245/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 245/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. Mulak Sihotang Alamat : Perumnas Rusun Marunda Blok A6/116 Kelurahan Cilincing Jakarta Utara [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 250/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 245/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 9 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025, pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam 2 lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-unang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewewengan Lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia tahun 1945 b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum. 4. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia tahun 1945 b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 3 c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan,” Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentang dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Berdasarkan hal-hal di atas, dikarenakan pemohon ini adalah pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, in casu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Darussalam dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 tahun 1956 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103), maka Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berwewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Nomor 98, tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah denga undang-undang Nomor 7 4 tahun 2020 (Lembaran Negara RI Nomor 216, tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6554) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. Badan hukum public atau privat; atau d. Lembaga Negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud Hak Konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Baracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-unang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. Badan hukum public atau hukum privat; atau d. Lembaga Negara. 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 5 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konsitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diuji. c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesipik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yakni pertama yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang. Kedua adalah kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya suatu undang-undang/perppu. 5. Bahwa pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian marerial ini, hak konstitusional pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Undang-undang No.24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara No. 64 tahun 1956 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103) yaitu terdapat ada beberapa alasan sebagai berikut: a. Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD RI Tahun 1945. b. Pemohon adalah seorang propesi dibidang peneliti Perencanaan Kota dan Daerah (City and Regional Planning), pernah Mengerjakan Proyek Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, pernah mengerjakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pontianak, pernah mengerjakan proyek Master Plan Jaringan Jalan di Propinsi Irian 6 Jaya, pernah mengerjakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bangko Propinsi Jambi, pernah mengerjakan Proyek Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi DT II. Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi, pernah mengerkan Master Plan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Gunung Raya DT.II. Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, pernah Dirut PT. Arthamenga Nusantara, pernah mengerjakan Master Plan Drainace tentang Banjir di Kota Tenggarong Ibu Kota Nusantara (IKN), pernah mengerjakan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. 6. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No.7/2020 dan pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1). halaman 9. 7. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 kepada permohonan antara lain: a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, c. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Bukti P-2) Salinan UUD’45 terlampir. 7 8. Pemohon mengalami kerugian konsitusional secara aktual dan potensil dikarenakan pemohon merupakan profesi di bidang tata ruang wilayah yang mempunyai pengalaman seperti terdapat pada No.5 di atas 9. Hak Konstitusional pemohon telah dirugikan perkara a quo, dengan mengklaim 4 pulau itu milik Aceh, dengan tidak mempertimbangkan dari pihak yang mengklaim untuk dipertimbangkan (Right to be Considered) dari segi aspek perbatasan struktur tata ruang wilayah seperti RDTR, Kabupaten Tapteng dan RDTR Kabupaten Singkil. 10. Hak konstitusional pemohon telah dirugikan tanpa ada referensi seperti sejarah Keresidenan Hindia Belanda tahun 1842-1942 di Indonesia, bahwa Pulau yang ada di Afdeeling Singkil Adalah pulau banyak, 4 pulau tidak masuk ke pulau banyak, kenapa Propinsi Aceh sekarang ini mengklaim 4 pulau itu, padahal itu sudah ada kurang lebih 100 tahun bahkan sejak zaman Adam sudah barada dalam pangkuan ibu pertiwi Prop. Sumut, lihat peta Keresidenan berhasa Melayu tahun 1909. (https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan-Tapanuli-halaman 1/5-2/5, 11. Hak konsitusional dirugikan karena pemohon memiliki profesi dibidang Tata ruang wilayah setelah pemohon melakukan penelitian berbagai sumber referensi seperti peta digitalisasi, buku tata ruang wilayah ternyata pulau itu terletak di tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tapanuli Tengah. 12. Hak konstitusional pemohon dirugikan secara spesifik, actual dan nyata atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan menurut pemohon, RTRW Nasional, RTRW Propinsi Tkt. I Propinsi Sumut dan Propinsi Aceh, RTRW DT. II Kabupaten Singkil dan Kabupaten Tapteng secara bersama-sama telah menetapkan perbatasan antara kedua Propinsi tersebut bahwa pulau itu milik yang sudah pernah di patenkan oleh Kamendagri No.300.2.2-1138.Tahun 2025 masuk ke Propinsi Sumut. (https://simantab.com/empat-pulau-jadi-milik-aceh- usulan-pemindahan-dulu-pernah-diajukan-edy-rahmayadi/.) Halaman 2/3. 13. Kerugian hak konstitusional tidak memenuhi standart kehidupan normative, dan berkeadilan tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil disebabkan dan diakibatkan berlakunya Undang-Undang No.24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan 8 Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 tahun 1956 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). Berdasarkan uraian diatas, telah nyata secara actual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional pemohon secara spesifik dan actual dan setidak-tidaknya yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi pemohon. Kerugian konstitusional yang dialami pemohon akibat berlakunya ketentuan norma a quo, maka Pemohon tidak mendapat jaminan perlidungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai jaminan dalam Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 14. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang No.24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103) terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON A. Uji Materil Permohonan Pemohon adalah Pasal 17 UU R.I. No.24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Prop. Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103) (Bukti P-3). Terlampir. B. Dasar Konstitusi yang digunakan dalam uji Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. C. Hak konstitusional Pemohon yang digunakan dalam uji permohonan yaitu: Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F, Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. D. Berdasarkan Undang-undang RI. No.1 tahun 2014, perubahan UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 1 ayat (8) mengatakan Kawasan adalah bagian Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria krakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk 9 dipertahankan keberadannya. Juga Pasal 1 ayat (7) mengatakan perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mill laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. E. DALIL-DALIL UJI PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa objek vital problematika dalam perkara 4 pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, keempat pulau ini menjadi titik krusial perbatasan antara Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara, kebanyakan masyarakat tidak tahu menahu tentang hal ini, untuk melihat secara jernih sebagai contoh terlebih dahulu akan dipaparkan perbatasan antara Negara, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Benua Asia di Laut China Selatan, tingkat Regional dan Nasional, sebagai contoh perbatasan yang ditentukan Hukum laut Internasonal, seperti Peta perbatasan pulau-pulau kecil di Kep.Spratly di Laut China Selatan, halaman berikut. 2. Keresidenan Hindia Belanda di Tapanuli. Pemerintahan Kegubernuran Hindia Belanda di Pulau Sumatera terdiri dari 10 Keresidenan diantaranya 1. Keresidenan Tapanuli, 2. Keresidenan Aceh, 3. Keresidenan Sumatra Timur dst. Objek penelitian adalah Keresidenan Tapanuli sudah ada sejak tahun 1844 -1942 Ibu kotanya Sibolga. Keresidenan Tapanuli terdiri dari 7 Afdeeling yaitu Afdeeling Singkil, Afdeeling Sibolga, Afdeeling Baros, Afdeeling Ankola, Afdeeling Mandailing, Afdeeling Natal, dan Afdeeling Ailand Nias. Pada tahun 1842 Afdeeling Singkil sekarang Kabupaten Aceh Singkil bagian dari Keresidenan Tapanuli (Tapanuli berada di Propinsi Sumatera Utara). Berdasarkan tata ruang Afdeeling Singkil bahwa pulau yang masuk ke Afdeeling Singkil adalah Pulau Banyak yaitu 1. Pulau Tuangku 2.Pulau Bangkuru, 3.Pulau Babi, 4.Pulau Ujung Batu, 5.Pulau Reusam, sedangkan 4 pulau itu tidak masuk ke Afdeeling Singkil. Bukti (P-4A) (Peta Keresidenan Tapanuli berbahasa Melayu tahun 1909). (https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan-Tapanuli .halaman 1/5 dan 2/5. Jadi peta ini sudah ada kurang lebih 115 tahun. Berdasarkan fakta sejarah Keresidenan Tapanuli tidak berdasar 4 pulau masuk ke Propinsi 10 Aceh, maka Undang-Undang No.24 tahun 1956 Pasal 17 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103) bertentangan dengan UUD”45 Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1). 3. Berdasarkan konsensus bersama antara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemuka agama serta Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I Propinsi dalam rangka pembentukan Tapal Batas 8 Propinsi di 11 Pulau Sumatera sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di tiap- tiap Propinsi a.l : a) Propinsi Aceh Undang-undang RI. No. 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103). b) Propinsi Sumatera Utara, Undang-undang RI. No.24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103). c) Propinsi Sumatera Barat Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. d) Propinsi Riau Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. e) Propinsi Jambi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. f) Propinsi Sumatera Selatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang. 12 g) Propinsi Bengkulu Undang-Undang No. 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 1967 No.19 dan Tambahan Lembaran Negara No.2828). q) Propinsi Lampung dalam Undang-undang No.14 tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang- Undang). Sumber: Buku Atlas Global Indonesia-Dunia, Edisi Terbaru halaman 4-20. Berdasarkan undang-undang masing-masing propinsi, 8 Propinsi di Pulau Sumatera secara bersama-sama membuat kesepakatan tapal batas baik di laut lepas maupun tapal batas di darat. (Bukti P-4B) tentang (Peta Tapal Batas di masing-masing propinsi di Pulau Sumatera). 4. Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah didirikan Tahun 1945. Undang-undang Tata Ruang Negara Republik Indonesia No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wialayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-4C) tentang Peta Perbatasan Tata Ruang Propinsi Aceh dan Propinsi Sumut, Rencana Tata Ruang Wilayah DT.II Kabupaten dan Perkotaan. Menurut Perda No.8 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah aspirasi dari Undang-undang penataan ruang, bahwa pulau Panjang termasuk tujuan torisme local, di Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Bukti P-4C, (Peta Kabupaten Tapteng) halaman 10 juga Perda No. 2 tahun 2013 RTRW di Kabupaten Singkil tidak terdaftar Pulau Panjang sebagai tujuan torisme local. (https://id.wikipedia.org/Keresidenan Tapanuli. Dalam hal ini dimasukkannya 4 pulau itu ke Aceh tanpa dipertimbangkannya (right to be considered) hal-hal tersebut diatas maka Undang-undang RI. No.24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara 13 (Lembaran Negara 1956 No.64 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103). 6. Berdasarkan Staatsblad No. 604 tahun 1908 perbatasan antara wilayah Tapanuli Tengah dan Aceh dan (Bukti P-4D) tentang Peta topografi TNI AD tahun 1978, tidak jelas dan tidak ada legendanya. Keputusan Presiden ini kata Mendagri Tito adalah berdasarkan kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Raja Inal Siregar tahun 1992 yang ditandatangani dihadapan Mendagri Rudini 4 pulau itu diluar wilayah Sumut. Setelah di Applot di Internet tidak ada, di buat surat ditujukan Kemendagri tidak ada jawaban. https://simantab.com/empat-pulau-jadi- milik-aceh-usulan-pemindahan-dulu-pernah-diajukan-edy-rahmayadi/. Bukti P-4G, Peta Topografi AD tahun 1978, halaman 10. 7. Penyerobotan Pulau/tanah. Pemda Aceh mengklaim 4 pulau ini adalah kecerobohan yang tidak berdasar, berdasarkan hasil penelitian maka Pemda Aceh harus bertanggung jawab terhadap klaimnya karena telah menerbitkan sertifikat pulau itu atas nama Propinsi Aceh tanpa seijin Pemda Sumut, penerbitan sertifikat yang tidak jelas merupakan pelanggaran KUHP Pasal 385 tentang penyerobotan tanah, sangsinya 4 tahun dipenjara, denda 1,5 miliar. Oleh karena itu Undang-Undang No.24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Wilayah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara No.64 tahun 1956 dan Tambahan Lembaran Negara No.1103) 8. JK. dalam perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki bahwa batas darat wilayah antara Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara merujuk pada Undang-undang No.24 tahun 1956, yang secara tegas membentuk Propinsi Aceh sebgai Daerah Otom dan memisahkannya dari Sumatera Utara. (https://suarantb.com/2025/06/18/kemendagri-revisi-kemendagri- untuk-masukkan-empat-pulau-ke-aceh halaman 3/3. 9. Kemendagri yang menjadi menentukan batas wilayah sesuai dengan hasil survey dan penelitian dilapangan, (https://nasional kompas.com/ 14 read/2025/06/18/104545021). Untuk diketahui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.-2138 Tahun 2025 saat ini tertuang bahwa empat pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Propinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbatasan dengan Kab.Singkil.(Bukti P-4E) ttg Peta Kab. Tapteng. Jelas ini tidak bertentangan dengan UUD’45. 10. Instruksi Presiden RI kepada Kemendagri supaya ke 4 itu dimasukkan saja ke Propinsi Aceh, tanpa dipertimbangannya (right to be considered) aspek tata ruang wilayah seperti Perda No.3 tahun 2013 tentang RTRW Tapteng, dan Peta perbatasan antara Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara tahu 1956 serta Keresiden Tapanuli tanggal 7 Nopember tahun 1842. Dalam hal ini maka Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 tahun 1956 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103). INKONSTITUTIONAL. Berdasarkan point-point diatas secara bersama-sama bahwa Undang- undang No.24 tahun 1956 Pasal 17 bertentangan (Inkonstitutional) dengan UUD’45, terutama Pasal 1 ayat (3) : “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” dan juga Pasal 28C ayat (2) menyatakan Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28F UUD 1945 yaitu Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemohon berkeyakinan tidak saja hak- hak Konstitusi dalam UUD’45 yang terlanggar oleh keberadaan UU No.24 tahun 1956 Pasal 17, tetapi akan dapat dipulihkan atau dijamin kedepan oleh Mahkamah dan akan terus berdiri tegak menjaga konstitusi yang 15 memberikan kepastian hukum dan keadilan buat warga negara, dan bentuk perlindungan segenap bangsa berdasarkan UUD’45. IV. PETITUM Berdasarkan analisis yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan di atas, maka pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (LN.1956/NO.64) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ir. Mulak Sihotang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peta Perbatasan; 5. Bukti P-4A : Fotokopi Peta Tata Ruang Keresidenan berbahasa Melayu 1909; 6. Bukti P-4B : Fotokopi Peta Tata Ruang 8 Propinsi di Pulau Sumatera; 7. Bukti P-4C : Fotokopi Peta Perbatasan Propinsi Aceh dan Propinsi Sumut; 8. Bukti P-4D : Fotokopi Peta Topografi TNI AD Tahun 1978; 9. Bukti P-4E : Fotokopi Peta Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 16 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 24/1956) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 18 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pengujian norma Pasal 17 UU 24/1956, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “Semua peraturan daerah termasuk pula “Keuren en reglementen van politie” sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti oleh Propinsi Sumatera Utara (lama) dan yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Propinsi, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi dan dapat dicabut, ditambah atau diubah oleh Propinsi.” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi peneliti perencanaan kota dan daerah (city and regional planning). Sebagai perencana kota, Pemohon antara lain pernah mengerjakan proyek rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pontianak, proyek master plan jaringan jalan di Propinsi Irian Jaya, rencana detail tata ruang Kota Bangko Propinsi Jambi, proyek tata ruang pemukiman transmigrasi Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi, master plan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, pernah menjadi Dirut PT. Arthamenga Nusantara, master plan drainace tentang banjir Kota Tenggarong Ibu Kota Nusantara, serta mengerjakan revisi rencana tata ruang wilayah Kota Kendari Propinsi Sulawesi. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya ihwal anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat oleh berlakunya norma Pasal 17 UU 24/1956 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, Pemohon mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. adanya klaim 4 (empat) pulau milik Aceh, dengan tidak mempertimbangkan pihak yang mengklaim untuk dipertimbangkan (right to be considered) dari segi aspek perbatasan struktur tata ruang wilayah seperti RDTR, Kabupaten Tapteng dan RDTR Kabupaten Singkil; 19 b. bahwa tanpa ada referensi seperti sejarah Keresidenan Hindia Belanda tahun 1842-1942 di Indonesia, Pulau yang terdapat di Afdeeling Singkil adalah 4 (empat) pulau tidak masuk ke pulau Banyak, tetapi Provinsi Aceh sekarang mengklaim 4 (empat) pulau tersebut. Padahal kurang lebih 100 tahun lalu pulau-pulau dimaksud berada dalam pangkuan Provinsi Sumatera Utara (peta Keresidenan berbahasa Melayu 1909) https://id.wikipedia.org/wiki/Keresidenan-Tapanuli-halaman 1/5-2/5: c. bahwa Pemohon yang memiliki profesi di bidang Tata ruang wilayah, telah melakukan penelitian dari berbagai sumber referensi seperti peta digitalisasi, buku tata ruang wilayah ternyata pulau-pulau itu terletak dalam tata ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tapanuli Tengah. d. Bahwa menurut Pemohon, RTRW Nasional, RTRW Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh, RTRW Kabupaten Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, secara bersama-sama telah menetapkan perbatasan antara kedua Provinsi tersebut. Di mana, pulau-pulau tersebut milik yang sudah pernah dipatenkan oleh Kemendagri No.300.2.2-1138. Tahun 2025 dan masuk ke Provinsi Sumut. https://simantab.com/empat-pulau-jadi-milik-aceh-usulan- pemindahan-dulu-pernah-diajukan-edy-rahmayadi/, hlm. 2/3. e. Bahwa tidak dipenuhinya standar kehidupan yang normatif dan berkeadilan serta tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, disebabkan dan diakibatkan berlakunya UU 24/1956. f. Berdasarkan uraian di atas, telah nyata secara aktual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon secara spesifik dan aktual dan setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Akibat berlakunya norma a quo, Pemohon tidak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana jaminan dalam Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional, Pemohon tidak dapat menjelaskan hak 20 konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atau setidak-tidaknya secara potensial dirugikan yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma a quo. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 17 UU 24/1956 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Atau secara a contrario, anggapan kerugian hak konstitusional, Pemohon tidak terkait dengan keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan norma yang mengatur mengenai pembentukan daerah otonom yang di dalamnya juga mengatur mengenai urusan yang menjadi kepentingan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Mahkamah telah memiliki pendirian, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terkait dengan kepentingan daerah, in casu termasuk pembentukan daerah otonom yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna DPRD. Pendirian Mahkamah demikian, antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2017 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU- XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025. Dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, karena Pemohon bukan merupakan pemerintahan daerah maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] tersebut di atas. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 21 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- 22 masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Muhidin