a. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara); Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan); Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan); Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan); dan Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi) yang diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021 (vide Lampiran 11). b. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan); Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan); Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara); Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance); dan Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia) yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2021 (vide Lampiran 17). c. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar), yakni Robert Endi Jaweng (ex KPPOD) dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual; Dr. Master P. Tumangor dalam Perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B; Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin dalam Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual; M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B; dan Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2021 (vide Lampiran 23). d. RDPU Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar), yakni Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam Perspektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual; Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam Perspektif Kebijakan Publik; Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Universitas Tadulako Sulteng IKN dalam Perspektif Kelembagaan Negara Virtual; dan Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual), yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2021 (vide Lampiran 29). e. RDPU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 orang pakar, yakni Prof. Maria S.W. Soemardjono, S.H., MCL, MPA selaku Pakar Hukum Pertanahan UGM; Ananda B. Kusuma selaku Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN; Dr. Yayat Supriatna selaku Pakar Tata Ruang Univ. Trisakti; Dr. Arief Anshory Yusuf selaku Pakar Ekonomi; Prof. Haryo Winarso selaku Pakar Planologi ITB; Siti 346 Jamaliah Lubis selaku Presiden Kongres Advokat Januari; Juniver Girsang selaku Ketua Perhimpunan Advokat Januari-Suara Advokat Januari yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2021 (vide Lampiran 34); f. Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu tanggal 17 Desember 2021 (vide Lampiran 47); g. Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman – Januari Timur yang diselenggarakan tanggal 11 Januari 2022 (vide Lampiran 55). h. Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin – Sulawesi Selatan dan Universitas Sumatera Utara yang diselenggarakan tanggal 12 Januari 2022 (vide Lampiran 57). i. Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara – Januari Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide Lampiran 61). 4. Bahwa data terkait dengan proses pembentukan UU IKN dapat diakses di laman Dewan Perwakilan Rakyat yakni https//:www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368. 5. Bahwa dalam penyusunan UU 3/2022 telah dilakukan public hearing dengan mengundang masyarakat dan akademisi yang bertempat di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Universitas Sam Ratulangi, Universitas Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara [vide lampiran keterangan tambahan Pemerintah PK-6 sampai dengan PK-19, PK-24] yang dapat di akses melalui laman youtube sebagai berikut: No Agenda Tanggal Tautan 1. Konsultasi Publik RUU IKN diselenggarakan Bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado 17 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=jlGG_6txpLY 2. Konsultasi Publik RUU IKN di Fakultas Hukum Universitas Indonesia 21 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=DO9vmSHRiUg Berita: https://law.ui.ac.id/v3/kon sultasi-publik-rancangan- 347 No Agenda Tanggal Tautan undang-undang-tentang- ibu-kota-negara-di-fhui/ https://www.antaranews.c om/berita/2599417/bappe nas-gelar-konsultasi- publik-ruu-ikn-di-ui 3. Konsultasi Publik RUU IKN di UPN Veteran Jakarta 28 Desember 2021 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=zwdfTs6IUH4 Berita: https://www.upnvj.ac.id/id /berita/2022/01/fakultas- hukum-bersama- kementerian- ppnbappenas-bahas-ruu- ibu-kota-negara.html 4. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Mulawarman, Samarinda 11 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=CJll5LdCGV8 5. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Hasanuddin, Makassar 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=1p52NrPfLfI 6. Konsultasi Publik Pansus RUU IKN DPR RI dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara di Universitas Sumatera Utara, Medan 12 Januari 2022 Channel Youtube IKN Indonesia https://www.youtube.com/ watch?v=1p52NrPfLfI [3.26.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat 348 adat. Terkait dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi masyarakat. Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang- undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. [3.26.4] Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya fakta para Pemohon untuk terlibat aktif memberikan masukan perihal pembentukan UU 3/2022, Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain dari para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan UU 3/2022. Berkenaan dengan 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon yakni screenshoot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022 di website DPR RI (vide bukti P-43) dan bukti Surat Permohonan Data/Berkas bertanggal 9 Mei 2022 tentang pembentukan UU IKN ke Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI melalui sekretaris Jenderal DPR RI [vide bukti P-44], tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa Pemerintah dan 349 DPR telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas keterbukaan” adalah tidak beralasan menurut menurut hukum; [3.27] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tahapan pembentukan UU 3/2022 dilakukan dengan pola “Fast Track Legislation” yang tergambarkan dalam tabel yang dapat diakses pada laman https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368 di mana menurut para Pemohon tahapan pembentukan UU 3/2022 dari sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Menurut para Pemohon, tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, menurut Pemohon, pembahasan UU 3/2022 yang menggunakan pola “Fast Track Legislation”, menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh Pemerintah yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut menurut para Pemohon, pola fast track legislation berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses 350 pembentukan suatu undang-undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam hal ini UU 3/2022, yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai digunakannya pola “fast track legislation” dalam pembentukan UU 3/2022 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan UU 3/2022 telah ternyata proses pembentukannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, UU 3/2022 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.29] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 351 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil; [4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.6] Hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, 352 Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra 353 ttd Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani