236/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 236/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Arkaan Wahyu Rea Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Ngoresan RT/RW 001/022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 241/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 236/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 1 Desember 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2025 melalui email dan pada tanggal 22 Desember 2025 melalui pos, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyatakan: 2 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah), menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), menyebutkan: “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: 7. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994) terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; 8. Bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana dimaksud, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal-pasal berikut: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Negara Hukum): “Ketentuan Pasal 23 huruf a yang melarang secara kaku (rigid) tanpa pengecualian bagi lembaga strategis seperti BAPANAS menyebabkan hukum menjadi penghambat efektivitas negara. Negara hukum seharusnya menjamin kelancaran pemerintahan, bukan menciptakan kebuntuan birokrasi yang merugikan rakyat. Ketidakefisienan akibat kekakuan norma ini mencederai prinsip negara hukum yang bertujuan menyejahterakan’’ Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 4 Pasal 28D, yang menyatakan: 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Kepastian Hukum yang Adil): “Ketiadaan pengecualian bagi BAPANAS menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola pangan nasional. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pertanian dan BAPANAS karena dipimpin oleh dua matahari kembar. Hal ini melanggar hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil, karena kebijakan pangan menjadi tidak terprediksi dan membingungkan akibat dualisme kepemimpinan yang dipaksakan oleh undang-undang a quo”. 9. Bahwa adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 23 UU 39/2008 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai berikut: a. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diputus dalam Putusan No. 76/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2020, Putusan No. 21/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 17 Juli 2020 dan Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2025. b. Bahwa namun meskipun ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak “Nebis in idem”) 10. Bahwa permohonan ini diajukan bukan sekadar untuk menguji norma, melainkan untuk meminta Mahkamah menjalankan fungsinya yang paling hakiki sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan 5 penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Permohonan ini menyentuh jantung persoalan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, di mana terjadi ambiguitas legislasi yang dieksploitasi oleh kekuasaan eksekutif sehingga mencederai hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memutus perkara a quo. 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa Penjelasan dalam pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Undang-Undang, yakni: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 6 4. Bahwa Pemohon seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, yang memiliki kepedulian (concern) terhadap efektivitas pemerintahan dan keberhasilan Proyek Strategis Nasional (PSN) demi kesejahteraan masa depan bangsa, dan dapat dibuktikan dengan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (vide Bukti P-1, dan P-2) sehingga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo; 5. Bahwa selain status Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Pemohon juga memiliki cita-cita untuk mengabdikan diri pada negara, Pemohon berkeinginan untuk bekerja di Badan Pangan Nasional, sebagai wujud kontribusi generasi muda terhadap pembangunan nasional. 6. Bahwa sebagai bagian dari civitas academica dan generasi penerus bangsa (agent of change), Pemohon memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melakukan kontrol sosial (social control) terhadap jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan prinsip Good Governance dan efisiensi anggaran. 7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar Badan Pangan Nasional menjadi instansi negara yang kuat, efektif, dan kompeten untuk menjamin masa depan bangsa dan terlaksananya pembangunan nasional. 8. Pemohon meyakini bahwa Badan Pangan Nasional (BADAN PANGAN NASIONAL) dapat menjadi entitas strategis negara yang kuat dan kompeten apabila dipimpin dan diawasi oleh pejabat yang memiliki kewenangan penuh dan kompetensi tinggi, termasuk melalui penugasan seorang Menteri atau Wakil Menteri yang kompeten sesuai bidangnya untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan pada entitas strategis tersebut. 9. Pelarangan dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merugikan cita-cita konstitusional Pemohon untuk berkontribusi pada negara yang efisien. Pelarangan tersebut menghambat Presiden menempatkan pejabat terbaik (Menteri/Wakil Menteri) pada posisi strategis yang sangat menentukan 7 keberhasilan Badan Pangan Nasional, dalam mendukung kelancaran berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN). B. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 1) Dasar Hukum Pengajuan Kembali: Bahwa meskipun Pasal 23 UU 39/2008 pernah diuji sebelumnya, antara lain dalam Putusan: Nomor 151/PUU-VII/2009, Nomor 76/PUU-XVIII/2020, Nomor 21/PUU-XXIII/2025, Nomor 35/PUU-XXIII/2025, Permohonan ini tidak ne bis in idem dan dapat diajukan kembali. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK jo. Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, pengujian kembali dapat dilakukan apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, pengujian kembali dapat dilakukan jika batu uji berbeda atau alasan permohonan (posita) berbeda. 3) Bahwa dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun pasal yang diuji sama, namun jika constitutional question atau isu hukum yang diajukan berbeda, maka permohonan dapat diterima. 4) Perbedaan Fundamental Posita: a) Putusan Terdahulu (termasuk 128/PUU-XXIII/2025): Para Pemohon sebelumnya mendalilkan agar larangan rangkap jabatan diperluas atau dipertegas (melarang Wakil Menteri merangkap Komisaris) demi mencegah konflik kepentingan. b) Permohonan a quo: Pemohon justru mendalilkan hal yang sebaliknya, yakni memohon pengecualian (tapsir konstitusional bersyarat) agar larangan tersebut tidak berlaku khusus bagi Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang bersifat sui generis. 8 5) Bahwa Pemohon mengajukan alasan baru bahwa demi Efektivitas Pemerintahan dan Penyelamatan Krisis Pangan, diperlukan sentralisasi komando melalui rangkap jabatan Menteri/Wakil Menteri sebagai Kepala BAPANAS. 6) Oleh karena itu, terdapat perbedaan alasan permohonan (posita) yang sangat mendasar antara permohonan ini dengan putusan-putusan sebelumnya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo. C. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1) Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak (taxpayer) yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP dan bukti transaksi pajak (Bukti P- ) memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak ini dijamin secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1) (pengelolaan APBN secara bertanggung jawab) dan Pasal 33 ayat (3) (bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa berlakunya Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara secara kaku melarang Menteri merangkap jabatan apapun. Larangan mutlak ini menghalangi Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya 9 menugaskan Menteri yang kompeten guna memimpin lembaga strategis sui generis seperti Badan Pangan Nasional, khususnya dalam kondisi darurat pangan. Akibatnya, terjadi inefisiensi birokrasi, tumpang tindih kebijakan, dan hambatan koordinasi antar-sektor yang berujung pada pemborosan anggaran negara (inefisiensi APBN). Sebagai taxpayer, Pemohon dirugikan karena pajak yang dibayarkannya terbuang untuk membiayai birokrasi yang tidak efektif akibat hambatan legislasi a quo tersebut.; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 1) Bersifat Langsung: Pemohon merasakan dampak langsung dari kebijakan pangan yang lambat, (menyebabkan kenaikan harga pangan secara langsung menggerus daya beli dan kesejahteraan Pemohon (Melanggar Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945). Akibat keterlambatan keputusan impor/distribusi yang disebabkan oleh panjangnya fragmentasi kepemimpinan antara Menteri dan Kepala Badan. Karena panjangnya rantai birokrasi yang seharusnya bisa dipangkas jika Kepala Bapanas dijabat Menteri 2) Kerugian konstitusional spesifik: kerugian konstitusional karena negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum akibat terbelenggu oleh UU yang dimohonkan pengujian. d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian 1) Sebab: Pasal 23 huruf a melarang Menteri merangkap jabatan Kepala Badan Pangan Nasional menyebabkan birokrasi berbelit. 2) Akibat Langsung: Presiden tidak memiliki instrumen hukum untuk menyatukan komando kebijakan pangan di tangan satu pejabat setingkat Menteri (hilangnya efisiensi). 10 3) Dampak Lanjutan: Terjadi fragmentasi kebijakan antara Kementerian Pertanian (hulu) dan Badan Pangan Nasional (hilir), birokrasi memanjang, dan respons terhadap krisis pangan melambat. 4) Kerugian Pemohon: Terjadi inefisiensi anggaran negara (pemborosan pajak rakyat) dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan Pemohon; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini dengan memberikan tafsir bersyarat (pengecualian untuk Badan Pangan Nasional), maka hambatan hukum bagi Presiden untuk menugaskan Menteri sebagai Kepala Badan Pangan Nasional menjadi hilang. Dengan demikian, tata kelola pangan menjadi lebih efisien, hemat anggaran, dan tepat sasaran, sehingga hak konstitusional Pemohon atas pengelolaan keuangan negara yang efektif dan menyejahterakan dapat terlindungi dan kerugian tidak lagi terjadi. 2) Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 23 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 3) Bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025, kurang tepat dilaksanakan apabila menyangkut Badan Pangan Nasional, bahwa BADAN PANGAN NASIONAL sebagai "Lembaga Strategis Khusus (Sui Generis)" membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan langsung 11 dalam penggunaan anggaran negara dan koordinasi yang kuat, mengingat urgensi untuk mewujudkan seluruh proyek-proyek strategis pemerintahan, sehingga berbeda dari larangan umum yang dibahas dalam putusan. 4) Bahwa pengecualian Rangkap Jabatan pada Kepala BADAN PANGAN NASIONAL ini tidak menimbulkan konflik kepentingan, sebab rangkap jabatan dilakukan sebagai penugasan publik untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi. 5) Bahwa norma a quo menutup ruang bagi Presiden untuk menugaskan menteri/wamen sebagai pejabat negara lainnya pada BADAN PANGAN NASIONAL. Hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon terkait Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI TAHUN 1945, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 6) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pengecualian dimohonkan bukan untuk memperluas rangkap jabatan, tetapi untuk satu entitas yang bersifat strategis dan berada dalam kualifikasi penugasan langsung Presiden, dengan pengamanan tambahan (misalnya peniadaan remunerasi pribadi, pelaporan periodik kepada Presiden/DPR, serta klausul benturan kepentingan). 7) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial. Kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik karena Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan berdampak pada terhambatnya proyek-proyek strategis pemerintah; 8) Pemohon adalah warga negara indonesia yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebagai Warga Negara, Pemohon merupakan wajib pajak (taxpayer) yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak (misalnya, Pajak 12 Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi, Pajak pembelian di restoran dan lainnya. 9) Bahwa Pemohon secara rutin membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap pembelian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain makanan dan minuman, pakaian, barang elektronik, pulsa dan paket data, kosmetik, perabot rumah tangga, serta layanan digital. Pajak tersebut telah termasuk dalam harga barang/jasa sehingga dipungut otomatis pada setiap transaksi. 10) Bahwa Pemohon juga turut membayar pajak atas layanan digital internasional seperti Netflix, Spotify, Apple, Google Play, Steam, maupun layanan permainan daring, berupa PPh Final dan/atau PPN Digital sebagaimana dipungut oleh penyedia layanan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 11) Bahwa Pemohon membayar PBBKB melalui setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, yang besaran tarifnya telah termasuk dalam harga jual BBM sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 12) Bahwa Pemohon berkewajiban membayar cukai dalam hal mengonsumsi barang kena cukai tertentu seperti rokok, vape, atau minuman beralkohol, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai. 13) Bahwa Pemohon juga membayar pajak daerah yang dipungut secara tidak langsung, antara lain pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir, sebagaimana telah terintegrasi dalam harga layanan yang dikonsumsi Pemohon. 14) Bahwa kontribusi ini memberikan Pemohon hak konstitusional untuk menuntut efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum. 15) Bahwa sebagai Warga Negara yang membayar pajak, Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis berpotensi terhambat dan tidak efisien akibat birokrasi yang panjang dan harus melalui beberapa tingkatan persetujuan yang meliputi: a. Analisis Teknis dari Asisten Deputi Teknis 13 b. Rekomendasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan c. Persetujuan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko d. Pengesahan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) e. Pengajuan kepada Menteri BUMN 16) Apabila Kepala Badan Pangan Nasional dijabat oleh Menteri/Wakil Menteri berdasarkan penugasan khusus Presiden, maka proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran PSN dapat dipersingkat dan disinkronkan secara efektif di tingkat eksekutif tertinggi, yang menjamin percepatan pelaksanaan program. 17) Adanya potensi keterlambatan dan inefisiensi ini secara langsung merugikan Wajib Pajak karena dana yang merupakan kontribusi mereka (pajak) menjadi tidak termanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan proyek-proyek negara yang strategis. 18) Sebagai Mahasiswa, Pemohon adalah generasi penerus yang akan merasakan dampak langsung dari terlaksana atau terhambatnya proyek infrastruktur dan pembangunan strategis yang diurus oleh Badan Pangan Nasional. Kerugian ini bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi : a. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja di masa depan. b. Terhambatnya Proyek Strategis Nasional berarti terhambatnya pembangunan fasilitas publik yang seharusnya dinikmati Pemohon dan masyarakat lain di masa depan. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menimbulkan kerugian konstitusional karena mengancam efektivitas penyelenggaraan negara dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial negara akibat inefisiensi, yang pada akhirnya ditanggung oleh Pemohon sebagai Wajib Pajak. 19) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terdapat hubungan kausalitas yang jelas dan tidak terbantahkan: Karena Pasal 23 14 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada Kepala Badan Pangan Nasional, maka Presiden terhalang untuk melakukan penugasan khusus. Kehadiran menteri/wakil menteri sebagai Kepala BADAN PANGAN NASIONAL menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan. 20) Pengecualian ini diperlukan untuk menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, termasuk Pemohon. 21) Apabila permohonan ini dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa pengecualian dalam Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini proporsional, maka kerugian konstitusional Pemohon sebagai Wajib Pajak akan terhindar. Pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan Menteri/Wakil Menteri sebagai pejabat negara lainnya pada Badan Pangan Nasional, sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud, dan kerugian negara (yang berarti kerugian Wajib Pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari. 22) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN A. PENGECUALIAN RANGKAP JABATAN PADA BADAN PANGAN NASIONAL MENUNJANG EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN 1) Bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu bagian dalam kewenangannya Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat Wakil Menteri sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 UU 39/2008, yang menyatakan: 15 “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu” 2) Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya: “Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebutkan Menteri- menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau Menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil Menteri". (Vide hal: 74 putusan) “Presiden lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan wakil Menteri”. (Vide hal 75: putusan) 3) Bahwa Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang dilakukan melalui BUMN, Sehingga Pengecualian ini dianggap perlu untuk menunjang pengambilan keputusan secara cepat untuk proyek-proyek strategis pemerintahan. 4) Bahwa Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah non- kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang dilakukan melalui BUMN, Sehingga Pengecualian ini dianggap perlu untuk menunjang pengambilan keputusan secara cepat untuk proyek-proyek strategis pemerintahan. 5) Bahwa dalam konteks pembangunan nasional, pangan merupakan isu strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak dan sangat rentan terhadap kegagalan koordinasi (coordination failure) antar sektor dan antar lembaga. 6) Bahwa larangan rangkap jabatan yang absolut dalam norma a quo telah menghambat hak prerogatif Presiden untuk menunjuk pejabat yang paling kompeten dan memiliki otoritas tinggi (Menteri/Wakil Menteri) untuk 16 melakukan sinkronisasi kebijakan pangan dari hulu (Kementerian Pertanian) hingga hilir. 7) Bahwa penugasan khusus ini akan meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi rantai pasok pangan, dan menjamin terlaksananya perintah Presiden terkait percepatan kedaulatan pangan dengan memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap extraordinary. 8) Bahwa selain itu dalam praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia, terdapat fakta yang mendukung dalil bahwa rangkap jabatan tertentu diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan, terutama dalam menjalankan program strategis nasional, sebagai contoh, pada bulan Oktober 2025, Presiden menunjuk Menteri Pertanian (MENTAN), Andi Amran Sulaiman, untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan. Penunjukan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden dan menjadi sorotan publik. 9) Bahwa hal ini dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat koordinasi rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, dan menjamin terlaksananya perintah Presiden terkait percepatan swasembada pangan dalam waktu singkat. 10) Dengan merangkap jabatan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kini dapat langsung mengendalikan kebijakan di tingkat produksi (Kementerian Pertanian) dan di tingkat distribusi, stabilisasi harga, serta cadangan pangan Badan Pangan Nasional Indonesia, sehingga memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap extraordinary (masalah pangan nasional). 11) Oleh sebab itu beralasan apabila Pemohon memohon Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk Menteri/ Wakil Menteri Pertanian 17 untuk merangkap jabatan Kepala Badan Pangan Nasional untuk dapat dikabulkan. B. PENGECUALIAN JABATAN BADAN PANGAN NASIONAL TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN MENCERMINKAN ASAS KESEIMBANGAN PADA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1) Bahwa Badan Pangan Nasional sebagai “Sui Generis” membutuhkan pejabat yang memiliki kewenangan langsung dalam penggunaan anggaran negara, mengingat untuk menciptakan efektivitas pembangunan terutama untuk mewujudkan seluruh proyek-proyek strategis pemerintahan. 2) Bahwa pengecualian Rangkap Jabatan pada Badan Pangan Nasional ini tidak menimbulkan konflik kepentingan Rangkap jabatan dilakukan sebagai penugasan publik, bukan kepentingan pribadi. 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan dengan tegas bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berlaku juga bagi Wakil Menteri, namun demi terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan mengingat Badan Pangan Nasional ini adalah super holding yang memiliki tanggungjawab besar atas terlaksananya seluruh proyek strategis Nasional. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil dan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara 18 Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan tidak berlaku untuk Menteri/ Wakil Menteri Pertanian untuk merangkap jabatan Kepala Badan Pangan Nasional; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Arkaan Wahyu Rea; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Bukti NPWP KPP Pratama Surakarta atas nama Arkaan Wahyu Rea; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Bukti P-6 : Berita Online: Dimuat oleh nasional.kompas.com, tanggal 13 Oktober 2025, dengan judul “Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Mentan dan Kepala Bapanas, Ini Jawaban Istana.” 7. Bukti P-7 : Berita Online: dimuat oleh ekonomi.bisnis.com, tanggal 13 Oktober 2025, dengan judul “Rangkap Jabatan Mentan & Kepala Bapanas, Amran singgung Efisiensi. 19 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 20 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 21 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan: “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; …” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang berkeinginan untuk bekerja di Badan Pangan Nasional dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-3] yang berkontribusi pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak. 4. Bahwa Pemohon secara rutin membayar PPN atas setiap pembelian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain makanan dan minuman, pakaian, barang elektronik, pulsa dan paket data, kosmetik, perabot rumah tangga serta layanan digital. Pajak tersebut telah termasuk dalam harga barang/jasa sehingga dipungut otomatis pada setiap transaksi. Selain itu, Pemohon juga turut membayar pajak atas layanan digital internasional seperti Netflix, Spotify, Apple, Google Play, Steam maupun layanan permainan daring berupa PPh Final dan/atau PPN Digital sebagaimana dipungut oleh penyedia layanan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemohon juga membayar kewajiban membayar cukai dalam hal mengkonsumsi barang kena cukai tertentu seperti rokok, vape atau minuman beralkohol serta 22 membayar pajak daerah yang dipungut secara tidak langsung, seperti pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir. 5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara yang membayar pajak, Pemohon akan dirugikan karena dana yang digunakan untuk proyek-proyek strategis berpotensi terhambat dan tidak efisien akibat birokrasi yang panjang. Apabila Kepala Badan Pangan Nasional dijabat oleh menteri atau wakil menteri berdasarkan penugasan khusus Presiden, maka proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran PSN dapat dipersingkat dan disinkronkan secara efektif di tingkat eksekutif tertinggi, yang menjamin percepatan pelaksanaan program. Selain itu, sebagai mahasiswa, Pemohon adalah generasi penerus yang akan merasakan dampak langsung dari terlaksana atau terhambatnya proyek infrastruktur dan pembangunan strategis yang diurus oleh Badan Pangan Nasional. 6. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pasal 23 huruf a UU 39/2008 tidak secara tegas menyebut pengecualian terhadap jabatan pada Kepala Badan Pangan Nasional, maka Presiden terhalang untuk melakukan penugasan khusus. Padahal kehadiran menteri atau wakil menteri sebagai Kepala Badan Pangan Nasional dapat menjamin efektivitas koordinasi proyek strategis nasional sebagai bentuk penerapan asas efektivitas pemerintahan. 7. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai wajib pajak akan terhindar dan pengecualian tersebut akan memungkinkan Presiden menugaskan menteri atau wakil menteri sebagai pejabat negara lainnya pada Badan Pangan Nasional sehingga efektivitas dan efisiensi penganggaran PSN dapat terwujud dan kerugian negara (yang berarti kerugian wajib pajak) akibat inefisiensi birokrasi dapat dihindari. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagai pejabat negara lainnya sesuai 23 dengan peraturan perundang-undangan dalam norma Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XXIII/2025 berlaku pula untuk wakil menteri. Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1] yang saat ini masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bercita-cita untuk bekerja di Badan Pangan Nasional dan merupakan wajib pajak (tax payer) [vide Bukti P-3]. Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan bahwa keuangan negara dikelola secara efektif, efisien, dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 23 huruf a UU 39/2008 yang secara kaku melarang menteri merangkap jabatan apapun, akan menghalangi Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya menugaskan menteri yang kompeten guna memimpin lembaga seperti Badan Pangan Nasional. Akibatnya terjadi inefisiensi birokrasi, tumpang tindih kebijakan, dan hambatan koordinasi antara sektor-sektor yang berujung pada pemborosan anggaran negara. Selain itu, sebagai tax payer Pemohon dirugikan karena pajak yang dibayarkannya terbuang untuk membiayai birokrasi yang tidak efektif akibat hambatan legislasi a quo. Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan merasakan dampak langsung dari kebijakan pangan yang lambat yang menyebabkan kenaikan harga pangan yang secara langsung menggerus daya beli dan kesejahteraan Pemohon. Hal ini terjadi akibat keterlambatan keputusan impor atau distribusi yang disebabkan oleh panjangnya fragmentasi kepemimpinan antara Menteri dan Kepala Badan, yang seharusnya 24 bisa dipangkas jika Kepala Badan Pangan Nasional dijabat menteri. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kerugian yang dialaminya berkaitan dengan larangan rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai Kepala Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 huruf a UU 39/2008 yang telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang berakibat menimbulkan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. [3.6.2] Bahwa selain mengkualifikasikan sebagai warga negara Indonesia, dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon juga mengklasifikasikan dirinya sebagai pembayar pajak (tax payer) yang menganggap memiliki hak konstitusional untuk mengajuan permohonan pengujian norma a quo. Menurut Mahkamah, dalam kapasitas sebagai pembayar pajak (tax payer), Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Pemohon memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan status sebagai pembayar pajak (tax payer). Dalam beberapa putusan Mahkamah menegaskan, pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian di Mahkamah apabila undang-undang yang dimohonkan pengujian berhubungan dengan pajak dan keuangan negara dan Pemohon harus menjelaskan bahwa kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang memiliki kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang yang diuji [vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXIII/2025]. Setelah mencermati dengan saksama, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat dari berlakunya norma yang diuji dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Oleh karena perihal syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dengan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak- 25 tidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pembayar pajak (tax payer) memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah tidak menemukan penjelasan yang meyakinkan perihal adanya hubungan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). Selain itu, Pemohon juga menyatakan berkeinginan untuk bekerja di Badan Pangan Nasional sebagai wujud bentuk kontribusi generasi muda terhadap pembangunan nasional. Menurut Mahkamah, keinginan Pemohon untuk bekerja di Badan Pangan Nasional dimaksud tidak terhalang oleh berlakunya norma Pasal 23 huruf a UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 26 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd Suhartoyo 27 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra