PUU
Tahun 2026
242/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Pemohon: Moh. Sabar Musman
Tanggal Putusan: 2026-07-23T14:00:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 242/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Moh. Sabar Musman
Pekerjaan
:
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Salihara Nomor 15-16, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; atau
Perumahan Harapan Baru Blok R9 Nomor 3, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
22 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22
Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 241/PUU/
PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 242/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 22 Juni 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan
bertanggal 14 Juli 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2026, pada
pokoknya menguraikan sebagai berikut.
2
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, “Konstitusi.”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
yang
selengkapnya
menyatakan bahwa:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-
Undang Ketenagalistrikan No 30/2009 tentang Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4
3
ayat (1) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan
sebagai berikut:
UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1)
Penyediaan
tenaga
listrik
dikuasai
oleh
negara
yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
UU No 30/2009 Pasal 4 ayat (1)
Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-
undang, in casu norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) di dalam UU
Ketenagalistrikan No 30/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut
Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1. Kualifikasi Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a) perorangan WNI;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c) badan hukum publik dan privat; atau;
d) lembaga negara.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya
suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
4
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan
permohonan
sebagaimana
ditentukan
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1.
Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti
P-1). Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai,
mengawasi pemilu jujur. Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN
Penerbit Nurshakti Palapa. Buku ke-1 dengan topik analisa sejarah
tentang konstitusi UU terkait energi. Buku ke-2 dengan topik
kekalahan imperalisme setan USA NATO. Buku ke-3 dengan topik
misteri pikiran matematika komputasi dalam sel syaraf otak. (Bukti P-
8). Berikut website Pemohon:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.2.
Kualifikasi Pemohon sebagai peneliti Konstitusi
Berikut adalah kerugian spesifik aktual negara. Dalam buku ke-1 (Bukti
P-4) Pemohon dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU
terkait energi, diceritakan saat Malaysia merdeka tahun 1957,
5
konstitusi dan UU Malaysia itu disiapkan oleh Inggris penjajahnya
dengan standar British Commonwealth, berbeda dengan Indonesia.
Jika diusulkan perubahan UU di Malaysia memerlukan persetujuan
Raja Dipertuan Agung Malaysia, seterusnya akan dikonsultasikan
dengan induk British Commonwealth.
Kejadian reformasi 1998 Indonesia, menjadi fokus penelitian Pemohon
kenapa UU begitu mudah diubah-ubah asas filosofi konstitusinya.
Pemohon mencatat sebagai berikut:
a) Pemohon menemukan fakta dampak dicabutnya secara serempak
Hak Kuasa Usaha BUMN terkait pasal 33 UUD pada 2(tiga) UU
Ketenagalistrikan,
UU Migas
antara
tahun
2000-2010(era
reformasi).
b) Pemohon adalah peneliti yang pertama membuat kajian konstitusi
vs UU kenapa Pertamina tidak membangun kilang sejak 1998,
kenapa PLN terus disubsidi oleh negara, kenapa kereta api hanya
kenikmatan pulau Jawa antara tahun 2000- sekarang.
Dalam
buku
ke-1
(Bukti
P-4),
Pemohon
mengidentifikasi
permasalahan bangsa adalah ada kaitan bahwa Indonesia dijajah 350
tahun lamanya (lama sekali dibandingkan 81 tahun Indonesia merdeka
saat ini) dan level IQ bangsa Indonesia di dunia yang tidak tinggi
(urutan ke 129 dunia sumber Tempo). Pemohon mempertanyakan
apakah saat ini Indonesia sedang dijajah oleh elit bangsanya sendiri.
Pemohon wajib memberikan kontribusi pembebasan bangsanya
sendiri dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan bangsa.
Pemohon memberi contoh bahwa mobil angkutan umum Angkot ber-
BBM 1000-1500 cc di kota-kota 38 provinsi Indonesia ini adalah bukti
perbudakan bangsa selama 60 tahun sampai sekarang ini. Angkutan
darat massal ber-BBM ini secara konstitusi seharusnya disediakan
negara tetapi justru sebaliknya dibebankan ke rakyat penyediaannya.
Akhirnya angkutan rakyat ber-BBM ini sudah tidak efisien energi,
memberi kontribusi membuat bengkak subsidi negara untuk belanja
impor BBM Rp 3500 trilyun (tahun 1974-2026).
6
Dalam Buku ke-2 (Bukti P-4) dengan topik kekalahan imperialisme
setan USA NATO, Pemohon juga telah meneliti bahwa Indonesia
adalah salah satu korban perang global (1965-sekarang) antara
demokrasi setan yang dipimpin oleh USA melawan sosialisme global
China dan Russia. Perubahan konstitusi dan UU terkait politik dan
energi antara 1998-sekarang inilah yang menjadi obyek penelitian
Pemohon, dan mengidentifikasi bahwa imperialisme USA adalah aktor
dalang utama yang melakukan infiltrasi langsung tidak langsung
terhadap konstitusi UU Indonesia terkait dengan krisis ekonomi utang
luar negeri tahun 1998. . Kemudian akhirnya kita tahu di tahun 2026
ini perang global telah dimenangkan oleh China saat ini. Apakah
Konstitusi Indonesia telah siap atas perubahan global yang cepat ini
atau Indonesia selamanya menjadi korban kembali?
Dalam buku ke-1 (Bukti P-4), Pemohon sebagai peneliti Konstitusi,
melihat perjalanan kemerdekaan Indonesia 81 masih dalam mencari
format pembebasan dari penjajahan dan perbudakan oleh elit
bangsanya sendiri akibat 350 tahun dijajah Belanda. Bahwa Indonesia
merdeka
1945
atas
kebaikan
Jepang
(1942-1945)
dengan
memberikan kesempatan merdeka dan dengan memberikan senjata
untuk melawan Belanda kembali (1945-1950 perang kemerdekaan
RI). Ketika “Founding Fathers” Panitia Sembilan sepakat dengan
Pancasila piagam Jakarta 22 Juni 1945, justru kemudian kesepakatan
itu diubah di mana dihapuskannya frase “kewajiban menjalankan
syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada sila ke 1 Ketuhanan,
menjelang proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945.
Menurut penelitian Pemohon, sebagai mayoritas umat Islam terbesar
(di dunia juga) hukum syariah Islam harus digunakan sebagai hukum
konstitusi/positif untuk menyatukan umat Islam dan menyatukan
bangsa
dalam
harmoni.
Pemohon
mencatat
bahwa
Inggris
memberlakukan hukum syariah di Malaysia agar umat Islam dapat
bersatu harmoni dalam kerangka bangsa multi etnis yang terdiri dari
etnis Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam hukum Persemakmuran
Inggris. Bahwa dalam perang global imperialisme USA, persatuan
Islam itu diperlukan agar Islam tidak dipakai sebagai kendaraan politik
7
pecah belah. Kita lihat issue Sunni-Syiah begitu dahsyat dihembuskan
oleh imperialisme USA untuk merusak tatanan dunia. Puncaknya
adalah tahun 1998, ketika konstitusi UU terkait politik dan energi di
Indonesia diubah-ubah seperti diceritakan di atas sebelumnya. Bahwa
81 tahun Indonesia merdeka masih tanda tanya besar. Bahwa 350
tahun dijajah Belanda adalah fakta realitas pembentukan peradaban
Indonesia yang mulai bersatu. Jika referensi ukuran peradaban 100
tahun, maka China dam Iran adalah contoh peradaban yang maju
sains teknologinya dalam waktu sekitar 50 tahun sampai tahun 2026
ini. Itu semuanya didukung Konstitusi UU yang kuat dan konsisten
membangun peradaban di hadapan Allah SWT. Pemohon berusaha
memberikan kontribusi untuk Indonesia yang tetap akan bersatu di
tahun 2045 kelak lewat website berikut:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.3.
Hubungan sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai,
mengawasi berlakunya Pasal 33 ayat (2) : “Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara”, Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Bukti P-2).
Mandat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menuntut negara
untuk secara aktif mengelola cabang produksi vital demi kemakmuran
rakyat. Bagi PT PLN (Persero), ini berarti negara memegang kendali
penuh tidak hanya untuk menjamin ketersediaan energi yang merata,
tetapi juga untuk menjalankan operasional secara efisien dan
berkelanjutan.
Konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan (4) mengatur kewenangan negara
atas sektor strategis. Negara wajib memastikan cabang produksi
seperti listrik dikuasai penuh guna mewujudkan efisiensi berkeadilan,
8
menjaga kelestarian lingkungan, dan mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat
Listrik adalah cabang produksi vital yang menguasai hajat hidup orang
banyak. Sesuai Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945, PLN dikuasai
negara agar pemanfaatan energi ditujukan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Penguasaan ini diwujudkan melalui Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang memadukan mandat pelayanan sosial
dengan prinsip ekonomi modern
Penguasaan dan efisiensi ini memiliki makna mendasar bagi
pengelolaan listrik nasional:
Pencegahan Monopoli Swasta yang Merugikan: Negara harus menjadi
pemegang kendali utama agar pasokan listrik tidak diserahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas yang berpotensi
membebani masyarakat.
Pemerataan Akses (Keadilan Sosial): Memastikan tarif listrik tetap
terjangkau dan infrastruktur distribusi menjangkau seluruh pelosok
negeri, bahkan di wilayah yang secara bisnis kurang menguntungkan.
Pemberantasan Inefisiensi: Pengelolaan oleh negara bukan berarti
lamban atau boros. Efisiensi berkeadilan menuntut PLN untuk terus
menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, meminimalisir susut
jaringan, serta melakukan transformasi digital agar kerugian negara
dapat dihindari.
Transisi Energi Berkelanjutan: Sejalan dengan prinsip berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, PLN memimpin transisi menuju energi
baru terbarukan (EBT), mengurangi emisi karbon, dan menjaga
keseimbangan ekosistem.
Kemandirian Energi: Mengurangi ketergantungan pada energi fosil
impor dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam domestik
Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, implementasi di sektor
kelistrikan dituntut untuk memenuhi beberapa poin utama:
9
Pencegahan Monopoli Merugikan: Negara memegang kontrol penuh
agar pasokan energi tidak dikuasai segelintir pihak yang dapat
memberatkan masyarakat dan merugikan keuangan negara.
Efisiensi Berkeadilan: Penguasaan negara bukan berarti anti-efisiensi.
Produksi wajib berjalan efisien untuk menekan biaya operasional,
sehingga tarif listrik tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
dan kalangan industri.
Kemandirian & Berwawasan Lingkungan: Selaras dengan prinsip
demokrasi ekonomi, pengelolaan energi didorong untuk mandiri
(berbasis sumber daya dalam negeri) dan berkelanjutan (ramah
lingkungan/transisi energi).
Keseimbangan
Pembangunan:
Penyediaan
infrastruktur
ketenagalistrikan dipastikan merata untuk menjaga keseimbangan
kemajuan antardaerah di seluruh nusantara.
Pemohon sebagai konsumen mendalilkan bahwa PLN adalah BUMN
terkait Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dan PLN haruslah
tetap Perusahaan Listrik Negara bukanlah Perusahaan Listrik
Pemerintah.
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa “pemerintah”
bukanlah yang mempunyai hak terkait UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1)
“Penyediaan
tenaga
listrik
dikuasai
oleh
negara
yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah”
daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah, dan pada UU No
30/2009 Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga
listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (Bukti P-3).
Argumen bahwa “pemerintah” tidak memiliki hak eksklusif terkait
penyelenggaraan tenaga listrik sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD
1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara, bukan pemerintah semata.
10
Penyelenggaraan oleh “pemerintah” atau BUMN/BUMD dalam UU No.
30 Tahun 2009 hanya merupakan instrumen pelaksana, sementara
“negara” memiliki makna yang lebih luas.
Makna Dikuasai oleh Negara: Penguasaan negara merupakan fungsi
kedaulatan yang mencakup kewenangan menetapkan kebijakan,
pengaturan, dan pengawasan.
Kewenangan ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat beserta
organ pelaksananya.
Pemisahan Penguasa dan Pengusaha: Menyerahkan pelaksanaan
monopoli penyediaan listrik secara mutlak kepada BUMN (seperti PT
PLN) justru kerap dianggap bertentangan dengan prinsip penguasaan
negara yang sesungguhnya. Negara seharusnya bertindak sebagai
regulator dan pengawas, bukan pelaku usaha tunggal yang
membatasi hak masyarakat lain.
Menurut Pemohon, “pemerintah” pada pasal a quo yang dimaksudkan
seharusnya adalah negara atau komisi negara atau pemegang kuasa
usaha negara berdasarkan UU ketenagalistrikan yang mempunyai
kewenangan independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi
teknik untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien
dan tidak membebani keuangan negara. Hubungan sebab akibat
pasal a quo adalah sbb:
Penguasaan Penyediaan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Penyelenggaraan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara
Pemerintah / Pemerintah Daerah
Memenuhi UUD Pasal 33
Melanggar UUD Pasal 33
seharusnya:
Penguasaan Penyediaan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Penyelenggaraan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara
Negara Komisi Negara
Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Memenuhi UUD Pasal 33
Memenuhi UUD Pasal 33
kemudian:
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
11
Pemerintah
BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33
Memenuhi UUD Pasal 33
seharusnya:
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Negara Komisi Negara
Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Dilakukan BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33
Memenuhi UUD Pasal 33
Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut,
menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pasal
a quo Menurut Pemohon, mekanisme mesin ekonomi-teknik
sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan pengusahaan
tenaga listrik yang efisien adalah bukan tugas pemerintah melainkan
suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan
undang-undang ketenagalistrikan. Menurut Pemohon, sebagaimana
pada tabel negara vs pemerintah di bawah, bahwa pemerintah
(dengan
kepala
pemerintah
presiden/wakil
presiden)
secara
konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola
administrasi negara yang berganti setiap 5 (lima tahun), jadi
pemerintah pada pasal a quo seharusnya di luar dari lingkup
penyelenggara dan pelaksanaan usaha mekanisme ekonomi-teknik
ketenagalistrikan.
Perbedaan aspek negara vs pemerintah:
Tabel Perbedaan Aspek Negara Vs Pemerintah
Aspek
Negara (State)
Pemerintah (Government)
Konsep
Dasar
Wadah
atau
organisasi
masyarakat yang memiliki
wilayah,
rakyat,
dan
kedaulatan.
Pelaksana fungsi kekuasaan
untuk
mencapai
tujuan
bernegara.
Bentuk &
Sifat
Sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD
1945,
Negara
Indonesia
adalah
Negara
Kesatuan,
yang berbentuk Republik.
Dijalankan oleh Presiden yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut UUD,
sesuai Pasal 4 ayat (1).
Masa
Jabatan
Bersifat
permanen
dan
berkelanjutan selama rakyat
dan wilayahnya masih ada.
Periodik atau berganti sesuai
dengan hasil Pemilu (Presiden
dan Wakil Presiden menjabat
selama 5 tahun).
12
Fungsi
Utama
Melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah,
memajukan
kesejahteraan
umum, dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa
(Pembukaan
UUD
1945
Alinea IV)
Mengelola
administrasi
negara, menyusun kebijakan,
serta
menjalankan
roda
pemerintahan
sesuai
konstitusi
dan
undang-
undang.
Perbedaan BUMN terkait Pasal 33 UUD 1945 dengan pemerintah
Perbedaan utama terletak pada kedudukan dan sifat operasionalnya;
pemerintah adalah penyelenggara negara yang berfungsi mengatur
regulasi dan pelayanan publik, sedangkan BUMN adalah badan usaha
milik negara yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi guna
mencari keuntungan sekaligus mengelola sektor penting bagi
kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
Berikut adalah rincian perbedaan spesifik antara BUMN dan instansi
pemerintah:
Tujuan
Operasional:
Instansi
pemerintah
bertujuan
untuk
menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat
tanpa mencari laba. Sebaliknya, BUMN adalah entitas bisnis yang
berorientasi pada perolehan keuntungan, meskipun fungsinya tetap
diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Penjelasan hubungan sebab akibat kenapa frase “pemerintah”
tidak boleh ada di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Listrik
Seharusnya dibentuk
Komisi Negara untuk
Energi termasuk Listrik
Penyelenggaraan dan
Pelaksanaan Listrik
PLN oleh “Pemerintah”
Pengusahaan dan
Penyelenggaraan
Listrik PLN harus
“Negara”
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4)
UUD 1945
Pasl 3 ayat (1)
UU Listrik
Melanggar
Konstitusi
Pasl 4 ayat (1)
UU Listrik
Melanggar
Konstitusi
13
Dasar Hukum Terkait UUD 1945: BUMN merupakan perwujudan
konkret dari hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara”,
Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional”
Tidak ada kata pemerintah pada Pasal 33 UUD di atas yang menjadi
referensi UU No 30/2009
Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan
“pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh
“pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha
milik negara dan badan usaha milik daerah.
Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan
ekonomi makro dan mengawasi jalannya BUMN.
Pengelolaan Kekayaan: Kekayaan BUMN berbentuk kekayaan negara
yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), yang memungkinkan BUMN mandiri dalam mencari
pendanaan dan mengelola operasionalnya. Sedangkan instansi
pemerintah menggunakan dana APBN murni yang peruntukannya
telah direncanakan secara ketat untuk kebutuhan administratif dan
pelayanan publik.
Bentuk Badan Hukum: Instansi pemerintah berupa lembaga negara
atau departemen (Kementerian), sementara BUMN berbentuk
Perseroan Terbatas (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum) yang
14
tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan
Undang-Undang BUMN.
Komparasi antara Negara vs BUMN terkait Pasal 33 UUD vs
Pemerintah
Negara
BUMN terkait Pasal
33 UUD
Pemerintah
Bersifat
permanen
dan
berkelanjutan
selama rakyat dan
wilayahnya
masih
ada.
BUMN adalah badan
usaha milik negara
yang dibentuk untuk
menjalankan
kegiatan
ekonomi
guna
mencari
keuntungan
sekaligus mengelola
sektor penting bagi
kemakmuran rakyat
sesuai amanat Pasal
33 UUD 1945
Periodik
atau
berganti
sesuai
dengan hasil Pemilu
(Presiden dan Wakil
Presiden
menjabat
selama 5 tahun).
Melindungi segenap
bangsa dan seluruh
tumpah
darah,
memajukan
kesejahteraan
umum,
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
(Pembukaan
UUD
1945 Alinea IV)
BUMN adalah entitas
bisnis
yang
berorientasi
pada
perolehan
keuntungan,
meskipun fungsinya
tetap
diarahkan
untuk
mendukung
kesejahteraan
masyarakat luas
Instansi pemerintah
bertujuan
untuk
menyelenggarakan
fungsi pemerintahan
dan
melayani
masyarakat
tanpa
mencari laba.
Wadah
atau
organisasi
masyarakat
yang
memiliki
wilayah,
rakyat,
dan
kedaulatan.
BUMN
merupakan
perwujudan konkret
dari hak menguasai
negara atas cabang-
cabang
produksi
yang
penting
dan
menguasai
hajat
hidup orang banyak
berdasarkan
Pasal
33 ayat (2) dan (4)
UUD 1945.
Pemerintah
bertindak
sebagai
regulator
yang
menetapkan
kebijakan
ekonomi
makro
dan
mengawasi jalannya
BUMN
Penjelasan hubungan sebab akibat campur tangan “pemerintah” pada
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah
menyebabkan kerugian negara selama 25 tahun.
Pasal
33
ayat
(4)
UUD
1945:
“Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
15
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
Menurut
Pemohon,
mesin
usaha
mekanisme ekonomi-teknik
ketenagalistrikan ini harus efisien dan tidak merugikan negara seperti
disebutkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Faktanya selama 25 tahun era reformasi, usaha ketenagalistrikan PLN
sampai sekarang terus diberikan subsidi negara. Berikut bukti data
statistik BPS 2020-2024 kerugian usaha ketenagalistrikan 2020-2024,
yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik.
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/31/c4f7aade5d4801236e
c79b81/statistik-listrik-2020-2024.html
https://www.bps.go.id/en/publication/2023/12/21/193053e47e20e9c6c
5ef6252/electric-statistics-2018-2022.html
Tabel No 57 halaman 67 Statistik Listrik BPS 2020-2024
Rincian
2020
2021
2022
2023
2024
Nilai Output
(Rp Triliun)
334
284
382
418
468
Nilai Input
(Rp Triliun)
274
294
386
440
484
Subsidi
(Rp Triliun)
47
49
58
68
77
Data Kerugian Usaha Ketenagalistrikan Pemerintah 2020-2024
16
Menurut Pemohon, dampak inkonstitusional asal-pasal a quo
membuat usaha ketenagalistrikan nasional akan selamanya merugi,
membebani keuangan negara dan melanggar Konstitusi, seperti
ditunjukkan oleh data BPS di atas.
Kemudian Pemohon menunjukkan bukti dari data badan internasional
energi baru terbarukan yakni IRENA, pada Link di bawah, bahwa
“Pemerintah” yang pada dasarnya berfungsi administrasi yang
berganti setiap 5 tahun, terbukti tidak berupaya maksimal membangun
pembangkit-pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih
efisien dan biaya satuan energi (Rp/kWh) pembangkitannya lebih
ekonomis/murah. Bukti pada tabel perbandingan Indonesia vs
Vietnam dan Indonesia vs Thailand dalam kurun waktu 2010-2019
berikut:
https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capac
ity_Statistics_2020.pdf
Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Air Indonesia vs Vietnam (2010-2019)
17
Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya Indonesia vs Thailand (2010-2019)
4.4.
Hubungan sebab akibat kerugian Pemohon sebagai Konsumen PLN
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang produksi yang
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
(Ayat 2), dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan (Ayat
4).
Melalui mandat ini, hak-hak konsumen listrik dilindungi sebagai
berikut:
Ketersediaan dan Keterjangkauan (Pasal 33 ayat 2): Negara
menguasai sektor kelistrikan melalui PT PLN (Persero) untuk
memastikan ketersediaan pasokan listrik yang merata dan menjaga
tarif batas atas agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.
Hak Kompensasi dan Pelayanan (Pasal 33 ayat 4): Prinsip efisiensi
berkeadilan menuntut PLN memberikan pelayanan yang optimal. Atas
dasar ini, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas pemadaman
atau gangguan dan berhak atas Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang
telah diatur oleh pemerintah.
18
Bukti A
Bukti B
Dampak ke
Konsumen PLN
Faktanya selama 25
tahun era reformasi,
usaha
ketenagalistrikan PLN
sampai sekarang terus
diberikan
subsidi
negara.
Bukti
data
statistik
BPS
2020-
2024 kerugian usaha
ketenagalistrikan
2020-2024,
yang
berarti PLN itu tidak
efisien sebagai mesin
ekonomi teknik
Bukti dari data badan
internasional
energi
baru terbarukan yakni
IRENA,
bahwa
“Pemerintah”
terbukti
tidak
berupaya
maksimal membangun
pembangkit-
pembangkit
Energi
Baru Terbarukan (EBT)
yang lebih efisien dan
biaya satuan energi
(Rp/kWh)
pembangkitannya
lebih ekonomis/murah.
Terlihat perbandingan
Indonesia vs Vietnam
dan
Indonesia
vs
Thailand dalam kurun
waktu 2010-2019
Dengan operasi PLN
tidak
efisien
membebani APBN dan
tidak
berupaya
maksimal membangun
pembangkit EBT yang
lebih efisien dan biaya
satuan energi Rp/kWH
lebih
ekonomis
dan
murah,
maka
akan
mudah
diprediksi
bahwa tarif listrik PLN
akan terus meningkat
mahal
membebani
konsumen, dan PLN
tidak mempunyai biaya
yang
cukup
untuk
pembangunan
pembangkit efisien.
5. Kejadian
faktual
tersebut
menjadikan
Pemohon
memiliki
kerugian
konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo. Sehingga dengan
kerugian Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi
kerugian Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo.
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan
aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang
wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan
berlakunya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) di dalam UU
Ketenagalistrikan No 30/2009 dan diyakini bahwa apabila permohonan
dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi
terjadi;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas
sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan
hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan
pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.
III. Pokok Permohonan
1) Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan UU Ketenagalistrikan No
30/2009 yang menyatakan sebagai berikut:
19
a) Pasal 3 ayat (1): “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
berlandaskan prinsip otonomi daerah”.
b) Pasal 4 ayat (1): “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah”.
2) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 33
ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan hubungan sebab akibat
utama sbb:
Pemohon mendalilkan bahwa PLN adalah BUMN terkait Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (4) UUD 1945 dan PLN haruslah tetap Perusahaan Listrik Negara
bukanlah Perusahaan Listrik Pemerintah.
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa “pemerintah” bukanlah
yang mempunyai hak terkait UU No 30/2009 Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan
tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh
“pemerintah” dan “pemerintah” daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah,
dan pada UU No 30/2009 Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan
tenaga listrik oleh “pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Menurut Pemohon, “pemerintah” pada pasal a quo yang dimaksudkan
seharusnya adalah negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha
negara berdasarkan UU ketenagalistrikan yang mempunyai kewenangan
independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi teknik untuk
penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien dan tidak
membebani keuangan negara. Hubungan sebab akibat pasal a quo adalah
sbb:
Penguasaan Penyediaan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Penyelenggaraan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara
Pemerintah / Pemerintah Daerah
Memenuhi UUD Pasal 33
Melanggar UUD Pasal 33
seharusnya:
Penguasaan Penyediaan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Penyelenggaraan TL
Pasal 3 ayat (1) UU No 30/2009
Negara
Negara Komisi Negara
Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Memenuhi UUD Pasal 33
Melanggar UUD Pasal 33
20
kemudian
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pemerintah
BUMN/BUMD
Melanggar UUD Pasal 33
Memenuhi UUD Pasal 33
seharusnya:
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Pelaksanaan usaha TL
Pasal 4 ayat (1) UU No 30/2009
Negara Komisi Negara
Pemegang Hak Kuasa Usaha TL
Dilakukan BUMN/BUMD
Memenuhi UUD Pasal 33
Memenuhi UUD Pasal 33
Menurut Pemohon, mekanisme mesin ekonomi-teknik sebenarnya yang
diperlukan untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien
adalah bukan tugas pemerintah melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha
ketenagalistrikan berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan.
Menurut Pemohon, sebagaimana pada tabel negara vs pemerintah di bawah,
bahwa pemerintah (dengan kepala pemerintah presiden/wakil presiden)
secara konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola
administrasi negara yang berganti setiap 5 (lima tahun), jadi pemerintah pada
pasal a quo seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara dan pelaksanaan
usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan.
Berikut tabel perbedaan aspek negara vs pemerintah:
Tabel Perbedaan Aspek Negara vs Pemerintah
Aspek
Negara (State)
Pemerintah (Government)
Konsep
Dasar
Wadah
atau
organisasi
masyarakat yang memiliki
wilayah,
rakyat,
dan
kedaulatan.
Pelaksana fungsi kekuasaan
untuk
mencapai
tujuan
bernegara.
Bentuk &
Sifat
Sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD
1945,
Negara
Indonesia
adalah Negara Kesatuan,
yang berbentuk Republik.
Dijalankan oleh Presiden yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut UUD,
sesuai Pasal 4 ayat (1).
Masa
Jabatan
Bersifat
permanen
dan
berkelanjutan selama rakyat
dan wilayahnya masih ada.
Periodik atau berganti sesuai
dengan hasil Pemilu (Presiden
dan Wakil Presiden menjabat
selama 5 tahun).
21
Fungsi
Utama
Melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah,
memajukan
kesejahteraan
umum, dan mencerdaskan
kehidupan
bangsa
(Pembukaan
UUD
1945
Alinea IV)
Mengelola administrasi negara,
menyusun
kebijakan,
serta
menjalankan
roda
pemerintahan sesuai konstitusi
dan undang-undang.
Penjelasan hubungan sebab akibat kenapa frase “pemerintah” tidak boleh
ada di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Listrik
Dasar Hukum Terkait UUD 1945: BUMN merupakan perwujudan konkret dari
hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan
menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(4) UUD 1945.
Pasal 33 ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”,
Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional”
Tidak ada kata pemerintah pada Pasal 33 UUD di atas yang menjadi referensi
UU No 30/2009
Seharusnya
dibentuk Komisi
Negara untuk
Energi termasuk
Listrik
Penyelenggaraan
dan Pelaksanaan
Listrik PLN oleh
“Pemerintah”
Pengusahaan dan
Penyelenggaraan
Listrik PLN harus
“Negara”
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4)
UUD 1945
Pasl 3 ayat (1)
UU Listrik
Melanggar
Konstitusi
Pasl 4 ayat (1)
UU Listrik
Melanggar
Konstitusi
22
Pasal 3 ayat (1) “Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh “pemerintah” dan “pemerintah”
daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
Pasal 4 ayat (1) “Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh
“pemerintah” dan “pemerintah” daerah dilakukan oleh badan usaha milik
negara dan badan usaha milik daerah
Pemerintah bertindak sebagai regulator yang menetapkan kebijakan ekonomi
makro dan mengawasi jalannya BUMN.
Pengelolaan Kekayaan: Kekayaan BUMN berbentuk kekayaan negara yang
dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang
memungkinkan BUMN mandiri dalam mencari pendanaan dan mengelola
operasionalnya. Sedangkan instansi pemerintah menggunakan dana APBN
murni yang peruntukannya telah direncanakan secara ketat untuk kebutuhan
administratif dan pelayanan publik.
Bentuk Badan Hukum: Instansi pemerintah berupa lembaga negara atau
departemen (kementerian), sementara BUMN berbentuk Perseroan Terbatas
(Persero) atau Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.
Komparasi antara Negara vs BUMN terkait Pasal 33 UUD vs
Pemerintah
NEGARA
BUMN terkait Pasal 33
UUD
Pemerintah
Bersifat permanen dan
berkelanjutan
selama
rakyat dan wilayahnya
masih ada.
BUMN
adalah
badan
usaha milik negara yang
dibentuk
untuk
menjalankan
kegiatan
ekonomi guna mencari
keuntungan
sekaligus
mengelola sektor penting
bagi kemakmuran rakyat
sesuai amanat Pasal 33
UUD 1945
Periodik atau berganti
sesuai
dengan
hasil
Pemilu
(Presiden
dan
Wakil Presiden menjabat
selama 5 tahun).
Melindungi
segenap
bangsa
dan
seluruh
tumpah
darah,
memajukan
kesejahteraan
umum,
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
BUMN
adalah
entitas
bisnis yang berorientasi
pada
perolehan
keuntungan,
meskipun
fungsinya
tetap
diarahkan
untuk
mendukung
Instansi
pemerintah
bertujuan
untuk
menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dan
melayani
masyarakat
tanpa mencari laba.
23
(Pembukaan UUD 1945
Alinea IV)
kesejahteraan
masyarakat luas
Wadah atau organisasi
masyarakat
yang
memiliki wilayah, rakyat,
dan kedaulatan.
BUMN
merupakan
perwujudan konkret dari
hak menguasai negara
atas
cabang-cabang
produksi yang penting
dan
menguasai
hajat
hidup
orang
banyak
berdasarkan Pasal 33
ayat (2) dan (4) UUD
1945.
Pemerintah
bertindak
sebagai regulator yang
menetapkan
kebijakan
ekonomi
makro
dan
mengawasi
jalannya
BUMN
Penjelasan hubungan sebab akibat campur tangan “pemerintah” pada Pasal
3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah menyebabkan
kerugian dan in-efisiensi negara selama 25 tahun.
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
Mesin usaha mekanisme ekonomi-teknik ketenagalistrikan ini harus efisien
dan tidak merugikan negara. Faktanya selama 25 tahun era reformasi, usaha
ketenagalistrikan PLN sampai sekarang terus diberikan subsidi negara.
Berikut bukti data statistik BPS 2020-2024 kerugian usaha ketenagalistrikan
2020-2024, yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik.
24
Kemudian Pemohon menunjukkan bukti dari data badan internasional energi
baru terbarukan yakni IRENA, pada Link di bawah, bahwa “Pemerintah” yang
pada dasarnya berfungsi administrasi yang berganti setiap 5 tahun, terbukti
tidak berupaya maksimal membangun pembangkit-pembangkit Energi Baru
Terbarukan (EBT) yang lebih efisien dan biaya satuan energi (Rp/kWh)
pembangkitannya lebih ekonomis/murah. Bukti pada tabel perbandingan
Indonesia vs Vietnam dan Indonesia vs Thailand dalam kurun waktu 2010-
2019 berikut:
Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Air Indonesia vs Vietnam (2010-2019)
Perbandingan Pertumbuhan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya Indonesia vs Thailand (2010-2019)
25
3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
atau
5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pasal-pasal a quo dapat digunakan pemerintah mewakili
negara untuk penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan BUMN Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sebagai kekuatan hukum yang mengikat.
6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pasal-pasal a quo dapat digunakan pemerintah mewakili
negara untuk pelaksanaan usaha ketenagalistrikan BUMN Perusahaan
Listrik Negara (PLN) sebagai kekuatan hukum yang mengikat.
IV. Petitum
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan No 30/2009 bertentangan
26
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP atas nama Pemohon;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan;
4.
Bukti P-4
: Buku-buku karya Pemohon terkait hak-hak konstitusional
Pemohon dalam uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang
Migas;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
27
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945;
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap Pasal
33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo;
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan
pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan
materi permohonan, pada tanggal 2 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai
dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas
hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, terutama mengenai alasan-
alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum)
agar permohonan Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan
sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Juli 2026].
Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan
kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14
(empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Batas waktu
28
penyerahan perbaikan demikian adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul
12.00 WIB. Dalam kaitan dengan batas waktu tersebut, Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan melalui e-mail yang diterima Mahkamah
pada hari Minggu, 12 Juli 2026, pukul 13.37 WIB, serta menyerahkan salinan
permohonan secara fisik pada hari Senin, 13 Juli 2026, pukul 15.03 WIB.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di
atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil di dalam
permohonan telah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum
29
Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus (petitum). Namun, selain menilai pemenuhan syarat formil terkait sistematika
permohonan, Mahkamah juga akan menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan
dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika
dimaksud.
[3.3.4]
Bahwa keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula
dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita)
dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat
demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan
mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
1) Pada bagian posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas
pertentangan antara norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan sebagai dasar pengujian atau
parameter uji konstitusionalitas. Oleh karena itu, Mahkamah mengalami
kesulitan untuk mengetahui dengan pasti berkenaan dengan hal apa yang
menjadi persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam
kaitannya dengan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon.
2) Pada bagian posita permohonan menerangkan adanya ketidaktepatan makna
kata “pemerintah” pada norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009
dan oleh karenanya memohon agar kata “pemerintah” a quo dimaknai sebagai
“negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha negara” [vide
Permohonan hlm. 19-20], akan tetapi pada bagian petitum permohonan,
Pemohon memohon agar norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU
30/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan norma a quo.
30
Oleh karena itu, adanya perbedaan antara hal yang dimohonkan dalam petitum
dengan penjelasan atau argumentasi yang disusun/diuraikan pada bagian
posita, menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal
yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon, apakah Pemohon
hanya menginginkan kata “pemerintah” dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal
4 ayat (1) UU 30/2009 diberi makna baru atau dinyatakan inkonstitusional,
ataukah menginginkan kedua norma tersebut dibatalkan secara keseluruhan.
Dengan kata lain, uraian argumentasi dalam alasan-alasan permohonan
Pemohon terdapat pertentangan (contradictio in terminis) dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus.
3) Bahwa seandainya pun petitum permohonan a quo dinilai bersesuaian dengan
argumentasi yang diuraikan Pemohon dalam posita, quod non, dengan
dinyatakannya norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka menurut Mahkamah hal demikian justru menimbulkan
kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang selanjutnya
berimplikasi pada kekacauan dalam hal penyelenggaraan dan pelaksanaan tata
kelola usaha penyediaan tenaga listrik.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma
yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan norma UUD NRI Tahun 1945
yang menjadi dasar pengujian, serta adanya pertentangan antara uraian dalam
posita dengan rumusan dalam petitum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 PMK
7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan
Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
31
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
32
Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- 27 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan, pada tanggal 2 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, terutama mengenai alasan- alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar permohonan Pemohon bersesuaian dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Juli 2026]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan. Batas waktu 28 penyerahan perbaikan demikian adalah pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Dalam kaitan dengan batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui e-mail yang diterima Mahkamah pada hari Minggu, 12 Juli 2026, pukul 13.37 WIB, serta menyerahkan salinan permohonan secara fisik pada hari Senin, 13 Juli 2026, pukul 15.03 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil permohonan tersebut di atas, Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil di dalam permohonan telah diuraikan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum 29 Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun, selain menilai pemenuhan syarat formil terkait sistematika permohonan, Mahkamah juga akan menilai permohonan berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan dapat pula dinilai dari keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan syarat demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif; [3.4] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: 1) Pada bagian posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan antara norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang dimohonkan sebagai dasar pengujian atau parameter uji konstitusionalitas. Oleh karena itu, Mahkamah mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan pasti berkenaan dengan hal apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam kaitannya dengan hak konstitusional yang dimiliki Pemohon. 2) Pada bagian posita permohonan menerangkan adanya ketidaktepatan makna kata “pemerintah” pada norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 dan oleh karenanya memohon agar kata “pemerintah” a quo dimaknai sebagai “negara atau komisi negara atau pemegang kuasa usaha negara” [vide Permohonan hlm. 19-20], akan tetapi pada bagian petitum permohonan, Pemohon memohon agar norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan norma a quo. 30 Oleh karena itu, adanya perbedaan antara hal yang dimohonkan dalam petitum dengan penjelasan atau argumentasi yang disusun/diuraikan pada bagian posita, menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai hal yang sebenarnya diinginkan atau dimohonkan oleh Pemohon, apakah Pemohon hanya menginginkan kata “pemerintah” dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 diberi makna baru atau dinyatakan inkonstitusional, ataukah menginginkan kedua norma tersebut dibatalkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, uraian argumentasi dalam alasan-alasan permohonan Pemohon terdapat pertentangan (contradictio in terminis) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. 3) Bahwa seandainya pun petitum permohonan a quo dinilai bersesuaian dengan argumentasi yang diuraikan Pemohon dalam posita, quod non, dengan dinyatakannya norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU 30/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan ti
