240/PUU-XXIII/2025

P PUTUSAN Nomor 240/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan : : Aufaa Luqmana Rea Mahasiswa Alamat : Ngoresan RT/RW 001/022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 245/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Desember 2025 dengan Nomor 240/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan: 2 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: 3 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: 7. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 8. Bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal- pasal berikut: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Negara Hukum): “Ketentuan Pasal 23 huruf a yang melarang secara kaku (rigid) tanpa pengecualian bagi lembaga strategis seperti Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) atau PT. Danantara menyebabkan hukum menjadi penghambat efektivitas investasi negara. Negara hukum seharusnya menjamin kelancaran pemerintahan, bukan menciptakan kebuntuan birokrasi yang merugikan rakyat. Ketidakefisienan akibat kekakuan norma ini mencederai prinsip negara hukum yang bertujuan menyejahterakan’’ Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam hukum tata negara Pasal 27 ayat (1) tidak hanya berarti, "semua harus diperlakukan sama", tetapi juga berarti "hal yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan karakteristiknya" (differentiation berdasarkan alasan objektif). 1. Pertentangan Berdasarkan Prinsip Diferensiasi Objektif 4  Dalil: Pasal 23 huruf b memperlakukan PT. Danantara (lembaga investasi strategis sui generis) sama dengan BUMN operasional lainnya.  Pertentangan: Dengan memberlakukan larangan rangkap jabatan secara kaku (rigid) tanpa melihat urgensi dan karakteristik khusus PT Danantara, UU a quo justru melanggar prinsip keadilan dalam Pasal 27 ayat (1).  Logika: Pemohon dapat berargumen bahwa menteri yang diberikan mandat oleh Presiden untuk mengelola investasi negara melalui Danantara "dihambat" kedudukannya dalam pemerintahan dibandingkan menteri lain yang memiliki fleksibilitas dalam struktur koordinasi. 2. Pelanggaran Hak Atas Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan  Dalil: Pasal 27 ayat (1) menjamin warga negara (termasuk menteri sebagai pejabat negara) memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan tugas pemerintahan.  Pertentangan: Larangan rangkap jabatan yang menutup ruang bagi menteri untuk menjadi representasi negara di jajaran pengurus PT. Danantara mencederai hak menteri tersebut untuk menjalankan fungsi penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting.  Argumen: Jika menteri dilarang duduk di Danantara, maka efektivitas menteri dalam menjalankan "pemerintahan" menjadi berkurang dibanding pejabat lain yang memiliki instrumen kendali lebih langsung. 3. Diskriminasi Terselubung Terhadap Institusi "Sui Generis"  Dalil: Kesamaan kedudukan hukum berarti tidak boleh ada pembedaan yang tidak rasional (unreasonable classification).  Pertentangan: Memaksakan larangan yang sama kepada menteri di lembaga yang sifatnya "Kepanjangan Tangan Presiden" (Danantara) dengan menteri di perusahaan komersial biasa adalah bentuk pembedaan yang tidak berdasar. 5  Point: Pasal 27 ayat (1) menuntut hukum untuk mengakui kebutuhan khusus jabatan tertentu demi kemaslahatan umum. Pasal 28D yang menyatakan: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kepastian Hukum yang Adil): “Ketiadaan pengecualian bagi Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) atau PT. Danantara menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola investasi nasional. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) atau PT. Danantara. Hal ini melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil.”. 1) Kepastian Hukum Menuntut Efektivitas: Prinsip "kepastian hukum yang adil" tidak hanya mensyaratkan adanya aturan tertulis, tetapi aturan tersebut harus mampu dilaksanakan secara efektif (workable) dan tidak menimbulkan kekacauan birokrasi (bureaucratic deadlock). 2) Hambatan Koordinasi Menciptakan Ketidakpastian:  PT. Danantara dirancang sebagai "Super Holding" yang mengelola kekayaan negara dalam skala masif dan membutuhkan keputusan cepat yang terintegrasi dengan kebijakan Presiden.  Dengan melarang menteri (sebagai pembantu Presiden pemegang kebijakan sektor) untuk duduk sebagai komisaris/direksi terjadi pemutus rantai komando.  Akibatnya, muncul ketidakpastian: Siapa yang memegang kendali real atas Danantara? Menteri (secara kebijakan) atau Pengurus Korporasi (secara eksekusi)? Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam eksekusi Proyek Strategis Nasional. 6 3) Keadilan bagi Subjek Hukum Khusus (Danantara):  "Adil" dalam Pasal 28D ayat (1) berarti memperlakukan hal yang berbeda secara berbeda.  Menyamakan perlakuan hukum antara PT. Danantara (yang merupakan kepanjangan tangan negara/sovereign) dengan PT. Persero biasa (yang berorientasi profit murni) adalah bentuk ketidakadilan hukum. Pasal a quo gagal memfasilitasi kebutuhan hukum khusus bagi lembaga Sui Generis. 9. Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 23 UU 39/2008 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai berikut: a. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 23 UU 39/2008 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diputus dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020, Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 17 Juli 2020 dan Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2025. b. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma Pasal 23 UU 39/2008 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (tidak “nebis in idem”) 10. Bahwa permohonan ini diajukan bukan sekadar untuk menguji norma, melainkan untuk meminta Mahkamah menjalankan fungsinya yang paling hakiki sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Permohonan ini menyentuh jantung persoalan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, di mana terjadi ambiguitas legislasi yang dieksploitasi oleh kekuasaan eksekutif sehingga mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara a quo. 7 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1, dan P-2] sehingga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa selain status Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon juga memiliki cita-cita untuk mengabdikan diri pada negara, Pemohon berkeinginan untuk bekerja di PT. Danantara; 6. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar PT. Danantara menjadi instansi negara yang kuat, efektif, dan kompeten untuk menjamin masa depan bangsa dan terlaksananya pembangunan nasional; 7. Pemohon meyakini bahwa PT. Danantara dapat menjadi entitas bisnis strategis negara yang kuat dan kompeten apabila dipimpin dan diawasi oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh dan kompetensi tinggi, 8 termasuk melalui penugasan seorang Menteri dan atau Wakil Menteri yang kompeten sesuai bidangnya untuk merangkap jabatan pada entitas strategis. 8. Pelarangan dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merugikan cita-cita konstitusional Pemohon untuk berkontribusi pada negara yang efisien. Pelarangan tersebut menghambat Presiden menempatkan pejabat terbaik (Menteri dan atau Wakil Menteri) pada posisi strategis yang sangat menentukan keberhasilan Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) atau PT. Danantara dalam mendukung kelancaran berjalannya Proyek Strategis Nasional. B. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 1) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, pengujian kembali dapat dilakukan jika batu uji berbeda atau alasan permohonan (posita) berbeda. 2) Bahwa dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun pasal yang diuji sama, namun jika constitutional question atau isu hukum yang diajukan berbeda, maka permohonan dapat diterima. 3) Perbedaan Fundamental Posita: a) Putusan Terdahulu (termasuk 128/PUU-XXIII/2025): Para Pemohon sebelumnya mendalilkan agar larangan rangkap jabatan diperluas atau dipertegas (melarang Wakil Menteri merangkap Komisaris) demi mencegah konflik kepentingan. b) Permohonan A Quo: Pemohon justru mendalilkan hal yang sebaliknya, yakni memohon pengecualian (tapsir konstitusional bersyarat) agar larangan tersebut tidak berlaku khusus bagi Danantara Indonesia (Daya Anagata Nusantara) atau PT. Danantara yang bersifat sui generis. 4) Bahwa Pemohon mengajukan alasan baru bahwa demi efektivitas Pemerintahan, diperlukan sentralisasi komando melalui rangkap jabatan Menteri/Wakil Menteri pada posisi strategis yang sangat menentukan keberhasilan PT. Danantara dalam mendukung kelancaran berjalannya Proyek Strategis Nasional. 9 5) Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan permohonan (posita) yang sangat mendasar antara permohonan ini dengan putusan-putusan sebelumnya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 2. Pemohon mendasarkan kedudukan hukumnya pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan uraian kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Hak Konstitusional Pemohon: Pemohon sebagai warga negara dan mahasiswa memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) serta hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 10 membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945). b) Kerugian Potensial yang Dapat Dipastikan: Sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menjadi profesional di bidang tata kelola negara/investasi, Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan PT. Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai pengelola aset strategis bangsa. Kerugian Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu:  Apabila PT. Danantara gagal dikelola secara efektif akibat hambatan birokrasi/regulasi (larangan rangkap jabatan menteri terkait), maka stabilitas ekonomi nasional dan ketersediaan lapangan kerja strategis bagi Pemohon di masa depan akan terancam.  Keberadaan norma a quo menutup ruang bagi "Sentralisasi Komando" yang diperlukan dalam lembaga Sui Generis seperti Danantara, sehingga menghambat hak Pemohon untuk merasakan manfaat dari efisiensi pengelolaan kekayaan negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. c) Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband): Adanya larangan kaku dalam Pasal 23 huruf b menyebabkan Presiden tidak dapat menempatkan pejabat otoritas tertinggi (Menteri/Wamen) untuk mengawal langsung investasi strategis di Danantara, yang secara langsung berdampak pada inefisiensi negara yang merugikan hak ekonomi Pemohon di masa depan. d) Pemulihan Hak: Dengan dikabulkannya permohonan (pemberian pengecualian bersyarat), maka tercipta kepastian hukum yang memungkinkan pengelolaan aset negara lebih optimal, sehingga kerugian potensial Pemohon dapat terhindar. 3. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi sebagai upaya memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 11 negaranya (sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Pemohon memiliki kepentingan konstitusional langsung agar institusi negara tempat Pemohon akan mengabdikan diri di masa depan (khususnya sektor investasi strategis/PT. Danantara) dikelola dengan struktur hukum yang efektif dan tidak terhambat oleh regulasi yang usang. Kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah: 1. Terhalangnya Hak Pemohon atas Lingkungan Kerja yang Berkepastian Hukum [Pasal 28D ayat (1)]: Keberadaan norma a quo yang melarang pejabat pengambil kebijakan (Menteri) untuk terlibat langsung dalam pengawasan PT. Danantara menciptakan cacat struktural (structural defect) pada lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan Pemohon, sebagai calon profesional yang akan berkecimpung di sektor ini, dipaksa masuk ke dalam sistem tata kelola yang tidak efisien dan penuh ketidakpastian birokrasi, sehingga merugikan hak Pemohon untuk bekerja dalam sistem yang profesional dan akuntabel. 2. Degradasi Kualitas Sarana Pemajuan Diri [Pasal 28C ayat (1)]: Bahwa tujuan Pemohon menempuh pendidikan adalah untuk berkontribusi pada lembaga negara yang berkelas dunia (World Class Institution). Namun, larangan kaku dalam Pasal a quo berpotensi menghambat transformasi PT. Danantara menjadi lembaga yang kompetitif secara global. Akibatnya, hak Pemohon untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri di lembaga negara dengan standar kualitas terbaik menjadi tereduksi akibat hambatan regulasi yang tidak relevan tersebut. 4. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 23 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 12 b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 5. Bahwa putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kurang tepat dilaksanakan untuk jabatan Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara karena PT. Danantara dikualifikasi sebagai BUMN strategis 'sui generis' sehingga pembedaan memiliki dasar objektif; bukan privilese, melainkan pengaturan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan nasional., sehingga pengecualian yang dimohonkan bersifat ultra-spesifik dan terkait penugasan publik pada BUMN yang bersifat sui generis (PT. Danantara), sehingga berbeda dari larangan umum yang dibahas dalam putusan. 6. Bahwa Norma a quo menutup ruang bagi Presiden untuk menugaskan menteri/wamen sebagai komisaris atau direksi pada PT. Danantara. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon terkait Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengecualian dimohonkan bukan untuk memperluas rangkap jabatan, tetapi untuk satu entitas yang bersifat strategis dan berada dalam kualifikasi penugasan langsung Presiden, dengan pengamanan tambahan (misalnya peniadaan remunerasi pribadi, pelaporan periodik kepada Presiden/DPR, serta klausul benturan kepentingan). 8. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik karena Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan berdampak pada terhambatnya proyek-proyek strategis pemerintah; 13 9. Pemohon adalah warga negara indonesia yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai Warga Negara, Pemohon merupakan Wajib Pajak (Taxpayer) yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi, Pajak pembelian di restoran dan lainnya yan artinya Pemohon punya Hak memajukan diri dan kepastian hukum. 10. Bahwa kontribusi ini memberikan Pemohon hak konstitusional untuk menuntut efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum. 11. Bahwa sebagai Warga Negara yang membayar pajak Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan yang meliputi: a. Analisis Teknis dari Asisten Deputi Teknis b. Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan c. Persetujuan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko d. Pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) e. Pengajuan kepada Menteri BUMN 12. Apabila Direktur PT. Danantara dijabat oleh Menteri, maka dapat memotong beberapa tahapan penganggaran BUMN sehingga mempersingkat alur penganggaran karena dalam RUPS Direktur PT. Danantara yang dijabat oleh Menteri bisa langsung mengambil keputusan dan melaporkan kepada Presiden. 13. Adanya potensi keterlambatan dan inefisiensi ini secara langsung merugikan Wajib Pajak karena dana yang merupakan kontribusi mereka (pajak) menjadi tidak termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan proyek-proyek negara yang strategis . 14. Sebagai Mahasiswa, Pemohon adalah generasi penerus yang akan merasakan dampak langsung dari terlaksana atau terhambatnya proyek infrastruktur dan pembangunan strategis yang diurus oleh PT. Danantara. Kerugian ini bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi : 14 a. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja di masa depan. b. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pembangunan fasilitas publik yang seharusnya dinikmati Pemohon dan masyarakat lain di masa depan. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menimbulkan kerugian konstitusional karena mengancam efektivitas penyelenggaraan negara dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial negara akibat inefisiensi, yang pada akhirnya ditanggung oleh Pemohon sebagai Wajib Pajak. 15. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terdapat hubungan kausalitas yang jelas dan tidak terbantahkan. Karena Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada PT. Danantara karena Kehadiran menteri/wamen menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan. 16. Pengecualian ini diperlukan untuk menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, termasuk Pemohon 17. Apabila permohonan ini dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa pengecualian dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini proporsional, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Wajib Pajak akan terhindar. Pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan Menteri/Wakil Menteri sebagai Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara, sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud, dan kerugian negara (yang berarti kerugian Wajib Pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari 15 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan Permohonan A. Pengecualian Rangkap Jabatan Pada PT. Danantara Menunjang Efektivitas Pemerintahan 1. Bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu bagian dalam kewenangannya Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat Wakil Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU 39/2008, yang menyatakan: “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu” 2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya: “Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 17 UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 hanya menyebutkan Menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil Menteri". (Vide hal: 74 putusan) “Presiden lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan wakil Menteri”. (Vide hal 75: putusan) 3. Bahwa PT. Danantara adalah BUMN khusus yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga Pengecualian ini dianggap perlu untuk menunjang pengambilan keputusan secara cepat untuk proyek- proyek strategis pemerintahan. 4. Karakteristik PT. Danantara sebagai Lembaga Sui Generis PT Danantara bukan BUMN operasional biasa, melainkan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Super Holding yang mengonsolidasikan aset besar negara. Larangan rangkap jabatan yang bersifat umum bagi seluruh BUMN dalam Pasal 23 huruf b menjadi tidak proporsional jika diterapkan pada 16 Danantara karena lembaga ini memerlukan integrasi kebijakan langsung dari level kementerian untuk memotong rantai birokrasi yang panjang. 5. Pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) (Negara Hukum) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kekakuan norma Pasal 23 huruf b menciptakan ketidakpastian hukum dalam operasional lembaga investasi strategis. Negara hukum yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak boleh dihambat oleh norma yang menciptakan kebuntuan koordinasi antara pemegang kebijakan (Menteri) dan pengelola aset (Danantara). 6. Bahwa PT. Danantara (Daya Anagata Nusantara) memiliki karakteristik hukum yang berbeda secara fundamental dengan BUMN biasa. Danantara dibentuk sebagai pengelola aset strategis bangsa yang bersifat Sovereign Wealth Fund (SWF), yang keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kebijakan pemerintah tingkat tinggi (Menteri/Wakil Menteri). 7. Bahwa berlakunya Pasal 23 huruf b UU a quo yang melarang secara mutlak rangkap jabatan, telah menciptakan perlakuan hukum yang sama (pukul rata) terhadap situasi yang berbeda. Hal ini menyebabkan menteri yang ditugaskan dalam urusan investasi strategis tidak memiliki kedudukan yang setara dalam efektivitas menjalankan pemerintahan dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya yang bidang tugasnya tidak memerlukan integrasi penguasaan aset secara langsung. 8. Bahwa ketiadaan pengecualian bagi PT. Danantara dalam Pasal 23 huruf b mengakibatkan munculnya ketidakefektifan birokrasi yang justru menghalangi pemerintah (eksekutif) untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional secara maksimal, yang mana merupakan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang dijaga oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 9. Perbandingan Internasional dan Efektivitas Pemerintahan sebagaimana dipraktekkan di negara-negara maju (seperti Temasek di Singapura atau di Perancis), keterlibatan atau pengawasan langsung dari pejabat otoritas keuangan negara sangat krusial. Pengecualian ini bukan merupakan privilese jabatan, melainkan Penugasan Konstitusional untuk menjamin 17 efektivitas penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting (Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945). 10. Pengecualian yang terukur dan spesifik Pemohon tidak meminta penghapusan larangan rangkap jabatan secara keseluruhan. Pemohon memohon Pemaknaan Bersyarat khusus untuk PT. Danantara demi kepentingan nasional yang luar biasa (extraordinary), dengan tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas (tanpa honorarium ganda dan pelaporan transparan). 11. Bahwa dalam praktiknya, Pengecualian rangkap jabatan pada BUMN khusus ini juga diterapkan dibeberapa negara Negara Praktik/Mekanisme Dasar/Alasan Relevansi untuk PT. Danantara Indonesia (historis) Menteri pernah merangkap jabatan sebagai komisaris utama di BUMN strategis. Wajar demi pengawasan langsung negara sebelum ada larangan eksplisit. Preseden domestik: rangkap jabatan pada BUMN strategis pernah dipraktikkan. Tiongkok (RRT) Pejabat pemerintah merangkap jabatan di BUMN besar (energi, telekom, infrastruktur). BUMN dianggap perpanjangan tangan negara. Justifikasi bahwa rangkap jabatan pejabat tinggi di BUMN strategis lazim. Singapura Menteri Keuangan mengendalikan Temasek, tanpa duduk langsung sebagai komisaris/direksi. Pemerintah tetap berperan penuh melalui oversight. Menunjukkan kebutuhan kontrol kuat pemerintah dalam BUMN strategis. Perancis Menteri dilarang rangkap jabatan, tapi ada commissaire du gouvernement di rapat BUMN. Representasi formal negara tanpa rangkap jabatan. Alternatif pembenaran: representasi negara strategis mirip pengecualian Danantara. Korea Selatan Pejabat tinggi kementerian ditunjuk sebagai ex-officio director di BUMN strategis. Penempatan jabatan melekat dianggap tidak konflik kepentingan. Dapat dipakai argumen jabatan komisaris di PT. Danantara adalah ex- officio. 12. Bahwa dari daftar tersebut, dapat dilihat bahwa pengecualian jabatan juga dilakukan dibeberapa negara dan terbukti berhasil. 13. Kepastian Hukum Menuntut Efektivitas, Prinsip "kepastian hukum yang adil" tidak hanya mensyaratkan adanya aturan tertulis, tetapi aturan tersebut harus mampu dilaksanakan secara efektif (workable) dan tidak menimbulkan kekacauan birokrasi (bureaucratic deadlock). 18 14. Definisi Pemerintahan yang luas: "Pemerintahan" tidak hanya terbatas pada administrasi di kantor kementerian, tetapi juga mencakup penguasaan negara atas cabang produksi penting (Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945) yang dilakukan melalui BUMN Strategis/Danantara. 15. Menimbulkan Pembatasan Hak Penugasan:  Pasal 23 huruf b membatasi hak prerogatif Presiden untuk memberikan kesempatan kepada menterinya mengabdi di sektor investasi strategis.  Jika seorang Menteri memiliki kompetensi terbaik untuk menyelamatkan aset negara di Danantara, namun terhalang oleh pasal ini, maka hak konstitusional warga negara (Menteri tersebut) untuk mendapatkan kesempatan mengabdi dalam pemerintahan menjadi teramputasi oleh undang-undang yang tidak adaptif. 16. Terkait Kerugian Pemohon (Mahasiswa/Calon Profesional):  Sebagai calon profesional yang akan masuk ke dalam sistem pemerintahan/BUMN, Pemohon berhak atas sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menempati posisi strategis tanpa sekat birokrasi yang tidak relevan.  Kekakuan pasal ini menutup kesempatan bagi terbentuknya "Tim Ekonomi Pemerintah" yang solid dan terintegrasi dalam satu komando. 17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin, "kepastian hukum yang adil". Makna keadilan di sini adalah hukum harus mampu merespons kebutuhan mendesak negara dan tidak menjadi penghambat efisiensi. 18. Bahwa pemberlakuan Pasal 23 huruf b UU Kementerian Negara secara mutlak tanpa klausul pengecualian (exception clause) bagi PT. Danantara telah menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini muncul dalam bentuk tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Teknis (sebagai regulator) dan PT. Danantara (sebagai operator investasi). Ketiadaan jembatan struktural (rangkap jabatan Menteri) menyebabkan keputusan strategis negara menjadi lambat dan tidak 19 pasti, yang bertentangan dengan semangat kepastian hukum yang dijamin konstitusi. 19. Bahwa selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin "kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Ketentuan norma a quo telah secara tidak proporsional membatasi ruang gerak Presiden dan Menterinya dalam menjalankan pemerintahan di bidang ekonomi. Larangan ini menutup kesempatan bagi negara untuk menempatkan pejabat terbaiknya (Menteri) guna mengawasi langsung aset vital bangsa, yang pada akhirnya merugikan hak seluruh rakyat Indonesia— termasuk Pemohon—untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna. 20. Bahwa Pasal 28D itu kan hak individu, apa hubungannya dengan efisiensi lembaga? Kepastian hukum yang adil adalah hak setiap warga negara. Jika sebuah Undang-Undang menciptakan inefisiensi dan kekacauan tata kelola lembaga negara (Danantara), maka yang dirugikan hak konstitusionalnya bukan hanya lembaga tersebut, tetapi seluruh rakyat (termasuk Pemohon) yang kehilangan kepastian akan keberhasilan pembangunan nasional. 21. Bahwa selain itu dalam praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia, terdapat fakta yang mendukung dalil bahwa rangkap jabatan tertentu diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam menjalankan program strategis nasional, sebagai contoh, pada bulan Oktober 2025, Presiden menunjuk Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penunjukan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden dan menjadi sorotan publik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, dan menjamin terlaksananya perintah Presiden terkait percepatan swasembada pangan dalam waktu singkat. Dengan merangkap jabatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kini dapat langsung mengendalikan kebijakan di tingkat produksi (Kementerian Pertanian) dan di tingkat distribusi, stabilisasi harga, serta cadangan pangan Badan Pangan Nasional Indonesia (Bapanas), sehingga memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan 20 keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap extraordinary (masalah pangan nasional). 22. Bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi pada kabinet yang dibentuk Presiden Republik Indonesia menurut Pemohon berdasarkan hal-hal di atas adalah "Natural Leader" atau pemimpin alamiah bagi PT. Danantara. Berikut poin-poinnya:  Kesesuaian dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Hilirisasi (Downstreaming) adalah wujud nyata dari "bumi dan air... dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". PT. Danantara diproyeksikan mengelola aset negara untuk nilai tambah (value creation). Menteri Investasi memiliki tugas konstitusional untuk memastikan nilai tambah ini terjadi, bukan sekadar menjual bahan mentah.  Akselerasi Keputusan Investasi (Speed of Execution): Investor global membutuhkan kepastian cepat. Jika Menteri Investasi hanya menjadi "pemberi izin" tapi tidak duduk dalam "pengambil keputusan eksekusi" di Danantara, akan terjadi bottleneck (sumbatan) birokrasi. Rangkap jabatan memangkas jarak antara kebijakan (policy) dan transaksi bisnis (deal making).  Kewenangan End-to-End: Menteri Investasi bertanggung jawab menarik modal masuk (inflow). PT. Danantara adalah "wadah" modal tersebut. Logis jika "Penarik Modal" juga menjadi "Pengelola Wadah" untuk menjamin kepercayaan investor (trust). B. Pengecualian Jabatan PT. Danantara Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan Dan Mencerminkan Asas Keseimbangan Pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 1. Bahwa PT. Danantara sebagai “Sui Generis” membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam penggunaan anggaran negara, mengingat untuk menciptakan efektivitas pembangunan terutama untuk mewujudkan seluruh proyek-proyek strategis pemerintahan. 2. Bahwa pengecualian Rangkap Jabatan pada PT. Danantara ini tidak menimbulkan konflik kepentingan rangkap jabatan dilakukan sebagai penugasan publik, bukan kepentingan pribadi 21 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan dengan tegas bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku juga bagi Wakil Menteri, namun demi terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan mengingat PT. Danantara ini adalah super holding yang memiliki tanggungjawab besar atas terlaksananya seluruh proyek strategis Nasional. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk Menteri/ Wakil Menteri Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia pada kabinet yang dibentuk Presiden RI untuk merangkap jabatan yang ditugaskan Presiden untuk menjadi komisaris atau Direksi pada PT. Danantara; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti 22 P-8 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2026, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti NPWP KPP Pratama Surakarta Nomor 03.753014.4-526.000 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Online dari Tempo co berjudul “Rangkap Jabatan Menteri di Struktural Danantara: Rosan Roeslani, Erick Thohir, Dony Oskaria, hingga Sri Mulyani, bertanggal 4 Maret 2025; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Online dari Merdeka.com berjudul Daftar Petinggi Danantara Yang Merangkap Jabatan, tanggal 24 Februari 2025; 8. Bukti P-8 : Fotocopy Artikel Majalah Tempo 5425/4-10 Agustus 2025 halaman 28 hingga halaman 33; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 23 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 24 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan: 25 “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. …; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. ….” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang bercita-cita untuk bekerja di PT. Danantara dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-2] yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak; 4. Bahwa Pemohon membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi, Pajak Pembelian di restoran dan lainnya; 5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai Warga Negara yang membayar pajak Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan yang meliputi: a. Analisis Teknis dari Asisten Deputi Teknis; b. Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; c. Persetujuan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko; d. Pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); e. Pengajuan kepada Menteri BUMN. 6. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 23 huruf b UU 39/2008 tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada PT. Danantara karena Kehadiran menteri/wamen menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan; 7. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Wajib Pajak akan terhindar. Pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan Menteri/Wakil Menteri sebagai Komisaris atau Direksi pada PT. Danantara, sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud, dan kerugian negara (yang berarti kerugian Wajib Pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 26 diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 berlaku pula untuk wakil menteri, Pemohon dalam permohonannya telah mengualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bercita-cita untuk bekerja di PT. Danantara dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-2]. Pemohon menjelaskan antara lain memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kelancaran pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut Pemohon larangan dalam norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 menimbulkan kerugian konstitusional karena mengancam efektivitas penyelenggaraan negara dan berpotensi menyebabkan kerugian finasial negara akibat inefisiensi, yang pada akhirnya ditanggung oleh Pemohon sebagai wajib pajak. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 23 huruf b UU 39/2008 yang secara kaku melarang menteri merangkap jabatan apapun, akan menutup Presiden untuk menugaskan menteri/wamen sebagai komisaris atau direksi pada PT. Danantara. Akibatnya, Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan. Selain itu, sebagai tax payer Pemohon dirugikan adanya potensi keterlambatan dan inefisiensi yang secara langsung merugikan wajib pajak karena dana yang merupakan kontribusi mereka (pajak) menjadi tidak termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan proyek-proyek negara yang strategis. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik yang bersifat aktual maupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan merasakan dampak langsung dari terlaksananya atau terhambatnya proyek 27 infrastruktur dan pembangunan strategis yang diurus oleh PT. Danantara karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis akan terhambat karena harus melalui alur penganggaran yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan, yang dapat memotong beberapa tahapan penganggaran BUMN sehingga mempersingkat alur penganggaran karena dalam RUPS Direktur PT. Danantara yang dijabat oleh Menteri bisa langsung mengambil keputusan dan melaporkan kepada Presiden. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kerugian yang dialaminya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai Direktur PT. Danantara sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 berakibat menimbulkan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. [3.6.2] Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer) yang menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajuan permohonan pengujian norma a quo. Menurut Mahkamah, dalam kapasitas sebagai pembayar pajak, Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan status sebagai pembayar pajak. Dalam beberapa putusan Mahkamah menegaskan, pembayar pajak hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian di Mahkamah apabila undang-undang yang dimohonkan pengujian berhubungan dengan pajak dan keuangan negara dan Pemohon harus menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang memiliki kaitan yang jelas dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian [vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XXIII/2025]. Setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak 28 konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak. Oleh karena perihal syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pembayar pajak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak. Selain itu, Pemohon juga menyatakan bercita-cita untuk bekerja di PT. Danantara sebagai wujud bentuk kontribusi pada negara yang efisien. Menurut Mahkamah, keinginan Pemohon untuk bekerja di PT. Danantara dimaksud tidak terhalangi oleh berlakunya norma Pasal 23 huruf b UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 29 [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd Suhartoyo 30 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan