24/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 24/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Calvin Bambang Hartono Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Perumahan Delta Sari Indah Blok AN Nomor 108 Kecamatan. Waru, Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Mei 2021 memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.M., Suratno, SH., Achemat Yunus, S.H., M.H., Arief Budiman, S.H., M.Kn., dan Thisma Artara Suzenna Putra, S.H., MH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Agoes Soeseno & Rekan, beralamat di Sadang Timur Nomor 28 RT 07 RW 02, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Mahkamah Agung; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI); 2 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI); Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 21 Mei 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 13/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 Juni 2020 dengan Nomor 24/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juni 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 3 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah sala satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)” Juncto Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan “objek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil”, maupun ayat (4) menyatakan “pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Uji Materi ini mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menurut Pemohon merupakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional); 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 6 (satu sampai dengan enam) tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 3. Bahwa Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji/materi uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" bukti Pemohon diberikan tanda P-1; 4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor ll/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut : a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ruang 5 sempit bahkan mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional, bukti Pemohon diberikan tanda P-2. 6. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Tanah dan Bangunan dengan: a. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih atas nama Calvin Bambang Hartono, seluas 315 M2 yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya; dan b. Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M2 dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M2 atas nama Tjandra Liman, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. 7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, salah satu debitur Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) dengan mendapatkan kredit/pinjaman dengan Jaminan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tersebut di atas, di mana kredit/pinjaman Pemohon dimaksud telah diikat dengan akta Perjanjian Kredit, bukti Pemohon diberikan tanda P-3; 8. Bahwa, atas kredit/pinjaman yang diikat dengan akta Perjanjian Kredit oleh Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk), namun adanya objek Jaminan sampai saat ini belum adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas pemberian kredit/pinjaman dimaksud, bukti Pemohon diberikan tanda P-4; 9. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; 10. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; 6 11. Bahwa Pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk diberlakukan adil dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini; 2. Bahwa perkara Pemohon awalnya dimulai adanya indikasi kuat campur tangan Pejabat Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) yang menyarankan bahkan menyuruh Pemohon untuk melakukan Jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu bagi Pemohon terhadap objek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit/pinjaman, meskipun kredit/pinjaman masih atas nama Pemohon; 3. Bahwa berkaitan dengan angka 2 (dua) diatas akhirnya Pemohon mempercayai saran dan suruhan Pejabat Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) karena yang memberikan fasilitas kredit/pinjaman, akhirnya Pemohon melakukan perbuatan hukum dengan Saudara Stefanus Sulayman Pembeli untuk melakukan Jual beli atas objek sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, namun tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Stefanus Sulayman selaku Pembeli Objek; 4. Bahwa Saudara Stefanus Sulayman selaku Pembeli yang belum melakukan pembayaran lunas telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan (Pagar, Kusen Pintu dan Jendela dll) maupun merobohkan sebagaian tembok diatas Tanah dan Bangunan Objek Jual Beli sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut diatas, bukti Pemohon diberikan tanda P-5.A dan P-5.B; 5. Bahwa atas perbuatan hukum Saudara Stefanus Sulayman dan Pejabat Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon melakukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., dan Perkara Nomor 938/ Pdt.G/2017/PN.Sby maupun Perkara Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby.; 6. Bahwa atas Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 938/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya putusan, bukti Pemohon 7 diberikan tanda P-6, dan adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor: 65/Pdt/2019/PT.Sby; 7. Bahwa terkait dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya masih dalam proses yang dibuktikan dengan Surat Nomor: 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah adanya Putusan yang pada intinya “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, sehingga Pemohon mengajukan Gugatan lagi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 536/Pdt.G/2018/PN.Sby.; 8. Bahwa Perkara Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., telah adanya putusan pada tanggal 29 Januari 2019 yang mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, bukti Pemohon diberikan tanda P-7, dan adanya upaya hukum banding dengan Perkara Nomor: 410/Pdt/2019/PT.Sby; 9. Bahwa tanggal 15 April 2019 adanya Putusan Nomor : 65/Pdt/2019/PT.SBY., yang menguatklan Putusan Nomor: 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., sehingga Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 dengan adanya Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby Juncto Nomor: 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., Juncto Nomor: 65/Pdt/2019/PT.SBY., tidak adanya surat pengiriman berkas perkara kasasinya dari Pengadilan Negeri Surabaya maupun pemberitahuan dari Mahkamah Agung Repbulik Indonesia, bukti Pemohon diberikan tanda P-8; 10. Bahwa Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN, Tbk) selaku Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 mengajukan Gugatan Wanprestasi dengan Nomor: 652/Pdt.G/2019/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Tergugat adalah Pemohon dan istri Pemohon, bukti Pemohon diberikan tanda P-9, namun pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melakukan pencabutan Gugatan, bukti Pemohon diberikan tanda P-10; 11. Bahwa terkait dengan proses hukum Perkara Nomor: 410/Pdt/2019/PT.Sby., Juncto Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., masih dalam proses upaya hukum Kasasi, bukti Pemohon diberikan tanda P-11, P-12, P-16,; 12. Bahwa Bank Swasta di Indonesia (PT. BANK BUKOPIN Tbk) selaku Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit dengan Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga.Sby., dengan Termohon Pailit adalah Pemohon yang masih dalam proses upaya hukum PK, bukti Pemohon diberikan tanda P-13 s.d. P-15, P-17 s.d P-22; 8 13. Bahwa Kurator melaksanakan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor: 688K/ Pdt.Sus-Pailit/2020 Juncto Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga. Sby, dan adanya jadual rapat kreditor dan keberatan pemohon, bukti Pemohon diberikan tanda P-23, s.d. P-31; 14. Bahwa Pemohon mendapat informasi dari berita media sosial/surat kabar online tingkat nasional maupun daerah dengan adanya dokumentasi foto pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di depan objek tanah dan bangunan di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang dimuat dalam surat kabar online Penatimur.com tanggal 4 Juli 2020, bukti Pemohon diberikan tanda P-32 dan P-33; 15. Bahwa hubungan hukum antara proses perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas dengan perkara Pailit adalah pada Objek Kepailitan yang terletak di Jl. Saronojiwo III, Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya yang pernah adanya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 antara Termohon Pailit dengan Saudara Stefanus Sulayman pada tanggal 27 Januari 2017 yang masuk dalam bukti baru/Novum Upaya Hukum Peninjuan Kembali Perkara Kepailitan, bukti Pemohon diberikan tanda P-34 s.d. P-37; 16. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan untuk adanya pemisahan objek pailit dengan objek di luar pailit dalam pemberesan dan pengurusan objek milik Pemohon, namun demikian hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kurator; 17. Bahwa Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur aspek-aspek yang bersinggungan dengan kepentingan publik, salah satunya utang pajak, yang menempatkan negara sebagai kreditor preferen. Aspek kepentingan publik lain yang diatur dalam proses kepailitan adalah sita pidana atas bagian dari harta pailit debitor, dari sinilah adanya irisan antara ranah privat dan ranah publik bersinggungan; 18. Bahwa dilaksanakannya sita umum adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor. Pertama, untuk menghindari adanya perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit. Kedua, untuk menghentikan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditor terhadap harta debitor pailit. Oleh karena itu, sita umum terhadap harta debitor lahir sejak putusan pailit diucapkan, dan sejak saat itu pula debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya; 9 19. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak; 20. Bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa telah mengesampingkan kedudukan sita umum, hal ini menurut pendapat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Rudy Heryantor Adi Nugroho, mengatakan dalam pelaksanaan tugas, pihaknya jelas berpedoman pada KUHAP, khususnya Pasal 39. Pasal a quo menyebutkan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana di Pengadilan; 21. Bahwa pendapat Guru Besar Hukum Pidana FH UGM Eddy OS Hiariej mengatakan Mendudukan persoalan kembali pada aspek filosofis dilakukannya sita dalam konteks pidana maupun kepailitan menjadi diperlukan, memang kedudukan sita pidana lebih didahulukan ketimbang sita umum, mengingat karakter pidana yang merupakan hukum publik memiliki kedudukan yang lebih tinggi ketimbang hukum privat; 22. Bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman menggarisbawahi bahwa terkait sita pidana terhadap aset kepailitan, kreditor pemerintah tetap harus didahulukan pelunasan piutangnya daripada kreditor perseorangan, seperti kasus-kasus korupsi yang di dalamnya memang terdapat unsur kerugian negara; 23. Bahwa mengenai konstitusional bersyarat menurut Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008 pada hal. 179 “menjelaskan bahwa jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat 10 konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi. 24. Bahwa Pemohon telah merasa sirna dan hilang harapan, sia-sia dan musnah perjuangan untuk mendapatkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun Pemohon berupaya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2021 dengan disertai Novum/bukti baru terhadap Putusan Kasasi Pailit Nomor: 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020; 25. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas dan adanya proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor: 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Kurator dan didampingi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pemohon merasa Hak konstitusional hilang seketika dan tidak diberlakukan adil, maupun tidak mendapatkan kepastian hukum dan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang berproses di Mahkamah Agung; 26. Bahwa dengan pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor: 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Juncto Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga.Sby., dan juga masih adanya proses perkara Perdata yang subjek dan objeknya sama maupun diluar Subjek dan Objek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 27. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan penafsiran dan penegasan serta memberikan batasan yang memberikan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dalam permohonan ini. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frase "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan 11 sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan Subyek dan Objek yang sama, dan/atau apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum Berkekuatan Hukum Tetap karena masih dalam proses upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali dengan Subjek dan Objeknya sama maupun diluar Subyek dan Objek Perkara Kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 31 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 43 Tanggal 19 Oktober 2015 antara PT. Bank Bukopin Tbk dengan Bapak Calvin Bambang Hartono; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 50 Tanggal 19 Oktober 2015 antara PT. Bank Bukopin Tbk dengan Bapak Calvin Bambang Hartono; 5. Bukti P-5.A : Fotokopi Dokumentasi Foto Kondisi Objek terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya yang dikuasai dan ditempati orang suruhannya Stefanus Sulayman; Bukti P-5.B : Fotokopi Dokumentasi Foto Kondisi Objek terletak di yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya yang dikuasai dan ditempati orang suruhannya Stefanus Sulayman. 12 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 938/Pdt.G/2017/ PN.Sby., tanggal 3 Mei 2018; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor: 536/Pdt.G/2019/ PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor 81/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby Jo Nomor: 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor: 65/Pdt/2019/ PT.SBY.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Gugatan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi dengan Nomor: 652/Pdt.G/2019/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat (PT. Bank Bukopin Tbk), Tergugat Calvin Bambang Hartono; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Informasi detail Perkara adanya Pencabutan Gugatan Wanprestasi pada tanggal 14 November 2019 dengan Nomor: 652/Pdt.G/2019/PN.Sby., Pengadilan Negeri Surabaya; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 410/Pdt/2019/PT.Sby., tanggal 16 September 2019 Jo Putusan Perkara Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 29 Januari 2019; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi tanggal 27 November 2019 dengan Nomor: 189/Akta.Pdt/Kasasi/2019/PT.Sby Jo Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby Jo Nomor: 410/Pdt/2019/ PT.Sby.; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 25/ Pdt.Sus.Pailit/2019/PN. Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor: W14.U1/648/HK.03/1/2020, perihal Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi Nomor Akta 1/Akta.Kasasi/Kepailitan/ 2020/PN. Niaga.Sby. Jo Nomor 25/Pdt.Sus.Pailit/ 2019/ PN.Niaga.Sby.; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2020 dengan Nomor: W.14.U1.G.814/HK.02.2/4/2020, perihal Pengiriman Berkas Perkara Kasasi, Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020.; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2020 dengan Nomor: W.14.U1.14466/HK.02/9/ 2020, perihal : pemeriksaan berkas kasasi perkara Perdata Nomor: 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor: 410/Pdt/2019/PT.SBY.; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari Mahkamah Agung R.I., Nomor 234/Pts.Pailit/XI/688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 24 November 2020 perihal pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi; 13 18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Perkara Nomor: 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 14 Juli 2020 atas upaya hukum kasasi Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/ 2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020; 19. Bukti P-19 : Fotokopi surat Nomor W14/U1338/Hk.03.1.2021. bertanggal 2 Februari 2022 [sic!], perihal Relaas Panggilan PK (Novum); 20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Sumpah tanggal 09 Pebruari 2021 dengan Nomor: 1/Akta PK/Pailit/2021/PN.Niaga Sby Jo Nomor: 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 Jo Nomor: 25/ Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga Sby.; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor: W.14.U1.314.HK.03.3.2021, perihal : Relaas Penyerahan Risalah Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 1/Akta PK/Pailit/2021/PN.Niaga.Surabaya Jo Perkara No. 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo Perkara Nomor : 25/ Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby.; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penjelasan Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Kepailitan Nomor : 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN- Niaga.Sby., Tanggal 09 Januari 2020., Jo Putusan Nomor : 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kurator tanggal 7 April 2021 dengan Nomor: 003/PAILIT-CBH/IV/2021, perihal : Pemberitahuan Putusan Pernyataan Pailit, Undangan Rapat dan Permintaan Dokumen Asli; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 14 April 2021, Perihal: Keberatan pengurusan dan pemberesan kepailitan atas nama Calvin Bambang Hartono sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 688K/Pdt.Sus- Pailit/2020., tanggal 14 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020 yang ditujukan kepada 1. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim Pengawas dan 2. Kurator; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Kurator tanggal 16 April 2021 dengan Nomor: 010/Pailit-CBH/IV/2021, Perihal Undangan Rapat Pra Pencocokan Piutang yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 17 April 2021 Perihal: Penjelasan Ke-2 (dua) Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Kepailitan Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., Tanggal 09 Januari 14 2020., Jo Putusan Nomor: 688 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Tanggal 14 Juli 2020, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kurator tanggal 19 April 2021 dengan Nomor: 014/Pailit-CBH/IV/2021, perihal Tanggapan atas Surat Perihal Keberatan Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan atas nama Calvin Bambang Hartono; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemohon tanggal 20 April 2021 Perihal: Keberatan Ke-2 (dua) pengurusan dan pemberesan kepailitan atas nama Calvin Bambang Hartono sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020., tanggal 14 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Januari 2020, yang ditujukan kepada 1. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim Pengawas dan 2. Kurator; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Kurator tanggal 23 April 2021 dengan Nomor: 018/Pailit-CBH/IV/2021, Perihal Undangan Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak, yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 April 2021 dengan Nomor: W14.U1.G.713/HK.03/4/2021, perihal Pengiriman berkas Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 1/Akta PK/PAILIT/ 2021/PN.Niaga SBY Jo Nomor: 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 Jo Nomor: 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Sby.; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemohon pada tanggal 24 April 2021 perihal permohonan penundaan Rapat pencocokan Tagihan Kreditor dan Sekaligus Bantahan Termohon pailit atas Klaim Kreditor PT. Bank Bukopin Tbk., dan Kreditor Saudara Stefanus Sulayman yang ditujukan kepada Kurator; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita media sosial/surat kabar online Penatimur.com dengan Judul “Kejati Sita Apartemen, Ruko, Rumah dan Mobil Tersangka Kredit Macet Bank NTT”; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita media sosial/surat kabar online Pos Kupang.com dengan Judul “Sulayman Bersaudara divonis 18 dan 12 tahun Penjara, ini tanggapan Penasehat Hukum”, terbitan Sabtu tanggal 5 Desember 2020; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 55 tanggal 27 Januari 2017 antara Termohon Pailit dengan Saudara Stefanus Sulayman yang masuk dalam bukti baru (Novum) Upaya Hukum Peninjuan Kembali Perkara Kepailitan; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor: W14.U1.7362/HK/03/5/2021, perihal Informasi Proses 15 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 25/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN-Niaga.Sby., yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tertanggal 2 Juli 2020; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor E0007/KA-AS/V-2021, tanggal 12 Mei 2021 perihal: Permohonan Penjelasan Tertulis Kebenaran Atas Penyitaan Objek Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M2 dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M2 atas nama Tjandra Liman, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dalam Berita Acara Penyitaan Jaksa Terkait dengan Perkara Tindak Pidana Saudara Stefanus Sulayman; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prinsipal Pemohon Calvin Bambang Hartono, Alamat Perumahan Delta Sari Indah Blok AN Nomor 108 Kecamatan. Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan NIK 3525162806750002. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 dan menyerahkan keterangan tertulis pada 1 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Terhadap dalil Pemohon Perkara 23, DPR menerangkan bahwa sesuai dengan dalil Pemohon terhadap perkara konkret yang saat ini dihadapi telah ada putusan perkara kepailitan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang artinya telah ada kepastian hukum dalam perkara kepailitan a quo. Selanjutnya untuk pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan tersebut, maka setiap bagian dari kekayaan debitur harus diletakkan dalam keadaan demikian sebagaimana diatur dalam Pasal a quo, tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, dimana sebagai itikad baik dari 16 debitor dan juga sebagai jaminan bagi kreditor atas pemenuhan hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit yang mereka sepakati. Selain itu, Pemohon juga telah melakukan upaya hukum terhadap perkara kepailitan yang dihadapinya sampai dengan adanya putusan kasasi pailit, artinya hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah melaksanakan dan mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tidak ada lagi hak konstitusional Pemohon yang tidak terpenuhi. Adapun perkara konkret yang didalilkan Pemohon sehingga menyebabkan hak Pemohon menjadi terganggu, bukanlah merupakan masalah konstitusionalitas norma, melainkan permasalahan implementasi norma. Sehingga perkara konkret yang didalilkan Pemohon tidak dapat serta merta menyebabkan ketentuan Pasal a quo menjadi inkonstitusional. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada intinya ketentuan Pasal a quo memberikan ruang sempit bahkan mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya, DPR menerangkan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam perkara ini tidak ada hak konstitusional Pemohon yang tidak terpenuhi. Sebagaimana pula yang sudah Pemohon uraikan dalam Permohonan a quo bahwa Pemohon telah menjalani proses pengadilan untuk mempertahankan haknya sampai dengan putusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keberlakuan ketentuan Pasal a quo juga tidak menghalangi Pemohon untuk melakukan upaya hukum terhadap perkara kepailitan yang dihadapinya sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal a quo memberikan ruang sempit bahkan mematikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal a quo. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa terkait Pasal a quo, pada dasarnya Pemohon tidak menguraikan secara jelas, spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, kerugian hak dan/atau kewenangan 17 konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal a quo. Pemohon hanya menguraikan kronologi upaya-upaya hukum yang telah dilakukannya dan perkara kepailitan yang dialaminya. Hal tersebut tidak menggambarkan sama sekali kerugian konstitusional bahkan yang bersifat spesifik yang dialaminya yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal a quo. Bahwa proses pemailitan seseorang atau badan hukum berdasarkan ketentuan UU 37/2004 tidak sesederhana sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan UU 37/2004 telah mengatur proses pembuktian dan pemeriksaan yang komprehensif. Bahwa proses hukum dalam perkara kepailitan tersebut semuanya telah dilalui oleh Pemohon dan Pemohon telah memperoleh kesempatan untuk mempertahankan haknya. Jika putusan atas kepailitan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap tidak sesuai dengan keinginan Pemohon, maka hal tersebut tidaklah relevan dengan anggapan Pemohon dalam permohonan a quo yang menganggap ketentuan Pasal a quo inkonstitusional. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 di atas, para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo secara tidak relevan, karenanya para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian hak dan/kewenangan konstitusional para Pemohon. Sebaliknya, berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan bagi para Pemohon. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada para 18 Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kepentingan hukum Para Pemohon, DPR memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selain itu, para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok perkara karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/ PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang 19 diatur dalam UU 37/2004 (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348). Atas dasar inilah maka UU 37/2004 dibentuk sebagai produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. 2. Bahwa kepailitan sebagai bagian dalam hukum keperdataan dalam penyelesaian utang-piutang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha baik badan hukum ataupun perorangan untuk keluar dari permasalahan kesulitan keuangan (exit from financial distress) baik dalam kegiatan usaha maupun keuangan orang perorangan pada umumnya. 3. Pengaturan norma dalam UU 37/2004 didasarkan pada beberapa asas, yaitu antara lain: a. Asas Keseimbangan UU 37/2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. b. Asas Kelangsungan Usaha Dalam UU 37/2004 terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. c. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang- wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya. d. Asas Integrasi Asas integrasi dalam UU 37/2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 4. Bahwa terdapat faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: Pertama, untuk menghindari 20 perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. 5. Bahwa PKPU adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada Debitor yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada Kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturisasikannya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor. Dengan adanya PKPU akan memberikan waktu kepada Debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang dan membuka peluang bagi Debitor untuk dapat melunasi utang. Dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang, maka Debitor dapat melakukan rekomposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang saham) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya. Hal ini berarti bahwa PKPU merupakan solusi yang baik bagi Debitor, karena dengan demikian Debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, dan Debitor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya guna melunasi utang. 6. Bahwa prosedur PKPU telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Bab III UU PKPU mulai dari pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU, prosedur permohonan PKPU, penetapan PKPU Sementara, penetapan PKPU Tetap, pembayaran utang, rencana perdamaian, penetapan status Pailit apabila rencana perdamaian ditolak, dan upaya hukum. Dengan diberikannya pengaturan detail dan rinci tersebut maka dapat dipastikan bahwa UU 37/2004 21 mampu memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa sesungguhnya perkara uji materiil yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara yang dilatarbelakangi perkara-perkara konkret yang dialami Pemohon. Hal tersebut tidak dapat serta merta menjadikan ketentuan Pasal a quo menjadi inkonstitusional, sebab perkara konkret pada intinya merupakan perkara implementasi dari suatu norma dan bukan perkara inkonstitusional suatu norma. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 37/2004, Kepailitan merupakan “sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang Debitor, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara Debitor dengan para Kreditornya. Ricardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang mengimpit Debitor apabila sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para Kreditor. Sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh Debitor dan dimungkinkan dilakukannya pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition for self bankruptcy) atau apabila Debitor dikemudian hari tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (involuntary petition for self bankruptcy) permohonan pailit diajukan oleh Kreditornya. Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. 3. Bahwa berdasarkan pandangan hukum, kedudukan sita umum (beslag) kepailitan lebih tinggi dari kedudukan sita lain atau pelaksanaan eksekutorial di bawah badan peradilan lainnya. Hukum melarang adanya sita rangkap pada satu objek sita, dan pelaksanaan sita dalam putusan pailit bertujuan untuk menambah nilai boedel pailit dan melindungi kreditor-kreditor lainnya, sehingga sangat beralasan bahwa penghentian penetapan melalui badan peradilan lain selama proses kepailitan dilaksanakan adalah berdasar dan konstitusional. 22 Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 mengandung unsur asas putusan pailit uitvoerbaar bij voorraad, yaitu putusan pailit dijalankan dahulu meskipun terdapat perlawanan atau banding. Pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagai pelaksanaan asas peradilan yang bersifat cepat dan biaya ringan serta secara hukum dalam rangka untuk melindungi kreditor dari sikap debitor yang tidak benar atau dapat merugikan kreditor. 4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 telah sesuai dengan salah satu prinsip kepailitan, yaitu sebagai suatu collective preceedings, yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap semua kepentingan kreditor sebagai satu kesatuan terhadap tindakan individual dari salah satu di antara mereka. Hal ini termasuk pencegahan kreditor untuk memulai tindakan penagihan selama sebagian atau seluruh periode pengurusan dan likuidasi dan juga menunda tindakan-tindakan yang telah berjalan terhadap debitor. Ketentuan Pasal a quo justru memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi kreditor secara kolektif dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. 5. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 dimaknai sebagai pelaksanaan tiga unsur penegakan hukum yaitu, keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Hukum kepailitan mendahului pelaksanaan penetapan lainnya, dilihat dari keadilan maka hak kreditor terpenuhi dan tidak terdapat pelanggaran hak lagi antara keduanya, dilihat dari segi kepastian hukum keberadaan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang bersifat lex specialis mendahulukan segala peraturan yang bersifat umum karena sifatnya yang spesifik sehingga memberikan kepastian hukum. Di samping itu, dengan diaturnya substansi Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 dari segi kemanfaatan, masalah utang piutang dapat terselesaikan secepatnya dan seadil-adilnya sehingga perekonomian baik dalam skala kecil maupun besar dan berdampak sistemik (sistematiccaly effect) tidak akan terganggu. 6. Bahwa norma Pasal a quo mengatur mengenai dampak dari suatu putusan pernyataan pailit. Sebagaimana diketahui bahwa suatu putusan pernyataan pailit merupakan putusan dari suatu pengadilan niaga, di mana untuk sampai pada suatu putusan tersebut, tentu telah dilakukan proses pemeriksaan sebagaimana hukum acara pemeriksaan kepailitan yang dilakukan dengan 23 saksama yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, setiap orang yang memiliki perkara kepailitan ditempatkan pada kedudukan yang sama, melalui proses peradilan untuk kemudian mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dengan adanya putusan tersebut maka para pihak yang berperkara dalam perkara kepailitan mendapatkan kepastian hukum. Hal demikian ini tentunya juga sudah dilalui oleh Pemohon, terbukti dengan adanya Putusan Kasasi Pailit Nomor 688K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon. 7. Bahwa pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Bahwa dengan adanya putusan pailit, maka terbukti adanya fakta utang yang telah jatuh waktu/tempo dan tidak dibayar oleh debitor, yang dalam hal ini adalah Pemohon (debitor berada dalam keadaan berhenti membayar) dan dalam perkara kepailitan Pemohon disebabkan adanya permohonan pailit dari kreditor, salah satunya PT. Bank Bukopin, Tbk. 8. Putusan pailit tentu memiliki konsekuensi, yaitu mengakibatkan debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan. Adapun hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator. Hal demikian dikarenakan dengan dinyatakan pailit, maka debitor dipandang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya (Pasal 24 ayat (1) juncto Penjelasan UU 37/2004). 9. Bahwa akibat dari putusan pernyataan pailit juga membawa konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal a quo. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan bagi para pihak, baik debitor maupun kreditor, dalam rangka pemenuhan hak dan kewajibannya sebagaimana yang mereka sepakati dan nyatakan dalam perjanjian hutang piutang, yaitu debitor membayar hutangnya kepada kreditor dan kreditor menerima piutangnya dari debitor. 10. Dengan adanya putusan pailit dan meletakkan keadaan sebagaimana dalam Pasal a quo, maka menghindari kecurangan-kecurangan atau kesewenangan atau perbuatan yang merugikan lainnya yang mungkin terjadi, baik dari sisi debitor maupun kreditor, dan berfokus pada penyelesaian perkara utang piutang yang melibatkan keduanya. Sebagaimana pula dikatakan oleh beberapa ahli, 24 seperti Levinthal, bahwa tujuan kepailitan di antaranya untuk mencegah agar debitor yang insolven (tidak mampu membayar) tidak merugikan kepentingan kreditor, memberikan pelindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dan mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditornya (Louis E. Levinthal, “The Early History of Bankruptcy Law”, dalam Jordan et al., Bankruptcy, dikutip dari buku Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Mamahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 4). 11. Begitu pula Zainal Asikin yang mengatakan bahwa tujuan kepailitan dalam UU 37/2004 di antaranya mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditor, melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka, memberikan kesempatan pada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang debitor, dan memberikan perlindungan pada debitor yang beritikad baik dengan cara pembebasan utang (Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Pustaka Reca Cipta, Bandung, 2013, hal.13). 12. Selain itu, dengan diletakkannya kondisi yang demikian ini, justru membantu debitor yang dalam hal ini adalah Pemohon, untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya dan juga perkara konkret lain Pemohon, yang berkaitan dengan harta benda yang menjadi jaminan dari utang piutang tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas tergambar bahwa tujuan diundangkannya UU 37/2004 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Kreditor secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. 13. Alasan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi meniadakan makna putusan pernyataan pailit terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan apabila ada sengketa perdata dengan subjek atau objek yang sama dengan subjek atau objek kepailitan, baik yang masih berjalan maupun dalam tahap upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap) justru bertentangan dengan tujuan negara hukum. Sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan publik hanya demi kepentingan individu, karena hal tersebut justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka 25 pelaksanaan sita perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita. 14. Berdasarkan persoalan atau perkara-perkara konkret Pemohon yang diuraikan dalam perbaikan permohonannya, DPR menilai bahwa Pemohon telah memperoleh haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa norma Pasal a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, justru sebaliknya norma tersebut sudah memberikan jaminan, kedudukan yang sama, keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. 15. Bahwa hal tersebut terbukti dengan dapat dilakukannya berbagai upaya hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara konkret tersebut dengan mengajukannya ke pengadilan bahkan hingga tingkat kasasi. Artinya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah didapatkan melalui proses pemeriksaan di peradilan hingga putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tentunya, putusan pengadilan akan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan hakim atas dasar pemeriksaan tersebut. Hasilnya akan memberikan putusan yang membuat Pemohon merasa adil atau tidak, itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif atau individual, sebagaimana dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, dimana adil menurut orang yang satu belum tentu adil menurut orang yang lain. Bahwa dalam menegakkan hukum tidak bisa hanya memperhatikan keadilan semata, namun juga harus memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiganya harus diperhatikan secara proporsional (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995, hal. 140-141). 16. Bahwa dalam hal masih terdapat gugatan terkait perjanjian timbal balik atau perjanjian penyerahan barang, pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditur konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU 37/2004. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran ganti rugi maka dapat diajukan bantahan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 37/2004 (renvoi procedure). Dalam bantahan tersebut Hakim Pengawas dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Sedangkan jika ada hak pihak ketiga yang masuk 26 ke dalam sita umum (sebagaimana didalilkan Pemohon), maka terdapat mekanisme untuk mengajukan gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 37 Tahun 2004. 17. Kemudian, terkait dengan permasalahan-permasalahan prosedur di dalam proses pengajuan, persidangan atau pembuktian yang dirasa oleh Pemohon melanggar ketentuan UU 37/2004, Pemohon dapat menggunakan mekanisme pengajuan laporan pada pengawasan internal dan eksternal pengadilan (Komisi Yudisial). Selain itu, jika Pemohon merasa ada dugaan perbuatan pidana dalam proses penjaminan aset Pemohon berupa tanah milik Pemohon, maka Pemohon dapat melaporkan kepada kepolisian untuk melakukan proses penyidikan dugaan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum diakibatkan oleh keberlakuan ketentuan Pasal a quo, karena sesungguhnya persoalan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan pada persoalan implementasi. 18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap persoalan yang dialami Pemohon yang sesungguhnya, yaitu adanya perkara pailit yang dihadapi Pemohon sampai dengan kasasi sehingga Pemohon sudah dinyatakan pailit namun Pemohon merasa ada ketidakadilan dan pelanggaran dalam proses peradilan, menurut DPR hal tersebut merupakan permasalahan implementasi dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma ketentuan Pasal a quo, sehingga bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat dilakukan upaya hukum oleh Pemohon sehingga permasalahan tersebut tidak beralasan menurut hukum dijadikan dasar pengujian ketentuan Pasal a quo. Permasalahan implementasi norma tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020, tertanggal 14 Januari 2021. 19. Kemudian, terhadap dalil Pemohon yang meminta ketentuan Pasal a quo inkonstitusional bersyarat kepada Mahkamah Konstitusi, DPR memberikan pandangan dengan merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, 27 Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang- undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa: “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang- undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma: www.hukumonline.com). Dengan demikian MK sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum inkonstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon. KETERANGAN TAMBAHAN DPR 1. Terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H. terkait upaya hukum terhadap putusan pailit melalui jalur PKPU, DPR memberikan keterangan bahwa PKPU merupakan lembaga perdamaian yang telah dipertimbangkan memiliki rangkaian tahapan dengan waktu yang cukup untuk kreditor dan debitor mencapai perdamaian di antara mereka. Dalam hal debitor dinyatakan pailit yang berasal dari PKPU, sejatinya debitor memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Terkait dengan tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU telah diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.14] Dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara 28 kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.A., DPR memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan kebutuhan dunia usaha akan pengaturan penyelesaian sengketa melalui UU 37/2004, DPR menerangkan: 1) Bahwa berdasarkan Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Kepailitan dan PKPU pada tahun 2002 yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 8 Mei 2002 menyatakan: a) bahwa penyusunan RUU tersebut pada dasarnya merupakan pengintegrasian antara materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissement-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblaad 1906:348) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan beberapa materi baru yang sangat dibutuhkan guna menampung kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 disusun karena adanya kebutuhan yang besar dan bersifat mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian masalah utang- piutang yang cepat, adil, terbuka, dan efektif, guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional terutama akibat dari krisis keuangan dan moneter sejak pertengahan tahun 1997. b) bahwa salah satu materi atau substansi baru dalam RUU tentang Kepailitan dan PKPU adalah dengan menambahkan pihak yang berhak mengajukan 29 permohonan pailit dan PKPU, yang tadinya permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor menjadi dapat pula diajukan oleh kreditor. Namun berdasarkan Keterangan Pemerintah ketika menyampaikan RUU dan dinamika dalam rapat-rapat pembahasan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan diberikannya kesempatan kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. 2) Bahwa UU 37/2004 merupakan salah satu produk hukum nasional yang dibentuk sebagai jawaban atas perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha pada saat pembentukannya, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, dan telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. 3) Bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) prinsip penyelesaian utang piutang yaitu: a) Bahwa semua kekayaan Debitor yang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sedang dimiliki atau yang akan dimiliki di kemudian hari terikat kepada penyelesaian utang (Pasal 1311 KUHPerdata); b) Harta tersebut sebagai jaminan yang hasilnya harus dibagikan secara proporsional kepada para Kreditor, kecuali Kreditor yang memiliki hak istimewa. 4) Bahwa berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa bisnis diatas maka UU 37/2004 memberikan jawaban pola penyelesaian utang piutang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui Kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pola-pola penyelesaian tersebut merupakan pola yang dianggap paling efektif dan sifatnya terbuka untuk para pihak yang bersengketa, serta saling menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak Debitor maupun pihak Kreditor. 5) Bahwa PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait 30 dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang di antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. 6) Bahwa dengan adanya PKPU justru telah memberikan ruang dan waktu kepada Debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang dan membuka peluang bagi Debitor untuk dapat melunasi utang. Dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang, maka Debitor dapat melakukan rekomposisi (dengan mengubah susunan/ anggota pemegang saham) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang- utangnya. Hal ini berarti bahwa PKPU merupakan solusi yang baik bagi Debitor, karena dengan demikian Debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, dan Debitor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya guna melunasi utang. 7) Bahwa dengan telah diberikan ruang dan waktu kepada Debitor tersebut melalui PKPU maka terhadap Putusan PKPU tidak dibuka lagi upaya hukum apapun mengingat proses dari PKPU itu sendiri telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. b. Bahwa terkait dengan relevansi uitvoerbaar bij voorraad dengan UU 37/2004, DPR menerangkan: 1) Uitvoerbaar bij voorraad yang disebut juga putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta, artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal yang sedemikian ini juga terdapat dalam UU 37/2004, yaitu pada: • Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan 31 tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.” • Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” 2) Berdasarkan hal tersebut, maka daya “serta merta” atau uitvoerbaar bij voorraad juga terkandung dalam putusan Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan oleh UU 37/2004. Artinya, sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh Kurator, sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. (Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Mamahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018, hal. 266). RISALAH PEMBAHASAN PASAL-PASAL A QUO UU 37/2004 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR menjelaskan risalah pembahasan pasal-pasal a quo UU 37/2004 yang terkait dengan Permohonan a quo: 1. Bahwa telah disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 mengenai mekanisme upaya hukum peninjauan kembali untuk diatur dalam UU 37/2004 (vide risalah Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 hlm 263-264) Pemerintah: Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004: “Kemudian mengenai permohonan peninjauan kembali. Jadi kriteria permohonan peninjauan Kembali dipertegas dengan tegas sebagai berikut, A. apabila terdapat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tapi belum ditemukan. B. Diajukan apabila terdapat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Jadi kita mempersempit kewenangan peninjauan kembali. Ini supaya eksekusi terhadap putusan final oleh MA dapat dilaksanakan lebih cepat pada yang praktek selama ini. Kemudian ketentuan lain mengenai hukum acara yang 32 digunakan dalam kepailitan yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, kecuali ditentukan lain dalam RUU ini.” 2. Bahwa terdapat masukan dari masyarakat mengenai urgensi pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI pada hari Senin 31 Mei 2004 (vide risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI Senin 31 Mei 2004 hlm 278) Suwandi Tim dari Asosiasi Advokat Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI 31 Mei 2004: “Saya ingin menyorotkan juga mengenai alasan pengajuan peninjauan Kembali, di sini dalam RUU kepailitan diatur bawah alasannya ada 2 yaitu penemuan bukti baru atau NOVUM, dan juga kalau terdapat kekeliruannya yang nyata, di sini tentunya kita harus memberikan satu definisi yang tegas apa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata karena pihak yang kalah berperkara selalu akan menyatakan bahwa hakim itu melakukan kekeliruan yang nyata, jadi kita tidak boleh membuat satu ketentuan yang ibaratnya pasal karet. Jadi setiap orang bisa saja menyatakan PK kalau di sini kalau NOVUM itu agak sulit untuk menemukan NOVUM tapi kalau untuk menyatakan hakim telah membuat kekeliruan yang nyata, itu siapun juga yang kalah akan pakai alasan ini untuk mengajukan PK.” 3. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 22 September 2004 telah disampaikan pendapat seluruh fraksi terhadap pengesahan UU 37/2004 yang akan menjadi dasar hukum bagi proses peradilan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam hal penyelesaian utang piutangnya (vide Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tanggal 22 September 2004 hlm. 612 dan hlm.618) Ir. Emir Moeis, M.Sc Ketua Komisi IX DPR RI: “Dengan disahkan RUU ini menjadi UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka akan semakin membuat rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.” Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang Mawardi Abdullah S.E., M.M.: “Pada dasarnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam RUU ini merupakan dua proses insolvensi yang 33 memiliki tujuan berbeda yaitu: di satu pihak, kepailitan bersangkutan dengan kekayaan debitor dilikuidasi untuk membayar tuntutan kreditor dan di pihak lain penundaan pembayaran memberikan kepada debitor penyelesaian sementara terhadap tuntutan kreditor agar melakukan reorganisasi dan meneruskan kegiatan usaha yang pada akhirnya untuk memuaskan tuntutan kreditor. Karena itu menurut Fraksi PBB dengan adanya UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini tentu nantinya menjadi dasar hukum bagi proses peradilan yang transparan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, sehingga pada gilirannya akan semakin mempertinggi kepercayaan investor (kreditor) untuk berinvestasi di Indonesia.” PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 34 [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada 30 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON • Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat Pasal a quo di antaranya: Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 adalah perorangan WNI bernama Calvin Bambang Hartono selaku salah satu Debitor bank swasta di Indonesia (PT. Bank Bukopin, Tbk) mengalami sengketa atas objek Tanah dan Bangunan yang masih berproses di Mahkamah Agung namun akhirnya masuk dalam boedel pailit atas Putusan Kasasi Pailit Nomor 688 K/Pdt.Sus.PailiU2020 sehingga pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang tidak diperlakukan adil dan tidak mendapatkan kepastian hukum, dengan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU a quo atas pelaksanaan putusan kasasi pailit dengan masih adanya proses perkara perdata di pengadilan. • Kedudukan hukum Pemohon dalam perkara nomor 24/PUU-XIX/2021 • Bahwa putusan pemyataan pailit oleh pengadilan niaga merupakan putusan uitvoorbaar bij voorraad atau dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum (vide Pasal 8 ayat (7) UU KPKPU). Dampak dari putusan pailit adalah sita umum termasuk perkara-perkara lain yang sedang berjalan pun mau tidak mau terhenti dengan putusan pailit yang dijatuhkan . Dengan demikian Kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pailit. • Kerugian para Pemohon bukan akibat Pasal-Pasal a quo yang diuji yang secara kronologis sebagai akibat dari peristiwa hukum konkret yang merupakan kewenangan pengadilan. Terhadap dalil para Pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. • Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan. Adapun tujuan dari Pasal a quo adalah agar tidak ada yang dapat menarik harta debitur secara sendiri-sendiri dan harus melalui boedel pailit. Sehingga dengan Pasal a quo telah memberi 35 kepastian hukum dimana harta Pemohon aman masuk dalam boedel pailit dimana tidak ada yang dapat menarik harta debitor. Harta Pemohon yang menjadi bagian dari boedel pailit yang diberi ruang verifikasi/pencocokan oleh kurator dengan menjadi bagian pengajuan identitas terhadap harta pailit terkait sita umum untuk diajukan pemisahan/identifikasi oleh kurator. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Sebelum memberikan keterangan terhadap pokok permohonan perkara yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pemerintah akan memberikan keterangan secara bersamaan dan keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas perkara Nomor 23/PUU- XIX//2021 dan Nomor 24/PUU- XIX/2021: • Penjelasan umum Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Oebitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh Oebitor maupun Kreditor dalam hal Oebitor atau Kreditor menilai Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor antara Debitor dan Kreditor agar Debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222 juncto Pasal 228 ayat (5) UU KPKPU). Tujuan yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang Suspension of Payment atau Surseance van Betaling adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, 36 termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. PKPU dapat dimohonkan baik Debitor maupun Kreditor, Kreditor sebagai Pemohon PKPU biasanya sudah melakukan penagihan dengan berbagai cara termasuk somasi. Karena Kreditor menganggap Debitor gagal bayar sehingga memerlukan kekuatan hukum agar pinjaman bisa dikembalikan. Dari pengajuan penundaan pembayaran inilah, pihak Kreditor mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima piutang yang sudah diberikan kepada Debitor. Selain itu, prosedur ini juga bisa memberikan jalan keluar bagi peminjam untuk melakukan restrukturisasi utang mereka sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah. Sedangkan PKPU yang dimohonkan oleh Debitor apabila Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditor. PKPU dilakukan sebagai upaya agar pihak peminjam tetap bisa melunasi utangnya meski melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Untuk bisa mengajukan permohonan PKPU baik Debitor atau Kreditor harus memenuhi beberapa alasan berikut: • Utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tapi pihak peminjam belum dapat menyelesaikan kewajibannya ; • Peminjam atau Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor ; • Proses pengajuan utang dilakukan tanpa adanya jaminan . Kreditor konkuren (yang memberikan pinjaman tanpa agunan) biasanya mengandalkan kepercayaan saja saat memberikan piutang. Karena tidak ada jaminan , gagal bayar yang terjadi tentu akan merugikan mereka . Adanya PKPU akan meminimalisir kerugian semacam ini menimpa Kreditor konkuren. Dalam PKPU Rencana perdamaian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk mengakhiri keadaan pailit atau PKPU dengan menyepakati tata cara pembayaran utang yang akan ditempuh dengan Kreditor. Akibat hukum batalnya akta perdamaian yang telah disahkan akan menjadi batal demi hukum dan Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sejak tanggal pernyatakan pailit tersebut, maka akan timbul akibat hukum bagi Debitor yaitu kehilangan haknya dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya . 37 PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal: 1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya; 2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya; 3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1); 4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan , atau lalai melaksanakan tindakan- tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor; 5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau 6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya. 7. Dalam hal PKPU diakhiri berdasarkan alasan-alasan tersebut maka demi hukum Debitor harus dinyatakan pailit. • Terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Kepailitan adalah "sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini" (vide Pasal 1 angka 1 UU KPKPU). Kepailitan sebagai suatu sita umum atas seluruh harta Debitor membagi harta tersebut secara adil kepada para Kreditor . Pembagian setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan, yaitu prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorata parte dan prinsip structured creditors . a. Prinsip paritas creditorium berarti semua kekayaan Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun barang-barang yang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip ini sejalan 38 dengan aturan Pasal 1131 KUHPerdata. Berdasarkan prinsip ini segala harta kekayaan Debitor akan menjadi jaminan bagiperutangannya dengan semua Kreditor. b. Prinsip pari passu prorate berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka , kecuali apabila antara para Kreditor ada yang harus didahulukan. Prinsip pari passu prorata parte terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdata. c. Prinsip structured creditors berkaitan dengan Kreditor yang harus didahulukan dalam kepailitan. Kreditor dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor separatis merupakan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan. Kreditor separatis diberikan kesempatan oleh UU KPKPU untuk mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja jangka waktunya terbatas. Kreditor preferen adalah Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa seperti biaya perkara, upah buruh terhutang dan tagihan pajak. Oleh karena itu pembayaran utangnya didahulukan daripada Kreditor konkuren. Sedangkan Kreditor konkuren merupakan kreditur biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan maupun memiliki kedudukan istimewa. Kreditor konkuren akan mendapat bagian pembayaran utang setelah Kreditor sepratis dan preferen. b. Tujuan utama kepailitan adalah untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif . Kepailitan juga bertujuan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan Debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Eksekusi perorangan yang dilakukan secara bersamaan tentunya sangat berpotensi menimbulkan konflik berupa perebutan antar Kreditor. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelasergambar bahwa tujuan diundangkannya UU KPKPU adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Kreditor secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. 39 c. Bahwa berdasarkan tujuan dibentuknya UU KPKPU, persyaratan yang berlaku dalam menetapkan pailit sebagaimana diatur dalam UU KPKPU tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar ataupun ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya , akan tetapi hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain, dalam UU KPKPU, sepanjang Debitor terbukti tidak membayar (tidak masalah apakah Debitor tidak membayar karena "tidak mau" atau pun "tidak mampu" atau pun Debitor tersebut masih sehat atau telah insolven) maka Debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. d. Kepailitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan Debitor untuk pembayaran utang kepada Kreditor berfungsi sebagai pranata hukum penyelesaian utang dan memberikan perlindungan hukum baik kepada Debitor dan Kreditor. Levinthal, sebagaimana yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum yaitu: 1) Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua Kreditor nya. 2) Mencegah agar Debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan Kreditor nya. 3) Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beriktikad baik dari para Kreditor nya. e. UU KPKPU menyatakan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diper1ukan Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. Sita yang dimaksud dalam UU KPKPU merupakan sita umum yang dikenal dalam hukum perdata sebagai jaminan bersama seluruh Kreditor untuk pembayaran kewajiban keperdataan Debitor terhadap pihak lainnya. f. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang Debitor, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara Debitor dengan para Kreditor nya. Ricardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit Debitor apabila sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang- 40 utangnya tersebut kepada para Kreditor. Sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh Debitor dan dimungkinkan dilakukannya pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition for self bankruptcy) atau apabila Debitor dikemudian hari tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (involuntary petition for self bankruptcy) permohonan pailit diajukan oleh Kreditor nya. Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. g. Bahwa norma pasal Pasal 31 ayat (1) dapat dipahami, jika terhadap debitur telah ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus dihentikan sejak hari putusan pailit tersebut ditetapkan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal pemyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal a quo juga mengandung unsur asas putusan pailit uitvoerbaar bij voorraad supaya keputusan pailit dijalankan dahulu meskipun ada perlawanan atau banding. Pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagai pelaksaan asas peradilan yang bersifat cepat dan biaya ringan dan secara hukum dalam rangka untuk melindungi Kreditor dari sikap Debitor yang tidak benar atau dapat merugikan Kreditor. h. Latar belakang permohonan Pemohon adalah hubungan keperdataan di wilayah hukum privat, yaitu kredit dengan PT Bukopin, Tbk yang di dalamnya timbul beberapa gugatan perdata dan permohonan kepailitan. Alasan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi meniadakan makna putusan pemyataan pailit terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan apabila ada sengketa perdata dengan subjek atau objek yang sama dengan subjek atau objek kepailitan, baik yang masih berjalan maupun dalam tahap upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap) justru bertentangan dengan tujuan negara hukum. Sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan 41 nonna yang mengatur kepentingan publik hanya demi kepentingan individu, karena justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan sita perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita. i. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pemikirannya tentang kepentingan umum, pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum sangat luas. Sedemikian luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan dapat dimasukkan dalam kegiatan kepentingan umum namun tidak seharusnya memberi batasan yang konkret mutlak mengenai kepentingan umum, namun yang diperlukan adalah satu rumusan umum sebagai pedoman yang dapat digunakan terutama untuk digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. j. Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan umum hanya demi kepentingan individu, karena justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. k. Selain itu, penghentian pelaksanaan segala Putusan Pengadilan/Sita yang telah dimulai sebelum kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU, telah sesuai dengan praktek terbaik internasional, dalam hal ini sesuai dengan prinsip kepailitan sebagai suatu collective proceedings yang mungkin tidak kompatibel dengan kepentingan Kreditor sebagai individu, namun memiliki nilai terbaik dari perspektif para Kreditor sebagai satu kesatuan. I. Salah satu tujuan dari UU KPKPU adalah perlindungan nilai dari boedel pailit terhadap tindakan-tindakan merugikan dari berbagai pihak terhadap proses kepailitan dan memfasilitasi pengurusan kepailitan ini secara adil dan teratur. 42 m. Terhadap para Kreditor, prinsip fundamental dari UU KPKPU adalah bahwa kepailitan adalah suatu collective proceedings, yang mengharuskan adanya perlindungan kepentingan semua Kreditor terhadap tindakan individual dari salah satu di antara mereka. Hal ini termasuk pencegahan Kreditor untuk memulai tindakan penagihan selama sebagian atau seluruh periode pengurusan dan likuidasi dan juga menunda tindakan-tindakan yang telah berjalan terhadap Debitor. Tindakan tersebut disebut sebagai moratorium, penundaan, atau stay. n. Lingkup stay haruslah luas berlaku untuk semua upaya penagihan dan proses gugatan terhadap Debitor dan harta kekayaannya, baik adminsitratif, penagihan melalui pengadilan maupun penagihan sendiri, dan menahan Debitor untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan kekayaannya, Kreditor konkuren dan Kreditor Separatis dari melaksanakan hak-hak mereka, serta hak-hak Pemerintah untuk melaksanakan hak prioritas yang mereka miliki. o. Pengecualian terhadap Stay ini harus dinyatakan secara jelas , hal-hal yang Pengecualian dapat termasuk hak untuk melakukan set off, netting atas kontrak finansial, tindakan untuk melindungi kerusakan lingkungan atau tindakan yang membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat, tindakan untuk menghindari penyalahgunaan, seperti penggunaan kepailitan sebagai perlindungan atas kegiatan illegal, tindakan yang dimulai untuk menjaga tagihan terhadap Debitor dan tindakan terhadap Debitor dan tindakan terhadap Debitor untuk kerugian pribadi atau gugatan dalam hukum keluarga. p. Dengan adanya materi muatan dalam Pasal 31 ayat (1) UU a quo, regulator justru ingin memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Kreditor secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. Adapun tujuan dari Pasal a quo adalah agar tidak ada yang dapat menarik harta Debitor secara sendiri-sendiri dan harus melalui boedel pailit. Bahwa tidak tepat jika pengujian Pasal 31 ayat (1) UU a quo dikaitkan dengan kasus konkrit yang dipaparkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dikarenakan posisi Pemohon disini adalah sebagai Debitor dan bukan Kreditor. Bahwa hak Debitor untuk menambah boedel pailit berada di Pasal 25 dan Pasal 26 UU a quo, 43 sedangkan Pasal 31 diperuntukkan untuk Kreditor. q. Pada prinsipnya telah diberikan ruang verifikasi atau pencocokan oleh Kurator dimana telah diajukan identitas-identitas terhadap harta pailit terkait dengan sita umum untuk diajukan pemisahan atau identifikasi yang dilakukan oleh Kurator. Sehingga tidak serta merta menjadi bagian dari kekayaan debitor yang dalam penguasaan Kurator akan dieksekusi atau dilakukan pemberesan. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes maka sudah sepatutnya tidak hanya melihat untuk kepentingan Pemohon saja melainkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU sama sekali tidak bertentangan dan justru sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 280 ayat (1) UUO 1945 tersebut pada dasamya mengatur tentang asas persamaan hak hukum serta hak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara Indonesia. • Terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) UUO 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: • Bahwa norma Pasal a quo memberikan kepastian hukum akibat PKPU baik bagi Debitor maupun Kreditor dalam rangka upaya mencegah terjadinya pailit. Sehingga norma Pasal a quo secara khusus membedakan akibat pailit secara umumdan pailit akibat PKPU. Secara khusus juga terdapat dalam pelaksanaan permohonan PKPU yang dapat diproses secara bersamaan dengan permohonan gugatan pailit di Pengadilan Niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal sama berlaku jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit. Ada beberapa perbedaan terkait upaya hukum atas putusan pailit dan putusan PKPU. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sedangkan putusan pailit dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 44 • Terhadap putusan pailit, harta Debitor diurus sepenuhnya oleh Kurator, sedangkan dalam putusan PKPU, harta Debitor diurus oleh Pengurus bersama- sama dengan Debitor. Mengenai kewenangan Debitor, dalam putusan pailit Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pemyataan pailit diucapkan. Sedangkan dalam putusan PKPU, Debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari Pengurus. Perbedaan lainnya terkait jangka waktu penyelesaian. Dalam putusan Pailit tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan putusan PKPU mengatur batas waktu dan perpanjangannya. Berdasarkan hal tersebut maka putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dalam rangka mendorong baik Debitor dan Kreditor untuk mengupayakan perdamaian dan mencegah terjadinya pailit. • Bahwa ketentuan a quo tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan a quo memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan PKPU dan melakukan perdamaian sehingga tidak terjadi kepailitan. Terhadap hal tersebut maka waktu yang diperlukan untuk diputus sangat cepat karena hanya kepada arah terjadinya perdamaian atau kalau tidak maka terjadi pailit. • Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa "PKPU kreditur telah menjadi modus hanya untuk mempailitkan pemohon ", dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: • Bahwa tujuan dari PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan Debitor untuk memperoleh laba, dengan jalan perdamaian untuk mengupayakan restrukturisasi maupun reorganisasi sebagai penyelesaian utang-utangnya kepada seluruh Kreditor dengan mengedepankan going concern ataupun kelanjutan usaha Debitor dalam penyelesaian utang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada Debitor dan Kreditor yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang di antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga 45 kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang- undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Pengajuan PKPU baik oleh Debitor maupun Kreditor pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak sekaligus memberikan kesempatan kepada Debitor mengajukan skema pembayaran utang kepada para Kreditor nya atau sebaliknya . Kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan utang piutang. Artinya, baik Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. • PKPU Kreditor bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengajuan skema pembayaran utang oleh Debitor kepada Kreditor. Selain itu, PKPU Kreditor juga agar Debitor tidak mengalami krisis finansial yang semakin parah. PKPU Kreditor bertujuan agar adanya suatu cara atau terbukanya kesempatan bagi Debitor untuk menunaikan kewajibannya dengan itikad baik. Selain itu, dalam rapat Kreditor dan Debitor yang difasilitasi oleh Pengurus serta diawasi oleh Hakim Pengawas ini bisa mendapatkan opsi-opsi penyelesaian. e. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa "pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan dan di mana manajemen keuangan perusahaan masih bagus tidak menga/ami permasa/ahan terhadap hutang-hutangnya" Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa Permohonan PKPU secara legalitas telah diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294 UU a quo, yang secara prinsip berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvens1) dari Debitor terhadap utang-utangnya kepada Kreditor. Yang dapat diajukan baik oleh Debitor maupun Kreditor yang dilaksanakan berdasarkan itikad baik untuk mencegah terjadinya pailit. 2) Selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatumya, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 109/KMA/SKN2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman 46 Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, secara hukum proses pelaksanaan perkara kepailitan maupun PKPU telah terimplementasi dengan baik sebagai ruang untuk melakukan upaya-upaya hukum bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan. 4) Bahwa terhadap dalil pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan dan dimana manajemen keuangan perusahaan masih bagus tidak mengalami permasalahan terhadap utang-utangnya merupakan akibat proses hukum terhadap para pihak yang merupakan kewenangan pengadilan baik dari proses permohonan, pemeriksaan perkara hingga adanya putusan. 5) Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan kerugian yang diakibatkan pelaksanaan proses suatu perkara dipengadilan yang pada prinsipnya para pihak bertujuan yang sama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. f. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa "Pemohon telah melakukan upaya hukum perdata dengan bukti adanya Gugatan Perkara Perdata Nomor 837/Pdt.G/2017/PN.Sby, Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby, Putusan Perkara Nomor 410/Pdt/ 2019/PT.Sby, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby. Permohonan Kasasi Pailit Nomor W.14.U1.G.814/HK.02 .214i2020, Permohonan Kasasi perkara Perdata Nomor 938/Pdt.G/2019/PN .Sby., juncto Nomor 65/Pdt/2019/PT.SBY, Putusan Kasasi Pailit Nomor 688K/Pdt.Sus- Pailit/2020., Juncto Perkara Nomor 25/Pdt.Sus.Pailit 2019/PN.Niaga .Sby.", Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan bukti-bukti merupakan fakta kasus hukum kongkrit yang telah diproses berdasarkan proses hukum yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutus permohonan para pihak sesuai prinsip keadilan yang dilandaskan atas hukum materil dan hukum formil. 2) Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah berkeyakinan dengan adanya bukti-bukti tersebut Pemohon dalam perkaranya telah 47 diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam wilayah pengadilan yang berwenang, sehingga hal tersebut bukan merupakan kerugian yang memiliki unsur kerugian konstitusional dan menurut hukum tidak dapat dimohonkan, diperiksa , dipertimbangkan, dan diputus secara konstitusional. g. Ruang lingkup pemberfakuan upaya hukum dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU hanya terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, dalam hal putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum termasuk upaya hukum peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) juncto Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU merupakan norma yang terikat dan tidak dapat dipisahkan, keterikatan norma tersebut dilatarbelakangi tujuan dan latar belakang dari PKPU itu sendiri yaitu reorgranisasi atau restrukturisasi utang dalam dunia usaha antara Kreditor dengan Debitor, apabila ruang lingkup ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU diubah maka akan berdampak hukum terhadap existing pemberlakuan Pasal 235 ayat (1) juncto Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 UUD 1945 sebagaimana telah diuji materiil dalam perkara Nomor 17/PUU-XIX/2020. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; b. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); c. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvanke/ijke verklaard); dan 48 d. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi dalam persidangan, Pemerintah juga telah menyampikan tambahan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Berikut Pemerintah sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul. a. Bahwa terjadinya kepailitan bagi si debitur itu ada dua cara. Pertama, kepailitan biasa, yaitu putusan pailit ini dapat kasasi maupun dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Kedua, melalui jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bila sudah diupayakan perdamaian dan akhirnya tidak tercapai perdamaian. Lain halnya kalau tercapai perdamaian tadi, memang tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum. Namun, yang dipersoalkan oleh Pemohon di sini adalah dengan upaya yang sudah demikian yang dilakukan, bargaining, dan lain sebagainya, apakah dengan cara utang ditunda ataupun diperlunak dan lain sebagainya, akhirnya tidak tercapai perdamaian itu. Akhirnya harus dinyatakan oleh pengadilan niaga dia pailit. Pertanyaannya, apakah memang dalam hal kepailitan melalui jalur PKPU tadi itu, juga tidak dibolehkan atau tidak diberi untuk mengajukan upaya kasasi ataupun PK? b. Terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) mengenai sita umum itu kadang- kadang menjadi di lapangan agak ricuh. Artinya, adanya sita-sita yang telah dilakukan terlebih dahulu, baik itu perdata mungkin juga sita pidana. Apakah sudah ada peraturan pelaksana dari Pemerintah untuk mencari jalan keluarnya sebagai pelaksana dari perintah Undang-Undang Kepailitan ini, yaitu terjadinya sita umum? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Apabila permohonan diajukan oleh kreditur, maka tidak serta merta debitur wajib 49 menyetujui permohonan restrukturisasi utang yang diajukan oleh kreditur (permohonan PKPU). 2. Debitur dapat menyanggah permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dengan berbagai macam alasan, misalnya: a. Utangnya belum jatuh tempo; b. Pembuktian utang piutangnya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun memerlukan pembuktian yang komprehensif. c. Kreditur tidak beritikad baik. Apabila sanggahan debitur tersebut diterima oleh hakim, maka permohonan PKPU ditolak (contoh kasus permohonan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia Persero, Tbk. ditolak). 3. Namun apabila debitur menerima permohonan PKPU maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dapat mengajukan proposal perdamaian yang berisi berbagai macam skema penyelesaian utang. Dengan demikian PKPU baru akan terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembayaran utangnya, terlepas yang mengajukan permohonan PKPU kreditur maupun debitur. 4. Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditur ataupun debitur yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga yang sifatnya mengesahkan perdamaian para pihak, sedangkan materi perdamaiannya ditentukan oleh para pihak itu sendiri. 5. Namun apabila para pihak baik debitur maupun kreditur menganggap perjanjian perdamaian yang telah disepakati terdapat penyimpangan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perdamaian. 6. Upaya pembatalan perdamaian ini tidak termasuk upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 dan 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena upaya hukum yang dimaksud dalam kedua pasal dimaksud hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan, sedangkan PKPU bukan putusan pengadilan. 7. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR, diatur bahwa putusan yang merupakan pengesahan dari suatu perdamaian tidak dapat diajukan banding, 50 maka terhadap putusan PKPU yang memiliki sifat yang sama dengan putusan perdamaian tersebut seharusnya berlaku pula ketentuan yang sama. 8. Apabila terdapat kegagalan dalam proses PKPU sehingga menyebabkan debitur pailit, maka debitur memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi karena keadaan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga (kasasi karena keberatan atas putusan pailit Pengadilan Niaga). 9. Ketiadaan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU pada hakekatnya sesuai dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU KPKPU antara Debitor dan Kreditor. Dalam hal permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan harus menyatakan Debitor pailit. Seimbang dengan hal tersebut, apabila permohonan PKPU dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum. Selain itu, tidak adanya upaya hukum dalam PKPU adalah untuk membedakan forum Kepailitan dan forum PKPU. Mengingat sejatinya forum PKPU merupakan forum Kreditor dan Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang guna mendapatkan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan mendorong adanya keberlangsungan usaha (going concern) Debitur. Apabila upaya hukum setelah PKPU dibuka, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena semakin membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya serta tidak lagi memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana sifat dari PKPU itu sendiri. 10. Sita Umum pada prinsipnya adalah dalam rangka melindungi kepentingan Kreditur terhadap tindakan Debitur yang dapat merugikan harta pailit atau dengan cara-cara tertentu tidak memenuhi pembayaran utang-utangnya kepada seluruh Kreditur baik konkuren, preferen dan separatis secara proporsional. Di samping itu, Sita Umum juga mencegah Kreditur untuk memaksakan melaksanakan eksekusi secara sendiri-sendiri atas harta Debitur. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dari UU KPKPU yang mengatur tentang kedudukan Sita Umum terhadap sita lainnya termasuk sita pidana. Namun demikian, dalam rangka harmonisasi pelaksanaan sita baik yang dibawah sita umum kepailitan dan sita lainnya termasuk sita pidana, ke depan diperlukan pengaturan yang memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita tersebut. Oleh karenanya, 51 substansi terkait dengan kedudukan Sita Umum dan Sita lainnya termasuk Sita Pidana, sangat penting menjadi materi muatan RUU tentang Perubahan UU KPKPU yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Antar Kementerian. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo: a. Bagaimana rencana Pemerintah katanya mau moratorium terhadap Undang- Undang Kepailitan ini? Kalau itu benar, sejauh mana langkah Pemerintah untuk moratorium ini? Kalaupun itu benar, bisa kami diberi pandangan, alasan-alasannya apa? Apa terjadi distrust dengan undang-undang ini atau bagaimana Pihak Pemerintah dan mungkin DPR juga ada diajak diskusi atau konsultasi masalah ini? Pada bagian-bagian undang-undang mana yang akan dilakukan moratorium itu kalau moratorium itu benar adanya? b. Terkait dengan uitvoerbaar bij voorraad, apakah juga relevan dikaitkan dengan perkara ini? Karena uitvoerbaar bij voorraad itu sesungguhnya, kan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun saya tahu ini bahwa saya bisa memahami bahwa ini yang dimaksud bukan uitvoerbaar bij voorraad dalam arti yang sesungguhnya. Hanya dilakukan sita awal, sita umum di tahap awal, tapi bukan melaksanakan eksekusi secara utuh. Bagaimana bisa dilakukan eksekusi secara utuh kalau perkara itu masih ada upaya hukum, misalnya. Nah, dalam konteks tidak ada upaya hukum ini semakin menjawab bahwa apakah ini kemudian memenuhi rasa keadilan ketika perkara itu kemudian tidak bisa dilakukan upaya hukum, kemudian langsung uitvoerbaar bij voorraad? Ini memang di satu sisi menimbulkan kepastian, tapi di sisi lain, apakah begitu? Sudah debitur yang terhambat untuk melakukan pelunasan utangnya, kemudian kreditur yang minta dilakukan PKPU, PKPU kemudian mestinya diberi ruang untuk homologasi atau untuk perdamaian, tapi ketika perdamaian itu kalau yang meminta adalah kreditur, apa mau kreditur itu diajak damai? Karena kreditur punya tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya ending-nya adalah ada kepailitan, kemungkinan-kemungkinan dia tidak mau diajak untuk homologasi atau berdampingan. Supaya apa? Supaya keinginan untuk menjatuhkan, mempailitkan debitur itu tercapai. Nah, ini ruang-ruang yang ada di Pasal 235. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 52 1. Moratorium Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu opsi kebijakan yang tengah dikaji oleh Pemerintah sebagai respon terhadap arahan Bapak Presiden pada bulan Juli 2021 lalu. Bapak Presiden menaruh perhatian terhadap meningkatnya permohonan Kepailitan dan PKPU di Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19. Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tercatat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada periode tanggal 13 April 2020 sampai 31 Juli 2021 terdapat sekitar 1.122 permohonan kepailitan dan PKPU di Indonesia. Bahkan untuk PKPU sendiri pengajuan permohonan hampir dua kali lipat dari 2019 hingga 2020 dan terus meningkat. Dari Januari hingga Juli 2021, jumlah permohonannya mencapai 68% dari total pengajuan permohonan PKPU pada tahun 2020, sehingga dengan pertimbangan tersebut, prediksi permohonan PKPU tahun ini akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dalam mengkaji opsi kebijakan yang terbaik, Pemerintah mendengar berbagai pandangan dan aspirasi termasuk dari para pelaku usaha yang menyatakan sedang kewalahan dan membutuhkan solusi segera. Terlebih dengan adanya kasus-kasus perusahaan solven yang masuk dalam PKPU bahkan berujung pailit. Ini menunjukkan bahwa masih ada oknum yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan pribadi bahkan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Selain itu, dari perspektif kreditur, Pemerintah juga mendengar berbagai pandangan dan sepakat bahwa kebijakan yang akan diambil harus menjaga keseimbangan hak antara debitur dan kreditur. Opsi penundaan (moratorium) permohonan kepailitan dan PKPU dalam jangka waktu tertentu (misalnya 6 bulan) sebagai langkah kebijakan darurat (temporary measures) dipandang lebih efektif untuk menghentikan peningkatan jumlah kepailitan pada masa pandemi. Hal ini mempertimbangkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeure yang telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian dalam hal ini terkait menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada krediturnya, dimana dampak tersebut dialami dan dirasakan oleh hampir seluruh sektor meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. 53 Moratorium atau penundaan permohonan kepailitan dan PKPU dalam kurun waktu tertentu merupakan breathing space bagi dunia usaha untuk mengatur kembali posisinya, menyiapkan strategi dalam penyelesaian utang-utangnya, serta meningkatkan cash flow untuk memastikan usahanya tetap dapat berjalan dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan kebijakan moratorium tersebut juga tidak menutup peluang tercapainya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai penyelesaian utang. Kreditur memiliki forum untuk penyelesaian utang, antara lain melalui negosiasi bilateral di luar pengadilan (out of court debt settlement), melakukan eksekusi jaminan secara langsung, dan pilihan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase sesuai dengan perjanjian maupun gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Berbagai pilihan forum tersebut dapat digunakan tanpa membuat debitur berakhir pada kepailitan, serta terhenti usahanya. Berdasarkan laporan Bank Dunia, beberapa negara seperti Jerman, Inggris, Belanda, Singapura, Perancis, Selandia Baru, melakukan temporary measures berupa moratorium untuk memberikan dukungan bagi debitur maupun kreditur untuk sama-sama menyelesaikan persoalannya. Kebijakan ini juga dilakukan dalam rangka menurunkan angka kepailitan serta mencegah perusahaan yang masih dalam kondisi solven dipaksakan untuk masuk dalam proses kepailitan sehingga terganggu kelangsungan usahanya. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2021 terhadap triwulan III- 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (year on year/yoy). Selain itu, aktivitas masyarakat sudah berangsur membaik, Kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai, dan kegiatan ekonomi serta penciptaan kesempatan kerja mulai pulih kembali. Atas kondisi ini, Pemerintah terus mengkaji opsi kebijakan terbaik lainnya disamping opsi penundaan (moratorium) permohonan Kepailitan dan PKPU. Salah satu opsinya adalah penguatan rezim kepailitan dan PKPU melalui percepatan pembahasan RUU Perubahan atas UU KPKPU yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Antar Kementerian. 54 2. Terkait dengan sita umum, sebagaimana telah diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka semua benda-benda milik Termohon Pailit dalam status sita umum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan harta. Namun demikian tidak berarti pihak-pihak yang sebelumnya telah meletakkan sita kemudian menjadi tidak memiliki hak atas benda tersebut. Pihak-pihak dimaksud tetap dapat mendaftarkan haknya kepada kurator untuk dilakukan verifikasi yang pembagiannya akan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Apabila pihak-pihak yang telah meletakkan sita merasa keberatan karena merasa hak-haknya baik seluruhnya atau sebagian tidak terpenuhi, maka dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU yang mengatur, yaitu “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”. 4. Bagi debitur Termohon Pailit, apabila merasa memiliki hak yang masih dalam penguasaan pihak lain, hal itu dapat disampaikan kepada kurator untuk dilakukan upaya penagihan/penarikan aset untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit. 5. Sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka semua benda-benda milik Termohon Pailit dalam status sita umum. Tujuan sita umum ini adalah agar tidak ada pengalihan harta milik debitur Termohon Pailit. Namun untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta tersebut telah diatur tata caranya dan pembagiannya. 6. Dengan demikian sita umum dipersamakan dengan putusan provisionil, yakni putusan sementara untuk menghentikan suatu tindakan dengan cara antara lain meletakkan sita agar tidak terjadi perpindahan harta. Putusan ini dalam praktek berbeda dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad, karena putusan uitvoerbaar bij voorraad merupakan putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sifat putusan dimaksud adalah mengeksekusi jaminan. 55 [2.5] Menimbang terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Mahkamah Agung yang telah menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Adapun Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum; 3. Bahwa selain mengadili permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”. 4. Bahwa penegasan kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 224 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”; 5. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah meminta ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 56 Kewajiban Pembayaran Utang yakni “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor”, konstitusional bersyarat (conditionally constitutional); 6. Bahwa alasan kekhususan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat dalam penjelasan umum yakni ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: ▪ “Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. ▪ Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. ▪ Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor”. 7. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejalan dengan asas pari passu pro rata parte yakni untuk menentukan pembagian harta kekayaan debitor secara proporsional terhadap para kreditornya. Kegunaan dari kepailitan ini membenarkan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang memberikan memberikan perlindungan pada kreditor konkuren atau kreditor bersaing tersebut. Oleh karena itu, penafsiran atau pemaknaan lain terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan hal sebagai berikut: Mahkamah Agung berpendapat ketentuan Pasal 31 ayat (1) 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah sesuai dengan jaminan harta pailit dibagi secara proporsional sebagaimana asas pari passu pro rata parte yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah meminta keterangan dari Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sita Umum (gerechtelijk beslag) pada hakikatnya akan mengesampingkan dan mengangkat sita khusus lainnya, antara lain: a. Sita jaminan (conservatoir beslag); b. Sita revindikasi (revindicatoir beslag); c. Sita eksekusi (executorial beslag); d. Sita harta perkawinan (maritale beslag); Hal ini tidak terlepas dari tujuan sita umum, yang secara filosofis memang ditujukan untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Kreditor serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh Debitor yang kemungkinan akan merugikan para Kreditornya. Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. Kedudukan sita umum yang secara hukum lebih tinggi dari sita lainnya tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., yang menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) batal demi hukum dengan diputuskannya Debitor sebagai Debitor pailit. Ratio legis yang mendasari pemahaman ini adalah karena nantinya, pihak yang memiliki hak untuk melakukan sita jaminan pun, akan menjadi salah satu Kreditor dari Debitor pailit, yang harus berbagi secara pari pasu atas harta Debitor pailit yang berada di bawah sita umum. Kepailitan sendiri merupakan pengejawantahan dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta kekayaan, di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. 58 Prinsip tersebut dimuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menurut pendapat ahli Kartini Mulyadi bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak harus mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan Debitor secara pari passu, (secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan), dan pro rata, (proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan). Pasal 1132 KUH Perdata “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Putusan pengadilan yang menyatakan seorang Debitor pailit mengakibatkan Debitor demi hukum akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit dan seluruh harta kekayaan Debitor secara otomatis akan diletakkan sita umum. Diletakkannya sita umum atas semua kekayaan Debitor bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor terhadap perbuatan Debitor yang dapat merugikan harta pailit dan untuk menghentikan eksekusi harta Debitor oleh para Kreditornya secara sendiri-sendiri dan tanpa metode penyelesaian yang teratur; Tugas dan Kewenangan Kurator Ketentuan-ketentuan dalam hukum kepailitan merupakan serangkaian aturan bertujuan untuk mengatur inventarisasi, pengumpulan, pencairan, dan pembagian harta Debitor kepada para Kreditornya sesuai dengan hak proporsinya, agar tidak 59 terjadi kekacauan dalam proses-proses tersebut. Beban untuk pelaksanaan proses pemberesan ini dilakukan oleh seorang atau lebih Kurator. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali.” Pasal tersebut memberi kewenangan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyangkut seluruh kekayaan Debitor pailit termasuk penguasaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang-utang Debitor pailit, kepada para Kreditornya, yang terbagi atas Kreditor preferen, Kreditor separatis, dan Kreditor konkuren, serta kemudian melakukan pembagian harta pailit dengan mendasarkan pada asas pari pasu pro rata parte. Merujuk pada maksud permohonan atas Perkara Nomor 24 a quo, yang meminta agar sita umum dalam kepailitan dibatasi, jika sita perdata, maka hal ini sangat tidak berdasar hukum dan bahkan bertentangan dengan asas dalam hukum kepailitan, yaitu asas pari passu (secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan), dan pro rata (proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang). Jika hal ini terjadi, maka proses dan lembaga kepailitan sudah tidak akan berguna lagi, karena keteraturan inventarisasi aset, keteraturan pengumpulan aset, serta keteraturan pembagian aset Debitor sebagai pembayaran, menjadi musnah. KESIMPULAN IKAPI TERHADAP PERMOHONAN PERKARA NOMOR 24 Dengan merujuk pada uraian-uraian di atas, IKAPI berpendapat Permohonan Perkara Nomor 24 sangat berdasar hukum untuk ditolak, karena selain bertentangan dengan asas-asas hukum Kepailitan, dikabulkannya permohonan ini justru akan menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum. Bahwa, kewenangan kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit dihubungkan dengan filosofi serta asas sita umum dalam proses kepailitan, jelas bertujuan untuk melindungi pemenuhan kewajiban Debitor kepada para Kreditornya secara proporsional dan maksimal, dan sangat berdasar hukum jika kewenangan Kurator dalam melakukan Sita Umum dalam Kepailitan tetap dipertahankan, tanpa pengecualian; 60 [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula menerima keterangan dari Pihak Terkait AKPI bertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Pihak Terkait AKPI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta Pernohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan a quo; 2. Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait menyampaikan keberatan terhadap permohonan a quo sebagai berikut: a. Permohonan Pemohon tidak jelas karena ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Petitum yang diajukan Pemohon tidak pernah diuraikan dalam bagian posita, namun tiba-tiba saja muncul di bagian petitum. b. Petitum Pemohon terkait pasal yang diuji bahkan tidak berbentuk formulasi normatif yang jelas sebagai sebuah interpretasi terhadap pasal yang dimohonkan untuk diuji, sehingga jika dikabulkan justru akan melahirkan persoalan hukum baru, bukan menyelesaikannya. c. Permohonan a quo bukanlah permohonan yang berisi alasan-alasan normatif konstitusional in abstracto, melainkan soal penerapan hukum dan sengketa hukum yang dihadapi Pemohon secara konkret. Hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memutusnya. d. Andaipun ada persoalan normativitas hukum yang muncul dalam permohonan, hal itu adalah terkait pertentangan antara ketentuan yang ada di dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2009 tentang "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa" dalam konteks sita umum kepailitan versus sita dalam kepentingan pidana. Akan tetapi hal ini justru tidak dijadikan objek permohonan oleh Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. 3. Bahwa karena pada dasarnya alasan-alasan hukum permohonan yang ditulis di dalam bagian posita merupakan fakta dan peristiwa hukum konkret yang dialami oleh Pemohon, maka tidak pada tempatnya Pihak Terkait memberikan komentar atau tanggapan terhadap hal tersebut. Karena hal tersebut, maka mohon 61 Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam bagian positanya. 4. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa sistem kepailitan telah disusun dengan sistematis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dengan asas-asas yang jelas yakni keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi sebagaimana ditegaskan pada bagian penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU. 5. Bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon pada dasarnya merupakan “buhul” yang menjadikan kepailitan dapat tereksekusi dan berjalan sebagai sebuah sistem penyelesaian utangpiutang antara kreditor dengan debitor. Penghilangan pasal yang dimohonkan Pemohon atau pemberian penafsiaran baru yang menyimpang dari makna literal Pasal a quo akan mencabut ruh kepailitan yang membuat kepailitan tak akan lagi dapat dilaksanakan. 6. Bahwa raison d'etre kepailitan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU, salah satunya, adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Hal ini hanya bisa terjadi jika ketentuan Pasal 31 diberlakukan, yakni dengan memastikan bahwa hanya kanal kepailitan yang menjadi satu-satunya mekanisme yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan hukum antara debitor dengan para kreditornya. 7. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya alasan hukum berbasis konstitusional yang diajukan Pemohon yang dapat menjustifikasi keinginan Pemohon kecuali kasus hukum konkret yang sedang dihadapi Pemohon. Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan permohonan ditolak keseluruhannya. [2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 62 persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 63 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 64 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai wiraswasta [vide bukti P-2]. Pemohon dalam kualifikasinya tersebut di atas beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 di mana Pemohon yang saat ini menjadi debitur Bank Bukopin yang mendapatkan kredit/pinjaman dengan jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya yang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 529 Kelurahan Gebang Putih atas nama Calvin Bambang Hartono, seluas 315 M2 yang terletak di Kertajaya Indah Timur XI O/555 Kota Surabaya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Desa Panjangjiwo dengan luas 300 M2 dan Nomor 189/Desa Panjangjiwo dengan luas 538 M2 atas nama Tjandra Liman, yang terletak di Jl. Saronojiwo III No. 11 & 15, Desa/Kelurahan Panjangjiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya [vide bukti P-3], tidak memeroleh haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang telah dinyatakan sebagai Debitor Pailit tidak mendapatkan kesempatan memperjuangkan haknya tersebut karena hartanya berada dalam sita umum kepailitan akibat ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, terutama hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni 65 Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan, Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perkara a quo dimulai karena adanya indikasi kuat campur tangan pejabat bank yang menyarankan Pemohon untuk melakukan jual beli dengan mendapat keuntungan tertentu terhadap objek tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit/pinjaman. Menurut Pemohon, pembeli belum melakukan pembayaran lunas namun telah memasuki, menguasai dan menempatkan orang suruhannya serta telah melakukan pencopotan dan pelepasan beberapa bangunan dan merobohkan sebagaian tembok di atas Tanah dan Bangunan Objek Jual Beli [vide bukti P-5.A dan bukti P-5.B]; 2. Bahwa menurut Pemohon, terkait hal tersebut, selanjutnya Pemohon telah melakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 837/Pdt.G/2017/PN.Sby dan perkara Nomor 938/Pdt.G/2017/PN.Sby maupun perkara Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby, di mana untuk perkara nomor 66 938/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah ada putusan [vide bukti P-6] dan adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor 65/Pdt/2019/ PT.Sby sedangkan terkait dengan perkara Nomor 837/Pdt.G/2017/PN.Sby., telah ada Putusan yang pada intinya “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, sehingga selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan lagi untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 536/Pdt.G/2018/PN.Sby., yang telah diputus pada 29 Januari 2019 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian [vide bukti P-7] namun dilakukan upaya hukum banding dengan Perkara Nomor 410/Pdt/2019/PT.Sby. 3. Bahwa menurut Pemohon, pada 15 April 2019, telah ada Putusan Nomor 65/Pdt/2019/PT.SBY yang menguatkan Putusan Nomor 938/Pdt.G/2019/ PN.Sby, sehingga Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi pada 26 Juni 2019. Selanjutnya dengan adanya Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN.Sby juncto Nomor 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., juncto Nomor 65/Pdt/2019/PT.SBY., tidak adanya surat pengiriman berkas perkara kasasinya dari Pengadilan Negeri Surabaya maupun pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI [vide bukti P-8]; 4. Bahwa menurut Pemohon, Bank Bukopin selaku Penggugat pada 9 Juli 2019 telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan Nomor 652/Pdt.G/2019/ PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sebagai Tergugat adalah Pemohon [vide bukti P-9], namun pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 melakukan pencabutan gugatan [vide bukti P-10]. Selain itu, menurut Pemohon, terkait dengan proses hukum Perkara Nomor 410/Pdt/ 2019/PT.Sby., juncto Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., masih dalam proses upaya hukum Kasasi [vide bukti P- 11, bukti P-12, dan bukti P-16]; 5. Bahwa menurut Pemohon, Bank Bukopin selaku Pemohon Pailit mengajukan Permohonan Pailit dengan Nomor 25/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., dengan Termohon Pailit adalah Pemohon yang masih dalam proses upaya hukum PK [vide bukti P-13 s.d. bukti P-15, bukti P-17 s.d bukti P-22]. 6. Bahwa menurut Pemohon, kurator telah melaksanakan Putusan Kasasi Pailit Perkara Nomor 688K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Juncto Perkara Nomor 25/ Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Sby, namun Pemohon berkeberatan dengan hal tersebut [vide bukti P-23 s.d. bukti P-31]; 67 7. Bahwa menurut Pemohon, terkait objek tanah tersebut juga menjadi bagian dari objek yang akan disita oleh Kejaksaan karena terkait perkara tindak pidana korupsi [vide bukti P-32 dan bukti P-33] padahal menurut Pemohon objek tanah tersebut juga menjadi bukti baru/novum upaya hukum peninjauan kembali perkara kepailitan [vide bukti P-34 s.d. bukti P-37]; 8. Bahwa menurut Pemohon, terhadap hal tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada kurator agar adanya pemisahan objek pailit dengan objek di luar pailit dalam pemberesan dan pengurusan objek milik Pemohon, namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kurator; 9. Bahwa menurut Pemohon, UU 37/2004 mengatur aspek-aspek yang bersinggungan dengan kepentingan publik, salah satunya utang pajak, yang menempatkan negara sebagai kreditor preferen. Aspek kepentingan publik lain yang diatur dalam proses kepailitan adalah sita pidana atas bagian dari harta pailit debitor sehingga ada irisan antara ranah privat dan ranah publik. Selain itu, menurut Pemohon, dengan dilaksanakannya sita umum adalah untuk melindungi kepentingan para kreditor yaitu untuk menghindari adanya perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit dan untuk menghentikan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditor terhadap harta debitor pailit. Oleh karena itu, sita umum terhadap harta debitor lahir sejak putusan pailit diucapkan, dan sejak saat itu pula debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya; 10. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2004 mengatur segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak; 11. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya proses pelaksanaan Putusan Kasasi Pailit Nomor 688 K/Pdt.Sus.Pailit/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Kurator dan didampingi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maka Pemohon merasa Hak konstitusional hilang seketika dan tidak diberlakukan adil, maupun tidak mendapatkan kepastian hukum dan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap upaya-upaya hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang berproses di Mahkamah Agung; 68 12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, dan/atau apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali dengan subjek dan objeknya sama maupun di luar subjek dan objek perkara kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 dan telah menyerahkan keterangan tertulis pada 1 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); Adapun mengenai keterangan tambahan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 22 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 18 Oktober 2021, hlm. 28], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Mahkamah Agung telah menyampaikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan 69 pada 30 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkiat Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 22 November 2021 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 22 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 30 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait IKAPI dan keterangan Pihak Terkait AKPI, pokok persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar sita umum kepailitan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon a quo terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa Penjelasan Umum UU 37/2004 menjelaskan pada pokoknya undang-undang a quo dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dalam masyarakat secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Di mana dalam undang-undang a quo juga telah diberikan guideline tentang syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitor apabila akan dinyatakan pailit yakni seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang. Sementara berkenaan dengan pernyataan pailit menurut UU a quo 70 dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum, namun kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Lebih lanjut, UU 37/2004 juga telah menentukan prinsip pokok dalam kaitan dengan adanya upaya untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor dan adanya upaya menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataupun debitor itu sendiri. Menurut Mahkamah, pengaturan penyelesaian utang piutang sebagaimana diatur dalam UU a quo bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak debitor dan hak kreditor sejalan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU a quo yakni di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor maupun kreditor yang tidak jujur atau beriktikad tidak baik. Selain asas keseimbangan, UU 37/2004 juga menerapkan asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. [3.14.2] Bahwa dengan adanya asas-asas yang mendasari pelaksanaan kepailitan tersebut, maka asas-asas dimaksud dapat diimplementasikan secara universal dalam proses penyelesaian kepailitan, termasuk dalam hal ini pembagian harta debitor kepada para kreditor secara proporsional. Oleh karenanya, UU 37/2004 menentukan kewenangan kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berlaku sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali [vide Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004]. Ketentuan mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menyangkut seluruh kekayaan debitor pailit termasuk pula penguasaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, yang terbagi atas kreditor preferen dan kreditor separatis. Sementara itu, kreditor konkuren melakukan pembagian harta pailit dengan mendasarkan pada asas pari pasu pro rata parte (secara bersama-sama memeroleh pelunasan). Dengan demikian, adanya sita umum atas harta debitor pailit adalah akibat kepailitan yang merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindarkan terutama untuk mewujudkan asas-asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas. 71 [3.14.3] Bahwa pernyataan pailit dalam putusan hakim merupakan satu peletakan sita umum (algemene beslag) terhadap seluruh harta kekayaan debitor dengan tujuan agar dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang sehingga semua tuntutan sebelumnya yang ditujukan terhadap debitor secara individual untuk memenuhi kewajiban debitor yang dinyatakan pailit dihentikan demi hukum dan tagihan kreditor tersebut akan diproses bersama-sama dengan penyelesaian tagihan kreditor lainnya berdasarkan asas kebersamaan sesuai dengan sifat/kedudukan kreditor secara proporsional. [3.14.4] Bahwa sita umum (gerechtelijk beslag) pada hakikatnya akan mengesampingkan dan mengangkat sita khusus lainnya seperti sita jaminan (conservatoir beslag), sita revindikasi (revindicatoir beslag), sita eksekusi (executorial beslag), dan sita marital sehingga dengan adanya putusan pernyataan pailit maka sita individu tersebut di atas terangkat demi hukum dari harta debitor. [vide Pasal 31 ayat (2) UU 37/2004] [3.14.5] Bahwa ruang lingkup kepailitan adalah bersifat keperdataan karena menyangkut harta kekayaan seseorang atau suatu badan hukum dengan pihak lain (para kreditor) namun bila dilihat dari karakternya yang harus melindungi kepentingan para kreditor maupun stakeholder dari debitor pailit maka putusan pailit harus diumumkan agar setiap yang berkepentingan termasuk kreditor yang bukan sebagai pihak mengetahuinya (erga omnes) sehingga kewajiban terpenuhinya asas publisitas tidak dapat dihindari. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, sebagai debitor, Pemohon telah diberikan waktu yang cukup oleh kreditor untuk menyelesaikan utangnya sehingga adanya putusan pernyataan pailit yang menurut Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitusional adalah upaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan utang antara Pemohon dan kreditor yang telah diputus oleh badan peradilan. Selain itu, menurut Mahkamah putusan pailit merupakan putusan yang masuk dalam kategori putusan yang dapat 72 dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad). Dengan kata lain, sebagai putusan serta merta di mana putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memeroleh kekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 yang menyatakan “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum” dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Dalam konteks demikian, pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 sesungguhnya masih dalam perspektif dapat dilakukannya sita umum terhadap harta milik debitor yang dilakukan atas permintaan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk dilakukan pengamanan guna ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap pengelompokkan kreditor yang melekat pada harta debitor pailit. Lebih lanjut, terhadap sita umum tersebut dapat dilakukan pembagian pelunasan utang debitor terhadap para kreditor sesuai dengan sifatnya sebagaimana diuraikan di atas dan secara pari passu pro rata parte. Oleh karena itu, sesungguhnya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan Pemohon berkenaan dengan sita umum telah sejalan dengan asas pari passu pro rata parte, yakni secara bersama-sama memeroleh pelunasan sesuai dengan sifat kreditor masing-masing yang mempunyai piutang. Oleh karena itu, kegunaan dari kepailitan ini membenarkan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang memberikan perlindungan pada kreditor konkuren atau kreditor bersaing dan membedakan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sementara berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan sita umum harta kekayaan debitor pailit tidak dapat dilakukan jika masih ada perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang kemudian pengurusan dan pemberesan atas harta 73 tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas merupakan esensi dari kepailitan [vide Pasal 1 angka 1 UU 37/2004]. Dengan adanya sita umum tersebut maka akan mengesampingkan sita khusus lainnya berkenaan dengan harta tersebut misalnya sita jaminan, sita eksekusi atau sita harta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang-tindih antara jenis sita yang ada dan berpotensi adanya perebutan harta kekayaan debitor pailit oleh para kreditor serta menghentikan tindakan debitor pailit yang beriktikad tidak baik dan berpotensi merugikan para kreditornya. Meskipun terhadap hal demikian berlaku asas actio pauliana yaitu pengadilan dapat membatalkan semua tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor [vide Pasal 1341 KUH Perdata). [3.15.2] Bahwa apabila terhadap harta debitor pailit baik sebelum maupun setelah pernyataan pailit diletakkan sita pidana, maka akan terjadi konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan keperdataan. Dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Oleh karenanya, terhadap dalil demikian maka kepentingan publik yang harus didahulukan. Dengan demikian, sita dalam kaitan dengan perkara pidana karena berkaitan dengan kepentingan umum, oleh karenanya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan umum dimaksud. [3.15.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan sita umum, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa sita umum mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan. Dengan demikian, melalui sita umum inilah dapat dipenuhi kewajiban debitor pailit kepada kreditornya secara proporsional dan maksimal, yaitu sebatas harta milik debitor pailit yang tercakup dalam sita umum dan harta-harta lain debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Oleh karena itu, penafsiran atau pemaknaan lain terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 justru akan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di atas. 74 [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oo3 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada 75 hari Rabu, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait IKAPI dan Pihak Terkait AKPI. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 76 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani