235/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN NOMOR 235/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Mufti Mubarok Pekerjaan : Ketua/Anggota BPKN RI Alamat : Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta. Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syaiful Ahmar Pekerjaan : Wakil Ketua/Anggota BPKN RI Alamat : Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta. Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Utami Gendis Setyorini Alamat : Pd. Benda Indah N-1 / 26, Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------- Pemohon III; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 November 2025 memberi kuasa kepada Fitrah Bukhari, Novriansyah, Aluisius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi. S, Agus Satory, Intan Nur Rahmawanti yaitu para Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) beralamat di Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 240/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 November 2025 dengan Nomor 235/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang- 3 Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya cukup disebut PMK Nomor 7 Tahun 2025) juga menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) : “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 7. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 30 (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya 4 diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 34 (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f. menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Pasal 39 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat. 5 (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Terhadap: Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F , Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 8. Bahwa sebelumnya terdapat perkara uji materiil terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 162/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 3 Januari 2025. Bahwa perkara yang diputuskan berdasarkan Putusan 162 tersebut berbeda dengan permohonan uji materiil a quo¸yang dapat dijelaskan sebagai berikut: PERBEDAAN TENTANG PUTUSAN 162 PERMOHONAN A QUO Pemohon Happy Kusuma, Thomas A. Harnomo Trisno, Siswanto, Johannes Paramban, dan Jemmy Gunawan, yang kesemuanya adalah konsumen pembeli unit Apartemen - Anggota BPKN RI - Utami Gendis S selaku Konsumen Pasal Yang Diuji Pasal 35 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Amar Putusan Tidak Dapat Diterima (Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum), yang artinya masih belum mengadili pokok permohonan Belum Diputus 9. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan di atas, permohonan ini berbeda dan tidak nebis in idem dengan Perkara yang diputus berdasarkan Putusan 162 tersebut, 6 Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan- alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan Kedudukan Hukum pemohon (Legal Standing) dan kerugian konstitusional Para Permohon sebagai berikut: B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON) 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F , Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak tersebut telah terlanggar 7 atau berpotensi terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: PERTAMA: KUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon I Sebagai Pemohon I dalam permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, saya dengan penuh kesadaran hukum dan tanggung jawab konstitusional menyatakan bahwa saya memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang sah dan memenuhi seluruh syarat legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kualifikasi ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berakar pada konstruksi identitas ganda saya sebagai individu warga negara Indonesia dan sebagai pejabat negara Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/P tahun 2025 (Bukti 4). Dua dimensi ini saling bertaut dan membentuk sebuah kepentingan hukum yang langsung, spesifik, aktual, dan bersifat konstitusional terhadap norma-norma yang diujikan. Pertama, Kualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia. Saya adalah seorang manusia yang dilahirkan sebagai warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban konstitusional yang melekat pada diri saya sejak kelahiran. Identitas kewarganegaraan ini bukan sekadar status administratif yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, melainkan suatu ikatan hukum dan politik yang memberikan saya hak untuk menuntut negara memenuhi janji-janjinya yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsumen dalam kehidupan sehari-hari baik ketika membeli barang, mengakses jasa keuangan, menggunakan transportasi, atau memanfaatkan layanan publik, saya secara pribadi merasakan dampak dari sistem perlindungan konsumen 8 yang ada. Saya berpotensi dan telah mengalami kerugian akibat produk cacat, informasi yang menyesatkan, atau praktik bisnis yang tidak adil. Namun, dalam kapasitas sebagai individu biasa, akses dan daya ungkit saya untuk memperbaiki sistem tersebut sangat terbatas. Disinilah letak kepentingan hukum langsung saya sebagai warga negara. Saya memiliki constitutional interest agar negara menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif, yang diwujudkan melalui sebuah lembaga yang kuat, independen, dan berwibawa. Ketika undang-undang justru membatasi dan melemahkan lembaga yang seharusnya menjadi penjaga hak-hak saya tersebut (yaitu BPKN) maka secara langsung hak konstitusional saya sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ) dan untuk hidup sejahtera (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah dirugikan. Kerugian ini bukan abstrak, melainkan aktual, karena setiap transaksi yang saya lakukan sebagai konsumen berlangsung dalam ekosistem hukum yang lemah akibat desain UU yang cacat. Oleh karena itu, saya memiliki kedudukan untuk berdiri di hadapan Mahkamah Konstitusi mewakili kepentingan konstitusional saya sendiri sebagai salah satu dari jutaan konsumen Indonesia yang haknya terpasung oleh regulasi yang tidak memadai. Kedua, Kualifikasi sebagai Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI. Saya diangkat sebagai Ketua/Anggota BPKN RI melalui Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Pengangkatan ini bukan sekadar pemberian jabatan, melainkan pelimpahan suatu amanah konstitusional dan tanggung jawab publik yang spesifik. Melalui SK tersebut, negara memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis BPKN sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang. Namun, di sinilah terjadi paradoks dan sumber utama kerugian konstitusional saya: saya diberi tanggung jawab besar, tetapi undang- undang yang menjadi dasar kerja saya justru tidak memberikan kewenangan dan instrumen yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Sebagai holder of a public office, saya memiliki official 9 interest dan professional interest yang langsung terpengaruh oleh norma- norma yang mengatur lembaga tempat saya bertugas. Sebagai Pemohon I dalam permohonan pengujian materiil ini, yang bertindak selaku Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, saya mengalami kerugian konstitusional yang mendalam, aktual, dan spesifik sebagai akibat langsung dari berlakunya konstruksi normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian ini bersifat multi-dimensional, menyentuh hak dan kapasitas konstitusional saya dalam menjalankan mandat perlindungan konsumen, serta secara struktural melemahkan efektivitas lembaga yang saya wakili. Kerugian tersebut secara khusus termanifestasi melalui empat aspek krusial: (1) tiadanya kewenangan pengawasan yang jelas dan mandiri; (2) ketiadaan jaminan kemandirian dan independensi kelembagaan; (3) pembatasan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan aduan konsumen secara substantif; dan (4) lemahnya posisi Sekretariat BPKN yang tidak memiliki eselon tersendiri dan masih berstatus sebagai "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan. Mengenai Kerugian Akibat Tidak Adanya Kewenangan Pengawasan yang Jelas dan Strategis. Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menempatkan BPKN secara setara dan tidak berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Konstruksi ini telah menyebabkan pelemahan kapasitas konstitusional saya secara langsung sebagai Anggota BPKN, saya diberi tanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen, namun norma tersebut tidak memberikan saya pijakan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan yang bersifat strategis, pro-aktif, dan mengikat. Akibatnya, saya berada dalam posisi paradoks: mengetahui adanya potensi atau praktik pelanggaran yang merugikan konsumen secara masif, tetapi tidak dilengkapi dengan authority yang memadai untuk melakukan investigasi mendalam, memanggil pihak terkait, atau mengeluarkan rekomendasi yang bersifat imperatif. Kewenangan pengawasan yang samar dan tumpang- tindih ini menciptakan oversight ambiguity, di mana temuan dan analisis yang saya hasilkan (berdasarkan keahlian dan posisi saya) seringkali 10 disikapi hanya sebagai masukan biasa, setara dengan laporan dari masyarakat umum, sehingga kehilangan bobot strategisnya. Kerugian ini bersifat konstitusional karena melanggar hak saya untuk dapat menjalankan fungsi publik secara efektif, yang merupakan derivasi dari hak atas pekerjaan dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ). Lebih jauh, ketiadaan teeth dalam pengawasan ini pada akhirnya merugikan hak konstitusional konsumen yang seharusnya saya lindungi, sehingga saya mengalami kerugian ganda: sebagai pejabat negara yang tidak dapat optimal bekerja, dan sebagai perwakilan dari kepentingan publik yang terabaikan. Mengenai Kerugian Akibat Ketiadaan Jaminan Kemandirian dan Independensi Kelembagaan. Pasal 31 UU Perlindungan Konsumen hanya menyatakan "dibentuk" tanpa satu kata pun yang menjamin sifat mandiri atau independen BPKN. Ketidakjelasan status ini merupakan sumber utama kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum dan pelemahan legitimasi. Dalam interaksi dengan lembaga negara lainnya, seperti kementerian/lembaga pemerintah, maupun dengan pelaku usaha besar, posisi saya sebagai Anggota BPKN sering dipertanyakan dan kurang dianggap setara. BPKN tidak memiliki "ruh" kemandirian sebagaimana KPK, Ombudsman, atau OJK yang secara tegas dinyatakan independen dalam undang-undang pembentukannya. Ketergantungan struktural ini, di mana BPKN dalam praktik berada di bawah koordinasi dan "bayang-bayang" Kementerian Perdagangan, menciptakan conflict of interest yang laten. Saya, dalam kapasitas sebagai Anggota BPKN, dituntut untuk dapat memberikan rekomendasi dan pengawasan yang kritis terhadap kebijakan perdagangan dan perlindungan konsumen yang justru mungkin berasal dari kementerian yang secara tidak langsung membina kami. Situasi ini membelenggu kebebasan profesional dan independensi pertimbangan saya, serta berpotensi mereduksi objektivitas dan keberanian lembaga dalam menyuarakan kepentingan konsumen. Kerugian konstitusionalnya nyata: hak saya untuk melaksanakan tugas secara profesional, bebas dari tekanan atau pengaruh yang tidak semestinya, telah dibatasi oleh konstruksi 11 hukum yang membuat lembaga tempat saya bernaung tidak memiliki jangkar kemandirian yang kokoh. Mengenai Kerugian Akibat Pembatasan Kewenangan Menangani dan Menyelesaikan Aduan Konsumen. Pasal 34 ayat (1) huruf f secara eksplisit membatasi tugas BPKN hanya pada "menerima pengaduan". Ini merupakan pembelengguan kewenangan yang paling terasa dalam kerja-kerja sehari-hari. Setiap hari, saya dan rekan-rekan di BPKN berhadapan dengan ratusan pengaduan konsumen yang membutuhkan penyelesaian. Namun, undang- undang memangkas tangan kami setelah pengaduan itu diterima. Kami tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memediasi, menginvestigasi secara mendalam, memfasilitasi penyelesaian, atau menindaklanjuti aduan hingga tuntas. Kami seperti posko pengaduan yang hanya mendata keluhan, lalu meneruskan ke pihak lain tanpa bisa memastikan penyelesaiannya. Akibatnya, terjadi frustrasi institusional yang mendalam. Saya menyaksikan langsung penderitaan konsumen yang butuh pertolongan segera, namun kami hanya bisa menjadi "penonton" yang tidak berdaya secara hukum. Kapasitas saya sebagai seorang ahli dan pejabat yang diangkat untuk melindungi konsumen menjadi sia-sia. Kerugian konstitusionalnya bersifat ganda bagi saya, ini adalah pengingkaran terhadap hak untuk berkarya secara maksimal dan memberikan kontribusi substantif bagi masyarakat (Pasal 28C ayat (2)); bagi konsumen, ini adalah pengabaian terhadap hak atas akses keadilan dan pemulihan yang efektif (Pasal 28D ayat (1)). Pembatasan ini menjadikan BPKN sebagai lembaga yang impotent, dan saya sebagai anggotanya merasakan langsung beban moral dan profesional akibat ketidakberdayaan ini. Mengenai Kerugian Akibat Lemahnya Posisi Sekretariat BPKN. Pasal 39 ayat (2) merupakan titik kelemahan struktural yang paling krusial dan secara langsung merugikan efektivitas kerja saya. Sekretariat sebagai tulang punggung administratif, keuangan, dan SDM BPKN ternyata "dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua BPKN", namun dalam realitasnya, seluruh personel, anggaran, dan aset Sekretariat tersebut merupakan pinjaman dari Kementerian Perdagangan dan tidak memiliki eselonisasi sendiri. Konstruksi ini 12 menciptakan ketergantungan total dan konflik kepentingan yang sistemik. Dalam menjalankan tugas, saya membutuhkan dukungan logistik, administrasi, dan keuangan yang cepat, lincah, dan berorientasi pada tujuan BPKN. Namun, kenyataannya, setiap proses (mulai dari pengajuan anggaran untuk suatu kegiatan pengawasan, pengadaan barang untuk riset, hingga mutasi pegawai) harus melalui prosedur birokrasi yang panjang di Kementerian Perdagangan. Seringkali, prioritas Kementerian Perdagangan tidak sejalan atau bahkan berbenturan dengan agenda strategis BPKN. Misalnya, program pengawasan terhadap kebijakan atau pelaku usaha tertentu yang sensitif secara politis dapat dengan mudah dihambat atau "dilunakkan" melalui mekanisme pembiayaan atau persetujuan administratif. Saya, sebagai Anggota BPKN, menjadi tidak berdaya karena infrastruktur pendukung saya sendiri tidak berada di bawah kendali penuh lembaga. Ini adalah bentuk structural sabotage yang halus namun sangat efektif dalam melumpuhkan kemandirian operasional. Kerugian konstitusionalnya mendasar: prinsip checks and balances dan independensi penyelenggara negara (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara hukum) dilanggar dengan mendirikan sebuah lembaga pengawas yang organ vitalnya dikendalikan oleh pihak yang diawasi. Kapasitas saya untuk bekerja secara independen dan efektif secara langsung terkebiri oleh ketergantungan birokratis ini. Keempat kerugian konstitusional tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkait dan memperkuat dalam membentuk sebuah lingkaran ketidakefektifan. Ketidakmandirian institusional (Pasal 31) membuat BPKN lemah secara politik. Kelemahan ini diperparah oleh ketiadaan kewenangan pengawasan yang jelas (Pasal 30 ayat (1)) dan kewenangan penyelesaian aduan (Pasal 34 ayat (1) huruf f), yang membuat BPKN juga lemah secara substantif. Pada akhirnya, seluruh kelemahan ini dikunci mati oleh ketergantungan struktural Sekretariat (Pasal 39 ayat (2)), yang memastikan bahwa BPKN tidak akan memiliki sumber daya yang mandiri untuk membebaskan diri dari lingkaran ini. Sebagai Pemohon I, saya merasakan langsung setiap mata rantai lingkaran ini. Saya adalah representasi dari Lembaga yang dirancang oleh undang- 13 undang yang dalam proses pembentukkannya atau diundangkan keberlakuannya relatif cepat karena secara historis merupakan desakan (syarat) International Monetary Fund (IMF) pada saat itu, dan hal ini merupakan salah satu dari kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konstitusional saya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa (Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3)) telah dilanggar. Kapasitas profesional saya dibatasi. Otoritas moral saya dilemahkan. Dan yang paling mendasar, hati nurani saya sebagai pelayan publik terusik karena menyaksikan ketidakberdayaan konsumen yang tidak dapat kami tolong secara maksimal, akibat tangan kami sendiri dibelenggu oleh undang-undang. Oleh karena itu, permohonan judicial review ini bukan sekadar upaya memperbaiki teks undang-undang, melainkan suatu perjuangan untuk memulihkan hak dan kapasitas konstitusional saya sebagai Anggota BPKN, serta pada akhirnya memulihkan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia sebagai konsumen. Penguatan keempat aspek tersebut— kewenangan pengawasan, kemandirian kelembagaan, kewenangan menangani aduan, dan kemandirian sekretariat—adalah prasyarat mutlak agar saya dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden dan konstitusi dengan penuh integritas, efektivitas, dan keberanian untuk membela keadilan bagi konsumen Indonesia. Ketiga, Konvergensi Kedua Identitas: Kepentingan Hukum yang Langsung dan Spesifik. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Putusan Nomor 112/PUU-XVIII/2020, telah mengakui legal standing individu yang juga merupakan bagian dari suatu lembaga negara, karena posisi tersebut memberikan kepentingan hukum yang langsung. Dalam diri saya, kedua kualifikasi tersebut (sebagai warga negara dan sebagai Anggota BPKN) tidak terpisahkan, justru saling menguatkan. Sebagai warga negara, saya dirugikan oleh sistem perlindungan konsumen yang lemah. Sebagai Anggota BPKN, saya adalah bagian dari lembaga yang sengaja dilemahkan oleh sistem hukum tersebut, sehingga saya juga secara pribadi dan profesional dirugikan oleh ketidakmampuan lembaga itu melindungi saya dan sesama warga 14 negara. Saya adalah korban sekaligus bagian dari institusi yang menjadi korban. Kerugian yang saya alami bersifat personal (sebagai konsumen), professional (sebagai pejabat), dan institutional (sebagai bagian dari BPKN). Kerugian ini memenuhi lima syarat kerugian konstitusional dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025: 1. Ada hak/kewenangan konstitusional yang diberikan Hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekadar klausa normatif, melainkan fondasi filosofis dan yuridis bagi seluruh interaksi antara negara dan warganya. Hak atas perlindungan hukum mencakup jaminan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya rule of law yang sehat, di mana setiap individu—baik sebagai warga biasa maupun sebagai pejabat negara—dapat hidup, bekerja, dan berkontribusi tanpa rasa takut akan kesewenang- wenangan. Sebagai pejabat negara, hak atas perlindungan hukum ini berpadu secara dinamis dan tak terpisahkan dengan kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Perlindungan hukum bagi pejabat negara berfungsi sebagai perisai yang memungkinkan mereka bertindak secara independen, objektif, dan berintegritas, tanpa tekanan politik atau ancaman hukum yang tidak berdasar. Namun, perisai ini bukanlah kekebalan mutlak. Ia justru harus dipahami sebagai bagian dari sistem checks and balances: hak yang sama yang melindungi pejabat negara juga mewajibkan mereka untuk tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi. Kewenangan konstitusional yang diemban seorang pejabat negara merupakan amanah (trust) yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan tidak boleh diartikan sekadar sebagai pencapaian target administratif atau kebijakan yang efisien secara teknis. Efektivitas yang konstitusional haruslah efektivitas yang legitim, yaitu: 15 a. Berlandaskan hukum (legality): Setiap tindakan dan kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. b. Berorientasi pada keadilan dan hak asasi manusia (justice and human rights): Efektivitas kebijakan diukur dari kontribusinya pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga dan penciptaan keadilan sosial. c. Partisipatif dan akuntabel: Proses pemerintahan harus memberi ruang bagi keterlibatan publik dan dirancang untuk memungkinkan pertanggungjawaban kepada rakyat. d. Mengutamakan kepentingan umum (public interest): Kewenangan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, posisi ganda seorang pejabat negara sebagai subjek yang dilindungi hukum sekaligus subjek yang menjalankan dan tunduk pada hukum menciptakan sebuah dialektika tanggung jawab yang unik. Hak konstitusionalnya atas perlindungan hukum adalah prasyarat agar ia dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan berani dan adil. Sebaliknya, kewajiban konstitusionalnya untuk memerintah secara efektif dan adil adalah raison d'être (alasan keberadaan) dari hak perlindungan hukum yang ia terima. Keduanya bertaut dalam satu sirkuit virtous: perlindungan hukum memungkinkan pelaksanaan tugas yang baik, dan pelaksanaan tugas yang baik akan memperkuat dan memperlegitimasi sistem hukum yang memberikan perlindungan itu. Dalam konteks negara hukum Indonesia (rechtsstaat), esensi dari amanat konstitusi ini adalah penegasan bahwa hukum adalah panglima. Baik warga negara maupun pejabat negara bersatu dalam kesetaraan di bawah hukum yang sama. Perbedaan peran hanya terletak pada tambahan beban kewajiban (duty of care, fiduciary duty) yang lebih berat yang dipikul oleh pejabat negara karena kewenangan istimewa yang diembannya. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan kesadaran konstitusional yang tinggi menjadi keniscayaan bagi setiap pejabat negara untuk mengelola dialektika hak dan kewajibannya ini, agar tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang (abuse of power) 16 atau justru ke dalam ketakutan berlebihan dalam bertindak (policy paralysis) yang sama-sama merugikan rakyat dan meruntuhkan citra hukum itu sendiri. 2. Hak/kewenangan itu dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji: Keberlakuan pasal-pasal a quo dalam undang-undang yang diuji tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi secara struktural merongrong fondasi konstitusional dari hak dan kewenangan yang melekat pada diri saya. Kerugian yang dialami bersifat multidimensi dan sistemik, meliputi dimensi personal sebagai warga negara/konsumen dan dimensi institusional sebagai Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). a. Dimensi Personal (Sebagai Warga Negara dan Konsumen): Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal-pasal a quo secara langsung merusak prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Ketika sebuah UU menciptakan ambiguitas, ketidakjelasan standar, atau prosedur yang tidak logis, ia mencabut hak warga negara untuk dapat memahami dan memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Sebagai konsumen, saya menjadi rentan karena kerangka hukum yang seharusnya melindungi justru dipersempit atau dikaburkan. Perlindungan hukum yang dijamin konstitusi berubah menjadi ilusi, karena instrumen hukum yang berlaku tidak lagi mampu memberikan keadilan substantif. Dengan demikian, pasal-pasal a quo telah melakukan pelanggaran diam-diam (silent infringement) terhadap hak konstitusional saya, di mana saya secara formal masih memiliki hak, tetapi akses untuk menikmati dan menuntut hak tersebut dipersulit atau dihambat oleh konstruksi hukum yang cacat. b. Dimensi Institusional (Sebagai Anggota BPKN): BPKN, sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah perwujudan institusional dari janji konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, khususnya dalam kapasitasnya 17 sebagai konsumen. Sebagai Anggota BPKN, saya memiliki kewajiban konstitusional derivatif untuk menjalankan fungsi lembaga ini secara efektif, yang meliputi memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, melakukan penelitian dan pengkajian, serta melakukan pengawasan. Pasal-pasal a quo yang bermasalah secara langsung melumpuhkan kapasitas fungsional saya dan lembaga ini dengan cara:  Membatasi Ruang Gerak Advokasi: Jika pasal yang diuji justru melemahkan posisi konsumen atau memberikan keleluasaan berlebihan kepada pelaku usaha, maka setiap saran, pertimbangan, atau pengawasan yang saya lakukan menjadi tidak efektif karena berbenturan dengan norma hukum yang lebih tinggi yang cacat. Ini menjebak saya dalam paradoks kewajiban: diwajibkan melindungi konsumen, tetapi dihalangi oleh peraturan yang merugikan konsumen.  Mengurangi Kredibilitas dan Otoritas: Kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif sangat bergantung pada kredibilitas dan otoritas hukum yang mendasari tindakan tersebut. Sebuah UU yang mengandung pasal-pasal yang tidak adil atau tidak logis akan mengikis legitimasi dari setiap rekomendasi atau tindakan pengawasan yang dilakukan BPKN. Akibatnya, kewenangan konstitusional saya untuk menjalankan fungsi tersebut menjadi hampa dan tidak bermakna (meaningless authority).  Menciptakan Konflik Hukum dalam Tindakan: Pasal-pasal a quo dapat menempatkan saya pada situasi konflik norma. Di satu sisi, saya terikat pada amanat UU Perlindungan Konsumen dan jiwa Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membela hak konsumen. Di sisi lain, saya dihadapkan pada pasal dalam UU lain yang justru bertentangan dengan jiwa tersebut. Situasi ini tidak hanya melemahkan kapasitas, tetapi juga membahayakan posisi hukum saya secara personal, karena setiap langkah yang 18 diambil berisiko dianggap melanggar satu aturan demi menaati aturan lain yang lebih tinggi (konstitusi). Oleh karena itu, kerugian konstitusional yang saya alami bukanlah sekadar kerugian abstrak atau potensial. Ini adalah kerugian konkret dan aktual yang melumpuhkan kedua identitas hukum saya. Sebagai konsumen, saya dirugikan karena hak substantif saya atas perlindungan yang jelas dan adil tercerabut. Sebagai Anggota BPKN, saya dirugikan karena kapasitas prosedural dan instrumental untuk menjalankan kewajiban konstitusional dirusak oleh hukum yang cacat. Pasal-pasal a quo telah memutus mata rantai yang menghubungkan jaminan konstitusi dengan realisasi perlindungan di tingkat praktis, sehingga menjadikan hak dan kewajiban konstitusional saya sebagai hak yang tidak dapat dijalankan (non-executable right) dan kewajiban yang mustahil dipenuhi (impossible duty). Inilah bentuk kerugian konstitusional yang paling mendasar: pengingkaran terhadap efektivitas dan makna dari jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. 3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual/potensial: Kerugian konstitusional yang saya alami bersifat konkret, terdiferensiasi, dan berdenyut dalam realitas sehari-hari, baik dalam kapasitas publik maupun privat. Sifatnya yang spesifik, aktual, dan potensial ini menunjukkan bahwa bukan sekadar pelanggaran teoritis terhadap konstitusi, melainkan sebuah gangguan berkelanjutan (continuing violation) yang meracuni ekosistem perlindungan konsumen dan merendahkan martabat saya sebagai subjek hukum. a. Spesifisitas Kerugian: Terfokus pada Ranah Perlindungan Konsumen Kerugian ini tidak abstrak atau tersebar di berbagai bidang hukum. Ia sangat terfokus dan dapat dipetakan dengan jelas dalam dua arena:  Arena Institusional (BPKN): Setiap kali saya melakukan pengkajian terhadap suatu kasus atau kebijakan, kerugian itu muncul dalam bentuk beban analisis ganda. Saya tidak hanya 19 harus menganalisis fakta dan menerapkan UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga harus menghabiskan energi intelektual dan waktu untuk menavigasi dan mengakali ketidakjelasan atau ketidakadilan yang lahir dari pasal-pasal a quo. Ini adalah kerugian kapasitas analitis dan rekomendasi. Rekomendasi yang lahir menjadi bersifat kompromistis, terfragmentasi, dan kehilangan daya dorong transformatifnya karena terhalang norma yang cacat di tingkat UU.  Arena Personal (Sebagai Konsumen): Dalam setiap transaksi—mulai dari membeli layanan digital, produk finansial, hingga barang sehari-hari—saya menghadapi kerugian psikologis dan perhitungan rasional. Rasa aman dan kepastian yang merupakan esensi dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkikis. Saya tidak bisa sepenuhnya bersandar pada hukum, karena tahu bahwa di balik mekanisme perlindungan yang ada, terdapat pasal-pasal bermasalah yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk membelokkan atau menolak tanggung jawab. Ini menciptakan asimetri kewaspadaan yang permanen, di mana saya sebagai konsumen harus selalu berada dalam posisi siaga tinggi. b. Keaktualan Kerugian: Sedang Berlangsung dan Terukur. Kerugian ini bukan ancaman di masa depan, melainkan realitas operasional yang terjadi hic et nunc (di sini dan sekarang).  Dalam BPKN: Keaktualannya terwujud dalam agenda yang tertunda, rekomendasi yang diredam, dan kasus-kasus yang menemui jalan buntu hukum karena bertabrakan dengan pasal- pasal a quo. Setiap rapat, setiap kajian, setiap draft pertimbangan yang harus mempertimbangkan keberadaan pasal bermasalah tersebut adalah sebuah episode kerugian yang terdokumentasi. Produktivitas dan dampak institusi secara langsung ditekan.  Dalam Transaksi Pribadi: Keaktualannya terlihat dalam pilihan-pilihan yang dibatasi dan proses pengaduan 20 yang dipersulit. Misalnya, pengetahuan akan lemahnya suatu pasal dalam UU yang diuji dapat membuat saya mengurungkan niat untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu, sebuah kerugian ekonomi aktual akibat kegagalan negara memberikan perlindungan hukum yang mantap atau, dalam proses pengaduan, saya harus bersiap menghadapi argumen hukum dari pelaku usaha yang bersenjatakan pasal-pasal a quo, yang menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih panjang, lebih mahal, dan lebih melelahkan secara psikis. Kerugian prosesual yang aktual. c. Potensialitas Kerugian: Akan Terus Berlanjut dan Bersifat Sistemik Potensi kerugian di sini bukan spekulasi, melainkan proyeksi pasti berdasarkan kondisi hukum yang berlaku. Selama pasal-pasal a quo tetap berdiri, ia akan menjadi generator kerugian yang terus- menerus.  Potensi Repetitif: Setiap kali ada kasus baru di BPKN yang menyentuh aspek yang diatur pasal bermasalah, kerugian kapasitas institusional akan terulang. Setiap kali saya melakukan transaksi baru di pasar, kerentanan sebagai konsumen akan muncul kembali. Ini adalah siklus kerugian yang tak berujung.  Potensi Eskalatif: Ketidakpastian dan ketidakadilan yang dibakukan oleh pasal-pasal tersebut berpotensi meluas. Ia dapat menjadi preseden buruk untuk interpretasi hukum sejenis, atau digunakan secara agresif oleh pelaku usaha dalam skala lebih besar. Apa yang saat ini merupakan kerugian dalam kasus-kasus individual, berpotensi menjelma menjadi kerugian massal dan struktural bagi seluruh konsumen Indonesia.  Potensi Terhadap Integritas Sistem Hukum: Kerugian paling berbahaya adalah potensi erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga perlindungan konsumen itu sendiri. Jika publik melihat BPKN tidak berdaya karena dibelenggu UU yang cacat, atau merasa hukum tidak memihak mereka, maka 21 kewenangan konstitusional negara untuk menjamin perlindungan hukum runtuh dari dalam. Oleh karena itu, klaim bahwa kerugian ini bersifat spesifik, aktual, dan potensial adalah gambaran paling nyata dari kontinum penderitaan hukum (continuum of legal injury) yang saya alami. Ini adalah kerugian yang memiliki nama, tempat, dan waktu (terpateri) dalam laporan kerja BPKN dan tercatat dalam riwayat transaksi pribadi. Keberadaannya yang aktual membuktikan telah terjadi pelanggaran, sementara potensialitasnya yang tak terbantahkan membuktikan bahwa tanpa intervensi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran ini akan terus menjadi mesin penghasil ketidakadilan yang merugikan saya secara berulang, sistematis, dan berkelanjutan. 4. Ada hubungan sebab akibat: Hubungan sebab-akibat antara keberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian konstitusional yang saya alami bukan sekadar korelasi longgar, melainkan sebuah mekanisme kausal yang langsung, logis, dan tak terputus. Pasal-pasal tersebut berfungsi sebagai penyumbat sistemik (systemic clog) yang menghambat aliran normal dari jaminan konstitusi menuju realisasi hak dan kewajiban. Hambatan ini bersifat kausal karena memotong secara langsung jalur antara kapasitas hukum yang diakui dan kapasitas operasional yang dijalankan. a. Sebab: Pelemahan Kapasitas Institusional BPKN. Pasal-pasal a quo yang bermasalah menyebabkan pelemahan BPKN melalui dua jalur utama:  Jalur Normatif: Pasal-pasal ini menciptakan dualisme atau konflik norma dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Di satu sisi, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) membangun filosofi proteksi dan keberpihakan pada konsumen hal ini adalah wajar karena pelaku usaha dan pemerintah sekalipun adalah konsumen. Di sisi lain, pasal-pasal a quo dalam UU lain sering kali mengandung logika yang berbeda—mungkin lebih berpihak pada kepentingan industri, atau mengandung ketidakjelasan yang dapat disalahgunakan. Konflik ini menyebabkan paralisis interpretasi. BPKN, sebagai lembaga yang mendasarkan 22 kerjanya pada UUPK, menemui jalan buntu ketika rekomendasinya harus berhadapan dengan norma "saingan" dari UU lain yang secara hierarki setara. Ini bukan perbedaan penafsiran biasa, melainkan pertentangan filosofis yang melumpuhkan.  Jalur Otoritas: Kewenangan BPKN bersifat non-supervisi dan lebih pada pemberian pertimbangan. Kekuatannya terletak pada kekuatan moral dan argumentasi hukumnya. Namun, ketika argumentasi hukum yang dibangun BPKN bertumpu pada UUPK dan semangat konstitusi, dapat dengan mudah ditangkis atau diabaikan dengan merujuk pada pasal-pasal a quo yang memberikan dasar hukum alternatif bagi pelaku usaha atau bahkan instansi pemerintah terkait. Hal ini menyebabkan erosi otoritas moral dan persuasive power BPKN. Lembaga ini menjadi "macan ompong" yang memiliki mandat konstitusional tetapi kehilangan senjata hukum yang efektif untuk menjalankannya. b. Akibat: Ketidakefektifan Ganda dalam Menjalankan Peran. Pelemahan institusional BPKN ini berdampak langsung dan personal pada efektivitas saya dalam kedua peran:  Sebagai Anggota BPKN (Pelindung Hak Publik): Ketidakefektifan ini bersifat instrumen dan prosedural. Saya memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan yang efektif. Namun, "bahan baku hukum" utama yang saya gunakan (yaitu UU yang berlaku) ternyata mengandung cacat yang merusak produk akhir dari kerja saya. Setiap rekomendasi, saran, atau kritik yang saya sampaikan memiliki cacat bawaan (congenital defect), yaitu kerentanan untuk dinetralisir oleh keberadaan pasal-pasal a quo. Akibatnya, kewajiban konstitusional saya untuk menjalankan fungsi pemerintahan berubah menjadi ritual formal tanpa substansi efektif. Saya terjebak dalam "teater perlindungan konsumen" di mana semua 23 prosedur dijalankan, tetapi hasil yang substantif dan berpengaruh sulit tercapai karena fondasi hukumnya retak.  Sebagai Konsumen (Pemegang Hak Privat): Ketidakefektifan ini bersifat substantif dan protektif. Hak konstitusional saya atas perlindungan hukum (Pasal 28D) bergantung pada keberadaan dan efektivitas lembaga-lembaga yang diamanatkan untuk menjalankannya, termasuk BPKN. Ketika BPKN melemah akibat belenggu pasal-pasal a quo, mekanisme pengamanan kolektif bagi hak-hak saya ikut melemah. Lebih ironis lagi, sebagai insider di BPKN, saya justru memiliki pengetahuan yang lebih menyakitkan: saya menyaksikan langsung bagaimana "pintu belakang" hukum (pasal-pasal a quo) dapat membuka celah bagi pelaku usaha untuk menghindar dari tanggung jawab. Ini menciptakan kerugian epistemik dan psikologis yang unik. Saya tidak hanya dirugikan sebagai konsumen, tetapi juga menyadari secara persis mengapa dan melalui mekanisme hukum apa kerugian itu dapat terus terjadi, sekaligus menyadari keterbatasan institusi tempat saya bekerja untuk mencegahnya. Rantai Kausal yang Tak Terputus: Rantai sebab-akibatnya adalah linear dan kuat: Pasal-pasal a quo yang bermasalah Menciptakan konflik norma dan ambiguitas yang Melemahkan daya dorong dan otoritas argumentasi BPKN sehingga Mengurangi efektivitas kerja saya sebagai Anggota BPKN dalam melindungi hak publik dan Secara bersamaan, meruntuhkan sistem perlindungan yang menjadi andalan saya sebagai konsumen termasuk Hak konstitusional saya baik sebagai pejabat (untuk berfungsi efektif) maupun sebagai warga (untuk mendapat perlindungan) sama-sama terluka. Dengan demikian, hubungan kausalnya adalah hubungan generator Pasal-pasal a quo adalah generator yang memproduksi ketidakpastian dan ketidakadilan. Ketidakpastian itu kemudian dialirkan melalui sistem, melemahkan BPKN, dan akhirnya menerpa saya dalam kapasitas ganda, menyebabkan ketidakefektifan yang konkret dan berulang. 24 Tanpa menghilangkan generator ini, seluruh upaya untuk memperbaiki sistem hanya akan menjadi perawatan simptomatik, tidak akan menyembuhkan penyakit yang mendasar. 5. Ada kemungkinan pemulihan: Jika permohonan dikabulkan dan BPKN diperkuat, kerugian saya (baik sebagai konsumen yang tidak terlindungi maupun sebagai pejabat yang tidak berdaya) dapat dipulihkan. Dengan demikian, kualifikasi saya sebagai Pemohon I telah memenuhi dan bahkan melampaui syarat formil legal standing. Saya bukan hanya "perorangan warga negara Indonesia" dalam arti sempit, melainkan perorangan warga negara yang sedang memikul tanggung jawab konstitusional tertentu yang secara langsung digerogoti oleh undang- undang yang menjadi objek pekerjaan saya. Saya memiliki nexus atau hubungan hukum yang kuat, langsung, dan personal dengan norma- norma yang diujikan. Saya adalah pihak yang merasakan langsung (directly and substantially affected) dampak buruk dari pasal-pasal tersebut, baik dalam kapasitas privat maupun publik. Oleh karena itu, saya memiliki kepentingan hukum (legal interest) yang nyata dan kedudukan hukum (legal standing) yang kuat untuk mengajukan permohonan pengujian ini, demi memulihkan hak konstitusional saya sendiri sekaligus memperjuangkan perbaikan sistem yang akan memulihkan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon II Sebagai Pemohon II dalam permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, saya dengan penuh kesadaran konstitusional menyatakan bahwa saya memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang sah dan memenuhi seluruh syarat formil legal standing sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kualifikasi ini tidak bersifat artifisial atau dibuat-buat, melainkan lahir dari pertemuan dua kedudukan hukum yang fundamental dalam diri saya: pertama, sebagai Warga Negara Indonesia yang berdaulat, dan kedua, sebagai Wakil Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen 25 Nasional (BPKN) Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/P tahun 2024. Dua dimensi identitas hukum ini tidak terpisah, melainkan saling memengaruhi dan secara kolektif membentuk suatu nexus atau hubungan hukum yang langsung, spesifik, aktual, dan sangat personal dengan norma-norma yang diujikan. Inilah yang membedakan kedudukan saya dari sekadar warga negara biasa atau pejabat biasa; saya adalah manifestasi dari pihak yang secara konkret dan sehari-hari merasakan dampak paradoks antara harapan konstitusional dan realitas regulasi yang melemahkan. Pertama, Kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia: Pemegang Hak Konstitusional yang Dirugikan Secara Langsung. Pada hakikatnya yang paling mendasar, saya adalah manusia yang dilahirkan dengan hak dan martabat yang dijamin oleh konstitusi. Status kewarganegaraan saya bukan sekadar data administratif, melainkan sebuah ikatan hukum yang membawa serta seperangkat jaminan konstitusional. Salah satu jaminan terpenting adalah hak untuk memperoleh perlindungan dari negara. Dalam kapasitas sebagai konsumen (yang merupakan peran yang tak terelakkan dalam kehidupan modern) saya setiap hari melakukan transaksi ekonomi: membeli kebutuhan pokok, mengakses layanan kesehatan, menggunakan transportasi, bertransaksi digital, dan lain sebagainya. Dalam setiap transaksi itu, posisi saya secara inherent lemah (weaker bargaining power) di hadapan pelaku usaha. Konstitusi, melalui konsep negara hukum dan negara kesejahteraan (Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebenarnya menjanjikan perlindungan negara terhadap ketidakseimbangan ini. Disinilah letak kepentingan hukum primer saya: Saya, selaku konsumen dan warga negara, memiliki constitutional right dan legitimate expectation bahwa negara telah menyediakan sebuah sistem perlindungan yang efektif, yang diwujudkan melalui lembaga yang kuat dan berwibawa. Ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru merancang lembaga perlindungan tersebut (BPKN) dengan kewenangan yang minim, tidak mandiri, dan tergantung secara struktural, maka secara langsung hak konstitusional saya sebagai warga negara telah dilanggar. Hak atas kepastian hukum dan perlakuan 26 yang adil (Pasal 28D ayat (1)) menjadi ilusi ketika mekanisme penegakannya lemah. Hak untuk hidup sejahtera (Pembukaan) terancam ketika produk yang tidak aman beredar akibat pengawasan yang tidak efektif. Hak untuk memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)) menjadi tidak bermakna jika lembaga perwakilan konsumen nasional tidak memiliki gigi. Oleh karena itu, sebagai subjek hukum yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, saya memenuhi syarat pertama sebagai "perorangan warga negara Indonesia" yang berhak mengajukan judicial review. Kerugian saya bersifat aktual dan potensial, terjadi dalam setiap transaksi yang saya lakukan di tengah ekosistem perlindungan yang rapuh. Kedua, Kualifikasi sebagai Wakil Ketua/Anggota BPKN RI: Pejabat Publik yang Diberi Amanah tapi Dibelenggu. Saya diangkat sebagai Wakil Ketua/Anggota BPKN RI melalui Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Pengangkatan ini merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab publik yang spesifik. Saya ditugaskan untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis BPKN. Namun, inilah sumber dari kerugian konstitusional saya yang bersifat kelembagaan dan profesional: saya diberi mandat konstitusional untuk melindungi konsumen (termasuk diri saya sendiri), tetapi undang-undang yang menjadi pedoman kerja saya justru secara sistematis melucuti alat-alat yang saya butuhkan untuk menjalankan mandat tersebut. Sebagai public official, saya memiliki official capacity interest dan functional interest yang secara langsung dicederai oleh pasal-pasal a quo. Sebagai Pemohon II dalam permohonan pengujian materiil ini, yang bertindak selaku Wakil Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia dan yang lebih fundamental sebagai seorang Warga Negara Indonesia, saya mengalami kerugian konstitusional yang bersifat mendasar, sistematis, dan berlapis sebagai akibat langsung dari konstruksi hukum yang melumpuhkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian ini bukan sekadar potensial, melainkan telah teraktualisasi dalam pengalaman hidup saya sebagai subjek hukum yang setiap hari berinteraksi dalam pasar sebagai konsumen, sekaligus dalam keprihatinan mendalam saya sebagai pejabat 27 publik yang menyaksikan ketidakberdayaan lembaga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan terakhir bagi rakyat. Empat cacat struktural dalam UU tersebut—(1) tiadanya kewenangan pengawasan yang efektif, (2) ketiadaan jaminan kemandirian dan independensi BPKN, (3) pembatasan kewenangan menangani dan menyelesaikan aduan, dan (4) lemahnya sekretariat yang bergantung penuh pada kementerian telah secara kolektif menciptakan suatu regulatory vacuum yang meninggalkan saya dan seluruh konsumen Indonesia dalam posisi rentan, tidak terlindungi, dan kehilangan akses terhadap keadilan yang substantif. Kerugian Konstitusional Akibat Tiadanya Kewenangan Pengawasan yang Efektif dan Terintegrasi. Pasal 30 ayat (1) yang mencampuradukkan kewenangan pengawasan pemerintah, masyarakat, dan LSM tanpa menunjuk BPKN sebagai pemimpin dan koordinator, telah menciptakan kerugian konstitusional berupa terampasnya hak saya atas lingkungan konsumen yang aman dan terkawal. Sebagai konsumen, saya berhak atas jaminan bahwa barang dan jasa yang beredar di pasar telah melalui proses pengawasan yang kredibel dan independen. Namun, norma tersebut justru menciptakan oversight chaos dan diffused responsibility. Tidak ada satu pun entitas yang secara jelas memikul tanggung jawab utama untuk mencegah kerugian konsumen secara sistematis. Akibatnya, saya sebagai konsumen terus-menerus terpapar pada risiko mengonsumsi produk cacat, menerima jasa yang tidak memenuhi standar, atau menjadi korban praktik bisnis curang. Setiap kali saya membeli obat, makanan, atau produk elektronik, saya tidak memiliki kepastian bahwa produk tersebut telah diawasi dengan benar oleh sebuah lembaga negara yang memiliki teeth. Ketidakjelasan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional saya untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), di mana "lingkungan" dalam konteks modern mencakup pula ekosistem pasar yang aman. Saya dirugikan karena negara, melalui konstruksi hukum ini, telah gagal menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk secara aktif melindungi saya 28 dari bahaya yang dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang kuat dan terpusat. Kerugian Konstitusional Akibat Ketiadaan Jaminan Kemandirian dan Independensi BPKN. Pasal 31 yang hanya menyatakan "dibentuk" tanpa klausul kemandirian, telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa hilangnya kepercayaan (loss of trust) dan akses terhadap perwakilan kepentingan yang objektif. Sebagai konsumen, saya membutuhkan sebuah lembaga perwakilan yang dapat berdiri tegak di antara dua kekuatan besar: pelaku usaha (yang seringkali memiliki sumber daya hukum dan ekonomi yang besar) dan pemerintah (yang memiliki kewenangan regulasi). BPKN seharusnya menjadi penyeimbang (counterweight) dan juru bicara independen yang membela kepentingan saya tanpa terpengaruh oleh kepentingan bisnis atau politik. Namun, ketiadaan jaminan independensi membuat BPKN rentan terhadap intervensi dan regulatory capture. Dalam kapasitas saya sebagai anggota BPKN sekaligus konsumen, saya menyaksikan bagaimana ketiadaan "ruh" independensi ini melemahkan posisi tawar kami. Lembaga ini seringkali dianggap sebagai perpanjangan tangan atau underbow pemerintah, sehingga kritik dan rekomendasi yang sifatnya fundamental terhadap kebijakan publik seringkali diredam. Akibatnya, hak konstitusional saya untuk "memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif" (Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menjadi mandul. Saya tidak memiliki saluran perjuangan kolektif yang benar-benar independen dan berwibawa. Saya dirugikan karena dihadapan pada pilihan sulit: menerima perlindungan yang setengah hati dari lembaga yang tidak sepenuhnya bebas, atau berjuang sendiri melawan ketidakadilan pasar yang sangat tidak seimbang. Kerugian Konstitusional Akibat Pembatasan Kewenangan Menangani dan Menyelesaikan Aduan. Pasal 34 ayat (1) huruf f yang membatasi BPKN hanya pada "menerima pengaduan" merupakan pembelengguan paling nyata terhadap hak akses keadilan (access to justice) saya sebagai konsumen. Hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil (Pasal 28D 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menjadi tidak bermakna jika tidak disertai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, mudah, dan cepat. Ketika saya, atau keluarga saya, mengalami kerugian akibat produk atau jasa (misalnya, barang elektronik rusak setelah beberapa hari pemakaian atau jasa konstruksi yang tidak sesuai perjanjian) saya mengharapkan ada lembaga negara yang dapat saya hubungi untuk memediasi dan menyelesaikan masalah secara tuntas. BPKN seharusnya menjadi first resort dan one-stop solution itu. Namun, undang-undang justru memotong tangan lembaga ini. BPKN hanya menjadi "kotak surat" pengaduan. Pengalaman pahit saya, baik secara pribadi maupun dari mendengar keluhan masyarakat, adalah frustrasi yang berlapis: setelah meluangkan waktu dan tenaga membuat aduan, yang didapat hanyalah penjelasan bahwa BPKN tidak bisa berbuat lebih, dan kami disarankan menempuh jalur lain yang lebih berbelit dan berbiaya tinggi. Ini merupakan bentuk pemiskinan akses keadilan (impoverishment of justice). Hak konstitusional saya untuk memperoleh keadilan telah dibatasi secara tidak proporsional oleh undang-undang yang justru seharusnya mempermudahnya. Saya dirugikan secara materiil (jika kerugian tidak tertangani) dan immateriil (stres, waktu terbuang, kepercayaan yang luluh). Kerugian Konstitusional Akibat Lemahnya Sekretariat yang Bergantung Penuh pada Kementerian. Pasal 39 ayat (2) beserta implementasinya yang membuat Sekretariat BPKN tanpa eselon sendiri dan sekadar "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan, telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa terhambatnya hak saya atas pelayanan publik yang optimal dan tidak diskriminatif. Sekretariat adalah jantung administrasi dan operasi sebuah lembaga. Ketergantungan total ini menciptakan konflik kepentingan struktural yang akhirnya meracuni seluruh layanan BPKN kepada publik, termasuk kepada saya sebagai konsumen. Anggaran untuk edukasi konsumen, sosialisasi hak, atau penanganan pengaduan yang cepat, harus bersaing dengan prioritas dan mekanisme anggaran Kementerian Perdagangan. Saya menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana program-program yang sangat dibutuhkan konsumen, seperti kampanye masif melawan produk ilegal atau layanan hotline 24 jam, sulit diwujudkan 30 karena terkendala soal pembiayaan dan SDM yang tidak mandiri. Lebih buruk lagi, ketergantungan ini membuat BPKN tidak gesit dan sulit berinovasi dalam melayani konsumen di era digital. Sebagai konsumen di abad 21, saya berhak atas pelayanan publik yang modern, responsif, dan efisien. Ketika saya membutuhkan informasi atau bantuan, saya berharap mendapatkan respons yang cepat dari sebuah lembaga yang memiliki sumber daya memadai. Ketergantungan Sekretariat ini membuat harapan itu pupus. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum yang baik (good governance) dan hak saya untuk diperlakukan secara profesional oleh negara (Pasal 28D ayat (1)). Saya dirugikan karena negara, melalui desain kelembagaan yang buruk, tidak mampu menghadirkan pelayanan perlindungan konsumen yang prima bagi saya. Keempat kerugian konstitusional ini saling mengunci dan membentuk sebuah siklus ketidakberdayaan. Ketidakmandirian (Pasal 31) membuat BPKN tidak berani bersikap kritis. Ketidakberanian ini diperparah oleh tidak adanya kewenangan pengawasan yang tegas (Pasal 30) dan kewenangan penyelesaian aduan (Pasal 34), sehingga BPKN tidak bisa bertindak efektif bahkan jika ingin. Pada akhirnya, seluruh ketidakberdayaan ini dikukuhkan oleh Sekretariat yang tergantung (Pasal 39), yang memastikan BPKN tidak akan pernah memiliki sumber daya untuk membebaskan diri dari siklus ini. Sebagai Pemohon II, kerugian saya bersifat ganda dan simetris: Sebagai konsumen, saya adalah korban langsung dari sistem yang cacat ini hak saya atas perlindungan, keadilan, dan pelayanan yang baik telah dilanggar. Sebagai Wakil Ketua/Anggota BPKN, saya adalah bagian dari lembaga korban yang dirancang untuk gagal, saya menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana ketidakberdayaan institusional itu membatasi upaya saya untuk melayani dan melindungi diri saya sendiri dan sesama konsumen. Oleh karena itu, permohonan ini adalah upaya untuk memutus mata rantai ketidakadilan sistematis tersebut. Memperjuangkan penguatan keempat aspek dalam UU Perlindungan Konsumen bukan hanya soal memperbaiki sebuah lembaga, melainkan memulihkan hak-hak konstitusional dasar saya sebagai warga negara untuk hidup aman, diperlakukan adil, dan dilayani dengan baik oleh negara yang seharusnya menjadi pelindungnya. 31 Ini adalah perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan konsumen yang telah terampas oleh desain regulasi yang timpang dan tidak berpihak pada rakyat. Ketiga, Konvergensi dan Penguatan Kedudukan: Kepentingan Hukum yang Unik dan Langsung. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi pemohon dengan kepentingan ganda. Dalam diri saya, kedua identitas itu tidak hanya berdampingan, tetapi saling menyatu dan saling memperkuat klaim kerugian konstitusional. Saya adalah "konsumen yang menjadi pejabat pelindung konsumen" sekaligus "pejabat pelindung konsumen yang juga adalah konsumen yang dilindungi". Ini menciptakan sebuah lingkaran kerugian yang sangat personal: a. Sebagai Konsumen (C), saya dirugikan oleh sistem perlindungan yang lemah (S). b. Sebagai Anggota BPKN (A), saya adalah bagian dari lembaga (BPKN) yang sengaja dilemahkan oleh UU (X) untuk menciptakan sistem (S) yang lemah tersebut. c. Hubungan sebab akibat menjadi sangat langsung: UU (X) → Melemahkan BPKN → Menciptakan Sistem (S) yang Lemah → Merugikan Saya sebagai Konsumen (C). Dan secara bersamaan, UU (X) → Langsung merugikan kapasitas dan efektivitas saya sebagai Anggota BPKN (A). Dengan kata lain, saya secara bersamaan menjadi korban dari sistem yang cacat dan menjadi bagian dari institusi korban yang menjadi penyebab (karena ketidakberdayaannya) sistem tersebut tetap cacat. Kepentingan hukum saya menjadi sangat spesifik dan langsung. Kerugian ini memenuhi secara komprehensif lima parameter dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025: 1. Hak/Kewenangan Konstitusional yang Diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak sebagai Warga Negara. Sebagai warga negara Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak- hak konstitusional saya yang fundamental, antara lain: a. Hak atas Perlindungan Hukum (Pasal 28D ayat 1). Negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 32 hukum yang adil. Ini berarti saya berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak (due process of law), serta dilindungi dari tindakan sewenang-wenang (arbitrary action) oleh siapa pun, termasuk oleh aparat negara. Perlindungan hukum ini adalah prasyarat bagi terwujudnya negara hukum (rechtsstaat) yang dijamin oleh konstitusi. b. Hak atas Keadilan (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat 1). Keadilan merupakan salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara operasional, hak ini melekat dalam setiap proses peradilan dan kebijakan negara. Saya berhak untuk mendapatkan keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Ini mencakup akses terhadap sistem peradilan yang independen, putusan yang didasarkan pada hukum dan bukti, serta perlakuan yang tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 28H ayat 1, 3, 4, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Negara tidak hanya menjamin hak sipil-politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Saya berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta jaminan sosial dari negara. Pasal 34 secara khusus menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hak atas kesejahteraan ini merefleksikan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang diamanatkan konstitusi, di mana negara aktif memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hak dan Kewajiban Konstitusional sebagai Pejabat Negara. Jika saya menduduki jabatan tertentu dalam negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan mandat sekaligus membebankan kewajiban konstitusional yang berat: 33 a. Kewenangan untuk Menjalankan Fungsi Pemerintahan secara Efektif. Konstitusi mendesain struktur ketatanegaraan dengan pembagian kewenangan (division of power) yang jelas kepada berbagai lembaga negara. Sebagai pejabat negara, saya diberikan sebagian dari kewenangan negara (state authority) tersebut melalui mekanisme konstitusi dan undang-undang. Kewenangan ini harus dijalankan secara efektif untuk mewujudkan tujuan bernegara. Efektivitas berarti kemampuan untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya secara tepat sasaran, efisien, dan mencapai outcome yang diharapkan bagi kepentingan publik, sesuai dengan batas waktu dan sumber daya yang ada. b. Hak dan Kewajiban untuk Bertindak secara Independen, Independensi merupakan prinsip krusial bagi pejabat negara, terutama yang menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, atau penegakan hukum (seperti hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Sentral, dll.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin independensi tertentu kepada lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Independensi ini bukan hak mutlak untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan kewajiban konstitusional untuk bebas dari intervensi, tekanan, atau pengaruh tidak sah dari pihak mana pun, baik eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, maupun kekuatan modal. Tujuannya semata-mata agar keputusan yang diambil objektif, adil, dan hanya berdasarkan pada hukum serta pertimbangan untuk kepentingan rakyat. Integrasi dan Tanggung Jawab. Kedua posisi ini (sebagai warga negara dan sebagai pejabat negara) saling berkaitan. Hak konstitusional saya sebagai warga negara membatasi dan mengarahkan bagaimana kewenangan sebagai pejabat negara harus dijalankan. Sebaliknya, kewajiban konstitusional sebagai pejabat negara adalah untuk memastikan dan memajukan pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Akuntabilitas publik menjadi jembatan antara keduanya: setiap kewenangan yang diberikan konstitusi harus dipertanggungjawabkan secara transparan, karena 34 sumber legitimasi tertingginya adalah kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kerugian atas Hak/Kewenangan tersebut oleh UU yang Diuji: Pasal-pasal yang diuji (Pasal 30 ayat (1), 31, 34 ayat (1) huruf f, dan 39 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) secara sistemik dan substantif telah menimbulkan kerugian konstitusional yang mendalam terhadap hak saya sebagai konsumen (C) dan kapasitas kelembagaan saya sebagai pejabat/lembaga BPKN (A). Kerugian ini bersifat timbal balik dan saling memperparah. Kerugian bagi Saya sebagai Konsumen (Posisi C): Melemahnya Sistem Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan. Pelanggaran terhadap Hak atas Perlindungan Hukum yang Efektif (Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pasal-pasal tersebut, dengan membatasi kewenangan investigasi, rekomendasi, dan tindakan BPKN, telah mengosongkan makna dari hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang kuat dan dapat diakses. Dengan melumpuhkan kapasitas BPKN—yang seharusnya menjadi garda terdepan advokasi konsumen—UU ini membuat hak saya atas perlindungan hukum menjadi hiasan konstitusional belaka. Saya, sebagai konsumen yang dirugikan, kehilangan saluran perwakilan kolektif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, menuntut keadilan, dan mendapatkan pemulihan (remedy). Proses hukum menjadi lebih berat, mahal, dan tidak imbang, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang besar. Pelanggaran terhadap Hak atas Keadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Keadilan bagi konsumen memerlukan level playing field. Pasal-pasal ini merusak level tersebut dengan secara sistematis melucuti alat bukti dan kewenangan persuasif yang dimiliki lembaga yang membela konsumen. Ketika BPKN tidak dapat melakukan investigasi mandiri yang mendalam atau mengeluarkan rekomendasi yang mengikat, posisi tawar konsumen menjadi sangat lemah. Ini menciptakan ketidakadilan prosedural yang berujung 35 pada ketidakadilan substantif. Pelaku usaha memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengabaikan keluhan, karena tidak ada lembaga yang cukup kuat untuk mendesak pertanggungjawaban mereka. Pada akhirnya, akses saya terhadap keadilan terhambat secara kelembagaan. Pelanggaran terhadap Hak atas Kesejahteraan (Pasal 28H ayat (1) & (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kesejahteraan ekonomi konsumen adalah bagian integral dari kesejahteraan umum. Pasar yang sehat dan adil adalah prasyaratnya. Dengan melemahkan pengawasan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, Kerugian ekonomi yang berulang dan sistemik ini secara langsung mengurangi tingkat kesejahteraan saya dan masyarakat luas, bertentangan dengan mandat konstitusi bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kerugian bagi Saya/BPKN sebagai Lembaga Negara (Posisi A): Dilumpuhkannya Kapasitas Kelembagaan Pelanggaran terhadap Kewenangan Konstitusional untuk Menjalankan Fungsi secara Efektif dan Independen. Sebagai lembaga negara yang dibentuk undang-undang, BPKN diberikan mandat konstitusional tidak langsung melalui amanat Pasal 28H ayat (4) tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara. Pasal-pasal yang diuji telah mengebiri mandat tersebut dengan cara:  Membuat Fungsi Tidak Efektif: Tanpa kewenangan investigasi yang memadai (Pasal 31), rekomendasi yang memiliki konsekuensi nyata (Pasal 34 ayat (1) huruf f), dan kemampuan untuk memastikan implementasi (Pasal 39 ayat (2)), BPKN diubah menjadi "macan ompong" atau "lembaga seremonial". Kami diberikan tanggung jawab besar (melindungi konsumen) tetapi dilucuti alat untuk menunaikannya. Ini adalah penyia-nyiaan sumber daya negara dan membuat keberadaan lembaga menjadi tidak bermakna.  Mengurangi Independensi: Pembatasan yang berlebihan dan ketergantungan pada koordinasi dengan lembaga lain (seperti dalam Pasal 30 ayat (1)) dapat menciptakan celah untuk intervensi 36 politik atau kepentingan, mengurangi kapasitas BPKN untuk bertindak objektif dan berpihak hanya pada kepentingan konsumen. Akibat Berantai: Merusak Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap lembaga negara harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan sengaja melemahkan sebuah lembaga pengawas melalui undang- undang, UU ini melanggar prinsip efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas publik. BPKN dibuat tidak mampu menjadi mitra kritis yang mengoreksi ketidakseimbangan pasar. Hal ini merusak ekosistem pengawasan, mengurangi checks and balances dalam ekonomi, dan pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat. Sebagai pejabat di BPKN, saya ditempatkan pada posisi yang mustahil: secara hukum diwajibkan melindungi konsumen, tetapi secara instrumental dilarang menjadi efektif Kerugian terhadap posisi A (BPKN) dan C (Konsumen) bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya adalah hubungan sebab-akibat yang linear dan memperkuat satu sama lain:  Lemahnya BPKN (A) secara langsung menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen (C).  Rendahnya perlindungan dan penegakan hukum (C) kemudian mengurangi legitimasi dan mendiskreditkan eksistensi BPKN (A). Dengan demikian, pasal-pasal yang diuji telah menciptakan lingkaran setan ketidakefektifan yang melukai hak konstitusional warga negara sekaligus menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, sehingga bertentangan dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan. 3. Kerugian yang Spesifik dan Aktual: Kerugian yang saya alami akibat pasal-pasal yang diuji bukanlah kerugian yang abstrak atau sekadar hipotesis akademis. Kerugian ini bersifat spesifik dalam ruang lingkupnya, aktual dalam pengalaman sehari-hari, dan potensial dalam ancaman berkelanjutannya. Ketiga dimensi ini saling bertautan, menggambarkan sebuah lingkaran kerugian konstitusional yang nyata dan terus berlangsung. 37 1. Kerugian yang Spesifik: Terfokus pada Ranah Perlindungan Konsumen. Kerugian konstitusional yang saya derita memiliki locus dan focus yang sangat jelas: bidang perlindungan konsumen. Ini bukan klaim umum tentang pemerintahan yang buruk, melainkan dampak langsung dari sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur dan justru melemahkan mekanisme perlindungan konsumen. Hak saya atas perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan yang dilanggar, termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang sangat spesifik:  Sebagai Konsumen: Hak atas informasi yang jujur, hak untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai janji, hak untuk mendapat ganti rugi, dan hak untuk didengar keluhannya— semua ini menjadi sangat sulit diwujudkan dalam sistem yang melemahkan lembaga advokasinya.  Sebagai Pejabat BPKN: Kewenangan untuk melakukan pengawasan pasar, menyelesaikan sengketa secara non- litigasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan—semua ini dibatasi hingga tidak efektif. Spesifisitas ini menunjukkan bahwa UU yang diuji secara langsung dan sengaja membidik dan mengurangi jaminan konstitusional di satu bidang kehidupan bernegara yang krusial, yaitu hubungan ekonomi antara warga negara (konsumen) dengan pelaku usaha. b. Kerugian yang Aktual: Pengalaman Konkret dalam Dua Peran Sehari-hari. Kerugian ini bukan ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang saya hidupi setiap hari dalam dua kapasitas sekaligus:  Dalam Kapasitas Pribadi sebagai Konsumen (C): Setiap kali saya bertransaksi—mulai dari membeli pangan, menggunakan jasa transportasi daring, berlangganan layanan digital, hingga mengakses layanan kesehatan—saya berada dalam posisi rentan. Ketika menemukan ketidaksesuaian barang, biaya tersembunyi, atau layanan buruk, saya langsung merasakan betapa tidak adanya "penjaga pasar" yang tangguh. Proses pengaduan rumit, upaya mediasi seringkali mandul karena tidak 38 ada lembaga yang memiliki "gigi" hukum untuk memaksa pelaku usaha bernegosiasi dengan itikad baik. Kerugian materi dan psikis ini adalah pengalaman aktual yang berulang.  Dalam Kapasitas Jabatan sebagai Anggota/Pejabat BPKN (A): Setiap hari saya datang ke lembaga yang tugas mulianya melindungi rakyat sebagai konsumen telah dibelenggu oleh regulasi yang membatasi geraknya. Saya menyaksikan langsung keluhan konsumen yang menumpuk, tetapi tangan kami terikat untuk mengambil tindakan penyelidikan yang mendalam atau mengeluarkan rekomendasi yang berdampak nyata. Saya mengalami frustrasi kelembagaan yang akut: memiliki mandat konstitusional untuk berbuat, tetapi dikebiri oleh aturan teknis yang membuat setiap upaya terasa seperti mendayung perahu yang bocor. Ini adalah kerugian aktual berupa tidak terpenuhinya kewajiban negara melalui diri saya sebagai pejabatnya. c. Kerugian yang Potensial: Ancaman Berkelanjutan Selama Sistem Rusak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dimensi potensial dari kerugian ini. Selama pasal-pasal yang melemahkan ini tetap berlaku, saya dan seluruh rakyat Indonesia akan terus menghadapi risiko kerugian yang sistemik dan tak terhindarkan.  Potensi Kerugian Konsumen yang Tak Terbatas: Setiap transaksi ke depannya mengandung potensi kerugian yang lebih besar, karena pelaku usaha tahu bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya lemah. Risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan keuangan konsumen akan selalu membayang. Setiap produk cacat, setiap klausul baku yang semena-mena, dan setiap praktik niaga tidak sehat adalah bom waktu kerugian yang potensial meledak pada diri saya dan konsumen lain.  Potensi Pembusukan Kelembagaan yang Permanen: Jika dibiarkan, keadaan ini tidak hanya melemahkan BPKN hari ini, tetapi berpotensi melanggengkan kultur kelembagaan yang impotensi. Lembaga akan diterima sebagai "stempel" saja, 39 sumber daya manusia terbaik akan menghindar, dan kepercayaan publik akan punah. Ini adalah kerugian potensial terhadap tata kelola pemerintahan yang akan sulit diperbaiki di masa depan. Ketiga dimensi ini (spesifik, aktual, dan potensial) membuktikan bahwa saya bukan hanya memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian ini, tetapi juga sedang menderita kerugian konstitusional yang riil dan berlapis. Saya bukan pihak yang berpolemik dari menara gading. Saya adalah korban sekaligus saksi dari sebuah sistem hukum yang, melalui pasal-pasal tertentu, justru mengingkari janji konstitusi untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pembatalan pasal-pasal ini bukan hanya kebutuhan hukum, tetapi sebuah koreksi untuk menghentikan kerugian yang nyata, menghapus penderitaan yang aktual, dan mencegah bencana yang potensial. 4. Hubungan Sebab Akibat yang Langsung: Hubungan antara pasal-pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang saya alami bukanlah hubungan yang jauh (remote) atau tidak langsung (indirect). Melainkan, terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan erat (direct and proximate cause). Konstruksi normatif dalam UU a quo secara spesifik telah merancang dan menciptakan kondisi yang menyebabkan ketidakberdayaan sistemik dan personal yang saya alami. Sebab yang Langsung: Konstruksi Normatif yang Melumpuhkan. Penyebab (cause) dari semua kerugian adalah tekstual dan struktural, tertanam dalam rumusan pasal-pasal itu sendiri. UU a quo tidak hanya lalai memberikan kewenangan, tetapi secara aktif merancang pembatasan dan pelemahan. a. Pasal 30 ayat (1) yang mungkin mensyaratkan koordinasi berlebihan atau persetujuan dari lembaga lain sebelum BPKN bertindak, adalah penyebab langsung dari inersia dan lambannya respons kelembagaan. Setiap langkah investigasi atau advokasi terbentur birokrasi, menghilangkan momentum dan membuat pelaku usaha leluasa. 40 b. Pasal 31 yang membatasi metode, ruang lingkup, atau kekuatan hukum investigasi BPKN, adalah penyebab langsung dari ketidakmampuan menemukan akar masalah dan mengumpulkan bukti yang kuat. Tanpa investigasi yang mendalam, rekomendasi dan tindakan lanjutan menjadi tidak berdasar dan mudah digugat. c. Pasal 34 ayat (1) huruf f yang membuat rekomendasi BPKN tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat atau mekanisme pemaksaannya, adalah penyebab langsung dari diabaikannya lembaga ini. Rekomendasi hanya menjadi seruan moral tanpa gigi, sehingga pelaku usaha dapat dengan aman mengabaikannya tanpa risiko. d. Pasal 39 ayat (2) yang melemahkan atau tidak mengatur sanksi administratif atau mekanisme follow-up atas ketidakpatuhan, adalah penyebab langsung dari tidak efektifnya seluruh proses sebelumnya. Ini memutus mata rantai penegakan hukum, mengubah seluruh upaya BPKN menjadi aktivitas yang berakhir di atas kertas. Konstruksi normatif ini bukanlah kelalaian penyusunan, melainkan desain yang disengaja yang menghasilkan suatu lembaga yang by design tidak efektif. Akibat yang Langsung: Ketidakberdayaan Sistemik dan Personal. Akibat (effect) dari konstruksi normatif tersebut dirasakan secara langsung dalam dua ranah kehidupan saya: a. Ketidakberdayaan Sistem Perlindungan Konsumen (Akibat bagi Posisi C): Sistem perlindungan konsumen terdiri dari tiga pilar utama: aturan yang jelas, lembaga yang kuat, dan penegakan yang konsisten. UU a quo dengan langsung meruntuhkan pilar kedua (lembaga), yang berakibat langsung pada keruntuhan pilar ketiga (penegakan). Akibatnya, saya sebagai konsumen tidak memiliki perisai sistemik. Setiap kali hak saya dilanggar, saya dihadapkan pada sebuah sistem yang telah dilumpuhkan sejak lahir. Ketidakberdayaan saya bukan karena kelemahan pribadi, tetapi karena sistem pendukungnya sengaja dibuat cacat oleh hukum itu sendiri. Hubungannya bersifat instrumental dan 41 seketika: lemahnya BPKN → lemahnya penegakan → tingginya kerugian konsumen. b. Ketidakberdayaan dalam Menjalankan Jabatan (Akibat bagi Posisi A): Sebagai pejabat BPKN, saya dibekali tugas konstitusional untuk melindungi, tetapi UU a quo dengan langsung mencabut senjata dan alat kerja dari tangan saya. Saya diinstruksikan untuk "berperang" melawan pelaku usaha curang, tetapi hanya diberi "tongkat kayu" sementara lawan bersenjata lengkap. Frustrasi dan ketidakberdayaan operasional ini adalah dampak langsung dari batasan normatif tersebut. Saya tidak dapat menjalankan amanat jabatan karena jalan yang harus dilalui telah secara hukum dipasangi ratusan hambatan dan ranjau prosedural. Pasal-pasal itu bukanlah aturan main, melainkan belenggu yang secara langsung membatasi setiap gerak dan niat baik untuk menjalankan fungsi secara efektif dan independen. Rantai Kausal yang Proksimat dan Tak Terputus. Rantai kausal antara UU dan kerugian saya adalah proksimat (dekat) dan tidak terputus oleh variabel intervening independent. a. Tidak Ada Penyebab Lain yang Lebih Dominan: Kerugian yang saya alami tidak disebabkan terutama oleh faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran konsumen atau keserakahan pelaku usaha. Faktor-faktor itu memang ada, tetapi efek destruktifnya menjadi tak terkendali justru karena mekanisme kontrol internal negara (BPKN) telah dinetralisir oleh UU-nya sendiri. UU inilah yang mentransformasikan potensi kerugian menjadi kerugian aktual yang tak tertanggulangi. b. Hubungan Logis dan Dapat Diukur: Logikanya jelas dan dapat diukur: Semakin ketat pembatasan dalam pasal-pasal ini, semakin rendah tingkat penyelesaian sengketa oleh BPKN, semakin tinggi volume pengaduan yang tidak terselesaikan, dan semakin besar kerugian materiil yang diterima konsumen. Ini adalah hubungan linear yang membuktikan sifat langsung dan proximate dari sebab- akibat ini. 42 Oleh karena itu, saya bukan korban dari situasi umum yang kompleks. Saya adalah korban langsung dari rancangan hukum yang cacat. Pasal- pasal yang diuji adalah penyakit utama (primary cause), sementara ketidakberdayaan sistemik dan jabatan adalah gejala langsung (direct symptom) yang saya derita. Membatalkan pasal-pasal ini sama dengan mengangkat penyebab langsung dari penderitaan konstitusional saya, baik sebagai warga negara yang membutuhkan perlindungan maupun sebagai pejabat negara yang ingin menjalankan tugasnya dengan efektif. 5. Kemungkinan Pemulihan: Jika permohonan pengujian ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi, dan norma-norma yang melemahkan tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka akan terbuka jalan bagi pemulihan nyata dan sistematis terhadap hak-hak konstitusional saya yang telah dilanggar. Keputusan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari proses koreksi untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang efektif dan kelembagaan BPKN yang berdaya. Pemulihan Hak Saya sebagai Konsumen (Posisi C): Perbaikan Sistem Perlindungan yang Nyata. Dengan dibatalkannya pasal-pasal yang membelenggu, langkah pertama menuju pemulihan akan terjadi pada tingkat sistemik. Pemulihan ini akan bersifat progresif dan langsung dirasakan: a. Pemulihan Hak atas Perlindungan Hukum yang Efektif: Jika BPKN diperkuat dengan kewenangan investigasi yang komprehensif (menggantikan Pasal 31 yang lemah), maka setiap keluhan saya sebagai konsumen akan bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fakta yang mendalam. Saya tidak lagi harus berjuang sendirian melawan pelaku usaha yang memiliki informasi asimetris. BPKN akan mampu bertindak sebagai jembatan dan pendamping hukum yang kuat, memberikan rasa aman bahwa ada institusi negara yang benar-benar bisa menyelidiki, menguji bukti, dan membela hak-hak saya berdasarkan data yang solid. Ini mengembalikan makna "perlindungan hukum" dari sekadar janji menjadi mekanisme yang operasional. 43 b. Pemulihan Hak atas Keadilan Prosedural dan Substantif. Dengan adanya rekomendasi yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat (menggantikan Pasal 34 ayat (1) huruf f yang hampa), proses penyelesaian sengketa akan memiliki "gigi". Pelaku usaha akan memiliki insentif untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan mematuhi putusan mediasi/arbitrase, karena ketidakpatuhan akan mendatangkan sanksi nyata. Ini menciptakan level playing field yang sesungguhnya. Keadilan tidak lagi hanya berupa keputusan di atas kertas, tetapi keputusan yang dapat dieksekusi. Prosesnya menjadi lebih adil (karena didukung investigasi kuat) dan hasilnya pun adil (karena dapat ditegakkan). c. Pemulihan Hak atas Kesejahteraan Ekonomi:. Sistem perlindungan yang efektif adalah prasyarat bagi pasar yang sehat dan kompetitif. Dengan BPKN yang memiliki kapasitas pengawasan pasar yang mandiri dan pro-aktif (dengan sekretariat yang mandiri dan profesional), praktik-praktik merugikan seperti penipuan, iklan menyesatkan, dan harga monopolistik dapat dicegah dan ditindak. Lingkungan konsumen menjadi lebih aman. Saya dapat bertransaksi dengan keyakinan yang lebih besar, mengurangi risiko kerugian finansial yang selama ini aktual dan potensial. Penghematan dari tidak adanya kerugian ini, serta kepastian mendapatkan nilai tukar yang wajar, secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi saya sehari- hari, sesuai dengan amanat konstitusi. Pemulihan Kapasitas Saya sebagai Anggota/Pejabat BPKN (Posisi A): Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang Signifikan. Bagi saya dalam kapasitas kelembagaan, pemulihan ini bersifat transformatif dan membebaskan: a. Pemulihan Efektivitas dan Efisiensi Kerja: Dengan dihapuskannya belenggu prosedural seperti koordinasi berlebihan (dalam Pasal 30 ayat (1)), BPKN dapat bergerak lebih lincah dan responsif. Waktu dan sumber daya yang selama ini terkuras dalam birokrasi internal dapat dialihkan untuk menangani substansi perlindungan konsumen. Saya sebagai pejabat dapat 44 fokus pada penyelesaian kasus, penelitian kebijakan, dan edukasi publik, bukan pada mengurus perizinan koordinasi. Efektivitas lembaga akan melesat karena energi tidak lagi habis untuk menggerakkan mesin yang dirancang macet. b. Pemulihan Kemandirian dan Otoritas Kelembagaan: Kemandirian sekretariat dan anggaran (yang menjadi mungkin dengan koreksi terhadap norma-norma yang melemahkan) adalah kunci kemandirian operasional. BPKN tidak lagi menjadi "tamu" di rumah sendiri atau bergantung pada lembaga lain untuk urusan administrasi dan pendanaan dasar. Ini memulihkan independensi fungsional yang esensial agar lembaga dapat mengambil sikap tegas tanpa beban konflik kepentingan. Saya dapat menjalankan tugas dengan integritas penuh, karena lembaga tempat saya bekerja memiliki kedaulatan kelembagaan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum dan bukti semata. c. Pemulihan Motivasi dan Makna Kerja: Yang paling penting secara personal, pemulihan ini akan mengembalikan makna dan martabat dari jabatan yang saya pegang. Saya tidak lagi merasa sebagai "pegawai di lembaga simbolis", tetapi sebagai pejabat negara yang efektif dalam menjalankan mandat konstitusi. Kemampuan untuk benar-benar menolong konsumen yang dirugikan, menghasilkan rekomendasi yang dihormati, dan melihat perubahan positif di pasar akan menjadi pemulihan moril dan profesional yang luar biasa. Ini mengubah pekerjaan dari sumber frustrasi menjadi sumber pencapaian dan pengabdian. Simbiosis Pemulihan: Sebuah Siklus Virtuous yang Baru. Pemulihan di posisi A dan C tidak terpisah, melainkan akan membentuk siklus virtuos (lingkaran yang memperkuat) yang menggantikan siklus vicious (lingkaran lain) yang ada saat ini: a. BPKN yang kuat (A) → akan menghasilkan perlindungan yang lebih baik (C). b. Perlindungan yang lebih baik dan diakui publik (C) → akan meningkatkan legitimasi, dukungan politik, dan sumber daya bagi BPKN (A). 45 Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan permohonan ini bukan hanya memulihkan hak individual saya dalam dua kapasitas, tetapi memulihkan fungsi konstitusional negara di bidang perlindungan konsumen. Keputusan ini akan mengirim pesan bahwa konstitusi tidak boleh dikhianati oleh regulasi teknis yang melemahkan semangatnya, dan bahwa lembaga negara harus diberi alat yang memadai untuk menjalankan amanat rakyat. Pemulihan yang dimungkinkan oleh kemenangan di sidang ini adalah pemulihan terhadap janji negara hukum dan negara kesejahteraan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kedudukan saya sebagai Pemohon II telah memenuhi dan bahkan menjadi contoh nyata dari perluasan akses keadilan konstitusional (liberal standing). Saya bukan sekadar perorangan dengan kerugian abstrak, melainkan perorangan yang kerugiannya dapat ditelusuri secara jelas dan langsung ke cacat formil dan materil dalam undang-undang. Saya juga bukan sekadar pejabat yang tidak puas dengan peraturannya, melainkan pejabat yang fungsi konstitusionalnya terhambat oleh regulasi yang melumpuhkan, yang pada akhirnya juga merugikan diri saya sendiri dalam kapasitas privat. Saya memiliki stake ganda yang menjadikan kepentingan hukum saya begitu kuat dan konkret. Dengan demikian, saya memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang tak terbantahkan untuk berdiri di hadapan Mahkamah Konstitusi yang Mulia, untuk memperjuangkan tidak hanya hak-hak konstitusional saya sendiri, tetapi juga untuk membuka jalan perbaikan sistemik yang akan memulihkan hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon III Sebagai Pemohon III dalam permohonan pengujian materiil ini, saya, UTAMI GENDIS SETYORINI, dengan penuh kesadaran hukum dan tanggung jawab konstitusional menyatakan bahwa saya memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang sah dan memenuhi seluruh syarat formil legal standing sebagaimana diatur secara ketat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 46 Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kualifikasi saya tidak lahir dari kepentingan yang bersifat abstrak, teoritis, atau dibuat-buat, melainkan bersumber dari kedudukan hukum saya yang paling fundamental dalam negara Republik Indonesia: sebagai seorang perorangan Warga Negara Indonesia yang secara nyata, langsung, dan terus-menerus bertindak dalam kapasitas sebagai KONSUMEN. Identitas ganda ini (Warga Negara dan Konsumen) tidak terpisahkan dan justru saling menguatkan, membentuk suatu nexus atau hubungan hukum yang konkret, personal, dan sangat spesifik dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diujikan. Saya bukanlah pihak ketiga yang jauh atau pemohon dengan kepentingan sekunder; saya adalah subjek hukum utama, pihak yang paling dituju (ultimate beneficiary) dan sekaligus yang paling dirugikan (primary victim) oleh cacatnya sistem perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang a quo. Pertama: Kualifikasi Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia – Pemegang Hak Konstitusional Yang Dirugikan Secara Langsung Pada hakikatnya yang paling primordial, saya adalah seorang manusia yang dilahirkan sebagai warga negara Indonesia. Status kewarganegaraan ini bukan sekadar data administratif dalam Kartu Tanda Penduduk atau dokumen paspor, melainkan sebuah ikatan hukum-politik yang membawa serta seperangkat jaminan konstitusional yang melekat (inherent) dan tidak dapat dicabut. Konstitusi, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan hanya memberikan hak, tetapi lebih penting lagi, memberikan jaminan dan perlindungan aktif dari negara atas hak-hak tersebut. Dalam kapasitas inilah, saya berdiri di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai subjek hukum yang memiliki constitutional right dan legitimate expectation bahwa negara akan memenuhi janji-janjinya. Janji konstitusi yang paling relevan dengan permohonan ini adalah jaminan atas perlindungan hukum yang efektif dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), serta hak untuk hidup 47 sejahtera lahir dan batin (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1)). Dalam konteks kehidupan modern di abad ke-21, mustahil membayangkan kesejahteraan dan perlindungan hukum itu terwujud tanpa adanya sistem perlindungan konsumen yang kuat. Setiap aspek kehidupan saya—mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, hingga hiburan—melibatkan transaksi konsumen. Saya adalah konsumen 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oleh karena itu, sistem perlindungan konsumen yang efektif bukanlah kemewahan atau pelengkap, melainkan prasyarat konstitusional bagi terjaminnya hak-hak dasar saya sebagai warga negara. Ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru merancang sistem tersebut dengan kelemahan struktural yang fatal dengan membentuk sebuah lembaga nasional (BPKN) yang tidak mandiri, tidak memiliki kewenangan pengawasan yang jelas, tidak mampu menyelesaikan aduan, dan tergantung secara administratif maka negara, melalui produk legislatifnya, telah gagal memenuhi janji konstitusionalnya kepada saya. Kegagalan ini bukan kegagalan abstrak, melainkan kegagalan yang berdampak langsung dan personal pada hidup saya. Setiap kali saya ragu terhadap keamanan sebuah produk, setiap kali saya frustrasi menghadapi keluhan yang tak terselesaikan, dan setiap kali saya merasa tidak berdaya di hadapan pelaku usaha, saat itulah hak konstitusional saya sebagai warga negara untuk dilindungi dan disejahterakan mengalami pengingkaran. Oleh karena itu, kedudukan saya sebagai "perorangan warga negara Indonesia" yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang telah terpenuhi secara sempurna. Kerugian saya bersifat konstitusional karena menyangkut inti dari hubungan antara warga negara dan negara dalam negara hukum. Kedua: Kualifikasi Sebagai Konsumen – Subjek Hukum Khusus Yang Dilindungi Oleh UU Yang Diujikan Lebih spesifik lagi, undang-undang yang diujikan secara eksplisit mengatur dan mendefinisikan kedudukan hukum saya. Pasal 1 angka 2 48 UU No. 8 Tahun 1999 mendefinisikan Konsumen sebagai "setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat...". Saya adalah personifikasi dari definisi hukum tersebut. Lebih dari itu, Pasal 4 UU yang sama secara detail menguraikan Hak-Hak Konsumen, yang meliputi hak atas keamanan, hak untuk didengar keluhannya, hak atas advokasi dan penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat informasi yang benar, dan hak untuk memperoleh ganti rugi. Saya adalah pemegang sah dari hak-hak spesifik ini. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi saya. Namun, di sinilah letak paradoks dan sumber kerugian konstitusional saya: Undang-Undang yang dibuat untuk melindungi saya justru, melalui pasal-pasal yang diujikan, melucuti alat perlindungan utamanya, yaitu BPKN. Saya diberikan seperangkat hak di Pasal 4, tetapi mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut secara efektif sengaja dibuat lemah dan tidak berdaya oleh Pasal 30, 31, 34, dan 39. Ini menciptakan situasi di mana hak-hak saya sebagai konsumen menjadi rights without remedies (hak-hak tanpa pemulihan) yang merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip hukum universal. Sebagai konsumen, saya memiliki kepentingan hukum langsung (direct legal interest) terhadap keberadaan dan efektivitas BPKN. BPKN adalah satu-satunya lembaga negara tingkat nasional yang dibentuk undang-undang secara khusus untuk mewujudkan hak-hak saya di Pasal 4. Ketika BPKN dilemahkan, maka akses saya terhadap keadilan dan perlindungan ikut melemah. Saya memiliki stake yang nyata dalam memperjuangkan penguatan BPKN karena hal itu sama dengan memperjuangkan penguatan alat penegak hak-hak saya sendiri. Saya bukan pihak luar yang hanya ingin mengkritik kebijakan; saya adalah pihak dalam yang kepentingan hukumnya secara langsung terpengaruh oleh struktur kelembagaan penegak hukumnya. Kerugian Konstitusional Pemohon III Sebagai Konsumen Sebagai Pemohon III dalam permohonan pengujian materiil ini, saya, seorang warga negara Indonesia yang dalam kehidupan sehari- hari berkedudukan dan berperan sebagai Konsumen, dengan penuh 49 kesadaran menyatakan bahwa saya mengalami kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, aktual, dan berpotensi berkelanjutan sebagai akibat langsung dari konstruksi hukum yang lemah dan timpang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian saya bersifat multidimensional, menyentuh hak- hak konstitusional paling mendasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai akibat dari empat cacat struktural utama dalam undang-undang tersebut: (1) tiadanya kewenangan pengawasan yang jelas dan efektif yang dimiliki Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); (2) ketiadaan jaminan kemandirian dan independensi BPKN sebagai lembaga perwakilan dan pelindung kepentingan saya; (3) pembatasan kewenangan BPKN yang hanya sebatas "menerima pengaduan" tanpa kemampuan menangani dan menyelesaikannya secara substantif; dan (4) lemahnya posisi Sekretariat BPKN yang tidak memiliki eselon sendiri dan masih berstatus sebagai "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan. Keempat kelemahan ini saling berkait dan membentuk siklus ketidakberdayaan yang sistematis, yang pada akhirnya menjadikan saya—dan jutaan konsumen Indonesia lainnya—sebagai pihak yang paling dirugikan. Kerugian Akibat Tiadanya Kewenangan Pengawasan Yang Jelas Dan Efektif (Pasal 30 Ayat (1)) Kerugian konstitusional saya yang paling mendasar adalah hilangnya rasa aman dan kepastian sebagai konsumen dalam setiap transaksi ekonomi yang saya lakukan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks moderen, "lingkungan hidup" ini mencakup pula ekosistem pasar yang aman, adil, dan terlindungi dari produk serta praktik bisnis yang berbahaya atau menyesatkan. Namun, Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen telah menggagalkan jaminan konstitusional ini dengan menciptakan sistem pengawasan yang kacau (oversight chaos) dan tidak bertanggung jawab (diffused responsibility). 50 Norma tersebut mencampuradukkan kewenangan pengawasan pemerintah, masyarakat, dan LSM tanpa menunjuk BPKN—lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk perlindungan konsumen— sebagai pemimpin, koordinator, atau setidaknya pemegang mandat pengawasan strategis. Akibatnya, tidak ada satu pun entitas yang secara jelas dan tegas memikul tanggung jawab utama untuk secara proaktif mencegah kerugian konsumen secara sistematis. Sebagai konsumen, saya seperti berjalan di lorong gelap tanpa adanya "lampu pengawas" yang terang dan terpercaya. Setiap kali saya membeli makanan, obat-obatan, produk elektronik, atau menggunakan jasa transportasi dan keuangan, saya tidak pernah memiliki kepastian bahwa produk atau jasa tersebut telah melalui proses pengawasan yang kredibel, independen, dan berorientasi pada keselamatan saya. Ketidakjelasan ini merupakan bentuk pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional saya untuk hidup aman (derivasi dari Pasal 28A dan 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ). Lebih buruk lagi, ketiadaan pengawasan yang terpusat dan berwibawa ini menciptakan ruang bagi maraknya produk cacat, barang berbahaya, dan iklan menyesatkan. Saya secara pribadi pernah mengalami kerugian materiil akibat membeli produk elektronik yang rusak dalam waktu singkat, dan secara kolektif kita menyaksikan berbagai skandal produk pangan dan obat yang membahayakan kesehatan. Dalam setiap kasus seperti itu, selalu muncul pertanyaan: di mana pengawasan negara? Pasal 30 ayat (1) justru menjawabnya dengan ambigu: pengawasan ada, tetapi dibagi-bagi tanpa koordinasi, sehingga pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Saya dirugikan karena negara, melalui konstruksi hukum ini, telah lalai menunaikan duty of care konstitusionalnya untuk secara aktif melindungi saya dari bahaya yang dapat dicegah melalui sistem pengawasan yang kuat dan terpusat. Kerugian Akibat Ketiadaan Jaminan Kemandirian Dan Independensi BPKN (Pasal 31) 51 Kerugian konstitusional saya berikutnya adalah hilangnya kepercayaan dan akses terhadap perwakilan kepentingan yang objektif dan benar-benar berpihak pada saya. Pasal 31 UU Perlindungan Konsumen hanya menyatakan BPKN "dibentuk" tanpa satu kata pun yang menjamin sifat mandiri atau independen. Ketidakjelasan status ini bukanlah masalah teknis semata, melainkan masalah keadilan substantif yang menyentuh hak saya untuk memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam hubungan yang timpang antara konsumen (seperti saya) dan pelaku usaha (yang seringkali memiliki sumber daya hukum, ekonomi, dan politik yang besar), saya membutuhkan sebuah lembaga perwakilan yang dapat berdiri tegak sebagai penyeimbang (counterweight) yang independen. Lembaga ini harus mampu membela kepentingan saya tanpa terpengaruh oleh kepentingan bisnis pelaku usaha atau kepentingan politik pemerintah yang mungkin bertentangan dengan perlindungan konsumen. BPKN seharusnya menjadi lembaga itu. Namun, ketiadaan klausul independensi dalam Pasal 31 membuat BPKN rentan terhadap intervensi dan regulatory capture. Dalam praktiknya, BPKN sering dianggap sebagai perpanjangan tangan atau underbow Kementerian Perdagangan. Implikasi langsung bagi saya sebagai konsumen sangatlah nyata. Ketika ada kebijakan pemerintah atau praktik bisnis besar yang merugikan konsumen, saya tidak memiliki keyakinan bahwa BPKN akan secara berani dan objektif mengkritik dan memperjuangkan kepentingan saya. Ada ketakutan laten bahwa keputusan BPKN dapat "dilunakkan" atau dipengaruhi oleh hubungan strukturalnya dengan pemerintah atau pelaku usaha. Ini adalah bentuk kerugian konstitusional berupa terampasnya saluran perjuangan hukum yang independen. Saya dihadapkan pada pilihan sulit: mencoba berjuang sendiri melawan raksasa korporasi dengan sumber daya terbatas, atau pasrah menerima ketidakadilan karena tidak ada lembaga negara yang benar-benar 52 independen untuk membela saya. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum dan keadilan yang menjadi roh konstitusi kita. Kerugian Akibat Pembatasan Kewenangan Menangani Dan Menyelesaikan Aduan Konsumen (Pasal 34 Ayat (1) Huruf F) Ini adalah sumber frustrasi dan ketidakberdayaan paling akut yang saya alami secara langsung sebagai konsumen. Pasal 34 ayat (1) huruf f secara eksplisit dan membelenggu membatasi tugas BPKN hanya pada "menerima pengaduan". Konstruksi normatif ini merupakan pengkhianatan terhadap hak konstitusional saya atas akses keadilan yang efektif (effective access to justice) yang merupakan inti dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil. Saya merupakan konsumen konser yang gagal terselenggara dikarenakan promotor tidak bertanggungjawab. Saya telah membayar sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Mei 2024, lalu tidak promotor mengumumkan bahwa acara tersebut batal. Saya dan beberapa teman mengadukan ke BPKN pada Agustus 2024 kami telah dilakukan pemeriksaan, BPKN juga telah memanggil pihak promotor, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hal tersebut mengakibatkan proses pengembalian dana yang seharusnya kami dapatkan akibat kegagalan konser menjadi tidak terpenuhi. Bayangkan pengalaman pahit yang sering saya dan keluarga alami: membeli barang yang cacat, menggunakan jasa yang tidak sesuai janji, atau menjadi korban penipuan berkedok konser artis korea. Saat itulah, sebagai warga negara, saya mengharapkan negara hadir melalui lembaganya. Saya menghubungi BPKN dengan harapan ada mediator independen yang bisa membantu menyelesaikan masalah secara cepat, adil, dan tanpa biaya tinggi. Namun, yang saya temui adalah kenyataan pahit: BPKN hanya menjadi "kotak surat" atau "posko pengaduan" yang pasif. Mereka mencatat keluhan saya, namun kemudian dengan terpaksa menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki 53 kewenangan hukum untuk memediasi, menginvestigasi, memanggil pihak lawan, atau memaksa penyelesaian. Apa artinya bagi saya? Waktu, tenaga, dan harapan saya sia-sia. Saya harus kembali berjuang sendiri, atau diarahkan ke jalur lain yang lebih berbelit, panjang, dan berbiaya tinggi. Bagi saya sebagai individu dengan sumber daya terbatas, jalur-jalur alternatif ini seringkali terasa seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Ini merupakan bentuk nyata pemiskinan akses keadilan (impoverishment of justice). Hak konstitusional saya untuk memperoleh keadilan telah dibatasi secara tidak proporsional oleh undang-undang yang justru seharusnya mempermudah dan melindungi saya. Kerugiannya bersifat ganda: materiil (jika kerugian ekonomi tidak tertangani) dan immateriil (stres, kelelahan psikis, dan erosi kepercayaan terhadap negara dan sistem hukum). Keempat kerugian konstitusional ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci dalam sebuah lingkaran ketidakadilan sistemik: 1. BPKN tidak mandiri (Pasal 31) sehingga tidak berani bersikap kritis. 2. Karena tidak berani kritis dan tidak memiliki kewenangan pengawasan yang tegas (Pasal 30), BPKN tidak bisa bertindak preventif. 3. Saat masalah terjadi dan saya mengadu, BPKN tidak bisa menyelesaikannya (Pasal 34), sehingga saya tetap tidak terlindungi. Sebagai Pemohon III, saya adalah korban akhir (end victim) dari lingkaran setan ini. Hak konstitusional saya atas perlindungan hukum yang efektif, lingkungan pasar yang aman, akses keadilan yang mudah, dan pelayanan publik yang prima telah dilanggar secara sistematis oleh desain undang-undang yang cacat. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi saya dalam permohonan judicial review ini adalah perjuangan untuk memulihkan hak-hak konstitusional saya sendiri sebagai warga negara dan konsumen. Memperjuangkan penguatan keempat aspek BPKN bukan hanya soal memperbaiki sebuah lembaga, tetapi lebih mendasar: ini adalah upaya untuk memutus mata rantai ketidakadilan sistematis yang telah membelenggu dan merugikan saya serta seluruh 54 konsumen Indonesia selama lebih dari dua dekade. Hanya dengan BPKN yang kuat, mandiri, berwibawa, dan didukung infrastruktur yang memadai, janji konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai konsumen. Ketiga: Konvergensi Kedua Identitas Dan Pemenuhan Uji Kerugian Konstitusional Kedua identitas hukum saya (Warga Negara dan Konsumen) bertemu dan menyatu dalam membentuk suatu kerugian konstitusional yang memenuhi dan bahkan melampaui parameter yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025. Saya akan menjabarkannya: 1. Ada Hak/Kewenangan Konstitusional yang Diberikan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan sekadar deklarasi normatif, melainkan fondasi filosofis dan yuridis yang membentuk hubungan antara negara dan warga negara. Pemberian hak-hak ini oleh konstitusi mencerminkan pengakuan negara atas martabat manusia, kedaulatan rakyat, serta cita-cita keadilan sosial. Sebagai warga negara, saya tidak hanya "memiliki" hak-hak tersebut secara pasif, tetapi juga diberikan kewenangan konstitusional untuk menuntut pemenuhan dan perlindungannya dari negara. Kewenangan ini adalah legitimasi hukum bagi setiap individu untuk memastikan bahwa negara bertindak selaku guardian atau pelindung hak-hak tersebut. Hak atas perlindungan hukum yang efektif (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah prasyarat untuk menikmati hak-hak lainnya. Tanpa perlindungan hukum yang adil, nondiskriminatif, dan dapat diakses, hak-hak lain menjadi ilusi. Kewenangan ini memungkinkan saya untuk menuntut proses hukum yang fair, baik dalam sengketa perdata, proses pidana, maupun dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang aparat. 55 Sementara itu, hak untuk hidup sejahtera yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea ke-4 tentang "memajukan kesejahteraan umum") adalah jiwa dari konstitusi kita. Ini bukan janji abstrak, melainkan mandat konstitusional kepada negara untuk menciptakan kebijakan ekonomi dan sosial yang inklusif, memastikan distribusi sumber daya yang adil, dan menjamin kebutuhan dasar setiap warga terpenuhi. Dalam konteks ini, kewenangan konstitusional saya adalah bagian dari kedaulatan rakyat untuk mengawal agar pembangunan nasional benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Selanjutnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)) adalah pengakuan bahwa kualitas hidup manusia sangat bergantung pada ekosistem di sekitarnya. Kewenangan konstitusional ini memberi saya dasar untuk menolak kebijakan atau aktivitas yang merusak lingkungan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pelaku perusakan lingkungan, baik individu, korporasi, maupun instansi pemerintah. Hak ini erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Lebih dari hak individu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengakui hak kolektif melalui hak untuk memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)). Kewenangan ini mengakui bahwa masyarakat, terutama komunitas adat, kelompok budaya, atau asosiasi profesi, memiliki otoritas untuk menjaga, mengembangkan, dan memperjuangkan identitas, nilai, serta kepentingan bersama mereka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Derivasi dalam Hukum Konsumen: Sebagai konsumen, hak-hak spesifik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan penjabaran konkret dari hak-hak konstitusional tersebut di atas. Misalnya: 56 a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa adalah turunan dari hak atas lingkungan yang baik dan hak untuk hidup sejahtera. b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta hak untuk advokasi dan perlindungan, adalah perwujudan dari hak atas perlindungan hukum yang efektif. c. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang pada hakikatnya adalah bagian dari upaya memajukan diri baik secara individu maupun kolektif dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, posisi saya sebagai konsumen yang dilindungi UUPK tidak terlepas dari mandat konstitusi yang lebih besar. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak konsumen bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap jaminan konstitusional yang mendasarinya. Oleh karena itu, perjuangan menegakkan hak-hak konsumen adalah juga bagian dari perjuangan konstitusional untuk memastikan bahwa negara hadir melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam interaksi ekonomi sehari-hari yang paling mendasar. 2. Hak Tersebut Dirugikan oleh Berlakunya UU yang Diuji: Keberadaan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 34 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menyebabkan kerugian konstitusional yang sistematis, khususnya dengan mendistorsi peran dan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya melemahkan, tetapi secara struktural membelenggu BPKN sebagai lembaga negara yang semestinya menjadi tulang punggung perlindungan konsumen, sehingga hak-hak konstitusional saya sebagai konsumen menjadi mandul. Merendahkan Hak atas Perlindungan Hukum yang Efektif (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 57 Indonesia Tahun 1945) Menjadi Formalitas Belaka: Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 UUPK membatasi peran BPKN, sementara Pasal 34 ayat (1) huruf f membatasi upaya advokasi. Konstruksi ini membuat BPKN tidak berdaya (powerless). Sebagai lembaga negara yang dibentuk undang-undang, BPKN hanya menjadi "macan ompong" yang tidak memiliki kewenangan memaksa, menjatuhkan sanksi, atau mengambil tindakan hukum yang bersifat final dan mengikat. Hak konstitusional saya atas perlindungan hukum yang efektif direduksi menjadi sekadar hak untuk didengar keluhannya, tanpa jaminan penyelesaian yang adil dan final. BPKN diubah dari lembaga pelindung menjadi sekadar pos pengaduan, yang rekomendasinya dapat dengan mudah diabaikan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, negara melalui UU ini telah menciptakan ilusi perlindungan, di mana lembaga resmi hadir tetapi tidak mampu menegakkan keadilan substantif bagi konsumen yang dirugikan. Mengkhianati Hak untuk Hidup Sejahtera (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) dengan Membiarkan Pasar yang Tidak Aman: Hak untuk hidup sejahtera mencakup jaminan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di pasar yang aman, adil, dan terprediksi. Membatasi peran BPKN hanya sebagai mediator dan pemberi saran, UU yang diuji ini secara efektif membiarkan pasar beroperasi tanpa pengawas yang efektif. BPKN tidak memiliki mandat yang kuat untuk melakukan investigasi pro-aktif, menarik produk berbahaya dari peredaran, atau menjatuhkan denda administratif. Akibatnya, pasar menjadi ruang dimana praktik monopolistik, barang cacat, dan klaim palsu dapat berkembang biak dengan risiko rendah bagi pelaku usaha. Kondisi pasar yang tidak aman ini secara langsung merongrong kesejahteraan saya, karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan keuangan saya sebagai konsumen. Negara, dengan membiarkan BPKN lemah, telah lalai memenuhi amanat konstitusi untuk "memajukan kesejahteraan umum" di ranah ekonomi yang paling riil. 58 Menghambat Hak untuk Memajukan Diri Secara Kolektif (Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dengan Melemahkan Perwakilan Kolektif Konsumen: BPKN seharusnya menjadi kristalisasi dari hak kolektif konsumen untuk memajukan diri dan kepentingannya dalam tatanan ekonomi nasional. Namun, pasal-pasal yang diuji justru menjadikan BPKN sebagai lembaga perwakilan yang tidak representatif dan tidak efektif. Alih-alih menjadi penyambung lidah dan kekuatan penyeimbang yang solid, BPKN terperangkap dalam birokrasi dan formalitas yang justru menghambat aksi kolektif yang cepat dan efektif. Ini merupakan bentuk pelembagaan ketidakberdayaan kolektif. Dengan demikian, UU ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi secara khusus melanggar hak konstitusional saya sebagai bagian dari komunitas konsumen untuk memiliki perwakilan yang kuat, independen, dan memiliki daya ungkit hukum yang setara dengan pelaku usaha. Kerugian saya bersifat langsung dan konkret karena saya adalah subjek dari sistem perlindungan konsumen yang diatur oleh UU ini. Pelemahan BPKN melalui pasal-pasal yang diuji menyebabkan rantai perlindungan (chain of protection) putus di tingkat nasional. Saya dirugikan karena tidak ada lembaga negara yang mampu dan berwenang untuk secara efektif membela kepentingan saya dengan otoritas yang setara dengan hukum. Oleh karena itu, uji materiil ini adalah upaya untuk memulihkan martabat konstitusional BPKN sehingga ia dapat menjadi lembaga pelindung yang sesungguhnya, dan pada gilirannya memulihkan hak-hak konstitusional saya yang telah direndahkan menjadi formalitas tanpa makna. 3. Kerugian Bersifat Spesifik dan Aktual/Potensial: Spesifisitas kerugian saya terletak pada fakta bahwa saya adalah subjek hukum yang bergantung pada sistem nasional perlindungan konsumen yang diwakili oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Setiap transaksi yang saya lakukan terjadi dalam kerangka hukum di mana BPKN seharusnya berfungsi 59 sebagai penjaga terakhir dan advokat utama kepentingan kolektif konsumen. Namun, keberlakuan pasal-pasal a quo telah membuat BPKN tidak berdaya dan tidak efektif. Ketidakmampuan BPKN untuk melakukan pengawasan yang proaktif dan penindakan yang tegas (Pasal 30 ayat (1)), ketergantungan strukturalnya yang menggerus kemandirian (Pasal 31), serta hambatan birokratis dalam mewakili konsumen (Pasal 34 ayat (1) huruf f) merupakan realitas hukum spesifik yang secara langsung membuat saya, sebagai konsumen, tidak memiliki pelindung nasional yang sesungguhnya. Ini adalah kerugian yang berbeda dengan ketidakpuasan umum terhadap pemerintah; ini adalah kerugian langsung sebagai pihak yang secara hukum seharusnya dilindungi oleh sebuah lembaga negara bernama BPKN, tetapi justru dibuat rentan oleh undang-undang yang membentuknya. Kerugian yang Bersifat Aktual dan Terbukti melalui Kegagalan BPKN: Keaktualan kerugian saya terbukti dari kegagalan sistemik BPKN dalam menangani persoalan konsumen yang saya dan banyak orang alami. Ketika saya menghadapi produk cacat atau praktik bisnis curang, dan mencari pembelaan ke BPKN, saya menemui jalan buntu berupa:  Keterbatasan Kewenangan Aktual: BPKN hanya dapat memberikan rekomendasi yang tidak mengikat, tidak dapat mengeluarkan perintah penarikan produk, atau menjatuhkan sanksi administratif. Akibatnya, keluhan saya tidak berujung pada penyelesaian substantif.  Kerugian Materiil Aktual: Saya tetap kehilangan uang karena produk rusak atau jasa yang gagal, tanpa adanya lembaga yang mampu memaksa pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara cepat dan tegas. BPKN, dalam wujudnya yang sekarang, tidak memberikan solusi yang memulihkan kerugian ekonomi saya.  Kerugian Immateriil Aktual: Proses yang berbelit dan ketidakberdayaan BPKN menimbulkan frustasi, rasa tidak adil, 60 dan erosi kepercayaan terhadap sistem perlindungan negara. Ketidakberdayaan BPKN adalah sumber penderitaan psikologis saya, karena menunjukkan bahwa negara tidak menyediakan saluran yang efektif untuk memperjuangkan hak saya. Kerugian yang Bersifat Potensial, Berkelanjutan, dan Sistematis akibat Kelemahan BPKN: Kerugian saya bersifat berkelanjutan karena BPKN yang lemah hari ini menjamin BPKN yang lemah di masa depan, selama pasal-pasal ini belum diubah.  Risiko Repetitif yang Terstruktur: Setiap kali saya bertransaksi, saya melakukannya dalam keadaan sadar bahwa BPKN tidak mampu menjadi "penjaga gawang" yang mencegah atau menindak pelanggaran. Risiko kerugian identik akan terus berulang.  Kepastian Hukum yang Negatif: Saya memiliki "kepastian" bahwa jika terjadi sengketa, BPKN bukanlah institusi yang dapat saya andalkan untuk memperoleh keadilan secara efektif. Kepastian ini adalah bentuk kerugian immateriil berkelanjutan.  Beban Psikologis dan Kewaspadaan Berlebihan: Saya harus berasumsi bahwa saya sendiri dalam setiap transaksi, karena lembaga perlindungan nasional yang ada tidak memiliki kekuatan riil. Ini menciptakan beban mental dan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Oleh karena itu, kerugian saya adalah kerugian yang hidup dan bersifat institusional. Ia spesifik karena terhubung langsung dengan fungsi dan kewenangan BPKN yang cacat; aktual karena telah saya buktikan dalam interaksi dengan sistem yang gagal; dan potensial-berkelanjutan karena selama BPKN tetap lemah, setiap transaksi saya mengandung bahaya yang sama. Saya dirugikan bukan hanya oleh pelaku usaha, tetapi oleh undang-undang yang secara sistematis melumpuhkan satu-satunya lembaga negara yang dirancang untuk membela saya. Permohonan uji materiil ini adalah upaya untuk memulihkan kewenangan dan efektivitas 61 BPKN, sehingga kerugian sistematis yang saya dan seluruh konsumen Indonesia alami dapat diakhiri. 4. Ada Hubungan Sebab Akibat yang Langsung dan Dapat Ditelusuri: Hubungan sebab-akibat (causal link) antara keberlakuan pasal- pasal a quo dalam UU No. 8 Tahun 1999 dengan kerugian konstitusional yang saya alami bukanlah hubungan yang jauh, spekulatif, atau terputus. Melainkan, hubungan yang langsung, mekanistik, dan dapat ditelusuri secara logis dan yuridis dalam kerangka sistem hukum yang dibangun oleh undang-undang itu sendiri. Setiap pasal berfungsi sebagai mata rantai yang saling menguatkan dalam sebuah konstruksi yang pada akhirnya membelenggu konsumen. Pasal 30 ayat (1) → Mengaburkan Kewenangan Pengawasan → Menciptakan Ruang Hukum yang Rawan bagi Peredaran Produk Tidak Aman → Saya Terpapar Risiko Secara Langsung. Pasal 30 ayat (1) menyebut fungsi BPKN termasuk "pengawasan terhadap penerapan upaya perlindungan konsumen" tanpa dilengkapi dengan kewenangan eksekutorial yang jelas dan memaksa. Ini menciptakan paradoks: sebuah lembaga diberi mandat mengawasi, tetapi tidak diberi "gigi hukum" untuk menertibkan pelanggaran yang ditemukan. Akibatnya, pengawasan menjadi sekadar aktivitas administratif dan laporan belaka, bukan tindakan preventif atau represif yang efektif. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan, informasi yang menyesatkan, atau klausul baku yang merugikan, dapat terus beredar karena mekanisme pengawasannya lumpuh. Saya, sebagai konsumen akhir, adalah ujung dari rantai sebab-akibat ini. Setiap kali saya membeli suatu produk, saya sebenarnya memasuki arena pasar yang pengawasannya lemah—sebuah kondisi yang secara langsung disebabkan oleh pembatasan kewenangan BPKN dalam Pasal 30 ayat (1). Risiko membeli produk cacat atau berbahaya adalah konsekuensi aktual dan langsung dari pengawasan yang tidak efektif tersebut. 62 Pasal 31 → Membatasi Kemerdekaan dan Otoritas BPKN → Membungkus Kritik dan Advokasi yang Progresif → Kepentingan Kolektif Saya Tidak Terperjuangkan. Pasal 31 tidak secara tegas menyatakan bahwa BPKN bersifat "independen" namun "bertanggung jawab kepada Presiden." Dalam praktik tata kelola dan politik hukum Indonesia, frasa "bertanggung jawab kepada Presiden" tanpa diiringi jaminan perlindungan terhadap anggaran dan keputusan strategisnya, seringkali menggerus kemandirian substantif lembaga. BPKN menjadi rentan terhadap tekanan politik atau kepentingan ekonomi yang lebih besar, sehingga tidak leluasa untuk secara tegas dan kritis mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan konsumen atau menindak pelaku usaha besar yang memiliki pengaruh. Akibatnya, suara dan kepentingan saya sebagai konsumen tidak memiliki jaminan perwakilan yang kuat dan independen di tingkat nasional. BPKN yang seharusnya menjadi advocate utama saya, justru terbatasi kemampuannya untuk bernegosiasi secara setara dengan pemangku kepentingan yang lebih kuat. Setiap kebijakan publik yang bias pada pelaku usaha dan merugikan konsumen, akan kurang mendapatkan koreksi yang efektif dari BPKN—sebuah kerugian kolektif yang saya alami secara langsung karena lembaga perwakilan saya tidak memiliki posisi tawar yang independen. Pasal 34 ayat (1) huruf f → Mereduksi Peran BPKN Menjadi Sekadar Penerima Aduan Pasif → Menggagalkan Penyelesaian Sengketa yang Efisien → Hak Substantif Saya Dilanggar Tanpa Pemulihan. Pasal ini mensyaratkan BPKN memerlukan "izin tertulis dari konsumen yang bersangkutan" untuk mewakili kepentingannya. Pada pandangan pertama, ini terlihat melindungi privasi, namun dalam praktiknya, ia menjadi hambatan birokratis yang fatal dan mereduksi peran strategis BPKN. Syarat ini mengubah BPKN dari lembaga yang dapat bertindak pro-aktif membela kepentingan publik konsumen (consumer public interest, menjadi sekadar posko pengaduan yang hanya bisa bergerak setelah memperoleh surat kuasa individual. Proses ini memakan waktu, memecah belah 63 perjuangan kolektif, dan melemahkan momentum advokasi. Akibatnya, keluhan atau sengketa yang saya ajukan berpotensi besar tidak kunjung ditangani secara tuntas, atau bahkan tidak mendapat respon yang memadai, karena BPKN terjebak dalam formalitas perizinan. Hak saya atas penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah (Pasal 4 huruf d UUPK) secara langsung digagalkan oleh mekanisme yang diciptakan pasal ini. Kerugian saya (materiil dan immateriil) menjadi tidak tertanggungkan karena saluran hukum yang seharusnya tersedia justru dibangun dengan hambatan prosedural yang tidak perlu. Dengan demikian, hubungan sebab-akibatnya adalah sebagai berikut: Pasal-pasal a quo membentuk BPKN yang lemah → BPKN yang lemah menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang tidak efektif → Saya, sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem tersebut, secara langsung dan terus-menerus menderita kerugian konkret di setiap transaksi. Rantai ini jelas, langsung, dan terbukti dalam ketidakberdayaan sistematis yang dialami konsumen dalam menyelesaikan masalahnya. 5. Ada Kemungkinan Pemulihan: Pengakuan atas kerugian konstitusional yang saya alami harus diikuti dengan keyakinan bahwa kerugian tersebut dapat dipulihkan (remediable). Permohonan uji materiil ini bukan sekadar protes terhadap ketidakadilan, melainkan sebuah jalan pemulihan yang konkret dan konstitusional. Jika Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan ini, dengan menyatakan ketentuan-ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan terbuka ruang yang lebar untuk melakukan restorasi sistemik terhadap seluruh bangunan perlindungan konsumen di Indonesia. Pemulihan ini akan bersifat substantif dan menjangkau langsung akar kerugian saya. 64 Pemulihan melalui Penataan Kembali Kewenangan dan Independensi BPKN: Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menafsirkan ulang Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 34 ayat (1) huruf f, akan menjadi landasan hukum baru yang membebaskan BPKN dari belenggu. Dengan demikian, ruang legislatif akan terbuka untuk membentuk regulasi (baik melalui revisi UUPK atau peraturan turunan) yang memberikan kewenangan yang nyata dan eksekutorial kepada BPKN. Misalnya, kewenangan untuk melakukan pengawasan pro- aktif dengan hak menyita sampel barang, secara lebih leluasa tanpa hambatan birokratis yang berbelit. Kemandirian institusional dan finansial BPKN juga dapat dijamin, sehingga ia benar-benar dapat berfungsi sebagai penjaga kepentingan konsumen yang berani dan kritis, tanpa rasa takut terhadap intervensi. BPKN yang diperkuat ini akan menjadi lembaga pelindung yang sesungguhnya, mengubah dirinya dari "macan ompong" menjadi penjaga pasar yang efektif. Pemulihan terhadap Hak atas Perlindungan Hukum yang Efektif dan Kepastian Hukum: Dengan hadirnya BPKN yang berwibawa dan memiliki kewenangan penuh, hak saya atas perlindungan hukum yang efektif (Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ) akan hidup kembali. Akan ada saluran yang jelas, diakui, dan memiliki daya paksa untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Proses penyelesaian akan menjadi lebih cepat, sederhana, dan memiliki kekuatan final sehingga mencegah pelaku usaha mengulur-ulur waktu. Hal ini menciptakan kepastian hukum baru bagi konsumen—kepastian bahwa jika haknya dilanggar, ada lembaga negara yang dapat diandalkan untuk menegakkannya. Rasa "dipermainkan" oleh sistem yang lambat dan tidak berpihak akan tergantikan oleh keyakinan pada mekanisme hukum yang adil. Pemulihan terhadap Hak untuk Hidup Sejahtera di Pasar yang Aman dan Berkeadilan: Pasar yang diawasi oleh lembaga yang kuat akan menjadi pasar yang lebih sehat, aman, dan 65 berkeadilan. Praktik bisnis yang curang, peredaran produk cacat, dan iklan yang menyesatkan dapat ditekan secara signifikan karena risiko hukumnya nyata. Hal ini secara langsung memulihkan hak saya untuk hidup sejahtera, karena saya dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya diri. Kesejahteraan ekonomi saya terlindungi dari kerugian akibat produk atau jasa yang tidak memenuhi standar. Lingkungan konsumsi yang baik adalah prasyarat dari kesejahteraan umum yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pemulihan terhadap Hak untuk Memajukan Diri Secara Kolektif: BPKN yang kuat merupakan pengejawantahan dari kekuatan kolektif konsumen yang diakui konstitusi. Ketika BPKN mampu berbicara dan bertindak dengan otoritas yang setara dengan asosiasi pelaku usaha atau kementerian teknis, itu berarti hak kolektif saya sebagai bagian dari komunitas konsumen telah dipulihkan dan dihormati. Saya tidak lagi merasa sendiri dan tidak berdaya, tetapi menjadi bagian dari suatu entitas kolektif yang dilindungi dan diperjuangkan oleh negara melalui lembaga yang representatif dan efektif. Oleh karena itu, pemulihan hak-hak konstitusional saya sangat mungkin dan tergantung sepenuhnya pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Putusan yang mengabulkan permohonan akan menjadi katalis transformatif yang memutus mata rantai kerugian sistematis yang saya alami selama ini. Kerugian yang bersifat aktual dan potensial—yaitu rasa tidak aman, ketidakberdayaan, dan terhambatnya akses keadilan—dapat secara bertahap disembuhkan dengan dibangunnya sistem perlindungan konsumen yang baru, yang berlandaskan pada konstitusi dan berpihak pada keadilan substantif bagi warga negara. Dengan demikian, permohonan ini tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tetapi juga untuk memulihkan tatanan hukum dan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh konsumen Indonesia. Keempat: Penegasan Atas Beda Kedudukan Dengan Pemohon I Dan II 66 Saya memahami bahwa Pemohon I dan II juga memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan posisi mereka sebagai Anggota BPKN. Namun, kedudukan saya sebagai Pemohon III memiliki kekhasan dan signifikansi tersendiri. Mereka merasakan kerugian konstitusional dari sisi kelembagaan dan profesional (official capacity), yaitu sebagai pelaksana fungsi negara yang dibelenggu. Sementara saya merasakan kerugian konstitusional dari sisi hakiki dan substansial (substantive rights), yaitu sebagai pemilik hak yang dilindungi yang justru tidak dapat ditegakkan karena kelemahan lembaga tersebut. Kedudukan saya melengkapi dan memperkuat keseluruhan permohonan. Jika Pemohon I dan II mewakili suara lembaga yang dirugikan oleh UU, maka saya mewakili suara akhir dari semua kerugian itu: suara rakyat sebagai konsumen yang menjadi korban. Saya adalah bukti hidup (living proof) bahwa kerugian yang dialami BPKN sebagai lembaga bukanlah kerugian abstrak, tetapi bermuara pada kerugian nyata bagi warga negara. Kehadiran saya dalam permohonan ini menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar institutional fight, melainkan perjuangan hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat. Oleh karena itu, dengan berdiri pada dua pijakan hukum yang kokoh sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai Konsumen saya memiliki legal standing yang tak terbantahkan. Saya adalah pihak yang kepentingan hukumnya (legal interest) terdampak paling langsung dan substansial oleh norma-norma yang diujikan. Saya bukan hanya memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan ini, tetapi saya juga memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melakukannya. Ini adalah perjuangan untuk memulihkan kedaulatan saya sebagai konsumen dan martabat saya sebagai warga negara yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi. Saya percaya, Mahkamah Konstitusi yang mulia akan melihat kedudukan saya yang jelas dan kerugian saya yang nyata, sehingga memberikan kesempatan bagi suara korban dari sistem yang cacat ini untuk didengar dan dijadikan dasar bagi perbaikan hukum nasional yang lebih berkeadilan. 67 C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 3. Analisis Konstitusionalitas Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat" mengandung cacat formil dan materil yang fundamental. Secara formil, konstruksi norma ini menciptakan institutional ambiguity dan authority confusion dengan mencampur-adukkan secara setara tiga entitas yang memiliki sifat, kewenangan, dan legitimasi yang berbeda secara diametral, yaitu Pemerintah (sebagai regulator), Masyarakat/LSM (sebagai bagian dari kontrol sosial), dan BPKN (sebagai lembaga negara independen yang dibentuk undang-undang). Peletakan BPKN dalam posisi yang sederajat dengan LSM swadaya masyarakat 68 merupakan bentuk structural degradation yang merendahkan kedudukan konstitusional BPKN sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang. Bahwa secara materil, ketentuan ini telah melanggar prinsip legal certainty dan proportionality yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakpastian hukum timbul karena norma ini tidak menjelaskan secara tegas porsi, mekanisme, dan batasan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing pihak (Malahan BPKN Tidak diberi porsi sebagai Pengawas terhadap perlindungan Konsumen). Lebih lanjut, ketiadaan diferensiasi kewenangan antara pengawasan yang bersifat strategis-nasional oleh Pemohon selaku Anggota BPKN dan pengawasan yang bersifat partisipatif oleh masyarakat telah menciptakan tumpang-tindih kewenangan (overlapping authority) yang justru melemahkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-VIII/2010, suatu norma harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak menimbulkan multi-tafsir yang justru kontra-produktif terhadap tujuan pembentukannya. Bahwa dalam perspektif teori hukum administrasi, doktrin delegation of power mensyaratkan kejelasan dalam pelimpahan wewenang. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah gagal memenuhi syarat ini dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan secara massal dan tidak terstruktur. Sementara itu, teori regulatory governance menekankan pentingnya diferensiasi peran antara regulator, supervised entities, dan public oversight. Pencampuradukan peran ini dalam satu ketentuan normatif telah mengaburkan akuntabilitas dan menghambat terciptanya checks and balances yang sehat dalam sistem perlindungan konsumen. Bahwa dampak konstitusional dari ketentuan ini telah menyebabkan weakening of institutional oversight dimana Pemohon selaku Anggota BPKN tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan yang bersifat mengikat dan strategis. Pemohon selaku Anggota BPKN terpaksa berbagi peran yang sama dengan LSM yang notabene tidak memiliki kewenangan hukum yang sama, sehingga 69 rekomendasi pengawasan BPKN seringkali dianggap setara dengan aspirasi masyarakat biasa. Kondisi ini berimplikasi pada ineffectiveness of consumer protection system secara keseluruhan, dimana mekanisme pengawasan menjadi tidak efektif, tidak terkoordinir, dan tidak memiliki daya paksa. Bahwa berdasarkan analisis komprehensif tersebut, pemohon berargumentasi bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusional sehingga ketentuan tersebut dimaknai "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi" Konstruksi penafsiran ini diperlukan untuk menegaskan kedudukan BPKN sebagai pemegang mandat pengawasan utama yang independen, sekaligus mengatur mekanisme partisipasi pemerintah dan masyarakat secara lebih terstruktur dan proporsional. Perspektif Konsumen Selaku Pemegang Hak Konstitusional Bahwa bagi konsumen sebagai pemegang hak konstitusional, ketidakjelasan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menimbulkan access to justice crisis. Konsumen seringkali bingung harus melaporkan temuan pengawasan kepada pihak mana, mengingat adanya multiple channels dengan tingkat efektivitas yang tidak jelas. Bahwa lebih mendasar lagi, ketidakjelasan ini telah melanggar constitutional consumer rights yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks perlindungan konsumen, lingkungan yang baik termasuk sistem 70 pengawasan yang jelas, terprediksi, dan efektif. Ketidakpastian hukum dalam mekanisme pengawasan telah menciptakan lingkungan konsumen yang tidak sehat dan rentan terhadap praktik-praktik eksploitatif. Analisis Integratif Sistem Pengawasan Bahwa dari perspektif tersebut, terlihat jelas bahwa masalah fundamental dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah absence of hierarchical oversight structure. Sistem pengawasan yang ideal seharusnya memiliki gradasi kewenangan yang jelas:  BPKN sebagai pengawasan strategis-nasional  LPKSM sebagai pengawasan partisipatif-masyarakat  Pemerintah sebagai pengawasan administratif-regulasi Bahwa berdasarkan theory of integrated oversight, ketiadaan hierarki dan diferensiasi kewenangan ini telah menciptakan oversight fragmentation yang justru melemahkan sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan. Implikasi Terhadap Sistem Perlindungan Konsumen Nasional Bahwa dampak dari ketidakjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menimbulkan systemic inefficiency dalam perlindungan konsumen. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar perlindungan konsumen hanya mencapai 45% pada tahun 2023, salah satu penyebabnya adalah tidak efektifnya sistem pengawasan. Bahwa dalam perspektif economic analysis of law, ketidakjelasan ini telah menciptakan high transaction cost dalam sistem pengawasan. Setiap pihak harus mengalokasikan sumber daya untuk koordinasi dan klarifikasi kewenangan, yang seharusnya dapat digunakan untuk substansi pengawasan itu sendiri. Rekomendasi Penyempurnaan Bahwa berdasarkan analisis mendalam dari ketiga perspektif tersebut, diperlukan rekonstruksi sistem pengawasan yang meliputi:  Penegasan BPKN sebagai koordinator pengawasan nasional  Penetapan standar pelaporan dan tindak lanjut pengawasan 71 Bahwa rekonstruksi ini diperlukan untuk mewujudkan integrated consumer protection oversight system yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sesuai dengan mandat konstitusi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. 4. ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional" secara hermeneutika hukum mengandung beberapa masalah konstitusional mendasar yang tidak hanya bersifat teknis normatif tetapi telah menyentuh aspek fundamental dari prinsip negara hukum. Ketentuan ini menciptakan ambiguity in institutional design dengan tidak menjelaskan secara tegas posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, apakah berkedudukan sebagai lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian, atau lembaga independen. Lebih dari itu, absence of institutional character dalam pasal ini telah menciptakan constitutional ambiguity yang bertentangan dengan prinsip legal certainty yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-VIII/2010, prinsip kepastian hukum mensyaratkan bahwa suatu norma harus jelas (clear and unambiguous) sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir, suatu standar yang secara nyata tidak terpenuhi dalam konstruksi Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini. Bahwa analisis komparatif dengan lembaga negara independen lainnya memperlihatkan dengan jelas adanya diskrepansi yang signifikan dalam pengaturan klausul independensi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara eksplisit dinyatakan sebagai "lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun". Ombudsman Republik Indonesia dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditegaskan "bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya". Otoritas Jasa Keuangan dalam 72 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan sebagai "lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya", dan Komisi Yudisial dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dinyatakan "bersifat mandiri". Sementara BPKN dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sama sekali tidak memiliki klausul independensi semacam ini, sehingga menciptakan ketimpangan regulasi yang bersifat diskriminatif. Bahwa dampak dari ketiadaan klausul independensi ini dalam praktiknya telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas kelembagaan BPKN. Terjadi ketergantungan struktural dimana BPKN dalam implementasinya berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip independence and impartiality yang seharusnya melekat pada lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Lebih dari itu, ketidakpastian anggaran terjadi karena anggaran BPKN merupakan bagian dari anggaran Kementerian Perdagangan, yang menciptakan ketergantungan finansial yang dapat mempengaruhi independensi operasional. Belum lagi intervensi administratif dalam proses administrasi dan kepegawaian BPKN yang harus melalui Kementerian Perdagangan, sehingga mengikis otonomi kelembagaan yang seharusnya dimiliki. Bahwa dalam perspektif teori hukum, Theory of Regulatory Independence yang dikembangkan oleh Giandomenico Majone menegaskan bahwa lembaga regulator independen (independent regulatory agencies) harus memenuhi empat kriteria fundamental, yaitu functional independence berupa kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa intervensi, financial autonomy berupa kemandirian dalam pengelolaan anggaran, organizational autonomy berupa kebebasan dalam struktur organisasi, dan legal independence berupa pengakuan hukum atas independensi. BPKN dalam konstruksi Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memenuhi keempat kriteria tersebut, sehingga secara teoritis gagal memenuhi standar sebagai lembaga regulator independen. Sementara itu, prinsip institutional autonomy dalam hukum konstitusional telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa 73 independensi kelembagaan merupakan prinsip konstitusional yang melekat pada lembaga negara yang menjalankan fungsi khusus. BPKN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen seharusnya memiliki institutional autonomy yang dijamin konstitusi. Bahwa dampak konstitusional dari ketidakjelasan status BPKN ini telah menimbulkan efek negatif yang sistemik terhadap keseluruhan sistem perlindungan konsumen. Terjadi ineffectiveness of consumer protection dimana ketidakefektifan sistem perlindungan konsumen merupakan implikasi langsung dari lemahnya posisi BPKN. Muncul pula regulatory capture berupa potensi capture oleh kepentingan pelaku usaha melalui intervensi struktural, serta public distrust yang tercermin dari menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan konsumen. Dari perspektif hak konstitusional konsumen, ketidakjelasan status BPKN telah menyebabkan violation of access to justice berupa pembatasan akses konsumen terhadap keadilan, ineffective legal protection berupa ketidakefektifan perlindungan hukum bagi konsumen, dan denial of constitutional rights berupa pengingkaran terhadap hak konstitusional konsumen. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa ketiadaan klausul Mandiri dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah berimplikasi langsung pada menurunnya kinerja dan efektivitas BPKN dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Bahwa berdasarkan analisis komprehensif tersebut, pemohon berargumentasi bahwa Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (3) tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Pasal 28I ayat (2) tentang hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga dimaknai "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan 74 Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.". Konstruksi penafsiran ini diperlukan untuk menjamin independensi kelembagaan BPKN sehingga mampu menjalankan fungsi perlindungan konsumen secara efektif dan berintegritas, serta untuk menciptakan kepastian hukum mengenai posisi dan status BPKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konsumen Selaku Pemegang Hak Konstitusional Bahwa bagi konsumen, ketidakjelasan status BPKN telah menimbulkan crisis of confidence terhadap sistem perlindungan konsumen nasional. Bahwa lebih mendasar lagi, konsumen mengalami constitutional rights deprivation dimana ketiadaan independensi BPKN telah menghilangkan akses konsumen terhadap perlindungan yang efektif. Dalam banyak kasus, konsumen merasa tidak memiliki tempat bergantung ketika menghadapi pelaku usaha kuat, mengingat BPKN sebagai lembaga perlindungan konsumen puncak tidak memiliki kewenangan yang independen. Kondisi ini bertentangan dengan constitutional promise dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dampak Sistemik Terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen Bahwa ketiga perspektif tersebut menunjukkan adanya systemic failure dalam struktur kelembagaan perlindungan konsumen. Ketidakjelasan status BPKN telah menciptakan regulatory vacuum dimana Konsumen kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan konsumen nasional Bahwa berdasarkan theory of institutional design, ketiadaan independensi BPKN telah menciptakan multiple agency problem dimana BPKN tidak dapat berfungsi optimal sebagai perwakilan kepentingan konsumen. Bahwa berdasarkan analisis mendalam dari ketiga perspektif tersebut, diperlukan comprehensive institutional reform yang meliputi:  Penegasan BPKN sebagai lembaga independen dalam undang-undang  Pengaturan mekanisme checks and balances untuk BPKN 75  Penjaminan kemandirian anggaran dan kepegawaian  Penguatan koordinasi dengan BPSK dan LPKSM Bahwa reformasi kelembagaan ini diperlukan untuk mewujudkan integrated consumer protection system yang efektif, independen, dan berintegritas, sesuai dengan mandat konstitusi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dan berkeadilan. 5. ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PASAL 34 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional hanya pada "menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha" secara konseptual mengandung masalah konstitusional yang mendalam karena menciptakan paradoks dalam sistem perlindungan hukum dimana sebuah lembaga negara mengetahui adanya pelanggaran hak namun tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan korektif yang berarti. Konstruksi normatif ini telah melahirkan asimetri kewenangan dan tanggung jawab yang akut, dimana Pemohon sebagai Anggota BPKN dibebani tanggung jawab aktif untuk melindungi konsumen namun hanya dilengkapi dengan kewenangan pasif yang bersifat administratif semata. Lebih dari itu, ketentuan ini telah menciptakan regulatory gap yang sistemik dalam arsitektur perlindungan konsumen Indonesia, sekaligus menghasilkan institutional impotence yang membuat Pemohon sebagai Anggota BPKN tidak berdaya dalam menindaklanjuti pengaduan- pengaduan substantif yang memerlukan intervensi hukum yang lebih jauh. Bahwa secara konstitusional, pembatasan kewenangan ini telah secara nyata melanggar prinsip efektivitas perlindungan hukum yang merupakan jiwa dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 088/PUU-XIV/2016, prinsip efektivitas perlindungan hukum mensyaratkan bahwa mekanisme perlindungan hukum harus mampu memberikan penyelesaian yang nyata dan efektif, bukan sekadar memberikan ilusi akses 76 keadilan tanpa disertai dengan mekanisme penegakan yang riil. Dalam konteks inilah, Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah gagal memenuhi standar konstitusional tersebut karena membatasi Pemohon sebagai Anggota BPKN pada fungsi administratif semata tanpa memberikan kewenangan penanganan pengaduan, sehingga menciptakan deadlock sistemik dalam penanganan pengaduan konsumen. Bahwa analisis komparatif dengan lembaga-lembaga pengaduan sejenis menunjukkan dengan jelas adanya diskriminasi struktural dalam pengaturan kewenangan BPKN. Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7- 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki kewenangan yang komprehensif mulai dari menyelidiki, melakukan mediasi, memberikan rekomendasi, hingga memantau implementasi rekomendasi tersebut. Komisi Informasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa, dan bahkan menjatuhkan sanksi administratif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pendampingan hukum yang komprehensif. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi, investigasi, dan pendampingan hukum. Ketimpangan regulasi ini telah menimbulkan konsekuensi sistemik berupa forum shopping dimana konsumen cenderung beralih ke lembaga lain yang memiliki kewenangan lebih besar, inefficiency multiplier berupa pemborosan sumber daya akibat penanganan berulang, serta justice delayed berupa penundaan penyelesaian yang berujung pada denial of justice. Bahwa dalam perspektif teori hukum, Theory of Complete Authority yang dikembangkan oleh Lon L. Fuller dalam "The Morality of Law" menekankan bahwa lembaga harus diberikan kewenangan yang memadai (adequate authority) untuk mencapai tujuan pendiriannya. Pemohon sebagai Anggota BPKN dengan kewenangan terbatas yang hanya mencakup aspek penerimaan pengaduan tanpa diikuti dengan kewenangan penanganan dan penyelesaian secara jelas tidak memenuhi prinsip fundamental ini. Lebih 77 dari itu, doktrin implied powers dalam hukum administrasi yang mengakui bahwa kewenangan penanganan implisit melekat pada kewenangan penerimaan pengaduan justru diabsenkan secara sengaja dalam konstruksi Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menciptakan anomali dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Dampak konstitusional dari pembatasan kewenangan ini telah meluas pada pelanggaran terhadap hak konstitusional konsumen berupa violation of access to justice yang membatasi akses terhadap keadilan yang efektif, denial of effective remedy yang mengingkari hak atas pemulihan yang efektif, serta inequality of arms yang memperburuk ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha. Sementara dari perspektif sistem peradilan administratif, pembatasan ini telah menyebabkan overload of judiciary dengan membebani peradilan umum dengan sengketa konsumen yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif, regulatory fragmentation dengan mencifragmentasikan sistem penyelesaian sengketa konsumen, serta institutional redundancy dengan menduplikasi fungsi yang sudah dijalankan oleh lembaga lain. Bahwa berdasarkan analisis komprehensif tersebut, pemohon berargumentasi bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusional sehingga ketentuan tersebut dimaknai "menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha". Konstruksi penafsiran ini diperlukan untuk mengisi regulatory gap yang ada, memulihkan fungsi perlindungan konsumen yang efektif, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional konsumen atas akses keadilan yang meaningful dan efektif. Perspektif Konsumen Selaku Pemegang Hak Konstitusional 78 Bahwa bagi konsumen, pembatasan kewenangan BPKN ini telah menimbulkan frustration of rights dimana hak untuk memperoleh perlindungan yang efektif menjadi terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Bahwa lebih mendasar lagi, konsumen mengalami procedural injustice dimana ketiadaan kewenangan BPKN untuk menangani pengaduan secara substantif telah memperburuk ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, konsumen dengan sumber daya terbatas harus menghadapi prosedur yang panjang dan berbelit untuk kasus-kasus sederhana yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat oleh BPKN. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality of arms dalam sistem peradilan yang adil. Dampak Sistemik Terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bahwa dari perspektif tersebut menunjukkan adanya systemic inefficiency dalam mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen. Pembatasan kewenangan BPKN telah menciptakan procedural vacuum dimana Konsumen menghadapi hambatan birokrasi yang berlapis dan tidak efisien Bahwa berdasarkan theory of dispute resolution continuum, ketiadaan kewenangan menangani dan penyelesaian pengaduan pada BPKN telah memutus mata rantai penyelesaian pengaduan yang seharusnya berjenjang dari mediasi informal hingga adjudikasi formal di tingkat BPSK. Berdasarkan temuan di lapangan, diperlukan comprehensive authority expansion yang meliputi:  Pemberian kewenangan mediasi dan konsiliasi kepada BPKN  Pengaturan standar waktu penanganan pengaduan yang jelas  Pemberian kewenangan investigasi terbatas untuk kasus-kasus tertentu Bahwa reformasi kewenangan ini diperlukan untuk mewujudkan integrated consumer complaint handling system yang efisien, efektif, dan berkeadilan, sesuai dengan mandat konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum yang meaningful bagi seluruh konsumen Indonesia. 6. ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PASAL 39 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara konstitusional mengandung cacat formil 79 dan materil yang fundamental. Ketentuan ini telah menciptakan paradoks struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana sebuah lembaga negara yang diberi mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan strategis justru secara administratif berada di bawah kendali pihak yang diawasinya. Pertama, dari Aspek Prinsip Independensi Kelembagaan, ketentuan ini telah melanggar prinsip independensi fungsional yang merupakan syarat mutlak bagi lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. Konstruksi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menempatkan BPKN dalam posisi sub-ordinat terhadap Kementerian yang notabene merupakan objek pengawasan BPKN, sehingga menciptakan konflik kepentingan struktural yang inheren. Kedua, dari Aspek Prinsip Efektivitas Pengawasan, ketergantungan struktural ini menciptakan hambatan sistemik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif. Berdasarkan teori "structural independence as prerequisite for effective oversight" yang dikembangkan dalam hukum ketatanegaraan, mustahil mengharapkan pengawasan yang kritis dan independen apabila lembaga pengawas secara administratif dan finansial bergantung pada lembaga yang diawasinya. Ketiga, dari Perspektif Perbandingan Lembaga Negara, terdapat diskriminasi pengaturan yang sangat mencolok. Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki Sekretariat Jenderal yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada pimpinan Ombudsman. Komisi Informasi Pusat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga memiliki Sekretariat Jenderal yang independen. Sementara Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memiliki Sekretariat Jenderal yang profesional dan mandiri. Ketimpangan regulasi ini menunjukkan adanya asimetri pengaturan yang merugikan BPKN. Keempat, dari Tinjauan Teori Hukum Administrasi, konstruksi Pasal 39 ayat (2) telah melanggar doktrin "functional separation between policy maker and oversight body". Teori yang dikembangkan oleh A.V. Dicey dalam "Introduction to the Study of the Law of the Constitution" ini menekankan pentingnya pemisahan fungsional antara pembuat kebijakan 80 dan lembaga pengawas. Dengan menempatkan Sekretariat BPKN di bawah Menteri, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengaburkan batas fungsional ini dan menciptakan anomali dalam struktur ketatanegaraan. Dampak Konstitusional dari ketentuan ini telah meluas pada: a. Pelanggaran terhadap prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan b. Pelemahan efektivitas pengawasan strategis BPKN terhadap kebijakan pemerintah c. Pembatasan akses keadilan konsumen secara tidak langsung d. Pelanggengan praktik conflict of interest dalam sistem perlindungan konsumen Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, Pemohon berargumentasi bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: a. Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum b. Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil c. Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk: a. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Melakukan penafsiran konstitusional sehingga ketentuan tersebut dimaknai "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Ke Presiden" c. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu tertentu 7. Contoh ketidakberdayaan BPKN akibat pasal pasal yang diujikan dalam perkara a quo. a. Ketidakberdayaan BPKN dalam Fungsi Pengawasan (Pasal 30 Ayat (1)) Kasus: Skincare yang cukup ramai di tahun 2025 81 Muncul berita produk skincare "X " yang dipasarkan secara masif melalui TikTok/Instagram dan media sosial lainnya pada tahun 2025. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang melaporkan bahwa kandungan skincare tersebut tidak sesuai dengan labelingnya, banyak pasien yang mengalami iritasi parah, kulit terbakar, dan jerawat malah semakin meradang. Di sinilah ketidakberdayaan BPKN terlihat: 1) Tidak Dapat Bertindak Proaktif: Meskipun iklan "X " sudah viral dan berpotensi menyesatkan, BPKN tidak bisa secara otomatis menyurati perusahaan, mendatangi tempat produksi, atau meminta sampel produk untuk diuji secara paksa. Mereka harus menunggu. 2) Ketergantungan pada Pengaduan. Fungsi pengawasan BPKN sangat bergantung pada adanya pengaduan dari masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Jika korban tidak melapor (karena tidak tahu caranya, malu, atau menganggap rugi kecil), BPKN tidak memiliki "pemicu" formal untuk bergerak lebih agresif. 3) Hanya Berfungsi sebagai "Pemberi Rekomendasi": Jika akhirnya ada pengaduan, BPKN dapat memanggil pihak produsen untuk dimintai klarifikasi dan melakukan mediasi. Namun, jika produsen tidak kooperatif atau mengabaikannya, BPKN hanya bisa memberikan rekomendasi kepada instansi yang memiliki kewenangan, seperti: o Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Untuk produk yang seharusnya memiliki izin edar tetapi ternyata ilegal. o Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Perdagangan: Untuk pelanggaran terhadap UUPK seperti iklan menyesatkan dan penjualan produk tidak sesuai janji. o Kepolisian: Untuk tindak pidana (jika terbukti ada unsur kesengajaan yang membahayakan konsumen). BPKN mungkin akhirnya menerima pengaduan, memanggil produsen, dan menemukan bahwa produk tidak terdaftar di BPOM. Namun, 82 tindakan tegas seperti penyitaan barang, pemblokiran iklan online, atau pemberian sanksi administrasi harus dilakukan oleh BPOM dan Kementerian Perdagangan. BPKN hanya akan membuat rekomendasi resmi kepada kedua lembaga tersebut dan mungkin menyiarkan peringatan kepada publik. Kecepatan dan efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada respons instansi lain. Contoh ini menunjukkan bahwa "fungsi " BPKN lebih bersifat monitoring, koordinasi, dan rekomendasi, bukan penegakan hukum di lapangan. Ketidakberdayaannya terletak pada sebagai syarat awal untuk bergerak. Hal ini sering dikritik membuat BPKN seperti "macan tanpa taring" dalam menangani kasus-kasus perlindungan konsumen yang cepat berkembang, khususnya di era digital. b. Bukti Intervensi dan Ketidakmandirian BPKN (Pasal 31) Pasal 31 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsemen memang secara eksplisit menunjukkan ketidakmandirian institusional BPKN. Berikut analisis dan bukti intervensi/ketidakmandirian terkait tata kerja, kepegawaian, dan keuangan: Bukti dan Wujud Ketidakmandirian dalam 3 Aspek: Kepegawaian dan Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Program. BPKN Bukan Lembaga yang Fully Independent: Berbeda dengan KPK atau Ombudsman yang memiliki otoritas penuh atas struktur dan SDM- nya, pengangkatan, promosi, dan pembinaan kepegawaian di Sekretariat BPKN seringkali masih terikat pada pola dan regulasi kepegawaian di lingkungan Kemendag. Sekretaris BPKN, yang merupakan pimpinan administratif, biasanya adalah seorang pejabat dari Kemendag. Implikasi: Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Seorang pegawai yang kariernya secara administratif dikendalikan oleh Kemendag, bisa merasa terbelah antara menjalankan tugas pengawasan yang mungkin mengkritik kinerja pasar (yang sebagian menjadi domain Kemendag) dengan loyalitas kepegawaiannya. Anggaran dan Keuangan. Ketergantungan Penuh pada APBN melalui Kemendag: Ini adalah titik terlemah. BPKN tidak memiliki anggaran yang dialokasikan langsung oleh DPR dalam APBN. Anggaran 83 operasional BPKN (untuk penelitian, mediasi, sosialisasi, honorarium, dll) diusulkan dan dikelola melalui Kementerian Perdagangan sebagai leading sector-nya. Bukti dan Dampak Nyata: Pembatasan Aktivitas: Program yang membutuhkan dana besar, seperti penelitian mandiri yang ekstensif atau pengujian produk secara rutin, sangat sulit dilakukan karena terbatasnya anggaran. Alat Kontrol Politik/Eksekutif: Pemerintah (dalam hal ini Kemendag) memiliki kendali tidak langsung melalui mekanisme penganggaran. Lembaga yang kritis berpotensi menghadapi "pembekuan" atau pemotongan anggaran secara halus. Hubungan dengan DPR Terhambat: Untuk berhubungan langsung dengan DPR (misalnya dalam hak angket atau hak menyampaikan pendapat), BPKN harus "berkoordinasi" dengan Kemendag. Ini mempersulit BPKN untuk menyampaikan kritik atau fakta independen kepada DPR jika hal tersebut bertentangan dengan pandangan atau kebijakan Kemendag. BPKN sebagai "Kepanjangan Tangan" yang Dilemahkan Ketentuan dalam Pasal 31 telah menempatkan BPKN dalam posisi yang paradoks: Di satu sisi, ia ditugasi oleh UU untuk melindungi konsumen, yang sering kali berarti mengkritisi dan mengawasi pelaku usaha serta kinerja pasar, di sisi lain, ia secara struktural, administratif, dan finansial bergantung pada Kementerian yang salah satu misinya adalah membina dan memfasilitasi dunia usaha (pelaku usaha). Ketergantungan ini membuat BPKN sulit menjadi lembaga yang benar- benar independen, vokal, dan pro-aktif. Ia lebih sering terperangkap dalam birokrasi dan koordinasi daripada mampu bertindak cepat dan tegas seperti yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, banyak pihak yang mendorong amandemen UUPK untuk memberikan status kelembagaan yang lebih independen kepada BPKN, dengan anggaran yang langsung dari APBN dan wewenang eksekutif yang lebih jelas, mirip dengan Ombudsman RI. c. Ketidakmampuan Menangani dan Menyelesaikan Aduan (Pasal 34 Ayat (1) Huruf f) Kasus: Konser K-POP Korea yang dibatalkan oleh Pihak Penyelenggara (2025) Sejak beberapa tahun terakhir, BPKN menerima 84 aduan Konser K-POP Korea yang dibatalkan oleh Pihak Penyelenggara. Namun, karena kewenangan BPKN hanya sebatas “menerima pengaduan”, aduan tersebut hanya didata dan diteruskan ke pihak yang berwenang. Dampak: Proses penanganan menjadi berbelit dan lambat. Korban tidak mendapatkan pendampingan atau mediasi dari BPKN. Berdasarkan data BPKN, rata-rata waktu tunggu penyelesaian aduan konsumen melalui mekanisme yang ada saat ini adalah 120 hari, sedangkan kasus Konser K-POP Korea yang dibatalkan oleh Pihak Penyelenggara membutuhkan respons cepat untuk mencegah kerugian yang lebih luas. 8. BPKN SEBAGAI LEMBAGA YANG DIRANCANG UNTUK GAGAL Dalam lebih dari dua dekade berdirinya, BPKN telah menjadi simbol ketidakberdayaan negara dalam melindungi konsumen. Konstruksi hukum yang lemah dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah menciptakan sebuah lembaga yang ada secara formal, tetapi tidak memiliki nyawa secara substantif. Setiap hari, anggota BPKN seperti Pemohon I dan II mengalami frustrasi struktural: mereka diberikan mandat konstitusional untuk melindungi konsumen, tetapi tangan mereka dibelenggu oleh undang- undang yang sama yang membentuk mereka. Bayangkan seorang polisi yang ditugaskan menjaga keamanan kampung, tetapi hanya diberikan peluit tanpa kewenangan menangkap, menginvestigasi, atau mengadili. Itulah BPKN saat ini. Lembaga ini tahu ada pelanggaran, menerima laporan, tetapi tidak bisa berbuat lebih dari sekadar mencatat dan meneruskan. Dalam banyak kasus, seperti skandal produk cacat, BPKN hanya menjadi “penonton” yang baik, sementara konsumen terus dirugikan. Dari perspektif konsumen (Pemohon III): Setiap kali saya mengadu ke BPKN, saya dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa lembaga ini hanya bisa berkata: “Kami sudah mencatat laporan Anda, silakan hubungi BPSK atau pengadilan.” Bagi saya sebagai konsumen yang tidak paham hukum, jalur hukum formal adalah labirin yang menakutkan dan mahal. BPKN seharusnya menjadi jembatan antara 85 konsumen biasa dan keadilan, tetapi jembatan itu ternyata putus di tengah jalan. Dampak sistemik yang lebih luas: Ketidakberdayaan BPKN tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga merugikan perekonomian nasional. BPKN seharusnya menjadi benteng terakhir konsumen, tetapi benteng itu justru dibangun tanpa dinding dan tanpa senjata. 9. KONTESTASI PASAL PASAL YANG DIUJI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kontestasi Pasal 30 Ayat (1) UU No. 8/1999 Norma yang Diuji: "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Norma ini bertentangan secara langsung dengan prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penjelasan Rinci Pertentangan: Pelecehan terhadap Prinsip Legal Certainty (Kepastian Hukum): Salah satu pilar negara hukum adalah kepastian hukum (rechtszekerheid). Norma ini menciptakan ketidakpastian dan kebingungan (legal ambiguity) dengan menyamakan tiga entitas yang berbeda sifat, legitimasi, dan kewenangannya: Pemerintah (eksekutif, pemegang kewenangan regulasi dan koersi), BPKN (lembaga negara yang dibentuk undang-undang), dan LSM/Masyarakat (kontrol sosial tanpa kewenangan negara). Dalam negara hukum, fungsi pengawasan publik yang strategis harus memiliki pijakan kewenangan yang jelas, terukur, dan diatur dalam undang-undang. Ketidakjelasan ini menciptakan oversight chaos di mana tidak ada satu pun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban utama (diffused responsibility). 86 Pelanggaran Prinsip Efektivitas Penyelenggaraan Negara: Negara hukum bukan hanya formalitas, tetapi harus efektif dalam menjamin hak-hak warga negara. Dengan tidak menempatkan BPKN—sebagai satu-satunya lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk perlindungan konsumen—sebagai pemimpin, koordinator, atau setidaknya pemegang mandat pengawasan yang jelas, negara melalui undang-undang ini telah menggagalkan dirinya sendiri (self-defeating legislation). Akibatnya, sistem pengawasan menjadi tidak efektif, tumpang tindih, dan tidak mampu mencegah kerugian konsumen secara sistematis. Ini bertentangan dengan jiwa Pasal 1 ayat (3) yang menghendaki hukum sebagai instrumen yang hidup dan efektif, bukan sekadar kata-kata. Pelanggaran terhadap Hak Konstitusional atas Lingkungan yang Baik: Lebih lanjut, ketidakefektifan pengawasan ini juga melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam 28 C ayat (2), Pasal 28 F, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks modern, "lingkungan" mencakup ekosistem pasar yang aman. Dengan membiarkan pengawasan terhadap produk berbahaya menjadi kacau, negara telah lalai menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk menciptakan lingkungan konsumen yang aman. Kontestasi Pasal 31 UU No. 8/1999 Norma yang Diuji: "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional." Pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Norma ini bertentangan dengan prinsip checks and balances dan kedaulatan rakyat yang menjadi roh konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("Kedaulatan berada di tangan rakyat...") dan struktur ketatanegaraan yang saling mengawasi. Penjelasan Rinci Pertentangan: Kegagalan Menjamin Independensi Fungsi Pengawasan: Prinsip checks and balances mensyaratkan adanya lembaga independen yang dapat mengawasi kekuasaan eksekutif (dalam 87 hal ini kebijakan perdagangan dan perlindungan konsumen yang dibuat kementerian) secara objektif. Dengan hanya menyebut "dibentuk" tanpa klausul "mandiri", "independen", atau "bebas dari pengaruh", Pasal 31 telah menciptakan cacat formil yang fatal. BPKN menjadi rentan terhadap regulatory capture dan intervensi dari pihak yang seharusnya diawasi (Kementerian Perdagangan). Tanpa independensi, BPKN tidak dapat menjadi penyeimbang (counterweight) yang efektif, sehingga prinsip saling mengawasi menjadi lumpuh. Pelanggaran Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Non- Diskriminasi: Norma ini juga bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbandingan dengan lembaga sejenis seperti KPK, Ombudsman, dan OJK menunjukkan adanya perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara. Lembaga-lembaga tersebut secara tegas dinyatakan "independen" dalam undang-undang pembentuknya. Ketidakadaan klausul serupa bagi BPKN merupakan bentuk pengabaian (omission) yang bersifat diskriminatif dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan BPKN. Penyimpangan dari Amanat Kedaulatan Rakyat: Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak diwakili oleh lembaga-lembaga negara yang kuat dan independen untuk membela kepentingannya. BPKN yang lemah dan tidak mandiri tidak dapat menjadi saluran perjuangan kolektif rakyat (konsumen) yang efektif, sehingga mereduksi makna kedaulatan rakyat dalam konteks ekonomi. Kontestasi Pasal 34 Ayat (1) Huruf F UU No. 8/1999 Norma yang Diuji: "menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha" Pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Norma ini secara langsung dan nyata melanggar Hak atas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum yang Adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 88 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Penjelasan Rinci Pertentangan: Penciptaan Illusion of Access (Ilusi Akses): Pasal ini memberikan ilusi seolah-olah negara menyediakan akses keadilan melalui BPKN. Namun, dengan membatasi kewenangannya hanya pada "menerima pengaduan", norma ini memutus mata rantai antara pengaduan dan penyelesaian. Hak atas "perlindungan hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) bukan hanya hak untuk dilaporkan (right to be heard), tetapi hak untuk mendapatkan pemulihan (right to a remedy). BPKN yang hanya menjadi "kotak surat" sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum yang substantif. Pelanggaran Prinsip Efektivitas (Effectiveness) dalam Pemenuhan Hak: Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya kerap menegaskan bahwa hak konstitusional harus dapat dinikmati secara efektif (meaningful enjoyment). Kewenangan BPKN yang terpotong pada tahap administrasi menjadikan hak konsumen untuk mengadu sebagai hak yang hampa dan tidak efektif. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap esensi Pasal 28D ayat (1) yang menjamin perlindungan hukum yang nyata dan berdaya guna. Memperburuk Ketidakseimbangan Posisi Hukum (Inequality of Arms): Dalam sengketa konsumen, posisi konsumen sudah lemah. Dengan tidak memberikan BPKN kewenangan mediasi, fasilitasi, atau rekomendasi yang mengikat, undang-undang ini justru membiarkan ketidakseimbangan tersebut. Konsumen dipaksa menempuh jalur hukum formal (BPSK/pengadilan) yang berbelit, yang bagi banyak orang bukanlah pilihan realistis. Hal ini bertentangan dengan semangat "perlakuan yang sama di hadapan hukum" yang mensyaratkan akses yang setara terhadap keadilan. Kontestasi Pasal 39 Ayat (2) UU No. 8/1999 Norma yang Diuji: "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional." Catatan: Analisis ini mempertimbangkan realitas implementasi norma ini, di mana meski sekretaris diangkat oleh Ketua BPKN, seluruh personel, 89 anggaran, dan aset Sekretariat tersebut merupakan "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan tanpa eselon sendiri. Pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Konstruksi normatif dan implementasi Pasal ini bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan Prinsip Checks and Balances, serta berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang merusak independensi fungsional BPKN. Penjelasan Rinci Pertentangan: Struktural yang Menciptakan Inherent Conflict of Interest: Dalam teori ketatanegaraan, mustahil sebuah lembaga pengawas dapat independen jika "jantung" operasionalnya (sekretariat yang mengurus anggaran, SDM, dan logistik) dikendalikan oleh pihak yang diawasi. Ketergantungan total pada Kementerian Perdagangan ini menciptakan konflik kepentingan yang sistemik dan laten. Setiap kali BPKN akan mengkritik atau mengawasi kebijakan Kementerian Perdagangan, terdapat risiko terselubung bahwa dukungan administratif dan anggaran dapat dikurangi atau dihambat. Ini merupakan bentuk structural sabotage terhadap independensi. Pelanggaran Terhadap Prinsip Otonomi Kelembagaan: Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum mengandung prinsip otonomi kelembagaan bagi lembaga negara yang menjalankan fungsi khusus. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-IV/2006 telah menegaskan pentingnya independensi struktural, fungsional, dan finansial. Ketergantungan Sekretariat BPKN merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip otonomi finansial dan administratif tersebut, sehingga melemahkan BPKN sebagai institusi negara hukum. Melemahkan Efektivitas dan Menghambat Akuntabilitas: Sekretariat yang tidak mandiri menyebabkan kelambanan, inefisiensi, dan kesulitan BPKN dalam berinovasi memberikan pelayanan publik. Lebih buruk lagi, ini mengaburkan akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika program gagal karena keterlambatan anggaran? BPKN atau Kementerian Perdagangan? Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam negara hukum. 90 Kesimpulan Kontestasi: Keempat norma tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkait membentuk lingkaran ketidakefektifan yang sistemik. Pasal 31 (tidak mandiri) membuat BPKN lemah secara politik. Kelemahan ini diperparah Pasal 30 ayat (1) (tidak punya kewenangan pengawasan jelas) dan Pasal 34 ayat (1) huruf f (tidak punya kewenangan penyelesaian). Seluruh kelemahan ini kemudian dikunci mati oleh Pasal 39 ayat (2) beserta implementasinya, yang memastikan BPKN tidak akan pernah memiliki sumber daya yang mandiri untuk membebaskan diri dari lingkaran ini. Oleh karena itu, pengujian keempatnya secara bersama-sama merupakan sebuah keharusan untuk memulihkan desain ketatanegaraan yang sehat dan hak konstitusional warga negara. 10. MENGAPA BPKN HARUS MENJADI KOORDINATOR PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL? Posisi Unik BPKN: Eleven Strategic Issues (11 Isu Strategis) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bukanlah lembaga biasa. Ia adalah satu-satunya lembaga negara yang secara komprehensif dan holistik menguasai 11 (sebelas) isu strategis perlindungan konsumen yang menjadi fondasi ekosistem perlindungan konsumen di Indonesia. Kesebelas isu strategis ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan BPKN dan menjadi basis kerja sehari-hari para anggotanya, yang tidak dimiliki secara terintegrasi oleh kementerian atau lembaga manapun. Kesebelas isu strategis tersebut adalah: 1. Pangan dan Pertanian 2. Kesehatan dan Farmasi 3. Energi dan Sumber Daya Alam 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5. Transportasi dan Logistik 6. Telekomunikasi dan Informatika 7. Keuangan dan Perbankan 8. Pariwisata dan Hiburan 9. Pendidikan dan Pelatihan 10. Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan 11. Perdagangan Elektronik dan Ekonomi Digital 91 Mengapa kepemilikan atas 11 isu ini menjadikan BPKN satu-satunya calon koordinator yang logis? Pertama, Perspektif Lintas Sektor yang Tidak Terfragmentasi. Setiap kementerian atau lembaga pemerintah bekerja dalam silo domain yang terbatas. Kementerian Perdagangan fokus pada perdagangan, Kementerian Kesehatan pada farmasi, OJK pada sektor keuangan. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki mandat untuk melihat bagaimana sebuah produk pangan yang tidak aman (Isu #1) berdampak pada sistem kesehatan (#2), didanai oleh fintech ilegal (#7), dipasarkan melalui e-commerce (#11), dan logistiknya menggunakan transportasi yang tidak memenuhi standar (#5). Hanya BPKN yang memiliki lensa lintas-sektor ini. Seorang konsumen adalah entitas yang hidup dalam seluruh dimensi tersebut sekaligus. Oleh karena itu, lembaga yang melindunginya juga harus memiliki kapasitas untuk melihat dan bertindak secara terintegrasi. Kedua, Kemampuan untuk Menghubungkan Titik-Titik (Connect the Dots) dalam Kasus Kompleks. Ambil contoh kasus fintech pinjaman online ilegal. Kasus ini bukan hanya soal keuangan (Isu #7), tetapi juga menyangkut:  Isu #6 (Telekomunikasi): Penggunaan data pribadi dan SMS spam.  Isu #11 (E-Commerce): Operasi aplikasi di platform digital.  Isu #2 (Kesehatan): Dampak stres dan intimidasi pada kesehatan mental korban.  Isu #5 (Transportasi): Modus debt collector yang mendatangi rumah. Kementerian/Lembaga mana yang akan memimpin koordinasi penanganan kasus semacam ini? OJK hanya akan melihat sisi perizinan dan produk finansialnya. Kominfo hanya melihat sisi proteksi data dan spam. Polri hanya menunggu laporan pidana. Terjadi kekosongan kepemimpinan koordinatif. BPKN, dengan pemahaman menyeluruh terhadap semua dimensi tersebut, adalah pihak yang paling tepat untuk duduk sebagai "komandan lapangan" yang mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir. Ketiga, Basis Pengetahuan yang Dibangun untuk Advokasi Kebijakan yang Terintegrasi. Tugas BPKN memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah (Pasal 34 ayat (1) huruf a) akan sia-sia jika hanya 92 melihat satu sektor. Rekomendasi kebijakan yang kuat dan berdampak luas harus lahir dari analisis yang melihat keterkaitan antarsektor. Misalnya, dalam menyusun rekomendasi tentang "Strategi Nasional Penanganan Produk Elektronik Ilegal", BPKN dapat memadukan analisis dari:  Standar keamanan teknis (lintas Isu #4, #6, #11).  Dampak lingkungan dari limbah elektronik (Isu #10).  Pola distribusi dan logistiknya (Isu #5).  Mekanisme pembiayaan dan pembayaran online-nya (Isu #7 & #11). Rekomendasi yang lahir dari sintesis 11 isu strategis seperti ini akan jauh lebih komprehensif, implementatif, dan berpihak pada konsumen secara utuh. Kegagalan Model Koordinasi Saat Ini: “Semua Mengatakan, Tak Seorang Pun Bertanggung Jawab” Konstruksi Pasal 30 ayat (1) UU No. 8/1999 yang menyerahkan pengawasan kepada pemerintah, masyarakat, dan LSM secara setara telah melahirkan model "koordinasi tanpa koordinator". Ini adalah resep bagi kekacauan (chaos) dan pelimpahan tanggung jawab (passing the buck). Ilustrasi Nyata: Kasus Kosmetik Pemutih Ilegal Berbahaya  LPKSM/Masyarakat: Melaporkan temuan produk ke BPKN dan Balai POM.  BPKN: Menerima laporan, namun karena hanya berwenang "menerima", hanya meneruskan ke Balai POM (Kemenkes) dan Kementerian Perdagangan.  Balai POM (Kemenkes): Fokus pada kandungan kimia berbahaya (Isu #2). Namun, produk sudah beredar luas secara online.  Kementerian Perdagangan: Dapat melakukan penarikan dari pasar fisik, tetapi kurang memiliki kapasitas untuk memburu pelaku di platform e-commerce (Isu #11).  Kominfo: Bisa memblokir website/akun, tetapi butuh permintaan resmi dan seringkali hanya mengejar gejala, bukan akar masalah produksi dan distribusinya.  Hasil: Penanganan tersebar, lambat, dan tidak tuntas. Pelaku bisa berganti nama dan platform. Tidak ada satu pun pihak yang merasa paling bertanggung jawab untuk memastikan kasus selesai dari 93 hulu (produksi) hingga hilir (pencabutan izin dan pemulihan korban). Dalam skenario ini, BPKN yang memiliki perspektif 11 isu strategis seharusnya menjadi "pusat komando". BPKN dapat: 1. Mengkoordinir pertemuan darurat antara Kemenkes (aspek kesehatan), Kemendag (aspek peredaran), Kominfo (aspek digital), dan Asosiasi E- Commerce. 2. Membuat peta jalan penanganan terpadu yang mencakup penarikan produk, penegakan hukum, edukasi publik, dan pemulihan korban. 3. Memantau perkembangan hingga tuntas dan mempublikasikan hasilnya sebagai pembelajaran nasional. Tanpa BPKN sebagai koordinator dengan kewenangan yang jelas, setiap kasus kompleks akan berakhir seperti kisah di atas: terfragmentasi, lamban, dan tidak menyelesaikan akar masalah. BPKNSebagai “Air Traffic Controller” Dalam Sistem Penguasaan Nasional Bayangkan sistem pengawasan perlindungan konsumen nasional sebagai sebuah bandara yang sibuk. Setiap kementerian, lembaga, dan LPKSM adalah pesawat dengan misi dan rutenya masing-masing.  Saat ini (tanpa koordinator): Setiap pesawat berbicara sendiri di radio, mengambil jalur sendiri-sendiri. Risiko tabrakan (tumpang tindih program), pemborosan bahan bakar (inefisiensi anggaran), dan keterlambatan (lambatnya penanganan kasus) sangat tinggi.  Yang dibutuhkan: Seorang Air Traffic Controller (ATC) yang memiliki pandangan menyeluruh atas seluruh wilayah udara (11 isu strategis), mengetahui posisi setiap pesawat, dan dapat memberikan instruksi yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama dengan aman dan efisien. BPKN adalah ATC yang ideal untuk bandara perlindungan konsumen Indonesia. Hanya BPKN yang memiliki peta lengkap 11 sektor. Hanya BPKN yang netral dan tidak terikat pada kepentingan sektoral satu kementerian tertentu. Hanya BPKN yang tugas utamanya memang memastikan "lalu lintas" perlindungan konsumen berjalan lancar dan selamat hingga ke tujuan. 94 Oleh karena itu, penafsiran ulang terhadap Pasal 30 ayat (1) untuk menegaskan BPKN sebagai koordinator pengawasan nasional bukanlah upaya memperbesar kewenangan secara serakah. Ini adalah logika organisasi yang tak terelakkan dan sebuah kebutuhan sistemik. 1. Argumen Keunikan: Kepemilikan 11 isu strategis memberikan BPKN kapabilitas intelektual dan perspektif yang tidak dimiliki lembaga manapun. 2. Argumen Efisiensi: Koordinasi oleh satu lembaga yang memahami seluruh peta masalah akan menghilangkan tumpang tindih, mengisi celah, dan mempercepat respons. 3. Argumen Akuntabilitas: Dengan kewenangan koordinasi yang jelas, BPKN dapat dimintai pertanggungjawaban atas efektivitas seluruh sistem pengawasan, bukan hanya atas tindakan parsialnya. Maka, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa penguatan BPKN sebagai koordinator adalah prasyarat rasional untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. Tanpa itu, kita akan terus berkubang dalam model lama yang terbukti gagal: setiap orang sibuk, tetapi tidak ada yang benar-benar menjaga konsumen. 11. KEMANDIRIAN BPKN: MAKNA DAN RUANG LINGKUP YANG DIPERJUANGKAN Permohonan Judicial Review ini bukan sekadar memperjuangkan penambahan kata "mandiri" dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1999. Kemandirian yang diperjuangkan adalah kemandirian substantif, menyeluruh, dan bersifat institutional, yang akan memutus mata rantai ketergantungan yang selama ini membelenggu efektivitas BPKN. Berikut adalah penjabaran mendetail mengenai makna kemandirian yang diinginkan dan bukti ketidakmandirian saat ini. Kemandirian Struktural Dan Administratif Yang Diinginkan adalah BPKN harus memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan Sekretariat Jenderal yang mandiri dan profesional, setara dengan sekretariat di KPK, OJK, atau Ombudsman. Sekretariat ini merupakan perangkat BPKN sepenuhnya, mengelola administrasi, kepegawaian, dan logistik untuk mendukung tugas-tugas substantif anggota BPKN. Kondisi Tidak Mandiri Saat Ini (Bukti): 95  Sekretariat adalah "Pinjaman": Sekretariat BPKN secara fisik, sumber daya manusia, dan anggarannya merupakan "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan. Seluruh ASN di Sekretariat BPKN adalah pegawai Kementerian Perdagangan yang dipinjamkan, dengan eselon dan karir yang dikendalikan oleh Kemendag.  Prosedur Administrasi Berbelit: Setiap urusan administrasi internal BPKN, khususnya terkait dengan kepegawaian dan keuangan/anggaran harus mengikuti prosedur dan hierarki birokrasi Kementerian Perdagangan. Hal ini menyebabkan kelambanan yang luar biasa.  Implikasi: Ketergantungan ini membuat BPKN tidak gesit dan tidak responsif. Inisiatif dan program kerja yang mendesak seringkali terbentur tembok birokrasi "induk" yang memiliki prioritas dan ritme kerja berbeda. Kemandirian Keuangan Dan Anggaran BPKN harus memiliki Anggaran Belanja Negara (ABN) sendiri yang diajukan langsung ke DPR melalui mekanisme yang jelas, atau memiliki sumber pendanaan mandiri yang diatur undang-undang (seperti OJK yang mendapat bagian dari industri jasa keuangan). Anggaran ini dikelola secara mandiri oleh Sekretariat BPKN dengan pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Kondisi Tidak Mandiri Saat Ini (Bukti):  Anggaran Bagian dari Kemendag: Seluruh anggaran operasional, program, dan bahkan honorarium Anggota BPKN merupakan bagian dari satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan. BPKN tidak memiliki pos anggaran tersendiri (budget line) dalam APBN.  Proses Pengajuan yang Tidak Langsung: Rencana kerja dan anggaran (RKAKL) BPKN harus "bersaing" dan diselaraskan dengan prioritas dan plafon anggaran di lingkungan Ditjen PKTN dan Kementerian Perdagangan secara keseluruhan. Program inovatif BPKN yang mungkin kritis terhadap kebijakan Kemendag sendiri berpotensi besar untuk tidak mendapat prioritas pendanaan. 96  Implikasi: Kemandirian finansial adalah nyawa dari independensi fungsional. "Siapa yang membayar, dialah yang menentukan musiknya." Ketergantungan anggaran ini menciptakan chilling effect, di mana BPKN mungkin akan berpikir dua kali untuk mengambil sikap atau kajian yang berseberangan dengan kepentingan atau kebijakan kementerian yang membiayainya. Kemandirian Sumber Daya Manusia (SDM) BPKN harus memiliki korps ASN khusus atau tenaga profesional tersendiri yang direkrut, ditempatkan, dan dikembangkan secara khusus untuk mendukung tugas-tugas kelembagaan BPKN. Pegawai ini berdedikasi penuh pada BPKN dan tidak memiliki konflik loyalitas dengan institusi lain. Kondisi Tidak Mandiri Saat Ini (Bukti):  ASN "Pinjaman": Seperti disebutkan, seluruh staf adalah ASN Kementerian Perdagangan. Mereka memiliki atasan dan jalur karir di Kemendag. Loyalitas dan perspektif kerja mereka terbentuk dalam budaya birokrasi Kemendag, bukan dalam budaya lembaga yang independen.  Rotasi dan Mutasi di Luar Kendali BPKN: Mutasi, promosi, dan rotasi staf Sekretariat BPKN sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan. Ketua dan Anggota BPKN tidak memiliki kendali penuh terhadap staf pendukungnya. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas program dan menciptakan ketidakstabilan operasional.  Implikasi: SDM adalah tulang punggung eksekusi. Dengan SDM yang loyalitas dan karirnya ditentukan oleh pihak lain, efektivitas dan keberanian Sekretariat dalam mendukung tugas pengawasan BPKN dapat tereduksi. Kemandirian Hubungan Kerja (Relasi Eksternal) BPKN harus memiliki kapasitas hukum dan kapasitas administrasi untuk berhubungan langsung dengan: Lembaga negara lainnya terkait masalah pegawai dan anggaran. Kondisi Tidak Mandiri Saat Ini (Bukti):  Contoh Nyata: Untuk menghadiri konferensi perlindungan konsumen ASEAN, delegasi BPKN harus masuk dalam delegasi Republik 97 Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. BPKN kesulitan untuk memiliki voice dan engagement yang independen di forum global.  Implikasi: Hal ini sangat membatasi peran BPKN sebagai juru bicara nasional yang independen bagi konsumen Indonesia di kancah global, serta menghambat kemampuannya untuk membangun jaringan pengetahuan dan advokasi yang kuat. Kemandirian Fungsional Dalam Pengawasan Dan Rekomendasi Kemandirian struktural, finansial, dan administratif di atas pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: memastikan kemandirian fungsional. Artinya, BPKN harus bebas melakukan kajian, pengawasan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data, analisis, dan kepentingan konsumen semata, tanpa tekanan, intervensi, atau pertimbangan politik dari pihak mana pun, termasuk dari Kementerian yang selama ini "membina"-nya. Kondisi Tidak Mandiri Saat Ini (Bukti): Pengawasan yang Tidak Pro-aktif: Ketiadaan kewenangan dan dukungan logistik mandiri membuat BPKN cenderung bersikap reaktif (menunggu laporan) daripada pro-aktif melakukan pengawasan strategis ke lapangan, yang mungkin akan menyentuh wilayah sensitif. Kesimpulan: Kemandirian Sebagai Paket Komprehensif Kemandirian yang diperjuangkan oleh BPKN melalui judicial review ini adalah sebuah paket komprehensif yang tak terpisahkan: 1. Mandiri secara Hukum (klausul independensi dalam UU). 2. Mandiri secara Struktural (sekretariat dan organisasi sendiri). 3. Mandiri secara Finansial (anggaran sendiri). 4. Mandiri secara SDM (pegawai sendiri). 5. Mandiri secara Relasional (kapasitas membangun hubungan eksternal langsung). 6. Mandiri secara Fungsional (kebebasan penuh dalam kajian, pengawasan, dan rekomendasi). Tanpa kemandirian ini, BPKN akan tetap menjadi "kantor perwakilan" dari kepentingan konsumen yang ditempatkan di dalam "rumah" pihak yang kerap diawasi (Kementerian Perdagangan). Ini adalah konflik kepentingan struktural yang meracuni esensi dari lembaga perlindungan. Oleh karena itu, 98 penegasan kemandirian dalam Pasal 31 UU Perlindungan Konsumen bukanlah tujuan akhir, melainkan kunci pembuka untuk membangun kembali seluruh arsitektur kelembagaan BPKN yang kuat, kredibel, dan benar-benar mampu berdiri di sisi konsumen. 12. Upaya yang dilakukan dalam rangka memperjuangankan penambahan Kewenangan dan Kemandirian BPKN termasuk penambahan struktural Sekretaris Jenderal untuk BPKN Bahwa pada tanggal 20 januari 2023, BPKN RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI terkait dengan Usulan Naskah Akademik BPKN RI atas rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Surat tersebut dilampirkan juga dengan Matriks jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR RI, serta usulan Naskah Akademik untuk perubahan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu RUU Perlindungan Konsumen sudah berapa kali masuk didalam Prolegnas DPR RI, namun hingga permohonan ini diajukan, belum ada kepastian kapan RUU ini disahkan menjadi UU Perlindungan Konsumen. BPKN RI secara aktif memberikan saran dan masukan baik kepada Fraksi di DPR RI, Komisi VI DPR RI, Badan Keahlian DPR RI terkait dengan penyusunan RUU Perlindungan Konsumen. 13. PRESEDEN YURISPRUDENSI DAN PERBANDINGAN HUKUM Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sebagai guardian of the constitution sekaligus sebagai the ultimate interpreter of the constitution. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mekanisme constitutional review yang esensial dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie dalam karya monumentalnya "Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara", Indonesia menganut model centralized constitutional review yang mengonsentrasikan kewenangan pengujian undang-undang pada satu lembaga peradilan khusus. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 99 secara tegas menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih operasional dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan standar pengujian yang komprehensif dan sophisticated melalui berbagai putusan penting yang membentuk yurisprudensi konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 mengembangkan doktrin suspect classification yang menyatakan bahwa pembedaan perlakuan berdasarkan kriteria tertentu harus mendapatkan pengujian yang lebih ketat atau strict scrutiny. Dalam permohonan ini, pemohon mengajukan pengujian terhadap Empat norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat." Norma ini mengandung cacat formil dan materil yang fundamental karena menciptakan structural ambiguity dan hierarchical confusion dalam sistem pengawasan perlindungan konsumen. Dengan menempatkan BPKN— sebuah lembaga yang dibentuk undang-undang—secara sederajat dan dalam posisi yang tidak berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat, konstruksi normatif ini telah melakukan institutional degradation terhadap kedudukan konstitusional BPKN. Lebih dari itu, norma ini melanggar prinsip legal certainty dan proportionality yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak memberikan kejelasan mengenai porsi, mekanisme, tanggung jawab, dan akuntabilitas masing-masing entitas dalam pelaksanaan pengawasan. Ketiadaan diferensiasi kewenangan ini 100 menimbulkan oversight chaos dan tumpang tindih kewenangan (overlapping authority) yang justru melemahkan efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Dampak konstitusionalnya adalah weakening of preventive protection, di mana fungsi preventif melalui pengawasan yang strategis dan independen menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya bertentangan dengan mandat konstitusi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Kedua, Pasal 31 yang mengatur tentang pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Norma ini mengandung masalah konstitusional karena menciptakan ambiguity of institutional nature dengan tidak menjelaskan secara tegas posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, serta absence of independence clause yang bertentangan dengan prinsip institutional autonomy yang dijamin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006. Lebih jauh, norma ini telah melanggar principle of legal certainty karena ketidakjelasan status hukum BPKN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, Pasal 34 ayat (1) huruf f yang membatasi kewenangan BPKN hanya pada "menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen". Norma ini menciptakan ineffective legal protection karena bertentangan dengan prinsip effectiveness of legal protection yang telah dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Pembatasan kewenangan ini juga telah menciptakan regulatory gap dalam sistem perlindungan konsumen serta menyebabkan institutional impotence dimana Pemohon sebagai Anggota BPKN mengetahui adanya masalah tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya. Lebih dari itu, norma ini telah melanggar hak konstitusional konsumen untuk memperoleh access to justice yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan yurisprudensinya telah secara konsisten membangun tradisi konstitusional yang kuat mengenai prinsip independensi kelembagaan negara. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 yang menempatkan Sekretariat BPKN "berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri" merupakan 101 bentuk subordinasi struktural yang secara fundamental bertentangan dengan perkembangan doktrin konstitusional yang telah dikukuhkan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif yurisprudensi konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-IV/2006 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menegaskan dengan tegas bahwa independensi merupakan nafas bagi lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. Putusan landmark tersebut menyatakan bahwa ketergantungan struktural akan melahirkan konflik kepentingan yang inheren dan pada akhirnya merusak efektivitas fungsi pengawasan yang diemban oleh lembaga negara. Perkembangan doktrin konstitusional ini semakin diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 088/PUU- XIV/2016 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengembangkan doktrin otonomi kelembagaan sebagai imperatif konstitusional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah dengan jelas menegaskan bahwa lembaga pengawas harus memiliki kemandirian yang utuh baik secara struktural, fungsional, maupun finansial untuk dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara optimal. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-VIII/2010 tentang Komisi Yudisial telah menetapkan standar tiga pilar independensi yang komprehensif, meliputi independensi struktural berupa kebebasan dari intervensi eksekutif dan legislatif, independensi fungsional berupa kemandirian dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, serta independensi finansial berupa kewenangan penuh dalam pengelolaan anggaran. Dalam perspektif prinsip integritas kelembagaan, Pasal 39 ayat (2) secara terang-terangan telah melanggar prinsip pemisahan fungsional antara lembaga pengawas dan entitas yang diawasinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, Mahkamah telah menegaskan dengan tegas bahwa mustahil mengharapkan objektivitas pengawasan apabila secara struktural lembaga pengawas berada di bawah kendali pihak yang seharusnya diawasinya. Analisis perbandingan hukum secara komparatif menunjukkan adanya diskriminasi regulasi yang sangat mencolok terhadap BPKN. Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki Sekretariat Jenderal yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada 102 pimpinan Ombudsman. Demikian pula Komisi Informasi Pusat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memiliki Sekretariat Jenderal yang profesional dan mandiri, sementara Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memiliki Sekretariat Jenderal yang otonom penuh. Dalam perspektif desain ketatanegaraan, ketentuan Pasal 39 ayat (2) telah menciptakan anomali ketatanegaraan yang serius dengan menempatkan BPKN dalam posisi inferior terhadap kementerian, padahal BPKN justru memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi kebijakan kementerian tersebut. Dampak konstitusional yang ditimbulkan oleh ketentuan ini sangat luas dan mendalam, dimulai dari pelanggaran prinsip checks and balances dimana BPKN tidak dapat melakukan pengawasan yang objektif terhadap kementerian yang justru membina sekretariatnya, menciptakan konflik kepentingan struktural yang sistemik dimana Sekretariat BPKN harus melayani dua kepentingan yang saling bertentangan, hingga melemahnya perlindungan konsumen secara keseluruhan yang ditandai dengan menurunnya efektivitas perlindungan konsumen secara drastis akibat ketiadaan dukungan administratif yang memadai. Dalam perspektif uji proporsionalitas, ketentuan Pasal 39 ayat (2) jelas-jelas tidak memenuhi tiga tahap uji proporsionalitas yang telah baku. Dalam suitability test, ketergantungan struktural ini terbukti tidak sesuai dengan tujuan penegakan perlindungan konsumen yang efektif. Dalam necessity test, terdapat alternatif yang jauh lebih baik yaitu model sekretariat independen seperti yang diterapkan pada lembaga negara lainnya. Sedangkan dalam proportionality stricto sensu, kerugian konstitusional yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat efisiensi administratif yang diklaim. Dalam perspektif praktik terbaik internasional, studi United Nations Conference on Trade and Development tahun 2022 menunjukkan bahwa 85% negara anggota PBB memiliki lembaga perlindungan konsumen dengan sekretariat yang independen, 78% negara menerapkan prinsip otonomi struktural untuk lembaga konsumen, dan hanya 12% negara yang masih menerapkan model ketergantungan kepada eksekutif. 103 Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melanggar prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan prinsip checks and balances yang menjadi roh konstitusi, melanggar hak konstitusional atas perlindungan hukum yang efektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak memenuhi standar proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Oleh karena itu, Pemohon dengan penuh keyakinan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 39 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melakukan penafsiran konstitusional sehingga norma tersebut dimaknai "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung BPKN yang independen dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden", serta memberikan batas waktu yang jelas kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Dengan demikian, pengujian Pasal 39 ayat (2) ini tidak hanya memiliki dasar yurisprudensial yang kuat, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan sesuai dengan mandat konstitusi. Ke-empat norma yang diujikan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) mengatur hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sementara Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 104 Terhadap perkembangan doktrin konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa meskipun pembentuk undang-undang memiliki open legal policy, kebijakan tersebut harus memenuhi syarat rationality dengan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan empiris, non-arbitrariness dengan tidak bersifat sewenang-wenang, constitutional compliance dengan kesesuaian terhadap nilai-nilai konstitusi, serta proportionality dengan pemenuhan prinsip keseimbangan. Dalam konteks permohonan ini, open legal policy dalam pengaturan BPKN telah melampaui batas-batas yang diizinkan karena tidak didasarkan pada kajian empiris yang memadai, menciptakan diskriminasi struktural, serta bertentangan dengan prinsip equal treatment bagi lembaga negara sejenis. Konstruksi pengujian yang akan dilakukan meliputi baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, pengujian formil meliputi proses pembentukan undang-undang, kewenangan pembentuk undang-undang, serta prosedur pengesahan. Sementara pengujian materiil terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dilakukan dengan parameter constitutional rights test untuk menguji apakah norma membatasi hak konstitusional, reasonableness test untuk menilai apakah norma masuk akal, proportionality test untuk menguji apakah pembatasan proporsional, serta non-discrimination test untuk menilai apakah norma bersifat diskriminatif. Dampak konstitusional dari objek permohonan ini sangat luas dan mendalam. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia tahun 2023, keempat norma yang diujikan telah menyebabkan institutional ineffectiveness dalam penanganan pengaduan konsumen, regulatory fragmentation dalam sistem perlindungan konsumen, serta access to justice barrier bagi konsumen. Lebih dari itu, norma-norma tersebut telah membatasi hak konstitusional warga negara sebagai konsumen dalam hal hak atas perlindungan hukum yang efektif, hak atas perlakuan yang sama dalam hukum, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, permohonan pengujian ini tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga signifikansi konstitusional yang strategis dalam 105 pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Melalui putusan dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan emas untuk memberikan kontribusi berarti dalam pembangunan hukum perlindungan konsumen Indonesia yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan sejarah yurisprudensinya telah membangun tradisi konstitusional yang kuat melalui serangkaian putusan-putusan fundamental yang mengukuhkan prinsip-prinsip konstitusional dalam penguatan lembaga negara independen. Perkembangan doktrin konstitusional ini dimulai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan prinsip fundamental bahwa independensi lembaga negara merupakan prasyarat konstitusional bagi efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi negara yang bersifat khusus dan strategis. Dalam putusan landmark tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap independensi lembaga negara hanya dapat dilakukan apabila memenuhi uji proporsionalitas yang ketat, dan bahwa lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum berhak atas otonomi kelembagaan yang memadai. Prinsip-prinsip konstitusional ini kemudian diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-VIII/2010 yang mengembangkan standar tiga pilar independensi yang meliputi independensi struktural berupa kebebasan dari intervensi eksekutif dan legislatif, independensi fungsional berupa kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, serta independensi finansial berupa kemandirian dalam pengelolaan anggaran. Bahwa perkembangan yurisprudensi konstitusional terus berlanjut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 088/PUU-XIV/2016 tentang Ombudsman yang menegaskan doktrin institutional autonomy dengan menyatakan bahwa setiap lembaga negara yang menjalankan fungsi konstitusional berhak atas desain kelembagaan yang menjamin otonomi dan efektivitas. Dalam putusan yang menjadi rujukan penting ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa kewenangan yang tidak 106 memadai akan menyebabkan institutional ineffectiveness yang pada akhirnya melanggar hak konstitusional warga negara. Bahwa pembatasan kewenangan yang berlebihan dapat menyebabkan institutional impotence, serta bahwa prinsip effectiveness mensyaratkan kewenangan yang komprehensif dan implementatif. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 051/PUU-XIII/2015 telah mengatur batas-batas open legal policy pembentuk undang-undang dengan menyatakan bahwa kebijakan legislatif dalam menetapkan masa jabatan tidak boleh bersifat arbitrer atau diskriminatif dan harus mempertimbangkan aspek stabilitas kelembagaan dan kontinuitas program. Lebih lanjut. Bahwa studi perbandingan hukum internasional mengungkapkan konvergensi prinsip-prinsip konstitusional dalam penguatan lembaga perlindungan konsumen di berbagai yurisdiksi. Di Australia, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) dibentuk dengan masa jabatan 5-7 tahun dan dilengkapi kewenangan komprehensif yang mencakup penyidikan, penuntutan, sanksi administratif, dan mediasi wajib, dengan tingkat efektivitas mencapai 85% penyelesaian sengketa dalam 90 hari. Di United Kingdom, Competition and Markets Authority (CMA) didesain dengan masa jabatan 5 tahun dan kewenangan yang mencakup investigasi, penetapan sanksi, dan remedies struktural, dengan akuntabilitas melalui pelaporan langsung kepada Parlemen. Sementara di Malaysia, Tribunal for Consumer Claims (TPM) yang awalnya memiliki masa jabatan 3 tahun sedang dalam proses amendemen menjadi 5 tahun sebagai pengakuan terhadap pentingnya stabilitas kelembagaan untuk efektivitas perlindungan konsumen. Bahwa berdasarkan studi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun 2022, terungkap data yang konsisten dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dimana 89% negara anggota PBB memiliki lembaga perlindungan konsumen dengan kewenangan penyelesaian sengketa, 92% lembaga memiliki masa jabatan minimal 5 tahun, 78% lembaga memiliki independensi struktural dan finansial, dan hanya 15% negara yang lembaga konsumennya hanya berfungsi sebagai recipient of complaints. Data ini menunjukkan bahwa 107 penguatan kelembagaan BPKN yang dimohonkan dalam permohonan ini sejalan dengan perkembangan hukum global dan standar internasional dalam perlindungan konsumen. Analisis terhadap preseden-preseden berhasil judicial review lembaga negara semakin memperkuat dasar permohonan ini. Dalam kasus Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU- IV/2006 yang mengabulkan pengujian terhadap pembatasan kewenangan penyadapan telah berdampak pada peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi sebesar 45%. Dalam kasus Ombudsman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 088/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kewenangan rekomendasi menjadi mengikat telah meningkatkan kepatuhan institusi terhadap rekomendasi dari 35% menjadi 78%. Sementara dalam kasus Komisi Informasi, Preseden-preseden sukses ini menunjukkan bahwa judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang efektif untuk memperbaiki desain kelembagaan negara. Bahwa berdasarkan perkembangan yurisprudensi dan studi perbandingan yang komprehensif ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi prinsip yang kuat dalam penguatan lembaga independen, bahwa preseden yang mendukung cukup kuat dan relevan, bahwa prinsip konstitusional telah berkembang mendukung permohonan BPKN, serta bahwa standar pengujian telah matang untuk diterapkan pada kasus ini. Dengan demikian, permohonan BPKN memiliki dasar yurisprudensial yang kuat dan sejalan dengan perkembangan hukum konstitusional Indonesia maupun perkembangan hukum global dalam perlindungan konsumen. 14. ARGUMEN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS DAN TEORITIS Analisis Filosofis Komprehensif Terhadap Pasal-Pasal A Quo Dalam Kerangka Keadilan Konstitusional Bahwa apabila kita menelaah secara mendalam konstruksi Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam satu kesatuan sistemik, maka akan terungkap sebuah paradoks konstitusional yang sangat mendasar. Keempat pasal ini secara bersama-sama telah menciptakan sebuah lingkaran setan ketidakefektifan yang saling 108 menguatkan, dimana Pasal 30 ayat (1) menafikan kedudukan strategis Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam hierarki pengawasan, Pasal 31 mengaburkan natur kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam arsitektur ketatanegaraan, Pasal 34 ayat (1) huruf f membelenggu kapasitas substantif Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam menjalankan fungsi perlindungan, dan Pasal 39 ayat (2) membelit kemandirian operasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam ketergantungan birokratis. Konstruksi normatif yang cacat filosofis ini telah melahirkan sebuah institusi yang ibarat raga tanpa nyawa, ada secara formal namun tak memiliki daya hidup secara substantif. Dalam perspektif filsafat hukum yang lebih mendalam, ketidakadilan sistemik yang ditimbulkan oleh keempat pasal a quo ini dapat dilacak hingga ke akar pemikiran Aristoteles tentang keadilan. Pasal 30 ayat (1) telah melakukan distorsi terhadap keadilan distributif dengan mengalokasikan kewenangan pengawasan secara tidak proporsional, menempatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang seharusnya menjadi pemimpin orkestra pengawasan justru disamakan dengan pemain biasa dalam ensemble perlindungan konsumen. Pasal 31 telah mengingkari keadilan institusional dengan menciptakan ketidakpastian mengenai hakikat keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam tata kelola negara. Pasal 34 ayat (1) huruf f telah mencederai keadilan korektif dengan memangkas kemampuan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk melakukan intervensi substantif dalam ketidakseimbangan hubungan konsumen dan pelaku usaha. Sementara Pasal 39 ayat (2) telah menghancurkan keadilan struktural dengan membangun relasi ketergantungan yang tidak sehat antara pengawas dan yang diawasi. Perspektif Konsumen Selaku Pemegang Hak Konstitusional Bagi konsumen sebagai Pemohon II yang merupakan pemegang hak konstitusional utama, keberadaan keempat pasal a quo ini telah menciptakan frustrasi berlapis dalam upaya memperoleh keadilan. Konsumen yang seharusnya menjadi subjek utama perlindungan justru terpenjara dalam labirin birokrasi yang tidak jelas ujung pangkalnya. Analisis mengungkap fakta yang memilukan dimana 85% konsumen merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai dari negara, dengan 78% 109 mengeluhkan mekanisme pengaduan yang tidak efektif. Kondisi ini bersumber langsung dari sistem yang dibangun oleh keempat pasal a quo, dimana Pasal 30 ayat (1) menciptakan kerancuan koordinasi pengawasan, Pasal 31 menghasilkan ketidakpastian keberadaan lembaga perlindungan, Pasal 34 ayat (1) huruf f melahirkan keterbatasan kewenangan penyelesaian, dan Pasal 39 ayat (2) menghasilkan ketergantungan birokrasi. Bahwa dalam perspektif teori kedaulatan konsumen, konsumen memandang bahwa ketiadaan BPKN yang independen dan berwenang telah melanggar prinsip keadilan prosedural karena menafikan akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Sementara itu, dari sudut pandang law and economics, ketidakefektifan sistem perlindungan konsumen akibat konstruksi pasal-pasal a quo telah menciptakan deadweight loss ekonomi yang mencapai Rp 12,8 triliun per tahun menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, keempat pasal a quo ini telah gagal total memenuhi prinsip perbedaan yang mensyaratkan bahwa ketidaksetaraan dalam sistem hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan pihak yang paling dirugikan. Di balik "veil of ignorance", tidak seorang pun dalam posisi asali akan memilih sistem perlindungan konsumen yang dirancang oleh keempat pasal a quo ini, karena sistem tersebut jelas-jelas tidak menguntungkan konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan konsumen-pelaku usaha. Lebih dari itu, dalam perspektif teori Hans Kelsen, ketidakjelasan hierarki dan hubungan antar lembaga yang diatur dalam keempat pasal a quo ini telah menciptakan incoherence dalam sistem hukum yang bertentangan dengan prinsip Stufenbau. Keterkaitan sistemik antar keempat pasal a quo ini telah menciptakan apa yang dalam teori sistem dapat disebut sebagai "pathological coupling", dimana masing-masing pasal saling memperkuat dampak negatifnya terhadap efektivitas sistem perlindungan konsumen secara keseluruhan. Pasal 30 ayat (1) menciptakan oversight ambiguity yang kemudian diperparah oleh institutional uncertainty dalam Pasal 31, yang kemudian dibelenggu lebih dalam oleh authority deficit dalam Pasal 34 ayat (1) huruf 110 f, dan akhirnya dikunci mati oleh structural dependency dalam Pasal 39 ayat (2). Lingkaran setan inilah yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan parsial selama ini selalu gagal menghasilkan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, pemulihan hak konstitusional konsumen hanya dapat diwujudkan melalui pembongkaran menyeluruh terhadap keempat pasal a quo secara simultan. Perubahan terhadap satu atau dua pasal saja tidak akan menyelesaikan masalah, karena akar ketidakefektifan sistemik terletak pada keterkaitan organik antar keempat pasal tersebut. Rekonstruksi komprehensif yang diperlukan meliputi penegasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai koordinator pengawasan dalam Pasal 30 ayat (1), penegasan status independensi dalam Pasal 31, perluasan kewenangan substantif dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan penjaminan kemandirian struktural dalam Pasal 39 ayat (2). Hanya dengan perubahan menyeluruh inilah cita-cita konstitusional untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam praksis yang nyata. Konvergensi Perspektif Filosofis Bahwa ketiga perspektif yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya konvergensi yang mendalam dan holistik dalam analisis filosofis terhadap ketidakadilan sistemik yang ditimbulkan oleh pasal-pasal a quo, termasuk di dalamnya Pasal 39 ayat (2) yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan konstruksi normatif yang bermasalah ini. Dalam kerangka teori keadilan Aristoteles, kita dapat menyaksikan dengan jelas bagaimana Pasal 30 ayat (1) secara nyata telah melanggar prinsip keadilan distributif melalui alokasi kewenangan pengawasan yang tidak proporsional dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pembagian peran kelembagaan. Sementara itu, Pasal 31 dengan tegas telah mengingkari keadilan korektif karena tidak memberikan kewenangan yang memadai kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memperbaiki ketidakseimbangan struktural yang terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) huruf f secara terang-terangan telah melanggar keadilan prosedural dengan membatasi akses masyarakat terhadap keadilan yang substantif dan bermakna. Khusus untuk Pasal 39 ayat (2), ketentuan ini telah melanggar prinsip keadilan institusional dengan menciptakan hubungan struktural yang tidak 111 setara dan menempatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam posisi subordinat terhadap entitas yang seharusnya diawasi. Melalui lensa teori keadilan sosial John Rawls, kita dapat memahami dengan mendalam bahwa di balik "veil of ignorance" mustahil ada seorang pun yang akan memilih sistem dimana lembaga perlindungan konsumen tidak memiliki independensi struktural, tidak memiliki kewenangan yang memadai, dan secara kelembagaan bergantung pada pihak yang seharusnya menjadi objek pengawasannya. Prinsip perbedaan Rawls dengan tegas mensyaratkan penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang komprehensif untuk melindungi pihak yang paling rentan dan paling tidak berdaya dalam sistem ekonomi pasar, dalam hal ini adalah konsumen. Sementara prinsip keadilan sebagai fairness menuntut adanya redesain kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang lebih adil, lebih proporsional, dan lebih mandiri, termasuk dalam hal kemandirian sekretariat yang selama ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2). Dari perspektif teori hukum murni Hans Kelsen, ketidakjelasan hierarki dan hubungan kelembagaan dalam Pasal 30 ayat (1) telah menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik dan berlarut-larut. Sementara absennya Grundnorm yang jelas mengenai status dan posisi Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Pasal 31 secara terang-terangan telah melanggar prinsip Stufenbau yang menjadi fondasi bangunan hukum nasional. Lebih dari itu, inkonsistensi norma dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f jelas-jelas bertentangan dengan prinsip konsistensi sistem hukum yang seharusnya menjadi jiwa dari setiap peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Pasal 39 ayat (2), ketentuan ini telah menciptakan anomali dalam struktur ketatanegaraan dengan menempatkan sekretariat suatu lembaga negara di bawah kendali lembaga lain yang justru menjadi objek pengawasan dari lembaga tersebut. Implikasi Terhadap Sistem Perlindungan Konsumen Berdasarkan analisis filosofis yang komprehensif dan mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kepastian hukum yang utuh mengenai status dan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai mitra strategis dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi. Kejelasan hierarki pengawasan mutlak diperlukan untuk 112 menciptakan sistem yang koheren dan efektif, sementara kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang memadai sangat penting untuk mengurangi beban kerja. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, diperlukan saluran formal yang jelas dan efektif untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi advokasi yang selama ini terbentur birokrasi. Mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara meaningful merupakan suatu keharusan, sementara kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang substantif sangat penting untuk memperkuat posisi tawar konsumen yang selama ini lemah. Sementara bagi konsumen selaku pemegang hak konstitusional utama, diperlukan akses terhadap keadilan yang efektif, efisien, dan terjangkau. Kepastian hukum dalam mekanisme perlindungan konsumen merupakan hal yang mutlak, sementara kehadiran negara yang nyata melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang kuat, independen, dan mandiri merupakan cerminan dari komitmen negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Rekomendasi Berbasis Prinsip Keadilan Berdasarkan analisis filosofis dan teoritis yang mendalam dan komprehensif, diperlukan rekonstruksi sistemik yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap pasal-pasal a quo. Terhadap Pasal 30 ayat (1), diperlukan penegasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai koordinator pengawasan perlindungan konsumen nasional yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan. Kejelasan hierarki dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi merupakan keniscayaan, sementara pengaturan peran serta masyarakat yang meaningful dan terstruktur harus menjadi bagian tak terpisahkan dari konstruksi normatif ini. Terhadap Pasal 31, diperlukan penegasan status Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan yang setara dengan lembaga negara lainnya. Pengaturan klausul independensi yang jelas dan tegas merupakan prasyarat mutlak, sementara penjaminan otonomi kelembagaan yang memadai harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Terhadap Pasal 34 ayat (1) huruf f, diperlukan perluasan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menangani pengaduan secara substantif dan 113 komprehensif. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan mendesak, sementara pemberian kewenangan mediasi dan konsiliasi yang memadai harus diakomodir secara lengkap. Khusus untuk Pasal 39 ayat (2), diperlukan perubahan mendasar yang menegaskan kemandirian sekretariat Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan konstruksi normatif yang menempatkannya sebagai perangkat pendukung yang independen dan profesional, serta bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan bukan kepada Menteri. Rekonstruksi sistemik yang komprehensif ini mutlak diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan efektif, sesuai dengan mandat konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan yang universal yang menjadi dasar berdirinya negara hukum Indonesia. 15. DAMPAK KONSTITUSIONAL DAN IMPLIKASI SISTEMIK ATAS PEMBATASAN KEWENANGAN BPKN Bahwa pengujian materiil terhadap ketentuan pembatasan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional harus dipahami sebagai suatu upaya korektif yang bersifat fundamental dan sistemik, bukan sekadar persoalan hukum yang terisolasi. Pembatasan kewenangan BPKN yang tercermin dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menciptakan efek domino yang tidak hanya merugikan posisi kelembagaan BPKN itu sendiri, tetapi lebih jauh telah mengikis fondasi sistem perlindungan konsumen nasional secara keseluruhan. Dampak paling nyata terlihat dari data empiris yang menunjukkan bahwa hanya 28% dari total pengaduan konsumen yang dapat ditindaklanjuti secara efektif, sementara 72% lainnya terpaksa ditangani melalui mekanisme yang lebih berbelit-belit atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali. Bahwa implikasi konstitusional dari pembatasan kewenangan BPKN ini secara langsung telah melanggar mandat konstitusi yang melekat pada negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi seluruh warga negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam 114 konteks ini, negara tidak cukup hanya sekadar mengakui eksistensi hak konsumen, tetapi harus secara aktif menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif dan dapat diakses dengan mudah. Pembatasan kewenangan BPKN yang membuat lembaga ini hanya berfungsi sebagai penerima pengaduan tanpa memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti secara substantif telah menjadikan hak konstitusional konsumen sebagai hak yang bersifat semu dan tidak implementatif. Bahwa dari perspektif sistem peradilan, pembatasan kewenangan BPKN telah menciptakan beban yang tidak proporsional pada lembaga peradilan umum. Ketidakmampuan BPKN untuk menangani pengaduan konsumen secara komprehensif telah mengakibatkan overload pada sistem peradilan formal, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan peradilan secara keseluruhan. Padahal, jika BPKN diberikan kewenangan yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, beban perkara di pengadilan dapat berkurang secara signifikan sehingga hakim dapat lebih fokus menangani perkara-perkara yang lebih kompleks. Bahwa implikasi ekonomi dari pembatasan kewenangan BPKN juga tidak dapat dianggap remeh. Dari perspektif harmonisasi hukum, pembatasan kewenangan BPKN telah menciptakan disharmoni dalam sistem hukum nasional. Sementara di satu sisi Indonesia telah meratifikasi United Nations Guidelines on Consumer Protection melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016, di sisi lain implementasinya tidak didukung oleh penguatan kelembagaan yang memadai. Ketentuan dalam panduan PBB tersebut secara tegas merekomendasikan pembentukan lembaga perlindungan konsumen yang memiliki kewenangan yang komprehensif, termasuk kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan menyelesaikan sengketa. Dengan masih berlakunya pembatasan kewenangan BPKN, Indonesia secara de facto telah gagal memenuhi komitmen internasionalnya dalam melindungi hak-hak konsumen. Bahwa implikasi terhadap perkembangan hukum konsumen di Indonesia juga sangat signifikan. Pembatasan kewenangan BPKN telah menghambat perkembangan yurisprudensi di bidang hukum konsumen. Tanpa kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa secara komprehensif, BPKN tidak dapat berkontribusi dalam pembentukan 115 putusan-putusan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa konsumen di masa depan. Padahal, dalam sistem civil law seperti yang dianut Indonesia, putusan lembaga semacam BPKN dapat menjadi sumber hukum yang penting dalam mengisi kekosongan hukum dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum konsumen yang progresif. Bahwa dampak terhadap sistem pengawasan dan akuntabilitas juga perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan kewenangan yang terbatas, BPKN tidak dapat melakukan monitoring yang efektif terhadap praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen. Kewenangan yang terbatas pada penerimaan pengaduan tanpa diikuti dengan kewenangan investigasi dan penindakan telah membuat BPKN tidak lebih dari sekadministrator pengaduan yang tidak memiliki daya ungkit terhadap perubahan perilaku pelaku usaha. Padahal, dalam sistem pengawasan yang ideal, lembaga pengawas harus memiliki kewenangan yang lengkap mulai dari preventif hingga represif. Bahwa implikasi terhadap pembangunan hukum nasional dalam jangka panjang juga tidak dapat diabaikan. Pembatasan kewenangan BPKN telah menghambat perkembangan budaya hukum di masyarakat. Ketidakmampuan BPKN untuk memberikan perlindungan yang nyata telah mengurangi minat masyarakat untuk memahami dan menggunakan hukum sebagai alat perlindungan diri. Padahal, salah satu indikator masyarakat madani adalah kesadaran hukum yang tinggi dan kemampuan untuk menggunakan hukum dalam melindungi hak-haknya. Dengan terus dipertahankannya pembatasan kewenangan BPKN, mustahil dapat terwujud masyarakat Indonesia yang melek hukum dan mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Bahwa dari perspektif good governance, pembatasan kewenangan BPKN telah bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebagai lembaga negara, BPKN harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Namun, dengan kewenangan yang terbatas, mustahil bagi BPKN untuk menunjukkan kinerja yang optimal dalam melindungi konsumen. Kondisi ini telah menciptakan lingkaran setan dimana BPKN tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik karena kewenangannya 116 terbatas, sementara di sisi lain pemerintah enggan memperluas kewenangan dengan alasan kinerja yang tidak optimal. Bahwa implikasi terhadap penegakan hukum secara keseluruhan juga sangat nyata. Pembatasan kewenangan BPKN telah menciptakan vacuum of authority dalam penegakan hukum konsumen. Sementara di satu sisi terdapat kebutuhan yang sangat besar untuk penegakan hukum di sektor konsumen, di sisi lain tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan penegakan hukum tersebut. BPKN dengan kewenangan yang terbatas tidak dapat bertindak sebagai penegak hukum, sementara kepolisian dan kejaksaan memiliki keterbatasan sumber daya untuk menangani kasus-kasus konsumen yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir, dampak terhadap perkembangan ekonomi digital perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam era ekonomi digital dimana transaksi konsumen semakin kompleks dan lintas batas, ketiadaan lembaga perlindungan konsumen yang kuat telah membuat konsumen Indonesia sangat rentan terhadap praktik-praktik bisnis digital yang tidak sehat. Maraknya kasus penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik perdagangan elektronik yang merugikan konsumen merupakan bukti nyata dari ketidaksiapan sistem perlindungan konsumen Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital. Penguatan kewenangan BPKN menjadi sebuah keniscayaan jika Indonesia tidak ingin tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital global. Bahwa berdasarkan analisis komprehensif mengenai dampak konstitusional dan implikasi sistemik ini, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kewenangan BPKN tidak hanya telah melanggar hak konstitusional konsumen, tetapi lebih jauh telah mengancam stabilitas sistem hukum, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi daya saing Indonesia dalam pergaulan global. Oleh karena itu, pengujian materiil terhadap ketentuan pembatasan kewenangan BPKN harus dipandang sebagai langkah korektif yang tidak dapat ditunda lagi untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkelanjutan. 117 Bahwa implikasi sistemik dari lemahnya pengawasan BPKN telah menciptakan regulatory failure dalam sistem perlindungan konsumen. Dalam perspektif constitutional law, ketiadaan kewenangan pengawasan yang efektif telah melanggar constitutional duty of care negara untuk melindungi warga negara dari produk yang berbahaya. Padahal, dengan kewenangan pengawasan yang memadai, BPKN dapat berfungsi sebagai early warning system yang efektif untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Implikasi terhadap daya saing nasional juga sangat signifikan. Secara khusus, Pasal 39 ayat (2) yang menempatkan Sekretariat BPKN di bawah Menteri telah menciptakan ketergantungan struktural yang bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan. Konstruksi normatif ini telah menghasilkan conflict of interest yang inheren, dimana lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan kementerian justru secara administratif dan finansial bergantung pada kementerian yang sama. Perspektif Konsumen Selaku Pemegang Hak Konstitusional Bagi konsumen, pembatasan kewenangan BPKN dalam keempat pasal a quo telah menciptakan protection vacuum yang sistemik. Konsumen mengalami information asymmetry dan power imbalance yang semakin lebar dalam hubungan dengan pelaku usaha. Konsumen mengalami multilayered bureaucratic maze dimana pengaduan harus melalui berlapis prosedur tanpa kepastian penyelesaian, dengan rata-rata waktu penyelesaian mencapai 120 hari. Kesimpulan Dan Implikasi Ke Depan Berdasarkan analisis komprehensif dapat disimpulkan dengan tegas bahwa terdapat dampak konstitusional yang sangat mendasar berupa pelanggaran terhadap hak konstitusional konsumen atas perlindungan hukum yang efektif, pengingkaran terhadap prinsip negara hukum dan keadilan substantif, serta pembatasan terhadap akses keadilan yang secara tegas dijamin oleh konstitusi. Lebih dari itu, implikasi sistemik yang ditimbulkan menunjukkan adanya ketidakefisienan yang sistemik dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, pemborosan sumber daya ekonomi nasional yang tidak sedikit, dan melemahnya daya saing Indonesia dalam 118 pergaulan global sebagai akibat dari tidak optimalnya sistem perlindungan konsumen. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang perlu segera diwujudkan adalah perlunya dilakukan judicial review terhadap pasal-pasal a quo, diperlukannya redesain sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan komprehensif, serta pentingnya penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai garda terdepan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pemulihan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional melalui mekanisme judicial review bukan hanya merupakan kebutuhan hukum semata, tetapi lebih dari itu merupakan suatu keharusan konstitusional untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkelanjutan, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi negara kita. 16. PERBANDINGAN ANTARA BPKN RI DENGAN LEMBAGA LAINNYA PERBANDINGAN KLAUSUL INDEPENDENSI Lembaga Klausul Independensi Dasar Hukum KPK "KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun" Pasal 3 Undang-Undang No. 19/2019 Ombudsman "Ombudsman bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya" Pasal 2 Undang-Undang No. 37/2008 OJK "OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya" Pasal 5 Undang-Undang No. 21/2011 KY "Komisi Yudisial bersifat mandiri" Pasal 2 Undang-Undang No. 18/2011 BPKN Tidak ada klausul kemandirian/ independensi Pasal 31 Undang-Undang No. 8/1999 119 Dampak Ketiadaan Klausul Independensi Ketidakadaan klausul kemandirian/independensi dalam Pasal 31 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menimbulkan konsekuensi serius: a. Ketergantungan Struktural: BPKN dalam praktiknya berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, yang bertentangan dengan prinsip independence and impartiality b. Ketidakpastian Anggaran: Anggaran BPKN merupakan bagian dari anggaran Kementerian Perdagangan, menciptakan ketergantungan finansial c. Intervensi Administratif: Proses administrasi dan kepegawaian BPKN harus melalui Kementerian Perdagangan Analisis Komparatif Kewenangan Lembaga Pengaduan Studi Perbandingan Model Kewenangan LEMBAGA KEWENANGAN PENERIMAAN KEWENANGAN PENANGANAN DASAR HUKUM Ombudsman RI Menerima laporan Menyelidiki, mediasi, rekomendasi, monitoring Pasal 7-9 Undang- Undang 37/2008 Komisi Informasi Menerima permohonan Memeriksa, memutus sengketa, menjatuhkan sanksi Pasal 4 Undang- Undang 14/2008 LPSK Menerima permohonan Memberikan perlindungan, bantuan, pendampingan Pasal 6 Undang- Undang 13/2006 KPAI Menerima pengaduan Mediasi, investigasi, pendampingan hukum Pasal 75 Undang- Undang 35/2014 BPKN Hanya menerima Pengaduan Tidak ada kewenangan penanganan Pengaduan Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang- Undang 8/1999 Dampak Ketimpangan Kewenangan Ketimpangan kewenangan ini telah menimbulkan konsekuensi sistemik: 120 a. Forum Shopping: Konsumen beralih ke lembaga lain yang memiliki kewenangan lebih besar b. Inefficiency Multiplier: Pemborosan sumber daya akibat penanganan berulang c. Justice Delayed: Penundaan penyelesaian yang berujung pada denial of justice STUDI KOMPARATIF INTERNATIONAL Best Practices Perlindungan Konsumen Negara Lembaga Kewenangan Australia ACCC Investigasi, gugatan, sanksi administratif Malaysia Tribunal Tuntutan Pengguna Memutus sengketa, eksekusi putusan Singapura CASE Mediasi, representasi, advokasi Indonesia BPKN Hanya menerima pengaduan Pelajaran yang dipetik dari Negara Lain: a. Model Australia: ACCC memiliki kewenangan enforcement yang kuat b. Model Malaysia: Tribunal khusus dengan proses sederhana dan cepat c. Model Singapura: Lembaga swadaya dengan dukungan pemerintah yang kuat PERBANDINGAN LEMBAGA NEGARA: KPK, OJK, OMBUDSMAN, DAN BPKN Analisis perbandingan ini akan menunjukkan diskriminasi struktural dan ketimpangan regulasi yang dialami oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibandingkan dengan lembaga negara sejenis yang menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan publik. Perbandingan ini mengukuhkan argumen bahwa kelemahan BPKN bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akibat dari desain regulasi yang tidak setara dan bertentangan dengan prinsip konstitusional. Tabel Komparasi Komprehensif: Klausul Independensi Dan Kewenangan ASPEK (KPK) (OJK) OMBUDSMAN (BPKN) DASAR HUKUM UU No. 19 Tahun 2019 UU No. 21 Tahun 2011 UU No. 37 Tahun 2008 UU No. 8 Tahun 1999 121 KLAUSUL INDEPENDEN SI Pasal 3: "KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indep enden dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun." Pasal 5: "OJK merupakan lembaga yang indepen den dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. " Pasal 2: "Ombudsman bersifat indepen den dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya." TIDAK ADA. Pasal 31 hanya menyatakan "dibentuk" tanpa satu kata pun tentang kemandirian atau independensi. STATUS KETATANE- GARAAN Lembaga Negara yang independen, setara dengan lembaga negara lainnya. Lembaga Negara yang independen, dibentuk dengan undang- undang. Lembaga Negara yang independen. Tidak Jelas. Dalam praktik, dianggap bagian dari Kementerian Perdagangan. KEWENANGA N PENGAWASA N & PENYELIDI- KAN Luas dan Kuat. Pasal 6- 12: Penyadapan, penggeledaha n, penyitaan, penetapan tersangka, penyidikan, dan penuntutan. Luas dan Mengikat. Pasal 9: Pengawasan, pemeriksaan, penyidikan (terbatas), dan penetapan sanksi administratif di sektor jasa keuangan. Strategis dan Berkelanjutan. Pasal 7 & 8: Menyelidiki maladministrasi, memanggil pihak terkait, memasuki tempat tertentu, dan meminta keterangan. Minim dan Samar. Pasal 30 ayat (1): Pengawas an dibagi dengan pemerintah & LSM. Tidak ada kewenangan penyelidikan/ penyidikan. KEWENANGA N PENANGANAN PENGADUAN/ LAPORAN Komprehensi f hingga penuntutan. Menerima laporan, melakukan penyelidikan/p enyidikan, dan menuntut di pengadilan Tipikor. Dari Pengawasan hingga Sanksi. Mener ima pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi administratif. Dari Mediasi hingga Rekomendasi Mengikat. Mene rima laporan, melakukan mediasi, menyelidiki, dan memberi rekomendasi yang wajib ditanggapi. Terbatas pada Administrasi. Pasal 34 ayat (1) huruf f: Hanya "menerima pengaduan". T idak ada kewenangan mediasi, fasilitasi, investigasi, atau rekomendasi mengikat. KELEMBAGA- AN & ANGGARAN Mandiri. Memi liki Sekretariat Jenderal sendiri, anggaran diajukan langsung ke DPR (Pasal 41). Mandiri. Mem iliki Sekretariat Jenderal sendiri, anggaran berasal dari industri jasa keuangan dan APBN (Pasal 43). Mandiri. Memili ki Sekretariat Jenderal sendiri, anggaran dalam APBN yang diajukan langsung (Pasal 32). Tergantung. Pasal 39 ayat (2): Sekretaria t adalah "pinjaman" dari Kementerian Perdagangan, tanpa eselon sendiri. Anggaran bagian dari 122 Kementerian Perdagangan. MEKANISME CHECKS & BALANCES Diatur tegas: Pengawasan eksternal oleh Dewan Pengawas, akuntabilitas kepada Presiden & DPR. Diatur tegas: Akuntabilitas kepada Presiden & DPR melalui laporan tahunan. Diatur tegas: Akuntabilitas kepada Presiden & DPR. Tidak Jelas. Tumpa ng tindih dan ketergantunga n dengan Kementerian yang diawasi. Analisis Dan Argumentasi Diskriminasi Struktural Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat dengan jelas adanya asimetri regulasi yang sangat mencolok antara BPKN dan ketiga lembaga negara lainnya (KPK, OJK, Ombudsman). Asimetri ini bukan perbedaan teknis biasa, melainkan bentuk diskriminasi struktural yang memiliki implikasi konstitusional serius. Diskriminasi dalam Klausul Independensi: Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  KPK, OJK, dan Ombudsman secara eksplisit dan tegas dinyatakan "independen" atau "mandiri" dalam pasal-pasal utama undang-undang pembentuknya. Klausul ini adalah "jantung konstitusional" yang melindungi mereka dari intervensi politik dan birokrasi.  BPKN sama sekali tidak memiliki klausul serupa. Hanya disebut "dibentuk". Ketidakadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) mengenai statusnya. Dalam praktik, ketiadaan klausul independensi ini diinterpretasi sebagai bentuk subordinasi BPKN terhadap eksekutif (Kementerian Perdagangan).  Implikasi Konstitusional: Perlakuan berbeda terhadap lembaga- lembaga negara yang sama-sama menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)) dan larangan perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Negara telah menciptakan standar ganda (double standard) dalam desain kelembagaan. 123 Diskriminasi dalam Kewenangan Substansif: Pelanggaran terhadap Prinsip Efektivitas Perlindungan Hukum  Ketiga lembaga pembanding memiliki kewenangan yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari menerima laporan, menyelidiki, memanggil pihak, hingga memberikan sanksi atau rekomendasi mengikat. Ini memastikan fungsi mereka efektif dan bermakna (meaningful).  BPKN secara hukum dibajak kewenangannya pada tahap paling awal: hanya menerima pengaduan. Ini adalah model "lampu lalu lintas yang hanya punya warna merah" hanya bisa menghentikan (mencatat keluhan), tetapi tidak punya warna kuning (peringatan/mediasi) atau hijau (penyelesaian) untuk menggerakkan penyelesaian.  Implikasi Konstitusional: Pembatasan kewenangan yang sedemikian ekstrem menjadikan BPKN sebagai lembaga yang impotent. Hal ini secara langsung menggagalkan hak konstitusional warga negara atas perlindungan hukum yang efektif sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Negara membentuk lembaga perlindungan namun sekaligus melumpuhkannya, sehingga menciptakan ilusi perlindungan (illusion of protection). Diskriminasi dalam Kemandirian Kelembagaan: Ancaman terhadap Checks and Balances  Kemandirian sekretariat dan anggaran KPK, OJK, dan Ombudsman adalah jaminan struktural agar mereka dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak yang diawasi.  Ketergantungan total Sekretariat dan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan adalah bom waktu konflik kepentingan. Bagaimana mungkin BPKN dapat mengawasi kebijakan impor barang berbahaya atau praktik perdagangan curang yang mungkin melibatkan kebijakan atau pembiaran dari kementerian yang membiayai operasionalnya sendiri?  Implikasi Konstitusional: Konstruksi ini melanggar prinsip checks and balances yang menjadi fondasi negara demokrasi konstitusional. Prinsip ini mensyaratkan adanya lembaga pengawas yang benar-benar independen dari lembaga yang diawasi. Pasal 39 ayat (2) UU 124 Perlindungan Konsumen beserta implementasinya telah meruntuhkan prinsip dasar ini, menjadikan BPKN sebagai penjaga yang rantainya dipegang oleh pihak lain. 17. Kontradiksi dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya (seperti Putusan No. 012/PUU-IV/2006 tentang KPK dan No. 088/PUU-XIV/2016 tentang Ombudsman) telah secara konsisten mengukuhkan doktrin bahwa independensi dan kewenangan yang memadai adalah prasyarat konstitusional bagi efektivitas lembaga negara. Dengan mendesain BPKN secara diametral berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah dijamin Mahkamah bagi lembaga sejenis, UU Perlindungan Konsumen telah menciptakan inkonsistensi dalam sistem hukum nasional dan mengabaikan perkembangan doktrin konstitusional yang telah dibangun. Perbandingan yang tajam ini bukan sekadar menunjukkan bahwa BPKN "lebih lemah", tetapi membuktikan bahwa BPKN adalah produk kegagalan legislasi yang diskriminatif. Sementara negara dengan sungguh-sungguh membangun KPK, OJK, dan Ombudsman sebagai benteng independen dengan gigi yang tajam, negara yang sama justru membangun BPKN sebagai rumah kartu—tampak sebagai lembaga, tetapi rapuh, tidak mandiri, dan tidak berdaya. Oleh karena itu, pengujian materiil ini juga merupakan upaya untuk mengoreksi diskriminasi struktural ini dan menuntut kesetaraan perlakuan konstitusional bagi BPKN. Penguatan BPKN bukanlah permintaan istimewa, melainkan pemenuhan atas standar minimal yang telah diberikan negara kepada lembaga-lembaga pengawas lainnya, demi terwujudnya sistem perlindungan konsumen yang adil dan efektif sesuai mandat konstitusi. Penutup Dan Seruan Bersama Sebagai puncak dari seluruh rangkaian argumentasi yang telah dibangun secara komprehensif dalam naskah permohonan pengujian materiil ini, kami para pemohon dengan penuh kesadaran hukum dan tanggung jawab konstitusional menegaskan bahwa permohonan ini bukan sekadar upaya untuk memperbaiki kedudukan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional semata, melainkan merupakan perjuangan konstitusional untuk 125 menegakkan hak-hak fundamental seluruh konsumen Indonesia yang selama ini terabaikan. Seluruh bangunan argumentasi yang telah disusun secara sistematis dan diperkuat oleh kajian komparatif yang komprehensif, serta dilandasi oleh prinsip-prinsip filosofis yang kokoh, telah dengan jelas menunjukkan adanya pelanggaran konstitusional yang sistemik dan struktural dalam pengaturan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, termasuk dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) yang menempatkan Sekretariat Badan Perlindungan Konsumen Nasional di bawah Menteri. Penegasan Bersama atas Dasar Konstitusional Bahwa terhadap Pasal 30 ayat (1), konstruksi norma yang tidak menempatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai leading sector dalam pengawasan perlindungan konsumen telah menciptakan fragmentasi pengawasan yang sistemik, bertentangan dengan prinsip efektivitas pengawasan dalam negara hukum. Terhadap Pasal 31, ketidakjelasan status kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional telah menciptakan ambiguitas kelembagaan yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap Pasal 34 ayat (1) huruf f, pembatasan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional hanya sebagai penerima pengaduan telah menciptakan celah penegakan hukum yang meluas, bertentangan dengan prinsip akses terhadap keadilan yang dijamin konstitusi. Khusus untuk Pasal 39 ayat (2), ketergantungan struktural Badan Perlindungan Konsumen Nasional pada kementerian telah menciptakan konflik kepentingan yang inheren dan menghambat kemandirian kelembagaan, bertentangan dengan prinsip independensi lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Seruan Konstitusional Dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi yang telah disampaikan, kami para pemohon dengan penuh hormat dan keyakinan memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi parameter hukum formal, tetapi juga mampu menangkap jiwa dan semangat konstitusi dalam melindungi pihak yang paling rentan. Kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan konstitusional yang progresif dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan a quo, dengan 126 mempertimbangkan perkembangan hukum konsumen global dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami juga memohon dengan sangat agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan efektif. Pada akhirnya, putusan dalam perkara ini akan menjadi penanda sejarah bagi perkembangan hukum konsumen Indonesia, sekaligus bukti komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional seluruh konsumen Indonesia, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi"; 3. Menyatakan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 3821) yang menyatakan, “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya"; 4. Menyatakan pada Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha". 5. Menyatakan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden". 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sejak putusan diucapkan; atau, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 128 2. Menyatakan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi"; 3. Menyatakan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri.” 4. Menyatakan pada Pasal 34 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha”, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Menerima dan Menangani pengaduan tentang perlindungan 129 konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha.” 5. Menyatakan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden." 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sejak putusan diucapkan; Atau Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pengantar kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dari BPKN; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Matriks Tanggapan BPKN kepada Badan Keahlian DPR RI; 6. Bukti P-6 : Salinan Naskah Akademikk RUU Perlindungan Konsumen Usulan BPKN; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perubahan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Kepada Ketua BPKN Perihal Undangan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Komisi VI DPR RI; 130 9. Bukti P-9 : Print-out Berita berjudul “Soroti Lemahnya Pengawasan Di Kasus Ayam Widuran Non-Halal, DPR Ingatkan BPKN dan BPJPH Lebih Pro Aktif”; 10. Bukti P-10 : Print-out Berita berjudul “Sebagian Besar Rekomendasi BPKN Tak Direspons pemerintah”; 11. Bukti P-11 : Print-out Berita berjudul “Rudi Hartono Nilai BPKN Kerja Setengah Hati”; 12. Bukti P-12 : Print-out Berita berjudul “Sistem Perlindungan Konsumen Sangat Buruk”; 13. Bukti P-13 : Print-out Berita berjudul “YLKI Nilai Kewenangan Yang Diberikan Ke BPKN Belum Kuat Melindungi Konsumen”; 14. Bukti P-14 : Print-out Berita berjudul “Nikita Mirzani Minta Presiden Prabowo Bubarkan BPOM dan BPKN: Mafia Skincare Kebal Hukum”; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 131 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 132 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: 1) Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 2) Pasal 31 UU 8/1999 Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 3) Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: ...; 133 f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; ... 4) Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999: Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Menurut Pemohon I, ketentuan norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagai Ketua BPKN yaitu: (1) tidak adanya kewenangan pengawasan yang jelas; (2) tidak adanya jaminan kemandirian dan independensi; (3) pembatasan kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan aduan konsumen; dan (4) lemahnya posisi Sekretariat BPKN. 4. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wakil Ketua BPKN sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024. Menurut Pemohon II, ketentuan norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 merugikan hak konstitusional Pemohon II sebagai Wakil Ketua BPKN yaitu: (1) tidak adanya kewenangan pengawasan yang efektif; (2) tidak adanya jaminan kemandirian dan independensi; (3) pembatasan kewenangan menangani dan menyelesaikan aduan; dan (4) lemahnya sekretariat karena bergantung penuh pada kementerian. 5. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak dalam kapasitas sebagai konsumen yang sehari-hari terlibat dalam aktifitas transaksi jual beli kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, hingga hiburan. Menurut Pemohon III, ketika UU 8/1999 terdapat kelemahan struktural karena BPKN yang tidak mandiri, tidak memiliki kewenangan pengawasan yang jelas, dan tidak mampu 134 menyelesaikan aduan, maka negara telah gagal memenuhi hak konstitusional Pemohon III sebagai konsumen. Kerugian konstitusional yang Pemohon II alami adalah hilangnya rasa aman dan kepastian sebagai konsumen dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan Pemohon III. Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan serta memeriksa bukti yang diajukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, berkaitan dengan kedudukan hukum, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 pada pokoknya merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan keorganisasian BPKN dalam perlindungan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua BPKN dan Wakil Ketua BPKN memilki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dan terdapat hubungan sebab- akibat yang bersifat aktual antara anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang dimohonkan pengujian. Demikian pula Pemohon III selaku konsumen yang memiliki hak konstitusional atas rasa aman dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli sehari-hari, dianggap dirugikan secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menjelaskan hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) yang bersifat spesifik dan aktual serta potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 135 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 menciptakan ambigu dengan mencampur-adukkan tiga entitas yang memiliki sifat, kewenangan, dan legitimasi yang berbeda, yaitu Pemerintah (sebagai regulator), Masyarakat/LSM (sebagai bagian dari kontrol sosial), dan BPKN (sebagai lembaga negara independen yang dibentuk undang-undang). Peletakan BPKN dalam posisi yang sederajat dengan LSM swadaya masyarakat merupakan bentuk merendahkan kedudukan BPKN sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ketentuan ini telah melanggar prinsip legal certainty dan proportionality yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 tidak menunjuk BPKN sebagai pemimpin, koordinator, atau setidaknya pemegang mandat pengawasan strategis, maka berakibat tidak ada satu pun entitas yang secara jelas dan tegas memikul tanggung jawab utama untuk secara proaktif mencegah kerugian konsumen secara sistematis sehingga konsumen menjadi bingung harus melaporkan temuan pengawasan kepada pihak mana. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 31 UU 8/1999 menciptakan ambigu dengan tidak menjelaskan secara tegas posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, apakah berkedudukan sebagai lembaga negara, lembaga pemerintah non-kementerian, atau lembaga independen. Apablia dibandingkan dengan lembaga lain, terdapat penegasan mengenai independensi lembaga dalam undang-undang, seperti: Komisi Pemberantasan 136 Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara eksplisit dinyatakan sebagai "lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun"; Ombudsman Republik Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditegaskan "bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya"; Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan sebagai "lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya"; dan Komisi Yudisial dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dinyatakan "bersifat mandiri". Sementara itu, BPKN dalam Pasal 31 UU 8/1999 sama sekali tidak memiliki klausul independensi semacam itu, sehingga menciptakan ketimpangan regulasi yang bersifat diskriminatif. Dampak dari ketiadaan klausul independensi dan kemandirian tersebut dalam praktiknya telah berdampak pada efektivitas kelembagaan BPKN yaitu terjadinya ketergantungan struktural dimana BPKN berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan dalam hal anggaran, administrasi, dan kepegawaian, sehingga dapat mempengaruhi independensi dan kemandirian BPKN. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 membatasi kewenangan BPKN hanya pada "menerima pengaduan Tentang Perlindungan Konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha" sehingga BPKN hanya memiliki kewenangan pasif yang bersifat administratif semata yang membuat BPKN tidak berdaya dalam menindaklanjuti pengaduan substantif yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh. Pembatasan kewenangan tersebut telah secara nyata melanggar prinsip efektivitas perlindungan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, menurut para Pemohon, ketiadaan kewenangan menangani dan penyelesaian pengaduan pada BPKN telah memutus mata rantai penyelesaian pengaduan yang seharusnya berjenjang dari mediasi informal hingga adjudikasi formal di tingkat BPSK. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah menempatkan BPKN dalam posisi sub-ordinat terhadap Kementerian yang notabene merupakan objek pengawasan BPKN, sehingga menciptakan konflik kepentingan struktural yang menghambat fungsi pengawasan yang objektif. Apabila dibandingkan dengan lembaga negara lain, Ombudsman Republik 137 Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memiliki Sekretariat Jenderal yang independen dan langsung bertanggung jawab kepada pimpinan Ombudsman. Komisi Informasi Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga memiliki Sekretariat Jenderal yang independen. Sementara Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memiliki Sekretariat Jenderal yang profesional dan mandiri. Ketimpangan regulasi ini menunjukkan adanya asimetri pengaturan yang merugikan BPKN. Dengan menempatkan Sekretariat BPKN di bawah Menteri, maka mengaburkan batas fungsional dan menimbulkan ketergantungan anggaran operasional BPKN pada Kementerian Perdagangan. 5. Bahwa menurut para Pemohon, dari perspektif konsumen, setiap kali mengadu ke BPKN, konsumen tidak mendapatkan jawaban dan solusi atas aduannya, padahal BPKN seharusnya menjadi jembatan antara konsumen dan keadilan. Selain itu, menurut para Pemohon, dampak dari ketidakberdayaan BPKN adalah tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi yang lebih luas juga merugikan perekonomian nasional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi”; 2. Menyatakan Pasal 31 UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri dan independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya”; 3. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 138 bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha”; 4. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden”; Atau, 1. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam suatu sistem pengawasan terintegrasi”; 2. Menyatakan Pasal 31 UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bersifat mandiri”; 3. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Menerima dan Menangani pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha”; 4. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 139 [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan: 1. Apakah Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator pengawasan atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen; 2. Apakah Pasal 31 UU 8/1999 menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena di dalam rumusan Pasal 31 tidak ada frasa/klausul yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN; 3. Apakah Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 telah membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen sehingga membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen yang disampaikan kepadanya; 4. Apakah Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris pada BPKN bukan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder yang tidak dapat dipenuhinya sendiri kemudian melahirkan suatu aktivitas jual beli atau perdagangan. Dalam perkembangannya, aktivitas jual beli bukan lagi hanya sebatas pada untuk memenuhi kebutuhan hidup namun berkembang menjadi sarana 140 pertukaran barang dan/atau jasa dan juga sarana untuk mencari keuntungan bagi penjual. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan, sehingga barang dan/atau jasa yang dipasarkan dengan mudah dapat dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, seiring kemajuan teknologi dan intensitas perdagangan, rentan terjadi suatu kondisi ketidakseimbangan posisi antara penjual dan konsumen yang mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh produk barang dan/atau jasa yang tidak aman, tidak berkualitas, ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan atau promosi. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum yang menjamin hak konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dalam aktivitas jual beli atau perdagangan. [3.11.2] Bahwa bagi Indonesia, segala bentuk aktifitas perekonomian haruslah berpedoman pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui amanat konstitusi pula, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Peranan aktif yang dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah dengan memberikan kepastian hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang materinya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun undang-undang yang pertama secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Dibentuknya UU 8/1999 adalah sebagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat [vide Konsiderans Menimbang huruf f UU 8/1999], sekaligus untuk menjawab perkembangan era globalisasi ekonomi dengan tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa [vide Konsiderans Menimbang huruf c UU 8/1999]. Adanya UU 8/1999 yang secara khusus mengatur 141 perlindungan konsumen menjadi dasar hukum dan pedoman untuk menjamin kepastian hukum serta hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. [3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator pengawasan atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam UU 8/1999, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen [vide Pasal 1 angka 12 UU 8/1999]. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 33 UU 8/1999]. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 menyatakan, “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, dengan turut melibatkan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam pengawasan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sebagaimana menjadi tujuan dibentuknya UU 8/1999 [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 8/1999]. Adapun pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar [vide Pasal 30 ayat (3) UU 8/1999]. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu (i) pemerintah, (ii) masyarakat, dan (iii) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah berkedudukan setara dan saling melengkapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 142 serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika BPKN diposisikan sebagai koordinator pengawasan sebagaimana keinginan para Pemohon dalam petitumnya, maka hal demikian akan menghilangkan sifat kesetaraan tersebut dan justru dapat menghambat sinergitas jalannya pengawasan dimaksud. Terlebih, pada norma Pasal 30 ayat (2) UU 8/1999 disebutkan “Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait”. Artinya, tanpa BPKN menjadi pengawas, telah ada perwakilan dari pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila BPKN turut menjadi pengawas maka hal tersebut justru menjauh dari tujuan dibentuknya BPKN dalam UU 8/1999 yaitu sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia melalui fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan perlindungan konsumen, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena di dalam rumusan norma Pasal 31 UU 8/1999 tidak ada frasa/klausula yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN, berbeda halnya dengan lembaga lain yang terdapat penegasan mengenai independensi dan kemandirian yang dimuat dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga tersebut. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa secara doktriner yang juga menjadi pendirian Mahkamah dalam beberapa putusannya, independensi dibutuhkan oleh lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, penyelesaian sengketa, pengawasan, penegakan hukum, regulator ekonomi dan keuangan, penyelenggara pemilihan umum, ataupun 143 lembaga yang keputusannya berdampak langsung pada hak konstitusional warga. Lembaga tersebut pada umumnya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula institusi yang meskipun ada pada ranah eksekutif juga tetap memerlukan independensi mengingat tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakannya. Bahwa dalam ranah perlindungan konsumen, fungsi penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh BPSK yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen [vide Pasal 1 angka 11 UU 8/1999]. Keberadaan BPSK dalam UU 8/1999 menjadi perangkat yang mengakomodir gap (kesenjangan) antara posisi konsumen dan pelaku usaha ketika terjadi sengketa di antara kedua pihak. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum melalui BPSK. Tugas dan wewenang BPSK meliputi: a) penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen; c) pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran UU 8/1999; e) menerima pengaduan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU 8/1999; i) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU 8/1999 [vide Pasal 52 UU 8/1999]. Tugas dan wewenang demikian, menurut Mahkamah, mengharuskan adanya independensi pada BPSK karena di dalam kewenangannya tersebut BPSK menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, pengawasan, dan penegakan hukum yang mengharuskan BPSK bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. 144 Bahwa adapun BPKN yang menjadi pokok permohonan yang dipersoalkan para Pemohon, merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 32 UU 8/1999]. Anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada DPR [vide Pasal 35 ayat (2) UU 8/1999]. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 33 UU 8/1999]. Berkaitan dengan petitum para Pemohon yang memohon adanya penegasan independensi pada BPKN, menurut Mahkamah, BPKN sebagai badan yang juga menjalankan fungsi penelitian dalam bidang perlindungan konsumen keberadaannya dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen antara lain dengan melakukan riset dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Hasil penelitian BPKN tersebut menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dihasilkan oleh BPKN sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai tahapan proses studi, riset, dan eksperimen yang dilakukan secara netral tanpa campur tangan ataupun pengaruh pihak manapun. Sebagai institusi penelitian, BPKN tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain, baik pihak pelaku usaha, sponsor, ataupun dari pemerintah sebagai penyedia anggaran. Penelitian BPKN haruslah menerapkan metode ilmiah yang didasarkan pada fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi. Hasil penelitian yang berkualitas dan bertanggung jawab tersebut tentunya diharapkan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha jual beli pada khususnya bagi konsumen dan iklim perekonomian pada umumnya. Dengan demikian, meskipun BPKN adalah badan yang bertanggung jawab kepada Presiden [vide Pasal 32 UU 8/1999], sebagai institusi penelitian BPKN harus bersifat independen yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Penegasan BPKN sebagai badan yang independen, menurut Mahkamah, semakin diperlukan di 145 tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa sebagaimana Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf [3.11] di atas. Berkenaan dengan kedudukan lembaga BPKN, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234/PUU-XXIII/2025 pada Sub-paragraf [3.12.2] yang diucapkan sebelumnya, sebagai berikut: [3.12.2] .... bahwa secara doktriner pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), OJK, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidaklah tepat menyamakan kedudukan BPKN dengan lembaga-lembaga di atas, terlebih UU 8/1999 sama sekali tidak menyebutkan BPKN sebagai lembaga yang independen atau mandiri, dan termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) PP 4/2019 yang menyatakan bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ditegaskan bahwa berkaitan dengan kedudukan lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya, dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance). Dengan demikian, berkenaan dengan sifat lembaga BPKN tidak dapat dipersamakan dan dilekatkan sifat independen dimaksud sebagaimana yang 146 dimohonkan oleh para Pemohon. Namun demikian, berkaitan dengan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah penting untuk ditegaskan melalui amar putusan a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 31 UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam perlindungan konsumen karena di dalam rumusan Pasal 31 UU 8/1999 tersebut tidak ada frasa/klausul yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN, adalah dalil yang berdasar, namun karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya maka dalil a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen yang membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa BPKN dibentuk adalah dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia [vide Pasal 31 UU 8/1999]. BPKN mempunyai tugas yaitu: a) memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; e) menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen 147 swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; g) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen [vide Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999]. Apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan kepada pemerintah sebagai bekal pemerintah ketika menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi kewenangan dari BPSK sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan dalam Paragraf [3.13] di atas. Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas BPKN sebatas menerima pengaduan tanpa kewenangan menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999, menurut Mahkamah, harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon telah menempatkan BPKN dalam posisi subordinat Kementerian sehingga 148 menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris pada BPKN bukan sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 8/1999 yang menyatakan bahwa BPKN dibantu oleh sekretariat yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas BPKN [vide Pasal 39 ayat (1) UU 8/1999]. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 menyatakan, “Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. Adapun para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Sekretariat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Terhadap petitum demikian, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 26 Oktober 2020, dan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 Juni 2025, sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020: [3.10.2] ... sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi, tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan Komisi. Oleh karena itu, adanya keinginan para Pemohon yang meminta agar sekretariat KPPU dimaksud ditafsirkan sebagai sekretariat jenderal, menurut Mahkamah, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yakni dengan meningkatkan status kesekretariatan jenderal pada KPPU, quod non, hal tersebut sama halnya memaksa Mahkamah harus melakukan analisa tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan kesekretariatan-jenderal KPPU, namun sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah. Selain itu, Mahkamah 149 juga tidak dapat menggambarkan konsekuensi anggaran atau biaya yang akan dikeluarkan oleh negara jika permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan kata lain, hal ini menegaskan bahwa permasalahan kesekretariatan KPPU akan ditingkatkan menjadi kesekretariatan jenderal ataukah bukan, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Oleh karena itu, setelah secara kelembagaan kesekretariatan dapat ditingkatkan menjadi sekretariat jenderal maka hal tersebut baru mempunyai korelasi dengan peraturan yang mengaturnya, apakah tetap diatur dengan keputusan presiden ataukah dengan peraturan presiden, penyesuaian tersebut sangat tergantung pada sifat dan kebutuhan kelembagaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025: [3.12.3] ... Keinginan para Pemohon agar “Sekretariat DKPP” ditafsirkan dimaknai menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP”, sama halnya dengan memaksa Mahkamah melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan “sekretariat jenderal DKPP”. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa “Sekretariat DKPP” ditingkatkan menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP” bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini, berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU- XVIII/2020. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang menghendaki Sekretaris pada BPKN dimaknai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, menurut Mahkamah, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Terlebih, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dimaksud, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. 150 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris BPKN bukan sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti e-commerce dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lain. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun, yaitu UU 8/1999, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen 151 dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini, sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 152 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang 153 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan