24/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 24/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Risky Kurniawan Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Internasional Batam Alamat : Villa Mas Blok D6 Nomor 3, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Michael Munthe Pekerjaan : Mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta Alamat : Bambu Kuning Blok C25 Nomor 10, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kepulauan Riau Sebagai ----------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon ; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Februari 2023 berdasarkan 2 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PUU/PAN.MK/AP3/02/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 1 Maret 2023 dengan Nomor 24/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 24 Maret 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang; 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materiil; 6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ; 8. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang- undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalnya; 9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di 4 undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang- undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), hal mana kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Pasal 491 angka 1 yang menyatakan “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”. Maka Para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU no. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa : a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 5 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP bukti P-3 dan P-4) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 6 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." (Bukti P-1 salinan Undang-Undang Dasar) 6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan pengujian Undang-Undang adalah Pasal 491 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti P-2), yang menyatakan: “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga” (Bukti P-2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yakni hak untuk mendapat pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada proses hukum yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang memberikan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai ciri dari negara hukum yang 7 mengedepankan hukum dan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh negara demi menjamin terlindunginya Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan 28J ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa terkait kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual haruslah ditafsirkan secara ekstensif, sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat para Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon telah dirugikan oleh ODGJ yang marak berkeliaran di tempat tinggal Pemohon, dan Pemohon sebagai Mahasiswa Hukum, dengan niat baik untuk meneliti permohonan ini. Pemohon sangat takut mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial. Dan takut apabila dijadikan tersangka terhadap pemberlakuan Pasal 491 angka 1 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait frasa “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga” karena multitafsir. Selanjutnya, kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (lex certa) berdasarkan asas legalitas; III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan orang gila yang marak dan telantar, berdasarkan 4 (empat) survei sebagai berikut: a. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental 8 emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi; b. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Dr. Celestinus Eigya Munthe menjelaskan, masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 4 penduduk, yang artinya sekitar 20 persen populasi di Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. "Ini masalah yang sangat tinggi karena 20 persen dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa," kata Celestinus; c. Survei I-NAMHS menunjukkan, hampir 35% atau sekitar 15,5 juta remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia terdiagnosis memiliki setidaknya satu masalah kesehatan jiwa, sehingga masuk dalam Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), artinya mereka rentan mengalami gangguan mental; d. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Sri Budi Utomo mengatakan, “Angka gangguan jiwa berat di Indonesia sebesar tujuh permil atau tujuh kasus per 1.000 orang. Sedangkan di DIY sebesar 10,36 permil dan di Kulon Progo sebesar 19,36 permil. Sementara prevalensi gangguan mental emosional di DIY sebesar 10,27 persen dan Kulon Progo 12,1 persen. Ada peningkatan tujuh hingga delapan persen warga yang mengalami gangguan jiwa ringan," ujarnya, dan diakui tingginya kasus gangguan jiwa menimbulkan keprihatinan. Namun, angka kasus yang tinggi juga karena pencatatannya bagus, sehingga keluar hasil yang tinggi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagaimana mengelola orang yang sakit jiwa menjadi lebih baik; "Hanya sembilan persen orang yang mengalami gangguan jiwa berobat rutin namun sisanya tidak teratur berobat," katanya. 9 ilustrasi dari: https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/angka-kasus-odgj-di- kulon-progo-tertinggi-kedua-se-indonesia?page=all 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 yang menyatakan: "Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan g. keterbukaan"; Untuk menguraikan alasan permohonan a quo, Pemohon menggunakan 2 (dua) asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yaitu: huruf e, asas 10 kedayagunaan dan kehasilgunaan dan huruf f, asas kejelasan rumusan; sebagai batu uji terhadap pengujian Pasal 491 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya ; 3. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan saduran Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indische, yang diberlakukan melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal a quo tidak pernah dijadikan sebagai alat pemidanaan dan hanya sebatas aduan masyarakat. Hal ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan materi perundangan, yang mana merupakan setiap peraturan perundang undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lain contoh apabila dibandingkan dengan Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, sering digunakan dan itu membuktikan bahwa produk dari KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) itu HIDUP; 4. Bahwa setelah para Pemohon meneliti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP Baru, KUHP baru tidak copy-paste pasal a quo yang berasal dari KUHP Lama. Pasal a quo itu tidak dimasukkan kembali seperti Pasal 362 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 476 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana); 5. Bahwa apabila ODGJ melakukan kejahatan yang menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak bisa diminta pertanggungjawaban ataupun dipidana, bisa dipidana dengan syarat tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan toeken 11 baardheid atau criminal responsibility dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertangungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya; b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya; Orang sakit jiwa (gila) tidak memenuhi semua syarat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di atas. Secara psikologis orang gila tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk berkehendak berbuat sesuatu, artinya keputusan berbuat sesuatu di luar kesadaran atau keinsyafannya; 6. Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningvatbaar) bila pada umumnya: Keadaan jiwanya: a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara; b. Tidak cacat dalam pertumbuhan; c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe deweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena deman/koorts. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar; Kemampuan jiwanya: a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut; 7. Bahwa menurut S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens) dan bukan kepada keadaan kemampuan “berpikir” (verstandelijke 12 vermogens) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.” adalah verstandelijke vermogen. Untuk terjemahan dari verstandelijke vermogen sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksud seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens).Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktik; 8. Bahwa menurut ilmu kejiwaan mengatakan yang pada pokoknya, ODGJ diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: (1) Psikotik; (2) Non-Psikotik. Keduanya berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal, orang yang mengalami gangguan psikotik lazimnya memiliki delusi atau paranoid dan mempertahankan keyakinan yang salah, yang bertolak belakang dengan sekitarnya, penderita gangguan ini tidak mampu merencanakan/ mempertanggungjawabkan dan mengetahui dampak perbuatannya. Sedangkan non-psikotik adalah gangguan kepribadian dan depresi, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; 13 Lampiran: https://www.tribunnews.com/regional/2022/06/18/odgj-bunuh- pelajar-di-musi-rawas-utara-dulu-pernah-dipasung-acap-emosi-jika-lihat- orang-asing 9. Bahwa keberlakuan Pasal 491 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan “Barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”, telah secara nyata/potensial menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat dan negara secara langsung : 10. Bahwa pasal a quo merupakan delik omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian: a. Delik Omisi Murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan; b. Delik Omisi Tidak Murni (delicto commissionis per omissionem) Delik ini terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian); 11. Bahwa kerugian masyarakat, yaitu ketidakjelasan pasal a quo yang bersifat multitafsir dan tidak memenuhi syarat lex certa, ketidakcermatan pasal ini terlihat dalam frasa “Barang siapa diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain” yaitu ia mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang gila (een krankzinnige). Frasa “Barang siapa 14 diwajibkan” merujuk kepada seluruh masyarakat, keluarga/saudara sedarahnya dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk menjaganya, apabila pasal a quo dirubah menjadi “barang siapa yang diwajibkan” makna kata “yang” lebih spesifik dan jelas sebagaimana juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa BAB IX Ketentuan Pidana Pasal 86 yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” maka pasal a quo mempunyai makna kewajiban yang mana keluarga, saudara sedarah dan pemerintah mempunyai kewajiban orang gila. Kewajiban menjaga seorang gila di sini bukan kewajiban menjaga semua orang gila melainkan kewajiban menjaga orang gila tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Kesehatan ini tidak disebut “orang gila” atau “orang yang sakit jiwa”, melainkan: penderita gangguan jiwa yang menurut Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan. Kewajiban pada masyarakat hanyalah upaya preventif bukan diwajibkan menjaga sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2); 12. Bahwa pasal a quo tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban menjaga seorang gila. Jadi, untuk memenuhi unsur adanya orang “barangsiapa diwajibkan menjaga seorang gila” sebenarnya sulit dilakukan karena dalam peraturan hukum menurut Reglemen orang gila (sakit jiwa), Staatsblad 1897 No. 54 kepada orang perseorangan (keluarga dekat) tidak dibebankan kewajiban hukum untuk menjaga dan merawat. Kalaupun ada, secara objektif maka kewajiban dari orang perseorangan (keluarga dekat) maka itu hanya kewajiban moral, yang tidak dapat dituntut sebagai kewajiban hukum, sebagaimana ditulis dalam Bab XVII Tentang Pengampuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang 15 siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.” Pengertian hak ini adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa (Prof. Notonegoro), artinya hak itu pilihan; 13. Bahwa kewajiban itu juga sebenarnya ada pada Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 80 yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.” Dan Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, sebab keluarga dekat orang gila atau jaksa, menurut Reglemen Orang Gila (Sakit Jiwa), Staatsblad 1897 No. 54, memiliki kewenangan (hak) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar orang gila (orang yang sakit jiwa) dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa sebagaimana pada pasal a quo tidak mempunyai tolak ukur yang jelas/kepastian hukum, sehingga mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan kepada suatu subjek hukum (orang perseorangan/badan hukum), sehingga pasal a quo digunakan sebagai alat pemidanaan; 14. Bahwa orang yang menderita gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 148 ayat (1), dan sebagai masyarakat warga negara juga turut membantu BUKAN disangkakan atas kelalaian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Bagian Kedua tentang Kewajiban Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, “(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.”, sebagaimana juga 16 tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 dan 4 menyebutkan: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapa mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya; 2. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa; 3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia; 4. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; 5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 17 Pasal 4 (1) Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan: a. promotif; b. preventif; c. kuratif; dan d. rehabilitatif. (2) Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat ; 15. Bahwa dari dalil-dalil di atas, Pemohon meminta agar kiranya pasal a quo yang sebelumnya merupakan delik omisi, dirubah menjadi delik aduan relatif. Delik aduan relatif (relatieve klacht delict) adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlakukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, relatieve klacht delict atau delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu voorwaarde voor vervolgbaarheid atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Pasal a quo merupakan delik omisi karena mengandung frase “barangsiapa diwajibkan”, dan lebih cocok menjadi delik aduan relatif apabila frase dirubah menjadi “barangsiapa yang diwajibkan”; Contoh visualisasi cerita apabila pasal a quo dijadikan delik aduan relatif: A = ODGJ; B = Masyarakat umum; C = Keluarga; D = Saudara yang sedarah; E = Pemerintah/ Pemerintah Daerah; F = Polisi Misal, si A (ODGJ) menjadi telantar karena si C (keluarga), D (saudara yang sedarah), E (Pemerintah/ Daerah) tidak bertanggung jawab untuk mengampu atau rehabilitasi Si A (ODGJ), beberapa hari kemudian si A (ODGJ) membakar halte, yang disaksikan oleh si B (masyarakat umum); Penjelasan: maka yang dapat diminta untuk dituntut atas kerugian ialah si C, D, (E bersifat pemberian layanan rehabilitasi). Sedang si B (masyarakat umum) tidak dituntut, si B (hanya bersifat supporting systems sebagaimana diatur dalam UU no. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) dan 18 ayat (2) sebagai pengadu (langkah preventif) kepada si F (Polisi) untuk menyelidiki dan si E (Pemerintah/Pemerintah Daerah) untuk merehabilitasi dan pemberian layanan kesehatan jiwa kepada si A (ODGJ); 16. Bahwa untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”, Pasal a quo seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah apabila tidak ada yang menjaga dari pihak keluarga maupun saudara yang sedarah. Contoh kasus saat ini yang para Pemohon alami, Pemohon (I) dan (II) tinggal di Kecamatan Batu aji, Kepulauan Riau. Setelah pemohon amati, banyaknya orang gila yang berjalan-jalan di siang-malam hari serta kerap mengganggu warga sekitar seperti membuat kebisingan/keonaran, coba kita bandingkan dengan Kecamatan Batam Kota yang juga merupakan domisili gedung DPRD Kota Batam atau seperti Jakarta Pusat dan Jakarta pinggiran, tidak pernah satu pun orang gila yang berkeliaran di kota pusat. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak melaksanakan fungsinya secara merata tiap daerah. Maka dari itu apabila pasal a quo diubah, hal tersebut akan meningkatkan efisiensi masyarakat/Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam pengurusan ODGJ yang telatantar dan berkeliaran; 17. Bahwa dalam Ilmu Hukum, terdapat tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam pasal a quo, Pemohon mendalilkan bahwa tidak adanya ketiga unsur tersebut, Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan 19 utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. Selain keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang ketiga adalah kemanfaatan; 18. Bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana terdapat Asas Legalitas, yang dalam penerapannya bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, dan yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: “nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali”. (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya ; Dalam ranah hukum pidana, penjelasan tentang asas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana (1983) menceritakan awal munculnya asas legalitas dalam hukum pidana dengan lahirnya criminal extra ordinaria pada zaman Romawi kuno, yang memberi kebebasan luas bagi penguasa memaknai apa itu perbuatan jahat (crimina stellionatus) itu. Asas Legalitas bisa dipahami dengan konsep berikut: a. Konsep lex scripta, yaitu bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana; b. Konsep lex certa, yang mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus diraih sebelum orang berbicara tentang nilai-nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan. Kepastian ini memperlihatkan digunakan dua fungsi hukum pidana sekaligus, yaitu fungsi untuk melindungi terdakwa dari kesemena-menaan penguasa yang menuduhnya tanpa dasar hukum yang jelas; dan fungsi untuk memastikan bahwa negara wajib menuntut setiap perbuatan antisosial tanpa terkecuali; c. Konsep lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut. Rigiditas tersebut membuat metode penemuan hukum yang memperluas makna, khususnya analogi, menjadi metode terlarang dalam hukum pidana; 20 19. Bahwa Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak memenuhi persyaratan asas legalitas dalam hal konsep lex certa ini, pasal a quo terdapat frase “barangsiapa diwajibkan” tidak menentukan siapa yang diwajibkan untuk menjaga tersebut, walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang pada pokoknya “Keluarga/Saudara sedarah yang bertanggung jawab” , tetap saja pasal a quo harus jelas karena merupakan fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim dan merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sedangkan fungsi pembatasan dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang. Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; 20. Bahwa Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham diartikan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan yang sebenar- benarnya, yaitu kebahagiaan untuk seluruh rakyat. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu dalam suatu bangsa. Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup); b. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah); c. To provide security (untuk memberikan perlindungan); d. To attain equity (untuk mencapai kebersamaan); 21. Bahwa salah satu filsuf yang menganut aliran utilitis adalah Jeremy Bentham yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Dalam prinsip utility dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya, Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Di dalam karyanya ini, Bentham mendefinisikan itu sebagai “sifat dalam sembarang benda yang dengannya, 21 benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, atau mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan”. Dengan demikian, pada hakikatnya pasal a quo yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dinilai sebagai aturan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Mengapa disebut ketentuan yang mati? Karena pasal a quo hanya sebatas delik aduan di pandangan masyarakat, bukan delik omisi. Hal ini sejalan dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli seperti John Rawls, J.Stuart Mill dan Jeremy Bentham yang menegaskan pada pokoknya bahwa hukum harus berpihak kepada masyarakat tidak mampu dan harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terbanyak, sehingga penerapan pasal a quo tidak boleh membebankan masyarakat di luar kemampuannya, melainkan justru memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia; 22. Bahwa para Pemohon memohonkan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang terdapat frasa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Dengan pertimbangan bahwa, yang artinya hak-hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin telah dilanggar; 23. Bahwa ketentuan Pasal 491 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan saduran Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische yang diberlakukan di negeri jajahan Indonesia demi menjaga martabat dan kehormatan kaum penjajah, Belanda. Sehingga ketentuan Pasal a quo, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang hidup dalam demokrasi yang reformasi; 24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon (legal standing) pengujian terhadap pasal a quo. Yakni sebagai perorangan, dan sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), 28I ayat (4), dan 28J ayat (1) UUD 1945, telah dilanggar dan dirugikan karena berlakunya pasal a quo; 22 25. Bahwa di era demokrasi dan reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah tidak relevan lagi dengan aturan-aturan seperti yang diatur dalam pasal a quo. Karena hal yang demikian bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya yang tertuang Pasal 28D ayat (1). Demokrasi baru dapat berfungsi, manakala diimbangi reformasi. Demikian pula sebaliknya, demokrasi tanpa adanya reformasi, maka demokrasi tidak akan punya makna yang berarti sesuai UUD 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 491 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa “barangsiapa diwajibkan” merupakan delik omisi diubah dengan frasa “barangsiapa yang diwajibkan” menjadi delik aduan relatif; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 23 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Risky Kurniawan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Michael Munthe. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo ; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 24 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 491 angka 1 KUHP, yang berbunyi: “Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah: 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3 dan P-4), merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dirugikan dengan berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP dengan alasan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon telah dirugikan oleh Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang marak berkeliaran di tempat tinggal para Pemohon. Sebagai mahasiwa hukum, para Pemohon memiliki niat baik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan ODGJ. Namun, para Pemohon sangat takut mengalami kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut para Pemohon, kerugian konstitusional tersebut haruslah ditafsirkan secara ekstensif, tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun fisik, melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh para Pemohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, para Pemohon merasa takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP karena adanya multitafsir. Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai, antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (lex certa) berdasarkan asas legalitas; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 26 [3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kondisi tempat tinggal para Pemohon yang marak berkeliaran ODGJ. Sebagai mahasiswa hukum, para Pemohon berniat untuk melakukan penelitian mengenai ODGJ. Namun, para Pemohon merasa terancam dan takut apabila dijadikan tersangka akibat berlakunya Pasal 491 angka 1 KUHP. Selain itu, para Pemohon merasa tidak bebas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan; [3.6.2] Bahwa para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bukti yang dapat menunjukkan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dirinya pernah diganggu oleh ODGJ. Selain itu, para Pemohon hanya menjelaskan bahwa dirinya hendak melakukan penelitian tentang ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan kepentingan para Pemohon terhadap penelitian tersebut dalam kaitannya dengan ODGJ. Para Pemohon juga tidak menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan kejiwaan. Di sisi lain, para Pemohon hanya menjelaskan kekhawatirannya apabila diganggu oleh ODGJ dan khawatir diancam pidana karena disangka tidak menjaga ODGJ, namun para Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana hal tersebut secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial dapat terjadi menurut penalaran yang wajar; [3.6.3] Bahwa Pasal 491 angka 1 KUHP ditujukan kepada pihak yang berkewajiban menjaga ODGJ, yang menurut Staatsblad 1897 nomor 54, keluarga dekat diwajibkan menjaga ODGJ sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban hukum, sedangkan menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang bertanggung jawab melakukan penjagaan ODGJ adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, para Pemohon tidak menjelaskan hubungan dirinya dengan ODGJ karena tidak termasuk pihak yang wajib menjaga ODGJ . Dengan demikian, norma a quo tidak ditujukan kepada para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional atas berlakunya pasal dimaksud; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mampu menjelaskan atau menguraikan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 491 angka 1 KUHP yang dimohonkan pengujian 27 konstitusionalitasnya. Sebab, norma a quo justru memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terancam oleh ODGJ, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai 28 Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan 15.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri