24/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 24/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : E. Ramos Petege Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2022, memberi kuasa kepada Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman S.H, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya S.H, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty S.H, Sherly Angelina Chandra, dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak S.H. yang merupakan tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri- sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII); Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia; 2 Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH); Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia; Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait MUI; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait DDII; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait MUI dan DDII; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, Pihak Terkait Tidak Langsung SALIMAH, Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait DDII, Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, Pihak Terkait Tidak Langsung SALIMAH, Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2022, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 24/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2022, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945”; 3 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”; 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum. e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”; 4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 4 Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 5 Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) … (3) … (4) … 6 10. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kualifikasi untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, perlu dijelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 7 a. PEMOHON adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan menganut kepercayaan Khatolik. 4. Dengan demikian Pemohon memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai orang perseorangan Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 5. Selanjutnya terhadap kapasitas dan kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, menyebutkan syarat kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Ad.a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. - Dalam permohonan ini, Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk melangsungkan perkawinan yang dijamin dalam pasal-pasal konstitusi berikut: Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 8 Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wjaib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlkau surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melului perkawinan yang sah” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 9 Ad.b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. - Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama meskipun keduanya telah memiliki keinginan bersama untuk melangsungkan perkawinan. Pasal a quo telah mereduksi dan mencampuradukan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan forum internum warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami isteri. - Keberadaan pasal a quo yang menetapkan sahnya perkawinan hanya berdasarkan masing-masing hukum agama dan kepercayaan menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma/makna yang oleh negara/pemerintah disalahartikan sebagai kewajiban melangsungkan perkawinan dengan yang seagama meskipun dalam pandangan agama dan kepercayaan yang di akui di Indonesia, masih terdapat perbedaan pendapat yang beragam mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Ad.c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 (tiga) tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. 10 Ad.d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji - Pengaturan mengenai perkawinan beda agama mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan maksa sehingga secara actual ketentuan yang ada telah melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki PEMOHON sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinannya berdasarkan kehendak bebas dan kebebasan beragama yang justru terkendala karena perbedaan agama. - Hal ini tentunya menyebabkan PEMOHON kehilangan kemerdekaannya untuk melangsungkan perkawinan termasuk dalam memeluk agama dan kepercayaannya karena apabila hendak melakukan perkawinan adanya paksaan salah satunya untuk menundukan keyakinan, serta juga kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan melalui membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas yang mulia. Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan memulihkan hak konstitusional Pemohon dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya melangsungkan perkawinan dan kebebasan beragamanya secara simultan dalam perkawinan beda agama. 6. Bahwa berdasarkan penjelasan PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dicerai hak-haknya sehingga apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan inkonstitusional sehingga kerugian kerugian serta hak konstitusional PEMOHON yang sudah dilanggar oleh UU a quo tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Perkawinan. 11 7. Bahwa oleh karenanya, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN PERKARA NE BIS IN IDEM 1. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 mengenai ne bis in idem mengatur yakni: a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda: 2. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hingga kini diuji kehadapan Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 kali yakni Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 68/PUU- XII/2014, Putusan Nomor 22.PUU-XV/2017, Putusan Nomor 69/PUU- XIII/2015, Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 33/PUU- VIII/2010, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, Putusan Nomor 12/PUU- V/2007, Putusan Nomor 40/PUU-XVII/2019. 3. Bahwa dari 9 permohonan pengujian UU a quo, hanya terdapat 1 (satu) permohonaan yang menguji pasal yang sama yakni Pasal 2 ayat (1) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon berpandangan bahwa seharusnya permohonan ini tidak dapat diklasifikasikan ne bis in idem, karena tentunya 12 terdapat perbedaan dalam hal konstitusionalitas yang menjadi alasan diajukannya permohonan, yaitu sebagai berikut: a) Bahwa dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, kerugian konstitusional Pemohon merupakan kerugian potensial, akan tetapi dalam permohonan a quo kerugian yang dialami oleh pemohon merupakan kerugian actual/faktual yang telah dialami oleh Pemohon. b) Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon menambahkan batu uji dalam mengukur inkonstitusionaltas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai kebebasan atau hak konstitusional beragama di Indonesia sebaga bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh negara. 4. Bahwa berdasarkan dalil yang demikian maka dalam permohonan a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 PMK Nomor 06 Tahun 2005 sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai ne bis in idem karena mengandung sejumlah perbedaan mendasar dan terdapat kebaruan dalam pokok permohonan. IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Perkawinan adalah Hak Asasi yang Pelaksanaanya Tidak Boleh Dihambat Oleh Negara. 1. Bahwa perkawinan adalah Hak Asasi yang merupakan ketetapan atau takdir tuhan sebagai dimana dikatakan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu Anwar Usman yang menyatakan bahwa: (https://www.kompas.tv/article/274436/tanggapi-desakan-mundur-dari- jabatan-ketua-mk-apakah-saya-harus-berkorban-melepaskan-hak- asasi?page=all) “…. Apakah saya harus berkorban melepaskan hak asasi saya.” “…. Menikah dengan siapa pun pasangannya merupakan ketetapan atau takdir Allah SWT. Salah satu hak mutlak Allah yang menentukan jodoh, jodoh kelanjutan atau jodoh yang pertama, sama Allah yang menentukan. Lalu ketika 13 melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah, ada ya orang-orang tertentu meminta mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Apakah saya harus mengingkari keputusan Allah.” “…. Bahkan, lanjut dia, menikah merupakan Hak asasi. Hal itu diatur dalam pasal 28 b ayat (1) 1945, hak untuk mengembangkan keluarga dan juga pasal 29 ayat (1) UUD 1945.” 2. Bahwa sebagaimana diputuskan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa: Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa: Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.... Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan..." Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas noscitur a sociis, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya; kedua, asas ejusdem generis, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asas expressio unius exclusio alterius yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. “…. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian “agama” yang dianut oleh UU Administrasi Kependudukan yang tidak memasukkan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan publik...... “ 14 “…. Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan- putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum..." (Vide: 3.13.1- 3.13.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016). 3. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara tidak boleh menghambat kebebasan beragama rakyatnya melalui tertib administratif sebab hal demikian akan memyebabkan diskriminasi yang melanggar hak konstitusional warga negara. 4. Bahwa hak untuk menikah dan hak untuk beragama, keduanya adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat dengan cara apapun juga oleh negara. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. 15 5. Bahwa status quo saat ini yang ditawarkan pemerintah adalah 3 (tiga) cara yang semuanya bermasalah, yakni: a. Melakukan perkawinan di luar negeri yang merupakan penyelundupan hukum sehingga negara telah memaksa warganya sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. Artinya negara mengarahkan kepada rakyatnya supaya tidak patuh terhadap hukum (disobedience). b. Menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya yang berarti membohongi Tuhan untuk menikah. c. Meminta penetapan Hakim Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Akan tetapi, Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi seluruh Pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak dakui oleh negara (Bukti P-5). Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan pernikahan beda agama. 6. Bahwa oleh karenanya, Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan baik beda agama ataupun tidak, harus diperlakukan secara sama (tidak diskrimisasi). Menginggat peryataan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahwa pernikahan merupakan Hak asasi dan jodoh merupakan perintah serta pemberian dari Allah. 7. Bahwa dengan demikian, (Ergo) Perkawinan adalah Hak Asasi yang pelaksanaanya tidak boleh dihambat oleh Negara, termasuk juga perkawinan beda agama. B. Ambiguitas keabsahan Perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Thaun 1945 1. Bahwa konsekuensi dari dianutnya ideologi Pancasila oleh negara, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara tidak dapat memisahkan urusan antara agama dengan negara, namun juga tentunya bukanlah negara yang didasarkan oleh suatu ajaran agama tertentu. Hak 16 Konstitusional setiap warga negara untuk dapat secara merdeka memeluk agama yang diyakininya adalah hak yang dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia tanpa terkecuali. Dengan mengingat hal tersebut permasalahan agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia akan tetapi menjamin keberlangsungan peribadatan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik. 2. Bahwa salah satu bidang hukum yang mendapat campur tangan dan intervensi pemerintah ialah dibidang perkawinan. perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukan adanya keseragaman. (Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 414). Dalam konteks perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat), Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1). Ragam pendapat yang demikian, telah menimbulkan ambiguitas untuk menjustifikasi keabsahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. 3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal perkawinan beda agama, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkawinan beda agama: a) Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang 17 berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35). b) Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35). 4. Bahwa hak atas kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih atau agama dan kepercayaan tertentu merupakan hak konstitusional yang dijamin perlindungannya dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut: a) Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” b) Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 5. Bahwa esensi Perkawinan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia -selanjutnya disebut UU HAM-, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18 Penjelasan ayat (2) bahwa: “Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri”. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) dalam perkara a quo bahwa perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaannya tertentu dalam melangsungkan perkawinannya. 7. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk perkawinan beda agama harus dikembalikan pada agama atau kepercayaan masing-masing dan harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan isteri untuk tetap menghormati agama pasangannya dan tidak dilandasi atas dasar sikap untuk menghalangi pasangan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya (Sirman Dahwal, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode 1986-2010)”, Bengkoelen Justice, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm. 475. 8. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaaan yang akan menggangu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaannya tersebut. Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga 19 negaranya. (Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila”, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014, hlm. 410). 9. Bahwa secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tentram, dan damai. 10. Bahwa menurut Prof. Mahfud MD., dalam negara hukum Pancasila, Pemerintah berperan dalam membentuk politik hukum atau kebijakan negara yang didasari pada 4 (empat) hal sebagai berikut: a) Kebijakan negara dan politik hukum harus ditujukan untuk menjaga integritas dan keutuhan bangsa, baik secara ideologis, maupun teritori. b) Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk membangun demokrasi dan nomokrasi; c) Kebijakan negara atau politik hukum ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan d) Kebjakan negara atau politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban sehingga setiap kebijakan atau politik hukum negara harus dijiwai dan diwarnai dengan ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan (Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 26). 11. Bahwa dalam implementasinya kewajiban negara dalam urusan agama dicerminkan dalam keterlibatan dan keikutsertaan negara terhadap kehidupan beragama. Terhadap hal ini terdapat beberapa tanggapan dari tokoh, di antaranya Hatta, Daliar Noor, Jazim Hamidi, dan M. Husnu 20 Abadi yang menjelaskan bahwa masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain ngara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia (Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, Intervensi Negara Terhadap Agama, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5). 12. Bahwa kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka perlu dipertanyakan adalah keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hari nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas. 13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: a) Bahwa penormaan Pasal 2 ayat (1) pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Penafsiran yang terjadi, yaitu: pertama perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan. Kedua, perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama. Akan 21 tetapi dalam implementasinya, perkawinan beda agama yang demikian sulit dilakukan karena perkawinan dalam norma tersebut menyandarkan kesakralan dan keabsahan perkawinan pada institusi agama. Masalah yang terjadi kemudian ialah banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya. b) Mengutip pertimbangan Prof. Maria Farida Indrati yang menjelaskan bahwa harus diakui dalam praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; (vide Pertimbangan poin 6.4 dan 6.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). c) Lebih lanjut pertimbangan Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati yang mengemukakan bahwa usaha untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan melalui UU Perkawinan, tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 maka pembentukan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum 22 negara. Negara dalam hal ini tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat/orang untuk menikah menurut salah satu agama apalagi negara tidak berhak untuk memaksa orang menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. (vide Pertimbangan poin 6.5 dan 6.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014) d) Selanjutnya terhadap penormaan Pasal 2 ayat (2) tersebut, telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Perkawinan bahwa tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama. Apabila dihubungkan dengan pertimbangan hakim konstitusi tersebut di atas maka penormaan yang demikian tidak menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama untuk mewujudkan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. e) Permasalahan dalam perkawinan beda agama ialah dalam melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan sebelumnya bahwa antara negara dan agama terdapat perbedaan meskipun tak dapat dipisahkan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: 1) Dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. 2) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di 23 kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. (vide Pertimbangan poin 3.12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) f) Terkait dengan hal ini, Prof. Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. (vide Pertimbangan poin 6.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). g) Bahwa terhadap pernormaan Pasal 8 huruf f tersebut menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan tolok ukur apa yang digunakan untuk mengukur larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat diantara para ahli hukum agama dan hukum negara. Larangan perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir diantara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda 24 agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 14. Bahwa fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang belum memperoleh kedudukan sewajarnya sebagai akibat paradigma dalam masyarakat yang menanggap perkawinan beda agama sebagai hal yang tabu, misalnya Perkawinan beda agama antara Ahmad Nurcholis (Islam) dan Ang Mei Yong (Kong Hu Cu) yang dilangsungkan perkawinan secara Islam dan Kong Hu Cu pada 8 Juni 2003. Ahmad Nurcholis juga merupakan aktivis, pendamping, dan penasehat pasangan beda agama melalui Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Studi Agama dan Perdamaian yang hingga tahun 2015 telah membantu kedikitnya 638 pasangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia (Heyder Affan dan Christine Franciska, “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama”, dalam BBC News Indonesia, 1 Juli 2015, https://www.bbc.com/indonesia/majalah /2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish, diakses pada 6 Januari 2021. 15. Bahwa perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini juga telah mendapat pengakuan melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan nikah beda agama, di antaranya: a) Putusan Mahkahah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor382/PDT.P/1985/PN. JKT. PST. b) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN. Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama. c) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/PDT.P/2015/PN. Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen). 25 16. Dengan melakukan perbandingan hukum perkawinan dengan negara- negara di dunia mengenai perkawinan beda agama sebagai berikut: a. Perkawinan di Australia Perkawinan di Australia diatur dalam The Marriage Age 1961 dan Marriage Regulation 2017, yang mensyaratkan perkawinan sebagai berikut: 1) Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (tidak/belum menikah) 2) Tidak melangsungkan pernikahan dengan orang tua, kakek- nenek, anak, cucu, saudara laki-laki atau perempuan 3) Berusia minimal 18 tahun atau telah memperoleh izin pengadilan apabila salah satu di antaranya berusia 16-18 tahun 4) Memahami arti perkawinan dan memberikan persetujuan atas kehendak bebas untuk melangsungkan perkawinan 5) Mengucapkan janji/sumpah perkawinan 6) Memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kehendak melangsungkan perkawinan kepada celebrant atau penghulu/Petugas Perkawinan yang resmi paling lambat 1 bulan atau tidak lebih dari 18 bulan sebelum perkawinan dilangsungkan 7) Pernikahan yang sah dilakukan oleh petugas perkawinan yang resmi Dalam hukum perkawinan di Australia dikenal perkawinan sipil (civil ceremonies) dan perkawinan agama (non-religious marriage). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa agama dan kepercayaan para pihak tidak menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan dan bahkan negara memberikan pilihan bagi warga negaranya untuk memilih dan menentukan cara melangsungkan perkawinannya secara sipil ataupun secara agama. (https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/find-marriage- celebrant) C. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan Hak melagsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap memepertahankan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang 26 Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, serta bahasa yang berbeda. (Ismandi, Arisman. 2014.) Keberagaman ini tentunya menyebabkan masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai jenis perbedaan yang juga berhasil membentuk karakteristik masyarakat yang berbeda namun tetap menjadi suatu kesatuan dalam naungan kebangsaan yakni Indonesia. Bahwa hadirnya hak beragama sebagai hak konstitusional disebutkan dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku 8 tahun 1999-2002 mengemukakan bahwa pada dasarnya para pencetus dasar negara kita yakni Mr. Moh. Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno pada dasarnya merumuskan bangsa Indonesia yang berKetuhanan. Akan tetapi ditegaskan oleh Prof. Soepomo bahwa “Negara nasional yang bersatu, dengan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara.” Sehingga negara yang berKetuhanan bukan berarti segala urusan kenegaraan juga dicampuradukkan dengan kepentingan agama ataupun urusan agama lainnya. 2. Bahwa Indonesia mengakui dan menyadari secara penuh keberagaman golongan agama di Indonesia dan hal tersebut merupakan hak setiap individu untuk dapat memilih dan memeluk serta menjalankan amanat agama sesuai dengan kepercayaannya. Dalam Universal Declaration of Human Rights / Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam ketentuan Pasal 18 mengatur tentang: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati Nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” 3. Bahwa sebagai salah satu negara yang meratifikasi DUHAM yang serentak diratifikasi bersama dengan seluruh negara yang termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya Indonesia tidak dapat mengabaikan ketentuan serta nilai-nilai dalam DUHAM termasuk juga ketentuan Pasal 16 Ayat (1) yang menyebutkan: 27 “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian.” 4. Bahwa berdasarkan dari peraturan-peraturan yang tersebut di atas hak konstitusional pemohon yang sejatinya harus dijamin kemerdekaannya oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 28E Ayat (1) khususnya mengenai hak-hak pemohon dalam kebebasannya memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta ketentuan dalam ayat (2) mengenai hak pemohon dalam meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya telah diciderai oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dengan alasan sebagai berikut: a. Para Mempelai yang Hendak Melangsungkan Perkawinan Beda Agama dituntut untuk Menundukan Keyakinannya Ketika adanya pasangan yang memiliki berbeda keyakinan di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan tentunya apabila menjalankan amanat dan ketentuan dari Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini berikutnya ditegaskan melalui penjelasan pasal bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga hal ini menjadi suatu tindakan pemaksaan serta penghakiman oleh negara kepada pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama untuk dapat tunduk terhadap salah satu agama tertentu sehingga perkawinan dapat dilakukan. Hal ini tentunya menciderai nilai-nilai serta hak kebebasan memeluk kepercayaan dan agama yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Ketika adanya intervensi kepada seseorang untuk tunduk kepada suatu ajaran tertentu demi dapatnya seseorang tersebut melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tentunya kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajarannya serta 28 menentukan sikap berdasarkan hati Nurani telah nyata dilanggar melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU a quo. b. Adanya perlakuan Diskriminatif terhadap Pasangan yang Hendak Melakukan Perkawinan Beda Agama Sebagai negara hukum yang menggunakan hukum sebagai alat mengatur dan menggiring perilaku masyarakatnya negara haruslah bersikap netral. Akan tetapi dengan menyerahkan suatu syarat keabsahan yang dalam hal ini adalah “sah-nya suatu perkawinan” negara kepada masing-masing agama yang dianut, tentunya hal ini memberikan ruang akan terjadinya intervensi satu golongan kepada golongan lain untuk tetap menggunakan ajaran mereka yang tentunya berbeda terhadap satu dengan yang lainnya. Pada praktiknya hal yang paling sering terjadi dalam perkawinan beda agama di Indonesia adalah adanya salah satu pihak yang menekan pihak lainnya untuk tunduk pada suatu golongan atau ajaran agama tertentu. Hal ini tentunya telah terjadi pelanggaran terhadap HAM terkait kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sesuai amanat Pasal 28E ayat (1) dan kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan sikap sesuai dengan hati Nuraninya sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan oleh Pasal 28E ayat (2), akan tetapi hal ini terjadi karena negara memfasilitasi untuk terjadinya pelanggran-pelanggran demikian dengan menjadikan sahnya suatu perkawinan ini ditentukan oleh golongan ataupun ajaran agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan bukannya menjadi preferensi ataupun hak dari individu (yakni kedua mempelai) untuk memilih bagaimana perkawinan mereka hendak dilangsungkan. 5. Bahwa dengan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang secara nyata telah memediasi adanya intervensi golongan agama untuk turut memaksakan kehendak melalui dijadikannya hukum agama masing-masing kepercayaan sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan telah secara nyata menciderai HAM yang dijanjikan kemerdekaan serta perlindungannya oleh negara, dalam amanah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2). 29 D. Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai Prima Facie penyebab Diskriminasi antaAgama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sejatinya telah ‘memaksa’ setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dnegan cara mengantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, pasal a quo bersifat prima facie yakni tidak memiliki kejelasan karena telah menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan, dengan mengetahui bahwa tiap-tiap hukum agama dan kepercayaan memiliki pelbagai pendapat mengenai perkawinan. Berikutnya permasalahan pun tak terelakan ketika adanya perkawinan yang hendak dilakukan namun para mempelai terikat hukum agama dan kepercayaan yang berbeda sehingga akan mendorong terjadinya diskriminasi terhadap pihak yang satu oleh pihak lainnya, yang tentu saja telah secara nyata menciderai perlindungan yang dijamin negara melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Ketentuan terhadap perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 secara factual ditentang dan dicederai dengen berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 3. Bahwa dalam tata peraturan di Indonesia tentunya pantang untuk mengandung muatan pengaturan yang saling bertentangan atau memberikan limitasi dan penafsiran yang berbeda dengan peraturan lainnya baik yang sifatnya vertical ataupun horizontal. Pemahaman mengenai perkawinan yang merupakan suatu hak dasar manusia dan telah dijamin perlindungannya melalui konstitusi dan pengaturan lebih lanjut tertuang dalam pengaturan UU Perkawinan yang disahkan di tahun 1974, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). 30 4. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, sahnya suatu perkawinan hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Kehendak bebas dalam UU HAM berikutnya dijelaskan adalah kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. Sehingga yang membatasi sahnya suatu perkawinan inti utamanya terletak pada keinginan dan niat suci para mempelai untuk melangsungkan pertalian jiwa melalui perkawinan. 5. Bahwa ketentuan pada UU Perkawinan yang telah terbentuk semenjak tahun 1974, mengingat karakteristik bangsa dengan masyarakat yang majemuk menyebabkan ketentuan UU a quo tidak dapat memenuhi serta mengakomodir kenyataan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Mahkamah sebelumnya telah memberikan pendapat sehubungan dengan pemberlakuan UU Perkawinan dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Dalam pendapat ini terlihat bahwa adanya beberapa pengabaian nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang secara factual tidak mampu mengakomodir nilai-nilai tersebut dan telah secara nyata melecehkan nilai-nilai hak asasi yang tidak hanya dimiliki oleh Pemohon melainkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yakni: a. Limitasi Keabsahan oleh UU a quo yang tidak mampu melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada hukum agama dan kepercayaan mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang mereka jalani. Hal ini menyebabkan UU a quo memberikan ruang kepada forum ataupun golongan agama dan kepercayaan untuk turut serta menghakimi mempelai yang hendak melakukan perkawinan akan tetapi UU a quo sama sekali tidak mengindahkan ataupun memberikan kehendak bebas oleh para mempelai. Apakah memang benar ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri atau merupakan paksaan. Hal ini terlihat dari mudahnya suatu perkawinan dinyatakan sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki 31 keimanan dan kepercayaan sama meskipun pasangan calon tersebut berada dibawah tekanan dan paksaan dibandingkan dengan mereka yang memang sudah sepakat untuk melakukan pertalian jiwa melalui perkawinan akan tetapi terhalang karena memiliki perbedaan keyakinan, pun jika pasangan yang memiliki keyakinan berbeda tersebut hendak tetap melkaukan perkawinan maka yang harus ia lakukan adalah mengindahkan cara-cara “penyelundupan hukum” untuk tetap berikutnya dapat mencatatkan perkawinan mereka di pencatatan sipil. Fenomena perkawinan dengan menjadikan perempuan sebagai jaminan pembayaran hutang piutang sehingga dinikahkan dengan pria yang usianya jauh lebih tua dengan gadis tersebut, tidak mempedulikan bagaimana psikis dari gadis itu karena merupakan seorang yang dipaksa dan dituntut untuk menikah diusia yang belum matang bahakan masih tergolong minor akan tetapi pernikahannya tetap sah karena dilangsungkan dengan ia yang memiliki agama dan kepercayaan sama. Akan tetapi bagi pemohon yang bersama dengan kekasihnya sudah memiliki kesepakatan dan keinginan luhur untuk mengikatkan diri dalam perkawinan hal tersebut justru tidak mendapatkan makna ‘sah’ karena adanya intervensi golongan agama dan kepercayaan yang memang telah diakomodir UU Perkawinan. Dengan demikian adanya suatu logika serta penalaran yang keliru ketika UU a quo dengan tegas disebutkan telah mampu dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila dengan juga kenyataan serta fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan majemuk masyarakat Indonesia. b. UU a quo menyebabkan perkawinan yang seharusnya merupakan kehendak bebas mempelai menjadi urusan golongan dan sarat akan intervensi Dalam concurring opinion yang disampaikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam concurring opinion-nya penafsiran yang berkembang dalam masyarakat terhadap syarat sahnya suatu perkawinan adalah: 32 a) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dan sah dilakukan b) Perkawinan beda agama dan kepercayaan boleh dilakukan namun tidak sah c) Perkawinan beda agama dan kepercayaan tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Sehingga apabila negara disebutkan mampu memberikan pengaturan dalam hal perkawinan baik yang memiliki agama dan kepercayaan sama ataupun berbeda, semestinya negara mampu memberikan satu penafsiran yang dapat diterima oleh setiap orang dengan tanpa menekan, dan menciderai hak asasi pihak lain khususnya mempelai. Dalam memaknai syarat sahnya suatu perkawinan yang membenturkan kepentingan administrasi negara dengan hukum agama seseorang tanpa memberikan kejelasan dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang seringkali terjadi dalam masyarakat yakni pernikahan dilakukan dengan mereka yang memiliki keimanan yang sama. Sehingga ketika tumbuh dan beranjak dewasa dalam kultur budaya yang majemuk tentunya bukanlah hal yang mengherankan apabila terjadi suatu perkawinan seseorang dengan yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Dengan tidak adanya kejelasan hukum, menyikapi kasus ini seringkali terjadi penekanan oleh keluarga mempelai kepada calon mempelai untuk tetap mempertahankan keyakinan dan kepercayaan agama mereka sehingga urusan agama yang seharusnya merupakan hal privat dan milik individu dengan Tuhan yang dipercayainya menjadi dihadapkan pada kepercayaan golongan secara general. Bahwa perkawinan yang sejatinya harus didasarkan kehendak bebas para calon menpelai kini menjadi suatu kehandak golongan untuk menentukan dapat atau tidaknya perkawinan tersebut untuk dilangsungkan. c. Multitafsir dalam Menterjemahkan makna Pasal a quo menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga berujung pada batalnya suatu perkawinan 33 Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencerminkan bahwa negara telah mengintervensi atau mencampuradukkan perihal administrasi dengan pelaksanaan ajaran agama karena telah melanggar kebebasan internal individu untuk memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani, dan beragama. Hak untuk memilih pasangan hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh Negara, dan setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kebebasan internal atau internal freedom merupakan kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara. Bahwa ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama atau bahwa penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. V. PETITUM Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 34 Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu”. - Terhadap Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”. - Terhadap Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin. 3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 35 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan masalah pencatatan sipil; dan Surat Jawaban dari Panitera Mahkamah Agung kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil perihal pencatatan perkawinan. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu Usman Hamid dan Risa Permanadeli yang keterangannya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 24 Juni 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2022, serta Ade Armando dan Rocky Gerung yang keterangannya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 25 Juli 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2022. Masing-masing keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Usman Hamid Pendahuluan Perkenankan saya menyampaikan keterangan pendapat hukum saya berkaitan dengan tema tentang perkawinan antara sepasang manusia dengan latar belakang agama yang berbeda. Hal ini terutama banyak berhubungan dengan larangan bagi perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Pendapat ini saya kemukakan dalam kesempatan terhormat ini dengan menggunakan perspektif hukum internasional tentang hak asasi manusia yang selama ini saya pelajari dan ajarkan di kampus. Dalam hal ini, saya juga akan sejauh mungkin memberikan pandangan hukum internasional hak asasi manusia terhadap pernikahan sepasang manusia dengan 36 beda latar belakang agama, termasuk kaitannya dengan hukum Islam. Perspektif hukum saya akan lebih banyak berpijak pada semangat dan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan yang hendak mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, yang berlandaskan pada rasa cinta dan kasih sayang. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan perspektif hukum internasional hak asasi manusia. Di bagian kedua, saya akan menjelaskan kaitan hukum tersebut dengan perspektif hukum Islam yang saya pelajari selama ini, baik yang bersumber dari literatur kalangan sarjana Barat maupun sarjana Muslim, yang juga saya ajarkan di kampus. Pada kedua bidang hukum ini, saya tergolong orang yang menganut paham kompatibilitas, yaitu yang mempercayai adanya perjumpaan norma di antara kedua tradisi hukum tersebut. Berbagai norma hukum internasional yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai perjanjian internasional hak-hak sipil, politik, ekonomi, hingga sosial budaya serta konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jelas memberikan jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan dari laki-laki maupun perempuan. Persamaan hak tersebut nyaris berlaku di segala bidang, termasuk ketika seseorang hendak menentukan hak untuk menikah atau membentuk keluarga. Hukum Islam Soal Nikah Beda Agama Berbeda dengan kaidah umum hukum internasional hak asasi manusia yang membolehkan ikatan perkawinan beda agama, maka bila kita berpijak pada kaidah hukum Islam, jelas terdapat pendapat umum bahwa pernikahan beda agama memiliki ketentuan larangan yang cukup ketat. Sebagai contoh, dalam Al-Qur’an Surah (QS) 2 ayat 221 dan QS 60: 10, ada konsensus di kalangan para ahli fiqih Sunni maupun Syi’ah bahwa perempuan Muslim dilarang menurut hukum Islam untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kaidah-kaidah al-Quran tersebut masing-masing berbunyi: “Dan, janganlah menikahi perempuan-perempuan yang menisbahkan ketuhanan kepada apa pun selain Allah sebelum mereka meraih iman [yang sejati]: sebab, setiap hamba perempuan yang beriman [kepada Allah] pasti lebih baik daripada perempuan yang menisbahkan ketuhanan kepada apa pun selain Allah, meskipun dia sangat menyenangkan kalian. Dan, janganlah menikahkan perempuan-perempuan kalian dengan lelaki yang menisbahkan ketuhanan kepada apa pun selain Allah sebelum mereka meraih iman [yang 37 sejati]: sebab, setiap budak laki-laki yang beriman [kepada Allah] pasti lebih baik daripada laki-laki yang menisbahkan ketuhanan kepada apa pun selain Allah, meskipun dia sangat menyenangkan kalian. [Yang seperti] ini mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan [diraihnya] ampunan dengan izin-Nya; dan Dia menjelaskan pesan-pesan-Nya kepada manusia supaya mereka mengingatnya.” (QS 2: 221). Lalu ada pula yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 60: 10) Konsensus pendapat para ahli hukum Islam tersebut hingga kini masih sangat berpengaruh, yaitu bahwa al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam melarang perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sebaliknya, masih menurut kaidah hukum Islam, Al-Qur’an dalam Surah (QS) 5 ayat 5 memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan ‘Ahlul Kitab’ yang di saat ayat itu diturunkan umumnya dimaksudkan untuk menyebut kaum perempuan non-Muslim, perempuan Kristen, dan perempuan Yahudi. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, ketentuan yang seperti itu akan dinilai sebagai ketentuan yang diskriminatif khususnya terhadap perempuan. Mengapa hanya laki-laki Muslim yang boleh menikahi perempuan non-Muslim, sementara perempuan Muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-Muslim? Di mana letak kesetaraan sesama manusia antara keduanya? Dalam kaitan dengan permasalahan ini, Komite Hak Asasi Manusia PBB pernah menerangkan bahwa: “...Hak untuk memilih pasangan dibatasi oleh norma hukum atau praktik yang mencegah pernikahan perempuan dari satu agama dengan laki- laki yang tidak beragama atau agama berbeda. Negara-negara harus menyediakan informasi seputar hak-hak dan praktik-praktik seperti ini dan harus mengambil langkah-langkah untuk menghapus hukum dan praktik tersebut...” 38 Pandangan Sarjana Muslim Sejauh yang saya pelajari, para ahli fiqih dari kalangan sarjana Muslim telah mengajukan beberapa pembenaran atas ketentuan hukum Islam ini. Dalil paling kuat, menurut ketentuan hukum Islam, adalah bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan non-Muslim, baik berasal dari tradisi Nasrani maupun perempuan Yahudi. Sebab, keyakinan agama dan hak-hak perempuan tidak rusak akibat ikatan suatu perkawinan, lantaran dia bebas mempertahankan dan mempraktikkan sebagai Kristen atau Yahudi. Sebaliknya laki-laki yang menganut Kristiani dan Yahudi yang menikahi perempuan Muslim tidak memiliki kewajiban yang menurut agamanya sendiri, sehingga perempuan Muslim mana saja yang menikahi laki-laki Kristen atau Yahudi dianggap berpotensi merusakkan keyakinan agama dan hak-haknya sebagai seorang perempuan Muslim. Oleh karena itulah, maka pembenaran hukum ini ditetapkan terutama demi melindungi keyakinan agama dan hak-hak dari perempuan Muslim. Seorang sarjana Muslim Bernama Al-Qardawi menyatakan bahwa: “...Sementara Islam menjamin kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan agamanya bagi perempuan Kristen dan Yahudi, termasuk menjaga hak-haknya menurut keyakinan agamanya sendiri, namun agama-agama lain, seperti Yahudi dan Kristen, tidak menjamin kebebasan-kebebasan beragama dan menjalankan apa yang diimaninya bagi istri yang berasal dari agama lain, juga dinilai tidak menjamin hak-hak sang istri yang berbeda agama. Lantaran pandangan yang semacam inilah lantas muncul pertanyaaan tentang bagaimana Islam bisa membahayakan masa depan putri-putri Muslim dengan melepaskan mereka di tangan orang yang tidak menganut Islam dan tidak pula peduli untuk melindungi hak-hak mereka. Sementara itu, dari sisi hukum internasional hak asasi manusia, berdasarkan alasan adanya jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama tersebut, bisa diajukan argumen bahwa agama-agama lain, seperti Kristen dan Yahudi, kini juga berada di bawah kewajiban internasional untuk menjamin hak dan kebebasan berkeyakinan dan beragama bagi seorang istri Muslim dan dengan begitu memelihara hak-haknya untuk tetap menganut keyakinannya sendiri. Jika demikian halnya, apakah hal ini akan menghapuskan larangan perempuan Muslim menikah dengan laki-laki ‘Ahlul Kitab’? 39 Sarjana Muslim lainnya, ‘Abd al-‘Ati, menerangkan bahwa penghormatan dan penghargaan yang harus diberikan seorang Muslim pada keyakinan pasangan yang beragama Kristen atau Yahudinya adalah bagian integral dari keimanan Islam yang dianutnya. Sedangkan ‘timbal balik’ yang sama bukanlah hal yang integral dalam keimanan berdasarkan tradisi agama Kristen maupun Yahudi. Penghormatan dan penghargaan tanpa syarat yang disyaratkan adalah masalah keimanan yang tidak bisa dipaksakan melalui hukum. Karena alasan yang sama itulah, laki-laki Muslim dilarang menurut hukum Islam untuk menikahi perempuan musyrik (penyembah berhala) terutama yang di saat itu disebabkan oleh faktor-faktor psikologis yang ada. Keimanan, menurut kesimpulan ‘Abd al-‘Ati, ‘adalah hubungan paling pribadi antara manusia dan Tuhan; ia tidak bisa dipaksakan atau dirundingkan. Ia juga bukan masalah diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam’. Salah satu pendapat lain yang selaras dengan pandangan Abd al-‘Ati adalah pendapat Muhammad As’ad. Terkait QS 5 ayat 5, ia menerjemahkannya dengan bunyi sebagai berikut: “Penghalalan untuk ikut memakan makanan para penganut agama-agama wahyu lainnya (ahl al-kitab) tentu saja ikatan pernikahan, perempuan- perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman [pada kitab Ilahi ini], dan, dalam ikatan pernikahan, perempuan-perempuan dari kalangan orang- orang yang telah diberi wahyu sebelum zaman kalian—dengan syarat kalian memberi mereka maharnya, mengambil mereka dalam ikatan pernikahan yang tulus, bukan dalam perzinahan, bukan pula sebagai kekasih-kekasih gelap.” Dalam konteks ayat tersebut, As’ad berpendapat bahwa memang “Sementara laki- laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan ahl al-kitab (penganut agama-agama wahyu lainnya), perempuan Muslim tidak dibolehkan menikahi laki- laki non-Muslim.” Alasannya, menurut As’ad, karena Islam mewajibkan penghormatan kepada semua nabi, sedangkan kalangan penganut agama lainnya menolak sebagian dari nabi-nabi itu. Sebagai salah satu contoh, ia lalu menyebutkan Nabi Muhammad Saw., atau dalam kaiannya dengan orang Yahudi, baik Nabi Muhammad Saw. maupun Nabi Isa a.s. “Jadi, seorang perempuan non-Muslim yang menikah dengan seorang Muslim dapat sepenuhnya yakin bahwa para nabi dalam kepercayaannya itu—terlepas dari segala perbedaan doctrinal yang ada—akan disebut-sebut dengan penuh hormat di lingkungan Muslim; namun, seorang perempuan Muslim yang menikahi non-Muslim akan selalu rentan mengalami tindak perendahan terhadap Nabi Muhammad Saw. (yang dia Yakini sebagai utusan Allah) oleh suaminya.” 40 Lantas, dapatkah ini bisa dikategorisasikan sebagai ‘diferensiasi’ yang bertujuan untuk melindungi hak-hak beragama perempuan Muslim ketimbang sebagai diskriminasi? Kita kemudian juga mesti mempertimbangkan apakah larangan ini menyebabkan kerugian bagi perempuan? Bagaimana pun, rasa cinta itu memang melampaui batasan-batasan agama. Peluang Masa Depan Namun demikian, larangan hukum Islam ini dapat berpotensi, khususnya dalam beberapa situasi, menghalangi seorang perempuan Muslim untuk menikahi laki-laki yang dicintainya, apabila laki-laki itu berasal dari agama lain. Menurut ‘Abd al-‘Ati, ‘Tentu saja, cinta bisa didambakan... sebagai sesuatu yang maha kuasa, bisa menyelesaikan semua masalah emosional, ideologis dan sosial. Tapi, cinta barangkali adalah salah satu istilah yang paling samar; dan jika ia memang sedemikian maha kuasa sebagaimana biasanya diklaim, maka interaksi sosial akan menjadi lebih sederhana dan kehidupan manusia tidak menghadapi banyak masalah’. Argumen-argumen legal sosial memang cukup luas dan tak syak lagi bisa terus diperpanjang untuk memperkuat atau menggugat suatu pandangan tanpa ada habis- habisnya. Sudah sewajarnya, setiap agama, ideologi atau sekte menghargai para pengikutnya dan akan memiliki aturan yang menutup pintu, atau paling tidak meminimalisasi, kekhawatiran adanya penyeberangan ke sisi lain. Aturan-aturan semacam itu, meskipun sekilas masuk akal, mungkin acapkali akan bertabrakan dengan hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama menurut hukum hak asasi manusia internasional. Maka itulah, larangan perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non- Muslim tampaknya adalah salah satu area di mana persamaan utuh antara hukum Islam dan hukum hak asasi manusia internasional sulit untuk dicapai karena alasan yang ditegaskan oleh Al-Qardawi di atas. Tidak ada Negara Muslim non-sekuler yang memberlakukan hukum untuk membatalkan larangan hukum Islam tersebut. Dalam konteks ini, Nasir mengamati: menurut Syariat dan semua hukum modern Islam, baik untuk Ahlusunah maupun Syiah, perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah batal dan hampa. Biarpun ia telah disahkan oleh hukum negara non-Muslim. Bagi nasir, supaya pernikahan seperti itu bisa memiliki 41 keabsahan, maka sang laki-laki tersebut harus masuk Islam pada masa akad berlangsung. Jadi tidak mudah memang untuk mencari perjumpaan hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia. Namun bagaimanapun, pandangan beberapa ahli fiqih Muslim kontemporer juga harus diperhatikan. Dari pandangan mereka kita dapat memahami pandangan bahwa karena perempuan Muslim sama sekali dilarang untuk menikahi non-Muslim, maka laki-laki Muslim seharusnya juga dilarang secara sementara untuk menikahi perempuan “Ahlul Kitab’, terutama pada suatu situasi manakala terdapat kecemasan akan banyaknya perempuan Muslim yang tidak menikah, setidaknya sampai situasi semacam itu benar-benar dapat ditanggulangi. Dan keseluruhan bangunan argumen beserta penjelasan tersebut, bagi pandangan ini, mengikuti kaidah kemaslahatan umum yang telah menjadi bagian dari tujuan-tujuan adanya hukum Islam (maqasid as-shariah). Kesimpulan Dengan paparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum internasional jelas menjamin hak-hak dan kesetaraan perempuan maupun laki-laki dalam mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Di sisi lain, meskipun tidak mudah untuk membenarkan pernikahan oleh seorang Muslim perempuan kepada Muslim laki-laki. Meskipun demikian, larangan itu bisa dipahami karena memang ada kekhawatiran yang tinggi di masa Nabi di mana kedudukan perempuan masih sangat rendah akibat kebudayaan patriarkhi, dan bahkan keberadaan perempuan nyaris tidak dianggap sama sekali. Apalagi saat itu akses ekonomi dan pendidikan tertutup bagi perempuan. Islam sendiri masih merupakan agama baru, cenderung belum kuat, dan jumlahnya masih sedikit. Jadi ketika perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, ada anggapan umum ketika itu bahwa potensi untuk terjadinya perpindahan agama pada sisi istri menjadi lebih besar, karena perempuan di zaman tersebut dipandang sebagai hampir pasti akan ikut pada ajaran agama suami, dan hal itu dinilai akan mengurangi jumlah umat Muslim yang saat itu masih sangat sedikit. Tapi situasi ini juga dinilai berlangsung lama, karena terbentuk kembali ke tradisi-tradisi sebelum Islam; penyembahan berhala. Berbeda dengan konteks saat ini, di mana jaminan dan perlindungan hukum, akses pendidikan dan ekonomi terbuka lebar bagi perempuan, sehingga kedudukan 42 perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Sehingga meskipun perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, dengan dukungan kualitas pendidikan dan ekonomi, dia kemungkinan besar akan bisa mempertahankan agamanya. Makanya saat ini, karena kedudukan laki-laki dan perempuan setara, maka boleh saja nikah beda agama perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim atau sebaliknya. Ayat al-Qur'an yang bicara soal nikah beda agama itu sesungguhnya adalah ayat- ayat sosiologis. Makanya, tafsir yang bisa digunakan saat ini bukan tafsir kata per kata, tetapi memahami teks-teks agama--baik al-Qur'an dan hadits--dalam kerangka sosio-historis untuk melihat realitas di masa kenabian dan bagaimana al-Qur'an dan Nabi sendiri merespons realitas yang dinamis dari waktu ke waktu. Satu hal lagi, ayat-ayat al-Qur'an yang bicara tentang pernikahan beda agama, itu turun di masa-masa ketegangan antara umat Muslim dan kaum Musyrik Quraisy. Pada masa-masa ini, banyak perempuan Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim (Musyrik Quraisy), dan kemudian dia dilaporkan pasti akan disiksa dan dipaksa untuk kembali ke agama lamanya. Dalam tradisi Jahiliyah, perempuan yang baru menikah (Muslim atau non-Muslim) pasti akan diminta tinggal di rumah suami atau keluarga suaminya. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pembatasan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 itu adalah mirip dengan ketentuan hukum internasional, yaitu yang disebut sebagai prescribed by law, ditetapkan oleh undang‐undang tentang adanya pembatasan. Atau prinsip legality (legalitas) bahwa sejauh pembatasan itu ditetapkan oleh undang‐ undang, maka pembatasan itu dibolehkan. Hak yang bisa dibatasi adalah hak untuk menyelenggarakan pernikahan karena itu bukan hak yang bersifat absolut, tetapi hak yang bersifat absolut kerap kali melekat pada pelaksanaan hak itu, yaitu hak untuk tetap memeluk agama sesuai kepercayaannya ketika melaksanakan pernikahan beda agama. 2) Prinsip yang ditetapkan oleh undang‐undang sebagai pembatasan yang harus dihormati oleh setiap orang sebenarnya hanyalah satu dari empat prinsip pembatasan yang diatur oleh hukum internasional. Selain prinsip legality atau prescribed by law (ditetapkan oleh undang‐undang), ada tiga prinsip lainnya, 43 yaitu necessary in the democratic society, apakah pembatasan itu diperlukan oleh sebuah masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang plural, yang beragam, tentu itu tidak diperlukan. Prinsip yang ketiga (setelah legality dan necessary in democratic society), adalah proportionality, yaitu proporsionalitas. Apakah hukum negara, kebijakan negara, tindakan pembatasan oleh negara boleh dilakukan secara berlebihan. Prinsip yang keempat adalah prinsip akuntability atau akuntabilitas. Setiap orang dibolehkan untuk mempertanyakan pembatasan itu melalui proses akuntabilitas hukum, yaitu di peradilan. 3) Dalam perspektif hukum internasional, setiap negara wajib melindungi setiap penduduk atau setiap manusia yang ada dalam teritori hukumnya, baik lelaki maupun perempuan, lelaki muslim, non-muslim, perempuan muslim maupun non-muslim agar hak‐haknya terlindungi, agar tidak dirugikan dari salah satu lainnya. Jika ada para pihak-pihak yang mengurangi, membatasi, mengambil tanpa dilakukan dengan alasan yang sah, bukan hanya prescribe by law, tapi juga necessary in democratic society, proporsional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tanpa alasan‐alasan itu negara wajib untuk mencegahnya. Dan jika negara yang membatasi tanpa alasan‐ alasan itu, negara dapat disebut sebagai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. 4) Bagi mereka yang diuntungkan secara ekonomi, kelas menengah atau kelas menengah atas tentu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi bagi mereka yang ada di kelas menengah ke bawah, mereka yang tidak memiliki sumber daya keuangan, maka masalahnya jadi lebih serius, ada disparitas sosial, ada diskriminasi berdasarkan sosial ekonomi yang itu memunculkan keragu‐raguan apakah Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu layak untuk dipertahankan sebagaimana adanya atau justru Undang‐Undang Perkawinan beserta tafsir dominan tentang larangan beda agama itu ditinjau ulang karena merapuhkan jaminan konsistitusional atas perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah bagi tiap orang dewasa tanpa dibatasi oleh sekat- sekat agama, ras, etnis, dan lainnya. 5) Dari perspektif hukum nasional, memang harus diakui Undang‐Undang Dasar Tahun 1945 mengandung aspek teologis yang sangat kuat. Ada frasa tentang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, juga ada frasa lain tentang bahwa 44 negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat disusun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sebenarnya aspek teologis ini harus mengikuti ketentuan Pasal 29 Undang‐ Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, bukan hanya negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing‐masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, kedua rumusan tersebut menunjukkan bukan hanya dianutnya paham ketuhanan oleh Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, tetapi dijaminnya kemerdekaan setiap orang, setiap individu, setiap penduduk, atau setiap insan manusia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. 6) Apabila salah satu pihak memaksakan atau salah satu kaum dari salah satu pihak memaksakan, maka negara harus mencegahnya, harus melarangnya karena itu menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, Pasal 29 dalam Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan, kepercayaan, agama masing‐masing. Dan dengan perspektif hukum itulah, maka pernikahan beda agama semestinya dihormati dalam semangat persamaan hak dan kesetaraan dalam pernikahan. 7) Solusinya, sebaiknya mengikuti arahan Komite HAM PBB agar undang‐undang a quo dapat ditinjau ulang atau dihapuskan, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakmaslahatan, ketidakadilan, atau berkurangnya rasa kasih sayang di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban manusia, khususnya di dalam pernikahan. 2. Risa Permanadeli Mengapa Bidang Kompetensi Psikologi Sosial Dibutuhkan: Untuk masyarakat modern, bidang psikologi menjadi salah satu disiplin keilmuan yang menaungi banyak keluhan hidup anggota masyarakat. Terutama karena masyarakat modern dianggap bergerak dalam arus irama produksi yang membuat setiap individu kemudian harus keluar dari kebiasaan lama dan hidup dalam irama baru yang bertolak belakang dengan kebutuhan alamiah manusia. Misalnya manusia pada dasarnya adalah mahluk yang menikmati rasa aman dan nyaman, sementara pada masyarakat modern arus gerak masyarakat ditentukan 45 oleh sistem produksi yang membuat manusia harus keluar dari rasa aman dan nyaman, dan bertarung dengan manusia yang lain sehingga setiap saat manusia selalu berada dalam perasaan tidak aman dan mencari bentuk kenyamanan yang bertentangan dengan watak kemanusiaannya. Ketika jumlah yang mengalami keadaan di atas bersifat minoritas dibanding populasi totalnya, maka biasanya diselesaikan oleh psikolog melalui psikoanalisa yang memang bersifat individual. Akan tetapi ketika keadaan tersebut bersifat kolektif, dan kemudian memberi ciri atau tabiat kolektif pada masyarakatnya, maka bidang psikologi sosial dibutuhkan. Kenapa? Karena rasa tidak aman dan kebutuhan untuk mencari rasa nyaman yang baru yang kelihatanya dilakukan oleh individu secara terpisah, kemudian tidak dengan sendirinya membuat masyarakat dapat menciptakan sebuah keadaan damai yang bisa dinikmati semua anggota masyarakat. Konflik, perseteruan, stress yang bersifat kolektif, prasangka (individual, social, religious, etnis, ideologis, dsb), atau bahkan kecenderungan untuk bunuh diri, hanyalah beberapa gejala yang membutuhkan penjelasan psikologi sosial untuk memahaminya. Apa Artinya Teori Representasi Sosial Untuk Memahami Masyarakat Sebagaimana Diterangkan Di Atas? Teori Representasi Sosial berasal dari seorang pemikir Perancis, Serge Moscovici (1969), yang melihat bahwa arah perkembangan psikologi social yang didominasi oleh perspektif Behaviorism dari Amerika, ternyata terlalu mementingkan angka karena selalu memakai pendekatan statistic untuk menguji keabsahannya. Sementara dalam fenomena psikologi sosial seperti konflik misalnya, ternyata yang lebih penting untuk dipahami bukan hanya sekedar berapa orang/persen populasi yang menyatakan pro atau kontra terhadap satu obyek sosial (etnis, agama, sikap, ideologi, gender, dsb). Yang lebih penting adalah memahami bagaimana sebuah obyek sosial – bahkan yang kelihatannya sederhana sekalipun, berkembang dan merebak menjadi sebuah perilaku kolektif yang memberi identitas baru kepada masyarakat berdasarkan cara masyarakat tersebut mencerna obyek tadi berdasarkan kebiasaan masyarakat tersebut. Kebiasaan tersebut bisa berasal dari nilai-nilai dan tradisi, sistem kepercayaan, mitologi, agama, cara hidup sehari-hari, praktek linguistic, atau bahkan imajinasi yang semuanya selalu bergerak melalui proses komunikasi. Proses komunikasi ini tidak pernah disadari oleh pelakunya, 46 akan tetapi secara intensif semua anggota masyarakat bergerak mengikuti pola acuan yang ada dalam struktur nalar dari isi komunikasi tersebut. Misalnya karena kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda, dan dalam masa penjajahan orang berkulit putih memiliki hak istimewa sebagai penguasa ruang sosial, maka tanpa sadar kita akan selalu meletakkan orang berkulit putih pada tempat superior dibandingkan kita. Artinya pengalaman sejarah menjadi acuan masyarakat kita untuk merepresentasikan bangsa kulit putih di hadapan kita. Demikian pula sebaliknya, karena kita terlalu banyak mengkonsumsi film-film Amerika yang menyudutkan masyarakat kulit hitam, walaupun secara empiric kita tidak memiliki kontak apapun dengan mereka, akan tetapi ketika kita menilai, mengambil sikap, atau bergaul dengan mereka, maka tanpa disadari kita mengadopsi posisi bangsa Amerika dan dengan sendirinya kita merepresentasikan masyarakat kulit berwarna sesuai pandangan Amerika. Apa yang penting dari penjelasan di atas? Bahwa ingatan dan ketidaksadaran adalah elemen penting yang menentukan bagaimana sebuah masyarakat bereaksi pada satu objek sosial. Artinya psikologi sosial harus menemukan akar masalah yang membuat sebuah ingatan terbentuk, dan bagaimana ingatan tersebut secara berulang dipakai sebagai mesin yang menggerakkan ketidaksadaran setiap individu yang kemudian menjadi tabiat kolektif masyarakatnya seperti contoh di atas, menganggap bangsa kulit putih superior atau menganggap bangsa kulit hitam inferior. Tidak ada yang benar atau salah dalam representasi tersebut, karena yang utama adalah mencari pemahaman tentang bagaimana sesuatu fenomena terjadi dan apa arti pemahaman tersebut bagi masyarakat ketika mereka dihadapkan pada sebuah masalah dimana mereka harus mengambil sebuah tindakan. Dalam arti tertentu, maka untuk psikologi sosial dengan perspektif seperti ini, bukan masalah angka statistik yang menentukan keabsahan untuk membaca sebuah fenomena sosial (mayoritas versus minoritas), akan tetapi bagaimana menemukan genetika sebuah fenomena, memahami kompleksitasnya ketika bertemu dengan banyak elemen dalam masyarakat, dan memperlihatkan koherensi antara genetika, dinamika sosial dalam praktek hidup sehari-hari yang dijalani oleh setiap anggota masyarakat, dan aspek prediktif pada implikasinya di kemudian hari. Bisa dikatakan bahwa psikologi sosial dengan perspektif Representasi Sosial adalah sebuah pendekatan antropologi masyarakat modern, karena menerangkan tabiat 47 masyarakat yang biasanya dipelajari sebagai kebudayaan oleh bidang antropologi tetapi dalam konteks masyarakat modern yang dinamis (bertemu dengan banyak elemen sosial yang bukan hanya dari masyarakatnya sendiri) dan kompleks (pertemuan tersebut tidak selalu bersifat harmonis dan menciptakan rasa nyaman). Apa Arti Psikologi Sosial Untuk Memahami Masyarakat Indonesia? Selama ini memang pendekatan psikologi sosial di Indonesia tidak terlalu berkembang sebagaimana sosiologi (yang notabene banyak dipakai untuk menerangkan fenomena aktual seperti masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, konflik, radikalisme, dsb) atau antropologi (terutama antropologi klasik yang menjadi dasar pertumbuhan ilmu sosial yang diletakkan oleh pemerintah kolonial). Psikologi sosial dibutuhkan ketika kita sadar bahwa untuk memahami fenomena sosial yang bersifat kompleks seperti konflik etnis di Indonesia, tidak bisa hanya dipahami dari satu level Analisa yang biasanya bersifat individual dan kemudian diagregasi dengan asumsi agregasi tersebut mewakili level Analisa yang bersifat sosial. Masyarakat atau bahkan satu kelompok kecil pun, sebenarnya adalah sebuah entitas kultural yang utuh. Artinya mereka memiliki pola nalar sendiri, pola komunikasi sendiri, dan pola praktek keseharian yang kemudian membentuk satu pola ketidaksadaran dan ingatan untuk merepresentasikan banyak hal. Psikologi sosial bergerak bukan hanya pada dataran waktu aktual, tetapi juga melihat sejarah sosial sebelumnya, sekaligus juga memperlihatkan bagaimana sejarah tersebut dilestarikan sebaga ingatan sosial yang kemudian menjadi bagian penting dari ketidaksadaran Bersama dan selanjutnya menjadi identitas kolektif yang akan bergerak ke depan menggerakkan masyarakat tersebut. Untuk masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, selama ini kita mengabaikan kompleksitas tersebut dan menyederhanakannya berdasarkan pemahaman teorik yang celakanya berasal dari bangsa-bangsa Barat. Mungkin untuk sekedar mengurai pemahaman masalah, penguasaan teorik dari Barat memadai. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah yang memiliki implikasi kebangsaan seperti perkawinan campur (baik etnis maupun agama), maka disiplin psikologi sosial penting untuk dilibatkan. 48 Menurut Perspektif Psikologi Sosial, Apa Masalah Paling Penting Yang Harus Kita Rumuskan Dengan Waspada Untuk Menjaga Kemajemukan Sekaligus Menciptakan Satu Identitas Kebangsaan Yang Solid? Kemajemukan selama ini selalu dinarasikan sebagai aset dan sumber daya kultural yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Masalahnya kemajemukan lahir dari perbedaan (etnis, ras, agama, kepercayaan, tradisi, Bahasa, kebudayaan, dsb) yang berasal setua nenek moyang kita. Sementara usia bangsa Indonesia yang lahir dari proklamasi kemerdekaan, sangat belia. Dalam kemudaan tersebut, seluruh elemen kemajemukan bertemu dan bernaung di bawah kedaulatan negara, yang notabene kemajemukan tersebut tidak pernah dipelajari wujudnya sebagai sebuah platform kebangsaan. Padahal de facto, seluruh masalah sosial yang terjadi di negeri ini, selalu bermuara pada persoalan perbedaan yang sebenarnya adalah akar dari kemajemukan. Penyelesaian yang bersifat kenegaraan, selalu mengambil pendekatan hukum yang asumsinya berdiri di atas premise bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan semua orang memiliki bobot yang sama di hadapan hukum. Padahal kita juga sadar bahwa tidak mungkin menyederhanakan masalah seperti asumsi kerja hukum tersebut, walaupun hukum adalah tata kelola utama untuk menciptakan struktur social baku setiap masyarakat. Jadi dalam banyak hal, masalah lebih sering dihindari daripada dihadapi sebagai sebuah kesadaran Bersama untuk hidup dalam perbedaan, dan kesadaran tersebut yang memungkinkan kita mengurai masalah agar bisa menemukan logika Bersama tentang kemajemukan. Nalar kemajemukan tersebut yang seharusnya diolah menjadi tata kelola hidup sebagai bangsa Indonesia yang tercermin dalam produk hukum dan perundang-undangan. Atau dengan kata lain karena kita tidak menyelesaikan masalah dengan kesediaan untuk membangun kesadaran dari kemajemukan, kita lebih sering memakai kemajemukan sebagai jargon daripada memahami apa arti kemajemukan tersebut untuk hidup bernegara. Konflik atau masalah yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan karena kita memendamnya, kemudian berbuah menjadi satu perilaku sosial yang bernama prasangka. Musuh bangsa kita yang tidak pernah disadari sebenarnya adalah prasangka (bisa prasangka apa saja). Dan celakanya semakin kita menjadi modern, maka kompleksitas masyarakat dan kehidupan yang dijalaninya justru akan membuat prasangka ini semakin tidak terurai dan menjadi bagian utama dari ingatan 49 dan ketidaksadaran. Menyadari bahwa kita hidup dalam kemajemukan yang sifatnya kompleks dan konfliktual sehingga beresiko untuk setiap saat melahirkan prasangka, adalah sebuah langkah awal yang bisa dimulai untuk menjaga agar kemajemukan ini tidak runtuh. Apakah Artinya Kita Harus Menghormati Perbedaan, Atau Kita Harus Menghindari Perbedaan? Dalam perspektif psikologi sosial, lebih mudah membuat sebuah tindakan dari pada menghapus sebuah ingatan. Seandainya sebuah peristiwa konflik terjadi dari keadaan yang sederhana -misalnya saat ini fenomena hoax untuk menciptakan prasangka adalah yang paling intensif, kemampuan kita Bersama untuk menghapuskan ingatan yang sudah termakan oleh hoax tersebut jauh lebih sulit dari pada menciptakan hoax-hoax baru. Jadi menghapus ingatan dan ketidaksadaran yang tumbuh dari sebuah prasangka tentang perbedaan, sangat sulit dan membutuhkan sebuah kesediaan yang luar biasa untuk mendengarkan, menerima dan kemudian memahami perbedaan. Pertanyaan dari saya justru sebenarnya kalau Cuma sekedar mengatakan kita harus menghormati perbedaan, secara common-sense, semua orang mengatakan sepakat. Masalahnya apakah kita sadar apa yang sedang kita pertaruhkan dari kesediaan untuk menerima perbedaan dan keluar dari kebiasaan lama bersembunyi di balik narasi kemajemukan sebagai jargon? Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pada kelompok peranakan Cina, mereka yang paling insecure dengan kemungkinan untuk bergabung dengan atau menerima jodoh dari etnis lain. Ini bukan hanya sekadar akibat dari Undang‐Undang Perkawinan yang melarang perkawinan campur, tapi juga ada endapan ketidaksadaran yang diwarisi dari zaman kolonial. Jadi, kalau kita berbicara tentang fenomena sosial, selalu panjang maka kita harus hati‐hati untuk merumuskannya. 2) Mereka yang memeluk Katolik dan Kristen, itu justru yang paling insecure terhadap perbedaan agama. Kemudian, di samping Katolik dan Kristen, mereka yang memeluk agama Buddha, perempuan memiliki insekuritas yang sama dengan mereka yang memeluk agama Nasrani. 50 3) Ada penelitian bahwa etnis jawa adalah yang paling terbuka terhadap etnis lain, sedangkan etnis china adalah yang paling insecure terhadap etnis lain maupun perbedaan agama dalam hal pernikahan; 4) Usulannya adalah meletakkan agama sebagai bagian dari elemen perubahan bersama. Untuk berubah menuju kemajuan yang kita sepakati sebagai cara untuk menegakkan kedaulatan sebagai orang Indonesia, maka agama diletakkan sebagai elemen perubahan, sama seperti elemen produksi, sama seperti elemen politik, sama seperti elemen ideologi, kultural, bahasa. 3. Ade Armando 1. Saya harus menyatakan sejak awal bahwa saya bukanlah dan tidak berpretensi sebagai ahli agama. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pandangan saya sebagai ahli komunikasi, terutama terkait dengan spesialisasi bidang semiotika yang dapat disederhanakan sebagai cabang ilmu komunikasi yang mempelajari tanda, pesan, atau teks. 2. Dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam sub disiplin ilmu semiotika, kami mempelajari pesan, penafsiran, dan pemaknaan. 3. Yang menjadi persoalan dalam pengajuan judicial review adalah apa yang dianggap sebagai pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang menghambat hak warga Indonesia yang berbeda agama dengan pasangannya untuk menikah. Dalam UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan Pasal 8 huruf (f) berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya . . . dilarang kawin”. 4. Karena itu menjadi penting untuk mempelajari apa yang disebut sebagai “perkawinan menurut hukum masing-masing agama”. 5. Akibat adanya pasal-pasal tersebut, E. Ramos Patege gagal melangsungkan pernikahan. Namun dalam penelusuran saya, sebenarnya tidak ada tafsiran tunggal terhadap pasal-pasal tersebut. Bahkan Makhamah Agung pada 20 Januari 1989 menyatakan bahwa: “UU Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan UUD 45 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan 51 kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh UU tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 45 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga untuk memeluk agama masing-masing”. 6. Dalam berbagai agama, memang terdapat beragam penafsiran berbeda tentang kesahan pernikahan beda agama. Saya tidak ingin masuk ke tafsiran agama di luar agama yang saya anut, yaitu Islam. Saya hanya akan memusatkan perhatian pada teks-teks Islam. 7. Yang terpenting yang harus saya sampaikan adalah tidak ada satupun teks di dalam Al Quran yang mengharamkan semua bentuk pernikahan antara agama. Yang secara jelas dikatakan terlarang adalah pernikahan antara muslim dengan musyrik dan kafir (Surat Al Baqarah 221 dan Al Mumtahanah 10). Tapi tidak ada satupun teks yang menyatakan pernikahan beda agama – termasuk pernikahan muslim dengan Nasrani, misalnya – adalah sesuatu yang haram. Sebaliknya ada pula ayat yang justru menunjukkan bahwa pria muslim dapat menikah dengan perempuan ahli kitab (Al Ma’idah 5). 8. Jadi yang berlangsung adalah perbedaan tafsir. Dan perbedaan tasir itulah yang menyebabkan adanya perbedaan keyakinan dalam memaknai aturan mengenai perkawinan beda agama. Terhadap teks yang sama memang dimungkinkan perbedaan tafsiran dan pemaknaan. 9. Dari apa yang saya saja pelajari, yang nampak dominan adalah tafsir ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama. Itu pun terpecah antara mereka yang menganggap pernikahan beda agama secara mutlak harus ditolak dengan mereka yang menganggap pernikahan beda agama antara pria muslim dengan wanita non-muslim diizinkan, sementara yang ditolak adalah pernikahan beda agama antara wanita muslim dengan pria non-muslim. Bagaimanapun, di luar dua kelompok itu ada pula para ulama yang mengizinkan semua pernikahan antar agama. Bahkan ulama besar Mesir, Rasyid Ridla, termasuk yang mengizinkan pernikahan beda agama. Sejumlah ahli agama Islam di Indonesia pun berpandangan bahwa pernikahan beda agama adalah sah menurut Islam. 10. Perlu juga dicatat bahwa Majelis Ulama Indonesia DKI pada 30 September 1986 pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama, 52 dengan merujuk pada pandangan ulama seperti Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Pada 2000, Fatwa MUI ini dibatalkan. Namun yang terpenting, MUI DKI sendiri pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama, dan fatwa tersebut bertahan 14 tahun. Ini kembali menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara ulama sendiri. 11. Dengan penjelasan itu, saya memandang ketetapan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya . . . dilarang kawin” tidak memiliki tafsir tunggal dilarang bagi muslim untuk menikah dengan non-muslim. Apa yang disebut sebagai ‘hukum masing-masing agama dan kepercayaan’ itu ternyata dapat ditafsirkan secara beragam. Dengan kata lain, bila seorang muslim menfasirkan ayat Al Baqarah dan Al Mumtahanah dalam Al Quran itu sebagai larangan pernikahan beda agama, dia tentu berhak untuk menjalankan keyakinannya dan tidak akan menikahi pasangan yang berbeda agama. Namun sebaliknya, bila ada pihak yang menafsirkan bahwa pernikahan beda agama dibenarkan sesuai dengan keyakinan keagamaannya dengan merujuk pada ayat-ayat Al Quran, dia tentu berhak untuk menjalankan keyakinanya dan menikah dengan pasangan berbeda agama. 12. Dalam kaitan itu saya memohon agar MK dapat mempertegas ketetapan tentang pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan. Selama teks dalam UU Perkawinan masih dapat ditafsirkan secara beragam, ini akan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Saya pribadi percaya bahwa pernikahan dengan pasangan yang dipilih seseorang berdasarkan keyakinannya adalah hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi di Indonesia ini. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Aturan larangan pernikhan beda agama menyebabkan orang-orang yang dipaksa pindah agama. 2) Undang‐Undang Perkawinan kalau dilihat teks yang dibangun, jelas‐jelas adalah sebuah teks yang memberi ruang bagi perbedaan penafsiran. Mereka 53 yang merumuskan Undang‐Undang Perkawinan ini paham bahwa ada perbedaan penafsiran dalam agama masing‐masing. Karena itulah, kalimat yang ditetapkan dalam undang‐undang tersebut adalah kalimat yang bisa ditafsirkan dengan beragam cara. Kalimatnya yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing‐masing agamanya. Kalimatnya memang tidak secara definitif mengatakan tidak diizinkan pernikahan beda agama. 3) Sebetulnya undang‐undang ini bisa dengan mudah atau dengan tegas menyatakan di Indonesia tidak boleh ada pernikahan beda agama. Tapi pilihan yang diambil oleh para perumus Undang‐Undang Perkawinan adalah sebuah rumusan yang bisa ditafsirkan dengan beragam cara. Yang artinya dibuat dengan semangat memang memberi ruang bagi kemungkinan perbedaan penafsiran. Bagi mereka yang percaya betul bahwa menurut Islam dilarang untuk adanya pernikahan beda agama, maka jangan lakukan pernikahan beda agama. Tapi bagi mereka yang punya tafsiran berbeda, juga diizinkan adanya pernikahan beda agama. 4) Pasal undang‐undang itu sendiri, sebetulnya cukup progresif dengan memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama jika dibaca teks kalimatnya, karena rumusannya bukan menggunakan kalimat seperti misalnya “dilarang” bagi pernikahan beda agama. 4. Rocky Gerung Pada awalnya, perkawinan adalah kesepakatan tentang sebuah hubungan antara dua manusia. Sebelum adanya entitas “negara” (modern), komunitas-komunitas berupaya mengekalkan rasa antardua-manusia dan mengembangkan hubungan antara dua manusia menjadi dua keluarga, dan mungkin dua komunitas dalam sebuah laku komunitas. Upaya sosial inilah yang kemudian dibuat dalam ritual-ritual kepercayaan sebagai upacara-upacara oleh tetua adat. Saat agama-agama berkembang, ritual yang sama dikonstruksikan dalam ajaran- ajaran agama. Negara modern beserta gagasan tentang hukum lahir belakangan - setelah komunitas-komunitas manusia dan setelah agama. 54 Konsep negara hukum memberikan negara wewenang -melalui hukum- untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warganya. Hukum negara mesti bekerja untuk memastikan hak warga. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak warga dalam berhubungan antarmanusia juga bisa dipenuhi dan dilindungi, ketika terjadi perselisihan sebagai kelanjutan hubungan antarmanusia tersebut. Karena itu pula, dalam teori klasik tentang wilayah-wilayah hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga masuk ke dalam wilayah hukum privat. Negara hanya hadir dalam rangka melindungi dan memastikan kesetaraan dan memaksimalkan keadilan pada saat ada perselisihan tersebut. Misalnya dalam hal hak-hak asasi anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, pada saat ada perceraian, pembagian harta karena perceraian, warisan. Belakangan, timbul pula konstruksi hukum lanjutannya seperti: konsep penyatuan harta dalam perkawinan dalam konteks kepemilikan bersama atas hak kebendaan dan hubungan dengan negara dalam hal hukum pajak. Dalam wilayah hukum privat pula, penyatuan harta karena perkawinan bahkan bisa disimpangi asal dibuat perjanjian perkawinan (yang oleh Mahkamah Konstitusi sekarang bisa pula dibuat setelah perkawinan berlangsung, yang menguatkan keperdataan dari perkawinan). Kehadiran negara dalam hukum privat ini yang salah satunya melahirkan administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan. Karena itu, negara hanya bertugas mencatat perkawinan yang sudah disepakati oleh dua manusia, bukan mengatur bagaimana hubungan itu harus dilakukan. Dengan tugas pencatatan ini, negara memulai perannya sebagai duty barrier hak warga atas perkawinan. Hak atas perkawinan dimuat dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Seharusnya negara mencatatkan saja. Persoalan agama mereka itu membolehkan atau tidak, mereka mau pindah agama atau tidak, itu wilayah yang seharusnya tidak dicampuri oleh negara. Bahkan, bila dua manusia (dalam konteks Indonesia juga dua keluarga) sepakat untuk tidak menggunakan hukum agama misalnya, maka tugas negara untuk mencatatkan perkawinan tidaklah hilang. Pilihan untuk 55 menggunakan hukum agama, adat, atau kebiasaan, adalah sepenuhnya keputusan dua warga yang bersepakat untuk menikah tersebut. Masalah dengan konstruksi hukum saat ini, Pasal 2 ayat (1) ("Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".) Artinya negara mengatur cara atau dengan ritual apa perkawinan itu dilakukan. Padahal banyak agama dan kepercayaan di Indonesia, ada perbedaan dalam praktik keagamaan yang satu dengan agama lainnya. Bahkan dalam satu agama, bisa ada lebih dari satu tafsir yang berlaku. Ada dua masalah yang muncul. Pertama, karena dalam secara sosiologis, secara empirik (terlihat dari banyaknya permohonan pencatatan perkawinan dan penetapan pengadilan), banyak warga negara yang terpaksa melakukan kebohongan ataupun semacam penyelundupan hukum sekadar untuk nanti bisa mendapatkan pelindungan hukum dari negara, yang seharusnya adalah hak asasi mereka. Hal ini dilakukan dengan misalnya berpura-pura pindah agama secara administratif, melakukan pencatatan oleh salah satu otoritas agama yang membolehkan perkawinan beda agama padahal sebenarnya tidak ada perpindahan agama yang dilakukan. Atau bagi yang mampu, melakukan perkawinan di luar negeri dan kemudian mencatatkannya di Indonesia. Kedua, menyerahkannya pada pengadilan untuk menetapkan dulu juga “jalan keluar” yang konstitusional. Karena adanya (1) ketidakpastian hukum dan (2) ketidaksetaraan dalam mengakses keadilan bagi semua warga negara (unequal access to justice). Ketidakpastian hukum terjadi karena pada akhirnya, keputusan hakim juga akan tergantung pada tingkat religiusitas hakim, lokasinya, kasusnya itu sendiri (apakah antara misalnya laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, yang mempunya perbedaan tafsir dalam hukum Islam). Adanya Fatwa Mahkamah Agung juga bukan jalan keluar karena pluralnya agama-agama dan kepercayaan di Indonesia. Terlebih, Fatwa Mahkamah Agung bukanlah peraturan perundang- undangan. Artinya, ini bukan jalan keluar konstitusional. Ketidaksetaraan dalam mengakses keadilan juga merupakan kenyataan sosiologis. Meskipun ada asas pengadilan “cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,” faktanya tidak semua warga mempunyai akses informasi dan akses fisik yang sama ke 56 pengadilan. Makna konstitusionalnya: tidak ada jalan keluar konstitusional bagi pemenuhan hak konstitusional warga. Karena itulah, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan jalan keluar konstitusional untuk mengembalikan konstruksi hukum perkawinan Indonesia sebagai hak asasi sesuai UUD 1945 dan mengembalikan peran negara sebagai duty barrier hak konstitusional tersebut. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Tidak ada perintah bahwa semua orang harus beragama. Sehingga kalau negara memanfaatkan agama untuk mengatur perkawinan, itu artinya hanya orang beragama yang boleh berketurunan, perkawinan hanya boleh pada orang yang beragama. Padahal berketurunan itu berbeda dengan memiliki perkawinan. Memang benar bahwa bagus kalau semua orang beragama, tetapi itu tidak imperatif. 2) Hak untuk berbeda keyakinan dalam suatu ikatan perdata, tidak boleh dihalangi oleh negara. Bahkan negara justru seharusnya memfasilitasi karena tugas negara adalah mempercepat pemuliaan hubungan antarwarga negara. Negara seharusnya tidak ikut campur di dalam asumsi-asumsi eksistensial dari dua manusia. Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Gerald Ginting yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Saksi adalah salah seorang yang melangsungkan perkawinan beda agama lebih dari 20 tahun; 2) Saat itu prosedurnya dengan mengajukan dispensasi kepada Gereja untuk melakukan pernikahan beda agama. Setelah beberapa bulan permohonan tersebut disetujui lalu mengadakan perkawinan di Gereja lalu dicatatkan di catatan sipil. 3) Tata cara perkawinan dengan cara Gereja Katolik. Apa syaratnya dan mengapa disetujui permohonan dispensasi tersebut, Pemohon tidak mengetahui. Saksi mengalami kesulitan pada prosedur. 57 4) Tidak ada hambatan dan permasalahan selama perkawinan berjalan bertahun- tahun terkait dengan perbedaan agama. Untuk anak diberikan kebebasan akan memilih agama yang mana. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada 6 Juni 2022, kemudian dokumen fisiknya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. Ketentuan UU Perkawinan yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 huruf f UU Perkawinan Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 58 Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut: 1. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengandung ketidakpastian hukum 59 yang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan beda agama. 2. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya, mengingat perkawinan di Indonesia melekat pada berbagai macam kultur, agama, budaya, suku, dan sebagainya dan hukum perkawinan yang berlaku juga bersifat pluralistis antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan hukum. Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” - Terhadap Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan 60 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).” - Terhadap Pasal 8 huruf f “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. 3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hal. 7-8). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon hanya menyebutkan pasal-pasal batu uji tetapi tidak menguraikan satu persatu keterkaitan pasal-pasal tersebut dengan pokok permohonannya sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut. b. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukanlah pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan pasal yang mengatur mengenai kewajiban warga negara Indonesia untuk menaati hukum dan pemerintahan. 61 c. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu pasal yang menjadi dasar mengingat dalam UU Perkawinan sehingga justru merupakan bentuk jaminan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adapun mengenai perkawinan yang sah diatur lebih lanjut dalam UU Perkawinan sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dijamin pemenuhannya oleh negara. d. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan. Bahwa pasal- pasal tersebut justru teraktualisasikan dalam pasal-pasal a quo yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, dan penyebab dilarangnya perkawinan dengan tetap menghormati agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini sejalan dengan Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. e. Bahwa Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak terlanggar sama sekali dengan ketentuan pasal-pasal a quo UU Perkawinan karena dalam melaksanakan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, tentunya dilakukan dengan memperhatikan dan menghargai nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat termasuk nilai kepercayaan pemeluk agama lain. f. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak tepat Pemohon jadikan batu uji karena pasal-pasal dalam UU a quo justru memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. g. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan merupakan pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional melainkan mengatur mengenai negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak relevan apabila dijadikan dasar 62 adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. Sedangkan terkait dengan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak konstitusional yang dijamin pasal tersebut tidak terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo UU Perkawinan. Karena setiap orang atau penduduk termasuk Pemohon tetap dapat memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. h. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal UU a quo telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Bahwa Pemohon hanya menyebutkan pasal-pasal batu uji tetapi tidak menguraikan keterkaitan pasal-pasal tersebut dengan pokok permohonannya selain itu Pemohon juga tidak menguraikan kerugian yang dialaminya sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diangap dilanggar dengan berlakunya pasal-pasal a quo. Dengan demikian menjadi tidak jelas kerugian Pemohon atas berlakunya UU Perkawinan tersebut. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon tidak menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya pasal-pasal a quo sehingga tidak dapat dipastikan kerugian yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, 63 maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Sebaliknya, berlakunya ketentuan pasal- pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon. Bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan fundamentum petendi yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas sehingga ia dapat mengajukan tuntutan sebagaimana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, hlm 57) menyebutkan adanya 2 teori perumusan posita, yang pertama, substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa 64 dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal-pasal a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ... dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’ interest point d’ action dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 65 B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta cita-cita pembinaan hukum nasional, dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di satu sisi memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dan di sisi lain mewadahi ketentuan- ketentuan hukum agama dan kepercayaan berbagai golongan masyarakat agar tercipta kodifikasi dan unifikasi hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum. 2. Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan agama yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014). 3. Bahwa secara historis UU a quo menyatukan pengaturan hukum adat, hukum agama, dan hukum administrasi negara dalam hal perkawinan yang mana hukum adat dan hukum agama sebagai syarat sah dilakukannya perkawinan, sementara hukum administrasi negara berupa pencatatan perkawinan sebagai alat negara untuk melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan bentuk negara untuk memberi perlindungan hukum 66 bagi warga negara yang melakukan perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Selain itu terdapat beragam pemeluk agama yang memiliki hukum perkawinan yang berbeda-beda sehingga pembentuk undang-undang pada saat itu (Tahun 1974) setelah melalui proses pembahasan dengan sangat berhati-hati akhirnya menyepakati agar pengaturan mengenai sahnya perkawinan tidak melanggar agama manapun. Hal ini sesuai dengan risalah rapat Panitia Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IX pada 7 Desember 1973 sebagai berikut: • Amin Iskandar (Fraksi Persatuan Pembangunan) yag dikutip sebagai berikut: “Fraksi Persatuan Pembangunan dalam membahas RUU ini perkembangan dan pertumbuhan aktivitasnya bertitik tolak pada pemandangan umum yang garis besarnya meminta agar kita sekalian memahami bahwa di antara rakuat Indonesia ini ada golongan yang memiliki agama dan di antaranya memiliki hukum- hukum perkawinan sendiri. Ada yang secara implisit bisa dibicarakan, ada yang bisa disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat. Berhubung dengan itu diusulkan agar dalam RUU ini tidaklah ada suatu pasal yang mengandung hal-hal atau ketentuan baik harfiah maupun jiwanya yang bertentangan dengan agama manapun juga yang dianut oleh rakyat Indonesia. Bahwa dalam lobbying dengan Kepala Negara, Presiden tidak sekali-kali mempunyai maksud dalam RUU ini ada ketentuan yang melanggar agama manapun juga. … RUU ini haruslah sempurna agar bisa membimbing manusia di masa depan. Karena itu janganlah ada hal-hal yang mengganggu keyakinan karena hal ini sensitif sekali. Keyakinan itu telah ada sejak jaman nenek moyang. Jadi atas dasar prinsip-prinsip itulah dikembangkan dalam bentuk pasal-pasal.” • Menteri Kehakiman, Oemar Senoadji dalam risalah Rapat Kerja antara Panitia Kerja RUU tentang Perkawinan bersama dengan Pemerintah pada 12 Desember 1973 yang dikutip sebagai berikut: “Mengenai background daripada terjadinya Pasal 2, pertama-tama dikemukakan bahwa para anggota mengetahui sistematik RUU ini ada 15 bab yang sebetulnya pembahasannya bisa dilakukan dari bab yang pertama, yaitu dasar perkawinan. Pasal 2 itu adalah suatu ide yang berdasarkan atas suatu permasalahan, apakah di dalam merencakan UU Perkawinan ini akan menyandarkan diri kepada sistem religious marriage atau apakah kepada civil marriage, apakah kepada kedua-duanya? Dengan melihat perumusan Pasal 2, supaya mengadakan suatu kombinasi dari religious marriage dan civil marriage. Hal ini diusulkan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang yang 67 sebetulnya dilakukan pihak-pihak dan juga bagi masing-masing golongan yang melakukan perkawinan. Hukum perkawinan itu bermacam-macam, ada yang berdasarkan kepada hukum Islam, ada yang berdasarkan Kristen ordonansi untuk Indonesia Tahun 1933, ada lagi ketentuan-ketentuan beberapa hukum lainnya. Pada umumnya ada dua unsur yang sama dan hal itu juga masih ada kemungkinan religious marriage dan kemungkinan civil marriage, yang suatu pandangan yang mencakup dalam Pasal 2 dengan adanya perubahan-perubahan dan usul-usul yang tidak mengurangi inti daripada gabungan keduanya tadi. Untuk lebih mengkonkretkan hukum, bagi golongan Islam untuk mengesahkan suatu perkawinan diperlukan hukum Islam seperti adanya saksi, wali, akad nikah, mahar, dan lain sebagainya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan bagi golongan Islam. Begitu pula bagi golongan Kristen, sahnya perkawinan berdasarkan Pencatatan. Dan ada suatu ketentuan bahwa perkawinan di muka gereja itu bisa dilakukan setelah adanya Pencatatan di dalam perkawinan dan di muka gereja sekadar pejabat agama bertindak sebagai Pencatat Perkawinan. Demikian pula dengan golongan Islam yang pada umumnya Pejabat agama akan mengadakan pencatatan perkawinan yang mana keduanya ada ada unsur religious marriage dan civil marriage. Adanya pencatatan ini tidak mengurangi yang ada di dalam hukum agama, dengan contoh masih berlaku adanya persyaratan wali, akad nikah, mahar, yang khusus bagi agama Islam dalam perkawinan dan ditambahakan fungsi Pejabat agama sebagai Pencatat Perkawinan. Apapun usul perubahan-perubahan mengenai Pasal 2 diperkirakan sesuai dengan ide tadi yaitu kedua-duanya adalah satu, civil marriage dan religious marriage yang keduanya tergabung. Pasal 2 juga merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni persyaratan intern dan persyaratan ekstern. Persyaratan intern ada yang mutlak dan ada yang relatif, sedangkan persyaratan ekstern mengenai formalitas-formalitas yang ada.” 4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 2 ayat (1) UU a quo merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara kepada warga negaranya, dan seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk membuat kesepakatan berdasarkan kehendak bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaan tertentu dalam melangsungkan perkawinannya (vide Perbaikan Permohonan hal. 19). Terhadap dalil tersebut DPR memberikan pandangan sebagai berikut: a. Berdasarkan risalah rapat pembahasan uu a quo sebagaimana dikemukakan sebelumnya, telah jelas bahwa terdapat latar belakang 68 perumusan Pasal 2 UU a quo yakni menormakan praktik perkawinan yang sejatinya sudah dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama yang memadukan unsur perkawinan menurut tata cara agama atau disebut dengan istilah religious marriage dan unsur perkawinan menurut tata cara sipil yakni perkawinan yang dilakukan, dicatat, dan diakui oleh pejabat pemerintah atau disebut dengan istilah civil marriage. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU a quo merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara kepada warga negaranya adalah dalil yang tidak berdasar. b. Negara berperan memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan perwujudan dan bentuk jaminan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang- undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. 5. Bahwa Pemohon mendalilkan negara bertindak sewenang-wenang karena mencampuri urusan forum internum warga negara dengan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami istri (vide Perbaikan Permohonan hal. 8). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” justru merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara pada setiap orang untuk beribadah sesuai agamanya. Dalam hal ini, negara justru memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan mengembalikan syarat sahnya perkawinan tersebut ke hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ketentuan a quo, negara sama sekali tidak menentukan syarat sah tidaknya perkawinan secara administratif dari kesamaan agama saja. In casu, jika dalam ajaran agama dan kepercayaannya yang dianut oleh Pemohon membolehkan 69 perkawinan beda agama, maka negara harus mensahkannya secara administratif. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945, MK menyatakan sebagai berikut: “Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang- undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. 70 Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.” Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah jelas bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Dengan demikian telah jelas ketentuan ini menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijadikan sebagai syarat sah perkawinan. c. Bahwa DPR memberikan contoh ajaran agama yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sebagai berikut: • Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP UU Perkawinan) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU a quo dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu bukunya mengatur tentang Hukum Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, disebutkan sebagai berikut (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. • Lebih lanjut dalam Pasal 40 Buku I KHI dan Pasal 44 Buku I KHI menerangkan sebagai berikut: 71 Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Keberadaan KHI sejatinya telah dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah- masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. • Dalam agama Katolik pernikahan beda agama juga telah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) tersebut dijelaskan dalam Kan 1086 §1 Bahwa “Perkawinan antar dua orang, yang diantaranya satu telah di baptis dalam gereja Katolik atau diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya dalam tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”. (Sumber: Kitab Hukum Kanonik 1983, “http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=823-827”) • In casu, terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya yang menyatakan Pemohon beragama Katolik dan calon istri Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan ajaran agama dari masing- masing telah jelas melarang perkawinan beda agama. Oleh karena negara tidak dapat mengesahkannya karena memang hukum agama masing-masing telah melarangnya. d. Bahwa Pemohon mempertentangkan UU a quo dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya Pasal 10 UU HAM yang pada intinya mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan 72 apapun dan dari siapapun dari calon suami dan calon istri (vide Perbaikan Permohonan hal. 18). Terhadap hal tersebut, DPR menerangkan bahwa negara tidak melarang orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara tidak melakukan paksaan, penipuan, atau tekanan apapun kepada calon mempelai untuk menganut agama dan kepercayaan yang sama dengan agama pasangannya sehingga tidak terdapat satupun hak asasi manusia yang dilanggar. Kemudian DPR menerangkan bahwa dalil Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami esensi dari permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas norma UU Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945, bukan pengujian terhadap undang- undang lain karena adanya disharmoni atau tumpang tindih undang- undang sehingga tidak tepat jika permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam mempertautkan permasalahannya dengan UU HAM, Pemohon seharusnya memahami UU HAM secara keseluruhan karena pengaturan mengenai perkawinan dalam UU HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, melainkan juga diatur dalam pasal-pasal lainnya seperti Pasal 50 UU HAM. 6. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bukan merupakan perkara ne bis in idem, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mendasarkan pada Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (Peraturan MK 6/2005) (vide Perbaikan Permohonan hal. 11). Bahwa Peraturan MK 6/2005 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 9/2020). Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi yang Pemohon jadikan dasar hukum untuk menyatakan permohonan a quo tidak ne bis in idem sudah kehilangan kekuatan hukum sehingga tidak relevan lagi dijadikan dasar hukum. 73 b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan permohonannya tidak ne bis in idem karena menambahkan batu uji yakni Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU a quo (vide Perbaikan Permohonan hal. 12). Bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak termasuk pasal yang mengatur hak konstitusional warga negara. Pasal dimaksud berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” hal mana justru telah menjadi dasar mengingat pembentukan UU a quo sehingga tidaklah mungkin pengaturan pasal demi pasal dalam UU a quo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. C. TAMBAHAN KETERANGAN DPR BERDASARKAN PERTANYAAN DARI YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PADA SIDANG PEMBACAAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PERKARA PENGUJIAN A QUO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERTANGGAL 6 JUNI 2022 1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. … dalam konteks kekinian, Pak Arsul dan Pak Dirjen, ini kan sudah berbeda dengan tahun 1974. Nah, di tahun 2019 ketika ada pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 1/74 itu, tidak … sama sekali tidak di … atau mungkin ada? cuma tidak disampaikan Pak Arsul tadi. Bagaimana sebenarnya realita ini bisa dijemput dengan mengharmonikan … apa ya namanya ya … itu yang sebenarnya ingin digali oleh Mahkamah itu. Kalau Pak Arsul menggunakan istilah civil marriage dan religious marriage yang itu memang tidak bisa dipisahkan, tapi di … di tataran empirik kan, itu ada, Pak … Pak Arsul. Bapak juga pasti tidak … apa … tidak … tidak memungkiri itu dan Pak Dirjen juga. Nah, sebenarnya bagaimana jalan tengah kalau memang ada pandangan-pandangan ketika pembahasan di 2019 bersama-sama dengan Presiden ketika ada perubahan itu, dalam perspektif hari ini, yang kemudian bisa menjadi jalan tengah itu. Itulah yang kemudian Mahkamah perlu mendengar Bapak-Bapak sekalian, termasuk mungkin organisasi-organisasi yang hari ini juga sudah ada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Itu sebenarnya yang ingin di … digali oleh Mahkamah. Nah, kalau … oleh karena itu, kalau memang ada pembahasan-pembahasan tentang itu, Pak Arsul, ketika 2019, mohon 74 kami diberi. Apakah tetap statis seperti 2000 … 1973 ataukah sudah ada konteks kekinian yang sebenarnya juga menjadi bahan kajian bersama … bersama ketika akan dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1/74 itu, Pak Arsul? 2. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H … dalam kenyataannya, norma pasal itu kemudian diterjemahkan dari masing-masing pihak yang ketika dalam kenyataannya ada perkawinan antaragama. Di dalam masyarakat bahkan yang terjadi itu karena pernikahan beda agama kemudian melakukan pernikahan dua kali. Menurut agama dari suaminya, kemudian juga menurut agama dari istrinya. Kalau perkawinan itu terjadi beda agama. Dari perspektif Pemerintah tadi tegas menyatakan bahwa itu haram, tapi dalam kenyataannya justru terjadi di Indonesia. Sebenarnya kami minta untuk dari Pihak Dirjen Dukcapil, ya, bagian dari Pemerintah, untuk daftar selama ini perkawinan antaragama yang terjadi di Indonesia. Supaya bisa tadi yang disampaikannya oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo jalan tengahnya seperti apa? Jawaban: a. Bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019, hanya terfokus pada materi mengenai batas minimal umur perkawinan bagi wanita dari yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga 75 mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Lebih lanjut, pada tahun 2019 sama sekali tidak membahas substansi Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b. Pada umumnya fraksi-fraksi di DPR tetap sepakat untuk mempertahankan politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan/UU a quo) khususnya dalam hal ini Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU a quo dengan pertimbangan kuat yakni kesepakatan atau kontrak sosial bernegara. c. Adapun kesepakatan atau kontrak sosial bernegara dimaksud tercermin baik dalam Sila Pertama Pancasila maupun Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kesepakatan atau kontrak sosial inilah yang sekaligus menjadi pembeda dengan negara-negara lain, di mana ada negara yang berperspektif dapat memasuki ranah privasi warga negaranya, termasuk dalam konteks ini menngenai perkawinan. Sebagai penutup, fraksi-fraksi di DPR belum terpikirkan untuk mengubah politik hukum UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU a quo. d. Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembentukan UU a quo pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan, kesadaran dan cita-cita hukum dimana ketentuan UU a quo telah mengakomodir hal tersebut yang secara substansial. Mengingat politik Indonesia memilih negara hukum pancasila untuk menjadi suatu sistem hukum tentunya yang perlu mempertimbangkan, salah satunya pluralisme masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama, dan suku bangsa. 76 e. Bahwa setiap warga negara Indonesia wajib berpegang teguh kepada Pancasila sebagai satu-satunya asas sekaligus pedoman. Untuk itu, Pancasila harus dimasyarakatkan agar menjadi milik masyarakat, harus dibudayakan agar mendarah daging dalam diri manusia Indonesia, menjadi pedoman dalam mengaktualisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui UU a quo pembentuk undang-undang telah menjamin terwujudnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial dimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU a quo menyatakan perkawinan itu sah bila menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. DPR berpandangan itu kata kunci yang tepat mengingat ketentuan tersebut dibuat di wilayah Indonesia yang notabene memiliki banyak suku, budaya, dan agama dan/atau kepercayaan. Tentunya tidak serta merta bagi pembentuk undang- undang untuk merumusksan ketentuan a quo sehingga perlu melalui pertimbangan hingga disepakatinya ketentuan tersebut. D. RISALAH PEMBAHASAN UU PERKAWINAN Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan risalah pembahasan UU Perkawinan sebagai berikut: 1. Rapat Panitia Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IX pada 7 Desember 1973 Amin Iskandar dari Fraksi Persatuan Pembangunan: “Fraksi Persatuan Pembangunan dalam membahas RUU ini perkembangan dan pertumbuhan aktivitasnya bertitik tolak pada pemandangan umum yang garis besarnya meminta agar kita sekalian memahami bahwa di antara rakuat Indonesia ini ada golongan yang memiliki agama dan di antaranya memiliki hukum- hukum perkawinan sendiri. Ada yang secara implisit bisa dibicarakan, ada yang bisa disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat. Berhubung dengan itu diusulkan agar dalam RUU ini tidaklah ada suatu pasal yang mengandung hal-hal atau ketentuan baik harfiah maupun jiwanya yang bertentangan dengan agama manapun juga yang dianut oleh rakyat Indonesia. Bahwa dalam lobbying dengan Kepala Negara, Presiden tidak sekali-kali mempunyai maksud dalam RUU ini ada ketentuan yang melanggar agama manapun juga. … RUU ini haruslah sempurna agar bisa membimbing manusia di masa depan. Karena itu janganlah ada hal-hal yang mengganggu 77 keyakinan karena hal ini sensitif sekali. Keyakinan itu telah ada sejak jaman nenek moyang. Jadi atas dasar prinsip-prinsip itulah dikembangkan dalam bentuk pasal-pasal.” 2. Rapat Kerja antara Panitia Kerja RUU tentang Perkawinan bersama dengan Pemerintah pada 12 Desember 1973 Oemar Senoadji, Menteri Kehakiman: “Mengenai background daripada terjadinya Pasal 2, pertama-tama dikemukakan bahwa para anggota mengetahui sistematik RUU ini ada 15 bab yang sebetulnya pembahasannya bisa dilakukan dari bab yang pertama, yaitu dasar perkawinan. Pasal 2 itu adalah suatu ide yang berdasarkan atas suatu permasalahan, apakah di dalam merencakan UU Perkawinan ini akan menyandarkan diri kepada sistem religious marriage atau apakah kepada civil marriage, apakah kepada kedua-duanya? Dengan melihat perumusan Pasal 2, supaya mengadakan suatu kombinasi dari religious marriage dan civil marriage. Hal ini diusulkan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang yang sebetulnya dilakukan pihak-pihak dan juga bagi masing-masing golongan yang melakukan perkawinan. Hukum perkawinan itu bermacam-macam, ada yang berdasarkan kepada hukum Islam, ada yang berdasarkan Kristen ordonansi untuk Indonesia Tahun 1933, ada lagi ketentuan-ketentuan beberapa hukum lainnya. Pada umumnya ada dua unsur yang sama dan hal itu juga masih ada kemungkinan religious marriage dan kemungkinan civil marriage, yang suatu pandangan yang mencakup dalam Pasal 2 dengan adanya perubahan-perubahan dan usul-usul yang tidak mengurangi inti daripada gabungan keduanya tadi. Untuk lebih mengkonkretkan hukum, bagi golongan Islam untuk mengesahkan suatu perkawinan diperlukan hukum Islam seperti adanya saksi, wali, akad nikah, mahar, dan lain sebagainya yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan bagi golongan Islam. Begitu pula bagi golongan Kristen, sahnya perkawinan berdasarkan Pencatatan. Dan ada suatu ketentuan bahwa perkawinan di muka gereja itu bisa dilakukan setelah adanya Pencatatan di dalam perkawinan dan di muka gereja sekadar pejabat agama bertindak sebagai Pencatat Perkawinan. Demikian pula dengan golongan Islam yang pada umumnya Pejabat agama akan mengadakan pencatatan perkawinan yang mana keduanya ada ada unsur religious marriage dan civil marriage. Adanya pencatatan ini tidak mengurangi yang ada di dalam hukum agama, dengan contoh masih berlaku adanya persyaratan wali, akad nikah, mahar, yang khusus bagi agama Islam dalam perkawinan dan ditambahakan fungsi Pejabat agama sebagai Pencatat Perkawinan. Apapun usul perubahan-perubahan mengenai Pasal 2 diperkirakan sesuai dengan ide tadi yaitu kedua-duanya adalah satu, civil marriage dan religious marriage yang keduanya tergabung. Pasal 2 78 juga merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni persyaratan intern dan persyaratan ekstern. Persyaratan intern ada yang mutlak dan ada yang relatif, sedangkan persyaratan ekstern mengenai formalitas-formalitas yang ada.” 3. Rapat Kerja antara Panitia Kerja RUU tentang Perkawinan bersama dengan Pemerintah pada 20 Desember 1973 Sumarjati Harjanto, Sekretaris Rapat: Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah Pasal 2 ini disetujui oleh rapat? Rapat: Setuju 4. Rapat Kerja antara Panitia Kerja RUU tentang Perkawinan bersama dengan Pemerintah pada 20 Desember 1973 Djamal Ali, Ketua Rapat: Setelah melakukan sejenak konsultasi dengan Pemerintah, maka diambil suatu kesimpulan bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan adalah suatu kenyataan motificering di dalam masyarakat. Sealnjutnya apakah Pasal 8 ini disetujui? Rapat: Setuju III. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 79 Republik Indonesia Nomor 3019) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulisnya diterima Mahkamah tanggal 3 Juni 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2022, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang menyatakan: Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Bertentangan dengan UUD 1945 dalam ketentuan: − Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. − Pasal 28B ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 80 − Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. − Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. − Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. − Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), yang menyatakan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon perkawinan adalah hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara, oleh karenanya setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan baik beda agama maupun tidak, harus diperlakukan secara sama (tidak diskriminatif). 2. Bahwa ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 81 3. Bahwa Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan Hak melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28EAyat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 4. Bahwa Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai Prima Facie penyebab Diskriminasi antar Agama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat 1, 28I ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 82 a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. b. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi; c. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 83 d. Bahwa menurut Pemerintah tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa tidak jelas/kabur (obscuur libel) petitum permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dengan menyatakan: Terhadap Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaanya itu". Terhadap Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)". Bahwa agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia memiliki hukum perkawinannya masing-masing termasuk syarat dan tata cara perkawinan, namun dengan sesukanya Pemohon sebagaimana dalam Petitum Permohonan menginginkan agar syarat dan tata cara dalam hukum perkawinan tersebut dapat disimpangi pelaksanaannya sesuai kehendak bebas Pemohon, karena keinginan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) dari Petitum Permohonan Pemohon, apakah ketentuan syarat dan tata cara dalam hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dapat disimpangi dan dilakukan perubahan dengan mengikuti kehendak bebas seseorang atas dasar kebebasan hak asasi manusia?. Adanya petitum aquo jelas merupakan keinginan jalan pintas dari Pemohon untuk memuluskan jalan dalam menyimpangi syarat dan tata cara perkawinan menurut hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, karena merasa hukum perkawinan tersebut telah menghambat Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. 2. Bahwa tidak jelas/kabur (obscuur libel) petitum permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dengan menyatakan: 84 Terhadap Pasal 8 huruf f: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin. Karena sah nya perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka syarat dan tata cara perkawinan dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan menjadi bagian penting, termasuk larangan yang terdapat dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Sehingga dengan menghilangkan larangan perkawinan menurut hukum perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu justru menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan bertolak belakang dengan makna sah perkawinan menurut hukum perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 3. Bahwa terhadap setiap proses perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut, bukanlah merupakan suatu persoalan konstitusional. Sehingga menurut Pemerintah adalah tidak tepat permasalahan perkawinan beda agama dan hak Pemohon sebagai pelaku perkawinan beda agama dianggap sebagai kerugian konstitusional. Lebih lanjut menurut Pemerintah, anggapan adanya kerugian konstitusional oleh Pemohon yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya. Dengan perkataan lain, permasalahan Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma ketentuan a quo, melainkan terkait dengan implementasi oleh pasangan perkawinan beda agama. Oleh karena itu menurut Pemerintah, tidak tepat permohonan Pemohon untuk mengubah frasa dalam UU Perkawinan sebaagimana dimaksud dalam petitum Pemohon yaitu: “Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu 85 dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; “Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”; “Pasal 8 huruf f: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”; sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). Sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PERMOHONAN NE BIS IN IDEM Bahwa Incasu terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 68/PUU- XII/2014 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokok Amar Putusannya “menolak” permohonan Pemohon, serta terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan pernah dilakukan pengujian dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokok Amar Putusannya juga “menolak” permohonan Pemohon, sehingga terhadap Permohonan a quo menjadi ne bis in idem. IV. LANDASAN PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN Bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan “... yang terbentuk dalam suatu susunan 86 Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ideologi negara Indonesia yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Di Indonesia, saat ini berlaku berbagai hukum perkawinan dari berbagai agama dan kepercayaan warganegara yang berbeda-beda dari berbagai daerah, sehingga UU Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur- unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum perkawinan dari masing-masing agama dan Kepercayaan yang hal itu tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat termasuk salah satunya melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dibentuknya UU Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan sesuai hukum dari agama dan kepercayaannya yang dianut oleh karena Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu perkawinan menurut satu hukum agama dan 87 kepercayaan. Apabila terjadi tentunya akan menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melagsungkan perkawinan. IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa menurut Pemohon perkawinan adalah hak asasi manusia yang pelaksanaannya tidak boleh dihambat oleh negara, oleh karenanya setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan baik beda agama maupun tidak, harus diperlakukan secara sama (tidak diskriminatif). Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa diaturnya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya yang dianut. Oleh karena Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. 2. Bahwa terdapat beberapa landasan hukum perkawinan dari masing- masing agama dan kepercayaan yang mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama, larangan perkawinan beda agama antara lain menurut Agama Islam; Dalam agama Islam terkait larangan pernikahan beda agama termuat dalam Al Quran, Hadis Rasul Allah SAW, maupun Qa’idah Fiqh, sebagai berikut: 1) Al Quran: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan 88 ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS Al- Baqarah ayat 221) Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang- orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang - orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21). Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6). Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25) 89 “Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” (QS. at- Tahrim [66]:6). 2) Hadis Rasul Allah SAW antara lain: Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.) “Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain” (HR. Tabrani) “Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura’i) 3) Qa’idah Fiqh: Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di- utamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Selain landasan tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, tanggal 1 Juni 1980 tentang Perkawinan Campuran yang pada pokoknya menyatakan: 1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. 2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang pada pokoknya menyatakan: 90 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. 3. Bahwa apabila diatur Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk disamakan dalam suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan, tentunya akan menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan. 4. Bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan yang taat tentu tidak akan menyimpangi hukum perkawinan yang diatur dari agama dan kepercayaan yang dianutnya tersebut, dengan melakukan perkawinan beda agama dan kerpercayaan. Apabila terjadi penyimpangan dengan melakukan perkawinan beda agama dan kerpercayaan justru akan memberikan perlakuan yang diskriminatif bagi salah satu pasangan perkawinan dengan tunduk dan mengikuti salah satu hukum agama dan kepercayaan pasangannya yang lain dalam melangsungkan perkawinan, kendati dari masing-masing pasangan tetap pada agama dan kepercayaan yang dianutnya. Padahal hak beragama dan tunduk pada hukum agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM). 5. Bahwa dalam konteks tersebut, hak untuk melaksanakan suatu perkawinan adalah bagian dari ibadat yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya juga merupakan hak asasi yang perlu untuk dilindungi oleh Negara sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan. Van Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan- 91 golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 6. Bahwa dilangsungkannya suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tujuan perkawinan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber dari agama yang menjadi landasan bagi negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dalam UU Perkawinan. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara. Dasar ini kemudian yang telah di pertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 68/PUU-XII/2014 pada halaman 152-153 yang menyatakan: [3.12.5] …Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara. 92 7. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1) UUD 1945), dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU Perkawinan). Pencatatan merupakan tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara. Mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan, Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 pada halaman 33-34 menyatakan: [3.12]…Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang- Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang 93 demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; Dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas- asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 pada halaman 33 menyatakan: [3.12]…Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. 8. Bahwa Perkawinan dalam hukum agama dipandang sebagai bagian dari ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkawinan merupakan ibadat, negara menjamin hak bagi setiap orang untuk beribadat dengan mengimani dan menjalankan hukum dari agama dan kepercayaannya itu tanpa ada paksaan dan ancaman dari siapapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 9. Bahwa perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang- Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara. Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang hal itu tidak hanya menimbulkan diskriminasi akan tetapi juga berdampak 94 pada adanya pertentangan kepentingan-kepentingan hukum dari pasangan berbeda agama dan kepercayaan. 10. Bahwa dari adanya perkawinan beda agama menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain yaitu: a. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek yuridis yaitu, tentang Keabsahannya perkawinan beda agama, tentang pencatatan perkawinan campuran, serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga beda agama, harta benda perkawinan dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama. b. Akibat hukum perkawinan beda agama dari aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental dan pendidikan seorang anak, karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. 11. Bahwa Perkawinan berbeda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sehingga tidaklah mungkin di negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan setiap orang dapat sebebas bebasnya melakukan perkawinan beda agama dan kepercayaan, karena bisa jadi pelaksanaan Perkawinan berbeda agama dan kepercayaan Justru 95 akan melanggar hak konstitusional orang lain yang seharusnya dihormati (respected), dilindungi (protected) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sama sekali tidak menghambat setiap orang untuk perkawinan dan tidak diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Justru sebaliknya apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan tindakan diskriminasi dengan melaksanakan pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. B. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa ambiguitas keabsahan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap dalil aquo pada dasarnya telah dijelaskan oleh pemerintah pada point 1 tersebut diatas. 2. Bahwa makna hukum (legal meaning) ketentuan Pasal 29 UUD 1945 sebagai batu uji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, oleh Pemohon telah ditafsirkan secara keliru bahwa prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama disamakan sebagai prinsip yang membolehkan perkawinan beda agama. 3. Bahwa Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. Untuk menentukan sahnya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 96 calon mempelai dan terhadap perkawinan tersebut dilakukan Pencatatan sebagai tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara guna memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara serta sebagai bukti otentik perkawinan. 4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan justru telah memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang dianut, tidak dengan cara melaksanakan perkawinan beda agama. 5. Bahwa justru kehendak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. C. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f pada hakikatnya telah memaksa warga negara untuk menggadaikan Hak melangsungkan perkawinan atas kehendak bebasnya dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana penjaminan yang diberikan oleh Ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil aquo pada dasarnya telah dijelaskan oleh pemerintah pada point 1 dan point 2 tersebut di atas. D. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan: Bahwa Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai Prima Facie penyebab Diskriminasi antar Agama dan Kepercayaan yang Diakomodir Negara sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 97 Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil aquo pada dasarnya telah dijelaskan oleh pemerintah pada point 1 dan point 2 tersebut di atas. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perkawinan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu menurut Pemerintah sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan “Menolak” permohonan Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Presiden telah pula menyampaikan keterangan tertulis tambahan sebagai berikut: 98 Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Majelis Hakim pada saat sidang 6 Juni 2022: Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic P. Foekh: Bahwa oleh karena secara empiris terdapat perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam masyarakat, bagaimana jalan tengah untuk mengisi kevakuman hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama? a. Bahwa Negara tidak dapat mengubah tata cara perkawinan yang sudah diatur oleh agama. Negara menyerahkan legalitas perkawinan kepada tata cara yang telah diatur oleh agama. Artinya, kewenangan negara terbatas pada pengawasan dan pencatatan perkawinan. b. Bahwa menurut pemerintah, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu persyaratan perkawinan adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (vide Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). d. Bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. e. Bahwa terhadap terjadinya penyimpangan perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam masyarakat, hal itu sama sekali tidak dapat ditolelir oleh Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 99 f. Bahwa merevisi Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Perkawinan atau membuat regulasi yang mengakomodir perkawinan beda agama justru akan menimbulkan diskriminasi bagi hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Padahal hak beragama dan tunduk pada hukum agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM). Selain itu akan menimbulkan akibat hukum, akibat psikologis dan akibat sosiologis serta akibat lainnya bagi pasangan itu, dan yang utama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Hairunas dan Euis Nurlaelawati yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2022, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Hairunas 1) Bahwa keyakinan terhadap suatu agama adalah hak individu sebagai warga bernegara yang pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk mengubah keyakinannya. 2) Agama yang dianut dan diyakini sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. 3) Pemaksaan pindah agama oleh sebab hubungan pernikahan dapat melukai psikologis personal dan terkesan emosional sesaat. 4) Pernikahan beda agama dapat mencederai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga kedua pihak, calon istri maupun calon suami. 5) Di sisi psikoterapi dan Kesehatan mental pelaku pernikahan beda agama sulit berinteraksi di antara pasangan apalagi keluarga, hal ini dapat merugikan kesehatan mental masing keduanya. Apabila keduanya memiliki anak, maka pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut orang tuanya. Pilihan dilematis seperti ini akan berlanjut terus menerus. 6) Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Kesehatan mental 100 berpengaruh terhadap bagaimana seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. 7) Di sisi agama manapun, secara teologis, ritualistis, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku Beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam kedua belah pihak. 8) Solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama. Sehingga Pernikahannya dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama, apakah Islam, Kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Beda agama tidak satu‐satunya menimbulkan persoalan‐persoalan psikologis namun menjadi lebih banyak porsinya yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan psikologis oleh sebab berbeda keyakinan. Secara teologis, ritualistis, dan normatis, sulit untuk dipertemukan antara pasangan yang ada, yang terpaut dengan beda agama. Apabila kita katakan bahwa cinta kemudian dapat mengalahkan hal-hal yang prinsip, ini adalah logika yang kurang tepat. Cinta adalah emosi sesaat dan bisa berubah oleh sebab- sebab yang prinsip, kaitannya dengan sakralitas, teologis, ritualis, dan lain sebagainya. Karena itu, pasangan beda agama seringkali terjadi bentrok psikologis karena keinginan yang berbeda. Apabila nanti memiliki keturunan dan keturunan ini akan dilematis untuk menentukan arah ke mana, agama apa yang harus dianut. 2) Bahwa pacaran tidak sama dengan pernikahan. Pacaran, dimensi emosionalnya lebih mengedepan, yang kita katakan sebagai cinta, yang didorong terus untuk bisa membuktikan bahwa kita akan baik‐baik saja. Tetapi ketika dia menikah, persoalan jadi berubah. Masalah makan saja, di sisi Islam ada batasan‐batasan, mana yang halal, mana yang haram. Di agama lain Kristen, Hindu, Buddha, juga ada batasan‐batasan yang membolehkan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak. Hal ini menjadi gesekan‐gesekan psikologis yang terus akan menggerus masalah‐masalah yang menimbulkan ke titik perceraian. 101 2. Euis Nurlaelawati Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia hukum pernikahan beda agama dapat dilihat dan disimpulkan dari dua peraturan perundangan, yaitu UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1/1991. Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah, jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Kaitannya dengan hukum pernikahan beda gama, ketentuan ini difahami bahwa pernikahan beda agama dilarang sesuai dengan hukum Islam (fikih) yang difahami melarangnya dan sejalan dengan ayat al-Quran (Al Baqarah; 221). Pasal lain (8) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan agama tidak boleh dilakukan. Dua ketentuan ini diperkuat oleh KHI di Pasal 40 (C) yang mengatur bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan pernikahan dengan seorang wanita dalam beberapa kondisi, termasuk kondisi dimana perempuan tidak beragam Islam. Sebaliknya juga diatur seperti itu (44). Ketentuan itu diperkuat dengan pasal terkait kafa’ah (kesejajaran/keserasian), yang menginidikasikan bahwa kesamaan agama merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam kafa’ah (66). Indonesia merupakan negara yang menurut pemahaman saya masuk pada kategori negara Muslim yang melakukan pelarangan. Meskipun banyak yang memahami, seperti disinggung di atas, bahwa UU No/1/ 1974 tidak menetapkan hukum yang tegas, peraturan-perundangan lain, yaitu KHI, mengarah secara tegas pada ketentuan pelarangannya dan tidak memberikan ruang pada kemungkinan masih adanya wanita kitabiya yang dapat dinikahi oleh laki-laki Muslim seperti difahami dari Surat Al Maidah (5). Terlebih ketentuan hukum di KHI yang memang mengakomodir fatwa MUI sebelumnya kemudian diperkuat lagi oleh fatwa MUI berikutnya. Fatwa ini merupakan produk ijtihad para ‘ulama, menggantikan pandangan beragam para ‘ulama dalam fikih dan para ‘ulama kontemporer Indonesia. Pandangan dan ketentuan hukum Indonesia ini dalam pengamatan saya dipengaruhi oleh beberapa hal; 1. Fakta bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah Muslim; 2. Mapannya pemahaman di kalangan para ulama secara mayoritas bahwa ‘ahli kitab khalisha’ tidak lagi dianggap ada, sementara menurut pandangan para ‘ulama dalam buku-buku fiqh kebolehan laki-laki menikahi wanita ahli kitab dibatasi dengan ‘ke-khalishah-annya’; 3. Pemahaman bahwa perkawinan merupakan ibadah atau mengandung unsur ibadah (ta’abbudi) yang difahami harus 102 sesuai dengan pandangan-pandangan para ‘ulama klasik, dan; 4. Pemahaman bahwa perkawinan beda agama, seperti diungakapkan di atas, dipandang tidak membawa kemaslahatan dan bahkan sebaliknya ‘kemadlaratan’, dan jikapun dianggap membawa kemaslahatan bagi para ‘pendukung’ atau ‘peminat’, kemadlaratan dianggap masih lebih besar, sehingga penghindaran atau menutupnya dipandang menjadi pilihan utama (syadz addzari’), sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi ‘dar’u al maafaasid muqaddamun ‘alaa jalb al mashaalih’. Terkait dengan ini, selain dilihat dari aspek hukum normatif, tindakan atau praktik perkawinan perlu juga dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti psikologis dan sosial. Berdasarkan kajian hukum normatif dan empiris (pendekatan-pendekatan ilmu sosial) yang dilakukan oleh banyak pengkaji, perkawinan beda agama menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, sosial, dan lainnya, yaitu: a) Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan problem hukum keabsahannya, kaitannya dengan pencatatannya, status hukum anak yang dilahirkan (terutama perwalian dan kewarisan), kewarisan antar pasangan, mengingat terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundangan di Indonesia terkait ini; b) Secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama dapat memicu perselisihan dan juga memperkuat perselisihan yang awalnya muncul karena problem atau permasalahan lain. Beberapa putusan atas perkara perceraian yang saya kaji menunjukan ini; pemohon mengajukan gugatan atau permohon perceraian dengan alasan perselisihan dan menegaskan juga perbedaan agama yang mereka anut (karena ke-riddah-an si pemohon dalam periode pernikahan, yang sebelumnya sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh pasangan ini). Perkawinan beda agama ditemukan juga menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak, karena kebingungan mereka memilih agama yang akan dianutnya. Memang ditemukan juga bahwa pernikahan beda agama bisa berlangsung langgeng, (artinya bahwa pernikahan beda agama atau satu agama sama-sama berpotensi pada perselisihan dan kerukunan), tetapi fakta adanya kehancuran perkawinan beda agama, yang disebabkan perselisihan yang 103 tidak saja bersifat keduniaan tetapi juga ke-spiritual-an perlu digaris bawahi dan dijadikan pertimbangan. Dengan paparan dan beberapa pertimbangan di atas ini, yaitu; 1. bahwa mayoritas negara Muslim juga cenderung menetapkan pelarangan dan bahwa beberapa yang memperbolehkannya masih menunjukan keraguan dan hanya untuk pernikahan beda agama yang melibatkan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim kitabiya, dan tidak untuk pasangan sebaliknya; 2. bahwa kemadlaratan secara psikologis dan social yang ditimbulkan dari diperbolehkannnya perkawinan beda agama lebih besar daripada kemaslahatannya, dan 3. bahwa diperbolehkannya perkawinan beda agama akan menimbulkan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengannya kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya, maka menurut hemat saya, perkawinan beda agama masih relevan untuk tetap diatur seperti pengaturan melalui atau dengan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan. Selain itu, pengaturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang penerapannya dapat digantungkan pada ajaran dan keyakinan agama serta lokalitas suatu wilayah atau negara. Namun, memang dalam praktik, seperti kita ketahui, banyak pasangan yang mempunyai pemahaman atau keyakinan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan baik secara hukum dan agama dan beberapa memtutuskan untuk melakukannya. Keyakinan ini menemukan celah untuk realisasinya atau difahami telah diakomodir dalam beberapa pasal di UU Perkawinan dan UU Kependudukan. Pasal 57 mengatur bahwa pernikahan yang disahkan di luar negeri dapat disahkan di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun setelah kepulangan pasangan di Indonesia. Tidak disebutkan memang bahwa pernikahan beda agama masuk di dalamnya, tetapi keumuman redaksi menimbulkan pemhaman di beberapa kalangan bahwa pernikahan beda agama masuk di dalamnya. Pasal 35 UU No. 23 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pernikahan yang ditetapkan kebolehannya oleh Pengadilan Negeri dapat dicatatkan oleh pencatat sipil, dan dijelaskan kemudian bahwa pernikahan yang dimaskud memasukan juga pernikahan beda agama. Memang pasal ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama bisa memohon penetapan dari Pengadilan Negeri, tetapi redaksi pasal tersebut menimbulkan pemahaman bahwa mereka yang mendapatkan penolakan pencatatan di Kantor Catatan Sipil dapat mengajukan permohonan ke PN. Artinya, bahwa hakim-hakim Pengadilan Negeri 104 diberi kewenangan untuk menyelesaikan permohonan ini dan mekanisme ini didudukan sebagai sebuah dispensasi yang didasarkan pada sebuah keadaan dan penilaian dimana ada kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Beberapa putusan yang saya kaji menunjukan bahwa beberapa hakim menilai bahwa pernikahan beda agama bisa ditetapkan kebolehannya. Ketentuan terkait mekanisme hukum yang disajikan dalam UU Perkawinan dan UU Kependudukan, menurut saya, menjadi jalan tengah. Memang, perlu disebutkan bahwa MA menilai bahwa ketentuan di pasal UU Kependudukan itu bertentangan secara hukum dengan pasal 2 UU Perkawinan, tetapi faktanya ketentuan dalam pasal 35 tersebut masih tetap ada. Jika adanya celah hukum ini, yang dalam praktik telah menimbulkan kegaduah atau konflik dalam masyarakat akibat penafsiran para hakim PN atas pasal 35 dan 36 UU Kependudukan di atas dan akibat beberapa putusan yang memberikan ijin pasangan untuk melakukan pernikahan dan pencatatannya, dianggap bertentangan dengan prinsip hukum, i.e., kepastian dan keadilan, pemikiran lain perlu diajukan dan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menselaraskan Pasal 35 dan Pasal 36 dengan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan dan dengan Pasal 40, Pasal 44 dan Pasal 66 KHI. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa pernikahan itu mengandung banyak aspek yaitu aspek biologis, aspek agama, aspek psikologis, pedagogis, aspek politis, aspek ekonomi, dan aspek sosiologis. Dengan merujuk kepada berbagai aspek tadi, maka perkawinan itu memang akan bisa berjalan dengan cukup baik jika dilakukan dengan sesama agama. Dan jika dilakukan dengan orang yang berbeda agama atau pasangan yang beda agama, maka mungkin kemaslahatan itu akan ada, misalnya pada Putusan Pengadilan di Yogyakarta ada pengajuan pernikahan beda agama yang kemudian dikabulkan karena si wanita sudah hamil. Sehingga kemudian pertimbangan keduanya bahwa si laki‐lakinya juga orang Indonesia, jadi kemudian dikabulkan. Kemaslahatan itu ada, yaitu untuk melindungi si perempuan yang sedang hamil. Itu adalah salah satu kasus yang mungkin bisa dilihat. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks pemberian ketentuan hukum, kita berbicara tidak hanya kasus, tapi berbicara tentang sesuatu yang sangat prinsipil dan sesuatu yang lebih luas. 105 2) Kemudian, kemudaratan dari sisi psikologis, maafaasid dalam hal ini maafaasid universal, maafaasid bukan kasus tadi, itu lebih diutamakan untuk dihindari, dar’u al maafaasid muqaddamun ‘alaa jalb al mashaalih menjadi relevan dalam hal ini. 3) Kemudian dikaitkan dengan hifzdu nasl tadi, kita memahami ada 4 bagian lain, bahkan dikatakan ada 5 yang zain, jadi ada 6 maafaasid dalam penetapan syariah. Maka, pernikahan adalah sesuatu yang spesifik, bukan memperdebatkan tentang bahwa seseorang itu boleh berkonversi dengan agama lain, apakah boleh menganut agama lain. Tapi, dalam hal perkawinan, maka selama memang kita memahami bahwa ada komunitas muslim, kemudian ada komunitas yang memang non-muslim maka dalam konteks pernikahan mungkin perlindungan terhadap beberapa hal, hifzdu nasl, hifzdu din menjadi relevan untuk dikaitkan dengan status hukum pernikahan beda agama. 4) Dalam kajian ahli, paling tidak ada 3 kategori negara muslim kaitannya dengan ketentuan pernikahan beda agama, kategori negara yang melakukan pelarangan. Indonesia dalam pemahaman saya meskipun dengan beberapa ragam pemahaman, penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sedang di-review ini, masuk pada kategori yang melakukan pelarangan. 5) Ada beberapa negara yang memang melarang, secara umum melarang, tetapi memberikan space bagi laki-laki muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita kitabiyah. Negara ini dibagi dua, wanita kitabiyah dengan ketat, yaitu wanita kitabiyah khalisha yang tidak terkontaminasi ajaran agamanya, tapi juga ada yang secara longgar. Kemudian, negara yang memang memperbolehkannya, tetapi ketika mereka memperbolehkan, itu juga berdasarkan beberapa kali pertimbangan dan juga masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Negara‐negara yang ingin menyampaikan bahwa ketika ada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memahami bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilakukan, maka negara memang mempunyai kewenangan untuk mencatatkannya. 6) Sebagai contoh adalah Suriah. Suriah tidak mengakui secara detail terkait dengan ketentuan pernikahan beda agama, tetapi dalam satu pasal disebutkan bahwa pencatat nikah boleh melakukan pencatatan terhadap 106 pernikahan beda agama, tetapi itu pun pernikahan laki‐laki muslim dengan wanita kitabiyah. Memang di tahun 2019 ada upaya dari para perempuan non-muslim yang melakukan pernikahan dengan laki-laki muslim yang protes untuk bisa dicatatkan pernikahan, itu kemudian dikeluarkan decree dari Ministry of Justice, tapi itu pun kemudian menimbulkan perdebatan. Jadi, secara umum bagi negara-negara muslim masih cenderung untuk melakukan pelarangan, meskipun dengan space yang berbeda. 7) Ketika ahli melakukan penelitian, ada suatu putusan di pengadilan agama Yogya yang lain. Bahwa hakim ini memberikan penetapan kebolehan pernikahan karena si wanita yang ingin dinikahi itu seorang wanita yang muslim oleh laki-laki non-muslim dan wanita itu tidak mempunyai keluarga, dia yatim-piatu, kemudian ada yang ingin melindunginya, mencintainya, dan melakukan pernikahan, lalu dengan pertimbangan yang sangat dalam, kemudian memang hakim pengadilan negeri ini memperbolehkan pernikahan untuk dilakukan. Memang ini solusi, tetapi ini harus diletakkan sebagai sebuah ketentuan yang memang bisa diambil, karena faktanya Pasal 35 juga sama sekali tidak mengatakan bahwa jika seseorang ingin melakukan pernikahan beda agama, maka boleh diajukan ke pengadilan negeri. Jadi dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pencatatan perkawinan dan usia minimum perkawinan, ini seperti dispensasi bukan solusi. Bisa dianggap solusi, tapi mungkin juga menimbulkan semacam konflik karena memang bukan sebuah ketegasan hukum. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 15 Juni 2022, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MUI SELAKU PIHAK TERKAIT 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, disebutkan: (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c yaitu: a. Perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 107 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan / atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan Pokok Permohonan. 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan, dan / atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan / atau didampingi oleh pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan ditanda tangani oleh Pemohon, Pemberi keterangan, dan /atau Pihak Terkait serta Pendamping masing-masing. (4) Penerima Kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. 3. Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Sdr. E. Ramos Petege, yang pada pokoknya petitum- petitum permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 108 ATAU Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perrkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. - Terhadap Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”. - Terhadap Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. 3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta) , MUI berfungsi : a. Sebagai Pemberi fatwa (mufti) kepada Ummat Islam, Negara dan Pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 5, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta): “Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai Pelayan Ummat (khodimul Ummah), dan Mitra Pemerintah (Shodiiqul Hukumah) dalam rangka menjaga umat (himayatul ummah) untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 109 7. Bahwa berdasarkan Pasal 6, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta): “Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (khaira ummah), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabun ghafur)”. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f, Pasal 5 dan Pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan Pemohon, yang diajukan Pemohon yaitu Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022. Karena permohonan ini terkait dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi MUI, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan. 9. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; dan sebagai sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan, baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan Pasal 4 huruf f Pedoman Dasar MUI. Karena itu, permohonan Pemohon ini jelas akan berpengaruh terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi dan peran MUI; 10. Bahwa Permohonan Pengujian Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonannya sangat merugikan kepentingan Majelis Ulama Indonesia dan ummat Islam pada umumnya. 110 Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi injudicio) untuk bertindak sebagai PIHAK TERKAIT dalam permohonan pengujian Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon Sdr. E. Ramos Petege. II. DALAM EKSEPSI: A. PERMOHONAN A QUO TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI 1. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Kemudian di dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 3. Sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 42 ayat (1) dan ayat 111 (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan a quo yang diajukan Pemohon sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor: 68/PUU-XII/2014, sebagaiamana yang dikutip juga oleh Pemohon pada dalil Permohonannya angka 3 halaman 11-12. 4. Namun Pemohon mendalilkan alasan Permohonan a quo berbeda karena alasan: Permohonan pada perkara nomor: 68/PUU-XII/2014 merupakan kerugian potensial, sedangkan Permohonan a quo merupakan kerugian Pemohon aktual/ faktual, hal mana guna mendukung alasannya tersebut Pemohon menyampaikan alasan kerugian konstitusionalnya tersebut sebagaimana dinyatakan poin Ad.c halaman 9 bahwa: “Pemohon merupakan warga negaa Indonesia yang memeluk agama Khatolik yang HENDAK melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 (tiga) tahun dan HENDAK melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan TIDAK MEMUNGKINKAN untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan”. 5. Dalam pernyataan Pemohon tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa kerugian Pemohon bersifat potensial, bukan bersifat aktual// faktual, karena Pemohon sudah menyadari peraturan perundang-undangan di bidang Perkawinan tidak memungkinkan untuk dilangsungkan Perkawinan beda agama, oleh karena itu dalil Pemohon secara tegas menyatakan “Hendak melangsungkan perkawinan” yang memiliki arti tanpa perlu ditafsirkan atau dimaknai lain bahwa perkawinan Pemohon belum lah terjadi. Lalu, karena Perkawinannya belum terjadi, bagaimana mungkin Perkawinan Pemohon bisa dibatalkan? Di sini Pemohon berusaha menunjukkan alasan yang mengada-ngada, tidak berdasar dan terkesan menyari alasan pembenar saja, alasan yang mengada-ngada tersebutlah kemudian saling bertentangan antara alasan satu dengan alasan lainnya. 6. Di sisi lain, alasan-alasan yang didalilkan Pemohon, yaitu mengangkat isu Hak Asasi Manusia, Deklarasi Uiversal Hak Asasi Manusia, Kebebasan beragama dan kehendak bebas para pihak dalam menentukan metode 112 pilihan perkawinan, sama persis dengan alasan-alasan yang diajukan pada perkara nomor: 68/PUU-XII/2014. 7. Maka, alasan-alasan dan dalil kerugian konstitusionalitas Pemohon adalah bersifat potensial, sama halnya dengan alasan kerugian konsitutisonal secara potensial pada perkara nomor: 68/PUU-XII/2014, untuk itu Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 8. Berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS 1. Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Namun, Petitum yang dicantumkan Pemohon mengajukan petitum alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas, Petitum pada angka 2 memiliki dua alternatif petitum, yaitu: - kesatu; Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan haruslah dinyatakan Inkonstitutsional yang dimaknai Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan haruslah dihapuskan, - kedua; Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan Konstitusionalitas Bersyarat. 2. Petitum bersifat alternatif (Inkonstitusional dan konstitusional bersyarat) seperti itu secara substansial dan formil saling bertentangan satu sama lain. Selengkapnya Petitum alternatif yang diajukan Pemohon kami kutip berikut ini: 1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 113 ATAU Menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perrkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu”. - Terhadap Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”. - Terhadap Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. 3. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 3. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu Petitum Pemohon dari dua alternatif tersebut, maka akan berdampak secara luas kepada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian Undang-Undang, yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standarisasi Petitum yang dibenarkan menurut hukum. Sedangkan saat ini telah ada peraturan yang sudah memberikan standar Petitum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 4. Oleh sebab itu, berdasarkan Petitum seperti yang diajukan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak lah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 114 III. DALAM POKOK PERKARA: A. PASAL 2 AYAT (1), PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 8 HURUF F UU RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN KONSTITUSIONAL DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT 1. Bahwa dalam perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Sdr. E. Ramos Petege (Pemohon), sebagaimana Perbaikan Permohonannya bertanggal 4 Februari 2022 dengan objek Pasal yang diuji yaitu: Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”; 2. Adapun Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dinyatakan sebagai berikut: Pasal 2 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya atau kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain, dilarang kawin. 3. Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang dimohonkan uji materil oleh Pemohon, sudah pernah dilakukan uji materil pada perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014 yang dimohonkan oleh Sdr. Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra kepada Mahkamah Konstitusi RI, dan MUI telah memberikan keterangannya sebagai Pihak Terkait; 4. Sebagaimana keterangan MUI selaku Pihak Terkait pada perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014 berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, yang 115 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu lima belas, atas perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 tersebut Mahkamah Konstitusi memutus “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” 5. Oleh karena itu MUI konsisten dengan keterangan sebelumnya berkaitan pengujian Pasal 2 ayat (1) termasuk berlaku juga bagi pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Dengan ini MUI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Pendahuluan Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia untuk berdaulat dalam suatu negara didasarkan pada niat yang luhur agar berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, dan terhormat. Oleh karena itulah, alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didahului dengan pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Frasa ini membawa konsekuensi yang sangat mendalam terhadap aspek teologis, politis, dan sosiologis yang ketiganya memiliki hubungan yang erat yaitu konsep hak asasi, konsep bernegara, dan konsep berbangsa, merujuk pada nilai yang diajarkan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini dinyatakan sendiri dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain mengenai tujuan negara juga menyatakan dasar bernegara yaitu “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memahami pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, maka struktur berpikir yang dibangun berbanding lurus dengan alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang 116 Dasar 1945 yakni mendasarkan pada aspek teologis, ketuhanan dalam memperjuangkan dan membentuk bangunan negara. Berdasarkan pandangan hukum tersebut, maka persoalan hukum bukan saja masalah antar manusia, tetapi lebih dari itu ada unsur-unsur lain yang harus mendapat perhatian, seperti hubungan manusia dengan alam sekelilingnya atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Dalam pandangan MUI, hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan, hukum tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan sebagai sumber hukum yang utama. Hal ini dinyatakan sendiri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Demikian pula Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan apa yang telah dikemukakan pada alinea ketiga yaitu, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat (2) menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kedua rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan dengan jelas dianutnya paham ketuhanan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan kepercayaan agama masing- masing. Dengan perspektif hukum itulah, maka segala perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama, antara lain dalam konteks persidangan ini, menyangkut aturan agama tentang Perkawinan. 117 B. Sejarah Ringkas Undang-Undang Perkawinan Bahwa dari sudut pandang kesejarahan, perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebetulnya telah melalui proses panjang bertahun-tahun dan perdebatan yang melelahkan di dalam sidang parlemen yang secara ringkas akan kami uraikan sebagai berikut: 1) Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang tidak menganggap penting diaturnya lembaga perkawinan bagi umatnya karenanya maka setiap agama mempunyai ketentuan hukumnya sendiri tentang sahnya suatu perkawinan, hanya saja dalam pelaksanaannya ada yang konsisten mempertahankan ketentuan agamanya, dan ada pula yang permisif atau longgar terhadap ketentuan agamanya. 2) Pemerintah kolonial Belanda yang sekuler melalui Pasal 26 BW (Stb. 1947 Nomor 23) dan Pasal 1 HOCI (Stb. 1933 Nomor 74), memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya, tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan mereka. Ketentuan yang sama diatur dalam Rancangan Ordonansi Perkawinan yang tercatat pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang- orang Indonesia yang beragama Islam, Hindu, Animis, dan lainnya, serta orang-orang Timur Asing. Rancangan Ordonansi tersebut ditentang keras oleh umat Islam. 3) Setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang disusul dengan Intruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 tentang Pengangkatan Pegawai Pencatatan Nikah. Undang-Undang tersebut tidak mengatur substansi perkawinan, akan tetapi hanya mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam, serta mencatat talak dan rujuk yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kepada pegawai pencatat nikah. 4) Di masa pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, telah dipersiapkan pula berbagai RUU tentang Perkawinan. Pada tahun 1951 oleh Kementerian Agama 118 dipersiapkan RUU tentang Pernikahan Umat Islam. Pada tahun 1953, oleh pemerintah dibentuk panitia untuk menyusun tiga buah RUU perkawinan yaitu RUU pokok yang berlaku umum, RUU organik yang berlaku untuk masing-maisng golongan agama, dan RUU untuk golongan netral yang tidak termasuk salah satu golongan agama. Setelah bekerja sekian lama, RUU tersebut belum juga disusun. Pada tahun 1958 oleh Anggota Parlemen Nyonya Sumari cs, disusun RUU perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami. Untuk mengimbangi RUU tersebut, Pemerintah mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam. Setelah melalui perdebatan yang panjang, penyusunan RUU akhirnya mengalami kemacetan. 5) Di awal pemerintahan orde baru oleh DPR-GR (1967-1971) dibahas dua RUU tentang perkawinan yaitu RUU tentang perkawinan umat Islam yang diajukan oleh Departemen Agama pada Mei 1967 dan RUU tentang pokok-pokok perkawinan yang disampaikan oleh Kementerian Kehakiman pada September 1968. Di akhir masa kerja DPR-GR tahun 1971, pembahasan kedua RUU tersebut mengalami kebuntuan seperti yang dialami masa sebelumnya, sebabnya tidak lain adalah tidak bisa bertemunya paham nasionalis Islami yang berada di Departemen Agama dan paham nasionalis sekuler yang berada di Departemen Kehakiman. 6) Pada awal pertengahan kedua tahun 1973, pemerintah Orde Baru mengajukan satu RUU perkawinan yang kontroversial kepada DPR. Reaksi langsung bermunculan terutama dari fraksi Persatuan Pembangunan, mereka menganggap RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD Tahun 1945, dan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1973. Reaksi terhadap RUU tersebut juga muncul dari umat Islam di luar DPR, baik dari tokoh ulama seperti Prof. Dr. Buya Hamka yang melontarkan tanggapan yang cukup keras dan Organisasi Pelajar Islam, seperti IPNU, PII, IPM di bawah koordinasi Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) yang secara tegas menolak RUU tersebut. 119 Puncaknya saat Menteri Agama Mukti Ali sedang menyampaikan jawaban terhadap RUU tersebut di depan sidang DPR, pemuda- pemuda Islam menduduki DPR. Sidang akhirnya berhenti tanpa adanya kesepakatan antara umat Islam, DPR, dan Pemerintah. 7) Untuk mencairkan kebuntuan itu, pemerintah melalui menteri agama dan menteri kehakiman melakukan lobi-lobi di luar sidang dengan para pimpinan fraksi. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro atas perintah Presiden Soeharto meminta Jenderal Soedomo untuk melobi tokoh- tokoh Kristen dan Jenderal Daryatmo untuk melobi tokoh-tokoh Islam. Penyelesaian RUU Perkawinan ke arah titik terang terjadi setelah Ketua Majelis Syuro PPP KH. Bisri Syamsuri dan Ketua Fraksi PPP KH. Masjkur bertemu Presiden Soeharto untuk menyampaikan pendapat-pendapat PPP disertai usul-usul perubahan RUU. Setelah itu, dua pimpinan fraksi yaitu Fraksi ABRI dan Fraksi PPP melakukan lobi-lobi. Kesepakatan yang dicapai, pertama, hukum Islam dalam hukum perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah. Kedua, sebagai konsekuensi poin satu, maka alat- alat pelaksanaan tidak akan dikurangi atau diubah, tegasnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. Ketiga, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang- undang yang akan dihilangkan atau di-drop. Keempat, Pasal 2 RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut. Ayat (1) “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara”. Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang- wenangan. 8) Setelah dibahas dalam sidang Paripurna DPR tanggal 22 Desember 1973, rumusan Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada butir keempat dipertegas dengan menambahkan kata adalah setelah kata perkawinan dan tanda koma setelah kata sah. Lahirnya frasa tersebut 120 pada Pasal 2 ayat (1) dalam hal ini Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan dua fraksi yang lain, yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau, “Kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan tersebut harus diterima.” 9) Setelah RUU perkawinan disetujui secara aklamasi dan disahkan DPR dalam sidang Paripurna sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 2 Januari 1974 RUU disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan oleh presiden yang diundangkan pada hari itu juga. Sedangkan pelaksanaan secara efektif mulai 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanggal 1 April 1975. Sistematika bab-bab UUP tidak berbeda dengan sistematika RUU kecuali penghapusan Bab 3 tentang Pertunangan dan Bab 12 Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak. 10) Pemohon uji materi Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f seharusnya banyak membaca buku literatur terlebih dahulu, guna memahami sejarah perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f. Seandainya saja Pemohon membaca terlebih dahulu sejarah panjang perumusan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f, maka MUI meyakini Pemohon sebagai kaum terpelajar tentu tidak akan mengajukan permohonan yang seluruh posita permohonannya sudah menjadi bagian dari perdebatan panjang perumusan pasal yang diuji di dalam persidangan ini. C. Negara mengatur warga negara untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya Pada bagian pendahuluan, MUI telah mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, antara lain dalam konteks persidangan ini menyangkut aturan agama tentang perkawinan. Dalam contoh lain, misalnya urusan zakat, negara mengatur bahwa zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat). Begitu juga dalam urusan wakaf, Negara mengatur bahwa wakaf 121 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dan seterusnya menurut syariat (vide Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Seharusnya kita bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, apalagi hukum perkawinan sebagai pembentuk keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama itu tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian pendahuluan di atas. Tidak sedikit negara-negara lain yang tidak respect terhadap keberadaan hukum agama, bahkan tidak respect terhadap keberadaan agama itu sendiri. Sangatlah disayangkan, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama dalam bidang perkawinan itu dipandang secara negatif oleh Pemohon sebagai negara memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya masing- masing. MUI memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 122 D. Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat MUI menilai bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk hukum yang telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ini terbukti sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada Tahun 1974 tidak ada gejolak atau gerakan dalam masyarakat dari agama yang manapun yang menginginkan dibatalkannya pasal a quo. Alangkah keliru cara pandang Pemohon yang menilai Negara dilarang mengintervensi urusan privat dan urusan agama warga negaranya di bidang perkawinan, dan meminta agara keabsahan perkawinan tidak diserahkan pada otoritas agama, melainkan kehendak bebas mempelai, lalu menganggap UU Perkawinan sebagai peraturan yang mencampuradukkan perkawinan dengan beda agama dan menyatakan Negara tidak boleh menghambat hak asasi kebebasan beragama (vide: Permohonan a quo halaman 8-16). Apabila cara pandang Pemohon ini dibenarkan (quod non), maka berbagai perkawinan beda agama akan dilakukan secara massif dan mengesampingkan ajaran-ajaran sakral suatu agama. Bagi ummat muslim, sah atau tidaknya perkawinan sudah memiliki syarat dan rukunnya, yang salah satunya adalah pasangan/ mempelai haruslah yang satu aqidah atau satu agama (Islam). Apabila Permohonan Pemohon dikabulkan dengan melegitimasi perkawinan beda agama, maka Mahkamah Konstitusi dan negara sejatinya membobol ajaran agama khususnya agama Islam. Secara hukum di Indonesia, agama menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka, menjadi sangat kontradiktif apabila ajaran agama khususnya di bidang Perkawinan dibebaskan untuk mengesampingkan sakralitas ajaran agamanya. Sedangkan eksistensi Mahkamah Konsitutisi dan fungsinya adalah sebagai penjaga ideologi dan konsitusi (the guardian of ideology and constitution). 123 Dengan uraian tersebut di atas, tampaklah bahwa argumentasi Pemohon bahwa pasal a quo menyebabkan terbukanya peluang penyelundupan hukum bagi calon mempelai yang berbeda agama dan akan melangsungkan pernikahan adalah lebih merupakan ketidaktaatan calon mempelai terhadap agama yang dipeluknya dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. E. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hukum keperdataan semata tetapi juga sebagai hukum agama Cara pandang yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-19 bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan keperdataan yang tunduk kepada hukum perdata semata tanpa memperhatikan hukum agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, termasuk dalam menentukan sah tidaknya perkawinan telah dengan suatu kesadaran ditinggalkan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tapi tidak sah menurut hukum agama adalah perkawinan beda agama yang kini tengah coba dipromosikan oleh Pemohon, dan kini Pemohon hadir dalam persidangan ini dengan maksud mengajak kita semua kembali pada cara pandang kolonialis Belanda. Keinginan Pemohon agar ada pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sebangun dengan usulan anggota parlemen Ny. Sumari cs pada tahun 1958, sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian sejarah ringkas Undang-Undang Perkawinan di atas, berupa RUU perkawinan yang bersifat umum untuk seluruh warga negara yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, serta menganut prinsip monogami. Untuk mengimbangi RUU tersebut, pemerintah mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam setelah melalui perdebatan panjang, penyusunan RUU itu akhirnya mengalami kemacetan. Atau kalau kita lebih ke belakang lagi, keinginan Pemohon agar pengesahan perkawinan beda agama dengan mengesampingkan hukum agama, sama dengan Rancangan Ordonansi Perkawinan pada tahun 1937 yang akan diberlakukan terhadap orang-orang Indonesia yang 124 beragama Islam, Hindu, Animisme, dan lainnya, serta orang-orang Timur Asing yang mana rancangan ordonansi tersebut pun ditentang keras oleh umat Islam. Dengan bercermin pada sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu, maka cara pandang Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia menjadi terlihat masih jauh dari cara berpikir yang mendalam (deep) dan tajam (sharp) sebagaimana umumnya cara pandang yang kita harapkan lahir dari generasi terpelajar seperti Pemohon, melainkan justru cara pandang Pemohon tampak dangkal dan tumpul. Mengapa demikian? Karena Pemohon tidak paham justru pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan itulah terletak aspek religius hukum perkawinan di Indonesia. F. Isu HAM dalam hukum perkawinan Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai-nilai HAM sebagaimana yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights atau Duham yang pada pokoknya bahwa pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan an sich, dengan menolak pembatasan selain itu. Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi Duham akan tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebas-bebasnya seperti yang diinginkan Pemohon. Karena bagaimana pun realitas sosio- religio- kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperikan dampaknya di Indonesia. Pengakuan atas Duham tidak mengurangi hak negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama- 125 sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya konstruksi berpikir Pemohon yang menurutnya berdasarkan nilai-nilai universal HAM tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. MUI berpandangan seharusnya kita warga negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah susah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam negara Republik Indonesia. Kita perlu menghormati Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan 2 (dua) fraksi yang lain, yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan Pasal 2 ayat (1) harus diterima. Di sisi lain MUI berpandangan, jangankan kita menghormati para penyusun HAM universal beserta derifatifnya yang tidak kita ketahui siapa mereka dan apa agenda dibalik berbagai ketentuan HAM universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam, justru kita harus mengkritisi setiap produk aturan HAM universal yang mereka sodorkan. Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, dapat disimpulkan: 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena telah mendapatkan authoritative source yang kuat yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 126 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. IV. PERMOHONAN DAN PETITUM Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Majelis Ulama Indonesia (Pihak Terkait) untuk seluruhnya. 2. Memutus dan Menyatakan Permohonan A Quo Tidak Dapat Dimohonkan Pengujian Kembali. 3. Memutus dan Menyatakan Petitum Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas 4. Memutus dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: 1. Memutus dan Menerima Keterangan Majelis Ulama Indonesia (Pihak Terkait) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat; 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 127 [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait MUI menyertakan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-MUI-1 dan bukti PT-MUI-2 sebagai berikut: 1. Bukti PT-MUI-1 : Fotokopi Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran, tanggal 17 Rajab 1400 H/ 1 Juni 1980; 2. Bukti PT-MUI-2 : Fotokopi Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 M. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pihak Terkait MUI juga mengajukan 5 (lima) orang ahli yaitu Muhammad Amin Suma dan Neng Djubaedah yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2022, Hafid Abbas yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, M. Cholil Nafis yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, serta Atip Latipulhayat yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2022, masing-masing keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 1. Muhammad Amin Suma Prolog: 1. Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila, yang sekaligus juga menjadi pandangan hidup (way of life) bagi semua dan setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal-hal tertentu, bahkan termasuk di dalamnya kehidupan beragama yang implementasinya pada satu sisi memerlukan bantuan atau campur tangan institusi negara (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), sementara pada saat yang bersamaan wajib pula mengindahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam semua dan masing-masing/setiap Sila demi Sila dari Sila-sila yang ada di dalam keseluruhan Pancasila itu sendiri. Mulai dari Sila 128 Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pembuka dan Pemandu; hingga Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menjadi Sila penutup/pamungkas. 2. “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukumm negara;” sedangkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan” (Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1)) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 15 Tahun ………). 3. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa,” dipastikan mengandung multi tafsir dan ragam pemahaman di kalangan umat beragama dan kepercayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda; namun eksistensi dan keberlanjutannya secara legal formal konstitusional paling sedikit telah teruji selama 77 tahun dan in sya Allah seterusnya. Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh warga negara/penduduk Indonesia yang beragama Islam (ummatan muslimatan) dalam tingkatan haqqul yaqin dimaknai, dihayati dan diamalkan dalam teks dan konteks tauhi>dullah (Pemahaesaan Allah) yang bersifat mutlak, universal dan abadi sebagaimana termaktub dalam sejumlah surat dan ayat kitab suci agama Islam (Al-Qur’an), khususnya surat Al-Ikhlash [112]. Bahwa warga negara/penduduk Indonesia non Muslim memiliki tafsir dan pemahaman berbeda akan makna dan maksud dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ini tidak pernah dikurangi hak-hak konsitusional maupun hak-hak keberagamaannya sebagaimana yang sudah berjalan sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 77 tahun terakhir sejak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) diproklamirkan Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Secara umum dan keseluruhan, Pancasila sebagaimana adanya sekarang ini, sudah dinyatakan final tidak boleh dikurangi, diubah dan apatah lagi diubah-ubah. 4. Sesuai dengan UUD NRI 1945 – terutama Pembukaan Alinea 3 dan 4, Batang Tubuh BAB I Pasal 1 ayat (3), dan Bab IX Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Indonesia adalah negara hukum yang beragama dan/atau negara beragama (berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa) yang berdasarkan atas hukum (berundang-undang); sebagamana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini terutama Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 129 5. Peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tertulis mengatur perkawinan ialah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan emerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I. Dalam pada itu, undang-undang perkawinan juga memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (fiqh al-hayah; living law) dan ter/diawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan terawatt dalam konteks ilmu dan praktek hukum di Indonesia ialah Hukum Agama di samping hukum Adat. Eksistensi dan peran/fungsi hukum Agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Aga Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (family law; al-ahwal al-syakhshiyyah/ahkam al-usrah). Utamanya bidang Perkawinan (munakahat; marriage). 6. Perkawinan sejatinya tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal- formal dan normatif administratif, mengingat perkawinan hanya merupakan satu aspek/langkah awal dari pembentukan keluarga/rumah tangga yang memiliki banyak aspek dan diharapkan atau malahan diupayakan bersifat “abadi” sebagaimana diamanatkan hukum Agama maupun peraturan perundang- undangan negara. Karenanya, perkawinan khususnya dan keluarga pada umumnya memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan melibatkan banyak aspek. Sekuarng-kurangnya sejarah (histori), adat-kebiasaan, sosiologi, budaya, psikologi, ekonomi, politik dan lain-lain. Tentu saja terutama aspek hukum termasuk di dalamnya hukum agama dan tidak terkecuali hukum (Agama) Islam/fikih. Menimbang: 1. Surat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Nomor U-1987/DP- MUI/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022; 2. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor: B-2114/F4/KP.01.4/08/2022; 130 Memerhatikan: 1. Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Mah Esa di samping Sila-Sila yang lain-lainnya; 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.1. Pembukaan, Alinea Ketiga dan Keempat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibann dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 2.2. Batang Tubuh, Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 2.3. Pasal 28 ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” 2.4. Pasal 28 E “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” 2.5. Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dabn bernegara.” “Dalam menjalankan hak dan kebebsannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertibangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 2.6. Pasal 29 ayat (1) dan (2) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.” 131 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3.1. Pasal 2 “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” 3.2. Pasal 3 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4.1. Pasal 5 “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk undang-undang yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kejelasan rumusan; dan f. Keterbukaan.” 4.2. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan ayat (2) (1) “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kekeluargaan; d. Kenusantaraan; e. Bhinneka tunggal ika; f. Keadilan; g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; h. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.” (2) Selain menecerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.” Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan”, antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam Hukum Perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.” 132 5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 5.1. Konsideran, bagian Menimbang huruf b dan c “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.” “Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” 5.2. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 “Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak emungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” 5.3. Pasal 2 “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebeasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihromati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” 5.4. Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebeasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 5.5. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 5.6. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) “Setiap orang berhak memeluk agamanya asing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan keprcayaannya itu.” 133 5.7. Pasal 70 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.” 5.8. Pasal 73 “Hak dan kebebasan ayng diatur dalam dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” 6. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 6.1. Pasal 1 dan Penjelasannya: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanyaialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 6.2. Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. 6.3. Pasal 8 huruf f Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. ……………… b. ……………… c. ……………… d. ……………… e. ……………… f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang. 134 6.4. Pasal 13 “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 6.5. Pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.” 6.6. Pasal 23 “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diuputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.” 6.7. Pasal 40 huruf c “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. ……………… b. ……………… c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.” 6.8. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” 6.9. Pasal 66 Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atauikhtilaf al-din.” 1.10. Beberapa pasal lain yang secara langsung atau tidak langsung serta tersurat maupun tersirat, lebih cenderung pada ‘pencegahan’ kawin beda agama. 1.11. Penjelasan Umum angka 3 “Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak haruis dapat menampung pula segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan; 6.10. Penjelasan Umum angka 4 Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas azas mengenai perkayanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan 135 zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang- undang ini adalah sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,aear masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.” 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 7.1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) (1) Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 ahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungka perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan. 2.2. Pasal 12 huruf a Akta perkawinan memuat: a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-sisteri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu; b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; c. ….……………………… d. …………………………. e. ………………………… f. …………………………… g. …………………………… h. …………………………… i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui kuasa.” 136 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI (Buku I) 3.1. Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 3.2. Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” 3.3. Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 3.4. Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) “Wali nikah dalam perkawinan meupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.” 3.5. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 (1) saksi nikah dalam perkawinan merupakan rukun perlaksanaan akad nikah; (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.” 3.6. Pasal 40 huruf c “Dilarang meangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. ……………………. b. ……………………. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.” 3.7. Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” 3.8. Pasal 61 “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.” 3.9. Pasal 64 “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.” 3.10. Lain-lain yang secara langsung atau tidak langsung serta secara tekstual maupun kontekstual beririsan dengan perkawinan beda agama. 137 4. Ayat-Ayat Al-Qur’an, antara lain: 4.1. Al-Nisa’ [4]: 3 َوَ إِنۡ خِ فۡتُمۡ أََّلا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتََٰمَىَٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم م ِنَ ٱلن ِسَآءِ مَثۡنَىَٰ وَ ثُلََٰثَ وَ رُبََٰع فَإِنۡ خِ فۡتُمۡ أََّلا تَعۡدِلُواْ فَوََٰ حِ دَةً أَوۡ مَا ْمَلَكَتۡ أَيۡمََٰ نُكُمۡۚۡ ذََٰلِكَ أَدۡنَىَٰٓ أََّلا تَعُولُوا Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Al-Nisa’ [4]: 3). 4.2. Al-Rum [30]: 21 َوَ مِنۡ ءَايََٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم م ِنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡ وََٰ جٗ ا ل ِتَسۡكُنُوٓ اْ إِلَيۡهَا وَ ج َعَلَ بَيۡنَكُم ماوَ داةٗ وَ رَحۡ مَةًۚۡ إِنا فِي ذََٰلِكَ َلَ ٓيََٰتٖ ل ِقَوۡ مٖ يَتَفَكارُون Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri (sesame manusia), supaya kamu cenderung (focus) dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Al-Rum [30]: 21). 4.3. Al-Tahrim [66]: 6 ْيََٰٓأَيُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوا ُقُوٓ اْ أَنفُسَكُمۡ وَ أَهۡلِيكُمۡ نَارٗ ا وَ قُودُهَا ٱلنااسُ وَ ٱلۡحِ جَارَةُ عَلَيۡهَا مَلََٰٓئِكَةٌ غَِلَ ظٞ شِدَادٞ َّلا يَعۡص ۡونَ ٱَّللا َ مَآ أَمَرَهُم َوَ يَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡ مَرُون Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari (siksaan) api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar (bengis), keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Al-Tahrim [6]: 6). 4.4. Al-Baqarah [2]: 221 َوَ َّلَ تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡ رِ كََٰتِ حَتاىَٰ يُؤۡ مِناۚۡ وَ َلَ َمَةٞ مُّؤۡ مِنَةٌ خَيۡرٞ م ِن مُّشۡ رِ كَةٖ وَ لَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗۡ وَ َّل ْۡۚ تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡ رِ كِينَ حَتاىَٰ يُؤۡ مِنُوا َوَ لَعَبۡدٞ مُّؤۡ مِنٌ خَيۡرٞ م ِن مُّشۡ رِ كٖ و لَوۡ أَعۡ جَبَكُمۡۗۡ أُوْ لََٰٓئِكَ يَدۡ عُونَ إِلَى ٱلناارِ وَ ٱَّللا ُ يَدۡ عُوٓ اْ إِلَى ٱلۡجَناةِ وَ ٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦ ُوَ يُبَي ِن َءَايََٰتِهِۦ لِلنااسِ لَعَلاهُمۡ يَتَذَكارُون Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah, sampai mereka beriman; sesungguhnya budak perempaun yang mukminah lebih baik dari wanita musyrikah, walaupun dia menarik (memikat) hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminat) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik (memikat) hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge, dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Al-Baqarah [2]: 221). 138 4.5. Al-Nisa>’ [4]: 25 ََٰوَ مَن لامۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡ َّلً أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡ صَنََٰتِ ٱلۡمُؤۡ مِنََٰتِ فَمِن ماا مَلَكَتۡ أَيۡمََٰ نُكُم م ِن فَتَي ۡۚتِكُمُ ٱلۡمُؤۡ مِنََٰتِ ۚۡ وَ ٱَّللا ُ أَعۡ لَمُ بِإِيمََٰ نِكُم بَعۡضُكُم م ِنۢ بَعۡضٖ ۚۡ فَٱنكِحُوهُنا بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنا وَ ءَاتُوهُنا ٖۡۚأُجُورَ هُنا بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡ صَنََٰتٍ غَيۡرَ مُسََٰ فِحََٰ تٖ وَ َّلَ مُتاخِ ذََٰتِ أَخۡ دَان ۡفَإِذَآ أُحۡ صِ نا فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفََٰحِ شَةٖ فَعَلَيۡهِنا نِصۡ فُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡ صَنََٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ ۚۡ ذََٰلِكَ لِمَن ُخَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚۡ وَ أَن تَصۡ بِر ْوا ٞخَيۡرٞ لاكُمۡۗۡ وَ ٱَّللا ُ غَفُورٞ را حِ يم Dan siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanan kamu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al- Nisa’ [4]: 25). 4.6. Al-Ma’idah [5]: 5 َٱلۡيَوۡ مَ أُحِ لا لَكُمُ ٱلطاي ِبََٰتُ وَ طَعَامُ ٱلاذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ حِ ل ٞ لاكُمۡ وَ طَعَامُكُمۡ حِ ل ٞ لاهُمۡ و ُٱلۡمُحۡ صَنََٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡ مِنََٰتِ وَ ٱلۡمُحۡ صَنََٰت ۡمِنَ ٱلۡمُؤۡ مِنََٰتِ وَ ٱلۡمُحۡ صَنََٰتُ مِنَ ٱلاذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَب ۡلِكُمۡ مُحۡ صِ نِينَ غَيۡرَ مُسََٰفِحِ ينَ وَ َّلَ مُتاخِ ذِيٓ أَخۡ دَانٖۗۡ وَ مَن يَكۡفُر َبِٱۡلۡ ِيمََٰ نِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَ هُوَ فِي ٱَلۡ ٓخِ رَةِ مِنَ ٱلۡخََٰ سِرِ ين Pada hari ini, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi Al- Ma’idah [5]: 5). 4.6. Al-Mumtahanah [60]: 10 ِيََٰٓأَيُّهَا ٱلاذِينَ ءَامَنُوٓ اْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡ مِنََٰتُ مُهََٰ جِ رََٰ تٖ فَٱمۡ تَحِ نُوهُنا ٱَّللا ُ أَعۡلَمُ بِإِيمََٰ ن ۡهِنا فَإِنۡ عَلِمۡ تُمُوهُنا مُؤ مِنََٰتٖ فََلَ تَرۡ جِ عُوهُنا ُإِلَى ٱلۡكُفاارِ َّلَ هُنا حِ ل ٞ لاهُمۡ وَ َّلَ هُمۡ يَحِ لُّونَ لَهُنا وَ ءَاتُوهُم ماآ أَنفَقُواْۚۡ وَ َّلَ جُنَاحَ عَلَيۡك ۡۚمۡ أَن تَنكِحُوهُنا إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنا أُجُورَ هُنا ِوَ َّلَ تُمۡ سِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَ افِر ۡوَ س ۡٔ َٔ لُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَ لۡيَس ٞٔ َٔ لُواْ مَآ أَنفَقُواْۚۡ ذََٰلِكُمۡ حُكۡ مُ ٱَّللا ِ يَحۡ كُمُ بَيۡنَكُمۡ وَ ٱَّللا ُ عَلِيمٌ حَكِيم Hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa 139 mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang- orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atas kamu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Mumtahanah [60]: 10). 5. Al-Hadis, antara lain: .)تنكح المرأة َلربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الد ين تربت يداك (متفق عليه عن امام مسلم Wanita/pria itu boleh dinikahi karena empat (4) hal: (1) karena harta kekayaannya (2) karena asal-usul/keturunan/bibitnya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka, hendaklah kamu – orang-orang Islam – berpegang teguh (dengan orang yang) memeluk agama Islam; [jika tidak], maka akan binasalah kedua tangan kamu (h.r. Muttafaq ‘alaih dari Imam Muslim). 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang memutuskan: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. PENDAPAT AHLI: 1. Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara umum dan keseluruhan masih tetap sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang masing- masing oleh Undang-Undang terkait dinyatakan sebagai “sumber segala sumber hukum” dan “hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” 2. Berdasarkan sumber dan/atau dalil-dalil hukum yang disebutkan pada bagian memerhatikan dalam tulisan ini, perkawinan beda agama – dalam hal ini -- antara calon mempelai Muslim/Muslimah dengan calon mempelai non Muslim/Muslimah” pada dasarnya “dihukumkan haram” dan dinyatakan “tidak sah” secara hukum baik menurut semangat peraturan perundang-undangan negara maupun spirit hukum agama Islam (fikih) dan bahkan juga menurut kecenderungan hukum yang hidup (fiqh al-hayah; leaving law) pada 140 kebanyakan atau umumnya masyarakat Muslim Indonesia. Hal yang serupa tampak juga ada pada bagian terbesar masyarakat beragama non Islam yang lain-lainnya. 3. Dengan memerhatikan dasar/dalil hukum (materiil) di atas, maka Ahli berkesimpulan bahwa hukum materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam hal ini Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka Ahli berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa secara umum dan keseluruhan, Undsan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di dalamnya tidak ada Pasal-Pasal yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Termasuk di dalamnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam hal ini antara warga negara yang beragama Islam dengan non Muslim. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Perkawinan itu memiliki banyak atau multiaspek, mulai dari aspek historis, sosiologis, sampai kepada aspek ekonomi karena tidak mungkin diatur dalam peraturan perundang‐undangan, khususnya untuk hukum Islam. 2) KHI mengatur hal-hal pokok, tidak mungkin mengatur apakah haram kalau perkawinan beda agama karena masuk kategori zina, itu perdebatan ilmu di dalam perguruan tinggi bukan di dalam ruang peraturan perundang‐undangan, karena itulah kesepatakan bersama. 3) Tidak cukup memahami perkawinan itu hanya dari legal formal konstitusional. Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan undang‐undang terkait hanya mengatur urusan administratif dan teknis operasional. 2. Neng Djubaedah A. Pancasila Dasar Falsafah Bangsa dan Negara Republik Indonesia Menurut Prof. Mr. Drs. Notonagoro bahwa Soekarno adalah pencipta Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara 141 Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila terdapat pada alinea keempat, bahwa: Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (vide Pembukaan UUD 1945). Prof. Dr. Hazairin, SH mengemukakan pandangannya tentang Pembukaan UUB 1945 bahwa: Pembukaan UUD 1945, yang mengandung Pancasila yang asli, seperti yang ada dalam Piagam Jakarta, menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan oleh badan-badan legislatif dalam negara RI ini, malahan menguasai setiap keputusan MPR sendiri. Negara RI berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD 1945, berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berKetuhanan YME, jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya, selanjutnya berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang berKetuhanan YME, kecuali dalam hal-hal darurat, yakni jika ada suatu garis hukum yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis. Rumusan sila-sila dalam Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, khususnya sila pertama dan utama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memuat bahwa “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah diperoleh atas berkat rakmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur dari rakyat Indonesia supaya berkehidupan 142 kebangsan yang bebas dari penjajahan negara asing, adalah sejalan dan berkaitan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang memuat Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan rakyat Indonesia agar berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dicapai atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa adalah merupakan pengakuan rakyat dan bangsa Indonesa atas ke-Maha-Kuasa- an Tuhan Yang Maha Esa di negara Republik Indonesia ini. Rakyat Indonesia mengakui bahwa tanpa ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa, tanpa kekuasaan atau kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa atas rakyat dan bumi Indonesia, dan tanpa didorong keinginan yang luhur dari rakyat Indonesia adalah mustahil dapat meraih berkehidupan kebangsaan yang bebas dan menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Para pahlawan, baik yang dikenal dalam sejarah maupun yang tidak dikenal, mereka rela berkorban jiwa, raga, materiil dan immateriil, bahkan menumpahkan darahnya sekalipun, demi tercapainya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan menyatakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga bahwa, “Pernyataan “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” di sini menunjukkan adanya pengakuan bahwa bagi bangsa Indonesia Tuhan itu adalah Maha Kuasa, atau mempunyai kekuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bernegara, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God) yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana juga tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam Alinea Ketiga Pembukaan dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga oleh karena itu, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya harus dipahami berasal dari amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dan segala sumber kekuasaan dalam kehidupan duniawi. Inti dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga ini, yang berisi pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia dari penjajahan asing dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia itu dinyatakan secara tegas dan terbuka atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk membangun kehidupan kebangsaan yang bebas. Degan adanya kemerdakaan kebangsaan itu akan terbukalah ruang kebebasan bagi setiap individu warga, dan adanya kebebasan setiap indivudu warga itu juga akan menjadi pilar-pilar bagi kemerdekaaan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kolektivitas rakyat Indonesia. Sila pertama dan utama dari Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 143 (dilambangkan dengan gambar bintang bersudut lima yang letaknya di tengah- tengah perisai lambang Burung Garuda) adalah (i) menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab (dilambangkan dengan rantai tak terputus yang letaknya di kanan bawah perisai lambang Burung Garuda), (ii) menjiwai sila persatuan Indonesia (dilambangkan pohon beringin yang letaknya di kanan atas perisai lambang Burung Garuda), (iii) menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (dilambangkan kepala banteng yang letaknya di kiri atas perisai lambang Burung Garuda), dan (iv) menjiwai sila kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (dilambangkan kapas dan padi yang letaknya di kiri bawah perisai lambang Burung Garuda). (vide PP No. 66 Tahun 1961, Lembaran Negara No.111 Tahun 1951). Burung Garuda, menurut PP No. 66 Tahun 1961 Tentang Lambang Negara, adalah Lambang Negara Republik Indonesia. Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan, yang mana antara sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis atau satu kesatuan yang bulat. Pancasila sebagai suatu kesatuan organis digambarkan seperti berikut, bahwa: 1. Sila pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. 2. Sila kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diliputi dan dijiwai oleh sila kesatu, dan meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. 3. Sila ketiga, sila “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, dan meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. 4. Sila keempat, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan permusyawaratan/perwakilan” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan menjiwai sila kelima. 5. Sila kelima, sila kesejahterran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Sebagai contoh, faham “kemanusiaan” juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, akan tetapi faham atau nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia itu harus dibimbing, dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa” bagi Negara Republik Indonesia berarti segala 144 hal tentang rakyat, bangsa, dan negara Indonesia wajib berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau wajib berdasarkan Agama, sebagaimana judul Bab XI tentang AGAMA hanya memuat satu pasal, yaitu Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam memahami Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini”, dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, Pertama, seseungguhnya, adalah rakyat yang merupakan sumber kekuasaan negara, rakyat pula yang secara langsung atau pun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara, dan pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara itu sesungguhnya dimaksudkan. Inilah yang tercermin dalam semboyan “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kedua, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat itu harus diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh satu lembaga seperti dalam rumusan lama UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR, melainkan oleh semua organ negara dan oleh semua pejabat negara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Dasar. Prinsip inilah yang biasa dinamakan sebagai demokrasi konstitusional atau constitutional democracy, yaitu demokrasi yang berdasar atas hukum. Ketiga, dengan perubahan ini ditegaskan bahwa sekarang – berdasarkan UUD 1945 – pelaku kedaulatan rakyat itu bukan hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga-lembaga peradilan seperti MA dan MK. Dalam menajalankan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, demokrasi konstitusional atau constitutional democracy dipertegas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Jimly Asshiddiqie ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 semula terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa Negara Indonesia menganut faham Negara Hukum atau rechtstaats, bukan machstaats yang berdasar atas kekuasaan belaka. Dalam Pasal 1 UUD 1945 145 terdapat dua prinsip yang saling berkaitan, yaitu prinsip demokrasi atau konstitusional demokrasi (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Keterkaitan prinsip demokrasi konstitusional harus berdasarkan atas hukum, dan prinsip negara hukum atau prinsip berkedaulatan hukum Indonesia harus bersifat demokratis “democratische rechtstaat (democratic rule of law)”. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memuat bahwa “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” dan didorong keinginan yang luhur rakyat Indonesia supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas dari segala penjajahan, dan “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” dan dorongan yang luhur rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam mengisi Negara Indoesia yang merdeka, Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menempatkan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, yang memuat lima sila, dan sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkait erat dengan “rakhmat Allah Yang Maha Kuasa”. Maka jelas bahwa antara Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memuat kedaulatan Allah Yang Maha Kuasa atas rakyat Indonesia dan kemerdakaannya, dan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak dapat dimaknai secara terpisah. Penegasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, sebagaimana dikemukakan Hazairin, telah menjadi garis hukum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian, dalam memahami Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini” dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia, Pancasila yang mengandung sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 146 seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila adalah berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. B. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara Pembukaan UUD 1945 alinea Ke-4 yang memuat Pancasila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dihubungkan pula dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perlu dikemukakan tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa: 1. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). 2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Notonagoro berpendapat tentang Pancasila dan penempatan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan pendapat Hazirin tentang makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengandung Pancasila adalah sangat jelas bahwa Pancasila adalah falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 147 1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara dalam UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 2 menentukan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu memerlukan sumber bahan hukum bagi pembentukan hukum di Indonesia. Pada bagian keterangan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini, Ahli perlu mengutarakan kaitan Pancasila dengan alasan Pemohon pada Perkara No. 24/PUU-XX/2022 bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f. Negara Indonesia pada hakekatnya merupakan negara hukum Pancasila yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara juga bukan negara agama tertentu. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaannya tersebut. Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal 148 ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. Demikian pendapat Pemohon. (Vide Pekara Perkara No. 24/PUU-XX/2022, pada IV Alasan-alasan angka 11, hlm 17-18). Menurut Ahli, pendapat para pakar hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu Hazairin, Jimly Asgiddiqie, Dardji Darmodihardjo, Muladi adalah sejalan dengan pendapat Soekarno sebagai penggali Pancasila. Ahli mengutip pendapat Soekarno, yang ditulis dalam buku Filsafat Pancasila, sebagai jawaban atas pendapat yang dikutip Pemohon “Dalam hubungan antara agama dan negara Ir Soekarno menegaskan bahwa agama merupakan unsur spiritual dari pribadi maka hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah.” (Perkara No. 24/PUU-XX/2022, pada IV Alasan-alasan angka 11, hlm 17-18). Pendapat Soekarno sejalan dengan pendapat Hazairin dalam tafsiran beliau terhadap UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menentukan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada satu tafsiran ketiga Hazairin menyatakan bahwa, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Akan tetapi yang dimaksud dengan “agama merupakan unsur spiritual dari pribadi maka hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah” menurut agama Islam tidak terbatas pada hubngan manusia dengan Tuhan (hablum- minallah) secara transendental atau secara verikal semata, tetapi penerapan agama dalam agama Islam meliputi hubungan manusia dengan manusia lain di masyarakat, hubungan manusia dengan flaura dan fauna, hubungan manusia dengan lingkungannya, bahkan mengenai diri manusia itu sendiri diatur di bidang ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum sering disebut hablum-minan-nas. Karena itu, hubungan negara dengan agama dalam negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan dan berlandaskan Pancasila tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tafsiran Hazairin atas UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) yang dijelaskan di bawah ini. Menurut Soekarno, pada pertengahan Juni 1945 dalah salah satu sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dianjurkan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 149 Dasar pemersatu dari segenap rakyat Indonesia … di dalam sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang bersidang sebelum kita mengadakan proklamasi; jadi pertengahan tahun 1945. Dan di dalam salah satu sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itulah dianjurkan oleh ondergetekende untuk memakai Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita adakan. Dan kemudian Pancasila ini diterima di dalam Jakarta Charter. Kemudian setelah kita mengadakan proklamasi diterima oleh sidang daripada pemimpin petama daripada negara yang telah kita proklamasikan Dasar negara yang kita butuhkan ialah: pertama: harus satu dasar yang dapat mempersatukan. Kedua: satu dasar yang memberi arah bagi perikehidupan negara kita itu. Katakanlah dasar statis, di atas mana kita bisa hidup bersatu dan dasar dinamis ke arah mana kita harus berjalan, juga sebagai negara.” Kemudian Soekarno mengemukakan bahwa beliaulah yang mengusulkan Pancasila, seperti pernyataan berikut: “… bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan suatu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis, leitstar, bontang pimpinan. … ini yang menjadi pertimbingan daripada pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945 … akhirnya suatu hari saya mengusulkan Pancasila. Dan Pancasila diterima masuk dalam Jakarta Charter, masuk dalam sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau Saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dulu harus mengerti “meja status leitstar dinamis”. Selanjutnya Soekarno mengusulkan elemen-elemen Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial. … elemen-elemen apa yang harus dimasukkan di dalam meja statis atau leitser dinamis ini. Kenapa harus Pancasila? Mungkin Dasa Sila, atau Catur Sila, atau Tri Sila, atau Sapta Sila. Kenapa justru Pancasila lima ini? Bukan kok lima jumlahnya, tetapi justru Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial. Kenapa tidak tambah lagi atau dikurangi lagi beberapa. Kenapa justru kok lima macam ini?” Menurut Soekarno selanjutnya dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar duduk di atasnya. Misalnya, kalau kita ambil elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam 150 pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie (tidak melandasi) dengan jiwa kita sendiri. Soekarno menyatakan: … kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari suatu dasar leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar duduk di atasnya.” Misalnya, kalau kita ambil elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie dengan jiwa kita sendiri. Tak biasa menjadi dasar yang sehat apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis harus elemen- elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul bahasa Inggrisnya, appeal, kepada jiwa kita. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita.” Menurut Soekarno, “Appeal, yaitu ajakan, tarikan yang membuat si rakyat itu mengikuti dia pada panggilannya.” Soekarno menyatakan ada lima hal yang menonjol (dari bangsa Indonesia, Ahli), yaitu Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial sebagai dasar statis dan leitstar dinamis. Lima hal yang menonjol (dari bangsa Indonesia, Ahli) ialah: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Saya lantas berkata kalau ini saya pakai sebagai dasar statis dan leitstar dinamis, insya Allah, seluruh rakyat Indonesia bisa menerima. Dan di atas dasar meja statis dan leitstar dinamis rakyat Indonesia seluruhnya bisa bersatu padu Ambil, misalnya, hal sila yang pertama, Ketuhanan. Salah satu karakteristik bangsa kita, corak, jiwa kita; baik saf keempat (saf imperialisme), saf ketiga (saf Islam), saf kedua (saf Hindu), saf kesatu (saf pra Hindu) bangsa Indonesia selalu hidup dalam alam pemujaan daripada sesuatu hal, yang kepada hal itu, menaruhkan segenap harapannya, kepercayaannya. Bangsa Indonesia pada umumnya, saya ulang-ulangi pada umumnya, sebab sila-sila ini adalah grootse gemene dele (bagian besar dari) dan kleinste gemene veelvoud (kelipatan persekutuan terkecil). Berdasarkan pendapat Soekarno tersebut, sangat jelas bahwa Pancasila yang mengandung elemen-elemen Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, 151 Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Soaial, menurut Soekarno, adalah dasar yang statis yang harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia, yang sesuai dengan jiwa Indonesia. Kalau kita hendak memasukkan elemen-elemen (dasar-dasar) yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, maka elemen-elemen itu tidak tak mungkin dijadikan dasar duduk (berpijak) di atasnya (di atas jiwa Indonesia). Soekarno mengupamakan jika kita mengambil elemen-elemen dalam pikiran (dasar-dasar pemikiran) Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, dasar-dasar pemikiran itu adalah elemen/dasar asing bagi kita yang tidak in concordantie, tidak dapat dijadikan dasar dengan jiwa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dasar- dasar pemikiran asing itu tidak dapat menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis bagi bangsa Indonesia harus elemen-elemen yang betul- betul menghikmati jiwa kita, jiwa Indonesia. Elemen-elemen yang betul-betul appeal kepada jiwa kita. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, menurut Soekarno, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita. Jadi, Pancasila sebagai meja statis adalah mendudukkan Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai leitstar dinamis yaitu Pancasila sebagai patokan dasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, khususnya elemen atau dasar atau sila pertama Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara utuh ditentukan dalam batang tubuh UUD 1945, Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sekaligus Pancasila juga dijadikan elemen atau dasar bagi perkembangan kehidupan politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, moral bangsa Indonesia sebagai leitstar dinamis, sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 yang menentukan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” (vide Pasal 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Sebagai contoh, meskipun ketika pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dibentuk undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi jiwa Pancasila dan dasar hukum UUD 1945 Pasal 29 sebagai patokan dasar dalam merumuskan setiap pasal dalam UU Perkawinan menjiwai seluruh pasal. Menurut Hazairin, jika UU Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan merupakan ijtihad Ulama Indonesia. Tinjauan Hazairin 152 terhadap UU Perkawinan tersebut tidak berarti UU Perkawinan hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi UU Perkawinan merupakan hasil usaha yang sungguh- sungguh dari seluruh para wakil rakyat di DRP RI periode 1971 – 1977 (Ketua DPR RI MPR RI: Idham Chalid (Nahdatul Ulama) yang sesuai dengan agama-agama selain Islam pula. UU Perkawinan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang religius, yang tidak memisahkan agama dengan negara. Oleh karena itu, menurut Ahli, pendapat yang mengemukakan pendapat Soekarno bahwa urusan beragama adalah urusan pribadi, hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. Negara-negara sekuler, seperti Belanda dan Amerika Serikat atau negara- negara sekuler lainnya, yang memisahkan agama dengan negara, adalah pandangan yang tidak sesuai dengan pendapat Ir Soekarno sebagi penggali Pancasila. Soekarno mengemukakan bahwa elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie dengan jiwa kita sendiri. Elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, menurut Soekarno, tak biasa menjadi dasar yang sehat apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul bahasa Inggrisnya, appeal (menarik) kepada jiwa kita. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita, demikian pendapat Soekarno. Pendapat Soekarno tampak dalam rumusan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (vide Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam penjelasan Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 153 Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang- undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, (Vide Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Jadi sangat jelas, berdasarkan pendapat Soekarno sebagai penggali Pancasila, agama tidak dipisahkan dari negara. Negara yang berfalsafahkan dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tidak mungkin memisahkan negara dengan agama, meskipun negara Republik Indonesia bukan negara agama tertentu. Akan tetapi dilihat dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang dihubungkan dengan Pembukaan Alinea Keempat yang di dalamnya terkandung Pancasila, dan sila pertama dan utama ialah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang secara bulat dan mutlak menjadi garis hukum tertentu, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dalam Bab XI tentang Agama. Dengan demikian, negara Republik Indonesia adalah bukan negara sekuler, bukan negara yang memisahkan urusan agama dari negara. Apalagi dilihat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara mutlak dimuat dalam Bab XI tentang Agama, dan dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan demikian Negara Indonesia sebagai “Negara Hukum” sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka Negara Hukum itu harus berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, menurut Prof. Dr. Hazairin, dalam menafsirkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa, a. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). b. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi 154 setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Menurut Ahli, pelaksanaan agama yang menjadi tanggung jawab pribadi, berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), menurut tafsiran Hazairin, ialah dalam tafsiran ketiga beliau bahwa syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. 2. Bahan-Bahan Hukum sebagai Sumber bagi Pembentukan Hukum di Indonesia Sumber bahan hukum bagi pembentukan hukum di Indonesia dapat diketahui dari dan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasal 8 ayat (1) yang menentukan: “Ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini”. Jadi, ketentuan RPJM yang ditentukan sebelum UU No. 17 Tahun 2007, salah satunya adalah Ketetapan MPR yang masih relevan dan masih berlaku adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) No. IV/MPRRI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang “Arah Kebijakan”, bagian A. Hukum, butir 2 menetapkan bahwa: “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”. Sebelum Ketetapan MPR-RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang “Arah Kebijakan”, bagian A. Hukum, butir 2 ditetapkan, telah terdapat pendapat dari beberapa pakar hukum di Indonesia tentang sumber bahan hukum bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia. Teuku Mohammad Radhie berpendapat bahwa bahan baku dalam pembinaan hukum nasional ialah bahan-bahan dari sumber manapun apabila ternyata bahan hukum tersebut sesuai dan bermanfaat serta sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kebijaksanaan ini dalam menyusun tata hukum baru dapat menggunakan: hukum Adat, hukum Islam, hukum warisan kolonial Belanda 155 (hukum Barat) termasuk hukum Barat kontemporer asal saja sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Demikian pula Prof. H. Mohammad Daud Ali yang sependapat dengan menurut Ali Said – mantan Menteri Kehakiman RI - pada tanggal 21 Desember 1981 mengemukakan bahwa “di samping hukum Adat dan hukum eksBarat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional”. Terkait dengan “hukum Agama dan hukum Adat” sebagai sistem hukum nasional yang harus diakui dan dihormati dan sebagai bahan hukum bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia, Prof. Dr. Muladi berpendapat bahwa ada kecenderungan internasional melakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” dalam rangka menetapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, yaitu berupa himbauan untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (value oriented approach), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai- nilai budaya, maupun nilai-nilai keagamaan. Himbauan tersebut menginginkan dilakukannya pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang diintegrasikan pada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Pendekatan kultur dan pendekatan religius menyebabkan adanya perhatian terhadap nilai-nilai hukum tradisional (hukum Adat) dan nilai-nilai hukum Agama. Dengan demikian, kajian perbandingan dari aspek hukum tradisional atau hukum Adat dan hukum Agama merupakan hal yang lazim, bahkan merupakan “tuntutan zaman”. Di Indonesia, kajian perbandingan dari aspek hukum tradisional atau hukum Adat dan hukum Agama merupakan beban nasional, bahkan merupakan tantangan dan kewajiban nasional karena telah diamanatkan dan direkomendasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendapat Muladi dapat digunakan tidak hanya pada hukum pidana, tetapi dapat diterapkan terhukum privat atau hukum perdata, seperti pada hukum perkawinan. Hal itu telah terwujud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dilihat dari pasal-pasalnya. Hukum Agama sebagai sumber hukum terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8, dan lain-lain. Hukum Adat sebagai sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 tentang harta kekayaan perkawinan. Hukum Barat 156 dapat dilihat pada Pasal 10 masa tunggu bagi isteri, Pasal 29, Pasal 42, dan lain- lain. C. Perkawinan 1. Pengertian Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawian (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), Pasal 1 menentukan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan: Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dan penjelasan Pasal 1 sangat jelas bahwa dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertama dan utamanya ialah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak hanya sekedar hubungan antar-individu seorang laki-laki dengan individu seorang perempuan yang dilepaskan dari kehidupan kerohanian agama, yang mengimani adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia. Suatu perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bermakna bahwa keluarga (rumah tangga) yang dibentuk melalui perkawinan berhubungan dengan kehidupan di dunia dan akhirat, karena itu, setiap orang yang melakukan perkawinan diharapkan dapat membawa keluarga (rumah tangga)-nya bahagia dan kekal, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat (kekal). Bagi orang Islam terdapat ajaran dalam Al-Qur’an surah at-Tahrim ayat 6 bahwa setiap orang yang beriman wajib menyelamatkan kehidupan keluarganya (keturunannya) dari kemudharatan, baik kemudharatan fisik, kemudharatan sosial, ekonomi, maupun kemudharatan 157 non-fisik, kemudharatan kerohanian – agama, spiritual – keagamaan, transendental dalam pengertian habulum minallah, bersifat rohaniah, adikodrati, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Qur’an surah at-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman yang terjemahannya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” Keimanan terhadap kehidupan akhirat merupakan salah satu rukun iman, dari enam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada nabi dan rasul- rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir, bagi orang Islam wajib beriman adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia. Setiap orang yang beriman wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk perkawinan dan segala akibatnya, yaitu harta kekayaan perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan. Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah swt dalam Al-Qur’an surah Az-Zuryat ayat 56, terjemahannya sebagai berikut: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah swt, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an surah Asy- Syura ayat 49 sampai ayat 50, bahwa … “Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki,” Q.S Asy-Syura ayat 50 Allah swt berfirman yang terjemahannya sebagai berikut: atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. Dalam hadis Nabi Muhammad, Rasulullah saw, beliau bersabda, yang terjemahannya sebagai berikut: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim) Hak setiap orang yang melakukan perkawinan dalam UUD 1945 dijamin Pasal 28B ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 158 melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Konsiderans UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa “sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.” Dasar hukum yang digunakan dalam membentuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya, UUD 1945 Pasal 29. Jadi, UUD 1945 Pasal 29 merupakan dasar hukum dan landasan bagi dibentuknya seluruh pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya Pasal 2 ayat (1), bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” (Vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk oleh calon mempelai. Bagi calon mempelai yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam yang keberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dasar konsiderans huruf a mempertimbangkan bahwa “Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan.” (Vide Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 1 Juni 1991). Pada Konsiderans huruf b dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.” (Vide Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 1 Juni 1991). 159 Dasar hukum dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) yang menentukan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang.” Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk: PERTAMA: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan Buku II tentang Hukum Kewarisan Buku III tentang Hukum Perwakafan Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya. (Vide Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991) Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991, Menteri Agama memutuskan dengan menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991: Pertama: Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-maalah di bidang hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya. (Vide Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juni 1991) Berdasarkan uraian tersebut, bagi orang Islam di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut agama Islam ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Kedudukan hukum Islam (syari’ah Islam) dalam 160 agama Islam ialah merupakan salah satu komponen agama Islam yang tidak dapat dilepaskan dari akidah dan akhlak. Agama Islam terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah, syariah (hukum Islam) dan akhlak, yang ketiga-tiganya tidak dapat saling dilepaskan. Oleh sebab itu, perkawinan bagi orang Islam adalah merupakan ibadah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang merupakan bagian dari ibadah. Pengertian ibadah menurut hukum Islam tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, disebut ibadah mahdhah, tetapi ibadah itu meliputi bidang muamalah, antara lain perkawinan. Hukum Perkawinan ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw maupun hasil ijtihad para Pakar Hukum Islam (Fuqaha) yang senantiasa bersumberkan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw (syari’ah Islam). Karena itu, ibadah dalam bentuk perkawinan (muamalah) juga dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ….” (Vide Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945) Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, termasuk pelaksanaan ibadah di bidang perkawinan (mu’amalah) adalah bagian “hak beragama” yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana hak asasi – hak asasi lainnya yang dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (Vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Jadi, hak beragama, antara lain hak beragama Islam, adalah hak asasi manusia (beragama Islam) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tidak sebatas hak memeluk agama, tetapi meliputi hak menjalankan atau melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dipeluk oleh masing-masing pemeluknya. Bagi orang Islam, hak beragama meliputi hak melaksanakan perintah dan larangan agama Islam, demikian pula dan hak beragama bagi orang-orang yang beragama selain Islam juga meliputi 161 perintah dan larangan ajaran agama masing-masing. Karena itu, Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia. Perlindungan negara tersebut, termasuk larangan perkawinan beda agama. Setiap orang yang membantu orang lain agar tidak melanggar ketentuan agama yang dianutnya, adalah merupakan kewajiban antara sesama agar masing- masing saling mengingatkan dan meluruskan supaya orang bersangkutan mentaati atau mematuhi ajaran agamanya, atau menganjurkan atau mengajak agar orang lain itu tidak melanggar larangan yang ditentukan menurut agamanya. Pelaksanaan hak beragama menurut hukum masing-masing agamanya sesuai pula dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan UUD 1945 ayat (2) juncto UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum harus dihubungkan dengan ketentuan UUD 1945 BAB XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1), bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Prof. Dr. Hazairin, menafsirkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dalam enam tafsiran, tiga tafsiran di antaranya mengenai pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin dalam menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: 1. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). 2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Perkawinan beda agama terkait dengan ketentuan perkawinan yang sebagaimana ditentukan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1). Perkawinan yang sah terkait dengan asas-asas hukum perkawinan, khususnya asas-asas hukum 162 perkawinan Islam. Karena itu, dikemukakan terlebih dahulu asas-asas hukum perkawinan menurut hukum Islam. 2. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam Asas-asas hukum perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari: a. asas persetujuan, b. asas kesukarelaan, c. asas kebebasan memilih pasangan, d. asas personalitas Keislaman, e. asas kemitraan suami isteri, dan f. asas monogami terbuka. Keenam asas tersebut sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan. a. Asas Persetujuan Asas persetujuan kedua calon mempelai merupakan hak asasi bagi setiap orang yang akan melakukan perkawinan. Seseorang melakukan perkawinan harus atas dasar persetujuannya, tidak dasar paksaan dari pihak lain. UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” (Vide Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam menentukan asas persetujuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16 menentukan: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Vide KHI Pasal 16). Asas persetujuan kedua caloan mempelai, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ditentukan pula dalam Kompilasi Hukm Islam Pasal 17: (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. (Vide KHI Pasal 17). Asas persetujuan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai peempuan yang ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan KHI Pasl 16 dan Pasal 17 bersumberkan kepada hukum Islam yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa’i, Muslim, dan Abu 163 Daud, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa “Rasulullah saw bersabda: “Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis diminta izinya dan izinnya adalah diamnya”. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i, Muslim, dan Abu Daud: “Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ia ditanya persetujuannya terlebih dahulu)”. Dasar hukum asas persetujuan dalam perkawinan juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim dari Khansa’ Binti Khidam al-Anshariyah, bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw membatalkan pernikahannya itu. Hadis lain diriwayatykan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: “Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah, apakah perempuan-perempuan itu (harus) diminta izinnya dalam urusan perkawinan mereka? Ia menjawab, “Ya”. Aku bertanya (lagi): Sesungguhnya gadis diminta izinnya tetapi ia malu lalu diam. Rasulullah saw menjawab: “Diamnya itulah izinnya”. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni, dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw lalu ia menceiterakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah saw menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak). Berdasarkan beberapa hadis tersebut sangat jelas, bahwa asas persetujuan memegang peran yang sangat penting dalam perkawinan seseoang, baik lelaki maupun perempuan. Akan tetapi asas persetujuan ini tidak dapat dilepaskan dari asas-asas lainnya, yaitu asas kesukarelaan, asas kebebasan meilih dan bagi orang Islam harus memenuhi asas personalitas Keislaman. Dalam memenuhi asas persetujuan calon memepalai laki-laki dan calon mempelai perempan tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan yang ditentukan menurut hukum agama masing-masing, bagi orang Islam tidak boileh melanggar larangan perkawinan yang terdapat dalam syari’ah Isalm dalam AlQuran dan Hasdis yang sudah jadi materi hukum perkawinan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia. 164 Al-Quran menentukan larangan perkawinan dalam surah an-Nisa ayat 22, ayat 23 ayat 24, surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan surah Al-Maidah ayat 5 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 UU Perkawinan dan Bab VI KHI, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Menurut KHI Pasal 16 bahwa “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.” (Vide KHI Pasal 18). Keterangan tentang larangan-larangan perkawinan diterangkan pada keterangan berikutnya. Asas persetujuan kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun peempuan, khususnya yang beragama Islam, bukan syarat mutlak yang dapat melanggar asas- asa hukum perkawinan lainnya. Conthnya, asas persetujuan dari calon mempelai laki-laki beragama Islam yang akan menikah dengan calon memeplei perempuan bukan beragama Islam, atau calon mempelai laki-laki bukan beragama Islam kan menikah dengan calon mempelai perempuan beragama Islam, terhadap mereka berlaku asas personalitas Keislaman, yang mana, kedua calon memepelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221, Q.S AL-Mumtahanah ayat 10, Q.S AL-Maidan ayat 5 juncto UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 hururf f juncto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal61. Dengan demikian asas persetujuan bukan syarat mutlak yang dapat menyingkirkan asas-asa hukum perkawinan lainnya dan peraturan agama masing-masing calon mempelai. b. Asas Kesukarelaan Asas kesukarelaan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan merupakan asas yang harus dipenuhi. Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua oang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah tediri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul, juncto Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI yang menentukan tentang wali nikah. 165 Kewajiban adanya wali nikah adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Daruquthni dari ‘Aisyah radiallahu ‘anha, bahwa, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua oang saksi yang adil. Kemudian jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya” (laa nikahan illa biwaliyyin wa syaahida ‘adlin, fain tasyaajaruu fa- ssulthaanu waliyyu man-laa waliyyu lahu). Hadis lainnya yang menentukan kedudukan wali merupakan unsur penting dalam pekawinan adalah hadis yang diriwayatkan Imam yang lima, kecuali Nasai, dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah r.a, bahwa sesungguhnya Nabi saw besabda, bahwa, “Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak mempeoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”. Asas kesukarelaan calon mempelai juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni, dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw lalu ia menceiterakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah saw menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak). Hadis lainnya yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim dari Khansa’ Binti Khidam al-Anshariyah, bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw membatalkan pernikahannya itu. Kedua hadis tersebut memuat asas kesukarelaan calon mempelai merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan. c. Asas Kebebasan Memlih Pasangan Asas kebebasan memilih asanan perkawinan, baik bagi calon mempelai laki- laki maupun calon mempelai perempuan. Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jama’ah kecuali Muslim, dari Khansa’ Binti Khidam al- Anshariyah, sebagaimana telah disebut pada asas persetujuan, bahwa, ayahnya 166 telah mengawinkannya sedang ia janda tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw membatalkan pernikahannya itu. Dalam hadis yang diiwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Dauquthni, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan”, yaitu hadis dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw lalu ia menceiterakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki- laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah saw menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak). Kedua hadis tersebut dengan tegas pula menentukan bahwa setiap orang behak untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai syai’at Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam, antara lain larangan perkawinan eda agama. Karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan kekal. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide KHI Pasal 2). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan merupakan pembentuk keluarga yang menjadi sendi pokok masyarakat dan bangsa. Melalui perkawinan sebagai lembaga penerus keturunan, generasi bangsa dan negara merupakan hak setiap orang, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (Vide Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkanketurunan melalui perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sebelum melangsungkan perkawinan, asas kebebasan meilih pasangan harus dipenuhi, yaitu kebebasan memilih pasangan yang wajib sesuai dengan hukum masing-masing agamanya. Bagi orang Islam dalam memenuhi asas kebebasan memilih pasangan harus memenuhi asas personalitas Keislaman. Hal ini, menurut Ahli, dalam rangka memenuhi hak setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi martabat pribadi, keluarga dan harta yang berada di bawah kekuasaannya, karena dengan dilaksanakannya perkawinan berakibat hukum terhadap hubungan lakilaki sebagai 167 suami dan peremuan sebagai isteri, keturunan yang dilahirkan akibat perkawinan, dan timbulnya harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut berdasarkan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” (Vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). d. Asas Pesonalitas Keislaman Asas Personalitas Ke-Islaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana telah dikemukakan pada keterangan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Isi rumusan Pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepecayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang melakukan pekawinan 168 berarti pekawinan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melakukan pekawinan dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga pemeluk agama Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu di Indonesia. Hazairin selanjutnya berpandangan bahwa hukum agama dan kepercayaannya itu dimaksudkan bukan hanya hukum agama yang terdapat dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja- gereja Kristen, atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat seperti pemeluk agama Hindu di Bali, tetapi hukum agama dan kepercayaannya itu adalah juga termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peratuan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, dinyatakan tidak berlaku. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian, yaitu setelah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 belaku bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia, misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai pedoman sejak 1 Juni 1991 bedasarkan Instuksi Pesiden Nomo 1 Tahun 1991. Pasal 40 huruf c KHI melarang pekawinan antara lelaki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 hururf f Undang- Undang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Asas personalitas Keislaman di biang perkawinan dapat dilihat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II tentang Perkawinan Campuran, tanggal 1 Juni 1980 dan Fatwa MUI N0. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tahun 2005 tetang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005 yang menetapkan larangan perkawinan beda agama, bahwa: 1.Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. (Vide Fatwa MUI N0. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tahun 2005 tetnag Perkwinan Beda Agama). 169 Asas personalitas Keislaman, khususnya di bidang perkawinan, berimbas kepada kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perkawinan yang diajukan menerapkan hukum Islam, karena asas Personalitas Keislaman juga merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi seseorang atau badan hukum yang berperkara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang penyelesaiannya menerapkan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam beberapa pasal. Karena itu, dalam keterangan ini perlu dikemukakan mengenai dasar hukum – dasar hukum asas personalitas Keislaman yang terkandung dalam UU Peradilan Agama. Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Agama) sebagai dasar berlakunya Asas Personalitas Keislaman adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Agama menentukan bahwa: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.” Pasal tersebut secara tegas menentukan kewenangan Peadilan Agama adalah hanya bagi orang-orang yang beragama Islam saja. Kedua, dalam Pasal 2 ditentukan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Pasal ini lebih mempertegas lagi tentang kewenangan Peradilan Agama hanya bagi rakyat pencari keadilan (orang) yang beragama Islam di bidang perkara tertentu saja. Ketiga, dalam Pasal 13 Undang-Undang Peradilan Agama juga dirumuskan bahwa, Syarat sebagai hakim Pengadilan Agama antara lain “beragama Islam.” Jadi, unsur hakim yang melaksanakan proses peradilan di lingkungan Peradilan Agama juga diwajibkan beragama Islam. 170 Keempat, syarat bagi orang yang mengemban tugas sebagai panitera di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama juga wajib beragama Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 bahwa, syarat sebagai panitera Pengadilan Agama antara lain “beragama Islam.” Kelima, Pasal 39 Undang-Undang Peradilan Agama menentukan syarat bagi orang yang bertugas sebagai jurusita di Pengadilan Agama antara lain wajib “beragama Islam.” Keenam, pada seorang sekretaris Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa syarat sebagai sekretaris dan wakil sekretaris Pengadilan Agama antara lain wajib “beragama Islam.” Ketujuh, pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang menentukan komopetensi absolut Peradilan Agama ditentukan, bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tidak hanya menentukan subyek hukum yang berkepentingan dengan penyelenggaaan maupun pelaksanaan hukum formil di Pengadilan Agama, bahkan hukum mateiil-nya pun mestilah bedasakan Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49, bahwa, “Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya”. 171 Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam”, menurut penjelasan Pasal 49, adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal- hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.” Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Perradilan Agama mengenai pengertian “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini” harus dilihat dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, muncul petanyaan, bahwa dalam hal apa orang atau badan hukum dapat menunduukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam? Menurut penggolongan (ilmu) hukum terdapat hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat dan berdasar kepada agama pribadi secara individu sebagai hak Insani atau hak Adami (rights of man), yaitu berdasarkan hukum (agama) Islam bagi orang Islam, yang keberlakuannya bersifat univesal dan tidak tepengauh oleh teritoial di tempat ia berdomisili. Misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, hukum zakat. Hukum-hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hukum perorangan yang beragama Islam karena hukum-hukum tersebut saling berkaitan erat dan saling berkelindan antara akidah pribadi dengan hukum agama yang dianutnya. Misalnya, hubungan hukum antara seseorang yang beagama Islam dengan hukum perkawinan Islam, hukum kewarisan Islam, hukum wasiat Islam, hukum hibah Islam, hukum zakat, dan hukum wakaf yang secara syar’i melekat pada individu bersangkutan, karena pelaksanaan hukum-hkum tersebut tidak dapat dilepaskan dari akidah atau keimanan orang bersangkutan. Sedangkan hukum yang yang mengatur tentang hukum kebendaan atau hukum ekonomi berdasarkan hukum Islam (bidang muamalah), para pelakunya tidak terbatas pada orang yang beragama Islam saja, tetapi dapat pula diterapkan kepada orang yang beragama selain Islam atau lembaga bukan Islam, karena dalam bemuamalah sifatnya terbuka, tidak dibatasi hanya antar-orang yang beagama Islam. Kecuali terhadap muamalah yang telah ditentukan secara pasti dalam hukum Islam, misal dalam hukum kebendaan (harta warisan) yang ditinggalkan oleh 172 pewaris yang beragama Islam, maka wajib diselesaikan bedasarkan Hukum Kewarisan Islam. Oleh karena itu, dalam memahami dan menerapkan asas personalitas keIslaman harus diketahui terlebih dahulu perkara yang akan diajukan dan agama yang dianut pengaju perkara, apakah perkara yang terkait erat dengan peroangan dan kekeluargaan (perkawinan, waris, wasiat, hibah, sadaqah, zakat, wakaf, infaq), atau perkara di bidang muamalah (ekonomi Islam). Maka, 1. jika perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama itu terkait mutlak dengan ketentuan agama Islam yang melekat pada pribadi, maka pengaju perkara haruslah orang-orang yang beragama Islam. Misalnya dalam perkara kewarisan, perkawinan, zakat, dan wakaf. Sedangkan, 2. jika perkara yang diajukan itu dapat dilepaskan dari agama pribadi pengaju perkara, mislanya perkara ekonomi syari’ah, maka ketentuan agama Islam yang mutlak melekat pada pengaju perkara adalah tidak diperlukan. Kedelapan, pasal lain yang memuat asas pesonalitas keislaman adalah Pasal 66 ayat (1) yang menentukan, bahwa, “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” Dengan demikian, asas personalitas keIslaman merupakan asas mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang bepekara di Pengadilan Agama, termasuk perkawinan. Apabila perkawinan itu dilakukan antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, sedangkan UU Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hutuf f juncto Pasal 40 Huruf c KHI, maka perkawinan mereka tidak sah. Demikian pula apabila terjadi perkawinan antara perempuan Islam dengan laki- laki bukan Islam, sedangkan UU Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hutuf f juncto Pasal 44 KHI, maka, menurut hukum Islam, perkawinan mereka juga tidak sah. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum Islam, atau tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi perkara di bidang perkawinan beda agama, penyelesaiannya bukan kewenangan dari Pengadilan Agama, tetapi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). 173 e. Asas Kemitraan Suami Isteri Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: pertama, subyek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon isteri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau obyek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami isteri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat pekawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehubungan dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diikat dengan sigah berupa ijab dan kabul. Oleh karena itu, ketiga, dalam Hukum Islam, berdasarkan akad nikah dengan sigat ijab kabul itu tidak berarti terjadinya penguasaan suami tehadap isteri atau sebaliknya. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (isterri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membuna keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di dunia dan terhindar pula dari api neraka di akhirat kelak, sebagaimana ditentukan dalama al-Qur`an surah at-Tahrim ayat 6 memperingatkan, bahwa, “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”. Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Muslim, bahwa, “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (isteri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab kabul)”. Dalam ajaran Islam, pembagian tugas antara suami isteri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah agar tewujud keturunan yang salih dan salihah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggung-jawabkan kelak di hadapan Allah swt. f. Asas Monogami Terbuka Asas monogami terbuka perlu diterangkan dalam keterangan Ahli, karena sangat dimungkinkan adanya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh suami yang telah beristeri. 174 Hukum pekawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisa (4) ayat 3 bahwa, Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak- anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kebolehan melakukan poligami bagi suami adalah merupakan pintu darurat, karena poligami dalam Hukum Perkawinan Islam bukanlah asas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang akan melakukan polgami. Hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena memang asas perkawinan dalam Islam adalah monogami terbuka. Tetapi perlu segera dikemukakan bahwa upaya sekularisasi terhadap Hukum Perkawinan Islam di Indnesia masih tetap terjadi, antara lain dengan mengusahakan asas monogami mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUH Perdata yang sekuler. Tentu saja pemikiran monogami mutlak tersebut bertentangan dengan Hukum Islam, karena poligami dalam Islam tidak bermaksud menyakiti atau membuat derita isteri yang satu dengan mengangkat isteri yang lain. Karena itu, surah an-Nisa ayat 3 menentukan, beristeri satu orang sajalah jika tidak dapat berbuat adil, tetapi “tidak mengharamkan” poligami. Syarat utama bagi suami “dapat berlaku adil” terhadap isteri-isterinya merupakan syarat mutlak yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) KHI bahwa, (2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. (Vide Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) KHI) Poligami yang sesuai dengan syari’at Islam adalah lebih baik bila dibandingkan dengan monogami mutlak, tetapi suami berbuat maksiat, misalnya melakukan “pergundikan” yang jauh membawa isteri dan anggota keluarga lebih 175 dekat kepada kemudaratan. “Pergundikan” dilarang dalam Hukum Islam, sebagaimana ditentukan dalam surah al-Maidah ayat 5, bahwa, ... (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman ..., bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Suami yang memiliki dasar ketauhidan yang kuat, menjadi imam yang ihsan dalam keluaga, tentu akan membawa kepada kebahagiaan bagi keluarganya baik di dunia maupun di akhiat kelak, baik ia melakukan monogami maupun poligami. g. Asas Untuk Selama-lamanya Asas perkawinan “untuk selama-lamanya” terkait dengan perkawinan beda agama. Perkainan menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan dalam penertian ibadah itu terkandung nilai kesakralan, bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar hubungan antar laki-laki dengan perempuan sebagai individu ketika hidup di dunai saja, akan teapi mengandung nilai dan makna tujuan kehidupan yang lebih mulia, yaitu kehidupan perkawinan samapi menghadap Allah swt kelak, dan bersama-sama dapat berada dalam surga Allah. Karena itu, Allah swt mengatur langsung dalam AlQuran tentang larangan-larangan perkawinan, termasuk larangan perkawinan beda agama. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw besabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘azza wajalla adalah talak (cerai). Karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh suami terhadap isterinya. Larangan kesewenang-wenangan melakukan perceraian itu terdapat dalam surah al-Baqarah (2) ayat 230 tentang “larangan menikah kembali” setelah dilakukan perceraian yang ketiga kali (talak ba’in kubra). Jika mantan suami bersangkutan akan melangsungkan perkawinan kembali dengan mantan isterinya, maka wajib ada muhallil terlebih dahulu bagi mantan isteri bersangkutan. 176 Selain itu, seorang isteri juga dilarang meminta talak kepada suami tanpa alasan, jika isteri melakukan hal itu, maka haram baginya baunya surga. Asas untuk selama-lamanya juga dapat diketahui dari larangan perkawinan mut’ah, karena dalam kawin mut’ah bertujuan untuk kawin sementara, kawin yang diperjanjikan batas waktunya, misalnya hanya untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan, atau lain-lain. Kawin mut’ah bertujuan hanya untuk bersenang-senang, rekreasi belaka. Selain itu, dalam perkawinan mut’ah sebenarnya terkandung pelecehan terhadap perempuan, karena perempuan dinilai sebagai barang yang dapat diperjual-belikan. Dasar hukum larangan perkawinan mut’ah ditentukan dalam hadis Rasulullah saw yang diiwayatkan Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Haiban, dari Rabi’ Bin Sabrah dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut’ah. Sekarang Allah swt mengharamkan hal itu sampai kiamat. Kemudian siapa yang mempunyai isteri hasil nikah mut’ah hendaklah ia dilepaskannya dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Seluruh Imam Mazhab sepakat bahwa perkawinan mut’ah itu hukumnya haram. Demikian pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan nikah mut’ah, yang menetapkan, bahwa , 1. Nikah mut’ah hukumnya adalah haram. 2. Pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan peundang-undnagan yang berlaku. Perkawinan dalam Islam adalah ibadah, bukan sekedar hanya untuk bersenang-senang semata, karena menurut hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Thabrani, bahwa, “Barangsiapa yang telah melakukan perkawinan berarti ia telah memelihara setengah bagian dari imannya. Maka hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian lain”. Dengan demikian, perkawinan beda agama antara laki-laki Isalm dengan peempuan bukan Islam, atau antara laki-laki bukan Islam dengan perempaun Islam, menurut hukum Islam tidak memenuhi asas untuk selama-lamanya, karena, selain perkwinan beda agama adalah tidak sah, juga perkawinan beda agama itu hanya bersifat duniawi swmata, sehingga tidak bernilai ibadah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. 177 Perkawinan yang sah menuru hukum masing-masing agamanya, bagi orang beragama Islam, selain harus memenuhi asas-asas hukum pekwinan Islam, juga haus memenuhi rukuan dan syaat perkawinan. 3. Rukun dan Syarat Perkawinan a. Rukun Perkawinan Rukun perkawinan adalah unsur-unsur atau komponen yang wajib dipenuhi secara keseluruhan secara total untuk menentukan sahnya suatu perkawinan, apabila perkawinan tiak memenuhi salah satu rukun atau unsur, maka perkawinanitu batal demi hukm. Dasar hukum bagi sahnya suatu perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat (1). Pasal 1 UU Perkawinan menetukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keuarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Perkawinan). UU Perkawinan Paal 2 ayat (1) menentukan sahnya suatu perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keprcayaannya itu” (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Bagi orang Islam di Indonesia, dalam melaksanakn perkawinan wajib memenuhi rukuan perkawinan yang terdapat dalam KHI Pasal 14. KHI, Bab IV tentang Ruku dan Syarat Pekawinan, Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan, Pasal 14 menentukan, bahwa, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul. (Vude Pasal 14 KHI). Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai peempuan yang akan melaksanakan perakwinan harus memenuhi syarat perkawinan, yaitu syarat mutlak dan syarat relatif (tidak mutlak). Syarat mutlak, menurut Ahli, ialah syaat yang wajib dipemuhi oleh kedua calon mempelai, yaitu syarat yang bersumber dari ketentuan agama. Bai orang Islam, syarat yang ditentukan dalam syariah Islam (ALQuran dan Hadis), sejak 2 Januari 1974 telah menjadi ketentuan larangan perkawinan dalam 178 Pasal 8 UU Perkawinan dan menjadi ketentuan dalam KHI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Apabila syarat mutlak itu dilanggar, maka perkawinan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan syarat relatif ilah syarat yang ditentukan berdasarkan hasil pemikiran manusia atau lembaga yang berwenang membnetuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh (ijtihad) yang isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti penentuan batas miminal bagi lakilaki dan perempuan yang melakukan perawinan. Akibat hukum dari tidak terpenhinya syarat relatif (syarat tidak mutlak) ialah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Jadi rukun ialah unsur-unsur perkawinan yang wajib dipenhi oleh setiap laki- laki dan perempuan yang melakukan perkawinan (bersifat ekseternal), sedangkan yarat pekawinan adalah hal-hai yang melekat pada masing-masin individu laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan (bersifat internal). Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang akan melakukan perkawinan harus memenhui syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11. 1. Pasal 6 berisikan asas persetujuan dari kedua calon mempelai lakilaki dan calon mempelai peempuan. Syarat izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum beusia 21 tahun, dan ketentuan izin dari orang tua atau wali itu sepanjang ditentukan menurut hukum agama masing-masing. 2. Pasal 7 UU Perkawinan yang telah diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, menentukan perubahan batasan minimal bagi laki-lai dan perempuan yang akan melakukan perkawinan adalah 19 tahun, dan dispensai kawin. Pasal 7 ini merupakan syarat relatif; 3. Pasal 8 memuat tentang larangan perkawinan (menurut hukum Islam merupakan syarat mutlak); 4. Pasal 9 memuat tentnag larangan poligami, kecuali menemnuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, menurut hukum Islam merupakan syarat relatif; 179 5. Pasal 10 memuat tentang larangan perkawinan bagi bekas pasangan suami isteri yang telah dua kali bercerai, menurut Islam setelah tiga kali bercerai dan belum ada muhallil, yaitu laki-laki lain yang menikahi perempuan (bekas isteri) tersebut, menjalankan rumah tangga seperti biasanya, dan kemudian bercerai. Menurut Ahli, ketentuan Pasal 10 jika ditinjau dari hukum Islam merupakan syarat mutlak, berdasarkan suah al-Baqarah ayat 230; 6. Pasal 11 mengatur tentang waktu masa tunggu setelah perceraian (‘iddah), yaitu membatasi waktu maksimal bagi perempuan bercerai, apabila telah melampaui masa tunggu, perempuan terssebut dapat melakukan perkwinan kembali. Menurut hukum Islam masa ‘iddah bagi perempuan (isteri) yang bercerai, bersumber kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 232, karena itu, menurut Ahli merupakan syarat mutlak bagi orang Islam. Rukun perkawinan, bagi oang Islam sangat penting, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang diselenggarakan dapat termasuk batal demi hukum. Rukun perkawinan terkait erat dengan asas-asas personalitas Keislaman, baik calon mempelai laki-laki yang harus beragama Islam, calon mempelai perempuan harus beragama Islam, wali nikah juga harus beragama Islam, serta dua orang saksi pun ahrus beragama Islam, selian syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh maisng- masing unsur atau komponun dalam rukun pekwinan, yang kesemuaanya tidak dapat dipisahkan. Kelima unsur dalam rukun perkawinan itu mutlak harus dipenuhi. Karena itu, apabila ada yang melakukan perkawinan beda agama, menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah haram dan perkawinannya tidak sah, (Vide Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 htutf c, Pasal 44, Pasal 61 KHI_. KHI Pasal 2 menentukan pengertian perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. KHI Pasal 4 menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 18 menentukan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. 180 KHI Bab VI tentang Larangan Perkawinan, Pasal 40 hrurf c menentukan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: … c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.” (Vide Pasal 40 hururc c KHI). Pasal 44 menentukan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” (Vide Pasal 44 KHI) KHI, Bab X tentang Pencegahan Perkawinan menentukan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.“ Pasal ini menentukan pencegahan perkawinan karena adanya perbedaan agama atau ikhtilaful al-dien. Pencegahan perkawinan karena adanya perbedaan agama yang dipeluk oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, salah seorang dari mereka beragama Islam, harus dilakukan pencegahan perkawinan yang ditentukan KHI Pasal 61 juncto UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 hurruf f juncto PP No. 9 Tahun 1075 Pasal 6. Pencegahan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bukan merupakan pelanggaran ahak asai manusia, tetapi merupakan perlindungan agar setiap orang menaati hukum agamanya masing-masing berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 194 Pasal 28I ayat (1). PP No. 9 Tahun 1975 Pasl 16 menentukan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui penelitian agama yang dianut oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang dapat dimaknai sebagai pencegahan perkawinan beda agama. (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: … b. yang menentukan Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. (Vide Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975). 181 1) Rukun nikah pertama dan kedua Rukun nikah pertama dan kedua, yaitu adanya calon memeplai laki-lai dan calon mempelai perempuan, terhadap mereka harus memenuhi syarat calaon mempelai yang akan melakukan perkawinan ditentukan KHI pada Bagian Kedua tentang Syarat Calon Mempelai, Pasal 15: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 15 KHI tentu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan UU Mo. 16 Tahun 2019 yang menenukan batasan minimal laki-lai dan perempuan yang akan melakukan perkawinan adalah 19 (sembilan beals) tahun. UU Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) Pasal 7 menentukan: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (Vude Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019). 182 Berdasarkan perubahan terhadap Pasal 7 UU Perkawinan tersebut, bahwa batasan minimal melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini berlaku bagi selruh warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia, termasuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Bagi orang Islam yang melakukan perkwinan beda agama dan usianya belum mencapai 19 tahun, maka permohonan dispensasi tentunya tidak dapat diajukan kepada Penagdilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah, tetapi ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut diberikan peluang oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentnag Administrasi Kependudukan, Pasal 34 dan Pasl 35. Menurut Ahli, hendaknya Hakim di Pengadilan Negeri, apabila ada orag Islam yang mengajukan permohonan dispensai kawin hednaknya dipertimbangkan hukum agama Islam yang berlaku kepada yang berangkutan sebagai dasar hukum bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak tersebut. Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan “Cukup jelas”. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 109 menjelaskan, bahwa, Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. (Vide Penjelasan Pasl 7 UU No. 16 Tahun 2019). 183 Jadi, syarat batasan minimal melakukan perkawinan adalah syarat relatif, apabila dilanggar, perkawinan “dapat dibatalkan.” Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ialah “asas persetujuan” dari keduanya, sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1). KHI pada Bagian Kedua tentang Syarat Calon Mempelai, Pasal 16 menentukan syarat persetujuan kedua calon mempelai, baik calon mempelai laki- laki maupun calon mempelai perempuan. Bahkan KHI Pasal 16 menentukan lebih rinci yang dihubungkan dengan Pasal 17, bahwa apabila para calon mempelai tidak menyatakan persetujuan dengan tegas maupun dengan isyarat atau dengan diamnya, maka Pegawai Pencatat Perkawinan (Penghulu) tidak dapat menyelenggarakan perkawinan tersebut. Pasal 16 KHI menentukan sebagai berikut; (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Pasal 17 KHI mennetukan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak dapat menyelenggarakan perkawinan apabila kdeua calon memepelai, baik calon mempelai laki-laki maupun calon memeplai perempuan, tidak menyatakan secara tegas atau secara lisan atau dengan isyarat atau dengan diamnya calon mempelai bersangkutan. Pasal 17 menentukan seperti beikut, (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Syarat perkawinan berikutnya dalam KHI Pasal 18 merupakan syarat melakukan perkawinan yang wajib diepnuhi oleh kedua calon mempelai, baik calon memeplai laki-laki maupun calon mempelai peremouan. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan wajib tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. KHI Bab VI tentang Larangan 184 Perkawinan ditentukan dalam Pasl 39 samai dengan Pasal 44. Mengenai larangan perkawinan, Ahli menernagkan dalam bagian berikutnya. 2) Rukun nikah ketiga Rukun perkawinan ketiga yaitu wajib adanya Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan. KHI Bagian Ketiga tentang Wali Nikah menentukan syarat wali nikah dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. KHI sal 19 menentukan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” (Vide Pasal 19 KHI). Berdasarkan ketentuan Pasl 19 tersebut dengan tegas bahwa wali niakh adalah rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon memeplai perempuan. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali nikah yang sah adalah batal demi hukum. Syarat-syarat orang yang dapat menajdi wali nikah diatur dalam KHI Pasal 20, bahwa: (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Orang-orang yang dapat menjadi wali nasab, yaitu wali nkah yang memiliki hubungan darah yang sah dengan calon memeplai perempuan menururt garsis patrilineal, terdapat dalam KHI Pasal 21, yaitu: (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 185 (3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (Vide Pasal 21 KHI). Wali nikah sebagai rukun nikah yang wajib dipenuhi, karena penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, KHI Pasal 22 menentukan wali nikah yang paling berhak menikahkan calon mempelai perempuan karena ada halangan fisik (disabilitas) atau karena faktor usia yang sudah lanjut (udzur) sehingga tidak dapat melaksanakn kewajiabnnya sebagai wali nikah secara sempurna. KHI Pasal 22 menentukan sebagai berikut, “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.” Pentingnya wali nikah dalam suatu akad nikah, menurut hukum Islam, berdasarkan Q.s An-Nur ayat 32, Al-Baqarah ayat 221, ayat 232, Al-Mumtahanah ayat 10, dan hadis Rasulullah saw. Beberapa surah dan ayat dalam Al-Quran ditentukan pentingnya wali nikah bagi calon mempelai perempuan: 1. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 Allah swt berfirman yang terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. 2. Kedudukan wali niakh bagi calon mempelai perempuan juga erdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang terjemahannya sebagai berikut “… Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” 186 3. Dalam Q.S An-Nur ayat 32, Terjemahan Kementetian Agama seperi di bawah ini: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dalam hadis Rasulullah saw yang mewajibkan adanya wali nikah bagii calon mempelai perempuan, antara lain”, 1. Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam yang lima kecuali Nasao dari Sulaiman bin Mua ddai Zujri dari Urwah dari Aisyah r.a: Sesungguhnya Nabi saw bersabda: Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya maka perkawiannya, batal, maka perkawinannya batal, maka pekawinanna batal.” 2. Hadis lain diriwayatkan Abu Daud At-Thaqalisi “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dn siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dai walinya maka niakhnya batal, batal, bat. Kemudian jika perempuan itu tidak aa walinya maka penguasa yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. KHI Pasal 23 menentukan ketentuan-ketentuan tentang wali nikah seperti berikut: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Vide Pasal 23 KHI) Kedudukan wali nikah daalm perkawinan bagi orag Islam, khususnya bagi calon mempelai perempuan, berperan sangat penting dalam perkawinan. Wali nikah dalam penyelenggaraan ketika akad nikah berlangsung, jadi penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Kewenangan wali nikah dalam suatu perkawinan, menurut KHI Pasal 62 dapat mencegah dilaksanakannya perkwinan bagi calon memeplai perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sekalipun wali nikah nitu tidak melaksanakan 187 kewajibannya sebagai ayah. menurut Pasal 62 KHI haknya tidak gugur untuk mencegah perkwinan dan membatalkan perkawinan berdasarkan KHI Pasal 25 ayat (1) UnU Perkawinan juncto KHI Pasal 73. KHI Pasal 62 menentukan, (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan (2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain. (Vide Pasal 62 KHI) Karena itu, wali nikah dari memeplai perempuan yang melakukan perkawinan bda agama, ia berhak melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana ditentukan KHI Pasal 62, dan ia juga berhak melakukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan kandungnya sebagai mempelai perempuan atau sebagai isteri, berdasarkan UU Perkwinan Pasal 23 juncto KHI Pasal 73), karena anak perempuannya menajdi tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat kelak. 3) Rukun nikah keempat Rukun nikah keempat ialah adanya dua orang saksi, syarat-syaratnya ditentukan dalam KHI, Bagian Keempat tentang Saksi Nikah, Pasal 24: (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. (Vide Pasal 24 KHI). KHI Pasal 26 menentukan hukum formil mengenai tugas saksi perkawinan, ia wajib hadir di jadapan majleis penyelenggaraan perkawinan, sebagai beikut. “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.” 4) Rukun perkawinan kelima Rukun perkawinan kelima yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai peremuan, terdapat dalam KHI, Bagian Kelima tentang Akad Nikah, Pasal 27. 188 Pasal 27 KHI menentukan “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.” Tata cara akad nikah ditentukan dalam KHI Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 28 KHI yang menentukan “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.” Proses ijab kabul dalam akad nikah ditentukan dalam KHI Pasal 29: (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. (Vide Pasal 29 KHI). Syarat perkawinan, Ahli jelaskan kembali berhubung terkait dengan larangan- laranan perkawinan yang menjadi syarat mutlak bagi laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan, khususnya laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. b. Syarat Perkawinan Syarat Perkawinan, menurut Ahli terdapat dua macam syarat, yaitu pertama, syarat mutlak, merupakan syarat yang ditentukan agama, antara lain larangan perkawinan yang terdapat dalam Al-Quran and Sunnah (Hadis) Rasulullah saw. Apabila syarat muutlak dilanggar, maka akibat hukumnya perkawinan “batal demi hukum.” Kedua, syarat tidak muttlak (syarat reatif), yaitu syarat perkawinan yang ditentukan berdasarkan hasil pemikiran manusia (ijtihad) yang memenuhi syarat, seperti para wakil rakyat di DPR RI bersama Pemerintah dalam membentuk suatu perundang-undangan, misal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat relatif terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang telah diubah denan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan batas minimal usia melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perrempuan adalah 19 tahun. Apabila syarat tidak mutlak (syarat relatif) dilanggar, akibat hukumnya ialah perkawinan “dapat dibatalkan.” 189 Syarat perkwinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 KHI, bahwa “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI,” termasuk syrata mutlak. Kompilasi Hukum Islam Bab VI memuat tentang “Larangan Perkawinan” Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, adalah merupakan ketentuan lanjutan dari ketentuan larangan perkawinan dalam UU Perkawinan Pasal 8, sebagaimana diutarakan Hazairin, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 “… merupakan suatu ijtihad baru. Tinggallah kewajiban pencinta agama Islam untuk meneapkan kehendak AlQuran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya.” Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991) merupakan salah satu peraturan pelaksanaan hukum perkawinan bagi orang Islam di Indonesia. Di antara ketentuan pasal-pasalnya terdapat ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Bab VI tentang Larangan Perkawinan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi orang yang beragama Islam yang akan melakukan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 8 yang menentukan larangan perkawinan sebaai berikut: Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan Pasal 8: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” (Vide Pasal 8 UU Perkawinan). Ketentuan lanjutan dari ketentuan larangan perkawinan dalam UU Perkawinan Pasl 8 yang menjadi syarat mutlak bagi orang Islam, terdapat dalam KHI, Bab VI tentang Larangan Perkawinan, Pasal 39 sampai dengan Pasl 44. Pasal 39 menentukan, 190 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. KHI Pasal 40 menentukan larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan (i) perrempuan yang msih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri), (ii) peempuan yang masih dalam masa tunggu setelah bercerai dengan suaminya terdahulu (mas ‘iddah), dan (iii) larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan peremouan bukan Islam (larangan perkawinan beda agama). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 191 c. seorang wanita yang tidak beragama islam. (Vide Pasal 40 KHI) KHI Pasal 41 menentukan larangan terhadap suami yang melakukan poligami dengan perempuan-perempuan tertentu, yaitu: (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.(Vide Pasal 41 KHI). KHI Pasal 42 menentukan larangan laki-laki melakukan poligami lebih dengan empat orang isteri, seperti berikut: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat- empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. (Vide Pasal 42 KHI). KHI Pasal 43 melarang laki-laki menikahi bekas isteri yang telah ditalak tiga kali, sebelum ada muhallil, dan dialrang menikahi bekas isteri yang teleh dicerai atau bercerai dengan caraa li’an. (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria: a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya. (Vide Pasal 43 KHI). KHI Pasal 44 melarang perkawinan beda agama antara peremuan Islam dengan laki-laki bukan Islam. “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” (Vide Pasal 44 KHI). Ketentuan-ketentuan larangan perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 8, khususnya Pasl 8 huruf f jucdto KHI Pasal 39 samai dengan pasal 44. KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 memuat ketentuan larangan 192 perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki Islam dan calaon memeplai perempuan Islam, yaitu larangan perkawinan beda agama. Apabila larangan perkaiwinan beda agama ini dilanggar, maka perkawinan itu tidak sah. (Vide UU Perkawinan Pasal 8 hururf f juncto Pasal 40 hururf c dan Pasal 40 KHI juncto Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005). Apabila syarat-syarat perkawinan teah dipenuhi, maka calon mempelao laki- laki dan calon mempelai perempuan dapat melaksanakn perkawinan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1). 4. Perkawinan yang Sah Perkawinan, menurut UU Perkawinan Pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (kelaurga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Vide Pasal 1 UU Perkawinan). Penyelenggaran perkawinan agar menajdi perkawinan yang sah, bagi orang Islam, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Ruku perkawinan terdiri dari: a. calon mempelai laki-laki; b. calon mempelai peempuan; c. wali nkah; d. dua orang sakisi; e. ijab kabul. Dalam memenuhi rukun pekawinan terdapat syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh individu-individu masing-masing yang merupakan bagian dan unsur dalam rukun pekawinan, yaitu syarat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, syarat wali nikah, syarat saksi nikah, dan syarat ihab kabul. Syarat-syarat yang terkait dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, antara lain mereka tidak terhalang melakukan perkawinan karena adanya larangan-larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan seemnda, hubungan sesusuan, perbedaan agama, dan lain-lain ketentuan yang terkait dengan ketentuan bagi laki-laki yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami). Pengertian perkawinan yang sah, terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 193 Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.” Penjelasan Paal 2 juga menjelasakan bahwa “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan penjealsan tersebut sangat jelas bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, perkawinan bagi orang Islam di Indonesia adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di dalam syari’ah Islam (Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Muhammad saw) dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. PP No.9 Tahun 1875 Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 10 ayat (3) menentukan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.” (Vide Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975). Dalam Pasal10 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut secara tegas ditentukan bahwa tata cara perkawina: 1. perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2. dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu; 3. perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan; 4. perkawinan disakskan oleh dua orang aksi. a. Syarat Perkawinan yang Sah: tidak Melanggar Larangan Perkawinan Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia ialah perkawinan yang tidak melanggar larangan-larangan perkawinan, sebagaimana 194 ditentukan dalam Pasal 8 UU Perkawinan, yang menentukan larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan bagi orang Isam larangan perkawinan karena percedaan agama. Larangan perkawinan dalam UU Perkawinan Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” (Vide Pasal 8 UU Perkawinan). 1) Dasar hukum Larangan Perkawinan karena Hubungan Darah, Hubungan Semenda, dan Hubungan Sesusuaun Ditijau dari Hukum Islam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, hururf e UU Perkawinan, ditinjau dari hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 22, ayat 23, ayat 24. Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 terjemahannya sebagai berikut “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” Ketentuan al-Qur’an suah An-Nisa ayat 22 ayat ini terdapat dalam Pasal 8 huruf c UU Perkawinan yang menentukan larangan perkawinan antara laki-laki dan peempuan kaena adanya berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri (vide Pasal 9 hururfc UU Perkawinan) juncto Pasal 39 ayat (2) KHI yang menentukan: Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.” (Vide Pasal 39 ayat (2) KHI). 195 Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 terjemahan Kementerian Agama sebagai berikut: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ahli membuat garis hukum–garis hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut: 1. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, 2. Diharamkan atas kamu (menikahi) anak-anak perempuanmu, 3. Diharamkan atas kamu (menikahi) saudara-saudara perempuanmu, 4. Diharamkan atas kamu (menikahi) saudara-saudara perempuan ayahmu, 5. Diharamkan atas kamu (menikahi) saudara-saudara perempuan ibumu, 6. Diharamkan atas kamu (menikahi) anak-anak perempuan dari saudara laki- lakimu, 7. Diharamkan atas kamu (menikahi) anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, 8. Diharamkan atas kamu (menikahi) bu yang menyusuimu, 9. Diharamkan atas kamu (menikahi) saudara-saudara perempuanmu sesusuan, 10. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu istri-istrimu (mertua), 11. Diharamkan atas kamu (menikahi) anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), 12. Diharamkan atas kamu (menikahi) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 196 13. Diharamkan atas kamu (menikahi) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. 14. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Larangan perkawinan yang ditentukan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 terdapat tiga belas larangan perkawinan, kesemuanya dimuat dalam UU Perkawinan Pasal 8 huruf a, huruf b, hururf, c, hururf d, hururf e yang mencakup ketiga belas larangan perkawinan, yaitu: 1. Pasal 8 huruf a (larangan menikahi karena ada hubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah); 2. Pasal 8 huruf b (larangan menikahi karena berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri); 3. Pasal 8 huruf c (larangan menikah karena berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri), 4. Pasal 8 huruf d (larangan menikah kaena berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan); 5. Pasal 8 hururf e (larangan menikahi perempuan yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang). Ahli berpendapat, berdasarkan analisis terhadap Pasal 8 UU Perkawinan ditinjau dari hukum Islam, bahwa, sumber pembentukan ketentuan UU Perkawinan Pasal 8 hururf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e adalah Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 22 da ayat 23, juga bersumber pada hukum Adat an hukum Barat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi orang Islam, kepatuhan terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw hukumnya wajib. Kepatuhan orang Islam terhadap ketentuan UU Perkawinan Pasal 8 adalah wajib berdasarkan Al-Quran surah an-Nisa ayat 59. Kewajiban patuh kepada ketentuan UU Perkawinan Pasal 8 hururf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e adalah karena sesuai dengan hukum Islam, maka bagi orang Islam sebagai “syarat mutlak” perkawinan. Apabila syaat mutlak dilanggar, perkawinan tersebut adalah “tidak sah dan batal demi hukum”. 197 Bagi pemeluk agama selain Islam dan bagi penghayat kepercayaan, syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 8 hururf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan hururf f disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan menurut agama masing-masing dan masing-masing penghayat kepercayaan. Keragaman ketentuan larangan perkawinan sebagai “syarat mutlak” bagi sahnya suatu perkawinan yang didasarkan hukum masing-masing agama dan masing-masing kepercayaan itu, menurut Ahli, merupakan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan ajaran agama dan beribadat menurut hukum masing- masing agama dan masing-masing kepercayaan, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan UUD 1945 Pasal 28E ayat (2), dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1). UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) menentukan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” (Vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945). Pengertian ibadat dalam ketentuan hak asasi manusia, bahwa, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Penertian ibadat jika ditinjau dari agama Islam, agama Islam terdiri dari tiga unsur, yaitu, akidah, syari’ah dan akhlak, yang ketiga unsur tersebut tidak dapat dipesahkan. Hukum perkawinan, menurut hukum agama Islam, merupakan bagian dari agama Islam, yaitu terdapat dalam syari’ah Islam bidang mu’amalah. Karena itu, bagi orang Islam pelaksanaan hukum perkawinan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah Muhammad saw, antara lain mengenai larangan perkawinan, yang mejadi sumber hukum bagi dibentuknya Pasal 8 UU Perkawinan, adalah merupakan ibadah, yang disebut ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah. Ketentuan perkawinan merupakan ibadah terdapat dalam KHI Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Karena itu, bagi orang Islam, melakukan perkawinan yang sah adalah merupakan bagian pula dari pelaksanaan ibadah yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas 198 memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, …” (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945) Dalam masyarakat terjadi perkawinan antara orang Islam dengan penghayat kepercayaan. Bagi penghayat kepecayaan belaku UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” (Vide Pasal 28E ayat (2) UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (2), menurut Ahli, bagi para penghayat kepecayaan merupakan perlindungan dalam menjalankan masing-masing kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di bidang perkawinan. Ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang merupakan perlindungan terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam melaksanakn hukum perkawinan sesuai dengan masing-masing penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuannya terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), dan pasal l05 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2olg tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OI3 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Bab VI: Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pasal 39 dan Pasal 40. Namun apabila terjadi perkawinan antara orang Islam dengan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka bagi orang Islam bersangkutan hukumnya dilarang, dan pekwinannya tidak sah. Larangan tersebut, menurut Ahli, berdasarkan AL-Quran surah al-Baqaah ayat 221. Bagi Penghayat Kepercayaan berlaku PP No. 40 Tahun 2019, Pasal 39 menentukan: (1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 199 (2) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa. (4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. (Vide Pasal 9 PP No. 40 Tahun 2019) PP No. 40 Tahun 2019, Pasal 40 menentukan: (1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap T\.rhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri; b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen: 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya; 2. pasfoto suami dan istri; 3. akta kelahiran; dan 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing. c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan; d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri. (Vide Pasal 10 PP No. 40 Tahun 2019). Setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia yang melakukan perkawinan dijamin perlindungannya bedasarkan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 200 melalui perkawinan yang sah.” (Vide UUD 1945 Pasal 28B ayat (1)). Namun pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan UU Perakwinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8. UU Perkawinan Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan di Indonesia, yaitu, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” (Vide Pasal 1 UU Pekawinan) UU Pekawinan Pasal 2 ayat (1) menenukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Vide Pasal 2 ayat (1) UUPekawinan) UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menentukan, tiap-tiap perkawinan yang sah dicaat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Pasal 2 ayat (2). Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan, menjelaskan: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (Vide Penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan). 2) Dasar hukum Larangan Poliandri Larangan perkawinan berikutnya, larangan poliandri, bagi oang Islam, terdapat dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 24 yang menentukan larangan poliandri. Kementerian Agama Republik Indonesia menterjemahkan surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut, (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa 201 bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Ketentuan larangan poliandri dalam Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 24 terdapat dalam UU Perakwinan Pasal 3, bahwa: (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. (Vide Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi, seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lebih dari seorang (poliandri). Apabila poliandri dilakukan, maka perkawinan it tidak sah. Syarat ini termasuk “syarat mutlak” bagi seluruh warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia. Perempuan yang melanggar Pasal 3 UU Perkawinan dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 279, selain perkawinanya tidak sah, terhadap perempuan yang melakukan poliandri dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 279 KUPidana. Bagi orang Islam, ketentuan larangan perkawinan selain terdapat dalam Al- Qur’an surah An-Nisa ayat 22, ayat 23, aya 24, juga terdapat larangan perkawinan berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 5, Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Qur’an suah a-Mumtahanah ayat 10 yang menentukan larangan perkawinan karena perbedaan agama yang dilakukan oleh laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, atau laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam. Menurut hukum Islam, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari hukum agama Islam, dan melaksanakan perkawinan, menurut hukum Islam adalah “ibadah” sebagaimana ditnetukan dalam KHI Pasal 2 “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide KHI Pasal 2). Karena itu, ketentuan larangan perkawinan beda agama wajib dipenuhi. Perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan lahhir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang tidak terbatas pada ikatan 202 perjanjian yang bersifat duniawi semata. Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat, mitsaqan ghaizhan, ikatan batin yang meliputi kehidupan di dunia an di akhirat kelak. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan bagian dari ibadah. Tujuan perkawinan untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di hadapan Allah swt, klak. Bnagsa Indonesia mempercayai adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia. Pada perkawinan poliandri memudharatkan pelaku perkawinan tersebut, karena itu, Allah swt melarang poliandri, termasuk larangan poliandri pada perkawinan beda agama. Apabila hal tersebut dilakukan, berarti ada dua ketentuan larangan perkawinan yang dilanggar, yaitu poliandri ddan perkawinan beda agama. Perkawinan poliandri antara seorang peremuan dengan beberapa orang suami, di antara suaminya ada yang berbeda agama dengan agama isteri, pernah terjadi. 3) Dasar hukum Larangan Perkawinan karena Perbedaan Agama Ketentuan larangan perkawinan beda agama yang diapeluk oleh laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pekawinan atau sedang dalam ikatan perkawinan, bagi orang Islam ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 8 hururf f juncto KHI Pasal 40 hurruf c dan Pasal 44 juncto Fatwa MUI tentnag Perkawinan Campuran pada Musyawarah Nasional II, tanggal 1 Juni 1980, KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 juncto Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Larangan perkawinan beda agama, menurut Ahli, merupakan “syarat mutlak” yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki beragama Islam maupun calon mempelai perempuan beragama Islam. Ahli berpendapat, apabila larangan perkawinan beda agama itu dilanggar, maka berarti ia atau mereka melanggar “syarat mutlak” yang ditentukan dalam syari’ah Islam (hukum agama). Akibat hukumnya perkawinan tidak sah dan “batal emi hkum.” Menurut Hazairin perkawinan itu menjadi “van rechtswege” atau bubar dengan sendirinya. Ketentuan larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 8 hururf f juncto KHIPasal 40 hururf c dan Pasal 44. 203 Menurut hukum Islam, pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari hukum agama Islam, dan melaksanakan perkawinan merupakan “ibadah” sebagaimana ditnetukan dalam KHI Pasal 2 “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide KHI Pasal 2). Dalam hukum Islam, ibadah itu tidak hanya mengenai hubungan manusia dengan Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, yang bersiifat transendental atau kerohanian semata, yang disebut ibadah mahdhah (ibadah murni). Menurut hukum Islam ibadah itu meliputi “ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum,” antara lain, melakukan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Psal 2 KHI. Hukum Islam (syariah Islam) berisi ketentuan tentang ibadah dan mu’amalah. Syariah Islam di bidang ibadah terkait dengan rukun Islam, disebut ibadah mahdhah (ibadah murni) yang bersifat transendental (meskipun dalam pelaksanaan ibadah zakat dan haji juga terkait dengan bidang mu’amalah). Syariah Islam juga menentukan ibadah di bidang hukum mu’amalah, antara lain hukum perkawinan, disebut ibadah ghairu mahdhah dalam arti ibadah umum. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hukum Islam (maqashid syariah) untuk memelihara keturnan (hifz al-nasl). Tujuan hukum Islam untuk memelihara keturunan tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam lainnya, yaitu untuk memelihara agama (hifz al-dien), memelihara jiwa (hifz al-nnfs), memelihara akal (hofz al-‘aql), mmelihara harta, dan memelihara kehormatan (hifz al-ird). Hukum perkawinan dalam agama Islam ditentukan dalam AL-Quran yang memuat wahyu- wahyu Allah swt. Demikian pula ketentuan-ketentuan larangan perkwinan berdasarkan wahyu Allah yang dimuat dalam Al-Quran surah AL-Baqarah ayat 221, suah Al-Mumtahanah ayat 10 dan surah al-Maidah ayat 5. Orang Islam wajib percaya dan mengimani serta melaksanakan wahyu Allah dalam Al-Quran, termasuk ketentuan-ketentuan larangan perkawinan beda agama. Hal ini termasuk dalam kaegori pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Perkawinan bagi orang Islam merupakan ibadah di bidang mu’amalah (ibadah umum). Pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ibadah mahdah, yaitu ibadah yang bersifat transendental, vertikal, hablum-minaallah, yang terdapat dalam rukun Islam (membaca dua kalimat syahadat [syahadatain], shalat, 204 zakat, puasa, haji). Karena itu, perkawinan merupakan “ibadah” bagi orang Islam adalah merupakan bagian pelaksanaan ibdah yang dilindungi dan dijmin UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;“ (vide Pasal 28B ayat (1) UUD 1945) juncto UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) yang menenukan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ….“ (Vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan keterangan tersebut, Ahli berpendapat bahwa ketentuan larangan perkawinan beda agama antara laki-laki beragama Islam dengan perempuan bukan beragama Islam, atau antara laki-laki bukan beragama Islam dengan perempuan beragama Islam dilarang dalam hukum Islam. Ketentuan larangan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan berlaku bagi oang Islam adalah sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 40 hururf c, Pasal 44, Pasal 61. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, karena itu peraturan perundang- undangan tersebut konstutusional. UU Perkawinan Pasal 1 menentukan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Vide Pasal 1 UU Perkawinan. UU Pekawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Paal 2 ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, (Vide Pasal 2 UU Perkawinan). UU Perkawinan Pasal 8 hururf f menentukan perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin, (Vide Pasal 8 hururf f UU Pekawinan). KHI Pasal 2 menentukan bahwa perkawinan itu adalah perjanjian yang sangat kuat tujuannya untuk menaati perintah Allah an melaksanakannya merupakan ibadah. “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide Pasal 2 KHI). 205 KHI Pasal 4 menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Isalm sesuai engan Pasal 2 ayat (1) II Perkawinan. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” (Vode Pasal 4 KHI). KHI Pasal 5 menentukan tentang fungsi pencatatan perkawinan dan prosedur pencatatan perkawinan yang belaku bagi uamt Islam di Idnonesia. Pasal 5 KHI menentukan (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 (Vide Pasal 5 KHI). (Vidr Pasal 5 KHI). Ketentuan pencatatan perkawinan bagi orang Islam juga terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5), bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kec.) KHI Pasal 18 menentukan syarat perkawinan bagi laki-laki beagama Islam dan perempuan beragama Islam yang akan melakukan perkawinan harus tidak ada halangan perkawinan yang ditentukan dalam Bab VI KHI, yaitu bab tentnag larangan perkawinan. “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.” (Vide Pasal 18 KHI). KHI Pasal 40 hururf c menentukan larangan perkawinan karena beda agama. “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: … c. seorang wanita yang tidak beragama islam.” (Vide Pasal 40 huruf c KHI). KHI Pasal 44 menentukan larangan perkawinan karena beda agama. “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” (Vide Pasal 44 KHI). KHI Pasal 61 menentukan pencegahan perkawinan karena “tidak sekufu” hanya karena adanya pebedaan agama. Alasan pencegahan tidak sekufu bukan 206 karena alasan status sosial ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Pasal 61 KHI menentukan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” (Vide Pasal 61 KHI). a) Sejarah Larangan Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan Pembahasan tentang perkawinan beda agama antara laki-laki dengan perempuan telah dibahas di DPR RI ketika membahas Rancangan Undang-Undang Tahun 1973 tentnag Perkawinan. Pasal 11 RUU Perkawinan 1973 menentukan: (1) Pada dasarnya perkawinan yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan berdasarkan sistem parental. (2) Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan. Penjelasan RUU Perkawinan 1973, Pasal 11 sebagai berikut. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) “Bahwa Undang-Undang ini meuju ke sisem parental.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2) “Bahwa ketentuan ini tiaak berarti mengabaikan dan mengurangi norma-norma agama yang dianut oleh yang bersangkutan.” RUU Perkawinan tahun 1973 Pasal 11 memuat ketentuan perkawinan beda agama. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) RUU Perkawinan tahun 1973 ditegaskan bahwa ketentuan perkawinan beda agama itu “tidak berarti mengabaikan dan mengurangi norma-norma agama yang dianut oleh yang yang bersangkutan.” Makna penjelasan tersebut adalah bagi pemeluk agama tertentu yang melarang para pemeluknya melakukan perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama dilarang. Dengan demikian, bagi orang beragama Islam, belaku hukum perkawinan Islam. Dalam agama Islam, perkawinan beda agama dilarang dalam al- Quran surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Mumtahanah ayat 10, dan surah Al- Maidah ayat 5. Maka menurut Pasal 11 RUU Perkawinan Tahun 1973, bagi orang Islam berlaku hukum larangan perkawinan beda agama menurut hukum agama Islam. Ketika RUU Perkawinan Tahun 1973 itu dibentuk, di Indonesia belum didirikan Majelis Ulama Indonesi, karena itu, belum ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia yag diajdikan rujukan sebagai sumber pemebntukan hukum di Idnonesia. 207 Dengan demikian, sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan ketika pembahasan RUU Perkawinan Tahun 1973 itu nampaknya langsung merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Karena itu, kebelakuan hukum perkawinan Islam bagi orang Islam, baik sebelum ada Fatwa MUI maupun setelah ada Fatwa MUI, khususnya ketentuan larangan perkawinan beda agama, adalah berdasarkan syariah Islam, yaitu AlQuran dan Hadis Rasulullah Muhammad saw, bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pada tanggal 2 Januari 197 lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU Perkwinan tidak ditentukan secara khusus pasal mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda, tetapi larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam termaktub dalam rumusan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f UU Perkawinan. Larangan perkawinan beda agama di Indonesia, menurut Ahli, merupakan ajakan dan seruan kepada para pemeluk agama masing-masing agar taat kepada agamanya masing-masing, menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianut dirinya, menciptakan tasamuh (toleransi) dengan tidak melanggar ketentuan agama masing-masing, dan menghormati hak asasi manusia “hak beragama” bagi pemeluk masing-masing agama. Jadi, perdebatan mengenai perkawinan beda agama ini telah terjadi sejak awal pembentukan UU Perkawinan dibahas di DPRRI, yang kemudian terkandung secara implisit dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 8 huruf f bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang menurut agamanya dilarang kawin, yaitu, bagi orang Islam larangan perkawinan beda agama. Bagi orang orang Islam, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dihubungkan dengan UU Perkawinan Paal 8 huruf f yang menentukan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin,” juncto KHI Pasal 40 huruf c yang menentukan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu: … c. seorang wanita yang tidak beragama Islam,” dan KHI Pasal 44 yang menentukan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” (Vide Pasal 40 hururf c dan Pasal 44 KHI). 208 KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 bersumberkan pada ketentuan larangan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 5, Al- Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Qur’an suah a-Mumtahanah ayat 10 junco UU Perkawinan Pasal 8 huruf c juncto Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran pada Musyawarah Nasional II, tanggal 1 Juni 1980. Fatwa MUI tahun 1980 tersebut sejalan dengan larangan perkawinan dalam KHI Pasal 40 hururf c an Pasal 44 yang dipekuat kembali berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/200 tentang Perkawinan Beda Agama. b) Ketentuan Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Al-Quran (1) Perkawinan beda agama dalam AlQuran surah Al-Baqarah ayat 221: Firman Allah swt dalam al-Qyran surah al-Baqarah ayat 221 terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia seperti berikut. “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” Ahli membuat garis hukum–garis hukum yang terkndung dalam surah Al- Baqarah ayat 221 sebagai berikut: 1. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. 2. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. 3. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 4. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. 209 (a) Tafsir Prof. Dr. M. Quraish Shihab atas Q.S Al-Baqarah ayat 221 M. Quraish Shihab menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 221 berisikan tentang pembinaan keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami (laki-laki) dan isteri (perempuan), karena itu, tuntunan pertama dalam membina keluarga ialah mengenai memilih pasangan perkawinan. Pemilihan pasangan merupakan batu fondasi pertama dan utama dalam membina rumah tangga (keluarga) yang kokoh (kukuh) berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mahakaya, dan Mahabijaksana. Dalam membina keluarga yang kokoh berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa atau berdasarkan agama, antara lain terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang menentukan larangan perkawinan beda agama. Dalam ayat tersebut ditentukan, bahwa, … janganlah kamu (laki-laki beriman) menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman kepada Allah swt Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan (perempuan yang berstatus sosial rendah) yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Pada garis hukum pertama surah Al-Baqarah ayat 221, bahwa, “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.” Garis hukum tersebut menentukan larangan bagi laki-laki beriman (Islam) menikah dengan perempuan musyrik, meskipun ia menarik hati laki-laki beiman Islam bersangkutan. Pada gairs hukum pertama Al-Quran surah al-Baqarah ayat 221 tersebut menentukan perempuan dari kalangan sahaya/budak (perempuan dari kalangan status sosial rendah) yang beriman (Islam) adalah lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik itu menarik hatimu. Hal ini, menurut Ahli, menunjukkan betapa pentingnya keimanan dalam agama Islam dalam hal perkwinan. Dalam ayat tersebut ditegaskan alasan larangan laki-laki Islam menikah dengan perempuan musyrik, yaitu karena “Mereka (perempuan-perempuan musyrik) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” (Vide AlQuran surah Al-BAqarah ayat 221). 210 Berdasarkan ketentuan surah al-Baqarah ayat 221 pada garis hukum pertama nampak dengan tegas bahwa tujuan perkawinan tidak sekedar untuk kepentingan bersenang-senang di dunia, tetapi untuk bahagia dan kekal sampai ke akhirat, dan suami isteri serta seluruh keluarganya dapat masuk surga, sebagaimana ajaran Allah swt terhadap manusia beriman, makhluk ciptaan-Nya. M. Quraish Shihab menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221 pada garis hukum kedua, “Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” Garis hukum kedua tersebut, menurut M. Quraish Shihab ditujukan kepada “wali” yang memiliki peran penting atau peran tidak kecil terhadap perkawinan anak-anak perempuannya. Tafsiran terhadap surah al-Baqarah ayat 221 garis hukum kedua, menurut M. Quraish Shiha menimbulkan berbagai pendapat; Pertama, ada ulama yang bependapat peran wali sangat ketat, sampai pada persyaratan persetujuan dan izin yang pasti dari wali dalam penentuan calon suami bagi anak perempuannya. Pendapat persetujuan “wali” ini meliputi dalam peran “wali” terhadap perkawinan anak perempuannya, karena keabsahan perkawinan anak perempuan ditentukan oleh ada atau tidak adanya “wali nikah” ketika ijab kabul berlangsung. Apabila orang yang menjadi wali nikah itu adalah bukan wali nikah yang sah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa peran wali sekedar memberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan tidak atas restunya, dan memenuhi syarat-syarat tertentu terkait dengan pembatalan perkwinan. Hal ini, sepertinya ditujukan M. Quraish Shihab kepada perkawinan menurut mazhab Hanafi. Imam Hanafi bependapat bahwa perempuan yang telah dewasa (baligh) dan berakal sehat, baik gadis maupun janda boleh memilih sendiri calon suaminya, dan dapat melakukan akad nikah sendiri. Menurut Imam Hanafi, tidak seorang pun memiliki kewenangan atas diri gadis aau janda, atau menentang pilihan suami baginya, dengan syarat, laki-laki yang dipilih jadi suaminya itu sekufu dengannya, dan mahar yang dibayarkan tidak kurang dari jumlah mahar mitsil. Tetapi apabila 211 ada perempuan yang memilih suaminya dalam kondisi tiak sekufu dengannya, maka wali perempuan tersebut dapat melakukan pembatalan perkawinannya. M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa perakwinan menurut Islam adalah pekawinan yang menjalin hubungan antara suami isteri sekaigus hubungan antar-keluarga yang tidak terbatas pada hubungan kekuarga masing-masing suami isteri, tetapi hubungan perkawinan tersebut meliputi hubungan antara kelaurga kedua memepelai (suami isteri). Dalam hal ini, peran orang tua dalam perkawinan sangat penting, baik dengan memberi wewenang kepada orang tua dengan wewenang yang sangat besar, maupun wewenang orang tua sebatas restu tanpa mengurangi hak anak, seperti pada pemahaman mazhab Hanafi. Kaena itu, Rasulullah saw memerintahkan agar orang tua meminta persetujuan anak gadisnya (asas persetujuan) ketika orang tua akan menikahkannya, karena kriteria anak tidak jarang berebda dengan kriteraia pilihan orang tua. Maka perbedaan kriteria atau pendapat itu hanya dapat diatasi dengan adanya kesatuan pendapat dalam menentukan perkwinan. Larangan perkawinan perempuan beriman Islam menikah dengan laki-laki musyrik atau tiak beriman Islam disertai dengan syarat laki-laki tidak beiman Islam itu menjadi beriman Islam. Menurut M. Quraish Shihab larangan perkawinan perempuan beriman Islam dengan laki-laki bukan Islam, termasuk laki-laki Ahlul Kitab, sebagaimana ditentukan dalam surah al-Mumtahanah ayat 10, bahwa “Mereka (perempuan-peempuan mukminah) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”. Kalangan Ahlul Kitab, menurut M. Quraish Shihab, termasuk kalangan kafir. Alasan utama larangan perkawinan beda agama ialah perbedaan iman. Perkwinan yang bertujuan untuk terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anak-anaknya, melalui perkawinan beda agama, maka keharmnisan itu tidak mungkian dapat dicapai, karena nilai-nilai yang dianut suami berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut isteri. Nilai-nilai yang dianut seseorang mewarnai perilaku dan akhlak seseorang. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun, menurut M. Quraish Shihab, tidak boleh dikorbankan. 212 Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu, demikian tafsir M. Quraish Shihab. Kalau nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa itu tidak dipercaya atau tidak diimani oleh salah satu pasangan suami isteri dalam pekawinan, akan bagaimana nilai-nilai Ketuhanan Yang Maah Esa itu dapat diteruskan ke anak cucu. Seseorang tidak dapat menoleransikan inti kepercayaannya (keimanannya) atau bahkan mengorbankannya demi cinta, atau demi kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status sosial. Semua yang dikagumi itu tidak langgeng, tidak kekal, sedangkan perkawinan itu diharapkan langgeng. Yang langgeng atau yang kekal itu adalah keimanan, ketauhidan, karena itu, tujuan pekawinan yang langgeng atau kekal harus dilandasi oleh sesuatu keimanan yang langgeng. Oleh sebab itu, firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 221 menentukan bahwa “perempuan yang berstatus sosial rendah (sahaya) yang beriman Islam lebih baik daripada perempuan yang berstatus sosial tinggi, cantik dan kaya, tetapi ia tidak beriman Islam.” Pernyataan ini, Allah swt sampaikan dengan penekanan “sesingguhnya”, pada penggalan ayat “Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.“ Dan dalam penggalan ayat “Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” Faktor lain, alasan larangan perkawinan beda agama antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam ialah faktor “Anak.” Mutawalli Asy-Sya’rawi, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, bahwa “Anak” membutuhkan bimbingan orang tua hingga ia/mereka remaja dan dewasa. Apabila ayah atau ibunya tidak beriman Islam (musyrik), maka anak dibimbing tanpa nilai-nilai Ketuhanan (keimanan imaan Islam) apabila ibunya atau ayahnya musyrik atau tidak beragama Islam. Seandainya anak kelak beriman Islam, maka nilai iman Islamnya akan mengalami kekeruhan atau tidak jernih, karena akibat pendidikan orang tuanya sejak ia/mereka kecil (bahkan dalam kandungan). Kaena itu, Islam melarang perkawinan beda agama, antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam (musyrik). Akhir ayat surah al-Baqarah ayat 221, Allah swt menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Manusia dapat mempercayai adanya 213 kehidupan setelah manusia meninggal dunia, memerlukan keimanan – ketauhidan yang kokoh, karena keimanan memegang unsur penting untuk mempercayai ayat Allah swt tentang kehidupan akhirat. Bagi orang Islam hukumnya wajib percaya tentang hal ini. Karena itu, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keimnan kepada kitab-kiab suci, khususnya a-lQuran, sebagai pedoman hidup dan kehidupan setiap orang yang beriman Isam, menjadi kunci dipatuhinya larangan perkawinan beda agama yang ditentukan dalam ayat-ayata al-Quran. Setiap manusia mukallaf, yaitu orang atau subyek hukum yang dibebani tanggung jawab atas segala perrbuatannya selama hidup di dunia, dibebani tanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya, termasuk perbuatan hukum melakukan perkawinan. Karena itu, pada garis hukum ketiga “Mereka (perempuan- perempuan musyrik) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya” memerlukan keimanan untuk mempercayai adanya neraka dan surga di alam akhirat. Pengertian neraka pada ayat tersebut dapat meliputi neraka dunia dan neraka di akhirat. Garis hukum keempat bahwa “(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran,” mengandung makna bahwa larangan perkawinan beda agama yang ditentukan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 sungguh Allah swt Maha Benar atas Segala Fiman-Nya, pasti ayat tersebut mengandung pelajaran dan hikmah bagi orang beriman Islam dalam hal larangan perkawinan beda agama, dan tentu mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan musyrik dan larangan perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki musyrik tantu sangat banyak pelajaran yang dapat diambil, baik dari aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi, kejiwaan, pendidikan, dan terkandung pula asas hukum perkawinan Islam, yaitu asas kebebasan memilih pasangan yang berkaitan dengan asas personalitas Keislaman. Asas kebebasan memilih pasangan yang lepas dari ketentuan Allah swt dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw, tentu akan menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan musyrik (perempuan tidak beriman Islam), dan perkawinan perempuan Islam dengan laki-laki musyrik (laki-laki tidak beriman Islam), hukumnya adalah haram. 214 (b) Tafsir Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) atas Q.S A- Baqarah Ayat 221 HAMKA menafsirkan surah al-Baqarah ayat 221 serupa dengan M. Quraish Shihab, bahwa apabila (agama) Islam telah menjadi keyakinan hidup, maka berhati- hatilah dalam memilih jodoh (pasangan hidup sebagai suami isteri yang sah) karena isteri (perempuan) akan menjadi teman hidup dalam menegakkan rumah tangga (keluarga) yang bahagia yang penuh dengan iman dan keimanan, dan akibat perkawinan dilahirkan keturunan anak-anak yang salih dan salihah. Asbabun-nzul (sebab turunnya) surah al-Baqarah ayat 221, menurut HAMKA, diriwayatkan Al-Wahidi dari Ibnu ‘Abbas, bahwa ketika Rasulullah Muhammad saw mengutus salah seorag sahabatnya bernama Martsad Al-Ghaznawi diutus ke Mekkah, hendak berunding dengan orang-orang Quraisy mengenai pembebasan orang-orang Islam yang menjadi tawanan di Mekkah. Ketika tugas Martsad Al- Ghaznawi sudah hampir selesai, ia bertemu dengan bekas teman perempuan lamanya, bernama ‘Inaq yang masih musyrik. Ia mengajak Martsad melakukan perbuatan di luar perkawinan, seperti sebelum Martsad memeluk Islam. Martsad menolak, karena ia telah jadi pemeluk Islam. ‘Inaq menyetakan bahwa ia akan masuk Islam, teapi saat itu ia masih musyrik. Martsad berjanji akan menanyakan hal itu kepada Rasulullah Muhammad saw. ‘Inaq kecewa, ia menyuruh teman laki- lakinya memukuli Martsad, maka turunlah surah aL-Baqarah ayat 221. Riwayat lain tentang sebab turunnya surah al-Baqarah ayat 221 mengenai Abdullah bin Rawahah menampar budak perempuan berkulit hitam beragama Islam, karena ia marah. Abdullah bin Rawahah menyesal, kemudian ia membebaskan budak perempuan tersebut dan menikahinya. Menurut HAMKA, perkawinan beda agama, karena adanya perbedaan keyakinan antara orang bertauhid Islam dengan bukan Islam tidak akan dapat tercipta atau teraih keamanan, kenyamanan dalam ruamh tangga (keluarga) yang dibina, karena adanya perbedaan pendirian dalam beragama. Perlunya keimanan ini sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada garis hukum ketiga “Mereka (perempuan-perempuan musyrik) mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya,” menurut Ahli, memerlukan keimanan untuk mempercayai adanya neraka dan surga di alam akhirat. 215 Pengertian neraka pada ayat tersebut dapat meliputi neraka dunia dan neraka di akhirat. Tujuan perkawinan, menurut hukum Islam, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang di bidang seksual yang bersifat duniawi semata, tetapi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan yang harus dipertanggungjawabkan di dunia danakhirat, karena perkawinan adalah ibadah di bidang mu’amalah (ibadah ghiru mahdhah, ibadah umum), sebagaimana ditentukan dalam KHI Pasal 2 yang merumuskan penegrtian perkawinan, bahwa, “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide Pasal 2 KHI). Isi surah al-Baqarah ayat 221 sangat jelas melarang perkawinan antara laki- laki Islam dengan perempuan musyrik dan melarang para “wali” menikahkan perempuan Islam yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki musyrik, sebagaimana ditentukan dalam surah al-Baqarah ayat 221 garis hukum kedua, “Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” Menurut hukum Islam, kedudukan “wali nikah” bagi calon mempelai peempuan merupakan unsur penting yang menenukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Dalam surah al-Baqarah ayat 221 garis hukum kedua, “Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu,” mengandung larangan kepada para wali menikahkan perempuan beriman Islam dengan laki-laki musyrik. Larangan tersebut ditujukan kepada para “wali nikah” bagi calon mempelai perempuan beriman Islam, supaya tidak menikahkan perempuan Islam dibawah perwaliannya dengan laki-laki musyrik. Jadi, dalam hukum Islam, perkawinan itu tidak hanya sekedar perjanjian antar-individu semata, tetapi melibatkan keluarga, antara lain wali nikah. Akibat perkawinan menurut hukum Islam berdampak terhadap masyarakat dan tatanan masyarakat, antara lain mengenai status sosial – ekonomi yang semula anak perempuan menjadi tanggungjawab ayah kandungnya atau keluaganya berubah menjadi tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah. Karena itu, menurut hukum Islam perkawinan itu harus diumumkan, supaya semua warga dan 216 penduduk setempat mengetahui, bahwa hubungan antara laki-laki perempuan yang telah melansungkan akad nikah itu berstatus sebaai suami isteri yang sah, sehingga mereka terhindar dari fitnah zina. Pengumuman perkawinan (walimatul ‘ursy), menurut Ahli, sebagai yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinanm bahwa tiap-iap perkawinan dicatat menurut peraturan perundag-undangan yang belaku (vide Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan). Karena itu, fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai “kewajiabn administratif”, bukan sebagai penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Hal ini, tentu berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 26 yang menentukan, “Undang- undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” (Vide Pasal 26 KUH Perdata). Dalam surah al-Baqarah ayat 221 pada garis hukum kedua, bahwa “Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu,” menujukkan pean wali sangat penting dan penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Karena itu bedasarkan ayat itu pula, wali dibeikan hak untk melakukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan tanpa minta izin dan tidak melibatkannya dalam penyelenggaraan perkawinan ketika akad nikah berlangsung. Hak wali nikah ini telah ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 26 ayat (1) bahwa, Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (Vide Paal 26 ayat (1) UU Perkawinan). Kedudukan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam, juga nampak pula dalam hal perceraian dengan alasan antara suami isteri terjadi pertengkaran secara terus menerus (syiqaq). Pada kondisi hubungan suami isteri seperti itu (syiqaq), agar pekawinan tetap dapat diselamatkan, maka al-Quran surah an-Nisa ayat 35 menentukan hakamain (perwakilan [hakam] dai keuarga suami dan pwewakilan [hakam] dari keluarga isteri) untuk memusyawarahkan dan mencari jalan keluar dalam megatasi pertengkaran suami isteri besangkutan. 217 Keterlibatan keluarga apabila terjadi pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri bersangkutan bukan bemaksud intervensi, akan tetapi justru berfungsi sebagai juru damai. Apabila pertengkaran di antara mereka sukar untuk dapat hidup rukuan kembali dalam ikaatan perkawinan yang sah, penyelesaiannya disediakan (ditentukan) langsung dalam al-Quan surah an-Nisa ayat 35, yang dikenal dengan istilah “hakamian”. Ketentuan surah an-Nisa ayat 35, sejak tanggal 26 Desember 1989 telah menjadi ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut HAMKA surah al-Baqarah ayat 221 menjelaskan dan menegaskan bahwa orang Islam “tidak sekufu” dengan orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Pendapat HAMKA tersebut ditegaskan dalam KHI, Bab X tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61 yang menentukan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena “perbedaan agama” atau ikhtilaafu al dien.” (Vude Pasal 61 KHI). Di Indonesia, isi surah al-Baqarah ayat 221 ini dijadikan dasar hukum bagi Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran pada MUNAS II, tanggal 1 Juni 1980, dan Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005. Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRRI, TAP MPR RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang GBHN Bab IV: Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 yang menetapkan bahwa, Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui Perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Keberlakuan Ketetapan MPR RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang GBHN berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pasal 8 ayat (1) masih tetap berlaku. UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasal 8 ayat (1) menentukan, “Ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini”. (Vide Pasal 8 ayat (1) UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). 218 Hukum agama yang dapat dijadikan sumber pementukan hukum aau peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya hukum agama Islam (hukum Islam), tetapi juga hukum agama lain, apabila dalam hukum agama selain agama Islam itu terdapat ketentuan-ketentuan hukumnya. Jadi, apabila ada yang menyatakan bahwa UU Perkawinan yang dibentuk oleh negara hanya mendasarkan pada hukum agama tertentu, menurut ahli, tiak tepat. (2) Perkawinan beda agama dalam AlQuran surah Al-Mumtahanah ayat 10 Dalam al-Quran surah al-Mumtahanah ayat 10, Allah swt bwerfirman, dalam terjemahan Kementerian Aama Republik Indonesia sebagai berikut: Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan- perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang- orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang- orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Ahli membuat garis hukum–garis hukum yang terkandung dalam surah al- Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut. 1. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. 2. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). 3. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. 4. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. 5. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepadamereka. 219 6. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan- perempuan kafir. 7. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). 8. Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). 9. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. 10. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Pada garis hukum pertama, garus hukum kedua, dan garis hukum ketiga merupakan rangkaian penelitian dan pengujian yang harus dilakukan oleh orang- orang beriman Islam terhadap perempuan-perempuan yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, untuk menentukan perempuan yang hendak berhijrah itu, apakah ia atau mereka benar-benar beriman kepada Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw, ataukah berhijrah itu hanya untuk kepentingan duniawi semata. Kepentingan hijrah untuk kepntingan duniawi, di antaranya, untuk menghindarkan diri dari perilaku yang tidak humanis dari suaminya atau suami mereka. Hasil dari penelitian dan pengujian terhadap perempuan yang menunjukkan kukuh (kokoh) iman Islamnya, terhadap mereka (kaum peremuan yang berhijrah) “tidak halal bagi orang-orang kafir (laki-laki yang tidak beriman Islam) itu, dan orang- orang kafir (laki-laki yang tidak beriman Islam) itu tidak halal pula bagi mereka (peremuan yang yang beriman Islam).” Ketentuan surah Al-Mumtahanah ayat 10 mengandung “asas perlindungan terhadap perempuan” dalam melaksanakan “hak beragama” (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945) dan “asas pelindungan terhaadap perempuan” dalam melaksanakan “hak beribadah“ menurut agama yang mereka (kaum perempuan) peluk, yaitu agama Islam (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).. Pada garis hukum keempat ditentukan bahwa “Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan.” Dalam garis hukum keempat tersebut terkandung “asas pelindungan hak atas harta” bagi laki-laki musyrik (tidak beriman Islam) yang menjadi suami perempuan beiman Islam (muslimah) untuk mendapatkan kembali “mahar” yang telah ia berikan kepada isterinya yang telah beriman Islam, yang putusnya hubungan pekawinannya karena perbedaan agama. Menurut Ahli, ketentuan tersebut mengandung “asas keadilan” bagi laki-laki musyrik, agar tidak kehilangan dua-duanya, yaitu isteri dan harta yang ia berikan 220 kepada isterinya dahulu. Hak perlindungan terhadap hata milik pribadi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)m bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, … yang merupakan hak asasi.” (Vode Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Mahar yang telah suami (musyrik) berikan kepada isterinya yang telah beiman Islam dapat kembali menjadi milik suami dengan tata cara (prosedure) meminta kepada isteri muslimah agar harta yang ia berikan sebagai mahar, dikembalikan kepadanya. Pada garis hukum keempat tersbut jelas terdapat “asas perlindungn harta (ekonomi)” bagi suami musyrik, apabila ia meminta atau menghendaki harta berupa mahar itu dikembalikan kepadanya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 juga terkandung “asas kebabasan memeluk agama.” Dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 tidak ada ketentuan pemaksaaan bagi perempuan kafir dan laki-laki kafir untuk memeluk agama Islam. Tetapi, apabila di antara suami isteri itu ada yang beragama Islam, sedangkan yang lainnya tidak beragama Islam, maka putuslah hubungan perkawinan mereka karena perbedaan agama, baik bagi isteri beragama Islam sedangkan suami musyrik, atau suami beragama Islam seangkan isteri musyrikah. Beberapa pendapat mengenai pengembalian mahar oleh isteri yang beriman Islam pada masa perkawinan berlangsung, kepada bekas suaminya: 1. Menurut Imam Syafi’i, isteri (perempuan) beriman Islam itu wajib mengembalikan mahar apabila suami (bekas) suami memintanya. Apabila suami (beas suami) tidak memintanya, maka mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban pengembalian mahar kepada suami (tidak beriman Islam) apabila suami tersebut mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin (uamt Islam). Bagi suami yan tidak mengadakan pejanjian damai dengan kaum muslimin, mak pengebalian mahar itu tidak wajib. 3. Sebagian ulaam lainnya berpendapat bahwa pengebalian mahar tersebut hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah dan jika diminta oleh bekas siaminya. 221 Pada garis hukum kelima surah al-Mumtahanah ayat 10, bahwa “Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka,” adalah merupakan hukum mubah atau kebolehan bagi laki-laki Islam menikahi perempuan ynag telah beriman Islam, setelah mereka (kaum peremuan beriman Islam) itu bercerai dengan suaminya yang tidak beriman Islam. Perceraian mereka dilakukan dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan suami kepada perempuan beriman Islam dahulu, sebagaimana garis hukum keempat, “Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan,” yaitu senacam iwadl (tebusan) pada perkara “cerai gugat” karena khuluk yang ditentukan al-Quran surah al-Baqarah ayat 229. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim “Cerai gugat” yang diajukan isteri berdasarkan khuluk yang ditentukan al- Quran surah al-Baqarah ayat 229 telah menajadi hukum tertulis dalam KHI Pasal 148. (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya. (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing. (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5) (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. (Vide Pasal 148 KHI). Pada garis hukum keenam mengenai larangan laki-laki Islam mempertahankan perkawinan dengan perempuan (isterinya) yang tidak beriman Islam, bahwa, “Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.” Garis hukum keenam berhubungan dengan garis 222 hukum ketujuh yang menentukan agar laki-laki Islam itu meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isteri yang tidak beriman Islam atau isteri yang kembali kafir atau murtad, bahwa, “Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir).” Pada garis hukum ketujuh ini terkandung asas keadilan bagi laki-laki Islam, sedangkan isterinya tidak beriman Islam atau isterinya keluar dari agama Islam (murtad). Garus hukum kedelapan bahwa “Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman),” menunjukkan asas keadilan bagi lai-laki tidak beriman Islam (kafir) yang terkandung dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 ini, bahwa, bagi laki-laki yang tidak beriman Islam dianjurkan agar meminta kembali mahar yang telah ia berikan kepada isterinya yang telah beriman Islam sebagai tanda putusnya hubungan perkawinan kaena perceraian yang disebabkan perbedaan agama. Pengembalian mahar oleh perempuan (isteri) yang beriman Islam kepada suami mereka yang musyrik (tidak beriman Islam, kafir) terdapat dua pendapat, pertama, pengembalian mahar itu dapat dilakukan apabila isteri atau bekas isteri yang telah beriman Islam itu, setelah melangsungkan pekawinan kembali dengan laki-laki lain. Kedua, pengembalian mahar oleh isteri beragama Islam kepada bekas suami tidak beragama Islam adalah pada sebelum perempuan (bekas isteri) tidak/belum melangsungkan perkawinan kembali. Menurut Ahli pengembalian mahar kepada bekas suami yang tidak beragama Islam itu tidak tergantung keada bekas isteri itu telah menikah kembali dengan laki- laki lain atau tiak. Pengembalian mahar dilaksanakan karena putusnya hubungan perkawinan yang disebabkn oleh adanya perbedaan agama. Karena adanya perbedaan agama antara suami isteri, menurut Hazairin, maka perkawinan putus dengan sendirinya atau van rechtswege, maka pengembalian mahar itu tidak haus ketika bekas isteri melakukan perkawinan kembali dengan laki-laki muslim. Pada garis hukum kesembilan bahwa “Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.” Dalam garis hukum tersebut mengandung makna bahwa larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan preempuan bukan Islam dan perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam adalah merupakan ketetapan Allah swt bagi orang beriman Islam. Ketetapn Allah swt daalm surah Al-Mumtahanah ayat 10 itu sebagai bukti bahwa “Allah Maha Mengetahui lagi 223 Mahabijaksana,” menentukan larangan perkawinan beda agama untuk kepentingan dan kemaslahatan orang beriman kepada Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw. (a) Tafsir Mufassirin Departemen Agama Tepublik Idnonesia terhadap Al- Quran Surah Al-Mumtahanah Ayat 10 Prof. H. Burtami A. Gani, Prof. T.M. Hasbi Assf-Shiddiqi, Drs. Khamal Muchtar, et.al., mengemukaakn dalam Tafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia tentang asbabun-nuzul (sebab turunnya) surah Al-Mumtahanah ayat 10, bahwa pada tahun terjadinya Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad saw memerintahkan Ali bin ABi Tahlib r.a. membuat konsep Perjanjian Hudaibiyah, maka Ali un menulis sebagai berikut: Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhan kami, ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Mereka telah menyatakan perdamaian dengan menghentikan peperangan selama sepuluh tahun, saling berusaha menjaga kemanan dan menahan serta menjaga (tidak) terjadinya perselisihan. Baransiapa di antara orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, hendaklah orang itu dikembalikan, sedangkan kaum muslimin yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan, dan seterusnya.” Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah saw mengembalikan bu Jandal bin Suhail kepada orang-orang Quaisy, dan tidak satu pun yang ditahan Rasulullah saw, meskipun oran g Quraisy itu beragama Islam. Pada masa itu datang seorang perempuan beriman Islam dari wilayah kafir menghadap Rasulullah saw, bernama Ummu Kultsum binti Uqnah bin Abi Muit. Kemudian datang pula saudara Ummu Kultsum, bernama Amar dan Walid yang meminta kepada Rasulullah agar Ummu Kultsum dikebalikan kepada mereka. Maka turunlah surah al-Mmtahanah ayat 10. Berdasarkan Perjanjian Hudaibiyah dan pelaksanaan yang dilakukan Rasulullah saw, orang beriman Islam yang dikembalikan Rasulullah kepada orang- orang kafir Quraisy (masa itu) ialah hanya laki-laki beriman Islam, sedangkan perempuan beriman Islam tidak dikembalikan demi perlindungan terhadap perempuan mukminah. Prof. H. Burtami A. Gani, Prof. T.M. Hasbi Assf-Shiddiqi, Drs. Khamal Muchtar, et.al., mengemukakan riwayat lain dari Bukhari dan Muslim dari Miswan dan Marwan bin Hakam, bahwa setelah Rasulullah saw menandatangani Perjanjian 224 Hudaibiyah dengan orang-oang kafir Quraisy, banyak perempuan mukminat datang dari Makkah ke Madinah. Maka turunlah surah al-Mumtahanah ayat 10 untuk menguji keimanan mereka (kaum perempuan yang ikut berhijrah ke Madinah). Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia mengenai surah aL- Mumtahanah ayat 10, bahwa Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad saw dan orang-orang mukmin (beriman Islam) mengenai sikap yang harus dilakukan ketika seorang perempuan mukminah (beriman Islam) berasal dari wilayah kafir, datang menghadap untuk meminta bantuan perlindungan Rasulullah Muhammad saw dan orang-oang mukmin, maka perempuan-perempuan tersebut harus melaui tahapan ujian terlebih dahulu mengenai keimanan mereka, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka.” Ujian dilakukan terhadap perempuan beriman Islam (mukminah) itu tidak berarti bahwa Allah swt tidak menegtahui keimanan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui setiap sesuatu, bahkan sampai ke relung ati yang terdalam pun Allah swt Maha Mengetahui. Pengujian terhadap perempuan-perempuan beriman Islam itu untk kepentingan orang-orang beriman Islam, agar didapati keyakinan bahwa preempuan-perempuan yang datang dari wilayah kafir itu ialah benar-benar perempuan-perempuan beriman Islam. Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian terhadap perrempuan- perempuan beriman Islam, apabila terbukti mereka adalah orang-orang beriman Islam, maka mereka, kaum perempaun tersebut, jangan dikembalikan ke wilayah kafir, karena perempuan-perempuan beriman Islam tidak halal bersuami kafir, dan sebaliknya, orang-orang kafir (perempuan-perempuan kafir) tidak halal pula bagi laki-laki yang briman Islam. Ayat 10 dalam surah Al-Mumtahanah, menurut Mufassirin Departemen Agama Republik Indonesia, ditetapkan terhadap perempuan (isteri) yang semula tidak beriman Islam lalu ia beriman Islam. Isteri yang telah beriman Islam, sejak ia menjadi pemeluk agama Islam telah bercerai dengan suaminya yang tiak beriman Islam, karena itu ia tidak halal bagi suami yang tiak beriman Islam. Prof. Dr. Hazairin menyebunya perkawinan mereka bubar “van rechtswege” (bubar dengan sendirinya). Di Idnonesia putusnya hubungan perkawinan bagi oang Islam, baik 225 karena alasan suami atau isteri murtad atau karena ada perbedaan agama maupun karena alasan perceaian lainnya, penyelesaiannya harus melalui proses di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. Surah Al-Mumtahnah ayat 10 juga berlaku terhadap perempuan-perempuan beriman Islam, mereka tidak halal menikah dengan laki-laki tidak beriman Islam. Ktentuan ini merupakan dasar hukum berlakunya UU Perkawinan Pasal 8 huruf f, bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin,” (vide Pasal 8 UU Perkawinan). Khusus bagi orang Islam di Indonesia, berlaku KHI Pasal 40 huruf c yang menentukan larangan laki-laki Islam menikah denan perempuan bukan Islam, dan KHI Pasal 44 menentukan larangan perempuan Islam menikah dengan laki-laki bukan Islam (vide Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI). Putus hubungan perkawinan antara perempuan beriman Islam dengan laki- laki tidak beriman Islam, Allah swt menetapkan agar mahar yang telah dibayarkan oleh bekas suami dikembalikan oleh perempuan (bekas isteri) yang beriman Islam, untuk memenuhi asas keadilan bagi bekas suami yang tidak beagama Islam, apabila bekas suami itu meminta mahar dikembalikan kepadanya. Beberapa pendapat mengenai pengembalian mahar oleh isteri yang beriman Islam kepada bekas suami yang tidak beriman Islam (pebedaan agama) ketika masa perkawinan berlangsung: 1. Menurut Imam Syafi’i, isteri (perempuan) beriman Islam itu wajib mengembalikan mahar apabila suami (bekas) suami memintanya. Apabila suami (beas suami) tidak memintanya, maka mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. 2. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban pengembalian mahar kepada suami (tidak beriman Islam) apabila suami tersebut mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin (umat Islam). Bagi suami yang tidak mengadakan pejanjian daman dengan kaum muslimin, maka pengebalian mahar itu tidak wajib. 3. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengebalian mahar tersebut hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah dan jika diminta oleh bekas suaminya. 226 Allah swt melarang perempuan-perempuan beriman Isalm melanjutkan perkawinan dengan suami mereka (laki-laki) yang tidak beriman Islam. Karena, tidak ada hubungan perkawinan antara orang-orang (perempuan-perempuan) beriman Islam dengan suami (laki-laki) yang masih kafir atau tidak beriman Islam yang masih tinggal di wilayah kafir. Perkawinan mereka putus setelah isteri masuk Islam. Apabila yang pergi ke wilayah kafir itu isteri (perempuan) yang beriman Islam, kemudian ia murtad, maka hendaknya dibiarkan saja mereka (isteri-isteri) yang sudah beralih agama menajdi orang bukan Islam (murtad). Suami yang beriman Islam hendaknya meminta kembali mahar yang telah diberikan, sebagaimana mahar yang dikembalikan kepada laki-laki tidak beriman Islam. Ketentuan surah al-Mumtahanah ayat 10 itu merupakan hukum-hukum Allah swt yang wajib ditaati atau wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah swt dan beriman kepada Rasulullah saw. Allah Maha Mengetahui bahwa orang-orang yang beriman sanggup memenuhi ketentuan hukum yang dibebankan, dan Allah Maha Mengetahui sesuatu yang paling baik bagi manusia, bagi hamba-hamba-Nya. Allah swt dalam menetapkan hukum, Allah swt Maha Mengethaui kemaslahatan atas pelaksanaan hukum bagi orang-orang beiman. (b) Tafsir Prof. Dr M. Quraisy Shihab terhadap Al-Quran Surah A[- Mumtahanah0) Ayat 10 M. Quraisy Shihab tafsirannya sebagaimana tafsiran HAMKA. Beliau (M. Quraish Shihab) mengemukakan bahwa turunnya surah al-Mumtahanah ayat 10 bertepatan dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam dengan orang-orang musyrik Quraisy di Makkah, pada tahun keenam Hijriyah. Salah satu isi perjanjian Hudaibiyah yaitu mengenai Penduduk Makkah yang datang ke Madinah, walaupun seorang Muslim, harus dikembalikan oleh Nabi Muhammad saw ke Makkah, sedangkan penduduk Madinah, walaupun seorang Muslim pula, yang datang ke Makkah tidak akan dikembalikan ke Madinah. Permasalahan muncul, menurut M. Quraish Shihab, ketika isteri para sahabat Nabi Muhammad saw berkeinginan ikut suami mereka hijrah ke Madinah. Kaum perempuan yang hendak ikut berhijrah ke Madinah, hendaklah diuji terlebih dahulu keimanan mereka kepada Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw. Garis hukum pertama surah al-Mumtahanah ayat 10 yang dibuat Ahli, bahwa “Wahai 227 orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka.” Bagian ayat “Allah lebih tahu tentang keimanan mereka,” menurut M. Quraish Shihab, jangan ada yang menduga bahwa ujian itu karena Allah swt tidak mengetahui hakikat keimanan mereka (kaum perempuan bersangkutan), sama sekali tidak demikian. Allah swt Maha Mengetahui tentang hakikat keimnan mereka (kaum perempuan yang diuji). Maka jika kamu (orang-orang beiman) telah mengetahui keadaan (keimanan) mereka, berdasarkan indikator-indikator yang memadai, bahwa mereka (kaum perempuan yang hendak berhijrah) itu benar-benar perempuan-perempuan yang beriman Islam, maka perempuan-perempuan tersebut, dalam keadaan dan bentuk apapun, jangan (tidak boleh, dilarang) dikembalikan kepada orang-orang (laki-laki) kafir (tidak beriman Islam), sekalipun laki-laki tersebut adalah suami dari perempuan-peempuan mukminah (beriman Islam). Alasannya ialah, perempuan- perempuan beriman Islam itu tidak halal menjadi isteri mereka, dan laki-laki tidak beriman Islam itu pun tidak halal bagi perempuan-perempuan beriman Islam (mukminah). Menurut Ahli, inilah asas pelindungan terhadap perempuan yang terkandung dalam surah al-Mumtahanah ayat 10. Asas perlindungan terhadap perempuan untuk tidak disiksa san hak beragama sebagaimana dijamin dalam UUD 194 Pasal 28I ayat (1), bahwa hak untk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, merupakan tigak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, disamping empak hak asasi manusia lainnya (vide UUD 194 Pasal 28I ayat (1)). Bagi para suami yang membayar mahar kepada isterinya yang telah beriman Islam, maka demi keadilan (asas keadilan), menurut surah al-Mumtahanah ayat 10, hendaknya mahar yang telah diberikan oleh laki-laki bersangkutan dikembalikan oleh perempuan-permpuan yang berhijrah dan telah beriman Islam. ketentuan ini, menurut Ahli, mengandung asas keadilan yang berimbang.Pegembalian mahar itu karena putusnya hubungan perkawinan mereka. Tujuannya ialah agar mereka, para suami tersebut, tidak mengalami kerugian ganda, yaitu isteri dan mahar. Perempuan-perempuan mukminah (yang telah beriman Islam) itu diperbolehkan menikah kembali dengan laki-laki beriman Islam, setelah perermpuan tersebut selesai menjalani masa ‘iddah, dengan syarat perkawinannya memenuhi 228 rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya kedua calon mempelai, calon mempelai laki-laki an calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Surah al-Mumahanah ayat 10, setelah menentukan putusnya hubungan perkwinan antara perempuan beragama Islam (mukminah) dengan laki-laki kafir musyrik (bukan beragama Islam), ditentukan pula kewajiban suami (laki-laki) beriman Islam memutuskan hubungan perkawinannya dengan perempuan musyrikah yang menjadi iserinya (bukan perempuan Ahlul Kitab). Garis hukum keenam yang yang dibuat Ahli, bahwa “Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir.” Tafsir M. Quraish Shihab sebagai berikut “Janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, yaitu perempuan musyrikah. Laki-laki (suami) yang beriman Islam (muslim) ketika putus hubungan perkawinannya dengan isterinya (perempuan) yang musyrikah, ditetapkan supaya “meminta kembali mahar yang telah ia berikan kepada isteri yang musyrikah, sebagaimana ditentukan dalam garis hukum ketujuh surah Al-Mumtahanah ayat 10, bahwa “Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir).” M. Quraish Shihab menuliskan tafsirnya atas surah al-Mumtahanah ayat 10 pada bagian ini, bahwa “dan mintalah, wahai kaum muslimin yang isterinya minggat (pergi tanpa izin) untuk mengawini pria kafir – mintalah apa, yakni mahar, yang sudah kamu bayar kepada bekas isterimu itu,” sebagaimana dirumuskan dalam gais hukum ketujuh yaitu “Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir).” M. Quraish Shihab menafsirkan berikutnya, bahwa “dan hendaklah mereka pun, orang-orang kafir itu, meminta kepada bekas isteri mereka yang telah kawin dengan muslim, apa, yakni mahar, yang telah mereka bayar.” Tafsir tersebut adalah tafsir terhadap garis hukum kedelapan surah al-Mmtahanah ayat 10, bawa “Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman).” Pengembalian mahar oleh perempuan (isteri) yang beriman Islam kepada suami mereka yang musyrik (tidak beriman Islam, kafir) terdapat dua pendapat, pertama, pengembalian mahar itu dapat dilakukan apabila isteri atau bekas isteri 229 yang telah beriman Islam itu, setelah melangsungkan pekawinan. Kedua, pengembalian mahar oleh isteri beragama Islam kepada bekas suami tidak beragama Islam adalah pada sebelum perempaun (bekas isteri) tidak/belum melangsungkan perkawinan kembali. Menurut Ahli pengembalian mahar kepada bekas suami yang tidak beragama Islam itu tidak tergantung kepada bekas isteri itu telah menikah kembali dengan laki- laki lain atau tidak. Pengembalian mahar dilaksanakan karena putusnya hubungan perkawinan yang disebabkn oleh adanya perbedaan agama. Karena adanya perbedaan agama, menurut Hazairin, maka perkawinan putus dengan sendirinya atau van rechtswege, maka pengembalian mahar itu tidak harus menunggu ketika bekas isteri melakukan perkawinan kembali dengan laki-laki muslim. Garis hukum kesembilan “Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.” M. Quraish Shihab nenafsirkan bahwa “Demikianlah ketetapan Allah yang sungguh tinggi nilainya lagi amat adil hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui kemaslahatan hamba-hamba-Nya lagi Mahabijaksana dalam segala ketetapan-Nya.” (c) Tafsir Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) terhadap Al-Quran Surah Al-Mumtahanah Ayat 10 Menurut HAMKA surah al-Mumtahanah ayat 10 ini turun setelah Perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriyah. Sebagian isi dari Perjanjian Huadibiyah itu, ialah, setiap orang Makkah yang pergi ke Madinah, meskipun ia orang Islam, harus segera dikembalikan ke Makkah. Tetapi sesaat setelah Perjanjian Hudaibiyah itu ditanda tangani, sebelum Nabi Muhammad saw kembali ke Madinah, tiba-tiba datan beberapa orang perempuan yang mengaku beriman Islam, beriman kepada Rasulullah saw, mereka menyatakan hendak iku hijrah ke Madinah, dan meminta perlindungan di bawah Islam. Setelah kehendak beberapa perempuan Makkah itu diketahui oleh oang- orang Quraisy, mereka mengingatkan Nabi Muhammad saw tentang adanya Perjanjian Hudaibiyah. Namun dalam Perjanjian Hudaibiyah tidak ditentukan mengenai perempuan, apakah mereka akan dikembalikan juga jika ikut hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad saw mempertimbangkan kaum perempuan tersebut, apabila mereka dikembalikan ke Makkah dimungkinkan akan mendapat perlakukan penindasan dan tidak humanis, maka turunlah surah al-Mumtahanah ayat 10, 230 bahwa tujuan mereka hijah ke Madinah harus diuji. Gais hukum pertama surah al- Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka.” Riwayat lain, bahwa asbabun-nuzul atau sebab turunnya surah al- Mumtahanah ayat 10 ialah perempuan yang berhijrah itu ialah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abu Mu’aith lari dari suaminya, Amru bin Ash. Beberapa bulan kemudian Amru bin Ash ikut hijrah ke Madinah bersama-sama dengan Kahalid bin al-Walid dan Utsman bin Abu Thlhah. Muhajirat (kaum perempuan yang berhijrah ke Madinah) masuk ke Madinah setelah mereka diuji terlebih dahulu tujuan berhijrah tersebut, diuji keimanan mereka kepada Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw, Allah lebih tahu tentang keimanan mereka.” HAMKA dalam tafsirnya atas surah Al-Mumtahanah ayat 10 menyatakan bahwa setelah diketahui iman Islam mereka, perempuan-perempuan yang berhijrah ke Madinah, maka mereka jangan dikembalikan ke Makkah (waktu itu masih merupakan wilayah kafir), karena dikhawatirkan iman Islam perempuan-perempuan yang berhijrah itu akan mendapat tekanan dan kekerasan fisik ata non-fisik, tekanan psikis, tekanan kejiwaan, sehingga mereka terpaksa keluar dari agama Islam dan memeluk kepercayaan semula, yaitu mnjadi perempuan musyrikah kembali. Karena itu, Allah swt menetapkan bahwa “Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka,” sebagaimaan terdapat dalam garis hukum ketiga. Putusnya hubungan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki- laki musyrik, Allah swt memberikan ketetapan bahwa kepada laki-laki musyrik yang berstatus sebagai suami dari perempuan muslimah, mereka, laki-laki musyrik dapat meminta kembali mahar yang telah ia atau mereka berikan ketika perkawinan berlangsung dengan isterinya yang telah menajdi muslimah. Menurut HAMKA, dengan kehendak Nabi saw sendiri, dengan dikembalikannya mahar, maka laki-laki kafir itu telah diceraikan dari isterinya. Pengembalian mahar tersebut, HAMKA menyebutnya sebagai ganti kerugian yang dibayarkan isteri muslimah kepada suami musyrik. Dengan dibayarnya ganti kerugian tersebut, maka ptuslah hubungan pekawinan di antara mereka. Pengembalian mahar itu disebut khulu’. 231 Janda muslimah yang telah putus hubungan perkawinannya dengan laki-laki musyrik (kafir), dapat dinikahi oleh laki-laki muslim, sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perkawinan. Bagi perempuan yang telah beragama Islam itu berhak atas mahar dari laki-laki muslim yang menikahinya, sesuai surah an-Nisa ayat 4 dan ayat 24. HAMKA mencontohkan hadis riwayat Zaid bin Habib, bahwa Umaimah binti Bisyr (perempuan muslimah) isteri Tsabit bin asu-Syimraakh yang masih kafir (ketika itu), ikut berhijrah ke Madinah. Setelah iddahnya selesai, Umaimah binti Bisyr dinikahi oleh Sahl bin Hunaif, dan lahir seorang putera benama Abdullah. Bagi laki-laki muslim dilarang mempertahankan perkawinan mereka dengan perempuan (isterinya) yang kafir (musyrikah). Perkawinan mereka putus karena isteri masih kafir (musyrikah). Menuut HAMKA karena perintah ayat ini (surah al- Mumtahanah ayat 10), Umar bin Khaththab menceraikan dua orang isterinya yang masih musyrik (musyrikah) di Makkah, yaitu bernama Quraibah binti Abu Umayyah yang langsung dinikahi oleh Mu’awiyah bin Abu Sufyan yang keduanya ketika itu masih musyrik. Isteri Umar bin Khaththab kedua ialah Ummu Kultsum bin Amr Al- Khuza’iyyah yang dinikahi oleh Abu Jahm bin Huzaifah dan keduanya masih musyrik. Sahabat Nabi Muhammad saw bernama Thalhah bin Ubaidillah juga bercerai dengan isterinya yang masih muysyrikah, Arwaa binti Rabi’ah bin al-Harits bin Abdul Muthalib, karena Thalhah hijrah ke Madinah dan isterinya masih tingal di Makkah dalam keadaan masih musyrikah. Setelah Arwaa binti Rabi’ah bin al-Harits bin Abdul Muthalib diceraikan Thalhah, ia hijrah ke Madinah, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah Muhammad saw dengan Khalid bin Said bin Al-Ash. Puteri Nabi Muhammad saw sendiri, Zainab binti Muhammad, hijrah dari Makkah ikut ayahnya ke Madinah, sehingga ia terpisah dengan suaminya, Abul Ash bin Rabi bin Abdul Uzza. Setelah Abul Ash bin Rabi bin Abdul Uzza pindah ke Madinah dan masuk Islam, dia disatukan (dirumahkan) kembali dengan puterinya, Zainab binti Muhammad, dan perkawinan mereka tidak diulang. Menurut HAMKA, ketentuan surah al-Mmtahanah ayat 10, laki-laki Islam dilarang menikah dengan perempuan kafir atau tidak beriman Islam, kecuali dengan perempuan Ahlul Kitab, sebagaimana ditentukan dalm surah al-Maidah ayat 5, degan syarat bahwa laki-laki muslim yang akan menikah dengan perempuan Ahlul 232 Kitab harus kuat iman Islamnya sehingga dapat membimbing isterinya scara perlahan-lahan ke dalam aqidah Islam. Jika laki-laki muslim itu tidak kuat iman Islamnya, maka sama dengan mempermain-mainkan dan meringan-ringankan agama. Apabila suami menajdi pemeluk agama Islam, sedangkan isterinya belum beragama Islam, menuut HAMKA mengutip pendapat Imam Malik, Hasan Al-Basri, Thaawus, Mujahid, Atha, Ikrimah, Qatadah dan Al-Hakam “langsunglah keduanya (pekawinan suami isteri) difasakh (dipisahkan).” Ini yang dimaksud oleh Hazairin disebut dengan istilah perkawinan van rechts wege atau perkawinan bubar dengan sendirinya, yang penyelesaiannya tetap harus melaui proses di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk mendapatkan akta cerai sebagai bukti administrasi. Imam Syafii dan Imam Ahmad bependapat, bahwa pekawinan mereka (suami beragama Islam dan isteri belum beragama Islam) tidak lansung difaskh, namun ditunggu dulu selama ‘iddah. Alasan kedua Imam tersebut ialah, ketikau Hindun isteri Abu Sufyan, pada waktu Abu Sufyan masuk Islam di suatu kampung bernama Marriz Zhahraan, kampung dekat Makkah, ketika Rasulullah akan menaklukan kota Makkah, beliau (Rasulullah saw) memberikan pengumuman, bahwa “Barangsiapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, Barangsiapa yang tinggal di rumahnya sendii, dia aman.” Setelah tentara masuk Makkah, Abu Sufyan masuk ke dalam rumahnya dengan aman, sedangkan isterinya, Hindun, sangat marah atas pebuatan suaminya yang masuk Islam. Setelah Makkah jatuh dan tidak dapat bertahan lagi, beberapa hari kemudian Hindun pun masuk Islam. Jangka waktu bebeapa hari setelah Makkah takluk, berarti Hindun belum habis masa iddahnya. Menurut HAMKA, Hakim bin Hizzzam pun yang masuk Islam sebelum isterinya masuk Islam. Bedasarkan alasan tersebut di atas, maka Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perkawinan mereka, aAbu Sufyan dan Hindun, dan perkawinan Hakim bin Hazzim dengan isterinya, tidak langsung faskh (perkawinan batal demi hukum), tetapi menunggu masa ‘iddah, berarti perkawinan mereka putus karena perceraian, bukan karena faskh (pembatalan perkawinan). Perkawinan batal (bubar) berdasarkaan faskh (pembatalan perkawinan) dengan alsan murtad, KHI telah merumuskan dalam Pasal 75, bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan suami atau isteri murtad, maka pembatalan perkawinan 233 itu belaku sejak suami atau isteri itu murtad, bukan sejak perkawinan diselenggarakan (vide Pasal 75 KHI). KHI pun menentukan alasan perceraian karena suami atau isteri murtad di alam Pasal 116 huruf h. Akibat hukum dari perkawinan putus karena pembatalan perkawinan dan perkawinan putu karena perceraian adalah berbeda, khususnya atas pembentukan hara bersama. Akan tetapi, pembatalan perkawinan karena murtad tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan akiabt perkawinan. Anak tetap sebagai anak sah dari =kedua orang tuanya (vide Oasal 28 UU Perkawinan juncto Pasal 75 dan Pasal 76 KHI). (3) Perkawinan Beda Agama dalam ALQuran surah Al-Maidah ayat 5 Dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 5 Allah swt menetukan larangan perkawinan beda agama, yang terjemahanya oleh Kementerian Agama Repiblik Indonesia sebagai berikut. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Ahli membuat garis hukum–garis hukum yang terkandung dalam surah Al- Maidah ayat 5 sebagai berikut: 1. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. 2. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan 3. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, 4. apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, 5. tidak dengan maksud berzina, dan 6. tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). 234 7. Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Khusus mengenai perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) dibahas khusus dalam keterangan bagian ini. (a) Tafsir Mufassirin Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Al Quran Surah Al-Maidah Ayat 5 Para Mufassirin Prof. H. Burtami A. Gani, Prof. T.M. Hasbi Assf-Shiddiqi, Drs. Khamal Muchtar, et.al., menyatakan dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab dengan kewajiban memberi mahar dan disertai syarat tujuannya tidak bermaksud untuk berzina dan menjadikan mereka (perempuan Ahlul Kitab) sebagai gundik (peremuan simpanan untuk bersenang-senang). Menurut Ahli, dalam surah al-Maidah ayat 5 ini pun terkandung asas penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan dengan cara tidak menjadikan perempuan dari kalangan Ahlul Kitab sebagai obyek perzinaan dan pergundikan. Hal lain pada awal surah al-Maidah ayat 5 ini juga mendudukkan perempuan beriman Islam (Muslimah) yang menjaga kehormatan harus lebih diutamakan atau diprioritaskan daripada perempuan-perempuan Ahlul Kitab yang menjaga kehormatannya pula. Akan tetapi, menurut M. Quraish Shihab, dalam surah al-Maidah ayat 5 ini menentukan perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab, lebih-lebih dengan laki-laki bukan Ahlul Kitab. Pada akhir ayat, yaitu pada garis hukum ketujuh, Allah swt memperingatkan bahwa: “Barangsiapa yang kufur setelah beriman, maka semua amal baik yang penah dilakukannya akan putus semuanya dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugI. Dalam bagian ayat tersebut ditentukan larangan kafir setelah beriman, larangan kelaur dati agama Islam setelah menajdi pemeluk agama Islam, atau larangan murtad. Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. HAMKA dan Prof. Dr. Hazairin menafsirkan secara lebih rinci mengenai kebolehan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab sebagaimana keterangan di bawah ini. 235 (b) Tafsir Prof. Dr. M. Quraish Shihab terhadap Q.S Al-Maidah Ayat 5 M. Quraish Shihab mengemukakan tafsirnya atas surah al-Maidah ayat 5 bahwa, penegasan kata wa tha’amukum (makanan kamu) setelah ditegaskan sebelumnya wa tha’amuhum (makanan mereka [ahlul-kitab]) adalah untuk menggaris bawahi dalam soal makanan dibenarkan “hukum timbal balik”, tetapi dalam soal perkawinan tidak ada timbal balik, dalam arti laki-laki Muslim dapat menikah dengan wanita Ahlul Kitab, tetapi laki-laki Ahlul Kitab tidak dibenarkan menikah dengan wanita Muslimah. Demikian pendapat M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab mengemukakan tafsiranya mengenai boleh tidaknya laki- laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab, tafsirnya tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tentang sembelihan hewan orang Ahlul Kitab yang boleh dimakan oleh mereka (orang Islam). Pada garis hukum pertama surah al-Maidah ayat 5 seperti berikut, “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka.” Menurut M. Quraish Shihab, ada ulama yang berpendapat bahwa walaupun surah Al-Maidah ayat 5 ini pada dasanya telah membenarkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perrempuan Ahlul Kitab, ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, walaa tankihu-lmusyrikati hatta yu’minna (Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik laki-laki dengan perempuan- perempuan Muslimah sampai mereka [laki-laki musyrik itu] beriman Islam). Sahabat Nabi Muhammad saw, ‘Abdullah bin ‘Umar r.a., menegaskan bahwa “Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang percaya kepada Tuannya atau salah seorang hamba Allah.” Demikian tulisan M. Quraish Shihab. Pendapat ‘Abdullah bin ‘Umar ini didukung oleh mayoritas sahabat Nabi Muhammad saw lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, larangan perkawinan antar-pemeluk agama yang berbeda ini sepertinya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan keluarga yang “sakinah” sebagai tujuan perkawinan. Perkawinan akan langgeng (kekal), bahagia dan tenteram, jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami isteri. 236 Untuk mencapai taraf perkawinan yang bahagia dan kekal, langgeng dan tenteram, sukar dicapai apabila antara suami isteri terdapat perbedaan-perbesaan prinsipiil/mendasar seperti perbedaan budaya, status sosial, bahkan pendidikan, lebih-lebih ada perbedaan agama yang dianut suami isteri, akan sering menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan dalam perkawinan. Al-Quran surah al-Maida ayat 5 memang membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, tetapi, menurut M. Quraish Shihab, izin ini adalah sebagai jalan keluar bagi kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum Muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Namun, perempuan Muslimah tidak diperkenankan meikah dengan laki-laki non-Mslim, baik Ahlul Kitab lebih-lebih kamum musyrikin, karena mereka, kaum musyrikin, tidak mengakui kenabian Muahmmad saw. Laki-laki Muslim mengakui kenabian ‘Isa dan menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, lakum dinukum wa liya din (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Laki-laki yang biasanya, bahkan seharusnya mnejadi pemimpin rumah tangga, dapat mempengaruhi isterinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yag dianut isteri dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama (terhadap isteri), baik secara terang-terangan maupun terselubung. M. Quraish Shihab mengemukakan dalam tafsirnya atas surah Al-Maidah ayat 5 ini, bahwa firman Allah wal-mushanaatu (perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya) merupakan isyarat atau syarat bahwa perempuan yang dinikahi itu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, baik perempuan Mukminah maupun Ahlul Kitab. Penyebutan perempuan Mukiminah didahulukan, memberi isyarat bahwa seharusnya perempuan Mukminah didahulukan (dalam memilih pasangan perkawinan berdasarkan asas kebebasan memilih pasangan) karena persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu tercapainya ketenanagan (sakinah) bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Al-Quran surah al-Maidah ayat 5 yang memboolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab disertai ancaman pada akhir ayat, bahwa “barangsiapa yang kafir setelah beriman maka hapuslah amalannya.” 237 Peringatan agar orang Islam idak murtad tersebut merupakan peringatan bagi orang beriman pada setiap makanan yang (akan) dimakan, dan/atau bagi laki-laki Muslim yang merencanakan akan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, agar berhati- hati jangan sampai pernikahan tersebut mengantar mereka kepada kekufuran, karena akibatnya nanti adalah siksa akhirat. Menurut M. Quraish Shihab, diizinkannya bagi laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, menunjukkan bahwa izin (menikah dengan perempuan Ahlol-Kitab) bertujuan untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dalam Islam dan diterapkan suami terhadap isteri penganut agama Yahudi dan Nasrani. Laki-laki Islam tidak dibenarkan menjalin hubungan perkawinan dengan perempuan Ahlul Kitab, bagi laki-laki Musliam yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih diduga ia akan terpengaruh oleh ajaran non- Islam yang dianut oleh calon-calon isteri atau kelurga calon isteri. M. Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa kecenderungan melarang laki-laki Islam menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab adalah atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Quran, setidak-tidaknya, sekurang- kurangnya hukumnya makruh. Kecenderungan larangan perkwinan demi kemaslahatan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul-Kitab paling tidak hukumnya makruh itu bukan ditujukan untuk perkawinan antara perempuan Islam dengan lakilaki Ahlul-Kitab. Alasannya, karena perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki Ahlul-Kitab secara tegas dan pasti dilarang dan “haram” hukumnya. Jadi, menurut M. Quraish Shihab, laki-laki Muslim diizinkan menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab dalam surah al-Maidah ayat 5 dengan catatan sebagai berikut: 1. apabila izin ini adalah sebagai jalan keluar bagi kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum Muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. 2. Al-Quran surah al-Maidah ayat 5 menunjukkan bahwa izin (menikah dengan perempuan Ahlil-Kitab) tersebut bertujuan untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekreti yang diajarkan dan 238 diterapkan suami terhadap para isteri penganut agama Yahudi dan Nasrani, tetapi, 3. Dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 5 tidak dibenarkan menjalin hubungan perkwinan dengan perempuan Ahlul-Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut oleh calon-calon isteri atau keluarga caon isteri. 4. Perempuan Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non- Mslim, baik AhluKitab, lebih-lebih kamum musyrikin, karena mereka (kaum musyrikin) tidak mengakui kenabian Muahmmad saw. 5. AlQuran sirah al-Maidah ayat 5 memboolehkan laki-laki Mslim menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab disertai ancaman pada akhir ayat, bahwa “barangsiapa yang kafir setelah beriman maka hapuslah amalannya,” dan merupakan peringatan bagi orang beriman, laki-laki Muslim yang merencanakan akan menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab, agar berhati- hati jangan sampai pernikahan tersebut mengantar mereka kepada kekufuran, kaena akibatnya nanti adalah siksa akhirat. (c) Tafsir Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) Atas AlQuran Surah Al-Maidah Ayat 5 Menurut HAMKA, dalam srah al-Maidah ayat 5 diterangkan bahwa laki- laki Muslim halal menikah dengan perempuan Mukminat yang menjaga kehormatannya dan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatannya, dengan tidak haus memeluk agama Islam terlebih dahulu, sebagaimana ditnetukan dalam surah al-Baqarah ayat 256, asalka,n atau dengan syarat, kepada mereka telah dibayarkan maharnya, dan tujuannya bukan untuk berzina atau menjadikan mereka menjadi gundik. Surah al-Baqarah ayat 256 menentukan larangan pemaksaan untuk memeluk agama Islam, Terjemah: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 239 Menurut HAMKA, ketentuan surah al-Maidah ayat 5 memberikan pemahaman yang dalam mengenai jiwa tasamuh (toleransi) bagi orang Muslim yang telah diperintahkan pada permulaan surah al-Maidah ayat 1 dan ayat 2, bahwa “Wahai orang-orang yang beriman.” Orang yang berman, menurut HAMKA, niscaya, pasti, tidak pernah berubah, bahwa dalam diri orang beiman telah ada sinar tauhid, dan tidak dikhawatirkan akan goyah imannya karena ia berbeda agama dengan agama isterinya. Laki-laki Muslim akan tetap memberikan contoh yang baik dalam kesalihannya, ketaatan kepada Allah, beribadah an bersilaturahim, dan laki-laki sebagai suami akan menjadi teladan yang baik bagi isterinya. Pemahaman terhadap surah al-Maidah ayat 5 ini bagi bagi laki-laki Muslim yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan. Alasan bagi laki-laki Muslim yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan ialah karena laki-laki Mslim yang lemah iman ibarat “tukang pancing akan dilarikan ikan.” Hal ini, HAMKA mencontohkan dalam sejarah ketika masa penjajahan Belanda, laki-laki Muslim yang teguh iman Islamnya menikah degan perempuan Kristen, ternyata perkawinan mereka berakibat kucar-kacir (berantakan, tidak karuan, tidak terjaga) agamanya, kacau balau kebangsaannya. dan sengsara di akhir hayatnya. Kepada laki-laki Muslim yang telah diberi izin menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab, dipreingatkan pada akhir ayat, bahwa “Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Bagi orang (laki-laki) Islam (Muslim) yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, yaitu boleh menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab, di antara mereka (laki-laki Muslim) ada yang goyah iman Islamnya, lebih tertarik kepada agama yang dipeluk isterinya, sehingga tinggal dan tanggallah iamn Islamnya. Dia (laki-laki Mslim) seperti tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik isterinya (menjadi pemeluk agama Islam), melainka ia (suami yang semula beragama Islam) menjadi terseret keluar dari agama Islam (murtad) menjadi pemeluk agama isterinya. Jika sudah demikian niscaya, pasti gugurlah segala amal salihnya yang dilakukan selama ini, ia menjadi orang kafir, dan kerugian besar yang akan 240 diterimanya di akhirat kelak. hal seperti inilah yang diperingatkan Allah swt dalam akhir ayat surah al-Maidah ayat 5, bahwa Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Setelah laki-laki (suami) murtad, maak putuslah hubungannya demgan masyarakat Islam. Menurut HAMKA, ada pula laki-laki tersebut tekatung-katung agamanya, apakah ia beragama Islam atau beragama Kristen (non-Islam). Kaena itu, mneurut HAMKA, kebanyakan ulama menyatkan HARAM pernikahan laki-laki yang imannya tidak kukuh dengan perempuan Ahlul Kitab, karena itu hendaknya dihalangi, dilarang. Menurut HAMKA: 1. bagi laki-laki Muslim yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan karena laki-laki Muslim yang lemah iman seperti “tukang pancing akan dilarikan ikan.” 2. Kebanyakan ulama menyatakan HARAM pernikahan laki-laki yang imannya tidak kukuh dengan perempuan Ahlul Kitab, karena itu hendaknya dihalangi, dilarang. Pendapat HAMKA ini tertuang dalam Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang Perkawinan Campuran dan Fatwa MUI 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. (d) Fatwa Mahelis Ulama Indonesia, tanggal 1 Juni 1980 tentang Perkawinan Campuran Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 1 Juni 1980 memfatwakan perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki bukan Islam adalah haram. Kedua, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan bukan Islam, setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Larangan perkawinan beda agama selalu dikaitkan dengan Hak Asasi Mansia yang dikeluarkan oleh PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 16 dan Pasal 18. Karena itu perlu segera dikemukakan tentang isi Fatwa MUI No. 6 MUNAS VI/MUI/2000, sebagai berikut, bahwa “Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 Universal Declaration of Human Rights, umat Islam wajib 241 berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM.” (Vod Fatwa MUI No. 6 MUNAS VI/MUI/2000). (i) Perkawinan Beda Agama dan HAM Menurut Ahli, larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang salah seorangnya beragama Islam, dan yang lainnya tidak beragama Islam, atau berbeda agama, tidak dimaksudkan untuk melanggar hak asasi manusia. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (UU Hak Asasi Manusia), Bagian Kedua tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Pasal 10 menentukan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Vide Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia) Dilihat dari hukum Islam dan UU Hak Asasi Mannusia itu sendiri, penerapan Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia itu harus sesuai dengan Pasal 50 UU Hak Asasi Mnusia, bahwa, “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.” (Vide Pasal 50 UU Hak Asasi Manusia). Penerapan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) DUHAM, yang membolehkan perkawinan beda agama, penerapannya bagi orang Islam dikecualikan oleh agama Islam, uaitu perkawinan beda agama dialrang. Larangan perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama Islam didukung oleh Pasal 22 UU Hak Asasi Manusia. Maka, yang dimaksud dengan ketentuan hukum yang ditentukan agamanya dalam Pasal 50 UU Hak Asasi Manusia harus dihubungkan dengan Pasal 22 UU Hak Asasi Manusia yang menentkan: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. 242 Menurut hukum Islam, perkawinan adalah merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana dirumuskan KHI Pasal 2, bahwa “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Karena itu, bagi orang Islam, melakukan perkawinan adalah terkait dengan ketentuan UU Hak Asasi Manusia Pasal 22. Dalam memahami Pasal 22 UU Hak Asasi Manusia harus dihubungkan dengan UU Hak Asasi Manusia Pasal 69 yang menentukan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.(Vide Pasal 69 UU Hak Asasi Manusia). Ketentuan UU Hak Asasi Manusia Pasal 69 sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J, sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keaman. Penerapan hukum larangan perkawinan beda agama bagi oang Islam, melihat dari hukum Islam, dan hkum Islam sebagai bagian dari agama Islam yang tidak dapat dilepaskan dari akidah dan akhlak, merupakan salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia, disamping hukum Adat dan hukum Barat. Kedudukan dan keberlakuan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia, termasuk hukum larangan pekawinan beda agama, berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menentukan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula kedudukan hukum agama selain agama Islam berlaku bagi para pemeluk agama masing-masing berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) sebagaimana 243 tafsiran Prof. Dr. Hazairin atas pasal tersebut, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menentukan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan keterangan tersebut, Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menetapkan larangan perkawinan beda agaam bagi orang Islam, adalah Fatwa yang tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 18J ayat (1), UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) juncto peraturan perundang-undangan lainya, antara lain Pasal 10 juncto Pasal 22, Pasal 50, Pasal 69 UU Hak Asasi Manusia. Faywa MUI pada tanggal 1 Juni 1980 menerapkan dasar hukum dalalm Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut. 1. Al Quran surah Al-Baqarah ayat 221: Dan janganlah kamu nikahi wanitawanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintahperintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” 2. Al Quran surah Al-Maidah ayat 5: …(Dan dihalalkan mengawini) wanitawanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yangberiman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi. 3. Al Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10: …Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka…. 244 4. Al Quran surah At-Tahrim ayat 8: “Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” 5. Hadis Rasulullah saw: a. “Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalam bahagian yang lain” (HR. Tabrani) b. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura’i : “Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani, atau Majusi. MUI memutuskan: 1. Perkawinan wanita muslimah dengan lakilaki non muslim adalah haram hukumnya 2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Jakarta, 17 Rajab 1400 H 1 Juni 1980 M DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II MAJELIS ULAMA INDONESIA memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Ketua Umum ttd Prof. Dr. HAMKA Sekretaris ttd Drs. H. Kafrawi. Dalam Farwa Majlelis Ulama Indonesia berikutnya, yaitu dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, difatwakan dengan fatwa yang sama, dengan menggunakan perubahan kalimat, dan istilah yang digunakan bukan Perkawinan Cmapuran, tetapi Perkawinan Beda Agama. (e) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama Pertimbangan MUI dalam merumuskan kembali Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama perlu dikemukakan dalam keterangan ini, bahwa: 245 1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; 2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; 3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; 4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman. Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, tanggal 28 Juli 2005 telah mendeskripsikan kondisi dan pandangan masyarakat mengenai perkawinan beda agama ketika itu, hingga saat ini pun masih belum berubah, bahkan semakin marak. Menurut Hukum Islam, fenomena perkawinan beda agama yang tidak surut dalam msyarakat (secara sosiologis), tidak berarti dapat difahami bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam dapat berubah sesuai peistiwa atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu karena ketentuan perkawinan beda agama ditentukan langsug dalam syariah Islam, sekalipun terhadap pemahaman surah al-Maidah ayat 5 ada perbedaan pendapat. Majelis Ulaam Indonesia, demi kemaslahaan umat, mengeluarkan Fatwa tentang Perkawian Beda Agama, bukan dalam rangka bertujuan melanggar hak asasi manusia, justru dalam rangka menegakkan hak asasi manusia pada pelaksanaan “hak beragaam” dan “hak beribadat” menurut agama masing-masing. Perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam dan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam dilarang menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia. Alasannya adalah karena kemslahatan yang diraih dalam perkawinan beda agama lebih kecil dibanding kemudharatan yang terjadi, terutama terjadinya peralihan agama dari pemeluk Islam menajdi pemeluk bukan Islam (murtad). Murtad, menurut hukum Islam, merupakan perbuatan pidana (hudud) perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw, seperti dalam surah aL-Maidah ayat 5 itu senidiri pada garis hukum ketujuh, bahwa “Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” 246 Tujuan hukum Islam (maqasid syariah) ialah untuk memelihara agama, memelihara jaiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara kehomatan. Salah satu cara memelihara tujuan hukum Islam ialah laki- laki Islam dan perempuan Islam tidak melakukan perkawinan beda agama, sebaagimana ditentukan dalam syariah Islam (al-Quran dan hadis Rasulullah saw) yang dirumuskan dalam UU Perkawinan Pasal1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. (Vide Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI). Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/9/2005, tanggal 28 Juli 2005 menggunakan dasar hukum sebagai berikut: 1. Al-Quran surah an-Nisa ayat 3: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisa [4]: 3). 2. Al-Quran surah ar-Rum ayat 21: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21). 3. Al-Quran surah at-Tahrim ayat 6: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]: 6). 4. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baikbaik. Makanan (sembelihan) orang- orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5). 247 5. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al Baqarah [2]: 221). 6. Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orangorang kafir. Mereka tiada halal bagi orangorang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Mumtahanah [60]: 10). 7. Al-Quran surah An-Nisa ayat 25: Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25). 8. Hadis Rasul Allah SAW antara lain: Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk 248 agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a). 9. Kaidah Fikih: Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan. Fatwa MUI ini pun memperhatikan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400 Hijriyah/1980 Masehi tentang Perkawinan Campuran. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Majleis Ulama Indonesia, Memutuskan Menetapkan : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. Ditetapkan : Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H 28 Juli 2005 M. MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa. Ketua ttd K.H. Ma’ruf Amin; Sekretaris ttd Drs. H. Hasanuddin, M.A. Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran pada tanggal 1 Juni 1980 Masehi dilengkapi oleh Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/9/2005, tanggal 28 Juli 2005. Fatwa Mui tentang Perkawinan Campuran, memutuskan: 1. Perkawinan wanita muslimah dengan lakilaki non muslim adalah haram hukumnya. 2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Fatwa tersebut diperkuat oleh Fatwa MUI tahun 2005, tanggal 28 Juli 2005, yang memfatwakan larangan perkawinan beda agama lebih padat dan tegas, bahwa: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. 249 Kewajiban umat Islam mengikuti ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Fatwa Majelias Ulaam Indonesia tersebut berdasarkan surah an-Nisa ayat 59 bahwa, Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). Larangan perkawinan beda agma antara orang Islam dengan orang bukan Islam tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan syari’ah Isla (hukum Islam). Ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II MUI, tanggal 1 Juni 1980 maupun Fatwa Mui No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 tidak bertentangan dengan syari’ah Islam (al- Qur’an dan Hadis Rasulullah saw) dan tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi, kedua Fatwa MUI tentang larangan perkawinan beda agama tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penerapan hukum laranagan perkawinan beda agama bagi orang Islam di Indonesia berkaitan dengan kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi pmebentukan hukum di Idnonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan hukum Islam yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) sebagaimana tafsiran Prof. Dr. Hazairin. Dengan demikian, kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu sumber hukum bagi pemebntukan hukum di Indonesia. Karena itu, ketentuan larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam yang berlaku bagi oorang Islam adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1), UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 Pasal 28J ayat (1),, UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), UUD 1945 Padal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). 250 (f) Tafsir Prof. Dr. Hazairin atas Ayat-Ayat Al Quran yang Menentukan Perkawinan Beda Agama Hazairin, Gurur Besar Hukum Islam dan Hukum adat pada Faultas Hukum Unibersitas Indonesia, berpendapat bahwa perkawinan laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam atau laki-laki bukan Islam denan perempuan Islam adalah haram (terlarang) menurut ketetapan Tuhan Yang Maha Esa dalam al-Quran surah al-Baqarah ayaat 221. Segala pihak (setiap orang) yang bukan Islam (tidak beragama Islam) dinamakan olh Allah swt dalam ayat tersebut dengan sebutan musyrik (bagi laki-laki) dan musyrikah (bagi perempuan). Istilah lain yang digunakan dalam AlQuran terdapat dalam ALQuran surah Al-Mumtahanah ayat 10, bahwa oang yang tidak beragama Islam disebut kufur dan kafir, karena itu istilah kufur dan musyrik atau kafir dan musyrikah ialah “setali tiga uang”, menurut Hazairin. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 secara tegas dilarang perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki kafir (buan Islam), demikian pula antara laki-laki Islam dilarang menikah dengan perempuan kafir (bukan Islam), bahkan laki- laki yang masuk Islam sedangkan isterinya tetap beragama pada agama asalnya (kafir) wajib menceraikan isterinya yang kafir itu. Menurut Hazairin, Allah swt memberikan kelonggaran kepada laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani/Kristen, yang ingin mempertahankan agama asalnya, yaitu Yahudi atau Nasrani, sebagaimana dientukan dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 5. Perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul Kitab tidak berarti bahwa isteri dari kalangan Ahlul Kitab itu tidak dapat mengajukan perceraian (sebagaimana dalam ajaran Nasrani) dengan alasan suami masuk Islam. Laki-laki Islam diperbolehkan melanjutkan perkawinan dengan isterinya (perempuan) Ahlul Kitab, Nasrani atau Yahudi, maka, sejak turunnya surah al- Maidah ayat 5, laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab berdasarkan suka sama suka, dengan kewajiban suami membayar mahar keapada perempuan Ahlul Kitab sebanyak jumlah mahar yang mereka kehendaki. 251 Kwenangan laki-laki Islam menikah dengan perempuan Ahlul Ktab seperti ditentukan dalam surah al-Maidah ayat 5, menurut Hazairin, bukan tanpa syarat, syaratnya yaitu syarat yang ditentukan dalam surah an-Nisa ayat 25. Prof. Dr. Hazairin dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quan menerapkan teori tematik, antara lain dalam penerapan al-Quran surah al-Maidah ayat 5 harus memenuhi syarat yang terdapat dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 25 yang menentukan: Terjemah: “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan- perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Menuut Ahli, al-Quran surah an-Nisa ayat 25 mengandung beberapa garis hukum sebagai berikut: 1. Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. 2. Allah lebih tahu tentang keimananmu. 3. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). 4. Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka; dan 5. berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, 6. dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. 7. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). 252 8. Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. 9. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. 10. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hazairin dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran menggunakan “Teori Tafsir Temetik” yaitu salah satu metode penafsiran al-Qur’an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan suatu tema tertentu. Contoh, Hazairin dalam menafsirkan surah al-Maidah ayat 5 dihubungkan dengan surah an- Nisa ayat 25, temanya sama, yaitu tentang perkawinan. Berdasarkan teori tematik, Hazairin merumuskan syarat pertama dalam menerapkan surah al-Maidah ayat 5, adalah syarat yang terkandung dalam surah an-Nia ayat 25 garis hukum pertama, yaitu “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki.” Jadi, urutan-urutan prioritas perempuan yang dapat dinikahi oleh laki-laki Musliam adalah sebagai berikut. Pertama, laki-laki beragama Islam haus mencari perempuan Islam yang merdeka terlebih dahulu, atas dasar suka sama suka (asas kesukarelaan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan). Jika tidak ditemkan, maka, Kedua, apabila perempuan Islam yang merdeka tidak didapatkan, baik karena alasan status sosial ekonomi maupun karena sulitnya mendapatkan perempuan Islam yang merdeka pada suatu wilayah atau negara tertentu yang disebabkan sistem politik yang berlaku di negara bersangkutan atau karena masalah ekonomi yang terkait dengan jumlah pembayaran mahar yang wajib diberikan kepada calon isteri. Jika karena alasan ekonomi, misalnya laki-laki Islam tersebut dalam kondisi kurang-mampu (sehubungan dengan pembayaran mahar yang mahal), maka laki-laki Islam dapat menikahi budak perempuan Islam yang dimilikinya, dengan memenuhi asas suka sama suka. Ketiga, apabila laki-laki Islam tidak memiliki budak perempuan Islam, maka ia dapat menikah dengan budak perempuan Islam milik orang Islam lainnya dengan tata cara mendapat izin keluarga (tuan, majikan) mereka, dan atas dasar suka sama suka. 253 Syarat harus mendapat izin dari tuannya (kelaurganya) dari budak perempuan Islam, sebagaimana garis hukum surah an-Nisa ayat 25 keempat, juga ada kewajiban bagi calon suami atau suami untuk membayar mahar kepada calon isteri (budak perempuan Islam) dengan cara yang pantas. Ketentuan tersebut terdapat dalam surah an-Nisa ayat 25 garis hukum kelima “berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas.” Menurut Ahli, surah an-Nisa ayat 25 pada garis hukum ketiga, bahwa “Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa,” menunjukkan asas ekualitas antara kedudukan perempuan Islam yang merdeka dengan budak perempuan Islam, yaitu mereka sama-sama atau seketurunan dari Adam dan Hawa, dan sama-sama dapat dinikahi oleh laki-laki Islam yang merdeka. Ayat ini juga merupakan salah satu cara penghapusan perbudakan di muka bumi, dengan cara menikahi budak perempuan Islam sesuai syariah Islam (hukum Islam). Ayat-ayat Allah menghapuskan perbudakan dapat dilihat dari kondisi di dunia saat ini, tidak ada satu negara pun yang membolehkan perbudakan. Di Indonesia terdaapt alam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1). Jadi larangan perkainan beda agama juga selaras dengan penghapusan perbudakan, khususnya budak perempuan Islam. Menurut Hazairin, apabila urutan-urutan mencari calon osteri tersebut tidak didapati, yaitu pertama: perempuan merdeka Islam atas dasar suja sana suka, kedua: budak perempuan Islam yang dimiliki atas dasar suka sama suka (tidak ada paksaan), ketiga: budak peempuan Islam milik orang Islam lainnya atas dasar suka sama suka (tidak ada paksaan), dan dengan syarat laki-laki Islam (calon suami) memberi mahar yang pantas kepada calon istri, maka barulah laki-laki Islam dapat menikah dengan perempuan Ahul-Kitab, Yahudi atau Nasrani. Sukarnya bagi laki-laki Islam untuk mendapat perempuan Islam sebagai calon isteri, dapat terjadi pada suatu negara yang penduduknya mayoritas bukan Islam, atau di suatu negara yang tidak memegang prinsip Ketuhanan, sepeti negara- negara komunis, antara lain Korea Utara. Akan tetapi di Rusia, saat ini, Islam berkembang pesat, jumlah penduduk beragama Isalm di Rusia, pada tahun 2018 menurut berbagai perkiraan, pada tahun 2018 yang lalu jumlah populasi Rusia mencapai 146, 8 juta jiwa, diperkirakan sekitar 14-20 juta orang diantaranya beragama Islam. 254 Saat ini hubungan dengan dunia internasional mudah dijangkau melalui dunia maya atau media sosial melaui gawai (smart phone), sehingga tidak sukar mencari calon isteri seorang perempuan beragama Islam. Pendapat Hazairin, menurut Ahli, hanya dapat diterapkan bagi laki-laki Islam yang berada di suatu negara yang memang kondisinya dari pelbagai aspek sangat silit menadapatkan perempuan Islam. Di Indonesia, menurut Hazairin, sagat sulit untuk menerapkan kelonggaran yang ditentukan Al Quran surah Al-Maidah ayat 5, karena alasan pilihan untuk menikah dengan perempuan Islam sangat LUAS JUGA bagi laki-laki Islam, baik yang status sosial ekonomi miskin, menengah maupun kalangan atas (kaya). Perempuan Islam terdapat dari pelbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Menurut Hazairin, … maka jelaslah nahwa kelonggaran bagi laki-laki Islam untuk mengawini perempuan kafir kitabi itu hanya dimungkinkan di empat-tempat di mana penganut agama Islam sangat sedikit baru, sedangkan sekitar mereka ramai dijumpai perempuan-perrempan kafir kitabi itu. Saya (Hazairin) ulangi; kebebasan atau kelonggaran (perkawinan) antaar agama tersebut hanya diperkenankan kepada laki-laki Islam an TIDAK DIPERKENANKAN KEPADA PEREMPUAN ISLAM, yang hanya boleh kawin dengan laki-laki Islam. Di Indonesia, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab tentang Pencegahan Perkawinan, Pasal 61 menentukan bahwa pencegahan perkawinan karena alasan sekufu, bukan lagi karena status sosial ekonomi seseoang di lingkunan masyarakat, tetapi yang dimaksud tidak sekufu sehingga terhalang laki- laki Islam maupun perempuan Islam menikah adalah hanya karena alasan adnya perbedaan agama atau ikhtilaf ad-diin. (Vide Pasal 61 KHI). Dalam memahami Pasal 61 KHI harus dihubungkan dengan Pasal 40 huruf c KHI yang menentukan larangan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam dan Pasal 44 KHI yang menentukan larangan perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam. Artinya, bagi orang Islam di Idnonesia dilararang melakukan perkawinan beda agama. Pemahaman terhadap pendapat Hazairin tentang perkawinan beda agama terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apaila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepecayaannya itu. Menurut Hazairin dalam penjelasan Paal 2 ayat (1) bahwa 255 “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan orang Hindu atau “Hndu – Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia. Demikian pendapat Hazairin. Hazairin menyatakan bahwa akibat dari ketentuan surah aal-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10, jika dalam perkawinan antara sesama orang Islam, kemudian salah satu dari pasangan perkawinan, suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka perkawinan mereka itu, menurut hukum Islam, menjadi bubar “van raechtswege” (dengan sendirinya), meakipun suami atau isteri yang murtad itu menyatakan hendak atau tidak memeluk agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Hal bubar perkawinan dalam Islam, van rechtswege, hendaklah di zaman kini disalurkan melalui ketetapan pengadilan atas tuntutan atau gugatan pihak yang tidak murtad. Pendapat Hazairin tersebut sehubungan dengan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) juncto UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menentukan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum, antara lain dalam hal status perkawinan, apakah seseorang itu terikat perkawinan atau duda (bagi laki-laki yang bercerai) atau janda (bagi perempuan yang bercerai), untuk kepentingan administrasi kependudukan supaya tertib dan jelas dalam hubungan kemsyarakatan, harus diselesaikan melalui Pengadilan. Ketentuan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagai berikut, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pendapat Hazairin yang dikemukakan pada tahun 1974, kini terdapat dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menentukan alasan perceraian karena salah seorang suami atau isteri murtad (vide Pasal 116 huruf h KHI) juncto Pasal 54, Pasal 66, Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Ahli, bagi orang Islam, baik ketentuan larangan perkawinan beda agama dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, kewajiban mematuhi ajaran agama Islam teap melekat pada diri masing-masing orang Islam, 256 karena kewajiban mematuhi ketentuan dalam aLQuran dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw bersifat mutlak. Bagi negara ada kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam melaksanakan ibadatnya dan hak beragamanya, antara lain dalam bidang hukum pekawinan, dan bagi orang Islam ada ketentuan larangan perkawinan beda agama. Bedasarkan keterangan mengenai syarat mutlak bagi laki-laki Islam dan perempuan Islam yang akan melangsungkan perkawinan, antara lain larangan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, maka penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bagi orang Islam ialah harus memenuhi syarat yang ditentkan UU Perkawinan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Jadi, perkawinan yang sah adalah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya itu (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), bagi orang Islam perkawinan yang dilakukan laki-laki Islam dan perempuan Islam dengan tidak melanggar larangan perkawinan beda agama. Bagi orang Islam di Indonesia, larangan perkawinan beda agama atau keharusan melakukan perkawinan bagi laki-laki Islam dan perempuan Islam harus seagama, yaitu sama-sama beragama Islam adalah tidak melanggar hak asasi manusia, berarti dan konstitusonal. Dalam agama Islam yang terdiri dari tiga unsur, yaitu akidah (ketauhidan, keimanan), syari’ah (hukum Islam), dan akhlak adalah tiga unsur yang tidak dapat dicerai-pisahkan. Syari’ah (hukum) Islam menentukan hubungan manusia di bidang ibadah dan mu’amalah, di bidang mu’amalah syariah Islam mengatur tentnag manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan antar-manusia dengan manusia lain dalam msyarakat, hubungan manusia dengan linkungannya, baik flaura maupun fauna. Syari’ah (hukum) Islam yang mengatur bidang mu’amalah itu antara lain tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum pidana, hukum perdata lainnya, hukum tata negara, hukum peradilan (agama), hukum acara, hukum pembuktian, dan lain-lainnya. Ketentuan hukum perkawinan beda agama, sebagaimana telah diterangkan, ditentukan dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 5, surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10. Karena itu bagi orang Islam wajib menaati ketentuan hkm yang terdapat dalam Al-Quran. 257 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f UU Perkawinan, menentukan perkawinan beda agama, adalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasl 29ayat (2), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2), UUD 1945 Pasal 28G ayat (1). Ketentuan perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara huku.” Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang yang berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam melaksanakan ketentuan larangan pekaiwnan beda agama bagi orang Islam adalah merupakan pelaksanaan ibadah yang dijamin UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan dijamin pula oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f adalah merupakan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan Uud 1945 Pasal 28D (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pelaksanaan hukum perkawinan berupa larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.“ Akibat perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah yang dijamin UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penyelenggaraan perkawinan yang sah dengan tidak melanggar larangan perkawinan beda agama dalam rangka perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta kekayaan yang berada di bawah kekuasaannya adalah dijamin UUD 1945 Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 258 Penyelenggaraan pekawinan yang tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan beda agama merupakan pelaksanaan “hak beragama” yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diajmin UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam tidak melanggar hak asasi manusia, karena setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sebagimana ditentukan UUD 1945 Pasal Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 hururf f junto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 40 hururf c , Pasal 44 adalah peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Orang yang beragama Islam wajib patuh terhdap ketentuan Allah swt yang ditentukan dalam al Qur’an berdasarkan Q.s. An-Nisa ayat 59: Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” Jadi menurut hukum Islam sahnya perkawinan itu tidak hanya didasarkan atas kehendak bebas dari laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, antara lain, mengenai larangan perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam dan larangan perkawinan antara perempuan bukan Islam dengan laki-laki Islam, sebagaimana ditentukan dalam surah al-Maidah ayat 259 5, surah al-Baqarah ayat 221, dan surah al-Mumtahanah ayat 10 juncto UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f, juncto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 40 hururf c, Pasal 44. Kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perkwinan dalam Al- Qur’an dan Hadis Rasulullah saw berdasarkan Al-Quran suah an-Nisa ayat 59. Menurut hukum Islam perkawinan itu merupakan ibadah, bukan hanya sekedar hubungan perdata antar individu yang terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi pekawinan merupakan tanggung jawab yang wajib dipertanggungjwawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Hal ini terlihat dalam Rukun Nikah yang terdiri lima unsur, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orag saksi laki-laki yang memenuhi syarat, dan ijab kabul, yang kelimanya tidak dapt dipisahkan. Karena itu bagi orang Islam wajib menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariah Islam, termasuk ketentuan larangan perkawinan beda agama. Adanya Wali nikah menunjukkan bahwa dalam hukum perkwinan Islam tidakdcapat dilepaskan dari faktor keluarga, yaitu Wali nikah yang merupakan salah satu rukun (unsur) penentu sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah, menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat, perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan, antara lain pembatalan perkawinan karena beda agama atau perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah bagi mempelai perempuan Islam yang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum agama selain Islam. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat mutlak adalah perkawinan tersebut batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 22 juncto KHI Pasal 70. Ahli berpendapat, syarat-syarat perkawinan, selain syarat mutlak, terdapat syarat tidak mutlak (syarat relatif). Syarat perkawinan tidak mutlak (syarat rekatif) ialah syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemikiran (ijtihad) orang-orang atau lembaga yang berwenang dan memenuhi syarat, seperti DPR RI bersama Presiden dalam membentuk suatu undang-undang berdasarkan UUD 1945 Pasal Pasal 20, maupun membentuk peratuan perundang-undangan lain yang posisinya secara hierarkhis berada di 260 bawah UUD 1945. Terhadap syarat relatif yang dilanggar oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkwinan, maka perkawinan mereka “dapat dibatalkan”. (i) Perkawinan Beda Agama, Asas Kebebasan Memilih Pasangan dan Hak Asasi Manusia Perkwinan yang sah menurut hukum Islam berdasarkan UU Perkwinan Pasal 2 ayat (1), KHI Pasal 2, Pasal 4, tidak megabaikan hak kebebasan memilih pasangan bagi kedua calon mempelai. Peerkawinan menurut hukum Islam dan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang haus dihubungkan dengan UU Hak Asasi Manusia Pasal 22, Pasal 50 dan Pasal 69. UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 menentukan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehendak bebas dari laki-laki sebagai calon suami an perempuan sebagai calon isteri, menurut hukum Islam, harus memenuhi asas personalitas Keislaman, yaitu asas bagi individu laki-laki calon suami harus beragama Islam dan individu perempuan calon isteri harus beragama Islam berdasarkan UU Perkawinan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 hururc c dan Pasal 44 juncto Fatwa MUI No. 4/MUNAS MUI/VII//2005. Kehendak bebas itu tidak berarti dilaksanakan denan cara melanggar hak asasi manusia orang lain, daalm hal ini hak asasi manusia berupa hak beribadah (vide Pasal 28E ayat 1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945) dan hak beragama yang tidak dapat diurangi dalam keadaan apaun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Kaena itu dalam menjalankan kehendak bebas atau hak kebebasan memilih pasangan dalam perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (2) tidak berarti dengan cara melanggar hak beibdah dan hak beragama orang lain, sebagaimana ditentukan pula dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 22., yang menentukan: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 261 (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut masing-masnng agamanya dan kepecayaannya itu, dalam arti negara menjamin bagi tiap-tiap penduduk untuk melaksanakn segala perintah dan tidak melaksanakan segala larangan yang ditentukan agama amsing- masing, termasuk hukum pekawinan, bagi orang Islam, antara lain, larangan melakukan perkawinan beda agama. Dalam menjalankan kehendak bebas dan kemerdekaan, setiap orang dibatasi oleh hukum agamanya, sebagaimaan ditentukan UU Hak Asasi Manusia Pasal Pasal 50, bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.” (Vide Paal 50 UU Hak Asasi Manusia). Meskipun Pasal 50 tersebut ditentukan untuk wanita, tetapi keberlakuannya harus diteapkan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun permepuan. Batasan kehendak bebas atau asas kebebasan meilih pasangan perkawinan (laki-laki tulen sebaagi suami dan perempuan tulen sebagai isteri) dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia juga dibatasi oleh UU Hak Asasi Manusia Pasal 69 bahwa, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Jadi, pelaksanaan setiap hak asasi manusia setiap orang dibatasi oleh kewajiban asasi manusia yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka menghormati hak asai orang lain, antara lain dalam hal pelaksanaan hukum perkawinan bedasarkan UU Perkawinnan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 8 hururf f dihubungkan dengan KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Jadi tidak ada ambiguitas, tidak ada ketidak jelasan, bahkan yang ada ialah kepastian hukum. 262 5. Pembatalan Perkawinan Pembatalan perkawinan, terkait dengan asas persetujuan kedua calon memepelai dan hak oang tua sebagai wali nikah sebagai hak asasi manusia yang ditentukan dalam UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan UU Perkawinan, Bab II tentang Syarat-syarat Perkainan, Pasal 6: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pelaksanaan Pasal 6 ayat 1 samapai dengan ayat (5) yang diikat oleh Pasal 6 ayat (6) adalah ketentuan yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang mewajibkan anak yang akan melangsungkan perkawinan harus meminta izin terlebih ahulu dari orang tua. Manurut hukum Islam, izin orang tua itu terkait dengan wali nikah bagi anak perempuan. Selain itu, ketentuan izin kedua orang tua menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya untuk kepentingan individu laki-laki dan individu perempuan yang melangsungkan perkawinan, tetapi perkawinan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia meupakan kepentingan keluarga, baik keluarga pihak suami maupun kelurrga pihak isteri, dan sekaligus merupakan kepentingan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh akibat terjadinya perkawinan mempengaruhi status sosial seseorang dalam masyarakat, yang berakibat pula terhadap hubungan hukum di antara para anggota masyarakat bersangkutan. Seorang gadis dan 263 seorang bujang, yang tadinya dilarang tinggal bersama dalam suatu rumah atau tempat tinggal, dengan dilakukannya perkawinan yang sah, maka mereka berhak tinggal berasama sebagai suami isteri yang sah dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila lahir anak akibat perkawinan yang sah, maka terjadilah hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya, timbulah hak dan kewajiban di antara mereka yang ditentukan dalam hukum Islam (bagi orang Islam) dan peraturan perundang- undnagan di Indonesia. Mengenai pelaksanaan asas persetujaun kedua calon mempelai dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasannya, bahwa, Oleh karena perkawinan mempuryai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Pasal 22 UU Perkawinan mennetukan “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan.” (Vide Pasal 22 UU Perkawinan). Penjelasan UU Perkawinan Pasal 22 menjelaskan “Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.” (Vide Penjelasan Pasal 22 UU Pekawinan). Perkawinan yang dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah, atau di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, atau tidak di hadapan dua orang saksi, maka para kelaurga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, antara lain orang tua kandung, dapat meminta atau mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan UU Perkawinan Pasal 26 ayat (1), bahwa, Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya 264 oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri” (vide Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan) Bagi orang Islam, selain ketentuan UU Perkawinan Pasal 26 ayat (1), pembatalan perkawinan karena melanggar rukun perkwinan terdapat dalam KHI Pasal 71 “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: … e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;” (vide Pasal 71huruf e KHI). Dalam hukum perkawinan Islam dikenal “pembatalan perkawinan” sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI tentnag Batalnya Perkawinan, Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pasal 70 KHI menentukan: Perkawinan batal apabila: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas. 2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. isteri adalah saudara kandung (saudara seayah, saudara seibu) atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.” (Vide Pasal 70 KHI). Pembatalan perkawinan dapat dilakukan terhadap perkawian yang melanggar halangan perkawinan sebagaiman ditentukan KHI, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kedua tettang Syarat Calon Memeplai, Pasal 18 menentukan “Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.“ 265 KHI, Bab VI tentang Larangan Perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, di antaranya terdapat ketentuan larangan perkawinan beda agama yang ditentukan KHI Pasl 40 hrurf c dan Pasal 44. Larangan perkawinan beda agama juga terdapat dalam KHI, Bab X tentnag Pencegahan Perkawinan, Pasl 61 bahwa, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” Apabila perkawinan beda agama itu telah terjadi, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang ditentukan Pasal 8 UU Perkawinan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI dan Pasal 70 KHI, termasuk pelanggaran larangan perkwinan beda agama, baik perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, atau laki-laki bukan Islam dengan peemuan Islam, akibat hukumnya ialah perkawinan “batal demi hukum.” (vide Pasal 8 hururf f UU Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c an Pasal 44 KHI juncto Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005). Orang-orang dan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 23 ialah: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Bagi orang Isam, ketentuan pembatalan perkawinan, selain ditentukan dalam Pasl 23 UU Perkawinan juga ditentukan KHI Pasal 73, bahwa, Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. 266 d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 68.” Menurut Mahkaamh Agung Republik Isnonesia dalam Buku II berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengemukakan bahwa, Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Unang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tela dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu caln mempelai tida memeunhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.Mahkamah Sya’iyah. Dengan demikian, terhadap perkawinan beda agama antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam atau antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, menurut UU Perkawinan Pasal 23 juncto KHI Pasal 73, orang tua dari kedua memepaali (suami isteri) dapat melakukan pembatalan perkawinan anaknya. Demikian pula, terhadap perkawinan beda agama antara preempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam, menurut UU Perkawinan Pasal 23 juncto KHI Pasal 73, wali nikah (orang tua, ayah kandung) dari anak perempuannya yang beragama Islam berhak melakukan pembatalan perkawinan anaknya, karena perkawinan anak perempuan beragama Islam “wajib ada wali nikah” sebagai salah satu rukun nikah sesuai hukum Islam, berdasarkan UU Perkwinan Pasal 2 ayat (1) juncto KHI Pasal 14 sampai dengan Pasal 27 KHI, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. a. Pembatalan Perkawinan oleh Ayah Kandung Mempelai Perempuan Pembatalan Perkawinan oleh Ayah kandung terhadap perkwinan yang dilakukan anak perempuan kandungnya yang beragama Islam, yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam, ayah kandung berhak melakukan pembatalan perkawian yang dilakukan anak peremuannya. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan Pasal 22, Pasal 23 huruf a juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 hururf e dan Pasal 73 huruf a, serta berdasarkan 267 Pedoman Mahkamah Agung Republik Idnoensia. Sebagaimana telah diterangkan bahwa menurut Mahkaamh Agung Republik Isnonesia dalam Buku II berjudul “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” mengemukakan bahwa, Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Unang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tela dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu caln mempelai tida memeunhi syarat-syarat perkawinan, maka orang tua, keluarga, PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan Jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.Mahkamah Sya’iyah. Hak orang tua melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan anak perempuannya beragama Islam yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau berdasarkan hukum perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam, meskipun aas persetujuan kedua calon mempelai yang ditentukan UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) terpenuhi, namun pelaksanaan asas persetujuan kedua calon mempelai tidak dapat dilepaskan dari penejalsan Pasal 6 ayat (1) tersebut. Oleh karena perkawinan mempuryai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini Berdasarkan penjelasan UU Perkawinan Pasal 6 ayat (1) tersebut, di samping harus memenuhi asas persetujuan yang menjadi hak asasi manusia kedua calon mempelai, mereka juga harus memenuhi hak asasi manusiaorang lain di bidang hukum perkwinan berdasarkan hukum agama sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1), antara lain adanya “Wali Nikah” bagi calom memeplai peremuan, dan sebagai pelaksanaan “hak beragama” (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945), dan hak beribadah menurut agama yang dipeluknya (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, karena perkawinan abgi orang Islam adalah merupakan ibadah ghairu mahdhah.’ 268 Hak beribadah, menuut hukum Islam, tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt secara transendental atau ibadah mahdhah, tetapi hak beribadah ini termasuk ibadah melalui perkawinan yang pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum agama di bidang perkawinan, disebut ibadah ghiaru mahdhah. (Vide Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Menurut hukum perkawinan Islam, kedudukan ayah kandung sebagai “wali nikah” merupakan salah satu unsur atau rukun perkawinan yang sangat penting bagi orang Islam, karena wali nikah sebagai pelaksana ijab dan kabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya, dalam hukum perkawinan Islam menjadi penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Kaena itu, hak asasi manusia seorang ayah untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan anak peremuannya yang beragama Islam, yang dilaksanakan berdasarkan hukum yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam, atau bedasarkan hukum perkawinan selain hukum perkawinan Islam, adalah Ayah berkewajiban membatalkan pekawinan tersebut, karena perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Apabila perkawinan tidak sah menurut hukum Islam, maka akibat perkawinan tidak sah tersebut juga menentukan hubungan suami isteri dan hubungan anak yang dilahirkan dengan orang tuanya. Kepatuhan orang Islam terhadap hukum Islam berdasakan hierarkhi hukum sebagaimana ditentukan dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 59 sebagai sumber hukum Islam. Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). Berdasarkan ketentuan surah an-Nisa ayat 59, sumber hukum yang pertama dan utama ialah Al-Quran, sumber hukum kedua ialah Sunnah (Hadis) Rasulullah Muhammad saw disebut sari’ah Islam, sumber hukum ketiga ialah ijtihad ulil amri (penguasan dan/atau ulama). Kepatuhan orang beriman Islam terhadap syariah Islam (Al-Qur’an dan Hadis) adalah fardhu/wajib, sedangkan kepatuhan terjadap hasil ijtihad ulil amri tergantung isi ketentuannya, dapat wajib, anjuran, larangan, pilihan, makruh atau 269 haram, tergantung dari isi peraturan perundang-undangan, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Hasil ijtihad ulil amri terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hasil ijtihad ulil amri juga dapat berupa Fatwa Ulama, seperti Fatwa Mahelis Ulama Indonsia, misalnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS II tentang Perkawinan Campuran, tanggal 1 Juni 1980 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1400 H dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005. 6. Tujuan Perkawinan Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 1 ialah untuk memebntuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Vide Pasal 1 UU Perkawinan). Menurut UU Perkawinan pada Penjelasan Umum angka 4 huruf a dijelaskan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.” Suami isteri saling membantu agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil adalah harus didasarkan pada nilai-nilai keruhanian yang sama, pada nilai-nilai agama yang sama. Bagi orang Islam tujuan perkawinan, selain dirumuskan dalm Pasal 1 UU Perkawinan juga dirumuskan dalam Pasal 3 KHI, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak sekedar tujaun perkawinan yang bersifat duniawi semata. Ikatan lahir batin tidak terbatas dimaknai ikatan fisik dan non-fisik dari suami isteri bersangkutan. Ikatan lahir batin itu meliputi ikatan fisik (jasmani) ruhani, jiwa, yang terkait dengan kehidupan di dunia dan akhirat. 270 Dalam hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam KHI Pasal 3 bahwwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah angga (kelaurga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang harus diperanggngjawabkan di hadapan Allah swt, kelak, baik mengenai penyelenggaran pekawinan hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak dan sebaliknya, hubungan antara suami isteri dengan orang tua dan mertuanya, dan peran keluarga dalam masyarakat. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan bagian dari tujuan hukum Islam (maqqshid Syaru’ah). Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah komprehensif, meliputi kebahagiaan fisik dan non-fisik suami iseri, spiritual keagamaan secara transendental, hubungan keluarga, hubungan kekeluargaan, hubngan kemasyarakatan yang dapat dilihat dari tujuan hukum Islam (maqashid syaruah), yritu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memeliahara keturunan, memelihara harta, dan memelihara kehormatan. Perkawinan menurut hukum Islam, sebagimana telah diterangkan, merupakan bagian dari tujuan hukum Islam (maqashid syari’ah), yaitu untuk memelihara agama, memihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan (melalui perkawinan yang sah menurut hukum Islam), memelihara hata dan memelihara kehormatan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yatiu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dana pelaksanaannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yaitu untuk memelihara diri dari segala perbuatan yang dilarang Tuhan, Allah Swt, memelihara diri dari perbuatan yang merendahkan martabat, harkat, marwah, dan derajat manusia dan kemanusiaan, antara lain untuk menghindari perzinaan atau perbuatan fahisyah lainnya. Karena itu, hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran mengatur dan menentukan tentang hukum perkawinan, tujuan perkawinan, akibat perkawinan, perceraian, dan akibat perceraian. Kesemua itu sebagai tanda cinta Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wata’ala terhadap manusia, makhluk ciptaan-Nya. Sebagaimana telah diterangkan, bahwa, perkawinan menurut hukum Islam merupakan bagian dari tujuan hukum Islam atau maqashid syari’ah yaitu untuk 271 memelihara agama, memihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan (melaui perkwinan yang sah menurut hukum Islam), memelihara hata dan memelihara kehormatan. Tujuan perkawinan yang terkandung dalam maqashd syari’ah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29B ayat (1), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 1945 Pasal 28G ayat (1). UUD 1945 Pasal 29 merupakan dasar hukum “Mengingat” dalam Konsiderans Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain UUD 1945 Pasal 20. Kaena itu, Pasal 29 UUD 1945 yang merupakan bagian dari BAB XI tentang Agama, merupakan dasar hukum yang menjiwai seluruh pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu pula, tujuan perkawinan yang meupakan bagian dari maqashid syari’ah bagi orang Islam adalah konstitusional, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 dan pasal-pasal lainnya. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;” yang diperjelas dalam tafsiran Hazairin atas pasal ini. 1. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). 2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. 3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Berdasarkan tafsiran Hazairin atas UUD 1945 Paal 29 ayat (1) sangat jelas bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia menjalankan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, menjalankan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, menjalankan 272 kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, menjalankan ketentuan (kesusilaan) agama Budha bagi orang-orang Budha, menjalankan ajaran agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). Pelaksanaan jaminan perlindungan negara bagi kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), termasuk menjalankan ibadah melaluui lembaga perkawinan yang sah menurut hukum maisng-masing agamaya dan kepercayaannya itu, bagi orang Islam ditentukan dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalizhaan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 KHI). Jaminan negara terhadap tiap-tiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing- masing tidak dipahami dengan kebebasan setiap warga neagra Indonesia dan penduduk di Indonesia untuk tidak menjalankan ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agamanaya, termasuk ketentuan perkawinan beda agama. Jadi negara wajib melindungi setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia untuk mematuhi ajaran hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Ajakan dan perlindungan kepada setiap watga neagra Idnonesia dan penduduk di Indonesia untuk patuh kepada ajaran agamaya mansing-masning dan kepercayaannya itu adalah tiak melanggar hak asasi mansuia siapapun. Karena pelaksanaan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya merupakan manifestasi dari “hak beragama” yang tidak dapat dikuarangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditentukan UUD a1945 Pasal 28I ayat (1). Tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasl 1 UU Perkawian dan pelaksanaan perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) adalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,“ dan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya ….” (vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) 273 Akibat dari diselenggarakannya perkawinan, lahirlah anak-anak atau keturunan yang sah, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Hak-hak anak tersebut dijamin UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Tujuan perkawinan dalam perkawinan beda agama tidak tercapai, karena, menurut hukum Islam di Indonesia, perkawinan beda agama adalah tidak sah (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 40 hururf c dan Pasal 44 KHI). Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana dirumuskan dalam UU Perkawinan Pasal 43 ayat (1) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 juncto KHI Pasal 100, Pasal 186 (ketentuan hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama, jika ibunya dan anak bersangkutan sama-sama beragama Islam). Hubungan anak hasil perkawinan beda agama dengan laki-laki pemilik sperma berupa hubungan perdata saja, bukan hubungan nasab. Hak anak hasil perkawinan beda agama terhadap harta peninggalan laki-laki pemilik spema yang mengakibatkan ia dilahirka hanya memiliki hubungan saling wasiat, atau awasiat wajiah atau hibah atas harta peninggalan laki-laki pemilik sperma bersangkutan, “bukan sebagai ahli waris”. Hak anak hasil perkawinan beda agama dapat diterapkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentnag Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam Fatwa MUI tersebut ditentukan kewajiban laki-laki pemilik sperma membiayai kehidupan, pendidikan, pengobatan, perawatan dan kepentingan anak lainnya, hingga anak hasil perkawinan beda agama itu dewasa dan mandiri. (Vide Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012). Kedudukan Fatwa MUI sebagai hukum Islam berupa ijma’ lokal, menuut Ahli berkedudukan sebagai sumbbr hukum bagi orang Islam di Indonesai, sekaligus sebagai sumebr hukum pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesai, di samping hukum Adat dan hukum Barat, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR, TAP MPR RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang GBHN Bab IV: Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 yang menetapkan bahwa, 274 Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum Agama dan hukum Adat serta memperbaharui Perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Keberlakuan Ketetapan MPR RI No. IV/MPRRI/1999 Tentang GBHN adalah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pasal 8 ayat (1) yang menentukan: “Ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Nasional yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, tujaun perkawinan dalam perkawinan beda agama untuk memebntuk ruamh tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa, bahagia dunia akhirat, serta untuk mewujudkan ruamh tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, untuk mentaati perinah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah, menjadi tidak tercapai, kecuali kebahagiaan semu yang bersifat duniawi semata. 7. Pencatatan Perkawinan Pencatatan perkawinan bukan penentu sah atau tidak sahnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan menentukan sebagai berikut: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 2 menjelasakan bahwa, Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (Vide Penjelasn Pasal 2 UU Perkawinan). 275 Menurut Hazairin dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa “tiak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi oang Kristen dan orang Hindu atau “Hndu – Budha” seperti yang dijumpai di Indonesia. Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan, pada angka 4 hururf b dijelaskan bahwa. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. (Vide Penjelasan Umum angka 4 hururf b UU Perkawinan). Berdasarkan penjelasan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa, (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan, menurut Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia, adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundangundangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 276 [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya. Demikian petimbangan hukum Mahkaamh Konstitusi Republik Indonesia menenai pencatatan perkawinan. Perkawinan beda agama antara laki-laki Isalm dengan perempuan bukan Islam, atau antara laki-laki bukan Isalm dengan perempuan Islam, menurut UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 hururf f juncto KHI Pasal 40 hururf c dan Pasal 44 juncto Fatwa MUI NO. 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 20025, adalah tidak sah, maka tidak dapat dilakukan Pencatatan Perkawinan. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ketentuan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatn Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk juncto UU No. 32 Tahun 1954 277 juncto UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) junto PP No (Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5). Pendapat ahli tersebut didasarkan ada “kewajiban asasi manusia“ untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Asasi Mansusia, Bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia Pasal 69, Pasal 70 juncto UUD 1945 Pasal 28J ayat (1) dan UUD 1945 Pasal 28J Ayat (2) dalam rangka mengajak dan mengingatkan “orang lain untuk patuh kepada hukum maisng-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” UU Hak Asasi Manusia, Bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, Paal 69 menentukan kewajiban asasi manusia sebagai berikut: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. (Vide Pasal 69 UU Hak Asasi Manusia) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang memiliki kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang dietetntukan dalam undang- undang yang dibentuk berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, ketertiban umum dan keamanan dalam msyarakat demokratis dalam angka memenuhi tuntutan yang adil, sebagaimaan ditentukan dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 70 juncto UUD 1945 Paal 28J ayat (1) dan UUD 1945 Pasal 28J Ayat (2). UU Hak Asasi Manusia Pasal 70 menentukan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan meksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Vide Pasal 70 UU Hak Assi manusia). Kewajiban assi manusia dalam melaksanakan hak dan kebebasannya dibatasi pula dalam UUD 1945 Pasal Pasal 28J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 278 (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, merupakan kewajiban asasi manusia untuk mengajak dan mengingatkan orang lain, terlebih orang yang dicintai agar patuh dan taat kepada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, patuh beribadah sesuai dengan masing-masing agama yang diepluknya, termasuk menjalankan ibadah di bidang mu’amalah (ibadah dalam pengertian umum, ibadah ghairu mahdhah), yaitu menaati ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam bagi orang Islam dan hukum perkawinan selain hukum agama Islam bagi para pemeluk agama selain agama Islam serta para penghayat kepercayaan berdasarkan aliran kepercayaan masing-masing (vide Pasl 29E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2)) dalam rangka melaksanakan hak beragama (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945), yang didasarkan kepada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1). 8. Akibat Perkawinan yang Sah Akibat dilangsungkannya perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu munculnya hak dan kewajiban suami isteri, antara lain hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, menurut hukum Islam, asal hukumnya haram, berubah menjadi halal karena telah dilangsungkan akad nikah yang sah. (Vide Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan). Terhadap perkawinan yang sah ada kewajiban administratif bagi suami isteri besangkutan untuk melakukan pencatatatn perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juncto UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatn Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk juncto UU No. 32 Tahun 1954 juncto UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) junto PP No (Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5). Akibat hubungan suami isteri yang halal, lahirlah anak-anak yang sah yang menjadi tanggung jawab orang tua hingga anak dewasa. Demikian pula anak memiliki kewajiban terhadap orang-tuanya. Hak dan kewajiban antara orang tua dan 279 anak dan sebaliknya muncul sebagai akibat perkawinan yang sah. (Vide Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan). Apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayah kandung yang sah berkewajiban menjadi wali nikah bagi anak peremuannya, dikala anak perempuan tersebut menikah (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21). Orang tua berhak melakukan pencegahan dan pembatalan perkawinan apabila diketahuinya perkawinan anaknya tidak memenuhi rukun dan syarat pekawinan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa, Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. (Vide Pasal 13 ayat (1) UU Perkawinan). Orang tua dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan anaknya yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimaan ditentukan UU Perkawinan Pasal 23 ayat hururf a “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu, a. a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami … .” Khusus bagi perkawinan yang dilakukan anak perempuan, apabila perkawinan itu dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah, maka orang tua berhak mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan Pasal 26 sepeti berikut. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (Vide Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan). Apabila terjadi perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dan perempuan bukan Islam atau antara laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam, orang tua berhak melakukan pembatalan perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukm Islam. (Vide Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan). 280 Akibat perkawinan yang sah yaitu munculnya hara kekeyaan perkawinan suami isteri, yang terdiri dari (i) harta bawaan suami isteri, (ii) harta masing-masing suami isteri yang diperoleh dalam perkawinan berdasarkan warisan, wasiat, atau hibah, dan (iii) harta bersama. (Vide Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 UU Perkawinan). Apabila perkawinan tidak sah, maka tidak terbentuk harta bersama dalam perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, atau putus hubungan perkawinan karena kematian (vide Pasal 38 huruf a UU Perkawinan), timbullah hubungan saling mewaris antara suami isteri bersangkutan, dan hubungan salig mewaris antara orang tua dengan anak-anaknya yang sah. (Vide Pasal Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 KHI dengan segala ketentuan yang mengubahnya sepeti dalam Mahkaah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Adminisrasi Peradilan Agama, 2013). Perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Paal 44, yaitu perkawinan beda agama, menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah tidak sah. Akibat hukum dari perkawinan tidak sah menurut hukum Islam, tidak terjadi hubungan hak dan kewajiban suami isteri, tidak terbentuk harta bersama, dan anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan hubungan anak dengan laki-laki pemilik sperma, apabila terbukti menurut ilmu penegtahuan dan teknologi, hubungan mereka hanya hubungan perdata (vide Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-VIII/2010). Hak anak yang dilahirkan dari pekawinan beda agama, degan menganalogkan kepada Fatwa MUI No. 11 Tahun 2011 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dn Perlakuan Terhadapnya, anak hasil pekwinan beda agama: 1. perkawinan antara laki-laki Islam dengan peremuan bukan Islam, 2. perkawinan antara laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam, 3. perkawinan antara laki-laki Islam dengan permepuan penghayat kepercayaan, 4. perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki penghayat kepercayaan, 281 dapat memperoleh biaya kehidupan, pendidikan, pengobatan, perawatan dan biaya-biaya kejdupan lainnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Hak ini dapat diajukan permohonan ke Pengadilan. Hubungan antara anak hasil perkawinan beda agama dengan laki-laki pemilik sperma, di antara mereka tidak dapat saling mewaris. Mereka hanya dapat saling memberi wasiat, wasiat wajibah atau hibah atas harta peninggalan mereka dengan batasan paling banyak 1/3 (satu per tiga). (Vide Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012). D. Perkawinan Beda Agama 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Perkawinan beda agama ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menganut agama yang bebeda sebagai suami isteri, atau pekawinan antara laki-laki dan perempuan pemeluk agama dengan penghayat kepercayaan sebagai suami isteri, atau pekawinan antara laki-laki dengan peremuan penghayat kepercayaan dari aliran kepercayaan yang berbeda sebagai suami isteri. 2. Perkawinan Beda Agama dan Kebebasan Beragama Larangan perkawinan beda agama menurut hukum Islam merupakan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Perkwinan beda agama tidak dapat dipaksakan terhadap pemeluk agama Islam atau pemeluk agama selain Islam yang mengajarkan dan menentukan larangan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dan kebebasan beragama hendaknya didasarkan kepada ketentuan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1). Pelaksana UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) ialah UU No. 1 Tahun 1974 tenang Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Perkawinan). Pengertian perkawinan yang sah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkwinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). 282 Bagi orang Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu perjanjian yang kuat atau mitsaaqan ghalizhaan untuk menaati perntah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 KHI). Ketentuan perkawinan yang sah tentu dilandaskan kepada pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU Perkawinan, maka keabsahan perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan bagi orang Islam wajib berdasarkan hukum Islam. (Vide Pasal 4 KHI). Perkawinan merupakan ibadah di bidang mu’amalah yang tidak dilepaskan dari ibadah mahdhah, yaitu ibadah huungan mansuia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt secara transendental. Perkawinan sebagai pelaksanaan ibadah ghairu mahdhah tidak dapat dilepaskan dari ibadah mahdhah, keduanya merupakan pelaksanaan ajaran agama Islam, maka pelaksanaan ibadah tersebut dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (1). Pelaksanaan perkawinan, menurut hukum Islam merupakan pelaksanaan dari hak beragama. Dalam agama Islam, yang terdiri dari akidah, syariah dan ahklak, yang ketiganya tidak dapat dilepaskan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya, kedudukan akidah sebagai fondasi dasar keimanan kepada ajaran hukum agama (syariah) Islam merpakan unsur paling mendasar. Pelaksanaan hukum perkawinan bagi orang Islam, adalah merupakan ibadah. Pelaksanaan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahhdhah, adalah pelaksanaan hak beragama yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menentukan tujuh hak asasi mansuia, di antaranya hak beragama merupakan hak sassi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Hak beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan manifestasi dari Pembukaan UUD 1945 aliena keempat yang di dalamnya terkandung sila-sila dari Pancasila, sila pertama dan utamnya ialah sila Ketuhanan Yang Maha Esa. UUD 1945 memuatkan secara tegas sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar hukum negara yang dirumuskan dalam UUD 1945, Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Amha Esa.” (Vide Pasal 29 ayat (1) UUD 1945). Keseluruhan isi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut. 283 Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (vide Pembukaan UUD 1945). Prof. Dr. Hazairin, SH mengemukakan pandangannya tentang Pembukaan UUB 1945 Alinea Keempat bahwa: Pembukaan UUD 1945, yang mengandung Pancasila yang asli, seperti yang ada dalam Piagam Jakarta, menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan oleh badan-badan legislatif dalam negara RI ini, malahan menguasai setiap keputusan MPR sendiri. Negara RI berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD 1945, berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berKetuhanan YME, jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya, selanjutnya berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang berKetuhanan YME, kecuali dalam hal-hal darurat, yakni jika ada suatu garis hukum yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis. Pada bagian keterangan ini perlu diulang tefsiran Prof. Dr. Hazairin atas UUD 1845 Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut. a. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). b. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. 284 c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Berdasarkan keterangan tersebut, Ahli berpendapat bahwa ketentuan perkawinan beda agama dan/atau beda kepercayaan, ditinjau dari hukum Islam adalah dilarang. Larangan perkawinan beda agama menurut hukum Islam itu justru untuk menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama yang lain agar tidak memaksakan orang lain memeluk agama Islam, hanya karena hendak menikah, bukan karena pilihan bebas menjadi pemeluk agama Islam. Dalam agama Islam dilarang melakukan paksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam (vide Al-Qran surah AL-Baqarah ayat 256). Karena itu, perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam atau perkawinan laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam adalah tidak sah (vide Pasal1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juncto Paal 2, Pasal 4, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI juncro Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005). Larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam di Indonesia merupakan perlindungan dan jaminan dari negara agar melaksanakan ajaran agama Islam yang ditentukan dalam syariah Islam dan untuk mencapai tujuan hukum IsLam (maqashid ayri’ah), dan bukan merupakan intervensi negara terhadap individu menegnai masalah individu (privat) dibiang pekawinan. Kewajiban negara tidak sebatas kepentingan administrasi dari setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap warga negara Indonesia atau penduduk di Indonesia, tetapi negara berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang melindungi rakyatnya agar tercapai kehidupan yang mengangkat harkat, martabat, derajat, marwah dan kehormatan setiap individu baik secara pribadi, keluarga, maupun harta kekayaannya, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hak perlindungan itu dijamin UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 285 harta benda yang di bawah kekuasaannya, … yang meruoakan hak asasi.” (Vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945) Larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam juga dilindungi UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanaya dan kepercayaannya itu, dalam arti, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk melaksanakan ibadah mahdhah maupun ibadah umum di bidang mu’amalah, antaar lain di bidang hukum perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dilakukan berdasarkan UU Perkwinan Pasal 2 ayat (1) dengan tidak megabaikan hak kebebasan memilih pasangan bagi kedua calon mempelai (calon suami isteri). Karena iu, perkawinan menurut hukum Islam dan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang pelaksanaannya haus dihubungkan dengan UU Hak Asasi Manusia Pasal 22, Pasal 50 dan Pasal 69. UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 menentukan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehendak bebas dari laki-laki sebagai calon suami an perempuan sebagai calon isteri, menurut hukum Islam, harus memenuhi asas personalitas Keislaman, yaitu asas bagi individu laki-laki calon suami harus beragama Islam, dan individu perempuan calon isteri harus beragama Islam berdasarkan UU Perkawinan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 hururc c dan Pasal 44 juncto Fatwa MUI No. 4/MUNAS MUI/VII//2005. Kehendak bebas tidak dimaknai denan cara melanggar hak asasi manusia orang lain, dalam hal ini melanggar hak beribadah (vide Pasal 28E ayat 1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945) dan melanggar hak beragama yang tidak dapat diurangi dalam keadaan apaun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). 286 Karena itu dalam menjalankan kehendak bebas atau hak kebebasan memilih pasangan dalam perkawinan sebagaimana ditentukan dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (2) tidak berarti dengan cara melanggar hak beribdah dan hak beragama orang lain, sebagaimana ditentukan pula dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 22. (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut masing-masnng agamanya dan kepecayaannya itu, dalam arti negara menjamin bagi tiap-tiap penduduk untuk melaksanakn segala perintah dan tidak menjalankan segala larangan yang ditentukan agama amsing- masing, termasuk hukum pekawinan. Dalam menjalankan kehendak bebas dan kemerdekaan setiap orang dibatasi oleh hukum agamanya, sebagaimana ditentukan UU Hak Asasi Manusia Pasal Pasal 50, bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.” (Vide Paal 50 UU Hak Asasi Manusia). Meskipun Pasal 50 tersebut ditentkan bagi wanita, tetapi keberlakuannya dapat dieapkan bagi setiap orang, baik laki-laki mapun permepuan. Batasan kehendak bebas atau asas kebebasan memilih pasangan perkawinan (laki-laki tulen sebaagi suami dan perempuan tulen sebagai isteri) dalam Pasal 10 ayat (2) UU Hak Asasi Manusia juga dibatasi oleh UU Hak Asasi Manusia Pasal 69 bahwa, (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Jadi, pelaksanaan setiap hak asasi manusia setiap orang dibatasi oleh kewajiban asasi manusia yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka menghormati hak asasi orang lain, antara lain bagi orang Islam dalam hal 287 pelaksanaan hukum perkawinan bedasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 8 hururf f dihubungkan dengan KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Jadi tidak ada ambiguitas, tidak ada ketidak jelasan, bahkan yang ada ialah kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menentukan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (Vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Kepastian hukum yang adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu tidak berarti hukum harus dalam suatu bentuk univikasi mutlak dengan mengenyampingkan deferansiasi berdasarkan hukum masing-masing agama (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945) dan masing-masing kepercayaan bagi penghayat kepercayaan (vide Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 194) dan/atau hukum adat yang berlaku di Indonesia (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Paal 28I ayat (3) UUD 1945). Kepastian hukum itu terkandung keragaman yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kepastian hukum itu, negara atau lembaga peradilan tidak melakukan intervensi kepada pemeluk ajaran agama tertentu yang melarang perkawinan beda agama, melalui kewenangannya memaksa pemeluk agam tertentua agar melanggar ajaran agamaya. Dalam kepastian hukum itu, tidak memaksa orang yang beragama tertentu memaksakan kehendaknya kepada orang lain agar tidak melaksanakan hukum agamanya. Larangan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain itu termasuk dalam pelaksanaan hukum perkawinan, khususnya perkwinan beda agama. Perkawinan beda agama yang dipaksakan diberlakukan terhadap pemeluk agama yang agamanya melarang perkawinan beda agama, adalah melanggar hak aasasi manusia. Karena itu, perihal agama yang merupakan ruh, jiwa, semangat spiritual dari tercapainya kemerdekaan Indonesia dari para penjajah, dapat kita lihat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang rumusannya sebagai berikut, “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” (vide Pembukaan UUD 1945 288 alinea ketiga). Menurut Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga bahwa,“Pernyataan “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan adanya pengakuan bagi bangsa Indonesia Tuhan itu adalah Maha Kuasa, atau mempunyai keuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bernegara, menurut Jimly Asshiddiqie, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God) yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana juga tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam Alinea Ketiga Pembukaan dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga oleh karena itu, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya harus dipahami berasal dari amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dan segala sumber keuasaan dalam kehidupan duniawi. Inti dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga ini, yang berisi pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia dari penjajahan asing dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia itu dinyatakan secara tegas dan terbuka atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk membangun kehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan adanya kemerdakaan kebangsaan itu akan terbukalah ruang kebeasan bagi setiap individu warga, dan adanya kebebasan setiap indivudu warga itu juga akan menjadi pilar-pilar bagi kemerdekaaan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kolektivitas rakyat Indonesia. Demikian pendapat Jimly Ashiddiqie. Dengan adanya kemerdakaan kebangsaan ini, tentu jaminan bagi setiap penduduk untuk merdeka dari intervensi yang berusaha agar ajaran agama tertentu tidak dilaksanakan oleh pemeluknya, dengan alasan kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia, malah justru merupakan pelanggaran hak assi manusia dari kebebasannya dan kemerdekaannya menjalankan hukum agama yang dianutnya. E. Tanggapan atas Beberapa Alasan Pemohon 1. Negara Indonesia Negara hukum Pancasila Alasan Pemohon mengajukan judicial review terhadap UU No. 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf fdalam pengujian Perkara No. 24/PUU-XX/2022, bahwa. mengemukakn bahwa negara Indonesia pada hakekatnya merupakan negara hukum Pancasila yang melandasi kehidupan 289 berbangsa dan bernegara, dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indoesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara juga bukan negara agama tertentu. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan negara menajmin kemerdekaannya tersebut. Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tiak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya. (Vide Pekara Perkara No. 24/PUU-XX/2022, pada IV Alasan-alasan angka 11, hlm 17-18). Ahli mengutip pendapat Soekarno, yang ditulis dalam buku Filsafat Pancasila, sebagai jawaban atas pendapat yang dikutip Pemohon ”Dalam hubungan antara agama dan negara Ir Soekarno menegaskan bahwa agama merupakan unsur spiritual dari pribadi maka hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah.” Pendapat Soekarno sejalan dengan pendapat Hazairin dalam tafsiran beliau terhadap UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menentukan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada satu tafsiran ketiga Hazarin menyatakan bahwa, syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Yang dimaksud dengan “agama merupakan unsur spiritual dari pribadi maka hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah” menurut agama Islam, tidak terbatas pada hubngan manusia dengan Tuhan (hablum-minallah) secara transendental atau secraa verikal saata, tetapi penerapan agama dalam agama Islam meliputi hubungan manusia dengan manusia lain di masyarakat, hubungan manusia dengan flaura dan fauna, hubungan manusia dengan lingkungannya, bahkan mengenai diri manusia itu sendiri diatur di bidang ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, sering disebut hablum-minan-nas. Karena itu, hubungan negara dengan agama dalam negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan dan berlandaskan Pancasila tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tafsiran Hazairin atas UUD 1945 Pasal 2 ayat (1). 290 Menuut Soekarno, pada pertenahan Juni 1945 dalam salah satu sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dianjurkan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dasar pemersatu dari segenap rakyat Indonesi. … di daam sidang-sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang bersidang sebelum kita mengadakan proklamasi; jadi pertengahan tahun 1945. Dan di dalam salah satu sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai itulah dianjurkan oleh ondergetekende untuk memakai Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita adakan. Dan kemudian Pancasila ini diterima di dalam Jakarta Chater. Kemudian setelah kita mengadakan proklamasi diterima oleh sidang daripada pemimpin pertama daripada negara yang telah kita proklamasikan. Dasar negara yang kita butuhkan ialah: pertama: harus satu dasar yang dapat mempersatukan. Kedua: satu dasar yang memberi arah bagi perikehidupan negara kita itu. Katakanlah dasar statis, di atas mana kita bisa hidup bersatu dan dasar dinamis ke arah mana kita harus berjalan, juga sebagai negara.” Kemudian Soekarno mengemukakan bahwa beliaulah yang mengusulkan Pancasila, sepertii pernyataan berikut: “.. bahwa bagi Republik Indonesia, kita memelukan suatu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bis menjadi leitstar dinamis, leitstar, bintang pimpinan. … ini yang menajdi pertimbangan daripada pemimpin- pemimpin kita daalm tahun 1945 … akhirnya suatu hari saya mengusulkan Pancasila. Dan Pancasila diterima masuk dalam Jakarta Charter, masuk dalm sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau Saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dulu harus mengerti “meja statis leitstar dinamis.” . Selanjutnya Soekarno mengusulkan elemen-elemen Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial. … elemen-elemen apa yang harus dimasukkan di dalam meja statis atau leitstar dimamis ini. Kenapa harus Pancasila? Mungkin Dasa Sila, atau Catur Sila, atau Tri Sila, atau Sapta Sila. Kenapa justru Pancasila lima sila ini? Bukan kok lima jumlahnya, tetapi justru Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, dan Keadilan Sosial. Kenapa tidak tambah lagi atau dikurangi lagi beberapa. Kenapa justru kok lima macam ini?” Menurut Soekarno selanjutnya dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada dalam jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen- elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar duduk di atasnya. Misalnya, kalau kita ambil elemen-elemen dalam pikiran Edropa atau 291 dalam alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie (tidak melandasi) dengan jiwa kita sendiri. Soekarno menyetakan” … kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari suatu dasar leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen- elemen yang ada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen- elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia tak mungkin dijadikan dasar duduk di atasnya.” Misalnya, kalau kita ambil elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie dengan jiwa kita sendiri. Tak biasa menjadi dasar yang sehat apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijaidan leitstar dinamis harus lemen-eleenyang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul bahasa Inggrisnya, appeal¸ kepada jiwa kita. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepaa jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita.” Menurut Soekarno, “Appeal, yaitu ajakan, tarikan yang membuat si rakyat itu mengikuti dia pada panggilannya.” Soekarno meyetakan ada lima hal yang menonjol (dari bangsa Indonesia), yaitu Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial sebagai dasar statis dan leitstar dinamis. Lima hal yang menonjol (dari bangsa Indonesia) ialah: Ketuhanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Saya lantas berkata kalau ini saya pakai sebagai dasar statis dan leitstar dinamis, insya Allah, seluruh rakyat Indonesia bisa menerima. Dan di atas dasar meja statis dan leitstar dinamis rakyat Indonesia seluruhnya bisa bersatu padu. Ambil, misalnya, hal sila yang pertama, Ketuhanan. Sala satu karakteristik bangsa kita, corak, jiwa kita; baik saf keempat (saf imperialisme), saf ketiga (saf Islam), saf kedua (saf Hindu), saf kesatu (saf pra Hindu) bangsa Indomesia sealu hidup dalam alam pemujaan daripada sesuatu hal, yang kepada hal itu, menaruhkan segenap harapannya, kepercayaannya. Bangsa Indonesia pada umumnya, saya ulang-ulangi pada umumnya, sebab sila-sila ini adalah grootse gemene dele (bagian besar dari) dan kleinste gemene veelvoud (kelipatan persekutuan terkecil). 292 Berdasarkan pendapat Soekarno tersebut, sangat jelas bahwa Pancasila yang mengandung elemen-elemen Ketahanan, Kebangsaan, Perikemanusiaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Soaial, menurut Soekarno, adalah dasar yang statis yang harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia, yang sesuai dengan jiwa Indonesia. Kalau kita hendak memasukkan elemen-elemen (dasar-dasar) yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, maka elemen-elemen itu tidak mungkin dijadikan dasar duduk (berpijak) di atasnya (di atas jiwa bangsa Indonesia). Soekarno memupamakan jika kita mengambil elemen-elemen dalam pikiran (dasar-dasar pemikiran) Edropa atau dalam alam pikiran Afrika, dasar-dasar pemikiran itu adalah elemen/dasar asing yang tidak in concordantie, tidak dapat dijadikan dasar dengan jiwa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dasar-dasar pemikiran asing itu tidak dapat menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian pula elemen-elemen untuk dijaidan leitstar dinamis bagi bangsa Indonesia harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita, jiwa Indonesia. Elemen-elemen yang betul-betul appeal kepada jiwa kita. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepapa jiwa kita, oleh karena pada akekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, menurut Soekarno, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita. Jadi, Pancasila sebagai meja statis adalah mendudukkan Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai leitstar dinamis yaitu Pancasila sebagai patokan dasar bagi perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesi ynag dinamis, namun Indonesia memiliki meja statis Pancasila, khususnya elemen atau dasar atau sila pertama Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara utuh ditentukan dalam batang tubuh UUD 1945, Bab XI tentang Agama, Pasal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasakan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pancasial juga sekaligus dijadikan elemen atau dasar bagi perkembangan kehidupan politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, moral bangsa Indonesia sebagai leitstas dinamis, sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2 yang menentukan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” (Vide Pasal 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 293 Sebagai contoh, meskipun ketika pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum dibentuk undang-undanga pemebntukan peraturan perundang-undangan, akan teapi jiwa Pancasila dan dasar hukum UUD 1945 Pasal 29 sebagai patokan dasar dalam merumuskan setiap pasal dalam UU Perkawinan, maka Pancasila da sila Ketuhanan angMaha Esa menjiwai seluruh pasal. Menuurt Hazairin, jika UU Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam, UU Perkawinan merupakan ijtihad Ulama Indonesia. Tinjauan Hazairin terhadap UU Perkawinan tersebut tidak berarti UU Perkwinan hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi UU Perkawinan merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh paa wakil rakyat di DPR RI periode 1971 – 1977 (Ketua DPR RI MPR RI: Idham Chalid (Nahdatul Ulama) yang sesuai dengan agama Islam dan agama-agama selain Islam. UU Perkawinan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang religious, yang tidak memisahkan agama dengan negara. Oleh karena itu, menurut Ahli, pendapat yang mengemukakan pendapat Soekarno bahwa urusan beragama adalah urusan pribadi, hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah, adalah dalam batasan ibadah mahdhah, bukan ibadah di bidang mu’amalah, atau disebut ibadah ghairu mahdhah. Pendapat yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya, menurut Ahli, pandangan tersebut adalah pandangan yang inkostitusional. Kewajiban negara terhadap penyelenggaraan ibadah tidak terbatas pada penyediaan rumah-rumah ibadah, kemudian, rakyat atau warga negara dibiarkan bebas lepas dalam melaksanakan ajaan agamya yang dipeluknya. Hal ini, khususnya dalam agama Islam, ajaran agama itu tidak sebatas hubungan manusia dengan Tuhan semata, tetapi ajaran agama Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan, baik hukum peroerangan atau hukum publik (yang terkait dengan hak manusia adan Hak Allah), ekonomi, sosial, keluarga, ekonomi, perdagangan, ketata- negaraan, hubungan internasional, hukum acara, bahkan hukum perang, semua diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw maupun kitab-kitab fiqih. Karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa negara hendaknya negara dipisahkan dengan agama, sebagaimana yang berlaku di negara-negara sekuler, seperti Belanda dan Amerika Serikat atau neagra-negara sekuler lainnya, 294 adalah pandangan yang tidak sesuai dengan pendapat Ir Soekarno sebagi penggali Pancasila. Soekarno mengmukkaan bahwa elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, itu adalah elemen asing bagi kita yang tidak in concordantie dengan jiwa kita sendiri. Elemen-elemen dalam pikiran Eropa atau dalam alam pikiran Afrika, menurut Soelarno, tak biasa menjadi dasar yang sehat apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis haruslah elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Elemen-elemen yang betul-betul bahasa Inggrisnya, appeal (menarik) kepada jiwa kita.. Kalau kita masih leitstar yang tidak appeal kepaa jiwa kita, oleh karena pada akekatnya tidak berdasar pada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita, demikian penapat Soekarno. Pendapat Soekarno tampak dalam rumusan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila adalah sumber segaala sumber hukum negara (vide Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam penejlasan Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut” Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, (Vode Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Jadi sangat jelas, berdasarkan pendapat Soekarno sebagai penggali Pancasila, agama tidak dipisahkan dari negara. Negara yang berfalsafahkan dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tidak mungkin memisahkan negara dengan agama, meskipun negara Republik Indonesia bukan nagara agama tertentu. Akan tetapi dilihat dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang dihubungkan dengan Pembukaan Alinea Keempat yang didalamnya terkandung Pancasila, dan sila 295 pertama dan utama ialah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tegas dan secara mutlak termaktub dalam Bab XI tentang Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa Negara bedasakan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka jelas negera Repblik Indonesia adalah bukan negara sekuler yang memishkan agama dari negara. Apalagi dilihat dari sial Ketuhanan Yang Maha Esa itu secara mutlak dimaut dalam Bab XI tentang Aama dan dirumsukan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) bahww “Negara berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa.” Dengan demikian Negara Indonesia sebagai “Negara Hukum” sepertti ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), adalah Neagra Hukum berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, menurut tafsiran Prof. Dr. Hazairinatas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sebagimana telah berulang kali diterangkan pada halaamn sebelumya, bahwa di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum, keadilan kepada rakyatnya dalam rangka menccerdaskan kehidupan bangsa dan meraih kesejahtaraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia memerluakn bantuan negara dalam penyelenggaraannya, antara lain melalui pembentukan hukum. Karena itu, tafsiran Hazairin kedua atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Akan tetapi, dalam hal kepentingan rakyat yang terkait dengan hubungan ibadah manusia dengan Tuhan secaa vetikal, Hazairin menafsirkan bahwa syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. 296 Menurut Ahli, Pelaksanaan agama yang menjadi tanggungjawab pribadi berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), melihat tafsiran Prof. Dr. Hazairin, ialah dalam tafsiran ketiga beliau bahwa syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. 2. Kebebasan Beragama merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia Alasan Pemohon mengajukan permohonan pada Perkara No. 24/PUU- XX/2022 adalah mengenai Kebebasan Beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang dipertanyakan adalah, apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama, apakah sudah sesuai dengan UUD 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah masing-masing atau negara juga harus turut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh waga negaranya dalam hal untk melangsugkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yag terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hati nurani dan hilangnya hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjafi alat untuk menindas minoritas. (vide Pekara Perkara No. 24/PUU-XX/2022, pada IV Alasan-alasan angka 11). Menurut Ahli, UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menentukan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Prof. D. Hazairin, rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 merupakan garis hukum sebagai penegasan dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pemukaan UUD 1945 alinea keempat: Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 297 permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (vide Pembukaan UUD 1945). Prof. Dr. Hazairin, SH mengemukakan pandangannya tentang Pembukaan UUB 1945 bahwa: Pembukaan UUD 1945, yang mengandung Pancasila yang asli, seperti yang ada dalam Piagam Jakarta, menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan oleh badan-badan legislatif dalam negara RI ini, malahan menguasai setiap keputusan MPR sendiri. Negara RI berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD 1945, berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berKetuhanan YME, jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya, selanjutnya berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang berKetuhanan YME, kecuali dalam hal-hal darurat, yakni jika ada suatu garis hukum yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis. Tafsiran Hazairin atas Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, bahwa kewajiban negara dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis, dapat dirinci sebagai berikut: Negara RI berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD 1945: 1. berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berKetuhanan YME, jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya, selanjutnya, 2. berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang berKetuhanan YME, kecuali 3. dalam hal-hal darurat, yakni jika ada suatu garis hukum yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara 298 Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis, maka, a. begara tidak kewajiban menjalankan hukum agama (yang bertentangan dengan Pancasila), b. negara tidak berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang diberikan oleh setiap agama yang berKetuhanan YME apabila bertentangan dengan Pancasila. Pada intinya, dengan kata lain, tafsiran Hazairin dapat diterangkan seperti berikut, bahwa, Negara Republik Indonesia yang sila pertamanya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) yang menentukan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Vide Pasal 19 ayat (1) UUD 1945). Negara Repubik Indonesia dengan sistem kenegaraan Pancasila, yang bukan negara Islam, bukan negara Gereja, dan bukan pula negara Hindu atau negara Budha (atau negara Konghucu, Neng Djubaedah), pendeknya negara Republik Indonesia bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularistis, memiliki kewajiban sebagai berikut: Pertama, Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berKetuhanan YangMaha Esa, jika menurut agama itu (agama bersangkutan) terdapat ketentuan hukum yang pelaksanaannya memerlukan kekuasaan negara. Kedua, Negara Republik Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa berkewajiban mengindahkan kesusilaan masyarakat yang terdapat dalam setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang pelaksanaanya memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ketiga, kecuali dalam hal darurat, yang dimaksud dengan “hal yang darurat” yaitu suatu garis hukum (ketentuan hukum) yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Pancasila, maka kewajiban Negara Republik Indonesia yang ber- Ketuhanan ang Maha Esa menjadi gugur. Rumusan sila-sila dalam Pancasila yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, khususnya sila pertama dan utama, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang memuat bahwa “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh 299 keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pembukaan UUD 1945 Aalinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah diperoleh atas berkat rakmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur dari rakyat Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penjajahan negara asing, adalah sejalan dan berkaitan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang memuat Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan rakyat Indonesia agar berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dicapai atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa adalah merupakan pengakuan rakyat dan bangsa Indonesa atas ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa di negara Republik Indonesia ini. Rakyat Indonesia mengakui bahwa tanpa ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa, tanpa kekuasaan atau kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa atas rakyat dan bumi Indonesia, dan tanpa didorong keinginan yang luhur dari rakyat Indonesia adalah mustahil dapat meraih berkehidupan kebangsaan yang bebas dan menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga bahwa, Pernyataan “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” di sini menunjukkan adanya pengakuan bahwa bagi bangsa Indonesia Tuhan itu adalah Maha Kuasa, atau mempunyai keuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bernegara, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God) yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana juga tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam Alinea Ketiga Pembukaan dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga oleh karena itu, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya harus dipahami berasal dari amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dan segala sumber keuasaan dalam kehidupan duniawi. Inti dari Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga ini, yang berisi pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia dari penjajahan asing dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia itu dinyatakan secara tegas dan terbuka atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk membangun kehidupan kebangsaan yang bebas. Degan adanya kemerdakaan kebangsaan itu akan terbukalah ruang kebeasan bagi setiap individu warga, dan adanya kebebasan setiap indivudu warga itu juga akan menjadi pilar-pilar bagi 300 kemerdekaaan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kolektivitas rakyat Indonesia. Sila pertama dan utama dari Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (dilambangakan dengan gambar bintang bersudut lima yang letaknya ditengah-tengah perisai lambang Burung Garuda) adalah: (i) menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab (dilambangkan dengan rantai tak terputus yang letaknya di kanan bawah perisai lambang Burung Garuda), (ii) menjiwai sila persatuan Indonesia (dilambangkan pohon beringin yang letaknya di kanan atas perisai lambang Burung Garuda), (iii) menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (dilambangkan kepala banteng yang letaknya di kiri atas perisai lambang Burung Garuda), dan (iv) menjiwai sila kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (dilambangkan kapas dan padi yang letaknya di kiri bawah perisai lambang Burung Garuda). (vide PP No. 66 Tahun 1961, Lembaran Negara No.111 Tahun 1951). Burung Garuda, menurut PP No. 66 Tahun 1961 Tentang Lambang Negara, adalah Lambang Negara Republik Indonesia). Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan, yang mana antara sila yang satu tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis atau satu kesatuan yang bulat. Pancasila sebagai suatu kesatuan organis digambarkan seperti berikut, bahwa: a. Sila pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima. b. Sila kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” diliputi dan dijiwai oleh sila kesatu, dan meliputi dan menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. c. Sila ketiga, sila “Persatuan Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, dan meliputi dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. 301 d. Sila keempat, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan permusyawaratan/perwakilan” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan menjiwai sila kelima. e. Sila kelima, sila Kesejahterran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Sebagai contoh, faham “kemanusiaan” juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, akan tetapi faham atau nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia itu harus dibimbing, dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam hal perkawinan. Hukum perkwinan di dunia Barat (negara Barat) berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia yang harus memuat nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa” bagi Negara Republik Indonesia berarti segala hal tentang rakyat, bangsa, dan negara Indonesia wajib berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau wajib berdasarkan Agama, sebagaimana judul Bab XI tentang AGAMA hanya memuat satu pasal, yaitu Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam memahami Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksankan menurut Undang-Undang Dasar ini”, dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 juga tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukaan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, Pertama, sesungguhnya, adalah rakyat yang merupakan sumber kekuasaan negara, rakyat pula yag secara langsung atau pun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara, dan pada akhirnya untuk kepentingan seluruh rakyat pulalah penyelenggaraan negara itu sesungguhnya dimaksudkan. Inilah yang tercermin dalam semboyan “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 302 Kedua, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat itu harus diselenggarakan menurut UUD 1945, tidak saja oleh satu lembaga seperti dalam rumusan lama UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR, melainkan oleh semua organ negara dan oleh semua pejabat negara menurut ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Dasar. Prinsip inilah yang biasa dinamakan sebagai demokrasi konstitusional atau constitutional democracy, yaitu demokrasi yang berdasar atas hukum. Ketiga, dengan perubahan ini ditegaskan bahwa sekarang – berdasarkan UUD 1945 – pelaku kedaulatan rakyat itu bukan hanya MPR, tetapi juga Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga-lembaga peradilan seperti MA dan MK. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam menajalnkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, demokrasi konstitusional atau constitutional democracy dipertegas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 semula terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 yang diberlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahwa Negara Indonesia menganut faham Negara Hukum atau rechtstaats, bukan machstaats yang berdasar atas kekuasaan belaka. Dalam Pasal 1 UUD 1945 terdapat dua prinsip yang saling berkiatan, yaitu prinsip demokrasi atau konstiusional demokrasi (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Keterkaitan prinsip demokrasi konstitusional harus berdasarkan atas hukum, dan prinsip negara hukum atau prinsip berkedaualtan hukum Indonesia harus bersifat demokratis “decratische rechtstaat (democratic rule of law)”. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga dan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat tidak dapat dipisahkan. Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang memuat dasar pandangan kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” dan didorong keinginan yang luhur rakyat Indonesia supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas dari segala penjajahan. Berdasarkan 303 “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” dan dorongan yang luhur rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dalam mengisi Negara Indoesia yang merdeka, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat menempatkan Pancasila sebagai dasar falsaah bangsa dan negara Republik Indonesia, yang memuat lima sila, dan sila pertama dan utama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkait erat dengan “rakhmat Allah Yang Maha Kuasa”. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimuat dalam setiap peraturan perundang- undangan di Indonesia, termasuk hukum perkawinan. Karena itu, di Indonesia, pemisahan hukum agama dengan negara adalah suatu hal yang bertentangan dengan falsafah dan landasan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga yang memuat kedaulatan Allah Yang Maha Kuasa atas rakyat Indonesia dan kemerdakaannya, dan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yang memuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia “tidak dapat dimaknai secara terpisah”. Hal tersebut diperkuat oleh adanya penegasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, telah menjadi garis hukum dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam memahami Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksankan menurut Undang-Undang Dasar ini” dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945yang menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia, kedudukan Pancasila yang mengandung sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Pancasila adalah berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (vide Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan). Berdasakan uraian di atas, menurut Ahli, negara memang berkewajiban memberikan peraturan perlindungan dalam pelaksanaan setiap warga negara 304 Indonesia dan penduduk di Indonesia dalam memeluk masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum perkwinan. Sebagaimana telah duterangkan bahwa dalam ajaran agama Islam, pelaksanaan ibadah itu tidak hanya ibadah dalam hubungan manusoa dengan Tuhan, Allah Yag Maha Kuasa (hablun minallah, ibadah mahdhah yang bersifat transendental dan ukhrawi), tetapi ibadah menurut hukum Islam termasuk pelaksanaan ibadah di bidang mu’amalah (hablum minannas, ibadah ghairu mahdhah), seperti hukum perkwinan. Pengertian ibadah di bidang mu’amalah, antara lain hukum perkawinan, dapat dilihat dari rumusan pengertian perkwinan menurut Kompilasi Hukum Isalam Pasal 2, bahwa “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Vide Pasal 2 KHI). Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 KHI tersebut sesuai dengan pengertian pekawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria engan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal n bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Vode Pasal 1 UUU Perkaiwnna). Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menentukan tujuan perkawinan, bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” (Vide Pasal 3 KHI). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menetukan sahnay perkawinan, bawa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” (Vide Pasal 4 KHI). Ketentuan hukum perkawinan tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasl 28B ayat (1) yang menentukan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KI juncto Pasal 1 UU Pekawinan) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) yang menentukan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 305 Perkawinan sebagai pelaksanaan ibadah dijamin oleh pelaksanaa “hak beragama” yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diumsuakan dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1). Dalam melaksanakan “hak beragama” berarti meliputi segala ketentuan perintah dan larangan dalam agama yang berlaku di Indonesia bagi masing-masing pemeluknya, termasuk hukum agama Islam. Dalam hukum agama Islam ditentukan tentang hkum perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan larangan perkawinan beda agama. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya merupakan pelindungan yang meliputi setiap orang secara pribadi, martabat dan kehormatan diri pribadi, martabat dan kehormatan keluarga sera harta yang berada di bawah kekuasaannya. Perlindungan terhadap pribadi, keluarga, dan hata kekayaan merupakan bagian dari hukum perkawinan atau hukum keluarga yang dijamin UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan harkat martabat pribadi, kelaurga, adah harta yang menajd kekuasaannya. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konsiderans “Mengingat” menggunakan Pasal 29 UUD 1045. Pasal tersebut terdapat dalam UUD 1945, Bab XI tentang Agama. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menentukan “Negara berdasakan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagiamana telah diterangan bahwa Prof, Dr. Hazairin menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran di antaranya mengenai pemebntukan hukum di Indonesia. Menurut Hazairin dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) terkandung ketentuan bahwa di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). Dengan demikian, di Indonesia tidak boleh ada peraturan perundang- undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi oang Islam, bertentangan dengan hukum Nasrani bagi uamt Nasrani, bertentangan dengan hukum agama 306 Hindu bagi umat Hindu, bertentangan dengan ketentuan agama Budha bagi uamt Budha dan ketentuan agama Konghucu bagi umat Konghucu. Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di bidang hukum perkawinan diperlukan suatu peraturan perundang-undangan tentang hukum perkawinan yang sesuai dengan falsafah dan landasan Pancasila. Karena tiu, dalam konsidreans “Mengingat” dari UU Perkawinan digunakan UUD 1945 Pasal 29 sebagai dasar hukum untuk terwujudnya univikasi di bidang hukum perkawinan, tetapi penerapannya secara diferensiai, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari pemeluk dari berbagai agama, yaitu Islam, Krinten, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, karena itulah diperlukan kekuasaan negara untuk melaksnaaknnya/ UU Perkawinan ini merupakan perwujudan dari Nefara Indonesia sebaagi negara hukum (vide Pasl 1 ayat (3) UUD 1945) dan Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 29 ayat (1) UUD 1945) sebagaimana tafsiran kedua Hazarin, bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Berdasarkan keterangan tersebut, Ahli berpendapat bahwa Negara Republik Indonesia memebntuk UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f, bukan merupakan intervensi negara terhadap individu (private), tetapi justru Negara Republik Indonesia membentuk hukum perkawinan yang di dalamnya terdapat larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam ataupemeluk agama selain Islam, ditujukan untuk melindungi rakyat dari pebuatan yang dilarang agamanya, khususya orang Islam, maupun agama lainnya. Keikutsertaan Negara dalam menentukan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan keprcayaannya itu untuk melindungi seluruh rakyat Indonsia dari perbuatan hukum pekawinan yang tidak sesuai dengan hukum agamanya. Dalam hukum Islam, pemisahan anyara hukum publik dengan hukum private tidak mutlak terpisah, termasuk pemisahan hukum agama bidang perawinan dngan hukum adminsitrasi (hukum publik). 307 Hukum publik di bidang hukum pekawinan, menurut hukum Islam terlihat dari ketentuan bahwa, perkawinan hendaknya diumumkan (waliamtul ‘ursy). Pengumuman perkawinan di Indonesia bagi orang Islam dilakukan dengan melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Unit DUKCAPIL bagi orang yang tidak beragama Islam. tujuannya adalah agar tidak menimbulkan fitnah zina, dan secara sosial dapat diketahui status suami isteri berangkutan dan anak-anak yang dilahirkan, sehingga tidak menimbulkan incest atau bentuk pelanggaran terhadap larangan perkawinan lainnya. Keikutertaan Negara dalam membentuk peratuan perundang-undagan di bidang perkawinan, termasuk sahnya suatu perkawinan, merupakan kewajiban bagi negara untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran terjadap hukum agama di bidang perkawinan oleh para pemeluk masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hutuf f tidak ditujukan untuk menindas kalangan yang minoritas. Justru melalui UU Perkwinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f, ketentuan masing-masing agama dihormati, hak beribadat dan hak beragama dari para pemeluk masing-masing agmanya dan kepercayaannya itu dijamin dan dilindungi. Menurut Ahli, campur tangan negara dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya tiak mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keimanan masing-masing individu, dan negara tidak menjadi alat untuk menindas rakyat minoritas, justru negara menjadi alat bagi semua rakyat untuk tetap menjamin dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah atau beribadah menurut maing- masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk ajaran agama yang melarang para pemeluknya melakukan perkawinan beda agama. Pemelukan seseorang terhadap suatu agama dan menjalankan ajaan agamanya, khusunya agama Islam, bukan merupakan hukum private. Menurut hukum Islam, plaksanaan hukum agama, antara lain hukum perkawinan adalah menyangkut hukum publik dan kemasyarakatan, menyangkut kehidupan di dunia dan akhirat, yang harus dipertanggungjawabkan. Kehidupan dalam perkawinan itu tidak sekedar untuk kepentingan individu dan bersifat duniawi belaka, tetapi ada pertanggngjawaban di akhirat kelak. 308 3. Beberapa ketentuan UU Perkawinan telah nyata betentangan dengan Psal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945: Pemohon mengemukakan penafsiran atas “hukum maisng-masing agamanya an kepercayaannya itu” peertama, perkawinan beda agama diperkenankan sepnjang pelaksanaan sesuai dengan yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh salah satu calon psangan. Kedua, perkawinan dilakukan harus dengan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama. a. Menurut Pemohon, tafsiran pertama menimbulkan masalah perkawinan mana yang akan didaftarkan atau dicatatkan. Akan tetapi tafsiran demikian sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan bagi warga negara untuk beragama dan beibadat menurut agama dan kepercayaannya. Sehingga dengan tafsiran pertama negara harus mengatur mekanisme pencatatan perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam implementasinya perkawinan beda agama yang demikian sulit dilaksanakan, kaena perkawinan dalam norma tersebut menyandarkan kesakralan kebasahan perkawinan pada institusi agama. Masalah pencatatan perkawinan di KCS atau KUA. Diatasi dengan Penetapan Pengadilan. Ahli berpendapat: tafsiran hukum maisng-masing agamanya an kepercayaannya itu peertama, “perkawinan beda agama diperkenankan sepnjang pelaksanaan sesuai dengan yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh salah satu calon psangan” adalah penafsiran yang tidak tepat. Tafsiran “hukum masing-masing agamanya” ialah agama dari masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, hukum agama calon mempelai perempuan dan hukum agama calon mempelai laki-laki, bukan hukum salah seorang dari calon mempelai. Tafsiran bahwa yang dimkasud dengan “hukum masing-masing agamanya” ialah hukum dari salah seorang calon mempelai dan mengenyampingkan hukum agama calon mempelai lainnya, menurut Ahli, merupakan pelanggaran Hak Asai Manusia dari calon mempelai yang agamanya melarang melakukan perkawinan beda agama, seperti hukum Islam, sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan 309 Pasal 8 hururf f juncto Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) Pasal 40 huruf c an Pasal 44. Tafsiran yang dimkasud dengan “hukum masing-masing agamanya” ialah hukum dari salah seorang calon mempelai dan mengenyampingkan hukum agama calon mempelai lainnya yang beragama Isalam, menurut Ahli, adalah tafsiran yang melanggar hak melakukan ibadah menurut masing-masing agamanya, khususnya calon mempelai beragama Islam, karena bagi orang Islam perkawinan adalah merupakan salah satu pelaksanaan ibdah mu’amalah atau ibadah ghiaru mahdhah atau ibadah umum sebagaimana dirumuskan KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum IsLam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibdah (vide Pasal 2 KHI). Pelaksanaan suatu perkawinan merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah yang ditentukan dalam KHI Paal2, adalah peraturan pelaksana darii ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam melaksanakan akad perkawinan supaya sah tentu harus memenuhi syarat perkawinan, antara lain, syarat bagi calon memepelai laki-lai beragama Islam dan calon mempelai peempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, di antaranya halangan perkawinan karena perbedaan agama. Larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 8 hururf f dihuungkan dengan Pasal 40 hururf c dan Pasal 44 KHI. Oleh karena menurut hukum Islam perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan, terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1). Karena itu perkawinan beda agama bagi orang Islam di Indonesia adalah merupakan pelanggaan Hak Assi Manusia, karena memaksa orang Islam untuk tidak taat kepada ketentuan Allah swt yang terdapat dalam Al-Quran (surah AL-Baqarah ayat 221, suah Al-Mumtahanah ayat 10 dan suah Al-Maidah ayat 5) dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw dalam hadis juncto KHI Pasal 40 hururf c dan Pasal 44 juncto 310 Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran dalam MUNAS 11 tanggal 1 Juni 1980 dan Fatwa MUI NO. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, tanggal 28 Juli 2005. Tafsiran pertama tersebut, menurut Ahli, mengajak orang Islam untuk tidak taat kepada Allah, atau melawan ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw. Dengan demikian, mengajak orang Islam untuk tidak taat kepada ketentuan Allah swt yang terdapat dalam Al-quran dan Hadis, berati mengajak orang Islam melawan Allah dan masuk ke neaka di akhirat kelak. Dalam ajaran agama Islam dipercayai, diimani adanya kehidupan setelah kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran suah Al-Mukminun ayat 12 sampai dengan ayat 16, adanya surga dan nerka sebagaimana dijelaskan dalam Al- Quran surah Alo ‘Imran ayat 131 dan ayat 133 dan dalam syrah Muhammad ayat 15. Bagi orang Islam beriman keapda ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu Allah, hukumnya wajib. Tafsiran, yang dimkasud dengan “hukum masing-masing agamanya” ialah hukum dari salah seorang calon mempelai dan mengenyampingkan hukum agama calon mempelai lainnya yang beragama Islam, menurut Ahli juga melanggar hak asasi manusia berupa “hak beragama” dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai peempuan yang beragama Islam, karena calon mempelai Islam tersebut dihalanagi dalam melaksanakan “hak beragamanya” dalam menjalankan kewajiban menatuhi perintah Allah dan menjauhi, atau tidak melaksanakan larangan Allah dalam Al-Quran, dalam hal pekawinan beda agama. Tidak melaksanakan larangan Allah, yaitu tidak melakukan perkawinan beda agama, merupakan perwujudan dari taat kepada perinah Allah swt, dengan tidak melakukan perkawinan beda agama, sebagaimana ditentukan surah Al-Baqarah ayat 221, Al-Mmtahanah ayat 10, surah Al-Maidah ayat 5 juncto UU Perkawinan Paal 8 hururf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. “Hak beragama” sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan UUD 1845 Pasal 28I ayat (1). Pengertian melaksanakan ibadah, menurut agama Islam, tidak hanya melakukan peribadatan dalam penegtian hubungan mausia dengan Tuhan Allah swt semata, tetapi pelaksanaan ibadah itu melingkupi bidang mu’amalah, antara lain melaui perkawinan. Karena itu dalam rumusan Pasl 2 KHI ditentukan bahwa perkawinan ialah “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad 311 yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.“ Perkawinan menurut hukum (agama) Islam adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum Islam (maqashid syari’ah) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz alnafs), memelihara akal (hifz al-‘aqal), memelihara keturunan (hifz ala- nasl), memelihara hatra (hifz al-mal), dan memelihara kehormatan (hifz al-‘ird). Akibat perkawinan, antara ain lahirnya anak-anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik di dunai maupun di akhirat. Anak adalah amanah Allah swt. Anak merupakan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu memlihara keturunan. Dalam memelihara keturunan wajib dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, menrut Ahli, ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkwinan yang dilakukan oleh salah satu agama yang dipeluk olsh calon mempelai laki-laki atau caaon memeppelai perempuan, justru melanggar hak asasi mansuia dengan mengenyampingkan kewajiban asasi manusia. Baik kewajiban asasi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, mapun kwajiban asasi manusia untuk sesama manusia mmelalui cara dengan mengajak orang yang dicintai agar patuh dan taat kepada agama yang dipeluknya. Dalam hal ini, menjalankan perintah Allah untuk tidak melakukan perkawinan beda agama, khususnya pemeluk agama Islam, maka pelaksanaan perbuatan untuk tidak melakukan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan agama Islam, adalah sesuai degan Pasl 29 ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Pasl 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. b. Menurut Pemohon, tafsiran kedua, pada hakikatnya negara memaksa warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan seagama. Menurut Ahli, tafsiran kedua bahwa yang dimaksud dengan “hukum masing- masing agamanya” ialah perkawinan dilakukan harus dengan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, dilihat berdasarkan hukum perkawinan Islam di Indonesia ialah sesuai dan konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam: 312 1. UU Perkawinan Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 hururf f’ 2. KHI Pasal 18 bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan menikah berdasarkan ketentuan KHI dalam Bab VI tenang Larangan Perkawinan; 3. KHI Pasal 40 hururf c menentukan larangan perkawinan bagi laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam; 4. KHI Pasal 44 melarang perkwinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam. Selain itu dalam 5. Bab V tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI ditentukan pencegahan perkawinan tidak sekufu hanya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai peremuan yang terhalang menikah kaena perbedaan agama atau ikhtilaafu aldin, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” (Vide Pasal 61 KHI). Menurut Hukum Islam, pembentukan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara terdapat dua hal, Pertama, pembentukan perundang-undangan yang bersumebrkan kepada syari’ah Islam yang bersifat qat’i (pasti, ketentuan yang tidak dapat diubah, dikurangi, ditambah, dihapus, ditambah oleh manusia) dan wajib dipatuhi oleh setiap orang Islam, seperti ketenuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UUPerkawinan. Kedua, pemebntukan perundang-undangan oleh negara yang bersumberkan pada hasil pemikiran manusia yang dilaukan dengan sungguh-sungguh (ijtihad), seperti ketentuan “pencatatan perkawinan” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pengertian “hukum masing-masing agamanya” dimaknai dengan hukum agama calon mempelai lai-laki dan agama calon mempelai adalah sama, atau seagama. Tafsiran ini adalah sesuai engan ketentuan larangan perkawinan beda agama yang terapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayt 221, al-Quran surah al- Mumtahanah ayat 10, dan al-Quran surah al-Madsah ayat 5 juncto UU Pekawinan Pasal 21, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f, KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61 adalah rumusan hukum yang berdasarkan pembentukan hukum yang langsung bersumber kepada syariah Islam karena itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi orang Islam. Karena itu, ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dalam tafsiran tersebut adalah konstitusional. 313 Pelaksanaan hukum perkawinan dengan tidak menjalankan perintah larangan perkawinan perbedaan agama karena perkawinan beda agama dilarang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221, Q.S al-Mumtahanah ayat 10, Q.S al-Maiidah ayat 5 adalah merupakan perbuatan pelakasanaan hak beribadah menurut agama Islam yang dijamin Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Hukum pencatatan perkawinan, menurut Ahli, bersumebr kepada hadis Rasulullah saw yang mensunnahkan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad nikah mengadakan walimatul ‘ursy. Tujuan walimatul’ursy atau esta perkawinan untuk melakukan pengumuman kepada msyarakat, bahwa antar laki- laki dan perempuan bersangkutan telah melakukan perkawinan, dengan demikian tidak menimbulkan fitnah zina. Menurut hukum Islam, zina itu merupakan perbuatan pidana (hukum publik) yang ketentuan hukumannya ditentukan langsung dalam Al-Qur’an surah an-Nur ayat 2 yang bersifat qat’i. Oleh karena itu, menurut Ahli, pencatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkaiwnan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, UU No. 22 Tahun 1946 juncto UU No. 32 Tahun 1954 juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan Q.s An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan orang-orang beriman Islam taat kepada Allah (Al-Quran), taat kepada Rasulullah saw (Hadis) dan kepada ulil ami (penguasa maupun ulama) yang memebntuk peraturan perundang-undangan yang tiak bertentangan dengn hukum Isla, seperti ketentuan Pencatatan Perkawinan. Karena itu pula, menurut Ahli, hukum perkawinan menurut hukum Islam, tidak hanya sekedar megatur hubungan perdata antara seorang laki-laki denan seorang peempuan, tetapi perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sakral, suci, yang diatur langsung dalam alQuran dan Sunnah atau hadis Rasulullah Muhammad saw yang wajib dipatuhi oleh setiap orang Islam, untuk menaati perinah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 KHI).. denagn demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1845 314 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi dinyatakan tentang fungsi pencatatan perkawinan dan faktor yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Karena itu, aabila hukum agama dari masing-masing calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, menentukan larangan perkawinan beda agama, maka terhadap mereka tidak dapat dilangsungkan perkawinan. Jika di antara mereka tetap melakukan perkawinan tidak berdasarkan hukum Islam, atau melakukan perkawinan dengan menggunakan dua hukum agama, misal menurut hukum Islam dan hukum agama selain Islam, maak pekawinan tersebut adalah tidak sah, karena orang Islam berlaku asas personalitas Keislaman (vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hururf f UU Pekawinan juncto Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 40 hururf c, Pasal 44, Pasal 61 KHHI). Isi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU- VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 disalin sepeti berikut: [3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, hlm. 33). Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Vide Putusan 315 Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, hlm. 33). Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, hlm. 33). Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, hlm. 33-34). Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, hlm. 34). Berdasarkan keterangan tersebut, pekawinan beda agama menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak sah, kaena faktor yang menentukan sahnya perkawinan berupa syarat-syarat yang ditentukan oleh agama tidak terpenuhi. Dengan demikian perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimaan ditentukan Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 316 2006 tentnag Administrasi Kependudukan juncto Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juncto Paal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentnag Perauran Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentng Perkawinan. Perkawinan “hukum masing-masing agamanya” adalah perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang seagama adalah konstitusional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 Pasal 20 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). 4. Penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan Terhadap Calon Mempelai Beda Agama Penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan terhadap identitas laki-laki dan peempuan yang yang akan melakukan perkawinan berdasarkan Peaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) hururf b ditentukan bahwa, “Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.” Menurut Ahli, ketentuan tersebut bukan merupakan pembatasan hak asasi manusia bagi yang akan melakuakn perkawinan. Justru sebaliknya, yaitu, PP No. 9 Tahun 1875 memberikan perlindungan kepada setiap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk tetap taat dan patuh kepada ajaran agama yang mereka peluk. Apabila agama yang dipeluk oleh kedua calon mempelai berbeda, misal laki- laki bukan beragama Islam sedangkan calon mempelai perempuan beragama Islam, maka Pegawai Pencatat Perkawinan akan menolak menyelenggarakan perkawinan. Tujuannya adalah untuk melindungi kedua calon memepelai dari perbuatan tidak taat kepada hukum agama masing-masing. Apabila perkawinan beda agama itu dipaksakan dilaksanakan, dengan tujuan untuk melindungi hak melakukan perkawinan, namun, pelaksanaan hak asasi msnusi untuk melakukan perkawinan disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yaitu hak berbadat menurut agamanya (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945) dan melaksanakan hak beragama yang memuat ajaran agama, baik berupa peruntah atau larangan, sebagai pelaksanaan atas hak beagama yang tidak daapt dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). 317 Karena itu, penolakan Pegawai Pencatat Perkawinan untukk melakukan pencatatan atau penyelenggaraan perkawinan beda agama adalah merupakan kewajiban asasi manusia bagi dirinya untuk menghormati hak asasi manusi orang lain dalam melaksanakan ibadah melalui perkawinan (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945). PP No. 9 Tahun 1975, Bab tentang Pencatatan Perkawinan menentukan wewenang Lembaga Pencatat Perkainan yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan laki- laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan hukum Islam dicatatatkan di Kantor Catatan Sipil (Unit DUKCAPIL), sebagaimana ketentuan berikut. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2: (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.: Ketentuan bagi Pegawai Pencatat Perkawinan yang meneima pembertitahuan dari calon mempelai bahwa mereka akan melakukan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan diharuskan melakukan peneltian terlebih dahulu utnuk menghindari hal-hal yang terkait dengan identitas diri kedua calon mempelai dan syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing individu terkait dengan halangan atau larangan perkawinan, sebagaimana ditentukan PP No 9 Tahun 1975, Pasal 6 seperti berikut. (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1)Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan 318 surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri; e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. (Vide Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975) Menurut Ahli, penelitian dan pencaatan perkawinan yang ditentukan PP No. 9 Tahun 1975 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Meskipun pencatatan perkawinan itu tidak merupakan penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, tetapi menurut hukum Islam, pencataan perkawinan merupkan ketentuan yang bermaslahat dan tidak bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Hal itu, karena tujuan pencatatn perkawinan untuk ketertiban masyaakat Islam, sehingga dapat diketahui apakah seseorang laki-laki atau perempuan itu dapat melakukan perkawinan atau tidak, atau terhalangkah perkawinannya atau tidak, baik halangan itu bersifat permanen atau tetap, sepeti halangan perkawinan karena hubugan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau perkawinan beda agama, maupun halangan perkwinan bersifat sementara, misal perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang janda yang baru becerai, baik ceria mati maupun cerai hidup, ia harus menunggu masa tunggu (masa ‘iddah) selesai. Bagi orang Islam di Indonesia, hukum pencatatan perkawinan telah ditentukan sejak awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 26 November 1946 melalui UU No. 22 Tauuhn 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu rentan 319 waktu 1 tahun 3 bulan 6 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Pentingnya pencatatan perkawinan, meskipun bukan penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, terdapat dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menetukan fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan. KHI Pasal 5 menentukan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Melihat ketentuan-ketentuan tentang pencatatan perkawinan, baik peran, fungsi dan tujuannya adalah tidak bertentangan dengan agama apapun di Indoensia, termasuk agama Islam. namun, menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan perkawinan itu sendiri. Karena itu menurut Ahli, pencatatan perkwinan beraitan erat dengan ketentuan agama (Islam). Perkawinan yang dapat dicatatkan ialah perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agamanya. Jadi penentu sebaagi penentu sah atau tiak sahnya suatu perkwinan adalah hukum agama (vide Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan). Faktor agama adalah penentu sahnya satu perkawinan. Menteri Agama Republik Indonesia telah berkali-kali membuat Ketentuan Pencaatan Perkawinan, terakhir ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentnag Pencatatan Perkawinan. Revisi-revisi atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pencatatan perkawinan, menunjukkan bahwa “pencatatan perkawinan” bukan penentu sah atau tidak sahnya suatu pekawinan, tetapi sebagai kewajiban adminisratif bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia yang telah melakukan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penelitian dan pencatatan perkwinan merupakan syarat tiak mutlak (relatif) yang apabila dilanggar maka pelaku perkawinan dapat dikenakan hukuman adminstrasi. Untuk menentukan apakah suatu perkawinan itu dapat dicatat atau tidak, harus diteliti terlebih dahulu, apakah calon mepelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berhalangan melakukan perkawinan atau tidak, apakah mwalnggar laarangan perkwinan atau tidak. Apaila hal ini tidak dilakukan oleh 320 Pegawai Pencatat Perkawinan, maka terhadap mereka dapat dikenakan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 436: (1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Vde Pasal 436 KUHP). Berdasarkan Pasal 436 KUHP, Pegawai Pencatat Perkawinn yang melanggar tugasnya, ia atau mereka tidak melakukan penelitian terhadap calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, lalu ia langsung menyelenggarakan perkawinan, maka jika ternyata antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat halangan untuk melakukan perkawinan karena adanya perkawinan terdahulu, maka terhaap Pegawai Pencatat Perkawinan yang melanggar KUHP Pasal 436 ayat (1) itu dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan itu melanggar KUHP Pasal 436 ayat (2), yaitu menyelenggarakan perkawinan yang di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat halangan menikah karena ditentukan undang- undang, ia dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, menurut hukum Islam merupakan salah satu upaya agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Misal, seorang laki-laki mengaku bujang atau duda, setelah diteliti ternyata ia adalah masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sebagai isterinya yang sah. Maka, ia, laki-laki tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari seorang isteri, apabila belum ada izin dari Pengadilan. (Vide Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan). Demikian pula, perempuan yang akan melakukan perkawinan, harus diteliti keadaan hukumnya, apakah ia masih bersuami, atau ia masih dalam masa ‘iddah, atau suaminya mafqud atau ghaib (pergi meninggalkan isteri selama minimal dua tahun berturut-turut tanpa diketahui keberadaannya), dan isteri belum menyelesaikan hubungan perkawinannya dengan suami terdahulu. 321 Demikain pula penelitian tentang agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, untuk diketahui apakah mereka sama-sama beragama Islam, atau di antara mereka ada yang beragama bukan Islam. Apabila diketahui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu berbeda agama. Maka Pegawai Pencatat Pekawinan menolak menyelenggarakan perkawinan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, bagi orang Islam dilarang melakukan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c KHI). Perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juncto Pasal 44 KHI). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan yang dilakukan, menurut hukum Islam adalah tidak sah dan batal demi hukum (Pasal 22 UU Perkawinan juncto Pasal 18, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 70 KHI). Jadi, menurut Ahli, penelitian dan pencatatan perkawinan adalah merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat. Karena penelitian dan pencatatan perkawinan, meskipun bukan merupakan unsur perkawinan, akan tetapi merupakan hal penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis dan tidak bertentangan dengan moral kesusilaan masyarakat dan tidak betentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan, meskipun bukan penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, tetapi merupakan hal penting dalam perkawinan, yaitu untuk menjaga fitnah zina dan untuk kepentingan ketertiban masyatakat Islam (vide Paal 5 ayat (1) KHI), dapat diketahui kedudukan hukum masing-masing warga negara, sehingga tidak terjadi perkawinan incest, yang kerap terjadi, yang disebabkan oleh tidak tertibnya pencatatan perkawinan. Penelitian dan pencatatan perkwinan adalah rangkaian proses pelaksanaan perkawinan, sejak sebelum perkawinan berlangsung hingga perkawinan itu selesai diselenggarakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penelitian dan pencatatan perkawinann, menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang berprinsip pada kehati-hatian, untuk mencegah kemudharatan dan untuk meraih 322 kemaslahatan. Penelitian, perkawinan, dan pencatatan adalah rangkaian proses perbuatan hukum yang mendukung terjadinya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, wa rahmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pentingnya penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga KUHP Pasal 556, menentukan Amtenar burgerlijke stand (Pegawai Pencatat Sipil/Pegawai Pencatat Perkawinan) sebelum mengawinkan tidak meminta diserahkan kepadanya surat bukti atau surat keterangan yang diperlukan menurut undang-undang umum. Maka terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dikenakan hukuman denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2012, Pasal 3, hukuman denda dilipatgandakan 1000 kali. Jadi hukuman denda yang ditentukan Pasal 55 KUHP ialah empat juta lima ratus ribu rupiah). Pegawai Pencatat Perkawinan baik di Unit DUKCAPIL (Kantor Catatan Sipil) maupun Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan penelitian tentu tidak dapat dilepaskan dari hukum perkawinan menurut masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Hukum agama merupakan penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pendapat Ahli ini sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan perlindungan bagi kepastian hukum bagi setiap warga negara. UUD 1945 Pasal 28D (1) menetapkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan penelitian dan pencatatan perkawinan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2, Pasal 6 juga sesuai dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, karena penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebelum mereka melakukan perkawinan adalah merupakan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam rangka pelaksanaan ibadah umum, yaitu melakukan perkawinan, agar tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasaran Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai. Demikian pula penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebelum mereka melakukan perkawinan adalah merupakan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam rangka pelaksanaan ibadah umum, yaitu melakukan perkawinan yang sah (vide Pasal 28B ayat (1) UUD 1945), 323 dan merupakan hak untuk menjalankan perintah agama dan menghindari larangan agama atau tidak melaksanakan larangan agama sebagai pelaksanaan dari hak beragama sebagaimana ditentukan daalm UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, di samping hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan nurani dan pikiran, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut. (Vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang terkait dengan agama yang dipeluk oleh masing-masing calon mempelai adalah tidak melanggar hak asasi manusia calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. 5. Perkawinan Beda Agama yang Terjadi Dalam Masyarakat Mendapat Pengakuan melalui Putusan Mahkamah Agung Ditinjau Berdasarkan Teori Neo Receptio A Contrario Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung, bagi orang Islam, harus dilihat dari Q.s. An-Nisa ayat 59. Apabila Putusan Mahkamah Agung itu sesuai dengan hukum Islam, maka orang Islam wajib melaksanakannya sebagai sumber hukum (yurisprudensi). Akan tetapi terhadap Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah Muhammad saw atau hukum Islam, maka bagi orang Islam tidak wajib mematuhinya. Ahli sebut dengan teori neo receptio a contrario, yaitu teori yang merumuskan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Hukum Adat dan atau Hukum Barat/hukum buatan manusia (the man- made law) dapat berlaku bagi orang Islam, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban kepatuhan orang Islam terhadap hukum sekalius sebagai sumber hukum bagi pembentukan hukum Islam yang terdapat alam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwa: Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). 324 Ahli membuat garis hukum – garis hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. 1. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan 2. Wahai orang-orang yang beriman taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta 3. Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 4. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya); 5. jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. 6. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut, Allah swt memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya taat kepada Allah, wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran, taat kepada Rasulullah, Nabi Muhammad saw berupa sunnah yang terdapat dalam hadis, dan kepada ulil amri di antara orang-orang beriman. Yang dimaksud dengan ulil amri ialah dapat penguasa yang sah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, lembaga-lembaga negara yang berhak dan/atau berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan, kedua, ulil amri dapat dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat untuk membentuk suatu ketentuan atau fatwa yang bersumber kepada syariah Islam mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Al- Quran dan Hadis melalui ijtihad. Apabila terjadi persengketaan atau perselisihan terhadap hasil ijtihad, maka, menurut Al-Quran surah An-Nia ayat 59, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw. Karena itu, terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perkawinan beda agama, apabila putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka bagi orang Islam tidak wajib patuh. Ini yang disebut teori neo receptio a contrario. 6. Pemisahan Peran Agama dan Negara dalam Mengurus Perkawinan di Indonesia Negara Republik Indonesia yang belandaskan falsafah Pancasila dan UUD 194, pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga menyatakan bahwa “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 325 dengan ini kemerdekaannya.” Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga tersebut nampak jelas bahwa bangsa Indonesia bersifat religious. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah diperoleh atas berkat rakmat Allah Yang Maha Kuasa adalah sejalan dan berkaitan dengan Pembukaan UUD 1945 Aalinea Keempat yang memuat Pancasila, khususnya sila Ketuhanan yang Maha Esa yang secara tegas dimuat seutuhnya dalam batang tubuh UUD 1945. Bab XI tentang Agama, Psal 29 ayat (1) bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemerdekaan rakyat Indonesia agar berkehidupan kebangsaan yang bebas dicapai atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa adalah merupakan pengakuan rakyat dan bangsa Indonesa atas ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa di negara Republik Indonesia. Rakyat Indonesia mengakui bahwa tanpa ke-Maha- Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa, tanpa kekuasaan atau kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa atas rakyat dan tanah air Indonesia, dan tanpa didorong keinginan yang luhur dari rakyat Indonesia adalah mustahil dapat meraih berkehidupan kebangsaan yang bebas dan menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurut Prof, Dr. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga bahwa, “Pernyataan “Atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan adanya pengakuan bahwa bagi bangsa Indonesia Tuhan itu adalah Maha Kuasa, mempunyai keuasaan yang paling tinggi di atas segala yang ada. Dalam konteks kegiatan bernegara, paham demikian ini dapat dikaitkan dengan ajaran kedaulatan Tuhan (Sovereignity of God) yang juga dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam keyakinan bangsa Indonesia atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang disebutkan dalam Alinea Keempat Pembukaan dan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena itu, kekuasaan dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya harus dipahami berasal dari amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dan segala sumber kekuasaan dalam kehidupan duniawi. Sifat religious bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1045 Alinea Ketiga dipertegas Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, bahwa “… untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia …. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa….” Dasar “Ketuhanan Yang Maha Esa” dipertegas 326 dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kedaulatan Rakyat dalam sistem Negara Republik Indonesia yang berfalsafahkan dan belandaskan Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 menentukan: (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. (Vide Pasal 1 UUD 1945) Negara Republik Indonesia sebagai “negara hukum” sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” menurut Ahli, merupakan “negara hukum” yang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi yang dimaksud dengan “Negara Indonesia adalah negara hukum” ialah Negara Republik Indonesia adalah “negara hukum” yang berdasarkan atas “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagaimana telah berulang kali diterangkan sebelumnya, bahwa Prof Dr. Hazairin menafsirkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dalam enam tafsiran, tiga tafsiran di antaranya tentang pembentukan hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan) di Indonesia sebagai berikut. a. Di dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi umat Hindu, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau yang bertentangan dengan agama Konghucu bagi pemeluk agama Konghucu (tambahan agama Konghucu oleh Neng Djubaedah). b. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi 327 setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing- masing. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) ditentukan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dalam arti negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjalankan segala perintah dan tidak menjalankan segala larangan yang ditentukan masing-masing agamanya dan kepecayaannya itu. Jaminan negara terhadap kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya masing-masing adalah termasuk ketaatan pemeluk agama yang tidak menjalankan perkawinan beda agama, karena dilarang oleh agama yang bersangkutan. Perkawinan menurut hukum Islam adalam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaalizhan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 KHI). Karena itu, pemisahan agama dengan negara dalam urusan perkawinan adalah sama dengan negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (Vide Pasal 20 ayat (2) UUD 1945). 7. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 16 dan Pasal 18 a. Fatwa MUI No. 6/MUNAS I/MUI/2000 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis DUHAM) Pasal 16 menentukan tentang hak laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan. (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. 328 (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. (Vide Pasal 16 DUHAM). Pada Pasal 16 ayat (1) ditentukan laki-laki dan perempan yang telah dewasa berhak melakukan perkawinan tanpa batasan kebangsaan, kewarganegaraan atau agama. Dengan kata lain, laki-laki dan perempan dapat melakukan perkawinan beda kelamin atau sejenis kelamin, dan perkawinan beda agama. Pembolehan perkawinan beda agama dalam Pasal 16 ayat (1) DUHAM merupakan ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam dalam surah al- Baqarah ayat 221, surah al-Mumtahanah ayat 10, surah al-Maidah ayat 5 ditentukan larangan perkawinan beda agama. Di Indonesia bagi orang Islam, ketentuan larangan perkawinan beda agama ditentukan secara implisit dalam UU Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61. Ditinjau dari hukum Islam, kebebasan memilih pasangan perkawinan tanpa dibatasi agama baik perkawinan antara laki-laki Islalm dan perempuan bukan Islam, atau antara laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Makna dari Pasal 16 ayat (1) DUHAM bahwa perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik antara jenis kelamin yang berbeda maupun antara orang yang jenis kelmin yang sama. Menurut hukum Islam ketentuan perkawinan beda agama maupun perkawinan sejenis kelamin adalah perkawinan yang dilarang atau hukumnya haram. Perkawinan beda agama, sebagaimana telah diterangkan, bahwa, menurut hukm Islam dilarang dan merupakan bagian agama Islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang wajib ditaati oleh setiap orang beragama Islam. DUHAM Pasal 16 ayat (2) menentukan “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”. Kebebasan memilih pasangan perkawinan tanpa dibatasi karena adanya beda agama maupun jenis kelamin, menurut hukum Islam bertentangan dengan hak asasi manusia orang Islam. Hak asasi manusia yang dilanggar ialah hak memeluk agama dan beribadat menurut hukum agama yang dipeluknya (vide Pasal 28E ayat (1) UUD 1945), dan “hak beragama” yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) 329 UUD 1945). Hak beribadat dan hak beragama meliputi hak menjalankan ajaran agama yang dipeluk. Dalam agama Islam, pelaksanaan hak beribadah dan hak beragama itu tidak terbatas pada hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt, tetapi, hak beribadah dan hak beragama itu meliputi melaksanakan seluruh ajaran agama di bidang mu’amalah, antara lain bidang perkawinan yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Dalam hukum perkawinan Islam, ditentukan larangan perkawinan beda agama maupun perkawinan sejenis kelamin. Larangan perkawinan beda agama terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang kini telah menjadi hukum tertulis, hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf f jucncto KHI Pasal 2, Pasal 4, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61. Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 16 DUHAM, MUI mengeluarkan Fatwa No. 6/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), tanggal 29 Juli 2000 yang menetapkan, bahwa, berkenaan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM. (Vide Fatwa MUI No. 6 MUNAS VI/MUI/2000). Kewajiban umat Islam memegang teguh ajaran Islam dalam hal perkawinan beda agama merujuk kepada Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran pada MUNAS II, tanggal 1 Juni 1980 dan Fatwa MUI No. 4 MUNAS VIII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005. Kedua Fatwa MUI tersebut mempertegas larangan perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam atau perkawinan antara laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam hukumnya adalah haram dan tidak sah. Ketetapan Fatwa MUI No. 4 MUNAS VIII/MUI/8/2005 sebagai berikut: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. Perkawinan beda agama tidak lepas dari perbuatan pindah agama dari pemeluk agama Islam menjadi pemeluk bukan Islam, di antaranya, alasan memeluk 330 agaa Islam hanya untuk dapat menikah dengan orang Islam. Menurut ajaran Islam, perbuatan pindah agama dari pemeluk Islam menjadi pemeluk bukan Islam disebut murtad. Murtad merupakan perbuatan yang dilarang dalam Al Quran, di antaranya dalam surah al-Maidah ayat 5, bahwa “… Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” Dalam hadis Nabi Muhammad saw terdapat ketentuan larangan murtad. Dalam hukum Islam, perbuatan murtad termasuk perbuatan pidana hudud. Sedangkan DUHAM Pasal 18 menentukan, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.(Vide Pasal 18 DUHAM). Ketentuan setiap orang bebas atas kebebbasan berganti agama atau kepercayaan dalam DUHAM Pasal 18, dilihat dari hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang agama Islam. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No. 6/MUNAS VII /MUI/2000. Fatwa MUI No. 6/MUNAS I/MUI/2000 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Dasar Hukum yang digunakan MUI ialah: 1. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra ayat 79 bahwa, “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 2. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 bahwa “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 3. Firman Allah swt dalam Q.S. Yunus ayat 99 bahwa “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” 331 4. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32, bahwa Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah- olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. 5. Firman Allah swt dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9, bahwa “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu 6. Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa 37, “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” 7. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Nisa ayat 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini dan golongan yang tidak boleh dikawini: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. (Q.S. Al-Baqarah ayat 221) Dan janganlah kamu kawini wanitawanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh), (Q.S. An- Nisa ayat 22). 8. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 332 suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 9. Kaidah ushul fiqh : “Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.” MEMUTUSKAN Menetapkan: FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) 1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat: a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan: 1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu; 2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat, 3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab. 2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 Universal Declaration of Human Rights, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM. 3. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokohtokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia. 4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi’ul Akhir 1421 H 29 Juli 2000 M MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 MAJELIS ULAMA INDONESIA Pimpinan Sidang Pleno Sekretaris ttd Dr. H. M. Dien Syamsuddin Ketua ttd Prof. Dr. Umar Shihab. 333 Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2000 tersebut, bagi orang Islam di Indonesia dalam melaksanakan DUHAM Pasal 16 dan Pasal 18 wajib sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk ketentuan perkawinan beda agama. Dengan demikian, ketentuan UU Pekawinan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak melanggar hak asasi manusia bagi orang yang beragama Islam. Penerapan ketentuan larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam adalah merupakan pelaksanaan hak asasi manusia. F. Pendapat Ahli atas UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Berdasarkan keterangan Ahli di atas, bahwa, 1. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” merupakan rumusan yang konstitusional dan menjamin serta melindungi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia dalam melaksanakan hak kebebasannya dan kemerdekaannya untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum masing- masing agmanya dan kepercayaannya itu yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). 2. UU Perkawinan Pasal 8 hururf f menentukan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: …. f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” adalah rumusan yang konstitusional dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, mengajak tiap-tiap warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia untuk taat dan menjalankan masing-masing ajaran agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (2), UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 26E ayat (1), UUD 1945 Pasal 288G aayat (1), UUD 1945 Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 Pasal 28J ayat (1), UUD 1945 Pasal 28J ayat (2). 334 3. Berdasarkan simpulan tersebut, Ahli berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada Perkara No. 24/PUU-XX/2022 seluruhnya ditolak. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2022 setelah persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Jawaban untuk Pihak Terkait MUI 1. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Hubungan Suami Isteri dan Hubungan Anak dengan Suami yang Beragama Islam Perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, atau antara laki-laki bukan Islam dengan perempuan Islam, menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia, adalah haram, maka perkawinan tidak sah. Terhadap pekawinan tidak sah karena perbedaan agama, meskipun dicatatkan di Kantor Catatan Sipil/Unit DUKCAPIL, menurut hukum Islam, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap segala akibat hukum dari perkawinan beda agama itu. Jadi, akibat hukum perkawinan beda agama, karena tidak sah, berdampak terhadap keabsahan atau kehalalan hubungan suami isteri, jika dilihat menurut hukum Islam, kecuali terhadap hubungan anak yang dilahirkan dengan perempuan yang melahirkannya, apabila di antara mereka sama-sama beragama Islam, yaitu di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Laki-laki Islam yang menikah beda agama dengan perempuan bukan Islam atau laki-laki bukan Islam menikah dengan perempuan Islam, ditinjau dari hukum Islam dan UU Perkawinan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, perkawinan mereka tidak sah. Karena itu, hubungan suami isteri di antara mereka yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang tidah sah, sama dengan zina. Zina, menurut hukum Islam, merupakan perbuatan pidana yang masuk dalam jarimah hudud yang dilarang secara qat’i dalam al-Quran, antara lain dalam Q.S An-Nur ayat 2. Akibat perkawinan beda agama terhadap anak/anak-anak yang dilahirkan hasil perkawinan beda agama, status anak tersebut adalah anak tidak sah. Anak hasil perkawinan beda agama, ditinjau dari hukum Islam, sama dengan anak hasil zina. Anak hasil zina, atau biasa disebut anak luar kawin, menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal KHI 100, Pasal 186 hanya memiliki hubungan nasab 335 dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2-2010, tanggal 17 Februari 2012, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki pemilik sperma (biasa disebut ayah biologis) berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan darah dengan laki-laki pemilik sperma dan keluarganya. Hubungan anak hasil perkawinan beda agama dengan ayah biologisnya terbatas hanya hubungan perdata saja, bukan hubungan nasab. Apabila anak yang dilahirkan akibat perkawinan beda agama itu perempuan beragama Islam dan ayah biologisnya juga beragama Islam, namun, ketika anak perempuan hasil perkawinan beda akan menikah, wali nikah tidak dapat dilaksanakan oleh ayah biologisnya, tetapi oleh wali hakim. Apabila ayah biologis meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, maka kedudukan anak hasil pekawinan beda agama yang statusnya sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, atau anak luar kawin (anak hasil zina) adalah bukan sebagai ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian Ahli (1995- awal 2000), yang ditulis dalam tesis Ahli berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang, Banten” terhadap anak hasil zina, yang dapat diterapkan terhadap anak hasil perkawinan beda agama, dapat menerima harta peninggalan (bukan harta warisan) ayah biologisnya berdasarkan wasiat, atau wasiat wajibah, atau hibah, paling banyak 1/3 (satu per tiga), karena bukan sebagai ahli waris. Ahli mendasarkan hubungan di antara laki-laki pemilik sperma (ayah biologis) dengan anak hasil pernikahan beda agama dapat saling berwasiat, atau wasiat wajibabh, atau hibah berdasarkan Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 juncto KHI Pasal 209 yang menentukan wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. (Vide Pasal 209 KHI) Apabila yang meninggal dunia itu anak hasil perkawinan beda agama, maka laki-laki pemilik sperma (ayah biologis) tidak dapat menjadi ahli waris dari anak hasil perkawinan beda agama, kecuali wasiat, atau wasiat wajibah, atau hibah berdasarkan Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 juncto KHI Pasal 209 yang menentukan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Pendapat Ahli tersebut terdapat dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Tehadapnya, jadi 12 tahun setelah Ahli mengemukakan pendapat melalui tesis. 336 2. Kasus Perkawinan Beda Agama atau Perkawinan yang Salah Seorangnya, Suami/Isteri Murtad. Hal kedua, mengenai perkawinan beda agama yang pernah meminta nasihat hukum kepada Ahli pada tahun 1985. Ahli pernah menerima dan memberikan nasihat hukum kepada seorang isteri beragama Islam yang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, yang berpindah agama menjadi pemeluk Islam hanya untuk menikah dengan perempuan Islam tersebut. Di tengah perjalanan perkawinan mereka, sekitar lima tahun setelah perkawinan berlangsung, suami akan mengadakan upacara keagamaan bukan Islam di rumah mereka. Waktu itu belum ada Kompilasi Hukum Islam. Ahli menasihatkan kepada isteri tersebut agar memberikan nasihat kepada suaminya, bahwa perbuatannya itu melanggar hukum Islam. Suami tetap akan menyelenggarakan upacara keagamaan berdasarkan agama yang dia anut sebelum ia masuk Islam. Isteri datang kembali kepada Ahli. Ahli sarankan agar melakukan perceraian dengan suaminya. Suami akhirnya sadar dan tidak melanjutkan niatnya untuk kembali ke agama semula, setelah isterinya bersungguh-sungguh akan bercerai jika suaminya pindah agama atau murtad. Kedua, hasil penelitian tentang Perkawinan Campuran yang diselenggarakan BPHN, Kementerian Kehakiman pada tahun 2004, Ahli sebagai anggota peneliti. Dari hasil penelitian pada perkara yang ditugaskan kepada Ahli, ditemukan bahwa perempuan Islam yang menikah dengan laki-laki bukan Islam, akhirnya berpindah agama menajdi pemeluk agama suaminya, yaitu agama bukan Islam. Mereka menikah berdasarkan hukum yang berlaku pada Kantor Catatan Sipil, karena KUA menolak menyelenggarakan perkawinan mereka. Ahli menerangkan kasus yang sekarang sedang dihadapi, ada dua kasus. Pertama, perkawinan laki-laki warga negara asing beragama Islam melakukan perkawinan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang beragama bukan Islam, kemudian berpindah agama menjadi pemeluk Islam, sebelum melangsungkan perkawinan. Setelah mereka menikah yang diselenggarakan di negara asal suami, beberapa tahun kemudian isteri kembali ke Indonesia, ia berpindah agama lagi menjadi pemeluk agama asal, agama bukan Islam. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan. 337 Suami WNA Islam mengajukan permohonan cerai talak ke Pegadilan Agama di Indonesia, dengan alasan isteri murtad, disertai dengan permohonan hak asuh atas anak perempuan yang beragama Islam oleh suami (ayah kandung yang sah). Ketika itu, anak belum berusia 12 tahun, sehingga ia belum berhak memilih orang tua yang akan memelihara dirinya. berdasarkan Pasal 105 KHI. Meskipun Pasal 105 KHI menentukan hak memelihara anak (hadhanah) ada pada ibu, sebelum anak berusia 12 tahun, namun demi kepentingan anak secara ruhaniah yang dilandasi keagamaan, yang mana anak itu beragama Islam, maka memang sepatutnya hak pemeliharaan anak (hadhanah) ada pada ayahnya yang beragama Islam. Menurut hukum Islam, dalam KHI Pasal 172 bahwa agama anak mengikuti agama Ayah. Dengan demikian, agama anak tersebut adalah beragama Islam. Apabila ayahnya meninggal dunia, anak tersebut dapat menjadi ahli waris ayahnya. Pengadilan Agama setempat mengabulkan permohonan cerai talak suami dan menetapkan hak asuh ada pada ayah beragama Islam. Bekas isteri tidak menyerahkan hak asuh anak kepada bekas suami. Ia memelihara anak dan mendidik anak di Sekolah Dasar milik Yayasan dari Agama Bukan Islam. Bekas suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan bekas Isteri melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri setempat mengabulkan gugatan bekas suami, namun bekas isteri tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri. Bekas suami melaporkan perkara tersebut ke Kepolisian setempat dengan alasan pelanggaran terhadap Pasal 76B UU Perlindungan Anak dan Pasal 330 KUHP karena bekas Isteri tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan ayah kandungnya yang beragama Islam. Hingga saat ini kasus tersebut belum selesai. Kedua, kasus lainnya, serupa dengan kasus pertama. Laki-laki Islam menikah dengan perempuan Islam, yang semula beragama bukan Islam. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah perkawinan mereka berjalan sekitar tiga tahun, isteri kemudian berpindah agama lagi menjadi pemeluk agama semula, bukan Islam. Suami mengajukan permohonan cerai talak dan hak asuh atas anak ke Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan suami dan menetapkan hak asuh anak kepada suami (ayah kandung yang sah). Penyelesaian perkara sampai tingkat kasasi. Mahkamah Agung memutuskan 338 dengan menguatkan keputusan Pengadilan Agama. Namun, bekas isteri tetap tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, hingga saat jawaban ini ditulis. Sekarang sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian setempat. Bekas isteri tidak pernah bersedia mempertemukan anak perempuannya dengan ayah kandungnya (bekas suami). Info yang diterima bekas suami, nama anak tersebut, semula nama yang mengindikasikan sebagai pemeluk agama Islam, diubah dengan nama yang mengindikasikan pemeluk agama selain Islam, tanpa pemberitahuan kepada ayah kandungnya yang sah atau bekas suami. Anak tersebut dididik oleh bekas isterinya (ibu kandung) dengan pendidikan agama yang dianut bekas isteri dan sering dibawa beribadah ke tempat peribadatan yang dianut bekas isteri. Bekas suami melaporkan ke Kepolisian setempat dengan alasan Pasal 330 KUHP dan Pasal 76B UU Perlindungan Anak, dan kini sedang ditangani Kepolisian setempat. Apabila anak tersebut dewasa dan akan menikah, jika anak tersebut beragama Islam, maka ayah kandungnya yang sah berhak menjadi wali nikah. Akan tetapi jika anak tersebut beragama bukan Islam, maka ayah kandung tidak berkewajiban menjalankan ketentuan hukum perkawinan agama yang dianut anak perempuannya yang beragama bukan Islam. Apabila ayah Islam itu meninggal dunia, maka anak yang telah dipindahkan agamanya oleh ibunya menjadi pemeluk agama bukan Islam, maka anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Anak yang bukan Islam tersebut, menurut Ahli berdasakan penelitian yang Ahli lakukan pada tahun 1995 – awal 2000, hanya dapat menerima bagian harta peninggalan ayah kandungnya yang Islam, berdasarkan wasiat, atau wasiat wajibah, atau hibah berdasarkan Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII.MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. 3. Pengertian Perkawinan Yang Sah menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) Pengertian perkawinan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) yang menentukan “setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (Vide Pasal 28B ayat (1) UUD 1945). Yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) harus dihubungkan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 Pasal 339 28I ayat (1), UUD 1945 Pasal 28E ayat (1). UUD 1945 Pasal 29 menjadi dasar hukum dari pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilandasi oleh pelaksanaan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pula. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menenukan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam terdapat ketentuan lanjutan dari UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yaitu terdapat dalam KHI Pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaalizhan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan, menurut KHI Pasal 3 ialah untuk mewujudkan perkawinan dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 KHI). Dalam melaksanakan perkawinan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta tercapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, harus dilandasi perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut KHI Pasal 4 ialah pekawinan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan menurut hukum agama Islam ialah perjanjian yang kuat atau mitsaaqan ghaalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran surah Ar- Rum ayat 21. B. Jawaban Ahli atas pertanyaan dari Pemohon 1. Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama dengan Negara Lain Ketentuan hukum perkawinan di suatu negara tergantung kepada sistem politik hukum masing-masing negara. Di Malaysia, juga dalam Undang-Undang 340 Dasar (Perlembagaan Persekutuan) Pasal 3 ayat (1) ditentukan agama Islam adalah agama resmi negara. Penduduk yang beragama Islam di Malaysia bejumlah 61,3%, bukan 99% seperti di Tunisia. Penerapan hukum Islam bagi orang Islam di Malaysia berdasarkan Hukum Keluarga Islam yang dibentuk oleh negara bagian masing- masing, contoh “Enakmen Undang-Undang Keluarga (Negeri Selangor) 2003”. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Keluarga Islam tersebut ditentukan bahwa (1) Tiada seseorang boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah, Ayat (2) Tiada seorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam. Artinya bagi laki-laki Islam dapat menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Ahli melakukan wawancara dengan Ketua Mahkamah Syariah di Negara Bagian Kelantan, Malaysia, YB Dato’ Haji Daud Bin Muhammad, pada tahun 2007, mengenai penerapan Pasal 10 Hukum Keluarga Islam. Ketentuan Hukum Keluarga Islam di negara bagian Kelantan pun sama seperti Hukum Keluarga Islam Selangor. Menurut Ketua Mahkamah Syariah Negeri Kelantan, bahwa di Malaysia tidak pernah terjadi perkawinan beda agama, karena syarat perempuan Kitabiyah itu harus benar-benar keturunan dari nenek moyangnya beragama Nasrani atau Yahudi, bukan perempuan pemeluk Nasrani atau Yahudi karena pindah agama dari agama lain ke agama Nasrani atau Yahudi. Selain itu, di Malaysia, orang Islam itu dilarang murtad, baik untuk sekedar melangsungkan perkawinan atau karena hendak berpindah agama. Jika ada orang Islam yang murtad, atau keluar dari agama Islam, kena ancaman hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya untuk orang Islam. (Vide Enakmen 13 Tahun 2015 Enakmen Kanun Jinayah Syariah (II) 1993 (2015), Seksyen 23. Irtidad atau riddah; Enakmen Kesalahan (Syariah) (Negeri Melaka) 1991, Seksyen 66 (1) ). Jadi, walaupun di suatu negara tidak dilarang perkawinan beda agama bagi laki-laki Islam dengan perempuan Kitabiyah, seperti di Malaysia, akan tetapi pelaksanaannya sulit diterapkan. Hukum yang wajib diikuti oleh orang Islam ialah ketentuan hukum agama Islam, bukan ketentuan hukum hasil pemikiran manusia yang belum tentu sesuai dengan hukum agama Islam, atau bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum yang membolehkan perempuan Islam menikah dengan laki-laki bukan Islam. 341 Bagi orang Islam tidak wajib mengikuti ketentuan produk hukum yang dibuat negara (hukum buatan manusia, the man-made law), apabila hukum tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Ini yang disebut teori Neo Receptio A Contrario, teori hukum yang Ahli temukan. Kewajiban orang Islam adalah taat kepada ketentuan Allah dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw, sebagaimana ditentukan dalam surah An-Nisa ayat 59. Orang Islam wajib patuh kepada ketentuan yang dibuat oleh manusia atau lembaga yang berwenang, ulil-amri (penguasa dan/atau ulama), apabila ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contoh ketentuan yang harus dipatuhi, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut sesuai dengan hukum Islam, walaupun pencatatan perkawinan bukan sebagai penentu sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia atau penduduk di Indonesia yang melakukan perkawinan, karena bermaslahat. Contoh ketentuan yang tidak wajib diikuti, KUHP Pasal 292 melarang dan menghukum setiap orang yang melakukan percabulan sejenis dengan orang belum dewasa (belum 18 tahun). Sedangkan perbuatan percabulan sejenis yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama dewasa, minimal telah berusia 18 tahun, tidak ditentukan hukuman apapun, artinya tidak dilarang melakukan homoseksual, baik gay maupun lesbian, atau biseksual. Karena itu peristiwa perbuatan hubungan sejenis kelamin, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat perkawinan maupun orang tidak terikat perkawinan, tidak dapat dikenakan hukuman apapun. Akan tetapi bagi orang Islam, perbuatan homoseksual tersebut adalah perbuatan pidana. Karena itu, meskipun homoskesual yang dilakukan oleh orang sama-sama dewasa tidak dilarang KUHP, bagi oramg Islam tetap haram hukumnya. Karena syari’ah Islam melarang homoseksual sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran surah Asy-Syu’ara ayat 165 - ayat 166. Demikian pula terhadap larangan perkawinan beda agama, yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam dan dimuat dalam UU Perkawinan Pasal 8 huruf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. 342 2. Keberlakuan Fatwa MUI bagi Orang Islam Keberlakuan Fatwa MUI memang bukan termasuk urutan hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Akan tetapi, Fatwa MUI dapat dijadikan sumber hukum bagi para penegak hukum atau masyarakat yang memerlukan, keberlakuannya (Fatwa MUI) tidak terbatas pada orang MUI saja. Contoh, pada permohonan penetapan ganti jenis kelamin di salah satu Pengadilan Negeri. Hakim yang menangani perkara tersebut menerapkan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Percabulan dalam memutus perkara tersebut. Alasannya, karena pemohon beragama Islam, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Fatwa MUI, menurut Ahli, termasuk penetapan hukum berdasarkan ijma’ lokal Indonesia. Hakim dalam menggunakan Fatwa MUI berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Vide Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Apabila ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban mematuhi Fatwa MUI bagi orang bukan dari MUI, menurut saya pendapat itu tidak benar. Fatwa MUI itu berlaku bagi semua orang yang beragama Islam di Indonesia. Fatwa MUI bukan hanya untuk orang MUI, tetapi untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi Fatwa MUI yang berkaitan dengan hal yang haram Fatwa MUI yang bemaslahat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Misal Fatwa tentang Larangan Nikah Mut’ah, tanggal 25 Oktober 1977 adalah fatwa perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dihasilkan dari nikah mut’ah, selain nikah mut’ah itu sendiri haram hukumnya. Kedua, Fatwa MUI yang bermaslahat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, antara lain Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, itu berlaku untuk semua orang Islam di Indonesia, tidak terbatas untuk orang MUI saja, bahkan bermanfaat bagi orang yang tidak memeluk agama Islam sekalipun, agar terhindar dari penularan atau tertularnya Covid-19. Meskipun tidak ada sanksi bagi orang Islam yang melanggar Fatwa MUI, namun ada kewajiban akhlak dan moral Islam bagi orang Islam untuk mematuhinya dan wajib patuh, apabila fatwa hukumnya berupa haram. Apabila Fatwa MUI bersangkutan dilanggar, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. 343 Hal kepatuhan kepada hukum Islam itu memang terpulang kepada keimanan setiap orang Islam, terhadap agama yang dipeluknya, bagi orang Islam tergantung kadar keimanan diri terhadap ajaran Islam dan hukum Islam. Dalam agama Islam, akidah, keimanan itu sebagai dasar, fondasi yang harus kokoh. Dalam agama Islam terdapat hukum Islam (syariah Islam) sebagai bagian dari agama Islam, yang di dalamya terdapat hukum perkawinan Islam yang wajib dipatuhi oleh orang Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia, yang bukan negara agama tertentu, tentu wajib sesuai dengan Pancasila, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Karena itu, di Indonesia, bagi laki-laki Islam atau perempuan Islam yang melakukan perkawinan beda agama, meskipun menurut KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 dilarang dan hukumnya haram, maka perkawinannya tidak sah, namun terhadap pelaku perkawinan beda agama itu tidak dikenakan hukuman apapun karena tidak ada ketentuan hukuman atau sanksi. Yang dapat dilakukan adalah secara keperdataan saja, yaitu pembatalan perkawinan. Dalam pelaksanaan hukum Islam, disinilah perlu KEIMANAN yang KOKOH dan KESADARAN yang TINGGI akan kewajiban diri sebagai manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu kewajiban asasi manusia bagi diri sendiri, kewajiban asasi manusia menghormati hak asasi manusia orang lain, termasuk kewajiban orang Islam memiliki kewajiban asasi manusia menghormati hak asasi manusia orang lain yang beragama selain agama Islam di Indonesia, dan sebaliknya. Orang yang beragama selain agama Islam memiliki kewajiban asasi manusia menghormati hak asasi manusia orang yang beragama Islam. (Vide UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) juncto UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 dan Pasal 70). 3. Larangan Perkawinan Beda Agama Pemohon mengumpamakan, bahwa kewajiban patuh pada agama itu urusan pribadi, dengan mencontohkan orang Islam makan babi. Menurut Pemohon, itu urusan pribadi, meskipun babi adalah haram dimakan oleh orang Islam. Menurut Ahli, Negara memang tidak mengatur tentang larangan makan bagi orang Islam di Indonesia. Tetapi Negara sudah membuat UU No. 33 Tahun 2014 344 tentang Jaminan Produk Halal, untuk melindungi orang Islam agar tidak memakan makanan yang tidak halal atau haram, seperti babi. Negara Republik Indonesia juga tidak mengatur urusan shalat dan puasa seseorang beragama Islam, berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia terdapat ketentuan hukuman bagi orang laki-laki Islam yang tidak menjalankan ibadah shalat Jum’at tanpa alasan, selama tiga pekan berturut-turut, diancam dengan hukuman denda paling banyak lima ribu ringgit atau hukuman penjara paling lama enam bulan atau kedua-dua hukuman tersebut. (Vide Pasal 14 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan),1997 [Akta 559]). Itu contoh Negara yang mengatur dan menentukan hukuman bagi orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah mahdhah, seperti shalat. Artinya, tidak semua negara harus sekuler, yang memisahkan negara dengan agama. Agama Islam mengatur tentang larangan makan babi bagi orang Islam dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan surah An-Nahl ayat 15. Jika ada orang Islam yang sudah berani menentang atau melawan atau menolak hukum agama yang dipeluknya, atau orang yang beragama selain Islam yang berani menentang atau melawan atau menolak hukum agama yang dipeluknya, hukum Tuhan, lalu akan bagaimana ia dapat patuh dalam menyelenggarakan kehidupan berdasarkan hukum buatan manusia. Menurut Ahli, akibat melakukan perkawinan beda agama tidak sama dengan akibat makan babi, walaupun sama-sama dilarang, haram. Makan babi bagi orang Islam yang memakannya berakibat kepada diri pribadinya sendiri, rasa berdosa, sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon. Sedangkan orang melakukan perkawinan bukan sekedar urusan pribadi murni tanpa berdampak kepada manusia lain dalam keluarga maupun masyarakat. Perkawinan berdampak pada terbentuknya hubungan antar-individu yang melakukan perkawinan, antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Perkawinan juga berdampak terhadap terbentuknya rumah tangga atau keluarga, berdampak terhadap hukum kekeluargaan, berdampak terhadap hubungan kemasyarakatan, bahkan administrasi kenegaraan atau pemerintahan, demi tertibnya tatanan masyarakat. Melalui ketertiban administrasi yang diselenggarakan oleh negara, dapat diketahui hubungan hukum antara penduduk yang satu dengan penduduk lainnya, baik dalam ikatan kekeluargaan maupun kemasyarakatan. Siapa yang halal dinikahi, dan siapa yang haram dinikahi, sebagai akibat adanya hubungan perkawinan, siapa yang 345 berhak menjadi ahli waris, dan siapa yang tidak berhak menjadi ahli waris. Kesemuanya itu berpengaruh terhadap perbuatan hukum lainnya. Orang Islam yang makan babi, secara norma yuridis tertulis memang tidak ada ketentuan larangannya dan sanksinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, kewajiban orang Islam menaati perintah agama dan kewajiban menaati perintah untuk “tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama”, tidak dapat dibatalkan atau dihapus oleh tidak adanya sanksi atau ketiadaan sanksi negara atau pemerintah secara tertulis, sehingga hukum Islam yang haram dimaknai “kebolehan” atau “halal” melakukan perbuatan haram. Contoh, KUHP Pasal 284 menentukan larangan zina dan menentukan hukuman hanya bagi laki-laki terikat perkawinan dengan perempuan bukan isterinya atau perempuan terikat perkawinan dengan laki-laki bukan suaminya. Lalu, ketentuan Pasal 284 KUHP karena asas legalitas, ketentuan itu dimaknai bagi laki- laki Islam dan perempuan Islam yang berstatus bujang, gadis, janda, duda diperbolehkan melakukan zina. Tidak demikian memaknainya! Kewajiban menaati perintah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas perbuatan yang dilarang atau perbuatan haram, tidak dapat dihapus oleh ketiadaan ketentuan hukum secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun fornication (zina ghairu muhshan dan ghairu mushhanah) tidak dilarang KUHP Pasal 284, namun kepatuhan orang Islam terhadap hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 tidak berubah, tetap berlaku, meskipun tidak dapat dikenakan hukuman karena faktor asas legalitas sebagai kewenangan negara untuk membentuknya. Ini yang disebut dengan teori Neo Receptio A Contrario, teori hukum temuan Ahli, bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Hukum Adat dan/atau hukum Barat (hukum buatan manusia) dapat berlaku, apabila tidak betentangan dengan hukum Islam. 4. Tafsir Ulama terhadap Al-Quran yang Melarang Perkawinan Beda Agama Menurut Ahli, tafsir ulama terhadap Q.S Al-Maidah ayat 5 tidak ada yang berbeda secara mutlak atau ekstrim. Pembolehan perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlil Kitab, disertai dengan syarat yang ketat, karena agama itu bukan untuk disepelekan, bukan untuk dikhianati oleh para pemeluknya. M. Quraish Shihab dan HAMKA menafsirkan Al-Quran surah Al- Maidah ayat 5 sebagai berikut. 346 M. Quraish Shihab menafsirkan Al-Quran surah al-Maidah ayat 5, bahwa surah tersebut menunjukkan bahwa izin (menikah dengan perempuan Ahlul-Kitab) bertujuan untuk “menampakkan kesempurnaan Islam” serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan suami terhadap para isteri penganut agama Yahudi dan Nasrani, dan izin ini adalah sebagai jalan keluar bagi kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum Muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Namun, perempuan Muslimah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non- Muslim, baik Ahlul Kitab lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka, kaum musyrikin, tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Menurut M. Quraish Shihab, mengemukakan, bahwa kecenderungan larangan perkawinan demi kemaslahatan antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul-Kitab paling tidak hukumnya makruh itu bukan ditujukan untuk perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki Ahlul-Kitab. Alasannya, karena perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki Ahlul-Kitab secara tegas dan pasti dilarang dan “haram” hukumnya. HAMKA menafsirkan Al-Quran surah al-Maidah ayat 5, bahwa Orang yang beriman, niscaya, pasti, tidak pernah berubah, bahwa dalam diri orang beriman telah ada sinar tauhid, dan tidak dikhawatirkan akan goyah imannya, karena ia berbeda agama dengan agama isterinya. Laki-laki Muslim akan tetap memberikan contoh yang baik dalam kesalihannya, ketaatan kepada Allah, beribadah dan bersilaturahim, dan laki-laki sebagai suami akan menjadi teladan yang baik bagi isterinya. Pemahaman terhadap surah al-Maidah ayat 5 ini bagi laki-laki Muslim yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan. Alasan bagi laki-laki Muslim yang lemah iman keizinan ini tidak diberikan ialah karena laki-laki Muslim yang lemah iman ibarat “tukang pancing akan dilarikan ikan.” Saya, Ahli, meyakini, para Mufassirin tersebut adalah orang-orang yang padat dengan berbagai ilmu, tidak sembarangan dalam memberikan tafsiran, tidak asal-asalan. Dan Ahli pun meyakini bahwa para Mufassirin itu tidak pernah akan setuju apabila akibat perkawinan beda agama antara laki-laki Islam dengan perempuan Ahlul Kitab itu membolehkan orang Islam menjadi murtad. Karena murtad adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, antara lain dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu sendiri. 347 5. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagi sumber hukum materiil maupun formil bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, melihat dari dasar hukum “Mengingat” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah UUD 1945, Bab III: Kekuasaan Negara Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (1) menentukan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 berhak untuk mengeluarkan Instruksi Presiden saat itu (tahun 1991), meskipun Instruksi Presiden tidak ada dalam urutan peraturan perundang-undangan saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya rakyat yang beragama Islam, di Pengadilan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsbalad 1885 No. 152 yang hingga kini dan yang akan datang tetap berdiri, para Hakim menggunakan berbagai kitab fikih, selain yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Undang-undang peradilan agama setelah kemerdekaan Republik Indonesia baru dibentuk pada 29 Desember 1989 melalui UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelumnya, para Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan Keputusan atas perkara yang diajukan, bersumberkan kepada berbagai kitab fikih. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai Pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukan, khususnya rakyat beragama Islam dipermudah mencari sumber hukum bagi permasalahan yang dihadapi. Meskipun telah ada Kompilasi Hukum Islam, dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah saat ini, Kompilasi Hukum Islam bukan satu-satunya sumber hukum Islam, tetapi sumber utama Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw, dan kitab-kitab fikih lainnya tetap digunakan. Kompilasi Hukum Islam sebagai “Pedoman” bagi rakyat beragama Islam yang mencari keadilan, dapat memakai KHI sebagai sumber hukum atau dasar hukum perkara yang diajukannya. Keberadaan KHI saat ini sudah berlaku selama 31 (tiga puluh satu) tahun, beserta perkembangan hukumnya melalui yurisprudensi maupun berdasarkan pemikiran para pakar hukum Islam melalui kajian akademik maupun keterangan sebagai Ahli di Pengadilan, dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 348 atau dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dengan adanya KHI, rakyat tidak ada yang dirugikan oleh kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum di Indonesia, termasuk rakyat yang tidak beragama Islam dalam memperjuangkan haknya, khususnya terkait dengan harta peninggalan dari Pewaris yang beragama Islam sehubungan dengan berlakunya asas personalitas Keislaman. Perkembangan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari Buku II “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,” Edisi Revisi, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2013, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tanggal 4 April 2006 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012.KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV), tanggal 5 Februari 2007. Perkawinan beda agama, menurut hukum Islam, mengakibatkan hapusnya hak-hak tertentu bagi anak hasil perkawinan beda agama, ia kehilangan hubungan nasab dengan laki-laki pemilik sperma yang menjadi ayah biologisnya. Di bidang materiil (ekonomi, harta) antara mereka tidak dapat saling mewaris. Jika yang dilahirkan itu anak perempuan, maka anak perempuan hasil perkawinan beda agama itu, jika ia beragama Islam dan akan menikah kelak, maka ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali nikah. Larangan perkawinan beda agama bagi orang Islam, seolah-olah namanya seperti bukan kegentingan yang memaksa, karena dinilai sebagai kepentingan individu, personal, yang tidak mengganggu hubungan keluarga, hubungan kekeluargaan dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Akan tetapi dilihat dari aspek spiritual keagamaan, aspek Ketuhanan, aspek sila pertama dan utama dari Pancasila, sila yang menjiwai sila-sila lainnya, yaitu sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, khususnya bagi orang yang beragama Islam, akibat perkawinan beda agama ini mengganggu, terutama dalam pengamalan akidah sebagai fondasi beragama Islam dan pengamalan syari’ah Islam. Khususnya bidang mu’amalah tentang hukum perkawinan. 349 Asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus digunakan dalam setiap Keputusan Pengadilan berdasakan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II: Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) menentukan “Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pasal 2 ayat (2) menentukan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.” Bahkan dalam UU Peradilan Agama, Pasal 57 ditentukan irah-irah khusus yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal 57 ayat (1) menentukan “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Pasal 57 ayat (2) menentukan “Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Lalu, bagaimana rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud, apabila larangan hukum perkawinan itu sendiri sudah dilanggar oleh pelaku perkawinan beda agama, khususnya hukum agama yang berlaku bagi orang Islam. Karena itulah, di bidang hukum perkawinan, memerlukan bantuan kekuasaan negara dalam membentuknya, sehubungan dengan berbagai agama (UUD 1945 Pasal 28E ayat (1)) dan berbagai aliran kepercayaan (UUD 1945 Pasal 28E ayat (2)) yang berlaku di Indonesia. Karena itu, demi keadilan dan demi kemaslahatan bagi semua pihak, baik orang Islam maupun orang bukan Islam, larangan perkawinan beda agama yang diatur dalam KHI Pasal 40 huruf c, Pasal 44 juncto Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah tidak melanggar hak asasi manusia siapapun. Tidak melanggar hak asasi manusia karena melaksanakan perintah untuk tidak melakukan perkawinan beda agama adalah pelaksanaan dari hak beragama, hak beribadat. Hak beragama, hak beribadat dalam pengertian ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah harus diutamakan, karena hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Kewajiban asasi manusia untuk menghormati hak asasi manusia lainnya di bidang hak beragama harus diutamakan dibandingkan dengan rasa keadilan ciptaan manusia yang belum tentu adil. 350 6. Kata Kemerdekaan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menentukan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata “kemerdekaan” memeluk agama dan beribadat menurut masing-masing agamanya adalah: (i) tiap-tiap orang merdeka untuk memeluk agama yang dipeluknya; (ii) tiap-tiap orang merdeka untuk beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Makna “tiap- tiap orang merdeka beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu, (a) tiap-tiap orang merdeka menjalankan perintah yang ditentukan agamanya masing-masing; (b) tiap-tiap orang merdeka untuk menjalankan perintah untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan masing- masing agamanya. Bagi orang Islam merdeka untuk menjalankan perintah untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan agama Islam, antara lain, perintah untuk tidak melaksanakan larangan perkawinan beda agama. Jadi, makna “kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” wajib disertai dengan tanggung jawab dengan melaksanakan segala peraturan dalam ajaran masing-masing agamanya, bukan “kemerdekaan tanpa batas”. Itu makna “kemerdekaan” memeluk agama dan beribadat menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). 7. Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) Mengenai perkawinan beda agama yang menggunakan landasan hukum ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) atau disingkat GHR, berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan perkawinan beda agama yang ditentukan dalam Peraturan Perkawinan Campuran yang diatur dalam Pasal 1 Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158: bahwa “Yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” 351 Yang dimaksud perkawinan campuran menurut Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran, adalah, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum agama yang berbeda. Setelah UU Perkawinan berlaku, yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu hanya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki kewarganegarraan yang berbeda, yang salah seorang calon mempelai berkewarganegaraan Indonesia dan calon mempelai lainnya berkewarganegaraan asing, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bagian Ketiga tentang Perkawinan Campuran, Pasal 57, bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” (Vide Pasal 57 UU Perkawinan). Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilangsungkan dengan menggunakan ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) adalah tidak tepat. Khususnya bagi orang Islam, keberlakuan setiap hukum buatan manusia (the man-made law) yang tidak sesuai dengan hukum Islam, bagi orang Islam tidak wajib mengikuti, bahkan wajib ditinggalkan, karena bagi orang Islam berlaku teori Neo Receptio A Contrario yang di dalamnya tercakup teori Receptio A Contrario dan teori Harmonisasi Syariah Islam dengan hukum buatan manusia (the man-made law). UU Perkawinan telah menentukan larangan perkawinan dalam Pasal 8. Larangan perkawinan beda agama bagi orang yang agamanya melarang pemeluk agamanya melakukan perkawinan beda agama, seperti agama Islam, terdapat dalam Pasal 8 huruf f. Khusus bagi orang Islam, penerapan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 57, yaitu terbatas pada perkawinan campuran karena berbeda kewarganegaraan, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Karena itu, ketentuan perkawinan campuran dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) seluruhnya dicabut. 352 UU Perkawinan Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. (Vide Pasal 66 UU Perkawinan). 3. Hafid Abbas 1) Pendahuluan Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dewan Pimpinan MUI atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir di Sidang MK ini, memberikan kesaksian dan pertimbangan- pertimbangan ilmiah sebagai Saksi Ahli dari aspek hak asasi manusia atas permohonan Sdr E Ramos Petege, WNI beralamat di Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai, Papua, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon mengajukan gugatan untuk pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon adalah WNI yang memeluk agama Khatolik yang hendak melangsungkan perkawinannya dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon pasangannya selama tiga tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak 353 memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan. Atas kasus ini, berikut ini dikemukakan sejumlah argumentasi ilmiah dan bukti-bukti historis dan empiris dari perspektif HAM yang menunjukkan esensi persoalan perkawinan beda agama. 2) Polarisasi Teori dan Praksis HAM di berabagi Belahan Dunia Pertama, dari perspektif konsep, teori dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan asas universalitas versus asas relativitas HAM. Mereka yang menganut pandangan HAM yang bersifat universal menyatakan bahwa HAM adalah bagian integral dari eksistensi dan keberadaan manusia yang terbebas dari dimensi ruang dan waktu. Masyarakat Barat umumnya menganut paham ini karena ciri kehidupan masyarakatnya lebih rasional, individualistik dan materialistik. Hak-hak sipil dan politik individulah yang terlihat lebih dominan dan hak-hak lainnya lebih bersifat kompelementer. Dalam urusan perkawinan misalnya, di dunia Barat, hak perkawinan dinilai sebagai ranah hak pribadi yang melekat pada setiap individu yang tidak mempersoalkan perbedaan agama. Atas nama HAM, bahkan saat ini, sudah terdapat 27 negara yang memperbolehkan warganya kawin dengan sesama jenis, laki-laki kawin dengan sesama laki-laki atau perempuan kawin dengan sesama perempuan. Tidak ada larangan sama sekali perkawinan itu dihambat dengan alasan beda agama. Di Belanda, misalnya, kawin dengan sesama jenis sudah diperbolehkan oleh undang-undangnya sejak 2000, Belgia (2003), Spanyol dan Kanada (2005), Norwegia (2008), Swedia (2009), AS (2015), dst. Angka ini kelihatannya terus bertambah. Atas nama HAM, di AS sebagai contoh, pada 1977, sudah terdapat 11% dari seluruh jumlah kelahiran penduduknya adalah hasil dari hubungan bebas, dan angka ini terus meningkat dan mencapai 25% pada 2017, atau satu dari empat keluarga di negara ini hidup dengan hubungan bebas, tanpa ikatan perkawinan. Bahkan di Swedia, angkanya telihat jauh lebih tinggi lagi, mencapai 54,4% jumlah seluruh kelahiran anak dari hubungan bebas (2018). Sedangkan rata-rata seluruh negara Uni Eropah hanya berkisar 40%. 354 Akibatnya, dalam hal pemberian nama anak di Swedia terlihat agak merepotkan di pencatatan sipil. Jika dalam waktu tiga bulan sejak kelahiran anak, nama ayahnya belum diketahui, karena kemungkinan hubungan bebas itu dijalin dengan lebih dari satu laki-laki, maka nama kedua anak yang lahir itu mengikuti nama kedua dari Ibu yang melahirkannya. Karenanya, di negara-negara Scandinavia, apabila ada orang yang bertanya kepada seorang anak siapa nama ayahmu, pertanyaan itu dinilai tidak sopan. Begitulah corak paandangan HAM di dunia Barat yang berhaluan politik kaptalis yang mengedepankan hak-hak individu yang berdimensi hak sipil dan politik. Sebaliknya, di negara-negara yang berhaluan politik sosialis, corak perkembangan HAM-nya lebih didominasi oleh kepentingan kolektif masyarakatnya. Hak-hak individu seringkali dikorbankan jika berbenturan dengan kepentingan kolektif yang lebih terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembantaian pemerintah China kepada para demonstran, mahasiswa dan buruh yang prodemokrasi pada 4 Juni 1989 diperkirakan CIA AS telah menewaskan sekitar 7000 orang meski Palang Merah China hanya menyebutkan 2600 orang meninggal. Bagi China, pembantaian keji yang tidak berperikemanusiaan itu dinilainya bukan pelanggaran HAM karena dianggap mereka telah mengganggu kepentingan seluruh penduduknya yang sudah berjumlah lebih satu miliar jiwa. Kehidupan pribadi setiap warganya seringkali dibatasi termasuk dalam urusan perkawinan. Pada Desember 2018, Kementerian urusan Sipil China (Ministry of Civil Affairs), Huang Shuxian mengeluarkan satu keputusan bahwa pada setiap perkawinan, diwajibkan “mengintegrasikan nilai-nilai dasar paham sosialis dan keunggulan nila-nilai budaya China dalam membangun keluarga” dan “melaksanakan pemikiran-pemikiran penting Xi Jinping tentang sosialisme bercirikhas China, khususnya dalam membangun keluarga. Jika ditemukan terdapat perkawinan yang tidak mengikuti aturan itu maka perkawinan itu dibatalkan. Begitu juga di lingkup ASEAN, isu HAM yang bersifat universal masih belum mendapat tempat di seluruh negara anggota ASEAN. Bahkan, Singapura di era kepemimpinan Lee Kuan Yew dan Malaysia di era Mahathir Muhammad, HAM yang universal itu dinilai sebagai hambatan memajukan negaranya. Begitu juga Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam yang didukung oleh China melihat HAM 355 sebagai hambatan pembangunan ekonominya. Meski ASEAN saat ini sudah memiliki The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), isu HAM masih tetap diliputi beragam paradoks. Karenanya, untuk menghindari konfrontasi dan membangun “trust” untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, di lingkup ASEAN dikenal istilah, the ASEAN Way. Di Thailand, meski hubungan seks antara sesama jenis sudah diperbolehkan sejak 1956, tetapi memperbolehkan perkawinan sesama jenis masih dalam proses untuk diundangkan. Bangkok Post melaporkan bahwa pada 20 Juni lalu, Parlemen Thailand sudah menyetujui RUU tersebut untuk diundangkan. Kedua, dari perspektif historis, konsep, teori dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan lintasan sejarah dan fase-fase perkembangan HAM itu sendiri. Pembagian HAM atas tiga generasi pertama kali diungkapkan oleh Karel Vasak dari the International Institute of Human Rights in Strasbourg, pada awal November 1977. Sebenarnya, pembagian itu diilhami frasa Revolusi Prancis 1848, Liberté, égalité, fraternité, (Kebebasan, keadilan, persaudaraan), dan dari Piagam Hak Fundamental Uni Eropa seperti berikut: Hak generasi pertama. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik, seperti: hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, hak kebebasan beragama, hak untuk kawin, dst. Hak-hak ini diadopsi dari Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis pada abad ke-18. Hak-hak ini telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 hingga 21 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada 16 Desember 1966 yang mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Hak generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena hak ini muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh Revolusi Industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan, dst. Lingkup hak-hak ini juga terlihat pada DUHAM yang kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan 356 Budaya yang juga ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada 16 Desember 1966 yang mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Di era Orde Baru, aspek hak-hak ini terlihat lebih maju dibanding dengan hak- hak sipil dan politik. Hak generasi ketiga. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai "soft law" dalam hukum internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk dikenal karena menjamin hak-hak semacam ini di dalam Pasal 20, 21, 22, dan 24. Hak asasi manusia generasi ketiga dikenal sebagai hak asasi manusia Solidaritas, yaitu hak yang mencoba melampaui kerangka hak individu untuk fokus pada konsep kolektif, seperti komunitas. Namun, istilah ini sebagian besar tetap tidak resmi. Ketiga, dari perspektif hubungan internasional, konsep, teori dan praksis HAM, para ilmuwan seringkali mengaitkannya dengan polarisasi corak kemajuan ekonomi dan idiologi politik satu negara atau kelompok negara. Polarisasi pertama adalah manusia yang hidup di dunia pertama yang umumnya berada di AS, Eropa Barat dan negara-negara Scandinavia. Sumber-sumber ekonominya relatif lebih maju dibanding di belahan bumi lainnya. Jumlah penduduknya relatif lebih kecil dan bahkan di negara-negara Scandinavia, tingkat pertumbuhannya di bawah nol. Pola hidup warga masyarakatnya cenderung lebih individualistik, lebih rasional, lebih materialistik dan mempunyai hubungan yang longgar dengan kehidupan kolektifnya. Dari sudut pandang ini, mereka memprioritaskan pemajuan dan perlindungan hak- hak sipil dan politik. Kebebasan individu lebih dominan dan di atas segala-galanya. Polarisasi kedua adalah pola perilaku kehidupan masyarakat di belahan dunia kedua yakni di negara-negara sosialis, seperti China, Cuba, Eropa Timur, dan Uni Soviet sebelum terjadi disintegrasi dan rubuhnya tembok Berlin. Penduduknya berjumlah relatif besar dengan sumber daya ekonomi yang relatif terbatas memaksa pola kehidupan masyarakatnya membatasi kebebasan individu. Masyarakat di dunia sosialis ini yang dipentingkan adalah pemajuan dan perlindungan hak-hak kolektifnya. 357 Selanjutnya, polarisasi ketiga adalah negara atau kelompok negara yang tidak mempertentangkan di antara keduanya. Polarisasi ini terlihat jelas pada saat diselenggarakannya KTT Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang melahirkan Dasa Sila Bandung. Dunia pertama adalah negara-negara kapitalis, dan dunia kedua adalah dunia sosialis. Indonesia dalam pandangan Bung Hatta mendayung di antara dua kutub, tidak dipertentangkan antara keduanya, melainkan memetik nilai-nilai yang positif dari dunia satu dan memetik pula yang positif dari dunia kedua. Itulah sesungguhnya yang mengkristal dalam bingkai kelima sila Pancasila. Bagi Indonesia, pilihannya, adalah yang ketiga, bukan yang pertama dan bukan pula yang kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab (just and civilized humanity) misalnya mempunyai makna yang lebih dalam dibanding dengan HAM karena yang ditonjolkan adalah peningkatan harkat dan martabat manusia (dignity) yang berpijak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan kepentingan individu dan kelompok. Hak asasi hanya dapat dipenuhi jika dipenuhi pula kewajiban asasi. Semangatnya sesungguhnya adalah rights to development yang baru dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1986. Ketiga polarisasi itu membawa pengaruh yang amat signifikan atas pemajuan dan perlindungan hak atas perkawinan bagi setiap warga yang amat beragam di setiap negara atau bangsa di seluruh dunia. Hak Atas Perkawinan dalam Deklarasi Kairo Keempat, bagaimana dengan pandangan Islam terhadap HAM? Kelihatannya, terdapat dua polarisasi pandangan Islam terhadap universalisme HAM seperti yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM. Pertama, ada yang menilai bahwa DUHAM dengan seluruh pasal-pasalnya sungguh bertentangan dengan syariat Islam yang merupakan sistem nilai dan hukum dalam ajaran Islam. Kedua, ada pula yang menilai bahwa sebagian dari pasal-pasal DUHAM dapat diterima dan sebagiannya tidak. Dengan polarisasi itu, kemudian lahirlah Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Deklarasi ini diinisiasi oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan diselenggarakan pada 5 Agustus 1990 di Kairo, dan telah diadopsi oleh 45 negara dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi ini merumuskan aspek-aspek hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai ajaran 358 Islam. Dalam deklarasi ini, terdapat 25 Pasal yang sebagian besar dikutip dari Al- Qur’an, sebagai dasar acuan dan sumber ajaran nilai-nilai Islam. Khusus mengenai perkawinan sebagai hak asasi dirumuskan pada Pasal 5: (a) Keluarga merupakan pondasi masyarakat, dan pernikahan merupakan landasan pembentukannya. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan apapun yang berdasarkan ras, warna kulit atau kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak ini. (b) Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi kehidupan keluarga (setiap orang). Selanjutnya, Deklarasi ini mempertegas lagi bahwa semua pasal, semua “semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam Deklarasi ini tunduk kepada Syariat Islam.” (Pasal 24) Ketentuan ini memberi penekanan bahwa perkawinan itu adalah hak untuk membentuk keluarga sebagai pondasi terwujudnya satu kehidupan masyarakat. Karenanya, dalam Islam tidak ada tempatnya perkawinan dengan sesama jenis karena tidak akan menghasilkan keturunan yang akan membentuk lahirnya satu tatanan kehidupan masyarakat. Dan tidak ada tempatnya hubungan bebas karena tidak akan membentuk satu kehidupan keluarga yang kokoh sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perkawinan sebagai syariat Islam sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 adalah satu wujud pengamalan akidah, dan ibadah kepada Allah SWT sehingga dengan atas nama HAM tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam. Karenanya, Deklarasi Kairo sebagai sumber rujukan prinsip fundamental, pengamalan dan praksis HAM di negara-negara Islam terlihat sesuai dengan keseluruhan pasal-pasal yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 359 3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 Selanjutnya, bagaimana esensi perkawinan beda agama menurut UUD NRI Tahun 1945? Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan merebut kemerdekaan yang berabad-abad lamanya, tidaklah mengherankan jika di Indonesia penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai pandangan hidup, falsafah dan dasar konstitusional bagi Negara Kesatuan RI. Walaupun perwujudannya secara materiil dan formil baru ada setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang tersebut dikeluarkan sebagai salah satu rangkaian rencana aksi nasional hak asasi manusia berdasarkan Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998. Esensi HAM dirumuskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tentang HAM yang menyebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pada Pasal 2 disebutkan pula bahwa: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Khusus untuk hak atas perkawinan, UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 28B menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini jelas sekali memperlihatkan bahwa tidak ada tempatnya kawin dengan sesama jenis karena tidak dimungkinkan adanya kelanjutan 360 keturunan (manusia akan punah), dan tidak ada tempat hubungan bebas, karena anak keturunan itu lahir melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pada pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dikemukakan pula bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada Pasal 28J ini, atas dalih HAM, memberi kebebasan kepada siapa saja menjalankan haknya apabila sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pertimbangan moral, sesuai dengan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dst. Dengan demikian, negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan sebagai pengamalan syariat Islam, perkawinan adalah ibadah sehingga tidak ada tempatnya di negeri ini, perkawinan dilakukan antara orang Islam dan bukan Islam. Hal ini terlihat sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Beda Agama yang menyatakan bahwa: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini ditetapkan melalui Musyawarah Nasional MUI VII pada 28 Juli 2005. 4) Kesimpulan Merujuk pada sejumlah referensi, kajian dan kenyataan-kenyataan tentang perkawinan sebagai aspek pemenuhan HAM dari berbagai perspektif, berikut ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan. 361 Pertama, perkawinan sebagai syariat Islam sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 pada Deklarasi Kairo, perkawinan adalah satu wujud pengamalan akidah, dan ibadah kepada Allah SWT sehingga dengan atas nama HAM tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, dan Deklarasi Kairo telah diterima sebagai sumber rujukan prinsip fundamental, pengamalan dan praksis pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara Islam, terlihat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sungguh sesuai dengan pandangan Islam. Kedua, sesuai dengan ketentuan hak atas perkawinan, yang digariskan pada Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945, yang dipertegas lagi pada Pasal 10 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, kehadiran negara untuk memajukan dan melindungi HAM bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sebagai pengamalan syariat Islam, perkawinan adalah ibadah sehingga tidak ada tempatnya di negeri ini, perkawinan dilakukan antara orang Islam dan bukan Islam karena sungguh bertentangan dengan undang- undang, tidak sesuai dengan pertimbangan moral, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dst (Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945). Hal ini terlihat sejalan dengan Fatwa MUI tentang Beda Agama yang mengharamkan perkawinan beda agama. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Negara harus hadir untuk melayani warganya. Islam harus dilayani sesuai dengan paham Islam. Tidak boleh dicampur dengan paham lain. Negara harus melindungi Islam dari paham-paham lain. 2) Agama lain seharusnya dapat menghormati akidah yang dirawat oleh umat Islam, karena sudah ada kesepakatan umat Islam di seluruh dunia dalam deklarasi universal. 362 4. M. Cholil Nafis Banyak pernikahan beda agama di Indonesia dilakukan secara diam-diam atau terang-terangan, bahkan dicatatkan dalam dalam data kependudukan sebagai pasangan yang terdaftar. Namun heboh soal nikah beda agama setelah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan untuk mengizinkan pencatatan nikah beda agama ini ditetapkan dalam Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Alasannya karena adanya kekosongan hukum, demi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghindari kumpul kebo. Padahal saat yang bersamaan ia telah melanggar hukum yang berlaku, tidak memenuhi HAM dan melegalkan kumpul kebo. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di bagian Bab hak untuk berkeluarga dan melanjutnya keturunan Pasal 10 dikatakan, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan”. Sementara ketentuan undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa sahnya perkawinan apabila sesuai deangan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ini jelas tidak sesuai ajaran agama Islam yang melarang pernikahan beda agama. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan pasal ini menunjukan bahwa perkawinan dinyatakan sah manakala ditetapkan berdasarkan hukum agama yang dipeluknya. Bagi yang beragama Islam maka acuan sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ajaran agama Islam. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 4 menjelaskan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 363 Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Pasal 40 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; seorang wanita yang tidak beragam Islam. Lebih tegas lagi larangan menikah beda agama pada Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Pasal 61 disebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien" Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Dalam Surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT. melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkan: ۡۗ وَ َّلَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِ كَٰتِ حَتّٰى يُؤْمِناۡۗ وَ َّلَ َمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِ نْ مُّشْرِ كَةٍ وا لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚۡ وَ َّلَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِ كِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْ ا ٌ وَ لَعَبْد ِمُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِ نْ مُّشْرِ كٍ وا لَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗۡ اُولَٰٰۤىِٕكَ يَدْعُوْ نَ اِلَى الناارِ وَ ّٰللاّٰ ُ يَدْعُوْٓ ا ا ْلَى الْجَناةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚۡ وَ يُبَيِ نُ اَٰيَٰتِهٖ لِلنااسِ لَعَلاهُم يَتَذَكارُوْ ن ࣖ - ١٢٢ “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahkan laki- laki musyrik (dengan Wanita Muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS.Al-Baqarah: 221). Adapun sebab turun ayat 221 ini, menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari al-Muqatil adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik yang dulu menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam, namun masih musyrikah. Sedangkan Ibnu Abi Martsad seorang Muslim, Rasulullah SAW melarang menikahinya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. (Tafsir Al-Baghawi) Ibnu Katsir mengulas tafsir ayat di atas, bahwa Allah SWT mengharamkan bagi orang mukmin menikah dengan orang musyrik yang menyembah berhala. Lalu 364 ayat ini menggeneralisir hukum haramnya menikah dengan orang musyrik dari kitabiyah (yahudi dan nasyrani) dan watsaniyah (penyembah berhala). Akan tetapi Ibnu Katsir mengecualikan pernikahan orang muslim dengan perempuan Ahli Kitab dengan landasan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah surat al-Maidah ayat 5: َٰاَلْيَوْ مَ اُحِ لا لَكُمُ الطايِ بَٰتُۗۡ وَ طَعَامُ الاذِيْنَ اُوْ تُوا الْكِت َبَ حِ لٌّ لاكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِ لٌّ لاهُمْ وَ الْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَ الْمُحْصَنَٰتُ مِن ُالاذِيْنَ اُوْ تُوا الْكِتَٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اَٰتَيْتُمُوْ هُنا اُجُوْ رَ هُنا مُحْصِ نِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِ يْنَ وَ َّلَ م ْتاخِ ذِيْٓ اَخْدَانٍۗۡ وَ مَن َ ياكْفُرْ بِاَّلْ ِيْمَانِ فَقَدْ حَبِط َعَمَلُهٗ وَ هُوَ فِى اَّلْ َٰخِ رَةِ مِنَ الْخَٰ سِرِ يْن ࣖ - ٥ “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan- perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Al-Maidah: 5). Ayat ini memberi peluang pernikahan beda agama. Yaitu bagi laki-laki muslim boleh menikah dengan Ahli Kitab. Menurut Syaikh al-Thanthawi dalam kitab Al-Wasith, yang dimaksud Ahli Kitab dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Al- Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi’i, Laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur’an, dan mereka tetap beragama menurut kitab sucinya. Sementara menurut tiga madzhab lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh (diubah). Menurut pendapat Abdullah bin Umar dan sebagian sahabat lainnya menyatakan, bahwa Haram dan tidak sah menikah dengan Ahli Kitab karena mereka telah mengubahnya dan menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang ketiga dari ketiga tuhan (trinitas). Maka sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah SWT (syirik) dalam akidah. Mereka mentakwil kepada makna yang lebih dekat, ialah boleh menikah dengan Ahli Kitab di zaman turunnya ayat ini belum banyak perempuan muslimah sehingga diberi dispensasi oleh Allah SWT. Sedangkan zaman sekarang 365 sudah banyak perempuan muslimah maka hilang dispensasi itu dan hukumnya haram menikah dengan Ahli Kitab. Dalam ayat Al-Qur’an yang lain, Allah SWT menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut: ِيَٰٓاَيُّهَا الاذِيْنَ اَٰمَنُوْٓ ا اِذَا جَاٰۤءَكُمُ الْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰ جِ رَٰ تٍ فَامْتَحِ نُوْ هُناۗۡ ّٰللاَ ّٰ ُ اَعْلَمُ بِاِيْمَان هِنا فَاِنْ عَلِمْتُمُوْ هُنا مُؤْمِنَٰتٍ فََلَ تَرْ جِ عُوْ هُنا اِلَى الْكُفا َارِۗۡ َّلَ هُنا حِ لٌّ لاهُمْ وَ َّلَ هُمْ يَحِ لُّوْ نَ لَهُناۗۡ وَ اَٰتُوْ هُمْ ماآ اَنْفَقُوْ اۗۡ وَ َّلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ ت نْكِحُوْ هُنا اِذَآ اَٰتَيْتُمُوْ هُنا اُجُوْ رَ هُناۗۡ وَ َّلَ تُمْسِكُوْ ا ْبِعِصَمِ الْكَوَ افِرِ وَ سْـَٔلُوْ ا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَس ٌـَٔلُوْ ا مَآ اَنْفَقُوْ اۗۡ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ّٰللاّٰ ِ ۗۡيَحْكُمُ بَيْنَكُمْۗۡ وَ ّٰللاّٰ ُ عَلِيْمٌ حَكِيْم- ٠١ “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang- orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah: 10) Menurut Al-Thabari ayat di atas menjelaskan tentang perjanjian Rasulullah saw dengan kaum musyrik Mekkah di Hudaibiyah, bahwa setiap orang yang datang dari mereka harus dikembalikan kepada kaum musyrik Mekkah. Lalu ketika ada perempuan yang datang dari musyrik Mekkah dikecualikan jika setelah diuji ternyata ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perempuan itu tidak boleh dikembalikan kepada kaum musyrikin Mekkah. Sebab orang mukmin tidak halal menikah dengan perempuan orang kafir dan orang muslimah tidak halal dinikahi oleh laki-laki kafir. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama sebagai 366 berikut: - Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- Perkawinan laki- laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau ahlul kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut: - Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW.
- Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
- Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
- Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. Kesimpulanya, pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani) terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarangnya. Namun keputusan Ulama Indonesia yang tergabung di organisasi MUI, NU dan Muhammadiyah sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki muslim maupu perempuan muslimah. Dari uraian di atas yang memaparkan dari berbagai perspektif, mulai dari rujukan tafsir, fikih, peraturan perundang-undangan, dan sosial keagamaan dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat pernikahan beda agama antara pasangan laki- laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah dan haram. Begitu juga ulama sepakat bahwa pernikahan perempuan muslimah dengan musyrik, kafir atau kitabi hukumnya tidak sah dan haram. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Kitabiyah 367 (Yahudi dan Nasrani) ada perbedaan pendapat antara para ulama zaman salaf, namun ulama kontemporer khususunya ulama-ulama yang tergabung di organisasi- organisasi Islam di Indonesia sepakat hukum nikah beda agama secara mutlak tidak sah dan haram. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Sangat setuju dengan Fatwa MUI bahwa laki‐laki muslim itu tidak sah menikah dengan non-muslim, apakah musyrikah atau kitabiyah, atau apalagi perempuan muslimah dengan non-muslim, apakah itu musyrikah atau kitabiyah. 2) Rujukan pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Hadist. 5. Atip Latipulhayat 1. Pendahuluan Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), pernikahan beda agama adalah sesuatu yang boleh dan diperbolehkan. Pernikahan sepenuhnya merupakan hak dari perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada batasan yang didasarkan atas ras, nasionalitas, atau agama. Pernikahan sepenuhnya didasarkan atas perkenan dan kehendak mereka (full consent). Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan sebagai berikut: 1. Men and Women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and its dissolution. 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. 3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan pernikahan beda agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketentuan dalam UDHR adalah ketentuan yang bersifat universal dan absolut. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah ada universalisme HAM absolut itu? 1. Hak Asasi Manusia (HAM) HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang melekat kepadanya sebagai bagian 368 yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Dalam konteks ini, maka HAM sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat “given”. Adalah ajaran agama dan nilai-nilai kearifan fundamental bangsa- bangsa yang menjadi sumber utama norma-norma HAM. HAM adalah manusia itu sendiri. HAM tidak pernah terpisahkan dari manusia, kecuali dengan perbuatan manusia yang telah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Lahirnya HAM modern yang antara lain ditandai dengan terbentuknya instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM, khususnya pasca Perang Dunia ke 2, utamanya disebabkan karena imperialisme dan kolonialisme yang substansinya tidak lain adalah “dehumanisasi”. Imperialisme dan kolonialisme telah mengubur HAM. Dalam konteks ini, HAM harus dipahami sebagai proses dan upaya untuk “memanusiakan manusia” (humanization of human being). HAM (modern) adalah menemukan kembali “manusia dan kemanusiannya”. Dengan demikian, HAM itu ada dan tertanam di setiap kehidupan manusia dari berbagai bangsa. 2. Universalisme: Klaim politik Universalisme HAM adalah terminologi politik, bukan istilah hukum yang memiliki basis historis dan filosofis yang kuat. Lebih tepatnya, universalisme adalah klaim politik. Klaim universalisme HAM tidak bisa dilepaskan dari klaim masyarakat Barat terhadap hukum mereka yang dianggapnya sebagai hukum universal. Hukum internasional modern, bukan hanya mencerminkan, tetapi substansinya adalah nilai dan tradisi Eropa (Martti Koskenniemi, “International Law in Europe”, European Journal of International Law, Vol. 16, No.1, 2005, hlm. 113). Kebanyakan pakar hukum internasional Barat mengklaim bahwa hukum internasional khususnya dari abad ke 16 – 18 tidak lain adalah sistem hukum Eropa. Steiger mengatakan: “…international law is a product of a consciousness of Europe’s Christian peoples did carry universal meaning, and that suggested it could extend to non-Christian peoples (H.Steiger. 2001. “From the International Law of Christianity to the International Law of the World Citizen: Reflections on the Formation of the Epochs of the History of International Law”, Journal of the History of International Law, Issue 3, hlm.183). Klaim superioritas ini telah membawa Eropa untuk mengklaim dirinya sebagai “civilized nation”. Kolonialisme dan ekspansi bangsa Eropa yang masif di 369 Asia dan Afrika telah menempatkan bangsa-bangsa terjajah sebagai “non-civilized nations”. Hegemoni nilai dan kolonialisme Eropa adalah faktor penting yang menjadikan hukum internasional modern termasuk didalamnya HAM senantiasa diasosiasikan dengan nilai dan tradisi Eropa. Superioritas Eropa pada akhirnya menjadikan mereka percaya diri untuk mendeklarasikan bahkan mengklaim sebagai kontributor utama dalam pembentukan hukum internasional modern. Hersch Lauterpacht, pakar hukum internasional Eropa kenamaan misalnya mengatakan bahwa HAM yang termaktub di dalam “the Universal Declaration of Human Rights” berakar dari tradisi liberalisme Inggris. Baron Descamps, pakar hukum internasional Belgia yang anggota dari the Comite des juristes mengakui bahwa dialah yang menyusun draft Statuta the Permanent Court of International dengan memasukkan frase “ general principles of law recognized by civilized nations” yang tidak lain yang dimaksud adalah bangsa Eropa (Martti Koskenniemi (2001), The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 163). Universalisasi hukum internasional tidak lain adalah produk kolonialisme dan imperialisme Eropa (Prabhakar Singh. 2008. “From ‘Narcissistic’ Positive International Law to ‘Universal’ Natural International Law: the Dialectics of ‘Absentee Colonialism”, African Journal of International and Comparative Law, Vol. 16, No.1., hlm. 59). Hal ini biusa dilihat misalnya dari beberapa istilah yang diakui sebagai istilah universal dalam hukum internasional, tetapi sebetulnya merupakan praktik dan kendaraan hukum kolonialisme Eropa untuk melanggengkan dominasi mereka atas bangsa jajahan. Istilah-istilah tersebut antara lain, piracy, sovereignty, and discovery. Sovereignty adalah istilah politik yang diskriminatif yang dipahami dan dipraktikkan secara berbeda untuk bangsa Eropa, Asia, dan Afrika. Untuk bangsa Eropa, terma sovereignty memiliki makna khusus dan terbatas, sedangkan bagi bangsa Asia dan Afrika, sovereignty dimaknai sebagai kontrol penuh bangsa Eropa terhadap bangsa jajahannya untuk tujuan politik dan dagang. Bedjaoui menambahkan bahwa “…the European colonialism over international law was more robust and legitimate as it gained religious, political, and economic justification, that is, Christian as its religious basis, imperial as its political objectives, and mercantilist as its material underpinnings.” (Bedjaoui. 1991. “General Introduction” in M.Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements and Prospects, Martinus Nijhoff, 370 Netherlands, hlm. 6). Dalam bahasa yang lebih tegas Koskenniemi mengatakan “….for the universal has no voice, no authentic representative of its own. It can only appear through something particular: only a particular can make the universal known. A danger and a hope are involved. The danger is that of mistaking one’s preferences and interests for one traditions – and then thinking of these as universal, a mistake we Europeans have often made”. It was a hegemonic technique. 4. Universalisme versus Partikularisme HAM HAM adalah universal dalam tataran nilai atau prinsip. Namun, ketika nilai atau prinsip tersebut diformulasikan kedalam norma-norma konkret, HAM tidak lain adalah kumpulan dari nilai-nilai partikular. Universalisme HAM tidak lain adalah “common platform” yang berbahan baku nilai-nilai partikular. Dalam pengertian ini, universalisme HAM tidak berfungsi dan menempatkan dirinya sebagai hakim pemutus bagi nilai-nilai partikular, melainkan menempatkannya sebagai penguat “common platform” tersebut. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dianggap sebagai instrumen hukum yang meneguhkan universalisme HAM sebetulnya menguatkan pandangan bahwa universalisme HAM itu lebih pada tataran nilai dan prinsip. Universalisme HAM yang dikandungnya merupakan sebuah pengakuan akan nilai dan prinsip HAM. UDHR dimaksudkan sebagai “standard-setting and implementation” yang dapat dijadikan model dalam pembentukan konstitusi atau perundang-undangan nasional lainnya. Pengemasannya dalam bentuk Deklarasi lewat instrumen Resolusi Majelis Umum PBB daripada sebuah perjanjian internasional menunjukkan pemahaman dan pengakuan secara implisit terhadap eksistensi nilai-nilai partikular. Para penyusun Deklarasi sadar betul bahwa perumusannya secara prosedural kurang demokratis (deficit democracy) karena hanya melibatkan sejumlah kecil negara ditambah dengan fakta sejumlah negara menyatakan keberatan atas Pasal-Pasal tertentu misalnya Saudi Arabia terhadap Pasal 18 mengenai Kebebasan Beragama. Oleh karenanya, instrumen Deklarasi dianggap sebagai pilihan moderat. Lewat mekanisme ini, universalisasi HAM bukan sesuatu yang bersifat “top down”, melainkan mekanisme sinergis dengan nilai-nilai partikular. Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikularisme HAM ini sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993, 371 yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional (World Conference on Human Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23). Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi khusus setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi dan politik (Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Raoul Wallenberg Intitute, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 63). Menteri Luar Negeri Singapura saat itu (Shunmugam Jayakumar) mengingatkan bahwa pengakuan terhadap HAM universal itu berbahaya apabila kaum universalis menggunakan pengakuan tersebut untuk meniadakan realitas keberagaman HAM. HAM itu adalah universal partikular bukan absolut (Amartya Sen, Human Rights and Asean Values, New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997, hlm. 21). HAM justru harus menjadi penengah yang hadir diantara keberagaman atau perbedaan tersebut (Hugo Stokke, “Modernization without Westernization? Asian Values and Human Rights Discourse in East and West” dalam Michael Jacobsen And Ole Bruun (eds), Human Rights Andasian Values Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia, London: Curzon Press, 2000, hlm. 155). Menlu Singapura berikutnya, Wing Kang Seng menambahkan: “…the hard core of rights that is truly universal is perhaps smaller than we sometimes like to pretend” (James, T.H. Tung, Human Rights and International Relations in the Asia- Pacific Region, Pinter Publishers, 1995, hlm. 244). 5. Margin of Appreciation Praktik HAM di Eropa yang sering dianggap sebagai kiblat perlindungan HAM khususnya yang mengklaim “universal absolut” justru memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya yang lebih memahami dan menyadari arti penting nilai-nilai partikular dalam HAM. Prof. Willem van Genugten Guru Besar Hukum Internasional Tilburg University yang juga Presiden International Law Association (ILA) Eropa dalam suatu diskusi dengan saya di Clingendael Institute (Belanda) pada bulan Agustus 2015 mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin dapat menerapkan prinsip-prinisp HAM secara “top down” dengan dalih universalisme HAM, tapi harus “bottom up” dengan mempertimbangkan nilai-nilai partikular di masing-masing negara. Pernyataan Prof. Genugten dalam banyak hal terkonfirmasi dengan melihat praktik Eropa di bawah ini. 372 Mahkamah HAM Eropa selain mengacu pada pembatasan HAM yang terdapat dalam ECHR (European Court of Human Rights) juga menggunakan doktrin Margin of Appreciation dalam menganalisis dan memutuskan kasus. Doktrin ini merupakan ‘ruang’ bagi Mahkamah Eropa untuk mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara dalam memenuhi kewajiban konvensi (Steven Greer, The European Convention On Human Rights Achievements, Problems and Prospects, Cambridge University Press, United Kingdom, 2006). Nowak dalam bukunya Introduction to International Human Rights Regime menyatakan bahwa doktrin ini adalah suatu pembatasan HAM. Latar Belakang lahirnya doktrin “margin of appreciation” dipaparkan oleh Schutter sebagai berikut: The background of the doctrine is the difficulty of the states parties in imposing the rule of law set out in the ECHR because the diverse social, economy, politics and culture. It was recognized by the Europeans themselves that they are heterogeneous, in reverse the non- Europeans often think that European was homogeneous. Margin of appreciation will allow to be applied where there is an absence of a uniform European conception of the implications of the convention (Olivier De Schutter, International Human Rights Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, hlm. 47). Dalam konteks pengakuan atas hak-hak kaum LGBT yaitu tuntutan agar kaum LGBT ini diterima secara hukum untuk misalnya melakukan perkawinan sejenis, untuk menggunakan identitas sebagai individu transeksual maka konsep partikularisme HAM lah yang berlaku. Hak untuk menikah adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, laki-laki dan perempuan, tapi bukan berarti bahwa hak tersebut memberikan definisi bahwa laki-laki dapat menikah dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Adapun ketika suatu negara memberikan hak atas perkawinan sejenis pada kaum LGBT bukan berarti bahwa penerapannya harus sama di semua negara di dunia. Nilai HAM universal yang ada dalam konteks ini adalah hak untuk menikah yang pada dasarnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hal tersebut didasari oleh prinsip bahwa HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan klaim para universalist bahwa kebebasan memilih pasangan itu adalah hak yang fundamental? Hukum perkawinan dalam suatu negara yang satu tentu berbeda dengan negara lainnya dan biasanya sesuai dengan kehidupan sosial, budaya dan agama setempat. Disinilah partikularisme HAM bekerja dalam praktik. Hal tersebut dapat 373 juga terlihat dari beberapa putusan kasus yang diadili oleh Mahkamah HAM Eropa misalnya pada kasus the Schalk and Kopf v. Austria (Case of Schalk and Kopf v. Austria, 2010, European Court of Human Rights, Application no. 30141/04). Schalk and Kopf adalah pasangan sesama jenis di Austria yang menuntut perkawinannya diakui secara hukum di negara Austria. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Austria gagal dalam memberikan pengakuan perkawinan sejenis dan telah melanggar Pasal 12 Konvensi HAM Eropa (European Convention on Human Rights). Pasal tersebut berbunyi: “Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.” Mahkamah dalam putusannya menolak tuntutan dari Schalk and Kopf dengan menerapkan wide margin of appreciation. Pertimbangan Mahkamah adalah bahwa Austria dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani, dan dalam Kristiani perkawinan sejenis dilarang. Berbeda dengan kasus-kasus perkawinan sejenis yang diajukan oleh warga negara Belanda pada saat Belanda belum memberikan legalitas perkawinan sejenis. Mahkamah selalu memenangkan tuntutan penuntut dan menyatakan bahwa pemerintah Belanda telah melanggar Pasal 12 dari Konvensi HAM Eropa. Alasan Mahkamah adalah bahwa pemerintah Belanda dan masyarakatnya dalam praktiknya telah menerima dengan baik mereka yang memutuskan untuk hidup sebagai pasangan sesama jenis. Pasangan sesama jenis di Belanda ini cukup tinggi dibanding dengan negara Eropa lainnya oleh karena itu ketika ada permintaan dari warga negaranya agar perkawinan sesama jenis ini diakui dalam hukum Belanda, mahkamah pun mendukungnya dan memutuskan kalau pemerintah Belanda harus mengakui perkawinan sesama jenis tersebut. Sampai pada akhirnya pemerintah Belanda resmi memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum kaum LGBT termasuk di dalamnya pengakuan atas perkawinan sejenis adalah sepenuhnya keputusan masing-masing negara. Praktik terhadap pengakuan kaum LGBT di Eropa saja masih beragam bahkan Mahkamah HAM Eropa sampai saat ini pun belum pernah memberikan kepastian yang menyatakan bahwa hak atas perkawinan sejenis itu adalah hak universal apalagi jika kita melihat praktik yang lebih luas lagi di level internasional. 374 Memperhatikan kasus-kasus diatas, doktrin margin of appreciation tampaknya di desain untuk memberikan kelenturan dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam penerapan HAM yang disebabkan oleh keragaman sosial, politik, kultur, dan budaya hukum diantara negara-negara Eropa. Dalam hal ini Freeman mengatakan sebagai berikut: Rights must be understood within their cultural context, they should not be subsumed under cultural practices. It is to be expected, nevertheless, that even whilst maintaining ‘universal’ human rights, there may be some defensible local qualification (M Freeman. 1998. ‘Human rights and real cultures’ 1 Netherlands Quarterly of Human Rights). Praktik di Eropa memperlihatkan bahwa universalisme HAM itu hanya ada pada tataran nilai, sedangkan pada tataran praktik, HAM justru sangat memperhatikan nilai-nilai partikular. Nilai-nilai partikular bukan nilai sub-ordinate, melainkan bagian tidak terpisahkan dari HAM itu sendiri. Bercermin dari praktik Eropa yang menjadikan “margin of appreciation” sebagai batasan terhadap klaim universalisme HAM, memberikan pesan kuat bahwa pemaksaaan klaim universalisme HAM yang men-subordinat-kan nilai-nilai partikular justru sangat potensial untuk melahirkan pelanggaran HAM baru atas nama universalisme HAM. Hal ini menjadi sangat serius apabila nilai-nilai partikular itu bersumber dari ajaran agama atau justru nilai-nilai partikular itu sendiri bersumber dari konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM. Dari perspektif ini, maka norma kesusilaan yang dianut di dalam Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP bertentangan dengan nilai-nilai partikular bangsa Indonesia baik yang bersumber dari falsafah negara Pancasila, UUD 1945, maupun ajaran- ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Norma universalnya adalah hak untuk menikah, tapi bagaimana pernikahan itu diatur sepenuhnya tunduk kepada perundang-undangan nasional masing-masing negara. Ketentuan hak asasi manusia bukan supra-agama yang mensubordinasikan ajaran agama, tapi justru ia hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan. 375 Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) Perkawinan yang berbeda agama adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena sesuai Pasal 29 UUD 1945 negara Indonesia merupakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Pernikahan adalah persoalan keagamaan dalam bangunan hukum Indonesia, bukan semata-mata merupakan kontrak perdata yang tidak mengaitkan dengan agama. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah melahirkan sebuah lembaga terhormat yang bertugas untuk mengawal konstitusi, yaitu MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (UU MK); 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 376 Konstitusi menentukan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di MK telah berlangsung permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa dalam persidangan uji materi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review) di MK, dibenarkan adanya kedudukan pihak terkait yang merasa memiliki kepentingan hukum oleh suatu proses pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menentukan pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum oleh suatu proses pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 disebut sebagai Pihak Terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang pada pokoknya menyatakan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. 8. Oleh karena itu MK berwenang menerima kehadiran Pemohon Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait Langsung dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 377 B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 9. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) adalah badan hukum yang didirikan pada tahun 1967 atas inisiatif Pahlawan Nasional dan Guru Bangsa DR. Mohammad Natsir (Perdana Menteri NKRI tahun 1950-1951); 10. Bahwa Pemohon Pihak Terkait didirikan di antaranya untuk meningkatkan kefahaman Ummat terhadap nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan: Aqidah, Ibadah, Akhlaq dan Muamalah termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai sumbangan dan partisipasi dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, melanggengkan NKRI untuk Indonesia seutuhnya; 11. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang berkecimpung di dunia dakwah Islam memiliki Visi “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera” [Pasal 4 AD/ART DDII], selalu menyeru kepada yang ma’ruf (benar) dan memerangi kemungkaran, memerangi perusakan terhadap sendi-sendi berkehidupan dan ketertiban hidup termasuk memerangi upaya untuk melegalkan perkawinan beda agama yang merupakan liberalisasi nilai-nilai kehidupan di Indonesia; negara Berketuhanan Yang Maha Esa; 12. Bahwa untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait memiliki Misi: 1. Melaksanakan Khittah Da’wah, Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Da’wah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang islami, dengan meningkatkan mutu da’wah di Indonesia yang berasaskan Islam, Taqwa dan keridhaan Allah Ta’alaa; 2. Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah; 3. Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah; 4. Menyadarkan umat akan kewajiban da’wah dan membina kemandirian mereka; 5. Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah hadamah. 6. Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama’i 378 7. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak; pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa. 8. Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. [Pasal 5 AD/ART DDII] 13. Bahwa atas Visi dan Misi serta sepak terjang dalam dunia dakwah Islam, Pemohon Pihak Terkait adalah badan hukum legal di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi [Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945], menjadikan Pemohon Pihak Terkait sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, di mana pokok permohonan perkara tersebut berupaya menghidupkan liberalisasi di negara kesatuan republik Indonesia dengan kehendak perkawinan beda agama, yang dapat merusak tatanan hidup rukun, aman dan damai antara ummat beragama di negeri yang kita cintai ini, dan karena itu Pemohon Pihak Terkait berkewajiban hadir untuk mempertahankan dan memelihaara tatanan hidup yang tertib dan damai Indonesia dari pengaruh dan ancama paham-paham liberal atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila; 14. Bahwa seiring dengan Visi dan Misi tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait memiliki hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta, sebagaimana diatur dalam norma konstitusi Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" 15. Sehingga Pemohon Pihak Terkait memiliki hak untuk ikut memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun peradaban mulia bangsa dan negara Indonesia, termasuk menjadi Pihak Terkait untuk membantah dan menolak secara konstitusional paham-paham liberal yang menjadi ruh Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU- XX/2022. 16. Dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 379 dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 17. Bahwa sebagaimana diketahui, pada pokok permohonan Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 menginginkan melegalkan perkwaninan beda agama yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga hak Pemohon Pihak Terkait yang telah dijamin dalam Pasal 23 ayat (1), 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki pengaruh atau keterkaitan dengan Permohonan Pemohon perkara nomor Nomor 24/PUU- XX/2022. 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata hak/kewenangan Pemohon memiliki keterkaitan dan atau terpengaruh dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. 19. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon Pihak Terkait memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait Langsung dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT 20. Bahwa Pemohon E. Ramos Petege (Pemohon) yang mengajukan pengujian materil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor: 21/PUU-XX/2022, pada intinya mendalilkan pokok permohonannya berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegalkan perkawaninan beda agama, alasan seperti ini sudah sangat sering diajukan sebagai argumen, namun argumen tersebut sangat lemah dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak mengerti dengan prinsip dan aturan HAM yang berlaku dalam konstitusi Indonesia; 380 21. Bahwa HAM yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan individualis, sebagaimana dapat dicermarti dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea kesatu yang menyatakan “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD NRI 1945; 22. Bahwa pada deklarasi dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PBB DUHAM. Dasar filosofi HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Dan hal tersebut dipertegas pada frasa berikutnya pada alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai berikut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”; 23. Bahwa di dalam UUD NRI 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yaitu dalam Bab XA dengan 10 pasal serta 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Dan yang perlu dipahami dengan teliti dan seksama adalah seluruh HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Ketentuan HAM dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM; 24. Bahwa Sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 tersebut sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi,: “in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purposes of securing due regocnition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general walfare in a democratic society.”; 381 25. Bahwa HAM yang dianut konstitusi Indonesia mengatur setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban, tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab; 26. Bahwa ketentuan HAM di dalam UUD NRI 1945 telah memberikan kejelasan bahwasannya tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. HAM dalam UUD NRI 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut; 27. Artinya, Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 memposisikan antara hak dan kewajban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM 382 bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan.. Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban setiap warga negara; 28. Bahwa dengan demikian, semua dalil pokok permohonan Pemohon yang mendasarkan dari batu uji Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memiliki alasan konstitusi karena tidak memahami prinsip dan aturan HAM secara komprehensif yang diterapkan dalam UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 29. Bahwa prinsip dan aturan HAM yang dianut oleh konstitusi Indonesia terkait dengan perkawaninan beda agama sejatinya sudah disampaikan MK, yang pada prinsipnya serupa dengan argumentasi Pemohon Pihak Terkait di atas, MK di dalam sidang pleno pada hari Kamis, 18 Juni 2015, melalui putusan perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dan berdasarkan putusan tersebut, telah menjadi pendapat MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksankan perkawinan; 30. Selanjuntnya, MK telah berpendapat bahwa setiap warga negara dalam setiap tindakannya berhubungan erat dengan agama. Termasuk tindakan seorang warga negara dalam hal ini adalah perkawinan. MK mempertegas bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitisional dalam hal ini terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Sehingga untuk menghidari adanya benturan terkait hak konstitusional tersebut maka negara diperlukan aturan dalam pelaksanaannya [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 151]; 383 31. Bahwa menurut MK, agama adalah landasan komunitas individu yang menjadi komunitas individu di dalamnya. MK juga telah menegaskan bahwa negara berperan dalam memberikan pedoman untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan keberlangsungan manusia. Selain itu menurut MK, perkawinan harus didasarkan kepada agama bukan hanya aspek formal semata, tetapi perkawinan harus juga melihat aspek sosial dan spritual. Dan Terkait dengan pencatatan dan pengesahan, maka MK telah berpendapat bahwa agama berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan dan negara berperan menetapkan keabsahan administratif [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153.; 32. Bahwa ada pun, permohonan Pemohon yang menjadikan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji merupakan kontradiksi dengan pokok permohonan Pemohon sendiri, karena Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan bagi warga negara untuk melaksanakan ketentuan dan taat dalam agamanya masing-masing sesuai hak dan kewajiban, sebagaimana MK telah berpendapat, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya, MK berpendapat perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kehidupan beragama dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam hal ini adalah urusan perkawinan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014, hlm. 152-153]; 33. Artinya batu uji Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Pemohon hanya diada-adakan saja untuk menghindari nebis in idem secara formil. Namun, hal tersebut justru melemahkan argumentasi pokok permohonan Pemohon itu sendiri secara materil, karena batu uji tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata di dalam putusan MK di atas yang menunjukkan eksistensi Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 mengokohkan prinsip perkawinan harus sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagaimana yang selama ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 384 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 34. Oleh karena itu, Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya. PERMOHONAN (PETITUM) 35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, maka Pemohon Pihak Terkait memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 33.1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 33.2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 33.3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait DDII mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1A sampai dengan bukti PT.DDII-7 sebagai berikut: 1. Bukti PT.DDII-1.A : Fotokopi KTP atas nama ADIAN HUSAINI., H, Dr., Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII); 385 2. Bukti PT.DDII-1.B : Fotokopi KTP atas nama Drs. AVID SOLIHIN, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah (DDII); 3. Bukti PT.DDII-2.A : Fotokopi Surat Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000495.AH.01.05.TAHUN 2021 Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), tanggal 09 April 2021; 4. Bukti PT.DDII-2.B : Fotokopi Surat Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-0020247 kepada Notaris EDI PRIYONO, SH., tanggal 15 Maret 2021; 5. Bukti PT.DDII-2.C : Fotokopi Akta Nomor 06, tanggal 10 Maret 2021 Notaris Edi Priyono, SH.; 6. Bukti PT.DDII-3 : Fotokopi NPWP Nomor 01.333.401.6-023.000 Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII); 7. Bukti PT.DDII-4.A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 8. Bukti PT.DDII-4.B : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 9. Bukti PT.DDII-5 : Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, tanggal 28 Juli 2005; 10. Bukti PT.DDII-6 : Buku Kristenisasi di Indonesia, tinjauan historis dan teologis, dilengkapi dengan Surat kepada Paus Yohanes Paulus II agar penyalahgunaan Diakonia dihentikan; 11. Bukti PT.DDII-7 : Skripsi: Perkawinan Beda Agama menurut Ormas Islam di Indonesia (Studi Fatwa NU dan Muhammadiyah), oleh Muhammad Taufiq Rahman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2018. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pihak Terkait DDII juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Maneger Nasution dan Teten Romly Qomaruddien yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 386 Oktober 2022, serta Abdul Chair Ramadhan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 28 Oktober 2022, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2022, masing-masing keterangan Ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut: 1. Maneger Nasution A. PENDAHULUAN Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Seorang Muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti Indonesia, pergaulan dengan orang yang beda agama adalah sebuah realitas. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau perempuan Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan kadang tidak terelakkan. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan pro dan kontra. Masing-masing pihak memiliki argumentasi rasional maupun argumentasi teologis yang berasal dari penafsiran mereka terhadap dalil-dalil keagamaan tentang perkawinan beda agama. Sebagai warga Negara Indonesia, di mana kaya akan segi etnis, suku, budaya, dan agama, bukan tidak mungkin terjadi pergesekan di antara masyarakat. Untuk itu, sudah sejatinya kita memahami hal ihwal perkawinan beda agama dari perspektif HAM dan Keindonesiaan (pancasila, konstitusi, dan undang-undang). B. PEMBAHASAN 1. Sejarah Singkat Lahirnya HAM HAM pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Tetapi, persoalan HAM baru mendapat perhatian ketika diimplementasikan dalam kehidupan bersama manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat. Pemikiran pertama tentang keselarasan hidup manusia dalam masyarakat dikemukakan oleh Aristoteles, pemikir Yunani pada abad IV SM, yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan manusia membutuhkan manusia yang lain, sehingga keberadaan masyarakat mutlak agar individu manusia dapat memiliki arti dan berkembang. Pemikiran ini mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu itu dan menjadi dasar munculnya institusi Negara. 387 Kemudian, pada abad XII Thomas Aquinas mempertegas, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mengembangkan kepribadian dan rasionya. Sebagai konsekuensi logis dari itu, maka perlu kestabilan dalam masyarakat, sehingga diperlukan kekuasaan Raja sebagai pengaturnya. Pada awal abad XIV Thomas Hobbes mencetuskan teorinya yang terkenal dengan teori perjanjian, bahwa manusia dalam hidup perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya, dan selanjutnya menyerahkan sebagian hak-hak tersebut kepada raja untuk kepentingan individu itu sendiri. Raja dalam hal ini tidak menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, ia adalah pihak bebas yang mendapat kewenanangan luas dengan adanya sebgian hak yang diserahkan masyarakat kepadanya. Hal ini menjadi dasar munculnya Negara atau kerajaan yang absolut. Namun, dalam kenyataannya, kekuasaan raja cenderung sewenang-wenang dan kepentingan individu dan masyarakat tidak terlindungi. Pada akhir abad XIV hingga awal abad XIIV, muncul ide baru John Locke bahwa manusia memilik hak yang tidak dapat dihilangkan, yaitu: life, liberty, dan prosperity. Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Pemikiran ini menjadi ide dasar dari munculnya gerakan pembelaan HAM di dunia Barat. Dalam perkembangannya, muncul JJ. Rousseau dengan teori kontrak sosialnya, bahwa munculnya kekuasaan Negara itu karena berdasarkan persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat. Bahkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan. Pemikiran John Locke dan Rousseau menjadi dasar berkembangnya pemikiran-pemikiran selanjutnya tentang HAM, dan berpengaruh besar pada terjadinya revolusi di Prancis dan Amerika Serikat. Lahirnya HAM dalam bentuk tertulis pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Kerjaan Inggris. Disebutkan dalam Magna Charta bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk raja yang memiliki kekuasaan. Semangat Magna Charta ini menjadi inspirasi munculnya undang- undang dalam Kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan undang-undang hak (Bill of right). Munculnya undang-undang ini menjadi awal munculnya adagium 388 “manusia sama dimuka hukum” (equality before the law). Adagium ini menjadi dasar berkembangnya Negara hukum dan demokrasi yang menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga Negara. Pada 1776 di Amerika Serikat terjadi deklarasi kemerdekaan (declaration of indepence) yang di dalam deklarasi tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak masuk akal jika setelah lahir dia harus terbelenggu. Semangat kemerdekaan ini terinspirasi dari paham Rosseau dan Montesquieu tentang teori pemisahan kekuasaan (trias politica). Teori pemisahan kekuasaan ini menciptakan suatu susunan Negara yang adil dan seimbang. Pada 1789 di Prancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal dengan the French Declaration yang di dalamnya dikemukakan hak-hak yang lebih rinci yang menjadi dasar dari the rule of law. Di samping itu, di dalam the French Declaration juga diatur mengenai tidak bolehnya penangkapan dan penahanan secara semena-mena, prinsip presumption of innocence, hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak milik. Dengan adanya HAM yang terinci tersebut, dapat dikatakan bahwa Deklarasi Prancis sudah mencakup hak-hak yang menjadi timbulnya Negara demokrasi maupun Negara hukum. Meskipun the French Declaration ada setelah Declaration of Independence di Amerika Serikat, Deklarasi Prancis merupakan suatu kritalisasi dari revolusi yang panjang dengan tujuan mendapatkan jaminan HAM dalam undang-undang Negara. Dua tahun kemudian, lahir Trisloganda yang berisi (1) kemerdekaan (liberte), (2) kesamaan (equalite), dan (3) kerukunan dan persaudaraan (fraternite). Tiga prinsip inilah yang kemudia melahirkan konstitusi Prancis tahun 1791. Perkembangan berikutnya, HAM terus menjadi persoalan yang aktual. HAM yang diakui pada masa lampau sudah dianggap tidak mampu lagi memenuhi tuntutan keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang. HAM yang berkembang pada masa itu terkesan hanya hak yang bersifat yuridis-politis saja, maka awal abad XX, presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, merumuskan dan mengeluarkan the Four Freedoms, yaitu: freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want. Rumusan HAM baru ini merupakan hasil pemikiran bahwa untuk dapat hidup dengan nyaman, manusia tidak hanya bisa dibekali dengan hak politik saja, tetapi 389 hak atas kebutuhan hidup sehari-hari juga harus terpenuhi. The Four Freedoms ini menjadi inspirasi bagi adanya Universal Declaration of Human Right (UDHR) yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang sarat dengan HAM dalam segala bidang, meliputi bidang politik, yuridis, sosial, ekonomi, dan budaya. UDHR banyak disebut sebagai Generasi I HAM. UDHR dapat dianggap satu kesepahaman dunia internasional akan pentingnya HAM. Meski demikian, dalam UDHR tersebut tidak ada aturan mengenai modal implementasi maupun sanksi bagi negara-negara pihak. Dengan kondisi seperti itu, banyak Negara pihak yang sudah meratifikasi, namun tetap tidak ada kemajuan dalam perlindungan HAM. Oleh karena itu, pada 1993 diadakan Konferensi Dunia tentang HAM. Konferensi yang kemudian dikenal dengan Konferensi Wina ini, menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan perlindungan HAM di seluruh dunia sesuai dengan UDHR dan instrumen lain yang ada kaitannya dengan HAM dan hukum Intenasional. Lalu, bagaimana dengan Islam? HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Selain HAM ada KAM (Kewajiban Asasi Manusia) yang menjadi penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan umat. Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa. 390 Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat ilahi untuk seluruh lapisan umat manusia di mana saja berada, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka hidup di akhirat. Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (tadrîj) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Islampun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). Meskipun dalam perkembangannya terjadi perdebatan dan penghadapan antara hukum Islam dan HAM universal di kalangan sarjana Muslim sendiri. Penghadapan itu memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul wacana yang beragam dalam meresponnya. Sebagian menaggapinya dengan sikap skeptik sekaligus konservatif. Di pihak lain secara 391 optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan HAM universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat. Dalam Islam, selain HAM ada KAM yang harus dijunjung tinggi. Sehingga hukum yang sejatinya merupakan pengikat, pengantur dan pengontrol masyarakat dapat berjalan seimbang, selaras dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat. Sampai saat ini, HAM merupakan suatu hal yang menjadi perhatian tiap Negara di dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. 2. Pengertian HAM Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded ), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memilki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “Yahiqqu 'alaika antaf'ala kadza,” itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Pengertian HAM di atas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang dirasa sebagai rumusan yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan dari dunia barat. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam 392 beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasarkan pengertian HAM dalam rumusan undang-undang di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memilki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada diri manusia. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik Negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di mana pun dan kapan pun. Hak asasi manusia meliputi hak di bidang sipil, politik, sosial, ekonomi sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja merendahkan martabat manusia dari kemanusiaannya. 3. HAM Dalam Konstitusi Indonesia a. Masa Kemerdekaan Indonesia merdeka tiga tahun sebelum terjadinya UDHR, akan tetapi dalam konstitusinya, Indonesia dengan jelas dan tegas telah mengakui adanya hak asasi manusia yang fundamental. UUD Republik Indonesia telah mengakui hak rakyat maupun hak individu, yakni hak semua bangsa untuk merdeka, ha katas persamaan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama dan ha katas pendidikan. Sudah tentu pelaksanaan hak-hak individu di masa berlakunya UUD 1945, di masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda dapat dikatakan bahwa pada masa ini, hanya ada sebatas pengakuan dan untuk penegakannya Indonesia masih sangat lemah, karena masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan eksistensi kesatuan Negara. 393 b. Masa Orde Lama Pada masa orde lama, terjadi tiga kali pergantian konstitusi, yaitu konstitusi RIS (KRIS), dan kemudian pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ketika Negara kesatuan Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa hidup RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) pengakuan dan penghormatan HAM, setidak-tidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari 35 pasal dalam konstitusi RIS (KRIS), 1950 (dari keseluruhan 197 pasal, atau sekitar 18 persen) yang mengatur HAM. Singkatnya, masa depan RIS (hanya sekitar 8.5 bulan) tidak memungkinkan dibuatnya penilaian umum penegakan HAM waktu itu. Selain itu, kondisi nasional yang belum kondusif, memaksa perhatian Negara terfosir kepada perwujudan stabilitas nasional. Kemajuan yang sama secara konstitusional juga berlangsung setelah Indonesia menjadi Negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara RI (UUDS RI), 15 Agustus 1950-4 Juli 1959, dengan dicantumkannya 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26 persen) yang mengatur HAM. Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 ini, sebagai tindakan di tataran internasional, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya bagi Indonesia beberapa Konvensi ILO yang dibuat sebelum perang dunia II dan dinyatakan berlaku bagi Hindia Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952. Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam perhatiannya terhadap HAM. Sampai 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dan konflik kekuasaan, sehingga usaha pemerintah lebih mengarah pada mempertahankan kekuasaan melalui kekuasaannya mengekang kebebasan warga negaranya. c. Masa Orde Baru Sejak 1966 sampai runtuhnya rezim otoriter dan represif yang menamakan dirinya Orde Baru, jika dihitung, lama kekuasaan Orde Baru telah terjadi selama 32 tahun. Pada masa tersebut bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam kenikmatan HAM-nya di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama 32 tahun periode Orde Baru Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan 394 Segala Bentuk Diskrimanasi terhadap Perempuan, 1979 dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989. Jika dibandingkan dengan lamanya Orde Baru dengan banyaknya Konvensi yang diratifikasi dan produk UU tentang HAM, dapat dikatakan bahwa penghormatan HAM pada masa tersebut sangat minim. Pada 1993 dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang bertujuan membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 tersebut dinyatakan bersifat mandiri, akan tetapi, karna pembentukkannya melalui Keppres, para anggotanya diangkat secara langsung oleh Presiden, serta kegiatan lembaga tersebut dibiayai pemerintah melalui Sesneg, maka independensi dari Komnas HAM itu sendiri dipertanyakan oleh banyak kalangan. d. Masa Reformasi dan Transisi Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (undercurrent) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, yang melampirkan antara lain, piagam HAM yang terdiri dari pembukaan dan 44 pasal. Upaya bangsa terhadap penghormatan dan penegakan HAM berlanjut di bidang legal-formal dengan diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis. Komitmen Negara RI untuk menghormati dan menegakkan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan perubahan kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tersebut. 395 4. Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga Negara, serta kepastian hukum di mana UU ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum dan hak. Selain itu UU Nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide-ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi di mana UU Nomor 1 tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. Demikian juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 didasarkan pada unsur agama/religius. Hal itu sebagai yang diatur dalam pasal 1: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UU perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. UU Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. 396 Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan sangat penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. Dan, dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. 5. Alasan Perkawinan Beda Agama Dilarang di Indonesia Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai- nilai HAM sebagaimana yang diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau DUHAM yang pada pokoknya bahwa permbatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan, dan menolak pembatasan selain itu. Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi DUHAM. Tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebas-bebasnya seperti yang diinginkan para pengusung perkawinan berda agama. Karena bagaimana pun realitas sosio-religio- kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM liberal/bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperikan dampaknya di Indonesia. Pengakuan atas DUHAM tidak mengurangi hak Negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama-sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya kontruksi berpikir para pengusung perkawinan beda agama, yang menurut mereka berdasarkan nilai- nilai universal HAM tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, 397 dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. MUI berpendapat seharusnya warga Negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan UUD 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah bersusah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang hampir- hampir menimbulkan perpecahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu menghormati Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan 2 (dua) fraksi yang lain yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan Pasal 2 ayat (1) harus diterima. Upaya gugatan sejumlah pihak terhadap UU Pekawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi kembali memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. HAM liberal tidak bisa dikaitkan dengan perkawinan di Indonesia. Setiap umat beragama berhak kawin dengan pasangan seagama. Jadi tidak semua hal dan norma serta aturan ditabrak atas nama HAM. Apalagi, HAM yang dielu-elukan itu bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan dalih HAM, orang bisa saja seenaknya berbuat apapun. Praktik ini jelas bisa merusak tatanan dan ketertiban. Maka, fungsi aturan yang disarikan dari agama dan norma masyarakat tersebut untuk mengatur, bukan mengekang. Selain itu, Negara tidak bisa menilai perkawinan itu sah atau tidak berdasarkan aturan Negara. Untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan, yang bisa menilai hanya aturan agama. Inilah sebabnya perkawinan tetap menggunakan tata cara dan aturan agama yang berlaku. Bukan perkawinan berdasarkan suka sama suka atau HAM, kemudian minta perkawinan beda agama dilegalkan. Perkawinan antara pasangan berbeda agama dinilai bisa mengusik ketenangan masyarakat. Mengingat UU Perkawinan telah disepakati oleh semua agama yang ada di Indonesia. 6. Larangan Perkawinan Beda Agama Perspektif HAM Indonesia memang bukan negara agama. Tetapi bukan berarti Indonesia Negara yang tidak beragama. Bukan juga berarti Indonesia boleh mengabaikan hukum-hukum agama. Termasuk dalam hal ini larangan perkawinan beda agama. 398 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bagi pegiat HAM liberal, Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang melanggar HAM. Alasannya adalah karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pembatasan merupakan pelanggaran terhadap HAM? Kalau setiap pembatasan dikatakan pelanggaran terhadap HAM, tindakan apa di dunia ini yang tidak melanggar HAM. Kalau begitu konsepnya, berarti ketika Negara memenjarakan warga negaranya setelah ada putusan pengadilan, mengemudi mesti ada izin (SIM), menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, apakah itu pelanggaran HAM juga? Sebab membatasi kebebasan warga Negara. Tentu tidak. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Jadi dengan demikian, kalau merujuk Pasal 28 J ayat (2) di atas, asalkan itu dibatasi dengan UU, bukanlah pelanggaran terhadap HAM. Bukan berarti juga pembatasannya itu melalui UU dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM, tentu juga tidak. Pembatasan melalui UU itu baru tidak dikatakan pelanggaran HAM bilamana UU tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 7. Memfasilitasi Pelanggaran HAM Kalau pegiat HAM dan tokoh agama liberal tetap bersikukuh bahwa perkawinan beda agama melanggar HAM, sesungguhnya merekalah yang memfasilitasi pelanggaran HAM itu. Mengapa? Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, maka dinamakanlah anak yang lahir dari hubungan zina. Konsekuensinya ini berkaitan dengan penetapan nasab sang anak. Apakah anak tersebut dinasabkan ke ayahnya? Merujuk pada KHI Pasal 100, menyatakan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 399 dan keluarganya”. Tak hanya sampai di situ, pegiat HAM juga memfasilitasi pelanggaran HAM terhadap anak untuk mewarisi. Dalam Pasal 28B UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama persis juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah Negara orang yang beragama. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Maka, MK harus menolak permohonan uji materi. Sebab, perkawinan beda agama bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, masalah perkawinan masuk dalam domain agama. Posisi Negara hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan perkawinan. Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum Negara. Jika pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibatalkan oleh MK, maka hukum negara justru menabrak hukum agama. Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya. Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Agama-agama yang difasilitasi di Indonesia menolak perkawinan beda agama. Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama. Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa larangan Nikah Beda Agama dianggap bertentangan dengan HAM. Benarkah demikian? Bukankah HAM seseorang dibatasi juga oleh HAM bagi orang banyak? Misalkan seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara terpaksa harus mendapatkan beberapa pembatasan, walaupun ketika ia bebas boleh dilakukannya. Nah ini tidak berarti bahwa seorang narapidana dicabut HAM-nya untuk selamanya. 400 Dengan demikian, larangan perkawinan beda agama bukan sebatas persoalan ikhtilaf fiqhiyyah (perbedaan pendapat para ahli fikih), tetapi dilarang oleh Al-Qur’an, antara lain: pada surah Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah 22, dan An-Nisa 141. Demikian juga hadits. UU Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kodifikasi (bukan unifikasi). Oleh karena itu, eksistensi hukum perkawinan masing-masing agama diakui oleh UU tersebut. C. KESIMPULAN Bahwa agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata kehidupan perkawinan. Itulah bedanya Indonesia dan Negara yang lain. Dapat ditegaskan, HAM yang ada di Indonesia, bukanlah HAM yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama HAM. Ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia. Sejatinya pandangan HAM di Indonesia lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di UUDNRI 1945, bukan hanya merujuk kepada DUHAM. Perkawinan berbeda agama adalah pelanggaran prinsip terhadap HAM dalam konteks Keindonesiaan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebas-bebasnya. Karena bagaimana pun realitas sosio-religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama Indonesia adalah masalah perkawinan beda agama. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan telah berani untuk memilih pendamping hidup seiman. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikah beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 UUDNRI 1945 yang menjamin setiap warga Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di UUD 1945, bukan hanya merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun 401 tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya. Para pengusung yang berpendapat boleh kawin berbeda agama dengan alasan HAM menggunakan argumentasi umum pasal 16 ayat (1) DUHAM, "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga ....". Mencermati argumen umum itu, di Indonesia memang tidak ada pembatasan perkawinan karena etnis dan warna kulit. Tetapi perkawinan karena agama, dibatasi oleh UU. Jadi, Pasal 16 ayat (1) DUHAM itu harus dan sudah disesuaikan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-Undang serta budaya Indonesia. Apalagi dasar HAM di Indonesia adalah sila 1 dan 2 Pancasila. Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1, ditegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah, jelasnya, hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pasal 10 ayat (2), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adapun pengaturan perkawinan di Indonesia itu merujuk pada UU Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, gugatan uji materil ke MK terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) tidak sejalan dengan prinsip sila 1 dan 2 Pancasila sebagai dasar negara dan bertentangan dengan pasal 28 B UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Bahkan, juga bertentangan dengan pasal 10 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dengan demikian, jika gugatan itu dikabulkan MK, artinya negara sama saja tidak hadir menjamin warganya menjalankan hukum agama yang mereka anut. Sebab, masalah perkawinan adalah domain agama. Jika pasal 2 ayat (1) itu dibatalkan, maka hukum negara bakal menabrak hukum-hukum agama. Posisi negara hanya sebatas fungsi fasilitasi administrasi atau mencatat peristiwa perkawinan. Sedangkan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1) HAM itu sesungguhnya bukan pemberian orang, tapi ia pemberian Tuhan, Allah SWT. Oleh karena itu, HAM sudah ada sesungguhnya sejak manusia ada. Hanya memang baru dikodifikasi dan diformalisasi pada 10 Desember 1948, 402 ditandai dengan disepakatinya oleh dunia internasional dalam Piagam PBB 1948 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Soal perkawinan itu masuk pada hak sipil-politik. Karena isinya hanya 30 pasal, maka kemudian ada banyak isu yang belum semua rinci dalam piagam itu, maka salah satu prinsip dalam hak asasi kalau ada pengaturan yang legal dan binding itu diserahkan kepada negara masing-masing pihak. 2) HAM tidak boleh bertentangan dengan agama. Sila 1 menjadi core bagi sila-sila lain dalam Pancasila. Indonesia tidak menganut kebebasan mutlak. Sudah benar norma bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut agama, itu berdasarkan undang-undang. Jadi, perkawinan itu sah berdasarkan undang- undang, dibatasi oleh undang-undang. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berkaitan dengan Pasal 1 misalnya berkaitan dengan syarat sah perkawinan, itu tidak melanggar HAM sepanjang itu diatur oleh undang-undang. 2. Abdul Chair Ramadhan A. Pendahuluan Cita hukum Indonesia ialah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak. Indonesia tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Indonesia sebagai negara yang menganut paradigma simbiotik memandang agama dan negara berhubungan secara timbal- balik dan saling memerlukan. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap ajaran agama bagi para penganutnya. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya perlindungan atas kebebasan beragama atau keyakinan. Keyakinan beragama demikian fundamental, keberadaannya tidak dapat dinegasikan atau dihapuskan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Salah satu bentuk ibadah umat Islam dalam rangka menjalankan keyakinan agama adalah 403 melangsungkan pernikahan (perkawinan). Dalam hukum ibadah (fiqih muamalah) tentang pernikahan terdapat berbagai persyaratan agar pernikahan menjadi sah sesuai dengan nash. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan nash, maka itu adalah bentuk penyelewengan (penyimpangan) yang memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan yang sah bagi umat Islam menunjuk pada syarat dan rukun perkawinan. Syarat mendahului rukun. Tidak akan pernah tercapai rukun nikah, jika tidak terpenuhi syarat. Salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan istri harus beragama Islam. Syarat demikian juga dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). B. Pembahasan dan Analisis (Inti Keterangan Ahli) Dalam konsiderans Undang-Undang Perkawinan disebutkan, “bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang-Undang Perkawinan diberlakukan guna memastikan perkawinan yang sah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian itu juga terhubung dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan adanya pelarangan perkawinan. Menjadi jelas bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi umat Islam mengacu pada syariat (hukum) Islam. Keberlakuan Undang-Undang Perkawinan dapat ditinjau dari empat landasan, yakni filosofis, teoretis, yuridis dan sosiologis. 1. Landasan Filosofis Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan agama. Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kalimat tersebut merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi agama. Agama dan negara memiliki relasi yang erat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menyangkut Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, Ismail Suny mengatakan bahwa sistem ketetanegaraan Indonesia mengakui tiga bentuk kedualatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan. 404 Menurut Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin Indonesia bukan negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan. Negara Indonesia juga tidak didirikan di atas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas- luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ajaran agama. Undang-Undang Perkawinan ditinjau al-Maqashid Syariyah - sebagai wujud dari al-Mashlahah al Mursalah - sangat berkesuaian. Menurut Imam Malik ra kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat yaitu: (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri, dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan merupakan upaya yang berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Kelimanya ini dikenal dengan sebutan al-Maqashid Syariah. Dalam pandangan Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah baik dalam al-Qur’an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Menurut Mohammad Daud Ali, bahwa tujuan hukum Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan 405 kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para cendekiawan muslim adalah maslahah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah. Adapun kriteria maslahah, (dawabith al-maslahah) terdiri dari dua bagian: pertama, maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua; maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagiannya (juziyyat). Terkait dengan hal tersebut, Syathibi kemudian mengatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah “Qashdu asy- Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah” (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Individu yang telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang - dalam istilah Syathibi - ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. Selanjutnya maslahah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). 1. Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ada lima tujuan dalam maslahah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (hifdzud-din), menjaga jiwa (hifdzun-nafs), menjaga keturunan (hifdzun- nasl), menjaga harta (hifdzul-maal), dan menjaga akal (hifdzul-aql). 2. Maslahah hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. 3. Maslahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan 406 mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur’an dan as- Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap al-Maqashid Syariah. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan al-Maqashid Syariah dalam proses tersebut. Lebih lanjut, menurut syariat Islam perkawinan memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang sakkinah, mawadah dan warrahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum: 21. Untuk membentuk keluarga yang demikian, maka bagi umat Islam dilarang melakukan pernikahan beda agama. Larangan tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 221, sebagai berikut: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Dalam Surah Al-Mumtahanah: 10, Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 407 meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Undang-Undang Perkawinan ditinjau secara fiosofis selaras dan sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 2. Landasan Teoretis Ditinjau dari perspektif teoretis, Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan teori yang sangat kuat. Indonesia adalah bukan negara agama, akan tetapi negara beragama dengan menganut paradigma simbiotik. Hal ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Imam Ghazali ra mengisyaratkan hubungan antara agama dan negara, yakni tentang paralelisme raja dan Nabi. Menurunya, Tuhan telah mengirim Nabi-Nabi dan memberikan kekuatan Illahi kepada mereka, yang tujuannya adalah memberikan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, dirinya tidak bermaksud menyamakan antara Nabi dan raja, atau bisa disebut antara agama dan negara. Namun, paralelisme yang dilakukannya menunjukkan bahwa raja atau agama memiliki hubungan yang kuat dengan negara. Bahkan, Imam Ghazali ra berpendapat bahwa agama dan negara adalah saudara kembar yang lahir dari satu ibu. Begitu dekatnya hubungan agama dan negara, sampai-sampai ia mengatakan, “agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya.” Hubungan simbiotik antara agama dan negara dengan jelas diutarakan oleh al-Ghazali sebagai teori ketergantungan, agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama. Imam Mawardi ra dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah, menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama. 408 Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Berdasarkan paradigma simbiotik, terdapat dua identitas yang memerlukan perlindungan, yakni agama dan individu sebagai penganut agama di satu sisi. Di sisi lain, negara berperan dalam memberikan perlindungan baik terhadap agama dan individu-individunya. Paradigma simbiotik menunjuk pada hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara (hukum positif). Bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Hukum Islam dalam tata hukum nasional diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Salah satu produk legislasi yang mengandung muatan agama adalah Undang-Undang Perkawinan. Menurut teori solvasasi hukum (pelarutan hukum) - yang penulis gagas - menempatkan al-Maqashid Syariyah sebagai suatu kebutuhan dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum meneguhkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Keberadaan Teori solvasisasi hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Terciptanya hubungan kooperatif antara al-Maqashid Syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. Perspektif teori solvasisasi hukum sangat terkait dengan teori receptio in complexu, receptio a contrario, lingkaran konsentris, eksistensi hukum Islam dan pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism). Teori receptio in complexu sebagai teori pertama diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845–1927). Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam, maka secara langsung hukum Islam-lah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”. Berlakunya teori receptio in complexu menunjuk kepada suatu periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam. Sejak adanya 409 kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan. Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan Resolutie der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Pada Pasal 75 Regeering-Reglement (RR) tahun 1885, dinyatakan bahwa: oleh hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang- Undang Agama (Godsdienstige Wetten). Teori receptio a contrario memuat teori tentang kebalikan dari teori receptie. Sayuti Thalib, mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Teori lingkaran konsentris diperkenalkan oleh Muhammad Tahir, teori ini didasarkan pada ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Hal ini berbeda dengan pemikiran Barat yang memisahkan agama dari negara dan hukum. Agama telah diasingkan dari negara dan hukum. Dilihat dari sudut Islam kaidah-kaidah al-din al-Islami yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Dalam teori lingkaran konsentris, ketiga komponen itu – agama, hukum, dan negara – apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Kemudian teori eksistensi yang mendukung teori receptio a contrario. Teori eksistensi ini menegaskan bahwa hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional diakui dan berhubungan dengan hukum nasional dalam pembentukan hukum. Menurut teori penerimaan otoritas hukum yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya “The Modern Ternds of Islam”, sebagaimana dikutip Ichtijanto dikatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai 410 agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing- masing. H.A.R. Gibb juga mengatakan bahwa dalam perkembangan sejarah hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam. Selanjutnya teori pluralisme hukum yang kuat. Pada dasarnya pluralisme hukum tidak melihat secara dikotomis antara hukum negara dengan hukum adat, maupun hukum agama. Dalam pluralisme hukum mutakhir, kesemua sistem hukum yang ada lebih diposisikan sebagai relasi interaktif, kompetitif dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pluralisme hukum derajat kuat, kedudukan hukum agama diakui keberadaannya dan tidak dianggap lebih rendah dari hukum negara (hukum positif). Hukum agama dapat menjadi hukum positif. Menurut Brian Z. Tamanaha keberagaman produk undang-undang yang mengatur hukum agama (Islam) merupakan bagian dari fenomena pluralisme hukum. Dalam pandangan postmodern tidak mengakui adanya satu hukum saja (undang-undang). Postmodern berusaha membuat banyak alternatif lain yang menolak ketunggalan satu sistem hukum dalam pembentukan undang-undang, melainkan terdapat beberapa sistem hukum seperti, hukum adat dan hukum agama yang harus diterima. 3. Landasan Yuridis Indonesia adalah bukan negara agama tetapi negara beragama. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” merupakan penegasan kembali dari Sila pertama Pancasila. Menurut Bung Hatta yang merupakan salah satu dari tokoh perumus Pancasila dalam tafsiran historisnya menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan pengimplementasian dari Surah Al-Ikhlas. Hazairin juga mengungkapkan pendapatnya bahwa sebutan Ketuhanan Yang Maha Esa diambil dari terjemahan pengertian yang terhimpun dalam “Allahu al-Wahidu al-Ahad” yang disalurkan dari QS. 2: 163 dan QS. 112. 411 Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika Pasal 28E UUD 1945 merupakan hak setiap warga negara, maka Pasal 29 ayat (2) merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan Pasal 28E dimaksud. Atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pelindungan hukum terhadap agamanya. Diakui bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama. Negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak berarti mendiskriminasi, melainkan untuk melindungi kepentingan agama. Dengan demikian dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tetap melekat pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disebutkan pembatasan diadakan salah satunya menunjuk pada nilai-nilai agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” mengandung makna bahwa perkawinan yang sah adalah menunjuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Menjadi jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan yuridis yang kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (stufen theory). 4. Landasan Sosiologis Selanjutnya, ditinjau dari sudut sosiologis, Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum bukan saja terhadap pasangan suami-istri, namun juga terhadap anak yang dilahirkan, sepanjang anak yang dilahirkan tersebut dalam perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jaminan kepastian hukum juga ditujukan terhadap harta bersama, ketika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan 412 menyebutkan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Pada penjelasannya disebutkan, “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Konsekuensi hukum bagi pasangan beda agama adalah tidak berhak untuk saling mewarisi, karena perkawinan terlarang dan tidak sah. Konsekuensi perkawinan beda agama juga akan menimbulkan akibat hubungan nasab. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal yang sama terdapat dalam hukum Islam. Ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak diluar perkawinan. Anak diluar perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah dan ini berpengaruh terhadap hak waris dan wali nikah. Anak tersebut terlarang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Ketika si anak berkelamin perempuan dan mau menikah, maka ayah biologisnya terlarang menjadi wali nikah. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah haram dan hukumnya zina. Telah menjadi kebiasaan di masyarakat terhadap anak diluar perkawinan yang sah sering disebut dengan istilah “anak zina” atau anak “haram jadah”. Walaupun yang berdosa adalah kedua orang tuanya, namun sebutan itu membawa beban psikologis yang mendalam. Demikian itu membuktikan bahwa perkawinan yang tidak sah (in casu beda agama) termasuk yang dicela oleh masyarakat. C. Kesimpulan Perkawinan yang sah menurut ajaran Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun. Kedua unsur tersebut bersifat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Sejalan dengan kaidah, “mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat”, dan “jika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya”, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan harus dipertahankan. Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila perkawinan beda agama dilegalkan, maka hal tersebut sama saja melegalkan perzinahan. Perkawinan beda agama adalah dosa besar dan menimbulkan kemudaratan yang berkelanjutan. Legalisasi perkawinan beda agama mengundang murka Allah SWT. 413 Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Postulat negara Indonesia bukan hanya dia sebagai negara bersendikan aturan- aturan hukum sehingga disebut negara hukum, tapi adalah juga negara beragama, negara beragama ini tentu tidak dapat disamakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara dari sekularistik atau negara integralistik. Lalu bagaimana kalau negara tersebut negara sekularistik? Negara yang tidak mengacu kepada kepentingan hukum agama yang mendasarkan kepada kepentingan-kepentingan berdasarkan penilaian prinsip rasio akal, menghilangkan peran wahyu. 2. Dalam negara Pancasila bukan negara berdasarkan agama, tetapi Indonesia adalah negara agama dan terhadap adanya pembatasan-pembatasan dalam berhubungan privat, dalam istilah Islam ini terkait dengan kepentingan- kepentingan munakahat perkawinan, maka itu adalah dimaksudkan untuk menjaga kesebandingan, menjaga juga ketertiban, dan lebih dari itu ada sebagai wujud implementasi mewujudkan cita hukum yang paling tinggi, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Pancasila itu sendiri. 3. Oleh karena itu, Pasal 28D ayat (1) disebut dengan satu tarikan napas, kepastian hukum yang adil. Ketika kepastian itu timbul dengan didalamnya ada keadilan yaitu keadilan distributif, keadilan proporsional. Keadilan distributif, keadilan proporsional terkait dengan adanya pembatasan tertentu, adanya larangan pernikahan beda agama, dan kalaupun itu diberlakukan negara menganggap perkawinan itu tidak pernah ada, itu dimasudkan dalam rangka menumbuhkan pemenuhan keadilan. Keadilan bukan dimaksudkan adanya disparitas, tetapi keadilan ini untuk lebih menjamin perlindungan terhadap ajaran agama. Ketika perlindungan ajaran agama tidak dilindungi oleh negara, maka yang terjadi adalah penyelewengan-penyelewengan, penyalahgunaan-penyalahgunaan, penodaan-penodaan terhadap ajaran agama itu sendiri dan itu bahkan termasuk delik dalam tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian ditempatkan masuk dalam Pasal 156 KUHP, itulah kepentingnya perlindungan dari negara terhadap ajaran agama yang diakui di Indonesia. Ketika keadilan lengkap, kepastian itu terwujud, maka diharapkan timbul utilitas, timbul kemanfaatan. 414 3. Teten Romly Qomaruddien A. PENDAHULUAN Menyoal kawin beda agama seolah tidak mengenal kata berhenti, walau pun pada dasarnya ajaran Islam telah memberikan aturan yang jelas. Selain terdapat dalil-dalil ayat yang menegaskan haramnya perkawinan beda agama tersebut, juga adanya riwayat hadits dan atsar yang jelas pula. Ditambah lagi dengan adanya ijma' para ulama di setiap zamannya. B. LANDASAN HUKUM KEHARAMAN KAWIN BEDA AGAMA Dalil keharaman kawin beda agama, dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat sebagai berikut: ِوََلَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِ كٰ تِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وََلَ َمَةٌ مُّؤْم ۗ نَةٌ خَيْرٌ م ِنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وََلَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِ كِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ْوَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِ نْ مُّشْرِ كٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٰۤ ىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَّٰللاّٰ ُ يَدْعُو َا اِلَى الْجَنَّةِ و ٖالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚ وَيُبَي ِنُ اٰ يٰتِه َلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْن _"Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu mengawinkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan idzinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."_ (QS. Al-Baqarah/ 2: 221) Para ulama ahli Tafsir memberikan penjelasan ayat tersebut, sebagai berikut: 1. Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari _rahimahullaah_ berkata: _"Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dikawinkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun bukan)."_ (Lihat: _Jaami'ul Bayaan_, 2/ 379). 2. Imam Al-Qurthubi _rahimahullaah_ berkata: _"Jangan kalian kawinkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh mengawini wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam."_ (Lihat: _Al-Jaami' Li Ahkaamil Qur'an, 1/ 48-49). 415 3. Imam Al-Baghawi_rahimahullaah_ berkata: _"Tidak bolehnya wanita muslimah kawin dengan lelaki musyrik sudah merupakan ijma', yakni kesepakatan ulama."_ (Lihat: _Ma'aalimut Tanziil_, 1/ 225). Dalil berikutnya adalah: ِياأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰ مَنُوْ ا اِذَا جَاٰۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰ تُ مُهٰ اجِرٰ تٍ فَامْتَحِ نُوْهُنَّ ۗ ّٰللاَ ّٰ ُ اَعْلَمُ بِاِيْمَان ُهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ م َّؤْمِنٰ تٍ فََلَ تَرْجِعُوْهُن َاِلَى الْكُفَّارِۗ َلَ هُنَّ حِ لٌّ لَّهُمْ وََلَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ وَاٰ تُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْاۗ وََلَ جُنَاحَ عَل َيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰ تَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وََل َتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْك ُ ّٰوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَا اَنْفَقُوْاۗ ذٰ لِكُمْ حُكْمُ ّٰللاّٰ ِ ۗيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَّٰللا ٌ عَلِيْمٌ حَكِيْم "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami- suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tidaklah dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana."_ (QS. Al-Mumtahanah/ 60: 10). Dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menegaskan: _"Ayat inilah yang mengharamkan perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non Muslim)."_ (Lihat: _Tafsir Al-Qur'anul 'Azhiim_, 4/ 414). Sementara Imam Asy-Syaukani, juga sama-sama menegaskan: _"Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dikawini) orang kafir."_ (Lihat: _Fathul Qadiir_, 5/ 255) Selain itu, ada dalil larangan kawin beda agama dari hadits Rasulullah _shallallaahu 'alaihi wa sallam_ sebagaimana hadits Jabir _radhiyallaahu 'anh_: نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وََلَ يَتَزَوُّجُوْنَ نِسَائَنَا _“Kita boleh kawin dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh kawin dengan wanita kita.”_ Menurut Imam Ibnu Jarir (Lihat: _Tafsir Ath-Thabari_, 4/ 367), bahwa sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, namun kebenaran isinya merupakan 416 ijma' ummat. Dan Imam Ibnu Katsir menukilkan pula dalam Tafsirnya (Lihat: _Tafsiir Al-Qur'aanul 'Azhiim_, 1/ 587). Sebenarnya, terkait dengan ijma' ulama ini, masih banyak lagi ditegaskan para ulama berikut: Ibnu Al-Jazzi, Ibnu Mundzir, Ibnu 'Abdil Bar dan ulama senada lainnya yang menegaskan: _"Laki-laki non-Muslim haram mengawini wanita Muslimah secara muthlaq. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam."_ sebagaimana diurai Al-Ustadz Abu Ubaidah al-Atsari _hafizhahullaah_ C. PRO KONTRA AHLI ILMU Pada kenyataannya diakui, bahwa masalah per ُُkawinan beda agama masih menyisakan _debatable_, di mana adanya pandangan seperti Syaikh Muhammad 'Abduh dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang sering dinukil oleh mereka yang membolehkannya (Lihat: _Tafsir Al-Manaar_, 1947, hlm. 281) tidak sebanding dengan mayoritas ulama yang mengharamkannya di segala zaman. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an surat Al-Maidah/ 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa wanita _ahlul kitaab_ yang dibolehkan menikahinya berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat Al-Baqarah/ 2 ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat Al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita _ahlul kitaab_ dibolehkan. Persoalannya adalah, _ahlul kitaab_ manakah yang dimaksud? Meskipun kebolehan menikahi wanita _ahlul kitaab_ telah dijelaskan dalam al-Quran, karenanya Ibnu Taimiyah membatasi kebolehan menikahi wanita _ahlul kitaab_ tersebut, yakni _ahlul kitaab_ yang tidak menyekutukan Allah _'azza wa jalla_. (Uraian lengkap Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, _Majmuu' Fataawa_ [Penyusun: 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim], tentang Nikah, [Terj.: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri], An-Naba, Jakarta: Pustaka 'Azzam, 2002, hlm. 160) Dengan bersandar kepada tafsir-tafsir Mu'tabar, di mana yang dimaksud _ahlul kitaab_ adalah pengikut Taurat-nya Nabiyullah Musa dan Injil-nya Nabiyullaah 'Isa 'alaihimus salaam _(muttabi'uuna Muusa wa 'Isa)_. Karenanya ulama senior abad ini Prof. Dr. Shaalih Fauzan _rahimahullaah_ menegaskan: “Laki-laki kafir tidak halal 417 menikahi wanita Muslimah, berdasarkan firmanNya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mukmin] sebelum mereka beriman.” sebagaimana ditunjukkan QS. Al-Baqarah/ 2: 221. D. Pandangan Ahli Sebagai anak bangsa yang beragama, maka saksi ahli memandang perlu memperhatikan hal-hal penting berikut: 1. Pentingnya menempatkan falsafah negara, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 yang berbunyi: _"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"._ Juga BAB I Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: _"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"._ Demikian pula BAB I Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: _"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"._ (Sumber: mkri.id) Semua itu, menurut saksi ahli sudah relevan dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung konstitusi negara. Selain sesuai dengan pentingnya merawat Sumber Daya Manusia yang menjunjung tinggi akal sehat dan selamat, juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jalan mati manusia_(the way of life and the way of dead)_ untuk menuju dua alam kebahagian hakiki _(daarul hijratain wa baabus sa'aadatain)_. 3. Pentingnya meletakkan qaidah-qaidah para ahli hukum Islam yang Mu'tabar, di antaranya: ُاألصل فِي األَبْضَاعِ التَّحَرِ يْم “Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram.” (Lihat: Imam As-Suyuthi, _Al-Asybaah wa Nazhaair_, hlm. 84). درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "Mencegah kerusakannya harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikannya". Karenanya, apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum 418 yang mengharamkannya. Demikian pula, kalaulah bisa jadi ada pasangan beda agama yang dinilai sepihak berhasil mendatangkan _mashlahat_, sudah tentu _mafsadat_-nya akan jauh lebih banyak dirasakan orang banyak dan bisa melahirkan keresahan dan kegaduhan, dimana menjaga nilai-nilai agama _(hifzhud diin)_ dan merawat nilai-nilai kelestarian keturunan _(hifzhun nasl)_ sebagai pilar _maqaashidus syarii'ah_ akan terabaikan. "Bersatunya cinta dan cita bahagia yang hakiki, hanya bisa sinergi dalam ikatan iman dan senyawanya keyakinan". 4. Sebagai masyarakat Muslim dan bagian dari penduduk bangsa, menjadikan fatwa-fatwa ulama yang pernah ada merupakan keniscayaan yang wajib dipatuhi. Mendapatkan haknya sebagai manusia, wajib seimbang dengan menunaikan kewajibannya sebagai manusia. Dengan keseimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang wajib ditunaikan, menunjukkan kepatuhan hamba kepada Rabb-nya, dan terhindar dari predikat manusia yang melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap Tuhan- nya. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, tentu saja merujuk kembali kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sikap yang tepat dalam berkonstitusi. Adapun fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksud adalah: 1. MUI Jakarta (11 Agustus 1975): "Larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi seorang wanita bukan Muslim, sekalipun dari ahli kitab." 2. MUI Pusat (1 Juni 1980, periode Buya Hamka): "Melarang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non-Muslim, dan pria Muslim tidak diidzinkan menikah dengan wanita bukan Islam." 3. MUI Jakarta (30 September 1986, KH. Ahmad Mursjidi): "Surat terbuka mendesak kaum Muslimin agar tidak melakukan perkawinan beda agama/ antar agama (bersama lampiran MUI Jakarta 1975 dan Fatwa MUI Tahun 1980). 4. Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./ 26-29 Juli 2005 M. setelah menimbang: a. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. b. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, melainkan sering mengundang keresahan di tengah- tengah masyarakat. 419 c. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemaslahatan Dan memperhatikan: Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/ 1980 tentang perkawinan campuran. Maka, pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005: "Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah." E. Kesimpulan Setelah menorehkan uraian dari pembahasan sebelumnya, maka saksi ahli menyimpulkan: 1. Sebagai warga negara yang mematuhi ajaran agama; mematuhi dalil-dalil agama _(wahyu)_ merupakan kepatuhan kepada sumber hukum _(syarii'ah)_, menjalankannya sebagai keta'atan kepada pandangan hukum _(fiqih)_, dan mendukungnya terhadap aturan dan pedoman yang berlaku merupakan kesetiaan terhadap undang-undang _(qaanuun)_. 2. Terwujudnya rumah tangga/ keluarga yang _sakiinah, mawaddah_, dan _rahmah_ merupakan cita-cita yang wajib diperjuangkan dengan kesamaan iman. 3. Dengan mengedepankan pertimbangan kebenaran wahyu, akal yang sehat dan selamat, serta fithrah, juga berpegang kapada _saddud dzarii'ah_, yakni mencegah kemadharatan, sudah sepantasnya Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pihak mana pun yang ingin mencabut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 11 Juli 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: 420 ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Jelas, dan Tidak Adanya Surat Keterangan Pendamping. Bahwa PIHAK TERKAIT menemukan ternyata Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau setidak-tidaknya tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Jika Pemohon mendalilkan bahwa Penerima Kuasa perorangan adalah bagian dari Kantor Hukum Penerima Kuasa, maka sepatutnya Penerima Kuasa memisahkan dan atau menyebutkan siapa yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki izin profesi, dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping dalam suatu Surat Keterangan Pendamping. Penggabungan Pemberian Kuasa kepada Advokat dan Pendamping tanpa memilahnya dan menganggapnya semua sebagai Kuasa Hukum adalah hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2021 sendiri. 421 Karenanya menurut kami, Surat Kuasa tersebut pantas untuk dinyatakan cacat formil. Dan karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak Permohonan ini. 2. Alasan Ketidakseriusan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan. a. Bahwa Pemohon pada Perbaikan Permohonan menambahkan alamat kuasa hukum, yang dalam Permohonan awal tidak disebutkan alamat dari kuasa hukum tersebut. Hal ini memperlihatkan ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan Permohonan sehingga melupakan hal detail yang sangat penting dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), yaitu identitas Pemohon dan kuasa hukumnya. b. Bahwa Pemohon setidaknya mengurangi jumlah halaman dalam perbaikan Permohonannya, yaitu dari 52 halaman pada Permohonan menjadi 34 halaman pada Perbaikan Permohonan. Hal ini memperlihatkan Pemohon menyadari betapa banyaknya kekeliruan yang dibuat dalam Permohonan awal sehingga Pemohon harus merombak ulang penataan kalimat dalam Permohonannya, bahkan menambahkan substansi baru yang semakin tidak relevan dengan Permohonan yang diajukan. c. Bahkan Pemohon merubah subtansi posita dan petitum yang menggambarkan bahwa Pemohon masih belum yakin dengan alasan Permohonan bahkan petitum yang diinginkan. 3. Alasan Ketidakjelasan Objek Permohonan (Obscuur Libel) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya, secara khusus dalam paragraph setelah identitas Pemohon menyebutkan bahwa: Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas Pasal mana yang akan diujikan, serta batu uji mana yang menjadi landasan Permohonan sejak awal. Demikian pula pada pada poin 11 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan bahwa: Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945,…… 422 Pada poin tersebut pun Pemohon juga tidak menyebutkan Pasal yang ingin diujikan. Bahkan Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan undang-undang mana yang akan diujikan. Penyebutan UU Perkawinan saja tidak tepat sehingga menyebabkan Permohonan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas Pasal yang terdapat di Undang-Undang mana yang akan diuji, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan Perubahannya. Sekali lagi Pemohon gagal dalam memperlihatkan keseriusannya mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa menegaskan Undang- Undang atau Pasal mana secara detail yang akan diuji ke Mahkamah Konstitusi. 4. Alasan Kerugian Konstitusional Bahwa Pemohon menyebutkan dalam bagian Ad.b. mengenai kerugian konstitusional Pemohon mengenai Pasal yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Padahal sebelumnya, Pemohon menuliskan bahwa Permohonan Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Hal ini kembali mempertegas kebimbangan Pemohon dalam memilih dan menentukan apakah undang-undang nya yang merugikan Pemohon atau hanya dua Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f? Jika Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan secara keseluruhan dari UU Perkawinan, maka seharusnya pada Legal Standing, Pemohon harus memberikan dalil yang membuktikan keseluruhan Pasal dalam Undang-Undang tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. 5. Alasan Kesalahan Penggunaan Pasal Yang Dipakai Sebagai Batu Uji Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon salah dalam pemilihan batu uji Permohonan a quo. Keenam Pasal tersebut tidak ada satupun yang dilanggar oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. 423 Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam batu uji tersebut karena: 1) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapapun untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya; 2) Kedua Pasal a quo tidak mengesampingkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, justru Pasal a quo mempertegas pengakuan terhadap ketentuan agama yang harus dipatuhi oleh setiap penganutnya; 3) Kedua Pasal a quo tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi di mata hukum bagi siapapun bahkan terhadap Pemohon; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapapun atau Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, justru memperkuat sebuah keluarga dengan pondasi agama yang sama. 6. Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f. padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan dan tidak didiskriminasi dalam melakukan suatu tindakan hukum, serta Pemohon tidak dibedakan di mata hukum, tidak dilarang untuk berkeluarga, sepanjang sesuai dengan aturan agama yang Pemohon anut dan calon istri Pemohon anut. Justru dengan keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam perkara pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 424 7. Alasan Adanya Limitasi Hak Asasi Manusia dan Norma-Norma Yang Diakui Di Indonesia Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan badan hukum Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan : a) berperan aktif sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan hak- hak persamaan kedudukan hukum setiap anggota masyarakat, b) berperan aktif selaku katalisator, fasilitator, transformator antara hukum dan masyarakat, hingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama: serta c) berperan selaku Lembaga Pengkajian guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional melalui kajian dan telaah hukum secara intensif dan komprehensif serta untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sarjana hukum menuju sarjana hukum profesional yang tanggap terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Bahwa Pemohon dalam pertimbangan Permohonannya mengabaikan norma yang disepakati oleh banyak Ahli sebagai: 1) Kaidah/patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah laku/berperilaku atau bersikap tindak dalam masyarakat, dalam hidup (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto); 2) Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau lingkungannya (Maria Farida); 3) Norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu (Hans Kelsen); 4) Kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit, kaidah adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret (Sudikno Mertokusumo); 5) Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif, mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan norma perintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu (Jimly Asshiddiqie). 425 Dan norma-norma tersebutlah yang akan menciptakan masyarakat yang tertib dan memiliki kepastian hokum sehingga adanya anggapan bahwa limitasi atas Hak Asasi Manusia melanggar Hak-Hak Pemohon tentu salah besar. Norma-norma itu bertujuan membina ketertiban hidup manusia. Namun ketiga peraturan hidup itu belum cukup memberi jaminan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Karenanya disamping ketiga jenis peraturan hidup tersebut, diperlukan adanya peraturan lain yang dapat menegakkan tata, yaitu suatu jenis peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas (kaidah hukum). (Eka NAM Sihombing & Ali Marwan HSB), karenanya keberadaan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f, harus tetap ada untuk terciptanya cita kedamaian hidup antar pribadi (hetrechtwildevrede). 8. Bahwa PIHAK TERKAIT selama ini komitmen menghargai keyakinan dan ajaran agama-agama di Indonesia, tetapi tidak mentolerir percampuran ajaran agama yang akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari, selain secara keyakinan juga menentang hukum Tuhan terutama bagi yang beragama Islam. Dimana jumlah Warga Negara di Indonesia yang beragama Islam adalah mayoritas dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, yang apabila dikabulkan, maka akan terjadi kekacauan dalam konsep dan tujuan berkeluarga pada umat Islam. Hal yang sangat tidak di inginkan oleh PIHAK TERKAIT, karena akan menghancurkan tatanan kehidupan beragama di Indonesia yang sudah diakui di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. 9. Bahwa PIHAK TERKAIT meyakini bahwa para Pembuat Undang-Undang Perkawinan telah memberikan landasan hokum dan memberikan jaminan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hukum Perkawinan ini berlaku umum bagi semua Warga Negara Indonesia dan menampung ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan berbagai golongan agama dan masyarakat adat untuk menciptakan unifikasi hukum yang dapat memudahkan penyelesaian permasalahan hukum yang berlaku di masyarakat, agar tercapai kepastian hukum. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai a body of law berkewajiban menganalisis secara apriori penerapan ketentuan pembatasan HAM 426 Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penegasan bahwa dalam setiap hak selalu melekat kewajiban, termasuk kewajibannya untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Dengan kata lain, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, selain pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia itu juga mewujud dalam bentuk kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki orang lain. Hal ini adalah konsekuensi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi seseorang yang tidak mengindahkan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain sudah pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia sehingga tidak mungkin tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial tersebut. Oleh karena itulah, dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sendirinya melekat pembatasan karena adanya hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain dan karena itu pula melekat kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki manusia lain. (Putusan MKRI No. 15/PUU- V/2007, h.57, lihat juga Putusan MKRI No. 19/PUU-V/2007) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kekebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu bangsa demokratis” 11. Bahwa manusia Indonesia adalah masyarakat yang religius, dan Negara sekalipun bukan negara agama, tetapi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pengaturan kehidupan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh semua agama di Indonesia. 12. Bahwa pengaturan Perkawinan dalam satu Undang-Undang merupakan bentuk perwujudan hak konstitusional Warga Negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua Warga Negara dan penduduk Indonesia agar tercapai ketertiban hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain, karenanya sudah sepantasnya pengaturan mengenai Perkawinan ini, tidak berbenturan dengan keyakinan antar umat beragama dan tidak pula menentang ajaran agamanya sendiri, terutama atas nama Hak Asasi Manusia (Universal) yang dapat 427 dipertentangkan dengan Hak Asasi Manusia Partikular yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia tidak dapat memberlakukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal nilai-nilainya bertentangan dengan hukum agama yang dianut seorang Warga maupun sebagai bentuk penghormatan terhadap agama lainnya. 13. Bahwa Undang-Undang Perkawinan mengadopsi tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum adat/kepercayaan masyarakat, sebagai syarat sahnya perkawinan, Adapun mengenai pencatatan perkawinan adalah bentuk kewenangan Negara menjaga ketertiban dan juga perlindungan kepada Warga Negaranya, agar tujuan perkawinan tercapai. 14. Bahwa Ketika Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) sebagai bentuk pemaksaan agama oleh Negara kepada Warga Negara yang seharusnya menurut Pemohon, dapat berupa pilihan bagi calon suami istri yang diserahkan kepada mereka untuk memilih melangsungkan perkawinan dengan cara yang mereka sepakati, maka hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut dan yakini juga. 15. Alasan Tanggungjawab Negara dalam Jaminan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalil Pemohon mengenai intervensi negara dalam wilayah privat seperti agama adalah tidak tepat. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebabkan negara ikut campur dalam urusan agama secara material karna tidak ada frasa yang bermakna atau dapat dimaknai sebagai pemaksaan terhadap agama. Bahkan justru negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ketentuan masing-masing agama yang dianut. 16. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menganut sebuah agama yang diakui di Indonesia. Maka seharusnya Pemohon merasakan kehadiran pasal a quo sebagai bentuk perlindungan terhadap ketentuan yang dianut dalam agama Pemohon dan Pemohon seharusnya memaklumi bahkan ingin melaksanakan semua ajaran dalam agama nya sehingga ketentuan pasal a quo tidak mengusik agama Pemohon justru membantu Pemohon untuk menjadi seorang warga negara yang taat agama. 17. Bahwa sah-nya sebuah perkawinan disyaratkan dalam satu agama dan kepercayaan justru menjadi perlindungan terhadap pelaksanaan hak 428 beragama pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk menjalakan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan yang dilandaskan pada agama dan kepercayaan yang sama justru melindungi hak tersebut sepenuhnya sehingga setiap individu dalam rumah tangga tersebut dapat menjalankan ibadah tanpa harus berada pada posisi “terancam” dengan keberadaan agama dan kepercayaan lain dalam satu keluarga. 18. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pasal 16 (1) Universal Declaration of Human Rights yang mengatur mengenai hak untuk berkeluarga tanpa dibatasi oleh agama adalah keliru. Pemohon belum sepenuhya membaca Pasal 16 ayat (3) UDHR yang berbunyi: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Maknanya, terdapat batasan yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (3) dimana keluarga harus dilindungi oleh masyarakat dan negara karena keluarga adalah satuan terkecil dari negara. 19. Bahwa Pasal 16 ayat (3) UDHR sejalan dengan ketentuan Pasal 28G UUD 1945 berikut: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) Artinya, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga agar hak atas rasa aman ini dimiliki oleh setiap keluarga salah satunya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan ini dalam perkawinan yang sah dalam satu agama dan kepercayaan. Hak atas rasa aman akan dimiliki oleh setiap individu dalam satu keluarga karena mereka memiliki kepercayaan dan agama yang sama, yang menjamin tidak adanya perlakuan yang berbeda serta bebas dari rasa takut untuk menjalankan ibadah karena dalam satu keluarga terdapat kesamaan agama dan kepercayaan tersebut. 20. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak bolehnya Negara intervensi dalam urusan agama dan privat adalah tidak tepat. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengemukakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang berada di atas kelompok maupun beberapa kelompok individu yang mendiami suatu wilayah atau teritori tertentu bersama dan mengakui adanya sebuah pemerintahan yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sebuah kelompok 429 maupun beberapa kelompok individu yang ada. Artinya, negara justru dituntut hadir dalam kehidupan rakyat dengan mengatur dan menertibkan demi rakyat itu sendiri. Kedaulatan suatu negara bergantung salah satunya pada kekuatan dari individu yang ada di dalam nya serta unit terkecil yang bernama keluarga. Justru hal yang fatal jika negara tidak bisa mengurus ketertiban rakyat nya hanya karena dianggap sebagai wilayah privat. Jika wilayah privat tersebut menyebabkan terganggunya fungsi keluarga yang mempengaruhi ketahanan negara, apakah negara juga tidak boleh mengintervensi? 21. Bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan adalah suatu keniscayaan dalam bernegara. Frasa ini tidak dipahami oleh Pemohon, karena Pemohon selalu berdalilkan bahwa terdapat pemaksaan terhadap penundukan agama dan kepercayaan. Padahal, makna dari Pasal 29 ayat (1) tersebut adalah bahwa disamping penduduknya mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah, negara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya melalui legislasi dan regulasi yang mendorong pemenuhan hak tersebut. 22. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dipahami sebagai hak individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setiap hak tentu di iringi kewajiban, hak yang dimiliki oleh individu tersebut di iringi dengan kewajiban negara untuk memenuhinya dengan menjamin bahwa individu dapat menjalankan kewajiban baik dia sebagai pribadi maupun dia sebagai bagian dari keluarga. Oleh karenanya, adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai prima facie dimana terdapat ketidakjelasan karena menyerahkan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Justru pasal tersebut sangat jelas mendukung hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal a quo mempertegas bahwa setiap individu akan terbebas dari rasa takut untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama nya jika berada dalam lingkungan yang mendukung salah satunya adalah keluarga. 430 23. Alasan Perlindungan Hak Anak dan Keberlangsungan Hidup Pasca Perkawinan. Bahwa perkawinan nantinya akan membentuk sebuah keluarga adalah sebuah kepastian. Keluarga dalam hal ini berarti tidak hanya terdiri dari ayah ibu dan anak, namun meliputi kedua keluarga besar istri dan keluarga besar suami. Perbedaan sosial dan ekonomi saja dalam sebuah keluarga besar dapat berakibat pada rusaknya sebuah keluarga bahkan sampai pada perceraian, apalagi perbedaan yang dilandasi karena agama dan kepercayaan. Disinilah Negara hadir untuk melindungi keutuhan sebuah keluarga bahkan melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) berikut: (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 24. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menilai bahwa perkawinan beda agama ini berkaitan dengan keberlangsungan setiap anak mempunyai hak untuk melangsungkan kehidupannya dengan aman dalam sebuah keluarga yang harmonis. Hak ini dapat dicapai jika dalam sebuah rumah tangga dapat diminimalisir perbedaan dan ruang untuk perpecahan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan ruang antisipasi pasca perkawinan untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam keluarga. 25. Bahwa Convention on Children Rights (CRC) menegaskan terdapat setidaknya empat prinsip dalam perlindungan anak yaitu: a. Prinsip non diskriminasi (non discrimination) b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of child) c. Prinsip hak atas hidup, kelangsungan dan perkembangan (the righst of survival, and development) d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of child) Setidaknya prinsip kedua dan ketiga sangat berkaitan dengan perkawinan beda agama. Kedua prinsip ini bermakna bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dan pertimbangan serta adanya tanggungjawab negara untuk menjamin kehidupan dan perkembangan seorang anak. 26. Bahwa dalil Pemohon mengenai Negara mengundang diskriminasi antar golongan agama dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah justru melemahkan keinginan Pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama. 431 Justru pasal a quo memperkuat sebuah Perkawinan dimana kesamaan agama dan kepercayaan dalam satu keluarga dapat memperkuat jaminan kebebasan beragama dan beribadah tanpa ada rasa takut untuk diancam atau dipaksa atau dimanipulasi untuk berpindah agama oleh pasangannya. 27. Bahwa adanya kekhawatiran mengenai diskriminasi atau bahkan perpecahan diantara golongan atau agama adalah tidak tepat. Dalam sejarahnya, multikulturalisme sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Keberagaman dalam agama tidak menjadikan para founding fathers bermusuhan namun justru menjadi sebuah sokongan menuju kemerdekaan. Hal ini terlihat dari beragamnya agama dan ras yang mewakili rakyat Indonesia di dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI. Masing-masing golongan dan agama pada saat pembahasan dasar negara memiliki kepentingannya, namun dengan toleransi yang kuat lah perbedaan kepentingan itu akhirnya berubah menjadi sebuah ikatan yang kuat yang diikrarkan dalam Pancasila. Setelah 48 (empat puluh delapan) tahun UU Perkawinan ini diberlakukan, belum ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menimbulkan perpecahan diantara agama. Namun, justru pasal a quo memperkuat jaminan Negara terhadap pelaksanaan aturan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Negara memberi ruang dan mengakui perbedaan tersebut sehingga dijamin dalam sebuah ketentuan yang diharapkan menjadi fondasi awal bagi kerukunan dalam kehidupan setelah perkawinan. 28. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengaturan perkawinan di negara lain, Pemohon memberi contoh Australia. Namun, apakah Pemohon sudah menyadari atau justru menafikan dalil yang sudah Pemohon tulis sendiri di dalam perbaikan Permohonannya? Bahwa Pemohon mendalilkan pendapat Prof. Mahfud mengenai Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Berbeda dengan negara Australia, konstitusi mereka tidak menyatakan ideologi yang sama dengan Indonesia yaitu Pancasila yang didalamnya terdapat pengakuan tertinggi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbandingan yang Pemohon lakukan tidaklah apple to apple. Pemohon menggunakan peraturan di negara yang tidak bisa disandingkan dengan Indonesia, yang akhirnya hanya mengarahkan pada kesimpulan bahwa Pemohon “hanya 432 mencari manfaat untuk kepentingan Pemohon semata” tanpa secara logis dan objektif mencari negara yang bisa dijadikan perbandingan. Apakah Pemohon ingin menafikan keberadaan Pancasila dan mempraktekkan aturan dari negara Australia yang belum tentu dapat di implementasikan di Indonesia? Perbedaan sosial, budaya dan latar belakang sejarah menjadikan Indonesia berbeda dengan negara lain. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai pengaturan di negara Australia sudahlah tentu tidak dapat diterima dan tidak dapat di implementasikan di Indonesia. Bahwa selain Hak Asasi Manusia Internasional, Pemohon harus memahami keberadaan Hak Asasi Manusia Partikular, suatu Hak Asasi Manusia yang sangat bergantung pada kondisi kewilayahan, agama, adat istiadat, norma-norma yang kesemuanya juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban. 29. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil di atas, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan Pemohon obscuur libel (kabur). Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan Pemohon terhadap Permohonan yang diminta beserta dalil-dalil yang dianggap justru bertentangan dengan Permohonan Pemohon. Pemohon seringkali mendalilkan bahwa negara terlalu mengintervensi wilayah privat bahkan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai celah timbulnya perpecahan golongan dan agama. Namun, disisi lain Pemohon dalam dalilnya justru setuju bahwa perbedaan agama dan golongan dalam satu keluarga dapat menimbulkan diskriminasi, pemaksaan agama dan golongan. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan a quo obscuur libel. 30. Bahwa Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. , bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan posedur yang ditetapkan masing- masing agama dan kepercayaannya itu” 433 Petitum ini sangat menciderai Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan justru rumusan frasa pasal yang di inginkan Pemohon untuk ditambahkan pada pasal a quo tersebut justru menimbulkan ambiguitas. Rumusan tersebut seolah membenarkan dan terkesan memaksa seorang individu untuk memilih metode perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Bukan hanya melanggar UUDN 1945, rumusan pasal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sudah dianut dan dipertahankan dari sebelum Indonesia merdeka. Pemohon seolah menafikan keberadaan agama dengan memprioritaskan kepentingan Pemohon semata dan tidak menghargai ketentuan perkawinan yang berbeda di setiap agama. Oleh karenanya Pemohon telah keliru dalam memandang ketaatan pada agama dan perkawinan sebagai suatu hal yang terpisah. 31. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak Terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-10 sebagai berikut: 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan PAHAM INDONESIA Nomor 29 tanggal 17 Februari 2000; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan PAHAM INDONESIA Nomor 2 Tanggal 7 Mei 2007; 3. Bukti PT-03 : Fotokopi Akta Perbaikan Yayasan PAHAM INDONESIA Nomor 17 Tanggal 29 September 2007; 4. Bukti PT-04 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor; C-3528.HT.01.02.TH 2007 tanggal 26 Oktober 2007 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Akta Penyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan PAHAM INDONESIA Nomor 57 tanggal 31 Maret 2021, dibuat oleh Hadijah, Notaris Jakarta Pusat; 434 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.06- 0023682 tanggal 8 April 2021; 7. Bukti PT-07 : Fotokopi Scan KTP atas nama Ruli Margianto; 8. Bukti PT-08 : Fotokopi Scan KTP atas nama Anggi Ariwibowo; 9. Bukti PT-09 : Fotokopi Universal Declaration of Human Rights; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Convention Right Child; [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Pendamping, Padahal Nama-Nama Yang Tercantum sebagai Kuasa Hukum, Ada yang Tidak Berprofesi Sebagai Advokat. Bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (5) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (6) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (7) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. (8) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. 435 Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan juga tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Bahwa sekalipun Pemohon telah memberi keterangan tambahan terhadap Surat Kuasanya, tetapi masih tidak menyertakan Surat Keterangan Sebagai Pendamping. Bahwa dalam Perubahan Surat Kuasa-pun Pemohon tidak menyertakan Surat Keterangan Pendamping, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2021 sendiri, dan karenanya Permohonan ini patut ditolak, karena kuasa yang diberikan tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 2. Perbaikan Permohonan Pemohon Merombak Posita dan Petitum, Dan Merubah Substansi, serta mengurangi Posita Bahwa Pemohon melakukan Perbaikan dan Perubahan besar yang merubah Substansi Posita dan Petitum, hal mana merugikan Termohon, juga merugikan Pihak TERKAIT. 3. Objek Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya, tidak secara tegas menyebutkan Pasal yang akan diujinya, juga tidak menyebutkan batu uji mana yang menjadi landasan Permohonan sejak awal. Ini artinya Pemohon tetap ingin mengajukan Perubahan terhadap semua Pasal Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam Petitumnya meminta dinyatakan tidak berlaku Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f. Dengan demikian dapat dikatakan Objek Permohonan Pemohon, kabur dan tidak jelas. (Obscuur Libel). 4. Kerugian Konstitusional Pemohon melawan Kerugian PIHAK TERKAIT. Bahwa Pemohon menyebutkan mengenai kerugian konstitusional Pemohon Jika Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tetap berlaku. 436 Namun, Pemohon tidak membandingkannya dengan kerugian yang akan di alami oleh orang lain yang jumlahnya jauh lebih besar, sekitar 270 juta Warga Negera Indonesia lainnya. Jika dibandingkan diri Pemohon sendiri, maka ada jutaan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan karena Keluarganya kemungkinan akan terpecah belah, retaknya hubungan orang tua dan anak, karena adanya penolakan dari para orang tua atas pernikahan beda agama, seperti yang Pemohon sendiri hadapi. Kerugian Pemohon berhadapan dengan hak ratusan juta hak Warga Indonesia lainnya. Bahwa didalam kegiatan PIHAK TERKAIT, juga terdapat Program SERASI yang merupakan Program yang salah satunya ditujukan kepada kelompok usia muda, dan wanita dewasa. Program SERASI (Sekolah Pranikah Salimah), ini memiliki: TUJUAN: 1) Mendidik generasi muda calon istri dan calon suami secara komprehensif agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang konsep keluarga; 2) Memupuk rasa tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang bervisi Rabbani; 3) Mewujudkan keluarga teladan yang menghormati norma-norma kemanusiaan dan melahirkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat. DEFINISI: 1) Serasi singkatan dari Sekolah Pranikah Salimah Indonesia adalah unit kegiatan bersifat umum, masal, berkala dan tematik, bertujuan meningkatkan kualitas pribadi, untuk mempersiapkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah; 2) Penanggungjawab (PJ) Serasi adalah pengurus Departemen Pendidikan Dan Pelatihan (Depdiklat) tingkat pusat, wilayah dan daerah yang bertanggungjawab atas kelangsungan program Serasi di tingkat kerjanya. 3) Pelaksana Serasi adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pengurus Salimah setempat, bertugas melaksanakan kegiatan Serasi dalam satu termin kegiatan di satu lokasi. 437 4) Peserta Serasi adalah anggota Salimah dan masyarakat umum, usia minimal 15 tahun, berkomitmen mengikuti kegiatan secara penuh. 5) Fasilitator adalah seorang anggota/pengurus Salimah atau orang memiliki keahlian yang bertugas melaksanakan program pembelajaran dalam satu kelas Serasi sesuai kurikulum dan membimbing anggota untuk mencapai target pendidikan. TARGET: 1) Meningkatnya kesadaran peserta terhadap peningkatan kualitas diri sebagai calon istri/suami dan calon ibu/ayah. 2) Meningkatnya pemahaman, pengetahuan serta keterampilan kerumahtanggaan sehingga siap bertanggung jawab membangun keluarga yang kokoh dan bermanfaat; 3) Terbangun silaturrahim dan kerjasama yang baik antara Salimah dengan lembaga pemerintah dan swasta, khususnya yang menangani program keluarga/ pernikahan, untuk mewujudkan keluarga-keluarga tangguh. Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Program-Program PIHAK TERKAIT akan mengalami kehancuran dan penolakan oleh masyarakat dan umat. Hal yang sangat PIHAK TERKAIT tidak inginkan. Hal ini tidak hanya menjadi penolakan PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga, tetapi juga sebagai penolakan puluhan ribu anggota PIHAK TERKAIT di seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Program-program PIHAK TERKAIT ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada remaja dan perempuan muda untuk melakukan suatu penyiapan keilmuan, fisik, psikis, kesehatan dan keagamaan terkait dengan persiapan Pra Nikah. Tentunya pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti: 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya: 438 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya; 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. Pengajuan Permohonan yang dilakukan Pemohon jika dikabulkan akan berdampak secara tak langsung pada gagalnya program-program yang dilakukan oleh Pemohon Sebagai PIHAK TERKAIT diatas, mengingat juga penyebaran perwakilan dan cabang yang sudah berjumlah: - 34 Provinsi; - 382 Kota/Kabupaten; - 1907 Kecamatan; - 706 Kelurahan. sehingga kegagalan tersebut akan signifikan dan dapat berpengaruh buruk baik langsung dan atau tidak langsung kepada keberhasilan Program Salimah di seluruh Indonesia. Dengan alasan tersebut pula sebagai Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keberatan, masukan, dan dampak yang ditimbulkan pada akhirnya akan menghancurkan kegiatan-kegiatan yang sudah PIHAK TERKAIT laksanakan dalam kurun waktu belasan tahun dan ini tentunya sangat merugikan bagi Pihak Terkait. 5. Bahwa selain Program PIHAK TERKAIT yang bernama SERASI, Permohonan Pemohon yang meminta diubahnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Program Bidang Dakwah Salimah 439 yang bernama Forum Silaturahmi Majelis Taklim, dimana didalamnya mengajarkan salah satunya tentang Fiqih Munakahat yaitu bagaimana mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam bagi kaum muslimin. Tujuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri haruslah sama dan sejalan dengan ajaran Islam. Dan perkawinan beda agama yang dilarang dalam agama Islam itu sendiri tentunya akan sangat bertentangan dengan Program ini. Dengan alasan ini pula, PIHAK TERKAIT menyatakan keberatannya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini. Karena kepentingan dan perlindungan terhadap hak melaksanakan perintah agama yang dan menjalankan perintah Undang-Undang, untuk selain Pemohon yang jumlahnya ratusanjuta jiwa lebih banyak akan menjadi tidak terlindungi, berbanding dengan keinginan Pemohon, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan ini dengan pertimbangan manfaat dan mudharat yang lebih banyak, dan juga jumlah kepentingan yang lebih besar diantara pilihan menolak atau menerima Permohonan Pemohon. 6. Bahwa Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karena mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. 440 7. Bahwa Dalil Pemohon Bahwa Hak Konstitusinya Dilanggar Adalah Salah Besar. Secara defenitif, Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang didefenisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perbuatan penolakan pejabat negara untuk menjalankan perintah Undang- Undang tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan tugas mengeksekusi terpidana mati yang mengambil nyawa seorang terpidana, dilindungi Undang-Undang. Begitu pula jika kemudian pemuka agama atau Pegawai Pencatat Nikah menolak menikahkan Pemohon, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan turunannya. 8. Permohonan Pemohon bertentangan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam Pasal batu uji tersebut karena: 1) Kedua Pasal a quo membebaskan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya; 2) Kedua Pasal a quo bertujuan agar Warga Negara Indonesia yakin akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mentaatinya akan memberikan kebahagiaan dan menentramkan hati. 3) Kedua Pasal a quo tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi di mata hukum bagi siapapun bahkan terhadap Pemohon; 441 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, batasannya adalah keyakinan dan agama yang Pemohon anut. Karenanya dapat dikatakan bahwa Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f, padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon adalah penganut satu agama tertentu dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, ketika agamanya melarang untuk menikahkannya itu adalah resiko ketundukan kepada Sang Pencipta, karena DIA lah yang berhak mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk umatnya. Jika Pemohon menggunakan pemikiran bebasnya, apa tidak dapat diartikan bahwa Pemohon tidak cukup kuat dengan keyakinannya pada TuhanNya? Pemohon dibolehkan menikah, dapat memilih untuk menikah dengan cara yang telah ada sesuai dengan aturan agama yang diakui di Indonesia sehingga tidak dapatlah Pemohon mengatakan hak konstitusionalnya terlanggar. Justru keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 9. Bahwa Permohonan Pemohon pun Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang menyatakan: 442 Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 Pasal ini menyebutkan hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui Perkawinan yang sah, dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Agama Islam dalam hal ini melarang Pernikahan Beda Agama. Apalagi untuk seorang perempuan Muslimah, karena hal tersebut selain merupakan pelanggaran terhadap syariat agama yang diperkuat juga oleh Undang-Undang yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon. Padahal Undang-Undang ini sudah menjadi aturan yang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, dan selama ini Pasal-Pasal ini justru menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan antar umat beragama. Dengan alasan ini, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon, karena dikabulkannya Permohonan ini akan lebih banyak menimbulkan mudharatnya, ketimbang manfaatnya. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. Di samping itu, Pihak Terkait Tidak Langsung SALIMAH mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-06 sebagai berikut: 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Muslim (SALIMAH) Nomor 2 Tanggal 03 Juni 2016; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor -AHU-0061806.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 07 Juni 2016; 443 3. Bukti PT-03 : Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Persaudaraan Muslim (SALIMAH) Nomor 2 Tanggal 03 Juni 2020; 4. Bukti PT-04 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000395.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 1 Mei 2020; 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Scan KTP atas nama Etty Pratiknyowati; 6. Bukti PT-06 : Program Salsa dan Serasi. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) AILA INDONESIA SEBAGAI PIHAK TERKAIT 1. Bahwa PIHAK TERKAIT (AILA Indonesia) adalah badan hukum publik berbentuk Yayasan, yang didirikan dengan Akte No 23 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Edi Priyono, S.H., di Jakarta. 2. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini merupakan PIHAK TERKAIT yang berkepentingan tidak langsung tetapi memiliki kepedulian yang tinggi untuk meminta Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK diterimanya Permohonan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 yang menyatakan: (1) Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung. (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. (3) Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pihak yang hak, kewenangan, dan atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum. 444 3. Bahwa kami sebagai Pemohon PIHAK TERKAIT memiliki keterangan sebagai ad informandum yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan Putusan Mahkamah. Bahwa selain keterangan tersebut di atas, kami sebagai Pemohon PIHAK TERKAIT memiliki saksi, hal mana Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persidangan perlu mendengar keterangan saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yang pada pokoknya mengatur Permohonan srbagai PIHAK TERKAIT dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BPRK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyebutkan: (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi: a. mendengar keterangan Pemberi Keterangan; b. mendengar keterangan Pihak Terkait; c. mendengar keterangan ahli; d. mendengar keterangan saksi; e. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis; f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; g. memeriksa alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optil atau yang serupa dengan itu. 4. Bahwa Pemohon E. Ramos Petege dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 pada pokoknya meminta “Pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya petitum-petium permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut: 445 (1) Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 NOmor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. - Terhadap Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”. - Terhadap Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubngan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. (3) Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono). 446 5. Bahwa PIHAK TERKAIT selama menjalani kegiatannya dengan Visi menjadi aliansi yang produktif dalam upaya pengokohan keluarga, dan misi mengelola aliansi secara produktif dan efektif, membagun jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam merealisasikan program pengokohan keluarga, membangun konsep dan gerakan Bersama dalam pengokohan keluarga serta meningkatkan peran dan pengaruh aliansi di tengah masyarakat. 6. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengkampanyekan empat nilai-nilai berkeluarga yang beradab yaitu pertama, secara adil menempatkan diri sesuai peran, fitrah, dan menghindari kedzaliman; kedua, integritas yaitu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam mengemban amanah keluarga tanpa mengabaikannya; ketiga, loyalitas yaitu setia kepada nilai-nilai agama dan moral, serta tidak meninggalkannya; keempat, asih yaitu membangun keluarga yang harmonis serta menghindari kekerasan dan disfungsi keluarga. 7. Bahwa PIHAK TERKAIT memahami nilai-nilai berkeluarga yang beradab dan sesuai dengan hak asasi manusia adalah dengan menanamkan nilai- nilai agama dan moral dalam keluarga dengan keyakinan terhadap ruh beragama yang satu visi dan misi, bukan memahami keyakinan agama yang berbeda dalam satu keluarga sehingga akan rentan serta berpotensi menimbulkan konflik yang akan dihadapi oleh keluarga tersebut. 8. Bahwa PIHAK TERKAIT berkomitmen menolak semua nilai yang bertentangan dengan nilai keluarga yang beradab serta berpartisipasi dalam pengokohan keluarga di masyarakat mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai falsafah hidup bangsa. 9. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga yang berfokus pada nilai-nilai berkeluarga memiliki program-program yaitu : (1). Perekrutan jaringan; (2). Mengadakan Training, Workshop, dan Seminar tentang keluarga; (3). Membuat serta mensosialisasikan Buletin dan Penerbitan buku-buku keluarga; (4). Menyelenggarakan kegiatan konseling untuk keluarga dan anak; (5). Memberikan edukasi dan sosialisasi secara rutin mengenai Konsep Keluarga Islam dan Bahaya yang Mengancam Keluarga kepada 447 masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia melalui organisasi massa yang bergabung menjadi bagian dari AILA Indonesia, juga sosialisasi melalui website dan Media Sosial serta Media massa; (6). Membantu pendampingan atau Advokasi terhadap persoalan umat. 10. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga yang berfokus pada nilai-nilai berkeluarga telah menjalani program-program yang mensosialisasikan Pendidikan berkeluarga sebagaimana program yang telah dijalankan yaitu salah satu nya Program Inspirasi Keluarga bekerjasama dengan PT. Radio Madinatussalam Bandung atau biasa dikenal oleh publik dengan nama MQ FM Bandung dan program Inspirasi Keluarga telah disiarkan sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan saat ini. Adapun program Kerjasama dengan radio MQ FM tersebut, semata-mata bertujuan agar memberikan edukasi dan penyadaran bagi masyarakat tentang arti pentingnya menjaga nilai keluarga yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, nilai moral dan kesusilaan. Bahkan sampai saat ini, respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap program Inspirasi Keluarga tersebut sangatlah baik. 11. Bahwa PIHAK TERKAIT pun telah membuka layanan konsultasi keluarga bagi masyarakat yang membutuhkan konseling baik secara tatap muka maupun melalui daring terkait permasalahan keluarga yang dihadapi, dalam layanan konsultasi tersebut, PIHAK TERKAIT menemukan fakta-fakta permasalahan dalam berkeluarga, salah satunya yaitu masalah perkawinan berbeda agama yang memberi dampak kepada masa depan perkawinan dan anak-anak. Faktanya, tidak sedikit yang akhirnya memilih jalan perceraian dan memperebutkan hak asuh anak-anak dalam perkawinan berbeda agama tersebut, karena masing-masing pihak baik suami atau pun istri menginginkan anak-anaknya mengikuti keyakinan mereka. Sehingga tentu saja perkawinan beda agama memberi dampak yang serius bagi kejiwaan (psikologis) anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan agama orangtuanya yang berbeda. 12. Bahwa PIHAK TERKAIT menyadari, hal yang tidak dapat dipungkiri, substansi religiusitas dalam berkeluarga merupakan faktor penting dalam ketahanan sebuah keluarga, karena keluarga dengan bebrbagai persoalan dalam rumah tangganya dapat melalui suatunkonflik dengan menjadikan 448 agama sebagai landasan dan sumber solusi bagi permasalahan yang dihadapi. 13. Bahwa PIHAK TERKAIT memandang konflik yang terjadi karena meningkatnya religiusitas di antara pasangan yang berbeda agama pada umumnya akan berakhir dengan perceraian. Angka perceraian pasangan yang berbeda agama lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang seiman. Mendasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lehrer dan Chriswick dalam Joanides (2004: 93) pada tahun 1998 menemukan bahwa angka perceraian pasangan satu iman antara 13% sampai dengan 27%, sedangkan pada pasangan beda agama angka perceraian mencapai angka 24% sampai dengan 42%. ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON A. ALASAN FORMAL 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Jelas, dan Tidak Adanya Surat Keterangan Pendamping. Bahwa PIHAK TERKAIT menemukan ternyata Surat Kuasa Pemohon tidak memenihi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. 449 Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau setidak- tidaknya tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Jika Pemohon mendalilkan bahwa Penerima Kuasa perorangan adalah bagian dari Kantor Hukum Penerima Kuasa, maka sepatutnya Penerima Kuasa memisahkan dan atau menyebutkan siapa yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki izin profesi, dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping dalam suatu Surat Keterangan Pendamping. Penggabungan Pemberian Kuasa kepada Advokat dan Pendamping tanpa memilahnya dan menganggapnya semua sebagai Kuasa Hukum adalah hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2021 sendiri. Karenanya menurut kami, Surat Kuasa tersebut pantas untuk dinyatakan cacat formil. Dan karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak Permohonan ini. 2. Surat Kuasa Pemohon Diubah Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan, Kesalahan Mana Tidak Terkait Kesalahan Minor. PIHAK TERKAIT keberatan dengan adanya perubahan/perbaikan Surat Kuasa setelah proses pemeriksaan Permohonan berlangsung. Hal ini menjadikan alasan tambahan bagi kaburnya Surat Kuasa Pemohon. 3. Alasan Ketidakseriusan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan. a. Bahwa Pemohon pada Perbaikan Permohonan menambahkan alamat kuasa hukum, yang dalam Permohonan awal tidak disebutkan alamat dari kuasa hukum tersebut. Hal ini memperlihatkan ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan Permohonan sehingga melupakan hal detil yang sangat penting dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang (PUU), yaitu identitas Pemohon dan kuasa hukumnya. b. Bahwa Pemohon setidaknya mengurangi jumlah halaman dalam perbaikan Permohonannya, yaitu dari 52 halaman pada Permohonan menjadi 34 halaman pada Perbaikan Permohonan. Hal ini 450 memperlihatkan Pemohon menyadari betapa banyaknya kekeliruan yang dibuat dalam Permohonan awal, sehingga Pemohon harus merombak ulang penataan kalimat dalam Permohonannya, bahkan menambahkan substansi baru yang semakin tidak relevan dengan Permohonan yang diajukan. c. Bahkan Pemohon merubah subtansi posita dan petitum yang menggambarkan bahwa Pemohon masih belum yakin dengan alasan Permohonan bahkan petitum yang diinginkan. 4. Permohonan A quo Sudah Pernah Diajukan Pengujian Sebelumnya Dalam Perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014 a. Berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon, sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam perkara uji materiil Nomor: 68/PUU-XII/2014 yang dimohonkan oleh Sdr. Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. b. Kemudian perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014, berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi memutus “Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya”. c. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undnag- undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut: “(1) Terhadap materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. 451 d. Selanjutnya diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturam Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang dinyatakan: (1). Terhadap materi muatan ayat, Pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2). Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undnag-undang terhadap muatan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan prngujian Kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” B. ALASAN MATERIIL 5. Alasan Ketidakjelasan Objek Permohonan (Obscuur Libels) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya, secara khusus dalam paragraf setelah identitas Pemohon menyebutkan bahwa: “Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan terhadap UUD 1945”. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas Pasal mana yang akan diujikan, serta batu uji mana yang menjadi landasan Permohonan sejak awal. Demikian pula pada pada poin 11 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan bahwa: Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Pada poin tersebut pun Pemohon juga tidak menyebutkan Pasal yang ingin diujikan. Bahkan Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan undang-undang mana yang akan diujikan. Penyebutan UU Perkawinan saja tidak tepat sehingga menyebabkan Permohonan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas Pasal yang terdapat di 452 Undang Undang mana yang akan diuji, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan Perubahannya. Sekali lagi Pemohon gagal dalam memperlihatkan keseriusannya mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa menegaskan undang-undang atau Pasal mana secara detail yang akan diuji ke Mahkamah Konstitusi. 6. Alasan Kerugian Konstitusional Bahwa Pemohon menyebutkan dalam bagian Ad.b. mengenai kerugian konstitusional Pemohon mengenai Pasal yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Padahal sebelumnya, Pemohon menuliskan bahwa Permohonan Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Hal ini kembali mempertegas kebimbangan Pemohon dalam memilih dan menentukan apakah undang- undang nya yang merugikan Pemohon atau hanya dua Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f? Jika Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan secara keseluruhan dari UU Perkawinan, maka seharusnya pada Legal Standing, Pemohon harus memberikan dalil yang membuktikan keseluruhan Pasal dalam Undang- Undang tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. 7. Kerugian Pemohon masih bersifat potensial, artinya kerugian Pemohon bukanlah bersifat factual/actual, karena Pemohon sesungguhnya memahami bahwa perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh Pemohon dan pasangannya yang berbeda agama dengan Pemohon belum dilaksanakan, karena pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara berbeda agama. Sama halnya dengan alasan yang diajukan dalam Permohonan Uji Materi Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014. 8. Alasan Kesalahan Penggunaan Pasal Yang Dipakai Sebagai Batu Uji. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) 453 yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon salah dalam pemilihan batu uji Permohonan a quo. Keenam Pasal tersebut tidak ada satupun yang dilanggar oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam batu uji tersebut karena: 1) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapapun untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya; 2) Kedua Pasal a quo tidak mengesampingkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, justru Pasal a quo mempertegas pengakuan terhadap ketentuan agama yang harus dipatuhi oleh setiap penganutnya; 3) Kedua Pasal a quo tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi di mata hukum bagi siapapun bahkan terhadap Pemohon; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapaun atau Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, justru memperkuat sebuah keluarga dengan pondasi agama yang sama. 9. Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f. padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Kemudian, alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Hak Asasi Manusia Pemohon, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kebebasan Beragama dan Kehendak Bebas para pihak tidak ada satu pun dari hak asasi Pemohon yang dilanggar dalam menjalankan kehendak bebasnya termasuk melangsungkan perkawinan sepanjang berdasarkan nilai-nilai yang telah terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Adapun perkawinan berbeda agama, adalah bentuk pemaksaan kehendak Pemohon dalam menjalani kebebasan nya di Republik Indonesia yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. 454 Bahwa Pemohon tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan dan tidak didiskriminasi dalam melakukan suatu tindakan hukum, serta Pemohon tidak dibedakan di mata hukum, tidak dilarang untuk berkeluarga, sepanjang sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan yang Pemohon Yakini. Permohonan Pemohon Akan Menimbulkan Kekacauan Norma Yang Telah Ada Mengatur Mengenai Perkawinan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Hak Uji Materi Undang-undang Perkawinan hanya mendasarkan pada keinginan pribadinya semata, tidak Mendasarkan pada Kehendak mayoritas masyarakat Indonesia (common sense) tidak menyetujui atau tidak menginginkan adanya perkawinan berbeda agama, karena dalam pandangan agama apapun yang diakui di Indonesia, perkawinan berbeda agama tidak dapat dilakukan di Indonesia, karena system hukum yang berlaku telah mengatur mengenai perkawinan haruslah seagama, sebagaimana pengaturan yang telah menjadi dasar dilangsungkannya perkawinan satu agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi suatu hukum possitif dan berlaku bagi seluruh warga negara yang memeluk agama Islam. Hal mana dalam Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Lebih lanjut dalam Pasal 41 dan Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : (3).Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Pasal 44 mengatur : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Permohonan Pemohon Berpotensi Mengacaukan Peraturan Yang Telah Ada Mengenai Mekanisme Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal (2) ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, 455 dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yaitu KUA. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan bukan beragama Islam maka akan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga pencatatan perkawinan beda agama akan mengacaukan sistem hukum mengenai mekanisme pencatatan perkawinan secara berbeda agama. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut, sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam perkara pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 10. Negara Telah Melindungi Hak Asasi Manusia Dalam Melangsungkan Perkawinan. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perspektif nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi of Human Rights atau DUHAM yang pada pokoknya bahwa pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal yaitu : (1). Dilakukan oleh orang dalam Batasan usia tertentu; (2). Dilakukan hanya atas dasar kesepakatan. Dalam konsep HAM Barat yang seringkali dikampanyekan secara bebas, bahwa dalam menjalankan suatu perkawinan didasarkan Pada Pasal 16 ayat (3) DUHAM 1948 yang berbunyi: “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga” Pada intinya DUHAM tersebut mengatur bahwa setiap individu diberikan perlindungan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi terkait Batasan dalam agama yang berbeda, konsep DUHAM akan berhadapan dengan 456 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian penjelasan atas pengaturan tersebut, ditegaskan Kembali dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Dengan demikian, dapat dilihat adanya pembatasan terhadap perbuatan hukum sendiri yang diartikan kebebasan atas dasar HAM, namun tetap melihat perspektif lain yaitu hukum agamanya. Dalam tataran yuridis, sebuah negara yang telah meratifikasi suatu instrument HAM memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan aturan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat kebebasan untuk dijadikan sebuah sistem hukum di suatu negara, mengingat Indonesia adalah bangsa yang juga melihat norma Susila, moral dan budaya dalam pembentukkan hukum, termasuk dalam Undang-undang Perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari ruh beragama dengan masyarakatnya. Sehingga dalam perspektif hukum, tidak menjadi permasalahan Ketika Undang-undang NOmor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang NOmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbeda pelaksanaannya dalam meratifikasi dari DUHAM sebagai instrument dasar HAM. Dalam konsep DUHAM, HAM merupakan hak paling kodrati yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, sedangkan konsep perkawinan berbeda agama yang diyakini oleh pemeluk agama Islam adalah hal yang terlarang dan melanggar ajaran agama dan keyakinannya Apabila atas nama Hak Asasi Manusia, perkawinan beda agama dilegitimasi oleh negara, maka tentu saja akan melanggar HAM bagi Sebagian penduduk yang menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian, sudah jelas, penjabaran makna perkawinan dalam DUHAM sendiri kemudian menjadi tidak relevan Ketika mengingat dasar filosofis pengadaannya. Bahwa DUHAM mengakui adanya Tuhan pemberi hak tersebut, tetapi kemudian kedudukan agama sebagai ajaran Tuhan justru 457 diabaikan dan tidak dijadikan landasan dalam memahami Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, Pemohon diberikan perlindungan oleh negara, termasuk hak untuk hidup bebas di Indonesia, kemudian mengenai menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya pun, Pemohon tidak mendapatkan diskriminasi, karena sesungguhnya Hak Sasi Manusia yang paling mendasar adalah hak untuk menjalani kehidupannya. Thomas Hobes berpendapat bahwa HAM hanya ada satu yaitu hak dalam menjalankan kehidupan (hak untuk hidup). Pengaturan perkawinan di Indonesia telah memberi ruang bagi masing- masing pemeluk agama menjalankan hak-hak nya untuk melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B (1) UUD 1945 yang berbunyi: “(1). Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Mengacu pada keberlakuan Pasal 28 B (1), Pemohon tidak dilarang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya. 11. Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Berkeluarga Bahwa PIHAK TERKAIT menyakini, negara sangat memperhatikan pembangunan dan memberi perlindungan kepada keluarga dengan hal-hal preventif terhadap segala hal yang mengancam kehidupan perkawinan dan berkeluarga di Indonesia. Hal mana dengan diaturnya pembangunan keluarga dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: “(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (2). Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal”. Oleh karenanya, perkawinan berbeda agama akan mengancam kehidupan perkawinan dan menimbulkan banyak permasalahan yang menyebabkan 458 dalam keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat kehilangan lahirnya generasi terbaik bangsa. a. Dampak Psikologis Perkawinan Beda Agama Pada Status Pemilihan Agama dan Kondisi Kejiwaan Anak Bahwa PIHAK TERKAIT selama menjalankan kegiatannya telah konsisten dalam berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai perkawinan dan lahirnya keturunan yang berkualitas sebagai generasi bangsa, bukan dari perkawinan yang sejak awalnya saja telah menyimpan konflik karena perkawinan yang berbeda keyakinan, sehingga sewaktu-waktu dapat menjadi masalah bagi masa depan perkawinan dan keluarga di Indonesia. Hal mana perkawinan dengan satu agama saja rawan dan berpotensi terjadinya cerai, apalagi perkawinan yang dilangsungkan secara berbeda agama, dalam kehidupan berkeluarga, akan ada kondisi di mana suami dan istri yang telah berkeluarga tersebut akan saling tarik menarik untuk memperebutkan keyakinan anak-anak mereka agar dapat mengikuti keyakinan ayah atau ibunya, anak akan mengalami kebimbangan tentang agam yang akan dianutnya, karena ada dua kepercayaan di dalam keluarganya. Seringkali anak anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama akan dihadapkan pilihan yang sulit dalam menjalani kehidupan antara mengikuti keyakinan ayah atau ibunya, belum lagi adanya fakta-fakta terjadi intimidasi dan diskriminasi terhadap anak yang tidak mengikuti keyakinan ayah atau ibu yang salah satunya lebih berdaya secara ekonomi di dalam keluarga. Sehingga perkawinan berbeda agama, akan rawan mengalami guncangan yang dapat menyebabkan kondisi kejiwaan terhadap anak-anak. Bahkan terdapat fakta dari kesaksian seorang anak yang mengalami kesulitan diasuh dalam keyakinan kedua orang tua yang berbeda sampai anak beranjak dewasa, tekanan dan guncangan itu tetap hadir sampai seumur hidupnya. Dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak melihat sebuah masa depan dari perkawinan yang berbeda agama yang akan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal mana Convention on Children Rights (CRC) menegaskan terdapat setidaknya empat prinsip dalam perlindungan anak yaitu: a. Prinsip non diskriminasi (non discrimination) b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of child) 459 c. Prinsip hak atas hidup, kelangsungan dan perkembangan (the righst of survival, and development) d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of child) Setidaknya prinsip kedua dan ketiga sangat berkaitan dengan perkawinan beda agama. Kedua prinsip ini bermakna bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dan pertimbangan serta adanya tanggungjawab negara untuk menjamin kehidupan dan perkembangan seorang anak. Di samping itu pula, mengenai keberlangsungan kehidupan anak telah diatur dalam konstitusi negara ini yaitu dalam Pasal Pasal 28B ayat (2) berikut: “(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. b. Perkawinan Berbeda Agama Menjadikan Keluarga Rentan dan Rapuh Keluarga yang memiliki ketahanan social psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif termasuk terhadap harapan dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati (2015)). Sehingga keluarga yang memiliki ketahanan social psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Peluang keluarga akan mengalami kegagalan akan semakin besar Ketika pasangan suami isteri berbeda dalam keyakinan agamanya. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga yang memiliki fokus dalam memberikan edukasi, pembinaan dan Pendampingan masalah keluarga, berkeyakinan bahwa perkawinan beda agama akan memicu konflik keluarga di kemudian hari, hal yang sering dialami selama pendampingan adalah memudarnya tujuan dari perkawinan karena tidak mengalami kondisi ideal dalam menjalani perkawinan yang sama-sama satu keyakinan Beragama, sebagai contoh suami dan istri beserta anak-anak tidak merasakan kehangatan menjalani hari raya setiap umat beragama, karena mereka harus mejalaninya secara sendiri-sendiri. Sehingga lama kelamaan, tujuan perkawinan yang harmonis tidak pernah akan tercapai, dan ikatan berkeluarga pun semakin melemah dan rapuh. 460 Sebagaimana amanat dari Konstitusi negara ini, mengenai Tujuan dari pembangunan keluarga yaitu yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) yang mengatur: “(2). Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”. c. Perkawinan Berbeda Agama Cenderung Tidak Bertahan Lama Terjadinya perceraian dalam perkawinan yang satu agama dan berbeda agama, Adapun penyebab terputusnya perkawinan adalah tidak ada keccocokan suami dan istri dalam hal menjalani prinsip hidup. Pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam perkawinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya sikap keberagamaan dan kesadaran seseorang karena bertambah usianya dalam memahami agamanya. Oleh karenanya, perkawinan berbeda agama cenderung tidak akan mampu bertahan saat prinsip hidup dalam keyakinan menjadi berbeda. d. Bahwa PIHAK TERKAIT meyakini bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk hukum yang lahir dengan mendengarkan aspirasi dan kehendak mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pengaturan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f telah sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia mengenai perkawinan. 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai a body of law berkewajiban menganalisis secara apriori penerapan ketentuan pembatasan HAM Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penegasan bahwa dalam setiap hak selalu melekat kewajiban, termasuk kewajibannya untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Dengan kata lain, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, selain pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia itu juga mewujud dalam bentuk kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki orang lain. Hal ini adalah konsekuensi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi seseorang yang tidak mengindahkan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain sudah pasti akan menimbulkan 461 kekacauan dalam kehidupan sosial manusia, sehingga tidak mungkin tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial tersebut. Oleh karena itulah, dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sendirinya melekat pembatasan karena adanya hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain dank arena itu pula melekat kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki manusia lain. (Putusan MKRI no. 15/PUU-V/2007, h.57, lihat juga Putusan MKRI No. 19/PUU-V/2007) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kekebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu bangsa demokratis” 13. Bahwa manusia Indonesia adalah masyarakat yang religius, dan Negara sekalipun bukan negara agama, tetapi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pengaturan kehidupan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh semua agama di Indonesia. 14. Bahwa pengaturan Perkawinan dalam satu Undang-Undang merupakan bentuk perwujudan hak konstitusional Warga Negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua Warga Negara dan penduduk Indonesia agar tercapai ketertiban hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain, karenanya sudah sepantasnya pengaturan mengenai Perkawinan ini, tidak berbenturan dengan keyakinan antar umat beragama dan tidak pula menentang ajaran agamanya sendiri, terutama atas nama Hak Asasi Manusia (Universal) yang dapat dipertentangkan dengan Hak Asasi Manusia Partikular yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia tidak dapat memberlakukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal nilai-nilainya bertentangan dengan hukum agama yang dianut seorang Warga maupun sebagai bentuk penghormatan terhadap agama lainnya. 462 15. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menganut sebuah agama yang diakui di Indonesia. Maka seharusnya Pemohon merasakan kehadiran pasal a quo sebagai bentuk perlindungan terhadap ketentuan yang dianut dalam agama Pemohon dan Pemohon seharusnya memaklumi bahkan ingin melaksanakan semua ajaran dalam agama nya sehingga ketentuan pasal a quo tidak mengusik agama Pemohon justru membantu Pemohon untuk menjadi seorang warga negara yang taat agama. 16. Bahwa sah-nya sebuah perkawinan disyaratkan dalam satu agama dan kepercayaan justru menjadi perlindungan terhadap pelaksanaan hak beragama pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk menjalakan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan yang dilandaskan pada agama dan kepercayaan yang sama justru melindungi hak tersebut sepenuhnya sehingga setiap individu dalam rumah tangga tersebut dapat menjalankan ibadah tanpa harus berada pada posisi “terancam” dengan keberadaan agama dan kepercayaan lain dalam satu keluarga. 17. Bahwa Pasal 16 ayat (3) tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28G UUD 1945 berikut: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) Artinya, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga agar hak atas rasa aman ini dimiliki oleh setiap keluarga salah satunya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan ini dalam perkawinan yang sah dalam satu agama dan kepercayaan. Hak atas rasa aman akan dimiliki oleh setiap individu dalam satu keluarga karena mereka memiliki kepercayaan dan agama yang sama, yang menjamin tidak ada nya perlakuan yang berbeda serta bebas dari rasa takut untuk menjalankan ibadah karena dalam satu keluarga terdapat kesamaan agama dan kepercayaan tersebut. 463 18. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak bolehnya negara intervensi dalam urusan agama dan privat, adalah tidak relevan. Sepatutnya Pemohon memahami bahwa hukum, kehidupan pribadi (privat) dan ketertiban umum adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hukum merupakan produk dari kesepakatan untuk mengatur kehidupan Bersama. Sebagaimana diketahui oleh Pemohon, Indonesia menerapkan hukum positif, namun juga ada aturan hukum yang dapat diberlakukan secara khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama tertentu, seperti penganut agama Islam, hal mana negara turut mengatur wilayah privat penduduk yang beragama Islam dalam hal keperdataan seperti perkawinan, perceraian, waris dan lain-lain dalam sebuah peraturan yang telah menjadi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tidaklah relevan dalil Pemohon mengenai negara tidak boleh intervensi dalam urusan agama dan privat warga negaranya, karena hal privat pun perlu diatur untuk kelangsungan hidup dan ketertiban Bersama masyarakat Indonesia. Bahkan negara berkewajiban serta bertanggungjawab dalam membangun keluarga sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sedangkan keluarga adalah wilayah privat setiap warga negara Indonesia. 19. Bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan adalah suatu keniscayaan dalam bernegara. Frasa ini tidak dipahami oleh Pemohon, karena Pemohon selalu berdalilkan bahwa terdapat pemaksaan terhadap penundukan agama dan kepercayaan. Padahal, makna dari Pasal 29 ayat (1) tersebut adalah bahwa disamping penduduknya mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah, negara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya melalui legislasi dan regulasi yang mendorong pemenuhan hak tersebut. 20. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dipahami sebagai hak individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setiap hak tentu diiringi kewajiban, hak yang dimiliki oleh individu tersebut diiringi 464 dengan kewajiban negara untuk memenuhinya dengan menjamin bahwa individu dapat menjalankan kewajiban baik dia sebagai pribadi maupun dia sebagai bagian dari keluarga. Oleh karenanya, adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai prima facie dimana terdapat ketidakjelasan karena menyerahkan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing- masing. Justru pasal tersebut sangat jelas mendukung hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal a quo mempertegas bahwa setiap individu akan terbebas dari rasa takut untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama nya jika berada dalam lingkungan yang mendukung salah satunya adalah keluarga. 21. Bahwa dalil Pemohon mengenai Negara mengundang diskriminasi antar golongan agama dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah justru melemahkan keinginan Pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama. Justru pasal a quo memperkuat sebuah Perkawinan dimana kesamaan agama dan kepercayaan dalam satu keluarga dapat memperkuat jaminan kebebasan beragama dan beribadah tanpa ada rasa takut untuk diancam atau dipaksa atau dimanipulasi untuk berpindah agama oleh pasangannya. 22. Bahwa adanya kekhawatiran mengenai diskriminasi atau bahkan perpecahan diantara golongan atau agama adalah tidak tepat. Dalam sejarahnya, multikulturalisme sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Keberagaman dalam agama tidak menjadikan para founding fathers bermusuhan namun justru menjadi sebuah sokongan menuju kemerdekaan. Hal ini terlihat dari beragamnya agama dan ras yang mewakili rakyat Indonesia di dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI. Masing-masing golongan dan agama pada saat pembahasan dasar negara memiliki kepentingannya, namun dengan toleransi yang kuat lah perbedaan kepentingan itu akhirnya berubah menjadi sebuah ikatan yang kuat yang diikrarkan dalam Pancasila. 465 Setelah 48 tahun UU Perkawinan ini diberlakukan, belum ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menimbulkan perpecahan diantara agama. Namun, justru pasal a quo memperkuat jaminan Negara terhadap pelaksanaan aturan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Negara memberi ruang dan mengakui perbedaan tersebut sehingga dijamin dalam sebuah ketentuan yang diharapkan menjadi fondasi awal bagi kerukunan dalam kehidupan setelah perkawinan. 23. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengaturan perkawinan di negara lain, Pemohon memberi contoh Australia. Namun, apakah Pemohon sudah menyadari atau justru menafikan dalil yang sudah Pemohon tulis sendiri di dalam perbaikan Permohonannya? Bahwa Pemohon mendalilkan pendapat Prof. Mahfud mengenai Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Berbeda dengan negara Australia, konstitusi mereka tidak menyatakan ideologi yang sama dengan Indonesia yaitu Pancasila yang didalamnya terdapat pengakuan tertinggi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbandingan yang Pemohon lakukan tidaklah apple to apple. Pemohon menggunakan peraturan di negara yang tidak bisa disandingkan dengan Indonesia, yang akhirnya hanya mengarahkan pada kesimpulan bahwa Pemohon “hanya mencari manfaat untuk kepentingan Pemohon semata” tanpa secara logis dan objektif mencari negara yang bisa dijadikan perbandingan. Apakah Pemohon ingin menafikan keberadaan Pancasila dan mempraktekkan aturan dari negara Australia yang belum tentu dapat diimplementasikan di Indonesia? Perbedaan sosial, budaya dan latar belakang sejarah menjadikan Indonesia berbeda dengan negara lain. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai pengaturan di negara Australia sudahlah tentu tidak dapat diterima dan tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Bahwa selain Hak Asasi Manusia Internasional, Pemohon harus memahami keberadaan Hak Asasi Manusia Partikular, suatu Hak Asasi Manusia yang sangat bergantung pada kondisi kewilayahan, agama, adat istiadat, norma- norma yang kesemuanya juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban. 466 24. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil di atas, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan Pemohon obscuur libels (kabur). Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan Pemohon terhadap Permohonan yang diminta beserta dalil- dalil yang dianggap justru bertentangan dengan Permohonan Pemohon. Pemohon seringkali mendalilkan bahwa negara terlalu mengintervensi wilayah privat bahkan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai celah timbulnya perpecahan golongan dan agama. Namun, disisi lain Pemohon dalam dalilnya justru setuju bahwa perbedaan agama dan golongan dalam satu keluarga dapat menimbulkan diskriminasi, pemaksaan agama dan golongan. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan a quo obscuur libel. 25. Bahwa Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. , bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan posedur yang ditetapkan masing-masing agama dan kepercayaannya itu” Petitum ini sangat mencederai Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan justru rumusan frasa pasal yang diinginkan Pemohon untuk ditambahkan pada pasal a quo tersebut justru menimbulkan ambiguitas. Rumusan tersebut seolah membenarkan dan terkesan memaksa seorang individu untuk memilih metode perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Bukan hanya melanggar UUD 1945, rumusan pasal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sudah dianut dan dipertahankan dari sebelum Indonesia merdeka. Pemohon seolah menafikan keberadaan agama dengan memprioritaskan kepentingan Pemohon semata dan tidak menghargai ketentuan perkawinan yang berbeda di setiap agama. Oleh karenanya Pemohon telah keliru dalam 467 memandang ketaatan pada agama dan perkawinan sebagai suatu hal yang terpisah. 26. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung AILA mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTP-01 sampai dengan bukti PTP-012 sebagai berikut: 1. Bukti PTP-01 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan AILA Indonesia Nomor 23 tanggal 16 Maret 2018; 2. Bukti PTP-02 : Fotokopi Scan KTP atas nama Rita Hendrawaty S; 3. Bukti PTP-03 : Fotokopi Scan KTP atas nama Nurul Hidayati K Ubaya; 4. Bukti PTP-04 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Program Antara PT. Radio Madinatussalam Bandung Dengan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) Nomor : 18/SPK/PT. Radio Madinatussalam Bandung/XII/2021 tanggal 7 Januari 2022; 5. Bukti PTP-05 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021; 6. Bukti PTP-06 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 7. Bukti PTP-07 : Flyer Acara Seminar Pihak Terkait Dalam Memberikan Edukasi Terhadap Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021; 8. Bukti PTP-08 : Flyer Acara Program Inspirasi Keluarga dengan tema “Mencegah Anak Menjadi Korban Kejahatan Seksual” Tanggal 10 Juni 2022; 9. Bukti PTP-09 : Flyer Acara Program Inspirasi Keluarga dengan tema “Gawai pada Anak: Mensiasati Propaganda Feminisme, LGBT dan Seks Bebas di Medsos”, tanggal 18 Maret 2022; 468 10. Bukti PTP-10 : Flyer Acara Sudut Pandang dengan Tema “Celah UU Perkawinan Menghadapi Nikah Beda Agama” tanggal 27 Juni 2022; 11. Bukti PTP-11 : Dokumentasi Acara Sosialisasi Mengenai Pasal-pasal Kesusilaan Dalam KUHP yang diselenggarakan di Lampung; 12. Bukti PTP-12 : Flyer Acara Webinar Bedah Buku yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2021 yang ditulis oleh Pengurus AILA Indonesia. [2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung yakni Perkumpulan Wanita Islam menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT (WANITA ISLAM) MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON I. ALASAN FORMAL 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Lengkap, Tidak Disertai Surat Keterangan Pendamping. Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. 469 (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau setidak- tidaknya tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Penggabungan Pemberian Kuasa kepada Advokat dan Pendamping tanpa memilahnya dan menganggapnya semua sebagai Kuasa Hukum adalah hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 02 tahun 2021 sendiri. Karenanya menurut kami, Surat Kuasa tersebut pantas untuk dinyatakan cacat formil. Dan karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk menyatakan Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, dan karenanya, menolak Permohonan Pemohon ini. 2. Perubahan Permohonan Pemohon Termasuk Perubahan Substansi dan Petitum. a. Bahwa Perbaikan Permohonan benar melengkapi data-data yang sebelumnya belum dicantumkan Pemohon, dan menghapus banyak keterangan yang pada akhirnya masuk pada Perubahan Substansi, karena banyak-nya yang diubah. Pemohon menghapus belasan halaman Permohonan awalnya. b. Bahwa Pemohon juga mengubah petitumnya, dan sayangnya petitum tersebut menjadi tidak sejalan dengan posita yang didalilkan Pemohon. c. Bahwa Perubahan-perubahan Posita dan Petitum itu merugikan Termohon dan Tentunya juga PIHAK TERKAIT. Dengan alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon ini. II. ALASAN MATERIIL 3. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal–Pasal UUD NRI Tahun 1945 Yang Menjadi Batu Ujinya. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu 470 Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Faktanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam Pasal batu uji tersebut karena: 1) Pemohon dan calon istrinya adalah penganut agama tertentu, dan kedua Pasal a quo membebaskan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Didalam ajaran Islam yang dianut calon pengantin perempuan, menikah adalah Ibadah, karenanya selama ia tetap berkeyakinan sebagai seorang muslim, maka pernikahannya tunduk pada tata cara yang disyariatkan Islam; 2) Kedua Pasal a quo bertujuan agar Warga Negara Indonesia yakin akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mentaatinya akan memberikan kebahagiaan dan menentramkan hati. 3) Kedua Pasal a quo sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Justru jika Pemohon meminta perkawinan perbedaan agama dibolehkan, maka hal tersebut menjadikannya bertentangan dengan hukum; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, batasannya adalah keyakinan dan agama yang Pemohon anut. Karenanya dapat dikatakan bahwa Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f, padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Yang bertentangan dengan perundang-undangan justru adalah keinginan Pemohon. Bahwa Pemohon adalah penganut satu agama tertentu dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, ketika agamanya melarangnya untuk menikah dengan yang tidak seagama, itu adalah resiko ketundukkan kepada Sang Pencipta, karena DIA lah yang berhak mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk umatnya. Jika Pemohon menggunakan pemikiran bebasnya, apa tidak dapat diartikan 471 bahwa Pemohon tidak cukup kuat dengan keyakinannya pada TuhanNya? Padahal Pemohon dibolehkan menikah, dapat memilih untuk menikah dengan cara yang telah ada sesuai dengan aturan agamanya, sehingga tidak dapatlah Pemohon mengatakan hak konstitusionalnya terlanggar. Jika Pemohon beragama Kristen kemudian ingin menikah dengan cara agama Islam, atau sebaliknya, maka hal tersebut juga menjadi penggelapan hukum. Justru keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 4. Permohonan Pemohon Jika Dikabulkan, Menghancurkan Jantungnya Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan juga Pasal 8f, adalah jantungnya Undang- Undang Perkawinan. Pasal ini mengatur: Pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 8 secara utuh berbunyi.: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri; 472 d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan istri atau atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. PIHAK TERKAIT menilai, Pemohon secara pribadi mengakui ajaran agama- nya, dan secara logika menerima larangan pada Pasal 8 huruf a, b, c, d dan e. Dan karenanya Pemohon seharusnya melakukan penundukan juga pada hukum Tuhan, sehingga sempurnalah keber-agama-annya. Dengan demikian orang lainpun dengan jumlah ratusan juta tetap dapat menjalankan perintah Tuhan, perintah Undang-Undang dan turunannya seperti: 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indo1`nesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya: 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya; 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. Bantahan penguatan penolakan PIHAK TERKAIT juga dapat dijelaskan melalui ketentuan Penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang di dalam Penjelasan Pasal Demi Pasalnya menyatakan: Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan 473 yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan sama memiliki unsur lahir/jasmani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 2 Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. Sementara dalam Penjelasan Umum: Pasal 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Juga bahwa tujuan perkawinan dalam Pasal 4 Penjelasan Umum; Yang merupakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menyatakan tujuan perkawinan: a. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil; b. dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 474 penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan semua Pasal dan Penjelasan-Penjelasannya maka dapat disimpulkan Permohonan Pemohon yang meminta hilangnya jantung Undang-Undang Perkawinan, akan menimbulkan kekacauan pada tatanan beragama, bernegara, berkeluarga rakyat Indonesia. 5. Bahwa Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c yang menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karena mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. 6. Bahwa Permohonan Pemohon pun Bertentangan Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang menyatakan: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; 475 (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 Pasal ini menyebutkan hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui Perkawinan yang sah, dan di dalam Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Agama Islam dalam hal ini melarang Pernikahan Beda Agama. Apalagi untuk seorang perempuan Muslimah, karena hal tersebut selain merupakan pelanggaran terhadap syariat agama yang diperkuat juga oleh Undang- Undang yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon. Padahal Undang- Undang ini sudah menjadi aturan yang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, dan selama ini Pasal-Pasal ini justru menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan antar umat beragama. 7. Bahwa Permohonan Pemohon selain bertentangan dengan Syariat Agama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dengan Anggaran Dasar PIHAK TERKAIT. Permohonan Pemohon yang meminta diubahnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Anggaran Dasar PIHAK TERKAIT tentang Misi, Fungsi, Tujuan dan Sasaran. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam Pasal 9 Anggaran Dasarnya dinyatakan Misi Wanita Islam adalah: 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan, keilmuan, keterampilan, kemandirian, kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi bagi anggotanya; 2) Meningkatkan pengabdian pada masyarakat diberbagai bidang kehidupan; 476 3) Mengembangkan kemandirian organisasi yang bebas dari ketergantungan dan keperpihakan; 4) Mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional, regional dan internasional. Sementara itu dalam Fungsi, Tujuan dan Sasaran Wanita Islam dalam Anggaran Dasar, dinyatakan dalam Pasal 10, 11 dan 12 yang berbunyi: Perkumpulan ini berfungsi sebagai: 1) Wadah penghimpun muslimah Indonesia; 2) Penggalang potensi dan kemampuan ummat khususnya muslimah Indonesia yang bermanfaat dalam mencapai tujuan. Tujuan: 1) Terwujudnya masyarakat baldatun thoyibatun warabbun gaffuur, adil, makmur yang diridhai Allah Subhanu Wata’ala; 2) Terwujudnya pribadi muslimah yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Sasaran: 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota akan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanu Wata’ala dan warga negara yang baik; 2) Meningkatkan wawasan dan kepekaan serta kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan dan permasalahan diberbagai bidang kehidupan umat, terutama muslimah di tingkat local, nasional, regional dan internasional; 3) Meningkatnya kesejahteraan jasmani dan rohani umat melalui kegiatan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan koperasi, kesehatan, sosial kesejahteraan, politik hukum dan hak asasi manusia. Fungsi, tujuan dan sasaran mana sangat berdekatan dengan pengakuan bahwa manusia muslimah adalah hamba Allah yang diharapkan menjadi wanita beriman, bertakwa, berakhlakul karimah memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Jika Majelis Permohonan Pemohon dikabulkan PIHAK TERKAIT sangat khawatir bahwa fungsi, tujuan dan sasaran tersebut tidak akan tercapai, dan yang terjadi kemudian adalah retaknya hubungan keluarga karena 477 perlawanan anak-anak atas nama Hak Asasi Manusia kepada orang tua dan agamanya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, berdasarkan keyakinan, bahwa Syariat agama tidak bisa berubah. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka itu artinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui perubahan syariat (terutama untuk penganut agama Islam). Dengan alasan ini pula, PIHAK TERKAIT menyatakan keberatannya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini. Karena kepentingan dan perlindungan terhadap hak melaksanakan perintah agama yang dan menjalankan perintah Undang- Undang, untuk selain Pemohon yang jumlahnya ratusanjuta jiwa lebih banyak akan menjadi tidak terlindungi, berbanding dengan keinginan Pemohon, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan ini dengan pertimbangan manfaat dan mudharat yang lebih banyak, dan juga jumlah kepentingan yang lebih besar diantara pilihan menolak atau menerima Permohonan Pemohon. 8. Kerugian Konstitusional Pemohon Berbanding Kerugian PIHAK TERKAIT. Bahwa Pemohon menyebutkan mengenai kerugian konstitusional Pemohon Jika Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tetap berlaku. Namun, Pemohon abai dengan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan untuk menghormati hak orang lain., yang menjadi batasan dari Hak Asasinya. Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 478 c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. Jika Pemohon dapat berhitung manfaat dan mudharatnya, maka kerugian terbesar ada pada Pihak yang telah menundukkan diri pada Pasal-Pasal ini dan turunannya dan Undang-Undang HAM, jumlahnya jauh lebih besar, sekitar 270 juta rakyat Indonesia berbanding Pemohon dan Pihak-Pihak lain yang juga pernah mengajukan Permohonan yang sama, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon yang hanya akan membuat kerugian Pihak lain teramat besar. 9. Permohonan Pemohon Jika Dikabulkan, Akan Mementahkan Program Kerja PIHAK TERKAIT. Pengajuan Permohonan yang dilakukan Pemohon jika dikabulkan akan berdampak secara tak langsung pada gagalnya program-program yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT selama lebih dari 60 tahun, apalagi penyebaran perwakilan dan cabang yang sudah ada pada semua provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan dengan jumlah: - 34 Provinsi - 360 Kota/Kabupaten - 2300 Kecamatan - 9600 Kelurahan/Ranting; - Dan dengan jumlah Anggota lebih kurang 3.427.000. jiwa. Dengan alasan tersebut pula sebagai Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak Permohonan Pemohon, karena 479 Permohonan Pemohon tersebut menghancurkan kerja-kerja selama 60 tahun keberadaan PIHAK TERKAIT. 10. Bahwa Dalil Pemohon Bahwa Hak Konstitusinya Dilanggar Adalah Salah Besar. Secara defenitif, Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang didefenisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perbuatan penolakan pejabat negara untuk menjalankan perintah Undang- Undang tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan tugas mengeksekusi terpidana mati yang mengambil nyawa seorang terpidana, dilindungi Undang-Undang. Begitu pula jika kemudian pemuka agama atau Pegawai Pencatat Nikah menolak menikahkan Pemohon, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan turunannya. Dengan alasan ini, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon, karena dikabulkannya Permohonan ini akan lebih banyak menimbulkan mudharatnya, ketimbang manfaatnya. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. menerima keterangan PIHAK TERKAIT; 2. dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. [2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam menyertakan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-07 sebagai berikut: 480 1. Bukti PT-01 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor -AHU-0013162.AH.01.07. TAHUN 2018 tanggal 24 Oktober 2018; 2. Bukti PT-02 : Fotokopi Akta Perkumpulan Wanita Islam Nomor 32 tanggal 20 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Soebiantoro, S.H.; 3. Bukti PT-03 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Muktamar Perkumpulan Wanita Islam Nomor 4 Tanggal 27 Mei 2022; 4. Bukti PT-04 : Scan KTP atas nama Marfuah Musthofa; 5. Bukti PT-05 : Fotokopi Program Kerja Pimpinan Pusat Wanita Islam Terkait Dengan Penguatan Ketahanan Keluarga; 6. Bukti PT-06 : Fotokopi Company Profile Perkumpulan Wanita Islam 2021-2026; 7. Bukti PT-07 : Brosur Bimbingan Perkawinan. [2.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 8 November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. Hal Pertama, Berdasarkan keterangan seluruh ahli, telah nyata bahwa ternyata tidak ada konsensus dari agama manapun yang secara mutlak melarang perkawinan beda agama. Bahkan, dalam agama Islam sendiri, terbagi atas kelompok yang menafsirkan kawin beda agama dibolehkan seutuhnya, kawin beda agama dibolehkan sebagian (hanya bagi laki-laki Muslim), dan kawin beda agama tidak dibolehkan sama sekali. Semua kembali lagi kepada tokoh ulama mana yang diikuti, dan ijtihad (tafsir) mana yang dipatuhi. Oleh karena itu, sebenarnya hal ini bukanlah murni dibolehkan atau tidak nya kawin beda agama, namun justru menjadi perang ideologis antara kelompok penganut agama itu sendiri. Lantas, apakah kemudian negara dibolehkan mengekang hak seseorang untuk menikahi jodohnya yang diberikan oleh Tuhan, hanya demi mengistimewakan dan menyenangkan salah satu kelompok tersebut? Tentu saja tidak, sebab ini sangat bertentangan dengan konstitusi. 481 Hal Kedua, Berdasarkan jawaban dari seluruh ahli akan pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, telah nyata bahwa tidak ada dampak negatif yang pasti dan faktual dari kawin beda agama. Ahli dari Pembentuk Undang-Undang dan Pihak Terkait pada awalnya menyampaikan bahwa kawin beda agama akan mengakibatkan konflik dalam perkawinan. Namun, ketika Kuasa Pemohon menanyakan apakah ada data atau kasus nyata yang diketahui para ahli tersebut, mereka ternyata tidak memilikinya karena belum pernah ada penelitiannya, dan bahkan mengakui bahwa kawin beda agama bukan satu-satunya penyebab konflik dalam perkawinan. Oleh sebab itu, pandangan bahwa kawin beda agama akan berujung konflik, hanyalah sebuah asumsi belaka. Buktinya, saksi Pemohon sudah 2 dekade menikah beda agama dan tetap awet hingga saat ini. Pernikahan seagama tidak menjamin tidak akan cerai, begitu pula pernikahan beda agama, tidak menjamin tidak akan rukun. Tuhan yang menentukan awet atau tidaknya perkawinan itu, bukan asumsi manusia. Lantas, bolehkah negara mendahului Tuhan dan melarang kawin beda agama hanya karena asumsi yang bahkan sudah terbantahkan? Tentu saja tidak, sebab ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Hal ketiga, tidak satupun ahli dari Pembentuk Undang-Undang dan Pihak Terkait yang bisa memberikan solusi jalan tengah terhadap permasalahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, penyelundupan hukum melalui perkawinan beda agama di luar negeri, maupun keterpaksaan untuk pindah agama hanya demi kawin. Ahli-ahli tersebut tetap bersikukuh nikah beda agama harus dilarang, tanpa menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Ahli Pemohon sebaliknya, secara tegas menyatakan bahwa solusi terhadap semua hal tersebut adalah dengan melegalkan kawin beda agama. Dengan demikian, berdasarkan hal- hal tersebut, Pemohon sampai kepada kesimpulan bahwa permohonan a quo harus dikabulkan untuk seluruhnya sehingga perkawinan beda agama menjadi legal. Sebagai Penutup, Pemohon ingin kita mengingat perkara Loving v Virginia pada tahun 1967 di Amerika Serikat. Kala itu, perkawinan antar ras dilarang oleh negara dan dinyatakan haram. Namun, Mildred Loving, seorang wanita kulit hitam, dan Richard Loving, seorang pria kulit putih, oleh karena rasa cinta mereka yang besar, tetap memutuskan untuk menikah. Mereka ditahan. Namun tetap yakin dengan cinta mereka, mereka melawan hingga ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Hasilnya, 482 Mahkamah Agung Amerika Serikat mematikan larangan perkawinan antar ras di seantero negeri. Jika Tuhan sudah berkehendak agar seorang wanita dan pria saling jatuh cinta dan berjodoh, maka tidak akan ada manusia yang bisa menghentikannya. Maka dari itu, tugas kita adalah untuk melihat peristiwa itu dari sisi agama dengan menggunakan hati, bukan akal pikiran dan logika. Sebab, rencana Tuhan tidak akan bisa dipahami dengan menggunakan logika manusia. [2.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa tidak jelas/kabur (obscuur libel) petitum permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dengan menyatakan: Terhadap Pasal 2 ayat (1): "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaanya itu". Terhadap Pasal 2 ayat (2): "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)". Bahwa agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia memiliki hukum perkawinannya masing-masing termasuk syarat dan tata cara perkawinan, namun dengan sesukanya Pemohon sebagaimana dalam Petitum Permohonan menginginkan agar syarat dan tata cara dalam hukum perkawinan tersebut dapat disimpangi pelaksanaannya sesuai kehendak bebas Pemohon, karena keinginan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Hal inilah 483 yang menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) dari Petitum Permohonan Pemohon, apakah ketentuan syarat dan tata cara dalam hukum perkawinan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dapat disimpangi dan dilakukan perubahan dengan mengikuti kehendak bebas seseorang atas dasar kebebasan hak asasi manusia?. Adanya petitum aquo jelas merupakan keinginan jalan pintas dari Pemohon untuk memuluskan jalan dalam menyimpangi syarat dan tata cara perkawinan menurut hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, karena merasa hukum perkawinan tersebut telah menghambat Pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama 2. Bahwa tidak jelas/kabur (obscuur libel) petitum permohonan Pemohon yang memaknai ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dengan menyatakan: Terhadap Pasal 8 huruf f: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang kawin. Karena sah nya perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing- masing agama dan kepercayaannya itu, maka syarat dan tata cara perkawinan dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan menjadi bagian penting, termasuk larangan yang terdapat dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Sehingga dengan menghilangkan larangan perkawinan menurut hukum perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu justru menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) dan bertolak belakang dengan makna sah perkawinan menurut hukum perkawinan yang diatur masing-masing agama dan kepercayaannya itu 3. Bahwa terhadap setiap proses perkawinan beda agama dan keyakinan tersebut, bukanlah merupakan suatu persoalan konstitusional. Sehingga menurut Pemerintah adalah tidak tepat permasalahan perkawinan beda agama dan hak Pemohon sebagai pelaku perkawinan beda agama dianggap sebagai kerugian konstitusional. Lebih lanjut menurut Pemerintah, anggapan adanya kerugian konstitusional oleh Pemohon yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat hubungan sebab 484 akibat (causal verband) antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar/pijakan pengujiannya. Dengan perkataan lain, permasalahan Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma ketentuan a quo, melainkan terkait dengan implementasi oleh pasangan perkawinan beda agama. 4. Oleh karena itu menurut Pemerintah, tidak tepat permohonan Pemohon untuk mengubah frasa dalam UU Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam petitum Pemohon yaitu: “Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; “Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”; “Pasal 8 huruf f: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”; Hal tersebut sangat terkait erat dengan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menentukannya dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan argumentasi tersebut diatas Pemerintah berpendapat adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon baik dalam pengujian secara materil tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 485 II. PERMOHONAN NE BIS IN IDEM Bahwa Incasu terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokok Amar Putusannya “menolak” permohonan Pemohon, serta terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan pernah dilakukan pengujian dalam Perkara Nomor 46/PUU- VIII/2010 dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokok Amar Putusannya juga “menolak” permohonan Pemohon, sehingga terhadap Permohonan a quo menjadi ne bis in idem. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena permohonan Ne Bis In Idem, maka permohonan aquo tidak sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pegujian Undang-Undang, sehingga menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Keterangan Presiden (6 Juni 2022) Bahwa Presiden pada tanggal 6 Juni 2022 telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur- unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum perkawinan dari masing-masing agama dan Kepercayaan yang hal itu tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat termasuk salah satunya melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam hukum agama dipandang sebagai bagian dari ibadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkawinan merupakan ibadat, negara menjamin hak bagi setiap orang untuk beribadat dengan mengimani dan menjalankan hukum dari 486 agama dan kepercayaannya itu tanpa ada paksaan dan ancaman dari siapapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. b. Bahwa diaturnya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya yang dianut. Oleh karena Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan. c. Bahwa dari masing-masing agama dan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia terdapat landasan hukum yang mengatur perkawinan beda agama, seperti halnya dalam Agama Islam yang melarang pernikahan beda agama sebagaimana termuat dalam Al Quran (QS Al- Baqarah ayat 221, QS. al- Mumtahanah [60]: 10, QS. al-Rum [30]: 21, QS. al-Tahrim [66]: 6, QS. al-Nisa [4]: 25, QS. at- Tahrim [66]:6), Hadis Rasul Allah SAW, maupun Qa’idah Fiqh. d. Bahwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, tanggal 1 Juni 1980 tentang Perkawinan Campuran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang pada pokoknya menyatakan: Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. e. Bahwa Perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan tidak diperbolehkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, apabila diatur Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk disamakan dalam suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan, tentunya akan menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan dan juga berdampak pada adanya pertentangan kepentingan-kepentingan hukum dari pasangan berbeda agama dan kepercayaan. 487 f. Bahwa tujuan perkawinan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang bersumber dari agama yang menjadi landasan bagi negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dalam UU Perkawinan. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif g. Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sama sekali tidak menghambat setiap orang untuk malakukan perkawinan dan tidak diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perkawinan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Justru sebaliknya apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan tindakan diskriminasi dengan melaksanakan pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan lainnya. 2. Keterangan Tambahan Presiden Bahwa Presiden pada tanggal 15 Juni 2022 telah meyampaikan keterangan tambahan presiden guna menindaklanjuti adanya pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim SUHARTOYO dan Yang Mulia Hakim DANIEL YUSMIC P. FOEKH Bahwa oleh karena secara empiris terdapat perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam masyarakat, bagaimana jalan tengah untuk mengisi kevakuman hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama? 488 Tanggapan Pemerintah: a. Bahwa Negara tidak dapat mengubah tata cara perkawinan yang sudah diatur oleh agama. Negara menyerahkan legalitas perkawinan kepada tata cara yang telah diatur oleh agama. Artinya, kewenangan negara terbatas pada pengawasan dan pencatatan perkawinan. b. Bahwa menurut pemerintah, perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu persyaratan perkawinan adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (vide Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). d. Bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. e. Bahwa terhadap terjadinya penyimpangan perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam masyarakat, hal itu sama sekali tidak dapat ditolelir oleh Negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. f. Bahwa merevisi Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf (f) Undang- Undang Perkawinan atau membuat regulasi yang mengakomodir perkawinan beda agama justru akan menimbulkan diskriminasi bagi hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Padahal hak beragama dan tunduk pada hukum agama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM). Selain itu akan menimbulkan akibat hukum dan akibat sosiologis 489 serta akibat lainnya bagi pasangan itu, dan yang utama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemerintah sependapat dengan ahli Presiden yaitu Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. Keyakinan beragama merupakan hak individu yang dijamin ketentuan pasal 29 UUD 1945 b. Pernikahan beda agama dapat mencederai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga kedua pihak, calon istri maupun calon suami. c. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan problem hukum keabsahannya, kaitannya dengan pencatatannya, status hukum anak yang dilahirkan (terutama perwalian dan kewarisan), kewarisan antar pasangan, mengingat terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundangan di Indonesia terkait ini; d. Secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama dapat memicu perselisihan dan juga memperkuat perselisihan. 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemerintah sependapat dengan keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) serta keterangan Ahli Pihak Terkait MUI (Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, S.H.M.A.,M.M., Neng Zubaidah, S.H., M.H, Ph.D., Prof. Dr. Hafid Abbas, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D. dan Prof. Atip Latipulhayat , SH., LL.M, Ph.D.) dan keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dr. Maneger Nasution, Dr. Abdul Chair Ramadhan, dan Ustad Teten Romly) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: a. Bahwa pada prinsipnya undang-undang perkawinan itu berlandaskan agama dan telah melewati sejarah panjang dalam proses pembentukannya. MUI menyampaikan bahwa sebagai seorang terpelajar 490 harusnya pemohon harus membaca literasi terlebih dahulu sehingga mengerti akan sejarah ketentuan a quo. MUI menilai bahwa Pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan merupakan produk hukum telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan ini terbukti sejak diundangkan pada tahun 1974, tidak ada gejolak ataupun gerakan dari agama manapun yang menginginkan Pasal a quo dibatalkan. Alangkah keliru cara pandang pemohon yang menilai bahwa negara dilarang mengintervensi urusan privat dan urusan agama di bidang perkawinan. Apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka sesungguhnya telah membobol hukum agama dalam hal ini dalam ajaran islam, perkawinan haruslah pasangan yang satu aqidah. b. Bahwa pada dasarnya pernikahan beda agama antara calon mempelai muslim/muslimah dengan calon mempelai non-muslim/non-muslimah adalah haram dan dinyatakan tidak sah baik menurut semangat peraturan perundang-undangan negara yang berlaku maupun spirit hukum agama islam (fiqih) dan bahkan juga menurut kecendrungan hidup ditengah-tengah masyarakat dalam hal ini masyrakat muslim pada khususnya serta pada umumnya agama lainnya juga berprinsip mempertahankan haknya untuk menikah sesama agama. c. Bahwa pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU a quo dan sahnya perkawinan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan dalam Pasal 8 ahli mengkategorikan ini sebagai syarat mutlak, dan untuk khusus agama islam, ketentuan Pasal 8 huruf f ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, menurut ahli apabila terjadi perkawinan beda agama dan dilakukan menurut salah satu agama maka hal tersebut melanggar HAM, karena memaksakan pihak lain untuk memakai yang ketentuan agamanya bertentangan dengan dalam Pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945, dan juga bertentangan Pasal 28I ayat (1), ada 7 hak didalamnya, termasuk hak beragama yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. hak beragama itu tidak hanya hak memeluk agama namun juga hak untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. 491 d. Bahwa perkawinan sebagai syariat islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24 Deklarasi Kairo, perkawinan adalah satu wujud pengamalan aqidah dan ibadah kepada Allah SWT sehingga dengan atas nama hak asasi manusia tidak ada tempat pengakuan atas perkawinan beda agama dalam islam. Indonesia sebagai negara besar dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Deklarasi kairo telah diakui sebagai sumber rujukan prinsip fundamental pengamalan dan praksis pemajuan dan pelindungan HAM di negara islam, terlihat dalam ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sungguh sesuai dengan pandangan islam. e. Bahwa ahlul kitab yang sekarang tidak sama dengan ahlul kitab yang ada pada waktu zaman nabi, ahlul kitab zaman sekarang sudah jelas musrik dan menyekutukan Allah SWT, bahwa memang terdapat perbedaan pandangan ulama terkait pernikahan beda agama, namun dalam forum ulama didalam wadah Majelis Ulama Indonesia sepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak dan menyatakan bahwa pernikahan beda agama antara laki-laki muslim-perempuan muslim dengan non muslim adalah tidak sah dan haram. f. Bahwa penerapan HAM international tetap memberikan proporsi kepada agama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan nilai nilai particular bukan sub-ordinate dari HAM melainkan adalah bagian dari HAM itu sendiri. sehingga apabila nilai-nilai particular itu bersumber dari nilai-nilai agama atau dari konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM. Pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia bukan merupakan pelanggaran terhadap HAM tetapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi HAM. 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Pemerintah tidak sependapat dengan ahli Pemohon (Dr. Risa Permana Deli, Usman Hamid S.H, M.Phil., Ade Armando, dan Drs. Rocky Gerung) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 492 a. Pemerintah tidak sependapat dengan penjelasan ahli Dr. Risa Permanadeli yang menyatakan UU Perkawinan ini bertentangan dengan heterogenitas/kemajemukan bangsa Indonesia, karena itu UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemerintah, terhadap pendapat ahli tersebut, tidak tepat karena UU Perkawinan justru memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk meyakini agamanya dan kepercayaannya yang dipeluknya. UU Perkawinan tidak mendikriminasi, membatasi, mengurangi hak keyakinan orang atas agamanya dan kepercayaannya. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sama sekali tidak menghambat setiap orang untuk malakukan perkawinan dan tidak diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sudah secara tegas dan jelas dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum perkawinan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Justru sebaliknya apabila perkawinan beda agama dianggap sah maka hal itu merupakan tindakan diskriminasi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. b. Bahwa pemerintah tidak sependapat dengan penjelasan ahli Usman Hamid, S.H., M.Fil. yang menyatakan UU Perkawinan ini bertentangan dengan norma HAM internasional dan adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama, karena itu UU Perkawinan dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemerintah, pendapat ahli tersebut tidak tepat karena UU Perkawinan justru tetap memperhatikan HAM, dan tetap memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk melakukan perkawinan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama yang diyakini oleh pemeluk agama masing-masing. c. Bahwa pemerintah tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr. Ade Armando, M.S., yang menyatakan bahwa “Undang-undang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan 493 agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan.” Bahwa menurut Pemerintah larangan Perkawinan beda agama ada pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” d. Bahwa terhadap keterangan ahli Pemohon Drs. Rocky Gerung oleh karena ahli tidak disumpah di depan pengadilan, maka tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah atau janji. Sehingga terhadap keterangan Ahli tersebut dapat di kesampingkan. e. Bahwa terhadap seluruh keterangan ahli Pemohon tersebut pada dasarnya telah dijelaskan dalam keterangan Presiden, keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli Presiden, keterangan pihak terkait (MUI dan DDII), keterangan ahli MUI, dan keterangan ahli DDII. 6. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 494 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MUI SELAKU PIHAK TERKAIT 1. Bahwa MUI sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor: 24/PUU- XX/2022 memiiki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Jo. Pasal 7 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 2. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta) , MUI berfungsi: a. Sebagai Pemberi fatwa (mufti) kepada Ummat Islam, Negara dan Pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; 495 5. Bahwa berdasarkan Pasal 5, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta): “Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai Pelayan Ummat (khodimul Ummah), dan Mitra Pemerintah (Shodiiqul Hukumah) dalam rangka menjaga umat (himayatul ummah) untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 6, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (Hasil Munas ke X di Jakarta): “Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terbaik (khaira ummah), negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabun ghafur)”. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f, Pasal 5 dan Pasal 6 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan Pemohon, yang diajukan Pemohon yaitu Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022. Karena permohonan ini terkait dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi MUI, yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami; sebagai wadah silaturrahmi para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan. 8. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; dan sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan, baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan Pasal 4 huruf f Pedoman Dasar MUI. Karena itu, permohonan Pemohon ini jelas akan berpengaruh terhadap kedudukan, tugas pokok, fungsi dan peran MUI; 9. Bahwa Permohonan Pengujian Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 496 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonannya sangat merugikan kepentingan Majelis Ulama Indonesia dan ummat Islam pada umumnya;. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi in judicio) untuk bertindak sebagai PIHAK TERKAIT dalam permohonan pengujian Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon Sdr. E. RAMOS PETEGE. I. DALAM EKSEPSI: A. PERMOHONAN A QUO TIDAK DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI 1. Bahwa Pemohon mengemukakan alasan-alasan dan dalil kerugian konstitusionalitas Pemohon bersifat aktual, tetapi setelah dicermati substansi Permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil Pemohon sama halnya dengan alasan kerugian konsitutisonal secara potensial pada perkara nomor: 68/PUU- XII/2014, untuk itu Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 497 2. Hal mana penilaian atas dalil Pemohon tesebut dapat dicermati pada dalil Permohonan bagian Ad.c halaman 9 bahwa: “Pemohon merupakan warga negaa Indonesia yang memeluk agama Khatolik yang HENDAK melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Pemohon telah menjalin hubungan dengan pasangannya selama 3 (tiga) tahun dan HENDAK melangsungkan perkawinan, meski demikian karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan TIDAK MEMUNGKINKAN untuk dilakukan perkawinan beda agama, maka pada akhirnya perkawinan tersebut haruslah dibatalkan”. 3. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon masuk dalam kualifikasi tidak dapat dimohonkan Pengujian Kembali. Sebagai akibat dalil Permohonan tersebut yang sama dengan Perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014, maka Pemohon tidak memiliki legal standing. 4. Berkaitan dengan legal standing Pemohon, menurut Ahli HAM Dr. Manager Nasution yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) pada pemeriksaan Ahli dalam persidangan, dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing, karena tidak ada kerugian konstitusional, baik secara aktual maupun potensial. 5. Menurut Ahli Dr. Manager Nasution, kerugian yang didalilkan Pemohon dengan mendasarkan pada alasan Hak Asasi Manusia, sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap perkawinan, karena perkawinan adalah ajaran agama dari Tuhan yang bersifat sakral, bukan suatu pilihan yang harus ditempuh manusia sesuka hati, melainkan harus berpedoman pada ajaran agama. 6. Berdasarkan pemeriksaan seluruh Ahli, alat bukti surat, sejatinya Pemohon tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kerugian konstitusional, baik bersifat aktual maupun potensial. Apabila mengacu pada dalill Pemohon dalam Permohonannya pun hal tersebut merupakan dalil dan alasan yang sama dengan Pekara Nomor: 68/PUU-XII/2014, sehingga Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diajukan permohonan pengujian kembali. 498 7. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 8. Kemudian di dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan: (1)Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2)Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. 9. Sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan a quo yang diajukan Pemohon sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor: 68/PUU-XII/2014, sebagaiamana yang dikutip juga oleh Pemohon pada dalil Permohonannya angka 3 halaman 11-12. 10. Berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 499 B. PETITUM PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS 1. Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Namun, Petitum yang dicantumkan Pemohon mengajukan petitum alternatif yang sangat kabur dan tidak jelas, Petitum pada angka 2 memiliki dua alternatif petitum, yaitu: - kesatu; Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan haruslah dinyatakan Inkonstitusional yang dimaknai Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan haruslah dihapuskan, - kedua; Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan Konstitusionalitas Bersyarat. 2. Petitum bersifat alternatif (Inkonstitusional dan konstitusional bersyarat) seperti itu secara substansial dan formil saling bertentangan satu sama lain. 3. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu Petitum Pemohon dari dua alternatif tersebut, maka akan berdampak secara luas kepada masyarakat dalam pengajuan perkara pengujian Undang-Undang, yaitu tidak memberikan kepastian hukum mengenai standarisasi Petitum yang dibenarkan menurut hukum. Sedangkan saat ini telah ada peraturan yang sudah memberikan standar Petitum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. 4. Oleh sebab itu, berdasarkan Petitum seperti yang diajukan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak lah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA: Bahwa dalam perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Sdr. E. Ramos Petege (Pemohon), sebagaimana Perbaikan Permohonannya bertanggal 4 500 Februari 2022 dengan objek Pasal yang diuji yaitu: Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”. Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dinyatakan sebagai berikut: Pasal 2 3. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. 4. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain, dilarang kawin Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan perkara, dengan ini MUI sebagai Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan dalam Pokok Perkara sebagai berikut: A. PASAL 2 AYAT (1), PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 8 HURUF F UU RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (“UU PERKAWINAN”) TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 501 1. Persoalan hukum bukan saja masalah antar manusia, tetapi lebih dari itu ada unsur-unsur lain yang harus mendapat perhatian, seperti hubungan manusia dengan alam sekelilingnya atau bahkan dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Dalam pandangan MUI, hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan, hukum tidak berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan sebagai sumber hukum yang utama. 2. Hal ini dinyatakan sendiri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 3. Demikian pula Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan apa yang telah dikemukakan pada alinea ketiga yaitu, ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat (2) menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Kedua rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan dengan jelas dianutnya paham ketuhanan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan ketuhanan menurut keyakinan kepercayaan agama masing- masing. Dengan perspektif hukum itulah, maka segala perundang- undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, termasuk hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari hukum agama, antara lain dalam konteks persidangan ini, menyangkut aturan agama tentang Perkawinan. 4. Menurut Ahli Hukum Islam Prof. Dr. H.M. Amin Suma, bahwa UU Perkawinan, secara umum dan keseluruhan masih tetap sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang masing-masing oleh Undang-Undang terkait dinyatakan sebagai “sumber segala sumber hukum” dan “hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” Berdasarkan sumber dan/atau dalil-dalil hukum, perkawinan beda agama – dalam hal ini - - antara calon mempelai Muslim/Muslimah dengan calon mempelai non Muslim/Muslimah” pada dasarnya “dihukumkan haram” dan dinyatakan 502 “tidak sah” secara hukum baik menurut semangat peraturan perundang- undangan negara maupun spirit hukum agama Islam (fikih) dan bahkan juga menurut kecenderungan hukum yang hidup (fiqh al-haya>h; living law) pada kebanyakan atau umumnya masyarakat Muslim Indonesia. Hal yang serupa tampak juga ada pada bagian terbesar masyarakat beragama non Islam yang lain-lainnya. 5. Dengan memerhatikan dasar/dalil hukum (materiil) di atas, Prof. Dr. H.M. Amin Suma berkesimpulan bahwa hukum materiil UU Perkawinan dalam hal ini Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian di dalamnya tidak ada pasal-pasal yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Termasuk di dalamnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam hal ini antara warga negara yang beragama Islam dengan non Muslim. 6. Lebih lanjut, menurut Ahli Hukum Islam dan Hukum Adat Neng Djubaedah, S.H., LL.M., Ph.D., berkaitan dengan frasa “hukum masing-masing agamanya”, tafsiran, yang dimkasud ialah hukum dari salah seorang calon mempelai dan mengenyampingkan hukum agama calon mempelai lainnya yang beragama Islam, menurut Ahli Neng Djubaedah, S.H.., LL.M., Ph.D. juga melanggar hak asasi manusia berupa “hak beragama” dari calon mempelai laki-laki atau calon mempelai peempuan yang beragama Islam, karena calon mempelai Islam tersebut dihalangi dalam melaksanakan “hak beragamanya” dalam menjalankan kewajiban mematuhi perintah Allah dan menjauhi, atau tidak melaksanakan larangan Allah dalam Al-Quran, dalam hal pekawinan beda agama. Tidak melaksanakan larangan Allah, yaitu tidak melakukan perkawinan beda agama, merupakan perwujudan dari taat kepada perintah Allah SWT, dengan tidak melakukan perkawinan beda agama, sebagaimana ditentukan surah Al-Baqarah ayat 221, Al- Mumtahanah ayat 10, surah Al-Maidah ayat 5 juncto UU Perkawinan Pasal 8 hururf f juncto KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. “Hak beragama” sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ditentukan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Dalam hal ini, menjalankan perintah Allah untuk tidak melakukan perkawinan beda agama, khususnya pemeluk agama Islam, 503 maka pelaksanaan perbuatan untuk tidak melakukan perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan agama Islam, adalah sesuai degan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. B. PASAL 2 AYAT (1), PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 8 HURUF F UU PERKAWINAN SEJALAN DENGAN AJARAN AGAMA 1. Negara mengatur warga negara untuk menghormati hukum agama dan kepercayaannya. Bahwa Negara Republik Indonesia wajib mengakui dan menghormati segala aturan hukum yang telah ada di dalam agama yang sah di Indonesia, antara lain dalam konteks persidangan ini menyangkut aturan agama tentang perkawinan. Dalam contoh lain, misalnya urusan zakat, negara mengatur bahwa zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat). Begitu juga dalam urusan wakaf, Negara mengatur bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dan seterusnya menurut syariat (vide Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). 2. Menurut Ahli Neng Djubaedah, S.H., LL.M., Ph.D., pengertian melaksanakan ibadah, menurut agama Islam, tidak hanya melakukan peribadatan dalam pengertian hubungan mausia dengan Allah SWT semata, tetapi pelaksanaan ibadah itu melingkupi bidang mu’amalah, antara lain melaui perkawinan. Karena itu dalam rumusan Pasal 2 KHI ditentukan bahwa perkawinan ialah “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.“ 3. Lebih lanjut menurut Ahli Neng Djubaedah, S.H., LL.M., Ph.D., Perkawinan menurut hukum (agama) Islam adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum Islam (maqashid syari’ah) yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama 504 (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz alnafs), memelihara akal (hifz al-‘aqal), memelihara keturunan (hifz ala-nasl), memelihara harta (hifz al-mal), dan memelihara kehormatan (hifz al-‘ird). Akibat perkawinan, antara lain; lahirnya anak-anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Anak adalah amanah Allah SWT. Anak merupakan salah satu tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan. Dalam memelihara keturunan wajib dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Karena itu, menurut Ahli Neng Djubaedah, S.H, LL.M., Ph.D, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang ditafsirkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkwinan yang dilakukan oleh salah satu agama yang dipeluk oleh calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, justru melanggar hak asasi manusia dengan mengenyampingkan kewajiban asasi manusia. Baik kewajiban asasi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, maupun kewajiban asasi manusia untuk sesama manusia melalui cara dengan mengajak orang yang dicintai agar patuh dan taat kepada agama yang dipeluknya. 4. Menurut Ahli Neng Djubaedah, S.H. LL.M., Ph.D., tafsiran kedua bahwa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya” ialah perkawinan dilakukan harus dengan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, dilihat berdasarkan hukum perkawinan Islam di Indonesia ialah sesuai dan konstitusional, sebagaimana ditentukan dalam: 1) UU Perkawinan Pasal 1 juncto Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f’ 2) KHI Pasal 18 bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan menikah berdasarkan ketentuan KHI dalam Bab VI tentang Larangan Perkawinan; 3) KHI Pasal 40 hururf c menentukan larangan perkawinan bagi laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam; 505 4) KHI Pasal 44 melarang perkwinan antara perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam. Selain itu dalam Bab V tentang Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI ditentukan pencegahan perkawinan tidak sekufu hanya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang terhalang menikah karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al din, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” (Vide Pasal 61 KHI). 5. Senada dengan keterangan Ahli Neng Djubaedah, S.H., LL.M., Ph.D., menurut Ahli Agama K.H. Cholil Nafis, Lc., Ph.D., secara tegas dijelaskan larangan menikah beda agama pada Pasal 44 KHI: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Pasal 61 disebutkan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien". Tentu undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Dalam Surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT. melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkan: ِوَ َّلَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِ كَٰتِ حَتّٰى يُؤْم ِنا ۗۡ وَ َّلَ َمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِ نْ مُّشْرِ كَةٍ وا لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚۡ وَ َّلَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِ كِيْنَ حَتّٰى يُؤْم ٌنُوْ ا ۗۡ وَ لَعَبْد ُمُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِ نْ مُّشْرِ كٍ وا لَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗۡ اُولَٰٰۤىِٕكَ يَدْعُوْ نَ اِلَى الناارِ وَ ّٰللاّٰ ُ يَدْع ْوْٓ ا اِلَى الْجَناةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚۡ وَ يُبَيِ نُ اَٰيَٰتِهٖ لِلنااسِ لَعَلاهُم ࣖ يَتَذَكارُوْ ن- ١٢٢ “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahkan laki- laki musyrik (dengan Wanita Muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah: 221). 6. Lebih lanjut Ahli Agama K.H. Cholil Nafis, Lc., Ph.D., menjelaskan sebab turun ayat 221 ini, menurut riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari al- 506 Muqatil adalah berkenaan dengan Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi yang meminta izin kepada Rasulullah SAW. untuk menikahi anak seorang wanita Quraisy yang miskin tapi cantik yang dulu menjadi kekasihnya sebelum masuk Islam, namun masih musyrikah. Sedangkan Ibnu Abi Martsad seorang Muslim, Rasulullah SAW melarang menikahinya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. (Tafsir Al-Baghawi). Menurut pendapat Abdullah bin Umar dan sebagian sahabat lainnya menyatakan, bahwa Haram dan tidak sah menikah dengan Ahli Kitab karena mereka telah mengubahnya dan menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang ketiga dari ketiga tuhan (trinitas). Maka sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah SWT (syirik) dalam akidah. Mereka mentakwil kepada makna yang lebih dekat, ialah boleh menikah dengan Ahli Kitab di zaman turunnya ayat ini belum banyak perempuan muslimah sehingga diberi dispensasi oleh Allah SWT. Sedangkan zaman sekarang sudah banyak perempuan muslimah maka hilang dispensasi itu dan hukumnya haram menikah dengan Ahli Kitab. Dalam ayat Al-Qur’an yang lain, Allah SWT menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut: ِيَٰٓاَيُّهَا الاذِيْنَ اَٰمَنُوْٓ ا اِذَا جَاٰۤءَكُمُ الْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰ جِ رَٰ تٍ فَامْتَحِ نُوْ هُناۗۡ ّٰللاَ ّٰ ُ اَعْلَمُ بِاِيْمَان َهِنا فَاِنْ عَلِمْتُمُوْ هُنا مُؤْمِنَٰتٍ فََل تَرْ جِ عُوْ هُنا اِلَى ْالْكُفاارِۗۡ َّلَ هُنا حِ لٌّ لاهُمْ وَ َّلَ هُمْ يَحِ لُّوْ نَ لَهُناۗۡ وَ اَٰتُوْ هُمْ ماآ اَنْفَقُوْ اۗۡ وَ َّلَ جُنَاحَ عَلَيْكُم اَنْ تَنْكِحُوْ هُنا اِذَآ اَٰتَيْتُمُوْ هُنا اُجُوْ رَ هُناۗۡ وَ َّلَ تُمْسِكُوْ ا ُبِعِصَمِ الْكَوَ افِرِ وَ سْـَٔل ْوْ ا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْـَٔلُوْ ا مَآ اَنْفَقُوْ اۗۡ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ّٰللاّٰ ِ ۗۡيَحْكُمُ بَيْنَكُمْۗۡ وَ ّٰللاّٰ ُ عَلِيْمٌ حَكِي ٌم- ٠١ “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang- orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar 507 (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah: 10). 7. Ahli Agama K.H. Cholil Nafis, Lc., Ph,,D, juga menegaskan telah adanya Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama sebagai berikut: - Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 
- Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Muktamar Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslimah atau ahlul kitab, dengan beberapa alasan sebagai berikut: - Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. - Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani). - Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. - Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki- lakinya. 8. Kesimpulanya, pernikahan beda agama antara wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya tidak sah menurut kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. 508 C. PASAL 2 AYAT (1), PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 8 HURUF F UU PERKAWINAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 1. MUI memiliki pandangan yang sama dengan Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dimaknai negara memaksa warga negaranya sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 2. Seharusnya kita bersyukur tinggal dalam suatu negara yang mengakui dan menghormati keberadaan hukum agama, apalagi hukum perkawinan sebagai pembentuk keluarga yang merupakan kesatuan terkecil dalam kehidupan masyarakat, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama itu tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia sebagaimana telah kami sampaikan dalam bagian pendahuluan di atas. Tidak sedikit negara-negara lain yang tidak respect terhadap keberadaan hukum agama, bahkan tidak respect terhadap keberadaan agama itu sendiri. 3. Sangatlah disayangkan, pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan hukum agama dalam bidang perkawinan itu dipandang secara negatif oleh para Pemohon sebagai negara memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi hukum agamanya dan kepercayaannya masing- masing. 4. Dalam pandangan Ahli HAM Prof. Dr. Hafid Abbas, berkaitan dengan perkawinan, merujuk pada sejumlah referensi, kajian dan kenyataan- kenyataan tentang perkawinan sebagai aspek pemenuhan HAM dari berbagai perspektif; 509 Pertama, perkawinan sebagai syariat Islam sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 pada Deklarasi Kairo, perkawinan adalah satu wujud pengamalan akidah, dan ibadah kepada Allah SWT sehingga dengan atas nama HAM tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, dan Deklarasi Kairo telah diterima sebagai sumber rujukan prinsip fundamental, pengamalan dan praksis pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara Islam, terlihat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sungguh sesuai dengan pandangan Islam. Kedua, sesuai dengan ketentuan hak atas perkawinan, yang digariskan pada Pasal 28 B UUD NRI Tahun 1945, yang dipertegas lagi pada Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, kehadiran negara untuk memajukan dan melindungi HAM bagi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sebagai pengamalan syariat Islam, perkawinan adalah ibadah sehingga tidak ada tempatnya di negeri ini, perkawinan dilakukan antara orang Islam dan bukan Islam karena sungguh bertentangan dengan undang-undang, tidak sesuai dengan pertimbangan moral, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dst (Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945). Hal ini terlihat sejalan dengan Fatwa MUI tentang Beda Agama yang mengharamkan perkawinan beda agama. 5. Menurut Ahli HAM internasional Prof. Atip Latipulhayat, Ph.D., HAM adalah universal dalam tataran nilai atau prinsip. Namun, ketika nilai atau prinsip tersebut diformulasikan ke dalam norma-norma konkrit, HAM tidak lain adalah kumpulan dari nilai-nilai partikular. Universalisme HAM tidak lain adalah “common platform” yang berbahan baku nilai-nilai partikular. Dalam pengertian ini, universalisme HAM tidak berfungsi dan menempatkan dirinya sebagai hakim pemutus bagi nilai-nilai partikular, melainkan menempatkannya sebagai penguat “common platform” tersebut. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dianggap sebagai instrumen hukum yang meneguhkan universalisme HAM sebetulnya 510 menguatkan pandangan bahwa universalisme HAM itu lebih pada tataran nilai dan prinsip. Universalisme HAM yang dikandungnya merupakan sebuah pengakuan akan nilai dan prinsip HAM. UDHR dimaksudkan sebagai “standard-setting and implementation” yang dapat dijadikan model dalam pembentukan konstitusi atau perundang-undangan nasional lainnya. Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikularisme HAM ini sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993, yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi khusus setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi dan politik. 6. Lebih lanjut, menurut Prof. Atip Latipulhayat, Ph.D., pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Norma universalnya adalah hak untuk menikah, tapi bagaimana pernikahan itu diatur sepenuhnya tunduk kepada perundang-undangan nasional masing-masing negara. Ketentuan hak asasi manusia bukan supra-agama yang mensubordinasikan ajaran agama, tapi justru ia hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan. 7. Berdasarkan keterangan para Ahli di bidang HAM tersebut di atas, termasuk keterangan Ahli HAM Dr. Manager Nasution, S.H., maka, seluruh dalil dan alasan Pemohon yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah HAM, terbantahkan secara mutlak, sehingga Permohonan a quo patutlah ditolak untuk seluruhnya. 8. Berdasarkan uraian MUI selaku Pihak Terkait di atas, dapat disimpulkan: 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 511 karena telah mendapatkan authoritative source yang kuat yaitu berdasarkan alinea ketiga dan alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 8 huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 3) Bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya. III. PERMOHONAN DAN PETITUM Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka MAJELIS ULAMA INDONESIA sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Majelis Ulama Indonesia (Pihak Terkait) untuk seluruhnya. 2. Memutus dan Menyatakan Permohonan A Quo Tidak Dapat Dimohonkan Pengujian Kembali. 3. Memutus dan Menyatakan Petitum Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas 4. Memutus dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: 1. Memutus dan Menerima Keterangan Majelis Ulama Indonesia (Pihak Terkait) untuk seluruhnya; 512 2. Menyatakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat; 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 9 November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. A. PENDAHULUAN 1. Perkawinan sudah merupakan sunnatullâh yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia; 2. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah 513 ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat; 3. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia; 4. Bagi orang Islam perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu îjâb yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan qabûl dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa. Pernikahan yang sah bagi umat Islam menunjuk pada syarat dan rukun perkawinan. Syarat mendahului rukun. Tidak akan pernah tercapai rukun nikah, jika tidak terpenuhi syarat. Salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan istri harus beragama Islam. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 5. Undang-Undang Perkawinan ini telah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif, dimana Undang-Undang Perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut selain mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, juga mengatur tentang harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan thalâq dan rujûk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya; 514 6. Kemudian dalam perkembangannya terhadap perkawinan saat ini terdapat praktek ataupun upaya pelaksanaan melangsungkan pernikahan seorang laki- laki dengan perempuan yang antara keduanya memiliki perbedaan agama. Terhadap hal tersebut mengenai pengaturan ketentuannya terhadap perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. Dalam konteks konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan kemudian terbit turunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 7. Dalam konteks kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh informasi global telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, tidak saja membawa kemudahan fasilitas kehidupan tetapi juga menimbulkan perilaku dan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukumnya, dalam hal ini termasuk persoalan melangsungkan pernikahan bagi para pihak yang memaksakan prosesinya dalam kondisi perbedaan agama antara calon mempelainya dimana salah satunya, pihak perempuan adalah beragama Islam sedang pihak laki-lakinya beragama bukan Islam, dan atau sebaliknya. Menyikapi hal tersebut dalam kerangka kehidupan bernegara di Indonesia, selain menjalankan ketentuan aturan Undang-Undang yang berlaku secara umum, maka yang perlu diperhatikan adalah adanya ketentuan yang disebut dengan fatwa atau keputusan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang memang memahami dan menguasai domain ranah persoalan tersebut, sehingga menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan- persoalan ditengah-tengah umat Islam, mengingat umat Islam di Indonesia merupakan bagian terbesar dari bangsa ini. Upaya ini dilakukan mengingat universalitas ajaran Islam. Dengan demikian, hukum Islam (Fiqh) harus selalu menjawab tantangan zaman. Ini karena fiqh sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari’ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang sering berubah pula; 515 8. Pada dasarnya hukum Islam (fiqh) dihadirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat manusia (li-tahqiq mashalih al-nas), yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan. Dalam kerangka inilah selalu diperlukan ijtihad dan ijtihad baru. Dalam konteks ke-Indonesiaan salah satu upaya merealisasikan hukum Islam yang dinamis adalah dengan adanya fatwa. Fatwa ini dikeluarkan apabila terdapat persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik dilakukan oleh lembaga yang berkompeten maupun ulama perseorangan. Fatwa merupakan pendapat atau jawaban hukum terhadap persoalan yang diajukan atau terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat ada yang mengajukan kepada NU yang kemudian dibahas dalam forum Bahtsul Masail, ada yang mengajukan ke Muhammadiyah yang kemudian menggelar Majelis Tarjih dan ada pula yang mengajukan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian menggelar Sidang Fatwa. Dengan demikian, fatwa tentang persoalan hukum biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi sosial keagamaan walaupun memang ada juga yang secara perseorangan; 9. Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama melalui putusan Lajnah Bahtsul Masa’il, Nahdlatul Ulama. Fatwa itu ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya haram dan tidak sah. Secara khusus, Ahmad Zahro menjelaskan bahwa maksud dari metode istinbat yang ada dalam Nahdlatul Ulama adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam lajnah Bahtsul Masa’il. 10. Dalam sidang Muktamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama tidak sah. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanitra musyrik (Hindu, Budha, Konghucu atau agama selain Islam lainnya). Begitupun dengan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi, dan Nsrani) hukumnya haram. Menurut ulama Muhammadiyah, wanita ahlul kitab di zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi dahulu. Selain itu menikahi wanita non 516 Islam juga mempersulit membentuk keluarga sakinah yang sesuai syariat Islam; 11. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang pernikahan beda agama, pada prinsipnya mempunyai kesimpulan hukum bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita ahlul kitab. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT DEWAN DA’WAH ISLAMIYAH INDONESIA (DDII) DALAM PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022 : 1. Bahwa ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi RI dalam melaksanakan persidangan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang ditetapkan tanggal 14 April 2021 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI; 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dalam mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tersebut; 517 4. Bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dinyatakan: Pasal 3 huruf c: “Para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait”; Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2): (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu: a. Perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/ atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tersebut, pada tanggal 22 Juni 2022 Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) melalui Tim Hukumnya mengajukan permohonan tertanggal 17 Juni 2022 sebagai PIHAK TERKAIT LANGSUNG dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon E. RAMOS PETEGE ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti Tanda Terima No. 17-7/PUU/PAN.MK/AP3 tanggal 22 Juni 2022 berupa: pengajuan fisik permohonan sebagai Pihak Terkait Langsung, Surat Kuasa, Identitas Para Kuasa Hukum dan Softcopy Pihak Terkait. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai Pihak Terkait dalam perkara adalah telah memenuhi ketentuan legal standing sebagai Pihak Terkait; 518 6. Bahwa setelah pengajuan sebagai Pihak Terkait Langsung tersebut ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) melalui Tim Hukumnya mendapatkan pemberitahuan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/TAP.MK/PT/06/2022 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menetapkan menyatakan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 24/PUU- XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karenanya maka, berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai Pihak Terkait dalam perkara adalah telah memenuhi ketentuan legal standing sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 terkait Permohonan sebagai Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) tersebut, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) selanjutnya mengajukan Bukti-bukti yang telah disahkan berupa: Bukti PT.DDII-1.A; PT.DDII-1.B; PT.DDII-2.A; PT.DDII-2.C sebagai bukti-bukti legal standing dalam kapasitasnya sesuai “Pasal 6 ayat (1) huruf c. Badan hukum publik atau badan hukum privat PMK No. 2 Tahun 2021” yang berfungsi sosial; 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti PT.DDII-3 Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) membuktikan merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban serta tunduk dan taat terhadap ketentuan membayar pajak kepada Negara; 9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbukti Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai Pihak Terkait telah memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Pemohon E. RAMOS PETEGE; 519 C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL PIHAK TERKAIT DDII Bahwa terhadap dalil-dalil posita yang diajukan oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai Pihak Terkait Langsung pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah melahirkan sebuah lembaga terhormat yang bertugas untuk mengawal konstitusi, yaitu MK sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) (UU MK); 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di MK telah berlangsung permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah 520 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa dalam persidangan uji materi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review) di MK, dibenarkan adanya kedudukan pihak terkait yang merasa memiliki kepentingan hukum oleh suatu proses pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menentukan pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum oleh suatu proses pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 disebut sebagai Pihak Terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan Sebagai Pihak Terkait, sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan, serta ketentuan mekanisme sebagai Pihak Terkait lainnya dalam ketentuan pasal-pasal tersebut; 6. Oleh karena itu MK berwenang menerima kehadiran Pemohon Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait Langsung dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 521 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 7. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) adalah badan hukum yang didirikan pada tahun 1967 atas inisiatif Pahlawan Nasional dan Guru Bangsa DR. Mohammad Natsir (Perdana Menteri NKRI tahun 1950-1951); 8. Bahwa Pemohon Pihak Terkait didirikan di antaranya untuk meningkatkan kefahaman Ummat terhadap nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan: Aqidah, Ibadah, Akhlaq dan Muamalah termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sebagai sumbangan dan partisipasi dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, melanggengkan NKRI untuk Indonesia seutuhnya; 9. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang berkecimpung di dunia dakwah Islam memiliki Visi “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera” [Pasal 4 AD/ART DDII], selalu menyeru kepada yang ma’ruf (benar) dan memerangi kemungkaran, memerangi perusakan terhadap sendi-sendi berkehidupan dan ketertiban hidup termasuk memerangi upaya untuk melegalkan perkawinan beda agama yang merupakan liberalisasi nilai-nilai kehidupan di Indonesia; negara Berketuhanan Yang Maha Esa; 10. Bahwa untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait memiliki Misi: a. Melaksanakan Khittah Da’wah, Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Da’wah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang islami, dengan meningkatkan mutu da’wah di Indonesia yang berasaskan Islam, Taqwa dan keridhaan Allah Ta’alaa; b. Menanamkan aqidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah; c. Menyiapkan du’at untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah; 522 d. Menyadarkan umat akan kewajiban da’wah dan membina kemandirian mereka; e. Membendung pemurtadan, ghazwul fikri dan harakah hadamah. f. Mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama’i g. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak; pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan ummat dan bangsa. h. Membangun solidaritas Islam Internasional dalam rangka turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. [Pasal 5 AD/ART DDII] 11. Bahwa atas Visi dan Misi serta sepak terjang dalam dunia dakwah Islam, Pemohon Pihak Terkait adalah badan hukum legal di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi [Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945], menjadikan Pemohon Pihak Terkait sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, di mana pokok permohonan perkara tersebut berupaya menghidupkan liberalisasi di negara kesatuan republik Indonesia dengan kehendak perkawinan beda agama, yang dapat merusak tatanan hidup rukun, aman dan damai antara ummat beragama di negeri yang kita cintai ini, dan karena itu Pemohon Pihak Terkait berkewajiban hadir untuk mempertahankan dan memelihaara tatanan hidup yang tertib dan damai Indonesia dari pengaruh dan ancama paham-paham liberal atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila; 12. Bahwa seiring dengan Visi dan Misi tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait memiliki hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta, sebagaimana diatur dalam norma konstitusi Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" 13. Sehingga Pemohon Pihak Terkait memiliki hak untuk ikut memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun peradaban mulia bangsa dan negara Indonesia, termasuk menjadi Pihak Terkait untuk membantah dan menolak 523 secara konstitusional paham-paham liberal yang menjadi ruh Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 24/PUU- XX/2022. 14. Dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas, Pemohon Pihak Terkait berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 15. Bahwa sebagaimana diketahui, pada pokok permohonan Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 menginginkan melegalkan perkwaninan beda agama yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga hak Pemohon Pihak Terkait yang telah dijamin dalam Pasal 23 ayat (1), 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki pengaruh atau keterkaitan dengan Permohonan Pemohon perkara nomor Nomor 24/PUU- XX/2022. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata hak/kewenangan Pemohon memiliki keterkaitan dan atau terpengaruh dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. 17. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon Pihak Terkait memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait Langsung dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT 18. Bahwa Pemohon E. Ramos Petege (Pemohon) yang mengajukan pengujian materil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f 524 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor: 21/PUU-XX/2022, pada intinya mendalilkan pokok permohonannya berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegalkan perkawaninan beda agama, alasan seperti ini sudah sangat sering diajukan sebagai argumen, namun argumen tersebut sangat lemah dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak mengerti dengan prinsip dan aturan HAM yang berlaku dalam konstitusi Indonesia; 19. Bahwa HAM yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan individualis, sebagaimana dapat dicermarti dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea kesatu yang menyatakan “kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD NRI 1945; 20. Bahwa pada deklarasi dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PBB DUHAM. Dasar filosofi HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial) sehingga HAM tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Dan hal tersebut dipertegas pada frasa berikutnya pada alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai berikut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”; 21. Bahwa di dalam UUD NRI 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab tersendiri yaitu dalam Bab XA dengan 10 pasal serta 24 ayat yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum. Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek HAM yang diakui secara universal. Dan yang perlu dipahami dengan teliti dan seksama adalah seluruh HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Ketentuan HAM dapat dibatasi sebagaimana 525 diatur dalam Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM; 22. Bahwa Sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 tersebut sejalan pula dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi,: “in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purposes of securing due regocnition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general walfare in a democratic society.”; 23. Bahwa HAM yang dianut konstitusi Indonesia mengatur setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban, tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab; 24. Bahwa ketentuan HAM di dalam UUD NRI 1945 telah memberikan kejelasan bahwasannya tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. HAM dalam UUD NRI 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut; 526 25. Artinya, Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 memposisikan antara hak dan kewajban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan.. Pengaturan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban setiap warga negara; 26. Bahwa dengan demikian, semua dalil pokok permohonan Pemohon yang mendasarkan dari batu uji Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memiliki alasan konstitusi karena tidak memahami prinsip dan aturan HAM secara komprehensif yang diterapkan dalam UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan di atas; 27. Bahwa prinsip dan aturan HAM yang dianut oleh konstitusi Indonesia terkait dengan perkawaninan beda agama sejatinya sudah disampaikan MK, yang pada prinsipnya serupa dengan argumentasi Pemohon Pihak Terkait di atas, MK di dalam sidang pleno pada hari Kamis, 18 Juni 2015, melalui putusan perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dan berdasarkan putusan tersebut, telah menjadi 527 pendapat MK perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksankan perkawinan; 28. Selanjuntnya, MK telah berpendapat bahwa setiap warga negara dalam setiap tindakannya berhubungan erat dengan agama. Termasuk tindakan seorang warga negara dalam hal ini adalah perkawinan. MK mempertegas bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitisional dalam hal ini terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Sehingga untuk menghidari adanya benturan terkait hak konstitusional tersebut maka negara diperlukan aturan dalam pelaksanaannya [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 151]; 29. Bahwa menurut MK, agama adalah landasan komunitas individu yang menjadi komunitas individu di dalamnya. MK juga telah menegaskan bahwa negara berperan dalam memberikan pedoman untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan keberlangsungan manusia. Selain itu menurut MK, perkawinan harus didasarkan kepada agama bukan hanya aspek formal semata, tetapi perkawinan harus juga melihat aspek sosial dan spritual. Dan Terkait dengan pencatatan dan pengesahan, maka MK telah berpendapat bahwa agama berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan dan negara berperan menetapkan keabsahan administratif [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 152-153.; 30. Bahwa ada pun, permohonan Pemohon yang menjadikan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji merupakan kontradiksi dengan pokok permohonan Pemohon sendiri, karena Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan jaminan bagi warga negara untuk melaksanakan ketentuan dan taat dalam agamanya masing-masing sesuai hak dan kewajiban, sebagaimana MK telah berpendapat, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Selanjutnya, MK berpendapat perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kehidupan beragama dan 528 bernegara harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam hal ini adalah urusan perkawinan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014, hlm. 152-153]; 31. Artinya batu uji Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Pemohon hanya diada-adakan saja untuk menghindari nebis in idem secara formil. Namun, hal tersebut justru melemahkan argumentasi pokok permohonan Pemohon itu sendiri secara materil, karena batu uji tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata di dalam putusan MK di atas yang menunjukkan eksistensi Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 mengokohkan prinsip perkawinan harus sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagaimana yang selama ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 32. Oleh karena itu, Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 24/PUU-XX/2022, tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya. IV. PERMOHONAN (PETITUM) Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas, maka Pemohon Pihak Terkait memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 529 3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI I. LEGAL STANDING PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DALAM PERMOHONANNYA: 1. Bahwa terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang diajukan oleh E. Ramos Petege selaku Pemohon, setelah mencermati uraian permohonannya terutama dalam aspek Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, maka dengan ini Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyampaikan, menyatakan bahwa secara keseluruhan terhadap Legal Standing Pemohon adalah Tidak Memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing dalam permohonannya, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa kedudukan hukum Pemohon E. Ramos Petege juga tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusionalnya, Pemohon tidak mampu menguraikan kerugian konstitusionalnya dengan jelas dan konkrit; 530 3. Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon E. Ramos Petege juga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 4. Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Pemohon E. Ramos Petege tidak memiliki kerugian konstitusional dan/atau tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, oleh karennya maka Pemohon tidak memenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) dihadapan Mahkamah Konstitusi; II. Permohonan Pemohon E. Ramos Petege NEBIS IN IDEM : 1. Bahwa permohonan yang diajukan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah pernah dilakukan pengujian materiil sebelumnya di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam perkara Nomor 68/PUU- XII/2014 pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya amar putusannya menolak permohonan pemohon, serta terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan telah pernah dilakukan pengujian materiil dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 dimana pada pokok amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon; 2. Bahwa terhadap uraian yang dikemukakan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon E. Ramos Petege harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima dikarenakan permohonan tersebut telah Nebis In Idem; III. PENDAPAT AHLI PIHAK TERKAIT DDII: A. Pendapat Ahli TETEN ROMLY QOMARUDDIEN, MA.: 1. Landasan Hukum Keharaman Kawin Beda Agama, dalil keharaman kawin beda agama dalam Al-Qur'an sebagai berikut: a. Dalil Qur’an Surat Al-Baqarah/ 2: 221: "Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 531 dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu mengawinkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan idzinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Para ulama ahli Tafsir memberikan penjelasan ayat tersebut, sebagai berikut: - Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullaah berkata: "Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dikawinkan dengan lelaki musyrik mana saja (baik ahli kitab maupun bukan)." (Lihat: Jaami'ul Bayaan, 2/ 379); - Imam Al-Qurthubi rahimahullaah berkata: "Jangan kalian kawinkan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Umat telah bersepakat bahwa orang musyrik tidak boleh mengawini wanita mukminah, karena hal itu merendahkan Islam." (Lihat: Al-Jaami' Li Ahkaamil Qur'an, 1/ 48-49); - Imam Al-Baghawi rahimahullaah berkata: "Tidak bolehnya wanita muslimah kawin dengan lelaki musyrik sudah merupakan ijma', yakni kesepakatan ulama." (Lihat: Ma'aalimut Tanziil, 1/ 225). b. Dalil Qur’an Surat Al-Mumtahanah/ 60: 10: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang- orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tidaklah dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka 532 bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Bahwa dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menegaskan: "Ayat inilah yang mengharamkan perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non Muslim)." (Lihat: Tafsir Al-Qur'anul 'Azhiim, 4/ 414). Sementara Imam Asy- Syaukani, juga sama-sama menegaskan: "Dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa wanita mukminah tidak halal (dikawini) orang kafir." (Lihat: Fathul Qadiir, 5/ 255) 2. Bahwa terdapat juga dalil larangan kawin beda agama dari hadits Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam_ sebagaimana hadits Jabir radhiyallaahu 'anh: َنَتَز وَّ جُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الَ يَتَزَوُّ جُوْ نَ نِسَائَنَا “Kita boleh kawin dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh kawin dengan wanita kita.” a. Bahwa menurut Imam Ibnu Jarir (Lihat: Tafsir Ath-Thabari, 4/ 367), bahwa sanad hadits ini sekalipun ada pembicaraan, namun kebenaran isinya merupakan ijma' ummat. Dan Imam Ibnu Katsir menukilkan pula dalam Tafsirnya (Lihat: Tafsiir Al-Qur'aanul 'Azhiim, 1/ 587); b. Bahwa sebenarnya, terkait dengan ijma' ulama ini, masih banyak lagi ditegaskan para ulama berikut: Ibnu Al-Jazzi, Ibnu Mundzir, Ibnu 'Abdil Bar dan ulama senada lainnya yang menegaskan: "Laki-laki non-Muslim haram mengawini wanita Muslimah secara muthlaq. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam." sebagaimana diurai Al-Ustadz Abu Ubaidah al-Atsari hafizhahullaah 3. Terhadap Pro Kontra Ahli Ilmu : a. Bahwa pada kenyataannya diakui, bahwa masalah perkawinan beda agama masih menyisakan debatable, di mana adanya pandangan seperti Syaikh Muhammad 'Abduh dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang sering dinukil oleh mereka yang membolehkannya (Lihat: Tafsir Al-Manaar, 1947, hlm. 281) tidak sebanding dengan mayoritas ulama yang mengharamkannya di segala zaman. 533 b. Bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an surat Al-Maidah/ 5 ayat 5 yang menyatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dibolehkan menikahinya berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat Al-Baqarah/ 2 ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat Al- Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitaab dibolehkan. Persoalannya adalah, ahlul kitaab manakah yang dimaksud? Meskipun kebolehan menikahi wanita ahlul kitaab telah dijelaskan dalam al-Quran, karenanya Ibnu Taimiyah membatasi kebolehan menikahi wanita ahlul kitaab tersebut, yakni ahlul kitaab yang tidak menyekutukan Allah 'azza wa jalla. (Uraian lengkap Lihat: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmuu' Fataawa [Penyusun: 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim], tentang Nikah, [Terj.: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri], An-Naba, Jakarta: Pustaka 'Azzam, 2002, hlm. 160) c. Bahwa dengan bersandar kepada tafsir-tafsir Mu'tabar, di mana yang dimaksud ahlul kitaab adalah pengikut Taurat-nya Nabiyullah Musa dan Injil-nya Nabiyullaah 'Isa 'alaihimus salaam (muttabi'uuna Muusa wa 'Isa). Karenanya ulama senior abad ini Prof. Dr. Shaalih Fauzan rahimahullaah menegaskan: “Laki-laki kafir tidak halal menikahi wanita Muslimah, berdasarkan firmanNya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mukmin] sebelum mereka beriman.” sebagaimana ditunjukkan QS. Al-Baqarah/ 2: 221. 4. Bahwa menurut Ahli sebagai anak bangsa yang beragama, maka perlu memperhatikan hal-hal penting berikut: Pentingnya menempatkan falsafah negara, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 yang berbunyi: _"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 534 Maha Esa"._ Juga BAB I Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: _"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"._ Demikian pula BAB I Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: _"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku"._ (Sumber: mkri.id) b. Bahwa hal-hal tersebut diatas sudah relevan dengan kepribadian bangsa yang beragama dan menjunjung konstitusi negara. Selain sesuai dengan pentingnya merawat Sumber Daya Manusia yang menjunjung tinggi akal sehat dan selamat, juga memenuhi hakikat jalan hidup dan jalan mati manusia (the way of life and the way of dead) untuk menuju dua alam kebahagian hakiki (daarul hijratain wa baabus sa'aadatain). c. Pentingnya meletakkan qaidah-qaidah para ahli hukum Islam yang Mu'tabar, di antaranya : األصل فِي األَبْضَاعِ التَّحَرِ يْم “Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram.” (Lihat: Imam As-Suyuthi, Al-Asybaah wa Nazhaair, hlm. 84). f. Bahwa mencegah kerusakannya harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikannya. Karenanya, apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkannya. Demikian pula, kalaulah bisa jadi ada pasangan beda agama yang dinilai sepihak berhasil mendatangkan mashlahat, sudah tentu mafsadat-nya akan jauh lebih banyak dirasakan orang banyak dan bisa melahirkan keresahan dan kegaduhan, dimana menjaga nilai-nilai agama (hifzhud diin) dan merawat nilai-nilai kelestarian keturunan (hifzhun nasl) sebagai pilar maqaashidus syarii'ah akan terabaikan. "Bersatunya cinta dan cita bahagia yang hakiki, hanya bisa sinergi dalam ikatan iman dan senyawanya keyakinan". g. Sebagai masyarakat Muslim dan bagian dari penduduk bangsa, menjadikan fatwa-fatwa ulama yang pernah ada merupakan keniscayaan yang wajib dipatuhi. Mendapatkan haknya sebagai manusia, wajib seimbang dengan menunaikan kewajibannya sebagai manusia. Dengan 535 keseimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang wajib ditunaikan, menunjukkan kepatuhan hamba kepada Rabb-nya, dan terhindar dari predikat manusia yang melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap Tuhan-nya. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, tentu saja merujuk kembali kepada fatwa- fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sikap yang tepat dalam berkonstitusi. 5. Adapun fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimaksud adalah: a. MUI Jakarta (11 Agustus 1975): "Larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikahi seorang wanita bukan Muslim, sekalipun dari ahli kitab." b. MUI Pusat (1 Juni 1980, periode Buya Hamka): "Melarang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non-Muslim, dan pria Muslim tidak diidzinkan menikah dengan wanita bukan Islam." c. MUI Jakarta (30 September 1986, KH. Ahmad Mursjidi): "Surat terbuka mendesak kaum Muslimin agar tidak melakukan perkawinan beda agama/ antar agama (bersama lampiran MUI Jakarta 1975 dan Fatwa MUI Tahun 1980). d. Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H./ 26-29 Juli 2005 M. setelah menimbang: 1. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. 2. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, melainkan sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. 3. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemaslahatan 6. Dan memperhatikan: Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/ 1980 tentang perkawinan campuran. Maka, pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005: 536 "Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah." 7. Kesimpulan Setelah menorehkan uraian dari pembahasan sebelumnya, maka saksi ahli menyimpulkan: a. Sebagai warga negara yang mematuhi ajaran agama; mematuhi dalil-dalil agama _(wahyu)_ merupakan kepatuhan kepada sumber hukum _(syarii'ah)_, menjalankannya sebagai keta'atan kepada pandangan hukum _(fiqih)_, dan mendukungnya terhadap aturan dan pedoman yang berlaku merupakan kesetiaan terhadap undang-undang _(qaanuun)_. b. Terwujudnya rumah tangga/ keluarga yang _sakiinah, mawaddah_, dan _rahmah_ merupakan cita-cita yang wajib diperjuangkan dengan kesamaan iman. c. Dengan mengedepankan pertimbangan kebenaran wahyu, akal yang sehat dan selamat, serta fithrah, juga berpegang kapada _saddud dzarii'ah_, yakni mencegah kemadharatan, sudah sepantasnya Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pihak mana pun yang ingin mencabut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. B. Pendapat AHLI, dalam persidangan tanggal 1 November 2022, Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH,MH., Ahli Pihak Terkait DDII, memberikan keterangannya sebagai Ahli Teori Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Indonesia tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Indonesia sebagai negara yang menganut paradigma simbiotik memandang agama dan negara berhubungan secara timbal-balik dan saling memerlukan. Dengan demikian, kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh negara memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi 537 negara untuk memberikan perlindungan terhadap ajaran agama bagi para penganutnya; 2. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya perlindungan atas kebebasan beragama atau keyakinan. Keyakinan beragama demikian fundamental, keberadaannya tidak dapat dinegasikan atau dihapuskan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Salah satu bentuk ibadah umat Islam dalam rangka menjalankan keyakinan agama adalah melangsungkan pernikahan (perkawinan). Dalam hukum ibadah (fiqih muamalah) tentang pernikahan terdapat berbagai persyaratan agar pernikahan menjadi sah sesuai dengan nash. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan nash, maka itu adalah bentuk penyelewengan (penyimpangan) yang memiliki konsekuensi hukum; 3. Bahwa pernikahan yang sah bagi umat Islam menunjuk pada syarat dan rukun perkawinan. Syarat mendahului rukun. Tidak akan pernah tercapai rukun nikah, jika tidak terpenuhi syarat. Salah satu syarat perkawinan adalah calon suami dan istri harus beragama Islam. Syarat demikian juga dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan); 4. Bahwa dalam konsiderans Undang-Undang Perkawinan disebutkan, “bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang-Undang Perkawinan diberlakukan guna memastikan perkawinan yang sah sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”; 5. Demikian itu juga terhubung dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan adanya pelarangan perkawinan. Menjadi jelas bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi umat Islam mengacu pada syariat (hukum) Islam. Keberlakuan Undang-Undang Perkawinan dapat ditinjau dari empat landasan, yakni filosofis, teoretis, yuridis dan sosiologis: 538 a. Landasan Filosofis: - Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, mengakui keberadaan agama. Pembukaan UUD 1945 pada alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kalimat tersebut merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi agama. Agama dan negara memiliki relasi yang erat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menyangkut Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, Ismail Suny mengatakan bahwa sistem ketetanegaraan Indonesia mengakui tiga bentuk kedualatan, yakni kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan; - Menurut Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin Indonesia bukan negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan. Negara Indonesia juga tidak didirikan di atas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan; - Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ajaran agama. Undang-Undang Perkawinan ditinjau al-Maqashid Syariyah - sebagai wujud dari al-Mashlahah al Mursalah - sangat berkesuaian. Menurut Imam Malik ra kepentingan atau kemaslahatan umum adalah salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat yaitu: (1) kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri, dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan merupakan upaya yang 539 berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Syatibi yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Kelimanya ini dikenal dengan sebutan al-Maqashid Syariah; - Dalam pandangan Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar’ul mafasid), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan dengan hal tersebut, Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah baik dalam al-Qur’an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Menurut Mohammad Daud Ali, bahwa tujuan hukum Islam secara umum adalah tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social; - Dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para cendekiawan muslim adalah maslahah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah; - Adapun kriteria maslahah, (dawabith al-maslahah) terdiri dari dua bagian: pertama, maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua; maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagiannya (juziyyat). Terkait dengan hal tersebut, Syathibi kemudian mengatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia 540 harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah “Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy- Syari’ah” (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Individu yang telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang - dalam istilah Syathibi - ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. Selanjutnya maslahah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkis, yaitu dharuriyyat (primer), hajjiyyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier): 1. Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada, dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah- ibadah lainnya. Ada lima tujuan dalam maslahah dharuriyyat ini, yaitu untuk menjaga agama (hifdzud-din), menjaga jiwa (hifdzun- nafs), menjaga keturunan (hifdzun-nasl), menjaga harta (hifdzul- maal), dan menjaga akal (hifdzul-aql); 2. Maslahah hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan; 3. Maslahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap al-Maqashid Syariah. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan 541 memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan al-Maqashid Syariah dalam proses tersebut; - Lebih lanjut, menurut syariat Islam perkawinan memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang sakkinah, mawadah dan warrahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum: 21. Untuk membentuk keluarga yang demikian, maka bagi umat Islam dilarang melakukan pernikahan beda agama. Larangan tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 221, sebagai berikut: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” - Dalam Surah Al-Mumtahanah: 10, Allah SWT berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami- suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah 542 yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Undang-Undang Perkawinan ditinjau secara fiosofis selaras dan sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. b. Landasan Teoretis : - Ditinjau dari perspektif teoretis, Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan teori yang sangat kuat. Indonesia adalah bukan negara agama, akan tetapi negara beragama dengan menganut paradigma simbiotik. Hal ini disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” - Imam Ghazali ra mengisyaratkan hubungan antara agama dan negara, yakni tentang paralelisme raja dan Nabi. Menurunya, Tuhan telah mengirim Nabi-Nabi dan memberikan kekuatan Illahi kepada mereka, yang tujuannya adalah memberikan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, dirinya tidak bermaksud menyamakan antara Nabi dan raja, atau bisa disebut antara agama dan negara. Namun, paralelisme yang dilakukannya menunjukkan bahwa raja atau agama memiliki hubungan yang kuat dengan negara. Bahkan, Imam Ghazali ra berpendapat bahwa agama dan negara adalah saudara kembar yang lahir dari satu ibu. Begitu dekatnya hubungan agama dan negara, sampai-sampai ia mengatakan, “agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya.” Hubungan simbiotik antara agama dan negara dengan jelas diutarakan oleh al-Ghazali sebagai teori ketergantungan, agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama; - Imam Mawardi ra dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyah, menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian; 543 - Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama; - Dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara negara dan agama saling memerlukan. Berdasarkan paradigma simbiotik, terdapat dua identitas yang memerlukan perlindungan, yakni agama dan individu sebagai penganut agama di satu sisi. Di sisi lain, negara berperan dalam memberikan perlindungan baik terhadap agama dan individu-individunya. Paradigma simbiotik menunjuk pada hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara (hukum positif). Bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Hukum Islam dalam tata hukum nasional diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan hukum nasional. Salah satu produk legislasi yang mengandung muatan agama adalah Undang-Undang Perkawinan; - Menurut Teori Solvasasi Hukum (pelarutan hukum), - yang penulis gagas - menempatkan al-Maqashid Syariyah sebagai suatu kebutuhan dan berdayaguna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Teori solvasisasi hukum meneguhkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Keberadaan Teori solvasisasi hukum mengakomodasi kepentingan agama dan negara. Terciptanya hubungan kooperatif 544 antara al-Maqashid Syariah dengan hukum positif adalah manifestasi relasi negara dan agama dalam paradigma negara simbiotik. Perspektif teori solvasisasi hukum sangat terkait dengan teori receptio in complexu, receptio a contrario, lingkaran konsentris, eksistensi hukum Islam dan pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism); - Menurut Teori Receptio in Complexu sebagai teori pertama diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845– 1927). Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam, maka secara langsung hukum Islam-lah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara kompleks atau sempurna”. Berlakunya teori receptio in complexu menunjuk kepada suatu periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam. Sejak adanya kerajaan- kerajaan Islam di Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan. Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan Resolutie der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Pada Pasal 75 Regeering-Reglement (RR) tahun 1885, dinyatakan bahwa: oleh hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang-Undang Agama (Godsdienstige Wetten); - Menurut Teori Receptio a Contrario memuat teori tentang kebalikan dari teori receptie. Sayuti Thalib, mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) 545 hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam; - Menurut Teori Lingkaran Konsentris, diperkenalkan oleh Muhammad Tahir, teori ini didasarkan pada ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi, baik antara agama dan negara maupun antara agama dengan hukum. Hal ini berbeda dengan pemikiran Barat yang memisahkan agama dari negara dan hukum. Agama telah diasingkan dari negara dan hukum. Dilihat dari sudut Islam kaidah-kaidah al-din al-Islami yang terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Dalam teori lingkaran konsentris, ketiga komponen itu – agama, hukum, dan negara – apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya; - Kemudian Teori Eksistensi yang mendukung teori receptio a contrario. Teori eksistensi ini menegaskan bahwa hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional diakui dan berhubungan dengan hukum nasional dalam pembentukan hukum; - Menurut Teori Penerimaan Otoritas Hukum, yang diperkenalkan oleh seorang orientalis, H.A.R. Gibb, dalam bukunya “The Modern Ternds of Islam”, sebagaimana dikutip Ichtijanto dikatakan bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosilogis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing. H.A.R. Gibb juga mengatakan bahwa dalam perkembangan sejarah hukum Islam telah memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya. 546 Karena ia memiliki landasan-landasan keagamaan, hukum Islam telah berfungsi sebagai pengatur kehidupan rohani dan sekaligus pula menjadi suara hati nurani umat Islam; - Selanjutnya teori pluralisme hukum yang kuat. Pada dasarnya pluralisme hukum tidak melihat secara dikotomis antara hukum negara dengan hukum adat, maupun hukum agama. Dalam pluralisme hukum mutakhir, kesemua sistem hukum yang ada lebih diposisikan sebagai relasi interaktif, kompetitif dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pluralisme hukum derajat kuat, kedudukan hukum agama diakui keberadaannya dan tidak dianggap lebih rendah dari hukum negara (hukum positif). Hukum agama dapat menjadi hukum positif. Menurut Brian Z. Tamanaha keberagaman produk undang-undang yang mengatur hukum agama (Islam) merupakan bagian dari fenomena pluralisme hukum. Dalam pandangan postmodern tidak mengakui adanya satu hukum saja (undang-undang). Postmodern berusaha membuat banyak alternatif lain yang menolak ketunggalan satu sistem hukum dalam pembentukan undang-undang, melainkan terdapat beberapa sistem hukum seperti, hukum adat dan hukum agama yang harus diterima; 6. Landasan Yuridis: Indonesia adalah bukan negara agama tetapi negara beragama. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” merupakan penegasan kembali dari Sila pertama Pancasila. Menurut Bung Hatta yang merupakan salah satu dari tokoh perumus Pancasila dalam tafsiran historisnya menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan pengimplementasian dari Surah Al-Ikhlas. Hazairin juga mengungkapkan pendapatnya bahwa sebutan Ketuhanan Yang Maha Esa diambil dari terjemahan pengertian yang terhimpun dalam “Allahu al- Wahidu al-Ahad” yang disalurkan dari QS. 2: 163 dan QS. 112; 7. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jika Pasal 28E UUD 1945 merupakan hak setiap warga negara, maka Pasal 29 ayat (2) merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan 547 Pasal 28E dimaksud. Atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh pelindungan hukum terhadap agamanya; 8. Diakui bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama. Negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak berarti mendiskriminasi, melainkan untuk melindungi kepentingan agama. Dengan demikian dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tetap melekat pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Disebutkan pembatasan diadakan salah satunya menunjuk pada nilai-nilai agama; 9. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” mengandung makna bahwa perkawinan yang sah adalah menunjuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Menjadi jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan memiliki landasan yuridis yang kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (stufen theory); 10. Landasan Sosiologis, ditinjau dari sudut sosiologis, Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum bukan saja terhadap pasangan suami-istri, namun juga terhadap anak yang dilahirkan, sepanjang anak yang dilahirkan tersebut dalam perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang- Undang Perkawinan menyebutkan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jaminan kepastian hukum juga ditujukan terhadap harta bersama, ketika perkawinan putus karena perceraian. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Pada penjelasannya disebutkan, “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Konsekuensi hukum bagi pasangan beda agama 548 adalah tidak berhak untuk saling mewarisi, karena perkawinan terlarang dan tidak sah; 11. Konsekuensi perkawinan beda agama juga akan menimbulkan akibat hubungan nasab. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal yang sama terdapat dalam hukum Islam. Ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak diluar perkawinan. Anak diluar perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah dan ini berpengaruh terhadap hak waris dan wali nikah. Anak tersebut terlarang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Ketika si anak berkelamin perempuan dan mau menikah, maka ayah biologisnya terlarang menjadi wali nikah. 12. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah haram dan hukumnya zina. Telah menjadi kebiasaan di masyarakat terhadap anak diluar perkawinan yang sah sering disebut dengan istilah “anak zina” atau anak “haram jadah”. Walaupun yang berdosa adalah kedua orang tuanya, namun sebutan itu membawa beban psikologis yang mendalam. Demikian itu membuktikan bahwa perkawinan yang tidak sah (in casu beda agama) termasuk yang dicela oleh masyarakat. 13. Kesimpulan menurut Ahli, perkawinan yang sah menurut ajaran Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun. Kedua unsur tersebut bersifat mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Sejalan dengan kaidah, “mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat”, dan “jika kita tidak dapat mengambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan (dibuang) seluruhnya”, maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan harus dipertahankan. Perkawinan beda agama adalah sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila perkawinan beda agama dilegalkan, maka hal tersebut sama saja melegalkan perzinahan. Perkawinan beda agama adalah dosa besar dan menimbulkan kemudaratan yang berkelanjutan. Legalisasi perkawinan beda agama mengundang murka Allah SWT. 549 C. Pendapat AHLI, dalam persidangan tanggal 1 November 2022, Dr. MANEGER NASUTION, MH, MA., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Uhamka) Jakarta, Direktur Pusat Pendidikan HAM (Pusdikham) Uhamka Jakarta, dan Komisioner Komnas HAM RI Periode 2012-2017 : ISLAM DAN HAM 1. Pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al- Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Selain HAM ada KAM (Kewajiban Asasi Manusia) yang menjadi penyeimbang dan penyelaras guna mencapai kemaslahatan umat; 2. Tiga Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban- kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa; 3. Risalah Islamiyyah yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah diyakini sebagai ajaran yang bersifat universal. Isi dan muatan ajarannya mengandung nuansa kasih sayang dan rahmat ilahi untuk seluruh lapisan umat manusia di mana saja berada, yang akan mengantarkan kebahagiaan dan kesuksesan mereka hidup di dunia serta kebahagiaan dan keselamatan mereka hidup di akhirat; 550 4. Di antara sekian ajarannya, berkait ajaran hak asasi manusia, yang batu pertamanya secara historis telah diletakkan sejak Islam itu lahir, tepatnya pada akhir abad ke-6 Masehi. Sejak abad ke-6 Masehi ini, Islam telah berusaha menggelorakan untuk menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak- hak asasi manusia. Walaupun, pada masa permulaan Islam, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (tadrîj) sehingga pembasmian terhadap perbudakan tidak dilakukan dengan sekaligus; 5. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak- hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Disamping itu, Islampun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan; 6. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam; 7. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration); 8. Meskipun dalam perkembangannya terjadi perdebatan dan penghadapan antara hukum Islam dan HAM universal di kalangan sarjana Muslim sendiri. Penghadapan itu memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul wacana yang beragam dalam meresponnya. Sebagian menaggapinya dengan sikap skeptik sekaligus konservatif. Di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam 551 sangat kompatibel dengan HAM universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat; 9. Dalam Islam, selain HAM ada KAM yang harus dijunjung tinggi. Sehingga hukum yang sejatinya merupakan pengikat, pengantur dan pengontrol masyarakat dapat berjalan seimbang, selaras dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umat; 10. Pengertian HAM (vide Maneger Nasution, Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Keindonesiaan, HAM yang Adil dan Beradab, (Jakarta: Uhamka Press, 2017): Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memilki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain; 11. Secara etimologis, HAM terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “Yahiqqu 'alaika antaf'ala kadza”, itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini; 12. Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. 552 13. Pengertian HAM di atas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang dirasa sebagai rumusan yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan dari dunia barat; 14. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”; 15. Berdasarkan pengertian HAM dalam rumusan undang-undang di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memilki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada diri manusia. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik Negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di mana pun dan kapan pun. 16. Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (undercurrent) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh impetus dengan diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, yang melampirkan antara lain, piagam HAM yang terdiri dari pembukaan dan 44 pasal. Upaya bangsa terhadap penghormatan dan penegakan HAM berlanjut di bidang legal-formal dengan diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis. 553 17. Komitmen Negara RI untuk menghormati dan menegakkan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan perubahan kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU tersebut. PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dibentuk dalam rangka mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga Negara, serta kepastian hukum di mana Undang-Undang Perkawinan ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum dan hak. Selain itu Undang-Undang Perkawinan tersebut juga mengandung ide-ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi di mana Undang-Undang Perkawinan tersebut menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. 2. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut berbeda dengan KUHPerdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut didasarkan pada unsur agama/religius. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 3. Undang-Undang Perkawinan tersebut memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan juga ikatan suci yang 554 didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. 4. Undang-Undang Perkawinan tersebut menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan- ketentuan dalam hukum masing- masing agama dan kepercayaannya terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. 5. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. 6. Selain keabsahan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing- masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 7. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan sangat penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik. ALASAN PELARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA 1. Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan perspektif HAM sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti diketahui, para pengusung bolehnya perkawinan beda agama dengan alasan HAM menggunakan argumentasi umum Pasal 16 ayat (1) DUHAM, "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa 555 dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga ....". 2. Mencermati argumen umum itu, di Indonesia memang tidak ada pembatasan perkawinan karena etnis dan warna kulit. Tetapi perkawinan karena agama, dibatasi oleh konstitusi dengan Undang-Undang. Jadi, Pasal 16 ayat (1) DUHAM itu harus dan sudah disesuaikan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang. 3. Apalagi dasar HAM di Indonesia adalah sila 1 dan 2 Pancasila dan konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1), ditegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah, hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun pengaturan perkawinan di Indonesia itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi DUHAM. Tetapi Indonesia bukanlah penganut kemutlakan kebebasan HAM. Karena bagaimana pun realitas sosio- religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut kemutlakan kebebasan HAM (HAM liberal). 4. Pengakuan atas DUHAM tidak mengurangi hak Negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama- sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya kontruksi berpikir para pengusung HAM liberal tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang tidak mulia yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. 5. HAM liberal tidak bisa dikaitkan dengan perkawinan di Indonesia. Setiap umat beragama berhak kawin dengan pasangan seagama. Jadi tidak semua hal dan norma serta aturan ditabrak atas nama HAM. Apalagi, HAM itu bertentangan dengan Pancasila, konstitusi, undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini jelas bisa merusak tatanan dan ketertiban. Maka, 556 fungsi aturan yang disarikan dari agama dan norma masyarakat tersebut untuk mengatur, bukan mengekang. 6. Selain itu, Negara tidak bisa menilai perkawinan itu sah atau tidak berdasarkan aturan Negara. Untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan, yang bisa menilai hanya aturan agama. Inilah sebabnya perkawinan tetap menggunakan tata cara dan aturan agama yang berlaku. Bukan perkawinan berdasarkan atas hanya suka sama suka atau HAM. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama dikhawatirkan bisa mengusik ketenangan masyarakat. Mengingat Undang-Undang Perkawinan tersebut telah disepakati oleh semua agama yang ada di Indonesia. 7. Sejatinya warga Negara Indonesia menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan UUD 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah bersusah payah mempertahankan eksistensi NKRI, serta para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HAM 1. Indonesia memang bukan negara agama. Tetapi bukan berarti Indonesia Negara yang tidak beragama. Bukan juga berarti Indonesia boleh mengabaikan hukum-hukum agama. Termasuk dalam hal ini larangan perkawinan beda agama. 2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 3. Bagi pegiat HAM liberal, Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang melanggar HAM. Alasannya adalah karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pembatasan merupakan pelanggaran terhadap HAM? Kalau setiap pembatasan dikatakan pelanggaran HAM, tindakan apa di dunia ini yang tidak melanggar 557 HAM. Kalau begitu konsepnya, berarti ketika Negara memenjarakan warga negaranya setelah ada putusan pengadilan, mengemudi mesti ada izin (SIM), menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, dan lain-lain, apakah itu pelanggaran HAM juga? Sebab membatasi kebebasan warga Negara. 4. Tentu tidak. Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 5. Jadi dengan demikian, kalau merujuk Pasal 28 J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, asalkan itu dibatasi dengan undang-undang, bukanlah pelanggaran terhadap HAM. Bukan berarti juga setiap pembatasan melalui undang-undang dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM, tentu juga tidak. Pembatasan melalui undang-undang itu baru tidak dikatakan pelanggaran HAM bilamana undang-undang tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. MEMFASILITASI PELANGGARAN HAM 1. Kalau pegiat HAM liberal tetap bersikukuh bahwa perkawinan beda agama melanggar HAM, sesungguhnya merekalah yang memfasilitasi pelanggaran HAM itu. Mengapa? Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, maka akan menimbulkan akibat hukum yang lain. Misalnya, terkait dengan penetapan nasab sang anak. Apakah anak tersebut dinasabkan ke ayahnya? 2. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyatakan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya”. Tak hanya sampai di situ, tetapi juga terkait dengan hak anak untuk mewarisi. 558 3. Dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bunyi yang sama juga tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia memang bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah Negara orang yang beragama. Hal itu sebagai konsekuensi logis dari ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. 4. Masalah perkawinan masuk dalam domain agama. Posisi Negara hanya sebatas fungsi administrasi atau pencatatan perkawinan. Sementara sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum Negara. Jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu dibatalkan, maka hukum negara justru menabrak hukum agama. Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya. 5. Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Agama-agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Pelegalan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama warga negara. 6. Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa larangan perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan HAM. Benarkah demikian? Bukankah HAM seseorang dibatasi juga oleh HAM orang lain? Dengan demikian, larangan perkawinan beda agama di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip dan pengaturan HAM yang ada dalam Pancasila, konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan Undang-Undang Perkawinan. 559 KETERANGAN AHLI ATAS PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon a. Soal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Bagian ini mohon tidak kami bacakan, kecuali bagian Permohonan yang terkait dengan legal standing ini. Berdasarkan pada penjelasan tentang legal standing tersebut, kami berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal beserta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing sebagaimana pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. b. Soal kerugian konstitusional Pemohon. Bagian ini juga mohon tidak kami bacakan, kecuali bagian Permohonan yang terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon ini. Berdasarkan pada uraian tersebut, menurut kami perlu dipertanyakan apakah terdapat kerugian konstitusional dari Pemohon yang dimaksud spesifik atau bersifat khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat pontensial akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (clausaal verband) antara kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Menurut kami, tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon. Namun demikian, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai apakah Pemohon menderita kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional serta Peraturan Mahkamah 560 Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. 2. Pokok Permohonan a. Pertama, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa sesuai dasar negara Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita pembinaan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada satu sisi memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, dan pada sisi lain mewadahi ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masyarakat agar tercipta kodifikasi dan unifikasi hukum untuk diharapkan dapat menyelesaikan berbagai macam perbedaan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga terwujud, di samping kemanfaatan, juga kepastian, dan keadilan hukum. b. Kedua, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan agama yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut, diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014); c. Ketiga, bahwa secara historis Undang-Undang a quo menyatukan pengaturan hukum adat, hukum agama, dan hukum administrasi negara 561 dalam hal perkawinan yang mana hukum adat dan hukum agama sebagai syarat sah dilakukannya perkawinan. Sementara hukum administrasi negara berupa pencatatan perkawinan sebagai cara kehadiran negara melindungi warga negaranya yang melakukan perbuatan hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang melakukan perkawinan agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Selain itu, terdapat beragam pemeluk agama yang memiliki tata cara perkawinan yang berbeda-beda, sehingga pembentuk Undang-Undang pada saat itu, tahun 1974, setelah melalui pembahasan dengan sangat berhati-hati akhirnya bersepakat mengenai sahnya perkawinan tidak melanggar agama apa pun (vide Risalah Rapat Panitia Kerja Gabungan Komisi III dan Komisi IX DPR RI pada 7 Desember 1973). d. Keempat, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya Pasa 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan a quo merupakan bentuk pemaksaan agama oleh negara kepada warga negaranya dan seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk membuat kesepakatan berdasarkan kehendak bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaan tertentu dalam melangsungkan perkawinan. Terhadap dalil tersebut, kami memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan risalah rapat pembahasan Undang-Undang a quo telah jelas bahwa terdapat latar belakang perumusan Pasal 2 Undang- Undang a quo, yakni menormakan praktik perkawinan yang sejatinya sudah dilakukan oleh masing-masing pemeluk agama yang memadukan unsur perkawinan menurut tata cara agama (religious marriage) dan unsur perkawinan menurut tata cara sipil, yakni perkawinan yang dilakukan, dicatat, dan diakui oleh pejabat pemerintah atau disebut dengan civil marriage. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara kepada warga negaranya adalah dalil yang tidak berdasar. 562 2. Kehadiran negara adalah memberikan perlindungan untuk membetuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang merupakan perwujudan dan bentuk jaminan keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga harus dipandang dari aspek spritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. e. Kelima, bahwa Pemohon mendalilkan negara bertindak sewenang- wenang karena mencampuri wilayah forum internum warga negara dengan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administrasi hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami-istri (vide Perbaikan Permohonan, halaman 8). Terhadap dalil tersebut, kami menyampaikan pandangan sebegai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu justru merupakan bentuk jaminan yang diberikan negara pada setiap orang untuk beribadah sesuai agamanya. Dalam hal ini negara justru memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan mengembalikan syarat sahnya perkawinan tersebut ke hukum agama dan kercayaannya masing- masing. Dalam ketentuan a quo negara sama sekali tidak menentukan syarat sah atau tidaknya perkawinan secara adiministratif dari kesamaan agama saja, in casu jika dalam ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon membolehkan perkawinan beda agama, maka negara harus mensahkannya secara administratif. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai pengujian Undang- Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang- undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan 563 perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Asas- Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepepercayaanya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, jelaslah bahwa: a. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. b. Pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan dari masing- masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui perundang-undangan, merupakan kewajiban adminsitrasi. 5. Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif: a. Dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi kehadiran negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan, yang merupakan tanggung jawab negara, yang harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sekiranya pencatatan dimaksud diangkat sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak 564 bertentangan dengan ketentuan konstitusi. Karena pembatasan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. b. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi kepada terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari, sehingga kehadiran negara menjadi efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terkait hak- hak yang timbul dari suatu perkawinan sebagai perbuatan hukum yang bersangkutan. 6. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan dari masing-masing calon mempelai. Sedangkan kewajiban pencacatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-udangan merupakan kewajiban administratif. Dengan demikian, telah jelas pengaturan ini menekankan penghormatan terhadap ajaran agama dan kepercayaan setiap warga negara yang dijadikan sebagai syarat sah dari perkawinan tanpa ada diskriminasi. f. Keenam, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sering disebut PP tentang Undang-Undang Perkawinan) merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang a quo dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu bukunya mengatur tentang hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Undang-Undang Perkawinan disebutkan, sebagai berikut. 565 1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Ayat (1) menyebut, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai pencatatan sipil". 2. Lebih lanjut dalam Pasal 40 Buku I KHI dan Pasal 44 Buku I KHI dijelaskan, sebagai berikut: a. Pasal 40 Buku I KHI menyebut, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan, (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam". b. Keberadaan KHI sejatinya telah dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah- masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. c. Selain dalil tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menerbitkan fatwa tentang Perkawinan Campuran yang pada pokoknya menyatakan: (1) Perkawinan wanita muslim dengan laki- laki nonmuslim adalah haram hukumnya; dan (2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki dan wanita ahlul kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya (mudaratnya) lebih besar daripada maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram (vide Keputusan Musyawarah Nasional Ke-2, 1 Juni 1980). Dan, MUI 566 juga telah menerbitkan fafwa tentang Perkawinan Beda Agama yang pada pokoknya menyatakan: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah (vide Fatwa MUI Nomor 4/Munas7/MUI/8/2005 tanggal 12 Juli 2005). d. Dalam agama Katolik, perkawinan beda agama telah diatur juga dalam Kitab Hukum Kalotik (KHK). Dalam KHK tersebut dijelaskan dalam Kan 1086 poin 1. Bahwa perkawinan antar dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dalam tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. (Kitab Hukum Katolik, terbitan 1983. Dapat diakses di https://www.imankatolik.or.id.). e. In casu terkait dengan permasalah yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya dan menyatakan Pemohon beragama Katolik dan (calon)istri Pemohon beragama Islam. Maka berdasarkan ketentuan ajaran agama dari masing-masing, telah jelas dilarang adanya perkawinan beda agama. Oleh karenanya, negara tidak dapat menegesahkannya karena memang hukum agama masih-masing telah melarangnya. g. Ketujuh, bahwa Pemohon mempertentangkan Undang-Undang a quo dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 10 Undang-Undang HAM yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas, yang lahir dari niat suci tanpa paksaan dari calon suami dan istri (vide Perbaikan Permohonan Pemohon, halaman 18). Terhadap soal ini, kami berpandangan bahwa negara tidak melarang orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara tidak melakukan paksaan, penipuan, atau pun tekanan apa pun kepada calon mempelai 567 untuk menganut agama dan kepecayaan dengan agama pasangannya. 1. Menurut kami, dalil Pemohon justru menunjukkan bahwa Pemohon kurang memahami substansi dari Permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945, bukan pengujian terhadap undang-undang lain karena adanya disharmoni atau tumpang tindih undang-undang. Sehinga tidak tepat jika Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 2. Selain itu, dalam memperhadapkan permasalahan dengan Undang- Undang HAM, Pemohon seharusnya memahami Undang-Undang HAM secara keseluruhan. Karena pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, tetapi juga diatur dalam pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 50 Undang- Undang HAM. 3. Berdasarkan argumentasi di atas, menurut kami, dalam konteks ini, tidak terdapat satu pun hak asasi manusia sebagai hak-hak konstituional Pemohon yang dilanggar. h. Kedelapan, bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya bukan merupakan perkara nebis in idem. Perkenankan kami menyampaikan pandangan sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonannya dengan melandaskan permohonannya pada Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Bahwa Peraturan MK tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian 568 Undang-Undang. Dengan demikian, Peraturan MK yang Pemohon jadikan dasar hukum untuk menyatakan Permohonan a quo tidak nebis in idem sudah kehilangan kekuatan hukum, sehinga tidak relevan lagi dijadikan dasar hukum. 2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan Permohonannya tidak nebis in idem karena menambahkan batu uji, yaitu Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengukur inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk pasal yang mengatur hak konstistusional warga negara. Pasal dimaksud berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal mana telah menjadi dasar, mengingat pembentukan Undang-Undang Perkawinan a quo, sehingga tidaklah mungkin pengaturan pasal demi pasal dalam Undang- Undang Perkawinan a quo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. TERHADAP KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON : Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan ini menyatakan menolak seluruh keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon yang diajukan dalam persidangan dikarenakan keterangan-keterangan tersebut tidak relevan dan tidak terkait langsung dengan substansi persoalan yang diajukan oleh Pemohon; V. TERHADAP KETERANGAN DPR RI : Pihak Terkait DDII sependapat dengan Keterangan DPR RI yang disampaikan oleh H. Arsul Sani, SH, M.Si., L.LD; 569 VI. TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH : Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan Keterangan Para Ahli yang diajukan oleh Pihak Pemerintah; VII. TERHADAP KETERANGAN PARA AHLI DARI PIHAK TERKAIT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) : Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyatakan sependapat dengan Keterangan Para AHLI yang diajukan oleh Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI). F. PENUTUP PETITUM PERMOHONAN PIHAK TERKAIT DDII : Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi dan Keberatan Pihak Terkait DDII: 1. Menyatakan Permohonan Pemohon E. Ramos Petege Tidak memiliki dan/atau tidak memenuhi ketentuan dalam permohonannya, maka harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima; 2. Permohonan Pemohon E. Ramos Petege NEBIS IN IDEM, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima; 570 II. Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Jelas, dan Tidak Adanya Surat Keterangan Pendamping. Bahwa PIHAK TERKAIT menemukan ternyata Surat Kuasa Pemohon tidak memenihi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. 571 (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau setidak-tidaknya tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Jika Pemohon mendalilkan bahwa Penerima Kuasa perorangan adalah bagian dari Kantor Hukum Penerima Kuasa, maka sepatutnya Penerima Kuasa memisahkan dan atau menyebutkan siapa yang berprofesi sebagai Advokat yang memiliki izin profesi, dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping dalam suatu Surat Keterangan Pendamping. Penggabungan Pemberian Kuasa kepada Advokat dan Pendamping tanpa memilahnya dan menganggapnya semua sebagai Kuasa Hukum adalah hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2021 sendiri. Karenanya menurut kami, Surat Kuasa tersebut pantas untuk dinyatakan cacat formil. Dan karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menolak Permohonan ini. 2. Alasan Ketidakseriusan Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan. a. Bahwa Pemohon pada Perbaikan Permohonan menambahkan alamat kuasa hukum, yang dalam Permohonan awal tidak disebutkan alamat dari kuasa hukum tersebut. Hal ini memperlihatkan ketidakseriusan Pemohon 572 dalam mengajukan Permohonan sehingga melupakan hal detil yang sangat penting dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), yaitu identitas Pemohon dan kuasa hukumnya. b. Bahwa Pemohon setidaknya mengurangi jumlah halaman dalam perbaikan Permohonannya, yaitu dari 52 halaman pada Permohonan menjadi 34 halaman pada Perbaikan Permohonan. Hal ini memperlihatkan Pemohon menyadari betapa banyaknya kekeliruan yang dibuat dalam Permohonan awal, sehingga Pemohon harus merombak ulang penataan kalimat dalam Permohonannya, bahkan menambahkan substansi baru yang semakin tidak relevan dengan Permohonan yang diajukan. c. Bahkan Pemohon merubah subtansi posita dan petitum yang menggambarkan bahwa Pemohon masih belum yakin dengan alasan Permohonan bahkan petitum yang diinginkan. 3. Alasan Ketidakjelasan Objek Permohonan (Obscuur Libel) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya, secara khusus dalam paragraph setelah identitas Pemohon menyebutkan bahwa: Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Pemohon tidak menyebutkan secara jelas Pasal mana yang akan diujikan, serta batu uji mana yang menjadi landasan Permohonan sejak awal. Demikian pula pada pada poin 11 Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan bahwa: Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945,…… 573 Pada poin tersebut pun Pemohon juga tidak menyebutkan Pasal yang ingin diujikan. Bahkan Pemohon tidak jelas dalam menyebutkan undang-undang mana yang akan diujikan. Penyebutan UU Perkawinan saja tidak tepat sehingga menyebabkan Permohonan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas Pasal yang terdapat di Undang Undang mana yang akan diuji, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan Perubahannya. Sekali lagi Pemohon gagal dalam memperlihatkan keseriusannya mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak bisa menegaskan undang- undang atau Pasal mana secara detail yang akan diuji ke Mahkamah Konstitusi. 4. Alasan Kerugian Konstitusional Bahwa Pemohon menyebutkan dalam bagian Ad.b. mengenai kerugian konstitusional Pemohon mengenai Pasal yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Padahal sebelumnya, Pemohon menuliskan bahwa Permohonan Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD 1945. Hal ini kembali mempertegas kebimbangan Pemohon dalam memilih dan menentukan apakah undang-undang nya yang merugikan Pemohon atau hanya dua Pasal tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f? Jika Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan secara keseluruhan dari UU Perkawinan, maka seharusnya pada Legal Standing, Pemohon harus memberikan dalil yang membuktikan keseluruhan Pasal dalam Undang-Undang tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. 5. Alasan Kesalahan Penggunaan Pasal Yang Dipakai Sebagai Batu Uji. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 574 Dalam hal ini Pemohon salah dalam pemilihan batu uji Permohonan a quo. Keenam Pasal tersebut tidak ada satupun yang dilanggar oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam batu uji tersebut karena: 1) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapapun untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya; 2) Kedua Pasal a quo tidak mengesampingkan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, justru Pasal a quo mempertegas pengakuan terhadap ketentuan agama yang harus dipatuhi oleh setiap penganutnya; 3) Kedua Pasal a quo tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi di mata hukum bagi siapapun bahkan terhadap Pemohon; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang siapaun atau Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, justru memperkuat sebuah keluarga dengan pondasi agama yang sama. 6. Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f. padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon tidak dilarang untuk melangsungkan perkawinan dan tidak didiskriminasi dalam melakukan suatu tindakan hukum, serta Pemohon tidak dibedakan di mata hukum, tidak dilarang untuk berkeluarga, sepanjang sesuai dengan aturan agama yang Pemohon anut dan calon istri Pemohon anut. Justru dengan keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut, sehingga dapat dikatakan 575 Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam perkara pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 7. Alasan Adanya Limitasi Hak Asasi Manusia dan Norma-Norma Yang Diakui Di Indonesia Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan badan hukum Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan : a) berperan aktif sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan hak- hak persamaan kedudukan hukum setiap anggota masyarakat, b) berperan aktif selaku katalisator, fasilitator, transformator antara hukum dan masyarakat, hingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dimasyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama: serta c) berperan selaku Lembaga Pengkajian guna memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum nasional melalui kajian dan telaah hukum secara intensif dan komprehensif serta untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sarjana hukum menuju sarjana hukum professional yang tanggap terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, dalam bingkai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Bahwa Pemohon dalam pertimbangan Permohonannya mengabaikan norma, yang disepakati oleh banyak ahli sebagai: 1) Kaidah/patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah laku/berperilaku atau bersikap tindak dalam masyarakat, dalam hidup (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto); 2) Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau lingkungannya (Maria Farida); 3) Norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu (Hans Kelsen); 4) Kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit, 576 kaidah adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret (Sudikno Mertokusumo); 5) Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negative, mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan susuatu dan norma perintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu (Jimly Asshiddiqie). Dan norma-norma tersebutlah yang akan menciptakan masyarakat yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Sehingga adanya anggapan bahwa limitasi atas Hak Asasi Manusia melanggar Hak-Hak Pemohon tentu salah besar. Norma-norma itu bertujuan membina ketertiban hidup manusia. Namun ketiga peraturan hidup itu belum cukup memberi jaminan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Karenanya disamping ketiga jenis peraturan hidup tersebut, diperlukan adanya peraturan lain yang dapat menegakkan tata, yaitu suatu jenis peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas (kaidah hukum). (Eka NAM Sihombing & Ali Marwan HSB), karenanya keberadaan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f, harus tetap ada untuk terciptanya cita kedamaian hidup antar pribadi (hetrechtwildevrede). 8. Bahwa PIHAK TERKAIT selama ini komitmen menghargai keyakinan dan ajaran agama-agama di Indonesia, tetapi tidak mentolerir percampuran ajaran agama yang akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari, selain secara keyakinan juga menentang hukum Tuhan terutama bagi yang beragama Islam. Dimana jumlah WNI Indonesia yang beragama Islam adalah mayoritas dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, yang apabila dikabulkan maka akan terjadi kekacauan dalam konsep dan tujuan berkeluarga pada umat Islam. Hal yang sangat tidak diinginkan oleh PIHAK TERKAIT, karena akan menghancurkan tatanan kehidupan beragama di Indonesia yang sudah diakui di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. 577 9. Bahwa PIHAK TERKAIT meyakini bahwa Para Pembuat Undang-Undang Perkawinan telah memberikan landasan hukum dan memberikan jaminan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hukum Perkawinan ini berlaku umum bagi semua Warga Negara Indonesia dan menampung ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan berbagai golongan agama dan masyarakat adat untuk menciptakan unifikasi hukum yang dapat memudahkan penyelesaian permasalahan hukum yang berlaku di masyarakat, agar tercapai kepastian hukum. 10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai a body of law berkewajiban menganalisis secara apriori penerapan ketentuan pembatasan HAM Pasal 28 J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan penegasan bahwa dalam setiap hak selalu melekat kewajiban, termasuk kewajibannya untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Dengan kata lain, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, selain pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia itu juga mewujud dalam bentuk kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki orang lain. Hal ini adalah konsekuensi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi seseorang yang tidak mengindahkan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain sudah pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia, sehingga tidak mungkin tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial tersebut. Oleh karena itulah, dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sendirinya melekat pembatasan karena adanya hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain dank arena itu pula melekat kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki manusia lain. (Putusan MKRI no. 15/PUU-V/2007, h.57, lihat juga Putusan MKRI No. 19/PUU- V/2007) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kekebasan orang lain 578 dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu bangsa demokratis” 11. Bahwa manusia Indonesia adalah masyarakat yang religious, dan Negara sekalipun bukan negara agama, tetapi Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pengaturan kehidupan seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh semua agama di Indonesia. 12. Bahwa pengaturan Perkawinan dalam satu Undang-Undang merupakan bentuk perwujudan hak konstitusional Warga Negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh semua Warga Negara dan penduduk Indonesia agar tercapai ketertiban hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kewajiban untuk menghormati keyakinan orang lain, karenanya sudah sepantasnya pengaturan mengenai Perkawinan ini, tidak berbenturan dengan keyakinan antar umat beragama dan tidak pula menentang ajaran agamanya sendiri, terutama atas nama Hak Asasi Manusia (Universal) yang dapat dipertentangkan dengan Hak Asasi Manusia Partikular yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia tidak dapat memberlakukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal nilai- nilainya bertentangan dengan hukum agama yang dianut seorang Warga maupun sebagai bentuk penghormatan terhadap agama lainnya. 13. Bahwa Undang-Undang Perkawinan mengadopsi tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum adat/kepercayaan masyarakat, sebagai syarat sahnya perkawinan, Adapun mengenai pencatatan perkawinan adalah bentuk kewenangan Negara menjaga ketertiban dan juga perlindungan kepada Warga Negaranya, agar tujuan perkawinan tercapai. 14. Bahwa Ketika Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) sebagai bentuk pemaksaan agama oleh Negara kepada Warga Negara yang seharusnya menurut Pemohon, dapat berupa pilihan bagi calon suami istri yang diserahkan kepada mereka untuk memilih melangsungkan perkawinan dengan cara yang mereka sepakati, maka hal ini bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut dan yakini juga. 15. Alasan Tanggungjawab Negara dalam Jaminan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalil Pemohon mengenai intervensi negara dalam wilayah 579 privat seperti agama adalah tidak tepat. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebabkan negara ikut campur dalam urusan agama secara material karna tidak ada frasa yang bermakna atau dapat dimaknai sebagai pemaksaan terhadap agama. Bahkan justru negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ketentuan masing- masing agama yang dianut. 16. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang menganut sebuah agama yang diakui di Indonesia. Maka seharusnya Pemohon merasakan kehadiran pasal a quo sebagai bentuk perlindungan terhadap ketentuan yang dianut dalam agama Pemohon dan Pemohon seharusnya memaklumi bahkan ingin melaksanakan semua ajaran dalam agama nya sehingga ketentuan pasal a quo tidak mengusik agama Pemohon justru membantu Pemohon untuk menjadi seorang warga negara yang taat agama. 17. Bahwa sah-nya sebuah perkawinan disyaratkan dalam satu agama dan kepercayaan justru menjadi perlindungan terhadap pelaksanaan hak beragama pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk menjalakan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan yang dilandaskan pada agama dan kepercayaan yang sama justru melindungi hak tersebut sepenuhnya sehingga setiap individu dalam rumah tangga tersebut dapat menjalankan ibadah tanpa harus berada pada posisi “terancam” dengan keberadaan agama dan kepercayaan lain dalam satu keluarga. 18. Bahwa dalil Pemohon terhadap Pasal 16 (1) Universal Declaration of Human Rights yang mengatur mengenai hak untuk berkeluarga tanpa dibatasi oleh agama adalah keliru. Pemohon belum sepenuhya membaca Pasal 16 UDHR dimana pada ayat (3) pasal tersebut berbunyi: “The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.” Maknanya, terdapat batasan yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (3) dimana keluarga harus dilindungi oleh masyarakat dan negara karena keluarga adalah satuan terkecil dari negara. 580 19. Bahwa Pasal 16 ayat (3) tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28G UUD 1945 berikut: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) Artinya, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga agar hak atas rasa aman ini dimiliki oleh setiap keluarga salah satunya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan ini dalam perkawinan yang sah dalam satu agama dan kepercayaan. Hak atas rasa aman akan dimiliki oleh setiap individu dalam satu keluarga karena mereka memiliki kepercayaan dan agama yang sama, yang menjamin tidak ada nya perlakuan yang berbeda serta bebas dari rasa takut untuk menjalankan ibadah karena dalam satu keluarga terdapat kesamaan agama dan kepercayaan tersebut. 20. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak bolehnya negara intervensi dalam urusan agama dan privat, adalah tidak tepat. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengemukakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang berada di atas kelompok maupun beberapa kelompok individu yang mendiami suatu wilayah atau teritori tertentu bersama dan mengakui adanya sebuah pemerintahan yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sebuah kelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Artinya, negara justru dituntut hadir dalam kehidupan rakyat dengan mengatur dan menertibkan demi rakyat itu sendiri. Kedaulatan suatu negara bergantung salah satunya pada kekuatan dari individu yang ada di dalam nya serta unit terkecil yang bernama keluarga. Justru hal yang fatal jika negara tidak bisa mengurus ketertiban rakyat nya hanya karena dianggap sebagai wilayah privat. Jika wilayah privat tersebut menyebabkan terganggunya fungsi keluarga yang mempengaruhi ketahanan negara, apakah negara juga tidak boleh mengintervensi? 21. Bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan adalah suatu keniscayaan dalam bernegara. Frasa ini tidak dipahami oleh Pemohon, karena Pemohon selalu berdalilkan bahwa terdapat 581 pemaksaan terhadap penundukan agama dan kepercayaan. Padahal, makna dari Pasal 29 ayat (1) tersebut adalah bahwa disamping penduduknya mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah, negara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya melalui legislasi dan regulasi yang mendorong pemenuhan hak tersebut. 22. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dipahami sebagai hak individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Setiap hak tentu diiringi kewajiban, hak yang dimiliki oleh individu tersebut diiringi dengan kewajiban negara untuk memenuhinya dengan menjamin bahwa individu dapat menjalankan kewajiban baik dia sebagai pribadi maupun dia sebagai bagian dari keluarga. Oleh karenanya, adalah tidak tepat jika Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai prima facie dimana terdapat ketidakjelasan karena menyerahkan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Justru pasal tersebut sangat jelas mendukung hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal a quo mempertegas bahwa setiap individu akan terbebas dari rasa takut untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama nya jika berada dalam lingkungan yang mendukung salah satunya adalah keluarga. 23. Alasan Perlindungan Hak Anak dan Keberlangsungan Hidup Pasca Perkawinan. Bahwa perkawinan nantinya akan membentuk sebuah keluarga adalah sebuah kepastian. Keluarga dalam hal ini berarti tidak hanya terdiri dari ayah ibu dan anak, namun meliputi kedua keluarga besar istri dan keluarga besar suami. Perbedaan social dan ekonomi saja dalam sebuah keluarga besar dapat berakibat pada rusaknya sebuah keluarga bahkan sampai pada perceraian, apalagi perbedaan yang dilandasi karena agama dan kepercayaan. Disinilah Negara hadir untuk melindungi keutuhan sebuah keluarga bahkan melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) berikut: 582 (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 24. Bahwa PIHAK TERKAIT juga menilai bahwa perkawinan beda agama ini berkaitan dengan keberlangsungan setiap anak mempunyai hak untuk melangsungkan kehidupannya dengan aman dalam sebuah keluarga yang harmonis. Hak ini dapat dicapai jika dalam sebuah rumah tangga dapat diminimalisir perbedaan dan ruang untuk perpecahan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan ruang antisipasi pasca perkawinan untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam keluarga. 25. Bahwa Convention on Children Rights (CRC) menegaskan terdapat setidaknya empat prinsip dalam perlindungan anak yaitu: a. Prinsip non diskriminasi (non discrimination) b. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of child) c. Prinsip hak atas hidup, kelangsungan dan perkembangan (the righst of survival, and development) d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of child) Setidaknya prinsip kedua dan ketiga sangat berkaitan dengan perkawinan beda agama. Kedua prinsip ini bermakna bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dan pertimbangan serta adanya tanggungjawab negara untuk menjamin kehidupan dan perkembangan seorang anak. 26. Bahwa dalil Pemohon mengenai Negara mengundang diskriminasi antar golongan agama dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah justru melemahkan keinginan Pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama. Justru pasal a quo memperkuat sebuah Perkawinan dimana kesamaan agama dan kepercayaan dalam satu keluarga dapat memperkuat jaminan kebebasan beragama dan beribadah tanpa ada rasa takut untuk diancam atau dipaksa atau dimanipulasi untuk berpindah agama oleh pasangannya. 583 27. Bahwa adanya kekhawatiran mengenai diskriminasi atau bahkan perpecahan diantara golongan atau agama adalah tidak tepat. Dalam sejarahnya, multikulturalisme sudah ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Keberagaman dalam agama tidak menjadikan para founding fathers bermusuhan namun justru menjadi sebuah sokongan menuju kemerdekaan. Hal ini terlihat dari beragamnya agama dan ras yang mewakili rakyat Indonesia di dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI. Masing-masing golongan dan agama pada saat pembahasan dasar negara memiliki kepentingannya, namun dengan toleransi yang kuat lah perbedaan kepentingan itu akhirnya berubah menjadi sebuah ikatan yang kuat yang diikrarkan dalam Pancasila. Setelah 48 tahun UU Perkawinan ini diberlakukan, belum ada satupun bukti yang memperlihatkan bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini menimbulkan perpecahan diantara agama. Namun, justru pasal a quo memperkuat jaminan Negara terhadap pelaksanaan aturan yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Negara memberi ruang dan mengakui perbedaan tersebut sehingga dijamin dalam sebuah ketentuan yang diharapkan menjadi fondasi awal bagi kerukunan dalam kehidupan setelah perkawinan. 28. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pengaturan perkawinan di negara lain, Pemohon memberi contoh Australia. Namun, apakah Pemohon sudah menyadari atau justru menafikan dalil yang sudah Pemohon tulis sendiri di dalam perbaikan Permohonannya? Bahwa Pemohon mendalilkan pendapat Prof. Mahfud mengenai Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Berbeda dengan negara Australia, konstitusi mereka tidak menyatakan ideologi yang sama dengan Indonesia yaitu Pancasila yang didalamnya terdapat pengakuan tertinggi terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbandingan yang Pemohon lakukan tidaklah apple to apple. Pemohon menggunakan peraturan di negara yang tidak bisa disandingkan dengan Indonesia, yang akhirnya hanya mengarahkan pada kesimpulan bahwa Pemohon “hanya mencari manfaat untuk kepentingan Pemohon semata” tanpa secara logis dan objektif mencari negara yang bisa dijadikan perbandingan. Apakah Pemohon ingin menafikan keberadaan Pancasila dan mempraktekkan aturan dari negara Australia yang belum tentu dapat diimplementasikan di 584 Indonesia? Perbedaan sosial, budaya dan latar belakang sejarah menjadikan Indonesia berbeda dengan negara lain. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai pengaturan di negara Australia sudahlah tentu tidak dapat diterima dan tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Bahwa selain Hak Asasi Manusia Internasional, Pemohon harus memahami keberadaan Hak Asasi Manusia Partikular, suatu Hak Asasi Manusia yang sangat bergantung pada kondisi kewilayahan, agama, adat istiadat, norma- norma yang kesemuanya juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban. 29. Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil di atas, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan Pemohon obscuur libels (kabur). Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan Pemohon terhadap Permohonan yang diminta beserta dalil-dalil yang dianggap justru bertentangan dengan Permohonan Pemohon. Pemohon seringkali mendalilkan bahwa negara terlalu mengintervensi wilayah privat bahkan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai celah timbulnya perpecahan golongan dan agama. Namun, disisi lain Pemohon dalam dalilnya justru setuju bahwa perbedaan agama dan golongan dalam satu keluarga dapat menimbulkan diskriminasi, pemaksaan agama dan golongan. Oleh karenanya, PIHAK TERKAIT menilai Permohonan a quo obscuur libel. 30. Bahwa Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan….. , bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan posedur yang ditetapkan masing- masing agama dan kepercayaannya itu” 585 Petitum ini sangat menciderai Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan justru rumusan frasa pasal yang diinginkan Pemohon untuk ditambahkan pada pasal a quo tersebut justru menimbulkan ambiguitas. Rumusan tersebut seolah membenarkan dan terkesan memaksa seorang individu untuk memilih metode perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Bukan hanya melanggar UUD 1945, rumusan pasal tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sudah dianut dan dipertahankan dari sebelum Indonesia merdeka. Pemohon seolah menafikan keberadaan agama dengan memprioritaskan kepentingan Pemohon semata dan tidak menghargai ketentuan perkawinan yang berbeda di setiap agama. Oleh karenanya Pemohon telah keliru dalam memandang ketaatan pada agama dan perkawinan sebagai suatu hal yang terpisah. 31. Bahwa PIHAK TERKAIT PAHAM INDONESIA meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bukti-bukti yang PIHAK TERKAIT sertakan untuk menguatkan dalil PIHAK TERKAIT. 32. Bahwa PIHAK TERKAIT SALIMAH juga mendukung keterangan dan permintaan/penolakan PIHAK TERKAIT Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT. [2.19] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Pendamping, Padahal Nama-Nama Yang Tercantum sebagai Kuasa Hukum, Ada yang Tidak Berprofesi Sebagai Advokat. 586 Bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing-masing. (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan juga tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Bahwa sekalipun Pemohon telah memberi keterangan tambahan terhadap Surat Kuasanya, tetapi masih tidak menyertakan Surat Keterangan Sebagai Pendamping. Bahwa dalam Perubahan Surat Kuasa-pun Pemohon tidak menyertakan Surat Keterangan Pendamping, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 tahun 2021 sendiri, dan karenanya Permohonan ini patut ditolak, karena kuasa yang diberikan tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 587 2. Perbaikan Permohonan Pemohon Merombak Posita dan Petitum, Dan Merubah Substansi, serta mengurangi Posita. Bahwa Pemohon melakukan Perbaikan dan Perubahan besar yang merubah Substansi Posita dan Petitum, hal mana merugikan Termohon, juga merugikan Pihak TERKAIT. 3. Objek Permohonan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya, tidak secara tegas menyebutkan Pasal yang akan diujinya, juga tidak menyebutkan batu uji mana yang menjadi landasan Permohonan sejak awal. Ini artinya Pemohon tetap ingin mengajukan Perubahan terhadap semua Pasal Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam Petitumnya meminta dinyatakan tidak berlaku Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f. Dengan demikian dapat dikatakan Objek Permohonan Pemohon, kabur dan tidak jelas. (Obscuur Libel). 4. Kerugian Konstitusional Pemohon melawan Kerugian PIHAK TERKAIT. Bahwa Pemohon menyebutkan mengenai kerugian konstitusional Pemohon Jika Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tetap berlaku. Namun, Pemohon tidak membandingkannya dengan kerugian yang akan di alami oleh orang lain yang jumlahnya jauh lebih besar, sekitar 270 juta Warga Negera Indonesia lainnya. Jika dibandingkan diri Pemohon sendiri, maka ada jutaan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan karena Keluarganya kemungkinan akan terpecah belah, retaknya hubungan orang tua dan anak, karena adanya penolakan dari para orang tua atas pernikahan beda agama, seperti yang Pemohon sendiri hadapi. Kerugian Pemohon berhadapan dengan hak ratusan juta hak Warga Indonesia lainnya. Bahwa didalam kegiatan PIHAK TERKAIT, juga terdapat Program SERASI yang merupakan Program yang salah satunya ditujukan kepada kelompok usia muda, dan wanita dewasa. 588 Program SERASI (Sekolah Pranikah Salimah), ini memiliki: TUJUAN: 1) Mendidik generasi muda calon istri dan calon suami secara komprehensif agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang konsep keluarga; 2) Memupuk rasa tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang bervisi Rabbani; 3) Mewujudkan keluarga teladan yang menghormati norma-norma kemanusiaan dan melahirkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat. DEFINISI: 1) Serasi singkatan dari Sekolah Pranikah Salimah Indonesia adalah unit kegiatan bersifat umum, masal, berkala dan tematik, bertujuan meningkatkan kualitas pribadi, untuk mempersiapkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah; 2) Penanggungjawab (PJ) Serasi adalah pengurus Departemen Pendidikan Dan Pelatihan (Depdiklat) tingkat pusat, wilayah dan daerah yang bertanggungjawab atas kelangsungan program Serasi di tingkat kerjanya. 3) Pelaksana Serasi adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pengurus Salimah setempat, bertugas melaksanakan kegiatan Serasi dalam satu termin kegiatan di satu lokasi. 4) Peserta Serasi adalah anggota Salimah dan masyarakat umum, usia minimal 15 tahun, berkomitmen mengikuti kegiatan secara penuh. 5) Fasilitator adalah seorang anggota/pengurus Salimah atau orang memiliki keahlian yang bertugas melaksanakan program pembelajaran dalam satu kelas Serasi sesuai kurikulum dan membimbing anggota untuk mencapai target pendidikan. 589 TARGET: 1) Meningkatnya kesadaran peserta terhadap peningkatan kualitas diri sebagai calon istri/suami dan calon ibu/ayah. 2) Meningkatnya pemahaman, pengetahuan serta keterampilan kerumahtanggaan sehingga siap bertanggung jawab membangun keluarga yang kokoh dan bermanfaat; 3) Terbangun silaturrahim dan kerjasama yang baik antara Salimah dengan lembaga pemerintah dan swasta, khususnya yang menangani program keluarga/ pernikahan, untuk mewujudkan keluarga-keluarga tangguh. Jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Program-Program PIHAK TERKAIT akan mengalami kehancuran dan penolakan oleh masyarakat dan umat. Hal yang sangat PIHAK TERKAIT tidak inginkan. Hal ini tidak hanya menjadi penolakan PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga, tetapi juga sebagai penolakan puluhan ribu anggota PIHAK TERKAIT di seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Program-program PIHAK TERKAIT ditujukan untuk memberikan pembekalan kepada remaja dan perempuan muda untuk melakukan suatu penyiapan keilmuan, fisik, psikis, kesehatan dan keagamaan terkait dengan persiapan Pra Nikah. Tentunya pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti: 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya: 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya; 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; 590 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. Pengajuan Permohonan yang dilakukan Pemohon jika dikabulkan akan berdampak secara langsung pada gagalnya program-program yang dilakukan oleh Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT diatas, mengingat juga penyebaran perwakilan dan cabang yang sudah berjumlah: - 34 Provinsi; - 382 Kota/Kabupaten; - 1907 Kecamatan; - 706 Kelurahan. sehingga kegagalan tersebut akan signifikan dan dapat berpengaruh buruk baik langsung dan atau tidak langsung kepada keberhasilan Program Salimah di seluruh Indonesia. Dengan alasan tersebut pula sebagai Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keberatan, masukan, dan dampak yang ditimbulkan pada akhirnya akan menghancurkan kegiatan-kegiatan yang sudah PIHAK TERKAIT laksanakan dalam kurun waktu belasan tahun dan ini tentunya sangat merugikan bagi Pihak Terkait. 5. Bahwa selain Program PIHAK TERKAIT yang bernama SERASI, Permohonan Pemohon yang meminta diubahnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Program Bidang Dakwah Salimah 591 yang bernama Forum Silaturahmi Majelis Taklim, dimana didalamnya mengajarkan salah satunya tentang Fiqih Munakahat yaitu bagaimana mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam bagi kaum muslimin. Tujuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri haruslah sama dan sejalan dengan ajaran Islam. Dan perkawinan beda agama yang dilarang dalam agama Islam itu sendiri tentunya akan sangat bertentangan dengan Program ini. Dengan alasan ini pula, PIHAK TERKAIT menyatakan keberatannya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini. Karena kepentingan dan perlindungan terhadap hak melaksanakan perintah agama yang dan menjalankan perintah Undang-Undang, untuk selain Pemohon yang jumlahnya ratusanjuta jiwa lebih banyak akan menjadi tidak terlindungi, berbanding dengan keinginan Pemohon, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan ini dengan pertimbangan manfaat dan mudharat yang lebih banyak, dan juga jumlah kepentingan yang lebih besar diantara pilihan menolak atau menerima Permohonan Pemohon. 6. Bahwa Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karena mohon 592 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. 7. Bahwa Dalil Pemohon Bahwa Hak Konstitusinya Dilanggar Adalah Salah Besar. Secara defenitif, Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang didefenisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perbuatan penolakan pejabat negara untuk menjalankan perintah Undang- Undang tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan tugas mengeksekusi terpidana mati yang mengambil nyawa seorang terpidana, dilindungi Undang-Undang. Begitu pula jika kemudian pemuka agama atau Pegawai Pencatat Nikah menolak menikahkan Pemohon, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan turunannya. 8. Permohonan Pemohon bertentangan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan ke- enam Pasal batu uji tersebut karena: 1) Kedua Pasal a quo membebaskan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya; 593 2) Kedua Pasal a quo bertujuan agar Warga Negara Indonesia yakin akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mentaatinya akan memberikan kebahagiaan dan menentramkan hati. 3) Kedua Pasal a quo tidak memberikan peluang terhadap diskriminasi di mata hukum bagi siapapun bahkan terhadap Pemohon; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, batasannya adalah keyakinan dan agama yang Pemohon anut. Karenanya dapat dikatakan bahwa Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing). Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f, padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa Pemohon adalah penganut satu agama tertentu dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, ketika agamanya melarang untuk menikahkannya itu adalah resiko ketundukan kepada Sang Pencipta, karena DIA lah yang berhak mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk umatnya. Jika Pemohon menggunakan pemikiran bebasnya, apa tidak dapat diartikan bahwa Pemohon tidak cukup kuat dengan keyakinannya pada TuhanNya? Pemohon dibolehkan menikah, dapat memilih untuk menikah dengan cara yang telah ada sesuai dengan aturan agama yang diakui di Indonesia sehingga tidak dapatlah Pemohon mengatakan hak konstitusionalnya terlanggar. Justru keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh 594 karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 9. Bahwa Permohonan Pemohon pun Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang menyatakan: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 Pasal ini menyebutkan hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui Perkawinan yang sah, dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Agama Islam dalam hal ini melarang Pernikahan Beda Agama. Apalagi untuk seorang perempuan Muslimah, karena hal tersebut selain merupakan pelanggaran terhadap syariat agama yang diperkuat juga oleh Undang-Undang yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon. Padahal Undang-Undang ini sudah menjadi aturan yang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, dan selama ini Pasal-Pasal ini justru menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan antar umat beragama. 10. Bahwa PIHAK TERKAIT SALIMAH meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bukti-bukti yang PIHAK TERKAIT sertakan untuk menguatkan dalil PIHAK TERKAIT. 11. Bahwa PIHAK TERKAIT SALIMAH juga mendukung keterangan dan permintaan/penolakan PIHAK TERKAIT Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. 595 Dengan alasan ini, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon, karena dikabulkannya Permohonan ini akan lebih banyak menimbulkan mudharatnya, ketimbang manfaatnya. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. [2.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. 1. Bahwa kami sebagai Pemohon PIHAK TERKAIT memiliki keterangan sebagai ad informandum yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan Putusan Mahkamah. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya petitum-petium permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut: (1). Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 NOmor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 596 Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: - Terhadap Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. - Terhadap Pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”. - Terhadap Pasal 8 huruf f : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubngan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. (3). Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono). 3. Sepanjang perjalanan persidangan dalam pemeriksaan Uji Materi Undnag- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia telah menghadirkan Para Ahli yang telah memberikan keterangannya di persidangan. Adapun para Ahli yang telah memberikan keterangannya yaitu: (1). M. Amin Suma dalam keterangannya sebagai Ahli dari Pihak Terkait MUI pada intinya menyampaikan bahwa Pancasila yang sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa, sebagai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dipastikan telah memiliki eksistensi selama 77 (tujuh puluh tujuh) 597 tahun dalam upaya menjadi pedoman dalam hak-hak keberagamaan masyarakat Indonesia, selanjutnya Ahli pun menyampaikan bahwa perkawinan sejatinya tidak hanya berhubungan dengan aspek legal formal dan normative administrative, mrngingat perkawinan hanya merupakan satu aspek dan diharapkan dan diupayakan bersifat abadi sebagaimana yang diamanahkan oleh hukum agama maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan memperhatikan dasar atau dalil hukum materiil di atas, maka Ahli berkesimpulan bahwa hukum materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f, tidak berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana termaktub di atas, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kemudian pendapat Ahli dari MUI yaitu Neng Djubaedah yang menyampaikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan dalam Pasal 4, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 5. Ahli dari MUI Atip Latipulhayat memaparkan melalui keahliannya dalam hukum HAM internasional bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM. Pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Norma universalnya adalah hak untuk menikah, tapi bagaimana pernikahan itu diatur sepenuhnya tunduk kepada Perundang-Undangan nasional masing- masing negara. Ketentuan hak asasi manusia bukan supra-agama yang mensubordinasikan ajaran agama, tapi justru ia hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan. 6. Pendapat Hafid Abbas dalam keterangannya sebagai Ahli dari Pihak Terkait MUI pada intinya menyampaikan bahwa perkawinan sebagai syariat Islam 598 dinyatakan dalam Pasal 24 pada Deklarasi Kairo, perkawinan adalah satu wujud pengamalan akidah dan ibadah kepada Allah SWT, sehingga dengan atas nama HAM tidak ada tempatnya pengakuan perkawinan beda agama dalam Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan Deklarasi Kairo telah diterima sebagai sumber rujukan prinsip fundamental, pengamalan, dan praksis pemajuan dan perlindungan HAM di negara- negara Islam. Terlihat ketentuan yang terkandung pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang RI Tentang Perkawinan, sungguh sesuai dengan pandangan Islam. Kemudian Ketentuan hak atas perkawinan yang digariskan pada Pasal 28B Undang-Undang RI Tahun 1945 yang dipertegas lagi pada Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kehadiran negara untuk memajukan dan melindungi HAM bagi setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28J Undang-Undang RI Tahun 1945, negara harus hadir untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk memajukan, menegakkan, melindungi, dan memenuhi haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 7. Pendapat ahli fiqih dari MUI M. Cholil Nafis menyimpulkan Undang‐Undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Dalam surah Al- Baqarah ayat 221, “Allah SWT melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkannya.” Secara yuridis formal perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Pasal 61 disebutkan, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al- dien.” 599 Maka, nikah beda agama dalam kondisi apapun yang disepakati oleh para ulama dalam organisasi itu mengatakan tidak sah. Kalau tidak sah, maka kumpulnya laki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah hukumnya adalah haram. KESIMPULAN Bahwa kami sebagai PIHAK TERKAIT SECARA TIDAK LANGSUNG, dalam pemaparan Kesimpulan di atas, mendukung Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam penyampaian Keterangan Sebagai Pihak Terkait Langsung untuk MENOLAK permohonan Pemohon E. Ramos Petege dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 pada pokoknya meminta “Pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima keterangan PIHAK TERKAIT dan menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. [2.21] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut. ALASAN-ALASAN PIHAK TERKAIT (WANITA ISLAM) MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON I. ALASAN FORMAL 1. Surat Kuasa Pemohon Tidak Lengkap, Tidak Disertai Surat Keterangan Pendamping. 600 Surat Kuasa Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: (1) Pemohon, Pemberi Keterangan dan atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan. (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materei sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan atau Pihak Terkait, serta pendamping masing- masing. (4) Penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. Pemohon dalam hal ini tidak memisahkan antara Surat Kuasa Khusus yang hanya dapat diberikan kepada Advokat, dan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk Para Pendamping (yang bukan Advokat), atau setidak- tidaknya tidak menyebutkan siapa bertindak sebagai Advokat dan siapa yang bertindak sebagai Pendamping. Dan karenanya dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, kabur, tidak lengkap dan karenanya tidak dapat diterima. Penggabungan Pemberian Kuasa kepada Advokat dan Pendamping tanpa memilahnya dan menganggapnya semua sebagai Kuasa Hukum adalah hal yang menyalahi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 02 tahun 2021 sendiri. Karenanya menurut kami, Surat Kuasa tersebut pantas untuk dinyatakan cacat formil. Dan karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan untuk menyatakan Surat Kuasa Pemohon tidak jelas, dan karenanya, menolak Permohonan Pemohon ini. 601 2. Perubahan Permohonan Pemohon Termasuk Perubahan Substansi dan Petitum. a. Bahwa Perbaikan Permohonan benar melengkapi data-data yang sebelumnya belum dicantumkan Pemohon, dan menghapus banyak keterangan yang pada akhirnya masuk pada Perubahan Substansi, karena banyak-nya yang diubah. Pemohon menghapus belasan halaman Permohonan awalnya. b. Bahwa Pemohon juga mengubah petitumnya, dan sayangnya petitum tersebut menjadi tidak sejalan dengan posita yang didalilkan Pemohon. c. Bahwa Perubahan-perubahan Posita dan Petitum itu merugikan Termohon dan Tentunya juga PIHAK TERKAIT. Dengan alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon ini. II. ALASAN MATERIIL 3. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal –Pasal UUD NRI Tahun 1945 Yang Menjadi Batu Ujinya. Bahwa Pemohon menyebutkan Pasal yang menjadi batu uji dalam Permohonannya yaitu pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) yaitu Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Faktanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f tidak bertentangan dengan keenam Pasal batu uji tersebut karena: 1) Pemohon dan calon istrinya adalah penganut agama tertentu, dan kedua Pasal a quo membebaskan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Didalam ajaran Islam yang dianut calon pengantin perempuan, menikah adalah Ibadah, karenanya selama ia tetap berkeyakinan sebagai seorang muslim, maka pernikahannya tunduk pada tata cara yang disyariatkan Islam; 602 2) Kedua Pasal a quo bertujuan agar Warga Negara Indonesia yakin akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, mentaatinya akan memberikan kebahagiaan dan menentramkan hati. 3) Kedua Pasal a quo sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Justru jika Pemohon meminta perkawinan perbedaan agama dibolehkan, maka hal tersebut menjadikannya bertentangan dengan hukum; 4) Kedua Pasal a quo tidak melarang Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, batasannya adalah keyakinan dan agama yang Pemohon anut. Karenanya dapat dikatakan bahwa Alasan Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya kerugian konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f, padahal kedua pasal tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan batu uji yang diajukan oleh Pemohon yaitu Pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Yang bertentangan dengan perundang-undangan justru adalah keinginan Pemohon. Bahwa Pemohon adalah penganut satu agama tertentu dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agamanya, ketika agamanya melarangnya untuk menikah dengan yang tidak seagama, itu adalah resiko ketundukkan kepada Sang Pencipta, karena DIA lah yang berhak mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk umatnya. Jika Pemohon menggunakan pemikiran bebasnya, apa tidak dapat diartikan bahwa Pemohon tidak cukup kuat dengan keyakinannya pada TuhanNya? Padahal Pemohon dibolehkan menikah, dapat memilih untuk menikah dengan cara yang telah ada sesuai dengan aturan agamanya, sehingga tidak dapatlah Pemohon mengatakan hak konstitusionalnya terlanggar. Jika Pemohon beragama Kristen kemudian ingin menikah dengan cara agama Islam, atau sebaliknya, maka hal tersebut juga menjadi penggelapan hukum. 603 Justru keinginan Pemohon tersebut, Pemohonlah yang melanggar aturan agama dan peraturan perundang-undangan, bukan sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut sehingga dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam Perkara Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon. 4. Permohonan Pemohon Jika Dikabulkan, Menghancurkan Jantungnya Undang- Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan juga Pasal 8f adalah jantungnya Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini mengatur: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan secara utuh berbunyi.: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; 604 e. berhubungan saudara dengan istri atau atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. PIHAK TERKAIT menilai, Pemohon secara pribadi mengakui ajaran agama-nya, dan secara logika menerima larangan pada Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan huruf a, b, c, d dan e. Dan karenanya Pemohon seharusnya melakukan penundukan juga pada hukum Tuhan, sehingga sempurnalah keber- agama-annya. Dengan demikian orang lainpun dengan jumlah ratusan juta tetap dapat menjalankan perintah Tuhan, perintah Undang-Undang dan turunannya seperti: 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indo1`nesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya: 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya; 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991. 605 Bantahan penguatan penolakan PIHAK TERKAIT juga dapat dijelaskan melalui ketentuan Penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang di dalam Penjelasan Pasal Demi Pasalnya menyatakan: Pasal 1 Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan sama memiliki unsur lahir/jasmani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 2 Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- Undang ini. Sementara dalam Penjelasan Umum: Pasal 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang- Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Juga bahwa tujuan perkawinan dalam Pasal 4 Penjelasan Umum; Yang merupakan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menyatakan tujuan perkawinan: 606 a. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil; b. dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dengan semua Pasal dan Penjelasan-Penjelasannya maka dapat disimpulkan Permohonan Pemohon yang meminta hilangnya jantung Undang-Undang Perkawinan, akan menimbulkan kekacauan pada tatanan beragama, bernegara, berkeluarga rakyat Indonesia. 5. Bahwa Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c yang menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karena mohon 607 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. 6. Bahwa Permohonan Pemohon pun Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang menyatakan: Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 1 Pasal ini menyebutkan hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui Perkawinan yang sah, dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Agama Islam dalam hal ini melarang Pernikahan Beda Agama. Apalagi untuk seorang perempuan Muslimah, karena hal tersebut selain merupakan pelanggaran terhadap syariat agama yang diperkuat juga oleh Undang-Undang yang dimohonkan perubahannya oleh Pemohon. Padahal Undang-Undang ini sudah menjadi aturan yang mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, dan selama ini Pasal-Pasal ini justru menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan antar umat beragama. 7. Bahwa Permohonan Pemohon selain bertentangan dengan Syariat Agama, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dengan Anggaran Dasar PIHAK TERKAIT. Permohonan Pemohon yang meminta diubahnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 608 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan Anggaran Dasar PIHAK TERKAIT tentang Misi, Fungsi, Tujuan dan Sasaran. Bahwa PIHAK TERKAIT dalam Pasal 9 Anggaran Dasarnya dinyatakan Misi Wanita Islam adalah: 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan keilmuan, keterampilan, kemandirian, kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi bagi anggotanya; 2) Meningkatkan pengabdian pada masyarakat diberbagai bidang kehidupan; 3) Mengembangkan kemandirian organisasi yang bebas dari ketergantungan dan keperpihakan; 4) Mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional, regional dan internasional. Sementara itu dalam Fungsi, Tujuan dan Sasaran Wanita Islam dalam Anggaran Dasar, dinyatakan dalam Pasal 10, 11 dan 12 yang berbunyi: Perkumpulan ini berfungsi sebagai: 1) Wadah penghimpun muslimah Indonesia; 2) Penggalang potensi dan kemampuan ummat khususnya muslimah Indonesia yang bermanfaat dalam mencapai tujuan. Tujuan: 1) Terwujudnya masyarakat baldatun thoyibatun warabbun gaffuur, adil, makmur yang diridhai Allah Subhanu Wata’ala; 2) Terwujudnya pribadi muslimah yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, serta memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. 609 Sasaran: 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota akan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanu Wata’ala dan warga negara yang baik; 2) Meningkatkan wawasan dan kepekaan serta kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan dan permasalahan diberbagai bidang kehidupan umat, terutama muslimah di tingkat local, nasional, regional dan internasional; 3) Meningkatnya kesejahteraan jasmani dan rohani umat melalui kegiatan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan koperasi, kesehatan, sosial kesejahteraan, politik hukum dan hak asasi manusia. Fungsi, tujuan dan sasaran mana sangat berdekatan dengan pengakuan bahwa manusia muslimah adalah hamba Allah yang diharapkan menjadi wanita beriman, bertakwa, berakhlakul karimah memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Jika Majelis Permohonan Pemohon dikabulkan PIHAK TERKAIT sangat khawatir bahwa fungsi, tujuan dan sasaran tersebut tidak akan tercapai, dan yang terjadi kemudian adalah retaknya hubungan keluarga karena perlawanan anak-anak atas nama Hak Asasi Manusia kepada orang tua dan agamanya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, berdasarkan keyakinan, bahwa Syariat agama tidak bisa berubah. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka itu artinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui perubahan syariat (terutama untuk penganut agama Islam). Dengan alasan ini pula, PIHAK TERKAIT menyatakan keberatannya jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini. Karena kepentingan dan perlindungan terhadap hak melaksanakan perintah agama yang dan menjalankan perintah Undang-Undang, untuk selain Pemohon yang jumlahnya ratusanjuta jiwa lebih banyak akan menjadi tidak terlindungi, berbanding dengan keinginan Pemohon, karenanya mohon Majelis Hakim 610 Mahkamah Konstitusi berkenan menolak Permohonan ini dengan pertimbangan manfaat dan mudharat yang lebih banyak, dan juga jumlah kepentingan yang lebih besar diantara pilihan menolak atau menerima Permohonan Pemohon. 8. Kerugian Konstitusional Pemohon Berbanding Kerugian PIHAK TERKAIT. Bahwa Pemohon menyebutkan mengenai kerugian konstitusional Pemohon Jika Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tetap berlaku. Namun, Pemohon abai dengan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan untuk menghormati hak orang lain., yang menjadi batasan dari Hak Asasinya. Hak Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada bagian Menimbangnya poin a dan c menyebutkan: a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, hak Pemohon dibatasi oleh keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya tunduk pada ketentuan/syariatNya, harus menjamin keharmonisan lingkungannya, dan juga menjaga kewajiban dasarnya antara manusia satu sama lain, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menolak permohonan Pemohon dengan salah satu pertimbangan, akan menimbulkan ketidaktertiban, ketidakharmonisan keluarga dan masyarakat. Jika Pemohon dapat berhitung manfaat dan mudharatnya, maka kerugian terbesar ada pada Pihak yang telah menundukkan diri pada Pasal-Pasal ini dan turunannya dan Undang-Undang HAM, jumlahnya jauh lebih besar, sekitar 270 611 juta rakyat Indonesia berbanding Pemohon dan Pihak-Pihak lain yang juga pernah mengajukan Permohonan yang sama, karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan menolak Permohonan Pemohon yang hanya akan membuat kerugian Pihak lain teramat besar. 9. Permohonan Pemohon Jika Dikabulkan, Akan Mementahkan Program Kerja PIHAK TERKAIT. Pengajuan Permohonan yang dilakukan Pemohon jika dikabulkan akan berdampak secara tak langsung pada gagalnya program-program yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT selama lebih dari 60 tahun, apalagi penyebaran perwakilan dan cabang yang sudah ada pada semua provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan dengan jumlah: - 34 Provinsi - 360 Kota/Kabupaten - 2300 Kecamatan - 9600 Kelurahan/Ranting ; - Dan dengan jumlah Anggota lebih kurang 3.427.000. jiwa. Dengan alasan tersebut pula sebagai Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon tersebut menghancurkan kerja-kerja selama 60 tahun keberadaan PIHAK TERKAIT. 10. Bahwa Dalil Pemohon Bahwa Hak Konstitusinya Dilanggar Adalah Salah Besar. Secara defenitif, Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang didefenisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau 612 dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perbuatan penolakan pejabat negara untuk menjalankan perintah Undang- Undang tidak termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bahkan tugas mengeksekusi terpidana mati yang mengambil nyawa seorang terpidana, dilindungi Undang-Undang. Begitu pula jika kemudian pemuka agama atau Pegawai Pencatat Nikah menolak menikahkan Pemohon, karena hal tersebut merupakan bentuk kepatuhannya pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan turunannya. 11. Bahwa PIHAK TERKAIT meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bukti-bukti yang PIHAK TERKAIT sertakan untuk menguatkan dalil PIHAK TERKAIT. 12. Bahwa PIHAK TERKAIT juga mendukung keterangan dan permintaan/penolakan PIHAK TERKAIT Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Dengan alasan ini, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berkenan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON, karena dikabulkannya Permohonan ini akan lebih banyak menimbulkan mudharatnya, ketimbang manfaatnya. PETITUM Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan Pihak terkait diatas, PIHAK TERKAIT memohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menerima keterangan PIHAK TERKAIT; 2. Menolak Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan. [2.22] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 613 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), selanjutnya disebut UU 1/1974 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 614 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 615 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 2 “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Pasal 8 “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang memeluk agama Katolik [Bukti P-1] dan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam; 4. Bahwa menurut Pemohon, dirinya telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Menurut Pemohon, Pasal a quo telah mereduksi dan mencampuradukan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan internal warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami istri; 5. Bahwa menurut Pemohon, jika permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan 616 memulihkan hak konstitusional Pemohon dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya melangsungkan perkawinan dan kebebasan beragamanya secara simultan dalam perkawinan beda agama; Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dapat terjadi. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974, Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut Pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir Tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu 617 solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Menurut Pemohon, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (2) telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU 1/1974 bahwa tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan tolok ukur apa yang digunakan untuk mengukur larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat di antara para ahli hukum agama dan hukum negara; 5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah inkonstitusional; 6. Bahwa selain petitum tersebut, Pemohon dalam petitum alternatifnya juga memohon agar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai Pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaanya itu”; Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan 618 dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”; dan Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, 4 (empat) orang ahli yaitu Usman Hamid dan Risa Permanadeli yang masing- masing keterangannya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 24 Juni 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2022, Ade Armando dan Rocky Gerung yang keterangannya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 25 Juli 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2022, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Gerald Ginting yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 8 November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada 6 Juni 2022, kemudian dokumen fisiknya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2022, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 3 Juni 2022 dan didengar dalam persidangan pada 6 Juni 2022, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Juni 2022. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Hairunas dan Euis Nurlaelawati yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 9 November 2022; 619 [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Juni 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-MUI-1 dan bukti PT- MUI-2. Selain itu, Pihak Terkait MUI juga mengajukan 5 (lima) orang ahli, yaitu Muhammad Amin Suma dan Neng Djubaedah yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 5 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 7 September 2022, Hafid Abbas yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, M. Cholil Nafis yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, serta Atip Latipulhayat, yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait MUI juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 9 November 2022; [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1A sampai dengan bukti PT.DDII-7. Selain itu, Pihak Terkait DDII juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Maneger Nasution dan Teten Romly Qomaruddien yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2022, serta Abdul Chair Ramadhan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 28 Oktober 2022, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait DDII juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 9 November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2022; [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis 620 yang diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 11 Juli 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 dan bukti PT-10 yang diterima Mahkamah pada 13 Juli 2022. Selain itu juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022; [3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 13 Juli 2022 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 dan bukti PT-06 yang diterima Mahkamah pada 13 Juli 2022, dan juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022; [3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 14 Juli 2022 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTP-01 dan bukti PTP-12 yang diterima Mahkamah pada 14 Juli 2022, dan juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022; [3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juli 2022 dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-07, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022; [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait MUI dan Pihak Terkait DDII, keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung (PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, Perkumpulan Wanita Islam), keterangan ahli Pemohon, keterangan saksi Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan ahli Pihak Terkait MUI, keterangan ahli Pihak Terkait DDII, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait DDII, Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM 621 Indonesia, Pihak Terkait Tidak Langsung SALIMAH, Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam, sebagaimana masing-masing selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.18] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2012 dengan amar putusan antara lain menolak permohonan para Pemohon dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang 622 dimohonkan adalah pengujian Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Adapun untuk permohonan Pemohon a quo yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), namun permohonan a quo juga menguji Pasal 8 huruf f UU 1/1974. Selain itu, meskipun dasar pengujian terdapat persamaan, akan tetapi terdapat pula perbedaan pada rumusan petitum inkonstitusional bersyarat khususnya terhadap Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dengan petitum pada permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. [3.19] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon substansinya berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Untuk itu, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, terkait dengan keabsahan perkawinan sebagai berikut: “[3.12.3] ... Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat; [3.12.4] ... Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang 623 menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; [3.12.5] ... Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara;” Selain pertimbangan hukum putusan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai pencatatan perkawinan, antara lain sebagai berikut: “[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 624 dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak- hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;” Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai 625 pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggungjawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. [3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan keabsahan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, in casu larangan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama termasuk pencatatannya yang menurut Pemohon sama saja negara memaksakan warga negaranya dengan hanya memperbolehkan perkawinan seagama, padahal menikah adalah hak setiap orang. Sementara itu, di sisi lain masih menurut Pemohon tidak ada tolok ukur dan kesamaan tafsir yang digunakan untuk mengukur larangan dan kebolehan perkawinan beda agama. Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.21.1] Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara- negara di dunia, penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing. Mahkamah telah mempertimbangkan perihal kedudukan dan kekuatan mengikatnya UDHR, yang antara lain menyatakan pada pokoknya Universal Declaration of Human Rights hanya merupakan “statement of ideals” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (legal binding) secara langsung [vide Putusan Mahkamah 626 Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, hlm. 57]. Dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara UDHR dan UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family”. Diterjemahkan bahwa “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. UDHR secara tegas memberi jaminan perlindungan atas hak untuk menikah (right to marry). Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada 2 (dua) hak yang dijamin secara tegas dalam ketentuan a quo, yaitu “hak membentuk keluarga” dan “hak melanjutkan keturunan”. Adapun frasa berikutnya menunjukkan bahwa “perkawinan yang sah” merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas bahwa dalam konteks perlindungan hak untuk menikah (right to marry) terdapat perbedaan mendasar antara UDHR dengan UUD 1945. Sebagai negara hukum yang menegakkan supremasi konstitusi maka tanpa mengesampingkan hak asasi yang berlaku universal dalam UDHR, sudah seharusnya Mahkamah menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menilai hak konstitusional warga negara. Bahwa meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 meletakkan perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi hak membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi syarat tersebut bersifat wajib. Karena, tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan apabila tidak dilakukan melalui perkawinan yang sah. Dengan menggunakan kaidah hukum “sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban, hukumnya menjadi wajib (ma laa yatiimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib)”, maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. 627 [3.21.2] Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. Pertama, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah forum internum yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. Kedua, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah forum externum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 532] Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai forum eksternum di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran 628 lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, in casu larangan perkawian beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perkara a quo, Mahkamah telah pula mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait MUI dan DDII serta Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi rujukan putusan a quo, Mahkamah juga telah menghadirkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama. Organisasi yang diundang di antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaaan ajaran agama. [3.21.3] Bahwa Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan 629 kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) a quo negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing- masing agama dan kepercayaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. [3.21.4] Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pencatatan perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 huruf a sebagai berikut: Pasal 35 huruf a: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;” 630 Penjelasan Pasal 35 huruf a: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Pasal 34 UU 23/2006 menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, in casu pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara telah berperan 631 dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 [vide Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010]. [3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan secara saksama keterangan para pihak, ahli dan saksi serta mencermati fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencataan perkawinan, sehingga tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Melalui rangkaian pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.24] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. 632 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: [6.1] Alasan berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Hakim konstitusi Suhartoyo memiliki alasan tambahan yang berbeda (concurring opinion) sebagai berikut: 633 1) Dasar hukum sahnya Perkawinan dan kebebasan/kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, diatur dalam ketentuan norma, sebagai berikut: a. Pasal 1 UU 1/1974 adalah “…ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. b. Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. c. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” menunjukan bahwa Indonesia bukanlah negara penganut sekularisme. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” Ketiga dasar hukum tersebut menjadi bentuk konkrit negara didalam memaknai hakikat perkawinan dan juga negara di dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dasar hukum tersebut secara filosofi dibangun karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara plural yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, agama dan kepercayaan. Fakta bahwa terdapat pluralisme agama serta keyakinan/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat membutuhkan peran negara untuk dapat menyediakan regulasi yang adaptif serta mengakomodasi kepentingan setiap warga negara. 2) Berkaitan dengan norma yang diuji dalam perkara aquo, keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu regulasi yang sama berpotensi saling melemahkan, bahkan keberlakuannya baik secara aktual maupun potensial bertentangan. Demikian halnya tujuan secara substansial dari adanya pencatatan administrasi perkawinan adalah dalam rangka tertib administrasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap segala akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, khususnya 634 perempuan dan anak dari potensi penyalahgunaan perkawinan. Negara mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan [Vide Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010], namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas pemaknaan norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif sehingga tidak memengaruhi terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara agama atau kepercayaan masing-masing. 3) Secara normatif Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”, lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan norma tersebut dalam UU a quo, bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Selanjutnya UU aquo mengatur mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri dalam norma sebagai berikut: - Pasal 37 ayat (1): “Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”; - Pasal 37 ayat (4): “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yag bersangkutan pada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 4) Bahwa peningkatan keberagaman masyarakat Indonesia, semakin tipisnya sekat dalam menjalankan aktivitas sosial yang mengaburkan perbedaan suku agama dan ras mengakibatkan semakin meningkatnya potensi perkawinan beda agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang dihimpun Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Hal ini seolah menjawab fenomena 635 banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan penyelundupan hukum perkawinan (berdasarkan UU 1/1974) dalam konteks perkawinan beda agama melalui cara-cara yang kemudian “dapat dilegalkan” secara administrasi kependudukan, misalnya: - Melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada wilayah tempat tinggal di Indonesia; - “Manipulasi agama”, yaitu dengan cara melakukan perpindahan agama sementara dalam rangka melangsungkan perkawinan pada salah satu tata ibadah/tata cara perkawinan secara agama salah satu pasangan suami/istri dalam rangka mendapatkan Surat Kawin/ Akta Kawin. Setelah pasangan suami/istri mendapatkan Akta Salinan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu suami/istri akan kembali menganut agamanya masing- masing sebelum melangsungkan perkawinan. - Mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama sekaligus untuk pencatatan perkawinannya. Langkah ini dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. 5) Dalam konteks penegakan UU Perkawinan, fenomena perkawinan beda agama tersebut di atas seolah-olah terjadi karena ‘kurang atensinya’ negara yang tidak mengakui dan menganggap “tidak sah secara agama” terhadap perkawinan beda agama, karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi. Oleh karena itu, adanya bentuk ketidakpastian hukum demikian seyogyanya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait, melalui adanya pembangunan atau perubahan UU Perkawinan yang pada saat diterbitkan pada tahun 1974 tentu kondisi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat belum sekompleks saat ini. Terlebih, pada perubahan UU Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 hanyalah mengubah norma mengenai batas usia kawin sebagai implikasi dari putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Dengan demikian, fenomena perkawinan beda agama aquo negara perlu untuk 636 mempertimbangkan agar kiranya pada masa yang akan datang jika akan dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan dimaksud, memberikan atensi penyelesaiaan secara komprehensif, baik terkait dengan jalan keluar atas keabsahan dari hukum agama/kepercayaannya, maupun dalam hal mengakomodir akibat hukum pencatatannya. Adapun substansi perubahan dimaksud, tentunya dengan menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkawinan beda agama dan tatacara pencatatannya secara bijak pada sisi yang lain. Sebab, sejatinya saat ini yang terjadi secara faktual akibat hukum perkawinan beda agama adalah sekadar pengakuan oleh negara secara administrasi saja. 6) Persoalan perkawinan beda agama berawal dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang juga berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 8 huruf f UU 1/1974, yang dapat dikatakan merupakan pasal jantung dari keseluruhan norma yang diatur dalam UU Perkawinan, dimana ketentuan norma tersebut menjiwai serta menjadi ruh dan berkaitan erat (mendasari) penormaan pasal-pasal lain dalam UU a quo, Oleh karena itu, apabila Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk memaknai norma yang diuji dalam perkara a quo, dikhawatirkan intepretasi norma tersebut dapat memengaruhi keberlakuan norma lainnya dalam UU a quo. Disamping itu, secara substansial hal tersebut berkenaan dengan sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan pula dengan persoalan syariat agama dan kepercayaan. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa lebih tepat bagi Mahkamah untuk mengembalikan kepada pembentuk undang- undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan. Sehingga permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnnya (root cause), tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi, tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai 637 kebebasan untuk memeluk agama dan keprcayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 7) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas saya berpendapat yang sama dengan majelis hakim mayoritas untuk menolak permohonan a quo, namun seharusnya Mahkamah menambahkan perbedaan alasan (concurring opinion) saya ini dalam bagian pertimbangan hukum terhadap putusan perkara a quo. [6.2] Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama meskipun keduanya telah memiliki keinginan bersama untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Pemohon, Pasal a quo telah mereduksi dan mencampuradukkan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan forum internum warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami isteri. Selain itu, menurut Pemohon, keberadaan pasal a quo yang menetapkan sahnya perkawinan hanya berdasarkan masing-masing hukum agama dan kepercayaan menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma/makna yang oleh negara/pemerintah disalahartikan sebagai kewajiban melangsungkan perkawinan dengan yang seagama meskipun dalam pandangan agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia, masih terdapat perbedaan pendapat yang beragam mengenai keabsahan perkawinan beda agama. 2. Bahwa pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara, Pasal 2 ayat (2) menyatakan, 638 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan Pasal 8 menyebutkan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: … f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa salah satu bidang hukum yang mendapat campur tangan dan intervensi pemerintah ialah di bidang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia yang diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukan adanya keseragaman. Dalam konteks perkawinan, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda [Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1]. Ragam pendapat yang demikian telah menimbulkan ambiguitas untuk menjustifikasi keabsahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama. 4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, saya berkeyakinan bahwa persoalan perkawinan beda agama adalah sebuah persoalan yang secara nyata ada dan patut diduga terus berlangsung sampai sekarang serta di masa-masa yang akan datang. Setidaknya terdapat beberapa pola yang warga negara lakukan untuk melakukan perkawinan beda agama, yaitu 1) melakukan perkawinan di luar negeri; 2) salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya; 3) melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dimana perkawinan pertama mengikuti agama dari, misalnya, calon suaminya dan setelah itu menikah lagi (perkawinan kedua) menurut agama dari istrinya, atau sebaliknya. Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain, merupakan langkah “terobosan” sendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama. 639 5. Bahwa selain itu, terdapat upaya lain yang selama ini dilakukan oleh warga negara setelah melangsungkan perkawinan beda agama, dengan mengajukan penetapan Pengadilan Negeri yang pernah diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (meskipun telah dicabut sebagaimana dalam Pasal 66 UU Perkawinan). Beberapa putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama, antara lain, adalah sebagai berikut: a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.P/1985/PN.Jkt.Pst; b) Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama; c) Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/Pdt.P/2015/PN.Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen); d) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 29/Pdt.P/2019/PN.Gin., yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Agustino Tri Laksono (Islam) dan Angela Dewi Endah Christany (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama; e) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp., yang mengabulkan permohonan nikah beda agama yang diajukan oleh Andri Suryawan (Buddha) dan Yusnia Estianti (Islam). 6. Bahwa terhadap putusan-putusan di atas—meskipun surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 pada 30 Januari 2019 telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui—maka sulit untuk tidak menyatakan bahwa sejatinya negara (setidaknya) pernah mengakui perkawinan beda agama, meski pengakuan tersebut tidak melalui undang-undang atau peraturan lainnya. 7. Bahwa dari perspektif historis dalam proses pembentukan UU Perkawinan, dinamika pembahasan norma terkait pengaturan perkawinan beda agama adalah persoalan yang cukup sensitif dan ada kecenderungan bersikap defensif dalam menjalankan kaidah agamanya masing-masing. Nuansa ini juga 640 tergambar dalam persidangan perkara Nomor 68/PUU-XII/2014—sebagaimana telah diputus pada tanggal 18 Juni 2015—di mana dalam perkara tersebut setidaknya dari keterangan Pihak Terkait bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pendapat, yaitu: pertama, pihak yang tetap ingin mempertahankan norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; kedua, ada pihak yang ingin mencari solusi agar tidak menimbulkan kesulitan bagi warga negara dan menghindari “pemaksaan” pindah agama demi kebutuhan pencatatan sipil; ketiga, ada juga pihak yang tidak secara spesifik dalam memberikan pandangan hukumnya, namun lebih mengedepankan etika moral yang berkaitan dengan perkawinan dan kebebasan beragama. 8. Bahwa dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 terdapat 2 (dua) sikap dari Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan Ad Informandum, yaitu sikap yang ingin mempertahankan norma a quo dengan menolak permohonan Pemohon dan ada sikap yang memandang pentingnya pembaharuan hukum perkawinan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan, dengan adanya kepastian hukum bagi warga negara yang menganut agama berbeda dan menghapus praktik diskriminasi akibat perkawinan beda agama. 9. Bahwa sebelum adanya permohonan a quo, setidaknya terdapat 9 (sembilan) perkara pengujian UU Perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu perkara Nomor 12/PUU-V/2007; perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010; perkara Nomor 38/PUU-IX/2011; perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014; perkara Nomor 68/PUU-XII/2014; perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015; perkara Nomor 22/PUU- XV/2017; dan perkara Nomor 40/PUU-XVII/2019. Dari jumlah perkara dan masa berlaku UU Perkawinan menjelang setengah abad, perlu mendapat perhatian negara agar dilakukan perubahan, khususnya terkait dengan norma perkawinan beda agama, dengan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 10. Bahwa oleh karena norma a quo yang dimohonkan adalah norma yang sensitif dan defensif, serta dengan melihat pesatnya perkembangan kehidupan bermasyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dilakukan berbagai dialog, diskusi secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, agar dapat menyerap aspirasi yang lebih komprehensif dari berbagai kalangan terutama pimpinan masing-masing agama dan penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, menurut saya, sekalipun Mahkamah Konstitusi 641 menjadi pengawal konstitusi dan memberikan solusi dalam memberikan perlindungan hak-hak warga negara, namun adanya putusan dan sikap Mahkamah sebelumnya terkait norma a quo, menurut saya dalam kondisi saat ini lembaga yang tepat untuk mengatur persoalan ini adalah lembaga pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden/Pemerintah. Kedua lembaga negara tersebut memiliki perangkat dan sumber daya yang lebih banyak daripada lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, terutama perangkat dan sumber daya dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Begitu juga kemampuan dalam melakukan riset yang mendalam dengan melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan dalam menyiapkan naskah akademik. 11. Bahwa dengan adanya perangkat dan sumber daya yang lebih banyak yang dimiliki oleh lembaga pembentuk Undang-Undang, akan diperoleh informasi yang akurat untuk memutuskan apakah kebijakan larangan perkawinan beda agama tetap dipertahankan atau sebaliknya, atau juga dengan pilihan mekanisme lain di luar dua pilihan tersebut. Beberapa alternatif yang bisa diambil, misalnya, dengan membuat 4 (empat) jalur pilihan: Pertama, jalur nikah agama sebagaimana lazimnya saat ini, yaitu untuk perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam, melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil; Kedua, untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Terhadap hal ini, maka mereka diberikan dua pilihan, apakah mau mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau di kantor pencatatan sipil. Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil hanya perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan, dan petugas memberikan mereka Buku Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat di KUA) atau Akta Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat oleh kantor pencatatan sipil). Ketiga, untuk warga negara Indonesia sesama penganut kepercayaan. Terhadap hal ini, negara juga harus mencatat perkawinan mereka. Terlebih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang mengharuskan mencantumkan “penghayat kepercayaan” dalam kartu tanda penduduk, maka sudah seharusnya dalam perkawinan, mereka juga mendapatkan Buku Nikah Penghayat Kepercayaan, atau Akta Nikah Penghayat 642 Kepercayaan. Keempat, perkawinan warga negara Indonesia yang salah satunya menganut agama tertentu dengan pasangannya yang merupakan penghayat kepercayaan. Berkenaan dengan hal ini, mereka juga berhak memperoleh Buku Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan atau Akta Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan. 12. Bahwa dengan menyediakan layanan pencatatan perkawinan yang berbeda seperti ini, maka negara telah menjalankan fungsinya secara proporsional bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah subparagraf [3.13.1] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XIV/2016, hlm. 146, menyatakan bahwa: “…Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa: Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda....” 13. Bahwa dengan demikian, negara akan menjadi adil dan berlaku fair dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa negara harus hadir terhadap persoalan ini, terutama terkait dalam pencatatan perkawinan warga negara. Sebab, pencatatan atau ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pencatatan perkawinan tersebut selain untuk melindungi pasangan perkawinan beda agama/penghayat kepercayaan, juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 14. Bahwa dengan demikian, saya berpendapat yang sama dengan mayoritas hakim untuk menolak permohonan Pemohon, namun oleh karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan 643 Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal a quo yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara, sehingga norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebaiknya menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Dan, saya kira itulah maksud dari para pendiri bangsa dulu, sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu “…suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia….” *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan dan Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait MUI dan DDII dan/atau kuasa hukum. KETUA, ttd. Anwar Usman 644 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari