24/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 24/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Windu Wijaya, S.H.,M.H. Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Desember 1986 Pekerjaan : Advokat Alamat : Perkantoran Tiara Buncit Jalan Kemang Utara 9 Nomor 9, Blok B9, Jakarta Selatan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Januari 2015, memberi kuasa kepada Hazmin A. ST. Muda, S.H.,M.H., Dirga Rachman, S.H., Fedhli Faisal, S.H., Handy Wira Utama, S.H., Arco Misen Ujung, S.H., dan Pangihutan B Haloho, S.H., yakni Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Widihafah & Associates, yang beralamat di Perkantoran Tiara Buncit Jalan Kemang Utara 9 Nomor 9, Blok B9 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Januari 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 47/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-XIII/2015 pada tanggal 4 Februari 2015, yang telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 20 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2015, yang menguraikan hal- hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap muatan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 3. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian pasal dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Materiil (judicial review) terhadap Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa tentang “Kerugian Konstitusional” pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 menegaskan 5 (lima) syarat untuk tercapainya “Kerugian Konstitusional”, yaitu: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu: a) Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP (bukti P-1) yang berstatus sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor anggota 14.00344 sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (bukti P-2); b) Bahwa pemohon selaku perorangan warga negara yang berstatus sebagai advokat yang merupakan penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki hak- hak konstitusional. Salah satu hak tersebut adalah pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bingkai negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya; c) Bahwa Pemohon selaku advokat menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; d) Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah mengusulkan pengangkatan calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk selanjutnya dimintai persetujuan DPR RI (bukti P- 3); e) Bahwa berdasarkan pengumuman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi oleh KPK RI saat yang bersangkutan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri dan jabatan lainnya di kepolisian. (bukti P-4); f) Bahwa sekalipun KPK RI telah mengumumkan secara resmi penetapan calon kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tidak pernah menarik dan atau mencabut usulan pengangkatan tersebut dari DPR yang kemudian selanjutnya oleh lembaga DPR tetap dilakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo. Adapun selanjutnya DPR RI memberikan jawaban atas usul Presiden melalui Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia.(bukti P-5); g) Bahwa setelah mendapatkan persetujuan DPR RI mengenai pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Indonesia dan pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodopada hari Jumat (16-01-2015) di ruang utama istana negara mengumumkan telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id menandatangani dua keputusan Presiden (Keppres) terkait institusi Polri. Keppres pertama adalah tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri dan Keppres kedua adalah tentang penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab Kapolri (Plt. Kapolri). Di waktu dan di tempat yang bersamaan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo juga mengumumkan untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen Budi Gunawan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (bukti P-6); h) Bahwa usulan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo ke DPR yang kemudian disetujui melalui Paripurna DPR RI untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai kapolri adalah telah sesuai dengan tata cara pemberhentian kapolri yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, kebijakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri dan menyatakan secara lisan (tanpa ada produk hukum tertulis) untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen Budi Gunawan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin hak kepastian hukumnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus dilakukan secara bersamaan (satu Paket) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat”; i) Bahwa penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden dan penundaan pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan mengandung ketidakjelasan legalitas. Keputusan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo tentang pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri menjadikan penerapan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi multi-tafsir. Hal ini terlihat dengan timbulnya tafsiran hukum yang berbeda di antara ahli hukum tata negara terkait penugasan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden. Ahli hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa “pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri dengan bersamaan pengangkatan Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti merupakan keputusan yang keliru dari aspek UU Polri. Menurut Yusril Ihza Mahendra jika pejabat Kapolri lama melakukan pelanggaran maka presiden dapat mengangkat Plt Kapolri dengan persetujuan DPR. (bukti P-7). Ahli hukum tata negara lainnya Refli Harun S.H,.M.H,L.LM. berpendapat sebaliknya. Refli Harun menyampaikan “bahwa Presiden Joko Widodo tidak lagi membutuhkan Persetujuan DPR setelah menunjuk Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Hal in karena Jenderal Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap, bukan pemberhentian sementara” (bukti P-8). Di sisi lain, Pemerintah melalui Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyampaikan “bahwa Komjen Pol Badrodin Haiti bukan pelaksana tugas atau Plt. Kapolri. Yang ada saat ini adalah, Komjen Pol Badrodin Haiti tetap menjabat Wakapolri yang mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan tugas Kapolri (Bukti P-9). Pendapat Pemerintah ini justru semakin membuat terang dan nyata tentang tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh oleh Pemohon dalam pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang diangkat oleh Presiden; j) Bahwa menurut Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Atas ketentuan hukum tersebut maka pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri hanya sah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id dilakukan bila adanya pemberhentian kapolri secara sementara dalam keadaan mendesak, yakni suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. Faktanya, Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap (tidak sementara) dan tidak ada yang disangkakan kepada Jenderal Sutarman dalam dugaan tindak pidana, sehingga tidak masuk dalam kategori “keadaan mendesak”. Oleh sebab itu, maka pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri mengandung cacat yuridis; k) Bahwa menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya”. Faktanya, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah mengusulkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri yang telah disetujui oleh Paripurna DPR. Oleh sebab itu, seharusnya Presiden RI Ir.H. Joko Widodo melakukan pemberhentian Jenderal Sutarman dan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan secara bersamaan (satu paket) yang kemudian dengan pertimbangan status Budi Gunawan sebagai Tersangka di KPK maka di waktu yang bersamaan pula Presiden RI Ir.H. Joko Widodo mengeluarkan keputusan pemberhentian kepada Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Bukan sebaliknya, menunda pengangkatan kapolri baru dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri adalah kebijakan yang tidak memiliki landasan yuridis. Dengan demikian, kebijakan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo untuk menerbitkan Keppres pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri adalah illegal atau tidak memiliki landasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id hukum yang berakibat kepada timbulnya ketidakpastian hukum bagi pemohon dan warga negara lainnya; l) Bahwa kemudian, dengan adanya jabatan pelaksana tugas Kapolri bukan dalam keadaan mendesak dan penundaan pengangkatan Kapolri baru yang telah disetujui oleh Paripurna DPR RI tanpa ada kepastian apakah Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri dari Komjen Budi Gunawan atau dari Jenderal Sutarman? Lalu berapa lama Plt. Kapolri diangkat? Berapa lama ditundanya pengangkatan Kapolri baru? Hal ini telah memberikan ketidakpastian hukum dan menciderai jaminan perlindungan atas hukum yang adil bagi Pemohon; m) Bahwa akibat ketidakjelasan akan pimpinan tertinggi institusi Polri tersebut telah melahirkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya selaku pencari keadilan tak terkecuali bagi lembaga KPK. Hal ini secara faktual dapat dibuktikan dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto yang tidak diketahui oleh Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haitiselaku Pelaksana tugas kapolri (bukti-P-10). Dengan demikian maka dapat disimpulkan ketidakjelasan siapa pemegang tertinggi ditubuh Polri telah mengakibatkan in-subordinasi di tubuh Polri yang berpotensi hilangnya kepastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum; n) Bahwa selanjutnya sesuai dengan pengumuman resmi Presiden RI Ir. Joko Widodo mengajukan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang artinya membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI setelah sebelumnya diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR RI; o) Bahwa uraian di atas membuktikan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, sehingga dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id p) Bahwa Pemohon selaku advokat yang berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri memiliki tanggung jawab untuk menegakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum tersebut adalah menjamin terselengaranya proses ketatanegaraan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada demi terwujudnya kepastian hukum. Maka bertitik tolak dari uraian di atas ,Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang ini. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, telah dirugikan atau berpotensi dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikabulkan maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku; III. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN 1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini; 2. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah uji materi muatan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (bukti P-11); Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Ayat (1) “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat”; Ayat (5) “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”; Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon yang dijadikan batu uji adalah pasal yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Bahwa ketentuan yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuka peluang bagi Presiden untuk semau-maunya membatalkan calon kapolri yang telah diusulkan dan disetujui oleh DPR RI dan melakukan kebijakan yang tak mendasar dengan mengangkat Pelaksana tugas Kapolri tanpa persetujuan DPR dengan alasan bahwa pengangkatan pelaksana tugas Kapolri tersebut dilakukan secara hormat dengan tetap; 4. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan norma yang telah menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan tafsiran inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945; 5. Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; Rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin … dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang; 7. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip kepastian hukum. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian maka Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia a quo, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk merusak sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimana presiden dapat saja membatalkan pelantikan secara tidak beralasan atas usulan kapolri yang telah diserahkan ke DPR dan telah disetujui oleh DPR RI; 8. Bahwa di samping itu ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia a quo jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id melanggar hukum, karena Presiden selaku kepala Pemerintahan dan kepala negara yang memiliki kewenangan untuk mengangkat pelaksana tugas Kapolri dapat menyalahgunakan jabatan tersebut untuk berbuat dan/atau mengambil keputusan tanpa menyertai alasan-alasan dalam keadaan mendesak dan tanpa meminta persetujuan DPR, sehingga seolah-olah telah bertindak sesuai dengan hukum. Dengan demikian maka bila ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; 9. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak kepastian hukum oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu, sehingga Undang-Undang sering kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan untuk melahirkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara; 10. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung “cacat ” yang dapat ditafsirkan semau-maunya sesuai dengan kepentingan pemegang otoritas tertentu yang berwenang menerapkan ketentuan undang-undang tersebut; 11. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu maka (tak terkecuali) Presiden RI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus mampu mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban hukum berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh sebab itu dengan tidak jelasnya apakah calon kapolri yang telah diusulkan oleh Presiden dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id telah disetujui oleh DPR mengharuskan secara hukum bagi Presiden untuk melantik calon kapolri terebut atau Presiden dapat semau-maunya membatalkan dan mengusulkan nama calon Kapolri baru? Hal ini telah menimbulkan multitafsir, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsiran konstitusional tehadap Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 12. Di samping itu, apakah Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti adalah Plt. Kapolri yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau tidak terpenuhinya syarat pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri karena tidak dalam keadaan mendesak dan tidak adanya pemberhentian sementara kepada kapolri sebelumnya (Jenderal Polisi. Sutarman) maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat pula memberikan tafsiran konstitusional tehadap Pasal 11 ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 13. Bahwa karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai apakah Presiden dapat membatalkan calon kapolri yang telah disetujui dan tidak ada pula ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme mengangkat pelaksana tugas kapolri setelah adanya pemberhentian secara tetap kepada kapolri sebelumnya? Dan tidak adanya aturan tentang apakah pengangkatan pelaksana tugas kapolri setelah adanya pemberhentian secara tetap kepada kapolri mengharuskan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR ? Maka Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah nyata menimbulkan multitafsir; 14. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal a quo, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15. Bahwa Pemohon juga menyadari, di satu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum) mengenai pemberhentian dan pengangkatan kapolri serta alasan pemberhentian sementara kapolri dan alasan pengangkatan pelaksana tugas kapolri; 16. Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (wetsvacuum) tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas; 17. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi maka ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengandung sifat multi tafsir, yang jika ditafsirkan dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Memohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional); 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon; 3. Bukti P-3 : Artikel berjudul “Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri”. Sumber : http://www.koran-sindo.com/read/949045/149/ budi-gunawan-calon-tunggal-kapolri-1420959425; 4. Bukti P-4 : Artikel berjudul “Budi Gunawan, Calon Kapolri Pertama Tersangka KPK”. Sumber : http://www.tempo.co/read/ news/2015/01/13/078634598/Budi-Gunawan-Calon- Kapolri-Pertama-Tersangka-KPK; 5. Bukti P-5 : Artikel berjudul “Paripurna DPR Setujui Komjen Budi Gunawan Jadi Kapolri”. Sumber : http://www.peradi.or.id/ index.php/berita/detail/paripura-dpr-setujui-komjen-budi- gunawan-jadi-kapolri; 6. Bukti P-6 Artikel berjudul “Jokowi Umumkan Pemberhentian Sutarman”. Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/ 2015/01/16/jokowi-umumkan-pemberhentian-kapolri- jenderal-sutarman; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7. Bukti P-7 : Artikel berjudul “Yusril: Pengangkatan Plt. Kapolri Keputusan Keliru”. Sumber : http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt54be131bf0b60/yusril--pengangkatan-plt- kapolri-keputusan-keliru; 8. Bukti P-8 : Artikel berjudul “Refly Harun: Tunjuk Plt Kapolri, Presiden Tak Butuh Izin DPR Lagi “. Sumber : http://news.detik.com/ read/2015/01/17/152355/2806200/10/refly-harun-tunjuk-plt- kapolri-presiden-tak-butuh-izin-dpr-lagi; 9. Bukti P-9 : Artikel berjudul “Menko Polhukam: Badrodin Bukan Plt Kapolri Tapi Wakapolri Melaksanakan Tugas Kapolri” Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/20/menko- polhukam-badrodin-bukan-plt-kapolri-tapi-wakapolri- melaksanakan-tugas-kapolri; 10. Bukti P-10 : Artikel berjudul “Dikontak KPK, Wakapolri Bantah Ada Penangkapan Bambang Widjojanto”. Sumber: http://news.detik.com/read/2015/01/23/102147/2811658/10 /dikontak-kpk-wakapolri-bantah-ada-penangkapan- bambang-widjojanto?n991104466; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU Kepolisian) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (vide bukti P-1) yang berstatus sebagai Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi (vide bukti P-2). Pemohon selaku advokat menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian; Menurut Pemohon, usulan pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian disetujui melalui Paripurna DPR untuk selanjutnya diterbitkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri telah sesuai dengan tata cara pemberhentian Kapolri yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepolisian. Namun, kebijakan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri dan menyatakan secara lisan (tanpa ada produk hukum tertulis) untuk menunda pengangkatan calon Kapolri baru Komjen Budi Gunawan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya yang memiliki hak konstitusional untuk dijamin hak kepastian hukumnya. Pemohon juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) UU Kepolisian, pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri hanya sah dilakukan bila adanya pemberhentian kapolri secara sementara dalam keadaan mendesak, yakni suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara. Faktanya, Jenderal Polisi Sutarman diberhentikan dengan hormat secara tetap (tidak sementara) dan tidak ada yang disangkakan kepada Jenderal Sutarman dalam dugaan tindak pidana, sehingga tidak masuk dalam kategori “keadaan mendesak”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, seharusnya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melakukan pemberhentian Jenderal Sutarman dan Pengangkatan Komjen Budi Gunawan secara bersamaan (satu paket) yang kemudian dengan pertimbangan status Budi Gunawan sebagai Tersangka di KPK maka di waktu yang bersamaan pula Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan keputusan pemberhentian kepada Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Bukan sebaliknya, menunda pengangkatan Kapolri baru dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa pengangkatan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri mengandung cacat yuridis; [3.5.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian karena Pemohon bukanlah Komjen Budi Gunawan, Jenderal Sutarman, atau bahkan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti yang berkaitan langsung dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepolisian, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.31 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id