246/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 246/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Suhari Pekerjaan : Swasta Alamat : Perumahan Cipta Mandiri Blok K Nomor 9, Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 251/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 246/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 9 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 2 lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022. 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 3 Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). 7. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Bukti P- 03 ) yang menyatakan: "Segala pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)." 8. Bahwa karena permohonan ini adalah mengenai pengujian materiil norma dalam undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2023 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2023 menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 4 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan 5 bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Warga Negara Indonesia (Bukti P-1) yang bekerja sebagai Buruh/Pekerja Pabrik di Batam, (Bukti P-2), Sebagai pekerja pabrik yang setiap hari berhadapan dengan risiko kecelakaan kerja, Pemohon merupakan subjek hukum yang secara langsung berada dalam lingkup penerapan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan argumen sebagai berikut: 3.1. Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD NRI 1945 Pemohon sebagai subjek hukum perorangan warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Konstitusi (UUD NRI 1945), antara lain: Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keberadaan sanksi yang sudah kedaluwarsa secara nilai menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi Pemohon. Pasal 28G ayat (1): Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Konstitusi menjamin setiap warga negara, termasuk buruh, untuk bekerja tanpa rasa takut akan ancaman terhadap nyawa dan integritas fisik. 3.2. Kerugian Konstitusional yang Dialami Pemohon Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 yang membatasi sanksi denda maksimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara sosiologis dan yuridis, nilai denda tersebut telah kehilangan esensinya sebagai fungsi penjera (deterrent effect). Dalam konteks industri modern di tempat pemohon bekerja, nilai seratus ribu rupiah tidak lagi memiliki daya paksa bagi pemberi kerja (perusahaan) untuk menaati norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Akibatnya, pasal ini justru membiarkan pembiaran (permissiveness) terhadap pelanggaran keselamatan kerja yang berisiko langsung pada keselamatan nyawa Pemohon. 3.3. Kerugian Bersifat Spesifik, Aktual, dan Potensial Spesifik: Kerugian ini tidak dialami oleh seluruh warga negara secara umum, melainkan dialami secara khusus oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai buruh pabrik yang berinteraksi langsung dengan mesin, zat kimia, atau risiko fisik di tempat kerja setiap hari. 6 Aktual dan Potensial: Kerugian ini bersifat aktual karena Pemohon saat ini bekerja di bawah payung hukum yang tidak mampu memproteksi keselamatan diri Pemohon secara maksimal. Selain itu, kerugian ini bersifat potensial karena menurut penalaran yang wajar, apabila terjadi pelanggaran K3 oleh perusahaan, sanksi yang dikenakan sangatlah ringan sehingga perusahaan cenderung tidak akan memperbaiki sistem keselamatannya, yang pada gilirannya pasti akan membahayakan keselamatan fisik Pemohon di kemudian hari. 3.4. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dengan kerugian yang diderita Pemohon. Rendahnya ancaman sanksi denda menyebabkan standar keselamatan kerja menjadi hal yang "murah" untuk dilanggar oleh perusahaan. Apabila sanksi denda tersebut memiliki nilai yang proporsional, maka perusahaan akan terpaksa mematuhi aturan K3 demi menghindari kerugian finansial yang besar. Sebaliknya, karena pasal a quo masih berlaku, perusahaan tidak memiliki insentif kuat untuk melindungi Pemohon, yang secara langsung berakibat pada rentannya hak atas keamanan diri Pemohon. Degan denda maksimal sangat murah (Rp100.000), pengusaha pabrik secara rasional akan lebih memilih membayar denda jika tertangkap melanggar daripada melakukan investasi besar untuk perawatan mesin, sertifikasi alat berat, atau penyediaan APD yang harganya jutaan rupiah. Di samping itu rendahnya sanksi menyebabkan pengawas ketenagakerjaan tidak memiliki "taring" atau wibawa hukum untuk memaksa perusahaan patuh. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa bekerja dengan peralatan yang tidak laik atau prosedur 3.5. Pemulihan Hak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Pemohon meyakini bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan memaksa adanya pembaruan nilai sanksi yang adil dan menjerakan. Dengan demikian, kepastian hukum atas perlindungan keselamatan kerja bagi Pemohon sebagai buruh di Batam akan kembali pulih, dan hak atas penghidupan yang layak serta rasa aman akan terpenuhi secara nyata. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 7 III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan norma Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi: "(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)." 2. Bahwa sebagai Negara Hukum, Indonesia harus memenuhi unsur pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintahan berdasarkan peraturan (wetmatigheid van bestuur). 3. Bahwa pembiaran terhadap norma Pasal 15 ayat (2) yang menetapkan denda "setinggi-tingginya Rp100.000" merupakan pengabaian negara terhadap perlindungan HAM bagi tenaga kerja. Negara gagal memberikan perlindungan hukum yang bermartabat karena sanksi yang ditetapkan tidak lagi memiliki wibawa hukum untuk memaksa kepatuhan. 4. Bahwa ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp100.000 menciptakan implikasi sosiologis yang berbahaya: pengusaha atau instansi cenderung menganggap remeh kewajiban Keselamatan Kerja 5. Bahwa sanksi nominal Rp100.000 ditetapkan pada tahun 1970. Sejak saat itu, telah terjadi perkembangan teknologi industri, standar Keselamatan kerja internasional, serta tuntutan lingkungan sosial yang berubah drastis. 6. Bahwa mempertahankan nominal denda dari era lima dekade lalu untuk melindungi pekerja di era industri modern (terutama di wilayah industri padat modal seperti Batam) adalah sebuah ketidakadilan hukum. Sanksi ini tidak lagi memiliki daya paksa untuk mendorong pengusaha melakukan investasi pada teknologi keselamatan kerja yang mahal. 7. Bahwa rendahnya sanksi berdampak langsung pada efektivitas penegakan aturan di lapangan. Petugas K3 atau Auditor K3 tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memberitahukan atau mendesak pimpinan instansi mengenai pentingnya penerapan K3. Akibatnya, pekerja seperti Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. 8. Bahwa berdasarkan dokumen resmi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI (https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian- 8 public-236.pdf) (bukti P-4) diakui bahwa meskipun K3 telah diatur dalam UU 1/1970, masih banyak terjadi pelanggaran K3 di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan UU Keselamatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Tengah, tercatat bahwa pada periode 2019–2021 jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terus meningkat, termasuk kasus fatal, namun tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban K3. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi dalam UU a quo tidak memiliki daya paksa (enforceability) dan gagal mendorong kepatuhan, sehingga menyulitkan aparat pengawas dalam penerapannya. Dengan demikian, pengaturan sanksi dalam UU No. 1 Tahun 1970 bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan tujuan keselamatan kerja itu sendiri, serta tidak sejalan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan dan standar internasional. Oleh karena itu, perubahan dan perumusan ulang ketentuan sanksi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan konstitusional atas hak atas keselamatan kerja. 9. Bahwa berdasarkan data resmi dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI, (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/infografis/infografis-public-94.pdf) (bukti P-5) secara empiris diakui bahwa Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 mengandung kelemahan fundamental, yaitu pidana denda yang terlalu kecil sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar ketentuan keselamatan kerja. Hal ini membuktikan bahwa norma denda Rp100.000,- yang diuji a quo secara nyata telah kehilangan wibawa hukumnya dan tidak lagi mampu memaksa perusahaan untuk patuh pada standar Keselamatan Kerja dan bukti nyata dari kegagalan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tercermin dari kondisi sosiologis di mana klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat . Analisis internal DPR RI secara tegas menyatakan bahwa Pasal 15 UU 1/1970 mengandung "Pidana Denda Kecil" yang berakibat langsung pada "Tidak Menimbulkan Efek Jera" bagi pelanggar. Ketiadaan efek jera ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 9 10. Bahwa selain data resmi dari lembaga negara, kegagalan norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dalam melindungi pekerja juga menjadi sorotan serius dalam wacana hukum nasional. Sebagaimana dikutip dari media hukum terkemuka Hukumonline dalam artikel berjudul "Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja", ditekankan bahwa regulasi K3 yang ada saat ini sudah sangat tertinggal dan tidak lagi mampu menjawab tantangan risiko industri modern. https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan- kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/ ( Bukti P-6). Dalam artikel tersebut ditegaskan bahwa UU Keselamatan Kerja yang berusia lebih dari 50 tahun ini memiliki sanksi yang bersifat "ringan" sehingga tidak memberikan tekanan psikologis maupun finansial bagi perusahaan untuk patuh. Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon bahwa rendahnya denda Rp100.000,- adalah bentuk pengabaian negara terhadap perlindungan teknis yang seharusnya bersifat preventif bagi keselamatan nyawa pekerja. 11. Bahwa adanya dorongan publik dan akademisi untuk merevisi sanksi denda dalam UU 1/1970 membuktikan secara sosiologis bahwa norma tersebut sudah dianggap mati secara fungsional (socially obsolete). Pembiaran terhadap norma yang tidak lagi efektif ini merupakan pelanggaran terhadap hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan dinamis sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pendapat hukum dalam artikel tersebut semakin memperkuat argumen Pemohon bahwa jika Mahkamah tidak segera mengambil keputusan untuk menyatakan norma denda tersebut inkonstitusional (sepanjang tidak dimaknai dengan nilai yang relevan), maka kerugian konstitusional Pemohon dan jutaan pekerja lainnya di Indonesia akan terus berlanjut tanpa perlindungan hukum yang bermartabat. 12. Bahwa selain sanksi yang tidak memberikan efek jera, secara substansial UU No. 1 Tahun 1970 sudah dianggap tidak relevan dengan model bisnis dan risiko industri di era digital dan otomasi saat ini. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel Hukumonline berjudul "UU Keselamatan Kerja Sudah Tak Cocok", para praktisi dan akademisi hukum menilai bahwa regulasi ini sudah tertinggal jauh sejak pertama kali disahkan . 10 https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-keselamatan-kerja-sudah-tak- cocok-lt5695cd09b9c7b/ (Bukti P-7). Dalam artikel tersebut diuraikan bahwa sifat UU 1/1970 yang terlalu umum dan sanksinya yang bersifat "pajangan" (tidak memiliki daya paksa ekonomi) mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja pabrik seperti Pemohon menjadi sangat lemah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemajuan teknologi pabrik dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Berdasarkan pandangan dalam artikel a quo, kebutuhan akan sanksi yang lebih berat dan administratif adalah harga mati untuk melindungi nyawa manusia. Oleh karena itu, melalui permohonan ini, Pemohon meminta Mahkamah untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum tersebut dengan menyatakan sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sesuai perkembangan nilai ekonomi dan risiko kerja saat ini. 13. Bahwa berdasarkan jurnal "Tindak Pidana Menghalang-Halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan" (Ferry Setiawan, dkk.), (Bukti P-8) ditegaskan bahwa kebijakan dasar hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, yaitu pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan pengusaha guna mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa berdasarkan jurnal tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa penerapan sanksi pidana dalam pengawasan ketenagakerjaan selama ini belum optimal dalam perspektif keadilan. Hal ini disebabkan oleh sanksi pidana yang diatur bersifat terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Bahwa berdasarkan analisis dalam jurnal, Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Nominal denda tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masa sekarang dan tidak lagi mencerminkan nilai keadilan yang bermartabat. Bahwa berdasarkan kajian yuridis dalam jurnal, sistem pengenaan sanksi yang bersifat alternatif (penggunaan kata "atau") antara pidana kurungan atau denda, membuat penegakan hukum menjadi lemah. Pengusaha 11 cenderung memilih membayar denda yang nilainya sangat kecil dibandingkan harus mematuhi norma keselamatan kerja yang membutuhkan biaya investasi lebih besar. Hal ini secara nyata mengabaikan perlindungan terhadap hak atas keselamatan jiwa tenaga kerja. Bahwa berdasarkan perbandingan yang dipaparkan dalam jurnal, sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih mampu mewujudkan keadilan apabila mengadopsi pola pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana nominal denda minimal adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perbedaan nilai sanksi yang sangat jauh antara UU No. 1 Tahun 1970 dengan undang- undang ketenagakerjaan yang lebih baru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja. Bahwa berdasarkan kesimpulan jurnal, Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 saat ini berfungsi sebagai "jembatan yang rapuh" dalam melindungi kepentingan manusia. Karena sanksinya tidak lagi efektif menekan angka pelanggaran, maka pasal tersebut bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan keadilan materiil. 14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1970, ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. Secara doktrinal, penggolongan sebagai pelanggaran ini membatasi ruang lingkup pengenaan sanksi agar tidak melampaui batas maksimal pidana kurungan yang lazim bagi delik pelanggaran. Bahwa sanksi denda "setinggi-tingginya Rp100.000,-" bagi sebuah pelanggaran keselamatan kerja sudah kehilangan relevansi sosiologis dan ekonomisnya. Meskipun berstatus pelanggaran, sanksi denda tersebut harus tetap proporsional dengan risiko yang dilindungi (keselamatan jiwa manusia). Bahwa berdasarkan asas pemidanaan, sanksi bagi delik pelanggaran dalam undang-undang di luar KUHP (hukum pidana khusus) tetap dimungkinkan untuk ditingkatkan nilainya tanpa harus mengubah statusnya menjadi kejahatan. Hal ini bertujuan agar tetap selaras dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat preventif-korektif namun tetap memiliki daya paksa 12 15. Bahwa berdasarkan analisis konstitusional, Pemohon memahami bahwa besaran angka adalah Open Legal Policy. Namun, ketika sanksi tersebut menjadi sangat tidak masuk akal (absurd) sehingga merendahkan martabat hukum dan keselamatan nyawa manusia, maka hal tersebut bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan pengabaian terhadap kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara. 16. Bahwa terdapat pertentangan Spesifik dengan Konstitusi (Batu Uji) yaitu: 16.1. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian Hukum yang Adil) Bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Bahwa Hak atas Kepastian Hukum yang Adil Bukanlah Kepastian yang Bersifat Statis. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang atas "kepastian hukum yang adil". Frasa "adil" dalam ketentuan tersebut memberikan mandat bahwa setiap norma hukum harus memiliki daya laku yang relevan dengan realitas sosial dan ekonomi. Sanksi pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 telah kehilangan sifat "adil"-nya. Kepastian hukum menjadi runtuh ketika norma hukum tersebut ada secara teks, namun gagal memberikan jaminan perlindungan karena kehilangan daya tekan atau sifat memaksa (imperatif). 16.2 Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Hak Atas Perlindungan dan Rasa Aman) Bunyi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Bahwa hak atas "rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan" seharusnya dijamin oleh negara melalui regulasi yang memiliki daya cegah yang kuat. Apabila sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 terlalu ringan maka tidak ada jaminan rasa aman bagi pekerja. Pekerja dipaksa bekerja dalam ancaman bahaya (kecelakaan kerja) tanpa adanya 13 perlindungan hukum yang efektif yang mampu menekan pengusaha untuk menyediakan standar keselamatan yang layak. Bahwa konstitusi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk "berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hak untuk bekerja dengan selamat adalah hak asasi. Namun, keberadaan sanksi yang tidak memberikan efek jera menciptakan situasi di mana pekerja berada dalam ketakutan akan kecelakaan kerja, namun tidak memiliki perlindungan hukum untuk menuntut kepatuhan pengusaha secara efektif. Negara, melalui Pasal 15 ayat (2) yang usang, secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap hilangnya rasa aman di ruang publik (tempat kerja). 17. Bahwa secara doktrinal, UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 berada dalam satu rumpun hukum yang sama, yaitu Hukum Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum ketenagakerjaan yang lebih baru secara implisit telah mengintegrasikan keselamatan kerja sebagai bagian fundamental dari perlindungan tenaga kerja (Pasal 86 dan 87 UU 13/2003). 18. Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 telah menetapkan batasan denda yang mencerminkan nilai ekonomi modern (berkisar antara jutaan hingga ratusan juta rupiah). Standar ini jauh lebih relevan untuk melindungi hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat 1) dibandingkan nilai Rp100.000,- dalam UU No. 1/1970. Dengan merujuk pada UU 13/2003, negara menunjukkan komitmennya bahwa keselamatan nyawa manusia tidak dapat ditawar dengan harga yang tidak bermartabat, sehingga fungsi pencegahan (general prevention) dalam hukum pidana dapat kembali berjalan efektif. Bahwa saat ini terjadi ketimpangan hukum (legal disparity) yang sangat tajam. Seorang pengusaha yang melanggar aturan administratif ketenagakerjaan dapat didenda puluhan juta rupiah berdasarkan UU 13/2003, namun jika ia melanggar norma keselamatan kerja yang mengancam nyawa berdasarkan UU 1/1970, ia hanya terancam denda Rp100.000,-. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil (Pasal 28D ayat 1). 14 IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Posita di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: "Ancaman pidana kurungan dan denda sanksi pelanggaran wajib disesuaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan; dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Pembentuk Undang-Undang tidak melakukan perubahan, maka sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) demi hukum merujuk pada ketentuan pidana pelanggaran yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan/atau perubahannya)." 3. Menyatakan bahwa selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam amar angka 2 di atas, besaran sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 dinyatakan tidak berlaku, dan penjatuhan sanksi denda bagi pelanggaran keselamatan kerja wajib merujuk pada ketentuan denda pelanggaran terendah hingga tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2026, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Identitas Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Pekerja Pemohon; 15 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kajian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang DPR RI; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Pusat Kajian Anggaran DPR RI 6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel Hukumonline “Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja”; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel Hukumonline “UU Keselamatan Kerja Sudah Tak Cocok”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Jurnal ilmiah terkait sanksi pidana ketenagakerjaan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 16 Nomor 2918, selanjutnya disebut UU 1/1970) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 17 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970, rumusannya sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 Peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan pekerja pada sebuah perusahaan di Batam [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Pemohon dalam melakukan pekerjaannya selalu berhadapan dengan risiko kecelakaan kerja, sehingga menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 merugikan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa norma a quo yang mengatur mengenai sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah kehilangan esensinya sebagai fungsi penjara (deterrent effect) karena pada saat ini nilai seratus ribu rupiah tidak lagi memiliki daya paksa bagi pemberi kerja (perusahaan) untuk menaati norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Norma a quo justru menimbulkan pembiaran (permissiveness) 18 terhadap pelanggaran keselamatan kerja yang berisiko langsung pada keselamatan nyawa Pemohon. b. Bahwa sanksi yang diatur dalam norma a quo sangatlah ringan sehingga perusahaan cenderung tidak memperbaiki sistem keselamatan kerja yang di kemudian hari berdampak membahayakan keselamatan pekerja, dalam hal ini Pemohon. c. Bahwa sanksi denda dalam norma a quo tidak memberikan nilai yang proposional yang dapat menimbulkan kepatuhan bagi perusahaan untuk menjamin keselamatan kerja bagi pekerjanya demi menghindari kerugian finansial yang besar. Rendahnya sanksi denda dalam norma a quo menjadi sebab standar keselamatan kerja tidak begitu penting dan dengan mudah dapat dilanggar oleh perusahaan. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 yang tidak memberikan efek jera bagi pemberi kerja dalam mentaati penyediaan keselamatan kerja untuk melindungi pekerjanya. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon telah memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 19 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi pekerja karena sanksi yang ditetapkan tidak lagi memiliki efek jera serta daya paksa kepada perusahaan untuk patuh dalam menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai karena nominal sanksi denda yang ditetapkan sejak tahun 1970 adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi, standar keselamatan kerja internasional, dan tuntutan lingkungan sosial yang telah berubah pada saat ini. Selain itu, nominal sanksi denda yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 tersebut berdampak juga pada efektifitas penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sehingga, perubahan dan perumusan ulang ketentuan sanksi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan konstitusional hak atas keselamatan kerja. 2. Bahwa menurut Pemohon, secara substansi UU 1/1970 sudah dianggap tidak relevan dengan model bisnis dan risiko industri saat ini dengan mengatur keselamatan kerja yang terlalu umum dan sanksinya yang tidak memiliki daya paksa ekonomi yang mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja pabrik, seperti Pemohon menjadi sangat lemah. Sehingga, kebutuhan akan sanksi yang lebih berat dan administratif adalah harga mati untuk melindungi nyawa manusia. 3. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena sanksi pidana denda yang diatur telah kehilangan sifat adilnya disebabkan tidak ada jaminan rasa aman bagi pekerja; 4. Bahwa menurut Pemohon, UU 1/1970 merupakan undang-undang yang berada dalam rumpun atau klaster yang sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) di mana dalam undang- undang tersebut telah diatur juga mengenai perlindungan tenaga kerja, bahkan telah ditetapkan batasan denda yang mencerminkan nilai ekonomi saat ini. 20 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai, "Ancaman pidana kurungan dan denda sanksi pelanggaran wajib disesuaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan; dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Pembentuk Undang- Undang tidak melakukan perubahan, maka sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) demi hukum merujuk pada ketentuan pidana pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan/atau perubahannya)." 2. Menyatakan selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam amar angka 2 di atas, besaran sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dinyatakan tidak berlaku, dan penjatuhan sanksi denda bagi pelanggaran keselamatan kerja wajib merujuk pada ketentuan denda pelanggaran terendah hingga tertinggi sebagaimana diatur dalam UU 13/2003. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar pihak- pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena sudah tidak relevan dengan kondisi dan risiko industri saat ini sehingga diperlukan perubahan dan perumusan ulang agar menjamin perlindungan 21 konstitusional hak atas keselamatan kerja bagi pekerja (Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa UU 1/1970 dibentuk untuk mengatur keselamatan kerja yang sebelumnya diatur dalam veiligheidsreglement (VR) 1910 (Stbl. No. 406), yang menegaskan setiap tenaga kerja atau pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktifitas [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 1/1970]. Semula pengaturan keselamatan kerja dalam VR lebih difokuskan pada keselamatan kerja di wilayah pertambangan. Sedangkan, dalam UU 1/1970 cakupan pengaturannya lebih luas meliputi perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, dan di udara [vide Pasal 2 ayat (1) UU 1/1970]. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 1/1970 juga mengatur mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menjadi landasan perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko kecelakaan, termasuk penyakit akibat kerja. Dalam undang-undang ini, pekerja wajib mengikuti tata tertib keselamatan yang berlaku, seperti menggunakan alat pelindung diri (APD) dan tidak mengabaikan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, pengusaha diwajibkan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna menjamin keselamatan pekerja, termasuk menyediakan APD, menjaga alat dan mesin dalam kondisi aman, serta mengatur cara kerja yang aman. Ketentuan terkait kewajiban dimaksud merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan rasa aman dalam bekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain ihwal keselamatan kerja yang ditentukan dalam UU 1/1970, juga diatur pula dalam UU 13/2003 yang menegaskan adanya hak bagi setiap pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b.) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi [vide Pasal 86 UU 13/2003 dan Penjelasannya]. Selain mengatur ihwal hak pekerja atau buruh, berkenaan dengan keselamatan kerja, UU 13/2003 juga 22 menentukan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Manajemen ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif [vide Pasal 87 ayat (1) dan Penjelasan UU 13/2003]. Apabila kewajiban pemberi kerja atau perusahaan tidak dilakukan maka UU 13/2003 juga menentukan sanksi administratif berupa: a) teguran; b) peringatan tertulis; c) pembatasan kegiatan usaha; d) pembekuan kegiatan usaha; e) pembatalan persetujuan; f) pembatalan pendaftaran; g) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h) pencabutan ijin [vide Pasal 190 ayat (2) UU 13/2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023)]. Sementara itu, berkenaan dengan sanksi pidana atas pelanggaran keselamatan kerja ditentukan dalam UU 1/1970, in casu Pasal 15 ayat (2) UU a quo, yang menyatakan, “Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 (seratus ribu rupiah)”. [3.10.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 15 UU 1/1970 di atas yang dipersoalkan Pemohon, apabila dibaca secara lengkap menyatakan, “(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan; (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 (seratus ribu rupiah); (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran”. Dalam hal ini, Pasal 15 a quo merupakan norma yang diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan- Ketentuan Penutup bersama dengan Pasal 16 UU 1/1970. Sebagai salah satu undang-undang yang dibentuk pada tahun 1970, sebelum terdapat undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, UU 1/1970 belum memenuhi sistematika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), di mana substansi ketentuan penutup pada pokoknya merupakan bagian dari batang tubuh yang diletakkan pada bab terakhir dari suatu undang-undang dan merupakan ketentuan yang wajib terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan karena pada umumnya memuat mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan pelaksana peraturan perundang-undangan, nama singkat dari peraturan perundang- undangan, status perundang-undangan sebelumnya dan waktu berlakunya peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sekalipun sistematika pengaturan ketentuan pidana dalam UU 1/1970 belum sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan saat ini, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 menurut Mahkamah tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti agar dapat menjamin keselamatan kerja atau memberikan rasa aman dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dipersoalkan Pemohon karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan efek jera bagi pelanggaran atas keselamatan kerja. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana petitum permohonan agar menjamin perlindungan atas keselamatan kerja bagi pekerja, in casu Pemohon, sebagai hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas, Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 merupakan norma yang mengatur mengenai sanksi pidana dan merupakan ketentuan yang berkaitan dengan politik pemidanaan (criminal policy). Lebih lanjut, terkait dengan perubahan sanksi pidana sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah telah menegaskan pendirian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut: 24 “[3.12] ... bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016, hlm 441 sampai dengan hlm 442] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian, sejauh ini, untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pemidanaan (criminal policy) karena merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang yang sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan pendirian tersebut, hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum tersebut. Terlebih, Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyesuaikan sanksi pidana dengan perubahan kondisi saat ini sehingga sanksi pidana tersebut haruslah diperberat. Permohonan untuk memperberat sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah 25 memahami bahwa keselamatan kerja yang diatur dalam UU 1/1970 telah berlaku selama 56 tahun dan belum pernah diubah atau diganti di mana sangat mungkin substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pemantauan dan peninjauan atau evaluasi atas pelaksanaan UU 1/1970 sebagaimana hal ini menjadi amanat Pasal 95A Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022), sehingga dapat diketahui apakah UU 1/1970 masih berfungsi secara efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerja. Terlebih lagi, UU 1/1970 merupakan undang-undang dalam rumpun atau klaster yang sama dengan undang-undang ketenagakerjaan yang telah diubah beberapa kali. Oleh karena itu, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang- undang dapat melakukan evaluasi terhadap substansi pengaturan dalam UU 1/1970 yang disesuaikan dengan perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan serta perkembangan saat ini dan masa mendatang. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 26 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal, tiga puluh bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul 27 Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah