247/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 247/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Maya Novita Sari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Bungur RT 001/RW 002 Desa Bungur Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung sebagai ------------------------------------------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Cahya Camila Evanglin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Sekarsari RT 004/RW 001 Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Putri Tania Rahmadani Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Sumberasri RT 002/RW 001, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sebagai ---------------------------------------------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 252/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 247/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 10 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa, Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun 4 bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). 9. Bahwa, Permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 245 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa, fokus utama para Pemohon dalam mengajukan pengujian Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada kerugian konstitusional yang timbul akibat tidak adanya mekanisme sanksi yang 5 tegas dan memadai bagi partai politik atau penyelenggara Pemilu yang gagal memenuhi ketentuan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Kerugian ini bersifat aktual dan potensial karena melemahnya penegakan hukum, yang secara langsung menyebabkan para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak atas perlakuan yang adil, persamaan di depan hukum, dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan wakil rakyat perempuan yang memadai. 11. Bahwa, para Pemohon menegaskan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu belum pernah diajukan pengujian materiil di hadapan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya, secara hukum, ketentuan tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan objek yang sah untuk diuji konstitusionalitasnya. 12. Bahwa, secara spesifik, para Pemohon akan menguji Pasal: 1. Pasal 245 Undang-Undang PEMILU yang berbunyi: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 2. Pengujian Pasal a quo akan dilakukan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar”, Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perllindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 6 mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang sekaligus sebagai Pemilih cerdas yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum yang adil dan non-diskriminatif, sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. 5. Bahwa Pemohon I adalah: 7 ● Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Bukti P-3) ● Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-4) ● Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian secara langsung dan aktual, karena sebagai pemilih yang memiliki kepentingan hukum untuk memberikan mandat keterwakilan perempuan, Pemohon I dihadapkan pada fakta hukum di mana pada Dapilnya terdapat Partai Politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan namun tetap diloloskan oleh KPU. Hal ini mencederai kemurnian hak pilih Pemohon I (Right to Vote) karena Pemohon I dipaksa memilih di antara opsi daftar calon yang secara konstitusional cacat prosedur. Kondisi ini menempatkan Pemohon I sebagai korban malpraktik pemilu yang merusak integritas elektoral. Rincian kerugian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab Kerugian Konstitusional; ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 6. Bahwa Pemohon II adalah ● Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Bukti P-5) ● Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-6) ● Bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan potensial, secara aktual Pemohon II secara nyata mendapati bahwa ketiadaan sanksi dalam ketentuan a quo menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam tahapan pencalonan anggota legislatif pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan secara potensial, Pemohon II memiliki hak dan peluang konstitusional untuk menjadi penyelenggara pemilu, in casu sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum 8 (KPU). Keberlakuan norma a quo tanpa pengaturan sanksi yang jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga berpotensi secara langsung merugikan Pemohon II. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional; ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 7. Bahwa Pemohon III adalah ● Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Bukti P-7) ● Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id; (Bukti P-8) ● Bahwa Pemohon III memiliki Hak atas Kualitas Lembaga Perwakilan dan Hak Dipilih (Right to be Candidate); ● Bahwa Pemohon III merasa dirugikan secara Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Apabila pasal 245 Undang-Undang PEMILU tidak diberikan pemaknaan sanksi tegas saat ini, maka pada saat pemohon III maju sebagai calon legislatif di masa depan, hak konstitusional Pemohon III untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan akan terhambat. Rincian kerugian ini akan dijelaskan dalam Bab Kerugian Konstitusional; ● Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; II.2 Kerugian Konstitusional para Pemohon 1. Bahwa, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: 9 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut: 1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: a) Para Pemohon I, II, dan III adalah Warga Negara Indonesia, sebagai Pemilih yang hak-haknya dijamin antara lain oleh: ● Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” ● Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali." 10 ● Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” ● Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. • Bahwa dalam pemilihan DPRD di Kabupaten Tulungagung memperlihatkan bagaimana norma kuota 30% perempuan dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu bekerja tanpa diikuti sanksi administratif yang tegas. Dalam tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD di Kabupaten Tulungagung tersebut, KPU tetap dapat menetapkan DCT dari partai politik meskipun terdapat persoalan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan, sehingga daftar calon yang berkompetisi pada hari pemungutan suara tidak seluruhnya mencerminkan amanat afirmatif yang terkandung dalam kebijakan kuota. • Bahwa dalam tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), sejumlah partai politik di Kabupaten Tulungagung masih belum memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%, sehingga penyelenggara pemilu hanya menyampaikan himbauan agar partai melakukan perbaikan komposisi sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Situasi ini berlanjut pada saat DCT ditetapkan, di mana komposisi keterwakilan perempuan tetap belum mencapai 30%, namun KPU kembali memberikan ruang waktu kepada partai untuk 11 melakukan pembenahan tanpa disertai ancaman sanksi tegas berupa pembatalan daftar calon, Meskipun telah diberi kesempatan perbaikan, pada akhirnya persentase calon perempuan tetap tidak mencapai batas minimal 30% sebagaimana dimaksud oleh kebijakan afirmatif, sehingga daftar calon yang menjadi dasar penyusunan surat suara tetap disusun dengan keterwakilan perempuan di bawah standar yang diperintahkan undang-undang. (Bukti P-9) • Bahwa kondisi pengawasan kuota 30% perempuan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa KPU pada praktiknya lebih banyak berhenti pada level imbauan kepada partai politik, bukan penjatuhan sanksi tegas. Hal ini tampak dari cara KPU hanya meminta partai melengkapi atau menyesuaikan daftar bakal calon agar mendekati ketentuan keterwakilan perempuan, tanpa konsekuensi diskualifikasi daftar calon ketika kuota tidak terpenuhi sebagaimana semestinya. • Bahwa kondisi pemilu 2024 sangat berbeda dengan Pemilu 2019 yang pengawasannya relatif lebih ketat dan disertai ancaman tidak diloloskannya daftar calon jika kuota perempuan tidak tercapai, pada periode ini kewajiban kuota cenderung diposisikan sebagai syarat yang dapat dinegosiasikan melalui imbauan administratif semata, sehingga efektivitasnya menurun dan membuka ruang pelanggaran berulang. • Bahwa kewajiban administratif lain seperti kelengkapan dokumen pribadi bacaleg, legalitas ijazah, atau status keanggotaan sering berujung pada tidak diloloskannya individu caleg tertentu jika tidak terpenuhi, tetapi pelanggaran terhadap kuota perempuan tidak otomatis mengakibatkan “gugurnya” daftar calon partai. Artinya, ada pelanggaran aspek teknis individual dihukum lebih keras daripada pelanggaran prinsip afirmatif dan kesetaraan gender yang justru menyangkut desain representasi politik secara struktural. 12 • Bahwa tidak tegasnya tindakan KPU yang hanya berupa himbauan tanpa sanksi kepada partai politik berkaitan langsung dengan kelemahan norma dalam Pasal a quo tidak mengatur secara limitatif mengenai hal tersebut. Pasal tersebut hanya memuat kewajiban adanya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon, tetapi tidak secara tegas memerintahkan sanksi administratif berupa diskualifikasi atau pembatalan DCT bagi partai yang melanggar, sehingga KPU tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk menjatuhkan sanksi dan memilih jalan himbauan semata. • Bahwa ketiadaan pengaturan yang limitatif inilah yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon I, II. Tanpa rumusan sanksi yang jelas dalam pasal a quo, kewajiban kuota berubah menjadi sekadar formalitas yang dapat dinegosiasikan, sehingga para Pemohon I, II akhirnya tetap dihadapkan pada surat suara yang bersumber dari DCT yang berpotensi tidak memenuhi prinsip afirmatif dan kesetaraan gender. Selain itu, ketiadaan sanksi tegas dalam pasal a quo juga membuka peluang sengketa dan PSU yang membebani APBN/APBD. 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain; • Bahwa para Pemohon I, II, dan III sebagai Pemilih Cerdas (Rational Voter) dan Generasi Penerus Sebagai Mahasiswa yang merupakan bagian dari kelompok pemilih pemula/muda. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih wakil rakyat melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan sesuai konstitusi. • Bahwa kerugian Para Pemohon I, dan II bersifat spesifik karena menyangkut kualitas dan legalitas pilihan nyata yang tersedia dalam surat suara yang mereka hadapi pada Pemilu 2024. Ketika DCT disusun tanpa pemenuhan kuota 30% perempuan, Para 13 Pemohon I dan II kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilih pada konfigurasi daftar calon yang seharusnya tunduk pada prinsip afirmatif dan kesetaraan gender yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, sehingga opsi yang tersedia di bilik suara bukan lagi “daftar calon konstitusional”, melainkan daftar calon yang lahir dari prosedur yang cacat (Bukti P-10) • Akibatnya, hak para Pemohon I dan II untuk memilih dari daftar kandidat yang konstitusional menjadi teramputasi. Para Pemohon dipaksa memilih dalam surat suara yang berisi daftar partai yang sebenarnya melanggar syarat afirmatif UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mencederai kemurnian suara Para Pemohon (right to vote) karena diberikan dalam prosedur yang cacat. • Bahwa kerugian aktual Pemohon I kian nyata karena Pasal 245 Undang-Undang Pemilu saat ini merupakan sebuah kemunduran hukum (Legal Setback). Berbeda dengan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang secara tegas memberikan mandat sanksi administratif berupa tidak diprosesnya daftar calon yang melanggar kuota, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 justru menghilangkan taring tersebut. Hal ini menyebabkan hak pilih Pemohon I menjadi tidak bermakna karena dipaksa memilih daftar calon yang secara prosedur cacat namun tetap dianggap sah oelh penyelenggara akibat ketiadaan sanksi yang tegas. • Bahwa, Pemohon II saat ini merupakan mahasiswa aktif pada jurusan Hukum Tata Negara, yang berdasarkan progres akademik saat ini, diproyeksikan akan menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 (S1) pada tahun 2027. Hal ini menunjukkan upaya nyata Pemohon II untuk memenuhi syarat pendidikan minimum bagi anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf I Undang-Undang Pemilu. • Bahwa, kerugian Pemohon II bersifat aktual karena berlakunya Pasal 245 Undang-Undang Pemilu telah menciptakan 14 ketidakpastian hukum yang adil. Sebagai norma yang Lex- Imperfecta, pasal ini telah membiarkan praktik diskriminasi gender terjadi di Dapil pemohon secara kasat mata. Pemohon II dirugikan karena perlindungan konstitusional terhadap keterwakilan perempuan yang ia kawal hanya menjadi “imbauan moral” tanpa daya paksa hukum sehingga mencederai integritas pemilu yang jujur dan adil. • Bahwa, dengan usia Pemohon II yang saat ini menginjak 22 tahun, Pemohon II dipastikan akan memenuhi syarat usia minimum 30 tahun bagi anggota KPU Kabupaten/Kota pada periode rekrutmen mendatang. Selain itu, keterlibatan Pemohon II dalam Kegiatan pemantauan pemilu pada tahun 2024 merupakan bentuk pembangunan kompetensi kepemiluan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf D Undang-Undang Pemilu. • Bahwa, Pemohon II juga mengalami kerugian potensial, mengingat Pemohon II memiliki hak dan peluang konstitusional untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, in casu sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu secara profesional, mandiri, dan berdasarkan asas kepastian hukum. Namun demikian, keberlakuan norma a quo tanpa pengaturan sanksi yang jelas menimbulkan kebingungan normatif dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu, karena di satu sisi terdapat kewajiban untuk menegakkan ketentuan keterwakilan perempuan, tetapi di sisi lain tidak tersedia dasar hukum yang memadai untuk menindak atau memberikan konsekuensi atas pelanggaran ketentuan tersebut, kondisi demikian berpotensi secara langsung merugikan Pemohon II dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya 15 sebagai penyelenggara pemilu, karena Pemohon II akan dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip profesionalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. • Bahwa Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia, Mahasiswa aktif yang memiliki aspirasi dan sedang mempersiapkan diri untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih (Right to be Candidate) dalam pemilihan umum legislatif mendatang. • Bahwa kerugian konstitusional Pemohon III bersifat potensial dan sedang mengancam kedudukan hak konstitusional Pemohon III sebagai calon anggota legislatif perempuan yang ingin berkompetensi secara adil, namun menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (inevitable), dengan argumentasi sebagai berikut: a. Pelanggaran hak atas tindakan khusus yang bersifat sementara (affirmative action), karena kewajiban kuota paling sedikit 30% bakal calon perempuan di dapil Pemohon III tidak diterapkan secara konsisten sehingga menghilangkan perlindungan khusus yang seharusnya diterima Pemohon III sebagai bakal calon legislatif perempuan. b. Timbul hambatan sistemik (systemic barrier) bagi Pemohon III untuk bersaing secara setara dalam proses rekrutmen bakal calon legislatif di internal partai politik, karena tidak adanya sanksi penolakan pendaftaran bagi partai yang melanggar ketentuan kuota menjadikan partai tidak memiliki insentif yang memadai untuk membuka akses pencalonan bagi perempuan. c. Berkurangnya peluang politik nyata (political opportunity) bagi Pemohon III untuk dicalonkan dan dipilih pada pemilu berikutnya, sebab dalam desain rekrutmen partai yang mengabaikan kuota 30% perempuan, Pemohon III cenderung 16 tetap ditempatkan pada posisi yang tidak kompetitif dalam daftar calon. d. Tanpa sanksi penolakan pendaftaran terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan, hak konstitusional Pemohon III untuk memperoleh perlakuan setara sebagai warga negara yang berhak dipilih tidak terlindungi secara efektif, sehingga kerugian konstitusional Pemohon III berpotensi terus berulang dalam setiap tahapan pencalonan legislatif di masa mendatang. • Bahwa sekalipun dapil tempat Pemohon III (Dapil Blitar II) terdaftar telah memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan, dalam wilayah yang sama terdapat daerah pemilihan Blitar I dan Blitar VI yang DCT-nya sama sekali tidak memuat calon perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan komposisi akhir DPRD Kabupaten Blitar secara keseluruhan berpotensi tidak lagi mencerminkan amanat kebijakan afirmatif dan prinsip kesetaraan gender, sehingga terdapat kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi Pemohon III, meskipun pelanggaran kuota terjadi di dapil lain, karena hasilnya langsung mempengaruhi susunan dan kualitas representasi DPRD Kabupaten Blitar yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas nama seluruh warga kabupaten termasuk Pemohon III. (Bukti P-11) • Bahwa meskipun secara faktual Dapil Pemohon III (Blitar II) saat ini telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan, Pemohon III tetap memiliki kepentingan hukum yang dirugikan. Hal ini dikarenakan DPRD Kabupaten Blitar adalah lembaga yang bersifat kolektif-kolegial. Setiap produk hukum yang dihasilkan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan produk kolektif dari seluruh anggota DPRD dari berbagai Dapil. Apabila terdapat Dapil lain yang keterwakilan perempuannya 17 tidak terpenuhi akibat ketiadaan sanksi, maka komposisi DPRD tersebut secara keseluruhan menjadi cacat legitimasi konstitusional. Sebagai warga negara yang tunduk pada produk hukum DPRD tersebut, Pemohon III dirugikan karena harus terikat pada peraturan yang lahir dari proses pembentukan lembaga perwakilan yang tidak memenuhi mandat konstitusi mengenai keterwakilan perempuan. • Bahwa apabila pada 245 Undang-Undang PEMILU tidak memberikan pemaknaan sanksi diskualifikasi, maka saat Pemohon III maju sebagai calon legislatif di masa depan, dia akan berhadapan dengan sistem rekrutmen partai yang pesimis terhadap pelanggaran kuota perempuan. • Bahwa tanpa adanya sanksi penolakan pendaftaran sebagaimana yang pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, peluang konstitusional pemohon III untuk duduk di bangku pemerintahan akan terhambat oleh kebijakan internal partai yang tidak lagi merasa terbebani oleh kewajiban hukum kuota 30%. • Bahwa bagi para Pemohon sebagai pemilih rasional, kualitas representasi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak pilih itu sendiri, karena pilihan mereka dimaksudkan untuk melahirkan lembaga perwakilan yang mencerminkan keberagaman dan kesetaraan warga negara, termasuk perempuan. Ketika kewajiban kuota perempuan direduksi menjadi formalitas tanpa sanksi, para Pemohon dirugikan secara khusus karena suara yang mereka berikan tidak lagi mempunyai jaminan memadai untuk menghasilkan wakil rakyat yang dipilih dari proses rekrutmen calon yang selaras dengan amanat konstitusi tentang persamaan kedudukan dan keadilan gender. • Bahwa kerugian tersebut tidak bersifat umum atau abstrak semata, melainkan berkaitan langsung dengan identitas para Pemohon sebagai generasi muda/mahasiswa yang akan hidup dalam jangka panjang dengan konsekuensi kebijakan dari 18 lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilu yang prosedurnya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip konstitusional. Dengan demikian, kualitas cacat dari daftar calon yang mereka pilih hari ini akan berdampak langsung terhadap arah legislasi, pengawasan, dan penganggaran di masa depan yang juga akan mempengaruhi hak-hak sosial, ekonomi, dan politik Para Pemohon sendiri. • Bahwa akibat Pasal 245 Undang-Undang Pemilu tidak memuat sanksi diskualifikasi terhadap partai politik atau calon yang melanggar ketentuan pencalonan, para Pemohon dipaksa memilih calon dari partai politik yang tidak memenuhi syarat konstitusional. Dengan hilangnya alternatif calon yang sepenuhnya memenuhi syarat konstitusional, kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dijalankan secara murni, sebab suara para Pemohon diarahkan pada opsi calon yang legalitas pencalonannya sendiri dipersoalkan. 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; • Bahwa, Pasal 245 Undang-Undang Pemilu merupakan bentuk lex imperfecta, yaitu norma yang memuat kewajiban (kuota 30% perempuan) namun lumpuh secara eksekusi karena ketiadaan sanksi diskualifikasi bagi pelanggar. Ketiadaan konsekuensi hukum yang bersifat memaksa (imperative) ini secara rasional menciptakan fenomena kejahatan tanpa hukuman (Crime Without Punishment), dimana pelanggaran terhadap mandat konstitusional mengenai keterwakilan perempuan menjadi tindakan ilegal yang dibiarkan secara sistematis tanpa konsekuensi yuridis. Hal ini secara rasional menghilangkan insentif bagi partai politik untuk patuh, sehingga norma tersebut 19 hanya berfungsi sebagai imbauan moral yang dapat diabaikan tanpa beban hukum. • Bahwa hubungan sebab akibat dalam permohonan ini bersifat mutlak (conditio sine qua non). Seandainya Pasal 245 Undang- Undang PEMILU tidak dikonstruksikan sebagai norma yang cacat sanksi atau lex imperfecta, maka secara hukum Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan memiliki otoritas imperatif untuk melakukan diskualifikasi terhadap partai politik yang melanggar sebagai bentuk penegakan hukum yang semestinya. Namun, dikarenakan adanya faktor penyebab utama berupa ketiadaan sanksi yang tegas dalam norma tersebut (Pasal 245 Undang-Undang PEMILU), maka dampak kerugian konstitusional berupa penyajian daftar calon yang tidak memiliki legitimasi hukum kepada para pemilih menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh para Pemohon. • Bahwa, Kekosongan sanksi dalam Pasal a quo menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kehilangan dasar normatif yang kuat untuk menindak partai politik yang melanggar. Akibatnya, muncul rantai kausalitas di mana KPU cenderung mengambil kebijakan administratif yang longgar seperti hanya memberikan imbauan pada tahap DCS hingga penetapan DCT yang pada akhirnya meloloskan daftar calon yang cacat prosedur secara konstitusional. Hal ini terkonfirmasi secara nyata melalui peristiwa di Dapil Tulungagung dan putusan korektif Mahkamah dalam perkara di Gorontalo. • Bahwa, berlakunya Pasal 245 Undang-Undang PEMILU yang lemah secara langsung mengakibatkan tercemarnya instrumen pemungutan suara. Ketika DCT yang melanggar kuota perempuan tetap dianggap sah dan dicetak dalam surat suara, Para Pemohon sebagai pemilih dipaksa untuk menyalurkan suaranya pada opsi-opsi yang legalitas pencalonannya cacat demi hukum. Kondisi ini memutus hubungan sebab-akibat antara 20 hak pilih yang bersih (right to vote) dengan hasil pemilu yang mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan keadilan konstitusional. • Bahwa, ketiadaan sanksi preventif dalam Pasal 245 Undang- Undang Pemilu menyebabkan pelanggaran kuota perempuan baru dapat dikoreksi di tingkat sengketa hasil, yang berujung pada perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU ini merupakan akibat langsung dari kegagalan filter hukum pada tahap pencalonan, yang tidak hanya mencederai kepastian hukum bagi para Pemohon, tetapi juga mengakibatkan pemborosan pajak rakyat (APBN) untuk mendanai logistik pemilu tambahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. • Bahwa, hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dengan kerugian konstitusional Pemohon I bersifat nyata, dan langsung, di mana sifat lex imperfecta (norma tanpa sanksi) pada Pasal a quo menjadi penyebab utama (causa) partai politik mengabaikan kewajiban keterwakilan perempuan sebesar 30% yang berakibat langsung pada terdistorsinya kemurnian hak pilih Pemohon I sebagai pemilih di Kabupaten Tulungagung, sehingga secara aktual Pemohon I dirugikan karena dipaksa memilih dari daftar calon yang cacat konstitusional akibat KPU tetap meloloskan pendaftaran yang melanggar mandat afirmasi Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mana kerugian tersebut hanya dapat dipulihkan melalui putusan Mahkamah yang memberikan pemaknaan sanksi tegas pada Pasal a quo guna menjamin hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan sistem pemilu yang adil, jujur, dan non-diskriminatif. • Bahwa, Pasal a quo tidak memberikan mandat sanksi administratif berupa diskualifikasi atau penolakan pendaftaran yang bersifat imperatif, sehingga hak Pemohon II, yang memiliki peluang konstitusional untuk menjadi penyelenggara pemilu 21 (Komisioner KPU), keberlakuan norma yang tidak pasti ini menimbulkan risiko profesional dan ketidakpastian hukum. Penyelenggara dipaksa menjalankan tugas dalam situasi "kebingungan normatif" yang dapat berujung pada gugatan etik maupun hukum akibat gagal menegakkan prinsip kesetaraan gender dalam setiap tahapan. Sehingga, penyelenggara pemilu kehilangan dasar hukum untuk bertindak tegas dan terjebak dalam kebijakan "imbauan administratif" yang tidak efektif. • Bahwa, dengan tidak adanya sanksi penolakan pendaftaran menghilangkan daya paksa bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen perempuan secara serius, akibatnya partai politik menjadi pesimis dan abai terhadap kaderisasi perempuan karena menganggap pemenuhan kuota 30% hanyalah formalitas yang dapat dinegosiasikan tanpa beban hukum. Kondisi ini secara langsung menghambat peluang konstitusional Pemohon III untuk maju sebagai calon legislatif di masa depan. Tanpa sanksi tegas saat ini, hak Pemohon III untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (perlakuan non- diskriminatif) akan teramputasi oleh sistem internal partai yang tidak lagi merasa terbebani secara hukum untuk mengutamakan keterwakilan perempuan. • Bahwa, tanpa adanya interpretasi baru dari Mahkamah yang menyisipkan sanksi diskualifikasi, maka penyebab utama kerugian (causa) akan tetap eksis. Hal ini menciptakan kepastian secara penalaran wajar bahwa pada siklus pemilu mendatang, Para Pemohon akan kembali terjebak dalam sistem yang membiarkan diskriminasi gender sistemik dan memaksakan daftar calon yang tidak konstitusional. 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 22 • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan Pasal 245 Undang-Undang PEMILU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan menambahkan frasa sanksi administratif berupa kewajiban mendiskualifikasi atau menggugurkan daftar calon partai politik yang tidak memenuhi kuota sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan sejak tahap pendaftaran, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan lagi terjadi di masa mendatang. Dengan adanya rumusan sanksi yang tegas, penyelenggara pemilu tidak lagi dapat meloloskan DCT yang melanggar kuota, sehingga para Pemohon memperoleh jaminan bahwa seluruh pilihan dalam surat suara berasal dari daftar calon yang disusun secara konstitusional dan menjamin hak patra Pemohon sebagai pemilih yang bersih untuk menyalurkan suaranya secara murni sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. • Bahwa dalam keadaan demikian, para Pemohon tidak lagi menghadapi risiko dipaksa memilih dari daftar calon yang cacat, dan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan melalui prosedur yang melanggar amanat afirmatif dan kesetaraan gender. Artinya, dengan dikabulkannya permohonan a quo dan diperintahkannya penambahan sanksi diskualifikasi dalam Pasal 245 Undang- Undang Pemilu, kerugian konstitusional para Pemohon baik yang aktual maupun potensial akan berhenti dan tidak berulang lagi dalam pemilu-pemilu berikutnya. • Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan menyatakan Pasal 245 Undang-Undang PEMILU inkonstitusional bersyarat dan menambahkan frasa sanksi administratif diskualifikasi/gugur bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan sejak tahap pendaftaran maka: a) Penyelenggara pemilu wajib menolak atau mendiskualifikasi daftar calon yang tidak memenuhi kuota, sehingga para 23 Pemohon memperoleh jaminan bahwa pilihan dalam surat suara berasal dari daftar calon yang disusun sesuai UUD NRI Tahun 1945 dan asas kesetaraan gender. b) Potensi sengketa dan PSU akibat pelanggaran kuota berkurang secara signifikan sehingga penggunaan keuangan negara menjadi lebih efisien dan tidak lagi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. II. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN Urgensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Harus Sekurang-Kurangnya 30%  Bahwa, secara filosofis, setiap manusia, laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan martabat yang sama dan karenanya berhak atas pengakuan yang setara dalam ruang kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik.  Bahwa, urgensi pengaturan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif, sehingga perempuan sebagai setengah bagian dari populasi bangsa tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut menjadi subjek yang menentukan arah pembentukan hukum dan kebijakan publik.  Bahwa, pengaturan mengenai keterwakilan perempuan yang tegas dan efektif merupakan instrumen yuridis untuk mengoreksi ketimpangan historis dan struktural yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi tersubordinasi dalam ruang politik, sehingga tanpa jaminan tersebut, asas non- diskriminasi dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum berpotensi tinggal menjadi deklarasi normatif semata.  Bahwa, dalam perspektif keadilan gender, kuota minimal 30% perempuan merupakan bentuk tindakan khusus sementara yang secara filosofis dibenarkan untuk memperbaiki ketimpangan historis dan membuka jalan menuju kesetaraan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar kesetaraan formal di akses kertas. 24  Bahwa, negara hukum demokratis tidak hanya menuntut one person, one vote, tetapi juga menuntut terwujudnya keadilan substantif, sehingga kelompok yang secara historis terpinggirkan, termasuk perempuan harus diberi aafirmasi agar benar-benar hadir dan bersuara dalam lembaga legislatif.  Bahwa secara sosiologis, perempuan menyusun sekitar setengah dari penduduk dan pemilih, namun keterlibatan mereka di parlemen masih jauh dari proporsional, sehingga kebutuhan, pengalaman, dan perspektif perempuan sering tidak tercemin memadai dalam produk hukum dan kebijakan publik.  Bahwa berbagai studi dan data menunujukan bahwa kehadiran perempuan di lembaga perwakilan berkorelasi dengan meningkatnya perhatian pada isu-isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kekerasan berbasis gender, dan kesejahteraan keluarga, sehinggga absennya perempuan berarti hilangnya sudut padat penting dalam merumuskan kebijakan negara.  Bahwa dalam konteks sosial Indonesia, perempuan sering menjadi aktor utama dalam pengelolaan ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan jaringan komunitas, sehigga dengan menghadirkan perempuan di parlemen merupakan cara untuk membawa pengetahuan praktis dan pengalaman konkret masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke meja legislasi.  Bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di politik juga memperkuat pesan sosial bahwa ruang kekuasaan adalah milik laki-laki, sehingga menghambat perubahan budaya menuju relasi yang setara; menghadirkan perempuan secara nyata di lembaga perwakilan akan membangun role model bagi generasi dan mendorong perubahan nilai sosial ke arah yang lebih adil dan inklusif. Jebakan Lex Imperfecta dalam Kewajiban Keterwakilan 30% (tiga puluh persen) Perempuan Pemilu Indonesia  Bahwa, Lex imperfecta adalah norma hukum yang mewajibkan atau melarang suatu perbuatan secara teoritis tanpa sanksi konsekuensial jika dilanggar, sehingga kehilangan daya ikat hukum (imperative character) dan bergantung pada diskresi administratif. Jadi Lex Imperfecta lebih berfungsi sebagai pedoman atau anjuran daripada perintah yang dapat dipaksakan. 25  Bahwa Pasal 245 Undang-Undang PEMILU secara eksplisit memerintahkan agar daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), namun tidak disertai ketentuan sanksi yang tegas apabila perintah tersebut dilanggar. Keadaan ini menjadikan Pasal 245 sebagai norma yang bersifat lex imperfecta, sehingga pelanggarannya tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas dan pasti. Dalam praktik, norma yang bersifat lex imperfecta cenderung diperlakukan sekadar sebagai anjuran moral atau pedoman administratif, bukan sebagai perintah konstitusional yang wajib dipatuhi secara ketat.  Bahwa menurut Hans Kelsen dalam doktrinnya mengenai tata urutan dan efektivitas norma, sebuah norma hukum yang tidak memuat sanksi (sanction) disebut sebagai lex imperfecta. Ketiadaan sanksi penolakan pendaftaran dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu menyebabkan perintah keterwakilan perempuan 30% kehilangan watak imperatifnya dan hanya menjadi imbauan moral yang dapat diabaikan oleh Partai Politik, sehingga mencederai kepastian hukum yang adil.  Bahwa sifat lex imperfecta dari Pasal 245 Undang-Undang Pemilu tersebut berakibat langsung pada lemahnya penegakan kuota 30% perempuan dalam proses pencalonan legislatif dan berujung pada terlanggarnya hak Para Pemohon atas “hak pilih yang bersih” (right to vote). Tanpa rumusan sanksi eksplisit berupa penolakan pendaftaran atau diskualifikasi daftar calon, penyelenggara pemilu tidak memiliki dasar normatif yang cukup kuat untuk menindak partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan, sehingga daftar calon yang tidak memenuhi prinsip afirmatif tetap diloloskan menjadi Daftar Calon Tetap dan dicetak dalam surat suara.  Bahwa dalam kondisi demikian, para Pemohon dipaksa memberikan suara pada daftar calon yang lahir dari prosedur pencalonan yang cacat, sehingga suara mereka tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pilihan atas calon yang disusun secara konstitusional dan setara gender.  Bahwa bagi negara hukum yang ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, keberadaan norma lex imperfecta pada level yang langsung 26 menyentuh desain kedaulatan rakyat melalui pemilu adalah bentuk kelalaian konstitusional. Negara tidak cukup hanya memerintahkan “wajib 30% perempuan”, tetapi sekaligus berkewajiban menyediakan mekanisme sanksi yang pasti, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap pelanggaran berujung pada akibat hukum yang serius, bukan sekadar teguran administratif yang dapat dinegosiasikan.  Bahwa selama Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dibiarkan dalam status lex imperfecta seperti sekarang, hak para Pemohon dan jutaan pemilih perempuan lain atas persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) akan terus dikorbankan di bilik suara, karena mereka berkali-kali dipaksa memilih dari daftar calon yang secara substantif lahir dari proses rekrutmen yang tidak setara. Dalam hal ini, lex imperfecta Pasal 245 Undang-Undang Pemilu bukan sekadar “kekurangan teknis”, melainkan menjadi pintu utama terjadinya pelanggaran sistemik terhadap hak pilih yang bersih dan kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diperintahkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  Ketiadaan sanksi tegas dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu seperti diskualifikasi atau penolakan daftar calon, menjadi celah hukum yang melegitimasi KPU untuk meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat, sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi hukum. Oleh karena itu dalam permohonan ini perlu ditegaskan bahwa akar permasalahan yang dialami Pemohon tidak semata-mata terletak pada pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum, melainkan pada kelemahan normatif Pasal 245 Undang- Undang PEMILU yang tidak memuat sanksi tegas atas pelanggaran kuota 30% perempuan.  Bahwa dalam perspektif teori hak asasi manusia kontemporer, kebijakan kuota perempuan merupakan bentuk tindakan khusus sementara (temporary special measures) untuk mencapai kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan dalam politik, bukan sekadar hiasan angka dalam undang-undang.  Bahwa kuota yang tidak disertai sanksi tegas mengubah affirmative action yang seharusnya bersifat korektif menjadi sekadar simbolik, sehingga 27 perempuan tetap tersisih dalam proses rekrutmen politik meskipun “secara formal” telah disebut dalam norma. Dengan kata lain, lex imperfecta dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu menggagalkan tujuan konstitusional dari kebijakan afirmatif itu sendiri, karena membiarkan dominasi struktural terhadap perempuan tetap berlangsung di tingkat pencalonan.  Bahwa pada Pemilu 2019, KPU Kabupaten Tulungagung mencatat total 559 bakal calon legislatif (bacaleg) untuk DPRD Kabupaten, dengan komposisi 336 laki-laki dan 223 perempuan atau sekitar 39,89% bacaleg perempuan, sehingga secara agregat melebihi batas minimal kuota 30% perempuan yang dipersyaratkan undang-undang. (Lihat di: Bacaleg Perempuan di Tulungagung Capai 40 Persen - ANTARA News Jawa Timur)  Bahwa data bacaleg Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa seluruh Partai Politik peserta pemilu memenuhi bahkan melampaui 30% keterwakilan perempuan jika dihitung secara agregat per partai di tingkat kabupaten; misalnya Partai Perindo mencalonkan 12 perempuan dari 22 bacaleg (54,55%), Partai Demokrat 24 perempuan dari 48 bacaleg (50%), Partai Golkar 18 perempuan dari 50 bacaleg (36%), dan PBB 10 perempuan dari 31 bacaleg (32,26%),PSI 35,48%.  Bahwa pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) termasuk partai yang berhasil memenuhi ketentuan affirmative action di tingkat kabupaten, dengan mengajukan 31 bacaleg yang terdiri atas 20 laki-laki dan 11 perempuan (±35,48% bacaleg perempuan), sehingga secara agregat telah melampaui kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang diamanatkan Pasal 245 Undang-Undang PEMILU.  Bahwa keadaan ini menunjukkan paradoks lex imperfecta: di atas kertas partai-partai dapat memenuhi atau bahkan melampaui kuota 30% bacaleg perempuan, namun tanpa sanksi tegas di tingkat daftar calon per Dapil, tidak ada jaminan bahwa keterwakilan perempuan diwujudkan secara merata di setiap daerah pemilihan maupun terkonversi menjadi kursi DPRD yang setara.  Bahwa pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan ketentuan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar 28 bakal calon anggota DPRD Kabupaten ternyata masih jauh dari harapan penerapan affirmative action yang konsisten dan menyeluruh.  Bahwa meskipun secara nasional terdapat kewajiban kuota 30% perempuan, KPU Tulungagung hanya dapat mengimbau partai politik untuk mengevaluasi kembali daftar calon guna menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung, karena Pasal 245 Undang-Undang Pemilu sebagai lex imperfecta tidak memuat sanksi tegas berupa penolakan atau diskualifikasi daftar calon ketika kuota perempuan tidak terpenuhi.  Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Tulungagung Pemilu 2024 yang ditetapkan melalui keputusan KPU setempat memperlihatkan bahwa tidak semua partai mampu mengisi daftar calon secara penuh dan proporsional gender, bahkan pada beberapa dapil hanya mencantumkan satu orang calon, sehingga secara substantif mustahil memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam dapil tersebut.  Bahwa dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa partai yang tidak bisa memenuhui kuota keterwakilan 30%. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (0%), dan Partai Ummat (27,27%). (Lihat di: KPU KAB-TULUNGAGUNG - Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung)  Bahwa secara khusus, di Daerah Pemilihan Tulungagung 6 Partai Solidaritas Indonesia hanya mencalonkan satu orang bernama MOCHAMMAD HAJIDI KHAFIDUDDIN dan Partai Perindo hanya mencalonkan satu orang bernama HARIYADI; sedangkan di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 Partai Buruh hanya mencalonkan ENDRO KUNTORO, Partai Garuda hanya mencalonkan BRILYAN INDRA SATRIAGUNG, dan PSI hanya mencalonkan SAMSUDIN, sehingga secara matematis kuota 30% perempuan tidak mungkin tercapai dalam dapil-dapil tersebut.  Bahwa hal tersebut juga terjadi di Daerah Pemilihan Tulungagung 2 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) hanya mencalonkan satu laki-laki SUBAGYO, sehingga presentase perempuan di Dapil tersebut 0% walaupun presentase yang di rekap di Kabupaten tampak diatas 30% 29  Bahwa pola pelanggaran kuota perempuan 30% tidak hanya terjadi di Kabupaten Tulungagung, tetapi juga dapat ditemukan di daerah lain, pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang hanya mencantumkan satu orang calon laki-laki IRMAN KUSNADI dan tidak satu pun calon perempuan, sehingga persentase keterwakilan perempuan pada dapil tersebut tercatat 0%.  Bahwa fakta bahwa daftar calon sangat minim (hanya satu nama) tetap diloloskan KPU menunjukkan bagaimana Pasal 245 Undang-Undang PEMILU yang lex imperfecta bekerja: kewajiban kuota perempuan diakui secara normatif, namun pelanggarannya tidak menimbulkan konsekuensi hukum berupa penolakan atau diskualifikasi daftar calon, sehingga para Pemohon yang berdomisili di Dapil Tulungagung 1 dan 6 dipaksa memilih dari daftar calon yang sejak awal tidak memenuhi standar keterwakilan perempuan  Bahwa meskipun hal tersebut terjadi oleh Partai-Partai kecil, di saat yang bersamaan menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dalam Pengumuman Nomor 1063/PL.01.4-Pu/3504/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Pemilu 2024 sejumlah partai politik lain yang juga berstatus partai kecil seperti Partai Buruh (33,33% perempuan), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) (31,25% perempuan), Partai Kebangkitan Nusantara/PKN (36,36% perempuan), dan Partai Bulan Bintang/PBB (40,63% perempuan) justru mampu memenuhi bahkan melampaui kuota minimal 30% keterwakilan perempuan.  Bahwa fakta ini membantah anggapan seolah-olah partai kecil “secara alamiah” tidak mampu memenuhi kuota perempuan; yang terjadi adalah pilihan politik internal masing-masing partai, sementara ketiadaan sanksi tegas dalam Pasal 245 Undang-Undang PEMILU sebagai lex imperfecta membuat partai yang tidak patuh seperti PSI tetap dapat meloloskan DCT-nya tanpa konsekuensi hukum, sedangkan partai kecil lain yang patuh tidak memperoleh perlakuan yang lebih pasti dan menguntungkan.  Bahwa dalam poin yang telah disebutkan sebelumnya Pemilu tahun 2019 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melampaui batas keterwakilan 30% 30 keterwakilan perempuan yang diwajibkan undang-undang, akan tetapi pada Pemilu Tahun 2024 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak bisa memenuhi kuota 30%keterwakilan perempuan yang diwajibkan undang-undang.  Bahwa penurunan dari “PSI mampu memenuhi kuota 30% perempuan secara agregat pada Pemilu 2019” menjadi “PSI gagal memenuhi kuota perempuan 30% di sejumlah dapil pada Pemilu 2024” menunjukkan dengan jelas bahwa Pasal 245 Undang-Undang PEMILU sebagai lex imperfecta tidak memiliki daya paksa untuk mempertahankan komitmen keterwakilan perempuan secara konsisten; kepatuhan partai sepenuhnya bergantung pada kemauan politik internal, bukan pada ancaman sanksi penolakan atau diskualifikasi daftar calon.  Bahwa, fakta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08- 29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) menjadi bukti konkret dan aktual atas kegagalan Pasal 245 UU PEMILU sebagai norma preventif. Sehingga, dalam perkara tersebut, Mahkamah bahkan harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Daerah Pemilihan Gorontalo DAPIL VI. Perintah ini dikeluarkan karena terbukti adanya pelanggaran fundamental, yaitu Partai Politik Peserta Pemilu tidak memenuhi kuota minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam daftar calon, namun tetap diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Bahwa, dengan demikian argumen kami tegas Peristiwa PSU di Gorontalo membuktikan bahwa UU Pemilu dalam kondisi status a quo telah gagal menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. Seandainya sejak awal Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dimaknai secara tegas sebagai ketentuan yang mengakibatkan daftar calon gugur/tidak sah apabila kuota 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi, maka kerugian negara yang timbul akibat pelaksanaan PSU, serta kerugian konstitusional pemilih dan calon perempuan, dapat dihindari sepenuhnya.  Bahwa, penegasan norma dan penambahan sanksi yang tegas (sanksi gugur/tidak sah) dalam Undang-Undang Pemilu sangat diperlukan agar kepastian hukum hadir sejak tahapan pendaftaran calon, bukan dikoreksi 31 setelah proses Pemilu selesai. Jika Pasal ini tidak diperbaiki sekarang, maka pada Pemilu 2029 Mahkamah Konstitusi akan kembali dibanjiri sengketa serupa yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Perbaikan ini adalah langkah krusial guna menyelamatkan hak konstitusional perempuan dan pemilih dari diskriminasi sistemik yang berkelanjutan.  Bahwa sebagai konsekuensi, Pemohon I, dan II menjadi korban langsung dari ketidakpastian hukum dan diskriminasi struktural, karena berada di Daerah Pemilihan Tulungagung 6, dan Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang daftar calonnya tidak memenuhi standar keterwakilan perempuan yang dijanjikan Undang-Undang. Pelanggaran Asas "Dapat Dilaksanakan" dan "Kejelasan Rumusan" Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  Bahwa, selain bertentangan dengan UUD 1945 Tahun 1945, norma a quo (Pasal 245 UU Pemilu) secara teknis perancangan hukum mengandung cacat bawaan karena melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Asas Dapat Dilaksanakan (huruf d) dan Asas Kejelasan Rumusan (huruf f).  Bahwa, Asas Dapat Dilaksanakan menghendaki setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Keberadaan Pasal 245 PEMILU yang mewajibkan kuota 30% perempuan tanpa disertai "Norma Sekunder" (sanksi/akibat hukum) menjadikan pasal tersebut mandul dan tidak efektif (ineffective), sehingga secara teoritis menjadi norma yang tidak dapat dilaksanakan (unenforceable).  Bahwa, mengenai apakah sanksi harus dalam norma berpasangan atau sendiri; dalam teori hukum administrasi negara, sanksi administratif yang berupa "penolakan pendaftaran" bukanlah sanksi yang harus dipisahkan dalam bab tersendiri layaknya sanksi pidana (ultimum remedium). Sanksi penolakan pendaftaran adalah konsekuensi administratif langsung 32 (bestuursdwang) yang seharusnya melekat (inheren) pada norma yang mengatur persyaratan.  Bahwa, memisahkan norma kewajiban kuota 30% dengan norma akibat hukumnya (sanksi penolakan) justru menciptakan ketidakpastian hukum (melanggar Asas Kejelasan Rumusan). Penyelenggara Pemilu (KPU) menjadi ragu untuk mengambil tindakan tegas karena tidak adanya frasa eksplisit dalam pasal yang sama atau pasal terkait yang memberikan otoritas untuk menolak pendaftaran.  Bahwa, oleh karena pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) telah lalai tidak memasangkan norma kewajiban (Norma Primer) dengan norma sanksi (Norma Sekunder) yang memadai, maka demi menegakkan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk "menyatukan" kedua elemen norma tersebut melalui putusan Inkonstitusional Bersyarat.  Bahwa, penggabungan sanksi administratif ke dalam Pasal 245 UU PEMILU melalui tafsir Mahkamah tidak menyalahi teknik penyusunan undang-undang, melainkan justru menyempurnakan konstruksi norma tersebut agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Sebuah norma hukum yang melarang atau mewajibkan sesuatu hanya dapat disebut norma hukum yang sempurna (Lex Perfecta) apabila ia memuat akibat hukum atas pelanggarannya.  Bahwa, jika sanksi penolakan pendaftaran ini tidak dibaca sebagai satu kesatuan napas dengan Pasal 245 (dibiarkan terpisah atau tidak diatur), maka Pasal 245 selamanya akan menjadi himbauan moral semata yang mereduksi kewibawaan Undang-Undang Pemilu dan Konstitusi. Penegasan Kebutuhan Perlindungan Hak-hak Fundamental Warga Negara dan Penjagaan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang Bersifat Retro Aktif  Bahwa, secara normatif, dasar hukum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur secara limitatif dalam Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: 33 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.  Bahwa, apabila merujuk secara kaku (strict) pada ketentuan a quo, PSU hanya dimungkinkan karena alasan teknis pemungutan suara atau gangguan keamanan (kahar). Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125- 01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah telah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang progresif dengan bergeser jauh dari batasan limitatif pasal a quo. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3894_2088_ 125-01-08-29_PHPU.DPR-DPRD-XXII_2024.pdf)  Bahwa, dalam amar putusan Mahkamah Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024, Mahkamah tidak sekadar memerintahkan PSU sebagai koreksi atas proses pencoblosan, melainkan melakukan koreksi fundamental yang bersifat retroaktif (berlaku surut) menembus tahapan pencalonan yang telah final. Mahkamah secara tegas memerintahkan pembatalan dan penyusunan ulang Daftar Calon Tetap (DCT) bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. 34  Bahwa, tindakan Mahkamah yang menerobos dinding prosedural tahapan pemilu yang seharusnya sudah tertutup membuktikan satu hal krusial: Demi melindungi hak-hak fundamental warga negara dan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak afirmatif keterwakilan perempuan (affirmative action) yang dijamin konstitusi, Mahkamah bersedia mengesampingkan kepastian hukum prosedural demi tercapainya keadilan substantif. Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan kuota 30% perempuan bukan sekadar syarat administratif, melainkan syarat konstitusional yang jika dilanggar, mewajibkan negara (melalui Mahkamah) untuk memutar kembali waktu tahapan pemilu guna memulihkan hak yang tercederai tersebut.  Bahwa, putusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai putusan yang bersifat retro aktif. Retroaktif atau ex post facto yang mengandung arti "dari sesuatu yang dilakukan setelahnya". Secara Harfiah, asas retroaktif diartikan suatu asas hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum tersebut diberlakukan atau diundangkan. Pengertian dari Cambridge Dictionary, retroactive (of a law or other agreement) having effect from the time before the law or agreement was approved. Secara sederhana asas retroaktif, yakni asas hukum yang memperbolehkan suatu aturan hukum berlaku secara surut atau ke belakang sebelum hukum tersebut berlaku. Permberlakuan surut suatau putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku secara absolut, namun bersifat limitatif. apabila dicermati limitasinya jika dilihat dari putusan-putusan yang telah diputus oleh mahkamah, maka batasan itu terdapat kerangka konstitusional, dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (limitasi konstitusional)  Bahwa, senafas limitasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat retro aktif juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08- 29/PHU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang karena penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki intrumen untuk membatalkan partai yang tidak memenuhi kuota keterwakilan paling sedikit 30% akhirnya KPU tetap meloloskan partai yang bersangkutan. 35  Bahwa, sebelumnya di Daerah Pemilihan (DAPIL) Gorontalo VI terdapat 4 Partai Politik yang pengajuan calon DPRD nya tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yakni, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 27.27%, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar 27.27%, Partai Nasdem sebesar 27.27%, serta Partai Demokrat sebesar 27.27%.  (Lihat di: Putusan MK RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. BAB IV Pokok Permohonan Tabel 1 halaman 8-9 https://share.google/27i9LB7sd1KAtaBS5)  Bahwa Partai Politik tersebut secara nyata melanggar ketentuan kuota perempuan 30%, namun tidak dikenai sanksi penolakan atau diskualifikasi, sehingga menjadi bukti konkret lemahnya daya ikat Pasal 245 Undang-Undang PEMILU yang bersifat lex imperfecta.  Bahwa, kondisi seperti DAPIL Gorontalo VI pada Pemilu 2024 tidak dialami sendiri. Ada banyak DAPIL yang tersebar diseluruh Indonesia tidak tercapai keterwakilan 30%, karena mekanisme penghitungan keterwakilan oleh KPU dibulatkan ke atas, sehingga banyak DAPIL-DAPIL yang tidak terpenuhi keterwakilan calon perempuan paling sedikit 30%. Berikut data partai-partai yang tidak terpenuhi keterwakilan calon perempuan paling sedikit 30%: NO NAMA PARTAI JUMLAH DAPIL DENGAN DCT MEMENUHI 30% % JUMLAH DAPIL DENGAN DCT TIDAK MEMENUHI 30% % 1 PKB 55 65,48% 29 34,52% 2 Partai Gerindra 62 73,81% 22 26,19% 3 PDIP 58 69,05% 26 30,95% 4 Partai Golkar 62 73,81% 22 26,19% 5 Partai Nasdem 67 79,76% 17 20,24% 6 Partai Buruh 78 92,86% 6 7,14% 7 Partai Gelora Indonesia 65 77,38% 19 22,62% 8 Partai PKS 84 100,00% 0 0,00% 9 PKN 63 75,00% 21 25,00% 10 Partai Hanura 71 84,52% 13 15,48% 11 Partai Garuda 75 89,29% 9 10,71% 12 PAN 67 79,76% 17 20,24% 13 PBB 68 80,95% 16 19,05% 36 14 Partai Demokrat 60 71,43% 24 28,57% 15 PSI 80 95,24% 4 4,76% 16 Perindo 79 94,05% 5 5,95% 17 PPP 72 85,71% 12 14,29% 18 Partai Ummat 79 94,05% 5 5,95% Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-12)  Bahwa, jika berkaca pada Putusan MK RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 seharusnya banyak partai yang pencalonannya harus dibatalkan. Karena sifat perkara di Mahkamah Konstitusi termasuk sengketa hasil pemilu harus berdasar pada permohonan, sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak sampai membatalkan semua partai yang tidak lolos keterwakilan tersebut. Sehingga langkah permohonan ini menjadi krusial dan penting dalam konteks tersebut. Tentu permohonan ini bukan kemudian meminta mahkamah untuk mengabulkan membatalkan semua parpol tersebut, tetapi melalui Putusan MK RI Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 (yang mengoreksi masa lalu in casu tahapan Pemilu) sebagai preseden/bukti bahwa ketiadaan sanksi adalah masalah fatal yang harus diperbaiki untuk pemilu selanjutnya.  Bahwa Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) tanpa sanksi tegas dalam Pasal 245 Undang-Undang PEMILU meyebabkan pelaksanaan pemilu tidak sesusi UUD NRI Tahun 1945 karena KPU menafsirkan norma secara longgar, sehingga mewujudkan distorsi representasi rakyat akibat kegagalan filter preventif seperti dalam Putusan MK Nomor 125/PHPU-XXII/2024. Hal ini merugikan Pemohon sebagai pemilih karena hak berpartisipasi dalam kedaulatan rakyat terhambat oleh ketidakpastian validitas daftar calon, yang seharusnya dijamin pelaksanaannya secara substantif.  Bahwa pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 245 Undang-Undang PEMILU sebagai 37 lex imperfecta secara langsung melanggar prinsip pemilu "jujur dan adil" karena kewajiban kuota 30% perempuan tanpa sanksi memaksa memungkinkan KPU meloloskan Daftar Calon Tetap yang cacat, distorsi representasi rakyat. Sehingga Para Pemohon dipaksa memilih calon dari partai politik yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan konstitusional. Yang berpotensi memicu PSU seperti Putusan MK Nomor 125-01-08- 29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Gorontalo DAPIL VI  Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."  Bahwa, fakta hukum yang mendasar menunjukkan totalitas anggaran yang bersumber dari pajak rakyat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemilu adalah suatu alokasi dana publik yang masif. Namun, ketentuan lex imperfecta dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilu, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon, secara konkret telah menimbulkan pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara (APBN). Pemborosan ini terjadi akibat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak perlu seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08- 29/PHPU.DPRD-XXII/2024 untuk Dapil Gorontalo 6 yang secara langsung memerlukan pengeluaran dana APBN yang berlebihan untuk operasional, logistik, dan administrasi tambahan.  Bahwa, dengan demikian ketentuan a quo secara nyata telah mencederai prinsip konstitusional Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena berimplikasi pada pemborosan pajak rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan publik yang lebih produktif, bukan untuk menutupi inkonsistensi regulasi.  Bahwa pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketiadaan sanksi dalam Pasal 245 UU PEMILU menimbulkan ketidakpastian hukum karena 38 nasib keterwakilan perempuan bergantung diskresi administratif KPU, bukan perintah imperatif undang-undang.  Bahwa pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dsar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 245 UU PEMILU sebagai lex imperfecta justru menimbulkan perlakuan diskriminatif sistemik karena kewajiban kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan tanpa sanksi memaksa menyebabkan: (1) partai politik memprioritaskan kuantitas formalistik daripada kualitas calon perempuan kompetitif, dan (2) KPU meloloskan pelanggar verifikasi administratif semata, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHPU- XXII/2024 Gorontalo DAPIL VI. Konsistensi "Nafas" Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembelaan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan  Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 merupakan tonggak keputusan yang menjadi dasar pembentukan aturan afirmatif kuota perempuan, menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah hak konstitusional yang wajib dijamin pelaksanaannya demi mencapai pemerintahan yang adil dan egaliter. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan afirmatif atau affirmative action bukan hanya kebijakan politik semata, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu. (Lihat di : https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_12 3_22-24+PUU-VI+2008.pdf)  Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 (30 Oktober 2025) semakin menguatkan argumentasi Pemohon dengan memberikan landasan konstitusional yang tak terbantahkan mengenai kewajiban negara dalam mewujudkan kesetaraan substantif di ranah politik. Melalui pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa prinsip non- diskriminasi dan persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan adanya tindakan afirmatif 39 konstitusional (affirmative action) untuk mengatasi ketidaksetaraan historis. Dalam putusan tersebut juga, MK memerintahkan DPR untuk menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional dengan kuota minimal 30% dalam komposisi dan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Logika konstitusionalnya adalah Jika kuota minimal 30% (tiga puluh persen) wajib ditegakkan untuk memastikan kesetaraan dan representasi yang adil pada tingkat internal DPR (AKD) yakni pada tahap hilir proses politik, maka seharusnya prinsip dan kuota yang sama harus lebih dulu wajib ditegakkan pada tahap hulu, yaitu dalam proses penyusunan Daftar Calon Anggota Legislatif. Oleh karena itu, kegagalan Pasal 245 Undang-Undang PEMILU menyediakan sanksi tegas yang menyebabkan daftar calon tidak representatif merupakan kontradiksi langsung dan mencederai semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024, yang bertujuan menghilangkan diskriminasi sistemik dalam politik.  Bahwa argumentasi hukum dari kedua putusan MK tersebut mengandung makna bahwa ketentuan kuota perempuan harus diimbangi dengan mekanisme penegakan yang efektif, termasuk sanksi tegas apabila partai politik atau penyelenggara pemilu melanggar, sehingga perlakuan adil dan kesetaraan substantif bagi perempuan dalam politik dapat terwujud secara nyata, bukan hanya simbolis semata.  Bahwa ketentuan kuota yang tanpa sanksi menjalankan jebakan lex imperfecta yang merugikan hak-hak atributif Pemohon sebagai calon legislatif maupun pemilih perempuan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sistemik bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak sebagaimana dimandatkan UUD NRI Tahun 1945.  Bahwa, oleh karena itu, dengan memperhatikan putusan-putusan MK dan kebutuhan prinsip hukum yang memaksa, Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pasal 245 Undang-Undang Pemilu harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap kewajiban kuota perempuan 30% (tiga puluh persen) membawa konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, termasuk kemungkinan diskualifikasi daftar calon, 40 untuk menjamin kepastian hukum dan hak konstitusional perempuan serta pemilih dalam pemilu di Indonesia. Jejak “Judical Heroism” dan Keniscayaan Konstitusional  Bahwa, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah mengambil alih fungsi legislasi DPR, melainkan untuk menghidupkan kembali “jejak kepahlawanan Mahkamah” (judicial heroism) dalam menyelamatkan konstitusi dari kehampaan hukum. Dalil klasik bahwa Mahkamah hanya berperan sebagai negative legislator tidak lagi memadai ketika dihadapkan pada situasi keterdesakan konstitusional (constitutional necessity), yakni ketika ketiadaan norma yang tegas mengakibatkan pelanggaran sistematis dan berulang terhadap hak-hak fundamental warga negara.  Bahwa, dalam perkara a quo ketiadaan sanksi diskualifikasi bagi partai politik yang melanggar kuota 30% (tiga puluh persen) perempuan menjadikan amanat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hanya berstatus sebagai lex imperfecta: norma yang indah dalam teks, tetapi mati dalam pelaksanaan. Kondisi tersebut menimbulkan kebuntuan konstitusional yang hanya dapat dipecahkan melalui keberanian Mahkamah untuk bertindak sebagai positive legislator, sebagaimana telah ditunjukkan dalam berbagai preseden putusan sebelumnya.  Bahwa, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah mengisi kekosongan pengaturan penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; tanpa langkah progresif ini, jutaan warga akan kehilangan hak pilihnya. Atas dasar constitutional necessity, Mahkamah dalam putusan tersebut menciptakan norma baru yang memperbolehkan penggunaan KTP, meskipun tidak diatur eksplisit dalam undang-undang, demi menyelamatkan hak pilih rakyat.  Bahwa, keberanian serupa tampak dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait calon tunggal dalam Pilkada, ketika kekosongan hukum mengancam kemacetan penyelenggaraan demokrasi lokal. Mahkamah kemudian membentuk mekanisme baru berupa “kotak kosong/referendum” yang sebelumnya tidak dikenal dalam teks undang-undang, guna memastikan proses demokrasi tetap berjalan dan hak rakyat terjaga. 41  Bahwa, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah kembali menunjukkan judicial heroism dengan menerobos pakem hukum perdata demi melindungi hak anak luar kawin melalui penciptaan norma baru mengenai hubungan perdata dengan ayah biologis.  Bahwa, rangkaian preseden tersebut membuktikan bahwa bagi Mahkamah, keselamatan demokrasi, perlindungan hak rakyat, dan pemenuhan hak kelompok rentan adalah hukum tertinggi yang dapat melampaui batas tekstual kewenangan legislasi.  Bahwa, situasi perkara a quo sejatinya paralel dengan preseden-preseden tersebut: terdapat kebuntuan di mana norma yang ada gagal melindungi hak konstitusional, kali ini terkait keterwakilan perempuan yang terus-menerus dipinggirkan karena ketiadaan sanksi.  Bahwa, jika demi menyelamatkan prosedur pencoblosan (melalui penggunaan KTP) dan mencegah kemacetan teknis Pilkada (melalui pengaturan calon tunggal) Mahkamah berani bertindak sebagai positive legislator, maka jauh lebih mendesak bagi Mahkamah untuk bersikap serupa demi menegakkan kedaulatan dan hak konstitusional perempuan.  Bahwa, permohonan agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dengan menambahkan sanksi diskualifikasi bukan merupakan tindakan ultravires, melainkan kelanjutan logis dari peran Mahkamah dalam menjaga efektivitas dan marwah konstitusi.  Bahwa, penolakan terhadap permohonan ini berarti membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi secara terbuka, sementara pengabulannya menjadi penegasan kembali posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir (the sole guardian) yang berani melengkapi cacat hukum demi tegaknya keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional perempuan. III. PETITUM Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir,dengan demikian, Para Pemohon/Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 42 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan." 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 12, yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Indonesia Tahun 2017; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II; 43 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon III; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Calon Sementra (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) di DPRD Kabupaten Tulungagung 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Suara Daerah Pemilihan (Dapil) 6 dan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Tulungagung 2024; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) di DPRD Kabupaten Blitar Dapil I dan IV yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30%; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tabel Pemenuhan Ketentuan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Pencalonan Partai Politik di 84 Daerah Pemilihan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 44 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 17 Desember 2025, hlm. 14-28]. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2025 (diterima via e-mail), para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf 45 a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, permohonan telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Lebih lanjut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai 46 dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, dalam permohonan a quo, berdasarkan pencermatan Mahkamah, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Mahkamah menyatakan, sebagai berikut: 1…. 2. menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana dirubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan." 3. … Berkenaan dengan petitum para Pemohon tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian petitum angka 2, para Pemohon yang memohon pada pokoknya agar Pasal 245 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan”. Sementara itu, jika dicermati oleh Mahkamah rumusan norma Pasal 245 UU 7/2017 selengkapnya adalah sebagai berikut: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 245 UU 7/2017 telah ternyata tidak memuat frasa “Pasal 245” sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan memuat frasa “Pasal 243”. Artinya, para Pemohon 47 telah salah dalam mengutip rujukan pasal yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan pada petitum angka 2 karena adanya perbedaan rujukan pasal sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025 bahwa petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 48 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 49 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra