25/PUU-XII/2014

# Putusan [[25/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materil [[Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011]] tentang Otori... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[25/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Dikabulkan Sebagian - **[[Tanggal Putusan]]**: 2015-08-04 - **Significance**: Medium ## Ringkasan Pengujian [[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. Putusan: **Dikabulkan Sebagian**. ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[UU No. 21 Tahun 2011|[[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] ### Pasal yang Diuji - **[[Pasal 24]]** - **[[Pasal 10 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 29 ayat (1) huruf a]]** - **[[Pasal 51 ayat (1)]]** - **[[Pasal 23]]** - **[[Pasal 7]]** - **[[Pasal 7 ayat (2)]]** - **[[Pasal 8]]** ## Perihal Pengujian [[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2014-03-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2015-08-04**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa permasalahan utama para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas [[Pasal 1]] angka 1, [[Pasal 5]], Pasal 34, dan Pasal 37 serta frasa “...tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan...” dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 21 Tahun... - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [[Mahkamah Konstitusi]] (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) [[UUD 1945]], Pasal 10 ayat (1) huruf a [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang Mahkamah Konsti... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan > 1. Sebagai penutup, kami mohon agar Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap [[UUD 1945]]. ### Batu Uji - [[Pasal 33 UUD 1945]] - [[Pasal 23D UUD 1945]] - [[Pasal 23A UUD 1945]] - [[Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]] - [[Pasal 23 UUD 1945]] - [[Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]] - [[Pasal 33 ayat (5) UUD 1945]] ### Putusan Status: **Dikabulkan Sebagian** ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum Putusan ini mengubah ketentuan dalam [[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ## Hakim Konstitusi ### Majelis Hakim - **[[Hamdan Zoelva]]** - **[[Arief Hidayat]]** - **[[Ahmad Fadlil Sumadi]]** - **[[Muhammad Alim]]** - **[[Anwar Usman]]** - **[[Wahiduddin Adams]]** - **[[Maria Farida Indrati]]** - **[[Patrialis Akbar]]** - **[[Aswanto]]** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[010/PUU-III/2005]] - [[015/PUU-III/2005]] - [[022/PUU-I/2003]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[133/PUU-VII/2009]] - [[26/PUU-VII/2009]] - [[59/PUU-VI/2008]] - [[79/PUU-IX/2011]] ### Perkara yang Merujuk - [[4/PUU-XVII/2019]] - [[92/PUU-XIV/2016]] ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UU No. 21 Tahun 2011]] tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - [[UUD 1945]]