24/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 24/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : PT Indikator Politik Indonesia Alamat : Jalan Cikini V, Nomor 15, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Burhanuddin, warga negara Indonesia, lahir di Rembang, 15 Desember 1977, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Pendirian Persero, Nomor 17 tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, S.H.) sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : PT Saiful Mujani [Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)] Alamat : Jalan Wahid Hasyim, Nomor 194, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 04 Juli 1982, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2012 di hadapan Notaris Lilly Fitriyani, S.H.) sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : PT Pedoman Global Utama Alamat : Wisma Kodel Lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Mochamad 2 Fadjroel Rachman, warga negara Indonesia, lahir di Banjarmasin, 17 Januari 1964, jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 1 Juni 2011 di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H.); sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : PT Indonesian Consultant Mandiri Alamat : Jalan Cipaku II, Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta, 12170, dalam hal ini diwakili oleh Yunarto Wijaya, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 27 Juni 1981, jabatan Direktur Eksekutif; sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Yayasan Populi Indonesia Alamat : Cipinang Asen Jalan Jengki Nomor 1, RT 02/RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Usep Saepul Ahyar, warga negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 15 Februari 1975, jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 06 Juni 2012 di hadapan Notaris Emmy Halim, SH., M.Kn); sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon V; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 17 Februari 2014 dan 4 Maret 2014 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., dan Muhammad Ali Fernandez, S.HI., Para Advokat dan Konsultan Hukum ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Februari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Februari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 5 Maret 2014 dengan Nomor 24/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei. (Pertimbangan Mahkamah Konsitusi, Putusan Nomor 09/PUU- VII/2009, tanggal 30 Maret 2009) Reformasi sudah berlalu satu setengah dekade. Perubahan politik pasca- runtuhnya rezim orde baru mendorong media ke dalam ruang gerak baru. Semua pihak kini dapat menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam komunikasi politik, sosial, ekonomi, budaya baik secara lisan maupun tulisan secara bebas. Pers dan lembaga publik tumbuh subur untuk menyajikan berita dan informasi dengan lugas, berani serta menghantarkan realita secara jujur, objektif dan terbuka. Hal ini ditegaskan dan diakui oleh Mahkamah melalui pertimbangan Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 sebagai berikut: “Salah satu latar belakang lahirnya gerakan reformasi yang kemudian mengantar pada reformasi konstitusi dan tatanan politik adalah karena pada masa lalu telah terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan-kekerasan politik antara lain, berupa pelanggaran atas kebebasan bereskpresi. Pada saat itu kebebasan pers dipasung, kebebasan berorganisasi dikekang, bahkan kebebasan akademik-ilmiah juga dipagari dengan restriksi yang sangat merugikan upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Reformasi konstitusi dan politik telah menegaskan jaminan perlindungan atas hak-hak tersebut, bahkan pada tataran Undang-Undang telah dilakukan berbagai 4 perubahan ke arah yang lebih ramah terhadap perlindungan HAM seperti perubahan berbagai Undang-Undang bidang Politik yang menjadi lebih demokratis, perubahan Undang-Undang Pers yang meniadakan segala bentuk pemasungan seperti peniadaan keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) serta penegasan berlakunya prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di perguruan tinggi.” Munculnya media cetak dan elektronik adalah konsekuensi dari mengendurnya regulasi kepemilikan SIUPP. Media menjadi menjadi pengawas demokrasi yang efektif. Sejalan dengan tersebut dalam konteks pembangunan demokrasi bermunculan juga lembaga-lembaga independen/penelitian yang bekerja di wilayah opini publik (lembaga survei). Lembaga survei memotret masalah yang muncul, isu-isu penting di masyarakat, mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sekaligus memberikan feedback ke masyarakat tentang informasi yang penting. Pemilu bertujuan untuk menegakkan hak-hak supremasi hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Lembaga survei bekerja sama dengan media menjadi motor berperan aktif mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan pemerintahan. Media dan lembaga survei menjadi wacthdog yang mengontrol arah gerak reformasi dan demokrasi. “Oleh sebab itu, segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis-ilmiah adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945”, demikian penegasan Mahkamah di dalam pertimbangan Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 terkait dengan eksistensi lembaga survei; Pada tahun 2008 muncul ketentuan yang berseberangan dengan semangat reformasi dan jiwa Konstitusi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung norma yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi, yaitu antara lain hak berekspresi dan kebebasan informasi. Syukur Alhamdulillah, norma tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009. Ketentuan yang kurang lebih sama terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 5 Pun, terhadap norma yang bertentangan dengan semangat konstitusi tersebut juga sudah sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009. Untuk kedua kalinya, hak konstitusional warga negara yaitu kebebasan berekspresi diselamatkan Mahkamah Konstitusi. Seolah tak melihat keadaan dan semangat reformasi dan konstitusi, berselang 3 tahun kemudian muncul Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, di mana ternyata di dalamnya mengandung norma-norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Kebebasan berekspresi dan kebebasan mendapatkan informasi di ranah publik yang menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang kini terancam. Ilmu pengetahuan dan informasi terpasung. Demokrasi mundur. Media dan Lembaga independen seperti lembaga survei sebagai pengawas demokrasi dan Pemilu terancam terpasung fungsi dan tugasnya. Karenanya, bersama ini kami mengajukan permohonan pengujian norma dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang akan Pemohon uraikan berikut. II. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 6 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa objek permohonan ini adalah Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945, di mana kiranya Permohonan in casu diterima dan diperiksa sesuai dengan mekanisme Mahkamah Konsitusi yang berlaku; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “the last guardian” dari “constitutional right” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Berdasarkan semangat dan keyakinan inilah para Pemohon memutuskan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”; 3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut: 7 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (1) Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 5. Bahwa para Pemohon yang merupakan badan hukum privat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) yaitu organization standing (legal standing) yang sudah dikenal dan diterapkan ke dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena terdapat keterkaitan sebab-akibat (causal verband) dengan berlaku dan diterapkannya Pasal 247 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dan ayat (6) juncto Pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 6. Bahwa pada praktik proses peradilan di Indonesia legal standing melalui organization standing telah diterima dan diakui, berdasarkan Putusan Mahkamah, yaitu: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945. b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0O3/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 8 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945; 7. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan hasil survei lembaga di mana para Pemohon bertugas. Di mana dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan disebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi serta organisasi telah melaksanakan tujuan dan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasarnya, sebagaimana berikut ini: a. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon I, PT. Indikator Politik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Survei Indikator dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah di bidang Jasa, khususnya di bidang Survei, Riset, dan pengembangan strategis. Di mana selama ini Pemohon I, sudah melakukan apa yang menjadi tujuan badan hukumnya antara lain: 1) Melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan; 2) Bekerjasama dengan media elektronik mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih; 3) Bekerjasama dengan media elektronik untuk menyiarkan hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014 nanti; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pemohon I selaku Direktur Utama berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karenanya 9 Pemohon I secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, PT. Indikator Politik Indonesia, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang riset dan survei, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; b. Dalam Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II, PT. Saiful Mujani atau yang lebih dikenal dengan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah di bidang Jasa. Di mana selama ini Pemohon II, sudah melakukan apa yang menjadi tujuan badan hukumnya antara lain: 1) Melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan; 2) Bekerjasama dengan media elektronik mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih; 3) Bekerjasama dengan media elektronik untuk menyiarkan hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014 nanti; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pemohon II selaku Direktur berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karenanya Pemohon II secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, PT. Saiful Mujani, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang riset dan survei, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; c. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon III, PT. Pedoman Global Utama dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah di bidang Pelayanan Jasa. Di mana selama ini Pemohon III, sudah melakukan apa yang menjadi tujuan badan hukumnya antara lain: 1) Melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan; 2) Bekerjasama dengan media elektronik mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih; 3) Bekerjasama dengan media elektronik untuk menyiarkan hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014 nanti; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pemohon III selaku Direktur berwenang untuk mewakili 10 perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karenanya Pemohon III secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, PT. Pedoman Global Utama, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; d. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon IV, PT. Indonesian Consultant Mandiri dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah di bidang Pelayanan Jasa. Di mana selama ini Pemohon IV, sudah melakukan apa yang menjadi tujuan badan hukumnya antara lain: 1) Melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan; 2) Bekerjasama dengan media elektronik mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pemohon IV selaku Direktur berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karenanya Pemohon IV secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, PT. Indonesian Consultant Mandiri, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultasi, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; e. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon V, Yayasan Populi Indonesian dinyatakan bahwa maksud dan tujuan badan hukum ini adalah di bidang Pelayanan Jasa. Di mana selama ini Pemohon V, sudah melakukan apa yang menjadi tujuan badan hukumnya antara lain: 1) Melakukan berbagai survei opini publik terkait dengan politik dan pemerintahan; 2) Bekerjasama dengan media elektronik mengadakan acara yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pemohon V selaku Direktur Badan Usaha dari Yayasan berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karenanya Pemohon V secara hukum telah sah untuk bertindak untuk dan atas nama perseroannya, Yayasan Populi Indonesian, sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 11 konsultasi, riset dan survei, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa usaha-usaha untuk mengawal supremasi hukum dan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi ke publik, menjaga proses transformasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, memajukan kecerdasan bangsa, menjaga kebebasan pers yang independen dan sehat, mendorong dan memajukan tingkat partisipasi politik publik dan meningkatkan kualitas demokrasi yang selama ini Para Pemohon perjuangkan telah tercantum dan dijamin dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5), sebagaimana tersebut berikut ini: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; c. Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”; d. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; e. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; f. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”; 12 g. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. 10. Bahwa usaha-usaha yang para Pemohon lakukan secara a contrario merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, transformasi ilmu pengetahuan dan pendidikan, bebas menyuarakan pendapat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 serta melakukannya dengan jaminan supremasi hukum yang sehat dan bebas dari ancaman; 11. Bahwa selain itu para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”; 12. Bahwa dengan penerapan dan pemberlakuan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon; 13. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum “organization standing” serta hak konstitusional dalam mengajukan Permohonan Uji Materil Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; IV. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa apa yang tertuang di dalam Pendahuluan, poin I, poin II dan poin III di atas merupakan satu kesatuan dalam, dan bagian yang tak terpisahkan dengan poin IV tentang Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat 13 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi: a. Pasal 247 ayat (2), yang berbunyi : “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”. Di mana Pasal 247 ayat (2) berbunyi: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU”. b. Pasal 247 ayat (5) yang berbunyi: “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”. c. Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”. d. Pasal 291 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. e. Pasal 317 berbunyi: (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 14 3. Bahwa penerapan Pasal 247 ayat (2) yang mengatur tentang pelarangan pengumuman survei pada masa tenang bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumen sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 247 ayat (2) berbunyi: “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”. Sementara pasal 247 ayat (1) berbunyi: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU”. Di mana dalam Penjelasan Pasal 247 ayat (2) disebutkan, bahwa: “yang dimaksud “pengumuman” termasuk pemberitaan dan publikasi”. b. Bahwa para Pemohon jelaskan survei adalah usaha untuk merekam suatu keadaan/kondisi dalam rentang waktu yang terukur berdasarkan metodologi yang ilmiah dan sah. Sementara itu, survei opini publik yang berkaitan dengan demokrasi dan Pemilu merupakan potret dari kondisi terkini dari berbagai hal, antara lain; perilaku pemilih, pengetahuan pemilih, kesiapan stakeholder/penyelenggara Pemilu, kesiapan para pendukung pemilihan umum (Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, keamanan, pemantau pemilu dll), elektabilitas calon, program-progam unggulan calon hingga kemampuan teknis pemilih saat menyalurkan suaranya. Media baik televisi maupun cetak (baca pers) selaku pilar demokrasi yang berkewajiban untuk menjaga kualitas demokrasi bekerja sama dengan lembaga survei independen melakukan fungsi ilmiah untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilihan umum di mana salah satu caranya adalah dengan melakukan survei opini publik berkenaan dengan demokrasi dan pemilu, kemudian mengumumkannya lewat pemberitaan dan publikasi. Pada intinya survei opini publik dilakukan untuk kepentingan warga negara mendapatkan informasi seluas-luasnya berkenaan dengan berlangsungnya pemilihan umum; c. Bahwa hasil survei sebagaimana hasil penelitian lain selayaknya dapat diumumkan kapanpun kepada publik. Pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang kontraproduktif dengan cita-cita menjaga kualitas demokrasi dan pemilihan umum. Sesungguhnya pada masa hari tenang (3 15 hari) itulah ada banyak informasi penting yang dapat disampaikan ke publik dan merupakan hak publik untuk memperolehnya. Contoh dalam Pemilu 2009 adalah persiapan pengetahuan publik berkenaan dengan pemilihan umum dengan cara dicontreng bukan dicoblos atau berkenaan dengan pemilihan suara legislatif berdasarkan suara terbanyak, dan seterusnya. Karenanya pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang menjadi tidak relevan dan melanggar hak warga negara (right to know) di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 . Selain itu, Pemilihan Umum 2014 kali ini diikuti oleh 12 partai politik dan tiga partai politik lokal dengan ratusan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada masa tenang inilah publik sesungguhnya membutuhkan informasi sebanyak mungkin berkenaan dengan beragam aspek pemilihan umum; d. Bahwa pelarangan pengumuman survei di masa tenang menghilangkan semangat reformasi yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. para Pemohon berhak untuk memublikasikan hal yang berkaitan kepentingan publik sehubungan kesiapan pemilihan umum sebagai bagian dari freedom of information yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pelarangan terhadap hal tersebut bukan hanya kontraproduktif dengan semangat reformasi melainkan juga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi ke Publik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”; e. Bahwa survei adalah sebuah metode pencarian informasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Survei memiliki kaidah dan standar keilmuan yang tinggi yang ditujukan untuk menunjukkan realitas yang sebenarnya ke hadapan publik. Karenanya merupakan hak setiap warga negara mendapatkan informasi berkenaan dengan hasil survei sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945 “setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu 16 pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia”. Selain itu, dalam konteks pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bukankah kewajiban pemerintah untuk memajukan dan mempromosikannya sebagaimana dijamin Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yaitu “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. f. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah terhadap norma yang sama pada Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 yang menyebutkan: - “...segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologis ilmiah, seperti yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 adalah tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945”. (vide Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, poin 3.15, halaman 59-60) - “Mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur di dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2008 tidak sejalan dengan jiwa Pasal 31 dan Pasal 28F UUD 1945”; (vide Putusan Nomor 9/PUU- VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, poin 3.16, halaman 60); - “Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.”(vide Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, poin 3.19, halaman 62) g. Sementara tak ada satu buktipun yang dapat menunjukan bahwa pengumuman hasil survei mengenai kesiapan dan pengetahuan pemilih atas proses dan tata cara pemilu merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa pengumuman hasil survei pada masa tenang dapat menimbulkan kekisruhan dan memengaruhi masyarakat sama sekali tidak faktual dan 17 agak mundur karena sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis- ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang; h. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan. Artinya, pengumuman hasil survei tersebut tidak inkonstitusional sepanjang tidak berkaitan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu; i. Bahwa sesungguhnya pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 yaitu: 1) Pasal 245 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 9/PUU- VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; 2) Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009, di mana secara mutatis mutandis menggunakan argumentasi dan pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; Karenanya merupakan keanehan dan kejanggalan, norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebanyak 2 (dua) kali oleh Mahkamah Konsitusi dimunculkan kembali oleh pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sudah seharusnyalah dengan argumentasi dan pertimbangan yang sama dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009 juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi secara mutatis mutandis menyatakan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 18 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Bahwa penerapan Pasal 247 ayat (5) yang mengatur tentang kebolehan mengumumkan perhitungan cepat pemilu dalam jangka waktu paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 247 ayat (5): “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”. b. Bahwa para Pemohon selaku peneliti (ilmuwan) selain diikat oleh nilai moral yang hanya untuk menyuarakan kebenaran juga diikat oleh kode etik ilmuwan. Peneliti berkewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah ilmiah dan bekerja berdasarkan kaidah tersebut. Para Pemohon sebagai watch-dog demokrasi dan pemilihan umum berkewajiban secara moral untuk menjaga netralitas, imparsial dan objektifitas. Sementara dalam konteks quick count, bekerjanya sistem ini adalah berdasarkan penghitungan (count) dan kecepatan (quick) dan merupakan kewajiban para Pemohon untuk menyampaikan hasil penghitungan cepat (quick count) secepat-cepatnya dan tidak dibatasi oleh waktu. Bila kewajiban para Pemohon dalam menjalankan tugas dibatasi oleh waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maka yang terjadi adalah potensi hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya prinsip penghitungan cepat “quick count”. Penerapan Pasal 247 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945; c. Bahwa perlu juga diketahui bahwa sejarah lahirnya quick count atau juga dikenal dengan istilah Parallel Vote Tabulation (PVT) adalah dimaksudkan sebagai data pembanding bagi hitungan resmi yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Data quick count berfungsi selain menyampaikan informasi lebih awal soal perhitungan suara, juga menjadi panduan awal perhitungan untuk mengawal perolehan suara hingga selesai dalam tahapan resmi yang dilakukan penyelenggara secara berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke level tertinggi yang 19 ditentukan. Di Asia, quick count pertama kali diselenggarakan oleh lembaga independen NAMFREL untuk mengawal hasil pemilihan umum di Filipina pada Pemilu 1986. Kemudian, di negara-negara yang baru berkembang demokrasinya, diselenggarakanlah metode ini dengan maksud untuk mengawal hasil Pemilu dan memastikan Pemilu berlangsung secara Jurdil dan Luber, termasuk di Indonesia. Publik memahami bahwa hasil hitungan cepat bukanlah hasil resmi, namun hasil ini menjadi pegangan, selama dilakukan secara benar, untuk mengawal hasil yang kemudian akan diumumkan secara resmi oleh Penyelenggara Pemilu karena kecepatan (quick) metode ini sebagai informasi awal. Tidak pernah ada bukti hasil hitungan cepat yang akurat dan kredibel menjadi keliru dan dasar konflik mengenai hasil Pemilu di mana pun. Bahkan hasil hitungan cepat telah terbukti berkontribusi sebagai sarana “memuaskan” publik terhadap hasil secara lebih cepat dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan mengenai hasil Pemilu; d. Bahwa norma pembatasan waktu publikasi hitungan cepat “paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat” bertentangan dengan konstitusi karena: 1) Bahwa pemilihan legislatif ada yang bersifat lokal yaitu DPRD dan DPD yang pemilihannya dilakukan pada masing-masing wilayah. Misal pemilihan DPRD Provinsi Papua yang berada di wilayah waktu Indonesia Bagian Timur (WIT) tidak dapat disangkutpautkan dengan Pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta atau DPRD Provinsi Aceh yang berada di wilayah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Di mana kedua bagian daerah tersebut (Waktu Indonesia Timur dan Waktu Indonesia Barat) berselisih 2 jam. Karenanya, jika penghitungan cepat (quick count) untuk wilayah DPRD Provinsi Papua dipaksa menuruti ketentuan Pasal 247 ayat (5), maka hal tersebut menjadi tidak relevan dan diskriminatif atau tidak adil. Bagaimana mungkin pengumuman cepat (quick count) terhadap penghitungan untuk wilayah DPRD Provinsi Papua (Wilayah Indonesia Timur) yang sudah selesai harus menunggu Wilayah Indonesia Barat, yang bisa jadi baru dimulai proses penghitungan tiap TPS? Karenanya Pasal 247 ayat (5) menjadi tidak memiliki makna dan tentu saja bertentangan dengan asas pembentukan 20 peraturan perundang-undangan het beginsel van uitvoerbaarheid yaitu suatu undang-undang harus dapat dilaksanakan. Pembuat Undang- Undang nampaknya ingin memberlakukan ketentuan tersebut secara universal namun ternyata praktiknya secara hanya secara parsial; 2) Bahwa secara tegas, pembuat Undang-Undang telah membedakan dan memperlakukan secara tidak adil hak pemilih orang-orang yang berada di wilayah Indonesia Timur dan Tengah yang memiliki perbedaan waktu dengan Indonesia bagian Barat untuk tahu lebih cepat hasil tentang perolehan suara di wilayah mereka, dengan memaksa mereka secara hukum untuk menunggu proses pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Barat. Padahal untuk siaran media yang bersifat nasional, penontonnya tidak bisa dibatasi berdasarkan wilayah. Dus, mereka yang telah selesai menggunakan hak pilihnya di wilayah Tengah dan Timur punya hak yang sama dengan orang Indonesia Bagian Barat untuk sama-sama memperoleh kecepatan mengenai hasil, bukan penundaan; e. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa pembatasan waktu pengumuman penghitungan cepat tidak relevan karena penghitungan cepat tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk mejatuhkan pilihan. Sebab Penghitungan cepat dilakukan saat penghitungan sudah selesai. Dalam hal tidak bisa dilakukan jika pemungutan dan/atau penghitungan suara belum selesai; f. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU- VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa terhadap penghitungan cepat (quick count), menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi; g. Survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada 21 keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting; h. Dengan demikian terang dan jelas alasan para Pemohon berkenaan dengan uji materil Pasal 247 ayat (5), karenanya sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 247 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; j. Bahwa sesungguhnya pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berupa norma pembatasan pengumuman hasil perhitungan cepat (quick count), sudah dinyatakan bertentangan dengan UUd 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1) Pasal 245 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; 2) Pasal 188 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, dengan pertimbangan secara mutatis mutandis menggunakan pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; Karenanya merupakan keanehan dan kejanggalan, norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebanyak 2 (dua) kali oleh Mahkamah Konsitusi dimunculkan kembali oleh pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sudah seharusnyalah, dengan pertimbangan yang sama dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi secara mutatis mutandis menyatakan Pasal 247 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 22 5. Bahwa penerapan Pasal 247 ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) yang mengkualifikasikan perbuatan pengumuman survei di masa tenang, pengumuman penghitungan cepat yang tidak memberitahukan sebagai bukan hasil resmi, pengumuman hasil penghitungan cepat kurang dari 2 jam setelah pemungutan suara waktu Indonesia Barat sebagai tindak pidana adalah bertentangan dengan UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut: a. Pasal 247 ayat (6): “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”. Pasal 291: “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Pasal 317 ayat (1): “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).” Pasal 317 ayat (2): “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).” b. Bahwa pemberian sanksi pidana atas ketentuan pelaporan ke KPU berkenaan dengan sumber dana, metode penelitian serta pengumuman hasil quick count bukan merupakan hasil resmi KPU adalah tidak relevan karena persoalan tersebut merupakan persoalan administrasi semata sebagaimana bila seseorang diwajibkan untuk melaporkan diri dalam hal berpindah tempat tinggal. Perbuatan pidana (straafbaar feit) ditetapkan sebagai sebuah kejahatan adalah karena perbuatan tersebut sama sekali bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat yang beradab dan secara sosiologis merupakan perbuatan tercela (mala in se). 23 Sekalipun tidak pernah ditetapkan dalam Undang-Undang (wet) sebagai sebuah kejahatan seperti pada perbuatan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP) atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP), maka masyarakat tetap memandang bahwa perbuatan itu adalah perbuatan keji dan nista (rechtdelicten). Sementara sanksi terhadap pelanggaran dapat terjadi berdasarkan perspektif yuridis yaitu perbuatan dapat diberikan sanksi karena ditetapkan sebagai suatu pelanggaran melalui perumusan perundang-undangan (mala prohibita). Karena dari itu, kriminalisasi dalam hukum pidana sesungguhnya adalah merupakan perwujudan kemauan sosiologis masyarakat; c. Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 erat dengan persoalan politik, maka penanganannya tentu akan sarat dengan kepentingan politik dan rentan digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan pihak lainnya. Karenanya, penerapan pasal tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi (freedom of information) para Pemohon sekaligus memasung hak untuk mendapatkan informasi (right to know) masyarakat luas terhadap informasi pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Penerapan pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran para Pemohon dalam menjalankan tugasnya karenanya Pasal 247 ayat (6) dan Pasal 291 berpotensi menghilangkan rasa aman dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1); d. Bahwa memasukkan pelarangan pengumuman hasil survei minimal 2 jam setelah pemungutan suara di waktu Indonesia Bagian Barat selesai adalah tidak relevan. Karena sebenarnya hal tersebut tidak pernah benar-benar bisa dilaksanakan. Pembuat Undang-Undang tidak menyadari bahwa Indonesia sangat luas sementara mekanisme pemilihan juga beragam, ada perwakilan lokal dan nasional. Para Pemohon tentu akan kesulitan menentukan batas waktu untuk mengumumkan quick count hasil daerah Waktu Indonesia Timur, sementara di sisi lain harus memastikan bahwa seluruh pemilihan di daerah Waktu Indonesia Barat sudah selesai. Hak tersebut akan membatasi hak para Pemohon untuk menyebarkan informasi (freedom of information) sementara di sisi lain secara a contrario 24 menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan (right to know) yang sudah dijamin oleh UUD 1945; e. Bahwa dengan penundaan waktu setelah dua jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia Bagian Barat, berarti selisih sekitar 4 jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian Timur, membuka potensi adanya ruang kecurangan atau tindakan-tindakan pelanggaran pemilu lainnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Selisih waktu 4 jam bukanlah waktu yang pendek bagi potensi munculnya hal-hal yang tidak diinginkan mengenai hasil pemilu di wilayah Indonesia Timur. Karenanya penundaan waktu ini, meski hanya dua jam untuk Indonesia Barat atau empat jam untuk Indonesia Timur, berpotensi terhadap terbukanya ruang bagi hal-hal yang dapat membahayakan dan menciderai demokrasi yang sedang dan terus kita bangun bersama melalui Pemilu; f. Bahwa dengan demikian nampak bahwa persoalan adminisratif yang dibawa ke ranah hukum pidana adalah berlebihan. Sesuai dengan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, bahwa penggunaan hukum pidana yang sesungguhnya dapat dilakukan secara proporsional dan rasional dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimate remedy, ultimum remedium), sehingga hukum pidana tidak kehilangan kewibawaan karena aplikasi yang kurang cermat dan serampangan, dan menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan dan salah arah; g. Bahwa sesungguhnya pasal yang bernorma sama dengan Pasal 247 ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 berupa norma mengkualifikasikan perbuatan pengumuman survei di masa tenang, pelaporan survei ke KPU serta pengumuman hasil penghitungan cepat kurang dari 2 jam setelah pemungutan suara waktu Indonesia Barat sebagai tindak pidana, sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu : 1) Pasal 245 ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum 25 mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; 2) Pasal 188 ayat (5), Pasal 228 dan Pasal 255 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, dengan pertimbangan secara mutatis mutandis menggunakan argumentasi dan pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009; Karenanya merupakan keanehan dan kejanggalan, norma yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebanyak 2 (dua) kali oleh Mahkamah Konsitusi dimunculkan kembali oleh pembuat Undang-Undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian sudah seharusnyalah, dengan pertimbangan yang sama dengan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009 juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009, Mahkamah Konstitusi secara mutatis mutandis menyatakan Pasal 247 ayat (6) juncto Pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Bahwa untuk memudahkan perbandingan norma-norma yang terkandung dan sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, para Pemohon sampaikan dalam bentuk tabel berikut ini: No. Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009) Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (Nomor 98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009) Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 Yang diujikan ke MK Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang 1. Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh di Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi : “Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan Pasal 247 ayat (2) : “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”. 26 lakukan pada masa tenang” dan/atau disebarluaskan pada masa tenang” Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count 2. Pasal 245 ayat (3) yang berbunyi : “Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara” (quick qount dilakukan H + 1) Pasal 188 ayat (3) yang berbunyi : “Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara” (quick qount dilakukan H + 1) Pasal 247 ayat (5) : “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”. (quick qount dilakukan setelah TPS di WIB tutup + 2 jam) Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tentang dan Pengumuman Quick Count 3. Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu” Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3) Pasal 188 ayat (5) yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Catatan : dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3) Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi : “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”. Kualifikasi pidana terhadap pelanggaran pengumuman survei pada masa tenang; quick qount kurang dari di tutup WIB + 2 jam Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang 4. Pasal 282 ayat (5) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”; Pasal 228 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling Pasal 291 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. 27 banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Quick Count 5. Pasal 307 yang berbunyi : “Setiap orang atau lembaga yang melakukan perhitungan cepat yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”; Pasal 255 yang berbunyi : “Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Pasal 317 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. 7. Bahwa jika dilihat secara sistematis, ketentuan tentang keterlibatan lembaga survei, pelaksana hitungan cepat dan publikasinya adalah bagian dari ketentuan mengenai partisipasi masyarakat (Bab XIX). Secara intensional dan redaksional, penempatan norma dan ketentuan ini seharusnya dipahami sebagai langkah pembuat Undang-Undang untuk mendorong dan mengajak serta masyarakat dan stakeholders lainnya yang berkaitan dengan Pemilu untuk sama-sama berperan aktif dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang dicita-citakan. Sebagai sebuah upaya endorsement, maka adalah janggal dan aneh jika kemudian kegiatan dan langkah partisipasi yang seharusnya bersifat sukarela dan tanpa paksaan kemudian dibebani dengan pelbagai larangan, bahkan dengan ancaman hukum pidana. Alih-alih norma dan ketentuan ini dapat menggugah peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan, dengan pelbagai larangan dan ancaman pidana, ketentuan pasal-pasal a quo dapat secara a contrario menurunkan tingkat partisipasi dan menakutkan masyarakat, khususnya media dan lembaga survei dan penyelenggara hitungan cepat, untuk berpartipasi dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang baik. Oleh karenanya, secara sistematis pembentukan perundang-undangan, ketentuan norma-norma dalam pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini, sejak awal sudah mengalami cacat hukum dan terlebih bertentangan dengan norma-norma konstitusional sebagai telah disebutkan di atas; 28 8. Bahwa dalam Permohonan ini para Pemohon juga mengajukan Permohonan Putusan Provisi (Putusan Sela) atas pasal-pasal a quo yang para Pemohon ujikan ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar argumentasi sebagai berikut: a. Putusan provisi lazim dalam praktek hukum acara perdata di mana bertujuan untuk mencegah kerugian bagi penggugat/Pemohon dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan. Di mana Putusan tersebut dijatuhkan terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., Praktek Hukum:71) juncto Pasal 180 HIR. b. Bahwa dalam konteks sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah dapat menjatuhkan permohonan provisi sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan sela terhadap Permohonan Uji Konstitusionalitas Undang-Undang (bukan hanya dalam perkara sengketa kewenangan lembaga atau perselisihan hasil pemilihan umum), yakni dalam perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagaimana Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 28 Oktober 2009 (Putusan Akhir tanggal 19 November 2009) yang memutuskan “menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi 29 Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo”. d. Bahwa karena keberlakuan norma-norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon hanya 1 kali (ennmalig) selama Undang-Undang a quo berlaku yakni hanya tanggal 6-8 April 2014 (3 hari masa tenang sebelum Pemilu untuk pengumuman survei di masa tenang) dan tanggal 9 April 2014 (hari H pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU pada untuk norma pelaksanaan hitungan cepat), di mana waktunya kurang dari 2 (dua) minggu sejak perbaikan pemohonan ini disampaikan; 9. Bahwa maka Kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Putusan Sela berupa penundaan pemberlakuan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) sampai Mahkamah Konstitusi memberikan Keputusan Akhir tentang Pokok Perkara Permohonan ini; 10. Bahwa oleh karena norma-norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon telah pernah diperiksa, diputuskan, dan bahkan dikabulkan oleh Mahkamah sebelumnya, serta mengingat pula tentang waktu operasionalisasi norma tersebut dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang sudah sangat dekat waktunya, yakni 3 hari masa tenang sebelum Pemilu yakni pada tanggal 6-8 April 2014 untuk penguman survei di masa tenang, dan hari pemungutuan suara yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 April 2014 untuk norma pelaksanaan hitungan cepat, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini secara cepat dengan pertimbangan secara mutatis mutandis merujuk pada putusan-putusan yang telah disebutkan di muka. Hal ini dimaksudkan agar permohonan ini memiliki arti dan fungsi secara hukum untuk perlindungan hak-hak konstitusional para Pemohon dan rakyat Indonesia secara keseluruhan dalam rangka berpartisipasi untuk 30 menghasilkan proses dan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang baik dan sesuai konstitusi dan perundang-undangan; 11. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, Mahkamah pernah memutuskan perkara secara cepat Pengujian Konstitusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni Mengesahkan Penggunaan Identitas (KTP dan Paspor) sebagai syarat untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Di mana Mahkamah Konstitusi bersidang, melakukan musyawarah hakim (pleno) sekaligus membacakan putusan perkara pada hari yang sama yakni Senin, 6 Juli 2009. 12. Bahwa dengan demikian terang dan jelaslah hak para Pemohon sebagai pencari keadilan di negara hukum ini berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5) UUD 1945 akibat tidak terpenuhinya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, bebas dari rasa takut, memperoleh dan menyebarluaskan informasi, kebebasan berekspresi, memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peradaban karena penerapan dan pemberlakuan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 13. Bahwa oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, yakni menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; V. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: 31 Dalam Provisi Menunda pemberlakuan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, sebagai berikut: 1. Bukti P – 1: Fotokopi KTP Pemohon I atas nama Burhanuddin. 2. Bukti P – 2: Fotokopi KTP Pemohon II atas nama Grace Natalie Louisa. 3. Bukti P – 3: Fotokopi Akta Pendirian PT. Indikator Politik Indonesia Nomor 17 tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, SH. 32 4. Bukti P – 4: Fotokopi Hasil Survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2013, tentang “Kualitas Personal dan Elektabilitas Calon Presiden di Mata Pemilih”, 5. Bukti P – 5: Fotokopi Akta Pendirian PT. Saiful Mujani, Pasal 13 bertanggal 20 Desember 2011, di hadapan Notaris Lilly Fitriyani, SH. 6. Bukti P – 6: Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Saiful Mujani, Pasal 02 bertanggal 3 Agustus 2013 di hadapan Notaris Lilly Fitriyani, SH. 7. Bukti P – 7: Fotokopi Surat Keterangan Pemprov DKI Jakarta, Cq. Lurah Kampung Bali, Pasal 140/1.824.5/III/2013, tanggal 18 Februari 2013. 8. Bukti P – 8: Fotokopi Hasil Survei SMRC tentang Trend Dukungan Pada Calon Presiden Ketua Partai, Survei Nasional 19-27 Desember 2013. 9. Bukti P – 9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Moch. Fajroel Rachman; 10. Bukti P – 10: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama Yunarto Wijaya; 11. Bukti P – 11: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama Usep Saipul Ahyar; 12. Bukti P – 12: Fotokopi Akta Pendirian PT Pedoman Global Utama Nomor 19, bertanggal 1 Juni 2011, di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H.; 13. Bukti P – 13: Fotokopi Akta Pendirian PT Indonesian Consultant Mandiri Nomor 31, bertanggal 20 Februari 2018, di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H.; 14. Bukti P – 14: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5475.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Populi Indonesia, bertanggal 5 September 2012; 15. Bukti P – 15: Fotokopi Laporan Survei Preferensi Politik Masyarakat Menuju Pemilu 2014, Charta Politika; 16. Bukti P – 16: Fotokopi Surat Konfirmasi Kerja sama dari Metro TV (PT 33 Media Televisi Indonesia) Nomor 020/MTI/LGL-SRT/III/2014, bertanggal 3 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Metro TV (PT Media Televisi Indonesia) bekerja sama dengan PT Indikator Politik Indonesia akan menyelenggarakan dan menyiarkan Hitungan Cepat (Quick Count) dan Exit Poll pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014; 17. Bukti P – 17: Fotokopi Surat Pernyataan Don Bosco Selamun, selaku Pimpinan Redaksi BeritaSatu News Channel, bertanggal 3 Maret 2014 yang menyatakan bahwa BeritaSatu News Channel menjalin kerja sama dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam penyelenggaraan hitung cepat Pemilu 2014; 18. Bukti P – 18: Fotokopi Surat Pernyataan dari Bloomberg TV Indonesia yang menyatakan kerja sama antara Bloomberg TV Indonesia dengan Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia dalam penyelenggaraan hitungan cepat Pemilu 2014; 19. Bukti P – 19: Fotokopi Surat Pernyataan dari PT Metropolitan Televisindo yang menyatakan kerja sama antara PT Metropolitan Televisindo dengan Saiful Mujani Research Center (SMRC) dalam penyelenggaraan hitungan cepat Pemilu 2014; 20. Bukti P – 20: Fotokopi Surat Pernyataan dari Dede Apriadi selaku Pimpinan redaksi NET menyatakan adanya kerja sama antara NET dengan Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia dalam penyelenggaraan hitungan cepat Pemilu 2014; 21. Bukti P – 21: Fotokopi Akta PT Indonesian Consultant Mandiri, Nomor 18 bertanggal 18Maret 2014, di hadapan Notaris Eko Putranto, SH., yang menerangkan Pemohon IV (Yunarto Wijaya) menjabat selaku Direktur PT. Indonesian Consultant Mandiri. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 34 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), selanjutnya disebut UU 8/2012, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang. Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pasal 247 (6) UU 8/2012 Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu. Pasal 291 UU 8/2012 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana 35 dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Pasal-pasal tersebut, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 36 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 37 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 38 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat, yaitu perseroan dan yayasan yang bergerak salah satunya di bidang usaha survei opini publik dan hitungan cepat (quick count) Pemilu merasa dirugikan oleh karena adanya larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu yang dilakukan pada masa tenang. Pengumuman mengenai hitungan cepat (quick count) hanya dapat diumumkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang diancam dengan pidana kurungan dan denda, sehingga para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yakni hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Mahkamah berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut ternyata bahwa hak dan kewenangan para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” 39 dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut; [3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pdana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 40 Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; dan Pasal 307 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu; Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU- VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.10.2] Bahwa Mahkamah dalam putusan tersebut, antara lain, mempertimbangkan: • ”Bahwa jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (quick count) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah 41 suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaran negara termasuk pemilihan umum. Sumbangan yang diharapkan akan diberikan demikian, hanya mungkin jikalau hasil-hasilnya sebagai suatu bentuk informasi dapat disebarkan dan diperoleh masyarakat serta penyelenggara negara, sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemilih maupun penyelenggara negara dan pemilihan umum tercerahkan oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu; • .... menurut Mahkamah... Pertama, sejauh dilakukan sesuai dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka pengumuman hasil survei tidak dapat dilarang.... Kedua, sejauh menyangkut hasil penghitungan cepat (quick count) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil quick count itu telah menggangu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari sejumlah quick count selama ini tidak satu pun yang menimbulkan keresahan atau mengganggu ketertiban masyarakat, sebab sejak awal hasil quick count tersebut memang tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi... Haruslah diingat bahwa sejak awal sudah diketahui oleh umum (notoir feiten) bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui... Bahkan banyak warga masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang akan diumumkan kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jadwal resmi yang ditentukan. Oleh sebab itu, baik pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945; • Bahwa jikalau kepentingan atau keuntungan yang hendak dicapai atau dilindungi dengan larangan pengumuman hasil survei dalam masa tenang 42 adalah ketertiban umum yang menjadi kepentingan umum, ataupun keadilan bagi peserta Pemilu yang menghendaki jajak pendapat tidak mencerminkan realitas posisinya di mata pemilih sebelum pemungutan suara, serta keamanan dan ketenangan yang jauh dari konflik di antara peserta Pemilu dan para pendukungnya, kesemua tujuan hukum dan kepentingan yang hendak dilindungi tersebut dapat dicapai dengan penegakan Undang-Undang atau bidang hukum yang relevan dengan hal tersebut. Seandainya pun kepentingan sebagian peserta Pemilu tidak menghendaki citranya di mata pemilih diumumkan sebelum pemungutan suara, tetaplah harus dikesampingkan oleh kepentingan masyarakat yang mengkehendaki informasi yang lebih cepat mengenai berbagai hal terkait dengan Pemilu secara lebih cepat berdasarkan survei; • Bahwa hak masyarakat untuk tahu (rights to know) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara a contrario juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (freedom of information). Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia’; • Bahwa prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dan moralitas konstitusi, yang setiap saat harus diajukan sebagai tolok ukur untuk dapat menjustifikasi dikesampingkannya hak-hak asasi manusia yang telah menjadi constitutional rights yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah (obligation to protect, to promote, to enforce and to fulfil) yang juga ditetapkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; • Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik 43 yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan. [3.10.3] Bahwa pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo. Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu menegaskan bahwa objektivitas lembaga yang melakukan survei dan penghitungan cepat (quick count) haruslah independen dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memihak salah satu peserta Pemilu. Sehingga lembaga survei yang mengumumkan hasil survei dan penghitungan cepat (quick count) harus tetap bertanggung jawab baik secara ilmiah maupun secara hukum; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076). 44 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto 45 sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida Indrati ttd. Ahmad Fadlil Sumadi ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto