PUU
Tahun 2026
243/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon: ST Luthfiani, S.H., M.H. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II), Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. (Pemohon III), dan Kharisma J. Subakti, S.H., M.H. (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-09-29T15:11:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan”.; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga”.; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 243/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
:
Jalan Perjuangan GG F Nomor 88, RT/RW
009/010, Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang Baru, DR/RW 001/223, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
Alamat
:
Jalan Pakin I Apartemen Mitra Bahari Tower 605,
RT/RW 002/004, Penjaringan, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Kharisma J. Subakti, SH.,M.H
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus
2
Alamat
:
Reni Jaya Blok A1 2/6 RT/RW 003/018,
Pamulang Barat, Pamulang
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
087/SKK/ANF&ASSOCIATES/
JKT/VII/2026 bertanggal 1 Juli 2026 memberi kuasa kepada Meilani Mindasari, S.H.,
Melti Wulandari, S.H., M.H., Nunung Kurnia, S.H., dan Muhammad Naufal Al Islami,
S.H., Surat Kuasa Khusus Nomor 098/SKK/ANF&ASSOCIATES /JKT/VII/2026
bertanggal 30 Juli 2026 memberi kuasa kepada Kaitanus F.X Mogahai, SH.,M.H.,
Erdian, S.H., M.H., dan Miswar Mustari Ato, AMD., Kom., S.H., M.H., Surat Kuasa
Khusus Nomor 105/SKK/VIII/2026 bertanggal 19 Agustus 2026 memberi kuasa
kepada Tri Stiawan, S.H., Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SKK/IX/2026 bertanggal
1 September 2026 memberi kuasa kepada Ojak Situmeang, S.H., Surat Kuasa
Khusus Nomor 116/SKK/IX/2026 bertanggal 8 September 2026 memberi kuasa
kepada Muhammad Merza Berliandy, S.H., M.H. dan Yosephine Chrisan Ecclesia,
S.H., Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat Hukum,
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & Associates, yang beralamat di
Jalan Gili Gede Nomor 23, Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 056/SKK/LIP/VIII/2026 bertanggal 4 Agustus 2026 memberikan kuasa
kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada LIP Law
Firm yang beralamat di Regus Wisma SSK Lt. 3, Jalan Daan Mogot Nomor 11
Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, bertindak
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden;
Membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
3
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 22 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 22 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
242/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 243/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
23 Juni 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14
Juli 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945"), Menyatakan:
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI 1945 yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."
4
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan
diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentangMahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;"
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
No. 13 Tahun 2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: "Pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU
adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..."
B. Tidak Nebis In Idem
4. Karena terdapat permohonan pengujian UU PKPU dengan nomor
perkara: 149 /PUU-XXIV /2026, yang di mana di ajukan oleh Pemohon I,
Pemohon II, Pemohon III sebelumnya di nyatakan N/0 atau "Tidak dapat
di terima" dengan pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
"Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dokumen perbaikan
5
permohonan a quo memiliki substansi permohonan yang berbeda dengan
permohonan awal. Perbedaan dimaksud terdapat mulai dari bagian
perihal hingga petitum, dalam perbaikan permohonan a quo para
Pemohon menyatakan objek pengujian adalah Pasal 292 dan Pasal 293
ayat (2) UU 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum hingga petitum
yang sejalan dengan hal yang dimohonkan pengujian. Sedangkan, pada
dokumen permohonan awal para Pemohon mengajukan pengujian norma
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum hingga
petitum yang sama dengan objek yang dimohonkan pengujian.
Perbedaan tersebut seharusnya menjadi perhatian para Pemohon dan
kuasa hukumnya ketika akan mengirimkan dokumen perbaikan
permohonan, terlebih lagi Mahkamah telah menegaskan melalui Pasal 37
ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam tenggang waktu 14 (empat be/as) hari sejak sidang pemeriksaan
pendahuluan. Dalam ha! ini, para Pemohon memiliki tenggang waktu
sejak tanggal 6 Mei 2026 hingga tanggal 19 Mei 2026 pukul 12.00 WIB
untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Dengan tenggang waktu
yang diberikan oleh Mahkamah tersebut seharusnya menjadikan para
Pemohon dapat lebih berhati-hati baik dalam menyiapkan dokumen
perbaikan permohonan hingga mengirimkan perbaikan permohonan.
Namun, berkaitan dengan substansi perbaikan permohonan yang
berbeda tersebut, membuat permohonan a quo justru menjadi tidak jelas
dan ambigu, apakah para Pemohon hendak menguji norma Pasal 292 dan
Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 atau Pasa/ 127 ayat (1) dalam UU 37
/2004. Dengan adanya ketidakjelasan dan ambiguitas dimaksud, maka
tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan
para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian,
permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut."
5. Bahwa, Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau "TIDAK DAPAT
DITERIMA" berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan
memutus pokok perkara (materi sengketa / pokok perkara), pengadilan
harus memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan / permohonan yang
diajukan telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh
undang-undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara,
efisiensi proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang
prematur, kabur, atau tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku.
Dengan kata lain, putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" merupakan
bentuk kontrol prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan
suatu gugatan sebelum melangkah lebihjauh ke ranah pembuktian dan
pertimbangan hukum substantif.
6. Implikasi dan Konsekuensi Putusan No "Niet Ontvankelijke Verklaard".
Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi
yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke
6
Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti
substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat
memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali
selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki
segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard". sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".
Atau "TIDAK DAPAT DITERIMA" tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in
idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan
alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok
perkara.
7. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara
karena hal tersebut termaktub dalam perkara 149/PUU-XXIV /2026:
8. Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini
dengan untuk memenuhi syarat Bahwa berkenaan dengan perbaikan
permohonan, Pasal 37 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025) menyatakan, "Perbaikan Permohonan hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)"., maka permohonan PARA PEMOHON saat ini
tidaklah Nebis In Idem.
9. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review)
terhadap ketentuan Norma Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang
- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN" yang berbunyi:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
10. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
7
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam
undang - undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi,
mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir
Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal- pasal
undang - undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas
dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan
ketentuan pasal - pasal dalam undang - undang yang bertentangan
dengan undang - undang dasar 1945, serta memberikan tafsir
konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), sebagai kekuatan
hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's
Constitutional Rights).
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para
Pemohon in casu pengujian konstitusional Norma Frasa Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) "UU 37 /2004
KEPAILITAN" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945".
II. Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon
12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara."
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hakyang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
8
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu,yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara."
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV /2007 (hlm.
56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersi/at
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersi/at potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
"Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak danjatau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
9
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
14. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa "hak
konstitusional" PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya
norma pada ketentuan Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN" yang menyatakan:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
15. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P-01
- IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P-02-IDENTITAS
PEMOHON II), PEMOHON III (VIDE BUKTI P-03- IDENTITAS PEMOHON
III), PEMOHON IV (VIDE BUKTI P-04- IDENTITAS PEMOHON IV), yang hak
- hak konstitusionalnya secara Potential akan terlanggar dan dapat dipastikan
akan terjadi dengan keberadaan pemberlakuan norma pada Pasal
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37
/2004 KEPAILITAN" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo;
16. Bahwa "hak konstitusional" Para Pemohon untuk mendapatkan
"persamaan kedudukan dalam hukum" telah dirugikan secara potential
dengan berlakunya Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang
10
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN".
17. Bahwa, Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON
IV, merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 70 ayat (2)
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan yang
termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal 70 ayat (2).
Pasal 70 ayat (1) hurufb berbunyi:
"Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
a) Balai Harta Peninggalan; atau
b) Kurator lainnya'';
Pasal 70 ayat (2) berbunyi:
"Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, adalah:
a)
Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam ran9ka mengurus dan/atau
membereskan harta pailit, dan;
b)
Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa, PARA PEMOHON akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian
Konstitutional Para Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I - ST LUTHFIANI S.H., M.H.
19. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor:Wl0-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada pengadilan
tinggi DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus
dengan nomor : AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan
data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P-09)
B. PEMOHON II - SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
20. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi
Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan
nomor : AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data
direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P-10)
C. PEMOHON III - HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.
11
21. Bahwa, Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor:32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada pengadilan
tinggi Banten dan Pemohon III juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus
dengan nomor : AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan
data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P-11).
D. PEMOHON IX - KHARISMA J. SUBAKTI, S.H., M.M.
22. Bahwa, Pemohon IX adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah tahun 2016 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon IX juga
memiliki
Profesi
Kurator
&
Pengurus
dengan
nomor
:
AHU-
307.AH.04.05.2024 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral
Administrasi Hukum. (VIDE BUKTI P-12)
23. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, yang
disebut PARA PEMOHON adalah Anggota Aktif yang terdaftar di organisasi
Kurator & Pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).
24. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Frasa Penjelasan dalam
Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN".,
yang berbunyi:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Dengan frasa "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. ketentuan a quo tidak menjelaskan
"PENGADILAN TINGGI" di dalam UU 37/2004 Kepailitan, sedangkan jika di
harmonisasikan dari pasal 11 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 secara jelas dan
tegas yang berbunyi :
Pasal 11 Ayat (1): Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
Bahwa, sudah sangat jelas tidak ada upaya hukum pada tingkat banding,
yang termaktub dalam norma tersebut dan sudah sangat jelas Upaya Hukum
hanya dapat dilakukan "Kasasi ke Mahkamah Agung", sehingga Frasa
12
penjelasan 127 ayat (1) "Pengadilan Tinggi" menjadi tidak harmonisasi, tidak
relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian hukum yang menimbulkan
banyak tafsir atau pendapat, karena Frasa penjelasan menciptakan norma
baru, tidak adanya ketegasan tersebut menciptakan ambiguitas dan
menciptakan ketimpangan tanpa kepastian hukum yang jelas, Maka Para
Pemohon berpotensi Kehilangan hak konstitusional tentang "Kepastian
Hukurn" yang sudah di jamin oleh Pasal 28D UUD NRI 1945.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
25. Bahwa, dengan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional yang dialami Para Pomohon dengan berlakunya
Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37
/2004 KEPAILITAN Apabila Mahkamah mengabulkan pengujian permohonan
a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pernohon tidak akan
/atau tidak Iagi terjadi.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pernohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian
Undang-Undang
sehingga
Mahkamah
berwenang
untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Frasa Penjelasan Pasal
127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
"UUD NRI 1945".
27. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
13
pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., Potensi Kerugian hak
konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan
potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan
sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI
PARA
PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
1. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Frasa Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004
KEPAILITAN karena tidak adanya kepastian hukum terhadap Frasa
"Pengadilan
Tinggi",
hal
tersebut
menciptakan
anomali
hukum,
Mengaburkan makna, dan terjadinya disharmonisasi antara Pasal 11 Ayat
(1): Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung "., akan tetapi pada
frasa "PENGADILAN TINGGI" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) "UU 37
/2004 KEPAILITAN" memberikan tafsir baru celah Upaya hukum Banding di
Pengadilan Tinggi. Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara
doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena mengubah
makna norma pokok di Pasal 127 ayat (1) UU "UU 37 /2004 KEPAILITAN.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
i. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
ii. Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
iii. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
iv. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
14
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
v. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
3. Bahwa, di terangkan dalam Pasal 11 Ayat (1): Upaya hukum yang dapat
diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah
kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa, terjadinya disharmonisasi antara satu
norma dengan norma yang lainnya.
4. Bahwa, di dalam pokok norma Pasal 127 ayat (1) ini bersifat imperatif,
namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya Frasa
"pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
atau Mahkamah Agung" telah menimbulkan tafsir bahwa Upaya Hukum
kepailitan melalui upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi.
Bahwa, menghilangkan dan /atau menyatakan inkonstitutional penggunaan
Frasa "pengadilan tinggi': menjadi lebih tepat, konkret dan memberi
kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna sesuai
dengan rezim hukum masing-masing, in casu misalnya, Upaya Hukum yang
dilakukan harus dan langsung Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga tetap
menjamin tidak adanya konflik kepentingan tanpa mengorbankan prinsip
proporsionalitas dan kepastian hukum. Jelas hal diatas bertentangan dalam
negara hukum yang memberikan "kepastian hukum" sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, dimana aturan yang tidak
koheren dan konsisten berpotensi menciderai Persamaan kedudukan
dalam hukum.
5. Bahwa secara gramatikal, kata "pengadilan tinggi" bersifat disjungtif,
memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, Frasa
penjelasan menciptakan penafsiran norma baru, dan norma ini tidak tegas
15
dalam upaya hukum yang seharusnya Kasasi bagi para pihak yang
berperkara dalam kepailitan, sehingga membuka peluang terjadinya konflik
kepentingan atau disharmonisasi antara norma pasal 127 ayat (1) dan
norma penjelasan 127 ayat (1) jika ha! tersebut terjadi maka akan ada
penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara
hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
6. Bahwa, Penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya Frasa "pengadilan" Yang
dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat inf adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung" telah menimbulkan tafsir bahwa
Upaya Hukum kepailitan melalui upaya hukum Banding pada Pengadilan
Tinggi.
Pasal 127 ayat (1)
(Norma Tegas)
Penjelasan 127 ayat (1)
(Norma longgar)
Pasal Pokok membuat syarat
secara Mutlak tidak menimbulkan
multi tafsir
Penjelasan membuka alternatif yang
menggugurkan kewajiban upaya
hukum kasasi ke mahkamah agung
dan dapat melalui
pengadilan tinggi.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 127 Ayat (1) UU 37/2004
dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) diatas membuka Peluang Benturan
Kepentingan dimana Upaya hukum harus melalui pengadilan tinggi,
sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan
memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga
bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
7. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh
menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal,
melainkan hanya berfungsi menjelaskan.
Apabila penjelasan pasal mengandung norma baru atau memunculkan
makna yang berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut
berpotensi inkonstitusional. Dalam konteks hukum tata negara, norma
demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut
Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas
dan dapat diprediksi.
16
8. Bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menggeser norma pasal utama yang
dimana di batang tubuh pasal utama yang dimana "upaya hukum Kasasi di
Mahkamah Agung" memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.
Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah
atau
mengubah
norma.\
bertentangan
dengan
azas
pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor
12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022
tentang
Pembentukan
Perundang-undangan,
menyatakan,:
"Dalam
Peraturan
Perundang-undangan
harus
berdasarkan
pada
asas
Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
9. Bahwa, Khususnya Pemohon I yang juga mengalami kerugian secara
potential terkait tidak adanya kepastian dalam Frasa "Pengadilan Tinggi"
yang dimana tidak adanya kejalasan terkait penjelasan, hal tersebut secara
17
potential dapat terjadi dengan nomor perkara No.35/Pdt.sus-Pailit/2024/PN
Niaga Jkt.Pst., yang dapat di alami oleh Pemohon I dapat akan di pastikan
akan dapat terjadi, karena dengan Frasa "Pengadilan Tinggi" yang di mana
dapat terjadi nya upaya banding yang dimana jika ditinjau dari Pasal 11 ayat
(1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dapat terjadi. Sedangkan menurut Lon
L.
Fuller
menegaskan
bahwa
hukum
harus
dapat
dimengerti
(understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti kehilangan fungsinya
sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller hukum yang tidak dapat
dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum. (VIDE BUKTI P08)
10. Beberapa contoh putusan tanpa adanya upaya banding yang dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004
Frasa "Pengadilan Tinggi" tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan
Negeri
Kota
Semarang
No.07
/Pailit/2012
juncto
No.01/PKPU /2 012 /PN.Niaga.Smg.
2. Kepailitan PT Aditama Raya Farmindo berdasarkan Putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-PKPU
/2019/PN.Niaga.Sby.
3. Kepailitan PT Apotik Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Surabaya
No.1/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.
Selain secara tegas disebutkan dalam putusan-putusan tersebut tidak ada
nya upaya Banding di atas, beberapa praktik pengadilan lainnya, seperti
kepailitan PT Apotik Nusantara PT Shangliem dan PT Sinarlestari Ultrindo,
menunjukan bahwa tidak ada lagi ruang bagi upaya banding pada
pengadilan tinggi.
Bahwa, para pemohon melampirkan putusan 385/Pdt.sus-PKPU
/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya menyatakan "PT.SUSILO
JAYA PRATAMA dalam Keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya".,
yang artinya sudah di nyatakan pailit, akan tetapi dengan adanya Frasa
Penjelasan "PENGADILAN TINGGI" pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, berpotensi menimbulkan upaya
hukum kepailitan dalam melalui proses banding "pengadilan Tinggi" dan
tidak melalui proses langsung Kasasi ke Mahkamah Agung, hal tersebut
18
berpotensi melanggar hak konstitutional para pemohon sebagaimana yang
di jamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. (VIDE BUKTI P08).
11. Bahwa dalam Black's Law Dictionary, kata "understand" artinya "To know;
to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act". Artinya, "understand" dalam konteks hukum bukan sekadar
mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh terhadap
makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
12. Bahwa,
berdasarkan
urian
tersebut
diatas
Frasa
Penjelasan
"PENGADILAN TINGGi" pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang' haruslah dinyatakan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga
selanjutnya agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian hukum yang adil,
maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dalam putusannya memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah
dinyatakan Inkonstitutional dengan makna ketentuan dalam norma frasa
"PENGADILAN TINGGI" dalam penjelasan 127 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 [Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443], bertentangan dengan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "UUD NRI 1945".
13. Bahwa, Tegasnya Menurut Para Pemohon Ketentuan Norma Pasal a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya
Frasa penjelasan "PENGADILAN TINGGJ" pada Pasal 127 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) Bertentangan Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945", dan Beralasan
menurut hukum untuk di kabulkan.
19
14. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan
a quo untuk menyatakan frasa "PENGADILAN TINGGI" dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443) tidak memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.
IV. Petitum
1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa "Pengadilan Tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Identitas ST Luthfiani Pemohon I;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Identitas Syamsul Jahidin Pemohon II;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Identitas Henoch Thomas Pemohon III;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Identitas Kharisma J Subakti, S.H., M.M Pemohon
IV;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Putusan MK Nomor 149/PUU-XXIV/2026;
20
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Putusan Pailit PT SJP;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi SK Kurator ST Luthfiani;
10. Bukti P-10
: Fotokopi SK Kurator Syamsul Jahidin;
11. Bukti P-11
: Fotokopi SK Kurator Henoch Thomas;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Identitas Kharisma Jomenta Subakti
Selain itu, para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Tiur Henny
Monica yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 31
Agustus 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal
2 September 2026, Andriansyah Tiawarman yang keterangan tertulisnya telah
diterima Mahkamah pada tanggal 4 September 2026 dan telah didengarkan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2026, serta keterangan tertulis
Soleman B. Ponto yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 2 September 2026
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Ahli Tiur Henny Monica
I. PENDAHULUAN
Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, objek yang menjadi perhatian
adalah frasa “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1). Permasalahan
tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara norma pokok Pasal 127 ayat (1)
dengan penjelasannya, khususnya mengenai lembaga peradilan yang berwenang
dalam proses kepailitan.
Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang muncul karena Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
memasukkan “pengadilan tinggi” sebagai salah satu pengertian pengadilan,
sementara dalam mekanisme kepailitan upaya hukum terhadap putusan
permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.
37 Tahun 2004 adalah hanya melalui pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dengan demikian, diperlukan pemaknaan yang selaras antara norma pokok dan
penjelasannya untuk menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
II. PENGUJIAN NORMA TERHADAP BATU UJI KONSTITUSI
Bahwa, dalam perkara a quo dimaksudkan untuk dilakukan pengujian terhadap frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 (UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
21
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).
III. PANDANGAN AHLI
Bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 terdapat kekeliruan atau kesalahan
redaksional yang bersifat administratif yang tidak berkaitan dengan substansi
(clerical error), yang mana kata “pengadilan” pada pasal tersebut keduanya
seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital “P”, sehingga seharusnya dimaknai
sebagai Pengadilan Niaga yang merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 37 Tahun 2004.
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan
ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak
untuk menyelesaikan. Perselisihan tersebut di pengadilan.”
Pasal 1 angka 7 UU 37/2004
“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”
Oleh karena norma pokok Pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 memiliki clerical
error yang mana “pengadilan” seharusnya dimaknai sebagai Pengadilan Niaga,
maka pencantuman frasa “pengadilan tinggi” pada Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
adalah tidak berkelindan antara norma pokok pasal dan penjelasannya.
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
“Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”
Adapun jika dipersandingkan dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004,
upaya hukum yang dapat diajukan dalam proses kepailitan adalah upaya hukum
kasasi sebagaimana, sehingga pengadilan tinggi pada hakikatnya tidak memiliki
kompetensi dalam prosedur kepailitan.
Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004
“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”
Namun, pada hakikatnya upaya hukum banding tetap dikenal eksistensinya di dalam
proses kepailitan melalui Pasal 68 ayat (1) UU 37/2004. Namun, banding yang
dimaksud dalam hal ini bukanlah banding sebagaimana yang dikenal dalam perkara
perdata umum yang secara prosedur diajukan kepada Pengadilan Tinggi, melainkan
renvoi prosedur yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, serta diperiksa oleh
22
Majelis Hakim Pemutus melalui nomor perkara yang sama dengan nomor perkara
kepailitan di mana penetapan Hakim Pengawas tersebut dibuat.
Pasal 68 ayat (1) UU 37/2004
“Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari
setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke
Pengadilan.”
Sehingga Pengadilan Tinggi dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) lagi-lagi tidak
berkorelasi dengan norma pokok, dan terdapat disharmonisasi antara norma pada
Pasal 127 ayat (1) dengan penjelasannya.
IV. KESIMPULAN AHLI
Berdasarkan uraian mengenai objek pengujian, konstruksi norma pokok pada Pasal
127 ayat (1) UU 37/2004, serta keterkaitannya dengan Penjelasan Pasal 127 ayat
(1), Ahli menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Frasa “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 seharusnya
dimaknai sebagai Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 7 UU 37 Tahun 2004;
2. Penggunaan huruf kecil pada kata “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1)
merupakan kekeliruan redaksional atau clerical error dalam norma pokok pasal;
3. Pencantuman “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak
berkelindan dengan norma pokok, karena prosedur kepailitan tidak
menempatkan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yang berwenang memeriksa
perkara kepailitan pada tingkat banding;
4. Upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah
kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, mekanisme banding yang dimaksud
terhadap penetapan Hakim Pengawas merupakan renvoi prosedur yang
diperiksa oleh Pengadilan Niaga melalui Hakim Pemutus
5. Ketidaksesuaian antara norma pokok dan penjelasan tersebut menimbulkan
disharmonisasi norma dan berpotensi mengurangi kepastian hukum.
Ahli Andriansyah Tiawarman
Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, objek yang menjadi perhatian adalah frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1). Persoalan konstitusional
23
yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan suatu istilah dalam
penjelasan undang-undang, melainkan berkaitan dengan kesesuaian antara
penjelasan tersebut dengan konstruksi hukum acara kepailitan dan PKPU secara
keseluruhan, khususnya mengenai forum peradilan dan upaya hukum yang tersedia
dalam penyelesaian perselisihan mengenai piutang.
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur
mekanisme penyelesaian terhadap bantahan atas daftar piutang dalam proses
kepailitan. Namun, Penjelasan terhadap ketentuan tersebut menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah “pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
atau Mahkamah Agung”. Pencantuman “pengadilan tinggi” tersebut menimbulkan
persoalan karena hukum acara kepailitan dan PKPU memiliki karakter khusus yang
justru meniadakan jenjang banding. Pasal 11 ayat (1), misalnya, secara khusus
menentukan mekanisme upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit melalui
kasasi kepada Mahkamah Agung, sementara Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit
menentukan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Dengan demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar
perbedaan redaksional. Di satu sisi, sistem norma Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU secara tegas membatasi upaya hukum dan meniadakan banding terhadap
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1); di sisi lain, penjelasan
terhadap ketentuan tersebut justru menyebut Pengadilan Tinggi sebagai salah satu
lembaga yang termasuk dalam pengertian “pengadilan”. Pertentangan tersebut
perlu ditempatkan dalam perspektif negara hukum dan jaminan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945.
Atas dasar itu, analisis dalam perkara a quo tidak cukup dilakukan dengan
membaca Penjelasan Pasal 127 ayat (1) secara terpisah. Ketentuan tersebut harus
dibaca sebagai bagian dari satu sistem hukum acara yang memiliki tujuan, asas,
dan karakteristik khusus. Dari perspektif tersebut, persoalan yang hendak dijelaskan
adalah apakah pencantuman frasa “pengadilan tinggi” masih dapat dipertahankan
dalam suatu rezim hukum acara yang secara sistematis meniadakan jenjang
banding dan menempatkan kecepatan, efisiensi, serta kepastian sebagai karakter
fundamentalnya.
PEMBAHASAN
24
Perihal Kepastian Hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Prinsip negara hukum tersebut tidak berhenti pada keharusan adanya
peraturan perundang-undangan, melainkan mensyaratkan bahwa hukum harus
mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan sekaligus
membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak berlangsung secara
sewenang-wenang. Dalam kerangka tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
memberikan jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Kepastian
hukum karenanya merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara hukum
karena melalui kepastian hukum setiap orang dapat mengetahui hukum yang
berlaku, memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya, dan memperoleh
perlindungan terhadap tindakan negara yang arbitrer.
Kepastian hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar keberadaan suatu
norma dalam teks peraturan perundang-undangan. Suatu norma baru dapat
memberikan kepastian apabila norma tersebut dirumuskan dengan tingkat kejelasan
yang memadai, dapat diakses dan dipahami oleh subjek hukum, serta dapat
diprediksi penerapannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan memberikan pesan
normatif yang berbeda atau bahkan bertentangan mengenai keadaan hukum yang
sama, subjek hukum kehilangan kemampuan untuk menentukan tindakan yang
sesuai dengan hukum. Dalam konteks hukum acara, persoalan tersebut menjadi
semakin penting karena kepastian hukum tidak hanya menentukan hak dan
kewajiban para pihak, tetapi juga menentukan forum yang berwenang, prosedur
yang harus ditempuh, jangka waktu pemeriksaan, serta upaya hukum yang tersedia.
Dalam kerangka tersebut, Venice Commission menempatkan kepastian
hukum sebagai salah satu prinsip fundamental Rule of Law dan menguraikannya ke
dalam lima kategori esensial, yaitu accessibility and foreseeability of the law, stability
and consistency of law, legal certainty in court decisions, prinsip-prinsip dasar
kepastian hukum yang mencakup antara lain legitimate expectations, non-
retroactivity, nullum crimen et nulla poena sine lege, res judicata, dan ne bis in idem,
serta legal certainty and new technologies. Untuk perkara a quo, dua prinsip yang
memiliki relevansi paling langsung adalah accessibility and foreseeability serta
stability and consistency of law, karena keduanya berkaitan langsung dengan
kemampuan subjek hukum untuk memahami suatu norma dan memperkirakan
bagaimana norma tersebut akan diterapkan dalam suatu sistem hukum.
25
1.
Accessibility and Foreseeability
Prinsip accessibility and foreseeability pada dasarnya menghendaki agar
hukum dapat diketahui dan dipahami oleh subjek hukum sehingga mereka dapat
mengatur perilakunya sesuai dengan hukum. Venice Commission menegaskan
bahwa
legal
certainty
merupakan
prinsip
fundamental
yang
menjamin
keterprediksian dan stabilitas aturan hukum:
“it makes it possible to ensure peace and order in a society and
contributes to legal effectiveness by enabling individuals to have
sufficient knowledge of the law to be able to comply with it. It also
provides individuals with a means by which they can measure whether
there has been arbitrariness in the exercise of state power …
Foreseeability means not only that the law must be published in
advance of implementation and, where possible, be foreseeable as to
its legal and factual effects, it must also be formulated with sufficient
precision and clarity to enable legal subjects to regulate their conduct
in conformity with it.”
Hukum harus dapat diakses dan dirumuskan dengan bahasa yang cukup
jelas sehingga subjek hukum dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan
yang dilakukannya. Keterprediksian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan
suatu aturan secara formal, tetapi juga dengan kemampuan subjek hukum untuk
memahami bagaimana aturan tersebut akan berfungsi dalam praktik.
Prinsip tersebut memiliki arti khusus dalam hukum acara. Ketika undang-
undang mengatur bahwa suatu sengketa harus diperiksa oleh lembaga peradilan
tertentu, maka subjek hukum harus dapat menentukan secara pasti forum yang
berwenang serta tahapan prosedural yang dapat ditempuh. Demikian pula, ketika
suatu undang-undang menutup suatu upaya hukum, ketentuan tersebut harus dapat
dipahami secara konsisten sehingga para pihak tidak dibebani risiko untuk
menebak-nebak apakah suatu upaya hukum tersedia atau tidak. Kepastian
mengenai forum dan upaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
foreseeability karena keduanya menentukan bagaimana seseorang akan
menggunakan hak-haknya dalam proses peradilan.
Dalam perkara a quo, persoalan tersebut menjadi konkret ketika Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) menyebut Pengadilan Tinggi sebagai salah satu lembaga yang
dimaksud dengan “pengadilan”, sementara Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit
menutup upaya banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (1). Bagi subjek hukum, dua konstruksi tersebut menghasilkan pertanyaan
yang tidak sederhana, bahwa apakah penyelesaian perselisihan tersebut tunduk
pada konstruksi khusus hukum kepailitan yang meniadakan banding, ataukah
26
penyebutan Pengadilan Tinggi dalam penjelasan membuka kemungkinan adanya
tahapan pemeriksaan pada tingkat banding?
2.
Stability and Consistency
Kepastian hukum juga menghendaki adanya stabilitas dan konsistensi dalam
sistem hukum. Stability and consistency of law mengandung gagasan bahwa hukum
harus membentuk suatu kesatuan normatif yang koheren sehingga subjek hukum
dapat mengandalkan aturan yang berlaku ketika mengatur kepentingannya. Hukum
memang dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai perkembangan
masyarakat, tetapi perubahan tersebut tidak boleh menghasilkan inkonsistensi yang
membuat hukum kehilangan fungsi sebagai pedoman yang dapat dipercaya.
Konsistensi tersebut berlaku pula secara internal dalam satu undang-undang.
Suatu undang-undang bukanlah kumpulan ketentuan yang berdiri sendiri-sendiri,
melainkan suatu sistem norma yang harus dibaca secara koheren. Karena itu,
norma yang satu tidak dapat dimaknai sedemikian rupa sehingga menghasilkan
akibat yang bertentangan dengan norma lain yang secara langsung berkaitan
dengannya. Terlebih lagi apabila ketentuan yang satu secara eksplisit merujuk
ketentuan yang lain. Dalam keadaan demikian, konsistensi bukan lagi persoalan
pilihan interpretasi, tetapi merupakan syarat agar keseluruhan sistem hukum dapat
berfungsi secara rasional dan dapat diprediksi.
Dalam konteks ini, larangan terhadap kontradiksi internal merupakan
konsekuensi logis dari prinsip stability and consistency. Apabila norma pokok
meniadakan suatu mekanisme hukum, penjelasan terhadap norma tersebut tidak
dapat secara bersamaan memberikan makna yang mengandaikan keberadaan
mekanisme yang telah ditiadakan. Penjelasan tidak dapat digunakan untuk
menghidupkan kembali suatu konsekuensi hukum yang secara tegas telah ditutup
oleh norma dalam undang-undang yang sama.
Asas Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan lex specialis terhadap
hukum acara perdata umum. Kekhususan tersebut lahir dari karakter kepailitan dan
PKPU yang berbeda dari sengketa perdata pada umumnya. Kepailitan tidak semata-
mata ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak, melainkan
merupakan mekanisme penyelesaian kewajiban debitor terhadap para kreditor
secara kolektif, teratur, efektif, dan efisien. Karakter demikian menyebabkan hukum
acara kepailitan dan PKPU dibangun dengan mekanisme yang secara sadar
27
menyimpangi atau memodifikasi hukum acara perdata umum, antara lain dalam hal
batas waktu pemeriksaan, mekanisme pembuktian, kewenangan pengadilan, serta
upaya hukum.
Secara prinsip, keseluruhan konstruksi hukum acara kepailitan dan PKPU
berorientasi pada proses yang cepat, sederhana, efisien, dan proporsional.
Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menggunakan istilah “speedy
trial” sebagai istilah teknis, desain normatifnya menunjukkan adanya kehendak agar
pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat dan ringkas, sejalan dengan prinsip
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Orientasi tersebut penting
karena kepailitan dan PKPU berkaitan langsung dengan kondisi ketidakpastian
mengenai hubungan utang-piutang, keberlangsungan usaha debitor, serta
kepentingan kolektif para kreditor. Semakin panjang proses berlangsung tanpa
kepastian mengenai status dan penyelesaian kewajiban debitor, semakin besar pula
potensi kerugian yang timbul bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini dikuatkan
dengan uraian berikut:
1.
Peniadaan Jenjang Banding sebagai Kekhususan Hukum Acara
Kepailitan dan PKPU
Salah satu bentuk paling nyata dari kekhususan hukum acara kepailitan
adalah peniadaan jenjang banding. Dalam hukum acara perdata umum, struktur
upaya hukum pada prinsipnya mengenal pemeriksaan pada Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, kasasi pada Mahkamah Agung, dan dalam kondisi tertentu
peninjauan kembali. Struktur demikian tidak diberlakukan secara utuh dalam hukum
acara kepailitan dan PKPU. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
secara tegas menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan konstruksi
tersebut, pembentuk undang-undang secara sadar meniadakan tahapan banding
dalam perkara kepailitan.
Peniadaan banding bukan merupakan kekosongan hukum, melainkan pilihan
kebijakan hukum acara yang lahir dari karakter kepailitan dan PKPU yang
menghendaki penyelesaian secara cepat dan efisien. Dalam konteks tersebut,
keberadaan Pengadilan Tinggi sebagai jenjang pemeriksaan banding tidak dapat
serta-merta ditarik ke dalam konstruksi hukum acara kepailitan hanya karena hukum
acara perdata umum mengenal jenjang tersebut. Penerapan hukum acara perdata
umum melalui Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tetap harus
28
ditempatkan dalam kerangka lex specialis, sehingga setiap ketentuan khusus yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus didahulukan
daripada mekanisme umum yang telah dimodifikasinya.
2.
Pasal 68 Ayat (2) dan Penutupan Upaya Banding
Konstruksi peniadaan jenjang banding tersebut memperoleh penegasan
yang lebih spesifik dalam Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 68
ayat (1) pada prinsipnya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan
banding terhadap penetapan Hakim Pengawas kepada “Pengadilan”. Namun,
kemungkinan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 68 ayat (2) justru menetapkan
secara limitatif sejumlah penetapan yang tidak dapat diajukan banding, termasuk
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Pasal 68 ayat (2) menyatakan:
“Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat
(3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat
(1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.”
Pencantuman Pasal 127 ayat (1) secara eksplisit dalam Pasal 68 ayat (2)
memiliki arti normatif yang sangat penting. Pembentuk undang-undang tidak
sekadar menetapkan secara umum bahwa terdapat penetapan-penetapan tertentu
yang tidak dapat diajukan banding, melainkan secara langsung menunjuk Pasal 127
ayat (1) sebagai salah satu penetapan yang dikecualikan dari upaya hukum
tersebut. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 127 ayat
(1) bersifat langsung, spesifik, dan tekstual. Konsekuensinya, terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), tidak tersedia upaya banding.
Konstruksi ini sekaligus menunjukkan bahwa peniadaan banding dalam
perkara a quo bukan merupakan hasil penafsiran yang bersifat asumtif, melainkan
telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Karena Pasal 68 ayat (2) secara
eksplisit merujuk kepada Pasal 127 ayat (1), maka setiap penafsiran mengenai
forum atau tahapan pemeriksaan yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) harus
memperhatikan pembatasan tersebut. Penggunaan suatu istilah yang secara
konseptual menunjuk pada jenjang banding tidak seharusnya ditafsirkan sedemikian
rupa sehingga menghidupkan kembali tahapan yang secara tegas telah ditiadakan
oleh Pasal 68 ayat (2).
29
3.
Prinsip Pemeriksaan Cepat dalam Kepailitan dan PKPU
Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa
sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,
hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Ketentuan tersebut
menunjukkan posisi hukum acara perdata umum sebagai hukum acara yang bersifat
melengkapi, bukan sebagai ketentuan yang mengesampingkan kekhususan yang
telah dibentuk oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain, hukum
acara kepailitan dan PKPU tetap memiliki hubungan dengan hukum acara perdata
umum, tetapi hubungan tersebut dibatasi oleh berbagai modifikasi khusus yang
secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Salah satu modifikasi yang mencerminkan karakter khusus tersebut adalah
penetapan tenggat waktu pemeriksaan yang ketat. Dalam perkara kepailitan,
undang-undang membatasi jangka waktu pemeriksaan dan pengambilan putusan,
termasuk pengaturan mengenai pelaksanaan sidang dan batas waktu putusan.
Pembatasan tersebut memperlihatkan kehendak pembentuk undang-undang agar
permohonan kepailitan tidak diperiksa melalui mekanisme yang berlarut-larut
sebagaimana sengketa perdata biasa. Kepastian waktu menjadi bagian penting dari
mekanisme kepailitan karena setiap penundaan dapat memengaruhi nilai dan
keberlangsungan harta kekayaan debitor serta kepentingan para kreditor.
Orientasi yang sama tampak lebih jelas dalam PKPU. Pasal 225 ayat (2) dan
ayat (3) menentukan batas waktu yang sangat singkat bagi pengadilan untuk
memberikan PKPU sementara, yaitu paling lambat 3 hari sejak permohonan
didaftarkan apabila permohonan diajukan oleh debitor dan paling lambat 20 hari
sejak pendaftaran apabila permohonan diajukan oleh kreditor. Selanjutnya, Pasal
225 ayat (4) dan Pasal 227 membatasi waktu penyelenggaraan sidang setelah
putusan
PKPU
sementara,
dengan
menentukan
bahwa
sidang
harus
diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 setelah putusan PKPU sementara
diucapkan. Kerangka waktu tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 228 ayat (6)
dan Pasal 230 ayat (1), yang membatasi keseluruhan jangka waktu PKPU beserta
perpanjangannya sampai dengan paling lama 270 hari sejak putusan PKPU
sementara diucapkan.
Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan merupakan
bagian dari desain normatif hukum kepailitan dan PKPU, bukan sekadar
konsekuensi praktis dari proses peradilan. Pembentuk undang-undang secara sadar
30
menetapkan kerangka waktu yang ketat untuk memastikan agar ketidakpastian
mengenai hubungan utang-piutang, keberlangsungan usaha, dan kedudukan para
kreditor tidak berlangsung tanpa batas waktu. Dalam kerangka tersebut,
pembatasan upaya hukum, termasuk peniadaan banding terhadap penetapan
tertentu, harus dipahami sebagai bagian dari desain yang sama untuk menjaga
efektivitas dan kepastian proses.
4.
Pembuktian Sederhana sebagai Instrumen Percepatan
Orientasi terhadap proses yang cepat juga tercermin dalam prinsip
pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut pada pokoknya mewajibkan
pengadilan untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan kepailitan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
Pembuktian
sederhana
tersebut
pada
pokoknya
diarahkan
pada
terpenuhinya persyaratan utama kepailitan, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Konstruksi demikian
menunjukkan bahwa pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dimaksudkan
untuk berubah menjadi pemeriksaan yang mendalam dan tidak berkesudahan
terhadap seluruh hubungan hukum para pihak. Mekanisme pembuktian sederhana
menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar pemeriksaan tetap berada dalam
batas yang sesuai dengan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian
kewajiban secara kolektif.
Dengan demikian, pembuktian sederhana tidak dapat dipisahkan dari
orientasi efisiensi dan kepastian waktu dalam hukum kepailitan. Pembatasan
terhadap ruang lingkup pemeriksaan, sebagaimana halnya pembatasan terhadap
tahapan upaya hukum, merupakan bagian dari satu desain hukum acara yang
bertujuan mencegah proses kepailitan berkembang menjadi sengketa perdata biasa
dengan tahapan pemeriksaan yang panjang dan berlapis.
5.
Prioritas PKPU terhadap Kepailitan
Orientasi terhadap efisiensi proses juga tercermin dalam hubungan antara
PKPU dan kepailitan. Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan
dan PKPU memberikan prioritas kepada permohonan PKPU apabila permohonan
PKPU dan permohonan pernyataan pailit diperiksa pada waktu yang bersamaan.
Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pilihan kebijakan hukum untuk
31
mendahulukan mekanisme yang memberikan ruang bagi penyelesaian atau
restrukturisasi kewajiban debitor sebelum proses kepailitan dilanjutkan.
Pilihan tersebut diperkuat oleh Pasal 260 Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU yang melarang diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
selama PKPU berlangsung. Larangan tersebut mencegah berlangsungnya prosedur
yang berjalan secara paralel dan berpotensi mengganggu proses restrukturisasi
utang. Dengan demikian, hubungan antara PKPU dan kepailitan juga dibangun
melalui mekanisme yang menghindari tumpang tindih proses dan menjaga agar
penyelesaian kewajiban debitor berlangsung dalam suatu kerangka yang terarah.
Keseluruhan pengaturan tersebut memperlihatkan konsistensi kebijakan
hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa proses harus
berlangsung secara terukur, tidak berlarut-larut, dan memberikan kepastian
terhadap kedudukan para pihak. Kecepatan, efisiensi, dan kepastian dengan
demikian bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang
melekat pada karakter hukum acara kepailitan dan PKPU.
6.
Kepailitan dan PKPU sebagai Mekanisme yang Efektif, Efisien, dan
Proporsional
Uraian di atas sejalan dengan pandangan Prof. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.,
dalam Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, halaman 3, yang
menyatakan:
“Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif
untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditor
secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.”
Pandangan tersebut menempatkan efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas
bukan semata-mata sebagai konsekuensi praktis dari proses kepailitan, melainkan
sebagai bagian dari tujuan keberadaan lembaga kepailitan. Kepailitan harus mampu
menyediakan mekanisme penyelesaian kewajiban debitor yang memberikan
kepastian bagi para kreditor, sekaligus menjaga agar proses hukum tidak
berkembang menjadi mekanisme yang justru menambah ketidakpastian dan
kerugian.
Atas dasar itu, setiap ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
perlu dibaca sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum acara yang memiliki
karakter khusus. Ketentuan yang berkaitan dengan forum peradilan, tahapan
pemeriksaan, dan upaya hukum tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari desain
32
besar tersebut. Terlebih ketika undang-undang telah secara eksplisit meniadakan
upaya banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat
(1), maka penafsiran terhadap ketentuan lain yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat
(1) harus tetap konsisten dengan pilihan hukum acara tersebut. Konsistensi
demikian diperlukan agar mekanisme kepailitan dan PKPU tetap mencapai tujuan
dasarnya, yaitu menyediakan penyelesaian yang cepat, efektif, efisien, dan
proporsional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
terlibat.
Kontradiksi Internal dalam Penjelasan Pasal 127 Ayat (1)
Persoalan konstitusional muncul ketika konstruksi tersebut dibandingkan
dengan Penjelasan Pasal 127 ayat (1), yang menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”
Secara normatif, penyebutan Pengadilan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari fungsi
Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan pada tingkat banding. Oleh karena itu,
memasukkan Pengadilan Tinggi ke dalam pengertian “pengadilan” mengandung
konsekuensi bahwa terdapat kemungkinan pemeriksaan perkara pada jenjang
tersebut. Persoalannya, konsekuensi tersebut justru tidak sejalan dengan desain
hukum acara kepailitan dan PKPU yang secara sistematis meniadakan banding.
Kontradiksi tersebut tidak hanya dapat ditemukan secara konseptual, tetapi
dapat ditunjukkan secara tekstual melalui hubungan antara Penjelasan Pasal 127
ayat (1) dengan Pasal 68 ayat (2). Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit menyebut Pasal
127 ayat (1) sebagai salah satu ketentuan yang penetapannya tidak dapat diajukan
banding. Artinya, undang-undang sendiri telah memberikan jawaban mengenai
ketersediaan upaya banding terhadap penetapan yang dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1), yaitu tidak tersedia.
Di sinilah letak kontradiksi internal tersebut. Norma dalam Pasal 68 ayat (2)
menutup pintu banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (1), sedangkan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) memasukkan Pengadilan
Tinggi yang dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi banding ke dalam
pengertian “pengadilan”. Kedua konstruksi tersebut tidak dapat sekaligus
dipertahankan tanpa menghasilkan ketidakpastian mengenai forum yang
berwenang dan tahapan peradilan yang dapat ditempuh.
33
Persoalan tersebut secara langsung berkaitan dengan prinsip stability and
consistency of law. Ketika satu bagian dari undang-undang meniadakan mekanisme
banding, sedangkan penjelasan yang berkaitan langsung dengan ketentuan
tersebut mengandaikan keberadaan lembaga pada tingkat banding, keseluruhan
sistem norma kehilangan konsistensinya. Penjelasan seharusnya memperjelas
norma, bukan menciptakan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan norma
yang dijelaskannya.
Pada saat yang sama, kontradiksi tersebut juga mengganggu accessibility
and foreseeability. Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak
memperoleh kepastian yang memadai mengenai forum penyelesaian perselisihan.
Mereka dapat berhadapan dengan dua konstruksi yang berbeda: konstruksi
pertama menyatakan bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) tidak dapat diajukan banding berdasarkan Pasal 68 ayat (2); konstruksi
kedua, berdasarkan Penjelasan Pasal 127 ayat (1), membuka kemungkinan bahwa
“pengadilan” mencakup Pengadilan Tinggi. Ketidakpastian mengenai forum dan
upaya hukum seperti ini mempunyai konsekuensi langsung terhadap hak prosedural
para pihak.
Lebih dari itu, keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) tidak selaras dengan keseluruhan jiwa Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU. Sebagaimana telah diuraikan, hukum kepailitan dibangun atas kebutuhan
untuk menyelesaikan persoalan debitor dan kreditor secara cepat, efektif, efisien,
dan proporsional. Pembatasan waktu pemeriksaan, pembuktian sederhana,
prioritas PKPU, pembatasan jangka waktu PKPU, serta peniadaan jenjang banding
merupakan satu rangkaian kebijakan hukum yang menunjukkan orientasi tersebut.
Dalam sistem yang demikian, menghadirkan kembali Pengadilan Tinggi melalui
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) justru menciptakan konstruksi yang bertolak belakang
dengan desain hukum acara yang dibangun oleh undang-undang itu sendiri.
Karena itu, persoalan ini tidak tepat dipandang sebagai kekurangcermatan
penulisan (clerical error) semata. Suatu kesalahan redaksional pada dasarnya tidak
mengubah substansi, struktur kewenangan, atau akibat hukum suatu norma.
Sementara itu, keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam perkara a quo berpotensi
memengaruhi penentuan forum, tahapan pemeriksaan, serta pemahaman
mengenai tersedia atau tidaknya upaya hukum. Dengan demikian, frasa tersebut
34
memiliki implikasi substantif terhadap bekerjanya hukum acara kepailitan dan
PKPU.
Apabila suatu frasa dalam penjelasan dapat menghasilkan konsekuensi yang
bertentangan dengan norma pokok dan ketentuan lain yang secara eksplisit
berkaitan dengannya, maka persoalan yang muncul bukan lagi semata-mata
bagaimana
memperbaiki
redaksi,
melainkan
bagaimana
mengembalikan
konsistensi sistem hukum agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Dalam
perkara a quo, koreksi terhadap frasa tersebut diperlukan bukan karena alasan
estetika perumusan peraturan, tetapi karena keberadaannya telah menciptakan
pertentangan normatif yang berdampak terhadap kepastian forum dan upaya
hukum.
KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa prinsip
negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
menuntut hadirnya sistem hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum
dalam pengertian tersebut tidak cukup hanya dengan adanya norma tertulis, tetapi
mensyaratkan hukum yang dapat diakses dan diprediksi penerapannya
(accessibility and foreseeability), serta tersusun secara stabil, konsisten, dan
koheren (stability and consistency). Dalam konteks hukum acara, tuntutan tersebut
mengharuskan
adanya
kepastian
mengenai
forum
peradilan,
prosedur
pemeriksaan, dan upaya hukum yang tersedia, karena ketiganya menentukan
kemampuan setiap orang untuk menggunakan dan mempertahankan haknya
secara efektif di hadapan hukum.
Konstruksi tersebut tercermin dalam karakter khusus Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU sebagai lex specialis yang dirancang untuk menyelesaikan
persoalan debitor dan kreditor secara cepat, sederhana, efektif, efisien, dan
proporsional. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pembatasan waktu pemeriksaan,
pembuktian sederhana, prioritas PKPU, pembatasan jangka waktu PKPU, serta
peniadaan jenjang banding. Secara khusus, Pasal 68 ayat (2) secara tegas
menyebut Pasal 127 ayat (1) sebagai salah satu ketentuan yang penetapannya tidak
dapat diajukan banding. Oleh karena itu, peniadaan banding dalam konteks tersebut
merupakan bagian dari desain hukum acara kepailitan dan PKPU, bukan
35
kekosongan hukum yang dapat diisi dengan menarik kembali mekanisme banding
dalam hukum acara perdata umum.
Dalam konstruksi demikian, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) menimbulkan kontradiksi internal karena memberikan pengertian
“pengadilan” yang mencakup Pengadilan Tinggi, sementara Pasal 68 ayat (2)
secara eksplisit menutup upaya banding terhadap penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1). Kontradiksi tersebut secara langsung
bertentangan dengan prinsip stability and consistency of law dan sekaligus
mengganggu accessibility and foreseeability, karena menciptakan ketidakpastian
mengenai forum peradilan dan tahapan upaya hukum yang sesungguhnya tersedia.
Dengan demikian, persoalan tersebut
bukan
sekadar kekurangcermatan
redaksional (clerical error), melainkan pertentangan substantif yang memengaruhi
konstruksi hukum acara dan tidak sesuai dengan jiwa, asas, serta desain Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU.
Atas dasar itu, Ahli berpendapat bahwa frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat
dipertahankan dalam sistem hukum yang secara tegas meniadakan jenjang banding
terhadap penetapan tersebut. Keberadaan frasa tersebut telah menghasilkan
ketidakselarasan internal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan pada
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU patut dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Ahli Soleman B. Ponto
RUANG LINGKUP KETERANGAN
1.
Keterangan ini dibatasi pada empat persoalan:
a. kedudukan Penjelasan pasal dalam sistem peraturan perundang-
undangan Indonesia dan batas-batas konstitusionalnya;
b. struktur normatif Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 beserta Penjelasannya,
dan mengapa struktur tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan;
c. relevansi dan keterbatasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
015/PUU-III/2005 terhadap permohonan a quo;
36
d. kerugian konstitusional yang secara wajar dapat dipastikan timbul bagi
kurator dan pengurus sebagai pelaksana norma tersebut.
2.
Saya tidak akan memberikan pendapat mengenai perkara konkret yang
sedang atau pernah ditangani Para Pemohon. Keterangan ini bersifat norm-
oriented, bukan case-oriented.
II.
KEDUDUKAN
PENJELASAN
DALAM
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
3.
Penjelasan pasal bukanlah norma. Ia adalah instrumen tafsir resmi pembentuk
undang-undang yang berfungsi memperjelas maksud rumusan dalam batang
tubuh.
Dalam
kepustakaan
hukum
perundang-undangan
Indonesia,
kedudukan ini bersifat ancillary — melekat dan tunduk pada batang tubuh,
bukan sederajat, apalagi mengungguli.
4.
Konsekuensi logis dari kedudukan tersebut ada tiga:
a. Penjelasan tidak boleh memuat rumusan yang berisi norma baru;
b. Penjelasan tidak boleh memperluas, mempersempit, atau mengubah
makna norma yang dijelaskannya;
c. Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membentuk
peraturan lebih lanjut.
Ketiga larangan tersebut tertuang dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022. [Mohon dilengkapi nomor angka Lampiran II yang tepat
sebelum penyerahan]
5.
Pelanggaran atas larangan tersebut bukan semata cacat teknik legislasi. Ia
berubah menjadi persoalan konstitusional ketika akibatnya adalah warga
negara tidak lagi dapat mengetahui isi kewajiban dan haknya dari membaca
undang-undang itu sendiri. Di titik itulah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
terlanggar.
6.
Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menempatkan Penjelasan sebagai
objek pengujian yang berdiri sendiri, dan telah pula menyatakan Penjelasan
tertentu bertentangan dengan UUD NRI 1945 ketika Penjelasan tersebut
menciptakan norma yang tidak ditemukan dalam batang tubuh. [Lengkapi
dengan 2–3 nomor putusan yang telah diverifikasi] Dengan demikian, tidak
terdapat persoalan kewenangan dalam permohonan a quo.
37
III. ANATOMI PASAL 127 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA
7.
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 berbunyi:
"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut
telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan."
Penjelasannya berbunyi:
"Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung."
8.
Perhatikan bahwa dalam satu kalimat norma terdapat dua kali penggunaan
kata "pengadilan":
Kata
Anak kalimat
Fungsi
Makna
menurut
Putusan
015/PUU-
III/2005
Pertama
"…sekalipun
perselisihan
tersebut
telah
diajukan
ke
pengadilan…"
Menerangkan
keadaan
yang
sudah terjadi
Peradilan umum (PN /
PT / MA)
Kedua
"…menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan."
Perintah Hakim
Pengawas
—
inilah normanya
Pengadilan Niaga
9.
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menggunakan rumusan "‘pengadilan’ dalam
ayat ini" — tanpa membedakan yang mana di antara kedua kata itu yang
dijelaskan. Inilah cacat rumusan yang menjadi pokok perkara ini. Sebuah
penjelasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan justru menjadi
sumber keraguan, karena ia menempel pada dua rujukan sekaligus yang
maknanya berlawanan.
10. Konteks sistematis menunjukkan bahwa perintah Hakim Pengawas pada anak
kalimat kedua tidak mungkin ditujukan kepada peradilan umum:
a. Pasal 1 angka 7 UU 37/2004 menentukan bahwa "Pengadilan" dalam
undang-undang ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan
umum;
b. Pasal 127 ayat (2) mensyaratkan advokat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, sedangkan Pasal 7 adalah ketentuan yang mengatur beracara
di Pengadilan Niaga. Persyaratan ini menjadi tidak bermakna apabila
forumnya adalah pengadilan negeri biasa;
38
c. Pasal 127 ayat (3) menentukan bahwa perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperiksa secara sederhana. Pemeriksaan secara
sederhana adalah karakteristik Pengadilan Niaga, bukan karakteristik
pemeriksaan perdata umum yang dapat berlangsung bertahun-tahun;
d. Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya menempatkan perkara yang
berkaitan dengan harta pailit — termasuk perkara di mana kurator
menjadi salah satu pihak — sebagai kewenangan Pengadilan Niaga.
11. Dengan demikian, secara sistematis dan teleologis, forum renvoi adalah
Pengadilan Niaga. Namun secara tekstual, Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
menyatakan sebaliknya, karena ia menyebut tiga forum lain dan tidak
menyebut Pengadilan Niaga sama sekali. Bagi pembaca yang tidak memiliki
akses pada risalah pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah,
teks itulah satu-satunya pegangan.
IV. PUTUSAN MK NOMOR 015/PUU-III/2005: PENGAKUAN CACAT YANG
TIDAK PERNAH DIPERBAIKI
12. Saya perlu mengangkat sendiri putusan ini, karena putusan inilah yang
menjadi sandaran utama pihak Pemerintah, dan menurut hemat saya justru di
dalamnya terletak alasan terkuat untuk mengabulkan permohonan a quo.
13. Dalam perkara tersebut, Pemohon — yang juga seorang kurator —
mendalilkan bahwa Pasal 127 ayat (1) dan Penjelasannya tidak memberikan
kepastian hukum mengenai pengadilan mana yang berwenang: Pengadilan
Niaga atau Pengadilan Negeri.
14. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, pada pokoknya:
a. bahwa kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua seharusnya ditulis
dengan huruf kapital, karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga;
b. bahwa
penulisan
dengan
huruf
kecil
tersebut
merupakan
kekurangcermatan penulisan (clerical error) pembentuk undang-undang;
c. bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak keliru sepanjang dipahami
sebagai menjelaskan kata "pengadilan" pada anak kalimat pertama saja;
d. bahwa dengan pemahaman demikian, Pasal 127 ayat (1) beserta
Penjelasannya tidak bertentangan dengan konstitusi.
15. Dari putusan itu saya menarik tiga kesimpulan yang, menurut saya, sangat
menentukan dalam perkara ini.
39
Pertama, Mahkamah sendiri telah menyatakan bahwa terdapat cacat
perumusan pada norma a quo. Ini bukan dalil Pemohon, melainkan temuan
Mahkamah. Yang diperdebatkan sekarang bukan lagi ada atau tidaknya cacat,
melainkan apakah cacat tersebut telah menjadi persoalan konstitusional.
Kedua, Putusan 015/PUU-III/2005 pada hakikatnya adalah putusan
konstitusional bersyarat yang syaratnya diletakkan di dalam pertimbangan
hukum, bukan di dalam amar. Amar putusan tidak memuat rumusan
"sepanjang dimaknai". Akibatnya, tafsir penyelamat itu tidak pernah masuk ke
dalam Lembaran Negara, tidak pernah menyertai teks undang-undang dalam
bentuk apa pun, dan praktis tidak dikenal oleh sebagian besar pengguna
norma. Teks yang dibaca praktisi, hakim pengawas, kreditor, dan debitor hari
ini adalah teks tahun 2004 yang sama sekali tidak berubah.
Ketiga, dan ini yang paling penting: telah lewat lebih dari dua puluh tahun. Pada
2005, Mahkamah dapat secara wajar berasumsi bahwa penafsiran dalam
pertimbangan hukum akan menuntun praktik, dan bahwa pembentuk undang-
undang akan memperbaiki kekeliruan redaksional yang telah ditunjuk secara
terang oleh Mahkamah. Asumsi itu tidak terpenuhi. Kekeliruan redaksional
yang dibiarkan selama dua dekade, setelah secara resmi ditemukan oleh
pengawal konstitusi, berubah sifatnya. Ia tidak lagi sekadar persoalan teknik
legislasi; ia menjadi keadaan berkelanjutan yang menghalangi warga negara
memperoleh kepastian hukum yang adil.
16. Saya ingin menegaskan implikasi metodologis dari poin ini. Argumentasi
bahwa penghapusan frasa "pengadilan tinggi" akan mengubah konstruksi
norma yang telah memperoleh kejelasan melalui penafsiran Mahkamah
mengandaikan bahwa kejelasan itu memang telah diperoleh. Yang perlu diuji
di persidangan ini adalah justru pengandaian tersebut: apakah setelah dua
puluh satu tahun, kejelasan itu benar-benar sampai kepada pengguna norma?
Bukti-bukti empiris tentang disparitas forum pengajuan gugatan renvoi di
lapangan menjadi relevan untuk menjawabnya.
V. KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL, BUKAN SEKADAR
ASAS
17. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menempatkan kepastian hukum yang adil
sebagai hak, bukan sebagai cita-cita atau asas pembentukan peraturan
40
semata. Konsekuensinya, ketidakpastian yang timbul dari rumusan norma
adalah pelanggaran hak, bukan sekadar kelemahan teknis.
18. Jan M. Otto merumuskan kepastian hukum yang nyata (real legal certainty)
melalui beberapa syarat kumulatif, yang pertama adalah tersedianya aturan
hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (accessible). Unsur
accessible inilah yang gagal dipenuhi norma a quo: pengguna norma harus
menempuh tiga lapis penalaran — membedakan dua kata identik dalam satu
kalimat, mengetahui bahwa salah satunya salah tulis, dan menemukan
putusan Mahkamah tahun 2005 — sebelum dapat mengetahui forum mana
yang benar.
19. Lon L. Fuller, dalam delapan prinsip inner morality of law, menempatkan clarity
sebagai syarat agar suatu aturan layak disebut hukum. Hukum yang tidak
dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Norma
yang hanya dapat dimengerti melalui rekonstruksi yudisial atas kesalahan ketik
pembentuknya, menurut hemat saya, berada tepat di ambang batas yang
dimaksud Fuller.
20. Peter Mahmud Marzuki menekankan dua muatan kepastian hukum: adanya
aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
dan
tidak
boleh
dilakukan,
serta
keamanan
hukum
individu
dari
kesewenangan. Bagi kurator, ketidakjelasan forum berdampak langsung pada
keduanya.
21. Perlu ditambahkan dimensi lex certa dalam konteks negara hukum Pasal 1
ayat (3) UUD NRI 1945: norma hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Norma
yang menghasilkan dua kemungkinan forum dengan kompetensi absolut yang
berbeda tidak dapat diprediksi akibat hukumnya.
VI. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG SPESIFIK BAGI KURATOR DAN
PENGURUS
22. Kerugian di sini bukan kerugian abstrak warga negara pada umumnya,
melainkan kerugian yang melekat pada posisi struktural kurator dan pengurus
dalam proses kepailitan. Saya uraikan mekanismenya.
23. Kurator tidak memiliki kebebasan memilih. Pasal 127 ayat (1) menempatkan
kurator sebagai penerima perintah Hakim Pengawas. Ketika perintah itu
berbunyi "selesaikan di pengadilan" sementara undang-undang tidak memberi
41
kejelasan pengadilan mana, kurator berada dalam posisi wajib bertindak tanpa
dasar yang pasti.
24. Kesalahan forum berakibat fatal dan tidak dapat dipulihkan secara sederhana.
Kompetensi absolut bersifat van openbare orde; ia dapat diperiksa hakim
secara ex officio dan dapat dipersoalkan pada setiap tahap pemeriksaan.
Gugatan renvoi yang salah forum berujung pada putusan yang menyatakan
pengadilan tidak berwenang, sehingga seluruh waktu dan biaya yang telah
dikeluarkan dari harta pailit menjadi sia-sia.
25. Akibatnya menjalar ke seluruh proses pemberesan. Pencocokan piutang
adalah simpul yang menentukan struktur dan besaran tagihan. Selama
perselisihan renvoi belum tuntas, daftar pembagian tidak dapat difinalisasi.
Berlarutnya proses ini bertentangan dengan gagasan dasar pembentukan
Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU
37/2004, yaitu penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan
efektif.
26. Risiko tersebut berujung pada tanggung jawab pribadi. Pasal 72 UU 37/2004
menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator
dengan demikian dihadapkan pada risiko pertanggungjawaban atas
konsekuensi dari ketidakjelasan yang bukan berasal dari perbuatannya,
melainkan dari rumusan undang-undang.
27. Dengan konstruksi ini, kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana
ditetapkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor 011/PUU-V/2007 terpenuhi. Hubungan sebab akibat (causal verband)
bersifat langsung: sumber ketidakpastian adalah rumusan Penjelasan itu
sendiri, dan dengan dikoreksinya rumusan tersebut, ketidakpastian itu tidak
lagi terjadi.
VII. ANOMALI SISTEMIK: SATU ISTILAH, BEBERAPA MAKNA
28. Persoalan norma a quo tidak berdiri sendiri. UU 37/2004 menggunakan istilah
yang sama dengan makna berbeda pada beberapa tempat, sehingga
memperkuat dalil kejelasan rumusan.
29. Istilah "pengadilan" digunakan dalam sekurang-kurangnya tiga pengertian:
sebagai Pengadilan Niaga (Pasal 1 angka 7, dengan huruf kapital), sebagai
peradilan umum (anak kalimat pertama Pasal 127 ayat (1)), dan sebagai
42
Pengadilan Niaga namun ditulis dengan huruf kecil (anak kalimat kedua Pasal
127 ayat (1)).
30. Istilah "banding" digunakan secara sui generis. Pasal 68 UU 37/2004
menentukan:
(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5
(lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan
permohonan banding ke Pengadilan. (2) Permohonan banding
tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat
(2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183
ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.
Ketentuan ini penting untuk dicermati dari tiga sisi.
a. Kata "banding" pada ayat (1) tidak merujuk pada upaya hukum ke
Pengadilan Tinggi. Rumusannya adalah "banding ke Pengadilan",
sedangkan Pasal 1 angka 7 mendefinisikan "Pengadilan" sebagai
Pengadilan Niaga. Yang dimaksud karenanya adalah keberatan kepada
majelis Pengadilan Niaga atas penetapan Hakim Pengawas pada
pengadilan yang sama — sebuah mekanisme koreksi internal, bukan
upaya hukum bertingkat.
b. Penetapan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127 ayat (1) justru
dikecualikan dari mekanisme tersebut. Pembentuk undang-undang
dengan sengaja menutup segala keberatan atas perintah renvoi demi
kecepatan proses. Desain ini memperkuat dalil Para Pemohon: batang
tubuh
menutup
pintu
keberatan
serapat
mungkin,
sementara
Penjelasannya
justru
menampilkan
lembaga
peradilan
yang
mengesankan pintu itu terbuka.
c. Pasal 68 tidak menyembuhkan ambiguitas yang dimohonkan
pengujian. Yang dikecualikan adalah penetapan Hakim Pengawas,
bukan persoalan pengadilan mana yang berwenang memeriksa
bantahan tersebut, dan bukan pula upaya hukum terhadap putusan
renvoi. Persoalan forum tetap tidak terjawab.
31. Terlihat bahwa dalam satu undang-undang yang sama, kata "banding" dipakai
untuk suatu permohonan yang ditujukan kepada pengadilan tingkat pertama,
43
sementara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menampilkan Pengadilan Tinggi.
Bergantungnya makna suatu norma pada penggunaan huruf kapital, pada
preposisi ("ke" versus "di"), dan pada konteks yang tersebar di beberapa pasal,
adalah indikator kuat bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf f UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak
terpenuhi.
32. Saya perlu menyampaikan secara jujur di hadapan Mahkamah bahwa apabila
keseluruhan konteks tersebut dibaca secara cermat oleh seorang ahli, makna
norma memang dapat direkonstruksi. Justru itulah persoalannya. Kepastian
hukum tidak diukur dari kemampuan ahli merekonstruksi makna, melainkan
dari kemampuan pengguna norma memahaminya dari teks. Norma yang
memerlukan keahlian khusus untuk sekadar mengetahui forum yang
berwenang bukanlah norma yang memberikan kepastian hukum yang adil.
VIII. PERKARA A QUO BUKAN NE BIS IN IDEM
33. Saya mengantisipasi keberatan bahwa permohonan a quo telah tertutup oleh
Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 dan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi.
34. Menurut hemat saya, keberatan tersebut tidak beralasan, dengan empat
argumen:
a. Objek pengujiannya lebih spesifik. Perkara 2005 menguji Pasal 127
ayat (1) beserta Penjelasannya secara keseluruhan. Permohonan a quo
menguji satu frasa tertentu di dalam Penjelasan. Presisi objek ini
membawa Mahkamah pada persoalan yang berbeda.
b. Alasan
permohonannya
berbeda.
Perkara
2005
mendalilkan
pertentangan antara Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 3 ayat (1).
Permohonan a quo mendalilkan bahwa Penjelasan memuat rumusan
yang berkarakter norma dan tidak selaras dengan arsitektur upaya
hukum dalam UU 37/2004 — dalil yang sama sekali tidak diperiksa pada
2005.
c. Kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan
telah berubah secara material. Ketentuan mengenai larangan
Penjelasan memuat norma sebagaimana kini tertuang dalam UU 12/2011
jo. UU 13/2022 beserta Lampirannya belum menjadi rujukan pada saat
perkara 2005 diperiksa. Standar pengujian yang tersedia bagi Mahkamah
hari ini karenanya berbeda.
44
d. Terdapat keadaan baru yang bersifat empiris. Dua puluh satu tahun
praktik setelah putusan tersebut merupakan fakta yang tidak dan tidak
mungkin dipertimbangkan pada 2005: fakta bahwa tafsir penyelamat
Mahkamah tidak sampai kepada pengguna norma.
35. Mahkamah telah beberapa kali meninjau kembali pendiriannya atas norma
yang sama ketika terdapat perkembangan keadaan atau alasan pengujian
yang berbeda. Perkara a quo berada tepat dalam kategori tersebut.
IX. KESIMPULAN DAN PANDANGAN MENGENAI BENTUK AMAR
36. Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya sampai pada kesimpulan berikut.
a. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak menjalankan fungsinya
sebagai penjelas. Ia justru menjadi sumber ketidakjelasan, karena
merujuk secara tidak terpilah pada dua kata "pengadilan" yang maknanya
berlawanan dalam satu kalimat norma.
b. Ketidakjelasan tersebut telah diakui sendiri oleh Mahkamah sebagai
kekurangcermatan pembentuk undang-undang pada tahun 2005, namun
tidak pernah dikoreksi baik oleh pembentuk undang-undang maupun
melalui amar putusan yang mengikat.
c. Ketidakjelasan yang berlangsung terus-menerus tersebut menimbulkan
kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya
potensial bagi kurator dan pengurus, dan karenanya bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
37. Mengenai bentuk amar, saya menyampaikan satu pendirian utama dan satu
pendirian subsidair.
IX.1 Pendirian utama: frasa "pengadilan tinggi" harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945
38. Menurut hemat saya, frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Alasannya bertumpu pada satu fakta normatif yang,
sepanjang penelusuran saya, bersifat menentukan: Pengadilan Tinggi adalah
satu-satunya tingkat peradilan yang tidak memiliki tempat sama sekali dalam
arsitektur UU 37/2004.
39. Perbandingannya dapat diuraikan sebagai berikut:
45
a. Pengadilan Negeri memiliki pijakan sistemik yang jelas. Pasal 1 angka 7
menempatkan Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan
Pengadilan
Niaga
berkedudukan
pada
Pengadilan
Negeri.
Penyebutannya dalam Penjelasan karenanya tidak menimbulkan
kekacauan sistem.
b. Mahkamah Agung juga memiliki pijakan yang tegas. Pasal 11 ayat (1)
menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung, dan undang-
undang mengatur pula peninjauan kembali. Penyebutannya konsisten
dengan batang tubuh.
c. Pengadilan Tinggi tidak disebut dalam satu pun pasal dalam batang
tubuh UU 37/2004. Ia tidak memiliki kewenangan memeriksa, tidak
menjadi tujuan upaya hukum, dan tidak memiliki peran dalam
pengawasan proses kepailitan. Bahkan istilah "banding" yang muncul
dalam Pasal 68 ayat (1) pun ditujukan ke Pengadilan Niaga, bukan ke
Pengadilan Tinggi. Satu-satunya tempat munculnya lembaga Pengadilan
Tinggi dalam keseluruhan undang-undang adalah Penjelasan Pasal 127
ayat (1) yang kini dimohonkan pengujian. [Verifikasi penelusuran teks
penuh, termasuk Bab III tentang PKPU, sebelum penyerahan]
40. Konsekuensi dari fakta tersebut sangat penting bagi penilaian Mahkamah.
Pembatalan frasa "pengadilan tinggi" bukanlah tindakan yang arbitrer. Ia justru
merupakan koreksi yang presisi: yang dicabut adalah satu-satunya unsur yang
asing terhadap sistem hukum kepailitan, sementara dua unsur lain yang
memiliki pijakan sistemik tetap utuh. Dengan demikian pembatalan tersebut
tidak menimbulkan kekosongan hukum — anak kalimat pertama Pasal 127
ayat (1) tetap dapat diterangkan oleh penyebutan pengadilan negeri dan
Mahkamah Agung, sedangkan forum penyelesaian perselisihan yang
diperintahkan Hakim Pengawas tetap Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.
41. Saya mengantisipasi keberatan bahwa secara faktual suatu perselisihan
piutang mungkin saja sedang diperiksa pada tingkat banding, sehingga
penyebutan pengadilan tinggi diperlukan agar Penjelasan menjadi lengkap.
Keberatan tersebut tidak beralasan, karena fungsi Penjelasan bukan
mendaftar seluruh posisi prosedural yang mungkin terjadi, melainkan
46
memberikan kejelasan forum. Ketidaklengkapan yang bersifat deskriptif tidak
merugikan siapa pun dan tidak menghilangkan hak siapa pun. Sebaliknya,
kemunculan lembaga peradilan yang tidak dikenal dalam batang tubuh, di
dalam rumusan yang berbunyi definitif, menimbulkan kerugian nyata berupa
tafsir bahwa terdapat ruang upaya hukum banding dalam perkara kepailitan —
tafsir yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam Pasal 11 ayat (1).
42. Dengan kata lain, frasa a quo memberikan lebih banyak kerugian daripada
manfaat: nilai informatifnya mendekati nol, sedangkan daya rusaknya terhadap
kepastian hukum bersifat sistemik. Inilah yang menurut hemat saya
menjadikannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945.
IX.2 Pendirian subsidair: apabila Mahkamah memandang teks Penjelasan
perlu dipertahankan
43. Apabila Mahkamah berpendapat lain dan memandang bahwa teks Penjelasan
perlu dipertahankan secara utuh, maka saya berpendapat koreksi yang
tersedia adalah putusan inkonstitusional bersyarat dengan rumusan
"sepanjang tidak dimaknai", dan bukan putusan konstitusional bersyarat
dengan rumusan "sepanjang dimaknai".
44. Alasannya terletak pada pengalaman perkara ini sendiri. Rumusan "sepanjang
dimaknai" pada hakikatnya adalah jalan yang telah ditempuh Mahkamah pada
tahun 2005, dan telah terbukti tidak efektif: syarat pemaknaan diletakkan di
dalam pertimbangan hukum, tidak masuk ke dalam amar, tidak dimuat dalam
Berita Negara, dan karenanya tidak pernah sampai kepada pengguna norma.
Mengulangi model yang sama berarti mengulangi kegagalan yang sama.
Eskalasi menjadi inkonstitusional bersyarat adalah respons yang proporsional
terhadap kenyataan bahwa tafsir penyelamat tidak dipatuhi selama dua puluh
satu tahun.
45. Rumusan "sepanjang tidak dimaknai" memberikan tiga keunggulan:
a. pemaknaan yang dikehendaki Mahkamah masuk ke dalam amar,
sehingga berdaya ikat erga omnes dan wajib dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia;
b. teks Penjelasan tetap berada dalam undang-undang sehingga tidak
menimbulkan kekosongan hukum, namun sejak putusan diucapkan
hanya boleh dibaca menurut pemaknaan yang ditetapkan Mahkamah;
47
c. seluruh pengguna norma — hakim pengawas, kurator, pengurus,
kreditor, dan debitor — memperoleh satu rujukan tunggal yang dapat
diketahui langsung dari teks.
46. Dengan mengikuti model putusan Mahkamah yang telah mapan, rumusan
amar subsidair yang saya usulkan adalah sebagai berikut:
Menyatakan frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai "pengadilan tinggi dalam hal perselisihan
tersebut telah diajukan dan sedang diperiksa pada tingkat banding,
dan tidak dimaknai sebagai pengadilan tempat penyelesaian
perselisihan yang diperintahkan oleh Hakim Pengawas maupun
sebagai upaya hukum terhadap putusan dalam perkara kepailitan".
Apabila Mahkamah memandang perlu menyelesaikan persoalan secara lebih
menyeluruh, rumusan berikut dapat dipertimbangkan:
Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai "Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini
adalah pengadilan tempat perselisihan tersebut telah diajukan
sebelumnya; sedangkan pengadilan tempat kedua belah pihak
diperintahkan oleh Hakim Pengawas untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang ini".
47. Perlu saya tegaskan bahwa pendirian utama dan pendirian subsidair di atas
tidak saling meniadakan. Keduanya berangkat dari kesimpulan yang sama —
bahwa frasa a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil — dan hanya
berbeda pada bentuk koreksi yang ditempuh. Keduanya sama-sama
48
mengakhiri ketidakpastian yang didalilkan Para Pemohon, tanpa menimbulkan
kekosongan hukum, dan tanpa mengganggu bangunan hukum acara
kepailitan yang telah ada.
48. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya,
berdasarkan keilmuan yang saya miliki, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan
pihak mana pun. Segala kekeliruan adalah tanggung jawab saya pribadi, dan
kebenaran akhir sepenuhnya berada pada Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi.
Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (satu) orang saksi yakni Uswatun
Hasanah dan Popy Desiyantie yang menyampaikan keterangan tertulis yang
diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 September 2026, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Saksi Uswatun Hasanah
Sebagai warga negara Indonesia yang beprofesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-277.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat
Jendral Administrasi Hukum, yang menangani perkara kepailitan pada pengadilan
Niaga dengan nomor perkara:385/pdt.sus-PKPU/2025/PN.NIAGA.Jkt.Pst, yang
dimana putusannya sudah menyatakan pailit. (Terlampir)
Berdasarkan pengalaman saya sebagai Kurator & Pengurus, tidak ada upaya
hukum banding dalam Perkara kepailitan, hal tersebut sejalan dengan keilmuan
yang di pahami saya sebagai Kurator dan pengurus yang sudah memiliki
pengalaman dalam penanganan perkara kepailitan dan yang memiliki legalitas
sebagai Kurator & Pengurus.
Saksi Popy Desiyantie
Sebagai warga negara Indonesia yang berProfesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-272.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat
Jendral Administrasi Hukum, yang menangani perkara kepailitan pada pengadilan
Niaga dengan nomor perkara: 385/pdt.sus-PKPU/2025/PN.NIAGA.Jkt.Pst, yang
dimana putusannya sudah menyatakan pailit. (Terlampir), yang dimana putusannya
sudah dinyatakan pailit, dalam selama proses pailit tidak adanya upaya hukum
banding terkait dengan putusan yang dimaksud.
49
Berdasarkan pengalaman saya sebagai Kurator & Pengurus, tidak ada upaya
hukum banding dalam Perkara kepailitan, hal tersebut sejalan dengan keilmuan
yang di pahami saya sebagai Kurator dan pengurus yang sudah memiliki
pengalaman dalam penanganan perkara kepailitan dan yang memiliki legalitas
sebagai Kurator & Pengurus yang tidak adanya upaya hukum banding pada
pengadilan tinggi sesuai dengan norma yang di uji para pemohon terkait dengan
Frasa “Pengadilan Tinggi” Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004.
[2.3]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan keterangan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2026 serta menyampaikan
keterangan tertulis bertanggal 9 September 2026 yang diterima Mahkamah pada
tanggal 17 September 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
I. KETENTUAN UU 37/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP
UUD NRI TAHUN 1945
Para Pemohon mengajukan pengujian Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 yang berketentuan sebagai berikut:
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan penjelasan pasal a quo
dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai
berikut:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa “pengadilan tinggi”
dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 telah menimbulkan tafsir bahwa
upaya hukum dalam perkara kepailitan dapat ditempuh melalui banding ke
pengadilan tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya disharmoni dengan Pasal 11
ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum terhadap putusan
atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut
Para Pemohon, menghilangkan dan/atau menyatakan inkonstitusional frasa
“pengadilan tinggi” lebih tepat , konkret, dan memberi kepastian hukum, karena
50
memungkinkan penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing,
in casu misalnya upaya hukum yang dilakukan harus dan langsung kasasi ke
Mahkamah Agung sehingga tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan
tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum (vide
Perbaikan Permohonan hlm. 16-17).
Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon dalam petitumnya memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa “Pengadilan Tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).
II. KETERANGAN DPR RI
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI
berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU
37/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
B. PANDANGAN UMUM
1. Bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun
1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban,
penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran.
51
2. Bahwa perekonomian dan perdagangan berkembang semakin pesat
yang menimbulkan semakin banyak permasalahan utang piutang di
masyarakat. Kondisi krisis moneter sejak tahun 1997 di Indonesia telah
memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian
nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha
dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.
3. Bahwa sarana hukum untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di
masyarakat pada saat itu belum bisa memenuhi perkembangan dan
kebutuhan hukum masyarakat. Sarana hukum tersebut masih merupakan
undang-undang warisan kolonial Belanda, yaitu Peraturan Kepailitan
(Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad
1906:348) yang sebagian besar materinya sebenarnya telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan,
yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun demikian, perubahan
tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hukum, khususnya dengan
perkembangan globalisasi yang melanda dunia usaha. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka diperlukan perubahan sarana hukum
tersebut dengan membentuk UU 37/2004 yang mencabut dan
menyatakan Undang-Undang tentang Kepailitan tidak berlaku.
C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa sebelum memberikan pandangan terhadap pokok permohonan,
DPR RI terlebih dahulu menyampaikan keterangan mengenai proses
pembentukan UU 37/2004, khususnya Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 yang menjadi materi pengujian dalam perkara a quo.
a. Bahwa
Rancangan
Undang-Undang
tentang
Kepailitan
dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (RUU) merupakan usulan
Presiden.
Dokumen
RUU
beserta
Penjelasan
Pemerintah
disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 13 Mei 2002.
Berdasarkan Penjelasan Pemerintah, penyusunan RUU pada
dasarnya merupakan pengintegrasian antara materi yang diatur
dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dengan dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
52
tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang
kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta beberapa materi baru yang
sangat dibutuhkan guna menampung kebutuhan hukum dalam
masyarakat.
b. Bahwa beberapa materi atau substansi baru dalam RUU yang
dianggap penting ialah perubahan judul RUU yang menyesuaikan
dengan cakupan materi yang diatur yaitu kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (PKPU), penambahan pihak yang
berhak mengajukan permohonan pailit dan PKPU, perubahan
prosedur pengajuan permohonan pailit, penambahan hal-hal baru
yang berkaitan dengan Pengadilan Niaga, penggunaan kurs tengah
Bank Indonesia dalam penetapan nilai piutang dan pengakuan atas
nilai piutang yang dianggap sama dengan putusan pengadilan yang
telah inkracht, serta penegasan kriteria untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali.
c. Bahwa dalam rancangan awal RUU, materi muatan dalam Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 dan Penjelasannya telah dirumuskan dengan
kalimat yang sama dalam Pasal 127 ayat (1) RUU. Rumusan tersebut
kemudian disepakati tanpa perubahan dalam Rapat Panitia Kerja
tanggal 26 Agustus 2004 dengan agenda Pembahasan Daftar
Inventarisasi Masalah. Hal ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal
127 ayat (1) beserta Penjelasannya telah dirumuskan secara
konsisten sejak tahap awal penyusunan RUU.
d. Bahwa secara historis, muatan materi yang sama pada pokoknya
diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepailitan (Faillissements-
verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang
selengkapnya berbunyi:
Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepailitan
Bila terhadap piutang ada bantahan yang tidak dapat didamaikan
antara dua pihak oleh hakim-komisaris dan perselisihan itu belum
bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan dalam sidang
raad van justitie pada hari yang telah ditentukan, tanpa
diperlukan lagi surat panggilan dari raad van justitie.
Bahwa Raad van justitie (RvJ) merupakan lembaga peradilan dalam
sistem peradilan pada masa kolonialisme yang memisahkan
53
peradilan bagi golongan pribumi dan golongan Eropa. RvJ
merupakan peradilan di bawah Hooggerechtshof yang berfungsi
sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan landraad dan
residentiegerecht. Selain sebagai pengadilan banding, RvJ juga
memiliki wewenang untuk mengadili perkara tertentu di tingkat
pertama. Untuk perkara pidana, RvJ berwenang menangani pada
tingkat pertama tindak pidana berkaitan dengan perbudakan,
pembajakan, tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, serta
beberapa
tindak
pidana
ekonomi.
Adapun
untuk
perkara
perdata, RvJ menangani perkara yang memiliki nilai gugatan lebih
dari f500 (lima ratus gulden) atau setidak-tidaknya perkara perdata
yang tidak masuk dalam wewenang Residentiegerecht. Ketentuan
Pasal 2 Peraturan Kepailitan mengatur bahwa RvJ memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan pailit, sehingga
padanannya dalam sistem peradilan saat ini adalah Pengadilan
Niaga, bukan pengadilan tingkat banding.
e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, rumusan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 merupakan perumusan ulang dari materi dalam Pasal 118
ayat (1) Peraturan Kepailitan, dengan menyesuaikan frasa “raad van
justitie” dengan sistem peradilan Indonesia saat ini, yaitu Pengadilan
Niaga. Rumusan tersebut juga disesuaikan sehingga perintah Hakim
Pengawas untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Niaga
tetap dapat diberikan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan
ke pengadilan di lingkungan peradilan umum. Penyesuaian inilah
yang kemudian diterangkan dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004.
2. Bahwa landasan filosofis pembentukan UU 37/2004 ditujukan untuk
mempercepat proses penyelesaian utang-piutang demi kepastian hukum
dan efisiensi ekonomi. Sebelum adanya pembaruan regulasi, proses
kepailitan di Indonesia sering kali memakan waktu yang sangat lama,
berlarut-larut, dan merugikan dunia usaha. Untuk mewujudkan
penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan
efektif, maka salah satunya dengan penerapan batas waktu yang pasti
dan ketat dalam UU 37/2004. Pengejawantahan pembatasan waktu
54
tersebut dalam pengaturan UU 37/2004 tercermin antara lain melalui
ketentuan berikut ini:
a. Dalam proses kepailitan:
1) Pasal 6 ayat (6) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit
harus diselenggarakan paling lambat 20 hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.
2) Pasal 8 ayat (5) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit
harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.
3) Pasal 11 ayat (2) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pailit harus diajukan
paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan.
4) Pasal 13 ayat (3) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Mahkamah Agung harus memberikan putusan atas
permohonan kasasi tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal
permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
5) Pasal 298 ayat (1) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung
harus sudah diucapkan paling lambat 30 hari setelah tanggal
permohonan diterima.
b. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
1) Pasal 225 ayat (2) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa jika PKPU diajukan oleh Debitor , Pengadilan Niaga harus
sudah menjatuhkan putusan PKPU Sementara paling lambat 3
hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.
2) Pasal 225 ayat (3) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa jika PKPU diajukan oleh Kreditor, pengadilan harus
mengabulkan PKPU Sementara paling lambat 20 hari setelah
tanggal pendaftaran permohonan.
3) Pasal 225 ayat (4) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa jangka waktu PKPU Sementara dibatasi maksimum 45
hari sejak putusan diucapkan.
55
4) Pasal 228 ayat (6) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa
jangka
waktu
total
PKPU
Tetap
(termasuk
perpanjangannya) sama sekali tidak boleh melebihi 270 hari
sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. Apabila jangka
waktu tersebut terlampaui dan perdamaian tidak disetujui,
Pengadilan harus menyatakan debitor pailit (Pasal 230 ayat (1)
UU 37/2004).
5) Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan PKPU tidak
dapat diajukan upaya hukum apa pun agar tidak terjadi
penundaan dalam proses restrukturisasi.
3. Bahwa salah satu bentuk pengaturan untuk mewujudkan penyelesaian
masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif adalah
kepastian bahwa penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU dilakukan di
Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum
sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) Lampiran
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998).
Ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 4/1998 kemudian mengatur bahwa
untuk pertama kali dengan undang-undang tersebut, Pengadilan Niaga
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya hal-hal baru
yang berkaitan dengan Pengadilan Niaga merupakan salah satu
substansi pengaturan yang dikuatkan dalam UU 37/2004. Pemusatan
penyelesaian perkara kepailitan beserta perkara yang berkaitan
dengannya pada Pengadilan Niaga inilah yang menjadi kerangka untuk
memahami prosedur renvoi dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004.
4. Bahwa kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dalam permohonan
pernyataan pailit tercermin dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004
yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan atas permohonan
pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam
UU 37/2004 diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Frasa “hal-hal lain” dalam
Penjelasan Pasal 3 UU 37/2004 dijelaskan antara lain meliputi , actio
pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di
56
mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak
dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan
kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit
karena kelalaiannya atau kesalahannya. Adapun hukum acara yang
berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah
sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara
permohonan pernyataan pailit, termasuk mengenai pembatasan jangka
waktu penyelesaiannya. Selain itu, Pasal 1 angka 7 UU 37/2004
memberikan batasan definisi terhadap kata “Pengadilan” dalam UU
37/2004 sebagai Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
Oleh karena itu, perumusan norma yang mengandung kata “Pengadilan”
dalam UU 37/2004 merujuk pada definisi tersebut.
5. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 selengkapnya berbunyi,
“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut
telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan.”
Rumusan norma tersebut pada pokoknya mengatur mengenai prosedur
hukum terhadap perselisihan para pihak yang tidak dapat didamaikan
oleh Hakim Pengawas. Objek perselisihan yang dimaksud dalam
ketentuan tersebut adalah bantahan yang timbul dalam proses
pencocokan piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
pencocokan piutang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 berkelindan dengan pengaturan lainnya
dalam UU a quo.
6. Bahwa proses pencocokan piutang merupakan bagian terpenting dari
pelaksanaan salah satu tugas kurator, yaitu mengurus harta pailit. Kurator
berwenang untuk mengevaluasi dan menentukan apakah tagihan yang
diajukan kepadanya dapat ditetapkan sebagai utang pailit dan dibayar
dari harta pailit. Semua kreditor wajib menyerahkan masing-masing
piutangnya kepada kurator, disertai perhitungan atau keterangan tertulis
lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, serta surat bukti dan
salinannya. Selain itu, kreditor juga wajib menyertakan suatu pernyataan
mengenai ada atau tidaknya hak istimewa atau hak jaminan kebendaan
yang dimilikinya (Pasal 115 ayat (1) UU 37/2004). Pada pokoknya,
57
proses pencocokan piutang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu
praverifikasi piutang dan rapat pencocokan piutang.
7. Bahwa pada tahap praverifikasi piutang, kurator wajib mencocokkan
perhitungan piutang yang telah diserahkan oleh kreditor dengan catatan
yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan dari debitor pailit atau
berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan
yang diterima (Pasal 116 ayat (1) UU 37/2004). Berdasarkan
penilaiannya, kurator dapat menyetujui atau membantah tagihan yang
diserahkan kepadanya sebagai utang pailit. Kegiatan praverifikasi
piutang ini akan menghasilkan dua daftar yang dikeluarkan oleh kurator,
yaitu daftar piutang yang sementara diakui dan daftar piutang yang
dibantah beserta catatan dan alasannya (Pasal 117 UU 37/2004). Kedua
daftar tersebut wajib diketahui oleh kreditor melalui pengumuman di
Pengadilan Niaga yang dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-
cuma selama 7 (tujuh) hari sebelum hari rapat pencocokan piutang (Pasal
119 UU 37/2004) maupun diberitahukan langsung oleh kurator kepada
kreditor yang dikenal (Pasal 120 UU 37/2004).
8. Bahwa selanjutnya diadakan rapat pencocokan piutang yang dipimpin
oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh kurator, debitor pailit (Pasal 121
UU 37/2004), dan kreditor atau kuasanya (Pasal 123 UU 37/2004). Dalam
rapat tersebut, hakim pengawas akan membacakan dua daftar yang telah
dibuat oleh kurator, yaitu daftar piutang yang diakui sementara dan daftar
piutang yang dibantah (Pasal 124 ayat (1) UU 37/2004). Setiap kreditor
yang namanya tercantum dalam daftar dapat meminta keterangan
kurator mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, dapat
membantah kebenaran piutang, atau dapat menyetujui bantahan kurator
(Pasal 124 ayat (2) UU 37/2004).
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam proses pencocokan piutang
dimungkinkan adanya bantahan kurator terhadap suatu piutang yang
diserahkan oleh kreditor dan bantahan kreditor terhadap penilaian
kurator. Dalam kondisi adanya bantahan dari para pihak tersebut,
ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 memberikan prosedur hukum
untuk menyelesaikannya, yaitu upaya perdamaian oleh hakim pengawas
dan, apabila tidak berhasil, penyelesaian perselisihan di pengadilan, in
58
casu Pengadilan Niaga, berdasarkan perintah hakim pengawas,
sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, in casu
pengadilan di lingkungan peradilan umum.
10. Bahwa
dalam
proses
pendamaian,
hakim
pengawas
memiliki
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU 37/2004. Hakim
pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah
sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Adapun jika yang
dibantah adalah peringkat piutang, hakim pengawas dapat mengakui
peringkat tersebut secara bersyarat. Jika usaha perdamaian tersebut
tidak berhasil, hakim pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihan bantahan di pengadilan melalui prosedur
renvoi, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 37/2004.
11. Bahwa ketentuan Pasal 127 UU 37/2004, mulai dari ayat (1) sampai
dengan ayat (5) mengatur mengenai penyelesaian perselisihan di
pengadilan dalam hal terdapat bantahan dalam proses pencocokan
piutang. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut terkait dengan
advokat yang mewakili para pihak, prinsip pemeriksaan perkara secara
sederhana, akibat hukum jika kreditor yang meminta pencocokan piutang
atau pihak yang melakukan bantahan tidak menghadap pada sidang,
serta ketentuan bahwa hanya kreditor yang mengajukan bantahan yang
menjadi pihak dalam perkara. Dengan merujuk pada perumusan tersebut
dan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga, maka
prosedur renvoi dalam perkara perselisihan bantahan dalam pencocokan
piutang diselesaikan di pengadilan, in casu Pengadilan Niaga.
12. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan
ayat (2) UU 37/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap
semua penetapan hakim pengawas dapat diajukan permohonan banding
ke Pengadilan Niaga, kecuali penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Penetapan tersebut dikecualikan dari
permohonan banding karena pokok perselisihannya sendiri akan
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga, sehingga perihal yang
diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 berada dalam ranah
kewenangan Pengadilan Niaga. Penyelesaian perselisihan bantahan
dalam pencocokan piutang merupakan hal yang “ditentukan lain”
59
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 UU 37/2004 yang menyatakan
bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum
acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Sesuai dengan
Penjelasan Pasal 3 UU 37/2004, hukum acara yang berlaku bagi perkara
yang termasuk “hal-hal lain” sama dengan hukum acara bagi perkara
permohonan pernyataan pailit, sehingga terhadap putusan Pengadilan
Niaga atas perselisihan bantahan tersebut tidak terbuka upaya hukum
banding ke pengadilan tinggi, melainkan kasasi ke Mahkamah Agung
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004. Dengan
demikian, kata “pengadilan” dalam rumusan frasa “untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut di pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
dimaksudkan sebagai Pengadilan Niaga.
13. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 juga mengatur bahwa
penyelesaian perselisihan terkait bantahan dalam pencocokan piutang di
Pengadilan Niaga tetap dapat dilakukan meskipun perselisihan tersebut
telah diajukan ke pengadilan, dalam hal ini gugatan perdata ke peradilan
umum. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
menyatakan bahwa kata “pengadilan” dalam konteks tersebut merujuk
pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
14. Bahwa pemaknaan demikian telah dipertimbangkan Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan No. 015/PUU-III/2005 perihal pengujian
beberapa ketentuan dalam UU 37/2004, antara lain Pasal 127 ayat (1)
dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Dalam Pertimbangan
Hukum, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat
kekeliruan dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 karena kata
“pengadilan” merujuk pada anak kalimat Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
yang berbunyi “sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke
pengadilan”.
Namun
demikian,
menurut
Mahkamah,
terdapat
kekurangcermatan penulisan (clerical error) pembentuk undang-undang
dimana kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1)
UU 37/2004 yang berbunyi “...Hakim Pengawas memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan” karena seharusnya pengadilan yang dimaksud adalah
60
Pengadilan Niaga. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
tersebut selengkapnya berbunyi,
o Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata
bahasa, terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap
memiliki kewenangan untuk mendamaikan pihak-pihak yang
berselisih (yaitu dalam hal terjadi bantahan) sekalipun
perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p”
kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan
bahwa pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan
Niaga. Dengan kata lain, kewenangan Hakim Pengawas untuk
mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dimaksud tidaklah
hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu telah diajukan ke
pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Dalam pengertian demikian
tentu menjadi tidak logis jika “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil)
dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan
Niaga. Sebab, jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga
tidak
ada
kebutuhan
menegaskan
kewenangan
Hakim
Pengawas untuk mendamaikan karena hal demikian sudah
dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim Pengawas
dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha
mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak
berhasil, sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat
penyelesaian agar proses beracara di Pengadilan Niaga dapat
berjalan, maka Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak-
pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan
(dengan huruf “P” kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam
hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata
“pengadilan” dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang
berbunyi “Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”
seharusnya ditulis “Pengadilan” (dengan huruf “P” kapital);
o Bahwa, namun demikian, penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidaklah
keliru, karena penjelasan tersebut adalah menunjuk pada kata
“pengadilan” pada anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi
“sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan”,
sedangkan penulisan kata “pengadilan” yang ditulis dengan huruf
“p” kecil pada anak kalimat dalam Pasal 127 ayat (1) yang
berbunyi “...Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan”, menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan
penulisan (clerical error) pembentuk undang-undang di mana
kata “pengadilan” dalam anak kalimat dimaksud seharusnya
menggunakan huruf “P” kapital karena yang dimaksud adalah
Pengadilan Niaga, sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh
Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan.
[vide Putusan No. 015/PUU-III/2005 perihal pengujian UU 37/2004,
hlm. 47].
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terhadap objek permohonan a quo,
yaitu Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, DPR RI menyatakan
61
bahwa
tidak
terdapat
permasalahan
konstitusionalitas
terhadap
ketentuan a quo karena frasa “pengadilan tinggi” menerangkan tingkatan
pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dimaksud oleh kata
“pengadilan” dalam frasa “sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan
ke pengadilan”, dalam batang tubuh Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Jika
frasa “pengadilan tinggi” tersebut dihapus, sebagaimana dimohonkan
oleh Para Pemohon dalam petitumnya, hal tersebut justru berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi perlindungan bagi
pihak yang dirugikan karena menghilangkan satu proses upaya hukum
banding di pengadilan tinggi dalam perkara gugatan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum antara kreditor dan debitor yang telah
diajukan sebelumnya. Dengan demikian, frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak menciptakan jenjang
upaya hukum banding dalam perkara kepailitan, melainkan memastikan
bahwa seluruh tingkatan pengadilan di lingkungan peradilan umum
tercakup dalam anak kalimat tersebut.
16. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak konsisten dengan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004, DPR RI menegaskan bahwa
kedua pengaturan tersebut berada dalam konteks yang berbeda. Pasal
11 ayat (1) UU 37/2004 menentukan bahwa upaya hukum yang dapat
diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga atas permohonan
pernyataan pailit adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Objek
upaya hukum yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah putusan atas
permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit pada
dasarnya bukan merupakan sengketa perdata mengenai keberadaan
suatu utang-piutang maupun sengketa pembayaran utang. Oleh karena
itu, pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit menganut hukum
acara cepat (speedy trial), sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 ayat (4)
dan ayat (5) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa permohonan harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara
sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi,
dan putusan atas permohonan tersebut harus diucapkan paling lambat
60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan
62
pernyataan pailit bersifat serta-merta, sehingga dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan
kembali terhadap putusan tersebut (Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 16 ayat (1)
UU 37/2004).
17. Bahwa hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 127 ayat
(1) UU 37/2004 yang menjadikan perselisihan bantahan sebagai objek
pengaturan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perselisihan
yang dimaksud dalam ketentuan tersebut ialah terjadinya bantahan dari
kreditor terhadap daftar piutang yang dibuat oleh kurator dalam proses
pencocokan piutang, yang penyelesaiannya diperintahkan oleh Hakim
Pengawas melalui prosedur renvoi di Pengadilan Niaga. Dengan
demikian, tidak ada disharmoni pengaturan antara materi muatan Pasal
127 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004.
I.
KESIMPULAN DPR RI
Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan
tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa rumusan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 merupakan pengadopsian
dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Kepailitan (Faillissements-
verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dengan
menyesuaikan kata “raad van justitie” dengan sistem peradilan Indonesia,
yaitu Pengadilan Niaga.
2. Bahwa landasan filosofis pembentukan UU 37/2004 untuk mewujudkan
penyelesaian masalah utang-piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif,
antara lain dengan menerapkan batas waktu yang pasti dan ketat dalam
proses kepailitan dan PKPU serta pemberian kewenangan absolut kepada
Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan putusan atas permohonan
pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam UU
37/2004.
3. Bahwa rumusan norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 pada pokoknya
mengatur mengenai prosedur penyelesaian perselisihan para pihak di
Pengadilan Niaga terhadap bantahan dalam proses pencocokan piutang
yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, meskipun perselisihan
tersebut telah diajukan ke peradilan umum.
63
4. Bahwa rumusan frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) UU 37/2004 telah tepat karena menerangkan tingkatan pengadilan di
lingkungan peradilan umum yang dimaksud oleh kata “pengadilan” dalam
frasa “sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan” dalam
batang tubuh Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 telah
menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak keliru,
serta telah memaknai kata “pengadilan” pada anak kalimat “untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan” sebagai Pengadilan
Niaga, sehingga ketentuan a quo telah memberikan kepastian hukum.
6. Bahwa Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004 mengatur objek
yang berbeda, yaitu penyelesaian perselisihan bantahan dalam pencocokan
piutang dan upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit, sehingga tidak terdapat disharmoni di antara keduanya dan Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak menciptakan upaya hukum banding
dalam perkara kepailitan.
7. Bahwa DPR RI menegaskan tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas
terhadap objek permohonan a quo, yaitu frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, sehingga tidak bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang
mengikat.
8. Bahwa dengan merujuk pada Putusan No. 015/PUU-III/2005 perihal
pengujian UU 37/2004, DPR RI menyadari terdapat kekurangcermatan
penulisan (clerical error) pembentuk undang-undang dalam rumusan kata
“pengadilan” pada frasa “untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang seharusnya dimaknai
sebagai Pengadilan Niaga. Terhadap hal tersebut, DPR RI menyerahkan
kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengambil keputusan.
Keterangan Tambahan DPR RI
Terhadap pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan
dengan agenda Mendengar Keterangan DPR RI pada hari Rabu, 9 September 2026,
DPR RI memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 selengkapnya berbunyi,
64
“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”
Ketentuan tersebut mengandung 4 (empat) unsur rumusan, yaitu:
a. “Dalam hal ada bantahan...”
b. “...sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah
pihak,...”
c. “...sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan,...”
d. “...Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.”
2. Bahwa unsur pertama, yaitu “Dalam hal ada bantahan...” merupakan suatu
kondisi awal yang berkaitan dengan pengaturan pada pasal-pasal mengenai
proses pencocokan piutang. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI
sebelumnya, kurator melakukan praverifikasi terhadap perhitungan piutang
yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat kurator dan
keterangan dari debitor. Selanjutnya akan diadakan rapat pencocokan piutang
yang dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh kurator, debitor pailit, serta
kreditor atau kuasanya. Dalam proses pencocokan piutang tersebut, terbuka
kemungkinan terjadinya bantahan antara kreditor dan kurator terkait daftar
piutang yang telah disusun oleh kurator. Hal tersebut merupakan kondisi yang
dimaksud dalam unsur pertama ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, yaitu
“Dalam hal ada bantahan...”.
3. Bahwa unsur kedua, yaitu “...sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak,...” merujuk kepada kewenangan yang dimiliki
oleh hakim pengawas. Pasal 65 UU 37/2004 menyatakan bahwa hakim
pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Proses
pencocokan piutang merupakan salah satu tahapan dalam pengurusan harta
pailit oleh kurator, sehingga hakim pengawas memiliki tugas dan fungsi untuk
mengawasinya. Terhadap bantahan yang timbul dalam rapat pencocokan
piutang, hakim pengawas tidak memutus pokok perselisihan mengenai
kebenaran, jumlah, atau peringkat piutang yang dibantah. Kewenangan hakim
pengawas terbatas pada upaya mendamaikan para pihak dan, apabila
diperlukan, menerima secara bersyarat piutang yang dibantah atau
peringkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU 37/2004. Dengan
demikian, jika terdapat bantahan dalam rapat pencocokan piutang, langkah
pertama yang dilakukan ialah usaha perdamaian oleh hakim pengawas. Dengan
65
demikian, jika terdapat bantahan dalam rapat pencocokan piutang, langkah
pertama yang dilakukan ialah usaha perdamaian oleh hakim pengawas agar
perselisihan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Bahwa unsur ketiga, yaitu “...sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke
pengadilan,...”, mengandung arti bahwa terdapat upaya lain yang telah
dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengajukan penyelesaian
perselisihan ke pengadilan, in casu peradilan umum. Ketentuan Pasal 1 angka
6 UU 37/2004 memberikan pengertian atas “Utang” bukan hanya dalam konteks
pinjam-meminjam, melainkan sebagai kewajiban atau prestasi yang dinyatakan
atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dan wajib dipenuhi oleh debitor. Frasa
“perselisihan tersebut” dalam unsur ketiga merujuk pada perselisihan utang
piutang antara kreditor dengan debitor yang telah lebih dahulu diajukan sebagai
sengketa ke pengadilan di lingkungan peradilan umum, antara lain melalui
gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sengketa demikian
dapat sedang diperiksa pada tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat
banding di pengadilan tinggi, maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
5. Bahwa pada praktiknya, kreditor dan debitor dapat mengajukan gugatan
wanprestasi atas sebuah perjanjian di peradilan umum sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan. Praktik tersebut sejalan dengan adanya kata
“sekalipun” dalam unsur ketiga yang menunjukkan bahwa sebelumnya telah
terdapat pengajuan perselisihan utang-piutang ke pengadilan, in casu peradilan
umum. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tuntutan untuk
memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan
dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UU 37/2004), dan
tuntutan hukum terhadap debitor yang sedang berjalan sepanjang bertujuan
memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit gugur demi hukum (Pasal
29 UU 37/2004). Sejalan dengan itu, Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 memastikan
bahwa perselisihan yang sebelumnya telah diajukan ke peradilan umum, pada
tingkat pemeriksaan mana pun, tetap memperoleh penyelesaian melalui
perintah Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga.
6. Bahwa unsur keempat, yaitu anak kalimat “...Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan.”
mengandung
arti
bahwa
hakim
pengawas
berwenang
mengeluarkan penetapan yang menyatakan perselisihan dalam rapat
66
pencocokan piutang tidak dapat didamaikan, sehingga memerintahkan para
pihak untuk menyelesaikannya di pengadilan, in casu Pengadilan Niaga.
Adapun frasa “perselisihan tersebut” dalam unsur keempat merujuk pada
perselisihan terkait bantahan atas daftar piutang yang tidak berhasil didamaikan
dalam proses pencocokan piutang. Penetapan hakim pengawas yang menunjuk
forum penyelesaian bantahan daftar piutang di Pengadilan Niaga tersebut
berkaitan dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga
untuk memutus perkara dimana kreditor atau kurator menjadi salah satu pihak
dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit (Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004
beserta Penjelasannya). Oleh karena penyelesaian sengketa bantahan daftar
piutang dilakukan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan kewenangan yang
diberikan oleh UU 37/2004, maka yang berlaku adalah hukum acara yang
ditentukan secara khusus dalam UU 37/2004, sehingga jenjang upaya hukum
banding ke pengadilan tinggi sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata
umum tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 3 UU 37/2004
yang menentukan bahwa hukum acara bagi perkara “hal-hal lain” sama dengan
hukum acara bagi perkara permohonan pernyataan pailit, serta dengan Pasal
299 UU 37/2004 yang menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara
Perdata.”
7. Bahwa terdapat pengaturan dalam Pasal 68 ayat (2) UU 37/2004 yang
menyatakan bahwa penetapan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam
beberapa ketentuan, salah satunya Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, tidak dapat
diajukan permohonan banding. Ketentuan tersebut merujuk pada penetapan
hakim
pengawas
yang
memerintahkan
kreditor
dan
kurator
untuk
menyelesaikan perselisihan bantahan daftar piutang di pengadilan, in casu
Pengadilan Niaga. Terhadap penetapan hakim pengawas tersebut, baik kreditor
maupun kurator tidak dapat mengajukan permohonan banding di Pengadilan
Niaga. Permohonan banding yang dimaksud dalam Pasal 68 UU 37/2004
adalah permohonan terhadap penetapan Hakim Pengawas yang diajukan ke
Pengadilan Niaga, bukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.
8. Bahwa penggunaan rumusan frasa “di pengadilan”, in casu Pengadilan Niaga,
pada unsur keempat dalam norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dapat
dimaknai bahwa forum yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan bantahan
67
daftar adalah forum yang berada dalam satu rangkaian proses kepailitan
berdasarkan UU 37/2004. Oleh karena forum rapat pencocokan piutang yang
dipimpin hakim pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut,
maka forum berikutnya yang dipilih adalah Pengadilan Niaga karena memiliki
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
dapat dimaknai sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
perselisihan bantahan daftar piutang antara kreditor dan kurator dalam
pengurusan harta pailit. Sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, kreditor
atau debitor mungkin telah mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan
melawan hukum ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa utang-
piutang di antara mereka, yang pemeriksaannya dapat berlanjut hingga
pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam rapat pencocokan piutang,
hakim
pengawas
yang
memimpin
rapat
tersebut
berwenang
untuk
mengupayakan perdamaian atas perselisihan bantahan daftar piutang antara
kreditor dan kurator. Jika upaya tersebut gagal, hakim pengawas dapat
mengeluarkan penetapan untuk memerintahkan para pihak menyelesaikannya
di Pengadilan Niaga, meskipun sebelumnya telah terdapat upaya penyelesaian
sengketa tersebut di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah
Agung. Tingkatan pengadilan inilah yang diterangkan dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) UU 37/2004, sehingga Penjelasan tersebut tidak mengatur upaya
hukum banding dalam perkara kepailitan.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 14/DPR RI/I/2026-2027 tentang
Perubahan Kelima Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang
Tahun 2025-2029 dan Perubahan Keempat Program Legislasi Nasional
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, terdapat rencana untuk
mengubah UU 37/2004 sebagaimana terdapat dalam Prolegnas Jangka
Menengah Tahun 2025-2029 pada nomor urut 167 sebagai usulan Pemerintah.
Dalam pembentukan rancangan undang-undang, pembentuk undang-undang
turut memperhatikan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan
dengan substansi norma UU 37/2004, termasuk putusan atas perkara a quo.
Rencana perubahan tersebut merupakan bagian dari pembangunan hukum
nasional yang berkelanjutan untuk menyesuaikan pengaturan kepailitan dan
PKPU dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.
68
[2.4]
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah
menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2026 yang diterima
Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2026 dan menyampaikan keterangan dalam
persidangan Mahkamah tanggal 20 Agustus 2026, serta telah menyerahkan
keterangan tambahan bertanggal 1 September 2026 yang diterima Mahkamah pada
tanggal 1 September 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut.
I.
POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
Para Pemohon menguji Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan 'pengadilan' dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”
Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Para Pemohon frasa "Pengadilan Tinggi" dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menciptakan anomali hukum, mengaburkan
makna, dan menimbulkan disharmonisasi dengan Pasal 11 ayat (1) yang
menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit
adalah kasasi ke Mahkamah Agung serta memberikan tafsir baru mengenai
adanya celah upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi, padahal
norma pokok hanya mengenal upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung,
sehingga penjelasan telah melampaui kewenangannya dengan mengubah
makna norma pokok.
2. Bahwa menurut Para Pemohon, menghilangkan frasa "pengadilan tinggi"
akan memberikan rumusan norma yang lebih tepat, konkret, dan
memberikan kepastian hukum karena upaya hukum dilakukan langsung
melalui kasasi ke Mahkamah Agung tanpa membuka peluang penafsiran
lain.
II.
KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON
Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon,
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
69
1.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 2
ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK Nomor 7 Tahun 2025), menyatakan bahwa para Pemohon
adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi
selanjutnya, serta Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025 telah
secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal
kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-
undang, yaitu:
a.
Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
1945;
b.
Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
c.
Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.
Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
e.
Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
3.
Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat
pasal a quo pada pokoknya Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan
hukum karena berprofesi sebagai kurator dan advokat merasa
Penjelasan Pasal a quo berdampak terhadap praktik kepailitan yang
70
dijalankannya serta menciptakan ketimpangan tanpa kepastian hukum
yang jelas sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
4.
Terhadap Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon di atas,
Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut:
1)
Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya
berpotensi dirugikan oleh keberlakuan norma a quo. Namun
demikian, permohonan tidak menguraikan secara jelas bagaimana
frasa "Pengadilan Tinggi" telah menimbulkan kerugian yang nyata
(actual) maupun kerugian potensial yang secara rasional dapat
dipastikan akan terjadi kepada masing-masing Pemohon. Uraian
Pemohon lebih banyak menjelaskan ketidaksetujuan terhadap
keberadaan
norma,
bukan
menjelaskan
adanya
kerugian
konstitusional yang bersifat personal
2)
Para Pemohon memang mengaitkan dalil kerugiannya dengan
perkara
No.
35/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.
yang
dikaitkan dengan Pemohon I, serta beberapa putusan perkara
kepailitan/PKPU lainnya sebagai contoh praktik peradilan yang
menurut Para Pemohon menunjukkan tidak adanya upaya hukum
banding dalam perkara kepailitan. Namun demikian, penyebutan
perkara-perkara tersebut belum menunjukkan secara jelas adanya
kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki
hubungan sebab-akibat langsung dengan penerapan frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004. Dalil Para Pemohon masih bertumpu pada potensi atau
kemungkinan timbulnya penafsiran bahwa perkara kepailitan dapat
diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, bukan pada adanya akibat
hukum konkret yang secara langsung telah merugikan Para
Pemohon akibat berlakunya norma a quo.
3)
Penyebutan beberapa putusan perkara kepailitan dan PKPU oleh
Para Pemohon justru menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan,
mekanisme upaya hukum terhadap putusan kepailitan telah
dipahami tidak melalui banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan
demikian, putusan-putusan tersebut tidak membuktikan adanya
kerugian konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya frasa
71
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004, melainkan menunjukkan bahwa praktik peradilan telah
berjalan sesuai dengan mekanisme upaya hukum yang diatur dalam
UU 37/2004.
4)
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 mengatur mengenai penyelesaian
perselisihan
dalam
hal
terdapat
bantahan
dalam
proses
pencocokan piutang, sedangkan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004
mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit. Dengan demikian, dalil Para
Pemohon yang menghubungkan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan mekanisme upaya hukum
atas putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) UU 37/2004 tidak menunjukkan adanya hubungan
sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan Para
Pemohon dan berlakunya norma a quo.
5)
Apabila dalam praktik terdapat pihak yang keliru memahami frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 sebagai dasar adanya upaya hukum banding dalam
perkara kepailitan, hal tersebut merupakan persoalan penafsiran
atau penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.
Kesalahan pemahaman atau kekhawatiran terhadap kemungkinan
penerapan norma tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan bahwa norma a quo bertentangan dengan UUD NRI
1945.
6)
Dengan demikian, erhadap dalil Para Pemohon yang merasa
dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan a quo,
Pemerintah berkeyakinan bahwa tidak terbukti secara jelas dan
fakta bahwa kerugian yang timbul disebabkan ketentuan a quo,
melainkan merupakan permasalahan implementasi norma dalam
penegakan hukum.
Berdasarkan tanggapan atas kerugian konstitusional yang didalilkan para
Pemohon telah jelas para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian
konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan
72
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut di
atas, Pemerintah berkeyakinan permohonan para Pemohon tidak memenuhi
kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan
adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard).
III.
KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN
OLEH PARA PEMOHON
A.
Bahwa menurut Para Pemohon frasa "Pengadilan Tinggi" dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menciptakan anomali hukum,
mengaburkan makna, dan menimbulkan disharmonisasi dengan Pasal 11
ayat (1) yang menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung serta memberikan
tafsir baru mengenai adanya celah upaya hukum banding pada
Pengadilan Tinggi, padahal norma pokok hanya mengenal upaya hukum
kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga penjelasan telah melampaui
kewenangannya dengan mengubah makna norma pokok;
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan frasa "Pengadilan Tinggi"
dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menimbulkan disharmonisasi
dengan Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004 berangkat dari premis yang
keliru karena mencampuradukkan dua norma yang memiliki objek
pengaturan berbeda. Pasal 11 ayat (1) mengatur upaya hukum
terhadap putusan pernyataan pailit berupa kasasi ke Mahkamah
Agung, sedangkan Pasal 127 ayat (1) mengatur mekanisme
penyelesaian perselisihan (bantahan) dalam tahap pencocokan atau
verifikasi piutang setelah putusan pailit dijatuhkan. Perbedaan objek
pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedua norma bekerja
dalam tahapan proses kepailitan yang berbeda, sehingga tidak dapat
dipertentangkan sebagai norma yang saling bertabrakan. Dengan
demikian, dalil adanya disharmonisasi tidak memenuhi konstruksi
penafsiran sistematis terhadap UU 37/2004.
73
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
berada dalam tahapan pencocokan piutang. Perselisihan yang
dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan bantahan terhadap
piutang yang diajukan dalam proses kepailitan, sehingga berbeda
dengan pemeriksaan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat untuk
menyatakan seorang debitor pailit. Perselisihan mengenai piutang
tersebut dapat bersumber dari hubungan hukum keperdataan yang
telah lebih dahulu timbul antara para pihak dan bahkan dapat telah
diajukan ke pengadilan sebelum proses kepailitan berlangsung.
3. Bahwa hal tersebut secara tegas tercermin dalam frasa “sekalipun
perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan” dalam Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004. Frasa tersebut menunjukkan bahwa
perselisihan keperdataan mengenai piutang dapat saja telah lebih
dahulu diajukan dan sedang diperiksa pada tingkat Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Oleh karena
itu, penyebutan “pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau
Mahkamah Agung” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) harus
dipahami sebagai penjelasan mengenai kemungkinan tingkat
peradilan tempat perselisihan tersebut telah diperiksa, bukan sebagai
pengaturan mengenai upaya hukum terhadap putusan pernyataan
pailit.
4. Bahwa pemahaman tersebut juga sejalan dengan pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 yang
pada pokoknya menerangkan bahwa penyebutan “pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) berkaitan dengan frasa “sekalipun perselisihan
tersebut telah diajukan ke pengadilan”. Dengan demikian,
keberadaan frasa “pengadilan tinggi” tidak dapat dimaknai sebagai
dasar dibukanya upaya hukum banding terhadap putusan
pernyataan pailit.
5. Bahwa benar bahwa menurut doktrin pembentukan peraturan
perundang-undangan, penjelasan undang-undang tidak boleh
menciptakan norma baru. Prinsip tersebut telah ditegaskan
Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Putusan Nomor 005/PUU-
74
III/2005 yang membatalkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU
Pemerintahan Daerah serta Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014
mengenai Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun demikian,
kedua putusan tersebut tidak dapat diterapkan secara analogis
dalam perkara a quo karena Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
KPKPU tidak menambah hak, kewajiban, prosedur, maupun akibat
hukum baru, melainkan hanya menjelaskan cakupan lembaga
peradilan yang dimaksud dalam batang tubuh. Oleh sebab itu,
karakter penjelasan dalam perkara a quo tetap bersifat interpretatif,
bukan normatif.
6. Bahwa dengan demikian, Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak
mengurangi, menambah, maupun mengubah mekanisme upaya
hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit
sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU
37/2004. Penyebutan “pengadilan tinggi” memiliki fungsi yang
berbeda dan harus dibaca dalam konteks perselisihan keperdataan
yang telah lebih dahulu berjalan dalam proses pencocokan piutang.
Oleh
karena
itu,
dalil
Para
Pemohon
mengenai
adanya
disharmonisasi, pembentukan upaya hukum baru, maupun perluasan
norma dalam batang tubuh adalah tidak beralasan menurut hukum.
B.
Bahwa menurut Para Pemohon, menghilangkan frasa "pengadilan tinggi"
akan memberikan rumusan norma yang lebih tepat, konkret, dan
memberikan kepastian hukum karena upaya hukum dilakukan langsung
melalui kasasi ke Mahkamah Agung tanpa membuka peluang penafsiran
lain.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan
sebagai berikut:
1. Bahwa
apabila
Mahkamah
mengabulkan
permohonan
dan
menghapus frasa "Pengadilan Tinggi", konsekuensi pertama yang
muncul adalah potensi terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum)
mengenai
pemaknaan
istilah
"pengadilan"
dalam
proses
penyelesaian bantahan pencocokan piutang. Kekosongan tersebut
dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai forum yang berwenang
75
menangani sengketa pada tahapan tertentu dalam proses kepailitan
sehingga mengurangi efektivitas penyelenggaraan hukum kepailitan.
2. Bahwa selain itu, penghapusan frasa “pengadilan tinggi” tidak akan
mengubah maupun memperjelas mekanisme upaya hukum terhadap
putusan atas permohonan pernyataan pailit, karena mekanisme
tersebut telah diatur secara tegas dan tersendiri dalam Pasal 11 ayat
(1) UU 37/2004, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian,
keberadaan atau penghapusan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak menentukan ada atau tidaknya
upaya hukum banding terhadap putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa pengabulan permohonan juga berpotensi membentuk
preseden baru yang memperluas praktik pengujian terhadap
berbagai penjelasan pasal dalam peraturan perundang-undangan.
Kondisi ini dapat mendorong meningkatnya permohonan pengujian
terhadap penjelasan undang-undang yang sesungguhnya hanya
berfungsi
menjelaskan
terminologi,
sehingga
berpotensi
mengganggu stabilitas teknik pembentukan peraturan perundang-
undangan yang selama ini berlaku.
4. Bahwa di sisi lain, penghapusan frasa “pengadilan tinggi” juga berpotensi
mengurangi
kejelasan
Penjelasan
Pasal
127
ayat
(1)
dalam
menggambarkan kemungkinan bahwa perselisihan keperdataan mengenai
piutang telah lebih dahulu diajukan dan sedang diperiksa pada tingkat
banding ketika proses pencocokan piutang berlangsung. Kondisi tersebut
dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan perselisihan yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dalam hubungannya dengan
proses pencocokan piutang.
5. Bahwa terhadap perkara kepailitan yang sedang berjalan,
pengabulan permohonan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan
forum
penyelesaian
sengketa
selama
masa
transisi
serta
memerlukan intervensi administratif dari Mahkamah Agung melalui
penerbitan pedoman teknis guna menyeragamkan praktik peradilan.
6. Bahwa pemahaman mengenai kedudukan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) juga sejalan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 yang telah memberikan pemaknaan
terhadap hubungan antara Pasal 127 ayat (1) dan Penjelasannya. Dengan
76
demikian, penghapusan frasa “pengadilan tinggi” berpotensi mengubah
konstruksi norma yang telah memperoleh kejelasan melalui penafsiran
Mahkamah.
7. Bahwa dengan demikian, alih-alih mewujudkan kepastian hukum
sebagaimana didalilkan Pemohon, penghapusan frasa yang
dipersoalkan justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum
baru yang lebih luas bagi para pencari keadilan maupun aparatur
penegak hukum.
IV. PETITUM
Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan
ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
pengujian frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai
berikut:
1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang
bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Keterangan Tambahan Presiden
Menindaklanjuti persidangan pada 20 Agustus 2026 dalam perkara Nomor
243/PUU-XXIV/2026 atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor
77
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(selanjutnya disebut sebagai UU 37/2004) terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya
disebut sebagai UUD NRI 1945) yang dimohonkan oleh ST Luthfiani, S.H., M.H.
sebagai Pemohon I, Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. sebagai
Pemohon II, Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. sebagai Pemohon III, Kharisma J.
Subakti, S.H., M.M.; dan sebagai Pemohon IV, untuk selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor
243/PUU-XXIV/2026, terdapat pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
yang ditujukan kepada Pemerintah, perkenankan kami menyampaikan Keterangan
Tambahan dan menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tersebut
sebagai berikut:
A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr.
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.
1) Bagaimana
Pemerintah
menjelaskan
pertimbangan
Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 mengenai Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, khususnya dalam memahami
penyebutan “pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah
Agung” dalam Penjelasan pasal tersebut?
2) Bagaimana Pemerintah menjelaskan kedudukan dan kompetensi
Pengadilan Tinggi sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004, khususnya dalam kaitannya dengan perselisihan
mengenai piutang dan proses kepailitan setelah putusan pernyataan pailit
dijatuhkan?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Liliek Prisbawono Adi,
S.H., M.H, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
015/PUU-III/2005
telah
memberikan pemaknaan terhadap dua penggunaan kata “pengadilan”
dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Kata “pengadilan” pada frasa
“sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan” berkaitan
dengan perselisihan keperdataan yang telah lebih dahulu timbul dan
dapat telah diperiksa pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau
Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-
III/2005, halaman 47–48).
78
2) Berbeda dengan penggunaan kata “pengadilan” tersebut, kata
“pengadilan” pada frasa “Hakim Pengawas memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan” dimaknai oleh Mahkamah sebagai Pengadilan Niaga, yaitu
forum penyelesaian bantahan melalui renvoi procedure.
3) Mahkamah juga menjelaskan bahwa kata “pengadilan” pada bagian
kedua Pasal 127 ayat (1) seharusnya dimaknai dengan huruf “P” kapital,
karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga sebagaimana
pengertian “Pengadilan” dalam Pasal 1 angka 7 UU 37/2004. Pada saat
yang sama, Mahkamah menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) tidak keliru, karena Penjelasan (Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, atau Mahkamah Agung) tersebut menunjuk pada penggunaan
kata “pengadilan” yang pertama (vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 015/PUU-III/2005, halaman 48).
4) Berdasarkan penjelasan tersebut, penyebutan “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak dimaksudkan untuk memberikan
kompetensi kepada Pengadilan Tinggi dalam penyelesaian bantahan
setelah putusan pailit dan tidak pula menjadi dasar adanya upaya hukum
banding terhadap putusan pernyataan pailit. Penyebutan Pengadilan
Tinggi menjelaskan kemungkinan tingkat peradilan tempat perselisihan
keperdataan mengenai piutang telah lebih dahulu diperiksa.
5) Setelah debitor dinyatakan pailit, apabila dalam proses pencocokan
piutang terdapat bantahan dan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan para pihak, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan
melalui Pengadilan Niaga dalam renvoi procedure. Dengan demikian,
Pengadilan Tinggi yang disebut dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
bukan merupakan forum renvoi dan tidak menciptakan jalur upaya hukum
baru dalam perkara kepailitan.
6) Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-
III/2005 telah memberikan kejelasan mengenai dua penggunaan kata
“pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) sekaligus menjelaskan kedudukan
Pengadilan Tinggi dalam Penjelasan pasal tersebut. Penjelasan Pasal
127 ayat (1) tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kompetensi kepada
79
Pengadilan Tinggi untuk memeriksa renvoi maupun sebagai dasar
adanya upaya hukum banding terhadap putusan pernyataan pailit.
B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr. H.
Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M..
1) Salah satu tadi yang tersebut mudah-mudahan saya tidak salah
mendengar adalah mengaitkan Pasal 127 terkait dengan bantahan, ya.
Ini adalah bantahan yang mungkin sudah terjadi sebelum kepailitan itu
diputuskan, ya. Nah, ini saya mohon kalau memang konteksnya seperti
itu, mohon mungkin nanti bisa dilengkapi dengan apakah itu di naskah
akademiknya yang terkait dengan Pasal 127 dan penjelasannya seperti
itu? Atau juga dalam risalah pembahasan? Sebab kalau saya ini, Pak,
membacanya mungkin dengan menggunakan pendekatan sistematis, ya.
Pasal 127 itu ada di Buku 1 Kepailitan bagian kelima bicara tentang
Pencocokan Utang. Nah, pencocokan utang yang ini diatur mulai dari
Pasal 113 ya, itu bicara pencocokan utang setelah putusan pailit
dijatuhkan. Bukan sebelum. Jadi, tidak ada urusannya bantah-
membantah dengan … apa … soal utang ataupun piutang itu antara
kreditor dan debitor yang kemudian dinyatakan pailit itu. Ya, itu. Nah, itu
lebih nyata kalau kita membaca Pasal 127 itu kita kaitkan dengan
misalnya Pasal 124 ya, itu. Nanti bisa dilihat. Jadi, saya mohon itu
dijelaskan. Karena saya memahaminya bantahan di sini, bantahan dalam
konteks setelah putusan pailit dijatuhkan, setelah adanya rapat kreditor,
ya. Dimana kreditor tertentu dengan kurator tidak sepakat mengenai
jumlah piutang ya, -nya si kreditor atau jumlah utangnya debitor pailit itu.
2) Nah, yang berikutnya, Pak, ini juga kalau saya membaca Pasal 127 ayat
(1) dan penjelasannya, ini juga harus dikaitkan dengan Pasal 68, ya. Ini
saya bacakan Pasal 68, “Terhadap semua penetapan hakim pengawas
dalam waktu 5 hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan
permohonan banding ke pengadilan. Permohonan banding tidak dapat
diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat … b,” dan seterusnya, termasuk terhadap penetapan ya, yang ada
di Pasal 127 ayat (1). Nah, apakah ya, ini terlepas bahwa dalam suatu
kepailitan, mungkin ada yang bisa dibanding ini, tetapi saya memahami
ini. Nah, ini saya mohon penjelasan lebih lanjut, bagaimana kedudukan
80
Pasal 68 ayat (2) ini yang mengecualikan Pasal 127 ayat (1) itu dari
banding? Gitu. Coba dilihat! Tadi ini tidak ada di dalam Permohonan
Pemohon juga enggak disinggung-singgung ini Pasal 68 ayat (1). Ini
karena saya membaca saja. Nah, ini coba dijelaskan ya, untuk
mendukung Keterangan Bapak itu tadi, ya. Karena jelas di dalam Pasal
68 ayat (2) itu ya, banding itu dikecualikan terhadap apa yang diatur
dalam Pasal 127 ayat (1).
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M.., Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 merupakan bagian dari rangkaian
pencocokan piutang setelah putusan pernyataan pailit. Hal ini terlihat dari
Pasal 124 yang mengatur bahwa dalam rapat pencocokan piutang,
Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara
dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator, serta memberikan
kesempatan kepada Kreditor untuk membantah kebenaran maupun
kedudukan suatu piutang. Dengan demikian, bantahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) terjadi dalam proses pencocokan
piutang setelah putusan pailit dijatuhkan.
2) Yang perlu dibedakan adalah antara bantahan dalam proses pencocokan
piutang dengan hubungan hukum atau perselisihan keperdataan yang
menjadi dasar piutang tersebut. Hubungan hukum atau perselisihan
mengenai keberadaan, dasar, maupun jumlah piutang dapat telah timbul
sebelum putusan pailit, bahkan dapat telah lebih dahulu diajukan ke
pengadilan. Namun, ketika piutang tersebut kemudian diajukan untuk
dicocokkan dalam proses kepailitan dan memperoleh bantahan,
penyelesaiannya harus masuk ke dalam mekanisme Pasal 127 ayat (1).
3) Sementara itu, Pasal 68 ayat (1) mengatur bahwa terhadap penetapan
Hakim Pengawas pada prinsipnya dapat diajukan permohonan banding
ke Pengadilan. Namun, Pasal 68 ayat (2) secara tegas mengecualikan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dari
permohonan banding.
4) Pengecualian tersebut berkaitan dengan sifat penetapan Hakim
Pengawas dalam Pasal 127 ayat (1). Apabila Hakim Pengawas tidak
81
berhasil mendamaikan para pihak yang berbantah, Hakim Pengawas
tidak memutus substansi mengenai benar atau tidaknya piutang,
melainkan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di Pengadilan. Oleh karena itu, penetapan tersebut tidak menjadi
objek permohonan banding berdasarkan Pasal 68.
5) Dengan demikian, Pasal 68 ayat (2) justru menegaskan bahwa Pasal 127
ayat (1) tidak membuka mekanisme banding terhadap penetapan Hakim
Pengawas. Penyelesaian substansi bantahan dilakukan melalui renvoi
procedure di Pengadilan Niaga. Konstruksi ini sekaligus menunjukkan
bahwa penyebutan “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) tidak dapat dimaknai sebagai dasar adanya upaya hukum banding
dalam proses pencocokan piutang maupun terhadap putusan pernyataan
pailit.
C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof.
Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H..
… mungkin nanti ada sedikit tambahan ya, kaitannya dengan Penjelasan
Pasal 127 ini dan saya membaca Pasal 127 ayat (1) nya. Nah, ini tolong
sedikit dikasih keterangan karena saya baca ini tidak … tidak tampak di
Keterangan Pemerintah. Nah, di Pasal 127 itu kan dua kali menyebut
pengadilan, ya. Jadi, satu kali menyebut diajukan ke pengadilan. Jadi,
anunya … setelah koma, “Sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke
pengadilan.” Kemudian disebutkan lagi, “Untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan.” Jadi, ada ke pengadilan. Kemudian, ada di
pengadilan. Nah, penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud dengan
pengadilan dalam ayat ini,” ya, “Dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.” Yang dimaksud dengan ayat ini,
pengadilan ini me-refer ke mana? Apakah ke pengadilan ataukah yang di
pengadilan? Atau dua-duanya, kan gitu? Karena kalau kita membaca yang
dimaksud dengan pengadilan berarti kan dua-duanya. Ya, kalau
menggunakan … apa … penafsiran sistematis ya, kan pasti begitu. Tapi tadi
juga bahwa ini beda adresat ini, ini yang dimaksud di sini tidak terjadi
confused karena ya, yang dimaksud di sini adalah kaitannya kalau ada
bantahan, kan begitu, sementara kalau itu … apa … proses hukumnya itu ke
Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, sementara di sini ada dua pengadilan,
82
nih. Nah, coba ya, tolong dijelaskan ini supaya clear, ini yang dimaksud
dengan pengadilan ini, apakah merujuk ke pengadilannya? Atau di
pengadilannya? Atau dua-duanya?
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur
Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 menggunakan kata “pengadilan” dua kali
dalam dua frasa yang berbeda. Penggunaan pertama terdapat dalam
frasa “sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan”,
sedangkan penggunaan kedua terdapat dalam frasa “Hakim Pengawas
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut di pengadilan.” Perbedaan susunan kalimat
tersebut menunjukkan bahwa masing-masing penggunaan kata
“pengadilan” perlu dipahami berdasarkan fungsi dan konteksnya dalam
rangkaian mekanisme pencocokan piutang.
2) Penjelasan Pasal 127 ayat (1) yang menyebut “pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung” merujuk pada penggunaan
kata “pengadilan” yang pertama, yaitu dalam frasa “sekalipun
perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan.” Frasa ini
mengakomodasi keadaan ketika perselisihan keperdataan yang
berkaitan dengan suatu piutang telah lebih dahulu diajukan dan sedang
diperiksa dalam lingkungan peradilan umum, baik pada tingkat
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.
Pemaknaan demikian telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 015/PUU-III/2005.
3) Adapun penggunaan kata “pengadilan” yang kedua, yaitu dalam frasa
“Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”, dimaknai oleh
Mahkamah dalam Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 sebagai Pengadilan
Niaga. Dalam keadaan ini, Hakim Pengawas telah terlebih dahulu
berupaya mendamaikan para pihak yang berbantah. Apabila upaya
tersebut tidak berhasil, penyelesaian terhadap bantahan dilanjutkan
melalui Pengadilan Niaga dalam mekanisme renvoi procedure.
4) Pemaknaan terhadap penggunaan kata “pengadilan” yang kedua
tersebut juga selaras dengan ketentuan Pasal 127 secara keseluruhan.
83
Pasal 127 ayat (2) mengatur mengenai advokat yang mewakili para pihak
dalam proses tersebut, sedangkan Pasal 127 ayat (3) menentukan
bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara
sederhana. Hal tersebut menunjukkan bahwa forum penyelesaian
bantahan yang diperintahkan oleh Hakim Pengawas merupakan bagian
dari mekanisme beracara pada Pengadilan Niaga, bukan pemeriksaan
oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana proses banding pada perkara
perdata biasa.
5) Dengan
pembedaan
tersebut,
penyebutan
“pengadilan
negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung” dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) hanya menerangkan penggunaan kata “pengadilan” yang
pertama, yaitu kemungkinan tingkat peradilan tempat perselisihan
keperdataan telah lebih dahulu diperiksa. Adapun penggunaan kata
“pengadilan” yang kedua menunjuk pada Pengadilan Niaga sebagai
forum penyelesaian bantahan.
D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr.
Suhartoyo, S.H., M.H..
Pasal 127 itu, Pak, itu kan ada dua produk di situ, bantahan dan perselisihan
yang diteruskan ke pengadilan. Bantahan sekalipun sudah ada putusan
pengadilan, tetap jika tidak ditemukan perdamaian, didorong untuk
diselesaikan melalui pengadilan. Itu yang harus Bapak jelaskan. Apakah
yang dimaksud pengadilan ini pengadilan niaga kembali? Ataukah
pengadilan negeri secara konvensional itu? Sehingga itulah relevansinya
penjelasan Pasal 127 yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan
konvensional untuk upaya-upaya hukum yang ada. Nah, dikaitkan 68, Pak,
nanti juga mohon Bapak jelaskan juga supaya ditambahkan. Pengecualian
Pasal 127 yang tidak bisa banding ini produknya hakim pengawas atau
perselisihan yang didorong untuk diselesaikan ke pengadilan tadi? Makanya
dikecualikan di Pasal 127 ayat (1) di Pasal 68 ini.
Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.,
Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:
1) Pengadilan
yang
dimaksud
dalam
frasa
“Hakim
Pengawas
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut di pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) adalah
84
Pengadilan Niaga. Forum tersebut merupakan tempat penyelesaian
substansi
bantahan
apabila
Hakim
Pengawas
tidak
berhasil
mendamaikan para pihak. Hal ini berbeda dengan kata “pengadilan”
dalam frasa sebelumnya, yaitu “sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan”, yang dapat menunjuk pada Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung sebagaimana telah dijelaskan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005.
2) Pasal 68 ayat (1) UU 37/2004 pada prinsipnya mengatur permohonan
banding terhadap penetapan Hakim Pengawas, sedangkan Pasal 68 ayat
(2) mengecualikan penetapan tertentu dari mekanisme tersebut,
termasuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Dengan demikian, pengecualian dari banding dalam Pasal 68 ayat (2)
ditujukan terhadap penetapan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127
ayat (1).
3) Penetapan Hakim Pengawas tersebut perlu dibedakan dari putusan atas
perselisihan atau bantahan. Dalam Pasal 127 ayat (1), apabila Hakim
Pengawas tidak dapat mendamaikan para pihak, Hakim Pengawas tidak
memutus substansi mengenai benar atau tidaknya piutang yang
dibantah, melainkan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut di Pengadilan Niaga melalui renvoi procedure.
4) Oleh karena itu, terdapat dua produk hukum yang berbeda, yaitu
penetapan Hakim Pengawas yang mengarahkan penyelesaian bantahan
ke Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Niaga yang memutus
substansi bantahan dalam renvoi procedure. Pengecualian dalam Pasal
68 ayat (2) melekat pada produk yang pertama, bukan pada putusan
Pengadilan Niaga yang dihasilkan dari pemeriksaan renvoi.
5) Dengan demikian, pengecualian Pasal 127 ayat (1) dalam Pasal 68 ayat
(2) tidak berkaitan dengan keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dan tidak dapat dimaknai sebagai
pengaturan mengenai upaya hukum banding atas hasil penyelesaian
perselisihan. Ketentuan tersebut semata-mata mengatur dapat atau
tidaknya penetapan Hakim Pengawas dimohonkan banding.
Selain itu, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli yakni Imran Nating
yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 7 September
85
2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9
September 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
1. Bahwa semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing
kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang
menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti atau salinannya,
dan suatu pemyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak
istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tangungan, hipotek, hak agunan
atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda (Pasal 115 ayat (1)
UUK).
2. Bahwa Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan
oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan
Debitor Pailit, atau berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan
terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 ayat (1) UUK).
3. Bahwa Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu
daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah
termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 117 UUK).
4. Bahwa setiap Kreditor yang tercantum dalam daftar piutang dapat meminta
agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan
penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang,
adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat
menyetujui bantahan Kurator (Pasal 124 ayat (2) UUK).
5. Bahwa Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar
piutang yang diakui, yang dimasukkan ke dalam berita acara rapat (Pasal126
ayat (1) UUK)
6. Bahwa pengakuan sutau piutang yang dicatat dalam berita acara rapat
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailtan dan pembatalannya
tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya
penipuan (Pasal 126 ayat (5) UUK).
7. Bahwa dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan (Pasal
127 ayat (1) UUK).
86
8. Bahwa 'Penjelasan' Pasal 127 ayat (1) UUK menerangkan "yang dimaksud
dengan pengadilan ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau
Mahkamah Agung".
9. Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK,
khususnya frasa "pengadilan tinggi" dimohonkan untuk dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pemohon karena dianggap
melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam dan karenanya
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
II. PEMBAHASAN
1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon
agar frasa "Pengadilan Tinggi" dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK,
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat;
2. Bahwa permohonan di atas didasarkan pada dalil angka 1 pada halaman
15 permohonannya yang mendalilkan (kutipan lengkap):
"Bahwa Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Frasa
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU
37/2004 KEPAILITAN karena tidak adanya kepastian hukum
terhadap Frasa "Pengadilan Tinggi", hal tersebut menciptakan
anomali hukurn, Mengaburkan makna, dan terjadinya dishannonisasi
antara Pasal 11 ayat
: Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
pennohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung",
akan tetapi pada frasa "PENGADILAN TINGGI" dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) '1.IU 37/2004 KEPAILITAN" memberikan ta/sir
baru celah upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi. Hal ini jelas
bertentangan dalarn negarahukum. Secara doktrin, penjelasan ini
sudah melampaui kewenangan karena mengubah makna norma
pokok di Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 KEPAILITAN.
3. Bahwa membaca permohonan Pemohon, dapat dipahami alasan hukum
yang disampaikan oleh Pemohon, namun demikian, menurut hemat kami
harusnya tidak memerlukan putusan dari Mahkamah Konstitusi,
mengingat pemeriksaan permohonan kepailitan dan/atau permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang, berikut pemeriksaan sengketa
turunannya sebagaimana diatur dalam UUK, telah dengan terang dan
nyata tidak mengenal pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Tinggi;
87
4. Bahwa selanjutnya akan kami uraikan alasan dalil kami tersebut, sebagai
berikut:
a. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUK dengan lugas menerangkan
bahwa upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pemyataan
pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung;
b. Bahwa kemudian Pasal 295 ayat (1) UUK menerangkan pada pokoknya
bahwa terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung;
c. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUK dan Pasal 295 ayat (1) UUK
tersebut telah dengan terang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan
perkara kepailitan yang diatur dalam UUK, upaya hukumnya hanyalah
"kasasi" dan/atau "peninjauan kembali" ke Mahkamah Agung. Undang-
Undang Kepailitan tidak mengenal pemeriksaan pada tahap Pengadilan
Tinggi;
d. Bahwa bahkan Pasal 3 ayat (1) UUK telah sejak awal menegaskan
bahwa: "Putusan atas permohonan pemyataan pailit dan hal-hal lain
yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan
oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat
kedudukan hukum debitor”
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK, sebagai berikut:
"yang dimaksud dengan" hal-hal lain", antara lain, actio pauliana,
perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana
debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak
dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan
terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit
karena kelalaiannya atau kesalahannya.
Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk dalam
"hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku
bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai
pembatasan jangka waktu penyelesaian"
e. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK, telah dengan tegas
menyatakan bahwa sengketa terkait harta pailit, sengketa yang
melibatkan Kurator, Debitor, atau Kreditor diselesaikan dengan hukum
acara perdata yang berlaku bagi permohonan pemyataan pailit,
termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
88
f. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK ini kembali menegaskan bahwa
semua sengketa turunan atau sengketa yang muncul dalam proses
kepailitan, semuanya diperiksa dengan hukum acara sebagaimana
pemeriksaan permohonan pemyataan pailit. Dengan demikian, telah
tegas bahwa semua pemeriksaan sengketa yang muncul dalam/selama
proses kepailitan, hukum acaranya tidak mengenal pemeriksaan pada
tahap "Pengadilan Tinggi".
5. Bahwa dari uraian di atas, telah jelas bahwa pemeriksaan Pemohon
kepailitan berikut sengketa turunannya, tidak mengenal pemeriksaan
pada tingkat pengadilan tinggi, dan hal ini dalam praktik kepailitan dan
PKPU juga telah berlangsung sejak tahun 1998 hingga dengan hari ini.
Karenanya dalam pandangan kami, terkait ketentuan yang dimohonkan
tersebut tidak ada hal material yang harus diperiksa dan diputus
Mahkamah Konstitusi.
BANTAHAN ATAS PENCOCOKAN PIUTANG
6. Bahwa Pasal 127 ayat (1) UUK mengatur, bahwa:
Dalam hal ad.a bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisilzan tersebut telah
diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk 1nenyelesaikan perselisisihan tersebut di
pengadilan
Penjelasan Pasal 127 ayat (1), sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
7. Bahwa bantahan atas pencocokan piutang yang telah dilakukan oleh
Kurator, dapat diajukan atau dimohonkan baik oleh Kreditor maupun
debitor. Kreditor mengajukan bantahan karena tagihannya ditolak atau
hanya diterima sebagian oleh Kurator, sedangkan Debitor mengajukan
bantahan karena Kurator menerima tagihan Kreditor, padahal menurut
Debitor pihak Kreditor tersebut tidak lagi memiliki tagihan atau
tagihannya tidak sebesar yang diajukannya dan diakui oleh Kurator.
8. Bahwa berikut ini adalah tahapan proses pemeriksaan atas bantahan
yang diajukan:
a. Kurator akan terlebih dahulu berupaya mendamaikan perselisihan
para pihak, namun jika tidak berhasil maka akan diteruskan kepada
Hakim Pengawas untuk diperiksa dan didamaikan;
89
b. Jika para pihak masih tetap pada pendirian masing-masing, meski
Hakim Pengawas telah berusaha mendamaikan, maka Hakim
Pengawas akan mengeluarkan penetapan agar perselisihan para
pihak diselesaikan di Pengadilan, in casu akan diperiksa dan diputus
oleh Majelis Hakim Pemutus (Majelis Hakim yang memutus
Permohonan Pailit) di Pengadilan Niaga;
c. Setelah adanya putusan Pengadilan, dan para pihak masih juga
belum menerima putusan pengadilan tersebut, maka upaya hukum
yang dapat dilakukan adalah pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung;
d. Setelah putusan bantahan yang dikabulkan berkekuatan hukum tetap,
maka Kurator akan mencatatkannya sebagai nilai tagihan yang diakui.
9. Bahwa dengan demikian, telah tegas bahwa bantahan yang dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (1) UUK jika ada, akan diperiksa dan diputus pada
tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Niaga dan
selanjutnya dapat diajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung,
tanpa melalui "Pengadilan Tinggi";
10. Bahwa jika demikian, lalu bagaimana dengan
frasa
"Pengadilan
Tinggi" dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK;
11. Bahwa Pasal 127 ayat (1) UUK, menuliskan 2 (dua) kata "pengadilan".
Dalam pandangan kami, harusnya kata di pengadilan" kedua ditulis
dengan huruf besar sehingga menjadi “di Pengadilan", bukan "di
pengadilan" sehingga jelas rujukannya adalah Pengadilan" pada
ketentuan umum dalam Pasal 1 Angka 7 UUK, yang berarti "Pengadilan
Niaga";
12. Bahwa adapun "ke pengadilan" yang pertama telah tepat dan sejalan
dengan penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK. Sebagaimana kita kenal,
bahwa tingkatan penyelesaian sengketa dalam hukum cara perdata
umumnya adalah melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan
Mahkamah Agung;
13. Bahwa "ke pengadilan" dalam Pasal 127 ayat (1) harus dipahami, bahwa
terdapat kondisi sebelum ada putusan pailit, antara Kreditor dan Debitor
telah atau sedang menjalani sengketa di peradilan umum, baik pada
tingkat pertama, tingkat banding atau bahkan Mahkamah Agung, lalu
kemudian Debitor dinyatakan Pailit;
90
14. Bahwa karena selanjutnya Debitor telah diputus pailit, maka pencocokan
harus mengikuti mekanisme pencocokan
piutang
kepailitan,
sebagaimana rangkaian yang telah diuraikan di atas. Sehingga terhadap
perselisihan tagihan antara Kreditor dan Debitor yang telah atau sedang
diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah
Agung, harus segera didaftarkan ke Kurator oleh Kreditor untuk
dicocokkan;
15. Bahwa sekalipun telah diajukan ke pengadilan bahkan telah diputus
namun saat pendaftaran tagihan ke Kurator, Debitor masih keberatan,
maka Hakim Pengawas harus berupaya mendamaikan para pihak, yang
jika tetap tidak dapat didamaikan, maka Hakim Pengawas melalui
Penetapan akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan
perselisihan di Pengadilan Niaga, yang dalam hal ini akan diperiksa oleh
Majelis Hakim Pemutus Pailit;
16. Bahwa dengan demikian, apapun putusan Pengadilan Niaga atau
Mahkamah Agung, akan menjadi putusan yang wajib dicatatkan oleh
Kurator sebagai nilai tagihan yang akui, dan karenanya tidak ada lagi
sengketa tetang nilai tagihan yang diakui;
17. Bahwa dengan demikian, frasa "Pengadilan Tinggi" dalam Penjelasan
pasal 127 ayat (1) UUK adalah bukan bagian atau tahapan dalam proses
kepailitan, namun berkaitan dengan proses pemeriksaan sengketa
perdata umum yang telah atau sedang dilalui Debitor dan Kreditomya,
sehingga kekhawatiran Pemohon bahwa frasa tersebut akan mengubah
"Norma Pokok" dalam Pasal 127 ayat (1) menjadi tidak berdasar.
KESIMPULAN
Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap permohoan a quo, Kami menyimpulkan
sebagai berikut:
1. Bahwa tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UUK terkait dengan penggunaan frasa "Pengadilan
Tinggi";
2. Bahwa maksud frasa "Pengadilan Tinggi" dalam penjelasan Pasal 127 ayat
(1) UUK, adalah pengadilan tinggi dalam proses sengketa antara debitor dan
kreditor di peradilan umum sebelum adanya Putusan Pailit, sehingga bukan
91
merupakan norma baru dalam pemeriksaan kepailitan dan sengketa
turunannya.
3. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUK, menuliskan 2 (dua) kata
"pengadilan". Dalam pandangan kami, harusnya kata "di pengadilan" kedua
ditulis dengan huruf besar sehingga menjadi “di Pengadilan", bukan “di
pengadilan" sehingga jelas rujukannya adalah “Pengadilan" pada ketentuan
umum dalam Pasal 1 Angka 7 UUK, yang berarti "Pengadilan Niaga". Kata
“ke pengadilan" yang pertama dalam Pasal 127 ayat (1) UUK harus dipahami,
bahwa terdapat kondisi sebelum ada putusan pailit, antara Kreditor dan
Debitor telah atau sedang menjalani sengketa di peradilan umum, baik pada
tingkat pertama, tingkat banding atau bahkan Mahkamah Agung, lalu
kemudian Debitor dinyatakan Pailit;
4. Bahwa terhadap upaya hukum atas putusan pemeriksaan bantahan tagihan
dalam proses kepailitan, memperhatikan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK,
yakni "Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara fermasuk dalam
"hal-hal lain" adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi
perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan
jangka waktu penyelesaian", dengan demikian perkara a quo, wajib
diselesaikan sesuai hukum acara yang berlaku bagi perkara permohonan
pailit, atau melalui upaya Kasasi di Mahkamah Agung.
Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, kami tidak melihat adanya pelanggaran
hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan lebih pada kekhawatiran yang tidak
berdasar dari Pemohon dalam memahami keseluruhan ketentuan yang telah diatur
dalam UUK.
[2.5]
Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan Kesimpulan tertulis yang
diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 17 September 2026, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
92
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan
diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan:
93
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU
adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
B. Tidak Nebis In Idem
4. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU PKPU dengan
nomor perkara: 149/PUU-XXIV/2026, yang di mana di ajukan oleh
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sebelumnya di nyatakan N/O atau
“Tidak dapat di terima” dengan pertimbangan mahkamah sebagai
berikut:
“Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dokumen perbaikan
permohonan a quo memiliki substansi permohonan yang berbeda
dengan permohonan awal. Perbedaan dimaksud terdapat mulai dari
bagian perihal hingga petitum, dalam perbaikan permohonan a quo para
Pemohon menyatakan objek pengujian adalah Pasal 292 dan Pasal 293
ayat (2) UU 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum hingga petitum
yang sejalan dengan hal yang dimohonkan pengujian. Sedangkan, pada
dokumen permohonan awal para Pemohon mengajukan pengujian
norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dengan uraian kedudukan hukum
hingga petitum yang sama dengan objek yang dimohonkan pengujian.
Perbedaan tersebut seharusnya menjadi perhatian para Pemohon dan
kuasa hukumnya ketika akan mengirimkan dokumen perbaikan
permohonan, terlebih lagi Mahkamah telah menegaskan melalui Pasal
37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak sidang
pemeriksaan pendahuluan. Dalam hal ini, para Pemohon memiliki
tenggang waktu sejak tanggal 6 Mei 2026 hingga tanggal 19 Mei 2026
pukul 12.00 WIB untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Dengan
tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah tersebut seharusnya
menjadikan para Pemohon dapat lebih berhati-hati baik dalam
menyiapkan dokumen perbaikan permohonan hingga mengirimkan
perbaikan permohonan. Namun, berkaitan dengan substansi perbaikan
permohonan yang berbeda tersebut, membuat permohonan a quo justru
menjadi tidak jelas dan ambigu, apakah para Pemohon hendak menguji
norma Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2) UU 37/2004 atau Pasal 127
ayat (1) dalam UU 37/2004. Dengan adanya ketidakjelasan dan
ambiguitas dimaksud, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
94
untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.”
5. Bahwa, Konsep NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “TIDAK DAPAT
DITERIMA” berakar pada prinsip bahwa sebelum memeriksa dan memutus
pokok perkara (materi sengketa / pokok perkara), pengadilan harus
memastikan terlebih dahulu bahwa gugatan / permohonan yang diajukan
telah memenuhi semua persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-
undang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum acara, efisiensi
proses peradilan, dan mencegah adanya gugatan yang prematur, kabur,
atau tidak berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dengan kata lain,
putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" merupakan bentuk kontrol
prosedural oleh pengadilan untuk memastikan kelayakan suatu gugatan
sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pembuktian dan pertimbangan
hukum substantif.
6. IMPLIKASI dan KONSEKUENSI PUTUSAN NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard".
Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang
signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti
substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat
memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali
selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala
cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard".
sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau “TIDAK
DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak
dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama),
karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.
7. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena
hal tersebut termaktub dalam perkara 149/PUU-XXIV/2026:
8. Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini
dengan untuk memenuhi syarat Bahwa berkenaan dengan perbaikan
permohonan, Pasal 37 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
95
Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Perbaikan Permohonan hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)”., maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In
Idem.
9. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review)
terhadap ketentuan Norma Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN” yang berbunyi:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
10. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam
undang – undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi,
mahkamah
juga
berwenang
untuk
memberikan
penafsir
terakhir
Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal- pasal
undang – undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan
atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan
pasal – pasal dalam undang – undang yang bertentangan dengan undang
– undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole
Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada
semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
(The Protector of Citizen’s Constitutional Rights).
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in
casu pengujian konstitusional Norma Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
96
4443) “UU 37/2004 KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945".
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
13. Bahwa
berdasarkan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor:
006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
97
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
14. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Bahwa ”hak konstitusional” PARA PEMOHON berpotensi dirugikan
dengan berlakunya norma pada ketentuan Frasa Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”
yang menyatakan:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
15. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para
98
Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE
BUKTI P01 - IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P02
– IDENTITAS PEMOHON II), PEMOHON III (VIDE BUKTI P03 –
IDENTITAS PEMOHON III), PEMOHON IV (VIDE BUKTI P04 –
IDENTITAS PEMOHON IV), yang hak - hak konstitusionalnya secara
Potential akan terlanggar dan dapat dipastikan akan terjadi dengan
keberadaan pemberlakuan norma pada Pasal Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam perkara a quo;
16. Bahwa ”hak konstitusional” Para Pemohon untuk mendapatkan
”persamaan kedudukan dalam hukum” telah dirugikan secara potential
dengan berlakunya Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang –
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”.
17. Bahwa, Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III,
PEMOHON IV, merupakan Kurator dan Pengurus yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo. Pasal
70 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan
Pasal 70 ayat (2).
Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:
"Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
a) Balai Harta Peninggalan; atau
b) Kurator lainnya";
Pasal 70 ayat (2) berbunyi:
"Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, adalah:
a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus
dan/atau membereskan harta pailit, dan;
b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
99
18. Bahwa, PARA PEMOHON akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian
Konstitutional Para Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – ST LUTHFIANI S.H., M.H.
19. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor:W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada
pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki Profesi
Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-234.AH.04.05-2025 yang
tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum
umum.
(VIDE BUKTI P09)
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL
20. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara
Sumpah
dengan
Nomor:W29-U/46/HK-ADV/III/2022
pada
pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan nomor : AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat
dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
(VIDE BUKTI P10)
C. PEMOHON III – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.
21. Bahwa, Pemohon III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor:32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada
pengadilan tinggi Banten dan Pemohon III juga memiliki Profesi Kurator
& Pengurus dengan nomor : AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat
dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum.
(VIDE BUKTI P11)
D. PEMOHON IX – KHARISMA J. SUBAKTI, SH., M.H.
22. Bahwa, Pemohon IX adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah tahun 2016 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon
IX juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor : AHU-
307.AH.04.05.2024 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat
Jendral Administrasi Hukum.
(VIDE BUKTI P12)
23. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, yang
disebut PARA PEMOHON adalah Anggota Aktif yang terdaftar di
100
organisasi Kurator & Pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus
Indonesia).
24. Bahwa, Norma yang di uji oleh para pemohon yaitu Frasa Penjelasan
dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU
37/2004 KEPAILITAN”., yang berbunyi:
Pasal 127 Ayat (1):
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Dengan frasa “pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. ketentuan a quo tidak
menjelaskan “PENGADILAN TINGGI” di dalam UU 37/2004 Kepailitan,
sedangkan jika di harmonisasikan dari pasal 11 ayat (1) UU 37 Tahun
2004 secara jelas dan tegas yang berbunyi:
Pasal 11 Ayat (1): Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan
atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
Bahwa, sudah sangat jelas tidak ada upaya hukum pada tingkat banding,
yang termaktub dalam norma tersebut dan sudah sangat jelas Upaya
Hukum hanya dapat dilakukan “Kasasi ke Mahkamah Agung”, sehingga
Frasa penjelasan 127 ayat (1) “Pengadilan Tinggi” menjadi tidak
harmonisasi, tidak relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian
hukum yang menimbulkan banyak tafsir atau pendapat , karena Frasa
penjelasan menciptakan norma baru, tidak adanya ketegasan tersebut
menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian
hukum yang jelas, Maka Para Pemohon berpotensi Kehilangan hak
konstitusional tentang “Kepastian Hukum” yang sudah di jamin oleh
Pasal 28D UUD NRI 1945.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
25. Bahwa, dengan terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pomohon dengan
berlakunya Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang
101
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN Apabila Mahkamah
mengabulkan
pengujian
permohonan
a
quo,
maka
kerugian
konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak akan /atau tidak lagi
terjadi.
26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon
adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal
51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang “UU 37/2004 KEPAILITAN terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
27. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan ini, maka persoalan dalam Frasa Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
dan
penundaan
kewajiban
pembayaran
utang
“UU
37/2004
KEPAILITAN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945., Potensi Kerugian hak konstitusional Para
Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak
lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai
dengan petitum permohonan ini.
III.
ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON.
A. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
1. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Frasa
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU
37/2004 KEPAILITAN karena tidak adanya kepastian hukum terhadap
Frasa “Pengadilan Tinggi”, hal tersebut menciptakan anomali hukum,
Mengaburkan makna, dan terjadinya disharmonisasi antara Pasal 11
Ayat (1): Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung “.,
akan tetapi pada frasa “PENGADILAN TINGGI” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) “UU 37/2004 KEPAILITAN” memberikan tafsir baru celah
Upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi. Hal ini jelas bertentangan
102
dalam negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui
kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 127 ayat
(1) UU “UU 37/2004 KEPAILITAN.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto
menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu
masyarakat sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena
(kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.
3. Bahwa, di terangkan dalam Pasal 11 Ayat (1): Upaya hukum yang dapat
diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah
kasasi ke Mahkamah Agung.Bahwa, terjadinya disharmonisasi antara
satu norma dengan norma yang lainnya.
4. Bahwa, di dalam pokok norma Pasal 127 ayat (1) ini bersifat imperatif,
namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya Frasa
"pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
103
atau Mahkamah Agung” telah menimbulkan tafsir bahwa Upaya Hukum
kepailitan melalui upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi.
Bahwa,
menghilangkan
dan
/atau
menyatakan
inkonstitutional
penggunaan Frasa “pengadilan tinggi”, menjadi lebih tepat, konkret dan
memberi kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna
sesuai dengan rezim hukum masing-masing, in casu misalnya, Upaya
Hukum yang dilakukan harus dan langsung Kasasi ke Mahkamah
Agung sehingga tetap menjamin tidak adanya konflik kepentingan tanpa
mengorbankan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum. Jelas hal
diatas bertentangan dalam negara hukum yang memberikan “kepastian
hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI
1945, dimana aturan yang tidak koheren dan konsisten berpotensi
menciderai Persamaan kedudukan dalam hukum.
5. Bahwa secara gramatikal, kata "pengadilan tinggi" bersifat disjungtif,
memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, Frasa
penjelasan menciptakan penafsiran norma baru, dan norma ini tidak
tegas dalam upaya hukum yang seharusnya Kasasi bagi para pihak
yang berperkara dalam kepailitan, sehingga membuka peluang
terjadinya konflik kepentingan atau disharmonisasi antara norma pasal
127 ayat (1) dan norma penjelasan 127 ayat (1) jika hal tersebut terjadi
maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan
dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma
pokok dalam batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan upaya
hukum melalui pengadilan tinggi dan tidak langsung kasasi di
Mahkamah Agung’.
6. Bahwa,Penjelasan Pasal 127 ayat (1) adanya Frasa "pengadilan" Yang
dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung” telah menimbulkan tafsir
bahwa Upaya Hukum kepailitan melalui upaya hukum Banding pada
Pengadilan Tinggi.
Pasal 127 ayat (1)
Penjelasan 127 ayat (1)
104
(Norma Tegas)
(Norma longgar)
Pasal Pokok membuat syarat
secara Mutlak tidak menimbulkan
multi tafsir
Penjelasan membuka alternatif
yang menggugurkan kewajiban
upaya
hukum
kasasi
ke
mahkamah agung dan dapat
melalui pengadilan tinggi.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 127 Ayat (1) UU
37/2004 dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) diatas membuka Peluang
Benturan Kepentingan dimana Upaya hukum harus melalui pengadilan
tinggi, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam
Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh
pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP.
7. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak
boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh
pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan
pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang
berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi
inkonstitusional.
Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip
lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006),
norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi.
8. Bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menggeser norma pasal utama
yang dimana di batang tubuh pasal utama yang dimana “upaya hukum
Kasasi di Mahkamah Agung” memperluas pengecualian tanpa batas
yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya
tidak boleh menambah atau mengubah norma.\ bertentangan dengan
azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU
RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor
13
Tahun
2022
tentang
Pembentukan
Perundang-undangan,
menyatakan,:
“Dalam
Peraturan
Perundang-undangan
harus
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan
yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
105
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
9. Bahwa, Khususnya Pemohon I yang juga mengalami kerugian secara
potential terkait tidak adanya kepastian dalam Frasa “Pengadilan Tinggi”
yang dimana tidak adanya kejalasan terkait penjelasan, hal tersebut
secara potential dapat terjadi dengan nomor perkara No.35/Pdt.sus-
Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst., yang dapat di alami oleh Pemohon I dapat
akan di pastikan akan dapat terjadi, karena dengan Frasa “Pengadilan
Tinggi” yang di mana dapat terjadi nya upaya banding yang dimana jika
ditinjau dari Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dapat
terjadi. Sedangkan menurut Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum
harus dapat dimengerti (understandable). Hukum yang tidak dapat
dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan
menurut Fuller hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut
sebagai hukum. (VIDE BUKTI P08)
10. Beberapa contoh putusan tanpa adanya upaya banding yang dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004
Frasa “Pengadilan Tinggi” tersebut adalah sebagai berikut:
106
1. Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Kota
Semarang
No.07/Pailit/2012 juncto No.01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.
2. Kepailitan PT Aditama Raya Farmindo berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
3. Kepailitan PT Apotik Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan
Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Surabaya
No.1/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.
Selain secara tegas disebutkan dalam putusan-putusan tersebut tidak
ada nya upaya Banding di atas, beberapa praktik pengadilan lainnya,
seperti kepailitan PT Apotik Nusantara PT Shangliem dan PT Sinarlestari
Ultrindo, menunjukan bahwa tidak ada lagi ruang bagi upaya banding
pada pengadilan tinggi.
Bahwa,
para
pemohon
melampirkan
putusan
385/Pdt.sus-
PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst
yang
pada
pokoknya
menyatakan
“PT.SUSILO JAYA PRATAMA dalam Keadaan pailit dengan segala
akibat hukumnya”., yang artinya sudah di nyatakan pailit, akan tetapi
dengan adanya Frasa Penjelasan “PENGADILAN TINGGI” pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004,
berpotensi menimbulkan upaya hukum kepailitan dalam melalui proses
banding “pengadilan Tinggi” dan tidak melalui proses langsung Kasasi ke
Mahkamah Agung, hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitutional
para pemohon sebagaimana yang di jamin dalam pasal 28 D ayat (1)
UUD NRI 1945.
(VIDE BUKTI P08)
11. Bahwa dalam Black’s Law Dictionary, kata “understand” artinya “To know;
to apprehend the meaning; to appreciate; as, to understand the nature and
effect of an act”. Artinya, “understand” dalam konteks hukum bukan
sekadar mengerti secara umum, tetapi mencakup pemahaman yang utuh
terhadap makna, maksud, atau konsekuensi dari suatu tindakan.
12. Bahwa,
berdasarkan
urian
tersebut
diatas
Frasa
Penjelasan
“PENGADILAN TINGGI” pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik
107
Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang’ haruslah dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang
adil, sehingga selanjutnya agar tidak terjadi tidak memberikan kepastian
hukum yang adil, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dalam putusannya memberikan kepastian hukum
yang adil, dan haruslah dinyatakan Inkonstitutional dengan makna
ketentuan dalam norma frasa “PENGADILAN TINGGI” dalam penjelasan
127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 [Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443],
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “UUD NRI 1945”.
13. Bahwa, Tegasnya Menurut Para Pemohon Ketentuan Norma Pasal a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Frasa penjelasan “PENGADILAN TINGGI” pada Pasal
127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Bertentangan Terhadap Pasal
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 'UUD NRI 1945”, dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.
14. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia
yang
memeriksa
dan
mengadili
permohonan a quo untuk menyatakan frasa “PENGADILAN TINGGI”
dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
108
I. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
1. PENDAPAT AHLI
A. Pendapat Ahli Pemohon Tiur Henny Monica, S.H., M.H.
Dalam persidangan tanggal, 02 September 2026, yang merupakan ahli hukum
Kepailitan memberikan keterangan ahli sebagai berikut:
Keterangan Ahli
Dalam Perkara Pengujian Penjelasan Pasal 127 ayat (1) pada UU No. 37
Tahun 2004 Terhadap UUD NRI 1945, Diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Oleh:
Tiur Henny Monica, S.H., M.H.
I. PENDAHULUAN
Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, objek yang menjadi
perhatian adalah frasa “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1).
Permasalahan tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara norma pokok Pasal
127 ayat (1) dengan penjelasannya, khususnya mengenai lembaga peradilan
yang berwenang dalam proses kepailitan.
Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang muncul karena Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) memasukkan “pengadilan tinggi” sebagai salah satu pengertian pengadilan,
sementara dalam mekanisme kepailitan upaya hukum terhadap putusan
permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 adalah hanya melalui pengajuan kasasi ke Mahkamah
Agung. Dengan demikian, diperlukan pemaknaan yang selaras antara norma
pokok dan penjelasannya untuk menjamin kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
II. PENGUJIAN NORMA TERHADAP BATU UJI KONSTITUSI
Bahwa, dalam perkara a quo dimaksudkan untuk dilakukan pengujian terhadap
frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
No. 37 Tahun 2004 (UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).
III. PANDANGAN AHLI
Bahwa terhadap Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 terdapat kekeliruan atau
kesalahan redaksional yang bersifat administratif yang tidak berkaitan dengan
109
substansi (clerical error), yang mana kata “pengadilan” pada pasal tersebut
keduanya seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital “P”, sehingga
seharusnya dimaknai sebagai Pengadilan Niaga yang merujuk pada Pasal 1
angka 7 UU 37 Tahun 2004.
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan. Perselisihan tersebut di pengadilan.”
Pasal 1 angka 7 UU 37/2004
“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”
Oleh karena norma pokok Pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 memiliki clerical
error yang mana “pengadilan” seharusnya dimaknai sebagai Pengadilan Niaga,
maka pencantuman frasa “pengadilan tinggi” pada Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) adalah tidak berkelindan antara norma pokok pasal dan penjelasannya.
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
“Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan
negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”
Adapun jika dipersandingkan dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU
37/2004, upaya hukum yang dapat diajukan dalam proses kepailitan adalah
upaya hukum kasasi sebagaimana, sehingga pengadilan tinggi pada hakikatnya
tidak memiliki kompetensi dalam prosedur kepailitan.
Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004
“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”
Namun, pada hakikatnya upaya hukum banding tetap dikenal eksistensinya di
dalam proses kepailitan melalui Pasal 68 ayat (1) UU 37/2004. Namun, banding
yang dimaksud dalam hal ini bukanlah banding sebagaimana yang dikenal dalam
perkara perdata umum yang secara prosedur diajukan kepada Pengadilan
Tinggi, melainkan renvoi prosedur yang diajukan kepada Pengadilan Niaga,
serta diperiksa oleh Majelis Hakim Pemutus melalui nomor perkara yang sama
dengan nomor perkara kepailitan di mana penetapan Hakim Pengawas tersebut
dibuat.
110
Pasal 68 ayat (1) UU 37/2004
“Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari
setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke
Pengadilan.”
Sehingga Pengadilan Tinggi dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) lagi-lagi tidak
berkorelasi dengan norma pokok, dan terdapat disharmonisasi antara norma
pada Pasal 127 ayat (1) dengan penjelasannya.
IV. KESIMPULAN AHLI
Berdasarkan uraian mengenai objek pengujian, konstruksi norma pokok pada
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, serta keterkaitannya dengan Penjelasan Pasal
127 ayat (1), Ahli menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Frasa “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 seharusnya
dimaknai sebagai Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 7 UU 37 Tahun 2004;
2. Penggunaan huruf kecil pada kata “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1)
merupakan kekeliruan redaksional atau clerical error dalam norma pokok
pasal;
3. Pencantuman “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak
berkelindan dengan norma pokok, karena prosedur kepailitan tidak
menempatkan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga yang berwenang
memeriksa perkara kepailitan pada tingkat banding;
4. Upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah
kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu, mekanisme banding yang dimaksud
terhadap penetapan Hakim Pengawas merupakan renvoi prosedur yang
diperiksa oleh Pengadilan Niaga melalui Hakim Pemutus
5. Ketidaksesuaian antara norma pokok dan penjelasan tersebut menimbulkan
disharmonisasi norma dan berpotensi mengurangi kepastian hukum.
Dengan demikian, menurut pendapat Ahli frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI 1945.
Tiur Henny Monica, S.H., M.H.
B. Pendapat Ahli Pemohon Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.
Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 243/PUU-XXIV/2026 Perihal
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
111
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kepastian Hukum dalam Kekhususan Hukum Acara Kepailitan dan PKPU:
Kontradiksi Internal dalam Penjelasan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Oleh:
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H.
Presiden Direktur Justitia Training Center
Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia (AKPI)
PENDAHULUAN
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, objek yang menjadi perhatian adalah frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1). Persoalan konstitusional
yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan suatu istilah dalam
penjelasan undang-undang, melainkan berkaitan dengan kesesuaian antara
penjelasan tersebut dengan konstruksi hukum acara kepailitan dan PKPU secara
keseluruhan, khususnya mengenai forum peradilan dan upaya hukum yang tersedia
dalam penyelesaian perselisihan mengenai piutang.
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur
mekanisme penyelesaian terhadap bantahan atas daftar piutang dalam proses
kepailitan. Namun, Penjelasan terhadap ketentuan tersebut menyatakan bahwa
yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah “pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
atau Mahkamah Agung”. Pencantuman “pengadilan tinggi” tersebut menimbulkan
persoalan karena hukum acara kepailitan dan PKPU memiliki karakter khusus yang
justru meniadakan jenjang banding. Pasal 11 ayat (1), misalnya, secara khusus
menentukan mekanisme upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit melalui
kasasi kepada Mahkamah Agung, sementara Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit
menentukan bahwa permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Dengan demikian, terdapat persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar
perbedaan redaksional. Di satu sisi, sistem norma Undang-Undang Kepailitan dan
112
PKPU secara tegas membatasi upaya hukum dan meniadakan banding terhadap
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1); di sisi lain, penjelasan
terhadap ketentuan tersebut justru menyebut Pengadilan Tinggi sebagai salah satu
lembaga yang termasuk dalam pengertian “pengadilan”. Pertentangan tersebut
perlu ditempatkan dalam perspektif negara hukum dan jaminan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945.
Atas dasar itu, analisis dalam perkara a quo tidak cukup dilakukan dengan
membaca Penjelasan Pasal 127 ayat (1) secara terpisah. Ketentuan tersebut harus
dibaca sebagai bagian dari satu sistem hukum acara yang memiliki tujuan, asas,
dan karakteristik khusus. Dari perspektif tersebut, persoalan yang hendak dijelaskan
adalah apakah pencantuman frasa “pengadilan tinggi” masih dapat dipertahankan
dalam suatu rezim hukum acara yang secara sistematis meniadakan jenjang
banding dan menempatkan kecepatan, efisiensi, serta kepastian sebagai karakter
fundamentalnya.
PEMBAHASAN
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Perihal Kepastian Hukum
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Prinsip negara hukum tersebut tidak berhenti pada keharusan adanya
peraturan perundang-undangan, melainkan mensyaratkan bahwa hukum harus
mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan sekaligus
membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak berlangsung secara
sewenang-wenang. Dalam kerangka tersebut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
memberikan jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil. Kepastian
hukum karenanya merupakan salah satu elemen fundamental dalam negara hukum
karena melalui kepastian hukum setiap orang dapat mengetahui hukum yang
berlaku, memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya, dan memperoleh
perlindungan terhadap tindakan negara yang arbitrer.
Kepastian hukum tidak dapat direduksi menjadi sekadar keberadaan suatu
norma dalam teks peraturan perundang-undangan. Suatu norma baru dapat
memberikan kepastian apabila norma tersebut dirumuskan dengan tingkat kejelasan
yang memadai, dapat diakses dan dipahami oleh subjek hukum, serta dapat
diprediksi penerapannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan memberikan pesan
113
normatif yang berbeda atau bahkan bertentangan mengenai keadaan hukum yang
sama, subjek hukum kehilangan kemampuan untuk menentukan tindakan yang
sesuai dengan hukum. Dalam konteks hukum acara, persoalan tersebut menjadi
semakin penting karena kepastian hukum tidak hanya menentukan hak dan
kewajiban para pihak, tetapi juga menentukan forum yang berwenang, prosedur
yang harus ditempuh, jangka waktu pemeriksaan, serta upaya hukum yang tersedia.
Dalam kerangka tersebut, Venice Commission menempatkan kepastian
hukum sebagai salah satu prinsip fundamental Rule of Law dan menguraikannya ke
dalam lima kategori esensial, yaitu accessibility and foreseeability of the law, stability
and consistency of law, legal certainty in court decisions, prinsip-prinsip dasar
kepastian hukum yang mencakup antara lain legitimate expectations, non-
retroactivity, nullum crimen et nulla poena sine lege, res judicata, dan ne bis in idem,
serta legal certainty and new technologies. Untuk perkara a quo, dua prinsip yang
memiliki relevansi paling langsung adalah accessibility and foreseeability serta
stability and consistency of law, karena keduanya berkaitan langsung dengan
kemampuan subjek hukum untuk memahami suatu norma dan memperkirakan
bagaimana norma tersebut akan diterapkan dalam suatu sistem hukum.
1. Accessibility and Foreseeability
Prinsip accessibility and foreseeability pada dasarnya menghendaki agar
hukum dapat diketahui dan dipahami oleh subjek hukum sehingga mereka dapat
mengatur perilakunya sesuai dengan hukum. Venice Commission menegaskan
bahwa
legal
certainty
merupakan
prinsip
fundamental
yang
menjamin
keterprediksian dan stabilitas aturan hukum:
“it makes it possible to ensure peace and order in a society and contributes to legal
effectiveness by enabling individuals to have sufficient knowledge of the law to be
able to comply with it. It also provides individuals with a means by which they can
measure whether there has been arbitrariness in the exercise of state power …
Foreseeability means not only that the law must be published in advance of
implementation and, where possible, be foreseeable as to its legal and factual
effects, it must also be formulated with sufficient precision and clarity to enable legal
subjects to regulate their conduct in conformity with it.”
Hukum harus dapat diakses dan dirumuskan dengan bahasa yang cukup
jelas sehingga subjek hukum dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan
yang dilakukannya. Keterprediksian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan
suatu aturan secara formal, tetapi juga dengan kemampuan subjek hukum untuk
memahami bagaimana aturan tersebut akan berfungsi dalam praktik.
114
Prinsip tersebut memiliki arti khusus dalam hukum acara. Ketika undang-
undang mengatur bahwa suatu sengketa harus diperiksa oleh lembaga peradilan
tertentu, maka subjek hukum harus dapat menentukan secara pasti forum yang
berwenang serta tahapan prosedural yang dapat ditempuh. Demikian pula, ketika
suatu undang-undang menutup suatu upaya hukum, ketentuan tersebut harus dapat
dipahami secara konsisten sehingga para pihak tidak dibebani risiko untuk
menebak-nebak apakah suatu upaya hukum tersedia atau tidak. Kepastian
mengenai forum dan upaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
foreseeability karena keduanya menentukan bagaimana seseorang akan
menggunakan hak-haknya dalam proses peradilan.
Dalam perkara a quo, persoalan tersebut menjadi konkret ketika Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) menyebut Pengadilan Tinggi sebagai salah satu lembaga yang
dimaksud dengan “pengadilan”, sementara Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit
menutup upaya banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (1). Bagi subjek hukum, dua konstruksi tersebut menghasilkan pertanyaan
yang tidak sederhana, bahwa apakah penyelesaian perselisihan tersebut tunduk
pada konstruksi khusus hukum kepailitan yang meniadakan banding, ataukah
penyebutan Pengadilan Tinggi dalam penjelasan membuka kemungkinan adanya
tahapan pemeriksaan pada tingkat banding?
2. Stability and Consistency
Kepastian hukum juga menghendaki adanya stabilitas dan konsistensi dalam
sistem hukum. Stability and consistency of law mengandung gagasan bahwa hukum
harus membentuk suatu kesatuan normatif yang koheren sehingga subjek hukum
dapat mengandalkan aturan yang berlaku ketika mengatur kepentingannya. Hukum
memang dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai perkembangan
masyarakat, tetapi perubahan tersebut tidak boleh menghasilkan inkonsistensi yang
membuat hukum kehilangan fungsi sebagai pedoman yang dapat dipercaya.
Konsistensi tersebut berlaku pula secara internal dalam satu undang-undang.
Suatu undang-undang bukanlah kumpulan ketentuan yang berdiri sendiri-sendiri,
melainkan suatu sistem norma yang harus dibaca secara koheren. Karena itu,
norma yang satu tidak dapat dimaknai sedemikian rupa sehingga menghasilkan
akibat yang bertentangan dengan norma lain yang secara langsung berkaitan
dengannya. Terlebih lagi apabila ketentuan yang satu secara eksplisit merujuk
ketentuan yang lain. Dalam keadaan demikian, konsistensi bukan lagi persoalan
115
pilihan interpretasi, tetapi merupakan syarat agar keseluruhan sistem hukum dapat
berfungsi secara rasional dan dapat diprediksi.
Dalam konteks ini, larangan terhadap kontradiksi internal merupakan
konsekuensi logis dari prinsip stability and consistency. Apabila norma pokok
meniadakan suatu mekanisme hukum, penjelasan terhadap norma tersebut tidak
dapat secara bersamaan memberikan makna yang mengandaikan keberadaan
mekanisme yang telah ditiadakan. Penjelasan tidak dapat digunakan untuk
menghidupkan kembali suatu konsekuensi hukum yang secara tegas telah ditutup
oleh norma dalam undang-undang yang sama.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Asas Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan lex specialis terhadap
hukum acara perdata umum. Kekhususan tersebut lahir dari karakter kepailitan dan
PKPU yang berbeda dari sengketa perdata pada umumnya. Kepailitan tidak semata-
mata ditujukan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak, melainkan
merupakan mekanisme penyelesaian kewajiban debitor terhadap para kreditor
secara kolektif, teratur, efektif, dan efisien. Karakter demikian menyebabkan hukum
acara kepailitan dan PKPU dibangun dengan mekanisme yang secara sadar
menyimpangi atau memodifikasi hukum acara perdata umum, antara lain dalam hal
batas waktu pemeriksaan, mekanisme pembuktian, kewenangan pengadilan, serta
upaya hukum.
Secara prinsip, keseluruhan konstruksi hukum acara kepailitan dan PKPU
berorientasi pada proses yang cepat, sederhana, efisien, dan proporsional.
Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menggunakan istilah “speedy
trial” sebagai istilah teknis, desain normatifnya menunjukkan adanya kehendak agar
pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat dan ringkas, sejalan dengan prinsip
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Orientasi tersebut penting
karena kepailitan dan PKPU berkaitan langsung dengan kondisi ketidakpastian
mengenai hubungan utang-piutang, keberlangsungan usaha debitor, serta
kepentingan kolektif para kreditor. Semakin panjang proses berlangsung tanpa
kepastian mengenai status dan penyelesaian kewajiban debitor, semakin besar pula
potensi kerugian yang timbul bagi para pihak yang berkepentingan. Hal ini dikuatkan
dengan uraian berikut:
116
1. Peniadaan Jenjang Banding sebagai Kekhususan Hukum Acara
Kepailitan dan PKPU
Salah satu bentuk paling nyata dari kekhususan hukum acara kepailitan
adalah peniadaan jenjang banding. Dalam hukum acara perdata umum, struktur
upaya hukum pada prinsipnya mengenal pemeriksaan pada Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, kasasi pada Mahkamah Agung, dan dalam kondisi tertentu
peninjauan kembali. Struktur demikian tidak diberlakukan secara utuh dalam hukum
acara kepailitan dan PKPU. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
secara tegas menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan konstruksi
tersebut, pembentuk undang-undang secara sadar meniadakan tahapan banding
dalam perkara kepailitan.
Peniadaan banding bukan merupakan kekosongan hukum, melainkan pilihan
kebijakan hukum acara yang lahir dari karakter kepailitan dan PKPU yang
menghendaki penyelesaian secara cepat dan efisien. Dalam konteks tersebut,
keberadaan Pengadilan Tinggi sebagai jenjang pemeriksaan banding tidak dapat
serta-merta ditarik ke dalam konstruksi hukum acara kepailitan hanya karena hukum
acara perdata umum mengenal jenjang tersebut. Penerapan hukum acara perdata
umum melalui Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tetap harus
ditempatkan dalam kerangka lex specialis, sehingga setiap ketentuan khusus yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus didahulukan
daripada mekanisme umum yang telah dimodifikasinya.
2. Pasal 68 Ayat (2) dan Penutupan Upaya Banding
Konstruksi peniadaan jenjang banding tersebut memperoleh penegasan
yang lebih spesifik dalam Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pasal 68
ayat (1) pada prinsipnya memberikan kemungkinan untuk mengajukan permohonan
banding terhadap penetapan Hakim Pengawas kepada “Pengadilan”. Namun,
kemungkinan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 68 ayat (2) justru menetapkan
secara limitatif sejumlah penetapan yang tidak dapat diajukan banding, termasuk
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
Pasal 68 ayat (2) menyatakan:
“Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2),
Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184
117
ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal
189.”
Pencantuman Pasal 127 ayat (1) secara eksplisit dalam Pasal 68 ayat (2)
memiliki arti normatif yang sangat penting. Pembentuk undang-undang tidak
sekadar menetapkan secara umum bahwa terdapat penetapan-penetapan tertentu
yang tidak dapat diajukan banding, melainkan secara langsung menunjuk Pasal 127
ayat (1) sebagai salah satu penetapan yang dikecualikan dari upaya hukum
tersebut. Dengan demikian, hubungan antara Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 127 ayat
(1) bersifat langsung, spesifik, dan tekstual. Konsekuensinya, terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), tidak tersedia upaya banding.
Konstruksi ini sekaligus menunjukkan bahwa peniadaan banding dalam
perkara a quo bukan merupakan hasil penafsiran yang bersifat asumtif, melainkan
telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Karena Pasal 68 ayat (2) secara
eksplisit merujuk kepada Pasal 127 ayat (1), maka setiap penafsiran mengenai
forum atau tahapan pemeriksaan yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) harus
memperhatikan pembatasan tersebut. Penggunaan suatu istilah yang secara
konseptual menunjuk pada jenjang banding tidak seharusnya ditafsirkan sedemikian
rupa sehingga menghidupkan kembali tahapan yang secara tegas telah ditiadakan
oleh Pasal 68 ayat (2).
3. Prinsip Pemeriksaan Cepat dalam Kepailitan dan PKPU
Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa
sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,
hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Ketentuan tersebut
menunjukkan posisi hukum acara perdata umum sebagai hukum acara yang bersifat
melengkapi, bukan sebagai ketentuan yang mengesampingkan kekhususan yang
telah dibentuk oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain, hukum
acara kepailitan dan PKPU tetap memiliki hubungan dengan hukum acara perdata
umum, tetapi hubungan tersebut dibatasi oleh berbagai modifikasi khusus yang
secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Salah satu modifikasi yang mencerminkan karakter khusus tersebut adalah
penetapan tenggat waktu pemeriksaan yang ketat. Dalam perkara kepailitan,
undang-undang membatasi jangka waktu pemeriksaan dan pengambilan putusan,
termasuk pengaturan mengenai pelaksanaan sidang dan batas waktu putusan.
Pembatasan tersebut memperlihatkan kehendak pembentuk undang-undang agar
118
permohonan kepailitan tidak diperiksa melalui mekanisme yang berlarut-larut
sebagaimana sengketa perdata biasa. Kepastian waktu menjadi bagian penting dari
mekanisme kepailitan karena setiap penundaan dapat memengaruhi nilai dan
keberlangsungan harta kekayaan debitor serta kepentingan para kreditor.
Orientasi yang sama tampak lebih jelas dalam PKPU. Pasal 225 ayat (2) dan
ayat (3) menentukan batas waktu yang sangat singkat bagi pengadilan untuk
memberikan PKPU sementara, yaitu paling lambat 3 hari sejak permohonan
didaftarkan apabila permohonan diajukan oleh debitor dan paling lambat 20 hari
sejak pendaftaran apabila permohonan diajukan oleh kreditor. Selanjutnya, Pasal
225 ayat (4) dan Pasal 227 membatasi waktu penyelenggaraan sidang setelah
putusan
PKPU
sementara,
dengan
menentukan
bahwa
sidang
harus
diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 setelah putusan PKPU sementara
diucapkan. Kerangka waktu tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 228 ayat (6)
dan Pasal 230 ayat (1), yang membatasi keseluruhan jangka waktu PKPU beserta
perpanjangannya sampai dengan paling lama 270 hari sejak putusan PKPU
sementara diucapkan.
Rangkaian ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kecepatan merupakan
bagian dari desain normatif hukum kepailitan dan PKPU, bukan sekadar
konsekuensi praktis dari proses peradilan. Pembentuk undang-undang secara sadar
menetapkan kerangka waktu yang ketat untuk memastikan agar ketidakpastian
mengenai hubungan utang-piutang, keberlangsungan usaha, dan kedudukan para
kreditor tidak berlangsung tanpa batas waktu. Dalam kerangka tersebut,
pembatasan upaya hukum, termasuk peniadaan banding terhadap penetapan
tertentu, harus dipahami sebagai bagian dari desain yang sama untuk menjaga
efektivitas dan kepastian proses.
4. Pembuktian Sederhana sebagai Instrumen Percepatan
Orientasi terhadap proses yang cepat juga tercermin dalam prinsip
pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut pada pokoknya mewajibkan
pengadilan untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta
atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan kepailitan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
Pembuktian
sederhana
tersebut
pada
pokoknya
diarahkan
pada
terpenuhinya persyaratan utama kepailitan, yaitu adanya lebih dari satu kreditor dan
119
adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Konstruksi demikian
menunjukkan bahwa pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dimaksudkan
untuk berubah menjadi pemeriksaan yang mendalam dan tidak berkesudahan
terhadap seluruh hubungan hukum para pihak. Mekanisme pembuktian sederhana
menjadi salah satu instrumen untuk menjaga agar pemeriksaan tetap berada dalam
batas yang sesuai dengan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian
kewajiban secara kolektif.
Dengan demikian, pembuktian sederhana tidak dapat dipisahkan dari
orientasi efisiensi dan kepastian waktu dalam hukum kepailitan. Pembatasan
terhadap ruang lingkup pemeriksaan, sebagaimana halnya pembatasan terhadap
tahapan upaya hukum, merupakan bagian dari satu desain hukum acara yang
bertujuan mencegah proses kepailitan berkembang menjadi sengketa perdata biasa
dengan tahapan pemeriksaan yang panjang dan berlapis.
5. Prioritas PKPU terhadap Kepailitan
Orientasi terhadap efisiensi proses juga tercermin dalam hubungan antara
PKPU dan kepailitan. Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepailitan
dan PKPU memberikan prioritas kepada permohonan PKPU apabila permohonan
PKPU dan permohonan pernyataan pailit diperiksa pada waktu yang bersamaan.
Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya pilihan kebijakan hukum untuk
mendahulukan mekanisme yang memberikan ruang bagi penyelesaian atau
restrukturisasi kewajiban debitor sebelum proses kepailitan dilanjutkan.
Pilihan tersebut diperkuat oleh Pasal 260 Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU yang melarang diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap debitor
selama PKPU berlangsung. Larangan tersebut mencegah berlangsungnya prosedur
yang berjalan secara paralel dan berpotensi mengganggu proses restrukturisasi
utang. Dengan demikian, hubungan antara PKPU dan kepailitan juga dibangun
melalui mekanisme yang menghindari tumpang tindih proses dan menjaga agar
penyelesaian kewajiban debitor berlangsung dalam suatu kerangka yang terarah.
Keseluruhan pengaturan tersebut memperlihatkan konsistensi kebijakan
hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa proses harus
berlangsung secara terukur, tidak berlarut-larut, dan memberikan kepastian
terhadap kedudukan para pihak. Kecepatan, efisiensi, dan kepastian dengan
demikian bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang
melekat pada karakter hukum acara kepailitan dan PKPU.
120
6. Kepailitan dan PKPU sebagai Mekanisme yang Efektif, Efisien, dan
Proporsional
Uraian di atas sejalan dengan pandangan Prof. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N.,
dalam Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, halaman 3, yang
menyatakan:
“Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk
penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditor secara lebih efektif,
efisien, dan proporsional.”
Pandangan tersebut menempatkan efektivitas, efisiensi, dan proporsionalitas
bukan semata-mata sebagai konsekuensi praktis dari proses kepailitan, melainkan
sebagai bagian dari tujuan keberadaan lembaga kepailitan. Kepailitan harus mampu
menyediakan mekanisme penyelesaian kewajiban debitor yang memberikan
kepastian bagi para kreditor, sekaligus menjaga agar proses hukum tidak
berkembang menjadi mekanisme yang justru menambah ketidakpastian dan
kerugian.
Atas dasar itu, setiap ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
perlu dibaca sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum acara yang memiliki
karakter khusus. Ketentuan yang berkaitan dengan forum peradilan, tahapan
pemeriksaan, dan upaya hukum tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari desain
besar tersebut. Terlebih ketika undang-undang telah secara eksplisit meniadakan
upaya banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat
(1), maka penafsiran terhadap ketentuan lain yang berkaitan dengan Pasal 127 ayat
(1) harus tetap konsisten dengan pilihan hukum acara tersebut. Konsistensi
demikian diperlukan agar mekanisme kepailitan dan PKPU tetap mencapai tujuan
dasarnya, yaitu menyediakan penyelesaian yang cepat, efektif, efisien, dan
proporsional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang
terlibat.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
Kontradiksi Internal dalam Penjelasan Pasal 127 Ayat (1)
Persoalan konstitusional muncul ketika konstruksi tersebut dibandingkan
dengan Penjelasan Pasal 127 ayat (1), yang menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.”
Secara normatif, penyebutan Pengadilan Tinggi tidak dapat dilepaskan dari fungsi
Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan pada tingkat banding. Oleh karena itu,
121
memasukkan Pengadilan Tinggi ke dalam pengertian “pengadilan” mengandung
konsekuensi bahwa terdapat kemungkinan pemeriksaan perkara pada jenjang
tersebut. Persoalannya, konsekuensi tersebut justru tidak sejalan dengan desain
hukum acara kepailitan dan PKPU yang secara sistematis meniadakan banding.
Kontradiksi tersebut tidak hanya dapat ditemukan secara konseptual, tetapi
dapat ditunjukkan secara tekstual melalui hubungan antara Penjelasan Pasal 127
ayat (1) dengan Pasal 68 ayat (2). Pasal 68 ayat (2) secara eksplisit menyebut Pasal
127 ayat (1) sebagai salah satu ketentuan yang penetapannya tidak dapat diajukan
banding. Artinya, undang-undang sendiri telah memberikan jawaban mengenai
ketersediaan upaya banding terhadap penetapan yang dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1), yaitu tidak tersedia.
Di sinilah letak kontradiksi internal tersebut. Norma dalam Pasal 68 ayat (2)
menutup pintu banding terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (1), sedangkan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) memasukkan Pengadilan
Tinggi yang dipahami sebagai lembaga yang menjalankan fungsi banding ke dalam
pengertian “pengadilan”. Kedua konstruksi tersebut tidak dapat sekaligus
dipertahankan tanpa menghasilkan ketidakpastian mengenai forum yang
berwenang dan tahapan peradilan yang dapat ditempuh.
Persoalan tersebut secara langsung berkaitan dengan prinsip stability and
consistency of law. Ketika satu bagian dari undang-undang meniadakan mekanisme
banding, sedangkan penjelasan yang berkaitan langsung dengan ketentuan
tersebut mengandaikan keberadaan lembaga pada tingkat banding, keseluruhan
sistem norma kehilangan konsistensinya. Penjelasan seharusnya memperjelas
norma, bukan menciptakan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan norma
yang dijelaskannya.
Pada saat yang sama, kontradiksi tersebut juga mengganggu accessibility
and foreseeability. Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak
memperoleh kepastian yang memadai mengenai forum penyelesaian perselisihan.
Mereka dapat berhadapan dengan dua konstruksi yang berbeda: konstruksi
pertama menyatakan bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) tidak dapat diajukan banding berdasarkan Pasal 68 ayat (2); konstruksi
kedua, berdasarkan Penjelasan Pasal 127 ayat (1), membuka kemungkinan bahwa
“pengadilan” mencakup Pengadilan Tinggi. Ketidakpastian mengenai forum dan
122
upaya hukum seperti ini mempunyai konsekuensi langsung terhadap hak prosedural
para pihak.
Lebih dari itu, keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) tidak selaras dengan keseluruhan jiwa Undang-Undang Kepailitan dan
PKPU. Sebagaimana telah diuraikan, hukum kepailitan dibangun atas kebutuhan
untuk menyelesaikan persoalan debitor dan kreditor secara cepat, efektif, efisien,
dan proporsional. Pembatasan waktu pemeriksaan, pembuktian sederhana,
prioritas PKPU, pembatasan jangka waktu PKPU, serta peniadaan jenjang banding
merupakan satu rangkaian kebijakan hukum yang menunjukkan orientasi tersebut.
Dalam sistem yang demikian, menghadirkan kembali Pengadilan Tinggi melalui
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) justru menciptakan konstruksi yang bertolak belakang
dengan desain hukum acara yang dibangun oleh undang-undang itu sendiri.
Karena itu, persoalan ini tidak tepat dipandang sebagai kekurangcermatan
penulisan (clerical error) semata. Suatu kesalahan redaksional pada dasarnya tidak
mengubah substansi, struktur kewenangan, atau akibat hukum suatu norma.
Sementara itu, keberadaan frasa “pengadilan tinggi” dalam perkara a quo berpotensi
memengaruhi penentuan forum, tahapan pemeriksaan, serta pemahaman
mengenai tersedia atau tidaknya upaya hukum. Dengan demikian, frasa tersebut
memiliki implikasi substantif terhadap bekerjanya hukum acara kepailitan dan
PKPU.
Apabila suatu frasa dalam penjelasan dapat menghasilkan konsekuensi yang
bertentangan dengan norma pokok dan ketentuan lain yang secara eksplisit
berkaitan dengannya, maka persoalan yang muncul bukan lagi semata-mata
bagaimana
memperbaiki
redaksi,
melainkan
bagaimana
mengembalikan
konsistensi sistem hukum agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Dalam
perkara a quo, koreksi terhadap frasa tersebut diperlukan bukan karena alasan
estetika perumusan peraturan, tetapi karena keberadaannya telah menciptakan
pertentangan normatif yang berdampak terhadap kepastian forum dan upaya
hukum.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,
KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa prinsip
negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945
menuntut hadirnya sistem hukum yang memberikan kepastian hukum yang adil
123
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum
dalam pengertian tersebut tidak cukup hanya dengan adanya norma tertulis, tetapi
mensyaratkan hukum yang dapat diakses dan diprediksi penerapannya
(accessibility and foreseeability), serta tersusun secara stabil, konsisten, dan
koheren (stability and consistency). Dalam konteks hukum acara, tuntutan tersebut
mengharuskan
adanya
kepastian
mengenai
forum
peradilan,
prosedur
pemeriksaan, dan upaya hukum yang tersedia, karena ketiganya menentukan
kemampuan setiap orang untuk menggunakan dan mempertahankan haknya
secara efektif di hadapan hukum.
Konstruksi tersebut tercermin dalam karakter khusus Undang-Undang
Kepailitan dan PKPU sebagai lex specialis yang dirancang untuk menyelesaikan
persoalan debitor dan kreditor secara cepat, sederhana, efektif, efisien, dan
proporsional. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pembatasan waktu pemeriksaan,
pembuktian sederhana, prioritas PKPU, pembatasan jangka waktu PKPU, serta
peniadaan jenjang banding. Secara khusus, Pasal 68 ayat (2) secara tegas
menyebut Pasal 127 ayat (1) sebagai salah satu ketentuan yang penetapannya tidak
dapat diajukan banding. Oleh karena itu, peniadaan banding dalam konteks tersebut
merupakan bagian dari desain hukum acara kepailitan dan PKPU, bukan
kekosongan hukum yang dapat diisi dengan menarik kembali mekanisme banding
dalam hukum acara perdata umum.
Dalam konstruksi demikian, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) menimbulkan kontradiksi internal karena memberikan pengertian
“pengadilan” yang mencakup Pengadilan Tinggi, sementara Pasal 68 ayat (2)
secara eksplisit menutup upaya banding terhadap penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1). Kontradiksi tersebut secara langsung
bertentangan dengan prinsip stability and consistency of law dan sekaligus
mengganggu accessibility and foreseeability, karena menciptakan ketidakpastian
mengenai forum peradilan dan tahapan upaya hukum yang sesungguhnya tersedia.
Dengan demikian, persoalan tersebut
bukan
sekadar kekurangcermatan
redaksional (clerical error), melainkan pertentangan substantif yang memengaruhi
konstruksi hukum acara dan tidak sesuai dengan jiwa, asas, serta desain Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU.
Atas dasar itu, Ahli berpendapat bahwa frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipertahankan
124
dalam sistem hukum yang secara tegas meniadakan jenjang banding terhadap
penetapan
tersebut.
Keberadaan
frasa
tersebut
telah
menghasilkan
ketidakselarasan internal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan pada
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU patut dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat
C. KETERANGAN AHLI PEMOHON Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B
Ponto, ST, SH, MH
KETERANGAN AHLI
Perkara Nomor 243/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Disampaikan oleh:
Nama
: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B Ponto, ST, SH, MH
Jabatan / Keahlian
: Hukum Tata negara
Diajukan oleh
: Para Pemohon
Tempat, tanggal
: Jakarta, 2 September 2026
Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.
Perkenankan saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas
kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara a quo.
Keterangan ini saya sampaikan dalam kapasitas keilmuan, bukan sebagai kuasa
atau pendukung kepentingan salah satu pihak. Kesimpulan yang saya ajukan
adalah kesimpulan akademik atas konstitusionalitas norma, sementara penilaian
akhir sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah.
I. RUANG LINGKUP KETERANGAN
1. Keterangan ini dibatasi pada empat persoalan:
a. kedudukan Penjelasan pasal dalam sistem peraturan perundang-
undangan Indonesia dan batas-batas konstitusionalnya;
b. struktur normatif Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 beserta Penjelasannya,
dan mengapa struktur tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan;
125
c. relevansi dan keterbatasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
015/PUU-III/2005 terhadap permohonan a quo;
d. kerugian konstitusional yang secara wajar dapat dipastikan timbul bagi
kurator dan pengurus sebagai pelaksana norma tersebut.
2.
Saya tidak akan memberikan pendapat mengenai perkara konkret yang
sedang atau pernah ditangani Para Pemohon. Keterangan ini bersifat norm-
oriented, bukan case-oriented.
II.
KEDUDUKAN
PENJELASAN
DALAM
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
3.
Penjelasan pasal bukanlah norma. Ia adalah instrumen tafsir resmi pembentuk
undang-undang yang berfungsi memperjelas maksud rumusan dalam batang
tubuh.
Dalam
kepustakaan
hukum
perundang-undangan
Indonesia,
kedudukan ini bersifat ancillary — melekat dan tunduk pada batang tubuh,
bukan sederajat, apalagi mengungguli.
4.
Konsekuensi logis dari kedudukan tersebut ada tiga:
a. Penjelasan tidak boleh memuat rumusan yang berisi norma baru;
b. Penjelasan tidak boleh memperluas, mempersempit, atau mengubah
makna norma yang dijelaskannya;
c. Penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membentuk
peraturan lebih lanjut.
Ketiga larangan tersebut tertuang dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022. [Mohon dilengkapi nomor angka Lampiran II yang tepat
sebelum penyerahan]
5.
Pelanggaran atas larangan tersebut bukan semata cacat teknik legislasi. Ia
berubah menjadi persoalan konstitusional ketika akibatnya adalah warga
negara tidak lagi dapat mengetahui isi kewajiban dan haknya dari membaca
undang-undang itu sendiri. Di titik itulah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
terlanggar.
6.
Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menempatkan Penjelasan sebagai
objek pengujian yang berdiri sendiri, dan telah pula menyatakan Penjelasan
tertentu bertentangan dengan UUD NRI 1945 ketika Penjelasan tersebut
menciptakan norma yang tidak ditemukan dalam batang tubuh. [Lengkapi
126
dengan 2–3 nomor putusan yang telah diverifikasi] Dengan demikian, tidak
terdapat persoalan kewenangan dalam permohonan a quo.
III. ANATOMI PASAL 127 AYAT (1) DAN PENJELASANNYA
7.
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 berbunyi:
"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut
telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di pengadilan."
Penjelasannya berbunyi:
"Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini adalah
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung."
8. Perhatikan bahwa dalam satu kalimat norma terdapat dua kali penggunaan
kata "pengadilan":
Kata
Anak kalimat
Fungsi
Makna
menurut
Putusan 015/PUU-
III/2005
Pertama
"…sekalipun
perselisihan
tersebut telah diajukan ke
pengadilan…"
Menerangkan
keadaan yang
sudah terjadi
Peradilan umum (PN
/ PT / MA)
Kedua
"…menyelesaikan
perselisihan
tersebut
di
pengadilan."
Perintah Hakim
Pengawas
—
inilah normanya
Pengadilan Niaga
9.
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menggunakan rumusan "‘pengadilan’ dalam
ayat ini" — tanpa membedakan yang mana di antara kedua kata itu yang
dijelaskan. Inilah cacat rumusan yang menjadi pokok perkara ini. Sebuah
penjelasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan justru menjadi
sumber keraguan, karena ia menempel pada dua rujukan sekaligus yang
maknanya berlawanan.
10. Konteks sistematis menunjukkan bahwa perintah Hakim Pengawas pada anak
kalimat kedua tidak mungkin ditujukan kepada peradilan umum:
a. Pasal 1 angka 7 UU 37/2004 menentukan bahwa "Pengadilan" dalam
undang-undang ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan
umum;
127
b. Pasal 127 ayat (2) mensyaratkan advokat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, sedangkan Pasal 7 adalah ketentuan yang mengatur
beracara di Pengadilan Niaga. Persyaratan ini menjadi tidak bermakna
apabila forumnya adalah pengadilan negeri biasa;
c. Pasal 127 ayat (3) menentukan bahwa perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperiksa secara sederhana. Pemeriksaan secara
sederhana adalah karakteristik Pengadilan Niaga, bukan karakteristik
pemeriksaan perdata umum yang dapat berlangsung bertahun-tahun;
d. Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasannya menempatkan perkara yang
berkaitan dengan harta pailit — termasuk perkara di mana kurator
menjadi salah satu pihak — sebagai kewenangan Pengadilan Niaga.
11. Dengan demikian, secara sistematis dan teleologis, forum renvoi adalah
Pengadilan Niaga. Namun secara tekstual, Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
menyatakan sebaliknya, karena ia menyebut tiga forum lain dan tidak
menyebut Pengadilan Niaga sama sekali. Bagi pembaca yang tidak memiliki
akses pada risalah pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah,
teks itulah satu-satunya pegangan.
IV. PUTUSAN MK NOMOR 015/PUU-III/2005: PENGAKUAN CACAT YANG
TIDAK PERNAH DIPERBAIKI
12. Saya perlu mengangkat sendiri putusan ini, karena putusan inilah yang
menjadi sandaran utama pihak Pemerintah, dan menurut hemat saya justru di
dalamnya terletak alasan terkuat untuk mengabulkan permohonan a quo.
13. Dalam perkara tersebut, Pemohon — yang juga seorang kurator —
mendalilkan bahwa Pasal 127 ayat (1) dan Penjelasannya tidak memberikan
kepastian hukum mengenai pengadilan mana yang berwenang: Pengadilan
Niaga atau Pengadilan Negeri.
14. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, pada pokoknya:
a. bahwa kata "pengadilan" pada anak kalimat kedua seharusnya ditulis
dengan huruf kapital, karena yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga;
b. bahwa
penulisan
dengan
huruf
kecil
tersebut
merupakan
kekurangcermatan penulisan (clerical error) pembentuk undang-undang;
c. bahwa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak keliru sepanjang dipahami
sebagai menjelaskan kata "pengadilan" pada anak kalimat pertama saja;
d. bahwa dengan pemahaman demikian, Pasal 127 ayat (1) beserta
Penjelasannya tidak bertentangan dengan konstitusi.
15. Dari putusan itu saya menarik tiga kesimpulan yang, menurut saya, sangat
menentukan dalam perkara ini.
128
Pertama, Mahkamah sendiri telah menyatakan bahwa terdapat cacat
perumusan pada norma a quo. Ini bukan dalil Pemohon, melainkan temuan
Mahkamah. Yang diperdebatkan sekarang bukan lagi ada atau tidaknya cacat,
melainkan apakah cacat tersebut telah menjadi persoalan konstitusional.
Kedua, Putusan 015/PUU-III/2005 pada hakikatnya adalah putusan
konstitusional bersyarat yang syaratnya diletakkan di dalam pertimbangan
hukum, bukan di dalam amar. Amar putusan tidak memuat rumusan
"sepanjang dimaknai". Akibatnya, tafsir penyelamat itu tidak pernah masuk ke
dalam Lembaran Negara, tidak pernah menyertai teks undang-undang dalam
bentuk apa pun, dan praktis tidak dikenal oleh sebagian besar pengguna
norma. Teks yang dibaca praktisi, hakim pengawas, kreditor, dan debitor hari
ini adalah teks tahun 2004 yang sama sekali tidak berubah.
Ketiga, dan ini yang paling penting: telah lewat lebih dari dua puluh tahun. Pada
2005, Mahkamah dapat secara wajar berasumsi bahwa penafsiran dalam
pertimbangan hukum akan menuntun praktik, dan bahwa pembentuk undang-
undang akan memperbaiki kekeliruan redaksional yang telah ditunjuk secara
terang oleh Mahkamah. Asumsi itu tidak terpenuhi. Kekeliruan redaksional
yang dibiarkan selama dua dekade, setelah secara resmi ditemukan oleh
pengawal konstitusi, berubah sifatnya. Ia tidak lagi sekadar persoalan teknik
legislasi; ia menjadi keadaan berkelanjutan yang menghalangi warga negara
memperoleh kepastian hukum yang adil.
16. Saya ingin menegaskan implikasi metodologis dari poin ini. Argumentasi
bahwa penghapusan frasa "pengadilan tinggi" akan mengubah konstruksi
norma yang telah memperoleh kejelasan melalui penafsiran Mahkamah
mengandaikan bahwa kejelasan itu memang telah diperoleh. Yang perlu diuji
di persidangan ini adalah justru pengandaian tersebut: apakah setelah dua
puluh satu tahun, kejelasan itu benar-benar sampai kepada pengguna norma?
Bukti-bukti empiris tentang disparitas forum pengajuan gugatan renvoi di
lapangan menjadi relevan untuk menjawabnya.
V. KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL, BUKAN
SEKADAR ASAS
17. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menempatkan kepastian hukum yang adil
sebagai hak, bukan sebagai cita-cita atau asas pembentukan peraturan
129
semata. Konsekuensinya, ketidakpastian yang timbul dari rumusan norma
adalah pelanggaran hak, bukan sekadar kelemahan teknis.
18. Jan M. Otto merumuskan kepastian hukum yang nyata (real legal certainty)
melalui beberapa syarat kumulatif, yang pertama adalah tersedianya aturan
hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (accessible). Unsur
accessible inilah yang gagal dipenuhi norma a quo: pengguna norma harus
menempuh tiga lapis penalaran — membedakan dua kata identik dalam satu
kalimat, mengetahui bahwa salah satunya salah tulis, dan menemukan
putusan Mahkamah tahun 2005 — sebelum dapat mengetahui forum mana
yang benar.
19. Lon L. Fuller, dalam delapan prinsip inner morality of law, menempatkan clarity
sebagai syarat agar suatu aturan layak disebut hukum. Hukum yang tidak
dapat dimengerti kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Norma
yang hanya dapat dimengerti melalui rekonstruksi yudisial atas kesalahan ketik
pembentuknya, menurut hemat saya, berada tepat di ambang batas yang
dimaksud Fuller.
20. Peter Mahmud Marzuki menekankan dua muatan kepastian hukum: adanya
aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh
dan
tidak
boleh
dilakukan,
serta
keamanan
hukum
individu
dari
kesewenangan. Bagi kurator, ketidakjelasan forum berdampak langsung pada
keduanya.
21. Perlu ditambahkan dimensi lex certa dalam konteks negara hukum Pasal 1
ayat (3) UUD NRI 1945: norma hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Norma
yang menghasilkan dua kemungkinan forum dengan kompetensi absolut yang
berbeda tidak dapat diprediksi akibat hukumnya.
VI. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG SPESIFIK BAGI KURATOR DAN
PENGURUS
22. Kerugian di sini bukan kerugian abstrak warga negara pada umumnya,
melainkan kerugian yang melekat pada posisi struktural kurator dan pengurus
dalam proses kepailitan. Saya uraikan mekanismenya.
23. Kurator tidak memiliki kebebasan memilih. Pasal 127 ayat (1) menempatkan
kurator sebagai penerima perintah Hakim Pengawas. Ketika perintah itu
berbunyi "selesaikan di pengadilan" sementara undang-undang tidak memberi
130
kejelasan pengadilan mana, kurator berada dalam posisi wajib bertindak tanpa
dasar yang pasti.
24. Kesalahan forum berakibat fatal dan tidak dapat dipulihkan secara sederhana.
Kompetensi absolut bersifat van openbare orde; ia dapat diperiksa hakim
secara ex officio dan dapat dipersoalkan pada setiap tahap pemeriksaan.
Gugatan renvoi yang salah forum berujung pada putusan yang menyatakan
pengadilan tidak berwenang, sehingga seluruh waktu dan biaya yang telah
dikeluarkan dari harta pailit menjadi sia-sia.
25. Akibatnya menjalar ke seluruh proses pemberesan. Pencocokan piutang
adalah simpul yang menentukan struktur dan besaran tagihan. Selama
perselisihan renvoi belum tuntas, daftar pembagian tidak dapat difinalisasi.
Berlarutnya proses ini bertentangan dengan gagasan dasar pembentukan
Pengadilan Niaga sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum UU
37/2004, yaitu penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan
efektif.
26. Risiko tersebut berujung pada tanggung jawab pribadi. Pasal 72 UU 37/2004
menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator
dengan demikian dihadapkan pada risiko pertanggungjawaban atas
konsekuensi dari ketidakjelasan yang bukan berasal dari perbuatannya,
melainkan dari rumusan undang-undang.
27. Dengan konstruksi ini, kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana
ditetapkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor 011/PUU-V/2007 terpenuhi. Hubungan sebab akibat (causal verband)
bersifat langsung: sumber ketidakpastian adalah rumusan Penjelasan itu
sendiri, dan dengan dikoreksinya rumusan tersebut, ketidakpastian itu tidak
lagi terjadi.
VII. ANOMALI SISTEMIK: SATU ISTILAH, BEBERAPA MAKNA
28. Persoalan norma a quo tidak berdiri sendiri. UU 37/2004 menggunakan istilah
yang sama dengan makna berbeda pada beberapa tempat, sehingga
memperkuat dalil kejelasan rumusan.
29. Istilah "pengadilan" digunakan dalam sekurang-kurangnya tiga pengertian:
sebagai Pengadilan Niaga (Pasal 1 angka 7, dengan huruf kapital), sebagai
peradilan umum (anak kalimat pertama Pasal 127 ayat (1)), dan sebagai
131
Pengadilan Niaga namun ditulis dengan huruf kecil (anak kalimat kedua Pasal
127 ayat (1)).
30. Istilah "banding" digunakan secara sui generis. Pasal 68 UU 37/2004
menentukan:
(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5
(lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan
permohonan banding ke Pengadilan. (2) Permohonan banding
tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat
(2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183
ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), Pasal 186, Pasal 188; dan Pasal 189.
Ketentuan ini penting untuk dicermati dari tiga sisi.
a. Kata "banding" pada ayat (1) tidak merujuk pada upaya hukum ke
Pengadilan Tinggi. Rumusannya adalah "banding ke Pengadilan",
sedangkan Pasal 1 angka 7 mendefinisikan "Pengadilan" sebagai
Pengadilan Niaga. Yang dimaksud karenanya adalah keberatan kepada
majelis Pengadilan Niaga atas penetapan Hakim Pengawas pada
pengadilan yang sama — sebuah mekanisme koreksi internal, bukan
upaya hukum bertingkat.
b. Penetapan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127 ayat (1) justru
dikecualikan dari mekanisme tersebut. Pembentuk undang-undang
dengan sengaja menutup segala keberatan atas perintah renvoi demi
kecepatan proses. Desain ini memperkuat dalil Para Pemohon: batang
tubuh
menutup
pintu
keberatan
serapat
mungkin,
sementara
Penjelasannya
justru
menampilkan
lembaga
peradilan
yang
mengesankan pintu itu terbuka.
c. Pasal 68 tidak menyembuhkan ambiguitas yang dimohonkan pengujian.
Yang dikecualikan adalah penetapan Hakim Pengawas, bukan persoalan
pengadilan mana yang berwenang memeriksa bantahan tersebut, dan
bukan pula upaya hukum terhadap putusan renvoi. Persoalan forum tetap
tidak terjawab.
31. Terlihat bahwa dalam satu undang-undang yang sama, kata "banding" dipakai
untuk suatu permohonan yang ditujukan kepada pengadilan tingkat pertama,
sementara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) menampilkan Pengadilan Tinggi.
Bergantungnya makna suatu norma pada penggunaan huruf kapital, pada
132
preposisi ("ke" versus "di"), dan pada konteks yang tersebar di beberapa pasal,
adalah indikator kuat bahwa asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf f UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak
terpenuhi.
32. Saya perlu menyampaikan secara jujur di hadapan Mahkamah bahwa apabila
keseluruhan konteks tersebut dibaca secara cermat oleh seorang ahli, makna
norma memang dapat direkonstruksi. Justru itulah persoalannya. Kepastian
hukum tidak diukur dari kemampuan ahli merekonstruksi makna, melainkan
dari kemampuan pengguna norma memahaminya dari teks. Norma yang
memerlukan keahlian khusus untuk sekadar mengetahui forum yang
berwenang bukanlah norma yang memberikan kepastian hukum yang adil.
VIII. PERKARA A QUO BUKAN NE BIS IN IDEM
33. Saya mengantisipasi keberatan bahwa permohonan a quo telah tertutup oleh
Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 dan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi.
34. Menurut hemat saya, keberatan tersebut tidak beralasan, dengan empat
argumen:
a. Objek pengujiannya lebih spesifik. Perkara 2005 menguji Pasal 127 ayat
(1) beserta Penjelasannya secara keseluruhan. Permohonan a quo
menguji satu frasa tertentu di dalam Penjelasan. Presisi objek ini
membawa Mahkamah pada persoalan yang berbeda.
b. Alasan
permohonannya
berbeda.
Perkara
2005
mendalilkan
pertentangan antara Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 3 ayat (1).
Permohonan a quo mendalilkan bahwa Penjelasan memuat rumusan
yang berkarakter norma dan tidak selaras dengan arsitektur upaya
hukum dalam UU 37/2004 — dalil yang sama sekali tidak diperiksa pada
2005.
c. Kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan telah
berubah secara material. Ketentuan mengenai larangan Penjelasan
memuat norma sebagaimana kini tertuang dalam UU 12/2011 jo. UU
13/2022 beserta Lampirannya belum menjadi rujukan pada saat perkara
2005 diperiksa. Standar pengujian yang tersedia bagi Mahkamah hari ini
karenanya berbeda.
d. Terdapat keadaan baru yang bersifat empiris. Dua puluh satu tahun
praktik setelah putusan tersebut merupakan fakta yang tidak dan tidak
133
mungkin dipertimbangkan pada 2005: fakta bahwa tafsir penyelamat
Mahkamah tidak sampai kepada pengguna norma.
35. Mahkamah telah beberapa kali meninjau kembali pendiriannya atas norma
yang sama ketika terdapat perkembangan keadaan atau alasan pengujian
yang berbeda. Perkara a quo berada tepat dalam kategori tersebut.
IX. KESIMPULAN DAN PANDANGAN MENGENAI BENTUK AMAR
36. Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya sampai pada kesimpulan berikut.
a. Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak menjalankan fungsinya
sebagai penjelas. Ia justru menjadi sumber ketidakjelasan, karena
merujuk secara tidak terpilah pada dua kata "pengadilan" yang maknanya
berlawanan dalam satu kalimat norma.
b. Ketidakjelasan tersebut telah diakui sendiri oleh Mahkamah sebagai
kekurangcermatan pembentuk undang-undang pada tahun 2005, namun
tidak pernah dikoreksi baik oleh pembentuk undang-undang maupun
melalui amar putusan yang mengikat.
c. Ketidakjelasan yang berlangsung terus-menerus tersebut menimbulkan
kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan setidak-tidaknya
potensial bagi kurator dan pengurus, dan karenanya bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
37. Mengenai bentuk amar, saya menyampaikan satu pendirian utama dan satu
pendirian subsidair.
IX.1
Pendirian
utama:
frasa
"pengadilan
tinggi"
harus
dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945
38. Menurut hemat saya, frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Alasannya bertumpu pada satu fakta normatif yang,
sepanjang penelusuran saya, bersifat menentukan: Pengadilan Tinggi adalah
satu-satunya tingkat peradilan yang tidak memiliki tempat sama sekali dalam
arsitektur UU 37/2004.
39. Perbandingannya dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pengadilan Negeri memiliki pijakan sistemik yang jelas. Pasal 1 angka 7
menempatkan Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum, dan
134
Pengadilan
Niaga
berkedudukan
pada
Pengadilan
Negeri.
Penyebutannya dalam Penjelasan karenanya tidak menimbulkan
kekacauan sistem.
b. Mahkamah Agung juga memiliki pijakan yang tegas. Pasal 11 ayat (1)
menentukan bahwa upaya hukum terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung, dan undang-
undang mengatur pula peninjauan kembali. Penyebutannya konsisten
dengan batang tubuh.
c. Pengadilan Tinggi tidak disebut dalam satu pun pasal dalam batang
tubuh UU 37/2004. Ia tidak memiliki kewenangan memeriksa, tidak
menjadi tujuan upaya hukum, dan tidak memiliki peran dalam
pengawasan proses kepailitan. Bahkan istilah "banding" yang muncul
dalam Pasal 68 ayat (1) pun ditujukan ke Pengadilan Niaga, bukan ke
Pengadilan Tinggi. Satu-satunya tempat munculnya lembaga Pengadilan
Tinggi dalam keseluruhan undang-undang adalah Penjelasan Pasal 127
ayat (1) yang kini dimohonkan pengujian. [Verifikasi penelusuran teks
penuh, termasuk Bab III tentang PKPU, sebelum penyerahan]
40. Konsekuensi dari fakta tersebut sangat penting bagi penilaian Mahkamah.
Pembatalan frasa "pengadilan tinggi" bukanlah tindakan yang arbitrer. Ia justru
merupakan koreksi yang presisi: yang dicabut adalah satu-satunya unsur yang
asing terhadap sistem hukum kepailitan, sementara dua unsur lain yang
memiliki pijakan sistemik tetap utuh. Dengan demikian pembatalan tersebut
tidak menimbulkan kekosongan hukum — anak kalimat pertama Pasal 127
ayat (1) tetap dapat diterangkan oleh penyebutan pengadilan negeri dan
Mahkamah Agung, sedangkan forum penyelesaian perselisihan yang
diperintahkan Hakim Pengawas tetap Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.
41. Saya mengantisipasi keberatan bahwa secara faktual suatu perselisihan
piutang mungkin saja sedang diperiksa pada tingkat banding, sehingga
penyebutan pengadilan tinggi diperlukan agar Penjelasan menjadi lengkap.
Keberatan tersebut tidak beralasan, karena fungsi Penjelasan bukan
mendaftar seluruh posisi prosedural yang mungkin terjadi, melainkan
memberikan kejelasan forum. Ketidaklengkapan yang bersifat deskriptif tidak
merugikan siapa pun dan tidak menghilangkan hak siapa pun. Sebaliknya,
135
kemunculan lembaga peradilan yang tidak dikenal dalam batang tubuh, di
dalam rumusan yang berbunyi definitif, menimbulkan kerugian nyata berupa
tafsir bahwa terdapat ruang upaya hukum banding dalam perkara kepailitan —
tafsir yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam Pasal 11 ayat (1).
42. Dengan kata lain, frasa a quo memberikan lebih banyak kerugian daripada
manfaat: nilai informatifnya mendekati nol, sedangkan daya rusaknya terhadap
kepastian hukum bersifat sistemik. Inilah yang menurut hemat saya
menjadikannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945.
IX.2 Pendirian subsidair: apabila Mahkamah memandang teks Penjelasan
perlu dipertahankan
43. Apabila Mahkamah berpendapat lain dan memandang bahwa teks Penjelasan
perlu dipertahankan secara utuh, maka saya berpendapat koreksi yang
tersedia adalah putusan inkonstitusional bersyarat dengan rumusan
"sepanjang tidak dimaknai", dan bukan putusan konstitusional bersyarat
dengan rumusan "sepanjang dimaknai".
44. Alasannya terletak pada pengalaman perkara ini sendiri. Rumusan "sepanjang
dimaknai" pada hakikatnya adalah jalan yang telah ditempuh Mahkamah pada
tahun 2005, dan telah terbukti tidak efektif: syarat pemaknaan diletakkan di
dalam pertimbangan hukum, tidak masuk ke dalam amar, tidak dimuat dalam
Berita Negara, dan karenanya tidak pernah sampai kepada pengguna norma.
Mengulangi model yang sama berarti mengulangi kegagalan yang sama.
Eskalasi menjadi inkonstitusional bersyarat adalah respons yang proporsional
terhadap kenyataan bahwa tafsir penyelamat tidak dipatuhi selama dua puluh
satu tahun.
45. Rumusan "sepanjang tidak dimaknai" memberikan tiga keunggulan:
a. pemaknaan yang dikehendaki Mahkamah masuk ke dalam amar,
sehingga berdaya ikat erga omnes dan wajib dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia;
b. teks Penjelasan tetap berada dalam undang-undang sehingga tidak
menimbulkan kekosongan hukum, namun sejak putusan diucapkan
hanya boleh dibaca menurut pemaknaan yang ditetapkan Mahkamah;
136
c. seluruh pengguna norma — hakim pengawas, kurator, pengurus,
kreditor, dan debitor — memperoleh satu rujukan tunggal yang dapat
diketahui langsung dari teks.
46. Dengan mengikuti model putusan Mahkamah yang telah mapan, rumusan
amar subsidair yang saya usulkan adalah sebagai berikut:
Menyatakan frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai "pengadilan tinggi dalam hal perselisihan
tersebut telah diajukan dan sedang diperiksa pada tingkat banding,
dan tidak dimaknai sebagai pengadilan tempat penyelesaian
perselisihan yang diperintahkan oleh Hakim Pengawas maupun
sebagai upaya hukum terhadap putusan dalam perkara kepailitan".
Apabila Mahkamah memandang perlu menyelesaikan persoalan secara lebih
menyeluruh, rumusan berikut dapat dipertimbangkan:
Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai "Yang dimaksud dengan ‘pengadilan’ dalam ayat ini
adalah pengadilan tempat perselisihan tersebut telah diajukan
sebelumnya; sedangkan pengadilan tempat kedua belah pihak
diperintahkan oleh Hakim Pengawas untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut adalah Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang ini".
47. Perlu saya tegaskan bahwa pendirian utama dan pendirian subsidair di atas
tidak saling meniadakan. Keduanya berangkat dari kesimpulan yang sama
bahwa frasa a quo tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan hanya
berbeda pada bentuk koreksi yang ditempuh. Keduanya sama-sama
mengakhiri ketidakpastian yang didalilkan Para Pemohon, tanpa menimbulkan
kekosongan hukum, dan tanpa mengganggu bangunan hukum acara
kepailitan yang telah ada.
48. Demikian keterangan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya,
berdasarkan keilmuan yang saya miliki, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan
137
pihak mana pun. Segala kekeliruan adalah tanggung jawab saya pribadi, dan
kebenaran akhir sepenuhnya berada pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
D. 01. KETRANGAN SAKSI USWATUN HASANAH
Keterangan Saksi Fakta 1 Mengenai tentang Frasa “Pengadilan Tinggi”
Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004.
Dengan hormat,
Saya Uswatun Hasanah, S.H. bertempat tinggal di Jl Pangkalan Jati IV No.12
RT/RW 011/005 Cipinang Melayu, Makassar, pada hari ini tanggal 02 September
2026 memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam persidangan mengenai
Mengenai tentang Frasa “Pengadilan Tinggi” Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37
Tahun 2004. dengan uraian sebagai berikut:
Sebagai warga negara Indonesia yang berProfesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-277.AH.04.05-2025 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat
Jendral Administrasi Hukum, yang menangani perkara kepailitan pada pengadilan
Niaga dengan nomor perkara:385/pdt.sus-PKPU/2025/PN.NIAGA.Jkt.Pst, yang
dimana putusannya sudah menyatakan pailit. (Terlampir)
Berdasarkan pengalaman saya sebagai Kurator & Pengurus, tidak ada upaya
hukum banding dalam Perkara kepailitan, hal tersebut sejalan dengan keilmuan
yang di pahami saya sebagai Kurator dan pengurus yang sudah memiliki
pengalaman dalam penanganan perkara kepailitan dan yang memiliki legalitas
sebagai Kurator & Pengurus.
Demikian keterangan kesaksian fakta ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
USWATUN HASANAH, S.H.
E. Keterangan Saksi 2 – POPY DESIYANTIE, S.H., M.H
Keterangan Saksi Fakta – 2 (dua) Mengenai tentang Frasa “Pengadilan Tinggi”
Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004.
Dengan hormat,
Saya POPY DESIYANTIE, S.H., M.H. bertempat tinggal di Kebon Jayanti No.93,
RT/RW 002/002, Kebon Jayanti, Kiaracondong., pada hari ini tanggal 02 September
2026 memberikan keterangan sebagai saksi fakta dalam persidangan mengenai
138
Mengenai tentang Frasa “Pengadilan Tinggi” Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37
Tahun 2004. dengan uraian sebagai berikut:
Sebagai warga negara Indonesia yang berProfesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-272.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan data direktorat
Jendral Administrasi Hukum, yang menangani perkara kepailitan pada pengadilan
Niaga dengan nomor perkara: 385/pdt.sus-PKPU/2025/PN.NIAGA.Jkt.Pst, yang
dimana putusannya sudah menyatakan pailit. (Terlampir), yang dimana putusannya
sudah dinyatakan pailit, dalam selama proses pailit tidak adanya upaya hukum
banding terkait dengan putusan yang dimaksud.
Berdasarkan pengalaman saya sebagai Kurator & Pengurus, tidak ada upaya
hukum banding dalam Perkara kepailitan, hal tersebut sejalan dengan keilmuan
yang di pahami saya sebagai Kurator dan pengurus yang sudah memiliki
pengalaman dalam penanganan perkara kepailitan dan yang memiliki legalitas
sebagai Kurator & Pengurus yang tidak adanya upaya hukum banding pada
pengadilan tinggi sesuai dengan norma yang di uji para pemohon terkait dengan
Frasa “Pengadilan Tinggi” Penjelasan pasal 127 ayat (1) UU 37 Tahun 2004.
Demikian keterangan kesaksian fakta ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
POPY DESIYANTIE, S.H., M.H.
II. PENUTUP
“Seluruh uraian diatas menunjukkan dengan jelas bahwa pemberlakuan
terhadap frasa “PENGADILAN TINGGI” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) yang diuji telah dan atau menyebabkan kerugian konstitusional dan atau
potensi kerugian konstitusional terjadi kepada para Pemohon. Dan menguatkan
menyatakan frasa “PENGADILAN TINGGI” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) secara sistematik ditemukan adanya Pergeseran makna dari Norma
yang menimbulkan kerugian Konstitusi terhadap PARA PEMOHON.
139
PETITUM PERMOHONAN
PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti
terlampir, dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa “Pengadilan Tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.6]
Menimbang bahwa Presiden menyerahkan Kesimpulan tertulis yang
diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 17 September 2026, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut.
I.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pemerintah tetap berpendirian bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat
kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Pemohon harus membuktikan
adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
NRI 1945 yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian tersebut
140
harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, memiliki
hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang diuji, serta terdapat
kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi
apabila permohonan dikabulkan.
b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum karena
berprofesi sebagai kurator dan advokat yang dalam menjalankan profesinya
berpotensi dirugikan oleh berlakunya frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang
menurut Para Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
praktik kepailitan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas profesi
mereka. Namun demikian, dalil tersebut belum menguraikan secara jelas dan
konkret bentuk kerugian konstitusional yang secara spesifik dialami oleh
masing-masing Pemohon. Para Pemohon pada dasarnya lebih banyak
menguraikan kekhawatiran terhadap kemungkinan timbulnya perbedaan
penafsiran dalam praktik peradilan, tanpa menunjukkan adanya kerugian
aktual maupun kerugian potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian.
c. Bahwa perkara Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang
dikaitkan dengan Pemohon I serta beberapa putusan perkara kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lainnya yang dijadikan rujukan
oleh Para Pemohon belum dapat membuktikan adanya kerugian
konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab
akibat secara langsung dengan berlakunya frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan-
putusan tersebut justru menunjukkan bahwa mekanisme upaya hukum dalam
perkara kepailitan telah dipahami dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan
khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga penyebutan perkara-
perkara tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa Para
141
Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma
yang diuji.
d. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kerugian
konstitusional yang didalilkan Para Pemohon dengan frasa “pengadilan
tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Hal tersebut karena Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang pada pokoknya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan dalam
hal terdapat bantahan dalam proses pencocokan piutang, sedangkan
mekanisme upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit diatur secara tersendiri dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Dengan demikian, menghubungkan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan keberadaan upaya hukum banding
terhadap putusan pernyataan pailit tidak menunjukkan adanya keterkaitan
langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang
didalilkan Para Pemohon.
e. Bahwa apabila dalam praktik terdapat pihak yang keliru memahami frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum banding
dalam perkara kepailitan, persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan
persoalan penafsiran dan penerapan norma dalam praktik penegakan
hukum, bukan persoalan mengenai pertentangan norma dengan UUD NRI
1945. Oleh karena itu, kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya
kesalahan penafsiran tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai kerugian
konstitusional.
Dengan
demikian,
Para
Pemohon
belum
mampu
membuktikan secara jelas adanya kerugian konstitusional yang aktual atau
potensial, hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dengan norma
yang diuji, serta kemungkinan kerugian tersebut hilang apabila permohonan
dikabulkan, sehingga syarat kedudukan hukum Para Pemohon sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
142
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang tidak terpenuhi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak
memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), maupun berdasarkan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
11/PUU-V/2007).
Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan
hukum serta sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim
Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan
Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.
II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah
telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Staf Ahli
Bidang Ekonomi dan Sosial Kementerian Hukum Republik Indonesia pada
tanggal 20 Agustus 2026.
2. Bahwa dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2026 terdapat pertanyaan
kepada Pemerintah dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi
Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H , Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dan Yang Mulia Hakim
Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.. Terhadap
pertanyaan-pertanyaan
tersebut,
Pemerintah
telah
menyampaikan
143
tanggapan dalam Keterangan Tambahan Presiden tanggal 1 September
2026 dan telah diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 1
September 2026 yang pada intinya memuat hal penjelasan sebagai berikut:
a. Berkaitan dengan pemaknaan dua penggunaan kata “pengadilan”
dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005;
b. Berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Tinggi dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak
dimaksudkan sebagai forum penyelesaian bantahan dalam proses
kepailitan maupun sebagai dasar upaya hukum banding terhadap
putusan pernyataan pailit;
c. Berkaitan dengan mekanisme bantahan dalam proses pencocokan
piutang setelah putusan pernyataan pailit, yang harus dibedakan dari
perselisihan keperdataan mengenai keberadaan, dasar, atau jumlah
piutang yang telah timbul sebelumnya;
d. Berkaitan dengan Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian
substansi bantahan melalui renvoi procedure apabila Hakim Pengawas
tidak berhasil mendamaikan para pihak; dan
e. Berkaitan dengan hubungan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 68
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang,
khususnya
bahwa
pengecualian banding dalam Pasal 68 ayat (2) ditujukan terhadap
penetapan Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127 ayat (1), bukan
terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutus substansi
bantahan.
3. Bahwa Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) Ahli, 1 (satu) dihadirkan dalam
persidangan tanggal 2 September 2026, yaitu Tiur Henny Monica dan 1
(satu) dihadirkan dalam persidangan tanggap 9 September 2026, yaitu
Andriansyah Tiawarman K.
Keterangan Ahli Tiur Henny Monica, sebagai berikut:
a. Bahwa Ahli Pemohon berpendapat bahwa frasa “pengadilan” dalam
Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya
144
dimaknai sebagai “Pengadilan Niaga” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena
ketentuan tersebut mengatur penyelesaian perselisihan mengenai
tagihan dalam proses kepailitan. Menurut Ahli, perselisihan mengenai
tagihan terlebih dahulu dibahas dalam rapat kreditor di bawah pimpinan
Hakim
Pengawas
dan
apabila
tidak
tercapai
perdamaian,
penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme renvoi prosedur kepada
Majelis Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga. Atas dasar konstruksi
tersebut, Ahli berpandangan bahwa Pasal 127 ayat (1) tidak
menempatkan Pengadilan Tinggi sebagai forum penyelesaian renvoi
prosedur.
b. Bahwa menurut Ahli, penggunaan huruf kecil pada kata “pengadilan”
dalam Pasal 127 ayat (1) merupakan clerical error atau kekeliruan
redaksional, karena apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004, istilah “Pengadilan” dengan huruf
kapital mempunyai pengertian khusus sebagai Pengadilan Niaga. Ahli
menghubungkan pendapat tersebut dengan karakteristik upaya hukum
dalam perkara kepailitan yang menurutnya tidak mengenal mekanisme
banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan terhadap putusan yang
bersangkutan dapat ditempuh kasasi langsung ke Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, Ahli berpendapat bahwa pencantuman Pengadilan
Tinggi dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak sesuai dengan
mekanisme penyelesaian renvoi prosedur dalam perkara kepailitan.
c. Bahwa Ahli menjelaskan bahwa istilah “banding” dalam Pasal 68 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menurut pemahamannya
tidak dimaksudkan sebagai upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi,
melainkan merupakan mekanisme renvoi prosedur terhadap penetapan
Hakim Pengawas yang diajukan kepada Majelis Hakim Pemutus pada
Pengadilan Niaga. Ahli juga membedakan mekanisme tersebut dengan
renvoi prosedur mengenai tagihan berdasarkan Pasal 127 ayat (1),
antara lain berdasarkan nomor perkara dan tanggal registrasinya.
Dengan demikian, menurut Ahli, penggunaan istilah “banding” dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus dipahami dalam konteks
145
khusus hukum kepailitan dan tidak secara otomatis disamakan dengan
upaya hukum banding dalam hukum acara perdata pada umumnya.
d. Bahwa terkait Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
Ahli menerangkan bahwa penetapan Hakim Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) merupakan penetapan yang
berkaitan dengan pelaksanaan renvoi, khususnya mengenai hari,
tanggal, dan waktu pelaksanaan renvoi, sehingga penetapan tersebut
tidak merupakan penetapan yang dapat diajukan banding atau renvoi.
Menurut Ahli, apabila terdapat perselisihan mengenai substansi tagihan,
perselisihan tersebut diselesaikan melalui Majelis Hakim Pemutus pada
Pengadilan Niaga. Dengan demikian, Ahli membedakan antara
penetapan Hakim Pengawas mengenai jadwal pelaksanaan renvoi
dengan penyelesaian substansi perselisihan tagihan yang menjadi
kewenangan Majelis Hakim Pemutus.
e. Bahwa dalam persidangan, keterangan Ahli mengenai makna
“pengadilan” dan clerical error tersebut kemudian didalami oleh Majelis
Hakim, khususnya karena Penjelasan Pasal 127 ayat (1) secara
eksplisit menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Hakim
Saldi Isra mempertanyakan konsistensi pendapat mengenai clerical
error tersebut dengan pencantuman tiga tingkatan peradilan dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1), sedangkan Hakim Arsul Sani
mempertanyakan kemungkinan adanya perkara konkret yang berkaitan
dengan perselisihan tagihan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) yang
diajukan ke Pengadilan Tinggi, bukan langsung ke Mahkamah Agung.
Hal tersebut menunjukkan bahwa konstruksi Ahli mengenai tidak
relevannya Pengadilan Tinggi masih menjadi objek pendalaman dalam
persidangan.
f. Bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Ahli, pokok pemikirannya
bertumpu pada pemahaman bahwa Pasal 127 ayat (1) harus dibaca
dalam konteks mekanisme renvoi prosedur dalam perkara kepailitan,
sehingga istilah “pengadilan” dipahami sebagai Pengadilan Niaga dan
bukan Pengadilan Tinggi. Namun, keterangan tersebut pada hakikatnya
merupakan konstruksi penafsiran Ahli yang masih perlu ditempatkan
146
dalam keseluruhan sistem Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,
terutama karena Majelis Hakim dalam persidangan masih mendalami
hubungan antara Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 127 ayat
(1), dan Penjelasan Pasal 127 ayat (1). Dengan demikian, perbedaan
penafsiran mengenai forum penyelesaian perselisihan tidak dengan
sendirinya menunjukkan adanya persoalan konstitusional, sepanjang
maksud dan mekanisme norma masih dapat ditentukan melalui
penafsiran yang sistematis terhadap keseluruhan ketentuan hukum
kepailitan.
Terhadap Keterangan Ahli Tiur Henny Monica, Pemerintah memberikan
tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa pendapat Ahli yang memaknai kata “pengadilan” dalam Pasal
127 ayat (1) sebagai Pengadilan Niaga dan menyatakan bahwa
penyelesaian bantahan melalui renvoi procedure tidak dilakukan melalui
Pengadilan Tinggi belum mempertimbangkan adanya dua penggunaan
kata “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) yang memiliki maksud
berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 telah
memberikan pemaknaan bahwa kata “pengadilan” pertama dalam frasa
“sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan” berkaitan
dengan perselisihan keperdataan yang telah lebih dahulu diajukan dan
dapat berada pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau
Mahkamah Agung. Adapun kata “pengadilan” kedua dalam frasa
“menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan” menunjuk pada
Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian bantahan melalui renvoi
procedure.
b. Bahwa berdasarkan pembedaan tersebut, penyebutan “pengadilan
tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak dimaksudkan untuk
menempatkan Pengadilan Tinggi sebagai forum penyelesaian bantahan
maupun sebagai jenjang upaya hukum dalam proses kepailitan.
Penyebutan tersebut menjelaskan kemungkinan tingkat peradilan
tempat perselisihan keperdataan mengenai piutang telah lebih dahulu
diperiksa sebelum piutang tersebut kemudian dicocokkan dalam proses
kepailitan. Setelah terjadi bantahan dalam pencocokan piutang dan
147
Hakim Pengawas tidak berhasil mendamaikan para pihak, penyelesaian
substansi bantahan dilakukan melalui Pengadilan Niaga.
c. Bahwa dengan demikian, pendapat Ahli mengenai adanya clerical error
pada penggunaan kata “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) tidak
dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa frasa “pengadilan
tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) bertentangan dengan UUD
NRI 1945. Persoalan penggunaan kata “pengadilan” yang kedua harus
dibedakan dari maksud penyebutan “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005
dalam bagian pertimbangan Hakim justru telah memberikan pemaknaan
terhadap keduanya, yaitu Penjelasan yang menyebut Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung berkaitan dengan
penggunaan kata “pengadilan” yang pertama, sedangkan penggunaan
kata “pengadilan” yang kedua dimaknai sebagai Pengadilan Niaga.
Keterangan Ahli Pemohon Andriansyah Tiawarman K, sebagai berikut:
a. Bahwa kepastian hukum sebagai konsekuensi prinsip negara hukum
tidak cukup hanya ditandai dengan adanya norma tertulis, melainkan
mengharuskan norma tersebut dapat diakses, dipahami, dan
memungkinkan setiap orang memperkirakan konsekuensi hukum dari
tindakannya. Dalam konteks hukum acara, tuntutan tersebut menjadi
semakin penting karena norma hukum acara menentukan forum yang
berwenang, prosedur yang harus ditempuh, jangka waktu pemeriksaan,
serta tersedia atau tidaknya upaya hukum. Oleh karena itu, penjelasan
suatu norma harus memenuhi prinsip accessibility and foreseeability
serta stability and consistency of law, termasuk tidak menimbulkan
kontradiksi dengan norma lain dalam satu sistem hukum.
b. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki karakter khusus sebagai
hukum acara yang dirancang untuk menyelesaikan kewajiban debitor
terhadap para kreditor secara kolektif, cepat, dan sederhana atau
speedy trial. Karakter tersebut antara lain tercermin dari peniadaan
jenjang banding, batas waktu pemeriksaan yang ketat, serta
penggunaan pembuktian sederhana untuk mencegah proses kepailitan
berlarut-larut. Dengan demikian, ketentuan mengenai tidak adanya
banding bukan merupakan ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan
148
bagian integral dari desain hukum acara kepailitan dan PKPU yang
koheren.
c. Bahwa penjelasan Pasal 127 ayat (1) menimbulkan persoalan kepastian
hukum karena menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan”
adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung,
sehingga
frasa
“pengadilan
tinggi”
membuka
setidaknya
dua
kemungkinan pemaknaan. Kemungkinan pertama adalah frasa tersebut
dimaksudkan sebagai jenjang peradilan dalam proses kepailitan.
Apabila demikian, penjelasan tersebut menimbulkan kontradiksi
internal, karena tidak sejalan dengan konstruksi Pasal 11 dan Pasal 68
ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang meniadakan mekanisme banding
dalam rezim kepailitan. Dengan demikian, terdapat ketidakkonsistenan
dalam satu rezim hukum yang sama: penjelasan membuka
kemungkinan adanya jenjang pengadilan, sedangkan norma batang
tubuh justru menutup jenjang banding.
d. Bahwa apabila frasa “pengadilan tinggi” dalam penjelasan Pasal 127
ayat (1) tidak dimaksudkan sebagai jenjang peradilan dalam proses
kepailitan, melainkan sebagai penunjuk forum yang berwenang
menentukan underlying dispute atau perkara dasar yang menjadi
sumber tagihan, persoalan kepastian hukum tetap muncul karena daftar
forum yang disebutkan tidak bersifat lengkap. Sengketa yang
menentukan keberadaan maupun besaran tagihan dapat berada pada
forum lain yang memperoleh kewenangan absolut berdasarkan undang-
undang, seperti Pengadilan Hubungan Industrial untuk menentukan
tagihan pekerja terhadap debitor pailit atau Pengadilan Pajak untuk
menentukan nilai tagihan negara sebagai kreditor preferen.
e. Bahwa ketidaklengkapan forum dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1)
menyebabkan para pihak tidak memperoleh pedoman yang memadai
untuk menentukan forum yang relevan dalam menyelesaikan underlying
dispute, sehingga norma tersebut tidak memenuhi tuntutan accessibility
dan foreseeability. Dengan demikian, kedua kemungkinan pemaknaan
terhadap frasa “pengadilan tinggi” sama-sama menimbulkan persoalan
konstitusional: apabila dipahami sebagai jenjang peradilan, timbul
kontradiksi dengan desain speedy trial dan peniadaan banding dalam
149
UU Kepailitan dan PKPU; sedangkan apabila dipahami sebagai forum
penyelesaian underlying dispute, cakupan forum yang diberikan tidak
lengkap dan tidak dapat diprediksi.
f. Bahwa oleh karena kedua kemungkinan pemaknaan tersebut sama-
sama menghasilkan persoalan hukum yang berbeda tetapi bermuara
pada ketidakpastian hukum, persoalan dalam penjelasan Pasal 127 ayat
(1) tidak dapat direduksi sebagai sekadar clerical error atau kesalahan
redaksional. Persoalan tersebut merupakan cacat substantif karena
menciptakan ketidakpastian mengenai forum yang harus dipahami dan
digunakan oleh para pihak serta menimbulkan potensi kontradiksi
dengan konstruksi hukum acara kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu,
menurut keterangan ahli, keadaan tersebut bertentangan dengan
jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Terhadap Keterangan Ahli Andriansyah Tiawarman K, Pemerintah
memberikan tanggapan sebagai berikut:
a. Bahwa pendapat Ahli yang menyatakan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) membuka kemungkinan dimaknai
sebagai jenjang peradilan dalam proses kepailitan tidak sejalan dengan
pemaknaan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 015/PUU-III/2005. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
Mahkamah telah membedakan dua penggunaan kata “pengadilan”
dalam Pasal 127 ayat (1). Kata “pengadilan” dalam frasa “sekalipun
perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan” berkaitan dengan
perselisihan keperdataan yang telah lebih dahulu diajukan dan dapat
berada pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau
Mahkamah
Agung.
Adapun
kata
“pengadilan”
dalam
frasa
“menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan” menunjuk pada
Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian bantahan melalui renvoi
procedure. Dengan demikian, frasa “pengadilan tinggi” tidak membentuk
jenjang banding dalam proses kepailitan.
b. Bahwa berdasarkan pembedaan tersebut, tidak terdapat kontradiksi
antara Penjelasan Pasal 127 ayat (1) dengan Pasal 11 ayat (1) maupun
Pasal 68 ayat (2) UU 37/2004. Pasal 11 ayat (1) mengatur upaya hukum
150
terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, sedangkan Pasal
68 ayat (2) mengecualikan penetapan Hakim Pengawas berdasarkan
Pasal 127 ayat (1) dari permohonan banding. Sementara itu,
penyebutan “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
berkaitan dengan kemungkinan tingkat pemeriksaan perselisihan
keperdataan yang telah lebih dahulu berlangsung. Ketiga ketentuan
tersebut mengatur objek dan tahapan yang berbeda sehingga
penyebutan
Pengadilan
Tinggi
tidak
dapat
dimaknai
sebagai
pembukaan upaya hukum banding dalam proses kepailitan.
c. Bahwa argumentasi Ahli yang menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) tetap menimbulkan ketidakpastian karena tidak mencantumkan
seluruh forum yang mungkin memeriksa underlying dispute, seperti
Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Pajak, telah bergeser
dari objek pengujian perkara a quo. Para Pemohon menguji
konstitusionalitas frasa “pengadilan tinggi”, sedangkan persoalan
mengenai lengkap atau tidak lengkapnya jenis forum peradilan yang
disebutkan dalam Penjelasan merupakan persoalan yang berbeda.
Bahkan Ahli sendiri menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi hanya
relevan apabila merupakan tingkat pemeriksaan dari underlying dispute,
bukan sebagai jenjang banding dalam proses kepailitan. Oleh karena
itu, anggapan bahwa Penjelasan belum mencantumkan seluruh
kemungkinan forum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa
keberadaan frasa “pengadilan tinggi” bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945.
d. Bahwa pendapat Ahli mengenai tidak terpenuhinya prinsip accessibility
and foreseeability serta stability and consistency of law juga tidak dapat
dilepaskan dari pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 127
ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 telah
memberikan
kejelasan
mengenai
kedudukan
masing-masing
penggunaan kata “pengadilan” tersebut. Dengan adanya pembedaan
tersebut, penyebutan “pengadilan tinggi” tidak mengubah forum
penyelesaian bantahan, tidak memberikan kewenangan kepada
Pengadilan Tinggi untuk memeriksa renvoi procedure, dan tidak
menciptakan upaya hukum baru dalam proses kepailitan.
151
e. Bahwa berkaitan dengan mekanisme upaya hukum atas putusan
pemeriksaan
bantahan
tagihan,
Ahli
Presiden
Imran
Nating
menerangkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU
37/2004, hukum acara terhadap perkara yang berkaitan dengan
kepailitan mengikuti hukum acara perkara permohonan pailit, termasuk
pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut,
penyelesaian bantahan tagihan tidak mengenal tahapan Pengadilan
Tinggi. Keterangan tersebut semakin menunjukkan bahwa keberadaan
frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidak
berfungsi sebagai dasar upaya hukum banding dalam penyelesaian
bantahan tagihan.
f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dua kemungkinan pemaknaan
yang dikemukakan Ahli tidak membuktikan adanya cacat substantif
pada frasa “pengadilan tinggi”. Pemaknaan pertama telah dijawab
melalui pembedaan antara perselisihan keperdataan yang telah lebih
dahulu diajukan dengan penyelesaian bantahan melalui Pengadilan
Niaga sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005. Adapun pemaknaan kedua
mengenai tidak lengkapnya forum underlying dispute tidak berkaitan
langsung dengan konstitusionalitas frasa “pengadilan tinggi” yang
menjadi objek pengujian. Dengan demikian, keterangan Ahli belum
menunjukkan adanya pertentangan antara frasa “pengadilan tinggi”
dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa dalam persidangan tanggal 9 September 2026 Pemerintah
menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Imran Nating, S.H., M.H. dan
menyampaikan keterangan sebagai berikut:
a. Bahwa frasa “Pengadilan Tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat dimaknai
sebagai tahapan upaya hukum dalam proses kepailitan, karena rezim
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sistematis hanya
152
mengenal upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung. Pasal 11 ayat (1) secara tegas menentukan bahwa terhadap
putusan permohonan pernyataan pailit upaya hukum yang tersedia
adalah kasasi, sedangkan Pasal 295 ayat (1) membuka peninjauan
kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Dengan demikian, proses kepailitan dan sengketa turunannya
tidak menempatkan Pengadilan Tinggi sebagai jenjang pemeriksaan.
b. Bahwa konstruksi tersebut semakin ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa
putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan kepailitan diputus oleh pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi kedudukan hukum Debitor, dengan hukum acara
yang berlaku sama dengan hukum acara permohonan pernyataan pailit.
Oleh karena itu, sengketa turunan dalam proses kepailitan, termasuk
sengketa yang berkaitan dengan harta pailit maupun yang melibatkan
Debitor, Kreditor, atau Kurator, mengikuti mekanisme pemeriksaan
kepailitan dan tidak melalui tahapan Pengadilan Tinggi.
c. Bahwa bantahan terhadap pencocokan piutang dalam Pasal 127 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada hakikatnya merupakan
bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses kepailitan,
yang terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh Kurator dan
Hakim Pengawas. Apabila tidak tercapai perdamaian, Hakim Pengawas
memerintahkan para pihak menyelesaikan perselisihan tersebut di
Pengadilan, yang menurut keterangan Ahli dimaksudkan sebagai
Pengadilan Niaga dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pemutus yang
memutus perkara pailit. Terhadap putusan tersebut tersedia upaya
hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga mekanisme tersebut
berlangsung tanpa melalui Pengadilan Tinggi.
d. Bahwa penggunaan frasa “pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu dibaca berdasarkan
konteks dan sistematika keseluruhan ketentuan undang-undang
153
tersebut, karena terdapat dua penggunaan kata “pengadilan” dengan
konteks yang berbeda. Menurut Ahli, frasa “di pengadilan” yang kedua
seharusnya dipahami sebagai “di Pengadilan”, yang merujuk pada
definisi “Pengadilan” dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, yaitu Pengadilan Niaga. Sementara itu, frasa “ke pengadilan”
yang pertama berkaitan dengan sengketa perdata umum yang telah
atau sedang berlangsung sebelum Debitor dinyatakan pailit, yang
secara alamiah dapat berada pada tingkat Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.
e. Bahwa keberadaan frasa “Pengadilan Tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karenanya tidak
menciptakan norma baru ataupun memberikan kewenangan kepada
Pengadilan Tinggi untuk memeriksa sengketa pencocokan piutang
dalam proses kepailitan, melainkan menjelaskan kemungkinan posisi
suatu sengketa perdata antara Debitor dan Kreditor yang telah lebih
dahulu diperiksa dalam peradilan umum sebelum Debitor dinyatakan
pailit. Setelah Debitor dinyatakan pailit, piutang tersebut tetap wajib
didaftarkan kepada Kurator untuk dilakukan pencocokan dan, apabila
terjadi perselisihan, penyelesaiannya kembali mengikuti mekanisme
kepailitan di Pengadilan Niaga.
f. Bahwa dengan demikian, kekhawatiran Pemohon bahwa frasa
“Pengadilan Tinggi” menimbulkan anomali hukum, membuka jalur
banding dalam perkara kepailitan, atau mengubah norma pokok Pasal
127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak beralasan, karena
secara sistematis undang-undang tersebut
telah menyediakan
mekanisme yang jelas, yaitu sengketa bantahan piutang diperiksa pada
tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Niaga dan
terhadap putusannya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Frasa
“Pengadilan Tinggi” hanya merujuk pada tahapan peradilan umum yang
mungkin telah ditempuh sebelum kepailitan, bukan merupakan tahapan
dalam proses kepailitan. Oleh karenanya, menurut Ahli, tidak terdapat
154
pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan perkara a quo lebih
merupakan kekhawatiran akibat pemaknaan yang tidak melihat
keseluruhan sistem Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta di persidangan, terbukti bahwa
tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas
berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah
sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
III. PETITUM
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang
Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan
yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.7]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
155
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut
UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
156
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
157
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
dalam permohonan a quo adalah UU 37/2004, in casu frasa “Pengadilan
Tinggi” dalam Pejelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004;
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengkualifikasi diri sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator dan
Pengurus [vide Bukti P-9 s.d Bukti P-12];
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasl 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah anggota aktif yang
terdaftar di organisasi Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan
Pengurus Indonesia (HKPI), menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon
IV frasa “pengadilan“ dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
potensial menghilangkan hak konstitusional tentang kepastian hukum seperti
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disebabkan
penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 khusus frasa “pengadilan” dalam
ayat tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah
Agung. Sebagaimana diuraikan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV,
ketentuan a quo tidak menjelaskan “pengadilan tinggi” di dalam UU 37/2004,
sementara norma Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004 menyatakan bahwa upaya
hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian, frasa
“pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 menjadi
tidak harmoni, tidak relevan, membingungkan, dan tidak berkepastian hukum
yang menimbulkan tafsir dan pendapat.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah
dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berprofesi sebagai Kurator
dan Pengurus dan telah menguraikan secara spesifik dan potensial terkait dengan
anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
158
UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya frasa ”pengadilan tinggi” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV,
sebagai kurator, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV berpotensi kehilangan hak
konstitusional tentang kepastian hukum karena tidak adanya ketegasan sehingga
menciptakan ambiguitas Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Selain itu,
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis
dan hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat khusus antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang dialami baik secara faktual atau potensial dengan
berlakunya frasa ”pengadilan tinggi” yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Oleh karena
itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti
yang dimaksud Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak terjadi lagi atau tidak
akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya masalah
konstitusionalitas frasa ”pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam pengujian frasa ”pengadilan tinggi” dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa "pengadilan tinggi"
dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 menciptakan anomali hukum, mengaburkan
makna, dan terjadinya disharmonisasi antara Pasal 11 Ayat (1) UU 37/2004 yang
menyatakan, “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
159
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung ". Dalam hal
ini, frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004
memberikan tafsir baru sehingga menciptakan celah untuk dilakukan upaya
hukum banding ke pengadilan tinggi yang bertentangan dengan asas negara
hukum. Secara doktrin, penjelasan tersebut melampaui kewenangan karena
mengubah makna dalam norma Pasal 127 ayat (1) UU 37 /2004;
2. Bahwa menurut para Pemohon, menghilangkan dan/atau menyatakan
inkonstitutional frasa "pengadilan tinggi' lebih tepat, konkret dan memberi
kepastian hukum, karena memungkinkan penyesuaian makna berdasarkan
rezim hukum masing-masing, in casu kasasi merupakan upaya hukum rezim
hukum kepailatan langsung ke Mahkamah Agung jelas telah memberikan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD
NRI 1945;
3. Bahwa menurut para Pemohon, kata “pengadilan” dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 dimaksud dengan pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
atau Mahkamah Agung" telah menimbulkan tafsir bahwa upaya hukum kepailitan
melalui upaya hukum banding pada pengadilan tinggi;
4. Bahwa menurut para Pemohon, penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 telah
menggeser norma utama dalam batang tubuh bahwa upaya hukum kepailitan
dapat dilakukan berupa upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Secara teori
perundang-undangan, penjelasan tidak boleh menambah atau mengubah
norma. Penambahan atau pengubahan dimaksud bertentangan dengan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan dalil tersebut, dalam petitum, pada pokoknya para Pemohon
memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “pengadilan tinggi” dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2026 serta
menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu Tiur Henny Monica dan Andriansyah
Tiawarman yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada
tanggal 2 September 2026 dan tanggal 9 September 2026. Sementara itu, ahli para
160
Pemohon atas nama Soleman B. Ponto, keterangan ahli dalam bentuk tertulis
disampaikan melalui e-mail yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 September
2026. Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama
Uswatun Hasanah dan Popy Desiyantie, yang menyampaikan keterangan secara
tertulis yang keterangan tertulis kedua saksi diterima Mahkamah melalui e-mail pada
tanggal 2 September 2026. Selanjutnya, para Pemohon telah menyerahkan
kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 September 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.9]
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan
dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2026, dilengkapi dengan
keterangan tertulis bertanggal 9 September 2026 diterima Mahkamah pada tanggal
17 September 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang
diterima Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2026 dan keterangan lisan dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Agustus 2026, serta keterangan tambahan
Presiden melalui e-mail diterima Mahkamah pada tanggal 1 September 2026. Selain
itu, Presiden juga mengajukan seorang ahli, yaitu Imran Nating yang didengarkan
keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 September 2026.
Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada
tanggal 17 September 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan para Pemohon, bukti-bukti, keterangan ahli serta keterangan tertulis
saksi yang diajukan oleh para Pemohon; keterangan DPR; keterangan Presiden
serta keterangan ahli yang diajukan Presiden; serta kesimpulan para Pemohon dan
kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh
Mahkamah adalah apakah frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, in casu frasa
"Pengadilan Tinggi" telah menciptakan anomali hukum, mengaburkan makna, dan
terjadinya disharmonisasi dengan norma Pasal 11 Ayat (1) UU 37/2004 yang
menyatakan, “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung". Dalam hal ini,
161
menurut para Pemohon, frasa "pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat
(1) UU 37/2004 memberikan tafsir baru yang menciptakan celah adanya upaya
hukum banding di Pengadilan Tinggi. Padahal, upaya hukum terhadap putusan pailit
hanya dapat dilakukan kasasi ke Mahmakah Agung.
[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, setelah
Mahkamah mencermati secara komprehensif, ihwal frasa "pengadilan tinggi" dalam
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37 /2004 tidak dapat dilepaskan dari norma dalam
batang tubuh UU 37/2004, in casu norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004. Dalam
batas penalaran yang wajar, memahami secara utuh Penjelasan Pasal 127 ayat (1)
UU 37 /2004 harus dimulai dengan memahami secara utuh pula norma Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004. Berkenaan dengan norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004,
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
015/PUU-III/2005 [vide hlm. 47-50], yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 14 Desember 2005, antara lain sebagai berikut:
Bahwa dalam rumusan pasal dimaksud, dari segi struktur tata bahasa,
terkandung makna bahwa Hakim Pengawas tetap memiliki kewenangan
untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih (yaitu dalam hal terjadi
bantahan) sekalipun perselisihan itu telah diajukan ke pengadilan (dengan
huruf “p” kecil). Adanya kata-kata “telah diajukan” jelas menunjukkan bahwa
pengadilan yang dimaksud di sini bukan Pengadilan Niaga. Dengan kata lain,
kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan pihak-pihak yang
berselisih dimaksud tidaklah hilang dengan alasan bahwa perselisihan itu
telah diajukan ke pengadilan (dengan huruf “p” kecil). Dalam pengertian
demikian tentu menjadi tidak logis jika “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil)
dalam rumusan pasal dimaksud diartikan sebagai Pengadilan Niaga. Sebab,
jika diartikan demikian di samping tidak logis, juga tidak ada kebutuhan
menegaskan kewenangan Hakim Pengawas untuk mendamaikan karena hal
demikian sudah dengan sendirinya melekat pada kedudukan Hakim
Pengawas dalam proses peradilan di Pengadilan Niaga. Namun, jika usaha
mendamaikan oleh Hakim Pengawas tersebut ternyata tidak berhasil,
sedangkan perselisihan dimaksud haruslah mendapat penyelesaian agar
proses beracara di Pengadilan Niaga dapat berjalan, maka Hakim Pengawas
memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikannya melalui
Pengadilan (dengan huruf “P” kapital), yaitu Pengadilan Niaga. Jadi, dalam
hal ini berlaku prosedur renvoi (renvoi procedure), sehingga kata
“pengadilan” dalam anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “Hakim
Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut di pengadilan” seharusnya ditulis “Pengadilan” (dengan
huruf “P” kapital);
Bahwa, namun demikian, penjelasan Pasal 127 ayat (1) tidaklah keliru,
karena penjelasan tersebut adalah menunjuk pada kata “pengadilan” pada
anak kalimat Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “sekalipun perselisihan
162
tersebut telah diajukan ke pengadilan”, sedangkan penulisan kata
“pengadilan” yang ditulis dengan huruf “p” kecil pada anak kalimat dalam
Pasal 127 ayat (1) yang berbunyi “...Hakim Pengawas memerintahkan
kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di
pengadilan”, menurut Mahkamah, adalah kekurangcermatan penulisan
(clerical error) pembentuk undang-undang di mana kata “pengadilan” dalam
anak kalimat dimaksud seharusnya menggunakan huruf “P” kapital karena
yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan pengertian yang
diberikan oleh Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan. Bukti bahwa hal itu merupakan
clerical error adalah adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang berbunyi,
“Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7”, sedangkan Pasal 7 dimaksud secara umum adalah
ketentuan yang mengatur tentang proses beracara di Pengadilan Niaga.
Pasal 7 tersebut selengkapnya berbunyi, “(1) Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56,
Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal
212 harus diajukan oleh seorang advokat; (2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh
kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri
Keuangan”. Artinya, jika yang dimaksud oleh kata “pengadilan” pada anak
kalimat di atas adalah bukan Pengadilan Niaga melainkan pengadilan negeri
atau pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, maka tidak ada kebutuhan
untuk merumuskan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat
(2) di atas;
Bahwa adanya ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan makin
memperjelas bahwa “pengadilan” yang dimaksud dalam anak kalimat dalam
Pasal 127 ayat (1) tersebut yang berbunyi “Hakim Pengawas memerintahkan
kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”
adalah Pengadilan Niaga. Pasal 127 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi,
“Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana”.
Pemeriksaan secara sederhana tidak mungkin dilakukan jika “pengadilan”
(dengan huruf “p” kecil) dalam anak kalimat di atas diartikan sebagai
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung (peradilan
umum);
Bahwa, dari sudut pandang teknik perancangan undang-undang (legal
drafting), setiap kata “Pengadilan” yang dimaksudkan sebagai Pengadilan
Niaga, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, maka
penulisannya selalu menggunakan huruf P kapital, di mana pun kata itu
terletak, misalnya Pasal 15 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 225 ayat (2),
(3), (4), dan (5), tanpa harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa
mengenai penggunaan huruf kapital menurut pedoman Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD). Jika kata “Pengadilan” itu hendak diartikan bukan
sebagai Pengadilan Niaga, maka penggunaannya akan tunduk pada kaidah-
kaidah tata bahasa menurut EYD. Dan dalam hal demikian, ia harus diberi
penjelasan, sebagaimana halnya kata “pengadilan” (dengan huruf “p” kecil)
dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan pada anak kalimat “sekalipun
perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan”;
163
Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menerima keterangan
Pemerintah yang menyatakan bahwa muatan Pasal 127 ayat (1) UU
Kepailitan adalah mengatur tentang perselisihan yang terjadi sebelumnya
antara pihak-pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baik secara
musyawarah untuk mufakat maupun melalui gugatan ke pengadilan
(Peradilan Umum), dan bahwa perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan
tersebut bukanlah perselisihan dalam perkara kepailitan sehingga dengan
sendirinya tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Niaga, dengan catatan
sebatas bahwa keterangan ini hanya berlaku terhadap kata “pengadilan”
dalam anak kalimat yang berbunyi “sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan” dalam Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan di atas;
Bahwa, meskipun Mahkamah berpendapat telah terdapat kekurangcermatan
(clerical error) dalam penulisan kata “pengadilan” pada anak kalimat dalam
Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi “Hakim Pengawas
memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di [p]engadilan”, namun dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah diuraikan di atas, kekurangcermatan demikian tidaklah
sampai mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana
didalilkan Pemohon. Apabila kata “pengadilan” dalam anak kalimat yang
berbunyi “Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut di [p]engadilan” diartikan bukan sebagai
Pengadilan Niaga justru hal itu yang dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum karena akan mengakibatkan berlarut-larutnya proses beracara di
Pengadilan Niaga sehingga tidak sesuai dengan salah satu gagasan dasar
dibentuknya Pengadilan Niaga, sebagaimana antara lain diuraikan dalam
Penjelasan Umum UU Kepailitan yang berbunyi, “Untuk kepentingan dunia
usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat,
terbuka,
dan
efektif,
sangat
diperlukan
perangkat
hukum
yang
mendukungnya”;
Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan
Penjelasannya adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang
dipahami sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Mahkamah tersebut
di atas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di
atas, berkenaan dengan norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak dapat
dilepaskan dari Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan oleh
para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan secara tegas dan jelas berkenaan
dengan fakta terdapat 2 (dua) kata “pengadilan” dalam norma Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 dan kedua kata “pengadilan” dimaksud huruf “p”-nya ditulis dengan sama-
sama menggunakan huruf kecil. Meskipun huruf “p” kedua kata “pengadilan” ditulis
sama-sama memakai huruf kecil, kata “pengadilan” pertama dimulai dengan awalan
“ke” sehingga menjadi “ke pengadilan”; dan kata “pengadilan” kedua dimulai dengan
awalan “di” sehingga menjadi “di pengadilan”. Dalam hal ini, frasa “ke pengadilan”
164
dalam norma a quo, penting dipahami sebagai sebuah rangkaian kondisi sebelum
adanya putusan pailit yang terkait dengan kreditor dan debitor dan/atau pihak ketiga
lainnya yang berada dalam situasi telah atau sedang menjalani sengketa di
peradilan umum, baik dalam proses di tingkat pertama, tingkat banding maupun
pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, kemudian debitor dinyatakan pailit.
Setelah dinyatakan pailit, debitor mengikuti mekanisme rapat pencocokan piutang
(verifikasi) dalam kepailitan/PKPU, sehingga adanya perselisihan tagihan antara
kreditor dan debitor yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa di
pengadilan negeri, atau pengadilan tinggi, atau pada tahap kasasi di Mahkamah
Agung kreditor harus turut serta menjadi bagian pencocokan piutang yang akan
didaftarkan atau diverifikasi. Berkenaan dengan hal tersebut, rapat pencocokan
piutang (verifikasi) merupakan tahap penting dalam pelaksanaan tugas kurator.
Ihwal tersebut, oleh karena dalam proses pencocokan piutang dimungkinkan
adanya bantahan kurator terhadap piutang yang diserahkan kreditor dan bantahan
kreditor terhadap penilaian kurator demikian halnya dengan debitor. Dalam kondisi
adanya bantahan salah satu pihak atau saling bantah di antara para pihak tersebut,
norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 menyediakan pilihan prosedur hukum untuk
menyelesaikan, yakni upaya perdamaian oleh hakim pengawas dan apabila tidak
berhasil, dilakukan penyelesaian “di pengadilan” yang dimaksud Pasal 1 angka 7
UU 37/2004.
Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-
III/2005, kata “pengadilan” pertama yang ditulis dengan “p” huruf kecil diletakkan
dalam konteks frasa “ke pengadilan” maka kata “pengadilan” yang ditulis pertama
tersebut harus dipahami sebagai pengadilan bukan dalam konteks “Pengadilan
Niaga”. Sementara itu, kata “pengadilan” kedua yang meskipun ditulis dengan “p”
huruf kecil, yang jika diletakkan dalam konteks frasa “di pengadilan”, maka kata
“pengadilan” kedua harus dipahami sebagai “Pengadilan Niaga”. Artinya, kata
“pengadilan” yang ditulis kedua tunduk pada pengertian pengadilan yang termaktub
pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7 UU 37/2004 yang menyatakan,
“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”. Dengan
penegasan tersebut, sekalipun pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 015/PUU-III/2005 telah berpendirian bahwa penulisan kata “pengadilan”
yang kedua atau pada anak kalimat norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 a quo
merupakan bentuk kekurangcermatan (clerical error), namun demi memenuhi
165
prinsip kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Mahkamah berpendapat tidak terdapat pilihan lain kecuali memperbaiki
atau merevisi langsung penulisan kata “pengadilan” tersebut. Terlebih, ketika
menyampaikan keterangan di hadapan persidangan, demi alasan kepastian hukum,
DPR
menyerahkan
kepada
Mahkamah
untuk
menyelesaikan
masalah
kekurangcermatan (clerical error) dimaksud. Dengan fakta hukum tersebut,
sekalipun tidak dimohonkan dalam permohonan a quo, namun sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, demi membuat terang Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 yang dimohonkan para Pemohon maka norma Pasal 127 ayat (1) UU
37/2004 harus ditulis dan dibaca menjadi, “Dalam hal ada bantahan sedangkan
Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun
perselisihan
tersebut
telah
diajukan
ke
pengadilan,
Hakim
Pengawas
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di Pengadilan”, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar Putusan a quo.
[3.14] Menimbang bahwa setelah menegaskan ihwal rumusan norma Pasal 127
ayat (1) UU 37/2004 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil
para Pemohon yang menyatakan, frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) UU 37/2004 adalah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena terhadap rumusan norma
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 yang dinilai mengandung kekurangcermatan (clerical
error) tersebut telah dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.13] di
atas dan sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan a quo, dalil para
Pemohon a quo yang menyatakan frasa “pengadilan tinggi” dalam Penjelasan Pasal
127 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 menjadi
kehilangan relevansinya. Dalam hal ini, jika frasa “pengadilan tinggi” dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat (“dihapus”), menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar,
selain menimbulkan komplikasi dengan norma lain dalam UU 37/2004, juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menutup upaya pihak lain yang
dirugikan untuk mencari keadilan disebabkan hilangnya proses upaya hukum
banding melalui pengadilan tinggi dalam perkara keperdataan, misalnya perbuatan
melawan hukum atau perkara gugatan wanprestasi yang berkaitan antara kreditor
dan debitor dan/atau pihak ketiga lainnya yang telah diajukan sebelum putusan
pailit/PKPU dijatuhkan yang berkaitan dengan sengketa piutang yang akan
166
diverifikasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ihwal frasa “pengadilan tinggi”
yang dimaktubkan dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tidak dapat
ditafsirkan sebagai upaya hukum kepailitan melalui upaya hukum banding ke
pengadilan tinggi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, melainkan harus
ditempatkan sebagai penjelasan yang memungkinkan posisi suatu sengketa
perdata antara debitor dan kreditor dan/atau pihak ketiga lainnya yang telah
diperiksa terlebih dahulu di peradilan umum di tingkat pengadilan negeri, pengadilan
tinggi atau Mahkamah Agung. Berkenaan dengan hal ini, secara normatif dan
sistematis UU 37/2004 telah menyediakan prosedur yang jelas, yaitu sengketa
bantahan piutang diperiksa pada tingkat pertama oleh majelis hakim pemutus di
Pengadilan Niaga dan terhadapnya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Sementara untuk frasa “pengadilan tinggi” merujuk pada proses peradilan
umum/pengadilan negeri yang ditempuh sebelum atau sedang berlangsungnya
perkara kepailitan atau setelah adanya putusan pailit. Dengan demikian, dalil para
Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 khususnya
terhadap frasa "pengadilan tinggi", menciptakan anomali hukum, mengaburkan
makna, dan disharmoni antara norma Pasal 11 ayat (1) UU 37/2004 yang
menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung dengan frasa
"pengadilan tinggi" dalam Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dalam kasus
pailit adalah dalil yang tidak dapat sepenuhnya dibenarkan. Namun demikian, oleh
karena terhadap norma Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 telah diselesaikan masalah
kekurangcermatan (clerical error) penulisan kata “Pengadilan” sehingga dapat
dibedakan antara ranah kewenangan Pengadilan Niaga dengan kewenangan
“pengadilan” yang menangani urusan keperdataan lain di luar masalah kepailitan,
terhadap Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004, yang menyatakan, “Yang
dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan
tinggi, atau Mahkamah Agung” perlu pula dilakukan penyesuaian sehingga
Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 menjadi menyatakan, “Yang dimaksud
dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi,
atau Mahkamah Agung, sepanjang berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke
pengadilan sebelum putusan kepailitan di Pengadilan Niaga”, sebagaimana
dinyatakan dalam amar Putusan a quo. Penyesuaian ini penting dilakukan
167
Mahkamah agar tidak lagi terjadi ketidakpastian hukum akibat kekeliruan dalam
memahami dan memaknai Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para
Pemohon adalah dalil yang berdasar sehingga harus dinyatakan beralasan menurut
hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon,
maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.15] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas,
kata ”pengadilan” yang ditulis dengan huruf ”p” kecil pada anak kalimat dalam norma
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 dan frasa “pengadilan tinggi” pada Penjelasan Pasal
127 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak memberikan jaminan kepastian hukum
yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Namun, oleh karena amar putusan
Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka dalil para
Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.16]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
168
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.
Menyatakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam
hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan
kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke
pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan”.;
3.
Menyatakan Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “Yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam ayat ini adalah
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung, sepanjang
berkaitan dengan perselisihan yang diajukan ke pengadilan sebelum putusan
kepailitan di Pengadilan Niaga”.;
4.
Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
5.
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
169
Anggota pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau
yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Agusniwan Etra
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum substantif. 6. Implikasi dan Konsekuensi Putusan No "Niet Ontvankelijke Verklaard". Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke 6 Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". Atau "TIDAK DAPAT DITERIMA" tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara. 7. Bahwa, dalam pengujian tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut termaktub dalam perkara 149/PUU-XXIV /2026: 8. Bahwa oleh karenanya berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan untuk memenuhi syarat Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan, Pasal 37 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 7/2025) menyatakan, "Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"., maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem. 9. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Norma Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN" yang berbunyi: Pasal 127 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. TERHADAP: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 10. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain 7 berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal / norma dalam undang - undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal- pasal undang - undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal - pasal dalam undang - undang yang bertentangan dengan undang - undang dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak- Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen's Constitutional Rights). 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian konstitusional Norma Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) "UU 37 /2004 KEPAILITAN" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 'UUD NRI 1945". II. Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon 12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara." Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hakyang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 8 Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu,yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara." 13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV /2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersi/at spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersi/at potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak danjatau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 9 d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 14. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa "hak konstitusional" PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Frasa Penjelasan Pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang "UU 37 /2004 KEPAILITAN" yang menyatakan: Pasal 127 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. TERHADAP: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 15. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P-01 - IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P-02-IDENTITAS PEMOHON II), PEMOHON III (VIDE BUKTI P-03- IDENTITAS PEMOHON III), PEMOHON IV (VIDE BUKTI
