239/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 239/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Donaldy Christian Langgar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Bambu Kuning No.1, RT.1/RW. 4, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Desember 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 244/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 239/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 2 Desember 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c UU No. 11 Tahun 1969, yang berbunyi: "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai usia 25 tahun atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah”. terhadap UUD Tahun 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". 4. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi: "Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan ꞏpermohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 3 B. Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili Pasal a quo yang mana permohonan adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 18, ayat (4), huruf a, b, c UU No.11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. II. Kedudukan Pemohon (atau "legal standing"). 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI) sebagai Anak. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu: A. Pemohon. Bahwa UU No.11/1969 memberikan kebahagiaan kepada Pensiun Pegawai dan keluarganya. Perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi keluarga Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Peninggalan pensiun yang berupa sejumlah uang dengan besarannya diatur untuk mencapai persamaan bagi penerima atau penerus manfaat sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon sebagai karyawan swasta yang mana ditetapkan PHK sesuai dengan isi permohonan dalam perkara Nomor 206/PUU-XXIII/2025, berkedudukan sebagai Anak secara normatif sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU No. 11 Tahun 1969. Sebagai Anak diberikan hak dengan jaminan yang adil di hadapan hukum agar berkepastian hukum. Perlindungan dengan kesetaraan itu diatur untuk menerima pembayaran peninggalan pensiun, yang mana Pensiun Pegawai sebagai Ayah dan kepala rumah tangga sesuai dengan data kependudukan. Berdasarkan persyaratan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c UU No. 11 Tahun 1969, Anak yang diberikan hak itu ditetapkan secara hukum 4 bersegi satu untuk menerima pembayaran. Sesuai dengan budaya patrilinial, Pensiun Pegawai sebagai Ayah untuk mewariskan kepada keturunannya dengan tanda marga. Perlakuan khusus ketika Pensiun Janda berhalangan disesuaikan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Anak juga disebut sebagai Anak yang berhak sesuai dengan UU No. 11/1969 untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c dalam UU Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang berbunyi: "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak- anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai usia 25 tahun atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah (Bukti P-1)". Syarat-syarat itu disusun oleh kata-kata yang baku karena peraturan perjanjian bersegi satu itu diberlakukan secara sepihak oleh otoritas dengan reformasi birokrasi. Karena, persyaratan itu mempunyai definisi yang baku. Pemohon sebagai Anak tidak memenuhi persyaratan itu, karena selain definisi yang baku itu dalam Pasal a quo tidak setara antara huruf a, b, c. B. Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa persyaratan itu dimungkinkan mengalami perbaikan dengan makna pragmatik. Probabilitas itu digunakan untuk memudahkan interpretasi norma agar penafsiran unsur norma di balik teks dipahami. Seperti dalam lampiran (Lampiran 2), pengelola memperbaiki persyaratan dalam "Pasal a quo" dengan huruf a, b, c: "a. Belum mencapai usia 25 tahun atau b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. Belum menikah atau belum pernah nikah”. Tahun pemberlakuan telah berlangsung lama, sehingga norma itu tidak mengikuti perkembangan dinamika di dalam masyarakat yang adil. Dari teks UU No. 11/1969 diketahui persyaratan Anak dengan hak itu, yaitu huruf a. Belum mencapai usia 25 tahun atau b. Belum mempunyai penghasilan sendiri, atau c. Belum nikah atau belum pernah nikah. Perbaikan itu mewujudkan pembayaran peninggalan pensiun itu yang berupa harta warisan sejumlah uang. Sesuai dengan ajaran M. Yahya Harahap tentang penerima warisan atau ahli waris diketahui dalam masyarakat yang bilateral. Kekurangan pembayaran dimungkinkan untuk mengantisipasi peraturan yang berlaku surut tentang Anak dan ahli waris. Perbaikan persyaratan oleh pengelola itu diupayakan untuk 5 menutup kas operasional yang kurang ketika pembayaran dilakukan karena pengelola sebagai lembaga instrumen fiskal berwenang menyeimbangkan defisit dan surplus dari kas (kas akrual) sebelum UU No. 1 Tahun 2025 diberlakukan. Maka, Pemohon sebagai Anak mengalami kerugian ketika reformasi hukum yang efisien dan efektif menegakkan peraturan untuk bayar peninggalan pensiun. Perlindungan dengan perbaikan dengan birokrasi yang prosedural, Pasal a quo (Lampiran 2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kepastian hukum yang adil dalam birokrasi yang prosedural itu. Maka, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menerima kekurangan pembayaran yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. C. Kerugian Konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual. Bahwa aturan norma dari otoritas tetap mempertahankan Pasal a quo dalam keadaan yang sama sebelum pemberlakuan undang-undang itu. Kejelasan rumusan dalam peraturan pembentukan undang-undang mengatur penyusunan pasal dengan bahasa yang jelas dan sistematis untuk menghindari multitafsir. Nyata di lapangan, reformasi birokrasi yang prosedural tetap beri peninggalan pensiun, walaupun Anak yang berhak tidak memenuhi syarat karena tak setara dengan isi klausul baku maka pembayaran berkurang. UU No. 11/1969 diberlakukan sebelum UU Perkawinan dan Ketenagakerjaan. Keadaan anomali dari Pasal a quo itu juga ditunjukkan oleh rujukan Pasal 18 ayat (4) UU No. 11/1969 dengat kata "menurut ketentuan ... ", Ketentuan itu menegaskan bagian pensiun Janda dan Anak, maka Anak mendapatkan jaminan yang adil di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anak diberikan kesetaraan dengan pensiun janda untuk menerima pembayaran. Kekurangan pembayaran bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 itu. Selain itu, Pemohon sebagai Anak mengalami keadaan yang rentan dari celaan karena penerimaan pembayaran berkurang di saat penerimaan peninggalan pensiun. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025 sebagai peraturan yang berlaku surut dalam hukum perdata, pengelola tidak lagi membagi dividen kepada negara karena keuntungan dari investasi pensiun menjadi milik pengelola. Maka, kas akrual yang tanpa uang tunai tidak memungkinkan untuk melayani permintaan kekurangan walaupun pengelola pernah menghubungi Pemohon sebagai Anak di tahun 2006. 6 Perlindungan yang adil itu tidak berlandaskan konstitusional. Ketidakadilan berlangsung yang tak sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. D. Sebab dan Akibat (hubungan kausalitas). Bahwa Pasal a quo yang tak setara itu diibaratkan pengecualian dalam rambu lalu lintas. Pendekatan dari waktu rambu dengan pengecualian, pemilihan waktu kecuali hari tertentu tidak berubah. Generalisasi harus bernati-hati yang terkait moral berkendaraan. Kecuali tak setara, persyaratan itu tidak diberlakukan. Perbaikan itu adalah tanda huruf a, b, c, tidak disetarakan. Perbaikan yang utama dengan definisi "belum menikah' diubah dari "belum nikah" yang baku. Selain itu, peraturan yang bersegi satu untuk dipatuhi secara suka rela berisi kata yang baku "usia" hanya dijumpai pada huruf a. Rujukan itu ditandai dengan frasa "menurut ketentuan ...." pada Pasal 18 ayat (4) UU No. 11/1969, yang mana rujukan itu menegaskan bagian pensiun Janda dan Anak yang setara untuk menerima bagian peninggalan pensiun itu. Huruf a pada Pasal a quo tidak berdasarkan hukum "D.M." (Diterangkan, Menerangkan) yang berdasarkan ajaran Sultan Takdir Alisjabana. Huruf a disusun dengan struktur "MD", yang mana "belum mencapai" sebagai menerangkan dan "usia 25 tahun" sebaga diterangkan. Untuk menghindari stagnasi, otoritas bertindak melampaui persyaratan dalam undang-undang untuk memberikan pembayaran secara langsung kepada Anak dengan perbaikan persyaratan itu (Lampiran 2). Pasal a quo hanya dijadikan simbol saja, maka penegakan hukum yang lemah berlangsung ketika kekurangan pembayaran berlangsung. E. Pemulihan yang Potensial. Bahwa Peraturan yang baik, yaitu pasal diberi nomor urut, dan huruf awal ditulis dengan huruf besar, yang hal itu menandakan penggunaan aturan norma tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa negara sesuai dengan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945. Pelekatan norma dari peraturan tertulis berpengaruh pada budaya patuh. Dilema kepemilikan pengetahuan yang berisikan budaya suka rela tidak sama, maka interpretasi membantu untuk melekatkan norma budaya yang berdaya paksa. Kebijakan dengan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, Penggunaan frasa anak yang berhak pada bukti (Bukti P-1) memudahkan 7 interpretasi untuk membedakan Anak dan ahli waris, tetapi persyaratan pada huruf a, b, c tidak setara karena huruf a disusun oleh bukan "Hukum Diterangkan Dan Menerangkan atau DM". Penerimaan pembayaran dengan pernyataan kuasa ahli waris (Lampiran 5) membedakan dari aturan norma yang khusus. Asas "Lex specialis derogat legi generali" menempatkan norma Anak yang mengenyampingkan ahli waris dan mengakui Anak sebagai penerima bagian pensiun janda. Maka, pembayaran yang berkurang dimintakan dengan kemudahan agar kepastian hukum yang adil ditegakkan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. III. Alasan (Posita). Bahwa kemudahan untuk berkedudukan sebagai Anak secara khusus diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 11/1969 disetarakan dengan pensiun janda untuk menerima peninggalan pensiun dengan bagiannya. Kesempatan dari perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya diberikan kepada anak secara langsung yang sesuai dengan wewenang lembaga pengelola. Pembayaran dilangsungkan dengan ketentuan anak yang berhak menerima. Jika anak yang berhak tidak memenuhi kriteria pada Pasal a quo, secara normatif penegakan hukum dilakukan oleh otoritas dengan birokrasi. Perhitungan pembayaran juga disederhanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kekurangan pembayaran dimungkinkan untuk antisipasi peraturan yang berlaku surut ("post factum"). Jika anak mengalami kekurangan pembayaran, negara dengan kedaulatannya beri jaminan yang adil di hadapan hukum dengan supremasi hukum yang bernorma reformasi birokrasi. Asas kemanfaatan beri solusi untuk kekurangan pembayaran karena perlindungan yang adil di hadapan hukum disesuaikan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penerimaan pembayaran itu yang disertakan pernyataan kuasa ahli waris menandakan Pasal a quo tidak memenuhi ketentuan "Hukum DM", ketidakpastian hukum berlangsung. Bahwa probabilitas perhitungan peninggalan pensiun disesuaikan sejak pensiun sampai dengan Pensiun Pegawai meninggal. Kesalahan masa lapor kematian adalah faktor penyimpangannya. Lembar perhitungan dan tanda terima (Lampiran 4) dan lembar perhitungan hak (Lampiran 3) diringkas. Tindakan melampaui dari otoritas untuk menyederhanakan kalimat majemuk yang berdiri sendiri dengan ketentuan usia dan meringkas hitungan pembayaran, serta perbaikan "belum 8 menikah" menandakan Pasal a quo yang tak difungsikan sebagai dasar pembayaran. Prinsip keterwakilan itu mencegah kekosongan hukum, antisipasi itu dimungkinkan untuk menghindari kerugian jika stagnasi timbul. Bahwa kekuasaan dengan memperbaiki syarat-syarat dalam Pasal a quo dilakukan dengan klausul baku, yaitu belum menikah. Klausul baku dalam Pasal a quo itu berisi kata Anak dengan definisi keturunan. Arti yang baku itu juga dikelompokkan, sehingga usia dewasa awal itu dikelompokkan dengan tidak berpenghasilan sendiri, belum nikah atau belum pemah nikah. Secara pragmatis pemakaian kata baku itu berdasarkan hukum. Tetapi, klausul baku itu pada huruf a berisi usia, sedangkan pada huruf b, c tidak berisi usia. Usia 25 tahun itu berdefinisi dewasa, sehingga huruf b, c dikelompokkan dengan huruf a secara pragmatis. Padahal, huruf, a, b, c pada Pasal a quo berdiri sendiri dengan kata hubung "atau". Bahwa aturan norma Anak yang tergolong dewasa dan dewasa awal dikelompokkan dengan Anak yang tidak berpenghasilan dan belum nikah. Seharusnya, pengelompokan Anak itu disesuaikan dengan Hukum Diterangkan Dan Menerangkan atau "DM", yang mana Anak yang berhak adalah belum mencapai usia 25 tahun yang tak tergolong "Hukum DM", sedangkan tidak berpenghasilan sendiri digolongkan "Hukum DM" Karena kata tidak berpenghasilan "Diterangkan" dan sendiri "Menerangkan". Begitupula, belum nikah berstruktur "Hukum DM". Definisi Anak yang tergolong dewasa awal buat generalisasi karena Anak harus memiliki nama dan berusia. Seperti, Anak adalah keturunan dari orang tua. Maka, Anak belum mencapai usia 25 tahun dapat ditulis Anak belum berumur dengan struktur "Hukum DM". Serta, Anak tidak mempunyai penghasilan sendiri dapat ditulis Anak tidak berpenghasilan dengan struktur "Hukum DM". Begitupula, Anak belum nikah dengan struktur "Hukum DM". Bahwa rujukan internal dalam Pasal a quo itu diisi dengan "frasa menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) yang baku". Isinya berkaitan dengan Anak atau cucu. Jika Anak menerima pembayaran peninggalan pensiun itu akan menempatkan pada posisi yang rentan dari perselisihan karena anggota keluarga disesuaikan dengan data kependudukan ketika pensiun janda berhalangan. Diberikan kepada golongan Anak dengan bagiannya ketika Pensiun Pegawai meninggal, pemberian pembayaran itu tidak cukup dengan rujukan itu, Anak yang berhak sesuai dengan norma yuridis diwajibkan. Reformasi birokrasi disesuaikan 9 dengan asas-asas AUPB agar supremasi ditegakkan. Pengubahan birokrasi dengan mempertahankan definisi menciptakan ketidakpastian perlindungan yang adil di hadapan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa sasaran pemberian peninggalan pensiun adalah keluarga dari Pensiun Pegawai secara normatif yang disesuaikan dengan peraturan bersegi satu. Fiksi hukum berlaku ketika kepentingan Anak dikehendaki sebagai subyek hukum. Definisi dari Anak yang baku akan menyimpang dari analogi hukum yang menghasilkan interpretasi, yaitu Anak dalam kandungan. Makna eksosentris dari belum mencapai usia 25 tahun tidak mempunyai inti dalam "Hukum DM", maka Analogi itu tidak berlaku dalam Pasal a quo. Sedangkan, "tidak mempunyai penghasilan sendiri" didefinisikan sebagai ketergantungan seseorang terhadap orang tua atau pihak yang lain. Serta, belum nikah dalam bukti (Bukti P-1) diubah menjadi "belum menikah" dalam lampiran (Lampiran 2). Definisi belum kawin yang resmi dalam kartu tanda penduduk diartikan oleh pengelola dalam lampiran (Lampiran 2) yang berbeda dengan belum nikah dalam bukti (Bukti P-1). Inkonsisten makna yang baku itu mengakibatkan makna yang formal dalam "belum menikah" sebagai frasa. Sedangkan, definisi baku dari "menikah" adalah nikah yang tanpa imbuhan. Bahwa arti baku dari "Hukum DM" oleh ajaran Sultan Takdir Alisjabana patut untuk diikuti karena Tata Bahasa Indonesia tentang kata majemuk tidak bertentangan dengan frasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti pada huruf a, kata baku itu ditunjukkan oleh "usia". Sehingga, ajaran "Hukum DM" itu tidak mungkin untuk digunakan. Arti baku dan kamus itu bertentangan. Perumusan norma pada huruf a itu tidak sesuai dengan perkembangan tata bahasa yang baik dan benar. Pada huruf b bermakna baku, seharusnya penulisan dalam Pasal itu berdefinisi "tidak kerja". Serta, "belum nikah itu" telah membentuk definisi baku. Bahwa interpretasi Pasal a quo itu tidak memungkinkan karena usia sebagai kata baku mengelompokkan huruf b, c ke dalam usia belum dewasa. Sedangkan, sesuai dengan arti formal belum mencapai usia 25 tahun juga meliputi Anak dalam kandungan sesuai dengan hukum positif. Maka, Anak dan ahli waris dibedakan secara formal sesuai dengan asas "lex specialis derogat legi generalis". 10 Bahwa tak secara otomatis pelaporan kematian diwajibkan untuk diberitahu segera. Penerimaan pembayaran diberikan kepada Anak walaupun Pasal a quo menentukan bagian pensiun janda diberikan kepada Anak. Ketidakadilan berlangsung ketika Anak dalam kandungan ditentukan sebagai yang berhak. Anak atau cucu akan disebut lalai jika subyek hukum dikehendaki. Penerimaan pembayaran yang segera setelah kematian tidak mendapatkan perlindungan yang adil di hadapan hukum, karena pelaporan kematian telah berlangsung tanpa diwakili atau pemyataan kuasa ahli waris dibuat sebelum kematian Pensiun Pegawai. Bahwa kekuasaan untuk membayar peninggalan pensiun itu dengan kas akrual yang memungkinkan untuk bayar dengan kekurangannya karena prediksi tidak sesuai dengan harapan. Tanpa diwakili atau konsistensi dari aturan norma dalam Pasal a quo, penerimaan pembayaran berkurang karena data keluarga tidak berubah sampai dengan kematian. Perbaikan peraturan dari pengelola itu beupaya untuk mendekatkan definisi dari arti dibalik teks yang berupa kata baku usia. Kekurangan pembayaran dipastikan ketika pelaporan kematian tetap tertutup. Data kependudukan belum cukup, sehingga pengelola mengubah "Hukum DM" pada huruf c dari belum nikah ke belum menikah. Frasa belum menikah bukan digolongkan kata-kata baku, tetapi definisi dari belum nikah diubah secara resmi. Kata baku belum nikah itu didefinisikan secara normatif oleh pengelola (Lembaran 2). Inkonsistensi pemberlakuan Pasal a quo dengan peraturan perjanjian yang tertutup akan menciptakan ketidakpastian pemberlakuan peraturan. Bahwa perjanjian tertutup sangat dimungkinkan dalam bisnis investasi. Dampak diutamakan untuk menganalisis peraturan UU No. 11/1969. Pelaporan kematian dengan segera diberikan peninggalan pensiun dengan tambahan uang duka, atau kekurangan pembayaran dengan analisis prediksi tertentu ketika pensiun janda berhalangan. Definisi Anak "belum mencapai usia 25 tahun", keturunan yang belum dewasa dikelompokkan dengan Anak "tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum nikah tanpa Anak dalam kandungan. Jika usia didefinisikan secara baku, probabilitas secara hukum memastikan Anak dalam kandungan termasuk dalam pengelompokan itu. Pelaporan kematian tidak wajib segera. Pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu karena kas investasi itu bersistem akrual tanpa tunai. Maka, permintaan itu dijamin yang adil di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Manfaat peninggalan 11 pensiun itu mencapai keadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara nyata supremasi hukum menjamin dengan norma yuridis diberikan bagian pensiun janda kepada Anak. Peraturan yang berlaku surut itu beri kesempatan untuk mempertahankan hak di dalam masyarakat yang adil dengan norma yang hirarki. Maka, lembaga dengan kekuasaan yang merdeka menegakkan supremasi hukum untuk menjelaskan dengan rinci norma dasar dalam birokrasi agar peraturan undang-undang yang berisi Pasal a quo berdaya guna dan tak berunsur anomali. Bahwa secara normatif Pasal a quo adalah norma dasar dalam birokrasi yang prosedural. Norma yuridis dalam pengambilan keputusan dalam birokrasi yang konsisten disesuaikan dengan asas-asas AUPB agar asas kemanfaatan berprinsip efisiensi dan efektivitas untuk keseimbangan, sehingga tak bertentangan dengan hak dan kewajiban yang berlandasan konstitusional. Kekuasaan yang berupa wewenang dari lembaga pengelola untuk menghindari stagnasi, rujukan Pasal 18 ayat (4) UU No. 11/1969 disesuaikan dengan ayat (1) dan ayat (2). Bagian pensiun janda dan Anak diterima oleh Anak, sebagaimana yang dimaksud oleh "menurut ketentuan" itu adalah penerimaan pembayaran. Anak yang berhak dalam kalimat majemuk yang berisi huruf a, b, c tidak memungkinkan untuk menerima pembayaran karena Pasal a quo tidak setara. Ketidakpastian hukum berlangsung ketika Anak yang berhak tidak memenuhi kriteria tetapi penerimaan pembayaran dilangsungkan kepada Anak ketika pensiun janda berhalangan. Pengondisian itu tidak berdasar hukum karena Anak atau cucu digolongkan keturunan. Maka, lampiran (Lampiran 5) yang berupa pemyataan kuasa ahli waris dilampirkan. Jika pembayaran berkurang, peralihan fungsi pengelola itu sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2025 menandakan keadaan anomali yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketidakadilan berlangsung kepada Anak yang menerima kekurangan pembayaran, maka Pasal a quo yang diberlakukan pada tahun 1969 tidak memenuhi syarat sebagai norma dasar yang konsisten agar perlakuan yang sama di hadapan hukum berlangsung. Bahwa keuntungan yang tak berupa dividen bagi negara, perhitungan pembayaran yang berkurang tetap tidak merugi karena kas akrual tidak memperhitungkan uang tunai. Kekurangan pembayaran itu butuh waktu di masa depan. Alasan pembayaran yang tepat waktu dimungkinkan dengan cara 12 pemberian bagian kepada Anak ketika pensiun janda berhalangan merujuk pada ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) yang dimaksudkan oleh Pasal 18 ayat (4) UU No. 11/1969. Maka, syarat punah atau pensiun sendiri (Lampiran 3 dan 4) ditentukan oleh wewenang secara prosedural karena anak kandung, Anak atau pensiun janda diberikan secara langsung. Probabilitas wewenang untuk pelaksanaan yang prosedural itu mengabaikan syarat-syarat Anak dalam Pasal a quo, maka pernyataan kuasa itu dilengkapi. Bahwa Anak yang setara dengan pensiun janda dan ahli waris dibedakan ketika pensiun janda berhalangan. Pemisahan kalimat majemuk itu menghasilkan dua perbedaan. Pertama, ketentuan Anak harus tetap menerima pembayaran itu ketika pensiun janda berhalangan sehingga pernyataan ahli waris itu dibuat dengan kondisi punah atau pensiun sendiri. Kedua, Anak yang didasarkan reformasi birokrasi berkedudukan yang setara untuk menerima peninggalan pensiun dan pembayarannya ("law in the book"). Karena pensiun janda berhalangan, Anak ditentukan untuk menerima pembayaran secara langsung. Dengan cara pemberian itu kepada Anak yang tak memenuhi kriteria 25 tahun ke bawah dimungkinkan dengan pentahapan. Cara penerimaan pembayaran itu berkurang karena Pasal a quo tidak setara dengan susunan klausul baku. Pembayaran oleh pengelola ketika pensiun janda berhalangan digolongkan dalam kriteria punah atau pensiun sendiri ("law in action"). Bahwa frasa pada huruf a mengandung makna Anak yang dimaksud dalam definisi hukum itu menghasilkan interpretasi dengan makna yang berbeda dari Anak yang berhak. Maka, hubungan antara frasa itu tidak terkait satu dengan lainnya. Kekurangan pembayaran itu dilakukan oleh tindakan Pemohon menerima pembayaran dari bagian pensiun janda tanpa perhitungan rincian kekurangan itu (Lampiran 3 dan 4). Peninggalan harta yang berwujud itu dimanfaatkan untuk meneruskan kelangsungan generasi penerus. Makna baku usia pada huruf a pada Pasal a quo yaitu belum mencapai "usia 25 tahun" adalah penggolongan dewasa awal, yang mana definisi yang baku itu memanipulasi isi huruf b, c itu. Bahwa secara hukum definisi Anak disesuaikan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang mana Anak digolongkan sebagai Anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Pasal a quo yang berisi norma "Anak belum mencapai usia 25 tahun" dipilih akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan norma yang baku itu menimbulkan ketidakpastian bagian 13 Anak. Jika Anak berjumlah 3 orang dan pelaporan kematian diwajibkan, ketidakpastian bagian dan pembayaran yang tepat waktu berlangsung. Bahwa klausul baku dilarang dalam peraturan perjanjian secara sepihak. Dalam praktek ditemui seperti dalam lampiran (Lampiran 2). Frasa belum mencapai usia 25 tahun itu menempatkan kata usia dalam isi persyaratan dalam huruf a yaitu "belum mencapai usia 25 tahun", sedangkan standar usia sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Ketenagakerjaan belum diberlakukan pada tahun 1969. Maka, pemberlakuan Pasal a quo berisi yang baku itu didefinisikan dan dikelompokkan secara sepihak usia 25 tahun ke bawah dengan usia 18 tahun, atau 19 tahun. Ketidakpastian hukum dalam pembayaran menghasilkan perhitungan yang salah, ketika pembayaran dilakukan. Maka, pengelola mengubah klausul baku ke makna formal dengan frasa "belurn menikah". Bahwa program Keluarga Berencana dengan slogan "Dua Anak Cukup" digantikan dengan "Dua Anak Lebih Sehat" menandakan pemerataan untuk mencapai kesejahteraan. Didasarkan oleh unsur positif, pada masa pembangunan di kala itu diketahui usia bekerja dan menikah. Undang-Undang Perkawinan diterbitkan pada tahun 1974 untuk menetapkan usia perkawinan. Peningkatan populasi penduduk berdasarkan sensus tahun 1971, 1980, dan 1990 diketahui meningkat. Maka, Pasal a quo cenderung untuk pendataan yang terintegrasi pada data pertumbuhan penduduk yang kawin atau belum agar perumusan undang-undang perkawinan atau program keluarga berencana dari regulator bervisi diberlakukan dengan sasaran yang tepat. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1968 yang membaik dimungkinkan untuk memberlakukan Pasal a quo dalam UU No. 11/1969 agar keadilan sosial terwujud, yang mana perlambatan ekonomi memungkinkan. Investasi oleh Lembaga Pengelola dengan RAPBN yang surplus, pembayaran tidak mungkin terganggu, tetapi likuid atau kekurangan aset tunai. Lembaga otonom itu dengan otoritas merevisi peraturan dan membayar peninggalan pensiun yang mana UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN pola pengelolaan yang bukan sebagai instrument fiskal lagi, Jadi, keuntungan investasi menjadi milik Lembaga itu. Bahwa karena perbedaan aturan norma yang umum tentang ahli waris dan norma yang khusus tentang penerima warisan, pernyataan ahli waris dibuat untuk menerangkan perbedaan itu. Norma ahli waris dari ajaran yang kritis oleh M. Yahya Harahap beranasir keislaman dengan prinsip keadilan. Dan, ajaran R. Soepomo 14 menyatakan pengalihan dan penerusan benda berwujud dan tak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, pernyataan ahli waris dari regulator dan kepentingannya membedakan ahli waris dan anak. Dengan alasan itu Pasal a quo menghasilkan ketidakpastian hukum. Bahwa Pasal a quo dimungkinkan untuk disusun dengan frasa kata kerja "belum berumur", yang mana maknanya diperuntukkan kepada Anak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna leksikal itu meliputi Anak yang berhak yang mana definisi Anak secara hukum itu juga meliputi keturunan. Anak mempunyai nama dan usia atau umur, maka frasa belum berumur mengandung arti masih kecil, di bawah umur dewasa, atau kehamilan usia muda. Jika Anak "belum berumur" digunakan, makna gramatikal beri pengertian tentang seseorang belum memiliki hak dan kewajiban penuh dalam hukum. Maka, hak dan kewajiban Anak diatur oleh peraturan agar supremasi hukum berpedoman pada birokrasi yang prosedural agar pembayaran dilakukan dengan ketetapan dengan kewenangan. Anak dengan penetapan yang termasuk persyaratan dalam huruf a, b, c dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 11/1969 memudahkan untuk dijadikan pedoman ketika peristiwa hukum timbul. Bahwa Anak dengan persyaratan atau kriteria pada huruf b itu, seharusnya belum berpenghasilan daripada tidak mempunyai penghasilan sendiri. Makna tidak kerja dimudahkan untuk penggolongan pengangguran dari umur sesuai dengan UU Ketenagakerjaan untuk dipertimbangkan kesempatan berpenghasilan. Makna ini memudahkan untuk beri pengertian tentang seseorang tidak memiliki sumber penghasilan lainnya yang dikelola sendiri dalam aktivitas ekonomi . Bahwa Anak dengan persyaratan atau kriteria pada huruf c itu, seharusnya "belum menikah agar secara resmi tentang arti belum kawin itu mendapat kemudahan dalam proses perubahan identitas secara hukum tanpa kesengajaan. Bahwa peraturan perjanjian yang sepihak dari unsur negara berdaya paksa, maka Upaya permintaan kekurangan pembayaran dilangsungkan kepada pengelola dengan birokrasi atau dengan proses hukum dengan birokrasi yang dilindungi secara adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 guna mencapai persamaan dan keadilan sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 15 IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. belum berumur, atau b. belum berpenghasilan, atau c. belum menikah”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42), TLN (2906) sebagaimana mestinya. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Bagian Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 16 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Desember 2025, hlm. 7-28]. [3.3.2] Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang 17 Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 8 Januari 2026. [3.3.3] Bahwa perihal permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo, adalah Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969, yang menyatakan sebagai berikut: Ayat (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia: a. belum mencapai usia 25 tahun, atau b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c. belum nikah atau belum pernah nikah. Norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 18 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. [3.3.6] Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut pada bagian alasan permohonan (posita) a quo, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara memadai norma pasal yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan perihal tata bahasa dan kata baku antara lain mengenai anak belum mencapai usia 25 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, kedudukan anak yang diberikan perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya, anak yang setara dengan pensiun janda dan ahli waris dibedakan ketika pensiun janda berhalangan. Selain itu, Pemohon berupaya menguraikan kasus konkret yang dialaminya dalam pengajuan pembayaran pensiun pada PT Taspen, antara lain menguraikan probabilitas perhitungan peninggalan pensiun disesuaikan sejak pensiun sampai dengan Pensiun Pegawai meninggal dan kekurangan penerimaan pembayaran dari bagian pensiun janda tanpa perhitungan rincian kekurangan dimaksud. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah uraian yang jelas berkaitan dengan norma yang diuji konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 19 Dengan demikian, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadikan masalah konstitusional norma dari pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara jelas sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.3.7] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. belum berumur , atau b. belum berpenghasilan , atau c. belum menikah”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42), TLN (2906) sebagaimana mestinya. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun telah ternyata Pemohon tidak mencantumkan Nomor dan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia serta Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969. Selanjutnya, rumusan petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42), TLN (2906) sebagaimana mestinya adalah tidak lazim atau tidak tepat dalam petitum Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lagi pula, rumusan petitum yang demikian tidak dapat dipahami secara jelas sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan (posita) tidak menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian serta hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) tidak lazim dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 sebagaimana diuraikan dalam Sub- 20 paragraf [3.3.6] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.7], maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 21 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 22 PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto