25/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 25/PUU-XIII/2015 Nomor 40/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: A. Dalam Permohonan Nomor 25/PUU-XIII/2015: 1. Nama : Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin, Perumahan Permata Waringin Nomor 1, RT.003/002 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yang diwakili oleh: a. Victor Santoso Tandiasa, SH., b. Achmad Saifudin Firdaus, SH., c. Denny Rudini, SH., d. Okta Heriawan, SH., e. Bayu Segara, SH., sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon A-I; 2. Nama : Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) Alamat : Jalan Arjuna Utara Nomor 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. yang diwakili oleh: a. Kurniawan; b. Lintar Fauzi; c. Novi Susanti; d. Danny Dzul Hidayat; e. Yudi Candra Pratama; f. Alfian Akbar Balyanan; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 g. Muhammad Farhan Ali; h. Wahyu Ningsih; i. Helena Primsa Ginting; j. Adytia Rachman; k. Daud Wilton Purba; l. Sylvia Nurmalita; m. Ryan Priatna; n. Yessi Friscila Saragih; o. Gigih Hernowo; p. Muhammad Zaky Rabbani. sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon A-II; 3. Nama : Wahyu Nugroho Alamat : Bulak Timur, RT.001/009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Depok. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon A-III; 4. Nama : Mario Bernado Sitompul Alamat : Jalan Marimbun Nomor 19, RT.004/RW.002, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pemantangsiantar, Provinsi Sumatera Utara. sebagai --------------------------------------------------------------------Pemohon A-IV; 5. Nama : Hermanto Siahaan Alamat : Kampung Tanah Merah, Jalan Plumpang B, RT. 002/RW.011, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. sebagai ---------------------------------------------------------------------Pemohon A-V; 6. Nama : Siti Hannah Farihah Alamat : Komplek Guru Minda, Nomor 5, RT.004/RW.011, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tanggerang, Kota Tanggerang. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon A-VI; 7. Nama : Ainul Yaqin Alamat : Kampung Sumur Nomor 6, RT.006/RW.017, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon A-VII; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 8. Nama : Astrid Remiva Alamat : Kampung Baru, RT.009/RW.009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon A-VIII; Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai ------------------------------ Pemohon A; B. Dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015: Nama : Dr. Bambang Widjojanto Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Oktober 1959 Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Berhenti Sementara) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Kampung Bojong Lio Nomor 67, RT.006, RW. 028, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Februari 2015 memberi kuasa kepada Nursyahbani Katjasungkana, S.H., Lelyana Santosa, S.H., Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., Saor Siagian, S.H., Boedhi Wijardjo, S.H., Budi Setyanto, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Feby Yonesta, S.H., Bahrain, S.H., Asfinawati, S.H., Muji Kartika Rahayu, S.H., Muhamad Isnur, S.H,i., Moch. Ainul Yaqin, S.H.i., dan Ridwan Bakar, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat – 10320 yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon B; Selanjutnya Pemohon A dan Pemohon B disebut sebagai -------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon A dan Pemohon B; Mendengar keterangan saksi Pemohon B; Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden untuk permohonan Pemohon A; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon A telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Januari 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Februari 2015 dengan Nomor 25/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Maret 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Pemberantasan Korupsi sudah semakin berada dititik nadir, satu persatu pimpinan KPK dilaporkan Mabes Polri dengan tindak pidana yang disangkakan dilakukan saat para pimpinan KPK belum menjabat menjadi Pimpinan KPK. Upaya ini muncul ketika KPK menetapkan calon Kapolri menjadi tersangka sehari sebelum dilakukan fit and proper tes. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 32 ayat (2) dikatakan “dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. dan terhadap proses pemberhentian sementara pimipinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, berdasarkan ayat (3) dikatakan bahwa “pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”. Mengacu pada bunyi pasal di atas jelas bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka, Presiden wajib memberhentikannya. Sehingga Pasal 32 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 ayat (2) menjadi sarana untuk melemahkan KPK dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan. Berbeda dengan KPK, jika kita mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada aturan yang mengatur bahwa dalam hal pimpinan Polri menjadi tersangka maka dapat dilakukan pemberhentian sementara, artinya jika pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri yang menjadi tersangka, tetap dapat menjabat sampai ada keputusan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Pemberhentian yang dilakukan oleh pimpinan KPK memang sifatnya sementara, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika semua pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu yang bersamaan? Hal inilah yang mengkhawatirkan kami bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang pemberhentian sementara terhadap pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk menghambat proses pemberantasan Korupsi. Padahal dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c sudah diatur terkait pemberhentian pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena menjadi terdakwa karena melakuka tindak pidana kejahatan. Artinya tidak perlu ada proses pemberhentian sementara saat pimpinan KPK ditetapkan menjadi tersangka. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Berdasarkan hal demikian, bahwa dalam penetapan ketua KPK sebagai tersangka bukanlah menjadi mutlak sebagai orang yang bersalah, namun patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian bahwa penetapan tersangka oleh pihak polisi dengan bukti permulaan yang cukup merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan polisi hanya dengan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP itu sendiri. Selanjutnya Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Membaca pasal-pasal terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP- 076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. (Marry Margaretha Saragi, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan- yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan, 2012) Berdasarkan penjelasan di atas maka hal inilah yang semakin memudahkan pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK dengan cara membuat laporan polisi dan cukup ditambah dengan satu alat bukti yang sah maka ditetapkanlah orang tersebut menjadi tersangka, dan atas dasar penetapan itu kemudian menjadi dasar presiden harus memberhentikan sementara orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam hal ini para pimpinan KPK, dan walaupun Presiden mengeluarkan Perppu untuk menggantikan para pimpinan yang telah diberhentikan sementara, namun hal itu akan terus terjadi jika orang yang menggantikan dianggap membahayakan kelompok tertentu. Maka kriminalisasi ini tidak akan pernah berhenti. Hal ini jelas bertentangan dengan asas Praduga Tak Bersalah atau "Presumption of Innocence", yang menyatakan bahwa di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Dengan begitu bahwa semua orang yang dinyatakan statusnya sebagai tersangka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 belum tentu bersalah telah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan putusan pengadilanlah yang hanya dapat menjadikan seseorang bersalah atau tidak di mata hukum, dimana Indonesia menjunjung Asas Equality before the law, yang menjadikan siapa pun kedudukannya sama berdasarkan hukum, karena itulah Indonesia menganut prinsip Indonesia adalah Negara hukum. Dengan begitu, maka putusan pengadilan tersebut memberikankepastian hukum bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal tanpa adanya ganguan terhadap Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002. Inilah yang menjadikan landasan kami untuk menguji pasal tersebut semata- mata untuk menjaga efektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya dalam Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, kami dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi menguji Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Bukti P.1) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), (bukti P.2). II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI A. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. B. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. C. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. E. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah Pemohon. F. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitutison). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya; G. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 H. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. I. Bahwa berkenaan dengan jurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terhadap UUD 1945; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 5. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum yang merupakan suatu Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, Nomor 1 Tahun 2012 (bukti P.3), dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (bukti P.4), pada tanggal 13 November 2012 yang diwakilkan oleh para pengurus (identitas bukti P.5) seperti yang telah dijelaskan di atas. 6. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan perorangan, demikian juga halnya dalam perkara permohonan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, mungkin saja badan hukum baik yang bersifat privat maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 publik mengalami kerugian yang mempengaruhi hak konstitusionalnya karena berlakunya atau diundangkannya suatu Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- I/2003 yang diajukan oleh beberapa organisasi yang bergerak dibidang radio dan televisi maupun organisasi wartawan dalam mengajukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diantaranya Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang mengklaim diri sebagai badan hukum serta dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengakuinya dan mempunyai legal standing sebagai Badan Hukum. 7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dalam perkara ini, Pemohon adalah suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum perkumpulan, yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang memiliki tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka upaya menjaga konstitusi. Telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua umum, ketua-ketua bidang, serta anggota-anggota bidang, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya. Namun perlu ditegaskan bahwa status organisasi Pemohon bukanlah merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa, melainkan suatu badan hukum perkumpulan yang hanya terdiri dari beberapa intelektual-intelektual muda, yang fokus dibidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi. 8. Bahwa sifat, fungsi dan upaya dari dibentuknya badan hukum perkumpulan Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (bukti P.6), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 – Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 6 FKHK bersifat mandiri, tunggal dan tidak terikat pada Organisasi apapun. Pasal 7 FKHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Pasal 8 Untuk mewujudkan tujuannya, FKHK melakukan upaya-upaya: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap pemahaman hukum dan konstitusi. 2. Mengadakan kegiatan seminar, diskusi, simposium, lokakarya dan program penelitian dan pelatihan mengenai hukum dan konstitusi. 3. Mengadakan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri yang melakukan kegiatan serupa. 4. Melakukan suatu penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi, dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional. 5. Melakukan upaya hukum apapun yang sah secara hukum, dalam upaya perlindungan nilai-nilai Konstitusionalisme. 6. Mengadakan upaya lain yang sah secara hukum, yang tidak bertentangan dengan AD/ART FKHK. 9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), serta aktif melakukan perlindungan serta penegakan nilai-nilai konstitusionalisme. 10. Bahwa Pemohon I aktif dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme diantaranya menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 tentang penggunaan Lambang Negara, Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Kewenangan MK dalam menangani Sengketa Pilkada, Perkara Nomor 66/PUU-XII/2014 tentang Lambang Negara, Perkara Nomor 118/PUU-XII/2014 Pengujian Perppu Pilkada Langsung tentang Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada, dan kesemuanya itu Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki Legal Standing dalam pengujian-pengujian yang telah dilakukan selama ini. 11. Bahwa Pemohon I adalah Organisasi yang berbadan hukum yang dijamin hak konstitusionalnya dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dalam rangka penegakkan nilai-nilai perlindungan konstitusionalisme serta memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 12. Bahwa Pemohon I merupakan pihak yang memenuhi bahwa Pasal 51 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 huruf c serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi. 13. Bahwa Pemohon I memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002, yang karena pemberlakukan ketentuan tersebut menimbulkan kebingungan Pemohon dalam penjelasan terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi dalam pemberhentian sementara pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kaitannya terhadap asas Praduga Tak Bersalah atau "Presumption of Innocence", dalam setiap kegiatannya (seminar, diskusi) yang menyebabkan hak Pemohon sebagai Badan Hukum Privat yang di dalamnya adalah para pegiat penegak konstitusi yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan. 14. Bahwa oleh sebab itu Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi. 15. Bahwa Pemohon II Organisasi kemahasiswaan yang pendiriannya serta pergerakannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P.7) yang dihadiri oleh para pengurus (identitas bukti P.8), yang berdasarkan Surat Keputusan GMHJ (SK GMHJ bukti P.9). 16. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi mahasiswa yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), dan merupakan organisasi yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka mengkaji dan memahami nilai-nilai konsitusi secara utuh seperti yag diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 17. Bahwa Pemohon II dalam pelaksanaan kegiatan Pemohon sangat concern terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme dan konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan kajian serta gerakan dan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai- konstitusionalisme UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 18. Bahwa Pemohon II berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- VII/2009 memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo. 19. Bahwa Pemohon III adalah warga negara yang berprofesi sebagai dosen, khususnya pengajar Hukum Administrasi Negara dan aktif mendorong perwujudan nilai-nilai konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur mengenai pembagian tugas-tugas negara di dalam konstitusi dapat dipahami sesuai dengan karakteristik negara hukum dan pemusatan kekuasaan negara pada satu tangan atau satu lembaga telah membawa bencana bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak asasi warga negara; 20. Bahwa Pemohon III sebagai pengajar Hukum Administrasi Negara yang konsisten memberikan pemahaman kepada para mahasiswa Fakultas Hukum dalam hal tindakan pemerintah dan macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara, ternyata telah dirugikan melalui penyimpangan eksekutif dalam hal pemberian sanksi administrasi kepada pejabat negara KPK yang tidak sesuai dengan UU Penyelenggara Negara; 21. Bahwa Pemohon III sebagai warga negara pembayar pajak (KTP dan NPWP bukti P.10) yang bekerja sebagai dosen tetap yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (SK Dosen Tetap bukti P.11), yang aktif mendorong perwujudan prinsip konstitusionalisme, bagi Pemohon, peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berpotensi melemahkan, menegasikan, serta menghambat fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, maka Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi; 22. Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah warga negara juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (identitas bukti P.12) yang merasa terdampak terhadap keberadaaan pasal a quo, karena mengalami kebingungan dalam memahami mata kuliah Hukum Pidana terkait dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 pengertian serta hak-hak tersangka serta mata kuliah Hukum Administrasi Negara terkait pemberian sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal aquo dimana seharusnya terhadap pemberian sanksi administratif harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya pelanggaran administasi yang dilakukan, sementara dengan adanya pasal a quo tersebut beberapa pemahaman yang diterima berbeda dengan pemberlakuan norma aquo dimana sanksi pemberhentian sementara yang langsung diberikan kepada para pimpinan KPK ketika ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya pembuktian terhadap apa yang disangkakan. 23. Bahwa hal tersebut sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII dalam perkara ini Pemohon adalah mahasiswa yang aktif dalam melakukan pengkajian dalam bidang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dan upaya-upaya lain dalam rangka upaya menjaga konstitusi 24. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban (lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (tax payer) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah. 25. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang- undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (good governance). 26. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan Negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45). 27. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan PARA Pemohon maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap kewenangan pengujian terhadap Undang-Undang tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai. 28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai para Pemohon dalam menguji Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Dalam hal ini para Pemohon melakukan pengujian Undang-Undang (judicial review), terhadap Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. Bahwa dengan ini para Pemohon menyatakan bahwa norma Pasal 32 ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945 Pasal sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Dalam hal ini para Pemohon memiliki beberapa dalil-dalil serta dasar-dasar permohonan dalam hal pengujian Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diantaranya sebagai berikut: 1. Bahwa setiap warga negara berhak atas kepastian hukum dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum; 2. Bahwa dalam sistem hirarki norma, bahwa norma memiliki tatanan dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Bahwa validitas norma hukum ditentukan apabila norma hukum yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma hukum yang memiliki derajat lebih tinggi. Karena norma hukum yang lebih tinggi menjadi landasan validitas suatu norma hukum yang lebih rendah. (Hans Kelsen, 2011:179). 3. Bahwa hukum positif di Indonesia menerapkan prinsip hirarki norma hukum sebagaiamana yang diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan Pancasila sebagai norma dasar yang memberikan landasan validitas terhadap norma di bawahnya. [vide, Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011] 4. Bahwa dalam prinsip negara hukum bukan hanya asas keadilan dan kemanfaatan hukum saja yang harus tercapai. Asas kepastian hukum pun harus juga terpenuhi agar hukum guna menjamin hak-hak hukum masyarakat. 5. Bahwa asas-asas hukum pidana pada umumnya: 5.1. Asas Presumption of Innocence Bahwa Undang-Undang menjamin kedudukan setiap orang yang ditetapkan menjadi tersangka belum tentu bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap; 5.2. Asas Equality Before the Law Bahwa Undang-Undang menjamin kedudukan setiap orang adalah sama terhadap hukum, Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. 6. Bahwa asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 juga diakui secara universal dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan, “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah disahkan melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik) menyatakan, “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”. 7. Bahwa karakteristik hukum pidana yang berangkat dari pemahaman aliran legisme yang memegang teguh kepastian hukum sebagaimana yang tergambar pada “asas ullum crimen (delictum), nulla poena sine praevia lege poenali”, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perintah kentuan pidana dalam peraturan perundang- undangan. Asas ini lebih dikenal dengan asas legalitas sebagaimana yang termaktub dalam kentetuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 8. Bahwa karakteristik hukum pidana sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 9. Bahwa dalam wilayah hukum admintrasi negara, ada beberapa konsep mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara Negara. Misalnya, Pasal 81 ayat (2) huruf b juncto Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sanksi administrasi berupa “pemberhentian sementara” terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 negara lainnya dalam hal perbuatan hukum dibidang keputusan tata usaha negara. 10. Bahwa segala sanksi didalam wilayah hukum adminstrasi negara sebagaimana yang dijelaskan poin 5 tersebut tentu haruslah didahului dengan adanya pelanggaran dibidang hukum adminstrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Artinya haruslah dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari Penyelenggara Negara secara hukum sampai ada vonis Pengadilan. Misalnya dalam hal seorang Penyelenggara Negara yang tidak mau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk mencabut kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan atas perintah pengadilan dalam soal tertentu, maka sanksi administratif harus dikenakan karena unsur “pelanggaran hukum” atau kesalahan dari perbuatan dari Penyelenggara Negara tersebut telah dinyatakan bersalah menurut hukum. 11. Bahwa Pimpinan KPK merupakan Pejabat Negara yang memiliki hak-hak hukum yang juga harus diperlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before The Law), jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana ditegaskan padal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 12. Bahwa pasal a quo yang mengatur mengenai “Pimpinan KPK diberhentikan sementara apabila telah ditetapkan sebagai tersangka”, memiliki konsepsi yang keliru apabila ditinjau dalam perspektif wilayah hukum adminstrasi negara. oleh karena konsep “pemberhentian sementara” atau “diberhentikan sementara” merupakan kategorisasi sanksi dalam wilayah adminstratif terhadap perbuatan Penyelenggara Negara yang secara hukum melalui putusan pengadilan telah medapatkan vonis bersalah melanggar hukum. hal ini sejalan dengan “Asas praduga rechtmatig” (benar menurut hukum, presumptio iustea causa), asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. In casu pimpinan KPK haruslah dianggap benar tindakannya selama belum ada pembatalan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan. 13. Bahwa dalam pasal a quo terjadi kekeliruan peletakkan konsep “pemberhentian sementara” atau “diberhentikan sementara” yang diletakkan dalam wilayah hukum pidana yang diperuntukkan kepada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 seorang Pimpinan KPK yang berstatus tersangka. 14. Bahwa seorang Tersangka dalam konsep hukum Pidana memiliki pengertian menurut menurut ketentuan Pasal 1 butir (14) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuataannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Lebih lanjut, di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 15. Bahwa Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai pengertian Tersangka bahwa seorang yang baru patut diduga melakukan tindak pidana. Artinya belum ada kepastian secara hukum seorang tersangka tersebut melakukan tindak pidana sebelum mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga seorang tersangka harus tetap dianggap benar dimata hukum sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan prinsip ass legalitas dan asas Praduga Tak Bersalah atau "Presumption of Innocene” serta sejalan dengan asas praduga rechmatig dalam kontek Pimpinan KPK. Sehingga hak-hak hukum seorang tersangka haruslah tetap diakui, dijamin, dan dilindungi oleh Negara. 16. Bahwa merujuk pada asas perlakukan sama dihadapan hukum (Equality Before The Law), menjadi tidak konsisten apabila kita mencermati syarat pemberhentian sementara hanya cukup dengan menjadi seorang tersangka. Institusi Kepolisian [vide, UU Nomor 2 Tahun 2002] dan Institusi Kejaksaan [vide, UU Nomor16 Tahun 2004] sebagai institusi penegak hukum yang juga memiliki beban tanggung jawab penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ada ketentuan yang mengatur “diberhentikan sementara” apabila Pimpinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 kedua institusi tersebut ditetapkan sebagai seorang tersangka sebagaimana pasal a quo. Sesungguhnya hal demikian sejalan dengan pemikiran Mahkamah Kontitusi (MK) sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII.2009 yang menyatakaan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) angka 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana bertentangan dengan Konstitusi secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan pada pokok pertimbangan Mahkamah adalah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan para Pemohon dan masyarakat artinya Pimpinan KPK dapat diberhentikan secara tetap apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap guna memperoleh kepastian hukum. Sehingga pasal a quo tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 17. Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Putusan MK Nomor 133/PUU- VII/2013 dalam keterangan mengatakan bahwa: “Untuk memahami Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu memahmi konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Asas pra duga tidak bersalah sesungguhnya merupakan asas hukum yang ditemukan dan dikembangkan untuk melindungi hak tiap orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses peradilan pidana. Tiap-tiap orang yang disangka dan kemudian didakwa dalam suatu perkara pidana tidak dapat diasumsikan pasti bersalah dan karena itu sudah dapat dihukum. Tersangka atau terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah bila nanti proses pengadilan membuktikannya dan menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah itu merupakan perisai bagi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan aparat negara seperti, polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintah lainnya, serta publik. Itu berarti, asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan bagi tiap-tiap orang yang berada dalam posisi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat yudisial atau fitnah atau pencemaran nama baik yang bisa datang dari pejabat publik maupun masyarakat. Sesunguhnya pula asas “praduga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 tidak bersalah” merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh negara, yakni pemerintah melalui aparaturnya, termasuk aparat yudisial, bahwa proses peradilan pidana akan berjalan objektif, fair yang bebarti memastikan dicapainya putusan hukum yang adil. Dari perspektif ini asas “pra duga tidak bersalah” terang benderang merupakan salah satu jaminan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang objektif, fair, dan berarti bebas dari intervensi politik, kekuatan modal, dan media massa Uraian di atas membawa kita semua pada suatu pemahaman bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung asas “praduga tidak bersalah” yang jauh sebelumnya telah dianut dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan hukum kita sehingga sudah menjadi bagian dari tradisi hukum Indonesia. Dengan demikian, dari perspektif HAM asas “praduga tidak bersalah sudah” merupakan hak dasar (a basic right) dari tiap-tiap orang yang berada dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara, yakni, pemerintah dan aparaturnya, pengadilan, dan badan legislatif. Hak atas “pra duga tidak bersalah” sesungguhnya merupakan hak dasar yang bersifat non derogable. Karena pengurangan dan apalagi penghapusan hak tersebut akan membuka peluang bagi kemungkinan terjadinya kesewenang- wenangan dalam bentuk berbagai intervensi kekuasaan dan bias dalam proses peradilan pidana. Kalau kepada para pejabat negara lainnya yang berada dalam status tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur oleh berbagai peraturan Undang-Undang tersebut di atas diberlakukan asas “praduga tidak bersalah” kepada kepada Pimpinan KPK yang berstatus sebagai terdakwa dikenakan asas “praduga tidak bersalah”? Tidakkah ini terang benderang melanggar asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dianut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.? Asas “praduga bersalah” yang dianut oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menuju keadaan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dimana orang-orang dari kategori yang sama, yakni para pejabat negara seperti, antara lain para Hakim Konstitusi, para anggota Komnas HAM, para pejabat BPK, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 para pejabat BI, para anggota Polri, para anggota Kejaksaan, para anggota Komisi Penyiaran, para menteri memperoleh perisai perlindungan asas “praduga tidak bersalah”, yang dapat membuka peluang untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh aparatur negara, seperti, polisi, jaksa, hakim, bahkan media massa. Keadaan yang membuka peluang bagi terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh aparat negara itulah yang ingin dicegah oleh asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.” (Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, [2.4] angka 2, halaman 28-31) 18. Bahwa penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan yakni laporan polisi dan satu alat bukti yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dapat dikenai sanksi Pemberhentian sementara, merupakan celah yang sangat besar, yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja; 19. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Polri mendukung adanya suatu kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang dapat dijadikan tersangka dengan satu laporan polisi dengan satu alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP sehingga pimpinan KPK tersebut diberhentikan sementara oleh Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002; 20. Bahwa untuk mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, maka penetapan status tersangka terhadap pimpinan KPK dapat menghambat kinerja KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi; 21. Bahwa dengan adanya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengakibatkan Pimpinan KPK dengan mudah diberhentikan sementara oleh presiden dengan adanya penetapan tersangka saja oleh polri, padahal belum tentu status tersangka tersebut dinaikkan menjadi terdakwa. 22. Bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengakibatkan KPK tidak dapat berfungsi efektif dan Optimal, karena hanya dengan adanya penetapan tersangka terhadap para pimpinan KPK tersebut sudah dapat memberhentikan sementara, terlebih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 jika penetapan tersangka dilakukan kepada seluruh pimpinan KPK sehingga membuat KPK mengalami kekosongan posisi pimpinan. Sehingga ini yang menghambat Pimpinan KPK yang merupakan warga negara dalam memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 23. Bahwa dengan adanya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merugikan masyarakat dan menguntungkan para koruptor karena fungsi KPK berjalan tidak optimal bahkan berhenti (stag) sehingga akan banyak terjadi korupsi dengan adanya pasal tersebut. 24. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum yang bersifat independen yang artinya harus lepas dari intervensi atau campur tangan lembaga negara lainnya. Sehingga sifat independen sebagai penegak hukum tetap terjaga yang berujung kepada efektifnya penegakkan hukum dalam hal pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi. 25. Bahwa ketentuan pasal aquo yang mengatur mengenai diberhentikannya Pimpinan KPK apabila ditetapkan sebagai seorang tersangka merupakan bentuk campur tangan dari lembaga eksekutif yaitu Presiden. Hal ini disebabkan karena kewenangan Presiden memberhentikan sementara Pimpinan KPK yang diberikan oleh pasal a quo sangatlah bersifat subyektif. Oleh karena sebagaimana yang telah disinggung bahwa seorang tersangka bukanlah seorang yang sudah pasti dinyatakan bersalah menurut hukum. Sehingga dapat dikatakan bersifat subjektif oleh karena belum dibuktikan bersalah menurut hukum. 26. Bahwa alasan yang menjadi dasar yang cukup kokoh mengapa kewenangan Presiden yang memberhentikan sementara Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai seorang tersangka adalah dapat dilihat dalam perspektif tata negara yang menempatkan KPK sama halnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi-Komisi yang lainnya. Sebagai ilustrasi lembaga yang independen, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat independen, ketika Pimpinan atau Komisionernya diberikan sanksi, baik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 teguran dan sampai kepada pemberhentian tetap harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan dari Komisioner KPU oleh komisi atau dewan etik penyelenggara Pemilu yang bernama Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP). Sedangkan Keputusan Presiden untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai seorang tersangka menjadi subyektif karena tidak ada pembuktian dari kesalahan Pimpinan KPK. Sehingga ini mengganggu independensi lembaga KPK. 27. Bahwa selain mengganggu independensi lembaga KPK, Pasal aquo tersebut sesunggunya melanggar hak asasi dari Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai seorang tersangka. Bahwa perlindungan dan jaminan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan bagian yang sangat penting dari prinsip negara hukum, sehingga harus dipenuhi oleh negara. 28. Bahwa pokok-pokok dari isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politikyang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita- cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi,sosial dan budayanya. [vide, Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2005). 29. Bahwa berdasarkan UU 12 Tahu 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR), bahwa hak politik merupakan juga hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai seorang tersangka merupakan bentuk pelanggaran dan ketidakmampuan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 negara dalam menjamin serta melindungi hak asasi manusia dibidang politik seorang pimpinan KPK yang belum dinyatakan bersalah secara hukum, namun sudah diberhentikan sementara. Ketentuan Pasal aquo merupakan bentuk pencabutan sementara hak politik Pimpinan KPK. Padahal pencabutan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi maupun dicabut sementara maupun tetap. 30. Bahwa apabila ketentuan pasal a quo masih diberlakukan dan tidak dinyatakan bertentangan UUD 1945, maka pelanggaran hak asasi manusia dibidang politik pada Pimpinan KPK berpotensi akan terus terjadi dikemudian hari. Mengingat tugas KPK dalam hal pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi merupakan tugas yang sangat berat dan penuh dengan tantangan. 31. Bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the constitution’. (Gagasan Negara Hukum Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH). 32. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sudah sepatutnya Negara menjalankan prinsip-prinsip Negara hukum sehingga terwujudnya jaminan hak konstitusional warga Negara, maupun penjaminan terhadap tegaknya konstitusionalisme. Sehingga Norma Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengharuskan presiden memberhentikan sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka bertentangan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 33. Bahwa dalam penegakan hukum, tidak boleh ada sedikitpun sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, keadilan, dan manfaat. Sehingga melanggar atau merugikan hak konstitusional warga negara. 34. Bahwa Mahkamah harus melihat upaya ini tidak lain untuk menegakkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan Konstitusi, agar terwujudnya kepastian hukum terhadap menutup kemungkinan Kriminalisasi (menjadikan tersangka) para pimpinan KPK agar dapat diberhentikan sementara oleh Presiden sehingga menghambat proses Pemberantasan Korupsi yang sudah masuk pada kondisi Darurat. 35. Bahwa berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam alasan permohonan, para Pemohon menganggap Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. V. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemohon I merasa hak konstitusionalnya sebagai badan hukum yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, dan membuat forum-forum ilmiah terkait konstitusionaitas norma UU terhadap UUD 1945 berpotensi dirugikan apabila ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diberlakukan. Dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut telah bertentangan pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon I merasa hak konstitusionalnya berpotensi akan dirugikan apabila permohonan judicial review ini tidak dikabulkan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan keberadaan Pasal 32 ayat (2) dapat menghambat proses Pemberantasan Korupsi yang secara jelas telah menyengsarakan Seluruh Rakyat Indonesia termasuk Pemohon I, dan akan menghancurkan NKRI karena semakin mudahnya Koruptor mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang menjadi harapan semua elemen Bangsa termasuk Pemohon I, sehingga jelas norma tersebut telah menimbulkan persoalan hukum yang menjadi salah satu kewajiban Pemohon I berdasarkan AD/ART, sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 perkumpulan yang menjadi salah satu upayanya dalam menjaga dan menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan judicial review, seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 2. Bahwa Pemohon II merupakan perkumpulan mahasiswa hukum diwilayah Jakarta yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) berpotensi hak konstitusionalnya terlanggar apabila permohonan terhadap pengujian Pasal aquo tidak dikabulkan oleh Mahkamah. Oleh karena sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian alasan permohonan dalam permohonan ini, bahwa pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena seorang Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai Tersangka diberhentikan. Sedangkan seorang Tersangka bukanlah seorang yang sudah pasti bersalah dan masih memiliki hak-hak nya tetapi diberhentikan. Sehingga membuat stigma dimasyarakat seolah- olah bahwa Seorang Tersangka sudah pasti bersalah,sehingga harus diberhentikan. Sehingga Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar ketika Pemohon II melakukan penyuluhan hukum menemukan kepastian hukum dalam menjelaskan kepada masyarakat luas. Sehingga apabila kepastian hukum tidak tercapai, maka prinsip negara hukum sebagaimana yang dinyatakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi tidak tercapai. 3. Pemohon III yang berprofesi sebagai dosen Hukum Administrasi Negara kerap mengalami kebingungan dalam menjelaskan terkait dengan pemberlakuan pasal a quo jika dikaitkan dengan asas Praduga tak bersalah, asas persamaan dihadapan hukum serta proses pemberhentian sementara jika dikaitkan dalam lingkup hukum administrasi Negara yang merupakan bentuk sanksi administratif dimana harus dapat dibuktikan terlebih dahulu tindakan apa yang dilanggara oleh pimpinan KPK sehingga diberhentikan sementara. 4. Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VII yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum kerap mengalami Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 kebingungan dalam proses pembelajaran dari apa yang diterima diperkuliahan berbeda dengan apa yang terjadi akibat pemberlakuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Bahwa apabila ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka kerugian konstitusional atau potensi yang ditimbulkan bagi PARA Pemohon tidak akan terjadi. Bahkan proses Pemberantasan Korupsi akan semakin efektif dan menyelamatkan Bangsa ini dari Kehancuran 6. Dengan ini PARA Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945. VI. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Permohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon A telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 12, sebagai berikut: 1. Bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi; 2. Bukti P – 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012; 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU 220.AH.01.07 Tahun 2012 tentang pengesahan FKHK; 5. Bukti P – 5 : Fotokopi identitas pengurus FKHK; 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKHK; 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMHJ; 8. Bukti P – 8 : Fotokopi identitas pengurus GMHJ; 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan kepengurusan GMHJ; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi identitas Pemohon III, Wahyu Nugroho; 11. Bukti P-11 : Fotokopi SK Dosen tetap FH Usahid Jakarta; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Identitas Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII; Selain itu, untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon A mengajukan seorang ahli Eddy O.S Hiariej yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima dalam persidangan tanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kasus Posisi 1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menyatakan, “Dalam hal Pimpinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. 2. Bahwa pasal a quo, dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagimanana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Analisis Yuridis Penetapan seseorang sebagai tersangka, berikut penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana memiliki korelasi positif dengan pembuktian. Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pertanyaan lebih lanjut apa yang dimasudkan dengan ‘bukti permulaan’? Apabila terkait dengan penangkapan, Pasal 17 KUHAP mengatur, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa ‘bukti permulaan yang cukup’ adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pertanyaan lebih lanjut, apakah ‘bukti permulaan’ sama dengan ‘bukti permulaan yang cukup’? Sudah tentu berbeda. Jika berhubungan dengan penahanan, Pasal 21 ayat (1) KUHAP memberi pedoman bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pertanyaan yang sama, apakah yang dimasudkan dengan ‘bukti yang cukup’? Bila dirujuk pada Pasal 1 butir 14, Pasal 17 berikut penjelasannya dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada berbagai istilah yang kedengarannya sama tetapi secara prinsip berbeda, yakni istilah ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti yang cukup’. Sayangnya KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Berdasarkan doktrin, kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada si tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. Berikutnya mengenai istilah ‘bukti permulaan yang cukup’, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP adalah pada bewijs minimum atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih menimbulkan perdebatan terkait dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitaif. Bila diurut berdasarkan Pasal 184 KUHAP maka ada lima alat bukti dalam perkara pidana, masing-masing adalah : 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) keterangan terdakwa; dan 5) petunjuk. Secara kualitatif, dua alat bukti tersebut apakah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupuan kuantitaif. Perlu ditegaskan bahwa Penyidik dan Penunutut Umum tidak berwenang menggunakan alat bukti petunjuk karena bukti tersebut adalah otoritatif yang melekat pada hakim. Selanjutnya perihal istilah ‘bukti yang cukup’ untuk melakukan penahanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Agar tidak bias, keseluruhan isi Pasal 21 ayat (1) dikutip, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Interpretasi gramatikal – sistematis terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah bahwa yang dimasudkan dengan ‘bukti yang cukup’ dalam pasal a quo, tidak hanya menyangkut bukti tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, namun juga meliputi bukti bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Artinya, ‘bukti yang cukup’ disini selain merujuk pada minimum dua alat bukti atas tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa, juga merujuk pada minimum dua alat bukti atas kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Penetapan tersangka hanya berdasarkan bukti permualaan (lihat Pasal 1 butir 14 KUHAP) pada dasarnya merupakan perwujudan sunrise principle dalam sistem peradilan pidana. Artinya, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan. Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidak lolos begitu saja dari jeratan hukum. Sebagai penyeimbang sunrise principle, dalam sistem peradilan pidana juga dikenal sunset principle. Artinya, jika seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan lebih lanjut, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, maka perkara tersebut segera dihentikan. Landasan filsafati prinsip ini agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sunset principle diatur dalam KUHAP berdasarkan Pasal 109 ayat (2) mengenai perintah penghentian penyidikan dan Pasal 140 ayat (2) terkait ketetapan penghentian penuntutan. Berdasarkan kedua prinsip tersebut dapatlah dipahami bahwa sah tidaknya penetapan tersangka tidak dimaksudkan sebagai kompetensi praperadilan menurut KUHAP. Oleh karena itu seseorang yang berstatus sebagai tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa dia bersalah. Apabila seseorang yang baru saja dinyatakan sebagai tersangkan dan kemudian harus diberhentikan dari jabatannya, selain melanggar asas praduga tidak bersalah juga mengekang hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam due process of law. Konsekuesni lebih lanjut, jaminan terhadap kepastian hukum dan prinsip-prinsip negara hukum diabaikan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi yang menyatakan, “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya” bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum sebagimanana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu pasal a quo haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak? Dalam Pokok Permohonan Pemohon a. Bahwa penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi tentunya harus dilakukan secara komprehensif dan pemberlakuan metode konvensional terbukti selama ini mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukkan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan mengenai pembentukan susunan organisasi tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 b. Bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independent yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bebas dari kekuasaan manapun juga. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara; c. Bahwa KPK adalah lembaga extra ordinary yang dibentuk untuk menangani permasalahan korupsi yang karena sifat pidananya extra ordinary, maka dalam memilih anggota KPK harus dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dalam penjaringan calonnya, dan melibatkan DPR dalam konteks pemilihannya. Hal tersebut dilakukan agar keterpilihan anggota KPK yang memiliki integritas tinggi dalam upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi; d. Bahwa karena sifatnya yang extra ordinary, maka independensi dalam konteks penegakkan hukum apalagi dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, maka perlu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan DPR dalam penentuan Anggota Komisioner KPK yang terbebas dari tekanan manapun dan tegak lurus dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam pelibatan 3 unsur tersebut, juga dikandung maksud agar terhindar dari upaya dan potensi intervensi dari pihak manapun termasuk penguasa. Untuk menjaga independensi kinerja KPK dalam Undang-Undang KPK diatur mengenai mekanisme kerja 5 komisioner yang harus kolektif dan kolegial. Hal ini juga dikandung maksud agar KPK terbebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh individu-individu komisioner dalam upaya pemberantasan korupsi; e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPK yang menangani tindak pidana khusus yaitu korupsi yang sifatnya juga extra ordinary crime, maka intergritas moral yang tinggi dan reputasi yang baik dan dari Komisioner KPK menjadi bagian penting dan utama dalam upaya pemberantasan korupsi; f. Bahwa pemberantasan tindak pindana korupsi telah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kepolisian, dan kejaksaan, dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan tentang KPK dalam undang-undang dilakukan secara hati-hati. Tujuan dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan Pasal 32 ayat (2) KPK adalah untuk membentuk dan menjaga integritas dari pimpinan KPK sebagai lembaga negara atau state auxiliary institution dalam melaksanakan tugas supervisi dari KPK, yaitu berwenang melakukan pengawasan, penelitian, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik; g. Bahwa KPK sebagai lembaga pengawas dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dituntut untuk mempunyai integritas yang lebih tinggi dari penegak hukum lainnya di bidang tindak pidana korupsi, sehingga Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan asas equality before the law karena adanya perbedaan pengaturan tentang Pimpinan KPK dengan pimpinan di instansi kepolisian dan kejaksaan yang sama-sama berwenang menangani tindak pidana korupsi; h. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK dibentuk bukan untuk sarana melemahkan KPK, namun pemberhentian sementara Pimpinan KPK dari jabatannya karena ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan, dimaksudkan agar Pimpinan KPK tersebut selain lebih fokus dan berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya dan juga agar pemberantasan korupsi di KPK tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu pemberhentian sementara tersebut merupakan conditio sine qua non agar citra dan wibawa KPK tetap terjaga dan terpelihara dengan baik; i. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa konsep pemberhentian sementara atau diberhentikan sementara merupakan kategori sanksi … kategorisasi sanksi dalam wilayah administratif dan adanya asas praduga rechtmatig yaitu setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum sampai ada pembatalan. DPR berpendapat dengan merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut, “Dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara.” Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK karena Pimpinan KPK memiliki tugas, dan wewenang, serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan kepolisian dan kejaksaan vide Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 2002 yaitu dapat mengambil alih tugas-tugas kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan di bidang hukum tindak pidana korupsi; j. Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula, yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat pada tahap seleksi Calon Pimpinan KPK yang sangat ketat oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat yang independent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Untuk efektivitas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya KPK diposisikan oleh undang-undang sebagai lembaga negara yang independent dan bebas dari kekuasaan mana pun juga. Karakter sebagai lembaga yang independent inilah yang memungkinkan KPK dapat menjalankan fungsi trigger mekanisme yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan; k. Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teologis, dan politis sebagaimana diuraikan di atas pembentuk undang-undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah manusia yang sempurna dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifat zero tolerance terhadap perbuatan tercela dari pimpinan KPK sekecil apa pun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa juga dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan dengan pimpinan lembaga negara yang lain; l. Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah, maka target Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima pimpinan KPK sebagai manusia sempurna. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip punishment and reward yang khusus pula (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 halaman 64 sampai 66); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 m. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang membandingkan dengan komisi maupun lembaga lain, mengenai sanski, DPR berpendapat bahwa Undang-Undang KPK menetapkan larangan-larangan dan sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota KPK (vide Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang- Undang KPK). Sanksi tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan atau undang-undang lain yang berkaitan dengan komisi-komisi negara lainnya. Undang-Undang KPK tidak memberi toleransi sekecil apapun, terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009); n. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai asas praduga tidak bersalah yang dianut dalam pasal Undang-Undang KPK mengandung diskriminatif dan kesewenang-wenangan, DPR berpendapat sebagai berikut: - bahwa due process of law dan presumption of innocence merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” - Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana angka 3 huruf c, memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 Bahkan meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibuat secara khusus, namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat yang dijamin oleh konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009); o. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan, yakni satu laporan polisi dan satu alat bukti yang ada, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif, tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara merupakan celah yang sangat besar yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja; Terhadah dalail Pemohon tersebut DPR berpendapat bahwa ketentuan pasal a quo, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP bagi Pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahwa pemberhentian sementara dalam pasal a quo dilaksanakan dalam rangka untuk mempermudah proses penanganan perkara; p. Bahwa semua proses hukum yang dijalani oleh Pimpinan KPK dalam perkara dimana status Pimpinan KPK adalah sebagai tersangka, menurut DPR tidak ada satu pun dalam proses tersebut yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pimpinan KPK. Justru dengan pemberhentian sementara, memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum untuk tetap fokus pada proses hukum yang dihadapinya. Tiap-tiap orang yang menjalani proses pidana akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai acuan proses hukum beracara dalam hukum pidana; Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Presiden dalam persidangan tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan yakni satu laporan Polisi dan satu alat bukti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara, merupakan celah yang sangat besar, yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja; 2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang a quo mengakibatkan KPK tidak dapat berfungsi efektif dan optimal karena hanya dengan adanya penetapan tersangka terhadap para Pimpinan KPK tersebut sudah dapat memberhentikan sementara, terlebih jika penetapan tersangka dilakukan kepada seluruh Pimpinan KPK sehingga membuat KPK mengalami kekosongan posisi pimpinan; 3. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang a quo mengakibatkan Pimpinan KPK dengan mudah diberhentikan sementara oleh Presiden dengan adanya penetapan tersangka saja oleh Polri, padahal belum tentu status tersangka tersebut dinaikkan menjadi terdakwa; 4. Bahwa apabila dibandingkan dengan komisi lain yang independen seperti KPU, ketika Pimpinan atau Komisionernya diberikan sanksi, baik teguran dan sampai kepada pemberhentian tetap harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya oleh komisi atau dewan etik penyelenggara Pemilu yang bernama Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP). Sedangkan Keputusan Presiden untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai seorang tersangka menjadi subjektif karena tidak ada pembuktian dari kesalahan Pimpinan KPK, sehingga ini mengganggu independensi lembaga KPK. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Menurut Pemerintah bahwa para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemerintah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal a quo UU KPK, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji serta para Pemohon tidak dalam rangka dihalang- halangi hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis mengenai UU KPK yakni sebagai berikut: Bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Bahwa berdasarkan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tersirat dan tersurat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang. Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, apabila kemudian lembaga yang diharapkan tersebut terwujud tentulah pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya. Dalam hal ini, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh spirit yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan; Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan “Tersangka adalah adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan merujuk pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 2. Untuk memberikan penjelasan bukti permulaan yang cukup juga tidak dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, sebab pasal tersebut berisi rumusan delik yang akan berfungsi untuk menunjukkan bukti-bukti apa saja yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor 02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun alat bukti yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHAP juga berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan yakni satu laporan Polisi dan satu alat bukti yang ada di diatur dalam Pasal 184 KUHAP jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara, merupakan celah yang sangat besar, yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, bagi Pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahwa pemberhentian sementara dilaksanakan dalam rangka untuk memudahkan proses penanganan perkara. b. Bahwa semua proses hukum yang dijalani oleh Pimpinan KPK dalam perkara dimana status Pimpinan KPK adalah sebagai Tersangka, Pemerintah dapat memberikan keterangan bahwa tidak ada satu pun dalam proses tersebut yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pimpinan KPK justru dengan pemberhentian sementara memberikan jaminan kepastian hukum untuk fokus pada proses hukumnya.. Tiap-tiap orang yang menjalani proses pidana akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sebagai acuan proses hukum beracara dalam hukum pidana. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap dengan berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan KPK tidak dapat berfungsi efektif dan optimal karena hanya dengan adanya penetapan tersangka terhadap para Pimpinan KPK tersebut sudah dapat memberhentikan sementara, menurut Pemerintah: a. Bahwa ketentuan dalam UU KPK khususnya yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK merupakan conditio sine qua non agar citra dan wibawa KPK tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, selain itu agar Pimpinan KPK yang menjadi tersangka atau terdakwa lebih fokus (konsentrasi) untuk mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan. b. Karena kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat extra ordinary crimes, kemudian lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK juga diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa pula dan superbody, maka adalah beralasan dan wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model punishment yang bersifat luar biasa pula, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan KPK. c. Bahwa Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan a quo masalah penetapan tersangka bagi pimpinan KPK pernah memberikan pertimbangannya dalam putusan 133/PUU-VIII/2009 tanggal ... yang menyatakan: “Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 32 ayat (1) huruf c terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU 30/2002, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 “Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat pada tahap seleksi calon Pimpinan KPK yang sangat ketat oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang independen (vide Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK). Untuk efektivitas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, KPK diposisikan oleh Undang-Undang sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK). Karakter sebagai lembaga yang independen inilah yang memungkinkan KPK dapat menjalankan fungsi sebagai “trigger mechanism” yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan (vide Penjelasan Umum UU KPK); “Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah ”manusia sempurna” dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifat zero tolerance terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain”. “Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (sistem alternatif-kumulatif) maka target UU KPK dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima Pimpinan KPK sebagai “manusia sempurna”. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi Pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip punishment dan reward (stick and carrot) yang khusus pula”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 “Bahwa Penjelasan Umum UU KPK mengenai ketentuan “pemberhentian tanpa syarat” kepada anggota KPK (yang melakukan tindak pidana korupsi), termasuk salah satu ketentuan strategis dalam UU KPK. UU KPK menetapkan larangan-larangan dan sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota KPK (vide Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2002). Sanksi tersebut tidak ditemukan dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau Undang-Undang lain yang berkaitan dengan komisi-komisi negara lainnya. UU KPK tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas”. Bahwa dari pandangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. bahwa due process of law dan presumption of innocence merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif; b. Bahwa pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas- tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU KPK mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Bahwa dari uraian sebagaimana telah disampaikan di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan terhadap kerugian Pemohon tidak terbukti secara nyata dan langsung melanggar hak konstitusional Pemohon. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan seorang ahli Romli Atmasasmita yang menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pendahuluan Perkembangan era reformasi diawali gerakan-gerakan politik untuk melengserkan kekuasaan Presiden Soeharto dengan alasan-alasan selain politik, juga alasan maraknya korupsi yang telah sangat meluas ke dalam birokrasi, serta campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap kinerja kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, hak-hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi terabaikan, sehingga telah terjadi kesenjangan yang besar antargolongan masyarakat mampu dan tidak mampu secara ekonomi dan sosial. Kekuasaan eksekutif yang cenderung tanpa batas dan merupakan “abuse of power” tidak dapat dihentikan dengan cara-cara konstitusional, sehingga gerakan massa, rakyat, dan mahasiswa telah berhasil memberhentikan kekuasaan yang dipandang telah melampaui batas-batas konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reformasi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun dalam bidang hukum telah berlangsung begitu cepat, didorong oleh Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang memberikan mandat kepada pemerintahan era reformasi untuk segera menuntaskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Publikasi hukum dari era reformasi adalah perubahan dalam peraturan perundang- undangan, baik di bidang hak asasi manusia, ekonomi, dan sosial, dan diundangkanlah perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan memasukkan ketentuan pembuktian terbaik dan terbatas, serta Undang-Undang tentang Pembentukan Lembaga Independent yang bertugas dalam pemberantasan korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan tanpa hambatan serius, terutama dari instansi kepolisian dan kejaksaan dengan dalih bahwa kewenangan penegakan hukum berdasarkan konstitusi hanya pada kedua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 lembaga tersebut dan tidak perlu lagi ada lembaga lain dengan tugas dan wewenang yang sama dengan kedua institusi. Hambatan serius telah saya rasakan sejak awal penyusunan draf Rancangan Undang-Undang KPK oleh tim antardepartemen, di mana penulis menjabat ketua tim. Draf awal Undang-Undang KPK memuat ketentuan yang memberi wewenang, monopoli, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi, mendapat reaksi keras dari Kejaksaan Agung ketika itu, sehingga draf RUU KPK menghapuskan wewenang monopoli tersebut, digantikan dengan wewenang koordinasi dan supervisi di samping penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tugas KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan, harus dimaknai bahwa KPK merupakan lembaga independent yang bekerja dengan memegang teguh lima asas kepemimpinan, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Tugas KPK berdasarkan kelima asas tersebut memberikan kewenangan. KPK yang sangat luas jika dibandingkan kedua institusi penegak hukum yang telah ada dan memiliki tugas monitoring dan evaluasi kementerian dan lembaga di dalam sistem pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi, Komisioner KPK berdasarkan alasan-alasan tertentu di dalam Undang-Undang KPK dapat melakukan pengambilalihan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan. Termasuk juga kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan tanpa izin pengadilan. Namun demikian, KPK bersama Undang-Undang KPK tidak dapat melakukan SP3, sehingga setiap tugas dan wewenang yang dilaksanakan KPK, khususnya dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, tidak ada celah hukum untuk menghentikan perkara di tengah proses peradilan. Merujuk tugas wewenang yang sangat luas pada KPK sesuai dengan mandat Undang-Undang KPK Tahun 2002, tentu memerlukan sosok pimpinan komisioner yang amanah, bertanggung jawab, memiliki kredibilitas sebagai negarawan, tidak semata pelaksana penegakan hukum, ia berbeda dengan penyidik atau penuntut biasa, melainkan penyidik dan penuntut luar biasa. Sekaligus koordinator dan supervisor polisi, polri, dan kejaksaan. Sosok komisioner yang dimaksud selain harus memahami sungguh-sungguh ilmu hukum pidana, khususnya juga harus memahami Undang-Undang yang memberikan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 mandat kewenangan kepada dirinya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan sebelum menjalankan jabatan, selaku Pimpinan KPK wajib mengangkat sumpah, khususnya yang tercantum dalam alinea keempat antara lain, “Saya bersumpah, berjanji bahwa saya akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan bagi negara yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”. Berpegang pada sumpah jabatan, keenam asas kepemimpinan KPK serta kewenangan yang sangat luas, maka Ketua dan Anggota Pimpinan KPK, seharusnya telah menyadari sungguh-sungguh konsekuensi hukum yang berlaku baginya status sebagai Pimpinan KPK dan bukan merupakan jaminan nilai masalah, baik terjadi sebelum, selama, dan setelah menjadi Pimpinan KPK. Penjelasan umum Undang-Undang KPK Tahun 2002 menegaskan bahwa ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota komisi atau pegawai pada KPK dan ketentuan pemberhentian tanpa syarat kepada anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi, merupakan ketentuan yang bersifat strategis yang mendukung usaha pemberdayaan KPK. Selain itu, ketentuan tersebut yang tanpa syarat yang dimaksud dalam Penjelasan Undang- Undang KPK Tahun 2002 harus diartikan bahwa ketentuan bagi tersangka Pimpinan KPK dan pemberhentian tetap bagi terdakwa Pimpinan KPK merupakan sanksi administratif yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sekalipun Pemohon berpandangan bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum atau hak asasi tersangka. Apalagi pengucapan sumpah jabatan sesungguhnya telah memperkuat tekad seseorang yang berkehendak menjadi calon Pimpinan KPK yang telah terseleksi dengan ketat. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK Tahun 2002 Dalam kaitan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK Tahun 2002. Kita harus melihat tidak terlepas dari aspek historis, sosiologis, dan aspek legal pembentukan KPK, serta lima asas kepemimpinan KPK sesuai dengan Undang- Undang KPK, serta tugas KPK yang sangat luas bersifat “extraordinary” sebagai lembaga “superbody” sebagai yang telah diuraikan di atas. Kelima Pimpinan KPK bukan semata-mata sebagai pelaksana penegak hukum, melainkan juga sebagai penyidik dan penuntut yang memiliki fungsi-fungsi lain, selain fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyatuan ketiga fungsi penegakan hukum ke dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 satu tangan dengan fungsi koordinasi sepervisi inilah yang membedakan KPK dengan tugas wewenang kepolisian dan kejaksaan. Keberadaan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK, begitu pula ketentuan ayat (1) huruf c, sesungguhnya merupakan ketentuan yang bersifat strategis, sekaligus rambu-rambu peringatan terhadap Pimpinan KPK mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, baik sebagai akibat sebelum, selama, atau setelah menjabat sebagai Pimpinan KPK. Dalam awal penyusunan draf RUU ini, KPK Tahun 2002 tidak ada pemikiran sedikit pun bahwa ketentuan tersebut cenderung merupakan atau dipandang melanggar hak asasi manusia dan dalam proses pembahasan di DPR Republik Indonesia ketika itu, tidak ada satu pun keberatan dari Anggota Komisi II DPR RI ketika itu atau pendapat para ahli hukum atau dari lembaga swadaya masyarakat. Sebaliknya, mereka menyetujui ketentuan tersebut dimasukkan dengan pertimbangan, sebagaimana yang saya kemukakan di atas. Bahkan ada Anggota Komisi DPR RI Komisi II waktu itu berkata pada saya selaku wakil pemerintah bahwa calon Pimpinan KPK seharusnya manusia setengah malaikat. Merujuk pada Undang-Undang KPK Tahun 2002 semua tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang KPK kepada Pimpinan KPK dengan segala konsekuensi hukum tidak dapat dipersamakan atau disetarakan dengan tugas dan wewenang kepolisian dan kejaksaan, sekalipun sama-sama berstatus sebagai aparatur penegak hukum. Kelebihan-kelebihan tugas dan wewenang Pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang KPK tersebut merupakan privilege atas posisi KPK sebagai lembaga independent yang memiliki fungsi “trigger mechanism” terhadap kepolisian dan kejaksaan. Begitu pula fungsi monitoring dan evaluasi sistem pencegahan. Sejalan dengan filsafat Keadilan distributif Aristoteles, maka tugas dan wewenang tanggung jawab Pimpinan KPK termasuk kemudian sanksi hukum terhadap mereka yang menjadi tersangka, telah sejalan dengan prinsip keadilan yang dimaksud bahwa setiap orang berhak dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan tidak dipersamakan satu sama lain. Ketidaksamaan hak dan tanggung jawab KPK itulah, tidak dapat dibandingkan dengan polri dan kejaksaan. Asas persamaan di muka hukum terkait Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 Dari sudut historis, asas persamaan di muka hukum atau dikenal dengan equality before law berasal dari pernyataan tentang hak asasi manusia universal (Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948, Pasal 2 Deklarasi HAM Universal berbunyi, “Everyone is entitled to all the rights and freedom seth forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other statues.” Terjemahan bebas, “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa perbedaan dan setiap hak seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, atau perbedaan pendapat, asal kebangsaan atau sosial atau harta kekayaan, status kelahiran atau status lainnya”. Merujuk pada deklarasi universal tersebut, asas persamaan di muka hukum hanya terkait pada perbedaan-perbedaan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak ada kaitan dan relevansinya dengan penerapan hukum dalam perkara konkret, khususnya pada tahapan seorang tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 183 juncto Pasal 184 KUHAP. Pada tanggal 16 Desember 1966, 18 tahun kemudian telah ditetapkan International Convention on Civil and Political Rights atau Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai wujud nyata dan dan derivative dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ayat (3) telah ditentukan sebagai berikut. “In a determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: a. To be informed promptly and in detail in a language which he understand of the nature and cause of a charge against him. b. To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing. c. To be tried with undue delay. d. To be tried in his presence and to defend himself ini person oe trhough legal assistance of his own choosing; to be informed if he does not have legal assistance of this right… e. To examine or have examined the witness against him to obtain the attendance and examination of his witness on his behalf … f. To have the free assistance of an interpreter. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 g. Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.” Konvensi Hak Sosial dan Hak Politik tersebut di atas telah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 telah dicantumkan sebagai “grund-norm” terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk bunyi ketentuan Pasal 14 ayat (3) tersebut dalam ICCPR Tahun 1948 dan dihubungkan dengan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tampak jelas bahwa hak-hak minimum yang harus dijamin bagi setiap tersangka telah jelas dan rinci. Ahli berpendapat bahwa penetapan sebagai tersangka dan akibat hukum pemberhentian jabatan selaku Pimpinan KPK tidak termasuk ke dalam salah satu jaminan minimum, hak tersangka yang dapat diujimaterikan terhadap Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan dua rujukan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak sipil dan politik dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, maka pemberhentian sementara bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang KPK dan KUHAP tidak memiliki pertentangannya dengan baik Undang-Undang Dasar 1945 dan dua konvesi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kesimpulan. 1. Pimpinan KPK sebagai lembaga independent yang bersifat superbody dengan tugas dan wewenang yang sangat luas adalah merupakan mandat dari suatu undang-undang dengan tujuan membebaskan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta merupakan counterpartner terhadap kepolisian dan kejaksaan. 2. Keistimewaan dan keluarbiasaan tugas dan wewenang KPK merupakan hak istimewa Pimpinan KPK yang harus diimbangi secara proporsional oleh ketentuan rambu pembatas dan akibat hukum yang harus dihadapi oleh Pimpinan KPK ketika telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang. 3. Asas persamaan di muka hukum dalam pemberhentian sementara karena penetapan tersangka juga telah diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 4. Pencantuman ketentuan tentang pemberhentian sementara eks Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK justru mencerminkan wujud nyata asas persamaan di muka hukum yang ditempatkan secara proporsional terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pimpinan KPK dibandingkan dengan petugas polri dan kejaksaan. 5. Ketentuan tentang pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang tidak serta- merta harus dipandang sebagai bentuk pelemahan KPK, apalagi dipandang sebagai bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang bukti permohonan cukup berdasarkan Undang-Undang telah diperoleh untuk menetapkannya sebagai tersangka. 6. Anggapan sementara masyarakat dan ahli hukum bahwa penetapan Pimpinan KPK sebagai tersangka sebagai bentuk kriminalisasi, terbukti salah kaprah. Karena menurut doktrin hukum pidana, pengertian istilah kriminalisasi bukan dimaksudkan dan tidak dapat disamakan dengan pengertian istilah rekayasa atau politisasi karena tidak ada hubungan satu sama lain apalagi ini relevansinya. Sepanjang bukti perolehan cukup berdasarkan KUHAP telah menetapkan seorang sebagai tersangka terhadap siapa pun, termasuk dan tidak terbatas pada Pimpinan KPK harus dianggap benar, kecuali terbukti sebaliknya yang hanya dapat diputuskan dalam sidang pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum atau dalam sidang praperadilan. 7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) terkait kalimat, “Kepastian hukum yang adil bagi setiap orang merupakan satu jaminan.” Karena keadilan yang diwujudkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK 2002 adalah keadilan yang bersifat distributif sesuai dengan pendapat Aristoteles bahwa setiap orang berhak atas hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, tugas, dan wewenang yang dimandatkan kepadanya bersama Undang-Undang, termasuk akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pemegang mandat Undang- Undang tersebut. 8. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK dan pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 bentuk penerapan hukum terhadap peristiwa konkret dan tidak ada relevansinya dengan asas persamaan di muka hukum, apalagi bertentangan dengan hak asasi manusia, sepanjang prosedur penetapan tersangka telah dilaksanakan secara sah dan telah memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan KUHAP. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan dari Pihak Terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa tanggal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MERUPAKAN LEMBAGA ATAU BADAN KHUSUS DENGAN KEWENANGAN LUAS Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan latar belakang bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dan dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali juga dikhawatirkan akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan lebih jauh menjadi bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, latar belakang ini menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa. Pada saat bersamaan, penyusun Undang-Undang KPK melihat bahwa penegakan hukum konvensional tidak lagi efektif dan tidak optimal sehingga diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diberikan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara nyata memang dimaksudkan sebagai suatu badan atau lembaga khusus yang diberikan kewenangan lebih luas dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang sebelumnya juga menangani tindak pidana korupsi. kewenangan yang luas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 6 UU KPK yang menyatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU KPK, menyatakan: “dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” Selain tugas dan kewenangan KPK dalam Pasal 6 juncto Pasal 7 UU KPK , namun juga dapat dilihat dalam beberapa ketentuan lain yang termuat dalam UU KPK yang mengatur kekhususan Hukum Acara Pidana yang dimiliki KPK dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, antara lain sebagai berikut: Pasal 38 “(1)Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) ..dst” Pasal 39: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 “(1)Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) ..dst” Pasal 44: “(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2)..dst” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) disebutkan: “dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.” Demikian pula dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1), dinyatakan: “atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.” Kewenangan yang luas serta bersifat khusus dalam ketentuan pasal-pasal di atas tersebut sengaja diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. II. DENGAN KEWENANGAN YANG LUAS DAN KHUSUS MAKA KPK HARUSLAH DIPIMPIN DAN DIKELOLA OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KECAKAPAN ATAU KEMAMPUAN DENGAN STANDAR INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG TINGGI Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 Dalam penjelasan UU KPK disebutkan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. UU KPK memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sejak awal, untuk merekrut Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki standar kompetensi, moralitas dan integritas yang tinggi, maka UU KPK telah di-design sedemikian rupa menetapkan tatacara proses rekrutmen dan persyaratan yang ketat. Proses rekrutmen Pimpinan KPK juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik serta melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR RI yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI. Mengenai ketatnya tatacara dan persyaratan rekrutmen Pimpinan KPK dapat dilihat pengaturannya pada BAB V Pasal 29 dan Pasal 30 UU KPK. Pada Pasal 29 dimuat persyaratan yang tinggi, tidak hanya berkaitan dengan hard compentency namun juga mencakup soft compentency. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi maka harus cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian sejak dari awal, orang yang akan ditempatkan atau menjabat sebagai Pimpinan KPK memang diharapkan memiliki keahlian, kemampuan dan kematangan dengan ukuran pendidikan, pengalaman dan standar umur tertentu. Pada bagian lain, integritas dan standar moral yang tinggi juga harus dimiliki oleh orang yang akan menjabat sebagai Pimpinan KPK. Selanjutnya untuk mendapatkan Pimpinan KPK yang memenuhi standar yang tinggi, maka ketentuan Pasal 30 UU KPK menetapkan tatacara yang ketat untuk memilih Pimpinan KPK, dengan melibatkan stakeholder terkait yaitu masyarakat dan pemerintah yang direpresentasikan dalam panitia seleksi, selanjutnya uji kelayakan (fit and proper test) dilaksanakan oleh DPR RI yang kemudian disampaikan kepada Presiden RI untuk diangkat sebagai Pimpinan KPK. Perlu dicatat, bahwa Undang-Undang memang secara tegas menekankan aspek transparansi dalam pelaksanaan seleksi Pimpinan KPK, bahkan dalam Pasal 30 angka (6) disebutkan: “Panitia seleksi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).” Pada praktiknya, baik panitia seleksi maupun uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR RI tidak hanya menguji kemampuan atau keahlian kandidat dalam bidangnya, namun juga menguji integritas termasuk melalui pengecekan rekam jejak (track record) calon Pimpinan KPK dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, misalnya meminta informasi rekam jejak yang bersangkutan dari Kepolisian, PPATK, Lembaga Intelijen atau lembaga terkait lainnya.Dengan demikian kandidat yang telah berhasil lolos proses seleksi dan terpilih menjadi Pimpinan KPK tentu adalah orang-orang yang memiliki reputasi dan catatan pribadi yang baik dan telah dinyatakan “cleanand clear”. Sedemikian tingginya harapan pembuat Undang-Undang terhadap orang- orang yang nantinya akan menjabat sebagai Pimpinan KPK, hal ini tentu disadari oleh penyusun undang-undang sebagai konsekuensi logis diberikannya kewenangan yang begitu besar dan luas kepada KPK sebagai lembaga atau badan khusus dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya sampai pada proses seleksi dan rekrutmen, penyusun undang- undang juga ingin memastikan agar mereka yang terpilih sebagai Pimpinan KPK tetap dapat menjaga integritas dan reputasinya baik secara personal maupun dalam konteks kelembagaan selama menjalankan jabatannya sebagai Pimpinan KPK, untuk itu undang-undang memberikan “rambu- rambu” larangan bagi Pimpinan KPK diantaranya: 1. dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 2. dilarang mengani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; 3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ, yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Hal ini sangat penting, mengingat KPK sebagai lembaga yang diberi kepercayaan begitu besar oleh masyarakat diharapkanmampu “memagari” dirinya dari potensi-potensi persoalan yang mungkin akan berdampak buruk terhadap reputasi dan martabat KPK yang pada akhirannya juga akan mengganggu kinerja KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain mengenai proses seleksi yang ketat bagi Pimpinan KPK, serta berbagai rambu-larangan terhadap Pimpinan KPK, maka sebagai konsekuensi logis dari kewenangan khusus yang diberikan terhadap Pimpinan KPK, maka UU KPK juga membebankan resiko yang berat terhadap Pimpinan KPK dalam hal melakukan pelanggaran atau kejahatan, terutama apabila melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita cermati dalam Pasal 65 UU KPK yang memberikan ancaman 5 (lima) tahun terhadap pelanggaran Pasal 36 jo Pasal 66 apabila dilakukan oleh Pimpinan KPK. Pada bagian lain, UU KPK secara tegas mengatur secara khusus pemberatan pidana apabila Pimpinan KPK melakukan kejahatan korupsi dengan ancaman hukuman pidana diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana Pokoknya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dinyatakan: “dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK maka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan kejahatan haruslah berhenti atau diberhentikan tetap, meskipun kemudian ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai ketentuan di atas memberikan gambaran nyata bahwa pembuat UU KPK memang secara sadar bermaksud mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap Pimpinan KPK,dan dengan kekhususan tersebut tentu menjadikannya berbeda dengan ketentuan lain yang mengatur mengenai Pimpinan institusi penegak hukum lainnya dalam hal ini termasuk institusi lain yang diberikan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 III. KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) UU KPK ADALAH KETENTUAN PROSEDUR KHUSUS DAN KARENANYA TIDAK BERLAWANAN DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Pada bagian atas telah kami uraikan bahwa dalam UU KPK tersebar berbagai ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan KPK, mekanisme khusus dalam proses seleksi Pimpinan KPK, larangan- larangan khusus terhadap Pimpinan KPK, khusus terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan pemberatan pidana apabila Pimpinan KPK melakukan kejahatan korupsi, dan pemberlakukan prosedur khusus pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap apabila Pimpinan KPK menjadi tersangka atau terdakwa karena melakukan kejahatan. Meskipun sudah dijelaskan sebelumnya, namun perlu kami tegaskan kembali bahwa ketentuan-ketentuan khusus tersebut haruslah dibaca dan dipahami secara berkaitan satu dengan yang lain, yaitu sebagai konsekuensi logis dari kewenangan Pimpinan KPK yang begitu besar sehingga perlu diterapkan prosedur atau perlakuan khusus yang ketat untuk menjaga integritas moral Pimpinan KPK. Bahkan secara nyata penyusun Undang-Undang KPKdalam penjelasannya memandang ketentuan mengenai pemberhentian Pimpinan KPK adalah salah satu ketentuan yang bersifat penting dan strategis dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemudian menjadi kurang tepat apabila Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah berlawanan dengan Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dianggap telah melanggar asas presumption of innocence dan asas equality before the law. Pada prinsipnya asaspresumption of innocence menekankan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap mengenai kesalahannya. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK mengenai pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan kejahatan tidak didasarkan pada asumsi bahwa Pimpinan KPK tersebut telah bersalah melakukan kejahatan dan oleh karenanya harus dihukum dengan diberhentikan sementara dari jabatannya, melainkan konteks Pasal 32 ayat (2) UU KPK harus dipahami sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 mekanisme atau prosedur khusus yang berlaku terhadap Pimpinan KPK, sehingga haruslah dapat dibedakan antara apa yang dimaksud dengan sanksi hukum yang berkaitan erat dengan asas presumption of innocence dengan prosedur untuk menerapkan sanksi yang tidak berkaitan dengan asas presumption of innocence. Dalam ketentuan pasal 32 ayat (3) UU KPK diatur mengenai mekanisme pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang ditetapkan oleh Presiden RI karena melakukan tindak pidana kejahatan yang harus ditetapkan oleh Presiden RI, dengan demikian secara a contrario apabila Pimpinan KPK kemudian tidak lagi menjadi tersangka maka Presiden RI haruslah mencabut penetapan pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK tersebut. Secara faktual praktik ini sudah pernah terjadi dalam sejarah periode Pimpinan KPK Jilid II kasus Bibit Samad Rianto-Chandra A. Hamzah, yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diberhentikan sementara oleh Presiden RI, namun kemudian penetapan tersangkanya telah dianulir sehingga Presiden RI kemudian mencabut penetapan pemberhentian sementara terhadap kedua mantan Pimpinan KPK tersebut.Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang diatur dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) UU KPK adalah terbatas pada konteks status tersangka bukan mengenai soal apakah yang bersangkutan dianggap telah bersalah karena melakukan kejahatan, dengan demikian sekali lagi tidak tepat apabila ketentuan pasal 32 ayat (2) UU KPK dianggap berlawanan dengan asas presumption of innocence. Selain itu, apabila kita menggunakan asumsi yang sama dengan Pemohon uji materiil, maka logikanya tidak boleh ada tindakan hukum apapun terutama yang menghilangkan kemerdekaan maupun menibulkan kerugian terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila begitu maka seharusnya tindakan hukum penahanan, penggeledahan, dan tindakan lainnya yang diatur dalam KUHAP juga harus diasumsikan melanggar asas presumption of innocence. Logika demikian tentu tidak tepat dibenarkan, karena kepentingan atau keperluan untuk adanya prosedur dan mekanisme tersebut telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang dan diatur secara sah oleh Undang-Undang. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 Selanjutnya, mengenai asas persamaan dimata hukum (equality before the law), telah kami jelaskan di awal bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK memang dimaksudkan sebagai ketentuan khusus yang diberlakukan sebagai konsekuensi logis diberikannya kewenangan yang luas dan besar bagi Pimpinan KPK untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya menjadi tidak seimbang apabila kita memperbandingkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dengan ketentuan sejenis pada Undang-Undang berbeda yang mengatur mengenai pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang notabene tidak memiliki kewenangan khusus seperti Pimpinan KPK. IV. PASAL 32 AYAT (2) UU KPK MENGANDUNG KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN BERPOTENSI DIGUNAKAN SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DILAKUKAN KPK Bahwa meskipun kami berpandangan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK prosedur khusus yang harus tetap ada sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang besar terhadap Pimpinan KPK, namun pada beberapa peristiwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut telah menjadi peluang atau celah untuk menghambat kinerja dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, disebutkan: “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. UU KPK tidak menguraikan lebih lanjut tindak pidana kejahatan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sehingga baginya layak untuk diberhentikan sementara dari jabatannya ketika menjadi tersangka. Kalau demikian, maka semua tindakan yang berdasarkan undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan pidana, apabila dikenakan terhadap Pimpinan KPK maka berlakulah prosedur khusus dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK . Paling tidak tercatat ada dua peristiwa besar yang terjadi berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap Pimpinan KPK. Pertama, penetapan tersangka Pimpinan KPK dalam kasus Bibit-Chandra, dan yang terakhir adalah penetapan tersangka terhadap dua Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Terlepas dari soal benar atau tidaknya tuduhan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 tindak pidana yang dikenakan terhadap Pimpinan KPK tersebut, faktanya penetapan tersangka yang kemudian memberhentikan sementara Pimpinan KPK tersebut secara nyata telah menimbulkan guncangan dan menjadi hambatan terhadap kinerja KPK dan lebih luas terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam KUHP saja setidaknya terdapat 33 kualifikasi tindak pidana kejahatan, belum lagi tindak pidana lain yang tersebar diluar KUHP yang begitu beragam dengan kualitas ringan sampai dengan tindak pidana berat mulai dari pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan sampai dengan pembunuhan, narkotika, korupsi atau tindak pidana serius lainnya, kesemuanya dapat dikenakan terhadap Pimpinan KPK berdasarkan bukti permulaan sehingga menempatkan Pimpinan KPK dalam status tersangka menjadi sangat mudah. Pada bagian lain, tidak diaturnya kriteria waktu dilakukannya tindak pidana (tempus delicti) dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK semakin memberikan peluang untuk menetapkan Pimpinan KPK sebagai tersangka, kondisi ini berpeluang mengganggu kerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, karena bersamaan dengan penetapan tersangka tersebut maka Pimpinan KPK harus berhenti sementara sekalipun tindak pidana yang dituduhkan merupakan tindak pidana dengan kualitas ringan. Perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, penetapan tersangka terhadap diri seseorang adalah didasarkan pada “bukti permulaan”, sedangkan apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada praktiknya penetapan tersangka dapat dilakukan dengan dasar laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02- KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana. Dengan kondisi seperti ini, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dapat saja memanfaatkan peluang untuk menyampaikan laporan pidana kepada pihak Kepolisian dengan ditambah satu alat bukti, kemudian mendudukan Pimpinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 KPK sebagai tersangka. Terlepas mengenai, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang kuat dan perkaranya kemudian dihentikan, namun secara riil Pimpinan KPK telah diberhentikan sementara ketika ditetapkan sebagai tersangka dan dengan diberhentikan sementara Pimpinan KPK dari jabatannya, maka KPK tidak dapat mengambil keputusan strategis dan menjalakan tugas operasional, padahal dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka terdapat keputusan yang harus diambil karena berkenaan dengan nasib seseorang, misalnya keputusan penahanan terhadap seorang tersangka di KPK, keputusan meningkatkan proses dari penyelidikan, ke penyidikan atau dari penyidikan ke tahap penuntutan, tentu hal ini tidak dapat dilakukan karena Pimpinan KPK telah diberhentikan sementara, hal ini berdampak nyata pada hilangnya kepastian hukum terhadap seorang tersangka di KPK atau pihak-pihak yang terkait dengan perkara di KPK. Mengenai potensi persoalan terkait dengan pemberhentian sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah lama diungkapkan oleh Jeremy Pope dalam bukunya Strategi Memberantas Korupsi, dinyatakan: “Wewenang memberhentikan untuk sementara biasanya tercantum dalam undang-undang anti korupsi. Dalam hal ada alasan-alasan yang meyakinkan bahwa wewenang itu disalahgunakan, ada baiknya memberhentikan untuk sementara pejabat-pejabat bersangkutan selama pemeriksaan berjalan. Namun, wewenang mudah sekali disalah gunakan. Kita dapat membayangkan sebuah skenario-di masa depan, kepala badan anti-korupsi mungkin diberhentikan sementara oleh Presiden, semata-mata karena ia menyelidiki tuduhan-tuduhan yang dapat memalukannya dari sisi politik. Karena itu harus selalu ada pembatasan yang tepat.” Bertitik tolak dari pemikiran Jeremy Pope tersebut maka sangat penting untuk memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dalam batasan-batasan yang logis secara hukum dan tetap aplikatif pada tataran praktis, dengan demikian koteks pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan, haruslah diberikan pemaknaan terbatas yaitu kriteria kejahatan tertentu atau mengenai ketentuan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Sesungguhnya apabila mencermati ketentuan pejelasan dalam UU KPK, secara implisit undang-undang telah memberikan pemaknaan terbatas berkaitan dengan ketentuan pemberhentian Pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana, secara khusus penyusun undang-undang menyebutkan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana dimuat dalam paragraf 10 penjelasan undang-undang yang menyebutkan: “...dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota KPK yang melakukan tindak pidana korupsi” Pada bagian lain, model pengaturan sejenis secara tegas juga diadopsi dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur pemberhentian terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan tindak pidana dengan batasan tertentu, disebutkan: “Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila: dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; Kalimat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah pembatasan yang diberikan oleh undang-undang, meskipun kemudian yang menarik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) justru mengecualikan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a tersebut. Artinya Hakim Konstitusi tidak dapat dikenakan Pemberhentian sementara apabila melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. V. Kesimpulan Dan Penutup Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK haruslah tetap ada sebagai konsekuensi logis diberikannnya kewenangan-kewenangan khusus terhadap Pimpinan KPK, namun demikian tidak adanya batasan tindak pidana kajahatan apa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 saja yang dapat diterapkan terkait ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpeluang menjadi jalan untuk melemahkan dan mengganggu upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum maka secara konstitusional ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK haruslah dimaknai secara terbatas, yakni terbatas terhadap tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilakukan pada saat Pimpinan KPK menduduki jabatannya. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon A menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 5 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2015 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya; [2.7] Menimbang bahwa Pemohon B mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 04 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 82/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XIII/2015 pada tanggal 23 Maret 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 April 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: Opening Statement Tiada Negara yang tak memiliki konstitusi dan itulah fakta karena sebagian besar Negara di dunia dipastikan memiliki konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang mengatur kekuasaan suatu Negara dan karenanya memuat filosofi, tujuan dan dasar pembentukan Negara. Selain itu juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan: sistem dan pembagian kekuasaan, lingkup kewenangan kekuasaan, tata cara penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta mekanisme check and balances; Seluruh uraian tersebut di atas ditujukan untuk menjelaskan bahwa konstitusi berisikan suatu cita-cita dan tujuan pembentukan negara, pembatasan kekuasaan agar penguasa yang mendapatkan yang kewenangan publik untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tidak bertindak sewenang-wenang dan sekaligus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 memastikan agar kewenangan tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan publik semata, serta dimaksudkan untuk mewujudkan daulat rakyat dan daulat kemanusiaan secara hakiki; Di sisi lainnya, fakta juga menegaskan bahwa belum semua negara memiliki Mahkamah Konstitusi. Indonesia mengadopsi perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Itu sebabnya, Indonesia baru memiliki Mahkamah Konstitusi paska amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaiaman dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan 9 November 2001; Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai the guardian of constitution dan juga the interpreter of constitution agar filosofi, norma dan prinsip konstitusionalitas yang tersebut dalam konstitusi dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam perspektif yang lebih luas disebutkan oleh Raid Maruste “… the role of Constitutional Court should be viewed in a wider perspective embracing the general isuues of democratic, constitution and constuitutionalism …” dalam Makalahnya, The Role of Constitutional Court in Democratic Society; Pada kenyataannya, peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melakukan interpretasi pada nilai dan norma konstitusi tidak dapat menghentikan fakta penyalahgunaan kewenangan atau tindak korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yang sebagian kewenangannya justru berasal dari konstitusi. Pada konteks itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran urgen untuk menjaga dan memastikan agar kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh “kekuasaan” yang nilai dan normanya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi tidak disalahgunakan oleh penyelenggara Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu Strategis Partnership bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan melindungi nilai konstitusi, khususnya, menjaga potensi dan fakta penyalahgunaan kewenangan atas hak dan kewenangan konstitusional para penyelenggara Negara; Itu sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi dikualifikasi sebagai suatu lembaga yang disebut “Constitutional Importance” oleh Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie (Makalah, Lembaga-Lembaga Negara & Organ Konstitusional Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan DR. Patrialis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 Akbar (Makalah, Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945); Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) menyatakan “… Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen”. Secara eksplisit dikemukakan juga bahwa “…Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pejabat Negara [Pasal 21 ayat (4)] dan juga bertindak sebagai “… Penyidik dan Penuntut Umum …” [Pasal 21 ayat (5)]; Dalam kapasitas sebagai lembaga Negara yang independen dan para Pimpinannya sebagai penegak hukum maka seyogyanya nilai dan norma yang dirumuskan dalam aturan, ketentuan dan mekanisme yang mengatur “pemberhentian sementara” terhadap pejabat negara dan “jurist” atau penegak hukum dilakukan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh prinsip perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Namun faktanya, pemberhentian sementara terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan kendati statusnya masih menjadi tersangka padahal pejabat negara lainnya, diberhentikan sementara bila statusnya sudah menjadi terdakwa. Itupun dengan suatu prasyarat bahwa tindakan itu dilakukan pada periode jabatannya dan/atau menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya. Pemohon diberhentikan sementara kendati masih dalam kapasitas sebagai Tersangka dan atas sangkaan tindak pidana yang tidak dalam kaitan penggunaan kewenangan jabatannya Pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan terjadinya beberapa tahun lalu jauh sebelum menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; Bila melihat mekanisme pemberhentian sementara Hakim Konstitusi, ada ketentuan umum yang menjelaskan dan mengatur secara tegas bahwa pemberhentian dimaksud didasarkan atas Keputusan Presiden karena permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan limit waktu tertentu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja serta bila perpanjangan itu habis maka yang bersangkutan direhabilitasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 Mekanisme tersebut tidak diatur di dalam pemberhentian sementara terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; Begitupun dengan pemberhentian sementara terhadap pejabat Negara lainnya, ada mekanisme yang diatur secara tegas dan limitatif yaitu bila pejabat Negara itu telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi delik tertentu, seperti “tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara [lihat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 5587) juncto Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Ketentuan yang mengatur secara limitatif kualifikasi delik yang menjadi dasar penentuan jenis tindak pidana untuk dapat ditersangkakan juga tidak diatur di dalam pemberhentian sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat ditersangkakan dengan semua jenis tindak kejahatan agar dapat diberhentikan sementara; Tidak diaturnya secara jelas dan tegas kualifikasi delik yang sifatnya limitatif untuk menyatakan jenis tindak pidana yang dapat disangkakan pada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sehingga dapat diberhentikan sementara, maka itu sangat potensial dan bahkan secara faktual menempatkan posisi hukum Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi “rentan dan rawan”. Bisa saja terjadi tindak kriminalisasi karena yang dipentingkan adalah menjadikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dengan sangkaan yang diada-adakan atau seada-adanya saja; Hal lain yang sangat menguatirkan, tindakan seperti tersebut di atas, secara tidak langsung hal ini dapat menyebabkan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi “bermasalah, rentan dan juga rawan” karena bisa saja kecuali frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas untuk “melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana yang terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatan; serta penetapan tersangka itu setelah mendapatkan izin Presiden”.terjadi dimana “Pimpinan Sementara” Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggantikan komisioner yang dipilih melalui proses fit and proper oleh DPR adalah pihak-pihak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 yang tidak fit and proper karena tidak sepenuh-penuhnya berpihak pada kepentingan pemberantasan korupsi genuine dan/atau tidak memiliki kompetensi merumuskaan dan melaksanakan program pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien; Seluruh uraian di atas menjelaskan bahwa ada problematika yang serius dan krusial pada tatanan nilai, norma, ketentuan dan mekanisme pemberhentian sementara yang berkaitan dengan prinsip perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang tersebut dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bila dibandingan dengan perundangan lainnya; Pada keseluruhan konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa kecuali frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dimaknai terbatas, yaitu melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagai “tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana yang terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatan; serta penetapan tersangka itu setelah mendapatkan izin Presiden”. I. Objek Permohonan Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), (selanjutnya disebut “UU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”), yang menyatakan “ … (2). Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya…“ terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”) yang menyatakan ; “… Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum … “ (bukti P-1); Pemohon diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12/P Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 tertanggal 18 Februari 2015 dalam hal ini memilih alamat domisili hukum kantor kuasanya. (bukti P-2); Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1), yang telah diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); II. Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan Prinsip Negara Hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (checks and balances) antara lembaga Negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap terjaga; 2. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu : a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; c. Memutus pembubaran Partai Politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 e. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran Partai Politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan, ”Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-undang, yaitu: pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226); kedua, hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang- Undang. 3. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 (“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2011 tertanggal 14 Desember 2011 (bukti P-3); 4. Dalam kapasitas sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). 5. Pemohon telah diberhentikan sementara berdasarkan Keppres Nomor 12/P Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 (bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (”Polri”) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/ 53/I/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Januari 2015 dan telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan atas nama Bambang Widjojanto Nomor SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus, tertanggal 22 Januari 2015 yang diduga dengan sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP yang terjadi pada tahun 2010. (bukti P-4) 6. Bahwa dugaan sangkaan seperti tersebut di atas adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 atau sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika Pemohon menangani sengketa pemilihan kepala daerah dalam perkara PHPU Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 4 (empat) orang saksi dari sekitar 68 saksi yang mencabut keterangannya yang diucapkan di depan persidangan Mahkamah Konstitusi setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dugaan yang tersebut dalam sangkaan pidana di atas tidak berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindak pidana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan tindak pidana berat lainnya seperti tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging. 7. Bahwa Penetapan menjadi Tersangka dan Pemberhentian Sementara atas Pemohon telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon karena: (a). tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai masa jabatannya sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi hingga akhir masa jabatannya (Desember 2011-Desember 2015); (b). adanya ketidakpastian hukum disebabkan ketidakjelasan batas waktu pemberhentian sementara dan mekanisme pemulihan status hukum Pemohon sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; (c). terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, khususnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (termasuk juga Pemohon); (d). rusaknya kredibilitas dan modal sosial (social capital) pada lembaga, pimpinan (termasuk Pemohon) dan fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi; (e). terjadinya “guncangan” psikologis pada keluarga Pemohon. 8. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan warga negara Indonesia”. Oleh karena itu sehingga Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang. 9. Bahwa, Keppres Nomor 12/P Tahun 2015 tangal 18 Februari 2015 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 tersebut diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 Indonesia Nomor 4250), yang menyatakan ”Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”; dan Pasal 32 ayat (3) menyatakan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.” 10. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), yang mengatur status Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang “... menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya” berpotensi dan telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Seluruh uraian di atas dan paparan lebih lengkap yang akan diuraikan pada bagian III telah cukup menjadi alasan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan telah mengalami kerugian konstitusional sehingga dapat bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang- Undang ini. IV. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) A. Tetap Setuju Norma Tersangka Diberhentikan Sementara 1. Pemohon setuju dan tetap memiliki komitmen untuk menyepakati bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki standar moral yang tinggi, salah satu alasan yang sangat penting karena Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, harus menjadi contoh pejabat dengan integritas terbaik agar dapat menjalankan tugas Negara yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, Pemohon tetap bersepakat, meskipun hanya dalam status sebagai tersangka saja, maka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 diberhentikan sementara dari jabatannya, sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). 2. Berpijak dalam kerangka di atas berkaitan dengan norma pemberhentian sementara, Pemohon memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejabat negara yang mengundurkan diri dari posisinya karena telah menyandang status tersangka. Kendati hal dimaksud tidak berdasarkan aturan hukum tertulis, namun sikap demikian adalah contoh dari etika adiluhung yang sangat patut untuk dipuji dan diapresiasi. Hal ini dapat menjadi dan memberi suri- tauladan, bagaimana sebaiknya seorang pejabat negara menjunjung kehormatannya sebagai abdi negara. 3. Meskipun setuju pada norma Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara jika berstatus tersangka, namun agar dalam pelaksanaannya tidak rentan atas pelanggaran dan menjadi diskriminatif, maka Pemohon memandang perlu pemaknaan frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), dibatasi dengan norma yang lebih jelas agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Argumentasi dan bagaimana pembatasan atas frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” tersebut, akan lebih jauh diuraikan dalam poin-poin di bawah ini. B. Ketentuan Pemberhentian Sementara Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Pemohon Atas Persamaan Kedudukan Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan, Serta Kepastian Hukum Yang Adil Yang Dijamin Oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”; dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 2. Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon yang merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara. 3. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon berhak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum, dan Pemohon berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka hanya dengan menjadikan seorang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka saja sudah cukup untuk memberhentikannya secara sementara. Pemberhentian sementara tersebut pada kenyataannya berupa pemberhentian yang bersifat tetap karena tidak ada mekanisme pengaturan dari pemberhentian sementara menjadi pemberhentian yang bersifat tetap. Sementara, untuk pejabat negara yang lain pemberhentian sementara itu dilakukan setelah ada status terdakwa memuat mekanisme pemberhentian sementara dan pemulihannya sebagaimana tercermin di dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemberhentian sementara pejabat negara yang tersangkut perkara pidana, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN 1. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (bukti P-11) Pasal 24: (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden. (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara. 2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) (bukti P-12) Pasal 20: (1) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya oleh BPK melalui Rapat Pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara …… “. (2) Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK. 3. KOMISI YUDISIAL Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, dan Pasal 34 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) (bukti P-13) Komisi Yudisial. (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) . Pasal 33 ayat (1) (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan: a. melanggar sumpah jabatan; b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan perbuatan tercela; d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan dewan kehormatan komisi yudisial. 4. KEJAKSAAN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) (bukti P-14) Pasal 14 (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari Jabatannya oleh Jaksa Agung (3) Setelah seorang Jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri Pasal 13 (2) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaanya; c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; e. melakukan perbuatan tercela (3) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis kehormatan Jaksa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan , susunan, dan tata cara kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung 5. MAHKAMAH AGUNG Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (bukti P-18) Pasal 13 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Pasal 12 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara ........;” b. melakukan perbuatan tercela; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN PEMBERHENTIAN c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 6. KEMENTERIAN NEGARA Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) (bukti P-16) Pasal 24 (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara……... 5. Berdasarkan uraian - uraian di atas dapat disimpulkan : a. Bahwa pengaturan mengenai pemberhentian sementara dalam beberapa Undang-Undang yang ditujukan pada pejabat atau penyelenggara negara yang status hukumnya dikualifikasi sebagai terdakwa, dan bukan sebagai tersangka. b. Bahwa pengaturan pemberhentian sementara menggunakan mekanisme, prosedur, Tindak Pidana dilakukan dalam masa jabatan, kualifikasi ancaman hukuman dan kualifikasi jenis tindak pidana kejahatan. c. Bahwa ada mekanisme yang mengatur tata cara pemulihan nama baik dalam periode tertentu. d. Bahwa mengingat pengaturan pemberhentian sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), didasarkan pada status Tersangka (bukan terdakwa), demikian juga tidak terdapat pengaturan tentang mekanisme, prosedur dan waktu (tempus) dilakukannya tindak pidana, maka adalah beralasan jika penetapan pemberhentian sementara dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), didasarkan pada kualifikasi Jenis tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatan . Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberhentian sementara, prosedur, kualifikasi tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam masa jabatan maka oleh karenanya bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Karena tidak adanya persamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, maka ketentuan tersebut juga berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum..“ 6. Lebih jauh lagi, bukan hanya berbeda dalam hal pemberhentian sementara ketika hanya berstatus tersangka, namun dalam hal menghadapi tindakan polisional dan perlindungan hukum, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak mempunyai perlindungan yang sama, bahkan termasuk paling lemah dibandingkan pejabat negara yang lain, sebagaimana tercermin dari beberapa peraturan perundangan berikut ini: NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN TINDAKAN KEPOLISIAN 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pasal 83 1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN TINDAKAN KEPOLISIAN 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (bukti P-19) DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ………….., tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara dipengadilan. 2 Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (bukti P-11) Pasal 6 ayat (2) Hakim konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara 3 Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) (bukti P-17) Pasal 17 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;atau b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara 4 Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pasal 24 Tindakan kepolisian terhadap Anggota Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 NO. NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN KETENTUAN TINDAKAN KEPOLISIAN 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) (bukti P-12) BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Pasal 25 (1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden , apabila ; a. Tertangkap tangan melakukan suatu tindak Pidana : b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati 5 Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) (bukti P-15) Pasal 25 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. Tertangkap tangan melakukan tindak Pidana Kejahatan; b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara 7. Uraian pasal-pasal di atas menegaskan dengan sangat jelas bahwa pejabat atau penyelenggara negara yang lain memiliki tata cara, mekanisme dan prosedur yang dapat melindungi pejabat dimaksud secara hukum dalam hal tindakan polisional. Tata cara, mekanisme dan prosedur serupa tidak dimiliki oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dapat dikualifikasi sebagai tidak adanya perlindungan hukum, meskipun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas negara yang tidak kalah beratnya dan bahkan sangat berat dalam pemberantasan korupsi yang sudah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur. Bahkan frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), berpotensi menjadikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara tanpa perlindungan dan kepastian hukum karena tidak didasarkan atas kualifikasi delik tertentu dan tata cara tindakan polisional tertentu untuk dikenakan suatu upaya paksa sehingga hal-hal dimaksud sangat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” serta kepastian hukum yang adil; 8. Pada konteks Pemohon, ada fakta yang sulit diingkari bahwa Pemohon dijadikan Tersangka ketika dan paska Pemohon menjalankan tugasnya sebagai Pimpinan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi yang rinciannya akan dikemukakan tersebut di bawah ini. Pada keseluruhan konteks itu Pemohon dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya yang menjalankan tugas dan kewajiban yang sangat berat dalam melakukan pemberantasan korupsi justru tidak memiliki perlindungan hukum dan dapat diperlakukan secara diskriminatif karena frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” tidak melindungi posisi hukum Pemohon dan bahkan bertentangan dengan prinsip dasar dari pasal-pasal konsitusi seperti tersebut di atas. C. Ketentuan Pemberhentian Sementara Ketika Dinyatakan Sebagai Tersangka Dapat Melanggar Hak Pemohon Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum Yang Adil Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Ada rangkaian fakta yang dapat menjadi indikasi kuat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berkaitan dengan tindak penyalahgunaan kewenangan Pemohon dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tetapi justru Pemohon dijadikan Tersangka melalui “rekayasa” dugaan sangkaan atas kasus yang terjadi 5 (lima) tahun yang lalu ketika menangani sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 2. Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon dijadikan Tersangka karena Pemohon adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon tidak akan dijadikan Tersangka bila saja Pemohon bukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada tanggal 13 Januari 2015 telah menjalankan salah satu kewajibannya untuk menjelaskan pada publik hasil ekspose Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberitahukan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. (bukti P-5); 3. Ada rangkaian fakta yang menunjukan rekayasa kasus dan tindak kriminalisasi tidak hanya ditujukan pada dan untuk kepentingan Pemohon saja tetapi juga pihak lain di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara- cara tertentu (bukti P-6). Kesemuanya itu dapat menjelaskan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dijaga independensinya ternyata menjadi sangat rentan dari pengaruh intervensi dan kepentingan suatu “kekuatan atau kekuasaan” lainnya. Kesemuanya itu pada akhirnya akan mempunyai dampak yang serius bagi independensi lembaga sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Dampak dimaksud juga punya pengaruh dan akibat langsung pada kinerja serta akuntabilitas lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi. 4. Komnas HAM dalam Ringkasan Eksekutif Hasil Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Tahun 2011-2015 menyatakan antara lain bahwa Tim menyimpulkan sebagai berikut (bukti P-7): a. Dalam peristiwa penangkapan terhadap Sdr. Bambang Widjojanto terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia. b. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dengan indikasi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 • Dimensi situasi konflik. Bahwa penanganan kasus Bambang Widjojanto tidak terlepas dari situasi konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang sebenarnya telah menjadi konflik laten; • Dimensi waktu. Bahwa proses hukum terhadap Bambang Widjojanto mulai dilakukan setelah adanya tindakan hukum terhadap salah satu pimpinan Polri. Hal ini juga terjadi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, seperti dalam Kasus Bibit-Chandra, Kasus Susnoduadji, Kasus Djoko Susilo, sehingga seluruh rangkaian peristiwa ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu koinsiden. c. Terjadinya penggunaan kekuasaan yang eksesif (excessive use of force), dengan indikasi sebagai berikut: • Komnas HAM mengidentifikasi adanya penggunaan kekuasaan yang eksesif (excessive use force) oleh Kepolisian Republik Indonesia yang melampaui upaya yang dibutuhkan antara lain dalam penggunaan upaya paksa (yaitu adanya penggunaan senjata laras panjang) serta pengerahan kekuatan pasukan yang berlebihan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bambang Widjojanto yang masih menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. • Komnas HAM menengarai bahwa penggunana upaya paksa serta penanganan perkara telah melampaui langkah yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan peraturan yang ada serta keluar dari praktik yang selama ini dilakukan. d. Pelanggaran terhadap Due Process of Law, dengan indikasi sebagai berikut: • bahwa proses penangkapan tidak dilakukan sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yakni tidak didahului dengan surat panggilan; • bahwa penanganan proses hukum terhadap Sdr. Bambang Widjojanto dilakukan dengan proses yang tidak sesuai peraturan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 e. Bahwa Kepolisian telah menerapkan hukum secara tidak proporsional dalam penggunaan Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP terhadap kerja- kerja advokat sehingga dapat mengancam profesi advokat yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi hak atas keadilan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. f. Bahwa terjadinya abuse of power, salah satunya, berupa penggunaan kekuasaan yang eksesif sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimana seluruh prosedur formil dan material yang digunakan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara Bambang Widjojanto tidak didasari dengan itikad baik (in good faith) dalam rangka upaya penegakan hukum, terjadinya diskriminasi dimana penangkapan dilakukan tanpa adanya proses pemanggilan, sehingga kasus yang dikenakan terhadap Bambang Widjojanto justru dapat mengancam kebebasan hak sipil pada umumnya, khususnya kebebasan profesi advokat. 5. Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia dalam Rekomendasinya (bukti P-8) meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi pada jajaran Bareskim berkaitan dengan terjadinya maladministrasi Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus beserta Penyidik yang menanganai perkara dalam penangkapan dan pemeriksaan Pemohon; serta juga melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap Kombes Victor E Simanjuntak karena ikut serta penangkapan padahal namanya tidak tersebut dalam Surat Perintah Penangkapan dan Penyidikan. Rekomendasi itu didasarkan atas terjadinya maladministrasi dan pendapat Ombudsman menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Penyidik tidak memanggil Tersangka 2 (dua) kali berturut-turut padahal wajib melakukan pemanngilan terlebih dahulu sehingga tidak sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; b. Penyidik seharusnya melakukan penyelidikan lebih dahulu dan terbukti bahwa perkara Pemohon tidak dilakukan langkah penyelidikan lebih dulu dan hal itu melanggar Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 Pasal 4 dan Pasal 15 Perkap Nomor 15 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; c. Penyidik tidak memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan SPDP sehingga melanggar Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 karena Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan 20 Januari 2012 dan SPDP diterbitkan tanggal 22 Januari dan baru diterima Kejaksaan Agung setelah penangkapan tanggal 23 Januari 2015. d. Dalam melakukan penangkapan Penyidik wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan ternyata pada surat perintah penangkapan terhadap Pemohon tidak tercantum nama Kombes Pol. Viktor E Simanjuntak yang pada saat penangkapan statusnya sebagai Perwira Menengah Lembaga Pendidikan Polri (Pamen Lemdikpol yang notabene Pimpinannya adalah Komjen Budi Gunawan). Oleh karena itu keberadaan Kombes Pol. Viktor E Simanjuntak dalam melakukan penangkapan tersangka tidak dapat dibenarkan. Bahkan terdapat 2 (dua) Anggota Polri berseragam dan membawa senjata laras panjang di lokasi penangkapan, hal itu pun tidak dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen. e. Terjadi pembedaan perlakuan dalam penanganan perkara. Ternyata, ada sekitar 9 (sembilan) perkara sejenis yang disangkakan pada Pemohon sejak tahun 2003 dan atas perkara itu penanganan perkara tersebut sampai saat ini belum ada diselesaikan oleh Bareskrim Polri. Padahal perkara Pemohon secara cepat ditangani dalam rentang waktu 5 (lima) hari sejak laporan polisi tanggal 19 Januari 2015 sampai pada penangkapan Pelapor pada tanggal 23 Januari 2015. Fakta lainnya, data laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman mengenai penyelesaian perkara oleh Polri pada semua tingkatan penanganannya masih berlarut-larut (undue delay) tanpa ada kepastian penyelesaian. Keseeluruhan fakta itu memperlihatkan terjadinya pembedaan perlakuan (diskriminasi) dalam penanganan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 perkara dan itu melanggar Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. f. Penyidik tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan turunan BAP pada Tersangka atau Penasihat Hukum dan tindakan ini melanggar Pasal 72 KUHAP karena pada pemeriksaan tanggal 3 Februari 2015, Penyidik belum memberikan Turunan BAP itu hingga saat ini. Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia dalam Kesimpulannya juga menyatakan sebagai berikut: Ada rangkaian tindakan yang ditujukan oleh “kekuasaan” beserta penggunaan pasal-pasal berubah-rubah terus yang dijadikan dasar disangkakan. Berpijak dari keseluruhan rangkaian tindakan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa telah terjadi tindak kriminalisasi yang ditujukan pada Pemohon yang diduga dilakukan dengan cara merekayasa suatu kasus yang telah diputuskan di Mahkamah Konstitusi dan terjadi 5 (lima) tahun yang lalu atau tahun 2010 dalam Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Umum. 6. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut: • Fakta inilah yang menjadi indikasi awal proses kriminalisasi yang ditujukan pada Pemohon paska Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi; • Proses mulai dari pelaporan, penyidikan hingga penangkapan pada Pemohon sangat cepat sekali, tidak biasa dan sangat tidak lazim; • Pemohon langsung ditangkap walaupun belum pernah ada pemanggilan atas dirinya secara sah dan patut serta belum ada pemeriksaan atas saksi-saksi; • Penangkapan dilakukan dengan disertai pemborgolan padahal tidak ada alasan rasional untuk memborgol adalah tindak kekerasan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat; • Ada diskrimnasi perlakukan hukum yang terjadi dan telah diingkarinya KUHAP secara sengaja karena Pemohon sampai saat ini tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2015 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 padahal Berita Acara dimaksud adalah Hak dari Tersangka yang diperiksa sesuai Pasal 72 KUHAP. Tim Advokat Pemohon sudah menyurati Kabareskim dan Pimpinan Polri tetapi belum mendapatkan respon apapun. Kesemuanya itu dapat menjadi indikasi kuat bahwa kasus dan penangkapan serta penetapan tersangka Pemohon sudah sedari awal terindikasi direkayasa sebagai bentuk dari kriminalisasi atas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi paska Budi Gunawan dinyatakan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Januari 2015; 7. Ada berbagai perubahan dalam penggunaan pasal-pasal yang menjadi dasar sangkaan serta tempat dan waktu kejadian yang ditujukan pada Pemohon. Tindakan ini merupakan pelanggaran atas KUHAP karena “tesis” sangkaan masih berubah-ubah dan ini sangat merugikan karena Tersangka tidak dapat menyiapkan pembelaannya dengan baik. Fakta ini juga dapat menjadi indikasi yang kuat bahwa kriminalisasi pada Pemohon dilakukan dengan cara membuat sangkaan yang tidak kuat dan/atau sengaja diada-adakan melalui penggunaan pasal-pasal yang bersifat tidak jelas dan tidak cermat. Adapun rinciannya antara lain sebagai berikut: • Pasal yang disangkakan pada Pemohon tidak jelas dan tidak spesifik karena digunakan sangkaan atas Pasal 242 dan Pasal 55 saja pada Surat Penangkapan Pemohon (bukti P-4), padahal pasal dimaksud mempunyai beberapa ayat yang sesungguhnya mempunyai kualifikasi delik dan akibat yang berbeda-beda; • Pasal yang disangkakan pada Surat Panggilan (bukti P-9), ternyata ada perubahan karena sudah menggunakan pasal dan ayat tertentu, Pasal 242 (ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP. Untuk kepentingan pembelaan Pemohon sudah minta dijelaskan perubahan dimaksud tetapi penyidik tidak pernah berhasil memberikan penjelasan secara utuh, lengkap dan jelas, mengapa pasal dimaksud dirubah padahal surat perintah penyidikannya masih menggunakan laporan yang sama; • Surat Penangkapan dan Surat Panggilan tersebut di atas tidak menyebutkan waktu dan tempat kejadian seperti yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Penangkapan pada keluarga; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 • Namun, ada perubahan lagi, pada Panggilan 24 Februai 2015 kepada Pemohon (bukti P-10). Penyidik telah melakukan perubahan pasal dengan penambahan Pasal 56 KUHP serta menyebutkan tempat dan waktu kejadian, yaitu “...terjadi di Kalimantan Tengah dan Jakarta pada bulan Juni 2010 yang berbeda dengan Surat Pemberitahuan Penangkapan pada keluarga yang menyebutkan terjadi di terjadi pada bulan Juli 2010 di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dan di Jakarta. 8. Pemohon adalah advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) (bukti P-18) mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesi Advokat. Pemohon diduga dengan persangkaan melakukan pidana dalam kapasitasnya sebagai seorang advokat pada tahun 2010 dan tidak berkaitan sama sekali dengan kapasitas jabatannya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2011- 2015. Pada kala itu, Pemohon adalah seorang advokat yang menangani kasus Sengketa Pemilukada sesuai Putusan MK Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 tetapi faktanya, perlindungan atas Pemohon dalam menjalankan jabatannya dalam profesi advokat dilanggar dan diingkari. Pasal 16 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang menyatakan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan” dan “Advokat wajib merahasikan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kilennya karena hubungan profesi ...” serta “Advokat berhak atas kerahasian hubungannya dengan klien ...”. Untuk menentukan, apakah jasa hukum yang diberikan sebagai bagian dari konsultasi hukum yang dilakukan oleh Advokat termasuk Pemohon dengan suatu “itikad baik” maka hanya organisasi profesi advokat saja yang dapat menentukannya bukan pihak atau lembaga lainnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, sebagian besar pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan peran pemohon sebagai advokat yang memberikan jasa hukum pada kliennya dalam perkara sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi sesuai Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010. Ada berbagai pertanyaan yang tidak berkaitan dengan pokok masalah dan lebih berkaitan dengan hubungan antara advokat dan klien seperti antara lain: berapa besar jasa yang diberikan, digunakan untuk apa jasa tersebut dan lainnya; Ada fakta lainnya berupa pencabutan Keterangan Saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka Persidangan MK sesuai Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Pencabutan itu dilakukan hanya dengan Akta Notaris lalu dipakai sebagai dasar untuk membuat dugaan sangkaan terhadap pemohon, yaitu “memberikan keterangan palsu di bawah sumpah”. Sebenarnya, pencabutan keempat orang yang memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan MK tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law. Di negara yang menganut sistem hukum European Continental (Civil Law) pemberian suatu affidafit hanya ditujukan untuk kepentingan “private matters” saja dan tidak bisa bersifat publik. Keempat saksi tersebut yang justru dapat dikualifikasi sebagai memberikan keterangan palsu karena membuat keterangan yang berbeda dengan keterangan di bawah sumpah yang diberikannya di depan pengadilan. Pemberian keterangan didepan notaris dari keempat orang saksi sesuai Akta Notaris tahun 2011 tersebut juga dapat dikualifikasi melanggar ketentuan yang diatur secara rinci di dalam Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; Keterangan keempat orang saksi yang mencabut keterangannya dengan Akta Notaris dan kemudian dibuatkan BAP yang menduga Tim Hukum yang bertindak sebagai Pemohon dalam kasus PHPU di atas, tidak serta merta dapat mengingkari dan menegasikan seluruh fakta hukum di depan persidangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai nilai yuridis yang sudah berkekuatan hukum secara sah dan meyakinkan karena tindakan penyidik seperti yang dilakukannya itu potensial menciptakan kekacauan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta upaya kongkrit Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 yang dapat mengkriminalisasikan proses dan sistem peradilan yang selama ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi; 9. Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Berkenaan dengan pasal tersebut ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan: kesatu, asas praduga tidak bersalah; dan kedua, menjadi tersangka karena menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatannya atau menjadi tersangka karena melakukan dugaan tindakan pidana pada periode jabatannya dan dengan kualifikasi delik tindak pidana tertentu. 10. Adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas “praduga tidak bersalah” atau “presumption of innocence”. 11. Eksistensi asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan, “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah disahkan melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik) menyatakan, “Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”. 12. Sementara itu, asas pra-duga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan, Pimpinan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tapi tidak pernah ada kualifikasi yang jelas mengenai delik yang menjadi dasar sangkaan atau kapan waktu terjadinya tindak pidana (maksudnya, dugaan tindak pidana dilakukan pada periode jabatannya) atau ada-tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya dan di masa jabatannya. Pendeknya, dalam hal menghadapi tindakan polisional dan perlindungan hukum, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tidak mempunyai perlindungan yang sama, bahkan termasuk paling lemah dibandingkan pejabat negara yang lain 13. Sebagai pembanding, misalnya dapat dilihat dalam Pasal 7A Undang Undang Dasar 1945 mengantur secara rinci dan rigid suatu kualifikasi delik yang dapat digunakan untuk memberhentikan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut pasal dimaksud menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya ... apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela ...”. 14. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), secara diam-diam dan tersembunyi, sebenarnya justru menganut asas “praduga bersalah” atau “presumption of guilt” karena Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diberhentikan sementara hanya bila menjadi tersangka tindak pidana kejahatan apa saja. D. Tanpa Pembatasan, Frasa “Tersangka Tindak Pidana Kejahatan” Untuk Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dapat Merusak Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Dan Karenanya Bertentangan Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 1. Meskipun ada potensi perbedaan dan diskriminasi atas rumusan pemberhentian sementara jika menjadi tersangka bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diuraikan pada butir-butir di atas serta adanya fakta yang jelas adanya dugaan kriminalisasi melalui rekayasa sangkaan kasus atas Pemohon, tetapi rumusan itu tetap layak dipertahankan untuk menjaga standar moralitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang tetap tinggi, tetapi harus pula diberikan batasan yang jelas atas jenis dan kualifikasi tindak pidana semacam apa yang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijadikan dasar sangkaan dan kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian sementara. 2. Apalagi Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung norma konstitusi yang memungkinkan dibatasinya hak seseorang (melalui Undang-Undang). Namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin …dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan kata lain, konstitusi memungkinkan dibatasinya hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang. 3. Di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dikemukakan secara jelas dan tegas bahwa lembaga antikorupsi ini mendapatkan tugas untuk secara luar biasa memberantas tindak pidana korupsi, maka standar moral Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memang harus dijaga agar pada level yang tertinggi, karenanya kalau menjadi tersangka atas tindak pidana kejahatan, memang sebaiknya diberhentikan sementara. Namun, dengan standar moral yang lebih tinggi demikian, maka menjadi adil dan seimbang jika tindak pidana kejahatan yang dijadikan dasar pemberhentian sementara adalah juga tindak pidana yang terbatas dan dengan kualifikasi tertentu, atau tidaklah semua tindak pidana dimana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka, dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemberhentian sementara. 4. Jika tanpa pembatasan yang jelas dan tegas, maka “melalui” tindak pidana kejahatan apapun, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 mudah “didelegitimasi dan dilumpuhkan” dengan modus pemberhentian sementara melalui status tersangka. Padahal kasusnya tersebut bisa saja suatu sangkaan yang sifatnya kriminalisasi, atau tindak pidana yang diada- adakan atau dicari-cari semata-mata ditujukan untuk mentersangkakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Jika jenis dan kualifikasi suatu tindak pidana kejahatan tidak dibatasi dengan jelas dan tegas, maka bukan hanya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang rentan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang patut dan layak saja, tetapi lebih jauh dari itu, independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dapat sangat mudah terjadi, diterobos dan digunakan sebagai “pintu masuk dan modus” untuk menghentikan dan sekaligus “melumpuhkan” pemberantasan korupsi. 6. Padahal independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dijamin dengan sangat jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Penjelasan pasal tersebut mengatur dengan sangat jelas bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun”. 7. Berdasarkan aturan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dan penjelasannya tersebut, makin kuat argumentasi untuk membatasi frasa, “tersangka tindak pidana kejahatan” agar tidak ada kekuasaan manapun yang dapat, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 “mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun”. 8. Uraian seperti telah dikemukakan di atas dan di dalam praktiknya, dapat saja terjadi, ada pihak yang kebetulan mempunyai kewenangan sebagai penegak hukum, diduga terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu menggunakan kewenangannya melakukan “pembelaan diri” atas kasusnya, dengan mentersangkakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal mana sudah terjadi dalam beberapa kasus, misalnya, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum polisi, yang kemudian dibalas dengan mentersangkakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau bahkan pegawai dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. 9. Berkaitan dengan pokok soal mengenai independensi, untuk menjaminnya dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, mutlak diperlukan mekanisme checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Dalam proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, prinsip checks and balances hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). 10. Dalam proses pemberhentian sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), prinsip checks and balances tidak hadir, karena penetapan tersangka pada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilakukan tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya. Dalam hal ini cabang kekuasaan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 menetapkan status tersangka antara lain Polri atau kejaksaan Agung, yang di samping berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 6 huruf b UU Komisi Pemberantasan Korupsi): 11. Dengan demikian bila tidak dirumuskan secara secara jelas maka tanpa pembatasan yang tegas atas frasa, “tersangka tindak pidana kejahatan”, meskipun hanya “pemberhentian sementara”, sebenarnya menjadi “pemberhentian yang bersifat tetap sampai akhir masa jabatan”, karena proses persidangan kejahatan pidana memakan waktu yang lama untuk berkekuatan hukum tetap, apalagi jika dibandingkan dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya 4 (empat) tahun. Dalam kasus yang sekarang dihadapi Pemohon, dengan sisa masa tugas yang akan berakhir di bulan Desember 2015, maka pentersangkaan dan pemberhentian sementara di bulan Februari 2015, sangat boleh jadi menjadi “pemberhentian tetap” sampai akhir masa jabatan di bulan Desember 2015, karena proses persidangan pidana hingga hasil yang berkekuatan hukum tetap sudah pasti tidak akan selesai sebelum Desember 2015. 12. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan magnitude dampak yang secara faktual dapat sangat merusak independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pemberhentian sementara pada realitasnya adalah “pemberhentian tetap sampai akhir masa jabatan” maka pentersangkaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan karenanya pembatasan atas frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” menjadi urgen dan amat sangat penting dilakukan, agar dalam pelaksanaanya tetap menjamin hak-hak konstitusional Pemohon atas persamaan “kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” (Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), serta atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]. E. Pembatasan Tindak Pidana Untuk Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 a. Dengan berbagai uraian, alasan serta argumentasi seperti telah dikemukakan di atas, pembatasan atas frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan agar tidak menabrak prinsip independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan contoh norma yang ada, maka meskipun dapat diberhentikan sementara, maka frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” harus dibatasi berdasarkan dua hal, yaitu: kesatu, jenis dan kualifikasi tindak pidananya; dan kedua, prosedur atau tata cara penetapan tersangkanya. Pada konteks itu maka frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas yaitu “melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging, dan tindak pidana yang dilakukan pada masa jabatan; serta frasa “diberhentikan sementara dari jabatannya” seharusnya dimaknai terbatas, yaitu “dapat diberhentikan sementara dari jabatannya”; serta penetapan tersangka itu dilakukan setelah mendapatkan izin Presiden”. c. Pada konteks seperti tersebut dalam uraian di atas maka frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas yaitu “melakukan tindak pidana korupsi, keamanan negara, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging, dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatan; dan hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; dan penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; serta frasa “diberhentikan sementara dari jabatannya” seharusnya dimaknai terbatas, yaitu “dapat diberhentikan sementara dari jabatannya”; V. Kesimpulan 1. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara jika ditetapkan sebagai tersangka harus dibatasi agar tidak menjadi modus melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan karenanya bertentangan dengan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pembatasan itu menyangkut: kesatu, jenis tindak pidananya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan itu terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatannya, serta kedua, hanya dapat dikenakan tindakan polisional atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; ketiga, penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; keempat, frasa “diberhentikan sementara dari jabatannya” seharusnya dimaknai terbatas, yaitu “dapat diberhentikan sementara dari jabatannya”; 3. Oleh karena itu Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) harus dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dengan syarat (conditionally constitutional) frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas. VI. Dalam Petitum Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan hukum, maka cukup alasan Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas yaitu “melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 logging, dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatan; dan hanya dapat dikenakan tindakan polisional atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; dan penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; 3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, kecuali frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dimaknai terbatas, yaitu “melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan illegal logging, dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatan; dan hanya dapat dikenakan tindakan polisional atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; dan penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; 4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali frasa “diberhentikan sementara dari jabatannya” dimaknai terbatas “dapat diberhentikan sementara dari jabatannya”. 5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berhormat memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon B mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51 sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto, S.H, M.H, LLM Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2011 – 2015, bertanggal 18 Februari 2015; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2011 tertanggal 14 Desember 2011, bertanggal 14 Desember 2011; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan terhadap Dr. Bambang Widjojanto, S.H, M.H, LLM dengan Nomor SP.Kap/07/I/2015/ Dit Tipideksus , bertanggal 22 Januari 2015; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi beberapa Kliping di Media; 7. Bukti P-6.a : Transkrip Kompas TV, Telisik Kriminalisasi KPK; 8. Bukti P-6.b : Compaq Disk Acara Telisik Kriminalisasi KPK; 9. Bukti P-7 : Ringkasan Eksekutif Hasil Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK Periode 2011- 2015 (Dr. Bambang Widjojanto, S.H, M.H, LLM) tertanggal 03 Februari 2015; 10. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Ombudsman Nomor 135/ORI- SRT/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015; 11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.pgl/146/I/2015/ DitTipideksus, tanggal 30 Januari 2015, memanggil Dr. Bambang Widjojanto untuk diperiksa pada tanggal 03 Februari 2015 sebagai Tersangka; 12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.pgl/292/II/2015/Dit Tipideksus, tanggal 24 Februari 2015, memanggil Dr. Bambang Widjojanto untuk diperiksa tanggal 27 Februari 2015; 13. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 14. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 15. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415); 16. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 17. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 18. Bukti P-16 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara reoublik Indonesia Nomor 4916); 19. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316); 20. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 21. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 Republik Indonesia Nomor 5587); 22. Bukti P-20 : Fotokopi berita Majalah Tempo Edisi 15 – 21 Juni 2015 dengan judul “Ancaman Bedil Dri Trunojoyo”; 23. Bukti P-21 : Fotokopi berita Majalah Tempo Edisi 16 – 22 Februari 2015 dengan judul “Malam Teror di Restoran Cepat Saji”; 24. Bukti P-22 : Fotokopi berita Majalah Tempo Edisi 2 – 8 Februari dengan judul “Peluru-peluru memburu cicak”; 25. Bukti P-23 : Fotokopi berita Majalah Tempo Edisi 9 – 15 Februari 2015 dengan judul “Dalam Bidikan Koalisi Besar”; 26. Bukti P-24 : Fotokopi Kliping media: Komnas Ham Percepat Pemeriksaan Pengaduan Kriminalisasi BW (www.tribunnews.com), tanggal 27 Januari 2015; 27. Bukti P-25 : Fotokopi Kliping media: Komnas Ham: KPK Harus Kita Selamatkan (www.okezone.com), tanggal 23 Januari 2015; 28. Bukti P-26 : Fotokopi Kliping media: Total 4 Pegawai KPK Laporkan Teror ke Komnas HAM (www.cnindonesia.com), tanggal 13 Februari 2015; 29. Bukti P-27 : Fotokopi Kliping media: Komnas Ham Kantongi informasi pimpinan yang mendapat ancaman (www.rmol.com), tanggal 12 Februari 2015; 30. Bukti P-28 : Fotokopi Kliping media: Selidi kasus BW, Komnas HAM akan panggil Kabareskim Polri (news.liputan6.com) tanggal 27 Januari 2015; 31. Bukti P-29 : Fotokopi Kliping media: Kasus Bambang KPK, Komnas HAM datangi Bareskim (nasional.tempo.co), tanggal 23 Januari 2015; 32. Bukti P-30 : Fotokopi Kliping media: Penangkapan BW diduga melanggar HAM (www.hukumonline.com), tanggal 26 Januari 2015; 33. Bukti P-31 : Fotokopi Kliping media: Sikapi Pengaduan BW, Komnas HAM Segera Panggil Kabareskrim (jpn.com), tanggal 27 Januari 2015; 34. Bukti P-32 : Fotokopi Kliping media: Disomasi Polri, Komnas HAM Tolak Minta Maaf (nasional.tempo.co), tanggal 09 Maret 2015; 35. Bukti P-33 : Fotokopi Kliping media: Presiden Jokowi Sudah Tahu Ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 Teror terhadap penyidik KPK (nasional.kompas.com), tanggal 11 Februari 2015; 36. Bukti P-34 : Fotokopi Kliping media: Presiden Jokwi Instruksikan Polri Tangkap Pelaku Teror Terhadap Penyidik KPK (www.voindonesia.com), tanggal 06 Juli 2015; 37. Bukti P-35 : Fotokopi Kliping media: KPK Diteror, Tim 9 akan lapor ke Presiden (www.rmol.co), tanggal 11 Februari 2015; 38. Bukti P-36 : Fotokopi Kliping media: Tim 9 akan lapor ke Jokowi soal dugaan teror ke pegawai KPK (news.liputan6.com), tanggal 11 Februari 2015; 39. Bukti P-37 : Fotokopi Kliping media: Pegawai KPK Diancam, Tim 9 akan lapor ke Presiden (www.beritasatu.com), tanggal 11 Februari 2015; 40. Bukti P-38 : Fotokopi Kliping media: JK: Bila Pegawai KPK Diteror, Lapor Polisi Saja (news.liputan6.com), tanggal 12 Februari 2015; 41. Bukti P-39 : Fotokopi Kliping media: KPK Rontok, Tim 9 Temui JK Laporkan Kasus Kriminalisasi (www.jpn.com), tanggal 10 Maret 2015; 42. Bukti P-40 : Fotokopi Kliping media: Penyidik KPK Diteror Bon, Inin Instruksi Kapolri (nasional.news.viva.co.id), senin, 6 Juli 2015; 43. Bukti P-41 : Fotokopi Kliping media: Rumah Penyidik KPK diteror Bom (waspada.co.id) Senin, 6 Julu 2015; 44. Bukti P-42 : Fotokopi Kliping media: KPK jaga ketat penyidiknya yang diteror (www.cnnindonesia.com), Senin, 6 Juli 2015; 45. Bukti P-43 : Fotokopi Kliping media: Setelah Diteror, Tetangga Baru Tahu Afief Penyidik KPK (metro.tempo.com), Senin, 6 Juli 2015; 46. Bukti P-44 : Fotokopi Kliping media: KPK Beri Perlindungan Penyidik yang Diteror Bom (new.okezone.com), Senin, 6 Juli 2015; 47. Bukti P-45 : Fotokopi Kliping media: Rumah Penyidik KPK di Bekasi Sudah 3 kali diteror Bom (metro.sindonews.com) Senin, 6 Juli 2015; 48. Bukti P-46 : Fotokopi Kliping media: KPK berikan perlindungan kepada penyidik yang diteror (nasional.kompas.com), senin, 6 Juli 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 49. Bukti P-47 : Fotokopi Kliping media: Penyidik KPK Diteror, ini tanggapan pimpinan KPK (www.republika.co.id), senin, 6 Juli 2015; 50. Bukti P-48 : Fotokopi Kliping media: Penyidik KPK diteror (www.liputan6.com), senin, 6 Juli 2015; 51. Bukti P-49 : Fotokopi Kliping media: Penyidik KPK Kompol Apip Diteror, Rumahnya dikirimin benda mirip BOM (news.detik.com), senin, 6 Juli 2015; 52. Bukti P-50 : Fotokopi Kliping media: Penyidik KPK Diteror (news. metrotvnews.com), senin, 6 Juli 2015; 53. Bukti P-51 : Fotokopi laporan Komnas HAM; Selain itu, Pemohon B juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Novel Bawesdan dan Abraham Samad, serta 5 (lima) orang ahli bernama Frans Limahelu, Saldi Isra, Eddy O.S. Hiariej, Zainal Arifin Muchtar, dan Ganjar Laksmana Bonaparta yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 25 Mei 2015, tanggal 10 Juni 2015, dan tanggal 23 Juni 2015, yang menerangkan sebagai berikut: KETERANGAN SAKSI PEMOHON B 1. Novel Bawesdan • Saksi bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 2 Januari 2007 yang sebelumnya adalah penyidik Polri yang ditugaskan di KPK dan melalui proses seleksi; • Saksi bekerja di KPK sejak periode pertama hingga sampai sekarang. Pada waktu periode belum ada kriminalisasi KPK sebab perkara masih sedikit dan perkara tersebut belum berkaitan dengan pusat kekuasaan ataupun terkait dengan penegak hukum; • Kriminalisasi KPK mulai terjadi pada kepemimpinan KPK Antasari Azhar, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah itu berhubungan dengan perkara di KPK atau tidak; • Kriminalisasi KPK juga terjadi pada kepemimpinan KPK Bibit dan Chandra yang pada saat itu KPK melakukan penyelidikan perkara Kabareskrim Susno Duadji; • Kriminalisasi KPK juga terjadi pada waktu KPK melakukan penyelidikan perkara simulator. Pada saat saksi menangani perkara simulator pernah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 beberapa kali diperingatkan oleh kolega di Polri yang pada pokoknya saksi diminta untuk dapat diajak kompromi, namun saksi menolaknya karena saksi sebagai penyidik harus melakukan tugas apa adanya dan tidak boleh berpengaruh dengan hal-hal demikian. Kolega saksi menyampaikan kepada saksi, apabila tidak dapat diajak kompromi akan ada risiko-risiko lain, antara lain karir dan diancam akan dikriminalisasi terhadap suatu perkaranya; • Kriminalisasi KPK terjadi lagi pada waktu KPK menetapkan tersangka Budi Gunawan. Saksi menyakini bahwa penetapan tersangka pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh kepolisian merupakan bagian dari kriminalisasi. Penyidik KPK yang menangani perkara Budi Gunawan memberikan kepada saksi diancam akan ditersangkakan. Selain itu, Plt. struktural penindakan di KPK memberikan kepada saksi diancam secara fisik, didatangi rumahnya dan ditelpon beberapa kali; • Pada waktu pimpinan KPK Bibit dan Chandra pernah melakukan melakukan penyelidikan di Jawa Timur dan pada waktu ada ancaman, namun saksi tidak langsung ancaman tersebut. Saksi hanya mendapat penjelasan dari teman yang melakukan tugas di Jawa Timur. Perkara tersebut masuk proses penyelidikan sehingga KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam proses penyelidikan. Ada beberapa rekaman yang dapat menjelaskan mengenai persoalan itu; • Saksi tidak dapat memberikan bukti rekaman, namun bukti rekaman rekaman penyadapan tersebut hanya dapat dimintakan melalui pimpinan KPK; • Permintaan kompromi kepada saksi tersebut disampaikan oleh beberapa orang, yakni saksi pernah didatangi di KPK oleh anggota Polri yang minta bertemu dengan saksi namun saksi mengatakan tidak dapat menemui pejabat siapa pun tanpa izin pimpinan; • Sebagai penyidik KPK, saksi sudah siap dengan segala resiko-resiko ancaman seperti itu dan fakta ancaman demikian benar adanya; • Pada dasarnya bukti ancaman fisik tersebut seminimal mungkin ada bukti, seperti ancaman yang diterima oleh salah satu Plt. struktural penindakan di KPK sekitar sekitar bulan Januari atau Februari didatangi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 ke rumahnya, yang hal tersebut pernah dibahas oleh media-media nasional dan beberapa penyidik KPK yang lain juga mengalami hal demikian, misalnya yang bersangkutan diminta untuk memberi kesaksian seolah-olah pada waktu menangani perkara ada masalah. Yang bersangkutan adalah anggota kepolisian yang pada saat ini masih dalam proses pindah di KPK; • Dalam proses kegiatan penyidik, penyidik melakukan beberapa tugas penyelidikan, yakni membantu penyidik untuk melakukan penyelidikan. Ketika terjadi perlawanan dari pihak-pihak tertentu seperti sekarang ini maka akan mengganggu pelaksanaan tugas; • Pada waktu saksi menjadi penyidik di kepolisian tidak pernah terjadi ancaman atau kecelakaan balik dari penegak hukum; • Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan mengenai dampak ancaman terhadap kelembagaan KPK sebab yang mempunyai untuk menjelaskan terkait hal tersebut adalah pimpinan KPK; • Ada perbedaan atau dampak antara ancaman yang ditujukan kepada pimmpinan KPK dan pegawai KPK, yakni ancaman kepada pimpinan KPK akan berdampak kepada seluruh pegawai namun ancaman kepada pegawai KPK dampaknya tidak seluas dengan ancaman kepada pimpinan KPK; • Sejak Desember 2014, Kapolri telah memperhentikan dengan hormat saksi sebagai purnawirawan Polri; • Berdasarkan keputusan pimpinan KPK tahun 2012, status saksi sebagai pegawai tetap KPK dengan jabatan sebagai penyidik; • Saksi bekerja (bergabung) di KPK sejak tanggal 2 Januari 2007 dengan grade jabatan sebagai penyidik; • Saksi bekerja di KPK sejak pimpinan KPK Periode pertama sampai dengan ketiga; • Pada saat kepemimpinan KPK periode pertama belum ada kriminalisasi terhadap KPK karena belum ada perkara yang berhubungan (menyentuh) dengan pusat kekuasaan (penegak hukum) sehingga belum ada serangan balik (kriminalisasi) terhadap KPK; • Kriminalisasi KPK bukan dilakukan oleh lembaga naun dilakukan oneh oknum. Pada waktu KPK mengangani kasus yang melibat jaksa dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 hakim tidak ada sarangan balik (kriminalisasi) terhadap KPK, namun ketika KPK menangani kasus yang melibatkan aparat kepolisian, baru terjadi kriminalisasi terhadap KPK ; • Saksi belum pernah bertugas di bagian koordinasi dan supervisi, sehingga saksi tidak mengetahui secara detail pada bagian tersebut, namun teman saksi yang bertugas pada pada bagian koordinasi dan supervisi juga melakukan tugas dalam rangka memeriksa dan melakukan verifikasi ataupun supervisi perkara-perkara yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK; • Ada beberapa perkara yang sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan diambil alih penangannya oleh KPK. Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah perkara yang diambil alih oleh KPK dari aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan); • Sebelum menjadi penyidik di KPK, saksi bekerja di kepolisian di daerah Bengkulu. Pada waktu saksi bekerja di kepolisian Bengkuli pernah menangani kasus dan kasus tersebut oleh kepolisian dijadikan dasar oleh untuk menjadikan tersangka saksi; • Saksi dijadikan tersangka oleh kepolisian pada saat melakukan penyidikan perkara simulator; • Kriminalisasi kepolisian terhadap KPK dimulai padaa saat KPK menangani kasus yang melibatkan Susno Duadji dan Djoko Susilo; • Sekitar bulan Februari 2004, saksi menjadi Kasatreskrim di Polres Kota Bengkulu, yang sebelumnya saksi menjabat Karobinops Reskrim Kota Bengkulu; • Pada saat menjadi Kasatreskrim di Polres Kota Bengkulu, saksi melakukan penindakan illegal logging, narkoba, dan perjudian, namun ternyata tindakan saksi tersebut dipandang tidak menyenangkan bagi beberapa oknum sebab tiga jenis tindak pidana itu ada setoran kepada beberapa pejabat-pejabat. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, saksi membenahi anggota. Anggota yang tidak sejalan atas kebijakan tersebut, saksi persilakan untuk bekerja di bidang lain (di Polsek); • Pada saat saksi menangani kasus tersebut ada tersangka meninggal sehingga kejadian tersebut digunakan dasar dari beberapa orang untuk membalas tindakan kepada saksi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 • Pada waktu meninggalnya tersangka tersebut, reskrim tidak melakukan penyidikan tetapi penyidikan dilakukan oleh propam dan intel di Polres dan Polda Bengkulu. Atas meninggalnya tersangka tersebut, saksi dan beberapa anggota saksi telah dijatuhi saksi teguran; • Sudah menjadi kebiasaan di institusi Polri atau anggota-anggota Polri bahwa apabila ada terjadi masalah dengan masyarakat, maka upaya yang ditempuh pertama kali adalah melakukan perdamaian; • Pada saat menangani perkara kasus simulator sekitar bulan Juli – Agustus 2012, saksi diajak bertemu dengan beberapa di Kabareskrim, namun saksi menolaknya karena di KPK ada peraturan tidak boleh bertemu dengan siapa pun dalam proses penyidikan. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, dua orang Pamen senior dari kepolisian menjemput dan mengajak saksi untuk bertemu dengan beberapa pejabat di kepolisian, namun saksi mengatakan tidak dapat ikut, kecuali dapat izin pimpinan; • Oleh karena saksi menolaknya maka saksi menerima SMS dan juga disampaikan secara lisan akan dikriminalisasi dengan kasus antara lain, masalah wallet; • Pada tanggal 5 Oktober 2012, penyidik melakukan pengepungan di kantor KPK untuk melakukan penangkapan terhadap saksi, namun tidak jadi karena ada massa yang datang di kantor KPK; • Ada pemberkasan terhadap saksi yang disertai dengan laporan polisi, namun saling tidak berkolerasi, baik mengenai pasal dan korbannya berbeda. Oleh karena itu, saksi mengajukan praperadilan; • Saksi menduga ada beberapa bukti-bukti di KPK tentang kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto (Pemohon). Saksi menggunakan istilah “menduga” karena KPK dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan melakukan penyadapan. Dari beberapa pembicaraan dengan rekan saksi menduga ada kriminalisasi kepada Bambang Widjojanto; • Bukti rekaman kriminalisasi Bambang Widjojanto dapat diminta melalui pimpinan KPK. Saksi tidak dapat menyampaikan isi detailnya rekaman dimaksud karena saksi tidak mengetahui sendiri mengenai hal tersebut dan saksi juga tidak dapat menyampaikan karena terikat dengan kode etik yang tidak boleh menyampaikan rekaman penyadapan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 • Sebelum penyidikan perkara atas nama tersangka Budi Gunawan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian; 2. Abraham Samad • Dengan membanding sejarah kepemimpinan KPK mulai dari periode pertama samoai dengan periode ketiga dapat disimpulkan sebagai berikut: − Periode pertama belum melakukan penanganan kasus-kasus korupsi yang menyentuh pusat-pusat kekuasaan ataupun aparat penegak hukum sebagaimana amanat Pasal 9 UU KPK yang menyebutkan KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan perkara terhadap penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak- pihak terkait di dalamnya. Oleh karena itu, pada periode pertama dapat dipastikan bahwa perkara-perkara yang ditangani hanya perkara-perkara yang melibatkan penyelenggara negara saja, sehingga belum nampak jelas ada serangan balik kepada KPK; − Periode kedua sudah mulai menangani perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, baik kejaksaan, hakim, maupun kepolisian, dan pada saat juga ada fakta yang menunjukkan adanya serangan balik (kriminalisasi) terhadap pimpinan KPK, yakni Bibit, Chandra, dan Antasari Ashar; − Periode ketiga kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bambang Widjojanto; • Kriminalisasi saksi dan Pemohon BG terjadi setelah melakukan pengusutan atau menangani kasus rekening gendut Polri yakni dengan tersangka BG; • Saksi dan Bambang Widjojanto pada saat mendaftar sebagai pimpinan KPK sudah dilakukan penelusuran mengenai pelanggaran pidana namun hasilnya tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saksi dan Bambang Widjajanto. Misalnya, penelusuran terhadap tindak pidana tersebut dilakukan oleh kejaksaan dan Polda Sulsel dan dari hasil penelurusan itu sama sekali tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh saksi. Dengan demikian, menurut saksi bahwa penetapan tersangka saksi dan Bambang Widjojanto tidak dilepaskan dari penetapan tersangka BG; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 • Saksi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulsel pada bulan Februari 2015 dalam kasus pemalsuan dokumen; • Setelah penetapan tersangka terhadao saksi, selanjutnya saksi diberhentikan selaku Pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden; • Penetapan tersangka terhadap saksi dan Bambang Widjojanto merupakan pengingkaran terhadap keadilan. Oleh karena itu, saksi tetap berpendiran bahwa Pasal 32 ayat (2) UU KPK dapat dijadikan alat untuk menyerang pimpinan-pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang melakukan pemberantasan korupsi yang progresif dan tidak mengenal takut dan tanpa mengenal pandang bulu. Seadainya saja saksi sebagai pimpinan KPK yang biasa-biasa saja (bermain di wilayah yang aman) maka tentu saksi tidak akan dikriminalisasi seperti ini, tetapi oleh karena saksi pimpinan-pimpinan KPK yang progresivitas dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka saksi dikriminalisasi seperti sekarang ini; • Pada saat BG mengajukan praperadilan terhadap penetapan statusnya sebagai tersangka, posisi kita (KPK) tetap menganggap bahwa penetapan tersangka bukan wilayah (objek) praperadilan. KPK tetap konsisten dengan pendapat tersebut, sehingga Novel Bawasdan dan Bambang Widjojanto (Pemohon) menarik kembali praperadilan mengenai penetapan tersangka terhadap mereka oleh kepolisian; • Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon memberikan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan yang tidak adil sehingga apabila pasal a quo tetap diberlakukan akan menjadi alat untuk dapat melemahkan atau “menakut-nakuti” pimpinan KPK yang akan melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu; • Pejabat publik, misalnya kepala daerah diberhentikan sementara apabila sudah ditetapkan sebagai terdakwa, namun pimpinan KPK diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga hanya pimpinan KPK yang diberhentikan sementara ketika menjadi tersangka; • Saksi diberhentikan sementera bukan karena pelanggaran pidana yang berat melainkan diberhentikan sementara dengan tuduhan melakukan pelanggaran pidana dalam kasus yang remeh-temeh memalsukan KTP dan lain-lain sebagainya. Demikian pula Bambang Widjojanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 diberhentikan sementara dengan tuduhan menyuruh memberi keterangan palsu di depan persidangan Mahkamah Konstitusi; • Di dalam Undang-Undang KPK tidak dikenal (tidak diatur) adanya mekanisme pemberhentian terhadap pimpinan dengan izin Presiden. Namun faktanya, setelah satu hari saksi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, Presiden mengeluarkan Keppres pembehentian terhadap saksi; • Jarak antara saksi ditetapkan tersangka dengan terbitnya kepres tersebut satu hari; • Undang-Undang KPK merupakan Undang-Undang khusus yang tidak mengatur mengenai mekanisme izin dari Presiden untuk memeriksa pimpinan KPK. Berbeda dengan pejabat lain diatur mengenai mekanisme izin presiden terlebih dahulu dalam melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Negara yang waktunya minimal enam bulan; • KPK dalam penegakan hukum juga melihat undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara yang akan ditangani, namun KPK tetap berpedoman pada Undang-Undang KPK sendiri; • Saksi selaku pimpinan KPK tidak meminta privilege (perlakuan khusus), tetapi saksi hanya menginginkan adanya perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; • Saksi sependapat dengan Hakim Anggota Aswanto bahwa apabila ada dugaan pimpinan KPK melakukan tindak pidana, maka tetap diproses tetapi tidak serta-merta langsung diberhentikan sebab pemberhentian sementara demikian dapat menghambat agenda pemberantasan korupsi sehingga dapat merugikan pemberantasan korupsi pada umumnya; KETERANGAN AHLI PEMOHON B 1. Frans Limahelu 1. Pada sistim sosial masyarakat Indonesia korupsi dan gratifikasi dapat dikatakan sudah dapat dikatakan menjadi pembicaraan umum dan artikel 'online' serta hampir tidak lagi menjadi stigma sosial atau nilai, sehingga relasi sosial antar anggota masyarakat seolah-olah berjalan lancar, bahkan menjadi berita menarik bila pimpinan masyarakat informal dan formal yang tidak menerima atau tidak melakukannya, baik pimpinan informal dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 formal dari tingkatan bawah sampai tingkatan elit dengan tidak jelas penyelesaiannya, misalnya, pengadaan genset di NAD pada tahun 2004 pada mana salah satu tersangka proses hukumnya tak jelas, demikian juga pada tahun 2005 mengenai penyewaan mesin derek atau crane oleh Direktur PT Jakarta International Container Terminal, lalu proyek pengadaan jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi MABES POLRI pada tahun 2005. Dapat dikatakan interaksi sosial dalam masyarakat berlangsung pada relasi kekuasaan, baik pimpinan informal maupun pimpinan formal/pejabat, hakim, baik dengan dampak yang tidak diharapkan maupun dampak nilai. Beberapa berita perkara korupsi oleh Edi Tansil Direktur P.T. Golden Key yang dapat melarikan diri dari penjara, kemudian kasus-kasus Bank Century, Bantuan Likuidasi Bank Indonesia pada tahun 2000, kasus PLTU Paiton, Probolinggo tahun 2001; 2. Interaksi sosial dua anggota masyarakat pada umumnya nampak dari tipe dan variasi campuran seolah sama-sama baik dan belum tentu jelas, sehingga relasi sosial demikian mi merupakan 'asimetris', sebab antisipasi atau harapan dua anggota tidak sama dan dapat juga berbeda dari masing anggota masyarakat itu, dan hai ini lebih mudah nampak pada relasi sosial 'asimetris' antar pimpinan formal, subsistem kekuasaan, dengan pimpinan KPK, subsistim hukum. Interaksi sosial antar pimpinan subsistim kekuasaan/politik dan subsistem hukum/KPK mengarah pada ketidaktertiban prosedur hukum; 3. Interaksi sosial monumental antara pimpinan subsistem kekuasaan/politik dengan subsistim hukum pimpinan KPK, pertama, pada prosedur hukum Antasari. Interaksi sosial demikian ini bagaikan pertarungan yang disiarkan dengan hiruk pikuk, terselubung, gegap gempita melalui media massa pers, TV dan elektronik , dan berlangsung bisik-membisik, pengaruh- mempengaruhi dengan nuansa bisnis, keuangan, politik yang menyelubung. perkara pidana dapat merupakan trauma, baik kolektif maupun pribadi trauma, trauma dan memory trauma dan melupakan, trauma dan mengampuni, trauma yang berulangkali, dalam ruangan sidang pengadilan dan kebutaan budaya. Perkara Bambang Widjojanto pimpinan KPK, yang lagi berlangsung ini merupakan interaksi sosial Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 monumental yang lebih besar dan luas dipengaruhi oleh subsistim politik/kekuasaan dengan diselubungi profesi advokat; 4. Perkara Bambang Widjojanto, pimpinan KPK, menjadi campuran asimitris yang lebih memudahkan gambaran fenomena sosial politik, dan mengarah pada gambaran lebih luas dan besar tentang pertarungan institusi sosial (social melee) di Indonesia, karena perkara Bambang Widjojanto dengan Abraham Samad. Ketua KPK dan Novel, penyidik KPK bagaikan ceritera bersambung TV di Indonesia memberi gambaran hiruk pikuk ketidaktertiban prosedur hukum dan gegap gempita pemberitaan media massa mengenai subsistim kekuasaan/politik yang bertarung dan mampu memamerkan keberhasilan kekuasaan yang berdemensi luas, komprehensif dan intensif, terhadap pimpinan KPK dan sehingga dapat terjadi kebutaan konstitusional. Interaksi sosial yang menggambarkan betapa subsistim kekuasaan/politik berkemampuan menghasilkan pembentukan pemikiran dan format aktivitas praktis terhadap sekelompok orang atau seseorang individu, Bambang Widjojanto, pimpinan KPK, sebagai suatu budaya kekuasaan; 5. Interaksi sosial KPK, dalam hal ini Bambang Widjojanto, sebagai subsistim hukum berseberangan dan terpisah asimetris dengan subsistem hukum budaya kekuasaan, sebab budaya kekuasaan berkemampuan menghasilkan atau kemungkinan memproduksi dampak daripada dampak aktual dan sebenarnya, supaya masyarakat yang merupakan suatu sistem sosial yang lebih luas, mentaati aturan hukum yang disusun dengan redaksi hukum mereka. Dengan demikian bahasa hukum yang disusun subsistim kekuasaan itu melambangkan legitimasi, akan tetapi anggota masyarakat sebagai subsistem mengharapkan dan memandangnya tidak demikian melainkan merupakan suatu relasi sosial yang tidak tertib dan asimitris. Mereka, anggota masyarakat, dalam interaksi sosial mengenai pimpinan KPK mempunyai cara pandang sendiri dan tidak dipengaruhi oleh informasi sosial yang diperoleh melalui media masa. Bahasa hukum yang disusun, diformulasi, digunakan dan diargumentasi subsistem kekuasaan demkian rupa supaya pengadilan juga mendukungnya dan menerimanya mengenai pimpinan KPK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 6. Bahasa hukum dari subsistem kekuasaan merefleksi 'official law' yang diumumkan penguasa yang asimetris dengan "unofficial law' yang dipikirkan anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok. Anggota masyarakat mempunyai pemikiran tentang kebutuhan, hak, kewajiban, 'privilege', bahkan dengan 'law-unconsciousness'. 'Official law' dengan bahasa hukum otoratif dari para ahlinya tidak dapat menekan, mengekang unofficial law-consciousness dari anggota masyarakat tanpa menimbulkan hiruk pikuk dalam masyarakat. Media massapun mempunyai bahasa media yang terpisah dari bahasa hukum yang digunakan oleh subsistim kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakterbitan prosedur hukum. Dengan demikian subsistem kekuasaan yang menggunakan bahasa hukum tidak dapat meliputi secara keseluruhan setiap kasus atau tiap kasus dalam subsistem sosial, sehingga subsistem pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang akan memproses suplemen pengembangan dengan menyusun kembali bahasa hukum atas kasus yang dihadapi mengenai pimpinan KPK, Bambang Widjojanto; 7. Bahasa hukum yang diformulasikan bukan hanya pada teori hukum secara legalistik yang bermuatan nilai, pola berpikir tetapi berdasarkan pengalaman dan observasi sosiai yang bermuatan linguistik sistemik yang komunikatif oleh subsistem pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan hukum dan moral pada sistim sosial dan budaya konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyusun bahasa hukum pasti terhadap fakta hukum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 32 ayat (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pembrantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dibehentikan sementara dari jabatannya. Bahasa hukum tersebut dipikirkan secara luas dan menyeluruh dengan bahasa hukum mengenai Tata Cara dan Syarat Pemberhentian Sementara pimpinan KPK, supaya menjadi standar hukum yang berlaku untuk pejabat negara; 2. Saldi Isra Apa yang saat ini dialami lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesungguhnya sudah pernah diperkirakan akan terjadi sejak memasuki Tahun 2015. Pada Harian Kompas tanggal 8 Januari 2015, melalui artikel berjudul: 2015, Tahun Kritis KPK, saya menulis salah satu analisis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 bahwa tantangan eksternal yang akan dihadapi KPK adalah gangguan yang bertujuan untuk menurunkan laju upaya pembe-rantasan korupsi yang semakin menguat. Analisis itu didasarkan pada fakta bahwa dalam usianya yang memasuki tahun ke-12, pemberan-tasan korupsi oleh KPK telah menyentuh orang-orang penting, baik di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan institusi penegak hukum. Dengan demikian, kekuatan yang terus berupaya menahan laju langkah KPK kian besar. Sehingga kekuatan perlawanan balik langkah memberantas korupsi pun semakin menguat. Kekuatiran tersebutlah saat ini yang berkelindan dan berhimpun menjadi satu kekuatan padu menggerus energi pemberantasan korupsi yang dihela KPK. Serangan balik menggunakan kuasa dan kewenangan yang ada pada institusi penegak hukum seperti kepolisian menjadi alat yang cukup ampuh merusak (setidaknya mengganggu) agenda nasional pemberantasan korupsi yang mulai terkonsolidasi di bawah koordinasi KPK. Menggunakan kekuatan tersebut, serangan terhadap KPK betul-betul ampuh. Dengan menggunakan instrumen penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka, sejumlah upaya penindakan KPK pun menjadi tersendat, bahkan terancam terhenti. Langkah perlawanan balik itu terlihat seperti telah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Di permukaan, semuanya terlihat bagai sesuatu proses hukum normal saja. Namun esensi tersiratnya: memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, semua tindakan tersebut dilakukan seolah-olah mempunyai dasar pijakan hukum yang kuat; Sulit untuk menyatakan langkah menetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka sebagai bukan upaya menghambat kerja KPK. Sebab, semuanya dengan mudah dapat dipahami. Hanya saja, agenda tersebut terselamatkan karena terbungkus secara rapi dengan mengatasnama-kan penegakan hukum. Celah-celah hukum yang tersedia dimanfaatkan begitu rupa hingga perlawanan terhadap KPK terlihat sebagai sesuatu yang normal saja. Celah yang dimaksudkan adalah memanfaatkan pasal pemberhentian sementara pimpinan KPK karena berstatus tersangka; Dengan menggunakan celah Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak pihak di lembaga ini benar- benar terancam dengan proses hukum yang kelihatannya benar. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa dalam hal pimpinan KPK menjadi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. Sebagai penegak hukum, sangat mungkin penyidik menggunakan ruang yang tersedia dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut untuk melumpuhkan KPK dengan menetapkan pimpinannya sebagai tersangka dugaan tindak pidana sealipun tindakan tersebut amat sumir. Dengan jalan itu saja, pimpinan KPK harus sudah berhenti sementara dari jabatannya begitu ditetapkan sebagai tersangka. Ketentuan tersebut, bagi Pemohon perkara konstitusi ini, norma Pasal 32 Ayat (2) UU KPK dinilai telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, bila rumusan norma dengan tanpa batasan tindak pidana kejahatan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan sementara telah menyebabkan setiap pimpinan KPK rawan dan potensial dikriminalisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Kerawanan tersebut semakin kuat ketika KPK melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang sedang memegang jabatan atau pengaruh pada institusi penegak hukum. Berhenti sementara sebagai Pimpinan KPK karena menjadi tersangka untuk tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK pada dasarnya memiliki semangat yang amat baik. Di mana, ketentuan tersebut sesungguhnya menghendaki agar setiap pimpinan KPK memiliki standar moral tinggi dan pimpinan KPK haruslah seorang manusia “sempurna” dengan tanpa ada toleransi melakukan kejahatan sekecil apapun. Artinya, ketika berstatus sebagai tersangka, pimpinan KPK harus meninggalkan jabatannya. Pada saat yang sama, tingginya standar moral bagi pimpinan KPK yang ditentukan Undang-Undang juga ditujukan agar KPK menjadi lembaga terpercaya dalam melakukan tindakan luar biasa (extra ordinary) memberantas korupsi. Selain itu, cita demikian juga menghendaki agar pimpinan KPK memiliki integritas dan menjadi contoh bagi penyelenggara negara lainnya; Hanya saja, di balik semangat baik norma Pasal 32 ayat (2) UU KPK ini tersimpan bom waktu yang dapat meledakan kerja-kerja besar KPK. Bom waktu itu akan menjadi aktif saat langkah pemberantasan korupsi diarahkan pada lembaga penegak hukum. Dengan kewenangan penyidikan yang dimiliki kepolisian sebagai penegak hukum misalnya, ketentuan tersebut potensial Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 dimanfaatkan untuk “mengganggu” KPK. Caranya sederhana, dengan alasan hukum yang sangat mungkin dicari-cari, menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka kinerja. Apa yang terjadi dengan KPK sejak awal 2015 merupakan bukti nyata betapa efektifnya bekerja bom waktu Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Dua pipinan KPK diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana yang terjadi jauh sebelum keduanya terpilih menjadi pimpinan KPK. Dalam kasus yang menimpa pemohon, misalnya, dugaan yang sesungguhnya telah dikonfirmasi ketidakbenar-annya ketika proses seleksi pimpinan KPK tahun 2011. Bahkan, dugaan tindak pidana yang dituduhkan telah pula diklarifikasi bersangkutan secara langsung kepada publik melalui media cetak/televisi saat seleksi pimpinan KPK. Artinya, dengan ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana yang amat sumir saja, seorang pimpinan KPK dapat berhenti sementara. Fakta ini sebetulnya mengkonfirmasi bahwa Pasal 32 ayat (2) UU KPK tidak saja menyimpan maksud baik, melainkan juga mengandung titik lemah mendasar yang justru dapat mengancam dan sekaligus membahayakan keinginan kolektif bangsa ini memberantas korupsi dengan membentuk lembaga khusus bernama KPK; Bahkan, bila diletakan pada kontek politik hukum pembentukan UU Nomor 30 Tahun 2002, celah yang tersedia dalam Pasal 32 ayat (2) ini amat mungkin melumpuhan KPK sebagai institusi extra-ordinary dalam menghambat laju pratik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu amanah sentral era reformasi. Paling tidak, bentangan fakta yang menimpa KPK sejak pertengahan Januari 2015 lebih dari cukup untuk membuktikan kebenaran penilaian ini. Artinya, sekiranya tidak segera ditutup, ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat mengancam dan mengubur masa depan KPK yang dalam batas-batas tertentu dapat juga mengancam masa depan agenda pemberantasan korupsi; Terkait dengan ancaman tersebut, Jon ST Quah dalam bukunya Curbing Corruption in Asian Countries, An Impossible Dream? (2013) menyataan bahwa lembaga antikorupsi sebagai ujung tombak perang melawan korupsi, salah satunya kunci utamanya, keberadaanya harus didukung produk legislasi komprehensif yang memungkinkan lembaga ini optimal dalam desain besar pemberantasan korupsi. Menggunakan pandangan tersebut, rumusan Pasal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 32 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat dikatakan telah menjadi celah besar yang potensial mengganggu agenda pemberantasan korupsi yang diamanatkan kepada KPK. Tida hanya itu, bila dikaitan dengan asas pembentuan peraturan perundang-undangan kondisi ini sulit mencapai kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Selain menjadi bom waktu bagi KPK, dengan segala kelemahan, Pasal 32 ayat (2) dengan juga menjadi ancaman sekaligus “teror” bagi setiap orang yang menjadi pimpinan KPK. Pasal tersebut akan menjadi hantu yang dapat menyebabkan pimpinan KPK berpikir dua kali ketika hendak menindak elit-elit pada lembaga penegak hukum atas sangkaan melakukan korupsi. Padahal, kehadiran KPK adalah untuk menyeret pelaku korupsi kakap yang selama ini belum tersentuh penegak hukum konvensional. Bahkan, pembentukan KPK membawa misi besar lainnya yaitu untuk membersihkan lembaga penegak hukum termasuk polisi; Dengan pengalaman terbaru ini, tanpa memberi batasan, pada gilirannya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus menjadi ancaman pemberantasan korupsi. Saat yang sama,ketentuan dimaksud akan dapat menyebabkan tidak adanya kepastian dan sekaligus perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi pimpinan KPK dalam melaksanakan tugas sesuai UU KPK. Bila dikaitkan dengan kondisi hari ini, mereka yang berniat mewakafan diri mereka mengabdi di KPK sangat mungkin berfikir ulang mencalonkan atau mengajukan diri dalam proses seleksi yang tengah berlangsung; Dengan menyadari kelemahan yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK, tidak ada pilihan lain kecuali menutupnya. Pilihan tersebut mesti diambil untuk menyelamatkan agenda pemberatasan korupsi masa yang akan datang. Upaya menutup kelemahan dimaksud bukan dalam bentuk membatalkan keberadaan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, melainkan dengan cara memberi penafsiran terhadap batasan-batasan makna dan/atau ruang lingkup jenis tindak pidana kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Langkah pembatasan berkisar pada penentuan secara tegas ruang lingkup, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 waktu serta jenis tindak pidana kejahatan yang dapat dijadikan dasar/alasan untuk memberhentikan sementara pimpinan KPK; Pilihan dimaksud akan merupakan langkah bijak. Sebab, jalan tersebut tidak akan menciderai upaya untuk tetap menjaga standar moral yang mesti dimiliki pimpinan KPK. Pada saat yang sama juga dapat memberi kepastian bagi keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara yang telah mewakafkan waktu mereka menjadi pimpinan KPK. Dalam hal ini perlu ditekankan kembali, bahwa pembatasan tersebut semata-mata untuk memastikan menutup celah hukum yang terdapat dalam norma UU KPK tersebut tidak disalahgunakan untuk menyerang balik upaya-upaya membersihkan lembaga penegak hukum dari korups; Dalam konteks itu, yang dilakukan adalah pemilahan antara jenis tindak pidana kejahatan yang dapat menjadi alasan pemberhentian sementara pimpinan KPK, dan tindak pidana kejahatan yang diberi ruang bagi pimpinan KPK untuk memilih tetap bertahan jabatannya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai tersangka; Lalu, dengan pemilahan seperti ini, apakah dimaksudkan untuk menurunkan standar moral yang harus dimiliki pimpinan KPK? Tentu tidak demikian. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pemilahan ini semata-mata untuk mencegah agar kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak “diganggu” oleh hanya dengan suatu tuduhan melakukan tindak pidana umum yang belum tentu dapat didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Dalam hubungannya dengan standar moral pimpinan KPK, bila seandainya pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka untuk tindak pidana selain yang ditentukan, maka pilihan mengundurkan diri atau tetap bertahan pada jabatan dipulangkan pada sikap pimpinan KPK yang bersangkutan; Mengapa pemilahan tersebut menjadi penting? Pertama, dengan adanya pemilahan, KPK dapat diproteksi dari serangan balik mengatasnamakan hukum. Sebab, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK tak mudah dilakukan. Kedua, pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum akan lebih memiliki kepastian. Sebab, keberanian pimpinan KPK juga ditopang norma hukum yang mendukung. Di saat yang sama, perlawanan oknum aparat penegak hukum dengan memanfaatkan institusi penegakan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 hukum yang memiliki kewenangan penyidikan juga dapat diantisipasi. Ketiga, pemilahan jenis kejahatan dapat meredam upaya teror terhadap pimpinan KPK dalam menjalan tugas pemberantasan korupsi, terutama ketika menyentuh institusi penegak hukum. Keempat, memberi pilihan kepada pimpinan KPK untuk menentukan sikap ketika ditetapkan sebagai tersangka untuk jenis tindak pidana kejahatan yang tidak dikategorikan sebagai alasan berhenti sementara. Hal mana, di samping menjadi salah satu indikator tingkat standar moral pimpinan KPK, pilihan dimaksud juga menjadi salah cara mempertahankan sikap jika penetapan tersangka dilakukan untuk tujuan menghambat upaya pemberantasan korupsi; Lebih jauh dari itu, pemilahan terhadap jenis tindak pidana diperlukan pula untuk menjamin bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagai salah satu wujud konkrit hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dihormati. Tanpa adanya batasan tentang jenis/ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijadikan alasan pember-hentian sementara, setiap pimpinan KPK akan menjadi orang paling rentan untuk dilanggar haknya, terutama saat menjalankan tugas-tugas penindakan beresiko tinggi. Kerentanan yang demikian amat potensial meruntuhkan KPK sebagai institusi yang ide pembentukannya adalah memberantas korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa di Indonesia; Kerentanan yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK sesungguhnya telah berada pada ranah menegasikan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945. Lebih dari itu, penegasian dimaksud semakin terang dan jelas ketika UU KPK juga tidak menentukan limitasi waktu atau sampai kapan atau berapa lama status berhenti sementara dapat disematkan pada pimpinan KPK yang jadi tersangka. Dalam praktik, pemberhntian sementara justru berlangsung hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK. Dalam konteks ini, status tersangka secara tidak langsung telah menjadi alasan memberhentikan pimpinan KPK secara tetap. Hal ini semakin menguatkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah memicu munculnya ketidakpastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian serta tidak diadopsinya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 asas praduga tidak bersalah, ketentuan UU KPK dimaksud tentunya harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; Terkait dengan hal di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, sebuah norma yang tidak mengandung asas praduga tidak bersalah secara expressis verbis ketentuan tersebut melanggar norma UUD 1945. Dalam konteks ini, karena Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan persa-maan di hadapan hukum dan pemerintahan, maka ketentuan ini patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai untuk jenis tindak pidana kejahatan tertentu yang juga diberlakukan untuk jabatan tinggi lembaga negara lainnya; Untuk tujuan memberi kepastian hukum yang adil bagi warga negara yang menjadi pimpinan KPK, memastikan diadopsinya asas praduga tidak bersalah, memberi proteksi terhadap langkah penindakan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan elit, dan untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi, pembatasan terhadap tindak pidana kejahatan yang dijadikan alasan untuk memberhentikan pimpinan KPK sudah harus dilakukan. Salah satu jalannya adalah memberi penafsiran terhadap Pasal 32 ayat (2) UU KPK; Sebagai pemegang kuasa kehakiman yang sejak awal concern mengawal kerja pemberantasan korupsi, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memberi penafsiran terhadap Pasal 32 ayat (2) UU KPK guna memproteksi agar norma tersebut tidak lagi digunakan untuk melemahkan KPK. Selain itu, penafsiran dengan membatasi makna frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” juga merupakan jalan cerdas menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi yang mulai terseok-seok; 3. Eddy O.S. Hiariej Kasus Posisi 1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Udang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi menyatakan, “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 3. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Udang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, dianggap bertentangan denganPasal 28D ayat (1) UUD 1945. Analisis Yuridis Heijder dalam Kritieke Zones In De Strafrechtswetenschappen menulis, antara lain bahwa metodologi dari ilmu hukum modern harus memiliki perhatian yang besar untuk hal-hal yang nyata ada. Masih menurut Heijder, salah satu fase pemikiran hukum pidana yang sangat fundamental adalah refleksi filsafati. Fase pemikiran ini menjadi penting dalam rangka penyusunan dan pembentukan suatu aturan hukum agar tidak menyimpang dari tujuan dan fungsi aturan hukum itu sendiri. Pembentukan suatu ketentuan pidana secara mutatis mutandis harus bersinergi dengan tujuan dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Tujuan hukum pidana selain melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara, juga bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat le salut du people est la supreme loi yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan. Sedangkan fungsi hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka berikut segala tindakan hukum termasuk upaya paksa terhadapnya, berada dalam ranah hukum acara pidana yang berlandaskan due process of law sebagai prinsip yang berlaku universal. Due process lahir dari amandemen ke-5 dan ke-14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. Due process menghasilan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal. Pertama, apakah penegak hukum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Kedua, jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. Bila dihubungkan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana, maka due process bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Dalam konteks yang demikian, tidaklah berlebihan apa yang dikatakan oleh Jerome Scolnick dalam Justice Without Trial bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 hukum acara pidana dimaksudkan untuk mengontrol aparat penegak hukum dari kesewenang-wenangan. Konsep perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana dapat dilihat secara in abstracto dan in concreto. Perlindungan in abstracto mengandung makna bahwa substansi suatu kaedah hukum tidak memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum in concreto mengandung arti bahwa praktik penegakan hukum tidak memberikan perlindungan. Paling tidak ada dua para meter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum in abstracto dikandung oleh suatu norma hukum. Pertama, apakah suatu norma menjamin kepastian hukum. Kedua, apakah suatu norma bersifat diskriminatif. Kedua para meter tersebut berisfat kumulatif. Artinya, jika salah satu saja para meter tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara in abstracto. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Udang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi yang berbunyi , “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”, tidaklah memberikan perlindungan hukum secara in abstracto terhadap individu karena tidak memberikan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif. Oleh karena itu ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Unang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun dasar argumentasi Ahli adalah sebagai berikut: PERTAMA, penetapan tersangka berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP hanyalah berdasarkan bukti permulaan. Hal ini pada dasarnya merupakan perwujudan sunrise principle dalam sistem peradilan pidana. Artinya, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan. Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidak lolos begitu saja dari jeratan hukum. Sebagai penyeimbang sunrise principle, dalam sistem peradilan pidana juga dikenal sunset principle. Artinya, jika seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan lebih lanjut, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 130 yang cukup, maka perkara tersebut segera dihentikan. Landasan filsafati prinsip ini agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu seseorang yang berstatus sebagai tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa dia bersalah. Apabila seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka harus diberhentikan dari jabatannya, selain melanggar asas praduga tidak bersalah juga mengekang hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam due process of law. Konsekuesni lebih lanjut, jaminan terhadap kepastian hukum diabaikan. Terlebih jika penetapan tersangka itu dilakukan atas dugaan suatu suatu tindak pidana yang terjadi sebelum orang tersebut memegang suatu jabatan publik. In casu a quo, orang tersebut disangkakan melakukan suatu tidank pidana yang terjadi sebelum yang bersangkutan menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. KEDUA, masih berkaitan dengan kepastian hukum, seyogyanya pasal a quo ditafsirkan secara restriktif bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya jika dan hanya jika, kejahatan tersebut dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Interpretasi yang demikian adalah logis – sistematis – historikal, sebab untuk menjabat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui seleksi berjenjang yang sangat ketat dengan melibatkan partisipasi publik. Tentunya rekam jejak orang tersebut juga ditelusuri. Jika orang tersebut memiliki masalah hukum, semestinya Panitia Seleksi dan DPR tidak memilih yang bersangkutan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. KETIGA, kalimat yang menyatakan, “.....menjadi tersangka tindak pidana kejahatan.....” dalam pasal a quo, bersifat diskriminatif bila dibandingkan dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian terhadap pejabat publik yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Tidak ada pembatasan terkait tindak pidana kejahatan dalam pasal a quo membawa konsekuensi tindak pidana kejahatan apapun yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Sebagai misal : kalau seorang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 131 memberikan hewan piaraannya secara wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 KUHP dan kemudian dijadikan tersangka, maka yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena Pasal 302 KUHP tersebut terdapat dalam BUKU Kedua KUHP mengenai tindak pidana kejahatan meskipun hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang mengantur secara rinci kualifikasi tindak pidana yang dapat digunakan untuk memberhentikan seorang Presiden dan Wakil Presiden, yakni hanya tindak pidana pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.Demikian pula ketentuan terhadap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Anggota Komisi Yudisial yang diberhentikan karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Perbedaan lain juga jelas terlihat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala daerah diberhentikan sementara jika yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa tindak pidana korupsi, tindakpidanaterorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecahbelah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan pengaturan yang demikian menunjukan adanya diskriminasi karena tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum; Seyogianya harus ada pembatasan terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan. Lazimnya hanya sebatas tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran berat hak asasi manusia dan narkotika. Hal ini karena kejahatan- kejahatan tersebut adalah kejahatan luar biasa yang memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan internasional. Pembatasan lain juga dapat ditujukan terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 10 tahun ke atas. Hal ini memperlihatkan tingkat keseriusan dari kejahatan tersebut. Dalam konteks KUHP tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana kejahatan terhadap nyawa. KEEMPAT, diskriminasi lainnya bahwa dalam pasal a quo, tidak diatur mengenai tindakan pemolisian. Hal ini berbeda dengan sejumlah ketentuan undang-undang terkait tindakan pemolisian terhadap pejabat publik. Tindakan pemolisian terhadap Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Anggota Badan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 132 Pemeriksa Keuangan dan Anggota Komisi Yudisial dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden. Prosedur yang demikian tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya bahwa Pasal 32 ayat (2) Udang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi yang menyatakan, “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”BERTENTANGAN DENGAN dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu pasal a quo haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, KECUALI, ditafsirkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam pasal a quo adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 10 tahun ke atas; 4. Zainal Arifin Muchtar 1. Secara historik memang sulit untuk menegasikan bahwa pasal tersebut dicantumkan oleh karena adanya keinginan mendapatkan komisioner KPK yang bersih sebersih-bersihnya, sehingga dengan sendirinya hal tersebut menempatkan muruah KPK menjadi sangat kuat dan tinggi. Artinya aturan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK adalah dalam rangka menjaga KPK itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPK itu sendiri; Problemnya adalah apa yang dibayangkan pembentuk undang- undang ketika membentuk aturan tersebut adalah dalam konsep penegakan hukum yang normal dan biasa-biasa saja. Ketika dibayangkan bahwa semua proses penegakan hukum hadir melalui proses hukum yang benar dan bukan proses hukum yang diadakan atau mengada-ada, seringkali dengan mudah saat ini seseorang ditetapkan menjadi tersangka dengan bukti yang terekayasa atau bukti yang tak sempurna atau yang dicari-cari bahkan tak lengkap sekalipun dan tetap dijadikan tersangka oleh karena hanya berdasar pada mekanisme penegakan hukum pidana normal. Bahkan merasa memiliki rem darurat yang dapat digunakan dalam bentuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 133 Bayangan normal tersebut tidaklah tergambar dalam pembentuk Undang-Undang KPK. Sepanjang pembacaan ahli atas Risalah Undang- Undang KPK, sama sekali tidak terdapat pembahasan detail mengenai hal tersebut. Bahkan tidak menjadi daftar inventaris masalah yang dipersoalkan. Hanya saja perdebatannya selalu disandarkan pada keinginan bahwa orang-orang yang berada di KPK adalah orang yang terjaga kapasitas dan integritasnya. Di tengah beragamnya ketentuan pelanggaran pidana mulai dari yang serius hingga hal yang sepele, praktik penegakan hukum yang seringkali keliru maupun mudahnya mendalilkan bahwa ada prinsip korektif SP3 membuat sangat mungkin terjadi penetapan tersangka atas pimpinan KPK yang berujung pada dihentikannya secara sementara seorang pimpinan KPK; 2. Secara struktural mudahnya terjadi penghentian perkara ini akan membuat kerepotan tersendiri akibat Undang-Undang KPK yang tidak mengatur secara detail berbagai hal yang berkaitan dengan pemberhentian sementara ini. Misalnya saja dalam hal KPK terpaksa kekurangan pimpinan akibat pemberhentian sementara, maka dengan seketika terpaksa dikeluarkan perpu seperti yang sudah terjadi belakangan ini. Bahkan turunan dari hal itu juga tidak diatur dengan detail. Misalnya, pemberhentian sementara atas pimpinan KPK yang kemudian terjadi lagi proses penghentian sementara terhadap pimpinan sementara tersebut, maka akan ada perdebatan tentunya perihal pimpinan sementara mana yang dapat kembali ke posisi jabatan semula ketika terjadi penghentian atas proses penyidikannya; 3. Dengan membuka mekanisme penghentian sementara yang sangat mudah ini, maka sangat dimungkinkan mendatangkan keributan tersendiri atas penegakan hukum Undang-Undang KPK. Apalagi dengan mekanisme ini, gejala turut campur Presiden yang sebenarnya diharamkan dalam proses lembaga negara independent menjadi terbuka melalui perpu yang akan dikeluarkannya. Gejala turut campur Presiden melalui perpu seharusnya dapat dihindari apalagi praktik perpu yang seringkali jauh dari kesan hukum, tapi lebih terkesan politik. Hal ini bisa dilihat misalnya Perpu Penggantian KPK yang baru-baru ini menegasikan usia 65 pemilihan Pimpinan KPK Sementara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 134 Dalam perppu, usia 65 kemudian dinegasikan, sehingga pimpinan sementara yang ditunjuk adalah usia yang di atas 65 tahun. Tentu pertanyaan mendasar secara ketatanegaraan hal ihwal kegentingan memaksa apa yang terjadi, sehingga usia 65 pun harus dikesampingkan? Hal ihwal kegentingan apa yang membuat perpu dikeluarkan lalu aturan perpu salah satu pasalnya adalah menegasikan usia 65. Hal yang tentu saja model-model begini seringkali lahir dari kepentingan politik dan bukan hanya sekadar soal penegakan hukum; Penerimaan terhadap praktik pengeluaran perppu semacam ini sangat mungkin diimbuhi dengan kepentingan politik. Jeremy Pope tahun 2002 dalam bukunya Strategi Memberantas Korupsi mengatakan bahwa wewenang menghentikan untuk sementara biasanya dicantumkan dalam Undang-Undang Antikorupsi. Dalam hal ada alasan-alasan yang meyakinkan bahwa wewenang itu disalahgunakan, ada baiknya memberhentikan untuk sementara pejabat bersangkutan selama pemeriksaan berjalan. Namun wewenang ini mudah sekali disalahgunakan. Kita dapat membayangkan sebuah skenario di masa depan, kepala badan antikorupsi mungkin diberhentikan sementara oleh Presiden semata-mata hanya karena ia menyelidiki tuntutan-tuntutan yang dapat memalukan dari sisi politik; Apa yang dinyatakan Jeremy Pope adalah adanya kemungkinan distingsi antara keinginan menegakkan integritas dalam bayangan penegakan hukum yang normal dengan fakta bahwa adanya kemungkinan penyalahgunaan oleh akibat penegakan hukum yang tidak normal atau dibuat-buat; Ketiga hal di atas, adanya distingsi antara keinginan menegakkan integritas dengan bayangan penegakan hukum normal dengan fakta bahwa adanya kemungkinan penyalahgunaan akibat penegakan hukum yang normal, ini seringkali disebut dengan antinomi hukum. Antinomi hukum jika dilacak berasal dari pandangan Immanuel Kant yang kemudian berujung bahwa pada hakikatnya hukum itu sering terjadi tarik-menarik antara satu atau atau tiga kepentingan secara bersamaan. Mirip dalam kasus ini, terjadi tarik-menarik antara bangunan keinginan menjelaskan yang namanya integritas Pimpinan KPK dengan kepastian dan keadilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 135 yang seharusnya dijamin dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, sehingga ada tarik-menarik antara keinginan menguatkan integritas pimpinan. Pada saat yang sama dengan klausula Pasal 32 itu membuka kemungkinan mudahnya ditersangkakan oleh sebuah proses penegakan hukum; Saksi Pemohon dalam persidangan sebelumnya sudah menjelaskan beberapa kasus pidana yang sangat mudah dan sangat remeh-temeh, tetapi kemudian dapat dikualifikasikan memenuhi kualifikasi Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Model antinomi ini tentu saja harus segera diselesaikan. Dan bentuk penyelesaiannya tentu saja adalah pandangan atau tafsiran, termasuk memberlakukannya secara conditionally constitutional. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat memikirkan dan menyelesaikan tekanan atau tensi akibat adanya antinomi hukum ini; 4. Pentingnya untuk memulai pemikiran perlindungan bagi Pimpinan KPK. Dalam kondisi hukum yang seringkali tak normal, maka penguatan muruah KPK tidaklah bisa hanya dengan menegakkan integritas KPK semata, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi KPK itu sendiri. Seperti galibnya ketentuan menghalangi perbuatan mungkar selalu lebih sulit dibanding menyerukan untuk perbuatan baik, upaya deras penindakan korupsi selallu menyimpan potensi perlawanan balik dari pelaku korupsi. Hal yang jauh berbeda dengan upaya pencegahan yang seringkali jauh dari perlawanan meriah atasnya; Upaya penindakan, apalagi terhadap pemegang wilayah kekuasaan tentu lebih mudah mendapatkan perlawanan. Sejarah mencatat, perlawanan atas pemilik kekuasaan semisal parlemen, presiden maupun tentara dan polisi, seringkali menjadi ajang terbuka bagi perlawanan balik. Hongkong 1974 memberikan gambaran demo besar penentangan atas pendirian ICAC yang dilakukan oleh para polisi bahkan dengan kekerasan karena ICAC dianggap sebagai musuh bagi siapa pun yang merasa terancam dengan kehadiran lembaga tersebut; Nigeria juga mengenal Nuhu Ribadu. Seorang hero kepolisian Nigeria yang dengan karier cemerlang dan kemampuan jempolan untuk melakukan pemberantasan korupsi ketika menjabat sebagai kepala dari Economic dan Financial Crime Commission (EFCC) di Nigeria sejak tahun 2003. Track record-nya mengagumkan, berbagai sogokan dengan jumlah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 136 luar biasa besar berhasil dia lawan. Namun, akhirnya dia menyedihkan karena mengejar seorang politisi senior yang memiliki pengaruh kuat dengan tuduhan korupsi, ia terpaksa terlempar dari jabatannya dengan dituduh berbagai kejahatan, bahkan terancam percobaan pembunuhan yang membuat dia terpaksa melarikan diri ke Inggris pada tahun 2009; Rasanya, sangat mungkin mengasosiasikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ulangan dengan fragmen yang sama walaupun dengan judul berbeda dari apa yang terjadi di Hongkong dan Nigeria. Perlawanan balik dari para koruptor tentunya. Salah satu analisis yang mendasari mengapa hal ini terjadi adalah oleh karena perlindungan terhadap lembaga dan pekerja antikorupsi yang memang sangat minim. Undang-undang memberikan kewenangan luar biasa bagi KPK untuk menyerang pelaku para korupsi. Sayangnya, tidak dibekali dengan sistem pertahanan diri yang kuat ketika ada serangan balik dari para koruptor. Sistem yang tak imun inilah yang mengundang serangan balik terhadap KPK dan pada posisi inilah urgensi untuk menyediakan mekanisme perlindungan menjadi penting. Sesungguhnya, kesadaran akan pentingnya membangun model perlindungan telah lama dimaklumi oleh negeri ini dan bahkan oleh seluruh dunia; Dalam United Convention Against Corruption (UNCAC), konvensi anti korupsi ini telah mencatatkan pentingnya perlindungan atas pekerja pemberantasan korupsi. Meski tidak secara langsung kepada imunitas kelembagaan, pesan UNCAC adalah adanya kemungkinan kriminalisasi dan gangguan atas pemberantasan korupsi, sehingga negara-negara perlu mengambil langkah guna memprevensi kemungkinan-kemungkinan tersebut; Pada bulan November tahun 2012 yang lalu, pertemuan komisioner dan mantan komisioner dari berbagai lembaga pemberantasan korupsi dari berbagai negara dilakukan di Jakarta dan yang pada intinya melahirkan Jakarta Statement yang salah satu isinya adalah merekomendasikan untuk segera dimungkinkan dilakukannya berbagai hal terhadap lembaga-lembaga antikorupsi di berbagai belahan dunia dengan menggunakan prinsip immunity. Hal yang intinya merekomendasikan langkah-langkah yang cepat, penting, tegas, dan segera harus dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 137 untuk melakukan perlindungan atas lembaga-lembaga anti korupsi, para komisioner, para pekerjanya dari berbagai kemungkinan tindakan-tindakan pidana dan perdata. Bahkan, tindakan perlindungan serupa sebenrnya juga disematkan ke beberapa lembaga negara yang sudah ada di Indonesia. Semisal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman menggariskan bahwa dalam rangka menjaga tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut di muka pengadilan. Hal yang jelas merupakan bentuk perlindungan terhadap komisioner KPK yang dalam kerja-kerjanya memang sangat mungkin berhadapan dengan kekuasaan; Begitu juga perlindungan terhadap pekerja lingkungan hidup yang dijaminkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan berbagai undang-undang lain yang sudah mencantumkan hal yang serupa. Bahkan para anggota parlemen juga diberikan demikian, diberikan imunitas dari kerja-kerjanya, sehingga tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata; Sikap yang sama ditunjukkan dengan berbagai aturan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang membangun prinsip- prinsip perlindungan tersebut seperti di Zimbabwe dan di negara lain. Artinya secara ide dan konseptual, tak ada yang meragukan dari ide untuk melakukan imunitas terhadap pekerja antikorupsi. Persoalannya tinggal sejauh mana perlindungan tersebut, jawabannya tentu tak mudah. Harus ada kesepakatan tentang sejauh mana serta analisis yang mendalam atas kesesuaian terhadap hukum nasional yang mengatur hal tersebut; Imunitas yang terlalu jauh sangat mungkin mengubah menjadi impunitas. Hal yang tentu saja diharamkan dalam doktrin penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tentu saja harus mencari rumusan yang pas dan terbatas yang dibutuhkan dalam pendalaman dan pengayaan wacana untuk hal tersebut. Kita juga tentu masih ingat, betapa seringnya Undang-Undang KPK diuji di Mahkamah Konstitusi, baik oleh orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki Undang-Undang KPK maupun orang yang kelihatannya mau “merusak” Undang-Undang KPK. Mahkamah Konstitusi sendiri pernah membangun prinsip constitutional importance. Kelembagaan KPK yang diuji berkali-kali Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 138 dinyatakan tidak tepat secara kelembagaan. Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai saat ini belum dapat dikatakan dilaksanakan secara optimal, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi, belum efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga membentuk lembaga seperti KPK dapat dianggap secara konstitusional atau constitutional importance dan termatuk menjadi lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12- 16-19/PUU-IV/2006, halaman 269. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi membangun konsep kelembagaan KPK yang penting secara konstitusional dengan melebarkan penafsiran atas Pasal 24 ayat (3) yang saat itu KPK banyak dipersoalkan secara ketatanegaraan karena tidak memiliki cantolan kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sangat mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk membangun prinsip perlindungan bagi KPK sebagai salah satu kepentingan konstitusional untuk menyelamatkan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK yang memiliki constitutional importance dengan melakukan penafsiran atas konsep setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijaminkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Berdasarkan keterangan di atas, ahli mengambil menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK adalah pasal yang memiliki dua wajah. Satu sisi menjaga muruah KPK dan penting untuk tetap ada. Akan tetapi, dengan adanya fakta penegakan hukum yang sangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 139 mungkin tak normal, maka akan ada kepentingan untuk melakukan penafsiran kembali atas klausula melakukan tindak pidana yang dicantumkan pada pasal tersebut; 2. Sebagai lembaga negara independen yang diberi tugas besar dalam melakukan pemberantasan korupsi, sangat mungkin mendapatkan upaya serangan balik yang membuat pentingnya dihadirkan prinsip- prinsip perlindungan bagi KPK yang sebenarnya dikenal dalam konsep internasional maupun konsep nasional yang dianut dalam berbagai undang-undang di negara ini; 3. Adanya kepentingan untuk melakukan penafsiran atas ketentuan tindak pidana yang dicantumkan tersebut, sebagaimana Mahkamah Konstitusi sering kali telah melakukannya untuk melakukan perlindungan atas tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai sebagai bagian dari tujuan yang dijabarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu juga untuk menyelesaikan problem tensi akibat antinomi hukum yang terjadi pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KPK sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon; 5. Ganjar Laksmana Bonaparta Semangat reformasi yang dilatarbelakangi pengalaman buruk terpuruknya Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat perbuatan korupsi telah melahirkan sejumlah karya agung berupa perangkat peraturan perundang-undangan dan lembaga. Amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dibentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya terwujud melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Butuh tiga tahun untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, mimpi memberantas korupsi dengan cara-cara yang luar biasa dituangkan ke dalam seperangkat norma peraturan perundang-undangan yang belakangan baru mulai terasa kekurangan dan kelemahannya, termasuk pelemahannya. Kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi memang didorong oleh keinginan untuk menjadikannya sebagai badan yang kuat bahkan extra ordinary body. Oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 140 karena itu, demi menjaga keluarbiasaannya itu dibutuhkan personel yang juga kuat secara etika dan moral termasuk dengan mengatur proses pemilihan yang berbeda dengan proses pengisian personel pada jabatan lain pada umumnya; Munculnya Pasal 32 ayat (2) pun merupakan bagian dari keinginan menjaga kesucian lembaga ini yang belakangan baru kita sadari bukan tidak memunculkan masalah, tetapi juga bahkan memunculkan ekses lain yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi; Pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui mekanisme yang berbeda dibanding mekanisme pemberhentian pejabat lainnya secara nyata telah menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang merugikan pihak tertentu, warga masyarakat maupun negara dan bangsa yang sedang giat memberantas korupsi; Perlindungan hukum atas hak-hak dasar manusia. Asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang ada dalam norma hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tetap harus dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan hukum hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht); Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa seseorang yang meskipun berstatus tersangka bahkan terdakwa atas suatu tindak pidana yang sedang disangkakan atau didakwakan kepadanya, tetap mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi dan karenanya hukum harus menjamin bahwa dia tetap mendapatkan hak-haknya tersebut termasuk dan terutama untuk diperlakukan secara adil. Sejalan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) juga diakui secara universal bahwa dalam berbagai Instrument Hak Asasi Manusia International, Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights menyatakan, “Every one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.” Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Every one charged with a penal offence has the right to be Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 141 presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia harus diartikan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, menghadapi proses hukum dengan konsekuensi timbal balik bahwa setiap orang pun karenanya harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan; Proses hukum sesuai Pasal 32 ayat (2) UU KPK secara nyata bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum atas hak-hak dasar manusia tersebut. Penetapan tersangka tanpa membatasi jenis kualifikasi kejahatannya amatlah rentan disalahgunakan mengingat akan selalu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah dan kelemahan proses acara penetapan tersangka; Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang tidak membatasi jenis dan kualifikasi tindak pidana, tidak membatasi tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana, maka kita membayangkan beberapa hal ini akan terjadi; Pertama, ada tidak kurang dari 6.000 kejahatan di dalam maupun di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpotensi diperalat mentersangkakan seseorang dalam hal ini pimpinan KPK dengan sebagian besar norma yang tidak mengakar di masyarakat yaitu terutama norma kejahatan yang diatur di luar KUHP. Lebih dari itu, apabila rancangan KUHP disahkan dimana tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran, maka semua peraturan daerah yang lebih dari 95% diantaranya mencantumkan ketentuan pidana, berpotensi dijadikan dasar menetapkan tersangka seseorang dan kemudian diberhentikan karenanya sebagai konsekuensi dari Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berpikir bahwa hukum harus futuristik dalam pengaturan norma dan pelaksanaannya. Kita Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 142 tidak menghendaki seorang pimpinan KPK atau seorang siapa pun diberhentikan dari jabatannya meski hanya sementara hanya karena parkir di tempat yang ternyata dilarang parkir; Mengacu pada tertinggalnya norma hukum acara dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan lemahnya sistem peradilan pidana yang mengacu pada undang-undang yang telah ketinggalan zaman itu, menetapkan tersangka atas tindak pidana yang bukan kepalang banyaknya itu amatlah tidak sejalan dengan prinsip due process of law dan ini bahkan berpotensi menjadikan sebagai draconian system atau sistem yang penuh kesewenangan. Bahkan dengan perluasan objek praperadilan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan harus kita hormati bersama, seseorang terutama dalam hal ini pimpinan KPK yang menjadi tersangka terlanjur menanggung kerugian. KPK ikut menanggung kerugian, masyarakat dan semangat pemberantasan korupsi menjadi potential victim. Di saat dunia melalui United Nations Convention Against Corruption bersemangat memberantas korupsi dan mengamanatkan agar negara-negara membentuk badan khusus anti korupsi, KPK justru dengan mudahnya dilemahkan melalui ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang KPK, yaitu Pasal 32 ayat (2), khususnya mengenai penetapan tersangka dan konsekuensinya; Ahli memberi sedikit pandangan atau komentar menyangkut kasus perkara yang menjadi pemicu permohonan ini, sekadar untuk menunjukkan betapa rentannya penyalahgunaan pasal pemberhentian pejabat KPK hanya dengan menetapkannya sebagai tersangka terlebih tanpa pembatasan kualifikasi delik dan tempus delictinya; Penetapan Pemohon tersangka dalam hal ini membuktikan bahwa status tersangka dengan kejahatan biasa adalah target antara berdasarkan analisis hukum pidana materiil konstruksi pasal yang disangkakan oleh penyidik terhadap Pemohon tersangka dalam hal ini sangat tidak masuk akal. Terlebih pasal yang digunakan berganti-ganti, bertambah-tambah, dan berubah-ubah konstruksi peristiwanya; Pertama, Pemohon tersangka ditetapkan menjadi tersangka atas dasar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagai orang yang telah menyuruh melakukan perbuatan pidana, memberikan keterangan palsu di pengadilan. Berdasarkan konstruksi, menyuruh melakukan yang diatur dalam Pasal 55 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 143 ayat (1) ke 1 mengenai doen plegen syarat utama penyuruhan (doen plegen) di dalam hukum pidana adalah bahwa yang disuruh melakukan tindak pidana harus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan syarat mutlak dari pengertian doen plegen. Secara logis, dapat kami jelaskan sebagai berikut: Tak seorang pun manusia yang sehat akal dan pikirannya mau disuruh melakukan perbuatan-perbuatan biasa, apalagi mau disuruh melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam konsep doen plegen orang yang mau disuruh melakukan tindak pidana pasti orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan mengacu kepada kasus yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini tersangka, konstruksi menyuruh melakukan memberikan keterangan palsu seharusnya ditentukan terlebih dahulu orang yang telah memberikan keterangan palsu itu yang mengacu kepada doktrin dan teori mengenai doen plegen bahwa orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah disuruh melakukan tindak pidana itu haruslah orang yang memenuhi tiga kriteria sebagai berikut: 1. Orang yang disuruh melakukan tindak pidana yang tidak diminta pertanggungjawaban pidana adalah karena ia adalah orang di bawah umur alias anak kecil; 2. Orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang yang disuruh adalah orang yang sakit jiwa atau sakit ingatan; 3. Orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena disuruh melakukan tindak pidana adalah orang yang dalam keadaan memaksa (overmacht) yang absolute atau mutlak yang oleh literatur dan banyak pendapat ahli diberi contoh bahwa orang yang dalam keadaan keadaan memaksa (overmacht) yang mutlak adalah 1) Orang yang sedang dalam keadaan di bawah pengaruh hipnotis; 2) Orang yang menjadi alat terjadinya tindak pidana; Dengan demikian, apabila mengacu kepada konstruksi pasal yang menjadi dasar menetapkan tersangka dalam hal ini Pemohon, nyata sekali bahwa menetapkan tersangka adalah target antara saja mengingat konstruksi pasal sangatlah tidak logis. Atau dengan kata lain, dapat kami gambarkan bahwa Pemohon dalam hal ini tersangka telah ditersangkakan melakukan tindak pidana menyuruh anak kecil di bawah umur bersaksi di hadapan sidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 144 MK atau menyuruh orang gila bersaksi di hadapan sidang MK, atau menyuruh orang yang dalam keadaan overmacht mutlak dihipnotis atau menjadi alat untuk memberikan kesaksian di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi. Atas dasar penjelasan itu, kami berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dialami oleh Pemohon berdasarkan konstruksi Pasal 55 ayat (1) kesatu (doen plegen) adalah konstruksi yang tidak mungkin terjadi dalam peristiwa ini, sehingga karenanya segala akibat penetapan tersangka yang dialami oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan oleh hukum; Selanjutnya mengenai perubahan Pasal 55 ayat (1) kedua mengenai membujuk melakukan, dan Pasal 56 mengenai membantu melakukan dapat di jelaskan bahwa apabila seseorang ditersangkakan sebagai pembujuk sebuah perbuatan pidana, maka seharusnya harus ditetapkan tersangka dulu orang yang dibujuknya sebagai pelaku tindak pidana. Tanpa menemukan seorang pelaku tindak pidana yang dibujuk, tidak mungkin secara hukum ditemukan konstruksi seorang pembujuk; Adapun dalam bentuk pembantuan Pasal 56 (medeplichtige) dapat dijelaskan jelaskan bahwa seorang yang disangka membantu haruslah orang yang mengetahui bahwa orang yang dibantunya bermaksud melakukan kejahatan atau dalam peristiwa ini tersangka tahu bahwa orang yang dibantunya hendak memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi, hal mana menurut ahli sangat tidak sesuai dengan logika hukum yang diatur di dalam norma hukum pidana; [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon B, DPR dalam persidangan tanggal 25 Mei 2015 memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Juni 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juni 2015 yang menerangkan sebagai berikut: A. KETENTUAN UU KPK YANG DIUJI MATERIIL TERHADAP UNDANG- UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 32 ayat (2) UU KPK terhadap UUD 1945, yang berbunyi, “Dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya” yang dianggapnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 145 B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 32 AYAT (2) UU KPK Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU KPK dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK memberikan perlakukan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan Pejabat Negara lainnya. Khusus Pimpinan KPK cukup dengan status tersangka sudah dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya, sementara itu pemberhentian sementara dilakukan setelah ada status terdakwa; b. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberehentian sementara, prosedur, kwalifikasi tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam masa jabatan, maka oleh karenannya Pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c. Bahwa asas pra-duga tak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang menyatakan Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan sementara karena menjadi tersangka tetapi tidak pernah ada kualifikasi yang jelas mengenai delik yang menjadi dasar sangkaan atau kapan terjadinya tindak pidana, Pendeknya dalam menghadapi tindakan polisional dan perlindungan hukum, Pimpinan KPK juga tidak mempunyai perlindungan yang sama, bahkan termasuk paling lemah dibanding pejabat negara lainnya. C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI penyampaian memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Mengenai Legal Standing Pemohon a quo, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 146 sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji; Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas Pasal 32 ayat (2) UU KPK Terhadap permohonan pengujian Pasal 32 ayat (2) UU KPK, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK memberikan perlakukan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan Pejabat Negara lainnya. Khusus Pimpinan KPK cukup dengan status tersangka sudah dapat diberhentikan secara sementara dari jabatannya, sementara itu pemberhentian sementara dilakukan setelah ada status terdakwa, DPR menjelaskan sebagai berkut: 1. Bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang yang sedemikian luas dan strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu dengan melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, bahkan KPK dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan baik oleh pihak kepolisian maupun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 147 oleh pihak kejaksaan, Semua hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 12 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 2. Bahwa mengingat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti di atas, maka diperlukan suatu lembaga yang Pimpinannya harus memenuhi syarat-syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan terhadap Pimpinan KPK dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya, karena memang sifatnya berbeda dengan pejabat negara lainnya dan terhadap yang berbeda dapat diterapkan aturan yang berbeda pula; 3. Bahwa penerapaan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan Pimpinan lembaga negara lainnya juga telah sejalan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 63 Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang menyebutkan: “Bahwa berdasarkan berbagai alasan dalam kedua Ketetapan MPR tersebut dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tersirat dan tersurat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar- benar tepat dan bersih. Oleh karena itu, apabila kemudian lembaga yang diharapkan tersebut terwujud tentulah pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat-syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya. Dalam hal ini, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh spirit yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan”; 4. Bahwa ketentuan yang berbeda bagi Pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK, yang menyebutkan dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara, dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 148 yang tidak dimiliki oleh pimpinan lembaga negara lainnya khususnya Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 6, Pasal 7dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU KPK, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum; 5. Bahwa disamping itu Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, juga merupakan qonditio sine quanon yang dimaksudkan agar citra dan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, selain itu agar Pimpinan KPK yang menjadi tersangka lebih fokus (konsentrasi) untuk mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang memerlukan tenaga dan waktu yang tentunya dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; 6. Bahwa berdasarkan uaraian-uraian di atas, DPR berpendapat perbedaan ketentuan mengenai syarat dapat diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan KPK dengan Pimpinan Lembaga Negara lainnya adalah tidak bertentangan dan dapat dibenarkan secara konstitusional. b. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberhentian sementara, kualifikasi jenis tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam masa jabatan, maka oleh karenanya Pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana sebagaimana diatur Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. DPR memberikan keterangan sebagai berikut : 1. Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan mekanisme pemberhentian sementara Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah diatur secara tegas dalam Pasal 32 ayat (3) UU KPK yaitu apabila statusnya telah menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, maka Pimpinan KPK diberhentikan sementara dengan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 149 2. Bahwa rumusan Frase “menjadi tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK memang dirumuskan berbeda dengan UU lainnya yang merumuskan secara tertentu kualifikasi dan jenis tindak pindananya, namum demikian hal tersebut tidaklah menyebabkan timbulnya ketidakpasitan hukum. Bahwa frase “menjadi tersangka tindak pidana kejahatan” sudah sangat jelas yaitu karena tidak disebutkan secara spesifik kualifikasi dan jenis tindak pidananya, maka hal tersebut bermakna semua tindak pidana kejahatan sebagaimana datur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Tindak pidana kejahatan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. 3. Bahwa rumusan frase “menjadi tersangka tindak pidana kejahatan” untuk sanksi pemberhentian sementara memang berbeda dengan Undang- Undang lain yang berkaitan dengan pejabat negara atau komisi-komisi negara lainnya. Undang Undang KPK tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan baik sebelum maupun sesudah menjabat, dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka maka diberhentikan sementara dari jabatannya, karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas; 4. Bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang yang jauh berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, maka KPK membutuhkan Pimpinan benar-benar tepat dan bersih, maka Undang-Undang KPK mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah orang-orang yang benar terseleksi tepat dan bersih dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifat zero tolerance terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Oleh karenanya untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain; 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat ketetuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK tidak bertentangan prinsip-prinsip yang diatur dalan Pasal 27 ayat (1) dan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 150 [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon B, Presiden pada persidangan tanggal 7 Mei 2015 memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Mei 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Mei 2015 yang menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2011-2015. Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK yang mengatur mengenai Pimpinan KPK diberhentikan sementara. 2. Bahwa asas pra-duga tidak bersalah telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat (2) UU KPK, karena tidak pernah ada kualifikasi yang jelas mengenai delik yang menjadi dasar sangkaan atau kapan waktu terjadinya tindak pidana (dugaan tindak pidana dilakukan pada periode jabatannya) atau ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya dan di masa jabatannya. 3. Bahwa menurut Pemohon, jika ditetapkan sebagai tersangka harus dibatasi agar tidak menjadi modus melumpuhkan KPK, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa pembatasan itu menyangkut: kesatu, jenis tindak pidananya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, dan ilegal logging dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan itu terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatannya, serta kedua, hanya dapat dikenakan tindakan polisional atas perintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; ketiga, penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; keempat, frasa ”diberhentikan sementara dari jabatannya” seharusnya dimaknai terbatas, yaitu ”dapat” diberhentikan sementara dari jabatannya”. 5. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU KPK harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dengan syarat (conditionally constitutional) frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 151 dimaknai terbatas sebagaimana diuraikan poin 4 di atas; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada intinya secara tegas telah menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah dimohonkan untuk diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda. 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU- VIII/2009 pada tanggal 25 November 2009 dengan amar putusan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dengan memaknai Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yaitu “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap ketentuan a quo seharusnya sudah lepas dari isu konstitusionalitas. Walaupun batu ujinya dalam permohonan ini berbeda, menurut Pemerintah maksud dan tujuan utama Pemohon adalah pada intinya sama yaitu mempermasalahkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang a quo agar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Oleh karena itu menurut Pemerintah karena sudah diputus dalam perkara Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, dengan amar Putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, maka Permohonan ini sudah kehilangan objectum litis karena sudah diputus. 4. Jika Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksananan maka hal tersebut bukan isu konstitusionalitas, namun yang perlu dilakukan bagi setiap orang/lembaga Negara wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau bagi pembentuk Undang-Undang segera memikirkan untuk merevisi UU KPK sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 152 kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan “Tersangka adalah adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" dan merujuk pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan "bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 2. Untuk memberikan penjelasan bukti permulaan yang cukup juga tidak dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, sebab pasal tersebut berisi rumusan delik yang akan berfungsi untuk menunjukkan bukti- bukti apa saja yang diperlukan untuk dijadikan dasar dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor 02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP- 076/J.A/3/1984, Nomor Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL) dan pada Peraturan Kapolri Nomor Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHAP juga berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 153 dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap penetapan tersangka oleh Polri hanya dengan bukti permulaan yakni satu laporan Polisi dan satu alat bukti yang ada di diatur dalam Pasal 184 KUHAP jika dikaitkan dengan pasal a quo yang tidak memberikan batasan limitatif tindakan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara, merupakan celah yang sangat besar, yang mengakibatkan dapat dimungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja, Pemerintah berpendapat: a. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, bagi Pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Bahwa pemberhentian sementara dilaksanakan dalam rangka untuk memudahkan proses penanganan perkara. b. Bahwa semua proses hukum yang dijalani oleh Pimpinan KPK dalam perkara dimana status Pimpinan KPK adalah sebagai Tersangka, Pemerintah dapat memberikan keterangan bahwa tidak ada satu pun dalam proses tersebut yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pimpinan KPK justru dengan pemberhentian sementara memberikan jaminan kepastian hukum untuk fokus pada proses hukumnya. Tiap-tiap orang yang menjalani proses pidana akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP sebagai acuan proses hukum beracara dalam hukum pidana. 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap dengan berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan KPK tidak dapat berfungsi efektif dan optimal karena hanya dengan adanya penetapan tersangka terhadap para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 154 Pimpinan KPK tersebut sudah dapat memberhentikan sementara, menurut Pemerintah: a. Ketentuan dalam UU KPK khususnya yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK merupakan conditio sine qua non agar citra dan wibawa KPK tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, selain itu agar Pimpinan KPK yang menjadi tersangka atau terdakwa lebih fokus (konsentrasi) untuk mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan. b. Karena kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat extra ordinary crimes, kemudian lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK juga diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa pula dan superbody, maka adalah beralasan dan wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model punishment yang bersifat luar biasa pula, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan KPK. c. Bahwa terhadap ketentuan a quo mengenai penetapan tersangka bagi pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang menyatakan: “Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 32 ayat (1) huruf c terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU 30/2002, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan; “Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat pada tahap seleksi calon Pimpinan KPK yang sangat ketat oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang independen (vide Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK). Untuk efektivitas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, KPK diposisikan oleh Undang-Undang sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 155 manapun (vide Pasal 3 UU KPK). Karakter sebagai lembaga yang independen inilah yang memungkinkan KPK dapat menjalankan fungsi sebagai “trigger mechanism” yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan (vide Penjelasan Umum UU KPK); “Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang- Undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah ”manusia sempurna” dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifat zero tolerance terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain”. “Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (sistem alternatif-kumulatif) maka target UU KPK dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima Pimpinan KPK sebagai “manusia sempurna”. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi Pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip punishment dan reward (stick and carrot) yang khusus pula”. “Bahwa Penjelasan Umum UU KPK mengenai ketentuan “pemberhentian tanpa syarat” kepada anggota KPK (yang melakukan tindak pidana korupsi), termasuk salah satu ketentuan strategis dalam UU KPK. UU KPK menetapkan larangan-larangan dan sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota KPK (vide Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2002). Sanksi tersebut tidak ditemukan dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau Undang-Undang lain yang berkaitan dengan komisi-komisi negara lainnya. UU KPK tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas”. Bahwa dari pandangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. bahwa due process of law dan presumption of innocence merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Prinsip utama tersebut kemudian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 156 dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif; b. Bahwa pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU KPK mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 terhadap anggapan Pemohon atas ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, cukup jelas telah ditafsirkan dan dimaknai oleh Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak perlu lagi ditafsirkan lain daripada hasil putusan tersebut. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 157 mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Komisi Pemberantas Korupsi dalam persidangan tanggal 30 Juni 2015 menyampaikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal sebagai berikut: Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama permohonan pengujian UU KPK yang diajukan oleh Pemohon B, pada pokoknya mengenai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang menyatakan: "Dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya" dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kecuali frasa "tersangka tindak pidana kejahatan" dimaknai terbatas yaitu "melakukan tindak pidana korupsi, terorisme perdagangan orang, narkotika, dan illegal loging, dan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan pidana itu dilakukan pada masa periode jabatan; hanya dapat dikenakan tindakan polisional atas perintah Pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden; dan penetapan tersangka dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapatkan izin Presiden; Bahwa substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebelumnya sudah pernah juga diajukan dalam perkara permohonan uji materil Nomor 25/ PUU-XI11/2015, atas nama Pemohon Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 158 yang diwakili oleh pengurusnya Victor Santosa Tandiasa, SH, dkk, dan atas Permohonan tersebut KPK selaku pihak terkait juga sudah pernah menyampaikan jawaban/tanggapan kepada Mahkamah Konstitusi; Dengan demikian pada permohonan perkara pengujian Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Bambang Widjojanto, KPK sebagai pihak terkait tetap konsisten dengan jawaban/ tanggapan yang sebelumnya, sebagai berikut: I. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MERUPAKAN LEMBAGA ATAU BADAN KHUSUS DENGAN KEWENANGAN LUAS Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan latar belakang bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dan dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali juga dikhawatirkan akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan lebih jauh menjadi bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, latar belakang ini menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa; Pada saat bersamaan, penyusun Undang-undang KPK melihat bahwa penegakan hukum konvensional tidak lagi efektif dan tidak optimal sehingga diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diberikan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; Berdasarkan pemahaman tersebut maka pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara nyata memang dimaksudkan sebagai suatu badan atau lembaga khusus yang diberikan kewenangan lebih luas dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang sebelumnya juga menangani tindak pidana korupsi. kewenangan yang luas tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 6 UU KPK yang menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 159 b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU KPK, menyatakan: "dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi" Selain tugas dan kewenangan KPK dalam Pasal 6 juncto Pasal 7 UU KPK, namun juga dapat dilihat dalam beberapa ketentuan lain yang termuat dalam UU KPK yang mengatur kekhususan Hukum Acara Pidana yang dimiliki KPK dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, antara lain sebagai berikut: Pasal 38: "(1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) ... dst" Pasal 39: "(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) ... dst” Pasal 44: "(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 160 bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) ... dst” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) disebutkan: "dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang- Undang ini." Demikian pula dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1), dinyatakan: "atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya". Kewenangan yang luas serta bersifat khusus dalam ketentuan pasal- pasal di atas tersebut sengaja diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus untuk melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan; II. DENGAN KEWENANGAN YANG LUAS DAN KHUSUS MAKA KPK HARUSLAH DIPIMPIN DAN DIKELOLA OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI KECAKAPAN ATAU KEMAMPUAN DENGAN STANDAR I NT EG RITAS DAN MORALITAS YANG TINGGI Dalam penjelasan UU KPK disebutkan yang tidak kalah pentingnya dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. UU KPK memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; Sejak awal, untuk merekrut Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki standar kompetensi, moralitas dan integritas yang tinggi, maka UU KPK telah di-design sedemikian rupa menetapkan tatacara proses rekrutmen dan persyaratan yang ketat. Proses rekrutmen Pimpinan KPK juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik serta melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR Rl yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Rl; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 161 Mengenai ketatnya tatacara dan persyaratan rekrutmen Pimpinan KPK dapat dilihat pengaturannya pada BAB V Pasal 29 dan Pasal 30 UU KPK . Pada Pasal 29 dimuat persyaratan yang tinggi, tidak hanya berkaitan dengan hard compentency namun juga mencakup soft compentency. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi maka harus cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Dengan demikian sejak dari awal, orang yang akan ditempatkan atau menjabat sebagai Pimpinan KPK memang diharapkan memiliki keahlian, kemampuan dan kematangan dengan ukuran pendidikan, pengalaman dan standar umur tertentu. Pada bagian lain, integritas dan standar moral yang tinggi juga harus dimiliki oleh orang yang akan menjabat sebagai Pimpinan KPK. Selanjutnya untuk mendapatkan Pimpinan KPK yang memenuhi standar yang tinggi, maka ketentuan Pasal 30 UU KPK menetapkan tatacara yang ketat untuk memilih Pimpinan KPK, dengan melibatkan stakeholder terkait yaitu masyarakat dan pemerintah yang direpresentasikan dalam panitia seleksi, selanjutnya uji kelayakan (fit and proper test) dilaksanakan oleh DPR Rl yang kemudian disampaikan kepada Presiden Rl untuk diangkat sebagai Pimpinan KPK. Perlu dicatat, bahwa Undang-Undang memang secara tegas menekankan aspek transparansi dalam pelaksanaan seleksi Pimpinan KPK7, bahkan dalam Pasal 30 angka (6) disebutkan, "Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama colon sebagaimana dimaksud pada ayat (4); Pada praktiknya, baik panitia seleksi maupun uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPR Rl tidak hanya menguji kemampuan atau keahlian kandidat dalam bidangnya, namun juga menguji integritas termasuk melalui pengecekan rekam jejak (track record) calon Pimpinan KPK dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, misalnya meminta informasi rekam jejak yang bersangkutan dari Kepolisian, PPATK, Lembaga Intelijen atau lembaga terkait lainnya. Dengan demikian kandidat yang telah berhasil lolos proses seleksi dan terpilih menjadi Pimpinan KPK tentu adalah orang-orang yang memiliki reputasi dan catatan pribadi yang baik dan telah dinyatakan "clean and clear". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 162 Sedemikian tingginya harapan pembuat Undang-Undang terhadap orang- orang yang nantinya akan menjabat sebagai Pimpinan KPK, hal ini tentu disadari oleh penyusun undang-undang sebagai konsekuensi logis diberikannya kewenangan yang begitu besar dan luas kepada KPK sebagai lembaga atau badan khusus dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya sampai pada proses seleksi dan rekrutmen, penyusun undang-undang juga ingin memastikan agar mereka yang terpilih sebagai Pimpinan KPK tetap dapat menjaga integritas dan reputasinya baik secara personal maupun dalam konteks kelembagaan selama menjalankan jabatannya sebagai Pimpinan KPK, untuk itu Undang-Undang memberikan "rambu-rambu" larangan bagi Pimpinan KPK diantaranya: 1. dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; 2. dilarang mengani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan; 3. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ, yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut; Hal ini sangat penting, mengingat KPK sebagai lembaga yang diberi kepercayaan begitu besar oleh masyarakat diharapkan mampu "memagari" dirinya dari potensi-potensi persoalan yang mungkin akan berdampak buruk terhadap reputasi dan martabat KPK yang pada akhirnya juga akan mengganggu kinerja KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain mengenai proses seleksi yang ketat bagi Pimpinan KPK, serta berbagai rambu-larangan terhadap Pimpinan KPK, maka sebagai konsekuensi logis dari kewenangan khusus yang diberikan terhadap Pimpinan KPK, maka UU KPK juga membebankan resiko yang berat terhadap Pimpinan KPK dalam hal melakukan pelanggaran atau kejahatan, terutama apabila melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita cermati dalam Pasal 65 UU KPK yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 163 memberikan ancaman 5 (lima) tahun terhadap pelanggaran Pasal 36 juncto Pasal 66 apabila dilakukan oleh Pimpinan KPK; Pada bagian lain, UU KPK secara tegas mengatur secara khusus pemberatan pidana apabila Pimpinan KPK melakukan kejahatan korupsi dengan ancaman hukuman pidana diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana Pokoknya10. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dinyatakan, "dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.", dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK maka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan kejahatan haruslah berhenti atau diberhentikan tetap, meskipun kemudian ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan tidak lagi memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi; Berbagai ketentuan di atas memberikan gambaran nyata bahwa pembuat UU KPK memang secara sadar bermaksud mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap Pimpinan KPK, dan dengan kekhususan tersebut tentu menjadikannya berbeda dengan ketentuan lain yang mengatur mengenai Pimpinan institusi penegak hukum lainnya dalam hal ini termasuk institusi lain yang diberikan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Kejaksaan dan Kepolisian. III. KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) UU KPK ADALAH KETENTUAN PROSEDUR KHUSUS DAN KARENANYA TIDAK BERLAWANAN DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Pada bagian atas telah kami uraikan bahwa dalam UU KPK tersebar berbagai ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan KPK, mekanisme khusus dalam proses seleksi Pimpinan KPK, larangan- larangan khusus terhadap Pimpinan KPK, khusus terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan pemberatan pidana apabila Pimpinan KPK melakukan kejahatan korupsi, dan pemberlakukan prosedur khusus pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap apabila Pimpinan KPK menjadi tersangka atau terdakwa karena melakukan kejahatan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164 Meskipun sudah dijelaskan sebelumnya, namun perlu kami tegaskan kembali bahwa ketentuan-ketentuan khusus tersebut haruslah dibaca dan dipahami secara berkaitan satu dengan yang lain, yaitu sebagai konsekuensi logis dari kewenangan Pimpinan KPK yang begitu besar sehingga perlu diterapkan prosedur atau perlakuan khusus yang ketat untuk menjaga integritas moral Pimpinan KPK. Bahkan secara nyata penyusun Undang- Undang KPK dalam penjelasannya memandang ketentuan mengenai pemberhentian Pimpinan KPK adalah salah satu ketentuan yang bersifat penting dan strategis dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi; Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemudian menjadi kurang tepat apabila Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dianggap telah melanggar asas presumption of innocence dan asas equality before the law; Pada prinsipnya asas presumption of innocence menekankan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap mengenai kesalahannya13. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK mengenai pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan kejahatan tidak didasarkan pada asumsi bahwa Pimpinan KPK tersebut telah bersalah melakukan kejahatan dan oleh karenanya harus dihukum dengan diberhentikan sementara dari jabatannya, melainkan konteks Pasal 32 ayat (2) UU KPK harus dipahami sebagai mekanisme atau prosedur khusus yang berlaku terhadap Pimpinan KPK, sehingga haruslah dapat dibedakan antara apa yang dimaksud dengan sanksi hukum yang berkaitan erat dengan asas presumption of innocence dengan prosedur untuk menerapkan sanksi yang tidak berkaitan dengan asas presumption of innocence. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU KPK diatur mengenai mekanisme pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang ditetapkan oleh Presiden Rl karena melakukan tindak pidana kejahatan yang harus ditetapkan oleh Presiden Rl, dengan demikian secara acontrario apabila Pimpinan KPK kemudian tidak lagi menjadi tersangka maka Presiden Rl haruslah mencabut penetapan pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 165 Secara faktual praktik ini sudah pernah terjadi dalam sejarah periode Pimpinan KPK Jilid II kasus Bibit Samad Rianto-Chandra A. Hamzah, yang pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diberhentikan sementara oleh Presiden Rl, namun kemudian penetapan tersangkanya telah dianulir sehingga Presiden Rl kemudian mencabut penetapan pemberhentian sementara terhadap kedua mantan Pimpinan KPK tersebut. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK adalah terbatas pada konteks status tersangka bukan mengenai soal apakah yang bersangkutan dianggap telah bersalah karena melakukan kejahatan, dengan demikian sekali lagi tidak tepat apabila ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dianggap berlawanan dengan asas presumption of innocence; Selain itu, apabila kita menggunakan asumsi yang sama dengan Pemohon uji materiil, maka logikanya tidak boleh ada tindakan hukum apapun terutama yang menghilangkan kemerdekaan maupun menibulkan kerugian terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila begitu maka seharusnya tindakan hukum penahanan, penggeledahan, dan tindakan lainnya yang diatur dalam KUHAP juga harus diasumsikan melanggar asas presumption of innocence. Logika demikian tentu tidak tepat dibenarkan, karena kepentingan atau keperluan untuk adanya prosedur dan mekanisme tersebut telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang dan diatur secara sah oleh Undang-Undang; Selanjutnya, mengenai Asas persamaan dimata hukum (equality before the law), telah kami jelaskan di awal bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK memang dimaksudkan sebagai ketentuan khusus yang diberlakukan sebagai konsekuensi logis diberikannya kewenangan yang luas dan besar bagi Pimpinan KPK untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidan korupsi. Oleh karenanya menjadi tidak seimbang apabila kita memperbandingkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dengan ketentuan sejenis pada undang- undang berbeda yang mengatur mengenai Pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang notabene tidak memiliki kewenangan khusus seperti Pimpinan KPK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 166 IV. PASAL 32 AYAT (2) UU KPK MENGANDUNG KETIDAK PASTIAN HUKUM DAN BERPOTENSI DIGUNAKAN SEBAGAI PERLAWANAN TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DILAKUKAN KPK Bahwa meskipun kami berpandangan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK prosedur khusus yang harus tetap ada sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang besar terhadap Pimpinan KPK, namun pada beberapa peristiwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut telah menjadi peluang atau celah untuk menghambat kinerja dan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK disebutkan, "Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan. diberhentikan sementara dari jabatannya". UU KPK tidak menguraikan lebih lanjut tindak pidana kejahatan apa yang dilakukan oleh Pimpinan KPK sehingga baginya layak untuk diberhentikan sementara dari jabatannya ketika menjadi tersangka. Kalau demikian, maka semua tindakan yang berdasarkan Undang-Undang dinyatakan sebagai kejahatan pidana, apabila dikenakan terhadap Pimpinan KPK maka berlakulah prosedur khusus dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Paling tidak tercatat ada dua peristiwa besar yang terjadi berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap Pimpinan KPK. Pertama, penetapan tersangka Pimpinan KPK dalam kasus Bibit-Chandra, dan yang terakhir adalah penetapan tersangka terhadap dua Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Terlepas dari soal benar atau tidaknya tuduhan tindak pidana yang dikenakan terhadap Pimpinan KPK tersebut, faktanya penetapan tersangka yang kemudian memberhentikan sementara Pimpinan KPK tersebut secara nyata telah menimbulkan guncangan dan menjadi hambatan terhadap kinerja KPK dan lebih luas terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam KUHP saja setidaknya terdapat 33 kualifikasi tindak pidana kejahatan, belum lagi tindak pidana lain yang tersebar diluar KUHP yang begitu beragam dengan kualitas ringan sampai dengan tindak pidana berat mulai dari pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan sampai dengan pembunuhan, narkotika, korupsi atau tindak pidana serius lainnya, kesemuanya dapat dikenakan terhadap Pimpinan KPK berdasarkan bukti Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 167 permulaan sehingga menempatkan Pimpinan KPK dalam status tersangka menjadi sangat mudah. Pada bagian lain, tidak diaturnya kriteria waktu dilakukannya tindak pidana (tempus delicti) dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK semakin memberikan peluang untuk menetapkan Pimpinan KPK sebagai tersangka, kondisi ini berpeluang mengganggu kerja KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, karena bersamaan dengan penetapan tersangka tersebut maka Pimpinan KPK harus berhenti sementara sekalipun tindak pidana yang dituduhkan merupakan tindak pidana dengan kualitas ringan. Perlu dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, penetapan tersangka terhadap diri seseorang adalah didasarkan pada "bukti permulaan", sedangkan apa yang dimaksud dengan "bukti permulaan" KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada praktiknya penetapan tersangka dapat dilakukan dengan dasar laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP sebagaimana dikuatkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Rl Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02- KP.10.06 Th.1984, Nomor KEP-076/}.A/3/1984, Nomor Pol. KEP/04/I1I/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana; Dengan kondisi seperti ini, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, dapat saja memanfaatkan peluang untuk menyampaikan laporan pidana kepada pihak Kepolisian dengan ditambah satu alat bukti, kemudian mendudukan Pimpinan KPK sebagai tersangka. Terlepas mengenai, apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang kuat dan perkaranya kemudian dihentikan, namun secara riil Pimpinan KPK telah diberhentikan sementara ketika ditetapkan sebagai tersangka dan dengan diberhentikan sementara Pimpinan KPK dari jabatannya, maka KPK tidak dapat mengambil keputusan strategis dan menjalakan tugas operasional, padahal dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka terdapat keputusan yang harus diambil karena berkenaan dengan nasib seseorang, misalnya keputusan penahanan terhadap seorang tersangka di KPK, keputusan meningkatkan proses dari penyelidikan, ke penyidikan atau dari penyidikan ke tahap penuntutan, tentu hal ini tidak dapat dilakukan karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 Pimpinan KPK telah diberhentikan sementara, hal ini berdampak nyata pada hilangnya kepastian hukum terhadap seorang tersangka di KPK atau pihak- pihak yang terkait dengan perkara di KPK; Mengenai potensi persoalan terkait dengan pemberhentian sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga sudah lama diungkapkan oleh Jeremy Pope dalam bukunya Strategi Memberantas Korupsi, dinyatakan: "Wewenang memberhentikan untuk sementara biasanya tercantum dalam undang-undang anti -korupsi. Dalam hal ada alasan-alasan yang meyakinkan bahwa wewenang itu disalahgunakan, ada baiknya memberhentikan untuk sementara pejabat-pejabat bersangkutan selama pemeriksaan berjalan. Namun, wewenang mudah sekali disalah gunakan. Kita dapat membayangkan sebuah skenario-di masa depan, kepala badan anti-korupsi mungkin diberhentikan sementara oleh Presiden, semata-mata karena ia menyelidiki tuduhan-tuduhan yang dapat memalukannya dari sisi politik. Karena itu harus selalu ada pembatasan yang tepat". Bertitik tolak dari pemikiran Jeremy Pope tersebut maka sangat penting untuk memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK dalam batasan-batasan yang logis secara hukum dan tetap aplikatif pada tataran praktis, dengan demikian koteks pemberhentian sementara Pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan, haruslah diberikan pemaknaan terbatas yaitu kriteria kejahatan tertentu atau mengenai ketentuan waktu terjadinya tindak pidana tersebut. Sesungguhnya apabila mencermati ketentuan pejelasan dalam UU KPK , secara implisit Undang-Undang telah memberikan pemaknaan terbatas berkaitan dengan ketentuan pemberhentian Pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana, secara khusus penyusun Undang-Undang menyebutkan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana dimuat dalam paragraf 10 Penjelasan Undang-Undang yang menyebutkan: "...dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat keoada anaaota KPK vana melakukan tindak pidana korupsi" Pada bagian lain, model pengaturan sejenis secara tegas juga diadopsi dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur pemberhentian terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan tindak pidana dengan batasan tertentu, disebutkan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 "Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila: dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana vana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"; Kalimat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah pembatasan yang diberikan oleh undang-undang, meskipun kemudian yang menarik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) justru mengecualikan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a tersebut. Artinya Hakim Konstitusi tidak dapat dikenakan Pemberhentian sementara apabila melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. V. KESIMPULAN DAN PENUTUP Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK haruslah tetap ada sebagai konsekuensi logis diberikannnya kewenangan-kewenangan khusus terhadap Pimpinan KPK, namun demikian tidak adanya batasan tindak pidana kajahatan apa saja yang dapat diterapkan terkait ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpeluang menjadi jalan untuk melemahkan dan mengganggu upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum maka secara konstitusional ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK haruslah dimaknai secara terbatas, yakni terbatas terhadap tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilakukan pada saat Pimpinan KPK menduduki jabatannya; [2.12] Menimbang bahwa Pemohon B menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 8 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 [2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon A dan Pemohon B adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002) terhadap Pasal 1 ayat (3), 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon A. Dalam Perkara Nomor 25/PUU-XIII/2015 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 171 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 172 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon A sebagai berikut: (a) Bahwa Pemohon A-I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum perkumpulan yang bernama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, disingkat FSHK (bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5). Menurut Pasal 6 Anggaran Dasarnya, FSHK berfungsi sebagai wadah pengkajian dan pengembangan hukum dan konstitusi. Sementara dalam Pasal 8 Anggaran Dasarnya dinyatakan bahwa tujuannya antara lain adalah melakukan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan konstitusi dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional serta melakukan upaya hukum apa pun yang sah secara hukum dalam upaya perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bagi badan hukum dengan fungsi dan tujuan sebagaimana halnya Pemohon A-I, Mahkamah telah menerimanya sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang karena dipandang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan maksud dan tujuan badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon A-I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. (b) Bahwa Pemohon A-II adalah organisasi kemahasiswaan yang bernama Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) yang menurut Pasal 10 Anggaran Dasarnya mempunyai tujuan, antara lain, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P.7). Dengan demikian, dalam hubungannya dengan substansi permohonan a quo, Pemohon A-II memiliki kepentingan konstitusional yang relevan dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasarnya tersebut. Selain itu, Pemohon A-II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya merujuk pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Padahal, pihak yang diberikan kedudukan hukum dalam putusan dimaksud adalah organisasi non- pemerintah (NGO) yang memiliki kualifikasi sebagai pembela kepentingan umum (public defender). Sedangkan Pemohon a quo bukanlah termasuk dalam kualifikasi demikian. Oleh karena itu, Pemohon A-II tidak memiliki Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 173 kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo. (c) Bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia namun Mahkamah tidak menemukan secara spesifik kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial, yang dialami oleh para Pemohon a quo (Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII) yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon A-III sampai dengan Pemohon A-VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. B. Dalam Perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 [3.6] Menimbang bahwa Pemohon B mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yang telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 (bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/53/I/2015/Dit Tipideksus, tanggal 20 Januari 2015, dan telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/2015/Dit Tipideksus, tanggal 22 Januari 2015, atas nama Bambang Widjojanto dengan sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP yang terjadi pada tahun 2010 (bukti P-4). Bahwa Keppres Nomor 12/P Tahun 2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Pemberhentian Sementara terhadap Dr. Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2011-2015 tersebut di atas, menurut Pemohon B, diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK. Dengan peristiwa tersebut, Pemohon B merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 174 hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.7] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai salah seorang Pimpinan KPK, kerugian hak konstitusional Pemohon B secara aktual telah terjadi dan secara kausalitas kerugian dimaksud disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, di mana jika permohonan a quo dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon B memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan sebagian dari para Pemohon A serta Pemohon B mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan konstitusional dalam kedua permohonan a quo adalah sama, yaitu mengenai anggapan para Pemohon perihal bertentangannya Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 terhadap UUD 1945, meskipun kedua Pemohon memberikan argumentasi yang relatif berbeda. Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 dimaksud menyatakan, “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. Menurut para Pemohon A, ketentuan tersebut bertentangan dengan: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Indonesia adalah negara hukum”; b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kiloektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 175 c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Bahwa kepastian hukum harus dijamin dalam negara hukum; (2) Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas presumption of innocence dan equality before the law. Menurut asas presumption of innocence, Undang- Undang menjamin kedudukan setiap orang yang ditetapkan menjadi tersangka belum tentu bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap (sic!). Menurut asas equality before the law, Undang-Undang menjamin kedudukan setiap orang adalah sama terhadap hukum; (3) Bahwa asas presumption of innocence telah diakui secara universal oleh berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. (4) Bahwa sanksi “pemberhentian sementara” adalah sanksi dalam hukum administrasi negara yang dapat dikenakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan karena melakukan pelanggaran hukum administrasi dan baru dapat dijatuhkan apabila telah dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. (5) Bahwa Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang memiliki hak-hak hukum dan harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law), jaminan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana ditegaskan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (6) Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah keliru apabila dilihat dari perspektif hukum administrasi negara karena harusnya pemberhentian sementara baru bisa dijatuhkan apabila telah ada putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas “praduga rechtmatig” (benar menurut hukum, presumptio iustea causa) yang menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum sampai ada pembatalan. (7) Bahwa norma Undang-Undang a quo juga keliru karena menempatkan pemberhentian sementara dalam wilayah hukum pidana terhadap pimpinan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 176 KPK. Sesuai dengan KUHAP, seorang tersangka adalah “seorang yang baru patut diduga” melakukan tindak pidana sehingga, sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah dan praduga rechtmatig, yang bersangkutan harus tetap dianggap benar dan hak-haknya tetap diakui, dijamin, dan dilindungi. (8) Bahwa dengan merujuk pada asas persamaan di hadapan hukum, pemberhentian sementara terhadap seseorang yang menjadi tersangka, dalam hal ini pimpinan KPK, menjadi tidak konsisten jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemohon A juga menyebut Putusan Mahkamah Nomor 133/PUU-VII/2009 yang, menurut para Pemohon, menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Konstitusi secara bersyarat. (9) Bahwa, dalam uraian selanjutnya Pemohon A menganggap pemberhentian sementara terhadap pimpinan KPK yang baru berstatus tersangka diartikan bahwa terhadap mereka tidak diberlakukan asas praduga tak bersalah, padahal orang-orang dari kategori yang sama, antara lain Hakim Konstitusi, anggota Komnas HAM, pejabat BPK, anggota POLRI, anggota Kejaksaan, anggota Komisi Penyiaran, asas itu diberlakukan. (10) Bahwa penetapan tersangka terhadap pimpinan KPK yang dilakukan oleh POLRI adalah upaya mendukung kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang dapat menghambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU KPK akan membuat pimpinan KPK dengan mudah diberhentikan sementara oleh Presiden padahal belum tentu status tersangka tersebut dinaikkan menjadi terdakwa dan hal itu akan mengganggu KPK, terlebih jika hal itu dilakukan terhadap seluruh pimpinan KPK sehingga pimpinan KPK akan mengalami kekosongan. Hal itu, menurut Pemohon A, bertentangan dengan hak warga negara untuk secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. (11) Bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 177 pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Presiden, menurut Pemohon A, adalah bentuk campur tangan eksekutif dan bersifat sangat subjektif. (12) Bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU KPK juga melanggar hak asasi para pimpinan KPK yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional yang harus dipatuhi oleh negara, sehingga apabila pasal a quo terus diberlakukan potensi pelanggaran hak asasi di bidang politik terhadap pimpinan KPK akan terus terjadi di kemudian hari. (13) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib mewujudkan jaminan hak konstitusional warga negara dan tegaknya prinsip konstitusionalisme. Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan Presiden memberhentikan sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Adapun Pemohon B, sebelum menguraikan argumentasinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, Pemohon B menegaskan sikapnya bahwa yang bersangkutan menyetujui kalau pimpinan KPK dapat diberhentikan sementara dari jabatannya meskipun meskipun baru berstatus sebagai tersangka. Sebab, menurut Pemohon B, pimpinan KPK harus memiliki standar moral yang tinggi. Pimpinan KPK harus menjadi contoh pejabat dengan integritas terbaik. Namun demikian, agar pelaksanaan pemberhentian sementara itu tidak rentan atas pelanggaran dan menjadi diskriminatif, Pemohon B menilai frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 dibatasi dengan norma yang lebih jelas sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bertolak dari dasar pemikiran demikian, Pemohon B kemudian menguraikan argumentasinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 yang pada pokoknya sebagai berikut: (1) Bahwa, menurut Pemohon B, Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut Pemohon B, Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk pimpinan KPK, dengan menjadi tersangka saja sudah cukup untuk memberhentikannya secara sementara sebagai pimpinan KPK dan tidak ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 mekanisme pemulihannya, sedangkan untuk pejabat negara lainnya pemberhentian sementara itu dilakukan setelah adanya status terdakwa dan diatur mekanisme pemulihannya. Dalam kaitan ini Pemohon B merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) yang mengatur pemberhentian sementara hakim konstitusi; Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur pemberhentian sementara ketua, wakil ketua dan/atau anggota BPK; Pasal 34 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur pemberhentian ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang mengatur pemberhentian sementara jaksa; Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur pemberhentian sementara ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung; serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur pemberhentian sementara menteri. Oleh karena itu, menurut Pemohon B, Pasal 32 ayat (2) UU KPK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Tidak adanya persamaan perlakuan itu, menurut Pemohon B, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. (2) Bahwa, menurut Pemohon B, pimpinan KPK juga dibedakan dalam hal menghadapi tindakan polisional dan perlindungan hukum dibandingkan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara lainnya. Terhadap pejabat atau penyelenggara negara lainnya terdapat tata cara dan mekanisme yang dapat melindunginya secara hukum dari tindakan polisional. Tata cara dan mekanime demikian tidak ada bagi pimpinan KPK. Dalam hubungan ini, Pemohon B merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011); Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 24 Undang- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (3) Bahwa, menurut Pemohon B, pemberhentian sementara pimpinan KPK ketika dinyatakan sebagai tersangka melanggar haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 juga didasarkan atas argumentasi faktual yang dialami Pemohon B yang diduga didasarkan atas rekayasa. Dalam hubungan ini, Pemohon B merujuk antara lain pada Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Tahun 2011-2015 yang dibuat oleh Komnas HAM dan Rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia. (4) Bahwa, menurut Pemohon B, jika tanpa pembatasan, frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK untuk pemberhentian sementara pimpinan KPK dapat merusak independensi KPK dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon B, frasa dimaksud harus dibatasi berdasarkan dua hal. Pertama, jenis dan kualifikasi tindak pidananya. Kedua, prosedur atau tata cara penetapan tersangkanya. Frasa “tindak pidana kejahatan” harus dimaknai terbatas pada “melakukan tindak pidana korupsi, keamanan negara, terorisme, perdagangan orang, narkotika, illegal logging, dan tidak pidana yang diancam pidana mati serta perbuatan itu dilakukan pada masa jabatan” serta frasa “diberhentikan sementara dari jabatannya” seharusnya dimaknai terbatas yaitu “dapat diberhentikan dari jabatannya”. Sementara itu, dalam kaitannya dengan prosedur, menurut Pemohon B, tindakan kepolisian hanya dapat dikenakan atas perintah Pimpinan KPK setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden dan penetapan tersangkat dapat dilakukan setelah diusulkan oleh Pimpinan KPK dan mendapatkan izin Presiden. [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon A mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan seorang ahli bernama Eddy O.S. Hiariej yang memberikan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 20 April 2015, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Sementara itu, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 Pemohon B, mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51, dua orang saksi yaitu Novel Baswedan dan Abraham Samad, serta lima orang ahli yaitu Frans Limahelu, Saldi Isra, Eddy O.S. Hiariej, Zainal Arifin Muchtar, dan Ganjar Laksmana Bonaparta yang keterangannya diberikan di bawah sumpah pada persidangan masing-masing tanggal 25 Mei 2015, tanggal 10 Juni 2015, dan tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon A, DPR memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Maret 2015 dan Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2015, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, serta mengajukan seorang ahli bernama Romli Atmasasmita dalam persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon A, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan keterangan dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2015, keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa Pemohon A mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon B, Presiden, DPR, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, selain menyerahkan keterangan tertulis, telah pula memberikan keterangannya dalam persidangan masing-masing tanggal 7 Mei 2015, tanggal 25 Mei 2015, dan tanggal 30 Juni 2015. Ketiganya telah pula menyerahkan keterangan tertulis, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 Pendapat Mahkamah [3.15] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas, sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon (Pemohon A dan Pemohon B), Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan KPK sebagai berikut: (1) Bahwa UU KPK (bersama-sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dibentuk adalah sebagai bagian dari upaya khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkembang sedemikian meluas dan sistematis sehingga mengancam bukan saja perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara serta sekaligus melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itulah tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya pun tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa. Untuk itu diperlukan pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan (vide Penjelasan Umum UU KPK). (2) Bahwa badan khusus sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya serta sejalan dengan tugas yang diberikan kepadanya, KPK pun diberikan kewenangan yang luar biasa (vide Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU KPK). (3) Bahwa, dalam kaitan dengan pentingnya keberadaan KPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Mahkamah telah berkali-kali menyatakan pendiriannya sebagaimana, antara lain, tertuang dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 182 pertimbangan hukum Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan, antara lain,”Bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tidak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) …” [vide lebih jauh Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006] Sementara itu, dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan, antara lain, “Bahwa rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi tidaklah terlepas dari keinginan akan adanya perubahan sosial (social changes) sejak era reformasi, yang pada gilirannya akan membentuk budaya hukum baru (new legal culture) yaitu apakah telah terdapat jalinan nilai-nilai dan perilaku yang menentukan kapan dan ke arah mana masyarakat perpaling; kepada hukum atau pemerintah, atau meninggalkannya. Budaya hukum yang dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi trigger mechanism yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selam tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 183 penegak hukum…” [vide lebih jauh Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 25 November 2009]. (4) Bahwa uraian kilas balik singkat berkenaan dengan pentingnya keberadaan KPK dan pendirian Mahkamah dalam hubungan itu perlu selalu diutarakan kembali bukan hanya agar semua orang senantiasa ingat mengapa KPK dibentuk dan mengapa pengisian jabatannya dipersyaratkan kualifikasi yang tinggi tetapi juga sekaligus menegaskan bahwa dalam setiap pengujian terhadap UU 30/2002 (dan juga Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang telah berkali-kali diajukan, Mahkamah senantiasa mempertautkan kedua hal tersebut (mengapa KPK dibentuk dan mengapa pengisian jabatannya dipersyaratkan kualifikasi yang tinggi) dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon perihal persoalan konstitusionalitas norma kedua Undang-Undang tersebut yang diuji di hadapan Mahkamah. [3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan KPK dan pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.15] di atas serta seluruh argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon (Pemohon A dan Pemohon B), persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah : (1) Apakah benar “pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence)? (2) Apakah benar “pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil? (3) Apakah benar “pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum? Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 184 Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat: Pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Bahwa asas praduga tidak bersalah sebagai asas hukum universal berlaku dan diterima di semua negara demokrasi yang berdasar atas hukum sehingga keberlakuannya di Indonesia telah merupakan keniscayaan karena Indonesia telah menerima gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum itu sebagai landasan konstitusionalnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, sebagaimana ditegaskan dalam dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebagai penjabarannya, asas itu kemudian dituangkan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 18 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 8]. Bahkan, jauh sebelumnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP) pun dalam prosedur beracaranya telah menerapkan berlakunya asas praduga tidak bersalah tersebut. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari masyarakat internasional, kesungguhan untuk menegakkan asas praduga tidak bersalah juga ditunjukkan Indonesia dengan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang di dalamnya dengan tegas memuat ketentuan yang menjabarkan asas tersebut. Keberadaan dan keberlakuan asas praduga tidak bersalah juga telah berkali-kali ditegaskan dan dijadikan pertimbangan penting dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya keberadaan dan keberlakuan asas dimaksud tidaklah perlu diperdebatkan lagi. Bahwa tersangka, menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sementara itu, penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidikan oleh penyidik. Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian penyidikan sebagai, “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, telah sangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 185 terang bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang disangkakan sehingga belum tentu pula memenuhi syarat untuk kemudian ditetapkan sebagai terdakwa (oleh penuntut umum). Apabila ternyata penyidik tidak menemukan bukti yang cukup, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa pun masih dimungkinkan penuntutan terhadapnya dihentikan oleh Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHAP. Lebih jauh lagi, saat ini, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan jika menganggap bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik tidak sah. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menegaskan, antara lain, “penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya”. Dengan uraian di atas, telah jelas bahwa penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang yang kemudian diikuti oleh tindakan penahanan tidaklah berarti bahwa orang tersebut sudah pasti bersalah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana jika tersangka pelaku tindak pidana kejahatan itu adalah seorang pejabat negara atau penyelenggara negara? Bilamana seorang pejabat negara atau penyelenggara negara ditetapkan sebagai tersangka, hal itu pasti akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas yang melekat dalam jabatan yang diampunya, lebih-lebih jika penetapan tersangka itu diikuti oleh tindakan penahanan (karena perbuatan yang disangkakan itu secara objektif memenuhi syarat untuk dapat dilakukan tindakan penahanan dan secara subjektif penyidik menilai tindakan penahanan itu perlu dilakukan untuk mencegah yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 186 bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP). Padahal, fungsi layanan publik atau tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan (dalam arti luas) tidak boleh terganggu oleh ditetapkannya orang yang mengemban tugas-tugas kenegaraan atau pemerintahan itu sebagai tersangka. Dalam kaitan itu, pemberhentian sementara seseorang dari jabatannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara merupakan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam konteks demikian, pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon B, Saldi Isra, yang menganggap Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang didasarkan atas penilaian bahwa ketentuan a quo menyebabkan setiap pimpinan KPK rawan untuk dikriminalisasi dalam pelaksanaan tugasnya, tidaklah dapat diterima. Dalam memutus perkara, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang yang memiliki karakter pengujian norma secara abstrak (abstract judicial review atau abstrakte normen kontrolle), Mahkamah tidak boleh bertolak dari argumentasi yang semata- mata didasarkan atas pengamatan atau pengalaman empirik terhadap penerapan suatu norma undang-undang melainkan harus berpegang pada kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam penafsiran konstitusi (canons of constitutional interpretation), yakni dengan menganalisis secara holistik makna verbal (verbal meaning), konstruksi gramatikal (grammatical construction), konteks perundang- undangan (staturory context), maksud pembentuk undang-undang (intention of the legislature), dan aspek teleologis (teleological aspects) dari norma Undang- Undang yang diuji yang kemudian diabstraksikan dengan memperhatikan aspek keberadaan konstitusi sebagai satu kesatuan (the unity of the constitution), koherensi praktis (practical coherence), dan ketepatan keberlakuan (appropriate working) dari konstitusi yang dijadikan patokan pengujian, dalam hal ini UUD 1945. Dengan pernyataan ini bukan berarti Mahkamah mengabaikan praktik atau kenyataan empirik yang dijadikan landasan argumentasi melainkan bahwa praktik demikian tidak dapat dijadikan alasan hipotetik tunggal untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, lebih-lebih jika terhadap praktik demikian telah tersedia pranata dan mekanisme hukum untuk menguji keabsahannya, salah satunya melalui praperadilan sebagaimana telah diuraikan di atas. Kendatipun demikian, Mahkamah dapat menerima pendapat ahli a quo akan pentingnya pemilahan perihal tindak pidana kejahatan apa saja yang dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 187 dijadikan alasan pemberhentian sementara pimpinan KPK, namun ketiadaan pemilahan demikian tidaklah otomatis menjadikan Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945. Sebab pemilahan demikian hanyalah penanda pembatasan luas ruang lingkup dari perbuatan yang diancamkan sanksi pemberhentian sementara yang sekaligus menunjukkan arah politik hukum berkenaan dengan standar integritas pimpinan KPK yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Kontra argumen ini juga berlaku terhadap ahli Pemohon B, Zainal Arifin Muchtar. Pemberhentian sementara adalah sanksi administratif, sebagaimana didalilkan Pemohon A. Oleh karena itu tidak boleh dicampuradukkan dengan sanksi dalam hukum pidana. Sebab, sasaran, sifat, dan mekanisme penjatuhan sanksi administratif sangat berbeda dengan sanksi dalam hukum pidana. Sanksi administratif sasarannya adalah perbuatan, sifatnya reparatoir-condemnatoir, dan tata cara atau mekanisme pelaksanaannya dilakukan langsung oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui perantaraan pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan. Sementara itu, sasaran sanksi pidana adalah pelaku, sifatnya condemnatoir, dan tata cara atau mekanisme pelaksanaannya harus melalui pengadilan. Secara doktrinal, sanksi administratif dapat berupa bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom), serta pemberhentian dari jabatan (ontlading). Sementara itu, dalam konteks hukum positif, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa sanksi administratif berupa (a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, (b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau (c) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Telah menjadi ajaran umum di kalangan pakar hukum administrasi atau tata usaha negara bahwa dalam hukum administrasi, penggunaan sanksi administratif merupakan penerapan kewenangan pemerintahan yang bersumber pada hukum administrasi tertulis maupun tidak tertulis yang pelaksanaannya tidak memerlukan perantaraan pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan. Berkenaan dengan permohonan a quo, mengingat sifat sanksi administratif yang reparatoir-condemnatoir (menghukum sekaligus memperbaiki), sebagaimana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 188 dijelaskan di atas, ada dua kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam sifat menghukum sekaligus memperbaiki dari sanksi administratif pemberhentian sementara tersebut. Pertama, kepentingan pejabat negara atau penyelenggara negara yang bersangkutan, dalam hal ini memberikan kesempatan dan waktu kepada yang bersangkutan untuk menghadapi hal yang disangkakan terhadapnya sekaligus melakukan pembelaan diri guna membuktikan ketidakbersalahannya tanpa perlu terganggu (untuk sementara) oleh tugas dan atau kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara. Apabila di kemudian hari ternyata tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi nama baiknya dan dipulihkan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi jabatan itu. Kedua, kepentingan masyarakat, yaitu bahwa layanan publik atau kepentingan masyarakat dalam arti luas tidak boleh terganggu oleh ditetapkannya seorang pejabat atau penyelenggara negara sebagai tersangka. Dengan demikian, pemberhentian sementara seorang pejabat atau penyelenggara negara yang ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana kejahatan bukan saja tidak bertentangan dengan melainkan justru merupakan mekanisme hukum yang menjamin ditegakkannya asas praduga tidak bersalah. Sebab, dalam tindakan menghukum (berupa pemberhentian sementara itu) sekaligus terkandung sifat memperbaiki atau memulihkan, dalam hal ini memulihkan hak tersangka yang dijatuhi sanksi administratif itu bilamana ternyata perbuatan yang dipersangkakan itu tidak benar atau perbuatan itu dinyatakan atau dianggap tidak ada. Oleh karena itu, dalam hubungan ini Mahkamah dapat menerima sebagian keterangan Pihak Terkait KPK, khususnya bagian yang menerangkan bahwa pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan tersebut tidak didasarkan pada asumsi bahwa pimpinan KPK tersebut telah bersalah melakukan kejahatan melainkan harus dipahami sebagai mekanisme atau prosedur khusus yang berlaku terhadap pimpinan KPK. Apabila di kemudian hari yang bersangkutan tidak lagi menjadi tersangka maka Presiden harus mencabut penetapan pemberhentian sementara itu, sebagaimana yang pernah terjadi terhadap mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah yang penetapan tersangkanya dianulir sehingga Presiden kemudian Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 189 mencabut penetapan pemberhentian sementara tersebut [vide Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, angka rumawi III]. Prosedur khusus demikian menjadi wajar (fair) jika mengingat pimpinan KPK bukanlah semata-mata penegak hukum “biasa” karena di dalamnya melekat fungsi penyelidikan, penyidikan, sekaligus penuntutan, belum lagi ditambah fungsi koordinasi dan supervisi yang atas dasar itu kemudian diturunkan kewenangan luar biasa bagi KPK sehingga dengan sendirinya membuat pimpinan KPK pun secara legal memiliki status extraordinary. Oleh karena itu, sebagaimana diterangkan ahli Pemerintah, Romli Atmasasmita, dapat dimengerti bahwa tatkala ketentuan tentang pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) dibahas di DPR tak satu pun anggota Komisi II DPR, para ahli, maupun anggota lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan keberatannya terhadap syarat pemberhentian sementara pimpinan KPK yang disangka melakukan tindak pidana. Artinya, syarat dimaksud pun bersifat extraordinary. Dengan pertimbangan di atas, dalil Pemohon A yang menyepadankan perberhentian sementara tersebut dengan pemberhentian tetap tidaklah dapat diterima. Dengan mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, Pemohon A telah secara keliru mendalilkan bahwa seolah-olah pemberhentian sementara pimpinan KPK sama maknanya dengan pemberhentian tetap, padahal dalam putusan tersebut Mahkamah tegas- tegas menyatakan, antara lain, “Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 32 ayat (1) huruf c terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan sementara. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan (vide Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU 30/2002, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan” (vide Putusan Mahkamah 133/PUU-VII/2009, paragraf [3.18]). Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah sangat jelas membedakan antara pemberhentian tetap (diberhentikan) dan pemberhentian sementara. Melalui Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 190 putusan tersebut, yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah pemberhentian (tetap) pimpinan KPK yang dilakukan sebelum adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan untuk pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan Mahkamah justru menilai hal itu sebagai ketentuan yang wajar karena dihubungkan dengan akuntabilitas pimpinan KPK serta terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban luar biasa yang dimiliki oleh KPK. Hal itu lebih ditegaskan pada bagian lain pertimbangan hukum putusan tersebut yang menyatakan, “Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah ‘manusia sempurna’ dengan menyeimbangkan antara punishment dan reward yang bersifata zero tolerance terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apa pun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat- syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain ….. Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (sistem alternatif-kumulatif) maka target UU 30/2002 dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima Pimpinan KPK sebagai ‘manusia sempurna’. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi Pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip punishment dan reward (stick and carrot) yang khusus pula” [ibid.] Dengan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah telah sekaligus mempertimbangkan argumentasi ahli Pemohon B, Eddy O.S. Hiariej dan Ganjar Laksmana Bonaparta. Dalam hal ini, Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang memberi keyakinan kepada Mahkamah untuk mendukung pendapat kedua ahli a quo yang menyatakan Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan prinsip atau asas praduga tidak bersalah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 191 Pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa sejarah lahirnya pemikiran perihal hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah sejarah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Tujuannya ialah untuk mencegah lahir dan berkembangnya kekuasaan yang bersifat tiranik. Kemudian, ketika gagasan tentang negara hukum berkembang, pemikiran itu pun diserap ke dalam tiga substansi yang menjadi prinsip dasar negara hukum, yaitu (1) bahwa dalam negara hukum pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum; (2) bahwa dalam negara hukum berlaku legalitas formal; dan (3) bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang memerintah, bukan orang. Prinsip bahwa “dalam negara hukum pemerintah dibatasi oleh hukum” mengandung pengertian bahwa pejabat atau aparat negara bekerja dalam kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Di dalam pengertian itu terkandung dua substansi. Pertama, pejabat atau aparat negara terikat oleh ketentuan hukum positif yang berlaku. Hukum positif dapat diubah namun sampai saat perubahan itu telah selesai dilakukan, aparat atau pejabat negara tetap harus mentaati hukum positif tersebut. Kedua, kendatipun pejabat atau aparat negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif dimaksud, dalam melaksanakan kekuasaan itu ia tidak boleh melakukannya menurut kehendaknya sendiri sebab dalam kekuasaan untuk mengubah (dan juga membuat) hukum itu terdapat pembatasan-pembatasan. Prinsip bahwa “dalam negara hukum berlaku legalitas formal” mengandung pengertian bahwa dalam suatu masyarakat berlaku suatu tata tertib (order) yang terikat pada aturan-aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Di atas tata-tertib itulah kehidupan bernegara diselenggarakan. Adapun prinsip bahwa “dalam negara hukum hukumlah yang memerintah, bukan orang” mengandung pengertian bahwa setiap individu yang hidup dalam suatu negara hukum haruslah terbebas dari tingkah laku tak terduga dari individu lain, apakah ia aparat negara ataupun sesama warga negara. Dari prinsip inilah lahir kebutuhan akan hadirnya pengadilan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 192 Karena adanya tiga prinsip dasar yang menjadi substansi negara hukum itulah muncul tuntutan akan kepastian hukum. Tuntutan akan kepastian hukum lantas mendorong lahirnya pemikiran mengenai pentingnya kodifikasi aturan atau pembentukan Undang-Undang. Namun, agar benar-benar memberikan kepastian hukum, suatu kodifikasi harus berhasil menghindar dari “delapan kegagalan”, sebagaimana diilustrasikan oleh kisah Raja Rex yang gagal merumuskan kodifikasi hukum. Kedelapan kegagalan itu ialah: (1) kegagalan untuk menemukan atau merumuskan aturan itu sendiri sehingga setiap masalah diputus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ad hoc; (2) kegagalan mempublikasikan atau setidak-tidaknya membuat pihak-pihak yang terkena mengetahui aturan- aturan yang diharapkan untuk ditaati itu; (3) pemberlakuan aturan yang bersifat retroaktif sehingga akibatnya bukan saja tidak berhasil mengarahkan suatu perbuatan tetapi juga menurunkan integritas aturan-aturan yang bersifat prospektif karena aturan-aturan itu selalu berada dalam ancaman perubahan oleh aturan- aturan yang bersifat retrospektif; (4) kegagalan membuat aturan yang dapat dimengerti; (5) pengundangan aturan yang saling bertentangan; (6) adanya aturan- aturan yang mempersyaratkan tindakan yang tidak mungkin dipenuhi karena berada di luar kendali atau kekuasaan pihak yang terkena aturan itu; (7) terlalu sering melakukan perubahan aturan sehingga subjek aturan itu tidak dapat menentukan benar-salah perbuatannya; (8) kegagalan untuk mencocokkan antara aturan yang telah diumumkan dan pelaksanaan yang senyatanya dari aturan itu (vide Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1969, h. 33-38). Dalam hubungannya dengan perkara a quo, tak satu pun dari “delapan kegagalan” itu ditemukan dalam Pasal 32 UU 30/2002 untuk dapat dikatakan bahwa norma Undang-Undang ini tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi ahli Pemohon B, Eddy O.S. Hiariej yang mengatakan bahwa Pasal 32 UU 30/2002, dari perspektif hukum pidana, tidak memberi kepastian hukum dan bersifat diskriminatif dengan alasan tidak memenuhi kriteria pemberian perlindungan hukum in abstracto maupun in concreto. Namun, pertanyaan yang mungkin oleh para Pemohon dianggap belum terjawab secara jelas adalah bahwa kendatipun telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, apakah norma yang termuat dalam Pasal 32 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 193 UU 30/2002 itu adil? Jawaban atas pertanyaan ini dapat menjadi sangat subjektif bukan saja karena tidak adanya “definisi hukum” tentang keadilan itu melainkan karena, walaupun niscaya semua orang menempatkan keadilan sebagai nilai absolut, pertanyaan mendasar yang mendahuluinya hingga saat ini tetap tak terjawab, yaitu apakah keadilan itu harus ditemukan dalam gagasan moral-etik ataukah dalam gagasan rasional? Pertanyaan ini tetap tak terjawab meskipun kita dapat mengindentifikasi kapan persoalan atau kebutuhan akan keadilan itu lahir, yaitu misalnya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kepentingan seseorang terpenuhi hanya jika mengorbankan kepentingan orang lain, atau ketika terjadi konflik antara dua nilai di mana tidak mungkin memenuhi keduanya pada saat yang sama, atau manakala sesuatu dapat diwujudkan hanya dengan mengabaikan yang lain, atau tatkala keharusan untuk memilih mewujudkan yang satu daripada yang lain, atau pada saat hendak memutuskan mana yang lebih baik, atau untuk menentukan nilai mana yang lebih tinggi di antara sejumlah nilai. Identifikasi terhadap peristiwa yang melahirkan persoalan keadilan tersebut menunjukkan bahwa pada suatu keadaan boleh jadi seseorang akan memutuskan untuk mengambil tindakan tertentu yang dianggap adil berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang dilandasi oleh argumentasi moral-etik sementara pada keadaan lainnya justru menjadi tidak adil jika menggunakan pertimbangan- pertimbangan moral-etik dan baru menjadi adil jika menggunakan pertimbangan- pertimbangan rasional. Bahkan, jika dicermati lebih jauh, alasan seseorang memutuskan sesuatu yang dianggap adil itu pun, baik yang didasarkan pada pertimbangan moral-etik maupun pertimbangan rasional, tak sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa keputusannya itu dianggap adil kecuali jika “dibantu” oleh persandingan dengan nilai-nilai lainnya seperti kebenaran, kebaikan, kemanfaatan atau kebahagiaan. Artinya, seseorang dalam menjelaskan mengapa tindakan atau keputusan tertentu yang diambilnya dianggap adil karena menurut penilaian moral- etik dan/atau rasionalnya keputusan itulah yang benar, atau baik, atau bermanfaat, atau memberinya kebahagiaan. Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam posisinya sebagai nilai absolut pun keadilan ternyata tidak berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh nilai-nilai lain dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial. Sementara itu, nilai-nilai lain (dalam hal ini kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, atau kebahagiaan) yang turut mempengaruhi penilaian terhadap keadilan dalam tindakan atau keputusan seseorang itu pun dibatasi oleh ruang dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 194 waktu. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki referensi dan preferensinya sendiri tentang apa yang dianggapnya benar atau baik atau bermanfaat atau membahagiakan. Ilustrasi di atas menunjukkan betapa persoalan keadilan sesungguhnya sangat lekat dengan subjektivitas. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah dengan demikian berarti tidak mungkin ditemukan adanya keadilan yang objektif? Terhadap pertanyaan ini, salah satu postulat tua dalam doktrin klasik tentang keadilan menyatakan bahwa “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Postulat ini menyiratkan keharusan akan adanya praanggapan bahwa seseorang diakui memiliki hak sehingga hak itu ada. Sebab, tidaklah mungkin memberikan sesuatu yang tidak ada atau tidak diakui ada. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah siapa atau apa yang memberikan atau menimbulkan adanya hak itu? Jawaban atas pertanyaan ini tidak mungkin digantungkan pada subjektivitas orang per orang melainkan harus secara objektif ditemukan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian berarti bahwa seseorang memiliki hak tertentu manakala secara sosial hak itu diakui adanya atau dapat ditemukan adanya (socially recognized). Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru, yaitu bagaimana mengetahui bahwa suatu hak itu secara sosial diakui atau secara sosial ada? Jawaban paling rasional atas pertanyaan ini adalah bahwa hal itu hanya dapat diketahui melalui atau dalam tertib sosial (social order) tertentu dan tertib sosial yang paling kuat mengakui sekaligus menjamin hak itu adalah hukum. Jadi, jika hendak menemukan keadilan objektif dengan berpegang pada postulat keadilan di atas maka, suka atau tidak, hal itu harus dicari dalam tertib sosial yang bernama hukum. Namun, penalaran ini tidaklah boleh diartikan bahwa jika demikian halnya maka hukum itu harus serta-merta dianggap adil. Dalam hal ini haruslah dibedakan antara pernyataan bahwa “keadilan yang objektif ditemukan dalam hukum” dan pernyataan “keadilan ditentukan oleh hukum”, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada suatu ketika kedua pernyataan itu bisa berjumbuhan. Pernyataan bahwa “keadilan objektif ditemukan dalam hukum” berarti untuk menemukan keadilan objektif itu orang harus melakukan penalaran hukum terlebih dahulu sebelum tiba pada kesimpulan bahwa sesuatu yang diatur dalam hukum itu secara relatif dapat dinilai adil, sedangkan pernyataan bahwa “keadilan ditentukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 195 oleh hukum” berarti apa yang ditentukan oleh hukum itulah yang harus diterima sebagai sesuatu yang adil. Dengan kata lain, hukum secara taken for granted harus diterima sebagai sesuatu yang adil sehingga tidak dibutuhkan adanya penalaran. Metode bernalar dalam hukum yang paling umum digunakan adalah penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam pandangan Mahkamah, sebagaimana telah menjadi pendiriannya selama ini, hukum dikatakan adil apabila norma hukum itu memungkinkan hadirnya penafsiran atau konstruksi hukum di mana seseorang diperlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang memang berbeda (vide antara lain Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-V/2007 dan Nomor 46/PUU-XII/2014). Pada kondisi ini tampak bahwa dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan keadilan pada akhirnya akan bersinggungan dengan penalaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (yang akan dipertimbangkan lebih jauh dalam putusan ini). Namun demikian penting untuk ditegaskan bahwa keadilan dalam hukum substansinya bukan hanya perihal persamaan di hadapan hukum. Dengan pernyataan di atas tampak jelas bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan di mana justru akan menjadi tidak adil tatkala atas nama menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum seseorang dalam suatu kasus serta-merta diperlakukan sama dengan seseorang lainnya dengan mengabaikan begitu saja perbedaan-perbedaan kondisi yang nyata-nyata ada pada kedua orang itu. Prinsip yang sama juga berlaku terhadap seorang pejabat atau aparat negara/pemerintahan yang masing-masing memiliki kondisi yang berbeda dengan pejabat atau aparat negara/pemerintahan lainnya dikarenakan berbedanya kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan yang diembannya. Sekadar menunjuk contoh, sebagaimana akan menjadi lebih terang melalui uraian dalam pertimbangan hukum di bawah ini, ketentuan yang menyatakan bahwa seorang hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat bukan saja karena alasan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tetapi juga karena melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah jabatan, dan sebagainya [vide lebih jauh Pasal 23 ayat (2) UU MK] tidaklah serta-merta dapat dikatakan tidak adil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 196 hanya karena ketentuan demikian sama sekali tidak berlaku terhadap pimpinan KPK dan tidak diatur dalam UU 30/2002. Sebab, KPK memiliki kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi – sehingga persyaratan dan prosedur pengisian jabatannya pun berbeda pada keduanya. Hal yang sama juga berlaku terhadap pejabat atau aparat negara/pemerintahan lainnya. Pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa asas persamaan di hadapan hukum atau perlakuan yang sama di depan hukum juga merupakan asas yang berlaku umum dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Hal yang ditekankan oleh asas ini adalah bahwa dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum tidak ada seorang pun yang “kebal” di hadapan hukum. Dalam negara hukum (rule of law), setiap orang yang melanggar hukum, apa pun statusnya, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ungkapan klasik dari A.V. Dicey senantiasa akan diingat orang tatkala berbicara tentang hak atas persamaan di hadapan hukum, “It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary courts; ‘the rule of law’ in this sense excludes the idea of any exemption of officials or others from the duty of obedience to the law governs other citizens or from jurisdiction of ordinary tribunals” (A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1971, h. 202). Dalam implementasinya, tatkala dituangkan ke dalam norma hukum positif, prinsip persamaan di hadapan hukum dimungkinkan adanya perbedaan namun perbedaan itu tidak boleh menjadikan seseorang kebal terhadap hukum. Sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum atau persamaan di hadapan hukum tidaklah berarti bahwa secara dogmatika hukum jaminan atas hak itu harus secara tekstual dirumuskan persis sama dalam rumusan kaidah hukum positif. Bahkan, dalam praktik, tidak ada satu sistem hukum pun yang benar-benar memperlakukan setiap warga negaranya secara persis sama. Ada sejumlah kepentingan yang turut dipertimbangkan dalam perumusan, penafsiran, dan penerapan hukum. Secara empirik, apabila suatu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 197 negara yang dalam merumuskan, menafsirkan, dan menerapkan hukumnya mempertimbangkan berbagai kepentingan sehingga melahirkan praktik di mana semua orang diperlakukan tidak secara persis sama tidaklah secara serta-merta berarti bahwa hal itu bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan karenanya disimpulkan negara itu bukan negara hukum. Seorang ahli hukum, S. Veitch mengatakan, “No legal system treats all citizens equally. Even the most advanced Rechtsstaat remains to some extent a Doppelstaat. That is to say, if we define the rule of law in such a way so as to exclude the disproportionate influence of organized interests on the making, interpreting, and applying of law, we have identified a system that has never exist. But this does not mean that we should junk the concept or dismiss it as useless for descriptive purposes… If we identify the rule of law with that point of ideal justice where all citizens are treated equally… then we have to admit that the rule of law can never be achieved” (S. Veitch et.al., Jurisprudence, Themes and Concepts, 2007, h. 192). Dalam hubungan ini, para Pemohon membandingkan perbedaan ketentuan tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dengan pemberhentian sementara bagi pejabat atau penyelenggara negara lainnya. Di sini Pemohon mempersoalkan bukan hanya perbedaan alasan pemberhentian sementara tersebut tetapi prosedur pemberhentian sementara itu dengan menekankan bahwa prosedur demikian tidak terdapat dalam UU 30/2002. Misalnya, Pemohon (in casu Pemohon B) merujuk pada prosedur pemberhentian hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU MK. Pemohon mendalilkan bahwa tiadanya prosedur dalam pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan telah membuat pemberhentian sementara itu menjadi pemberhentian tetap. Namun, Pemohon sama sekali tidak menyinggung bahwa seorang hakim konstitusi bahkan dapat diberhentikan tidak dengan hormat (jadi bukan sekadar pemberhentian sementara) bukan saja karena terbukti melakukan “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara” (jadi bukan sekadar tindak pidana kejahatan, sebagaimana yang berlaku bagi pemberhentian sementara pimpinan KPK), tetapi juga karena melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan selama lima kali berturut-turut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 198 tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah jabatan, sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU MK, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, ketika terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Jadi, jika menggunakan konstruksi argumentasi Pemohon, dilihat secara substantif ketentuan tentang pemberhentian sementara bagi hakim konstitusi yang terdapat dalam UU MK jauh lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam norma Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 karena pemberhentian sementara hakim konstitusi dikaitkan langsung dengan pemberhentian tidak dengan hormat yang cakupannya sangat luas, bukan hanya karena alasan melakukan tindak pidana melainkan juga karena alasan lain yang bahkan bukan merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan demikian tidak terdapat dalam UU 30/2002. Namun, perbedaan demikian tidaklah serta-merta menjadikan norma UU MK di atas bertentangan dengan UUD 1945 karena memuat pengaturan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku bagi pimpinan KPK dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat. Konstruksi argumentasi hukum yang sama juga berlaku terhadap keberadaan Undang-Undang lain yang dijadikan rujukan perbandingan oleh para Pemohon di mana Pemohon hanya mengedepankan aspek perbedaan pengaturan mengenai pemberhentian sementara pejabat atau penyelenggara negara lainnya tetapi sama sekali tidak memberikan ulasan dan mengabaikan konteks pemberhentian sementara pejabat atau penyelenggara negara lainnya itu dengan pemberhentian tidak dengan hormat, di mana ketentuan tentang pemberhentian tidak dengan hormat itu sama sekali tidak diatur dalam UU 30/2002. Pasal 32 ayat (1) UU 30/2002 hanya menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatannya; c. menjadi terdakwa karena melakukan tidak pidana kejahatan (catatan: bagian ini telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 199 bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009); d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugasnya; e. mengundurkan diri; atau f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini”. Jika menggunakan konstruksi argumentasi para Pemohon maka ketentuan Undang-Undang lain yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dianggap bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena memperlakukan secara berbeda pejabat atau penyelenggara negara lainnya itu dengan pimpinan KPK di mana terhadap pimpinan KPK tidak terdapat pengaturan tentang pemberhentian tidak dengan hormat. Bahkan, dalam UU 30/2002 bukan hanya tidak terdapat ketentuan tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pimpinan KPK tetapi alasan untuk “berhenti atau diberhentikan” itu pun lebih sempit dibandingkan dengan alasan untuk “diberhentikan tidak dengan hormat” dalam Undang-Undang lain tersebut. Lebih jauh, jika menggunakan konstruksi penalaran Pemohon yang cenderung tekstual tersebut, membaca rumusan Pasal 32 ayat (1) UU 30/2002 dihubungkan dengan ayat (2)-nya, pimpinan KPK yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan dan kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka secara a contrario dapat ditafsirkan pimpinan KPK tersebut tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebab hal itu tidak secara tekstual disebutkan dalam Pasal 32 UU 30/2002. Akibat lanjutan dari penafsiran demikian adalah, Undang-Undang lain yang berlaku terhadap pejabat atau penyelenggara negara yang secara tekstual memuat rumusan yang berbeda dengan rumusan dalam Pasal 32 UU 30/2002 tentang pemberhentian tidak dengan hormat harus dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentu saja simplifikasi penalaran hukum demikian sama sekali tidak dapat diterima dan pada saat yang sama juga membuktikan bahwa hak atas persamaan di hadapan hukum ketika dituangkan secara dogmatik dalam rumusan norma Undang-Undang tidak harus dirumuskan dengan formulasi yang persis sama. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 200 Menurut Mahkamah, adanya formulasi dan ruang lingkup yang berbeda- beda mengenai pemberhentian sementara pejabat atau penyelenggara negara dalam berbagai norma Undang-Undang itu adalah wajar sepanjang yang dijadikan dasar acuannya adalah perbedaan karakter, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara atau organ negara yang diampu oleh pejabat atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Perbedaan formulasi dan ruang lingkup demikian tidaklah serta-merta berarti bahwa norma Undang-Undang itu melanggar atau bertentangan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon B bahwa ketiadaan prosedur tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK yang menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan, termasuk mekanisme rehabilitasinya, dapat diartikan sebagai pemberhentian tetap. Pandangan demikian tidak dapat diterima sebab bukan saja karena tidak koheren dengan penalaran yang wajar tetapi juga bertentangan dengan logika hukum karena tidak mungkin seseorang diberhentikan secara tetap dari jabatannya apabila tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang menjadi dasar pemberhentian tetap tersebut. Kata “sementara” dalam frasa “pemberhentian sementara” itu secara implisit mempersyaratkan adanya proses pembuktian terhadap hal yang disangkakan sehingga, secara a contrario, apabila hal yang disangkakan itu secara hukum ternyata tidak terbukti maka seorang tersangka, in casu pimpinan KPK, harus dikembalikan ke dalam jabatannya. Sekali lagi, kasus pencabutan pemberhentian sementara mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah adalah contoh sekaligus preseden yang dapat dijadikan rujukan dalam hubungan ini. [3.17] Menimbang bahwa Pemohon B juga berkeberatan terhadap tidak adanya mekanisme yang mengatur perihal prosedur pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK dan hal itu kemudian dijadikan bagian dari argumentasi untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002. Dalam hubungan ini Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon B. Sebab pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK dan pengenaan tindakan sementara adalah dua hal yang berbeda, baik alasan maupun prosedur atau tata caranya, meskipun mungkin ada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 201 hubungannya. Pemberlakuan tindakan kepolisian terhadap seorang pejabat atau penyelenggara negara tidak serta-merta berkait dengan dikenakannya tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat atau penyelenggara negara tersebut. Sebagaimana terlihat jelas dari ketentuan Undang-Undang lain yang dijadikan rujukan oleh Pemohon B, tanpa didahului pemberhentian sementara pun terhadap seorang pejabat atau penyelenggara negara dimungkinkan untuk dikenakan tindakan kepolisian. Alasannya pun berbeda-beda, demikian pula prosedur atau tata caranya. Perbedaan alasan dan prosedur demikian, menurut Mahkamah, juga tidak terlepas dari perbedaan karakter, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing pejabat atau penyelenggara negara yang melekat pada jabatan yang diampunya. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti Mahkamah tidak memandang penting adanya pengaturan mengenai mekanime pemberlakuan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK melainkan Mahkamah memandang bahwa ketiadaan pengaturan demikian sebagai kekuranglengkapan UU 30/2002 yang tidak dapat dijadikan alasan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, sehingga hal itu berada di wilayah legislative review. Oleh sebab itu pembentuk Undang-Undanglah yang memiliki kewenangan sekaligus berkewajiban untuk melengkapi kekosongan tersebut. Mahkamah hanyalah dapat menyarankan dan menekankan bahwa adalah wajar dan sudah seharusnya pembentuk Undang-Undang melengkapi ketentuan UU 30/2002 dengan memuat mekanisme yang mengatur pengenaan atau pemberlakuan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK disertai dengan alasan pengenaan tindakan kepolisian tersebut sesuai dengan karakter, fungsi, tugas, dan kewenangan KPK. [3.18] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. [3.19] Menimbang, terlepas tidak beralasannya dalil-dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, mengingat kewenangan yang besar dan strategis yang dimiliki KPK, terjadinya peristiwa dimana pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diduga hanya sebagai rekayasa, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon B dalam permohonannya, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 202 mungkin saja terjadi. Namun, jalan keluar terhadap keadaan itu bukanlah dengan meniadakan Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 dan mendalilkannya sebagai norma yang inkonstitusional melainkan dengan mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri. Mekanisme demikian kini telah terbuka dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari objek praperadilan. Apabila hakim pengadilan negeri mengabulkan praperadilan dimaksud maka Presiden harus segera mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK yang bersangkutan. Ketiadaan ketentuan dalam UU 30/2002 yang secara tegas mengatur mengenai pencabutan Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK, termasuk rehabilitasi nama baiknya, apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang disangkakan tidaklah disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002 melainkan karena kurang lengkapnya pengaturan mengenai masalah tersebut dalam UU 30/2002. Dengan kata lain, hal itu merupakan persoalan legislative review yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melengkapinya. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar pembentuk Undang- Undang melengkapi ketentuan dimaksud sejalan dengan praktik yang sudah berlaku selama ini dengan merujuk pada mekanisme yang pernah diberlakukan terhadap mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah di atas. Demikian pula halnya dengan keberatan Pemohon B perihal tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK. Meskipun, sekali lagi, ketiadaan ketentuan demikian bukan merupakan alasan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, pengaturan mengenai alasan pemberlakuan dan prosedur pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap pimpinan KPK adalah penting guna mencegah timbulnya perlakuan yang sewenang-wenang di kemudian hari. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 203 [4.2] Pemohon A-I dan Pemohon B memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Pemohon A-II sampai dengan Pemohon A-VIII tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, dan Maria Farida Indrati, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas dan hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 15.14 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN dan Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 204 dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN ttd. Sunardi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id