241/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 241/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Gama Mulya Pekerjaan : Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Alamat : Dukuh Kupang Timur VII/1, RT 003 RW 008, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Helmi Pekerjaan : Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Alamat : Jalan Tempen Baturono, RT 02 RW 02, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Dahman Sirait, S.H. Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2019-2024 Alamat : Jalan Sei Balai LK. IV Pasar Baru Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 246/PUU/ PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 241/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 Desember 2025 melalui email, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Bahwa sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Konstitusionalitas pasal-pasal Undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang 4 memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang (Bukti P-10), yang menyatakan sebagai berikut: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 9. Bahwa Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menegaskan permohonan memuat setidaknya uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan petitum. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan mengenai legal standing merumuskan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional: a) adanya hak/kewenangan konstitusional; b) dianggap dirugikan oleh norma yang diuji; 5 c) kerugian spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar pasti terjadi; d) hubungan sebab-akibat; dan e) kemungkinan kerugian tidak lagi terjadi jika permohonan dikabulkan. 3. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: Pasal 4 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 4. Para Pemohon memenuhi syarat-syarat tersebut sebagaimana uraian berikut. A. Legal standing Pemohon I 1. Hak/kewenangan konstitusional Pemohon I bersumber dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat(2), Pasal 28H ayat(3), dan Pasal 28I ayat (2),dan Pasal 28J ayat (2). 2. Norma yang diuji menutup secara otomatis kesempatan Pemohon I untuk menjadi Advokat karena Pemohon I pernah dipidana. Kerugian ini spesifik, aktual, dan langsung. 6 3. Pemohon I pada saat di pidana belum menikah dan memiliki anak namun saat ini telah memiliki anak sehingga membutuhkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensi keilmuan yang dimiliki 4. Hubungan kausal (causal verband) jelas: syarat “tidak pernah dipidana”/“tidak pernah dijatuhi pidana penjara” merupakan syarat administratif pengangkatan. 5. Kemungkinan pemulihan hak juga jelas: jika huruf syarat yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hambatan hukum hilang dan Pemohon I dapat mengikuti proses seleksi dan penilaian integritas yang lain. 6. Pemohon I telah menyelesaikan masa pembinaan yang dinilai oleh aparat pemasyarakatan dan telah berkeluarga; karena itu, pembatasan seumur hidup terhadap akses pekerjaan bukan hanya merugikan Pemohon I, melainkan juga berdampak pada hak keluarga untuk hidup layak. B. Legal standing Pemohon II 1. Pemohon II memiliki hak konstitusional yang sama sebagaimana dijamin UUD 1945, khususnya hak atas pekerjaan, pengembangan diri, kepastian hukum yang adil, dan bebas dari diskriminasi. 2. Kerugian Pemohon II bersifat potensial namun wajar untuk dipastikan terjadi (reasonable certainty) karena Pemohon II sedang berada pada lintasan pendidikan yang secara nyata berujung pada pendaftaran profesi Advokat, di mana syarat yang diuji akan diterapkan secara langsung. 3. Kerugian Pemohon II juga bersifat spesifik karena Pemohon II bukan “warga negara abstrak” tanpa rencana, melainkan subjek yang sedang menempuh pendidikan hukum dan menyiapkan diri untuk profesi yang secara eksplisit mensyaratkan “tidak pernah dipidana”. 4. Dengan dikabulkannya permohonan, Pemohon II memperoleh kepastian konstitusional bahwa akses masa depan untuk berprofesi tidak dibatasi secara absolut, melainkan dinilai melalui mekanisme yang proporsional. 7 Penguatan kedudukan hukum Pemohon II (Helmi): Pemohon II adalah mahasiswa program magister (S2) ilmu hukum dan telah berketetapan untuk melanjutkan pendidikan S1 hukum bersama Pemohon I yang akan berpartisipasi aktif pada bidang hukum di Indonesia khususnya dalam mendukung reformasi hukum sesuai gagasan Pemerintah serta akan berafiliasi dalam satu lembaga bantuan hukum dengan orientasi karier menjadi Advokat. Dengan demikian, norma a quo memiliki keterkaitan langsung dengan rencana pendidikan dan pilihan profesi Pemohon II (future career path) sehingga kerugian konstitusional bersifat potensial namun dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar apabila kelak Pemohon II pernah dijatuhi pidana penjara, termasuk akibat kriminalisasi pada tindak pidana yang bersifat administratif/kelalaian (misalnya kecelakaan lalu lintas dengan unsur pidana), yang pada praktiknya dapat menutup akses seumur hidup terhadap profesi Advokat. Selain itu, keberlakuan norma permanen “tidak pernah dipidana” menciptakan efek gentar (chilling effect) dan ketidakpastian bagi Pemohon II sebagai warga negara yang sedang menempuh pendidikan hukum, karena satu kesalahan pidana (bahkan yang tidak berkorelasi dengan integritas profesi) berpotensi meniadakan hak konstitusional atas pekerjaan dan pengembangan diri. C. Legal standing Pemohon III 1. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). Pemohon III telah menyelesaikan pidana pokok dan sedang menjalani tahapan reintegrasi sosial melalui mekanisme pemasyarakatan, namun norma “tidak pernah dipidana” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat mengakibatkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual karena menutup akses 8 profesi Advokat secara permanen semata-mata berbasis status masa lalu, tanpa ruang penilaian individual atas rehabilitasi, integritas, dan kelayakan aktual. 2. Hubungan sebab-akibat antara norma a quo dan kerugian Pemohon III bersifat langsung; dan apabila permohonan dikabulkan, kerugian tersebut tidak lagi terjadi karena akses Pemohon III akan dinilai melalui mekanisme seleksi profesi dan kode etik. Penguatan tambahan Pemohon III (berdasarkan rekam jejak dan kerugian konstitusional): 3. Pemohon III merupakan Sarjana Hukum (S.H.) (Bukti P-7) dan memiliki pengalaman praktik ketatanegaraan/kelembagaan pernah sebagai anggota DPRD (Bukti P-3). Pengalaman tersebut memperlihatkan keterkaitan langsung Pemohon III dengan fungsi pembentukan dan pengawasan norma, sehingga kepentingan konstitusionalnya tidak bersifat abstrak melainkan nyata dan spesifik. 4. Bahwa Pemohon III yang merupakan Mantan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2019-2024, pada Tahun 2022 Pemohon-III tersandung perkara hukum, karena bahwa Pemohon III sebelum menjadi Anggota DPRD yaitu tepat pada Tahun 2018 Pemohon III berprofesi sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi (Kontraktor) Untuk Wilayah Kota Tanjungbalai, sehingga Pemohon III berdasarkan AD/ART Organisasi berkewajiban untuk membantu memfasilitasi sarana maupun prasarana yang dibutuhkan Perusahaan Anggota Asosiasi untuk pelaksanaan Lelang tender proyek pengadaan barang/jasa, namun Pemohon III dianggap Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang pada Pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 Jo. UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Anggota Perusahaan (Penyedia Jasa/Rekanan) Pekerjaan Proyek Pada Tahun 2018, dan diputus bersalah dengan Putusan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan subsider 3 bulan Penjara 9 5. Selama menjalani proses pemasyarakatan, Pemohon III telah memperoleh pembinaan dan dinyatakan layak menjalani pembebasan bersyarat (Bukti P-8 dan Bukti P-9). Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam negara hukum modern yakni rehabilitasi dan resosialisasi telah dijalankan, sehingga negara semestinya tidak menempatkan Pemohon III pada stigma permanen yang menutup kesempatan berkontribusi dalam profesi hukum. 6. Bahwa Pemohon III saat berada di dalam lembaga Pemasyarakatan secara mandiri telah berperan aktif untuk memberikan Konsultasi dan Pemahaman tentang Hukum dan hak-hak terdakwa kepada Para Warga Binaan lainnya. 7. Norma a quo yang mensyaratkan frasa “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berakibat langsung meniadakan kesempatan Pemohon III untuk memenuhi syarat menjadi Advokat, sekalipun Pemohon III telah menempuh pendidikan hukum dan berupaya memulihkan martabatnya sebagai warga negara. Kerugian konstitusional tersebut memenuhi syarat adanya causal verband antara berlakunya norma a quo dan hilangnya hak/kesempatan yang dijamin UUD 1945, terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, tambahan uraian ini menegaskan bahwa Pemohon III memenuhi unsur kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, serta memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan norma yang diuji. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Kedudukan Perkara dan Ringkasan Fakta 1. Pemohon I pernah menjalani proses pidana pada tahun 2015 dalam perkara pasal 285 KUHP lama peninggalan jaman Belanda yang diterjemahkan. Pemohon I memperoleh Pembebasan Bersyarat pada 10 tahun 2020 dan telah menyelesaikan masa bimbingan sampai berakhir pada 16 Februari 2025 (Bukti P-6). 2. Pemohon I saat ini telah menikah dan mempunyai anak. Pemohon I membutuhkan akses pada pekerjaan yang layak untuk menghidupi istri dan anak, serta untuk menjalankan fungsi sosial sebagai warga negara. 3. Pemohon I sedang menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum dan memiliki rencana nyata untuk berprofesi sebagai Advokat. Namun, ketentuan syarat “tidak pernah dipidana” pada UU Advokat menutup kesempatan Pemohon I secara otomatis. 4. Pemohon I juga mengalami penolakan beasiswa pemerintah sebanyak 2 (dua) kali karena persyaratan yang memuat frasa “tidak pernah berurusan dengan hukum” atau frasa sejenis. Hal ini menguatkan adanya hambatan sistemik terhadap hak atas pendidikan dan pengembangan diri. 5. Pemohon II adalah mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum dan bersama Pemohon I berencana melanjutkan studi Sarjana (S1) Hukum setelah menyelesaikan S2. Pemohon II memiliki rencana nyata untuk mengikuti pendidikan profesi Advokat, sehingga berada pada lintasan yang secara langsung akan terikat oleh syarat-syarat yang diuji. 6. Pemohon II mengkhawatirkan kerugian konstitusional di masa depan saat terbelit kasus yang melanggar hukum pidana misalnya UU Lalu Lintas dan mendapatkan sanksi pidana misalkan pidana denda dan terhalang tujuannya dalam memperoleh pendidikan maupun pekerjaan akibat frasa “tidak pernah dipidana” dalam berbagai Undang-Undang maupun peraturan turunan-pelaksanaannya yang berlaku di Republik Indonesia. 7. Pemohon III adalah Sarjana (S1) Ilmu Hukum dan memiliki pengalaman praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan (antara lain pernah aktif di daerah asalnya). 8. Pemohon III pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini telah/ sedang menjalani program reintegrasi (pembebasan bersyarat) sesuai dokumen pemasyarakatan (Bukti P-8 dan Bukti P-9). 11 9. Pemohon III memiliki rencana nyata untuk menjalankan profesi Advokat, namun secara otomatis tertutup oleh syarat “tidak pernah dipidana” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat. 10. Bahwa frasa “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” menunjukkan bahwa norma tersebut memproduksi stigma dan pembatasan akses pendidikan, pekerjaan dan pengembangan diri secara sistemik. B. Objek Permohonan dan Norma yang Dimohonkan Pengujian 1. Pasal 3 ayat (1) UU Advokat mengatur syarat-syarat pengangkatan Advokat. Para Pemohon memohon pengujian terhadap huruf h, yang mengandung frasa “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) 2. Ketentuan tersebut bersifat larangan otomatis berbasis status masa lalu, dan menjadi penghalang yang berfungsi sebagai filter administratif yang tidak memberi ruang penilaian individual atas rehabilitasi dan integritas aktual. 3. Karena norma yang diuji berupa butir/huruf dalam daftar syarat, penghapusan huruf yang inkonstitusional dapat dilanjutkan dengan butir/huruf selanjutnya sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan norma. Syarat-syarat lain tetap berlaku dan proses seleksi tetap dapat menjaga integritas profesi dan jabatan. Bahwa menurut Pemohon, pernah berurusan dengan hukum atau pernah dipidana bukan berarti seorang Warga Negara dapat dinilai tidak memiliki integeritas dalam sebuah pekerjaan atau profesi tertentu, atau bahkan justru yang pernah merasakan dan mengetahui langsung seluruh proses hukum dari awal hingga akhir dari proses hukum dapat menimbulkan sosok yang lebih bijaksana sesuai arah reformasi hukum yang diharapkan oleh pemerintah. Sehingga seseorang yang pernah berurusan dengan hukum dengan pernah mengalami, mendengar, melihat, merasakan langsung proses hukum di Republik Indonesia dari alur berbagai instansi hukum dapat 12 berkontribusi pada Negara melalui sudut pandang dan pengalamannya untuk turut serta melancarkan perjuangan reformasi hukum yang digagas oleh Pemerintah. Untuk menegaskan legal standing para Pemohon, para Pemohon menguraikan secara ringkas isi batu uji UUD 1945 beserta relevansinya terhadap kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Larangan seumur hidup berbasis status “pernah dipidana” meniadakan prinsip persamaan kedudukan karena memperlakukan kelompok tertentu sebagai tidak layak sepanjang hayat tanpa menilai rehabilitasi dan integritas aktual untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan sesuai keilmuan dan potensi yang dimiliki. 2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penutupan akses profesi advokat secara absolut menghilangkan hak atas pekerjaan dan penghidupanlayak, padahal para Pemohon menempuh jalur pendidikan hukum sebagai sarana mencari nafkah yang bermartabat. 3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Para Pemohon sedang/akan menempuh pendidikan hukum; namun norma a quo membuat manfaat pendidikan itu terputus karena akses profesi ditutup. 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Larangan absolut tanpa batas waktu dan tanpa mekanisme pemulihan hak melanggar kepastian hukum yang adil, serta menimbulkan efek double punishment di luar pidana pokok. 13 5. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Tertutupnya akses profesi membuat para Pemohon kehilangan kesempatan bekerja sesuai kompetensi dan memperoleh imbalan yang layak. 6. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Pelabelan seumur hidup sebagai “tidak layak” dalam profesi tertentu merupakan perlakuan yang merendahkan martabat karena meniadakan pemulihan status kewargaan secara penuh setelah pemidanaan selesai. 7. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pembatasan akses profesi berdampak pada keberlanjutan penghidupan dan akses jaminan sosial, sehingga menghambat pengembangan diri secara utuh dan bermartabat. Para Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional untuk menjadi manusia yang bermartabat seusai menyelesaikan masa pidana, padahal menyelesaikan pidana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moril yang terbukti bahwa para Pemohon merupakan warga Negara yang menjunjung tinggi hukum di Indonesia dan mengikuti seluruh proses hukum dari awal hingga akhir. 8. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Norma a quo menghasilkan diskriminasi berbasis status masa lalu tanpa penilaian individual dan tanpa proporsionalitas. Hukuman ganda diluar putusan pidana yang dijatuhkan dalam proses hukum menjadikan para Pemohon dan masyarakat Indonesia yang pernah di pidana mengalami diskriminatif terus menerus selama hidupnya, bahkan juga mendapatkan diskriminasi hingga ke keturunannya secara sosial. 14 9. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan boleh ada, tetapi harus memenuhi kebutuhan dan proporsionalitas. Larangan absolut seumur hidup tidak memenuhi uji pembatasan yang adil karena masih tersedia alternatif yang kurang membatasi namun efektif. C. Batu Uji Konstitusional Norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945, terutama: 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 6. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945; 7. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; 8. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; dan 9. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon juga mendalilkan relevansi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan), Pasal 28D ayat (1) dan (2) (jaminan perlindungan hukum yang adil dan hak memperoleh pekerjaan),Pasal 28G ayat (2) (hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia), Pasal 28H ayat (3) (setiap orang berhak mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat), Pasal 28I ayat (2) (bebas dari perlakuan diskriminatif), serta Pasal 28J ayat (2) (pembatasan hak harus dengan UU, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis). 15 D. Argumentasi Konstitusional dan Analisis Perbandingan Norma dengan Batu Uji Catatan awal: Permohonan a quo bukan ne bis in idem Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi serta ketentuan terkait dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025, permohonan pengujian undang-undang pada pokoknya tidak dapat diajukan kembali apabila materi muatan norma yang sama telah pernah diputus oleh Mahkamah dengan alasan dan batu uji yang sama. Para Pemohon tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah yang secara spesifik mengadili konstitusionalitas norma a quo sebagaimana dimohonkan dalam perkara ini dengan konfigurasi norma dan petitum yang sama, sehingga permohonan ini tidak termasuk kategori ne bis in idem dan karenanya memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus. Untuk memenuhi standar argumentasi yang diminta Mahkamah, para Pemohon menyajikan matriks ringkas pertentangan norma yang diuji terhadap batu uji UUD 1945 sebagai berikut: 1. Negara hukum, reintegrasi sosial, dan larangan ‘hukuman seumur hidup’ di luar putusan pidana 1. UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut pembatasan hak warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, terbuka, dan proporsional. 2. Dalam sistem pemidanaan modern, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Di Indonesia, mekanisme Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan instrumen pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan yang menilai perilaku dan kepatuhan klien pemasyarakatan. 3. Dokumen Pemohon I (Bukti P-6) menunjukkan Pemohon I menjalani masa bimbingan sejak 8 Oktober 2020 sampai 16 Februari 2025 dan masa bimbingan diakhiri karena ketaatan selama menjalani pembimbingan. Ini menegaskan bahwa negara sendiri melalui aparat pemasyarakatan telah menilai adanya proses reintegrasi. 16 4. Namun, norma yang diuji justru menciptakan konsekuensi seumur hidup, sehingga pembinaan dan reintegrasi menjadi tidak bermakna. Ketika seseorang telah menyelesaikan pidana, tetapi masih kehilangan akses pekerjaan dan jabatan publik secara permanen, maka yang terjadi adalah ‘hukuman tambahan’ di luar amar putusan pidana, seperti halnya hukuman sosial akibat media yang berlaku lebih lama dari hukuman pidana itu sendiri bahkan ketika Pemohon telah menyelesaikan masa pidananya. 5. Hukuman tambahan seumur hidup semacam itu bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta menafikan tujuan pemasyarakatan. 2. Preseden Mahkamah Konstitusi: pembatasan hak berbasis status mantan terpidana harus proporsional 1. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah perkara telah menilai pembatasan hak berbasis status mantan terpidana. Dalam konteks pencalonan jabatan publik/politik, Mahkamah tidak membenarkan larangan absolut seumur hidup, sementara untuk jabatan publik/politik itulah sebenarnya yang sangat membutuhkan kepercayaan sosial yang sangat tinggi dibanding dengan Profesi Advokat adalah aktivitas pekerjaan yang membutuhkan Keahlian,Pelatihan dan Pendidikan Khusus serta sertifikasi/lisensi, bukan membutuhkan pengakuan dari masyarakat/publik. 2. Mahkamah mengembangkan pendekatan yang lebih proporsional: membuka kesempatan bagi mantan terpidana dengan syarat-syarat tertentu yang relevan untuk menjaga integritas jabatan. 3. Prinsip yang dapat ditarik: pembatasan hak berbasis riwayat pemidanaan tidak boleh berupa “civil death”, yakni penghilangan hak secara total, permanen, dan otomatis. 4. Prinsip tersebut harus berlaku a fortiori (lebih-lebih lagi) pada konteks hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 17 ayat (2) UUD 1945), karena pekerjaan merupakan hak dasar yang terkait langsung dengan keberlangsungan hidup keluarga. 3. Uji pembatasan hak (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945) dan asas proporsionalitas 1. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah dan harus sesuai tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Ini mengandung prinsip ‘necessity’ dan ‘proportionality’. 2. Para Pemohon tidak menolak tujuan menjaga integritas profesi Advokat. Namun, yang diuji adalah bentuk pembatasannya yang absolut dan bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, karena hal ini menimbulkan stigma bahwa orang yang pernah menjalani pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dinyatakan tidak memiliki integritas untuk menduduki jabatan-jabatan atau profesi tertentu, justru seseorang yang telah menyelesaikan masa pidananya dengan baik membuktikan bahwa sosok tersebut telah patuh terhadap hukum yang berlaku dan memiliki pengalaman serta potensi untuk turut serta berkontribusi kepada Negara Republik Indonesia dengan pengalaman, pengetahuan serta keilmuan yang dimilikinya. 3. Uji proporsionalitas dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Legitimate aim: menjaga integritas dan kepercayaan publik (diakui). b. Suitability: apakah larangan otomatis benar-benar tepat sasaran? Larangan otomatis cenderung over-inclusive (menangkap orang yang sudah rehabilitatif) dan under-inclusive (tidak otomatis menangkap orang tanpa pidana tetapi tidak berintegritas). c. Necessity: apakah ada cara yang lebih ringan dan efektif? Ya, ada (penilaian individual, transparansi, pengawasan etik). d. Proportionality stricto sensu: apakah manfaat larangan seumur hidup sebanding dengan kerugian hak? Tidak, karena 18 kerugiannya sangat berat, permanen, dan meluas ke peraturan- peraturan dibawahnya. 4. Karena tidak memenuhi uji proporsionalitas, norma yang diuji melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 4. Argumen teori dan asas hukum yang memperkuat (doktrin negara hukum, individualisasi pidana, dan nondiskriminasi) 1. Asas individualisasi pidana: pemidanaan ditujukan kepada individu berdasarkan kesalahan dan keadaan pribadi tertentu. Ketika pidana selesai dijalani, konsekuensi hukum lanjutan seharusnya ditentukan secara individual, bukan otomatis. 2. Asas resosialisasi/reintegrasi: pemasyarakatan bertujuan mengembalikan pelaku ke masyarakat. Norma larangan seumur hidup menghambat resosialisasi dan dapat mendorong marginalisasi, yang justru kontraproduktif terhadap keamanan dan ketertiban. 3. Asas nondiskriminasi: perlakuan berbeda harus berbasis alasan objektif dan proporsional. Riwayat pidana dapat menjadi faktor, tetapi larangan absolut tanpa penilaian individual tidak memenuhi alasan objektif-proporsional. 4. Asas kemanfaatan dan kepentingan terbaik masyarakat: membuka peluang yang terukur bagi mantan terpidana yang telah dibina dapat meningkatkan akses bantuan hukum dan memperkaya perspektif kemanusiaan dalam profesi hukum. Negara memperoleh manfaat dari warga yang berubah dan berkontribusi. 5. Asas kepastian hukum yang adil: kepastian hukum tidak identik dengan kekakuan. Kepastian hukum yang adil menuntut norma memberikan ruang bagi rehabilitasi dan penilaian integritas aktual. 5. Uji Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap setiap batu uji Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mensyaratkan calon Advokat “tidak pernah dipidana karena melakukan 19 tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan batu uji UUD 1945 sebagai berikut: 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Syarat “tidak pernah dipidana” pada norma a quo menciptakan pengecualian permanen atas persamaan kedudukan warga negara untuk memasuki profesi advokat. Padahal, setelah pidana selesai dijalani, prinsip pemulihan hak dan resosialisasi menuntut kesempatan yang setara untuk diuji berdasarkan kompetensi dan integritas aktual. Menurut anggapan para Pemohon, prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law) menjadi terlanggar karena Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat membentuk pelarangan absolut berbasis status “pernah dipidana”, tanpa individual assessment dan tanpa mempertimbangkan rehabilitasi serta pembuktian integritas aktual. Dalam konteks a quo, terdapat causal verband yang jelas: berlakunya norma tersebut menutup akses para Pemohon untuk menempuh tahapan pendidikan profesi, pengangkatan, dan/atau pengambilan sumpah sebagai advokat, sehingga para Pemohon diperlakukan tidak setara hanya karena status masa lalu, bukan karena kompetensi dan integritas pada saat ini. 2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Norma a quo menutup akses pekerjaan dan penghidupan layak melalui profesi advokat bagi para Pemohon, sehingga hak atas pekerjaan tereduksi bukan karena ketidakmampuan profesional, melainkan semata status masa lalu. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tidak hanya bermakna kesempatan bekerja secara abstrak, tetapi juga akses 20 yang setara untuk memasuki profesi yang dipilih sepanjang memenuhi syarat kompetensi. Norma a quo mengunci para Pemohon dari profesi advokat sebagai pekerjaan yang sah, sehingga pembatasan ini menjadi sanksi sosial-ekonomi tambahan di luar pidana yang telah selesai dijalani, bertentangan dengan gagasan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. 3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Para Pemohon menempuh pendidikan dan pelatihan hukum untuk pengembangan diri. Namun larangan absolut membuat manfaat pendidikan menjadi sia-sia karena keluaran pendidikan tidak dapat diaktualisasikan dalam profesi. Ketika UUD 1945 menjamin hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan, maka penutupan jalan menuju profesi advokat membuat investasi pendidikan hukum para Pemohon kehilangan makna praktis. Norma a quo juga menghambat aktualisasi kemampuan ilmiah (studi pascasarjana) yang semestinya dapat dikontribusikan bagi perbaikan layanan bantuan hukum dan akses keadilan. 4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Larangan absolut seumur hidup tanpa mekanisme pemulihan hak dan tanpa individual assessment melanggar kepastian hukum yang adil. Norma a quo juga menimbulkan efek double punishment karena menambah beban konsekuensi sosial-ekonomi di luar pidana yang telah diputus pengadilan. 21 Asas kepastian hukum yang adil menuntut adanya pembatasan yang jelas, rasional,dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat menggunakan kategori “pernah dipidana” sebagai ukuran tunggal, tanpa diferensiasi jenis/tingkat tindak pidana, masa waktu, serta pemulihan hak, sehingga melahirkan ketidakadilan normatif dan berpotensi contra legem terhadap tujuan hukum pidana modern yang menekankan pemasyarakatan. 5. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Tertutupnya akses profesi advokat meniadakan kesempatan para Pemohon untuk bekerja sesuai kompetensi dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja meniscayakan larangan yang tidak diskriminatif dan proporsional. Pelarangan absolut bagi eks narapidana untuk menjadi advokat meniadakan kesempatan para Pemohon memperoleh perlakuan adil di ranah profesi, padahal mekanisme pengawasan etik, sanksi disiplin, dan uji kompetensi telah tersedia sebagai instrumen pengendalian yang lebih proporsional. 6. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Pelabelan seumur hidup sebagai “tidak layak” untuk profesi tertentu memperpanjang stigma dan dapat dipandang sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia, karena meniadakan pemulihan status kewargaan secara penuh setelah menjalani pidana. Stigmatisasi permanen melalui pelarangan absolut melahirkan rasa takut dan ketidakamanan sosial karena status “pernah dipidana” 22 terus dipakai sebagai dasar menolak partisipasi sipil-profesional, yang pada praktiknya dapat berujung pada perlakuan yang merendahkan martabat. Dengan demikian, norma a quo memperpanjang penderitaan sosial (social penalty) dan menghambat pemulihan martabat sebagai warga negara setelah para Pemohon menjalani pidana. 7. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dengan tertutupnya akses profesi, para Pemohon berisiko kehilangan stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk menjamin jaminan sosial dan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Penutupan akses profesi berdampak langsung pada kemampuan para Pemohon memenuhi kebutuhan keluarga dan memperoleh perlindungan jaminan sosial secara layak. Ketika saluran pekerjaan/pendapatan dibatasi secara absolut, hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial menjadi terhambat, terutama bagi Pemohon yang telah berkeluarga dan menanggung nafkah. 8. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Norma a quo menghasilkan diskriminasi berbasis status masa lalu dan bersifat over-inclusive serta overbreadth, karena menyamaratakan semua tindak pidana yang memenuhi ambang ancaman pidana tanpa menilai relevansi terhadap integritas profesi dan tanpa memberi ruang rehabilitasi. Larangan berbasis status “pernah dipidana” adalah bentuk perlakuan berbeda yang berdampak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, karena menggeneralisasi semua eks narapidana sebagai tidak layak tanpa penilaian individual. Norma demikian bertentangan dengan mandat konstitusional untuk bebas dari 23 perlakuan diskriminatif dan untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi. 9. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pembatasan hak harus proporsional dan diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Larangan absolut seumur hidup tidak memenuhi uji proporsionalitas karena tujuan integritas profesi dapat dicapai melalui mekanisme lain yang lebih ringan (misalnya uji integritas, pengawasan, atau rehabilitasi). Pembatasan hak memang dimungkinkan, tetapi harus memenuhi uji tujuan yang sah (legitimate aim) serta kebutuhan dan kesebandingan (necessity dan proportionality). Pelarangan absolut seumur hidup tanpa masa jeda, tanpa mekanisme rehabilitasi, dan tanpa instrumen penilaian integritas yang terukur, tidak memenuhi standar pembatasan yang wajar; tujuan menjaga kehormatan profesi dapat dicapai melalui cara yang lebih ringan seperti uji integritas, pengawasan etik, dan sanksi disiplin. G. Praktik internasional: penilaian individual (bukan larangan otomatis) dalam profesi hukum 1. Para Pemohon mengajukan perbandingan untuk menunjukkan bahwa menjaga integritas profesi hukum tidak harus melalui larangan otomatis berbasis riwayat pidana. 2. Dalam berbagai yurisdiksi, riwayat pidana dinilai melalui mekanisme penilaian karakter dan kelayakan individual. Prinsipnya: calon profesi hukum wajib membuktikan ‘kelayakan karakter’, sementara otoritas profesi menilai risiko dan relevansi secara kasus per kasus. 24 3. Pendekatan ini memberikan perlindungan publik namun tetap memberi ruang rehabilitasi, sehingga lebih sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dan reintegrasi sosial. 4. Pola ini relevan untuk Indonesia karena UU Advokat juga dapat menjaga integritas melalui pembinaan etik, dan pengawasan, tanpa larangan seumur hidup. H. Analisis dampak dan kepentingan umum jika huruf syarat yang diuji dihapuskan 1. Penghapusan huruf syarat yang mengandung larangan otomatis tidak berarti setiap mantan terpidana pasti menjadi Advokat. Para Pemohon tidak meminta pengangkatan otomatis, melainkan meminta hak untuk dinilai secara adil. 2. Syarat-syarat lain dalam UU Advokat tetap berlaku (misalnya syarat pendidikan, ujian profesi advokat, sumpah, dan integritas). Organisasi advokat masih dapat menolak calon yang tidak memenuhi integritas melalui mekanisme penilaian ujian. 3. Dengan demikian, penghapusan huruf syarat tidak menciptakan kevakuman hukum. Justru, ini menghilangkan satu sumber diskriminasi yang tidak proporsional dan membiarkan mekanisme seleksi-etik bekerja sebagaimana mestinya. 4. Dari perspektif kepentingan umum, membuka peluang yang terukur bagi mantan terpidana yang telah dibina dapat meningkatkan akses bantuan hukum, mendorong resosialisasi, dan mengurangi risiko residivisme karena warga yang dibina memperoleh jalur hidup yang lebih produktif. I. Uraian ringkas pertentangan norma dengan batu uji 1. Prinsip pemasyarakatan dan rehabilitasi: Sistem pemasyarakatan bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Norma “tidak pernah dipidana” yang absolut berpotensi meniadakan tujuan rehabilitatif tersebut karena menempatkan mantan narapidana pada status “terhukum seumur hidup” dalam akses profesi. 25 2. Asas proporsionalitas dalam pembatasan hak (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945): Pembatasan hak harus memenuhi kriteria tujuan yang sah, kesesuaian (suitability), kebutuhan (necessity), dan keseimbangan (balancing). Larangan permanen tanpa masa jeda dan tanpa penilaian individual tidak memenuhi unsur kebutuhan dan keseimbangan. 3. Doktrin 'second chance' dan larangan hukuman tambahan: Setelah pidana dijalani dan status bebas murni diperoleh, negara tetap dapat menetapkan standar integritas profesi, tetapi harus melalui mekanisme yang rasional, terukur, dan memberi kesempatan rehabilitasi. Pembatasan yang bersifat otomatis dan absolut cenderung menjadi hukuman tambahan di luar putusan pengadilan pidana. Bagian ini memberikan penguatan argumentasi dengan pendekatan teori, asas, dan prinsip hukum untuk membantu Mahkamah menilai secara komprehensif dampak norma yang diuji. a. Hak atas pekerjaan sebagai hak fundamental 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) bukan sekadar hak ekonomi, melainkan hak fundamental yang menjadi prasyarat pemenuhan hak- hak lain. Tanpa akses kerja yang layak, warga negara sulit memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan keluarga. 2. Pembatasan hak atas pekerjaan harus ditafsirkan secara ketat. Dalam negara hukum, pembatasan yang mematikan akses kerja seumur hidup adalah pembatasan yang sangat berat (severe restriction), sehingga memerlukan justifikasi yang sangat kuat dan harus diuji ketat melalui prinsip proporsionalitas. 3. Norma a quo bukan hanya membatasi jabatan tertentu; ia menutup total jalur profesi hukum bagi kelompok warga negara tertentu, tanpa memandang perubahan perilaku dan rehabilitasi. 26 b. Larangan diskriminasi dan klasifikasi yang wajar (reasonable classification) 1. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang perlakuan diskriminatif. Diskriminasi tidak hanya terjadi bila ada pembedaan; tetapi bila pembedaan tersebut tidak berbasis alasan objektif, rasional, dan proporsional. 2. Klasifikasi ‘pernah dipidana’/‘pernah dijatuhi pidana penjara’ sebagai dasar larangan seumur hidup adalah klasifikasi yang problematik. Klasifikasi itu: a) Over-inclusive: mencakup orang yang sudah lama selesai menjalani pidana, telah berkelakuan baik, dan telah mengikuti pembinaan; b) Under-inclusive: tidak otomatis mencakup orang yang tidak pernah dipidana tetapi tidak berintegritas (misalnya melakukan pelanggaran etika yang belum menjadi perkara pidana); 3. Dengan demikian, klasifikasi ini tidak memenuhi reasonable classification dan cenderung melahirkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. c. Konsep ‘civil death’ dan akibat stigma permanen 1. Dalam teori hukum modern, ‘civil death’ merujuk pada kondisi di mana seseorang kehilangan hak sipilnya secara luas dan permanen. Larangan absolut seumur hidup atas pekerjaan/profesi tertentu, tanpa mekanisme rehabilitasi, memiliki karakter ‘civil death’ karena menutup ruang partisipasi sosial dan ekonomi. 2. ‘Civil death’ bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan dan prinsip reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan mengembalikan individu agar dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 3. Stigma permanen juga memiliki dampak sosial yang luas: mendorong eksklusi sosial, mengurangi peluang 27 ekonomi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan risiko residivisme. Dari sudut pandang kebijakan publik, pembatasan yang demikian justru kontraproduktif terhadap keamanan dan ketertiban. d. Uji proporsionalitas secara lebih rinci 1. Legitimate aim: menjaga kehormatan profesi Advokat dan integritas adalah tujuan sah. 2. Suitability (kecocokan instrumen): larangan otomatis tidak selalu cocok untuk tujuan integritas. Integritas adalah kualitas perilaku, bukan sekadar label status masa lalu. 3. Necessity (kebutuhan): tersedia instrumen yang lebih tepat dan lebih ringan, seperti: a) Penilaian individual atas karakter dan integritas calon (mencakup wawancara, referensi, rekam jejak, dan bukti rehabilitasi); b) Kewajiban keterbukaan status (disclosure) sebagai bentuk akuntabilitas; c) Pengawasan etik dan disiplin profesi, termasuk mekanisme sanksi dan pencabutan izin/ pemberhentian. 4. Proportionality stricto sensu (keseimbangan): larangan seumur hidup menghasilkan kerugian yang sangat berat (kehilangan hak kerja permanen) sementara manfaat tambahannya tidak terbukti lebih besar dibanding instrumen alternatif. Karena itu, norma tidak seimbang. e. Perspektif akses keadilan dan profesi hukum 1. Profesi Advokat memiliki fungsi sosial untuk membantu pencari keadilan. Memperluas akses terhadap profesi (dengan tetap menjaga integritas melalui mekanisme seleksi) dapat memperkuat akses bantuan hukum di masyarakat. 2. Mantan narapidana yang telah direintegrasikan dapat membawa perspektif pengalaman langsung tentang 28 kelemahan prosedural atau ketidakadilan struktural, yang justru dapat memperkaya sensitivitas kemanusiaan dalam praktik hukum. 3. Dengan tetap menjaga standar integritas, negara dapat memperoleh manfaat sosial dari warga negara yang berubah dan berkontribusi. f. Kasus beasiswa sebagai bukti hambatan struktural 1. Penolakan beasiswa yang dialami Pemohon I menunjukkan bahwa frasa ‘tidak pernah berurusan dengan hukum’/‘tidak pernah dipidana’ sering digunakan secara luas dalam berbagai kebijakan administratif. 2. Akibatnya, mantan terpidana menghadapi hambatan berlapis: sulit memperoleh pendidikan, sulit memperoleh pekerjaan, dan sulit memperoleh kesempatan karier. Ini menciptakan lingkaran setan eksklusi sosial. 3. Dalam konteks konstitusi, hambatan berlapis tersebut harus dikoreksi, terutama bila pembatasan yang digunakan bersifat absolut dan tidak proporsional. Atas dasar uraian argumentasi tersebut, para Pemohon menegaskan kembali bahwa norma yang diuji harus dihapuskan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan dengan Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G,Pasal 28H Pasal 28I, dan Pasal 28J UUD 1945. D.1. Kerangka Pengujian Konstitusional (Kerugian, Limitasi Hak, dan Uji Proporsionalitas) Bahwa pengujian konstitusionalitas norma a quo perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) yang mensyaratkan (i) pembatasan hak hanya oleh undang-undang, (ii) pembatasan harus memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dan (iii) pembatasan harus proporsional serta tidak menimbulkan ‘hukuman tambahan’ yang tidak diputuskan oleh hakim pidana. 29 Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusan menggunakan penalaran proporsionalitas/keadilan (reasonableness) untuk menilai apakah pembatasan hak (a) sesuai tujuan, (b) diperlukan, dan (c) seimbang terhadap derajat pengorbanan hak konstitusional warga negara. Kerangka ini juga selaras dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Bahwa oleh karena norma a quo membatasi akses para Pemohon terhadap profesi Advokat yang pada gilirannya membatasi hak bekerja, hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan profesi, serta kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan—maka ukuran proporsionalitas dan non- diskriminasi menjadi sangat relevan. D.2. Analisis Konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat ("tidak pernah dipidana ...") Bahwa norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat (yang pada pokoknya mensyaratkan calon Advokat tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih) merupakan norma seleksi moralitas yang bersifat absolut (blanket ban). Norma ini tidak membedakan adanya rehabilitasi/putusan pemulihan hak, dan apakah terdapat pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan oleh putusan pengadilan. Bahwa absolutisme norma tersebut menimbulkan konsekuensi berupa stigma hukum yang berlangsung terus-menerus (de facto seumur hidup) sekalipun seseorang telah menyelesaikan pidananya dan kembali menjadi anggota masyarakat. Konsekuensi ini, menurut para Pemohon, bertentangan dengan gagasan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan untuk kembali bermasyarakat, bukan sarana ‘pengucilan permanen’. D.2.1. Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Equality before the law & Non-diskriminasi) 30 Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Persamaan tersebut menuntut agar pembedaan (differentiation) hanya dapat dibenarkan bila berbasis alasan objektif dan rasional serta berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai (objective and reasonable justification). Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Para Pemohon berpendapat ‘status sebagai mantan terpidana’ (yang telah selesai menjalani pidana) adalah kondisi status hukum masa lalu yang tidak sepatutnya dijadikan dasar eksklusi permanen dari profesi, tanpa mekanisme evaluasi individual. Dengan demikian, norma a quo mengandung diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) yaitu tampak netral, namun berdampak signifikan menutup kesempatan kelompok tertentu secara sistematis. Bahwa pembedaan berbasis ‘pernah dipidana’ tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat hubungan langsung dan kuat (strong nexus) antara jenis pelanggaran dengan fungsi profesi yang akan dijalankan, dan terdapat mekanisme yang lebih efektif yaitu penilaian individual (fit and proper test) atas integritas dan rehabilitasi dalam pengaturan sebuah profesi seperti bagaimana layaknya sebuah pekerjaan, pengaturan dengan frasa ‘tidak pernah dipidana” mengakibatkan pembedaan kelompok tertentu menjadi stigma hukum permanen yang tidak proporsional. D.2.2. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian hukum yang adil & larangan hukuman tambahan terselubung) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil bukan sekadar kepastian formal, tetapi juga mengandung dimensi fairness: pembatasan hak harus terukur, dapat diprediksi, dan tidak berlebihan (non-excessive). Bahwa dalam hukum pidana, konsekuensi berupa pencabutan hak tertentu (misalnya hak memegang jabatan tertentu) lazimnya harus 31 dijatuhkan sebagai pidana tambahan oleh putusan pengadilan. Norma a quo, menurut para Pemohon, menimbulkan akibat yang setara dengan pidana tambahan (penutupan akses profesi) namun dijatuhkan secara otomatis oleh undang-undang, Kondisi ini menciptakan ketidakadilan substantif dan melanggar prinsip due process dan larangan penghukuman ganda secara materiil (double punishment effect). Lebih lanjut, norma a quo menimbulkan stigmatisasi permanen terhadap warga negara yang pernah dipidana. Padahal dalam kerangka rule of law dan tujuan pemidanaan modern, narapidana yang telah menjalani pidana dan memperoleh pembinaan berhak untuk kembali berintegrasi di tengah masyarakat tanpa diskriminasi. Frasa “tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih)” dalam syarat profesi hukum menjadikan masa lalu pidana sebagai label seumur hidup, sehingga menghalangi pemulihan martabat dan penempatan seseorang sesuai pendidikan, kemampuan, dan komitmen moralnya setelah bebas. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan larangan diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pembatasan yang bersifat menyapu, absolut, dan berlaku seumur hidup tidak memenuhi asas proporsionalitas serta tidak memberikan mekanisme penilaian individual atas pemulihan (rehabilitasi) yang sesungguhnya merupakan ruh sistem pemasyarakatan. D.2.3. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (Hak bekerja & mengembangkan diri melalui pendidikan/profesi) Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak bekerja mencakup akses terhadap profesi 32 tertentu sepanjang persyaratan akses bersifat konstitusional (non- diskriminatif dan proporsional). Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya. Dalam konteks para Pemohon, pendidikan hukum (S1/S2) merupakan jalur pengembangan diri dan jalan menuju profesi Advokat. Norma a quo menutup hasil pendidikan tersebut secara permanen bagi Pemohon I dan III, sehingga hak pendidikan menjadi kurang bermakna (hollow) karena output profesinya tertutup. Bahwa pengalaman Pemohon I ditolak beasiswa karena frasa serupa (misalnya “tidak pernah berurusan dengan hukum” atau frasa sejenis) menunjukkan bahwa larangan absolut berbasis status mantan terpidana berdampak nyata pada hak atas pendidikan dan pengembangan diri. Peristiwa tersebut merupakan kerugian aktual (actual loss) yang memperkuat kedudukan hukum Pemohon I . D.2.4. Uji proporsionalitas atas tujuan integritas profesi Advokat Bahwa para Pemohon memahami adanya tujuan yang sah (legitimate aim), yaitu menjaga integritas profesi Advokat dan melindungi pencari keadilan. Namun, para Pemohon berpendapat cara yang dipilih UU Advokat (larangan absolut seumur hidup) tidak memenuhi unsur necessity dan proportionality stricto sensu. Seharusnya seorang warga Negara yang telah menyelesaikan masa pidananya dan kembali berintegrasi dengan masyarakat menunjukkan bahwa warga Negara tersebut telah dapat mematuhi proses hukum di Negara Republik Indonesia, dan memiliki pengalaman secara langsung dalam dunia hukum, terlebih lagi jika mantan terpidana tersebut memiliki tujuan yang positif untuk dapat mendukung program pemerintah dalam reformasi hukum. Bahwa terdapat alternatif pembatasan yang lebih ringan namun tetap efektif (less restrictive but equally effective), misalnya: jika putusan 33 pidana menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu. Bahwa desain alternatif tersebut menjaga tujuan integritas profesi tanpa mengorbankan hak konstitusional secara berlebihan. Dengan demikian, norma a quo semestinya dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai sebagai larangan absolut. D.4. Penguatan Legal Standing Pemohon II dan Pemohon III (Kerugian Aktual dan Spesifik atau Kerugian yang Wajar) Bahwa Pemohon II (Helmi) adalah mahasiswa magister ilmu hukum yang memiliki rencana nyata dan terukur untuk melanjutkan pendidikan S1 hukum bersama Pemohon I setelah menyelesaikan S2, dengan tujuan mendaftar sebagai Advokat. Rencana ini bukan sekadar keinginan abstrak, melainkan rencana pendidikan-profesi yang logis dalam lintasan akademik hukum. Bahwa norma a quo menyebabkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial (potential loss) bagi Pemohon II: setiap saat, bahkan akibat tindak pidana dengan karakter tertentu, Pemohon II dapat kehilangan kesempatan profesi secara permanen. Kerugian potensial demikian, menurut doktrin legal standing Mahkamah, dapat diterima sepanjang (i) menurut penalaran yang wajar kerugian tersebut akan terjadi, (ii) terdapat hubungan kausal (causal link) antara norma yang diuji dengan kerugian, dan (iii) terdapat kemungkinan pemulihan apabila permohonan dikabulkan. Bahwa para Pemohon menekankan: yang dipersoalkan bukan pembenaran atas perbuatan pidana, tetapi keberlakuan sanksi sosial-hukum seumur hidup yang otomatis. Pemohon II berhak memperoleh kepastian bahwa sistem hukum tidak menciptakan ‘pintu tertutup permanen’ yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan martabat manusia. Pemohon II memiliki keinginan profesi yang dituju sebagai pekerjaan dalam bidang hukum tidak bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan prinsip – asas hukum itu sendiri. Bahwa Pemohon III (Dahman Sirait, S.H.) memiliki kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual (actual loss) karena norma a quo menutup 34 akses profesi Advokat secara permanen hanya berdasarkan status “pernah dipidana” tanpa memperhitungkan selesainya pidana pokok, proses reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat, serta integritas aktual yang dapat dinilai melalui mekanisme seleksi profesi, pengawasan organisasi advokat, dan kode etik. Bahwa secara faktual Pemohon III telah menempuh pendidikan hukum dan berijazah sebagai Sarjana Hukum (Bukti P-7) , memiliki pengalaman organisasi/kemasyarakatan, dan berkehendak menggunakan kompetensi hukumnya untuk bekerja secara layak sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat, Pemohon III akan selalu tertolak sejak tahap administrasi tanpa penilaian individual, sehingga hubungan kausalitas antara norma a quo dan kerugian Pemohon III bersifat langsung; dan jika norma a quo dinyatakan inkonstitusional atau dihapus, kerugian tersebut tidak lagi terjadi karena akses Pemohon III akan diuji melalui standar kelayakan profesi yang sah dan proporsional (mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Profesi Advokat). D.5. Uji Proporsionalitas Terstruktur (Legitimate, Aim, Suitability, Necessity, Balancing) terhadap Norma a quo Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, setiap pembatasan hak harus lulus uji proporsionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terukur. Bahwa untuk menjaga konsistensi argumentasi dan mencegah petitum dinilai kabur, para Pemohon menerapkan uji proporsionalitas dengan empat tahapan yang lazim digunakan dalam penalaran konstitusional: (i) tujuan yang sah (legitimate aim); (ii) kesesuaian (suitability/rational connection); (iii) kebutuhan (necessity/least restrictive means); dan (iv) keseimbangan (balancing stricto sensu). 35 D.5.1. Penerapan Uji Proporsionalitas pada Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Advokat a. Tujuan yang sah: Para Pemohon mengakui tujuan menjaga integritas dan kehormatan profesi Advokat (officium nobile) adalah tujuan yang sah dalam negara hukum. Profesi Advokat memerlukan standar etik, integritas, dan kepercayaan publik, yang mana kesemuanya itu akan dijaga dan dinilai setelah seseorang menjadi Advokat, bukan justru seseorang sebelum menjadi Advokat sudah dibatasi Itikad Baiknya untuk menjadi Advokat yang Berintegritas dan Beretika. b. Kesesuaian: Larangan berbasis status “tidak pernah dipidana” tidak tampak memiliki hubungan rasional untuk menyaring calon Advokat. Karena untuk Profesi Advokat memiliki ciri utama Profesi yaitu Memiliki Keahlian Khusus, membutuhkan pengetahuan atau keterampilan mendalam, yang mana itu diperoleh dari Disiplin Ilmu Akademis dan Juga Pelatihan Khusus profesi, Pengabdian, Sertifikasi dan Lisensi, sehingga sangat tidak ada kaitan hubungan rasiuonal terhadap Latar belakang seorang calon advokat khususnya Mantan Terpidana. c. Keseimbangan: Dalam penyeimbangan, kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon untuk bekerja, memperoleh penghidupan yang layak, dan mengembangkan diri melalui pendidikan/profesi (Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) sangat besar karena larangan bersifat otomatis dan seumur hidup, sedangkan manfaat publik dapat dicapai melalui mekanisme seleksi-etik yang lebih terukur. Dengan demikian, norma a quo gagal pada tahap balancing dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan absolut seumur hidup. D.6. Uji Reasonable Classification, Non-Arbitrariness, dan Due Process terhadap Norma Berbasis Status Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dan larangan diskriminasi (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) menuntut 36 pembedaan (classification) yang dibuat oleh pembentuk undang-undang bersifat reasonable, memiliki dasar rasional, dan berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai. D.7. Teori Pemidanaan, Pemasyarakatan, dan Prinsip Reintegrasi Sosial sebagai Basis Pemulihan Hak Bahwa secara teori, pemidanaan modern tidak semata bertumpu pada pembalasan (retributivism), melainkan juga pencegahan (deterrence) dan pembinaan/rehabilitasi (rehabilitation). Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipersiapkan untuk kembali menjadi warga yang produktif, sehingga pemulihan hak setelah selesai menjalani pidana merupakan konsekuensi logis dari tujuan pemasyarakatan. Bahwa ketika negara, melalui norma a quo, menutup kesempatan profesi secara permanen, maka tujuan rehabilitasi berubah menjadi semu: seseorang “selesai” menjalani pidana namun tetap menerima stigma hukum sebagai hukuman tambahan. Kondisi ini mendorong eksklusi sosial yang justru kontraproduktif terhadap pencegahan residivisme dan keamanan publik. D.8. Penguatan Kerugian Konstitusional Pemohon I: Akses Pendidikan, Beasiswa, dan Pengembangan Diri Bahwa Pemohon I, selain mengalami hambatan pada akses profesi, juga mengalami dampak nyata dalam bidang pendidikan berupa penolakan beasiswa karena persyaratan yang memuat frasa sejenis (“tidak pernah berurusan dengan hukum” atau sejenis). Hal ini menunjukkan efek berantai dari stigmatisasi permanen terhadap hak mengembangkan diri melalui pendidikan (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945). Bahwa meskipun permohonan ini secara objek hanya menguji UU Advokat, pengalaman penolakan beasiswa tersebut memperlihatkan bahwa frasa larangan absolut berbasis status mantan terpidana cenderung “direplikasi” dalam berbagai skema kebijakan, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I bersifat aktual dan berkelanjutan. Bukti terkait akan para Pemohon lampirkan apabila tersedia (vide Bukti P-6). 37 D.9. Doktrin Open Legal Policy dan Batas Konstitusional Pembatasan Hak Bahwa para Pemohon menyadari pembentukan syarat-syarat jabatan dan profesi pada prinsipnya berada dalam ruang kebijakan hukum (open legal policy) pembentuk undang-undang. Namun ruang kebijakan tersebut tidak bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi melalui fungsi pengujian undang- undang hadir untuk memastikan kebijakan hukum itu tidak melampaui batas konstitusional, khususnya ketika kebijakan tersebut membatasi hak asasi manusia secara tidak proporsional atau menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Bahwa ukuran “melampaui batas konstitusional” dalam perkara a quo tampak ketika kebijakan larangan seumur hidup berbasis status mantan terpidana (i) tidak menyisakan ruang penilaian individual; (ii) tidak menyediakan mekanisme pemulihan; Dengan demikian, sekalipun pembentuk undang- undang memiliki ruang kebijakan, Mahkamah tetap berwenang mengoreksi norma yang meniadakan esensi hak (core right) warga negara untuk bekerja dan mengembangkan diri. D.10. Rangkuman Argumentasi dan Permintaan Model Amar yang Paling Tepat Bahwa secara ringkas, para Pemohon mendalilkan: (i) larangan otomatis seumur hidup terhadap mantan terpidana pada akses profesi Advokat merupakan pembatasan hak yang tidak proporsional (Pasal 28J ayat (2); (ii) larangan tersebut melanggar persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi status (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)); (iii) larangan menghapus hak bekerja dan hak mengembangkan diri melalui pendidikan/profesi secara permanen (Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1)); serta (iv) larangan menciptakan ketidakpastian hukum yang adil karena berkarakter overbroad dan tanpa mekanisme pemulihan (Pasal 28D ayat (1)). Bahwa karena itu, para Pemohon memohon Mahkamah memilih amar untuk menjaga kepentingan umum, yaitu: menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model ini memenuhi tujuan reintegrasi sosial. 38 E. Rumusan Norma dan Pencegahan Kekosongan Hukum Para Pemohon menyadari pentingnya integritas profesi Advokat. Karena itu, permohonan tidak dimaksudkan menghapus standar etik/integritas, melainkan menguji konstitusionalitas larangan absolut. Untuk mencegah kekosongan hukum, para Pemohon memohonkan amar: menyatakan huruf/poin yang memuat larangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dihapuskan), sehingga syarat lain (misalnya berkelakuan baik, lulus pendidikan, lulus seleksi, dan pengawasan etik) tetap berlaku. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (Gama Mulya); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II (Helmi); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III (Dahman Sirait); 39 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 4. Bukti P-4 : Fotokopi bukti status aktif sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pemohon I (tangkapan layar PDDikti); 5. Bukti P-5 : Fotokopi bukti status aktif sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pemohon II (tangkapan layar PDDikti); 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bebas Murni/Pengakhiran Pembebasan Bersyarat Pemohon I (dokumen Kemenkumham/ Kemenimipas); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum (S.H.) Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Pembebasan Bersyarat Pemohon III (dokumen Kemenimipas); 9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Pembebasan Bersyarat Pemohon III (dokumen Kemenimipas); 10. Bukti P-10 : Fotokopi kutipan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (sumber: naskah UU yang dilampirkan); 40 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 41 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 42 g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 2. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan seorang mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pembinaan. Saat ini Pemohon I sedang menempuh jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum sekaligus berencana menempuh Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum dan memilih profesi sebagai Advokat. 4. Bahwa Pemohon II mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum. Pemohon II juga berencana menempuh Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum dan memilih profesi Advokat sebagai pilihan karir masa depan. 5. Bahwa Pemohon III mendalilkan diri perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Sarjana Hukum dan berencana menjalankan profesi advokat. Selain itu, Pemohon III juga pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani program reintegrasi (pembebasan bersyarat). 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 karena ketentuan a quo tidak memberikan jaminan persamaan persamaan di hadapan hukum, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagai mantan narapidana. Sedangkan Pemohon II mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakukan norma a quo karena tidak mendapatkan hak atas pekerjaan, pengembangan diri, kepastian hukum yang adil, dan bebas dari diskriminasi terhadap profesi advokat yang telah diusahakan dan direncakannya sebagai pilihan karier. 43 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III mendalilkan kerugian konstitusional yang dimilikinya bersifat spesifik, aktual dan langsung. Ketentuan syarat narapidana dalam profesi advokat dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 membuat Pemohon I dan Pemohon III sebagai mantan narapidana menjadi terbatasi haknya seumur hidup untuk mengakses pekerjaan dan hak hidup layak melalui profesi advokat padahal telah menjalani rehabilitasi dan resosialisai. Pemohon II mendalilkan mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial dengan berlakunya norma a quo, karena terdapat kemungkinan Pemohon II terbelit kasus yang melanggar hukum pidana namun yang tidak berkorelasi dengan integritas profesi advokat yang selanjutnya dapat menutup akses seumur hidup atas hak untuk bekerja dan mengembangkan diri dalam profesi advokat sebagaimana telah direncanakannya. 8. Bahwa menurut para Pemohon, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konsitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1 s.d. Bukti P-3] yang memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, di mana Pemohon I merupakan mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pemidanaannya [vide Bukti P-6], Pemohon I dan Pemohon II adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-5], dan Pemohon III adalah narapidana yang masih menjalani masa pidana dengan status bebas bersyarat [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9] dengan menyandang gelar Sarjana Hukum [vide Bukti P- 7]. Di samping itu, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 terkait syarat narapidana dalam pengangkatan profesi advokat. Anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan di atas mempunyai hubungan sebab-akibat (causal-verband) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual bagi Pemohon I dan Pemohon III dan bersifat potensial bagi Pemohon III, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beranggapan norma Pasal 3 ayat (1) huruf 44 h UU 18/2003 mengakibatkan mantan narapidana tidak dapat diangkat sebagai advokat secara permanen, padahal pemenuhan sanksi pidana dan mekanisme pemulihan atas tindak pidana yang dilakukan dan telah dijalani. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 menunjukkan bahwa norma tersebut memproduksi stigma dan menimbulkan pembatasan sejumlah hak yang dijamin oleh konstitusi, antara lain hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1)], hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak [vide Pasal 27 ayat (2)], hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi [vide Pasal 28C ayat (1)], hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bekerja serta mendapat imbalan [vide Pasal 28D ayat (2)], hak bebas dari perlakuan yang merendahkan 45 derajat martabat manusia [vide Pasal 28G ayat (2)], hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya [vide Pasal 28H ayat (3)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2)], serta bertentangan dengan asas pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang [vide Pasal 28J ayat (2)]. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 merupakan larangan yang bersifat seumur hidup yang menimbulkan efek double punishment diluar pidana pokok berupa penutupan akses bagi mantan narapidana untuk menjadi advokat secara permanen. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah berpandangan bahwa tidak membenarkan adanya larangan absolut seumur hidup terkait syarat “tidak pernah dipidana” untuk menduduki jabatan publik. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan berkenaan dengan syarat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi seorang advokat, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan para Pemohon. 46 Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai salah satu syarat agar seseorang dapat menjadi advokat. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 yang menyatakan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”, serta ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 yang menyatakan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, kedua norma dimaksud menegaskan bahwa status advokat adalah sebagai penegak hukum. Norma yang menegaskan advokat adalah unsur penegak hukum tersebut kemudian diperkuat pula dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003 yang menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Lebih lanjut berkenaan dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat, berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003 yang menyatakan: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. 47 Sedangkan pemberhentian dari jabatan advokat diatur dalam Pasal 10 UU 18/2003 yang menyatakan: (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat. Negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam konstitusi menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) pada hakikatnya mengatur agar setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai syarat advokat mutlak diperlukan agar advokat dapat menjalankan secara profesional dan efektif peran dan tugasnya untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum baik dalam jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ketentuan syarat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi seorang advokat sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa secara doktriner berkenaan dengan permasalahan konstitusional yang didalilkan para Pemohon, mengenai persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan persyaratan yang secara universal berlaku dan digunakan bagi pengisian jabatan publik tertentu. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan serupa sering ditemukan dalam berbagai undang-undang dengan redaksional yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya mengatur berkenaan dengan syarat pengangkatan pejabat publik baik yang dilakukan dengan cara pemilihan (elected) maupun dengan cara 48 penunjukan (appointed). Berkenaan dengan persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu syarat untuk diangkat sebagai pejabat publik sejatinya ditujukan untuk menjaring guna mendapatkan pejabat yang baik, bersih, jujur, dan memiliki integritas serta kapasitas moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan perannya yang didasarkan pada rekam jejak sebelum calon pejabat publik dimaksud menduduki jabatan. Bahwa berkenaan dengan penentuan persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat publik, baik yang pengisiannya dilakukan dengan cara dipilih maupun ditunjuk/diangkat adalah menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan, kriteria dan karakteristik yang dibutuhkan bagi pejabat publik yang bersangkutan. Kewenangan menentukan persyaratan demikian dilekatkan kepada pembentuk undang-undang dikarenakan berkenaan dengan persyaratan untuk menduduki jabatan publik tidak dapat dilepaskan dari sifat substansi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan termasuk dalam jenis larangan, kewajiban atau batasan-batasan yang berpotensi bersinggungan dengan hak konstitusional warga negara yang harus dimuat dalam norma undang-undang. Oleh karena itu, berkenaan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat karena juga berkaitan dengan hal-hal yang beririsan dengan larangan, kewajiban atau batasan-batasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut Mahkamah berkaitan dengan syarat- syarat yang memuat mengenai persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 adalah telah tepat bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma berkaitan dengan norma dimaksud, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon karena membatasi kesempatan bagi mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi advokat. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa jabatan advokat sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan jabatan yang melekat pada profesi yang memiliki sifat khusus, di mana profesi advokat diletakkan sebagai bagian dari unsur penegak hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif sistem peradilan pidana (criminal justice 49 system) sebagai bagian dari unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang tidak berbeda dengan unsur penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang a quo. Artinya, berdasarkan ketentuan dan kedudukan dimaksud advokat memiliki tugas dan kewenangan yang tidak berbeda dengan unsur penegak hukum yang lain, yaitu dalam konteks penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [vide Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]. Dengan demikian, dalam konteks menjalankan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan tersebut, advokat dituntut memiliki standar kompetensi, integritas dan moral yang tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lain yang tidak mengemban kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan hal tersebut semangat yang ingin ditekankan dalam standar yang harus dipenuhi oleh advokat adalah profesi atau jabatan advokat seharusnya disandang oleh subjek hukum yang benar-benar rekam jejaknya tidak memiliki ketercelaan, baik yang bersifat minor terlebih yang bersifat signifikan. Sehingga, jika hal tersebut dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003, maka secara filosofi hal tersebut tidak dapat dilepaskan karena melekatnya unsur sebagai penegak hukum bagi profesi atau jabatan advokat yang memiliki tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana telah diuraikan di atas. [3.11.2] Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang tidak dapat menjadi advokat apabila yang bersangkutan pernah dipidana (menjadi terpidana) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih. Pengaturan persyaratan yang demikian menurut Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud berkomitmen untuk menjunjung standar kompetensi, integritas dan moralitas yang tinggi dalam menerapkan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat yang memiliki tugas dan kewenangan utama salah satunya adalah sebagai penegak 50 hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Sehingga, dengan memenuhi standar dimaksud, akan diperoleh advokat yang dapat memberikan bantuan hukum yang mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat. Bahwa berkenaan dengan syarat mantan narapidana sebagai salah satu parameter untuk menentukan kualitas moral dalam pengisian jabatan publik, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 dalam Sub-paragraf [3.15.1] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah antara lain menyatakan: ”... Perbuatan pidana dipergunakan sebagai salah satu ukuran moralitas karena, secara ideal konseptual, norma pidana merupakan pengejawantahan kehendak rakyat yang melalui wakil rakyat kemudian dirumuskan sebagai norma yang keberlakuannya mengikat bagi semua orang dengan ancaman sanksi dari negara. Sehingga, apabila calon kepala daerah pernah melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat diartikan telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang disepakati dan menjadi kehendak rakyat. Oleh karena itu, tindak pidana berupa pelanggaran norma pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang menggoyahkan keseimbangan sosial dalam masyarakat.” Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun pendirian Mahkamah dalam putusan dimaksud merujuk pada pengukuran moralitas dalam pengisian jabatan publik yang cara pengisiannya dengan dipilih (elected), namun pendirian Mahkamah tersebut relevan juga untuk digunakan dalam pengukuran moralitas dalam pengisian jabatan publik dengan cara ”penunjukan/pengangkatan” (appointed). Sebab, standar moralitas yang tinggi diperlukan baik bagi jabatan publik yang dipilih maupun yang ditunjuk/diangkat. Sementara itu, yang membedakan sebenarnya adalah untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih dapat atau tidaknya pejabat publik yang bersangkutan untuk mengemban tugas atau jabatannya ditentukan oleh pemilih, karena pada akhinya pemilihlah yang akan menikmati atau menggunakan pejabat publik yang dipilih. Sedangkan, berkenaan dengan jabatan-jabatan yang ditunjuk/diangkat dapat atau tidaknya pejabat publik yang bersangkutan untuk diangkat adalah pejabat yang mengangkat, oleh karenanya pejabat yang mengangkatlah yang harus bertanggung jawab berkenaan kompetensi, integritas dan moralitas pejabat yang diangkat. Namun demikian, terlepas dari adanya perbedaan antara sifat pejabat publik yang dipilih dengan pejabat publik yang ditunjuk/diangkat tersebut, menurut Mahkamah 51 persoalan krusial yang menjadi karakter khusus pada profesi atau jabatan advokat adalah adanya tugas dan tanggung jawab sebagai unsur penegak hukum yang menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks sebagai penegak hukum dan menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan, advokat harus dijalankan oleh subjek hukum yang merepresentasikan figur yang bersih dari pelanggaran hukum maupun perbuatan tercela lainnya. Bahkan, jika dicermati lebih lanjut dalam Pasal 10 UU 18/2003 ditegaskan bahwa advokat dapat diberhentikan jika terdapat salah satu alasan, yaitu dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Artinya, norma Pasal 10 UU 18/2003 mengatur lebih ketat berkenaan dengan bagaimana advokat harus selalu menjaga komitmen integritas dan moral, sehingga hanya dengan terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, telah dapat menjadi satu alasan untuk memberhentikan advokat. Hal ini membuktikan bahwa tuntutan terhadap advokat harus diemban sebagai profesi yang dijalankan oleh figur yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen moral yang tinggi adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi. [3.11.3] Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi pejabat publik, pengaturan dalam norma undang-undang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena norma dimaksud telah diatur sesuai dengan kewenangannya yaitu oleh pembentuk undang-undang, maka hal ini memilki makna bahwa semua warga negara Indonesia tidak terhalang dengan adanya larangan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 dapat menduduki jabatan publik sebagai advokat sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, adanya fakta yang didalilkan oleh para Pemohon yang memberlakukan syarat tidak sama untuk menduduki jabatan publik, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai praktik diskriminasi dan tidak pula bertentangan dengan hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas kepastian hukum yang adil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, baik 52 jabatan publik yang dipilih maupun yang ditunjuk/diangkat, memiliki tugas dan fungsi serta karakteristik yang berbeda. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bukanlah ketentuan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Di samping itu, berkenaan dengan syarat yang memberikan pembatasan hak untuk menjadi calon advokat sebagaimana diatur norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003, merupakan pembatasan yang tidak bertentangan dengan asas pembatasan hak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 yang mempunyai sifat sanksi seumur hidup/permanen bagi mantan narapidana, hal tersebut tidak berkesesuaian dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya tidak membenarkan adanya larangan absolut seumur hidup atas pembatasan hak berbasis status mantan narapidana dalam pencalonan jabatan publik. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut. Bahwa dalam menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah menegaskan kembali sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemulihan hak bagi mantan narapidana [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- XXII/2025], pada pokoknya dituangkan dalam bentuk pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap syarat tidak pernah dipidana bagi pemangku jabatan publik yang dipilih (elected). Adapun jenis jabatan yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan a quo adalah jabatan publik yang ditunjuk/diangkat (appointed), maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menurut Mahkamah tidak relevan membandingkan syarat pengangkatan jabatan yang dimohonkan oleh para Pemohon yaitu advokat sebagai jabatan publik yang ditunjuk/diangkat dengan syarat pengangkatan jabatan kepala daerah ataupun anggota legislatif sebagai 53 jabatan publik yang dipilih sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemaknaan konstitusional terhadap norma terkait syarat tidak pernah dipidana dalam pengisian jabatan publik, tidak dapat digeneralisir untuk semua jenis jabatan publik, mengingat terdapat sifat, karakteristik, fungsi dan tujuan yang berbeda dari tiap-tiap jenis jabatan publik. Pada jabatan publik yang dipilih, kewenangan memilih sepenuhnya di tangan warga negara sebagai pemilih, namun untuk tetap dapat melindungi kepentingan warga negara sebagai pemilih maka negara mengatur pemberian syarat tertentu bagi mantan narapidana untuk dapat ikut serta dalam konstestasi pengisian jabatan tersebut. Sedangkan pada jabatan publik yang ditunjuk/diangkat, negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam upaya menciptakan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan berkeadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menetapkan syarat tertentu yang relevan dengan karakteristik jabatan publik tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan pembedaan syarat jabatan advokat dan jabatan lainnya merupakan keniscayaan karena adanya perbedaan sifat, karakter, dan fungsi dengan jabatan lain dan bukan merupakan pengurangan hak warga negara, namun sebagai bentuk perlindungan negara dalam menjaga kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pembedaan syarat tersebut bukanlah perlakuan diskriminatif dan bukan pula norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan berbeda di hadapan hukum. Bahwa selain itu, berkenaan dengan perumusan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003, Mahkamah telah berpendirian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak menemukan penggunaan kewenangan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 telah melanggar prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Oleh karena semangat yang terdapat dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 dimaksud didasarkan pada alasan utama yaitu, berkenaan dengan pokok advokat adalah berkaitan dengan penegakan hukum, serta dalam menjalankan profesinya selalu dipagari dengan suatu predikat kemuliaan sebagaimana selalu dilekatkan dalam prinsip officium nobile dalam diri profesi advokat, sebagaimana hal demikian juga telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas. 54 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 3 ayat (1) huruf h UU 18/2003 telah ternyata tidak bertentangan dengan pemenuhan hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan, hak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta tidak pula bertentangan dengan asas pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 55 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.28 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 56 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Alifah Rahmawati