248/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 248/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Beryl Hamdi Rayhan Pekerjaan : Guru Alamat : Surabaya Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 253/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Desember 2025 dengan Nomor 248/PUU-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. DASAR PERMOHONAN 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"; 2 3. UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"; 4. UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"; 5. UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa"; II. ALASAN PERMOHONAN 1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup, sehingga perlu penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai kurikulum wajib. 2. Pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. 3. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. 4. Penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa. 5. Pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. 6. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan lingkungan hidup, pendidikan karakter, dan pendidikan kewirausahaan. 7. Penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. 8. Pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan limbah. 9. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kesadaran lingkungan. 3 10. Penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Kewajiban Mata Kuliah Karir & Kewirausahaan serta Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Pendidikan Tinggi 1. Mata kuliah Karir & Kewirausahaan harus menjadi mata yang wajib di perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berwirausaha. 2. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup harus menjadi mata yang wajib di perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang lingkungan hidup. 3. Perguruan tinggi harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan kewirausahaan dalam kurikulumnya, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berwirausaha dan menjaga lingkungan hidup. III. PERMOHONAN Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk: 1. Menguji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional [Sic!] terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 37 terkait kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 2. Menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup. 3. Memerintahkan kepada pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah, untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sebagai kurikulum wajib. 4. Memerintahkan kepada pemerintah untuk mewajibkan mata kuliah Karir & Kewirausahaan serta Pendidikan Lingkungan Hidup di perguruan tinggi. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, namun tidak disahkan dalam persidangan karena tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut: 4 1. Bukti P-1 : Fotokopi Usulan Bab Pelajaran, Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Bukti Akibat Pengetahuan Lingkungan Hidup yang rendah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 37 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 5 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 37 UU 20/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Beryl Hamdi Rayhan, tertanggal 10 Desember 2025. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 253/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, tanggal 10 Desember 2025, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 248/PUU-XXIIII/2025, tanggal 10 Desember 2025; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal permohonan, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Desember 2025, hlm. 9-16]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 17 Desember 2025, yaitu hingga paling lama tanggal 30 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Namun demikian, hingga batas waktu dimaksud, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan. [3.3.3] Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 14.15 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan. Namun demikian, pada Sidang Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak hadir sekalipun Mahkamah telah memanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak pula disampaikan dengan alasan yang sah dan patut menurut hukum. 6 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sekalipun Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal”. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 dimaksud, meskipun Pemohon tidak hadir pada Sidang Pendahuluan dengan agenda penyerahan pokok-pokok perbaikan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah memeriksa permohonan berdasarkan permohonan awal; Bahwa setelah mempelajari secara saksama perihal permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa bukti surat/tulisan tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun karena secara faktual permohonan awal pun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 7 [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku 8 Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi