234/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 234/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Mufti Mubarok Pekerjaan : Ketua/Anggota BPKN RI Alamat : Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Syaiful Ahmar Pekerjaan : Wakil Ketua/Anggota BPKN RI Alamat : Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 November 2025, memberi kuasa kepada Fitrah Bukhari, Novriansyah, Aluisius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi S., Agus Satory, dan Intan Nur Rahmawanti, kesemuanya adalah anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, beralamat di Kantor BPKN RI Jalan Jambu Nomor 32 Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri- sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 239/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 234/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 26 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 3 Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya cukup disebut PMK Nomor 7 Tahun 2025) juga menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1): “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 7. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 4 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selengkapnya berbunyi: Pasal 35 (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur. (2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. Terhadap: Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa sebelumnya terdapat perkara uji materiil terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 162/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 3 Januari 2025. Bahwa perkara yang diputuskan berdasarkan Putusan 162 tersebut berbeda dengan permohonan uji materiil a quo, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: PERBEDAAN TENTANG PUTUSAN 162 PERMOHONAN A QUO Pemohon Happy Kusuma, Thomas A. Harnomo Trisno, Siswanto, Johannes Paramban, dan Jemmy Gunawan, yang kesemuanya adalah konsumen pembeli unit Apartemen Anggota BPKN RI Pasal Yang Diuji Pasal 35 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen Pasal 35 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen 5 Amar Putusan Tidak Dapat Diterima (Para Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum), yang artinya masih belum mengadili pokok permohonan Belum Diputus 9. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan di atas, permohonan ini berbeda dan tidak nebis in idem dengan Perkara yang diputus berdasarkan Putusan 162 tersebut. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025. 2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak 6 Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa Pemohon dalam hal ini mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Kualifikasi sebagai Pemohon I. Bahwa Pemohon I selaku Warga Negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P tahun 2024. Sebagai warga negara, pemohon dalam perkara ini memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang berkapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian materiil. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Pengujian Materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu bahwa selaku Anggota BPKN, Pemohon memiliki kepentingan hukum yang langsung, spesifik, dan aktual (direct and substantial interest) terhadap berlakunya norma-norma yang diujikan. Pemohon adalah anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang telah diangkat untuk masa jabatan kedua. Periode pertama pemohon menjadi anggota BPKN adalah periode V di tahun 2020-2023. selanjutnya pemohon terpilih kembali pada periode VI untuk masa jabatan 2024-2027, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999. Sebagai pihak yang secara langsung mengalami dampak dari norma yang diuji, Pemohon memiliki kepentingan hukum yang nyata dan aktual, termasuk 7 ketidakpastian karir, gangguan kontinuitas program, serta diskriminasi struktural dibandingkan dengan lembaga negara sejenis yang memiliki masa jabatan lima tahun. Secara spesifik, sebagai Anggota BPKN yang sehari-hari menjalankan tugas, Pemohon secara langsung merasakan dampak kerugian konstitusional dari norma-norma yang diujikan, “Terhadap Pasal 35 ayat (3), Pemohon memiliki kepentingan langsung terkait diskriminasi masa jabatan yang mempengaruhi stabilitas, karir, dan kontinuitas pelaksanaan tugas Pemohon di BPKN”. Kepentingan-kepentingan hukum ini bersifat real and actual, bukan hypothetical or abstract. Sebagai ketua merangkap anggota, Pemohon I bertanggungjawab memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas lembaga BPKN yang tercantum dalam Pasal 34 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta mengkoordinasikan 4 (empat) program komisi yang terdapat dalam BPKN, meliputi program Komisi Penelitian, program Komisi Komunikasi dan Edukasi, program Komisi Advokasi, dan program Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan. Koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan Program semacam ini memerlukan waktu lebih dari tiga tahun untuk mencapai dampak yang signifikan dan terukur. Penyusunan dan pelaksanaan program-program strategis BPKN yang bersifat jangka menengah (3–5 tahun). Dengan masa jabatan hanya 3 tahun, tentu saja tidak memiliki kepastian untuk menyelesaikan program yang telah dirancang, mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan ketidakefektifan program. Hal ini menyebabkan diskontinuitas kebijakan, ketidakstabilan arah kelembagaan, dan potensi pemborosan sumber daya akibat program yang terhenti di tengah jalan. Sebagai pimpinan tertinggi BPKN. Pemohon I bertanggung jawab membangun dan memelihara kerja sama dengan kementerian/lembaga lain (seperti Kemendag, Kemenperin, OJK, Kominfo dan K/L terkait), sebagaimana tercantum dalam Perpres 49 tahun 2024 tentang strategi nasional perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat sebelas sektor prioritas perlindungan konsumen. Masa jabatan pendek mengganggu konsistensi hubungan strategis ini, sehingga 8 melemahkan posisi tawar BPKN dalam koordinasi nasional. Masa jabatan yang pendek membatasi ruang gerak Ketua BPKN dalam mengambil keputusan jangka panjang yang bersifat transformatif, seperti reformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, atau penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga nasional dan internasional. Masa jabatan yang singkat mengurangi wibawa dan kapasitasnya dalam mengambil keputusan strategis, karena pihak eksternal mungkin meragukan komitmen jangka panjangnya. Selain itu Pemohon I memikul tanggung jawab konstitusional sebagai pimpinan lembaga perlindungan konsumen, namun tidak diberikan waktu yang memadai untuk menjalankan mandat tersebut secara optimal. Bahwa konstruksi legal standing perorangan yang juga merupakan anggota suatu lembaga yang lahir dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 telah memperoleh pengakuan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 112/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengakui legal standing seorang warga negara yang juga menjabat sebagai anggota komisi di suatu lembaga negara, dengan pertimbangan bahwa posisinya tersebut memberikan kepentingan hukum yang langsung dan spesifik terhadap undang-undang yang mengatur lembaga tempatnya bernaung. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konstruksi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah kerugian yang spesifik dan aktual, hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28D UUD NRI 1945. Dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UUPK, maka pemohon I tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta teori hukum konstitusional, dan dapat disimpulkan bahwa Pemohon selaku Warga Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Anggota BPKN memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini. Kualifikasi sebagai Pemohon II. Bahwa Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia. Menjabat sebagai anggota BPKN 9 untuk periode pertama Kalinya yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P tahun 2024. Sebagai warga negara, pemohon dalam perkara ini memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang berkapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian materiil. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Pengujian Materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Dan selaku Anggota BPKN, Pemohon memiliki kepentingan hukum yang langsung, spesifik, dan aktual (direct and substantial interest) terhadap berlakunya norma-norma yang diujikan. Secara Kerugian Material, Pemohon II Sebagai Wakil Ketua, bertugas mengawasi pelaksanaan program harian dan memastikan koordinasi antar- komisi. Masa jabatan 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional. Pemohon II bertanggung jawab dalam menyusun sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN. Periode jabatan 3 tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem tersebut secara berkelanjutan. Secara immaterial, Pemohon II mengalami kerugian di dalam mengembangkan keahlian spesifik terutama dalam bidang pengawasan dan operasional. Rotasi jabatan yang cepat menyebabkan kehilangan memori institusional dan pengalaman yang terpotong-potong. Dibandingkan dengan wakil ketua lembaga negara lain (seperti Wakil Ketua KPK atau Ombudsman) yang memiliki masa jabatan 5 tahun, Pemohon II berada dalam posisi yang tidak setara dalam hal stabilitas karir dan pengembangan kapasitas kepemimpinan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konstruksi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta teori hukum konstitusional, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II selaku Warga Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Anggota BPKN memiliki kedudukan hukum yang kuat dan memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil ini. 10 Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor: 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor: 011/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” Bahwa terhadap kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon memenuhi kelima syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2025. Kerugian ini bukan hanya dialami oleh lembaga BPKN, tetapi secara nyata dan langsung dialami oleh Pemohon selaku individu yang menjalankan tugas dan fungsi di dalam lembaga tersebut. Adapun penjelasan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut: Kerugian Konstitusional Pemohon: Kerugian Konstitusional Pemohon I Bahwa dalam konstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon haruslah memenuhi lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi standar baku sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kelima syarat tersebut tidak hanya merupakan formalitas prosedural belaka, melainkan merupakan substansi yang menguji adanya hubungan hukum 11 yang riil antara kedudukan pemohon dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dalam konteks permohonan a quo, dapat dijelaskan secara komprehensif bahwa seluruh syarat tersebut telah terpenuhi secara utuh dan komprehensif. Syarat 1: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia sekaligus sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024, secara konstitusional memiliki hak-hak fundamental yang dijamin langsung oleh UUD 1945. Hak-hak tersebut tidak hanya melekat pada dirinya sebagai individu warga negara, melainkan juga terkait secara substantif dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga negara yang diberikan mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Secara spesifik, hak konstitusional yang dimiliki Pemohon I bersumber dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai anggota BPKN, hak ini terwujud dalam bentuk hak untuk memperoleh kepastian mengenai status hukumnya, masa jabatannya, serta perlindungan terhadap posisinya dalam menjalankan tugas negara. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebagai Ketua/Anggota BPKN, Pemohon I memiliki hubungan kerja dengan negara, di mana hak ini mencakup hak untuk memiliki masa jabatan yang proporsional dan tidak diskriminatif agar dapat bekerja dengan efektif, mendapatkan pengakuan atas kinerjanya, dan memperoleh kepastian karir profesional. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini berarti Pemohon I, sebagai bagian dari penyelenggara negara di bidang perlindungan konsumen, berhak untuk ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang setara dan tidak didiskriminasi dibandingkan dengan lembaga negara sejenis lainnya, 12 sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara optimal. Terakhir, hak konstitusional Pemohon I juga dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Dalam konteks ini, kapasitasnya sebagai pimpinan BPKN menjadi sangat relevan karena ketentuan masa jabatan yang berbeda dan lebih pendek menciptakan perlakuan diskriminatif yang bersifat struktural terhadap lembaga yang dipimpinnya dan secara personal terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, konstruksi hak konstitusional Pemohon I adalah hak ganda (dual constitutional rights): hak sebagai warga negara biasa dan hak khusus yang melekat pada kapasitasnya sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi konstitusional. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak hanya merugikan pribadi Pemohon I, tetapi juga merusak efektivitas lembaga yang memiliki mandat penting dalam melindungi hak-hak ekonomi konstitusional masyarakat luas. Syarat 2: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 yang menetapkan masa jabatan hanya 3 (tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPKN telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, substantif, dan berlapis terhadap Pemohon I. Kerugian ini bersifat material dan immaterial, serta langsung terkait dengan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan mandat sebagai Ketua BPKN. Secara material, Pemohon I mengalami kerugian akibat ketidakpastian karir dan stabilitas jabatan. Sebagai pimpinan lembaga yang bertugas merancang dan melaksanakan program-program strategis jangka menengah dan panjang—seperti peta jalan (roadmap) nasional perlindungan konsumen, penguatan sistem pengaduan terintegrasi, dan advokasi kebijakan—masa jabatan 3 tahun tidak memberikan kepastian bahwa beliau dapat menyelesaikan program- program tersebut. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara (waste of state resources) karena program yang dirancang dengan matang terpaksa terhenti di tengah jalan akibat pergantian kepemimpinan. Lebih lanjut, kapasitasnya sebagai Ketua dalam membangun dan 13 memelihara jejaring kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga (seperti Kemenperin, OJK, Kominfo), lembaga internasional, dan organisasi masyarakat juga dirugikan. Hubungan strategis yang dibutuhkan untuk koordinasi kebijakan nasional memerlukan waktu dan konsistensi; masa jabatan pendek mengganggu konsistensi ini dan melemahkan posisi tawar serta kredibilitas BPKN di mata mitra kerja. Secara immaterial, Pemohon I mengalami kerugian yang mendalam berupa diskriminasi struktural. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua lembaga negara independen, beliau seharusnya diperlakukan setara dengan pimpinan lembaga sejenis seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman, atau Ketua Otoritas Jasa Keuangan yang menikmati masa jabatan 5 (lima) tahun. Perbedaan perlakuan ini tanpa dasar pembenaran yang logis dan proporsional menciptakan stigma bahwa jabatan Ketua BPKN memiliki nilai, wibawa, dan tingkat kepentingan yang lebih rendah dalam arsitektur ketatanegaraan. Hal ini merusak dignity (martabat) dan otoritas yang melekat pada jabatan tersebut, serta membatasi ruang gerak Pemohon I untuk mengambil keputusan-keputusan berisiko tinggi namun penting dan transformatif bagi masa depan perlindungan konsumen di Indonesia. Kerugian immaterial lainnya adalah terhambatnya pengembangan kapasitas kepemimpinan dan akumulasi pengetahuan spesifik (institutional memory) yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas persoalan konsumen di era digital dan ekonomi global. Syarat 3: Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian yang dialami Pemohon I memenuhi secara penuh kriteria spesifikitas, aktualitas, dan potensialitas. Dari aspek spesifikitas, kerugian ini sangat khusus dan terkait langsung dengan kapasitasnya sebagai Ketua BPKN. Kerugian tersebut bukanlah kerugian umum yang dialami semua warga negara atau semua pegawai negeri, melainkan kerugian yang timbul karena penerapan norma spesifik tentang masa jabatan terhadap posisi spesifik yang diembannya. Misalnya, gangguan terhadap kontinuitas program strategis adalah konsekuensi spesifik dari masa jabatan pendek yang dialami oleh seorang Ketua bertanggungjawab juga atas perencanaan 14 dan eksekusi program yang tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga internasional. Masa kerja 3 (tiga) tahun memaksa Ketua yang sekaligus sebagai anggota untuk menyusun skala prioritas program dalam lingkup nasional dan internasional, yang berdampak pada cakupan kerja komisi- komisi yang terdapat dalam BPKN tidak dapat mencakup seluruh wilayah secara nasional dan tentu cakupan kerja sama secara internasional. Hal ini juga disebabkan karena BPKN berada hanya di Jakarta, dan tidak ada perwakilan BPKN di daerah, sehingga sepenuhnya pelaksanaan tugas dan kewenangan BPKN yang dikoordinasikan oleh Ketua yang merangkap sebagai Anggota didistribusi kepada semua komisioner/anggota BPKN. Demikian pula, pelemahan posisi tawar dalam koordinasi antar-lembaga adalah kerugian spesifik yang hanya dirasakan oleh pimpinan lembaga yang harus berinteraksi secara intens dengan pimpinan lembaga lain yang memiliki masa jabatan lebih panjang dan stabil. Dari aspek aktualitas, kerugian ini bukanlah sekadar kemungkinan di masa depan, melainkan telah dan sedang berlangsung (actual and ongoing). Sejak dilantik sebagai Ketua BPKN, Pemohon I telah berada dalam situasi ketidakpastian yang mempengaruhi perencanaan strategisnya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa program-program dengan siklus lebih dari 3 tahun telah mengalami kendala dalam perencanaan dan eksekusi karena ketidakpastian masa jabatan. Fakta bahwa lembaga-lembaga mitra lebih menghormati dan memprioritaskan komunikasi dengan lembaga yang memiliki kepemimpinan stabil juga merupakan realitas aktual yang melemahkan efektivitas kerja Pemohon I. Dari aspek potensialitas, berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian ini akan terus berlanjut dan bahkan membesar jika norma tidak diubah. Jika Pemohon I diangkat untuk periode kedua (maksimal total 6 tahun), ketidakpastian akan tetap ada di akhir setiap periode 3 tahun. Lebih buruk lagi, pola diskriminasi dan ketidakstabilan ini akan diwariskan kepada para Ketua BPKN selanjutnya, menciptakan siklus inefektivitas kelembagaan yang permanen. Potensi kerugian juga mencakup gagalnya BPKN mencapai tujuan konstitusionalnya karena ketidakmampuan menyelenggarakan program jangka panjang, yang pada akhirnya merugikan hak-hak konstitusional seluruh konsumen Indonesia. 15 Syarat 4: Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang langsung dan tidak terputus antara kerugian konstitusional Pemohon I dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan sebab-akibat antara kerugian Pemohon I dan norma yang diuji bersifat langsung, kuat, dan tidak terputus oleh variabel intervening lainnya. Konstruksi hubungan kausal ini dapat dirunut secara logis dan empiris. Penyebab utamanya adalah satu dan jelas: ketentuan “masa jabatan... selama 3 (tiga) tahun” dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999. Tanpa adanya ketentuan pembatasan durasi menjadi 3 tahun ini, tidak akan muncul konsekuensi logis berupa ketidakpastian karir, ketidakmampuan merencanakan program jangka menengah, atau terciptanya ketimpangan dengan lembaga sejenis. Misalnya, kerugian berupa gangguan kontinuitas program strategis terjadi karena masa jabatan 3 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan program yang membutuhkan waktu 4-5 tahun. Kerugian berupa diskriminasi struktural dan stigma terjadi karena norma tersebut secara eksplisit membedakan masa jabatan pimpinan BPKN dengan pimpinan lembaga negara lain yang diatur dengan masa jabatan 5 tahun. Kerugian berupa lemahnya posisi tawar dalam koordinasi terjadi karena mitra kerja memandang pimpinan dengan masa jabatan pendek sebagai pihak yang kurang berkomitmen jangka panjang dan berpotensi cepat digantikan. Rantai kausal ini bersifat langsung; tidak ada faktor lain yang lebih dominan dalam menyebabkan kerugian-kerugian tersebut selain ketentuan normatif tentang durasi masa jabatan itu sendiri. Jika norma tersebut diubah menjadi 5 tahun, seluruh rangkaian kerugian tersebut— mulai dari ketidakpastian, diskontinuitas, hingga diskriminasi—dapat diputus dan dihilangkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 merupakan conditio sine qua non (syarat mutlak) bagi terjadinya seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I. Syarat 5: Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Dikabulkannya permohonan pengujian materiil ini oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi solusi konstitusional yang efektif untuk mengakhiri 16 atau mencegah terulangnya kerugian yang dialami Pemohon I. Kemungkinan pemulihan ini bersifat realistis dan terukur. Pertama, jika Mahkamah menyatakan Pasal 35 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai masa jabatan 5 tahun, maka seketika itu pula kepastian hukum akan tercipta bagi Pemohon I. Stabilitas jabatan selama 5 tahun akan memberikan ruang dan waktu yang memadai untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program-program strategis BPKN secara tuntas. Kedua, diskriminasi struktural akan hilang karena dasar hukum baru akan menempatkan masa jabatan Ketua BPKN setara dengan Ketua lembaga negara independen lainnya. Kesetaraan ini akan memulihkan martabat, wibawa, dan otoritas jabatan yang selama ini tereduksi. Ketiga, dengan stabilitas kepemimpinan 5 tahun, posisi tawar Pemohon I dalam membangun kemitraan dan koordinasi dengan lembaga lain akan menguat secara signifikan, karena beliau akan dipandang sebagai mitra strategis jangka panjang. Keempat, kepastian masa jabatan yang lebih panjang akan memungkinkan Pemohon I untuk berinvestasi lebih dalam pada pengembangan kapasitas diri dan kelembagaan, membangun institutional memory yang kuat, serta mengambil inisiatif-inisiatif reformatif yang berisiko namun penting untuk kemajuan perlindungan konsumen. Pada akhirnya, pemulihan hak konstitusional Pemohon I ini akan berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas BPKN dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak ekonomi konsumen Indonesia. Dengan demikian, mengabulkan permohonan ini bukan hanya akan menyelesaikan persoalan hukum formal, tetapi akan menghasilkan dampak riil berupa perbaikan tata kelola kelembagaan negara yang lebih adil, setara, dan efektif. Kerugian Konstitusional Pemohon II Bahwa dalam konstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon haruslah memenuhi lima syarat kerugian konstitusional yang telah menjadi standar baku sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kelima syarat tersebut tidak hanya merupakan formalitas prosedural belaka, melainkan merupakan substansi yang menguji adanya hubungan hukum yang riil antara kedudukan pemohon dengan norma yang dimohonkan 17 pengujian. Dalam konteks permohonan a quo, dapat dijelaskan secara komprehensif bahwa seluruh syarat tersebut telah terpenuhi secara utuh dan komprehensif. Syarat 1: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/P Tahun 2024, Pemohon II memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang melekat baik pada kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai pejabat negara. Hak-hak tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawal operasional dan fungsi pengawasan internal BPKN. Secara khusus, Pemohon II berhak atas perlindungan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks keanggotaan di BPKN, hak ini bermakna hak untuk memiliki status kelembagaan yang jelas, stabil, dan setara, sehingga dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa dibayangi ketidakpastian yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (2) menjamin haknya untuk bekerja serta mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kapasitasnya sebagai Wakil Ketua BPKN menempatkannya dalam suatu hubungan kerja dengan negara, di mana hak ini mencakup hak untuk memiliki kondisi kerja yang memungkinkan pencapaian kinerja optimal, termasuk durasi masa jabatan yang memadai untuk menyelesaikan mandat pekerjaan yang kompleks di bidang pengawasan dan operasional lembaga. Pasal 28D ayat (3) juga menjamin haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini berarti dalam kapasitasnya sebagai bagian dari aparatur pemerintahan di bidang perlindungan konsumen, Pemohon II berhak untuk berkontribusi dalam sistem kelembagaan yang adil, di mana masa jabatan dan stabilitas posisinya tidak didiskriminasi secara tidak rasional jika dibandingkan dengan pejabat setingkat di lembaga negara lainnya. Terakhir, Pasal 28I ayat (2) memberikan jaminan konstitusional 18 untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam posisinya sebagai Wakil Ketua BPKN, norma masa jabatan 3 tahun menciptakan bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination), di mana beliau diperlakukan berbeda dari Wakil Ketua lembaga independen lain (seperti Wakil Ketua KPK atau Ombudsman) tanpa justifikasi yang objektif dan proporsional, semata-mata karena keberadaannya dalam lembaga (BPKN) yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon II adalah sebuah konstruksi yang menyatu antara hak asasi sebagai warga negara dan hak khusus sebagai pejabat negara yang menduduki posisi strategis dalam mekanisme checks and balances perlindungan konsumen nasional. Syarat 2: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon II tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberlakuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 telah mengakibatkan kerugian konstitusional yang nyata dan mendalam terhadap Pemohon II, yang secara langsung berkorelasi dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Ketua BPKN. Kerugian material yang dialami terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan tugas harian dan pengembangan sistem kelembagaan. Sebagai Wakil Ketua yang bertugas mengawasi pelaksanaan operasional harian dan koordinasi antar-komisi dalam BPKN, masa jabatan yang hanya 3 tahun menciptakan gangguan berkelanjutan (continuous disruption) terhadap sistem pengawasan internal. Rotasi kepemimpinan yang terlalu cepat menyebabkan prosedur operasional standar (SOP), mekanisme koordinasi, dan budaya kerja yang baru mulai terbangun sering kali harus berubah atau disesuaikan kembali dengan gaya kepemimpinan baru, mengakibatkan inefisiensi dan ketidakkonsistenan. Lebih lanjut, Pemohon II yang juga bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) kinerja BPKN secara berkelanjutan sangat dirugikan. Siklus pengembangan sistem monev yang baik memerlukan waktu lebih dari 3 tahun mulai dari perancangan, uji coba, implementasi, hingga evaluasi dan perbaikan. Masa jabatan pendek memotong siklus ini, sehingga sistem yang dikembangkan tidak pernah mencapai tingkat kedewasaan dan keefektifan yang optimal, 19 dan pada akhirnya merugikan akuntabilitas kinerja lembaga secara keseluruhan. Secara immaterial, kerugian yang dialami bahkan lebih fundamental. Pemohon II mengalami erosi kapasitas profesional akibat terputusnya proses pembelajaran dan akumulasi pengalaman (truncated learning curve). Sebagai Wakil Ketua, beliau membutuhkan waktu untuk memahami kompleksitas operasional BPKN secara mendalam sebelum dapat memberikan pengawasan yang efektif dan inovatif. Masa jabatan 3 tahun, terlebih jika tidak diperpanjang, sering kali berakhir tepat ketika pemahaman dan keahlian tersebut sedang mencapai puncaknya, sehingga terjadi institutional memory loss (kehilangan memori kelembagaan) yang merugikan BPKN. Selain itu, terjadi kerugian akibat ketidaksetaraan (inequality) dan diskriminasi karir. Dibandingkan dengan rekan-rekan setingkatnya di lembaga lain seperti Wakil Ketua KPK, Ombudsman, atau OJK yang menikmati masa jabatan 5 tahun, Pemohon II berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal stabilitas karir, pengembangan jejaring profesional jangka panjang, dan pengakuan atas kontribusinya. Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merendahkan nilai jabatan yang diembannya dan membatasi prospek pengembangan kapasitas kepemimpinannya di tingkat nasional. Syarat 3: Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian Pemohon II memenuhi standar spesifikitas, aktualitas, dan potensialitas. Dari sisi spesifikitas, kerugian ini sangat khusus dan melekat pada perannya sebagai Wakil Ketua yang fokus pada aspek operasional dan pengawasan internal BPKN. Misalnya, kerugian berupa terganggunya sistem pengawasan internal adalah konsekuensi spesifik dari masa jabatan pendek yang dialami oleh pejabat yang secara struktural bertanggung jawab atas bidang tersebut. Demikian pula, kerugian berupa tidak terselesaikannya pengembangan sistem monev adalah dampak spesifik terhadap seorang pejabat yang mendapatkan tugas menyusun sistem tersebut tetapi tidak memiliki waktu yang cukup akibat batasan normatif. Kerugian ini tidak akan terjadi pada anggota BPKN dengan portofolio yang berbeda, atau pada pejabat di lembaga lain dengan masa jabatan lebih 20 panjang. Dari sisi aktualitas, kerugian ini bukanlah ancaman abstrak di masa depan, melainkan kondisi yang telah berlangsung sejak Pemohon II menjabat. Proses penyusunan sistem monev telah mengalami kendala perencanaan karena ketidakpastian durasi kepemimpinan. Koordinasi harian antar-divisi telah menunjukkan tanda-tanda kurang optimal karena adanya kekhawatiran mengenai keberlanjutan arahan dari pimpinan. Diskusi dengan mitra eksternal juga sering diwarnai pertanyaan mengenai stabilitas kelembagaan BPKN, yang mempengaruhi kedalaman kolaborasi. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa kerugian telah aktual. Dari sisi potensialitas, berdasarkan penalaran yang wajar, kerugian ini akan berlanjut dan semakin sistematis jika norma tidak diubah. Jika pola masa jabatan 3 tahun ini terus berlaku, setiap Wakil Ketua BPKN di masa depan akan mengalami siklus yang sama: memulai dengan fase pembelajaran, mulai produktif di tahun kedua, dan kemudian di tahun ketiga sudah harus mempersiapkan akhir masa jabatan atau proses seleksi baru, sehingga fokus terhadap pengembangan sistem jangka panjang dan pengawasan yang konsisten akan terus terganggu. Potensi kerugian terbesar adalah terciptanya budaya kerja yang berjangka pendek (short-termism) dalam tubuh BPKN, di mana inisiatif strategis dikesampingkan demi pencapaian cepat yang terlihat, merusak efektivitas lembaga dalam jangka panjang. Syarat 4: Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang langsung dan tidak terputus antara kerugian konstitusional Pemohon II dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan kausalitas antara norma dan kerugian bersifat langsung, linier, dan mudah dilacak. Sebab pokoknya adalah ketentuan pembatasan masa jabatan menjadi 3 tahun dalam Pasal 35 ayat (3). Tanpa adanya pembatasan spesifik ini, tidak ada alasan logis mengapa seorang Wakil Ketua BPKN harus mengalami gangguan dalam mengawasi operasional harian atau ketidakmampuan menyelesaikan sistem monev. Gangguan terhadap sistem pengawasan internal terjadi karena pergantian pimpinan yang terlalu cepat (setiap 3 tahun) mengakibatkan perubahan visi, prioritas, dan metode kerja yang mengganggu konsistensi. Ketidakmampuan menyelesaikan sistem monev terjadi karena durasi 3 tahun secara objektif 21 tidak cukup untuk menyelesaikan siklus pengembangan sistem yang kompleks. Terciptanya ketidaksetaraan dan diskriminasi karir terjadi karena norma tersebut secara eksplisit menetapkan standar yang berbeda (dan lebih rendah) untuk Wakil Ketua BPKN dibandingkan dengan undang- undang yang mengatur Wakil Ketua di lembaga sejenis. Rantai kausal ini tidak terputus oleh faktor lain. Faktor-faktor seperti kemampuan individu, dinamika internal lembaga, atau kebijakan pemerintah, bukanlah penyebab utama. Penyebab utama yang konsisten dan bersifat memaksa (binding) adalah ketentuan hukum yang membatasi masa jabatan. Jika kendala hukum ini dihilangkan dengan mengubah masa jabatan menjadi 5 tahun, maka seluruh dampak negatif tersebut—gangguan operasional, ketidaksempurnaan sistem, dan diskriminasi—dapat dicegah. Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 merupakan causa proxima (penyebab terdekat) dari semua kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon II. Syarat 5: Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pengabulan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi intervensi hukum yang efektif untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon II dan mencegah kerugian serupa di masa depan. Kemungkinan pemulihan ini sangat konkret. Pertama, penetapan masa jabatan 5 tahun akan memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan Pemohon II untuk melaksanakan tugas pengawasan operasional secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan masa kerja yang lebih panjang, beliau dapat membangun sistem pengawasan internal yang robust, menyelesaikan penyempurnaan sistem monev, dan menciptakan budaya kerja yang stabil di internal BPKN. Kedua, kesetaraan masa jabatan akan menghapuskan stigma diskriminatif dan ketidaksetaraan struktural yang selama ini melekat pada posisi Wakil Ketua BPKN. Pemohon II akan ditempatkan pada posisi yang setara dan sejajar dengan Wakil Ketua lembaga negara independen lainnya, sehingga meningkatkan martabat jabatan dan daya dorong bagi pengembangan kapasitas kepemimpinan. Ketiga, stabilitas jangka panjang akan memungkinkan Pemohon II untuk melakukan investasi yang lebih serius dalam pengembangan kompetensi profesional di bidang pengawasan 22 dan operasional lembaga negara, membangun jejaring yang kuat, dan menjadi role model bagi aparatur BPKN. Keempat, dan yang terpenting, pemulihan hak konstitusional Pemohon II ini akan berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas tata kelola internal BPKN. Sistem pengawasan dan monev yang berjalan baik akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas seluruh program BPKN, yang pada ujungnya akan memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional konsumen Indonesia. Dengan demikian, mengabulkan permohonan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan keadilan prosedural bagi Pemohon II, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan negara dalam menjalankan salah satu mandat konstitusionalnya yang penting. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Alasan Permohonan Dalam Provisi (Penundaan Proses Seleksi) Sebagai bagian integral dari permohonan utama dan untuk menghindari kerugian konstitusional yang bersifat irreversibel (cannot be undone), Pemohon dengan penuh rasa hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan penundaan seluruh proses seleksi calon anggota BPKN RI hingga putusan akhir dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan provisi ini bukanlah tindakan yang gegabah, melainkan didasarkan pada pertimbangan mendalam mengenai urgensi hukum, kepentingan publik, dan prinsip keadilan prosedural, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pencegahan Terjadinya Irreversible Constitutional Damage (Kerugian Konstitusional yang Tidak Dapat Dipulihkan) Bahwa kemungkinan tindakan Pemerintah yang akan membentuk Panitia Seleksi Anggota BPKN RI periode 2027-2030 sekitar bulan Maret 2025 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPKN RI periode saat ini (8 Januari 2026) adalah suatu langkah yang tidak hanya prematur tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang permanen. Jika proses seleksi ini dilanjutkan hingga tahap pengangkatan oleh Presiden, maka akan tercipta suatu situasi fait accompli (keadaan yang sudah terlanjur terjadi), di mana Lahirnya Hak Baru di Atas Norma yang Cacat Hukum. Akan terlahir hak dan kewajiban hukum baru bagi calon anggota yang terpilih, yang bersumber dari Pasal 35 ayat (3) UU 23 PK yang justru sedang diuji materilkan. Pengangkatan ini didasarkan pada sebuah norma yang memiliki cloud of unconstitutionality (awan inkonstitusionalitas), sehingga sejak awal posisi hukum anggota terpilih tersebut rentan dan lemah. Kesulitan Eksekusi Putusan MK: Apabila kelak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa masa jabatan yang konstitusional adalah 5 (lima) tahun, maka akan timbul kekacauan hukum (legal chaos). Implementasi putusan menjadi sangat rumit: apakah anggota yang baru diangkat harus mengundurkan diri sebelum waktunya? Atau apakah akan terjadi dua periode keanggotaan yang tumpang tindih? Situasi ini akan merugikan tidak hanya Pemohon dan calon anggota, tetapi lebih utama adalah merugikan kepastian hukum dan kewibawaan negara. Pengabaian terhadap Otoritas Mahkamah Konstitusi: Melanjutkan proses seleksi di tengah proses judicial review sama halnya dengan mengabaikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Tindakan Pemerintah seolah mendahului dan mengesampingkan putusan lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. 2. Perlindungan terhadap Prinsip Legal Certainty (Kepastian Hukum) dan Fair Trial (Peradilan yang Adil) Penghormatan pada Proses Hukum yang Sedang Berlangsung: Prinsip fair trial tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga mengharuskan semua institusi negara menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Dengan menunda proses seleksi, Pemerintah menunjukkan penghormatan pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa putusan Mahkamah nantinya dapat dijalankan secara efektif dan tanpa distorsi. Menghindari Waste of State Resources (Pemborosan Sumber Daya Negara): Proses seleksi yang melibatkan Panitia Seleksi, administrasi, dan anggaran negara akan menjadi sia-sia (futility) jika kelak norma dasarnya diubah oleh putusan Mahkamah. Tindakan yang bijaksana adalah menunggu kepastian hukum final terlebih dahulu, sehingga sumber daya negara dapat dialokasikan secara efektif berdasarkan rezim hukum yang telah pasti. 24 3. Kepentingan Publik yang Lebih Besar: Stabilitas dan Efektivitas Kelembagaan BPKN Mencegah Institutional Instability: Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh proses seleksi yang tergesa-gesa justru akan melemahkan BPKN. Lembaga ini membutuhkan stabilitas untuk menjalankan tugas konstitusionalnya melindungi konsumen. Bayang-bayang gugatan judicial review dan potensi perubahan masa jabatan akan menciptakan kegelisahan dan mengganggu fokus kinerja kelembagaan, baik bagi anggota yang sedang menjabat maupun calon anggota. Menjamin Kelangsungan Program Strategis: BPKN kerap merancang program dan strategi jangka menengah. Ketidakpastian mengenai masa jabatan pimpinan dan anggota akan mengganggu kontinuitas program- program strategis tersebut, yang pada akhirnya merugikan konsumen sebagai penerima manfaat utama dari keberadaan BPKN. 4. Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memberikan Provisi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan Provisi tergambar di dalam Pasal 63 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Pasal 63 Putusan mahkamah dapat berupa putusan, putusan sela atau ketetapan Ini adalah dasar eksplisit MK untuk interim measure. Dalam konteks perkara a quo, jika proses seleksi tidak dihentikan sementara, maka kerugian konstitusional yang bersifat permanen dan irreversibel sangat mungkin terjadi. Pemberian provisi justru merupakan langkah yang proporsional untuk menjaga martabat hukum, menghormati proses peradilan, dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari konsekuensi hukum yang kacau balau. Oleh karena itu, demi tegaknya konstitusi dan untuk menghindari abuse of process yang dapat merusak bangunan kepastian hukum, Pemohon memohon dengan sangat agar Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan provisi ini. 25 ALASAN PERMOHONAN DALAM POKOK PERMOHONAN Alasan Permohonan Pemohon I Pemohon I mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan alasan pokok yang mendalam dan mendetail sebagai berikut: 1. Pelanggaran Terhadap Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dan Larangan Diskriminasi (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Sebagai Ketua BPKN yang memimpin lembaga negara independen, Pemohon I mengalami perlakuan diskriminatif secara struktural dan sistematis melalui pembedaan masa jabatan yang tidak rasional. Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai lembaga negara independen yang memiliki fungsi pengawasan, regulasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Analisis komparatif menunjukkan bahwa mayoritas lembaga negara sejenis memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 33 UU No. 19/2019), Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 17 UU No. 37/2008), Komisi Yudisial (Pasal 29 UU No. 18/2011), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 83 ayat (4) UU No. 39/1999), Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 14 ayat (3) UU No. 21/2011), dan Lembaga Penjamin Simpanan (Pasal 66 ayat (3) UU No. 24/2004). Bahkan lembaga-lembaga supervisi baru seperti Badan Supervisi OJK (Pasal 38B ayat (3) UU No. 4/2023) dan Badan Supervisi LPS (Pasal 8 ayat (4) PP No. 2/2023) telah didesain dengan masa jabatan 5 tahun sejak awal pembentukannya. Pembedaan masa jabatan BPKN yang hanya 3 (tiga) tahun ini tidak didasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, dan proporsional sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-XVI/2018. Tidak ada justifikasi logis mengapa BPKN sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak ekonomi konstitusional puluhan juta konsumen Indonesia harus diperlakukan secara berbeda. Diskriminasi ini telah menciptakan institutional inequality yang merendahkan martabat lembaga dan mengurangi kapasitas Pemohon I sebagai pimpinannya dalam menjalankan mandat konstitusional. Ketentuan ini secara nyata melanggar prinsip equal treatment yang menjadi esensi dari Pasal 28D ayat (1) UUD 26 1945 dan merupakan bentuk suspect classification yang harus mendapatkan pengujian ketat (strict scrutiny). Penentuan masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan/tidak berkesamaan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbas dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan, sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan pimpinan Lembaga negara independen lainnya dalam struktur ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum, apakah makna masa jabatan lebih pendek dapat dimaknai KPK lebih rendah dengan kedudukan lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya. Oleh karena itu perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara lainnya harus dinyatakan diskriminatif dan menimbulkan ketidak pastian hukum yang inkonstitusional”; 2. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Bekerja dan Mendapat Perlakuan yang Adil (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945) Sebagai pejabat negara yang diangkat melalui proses seleksi ketat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Pemohon I memiliki hubungan kerja konstitusional dengan negara. Dalam hubungan kerja ini, beliau berhak atas kondisi kerja yang memungkinkan pencapaian kinerja optimal dan penyelesaian mandat yang diberikan. Masa jabatan 3 tahun tidak memenuhi standar perlakuan yang adil dan layak karena: Pertama, tidak memberikan kepastian karir profesional yang memadai. Sebagai Ketua BPKN, Pemohon I memikul tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program strategis jangka menengah yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Program seperti penyusunan National Consumer Protection Roadmap, penguatan sistem pengaduan nasional terintegrasi (yang maknanya meliputi dan mencakup 38 (tiga puluh delapan) provinsi), 27 pembangunan database keluhan konsumen berbasis teknologi, dan advokasi kebijakan perlindungan konsumen di tingkat regional dan internasional memerlukan kontinuitas kepemimpinan minimal 5 tahun untuk dapat dirancang, diimplementasikan, dievaluasi, dan disempurnakan secara komprehensif. Kedua, masa jabatan pendek menyebabkan inefisiensi sumber daya negara, dan hal ini diakibatkan serta berkorelasi dengan dalil pertama di atas. Setiap pergantian kepemimpinan membutuhkan masa transisi dan adaptasi yang mengganggu kontinuitas program. Dana anggaran yang telah dialokasikan untuk program multi-tahun berisiko menjadi tidak optimal atau bahkan terbuang percuma jika program tersebut terpaksa dihentikan atau diubah drastis akibat pergantian pimpinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip value for money dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ketiga, menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis. Sebagai pimpinan lembaga, Pemohon I sering dihadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang berisiko tinggi namun diperlukan untuk terobosan reformasi perlindungan konsumen. Dengan bayang-bayang masa jabatan yang pendek, ruang gerak untuk mengambil keputusan berani menjadi terbatas karena pertimbangan politis jangka pendek sering mengalahkan visi transformatif jangka panjang. 3. Pelanggaran Terhadap Hak Memperoleh Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di bidang perlindungan konsumen, Pemohon I berhak untuk berkontribusi secara optimal dalam sistem ketatanegaraan. Namun, ketentuan masa jabatan 3 tahun telah membatasi kesempatan ini secara tidak adil melalui beberapa mekanisme: Pertama, mengurangi kapasitas representasi dan posisi tawar dalam koordinasi antar-lembaga. Sebagai Ketua BPKN, Pemohon I harus berinteraksi dan berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga lain seperti Menteri Perdagangan, Kepala OJK, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta pimpinan lembaga independen lainnya. Dalam dinamika birokrasi dan governance, pemimpin dengan masa jabatan pendek sering dipandang kurang memiliki komitmen jangka panjang dan otoritas yang 28 stabil, sehingga posisi tawar dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan menjadi terbatas. Kedua, menghambat pembangunan jejaring strategis internasional. Perlindungan konsumen di era globalisasi membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Lembaga seperti Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) di Australia atau Federal Trade Commission (FTC) di Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang lebih panjang (5-7 tahun) sehingga memungkinkan pembangunan hubungan strategis yang berkelanjutan. BPKN dengan masa jabatan 3 tahun mengalami kesulitan dalam membangun dan memelihara kemitraan internasional yang mendalam. Ketiga, membatasi pengembangan kapasitas kepemimpinan nasional. Masa jabatan yang memadai diperlukan untuk mengembangkan visi kepemimpinan transformatif yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem perlindungan konsumen nasional. Pembatasan waktu yang terlalu ketat menghalangi Pemohon I untuk mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan-gagasan besar yang membutuhkan waktu lebih lama untuk matang dan menunjukkan hasil. 4. Pelanggaran Terhadap Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia harus menjamin kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara negara. Ketentuan masa jabatan 3 tahun bagi BPKN menciptakan ketidakpastian hukum struktural karena: Pertama, tidak konsisten dengan perkembangan desain kelembagaan negara terkini. Tren pembentukan lembaga negara independen dalam dua dekade terakhir menunjukkan konsistensi penggunaan masa jabatan 5 tahun sebagai standar. BPKN yang dibentuk pada tahun 1999 masih menggunakan paradigma lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teori kelembagaan modern dan praktik terbaik (best practices) internasional. Kedua, menciptakan ambiguitas konstitusional (constitutional ambiguity) dalam menentukan parameter masa jabatan lembaga negara. Tidak adanya kriteria objektif dan terukur yang membedakan mengapa BPKN harus 3 tahun sementara lembaga lain 5 tahun menunjukkan adanya kesewenang- 29 wenangan legislatif (legislative arbitrariness) yang bertentangan dengan prinsip rule of law. Ketiga, bertentangan dengan teori kelembagaan (institutional theory) yang menekankan pentingnya stabilitas kelembagaan untuk efektivitas fungsi. Douglass North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance menegaskan bahwa stabilitas institusi merupakan prasyarat fundamental bagi kinerjanya. Masa jabatan 3 tahun tidak memenuhi prinsip stabilitas ini, terutama untuk lembaga yang menangani isu kompleks seperti perlindungan konsumen. 5. Dampak Sistemik Terhadap Efektivitas Perlindungan Konsumen sebagai Hak Konstitusional Alasan paling mendasar dari permohonan ini adalah dampak sistemik yang ditimbulkan oleh masa jabatan pendek terhadap efektivitas perlindungan konsumen sebagai hak konstitusional warga negara. Perlindungan konsumen telah berevolusi menjadi constitutional important yang menyangkut hak-hak dasar warga negara: Pertama, perlindungan konsumen merupakan derivasi dari hak atas keadilan dan perlindungan hukum yang efektif (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Setiap kerugian yang dialami konsumen akibat praktik bisnis yang tidak sehat merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diatasi melalui sistem perlindungan yang efektif. Kedua, perlindungan konsumen terkait erat dengan hak untuk hidup sejahtera (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Konsumen yang tertipu, dirugikan, atau diperdaya dalam transaksi ekonomi mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Ketiga, perlindungan konsumen merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. ALASAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON II Pemohon II mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan alasan pokok yang mendalam dan mendetail sebagai berikut: 30 1. Pelanggaran Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Konteks Posisi Wakil Ketua Lembaga Negara (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Sebagai Wakil Ketua BPKN, Pemohon II mengalami diskriminasi vertikal dan horizontal yang sistemik akibat pembedaan masa jabatan yang tidak rasional. Analisis komparatif terhadap posisi wakil ketua di berbagai lembaga negara independen menunjukkan adanya ketidakadilan struktural: Pertama, diskriminasi vertikal internal dalam sistem BPKN sendiri. Berdasarkan struktur organisasi, Wakil Ketua BPKN memegang peran strategis sebagai second in command yang bertanggung jawab atas operasionalisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua. Namun, masa jabatan yang sama-sama 3 tahun untuk kedua posisi ini mengabaikan kompleksitas dan beban tanggung jawab yang berbeda. Dalam praktik governance modern, posisi wakil ketua sering kali membutuhkan masa penyesuaian dan pembelajaran yang lebih panjang karena terlibat langsung dalam detail operasional yang tidak selalu menjadi fokus utama ketua. Kedua, diskriminasi horizontal dengan wakil ketua lembaga sejenis. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan wakil pimpinan di lembaga independen lainnya menikmati masa jabatan 5 tahun. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan dalam pengembangan karir kepemimpinan nasional. Pemohon II sebagai Wakil Ketua BPKN berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal akumulasi pengalaman, pembangunan jaringan profesional, dan pengakuan kapasitas kepemimpinan dibandingkan dengan rekan-rekan setingkatnya di lembaga lain. menguatkan argumen bahwa masa jabatan 3, 4 atau 5 tahun memiliki proses seleksi yang sama, artinya pemohon memiliki waktu yang kurang dalam menjalankan tugasnya, padahal proses seleksi administrasi dan substansinya sama dengan lembaga lain yang memiliki masa jabatan di atas 3 tahun. “melanggar kepastian hukum, 28D Ayat (1) UUD NRI 1945” Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil” karena Pemohon memiliki hak yang sama dengan komisioner lembaga negara lainnya yang masa jabatannya di atas 3 tahun. 31 Pemohon kehilangan haknya untuk “diperlakukan yang sama di hadapan hukum”, mengingat sesama komisioner lembaga negara yang lebih dari 5 tahun harus mengikuti proses seleksi fit and proper test dalam waktu 5 tahun, sedangkan pemohon harus menjalaninya dalam waktu 3 tahun. Ketiga, diskriminasi ini bersifat sistematis karena tertanam dalam struktur hukum (structural embedded discrimination). Ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 tidak memberikan ruang bagi pertimbangan perbedaan kompleksitas tugas antara berbagai lembaga negara. Penggunaan pendekatan one size fits all untuk BPKN tanpa kajian komparatif yang mendalam merupakan bentuk penyamarataan yang tidak adil (unjust equalization) yang bertentangan dengan prinsip substantive equality yang dijamin konstitusi. 2. Pelanggaran Terhadap Hak atas Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Adil dalam Hubungan Kerja (Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945) Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua BPKN, Pemohon II memiliki hubungan kerja konstitusional dengan negara yang mewajibkan perlindungan atas hak-hak pekerjaannya. Masa jabatan 3 tahun menciptakan kondisi kerja yang tidak adil melalui beberapa dimensi: Pertama, ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pengawasan operasional. Sebagai Wakil Ketua yang bertugas mengawasi pelaksanaan program harian dan memastikan koordinasi antar-divisi, Pemohon II membutuhkan stabilitas jabatan untuk membangun sistem pengawasan internal yang efektif. Masa jabatan pendek menyebabkan: a. Gangguan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan BPKN b. Ketidakkonsistenan dalam penegakan prosedur operasional standar c. Kesulitan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi d. Hambatan dalam mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan Kedua, pembatasan pengembangan sistem manajemen strategis. Pemohon II sebagai Wakil Ketua bertanggung jawab dalam penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) kinerja BPKN yang komprehensif. 32 Pengembangan sistem seperti ini membutuhkan siklus minimal 4-5 tahun yang meliputi:  Tahun 1: Analisis kebutuhan dan perancangan sistem  Tahun 2: Pengembangan prototipe dan uji coba terbatas  Tahun 3: Implementasi parsial dan evaluasi awal  Tahun 4: Implementasi penuh dan penyempurnaan  Tahun 5: Konsolidasi dan internalisasi sistem Masa jabatan 3 tahun memotong siklus penting ini di tengah jalan, mengakibatkan sistem yang dikembangkan tidak pernah mencapai tingkat kedewasaan yang optimal. Ketiga, dampak pada pengembangan kompetensi profesional. Sebagai Wakil Ketua, Pemohon II membutuhkan waktu untuk mengembangkan keahlian spesifik dalam bidang pengawasan kelembagaan, manajemen operasional, dan evaluasi kebijakan publik. Masa jabatan pendek menyebabkan:  Learning curve disruption: Proses pembelajaran terputus tepat ketika mulai mencapai tingkat kemahiran  Institutional memory loss: Pengetahuan tacit tentang operasional BPKN yang telah dikumpulkan hilang atau tidak terdokumentasi dengan baik  Capacity building interruption: Pengembangan kapasitas staf dan sistem terhambat oleh ketidakpastian kepemimpinan 3. Pelanggaran Terhadap Hak untuk Berkontribusi Optimal dalam Pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di bidang perlindungan konsumen, Pemohon II berhak untuk memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Namun, ketentuan masa jabatan 3 tahun membatasi kesempatan ini melalui beberapa mekanisme: Pertama, pembatasan peran dalam koordinasi teknis antar-lembaga. Sebagai Wakil Ketua, Pemohon II sering terlibat dalam koordinasi teknis dengan eselon I di berbagai kementerian dan lembaga. Dalam dinamika birokrasi, pejabat dengan masa jabatan pendek sering kali dipandang memiliki otoritas yang terbatas dan komitmen jangka pendek, sehingga mengurangi efektivitas koordinasi. 33 Kedua, hambatan dalam pengawasan implementasi kebijakan. Fungsi pengawasan operasional yang diemban Pemohon II membutuhkan kontinuitas untuk dapat memantau implementasi kebijakan dari awal hingga evaluasi hasil. Masa jabatan 3 tahun sering kali tidak mencukupi untuk menyelesaikan satu siklus pengawasan kebijakan yang komprehensif. Ketiga, kendala dalam pembinaan kapasitas internal. Sebagai pimpinan, Pemohon II bertugas membina dan mengembangkan kapasitas staf BPKN. Program pengembangan kapasitas membutuhkan konsistensi dan keberlanjutan yang sulit dicapai dengan masa jabatan pendek. 4. Pelanggaran Prinsip Efektivitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Publik Dari perspektif administrasi publik dan teori organisasi, masa jabatan yang memadai merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kelembagaan: Pertama, berdasarkan Tenure Theory dalam studi administrasi publik, masa jabatan optimal untuk posisi kepemimpinan di lembaga regulator dan pengawas adalah 5-7 tahun. Durasi ini memungkinkan:  Penyelesaian siklus perencanaan – strategis – implementasi - evaluasi yang komprehensif  Pembangunan budaya organisasi yang kuat  Pengembangan sistem dan prosedur yang matang  Akumulasi pengetahuan institusional yang kaya Kedua, penelitian empiris menunjukkan korelasi positif antara stabilitas kepemimpinan dan akuntabilitas kelembagaan. Lembaga dengan kepemimpinan yang stabil cenderung memiliki:  Tingkat transparansi yang lebih tinggi  Sistem akuntabilitas yang lebih robust  Kinerja yang lebih konsisten dan terukur  Responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan pemangku kepentingan Ketiga, studi komparatif internasional mengonfirmasi bahwa lembaga perlindungan konsumen yang efektif di berbagai negara umumnya memiliki masa jabatan lebih panjang:  Australian Competition and Consumer Commission (ACCC): 5-7 tahun  United Kingdom Competition and Markets Authority (CMA): 5 tahun  United States Federal Trade Commission (FTC): 7 tahun 34  Malaysian Tribunal for Consumer Claims (sedang dalam proses perubahan dari 3 ke 5 tahun) 5. Dampak terhadap Sistem Perlindungan Konsumen Nasional Alasan paling substantif dari permohonan Pemohon II adalah dampak sistemik masa jabatan pendek terhadap efektivitas sistem perlindungan konsumen nasional: Pertama, gangguan terhadap kontinuitas Pengaduan kasus-kasus strategis yang lingkupnya tidak hanya lokal atau regional tetapi juga nasional. BPKN sering kali menerima kasus-kasus perlindungan konsumen yang kompleks dan membutuhkan waktu panjang untuk penyelesaiannya. Pergantian pimpinan di tengah penanganan kasus dapat mengakibatkan:  Perubahan strategi penanganan yang mengganggu konsistensi  Hilangnya momentum dalam advokasi kasus  Ketidakkonsistenan dalam pendekatan penyelesaian Kedua, hambatan dalam pengembangan sistem pengaduan terintegrasi. Sebagai Wakil Ketua yang bertanggung jawab atas operasional, Pemohon II membutuhkan waktu yang memadai untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan sistem pengaduan konsumen nasional yang terintegrasi. Ketiga, kendala dalam pemantauan implementasi putusan dan rekomendasi. BPKN sering mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan putusan dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pemantauan implementasi rekomendasi dan putusan ini membutuhkan kontinuitas kepemimpinan. 6. Argumentasi Konstitusional Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar Negara Hukum Sebagai bagian dari penyelenggara negara dalam negara hukum, Pemohon II berargumen bahwa ketentuan masa jabatan 3 tahun bertentangan dengan beberapa prinsip dasar negara hukum: Pertama, prinsip kepastian hukum (legal certainty). Ketidakpastian masa jabatan menciptakan kondisi kerja yang tidak stabil yang menghambat perencanaan strategis jangka menengah. Kedua, prinsip proporsionalitas (proportionality principle). Pembatasan masa jabatan menjadi 3 tahun tidak proporsional dengan kompleksitas 35 tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua lembaga negara non struktural di Indonesia. Ketiga, prinsip non-arbitrariness. Tidak adanya dasar objektif yang membedakan masa jabatan Wakil Ketua BPKN dengan wakil pimpinan lembaga sejenis menunjukkan adanya kesewenang-wenangan legislatif. Keempat, prinsip efektivitas (effectiveness principle). Ketentuan yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas konstitusional lembaga negara bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. 7. Dukungan Yurisprudensi dan Perkembangan Doktrin Konstitusional Pemohon II menguatkan argumentasinya dengan beberapa perkembangan doktrin konstitusional: Pertama, perkembangan doktrin structural discrimination dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang mengakui bahwa diskriminasi dapat bersifat sistemik dan tertanam dalam struktur hukum. Kedua, doktrin institutional guarantee yang mengakui bahwa lembaga negara tertentu memerlukan perlindungan konstitusional khusus untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Ketiga, prinsip institutional continuity yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi konstitusional negara. Keempat, perkembangan teori constitutional important yang mengakui bahwa isu-isu tertentu memiliki signifikansi konstitusional khusus yang memerlukan perlindungan lebih. Berdasarkan seluruh alasan pokok di atas, Pemohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (3) UU No. 8/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga memberikan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan kondisi kerja yang adil bagi penyelenggaraan tugas konstitusional sebagai Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Analisis Filosofis Dan Sosiologis Kebutuhan Stabilitas Kelembagaan Secara filosofis, konsep keadilan dalam Pancasila bukanlah keadilan yang abstrak dan individualistik, melainkan keadilan yang bersifat organik, komunal, dan berlandaskan moral Ketuhanan serta nilai-nilai kemanusiaan 36 yang adil dan beradab. Keadilan Pancasila, sebagaimana termanifestasi dalam sila-silanya, terutama sila ke-2 dan ke-5, menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lemah bukan semata sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai kewajiban moral dan prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka ini, posisi konsumen sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam perekonomian harus dilihat sebagai pihak yang berdaulat namun rentan, yang hak-hak dasarnya harus dilindungi demi terciptanya tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. BPKN, dalam perspektif Pancasila, merupakan perwujudan instrumental dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dan konsep ekonomi kerakyatan. Lembaga ini bukan sekadar regulator teknis, tetapi merupakan penjaga moral pasar dan penyeimbang struktural yang menjamin agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan harkat dan martabat rakyat sebagai konsumen. Mandatnya adalah untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi yang dihasilkan dari sila ke-4 (Kerakyatan) benar-benar diarahkan untuk mewujudkan sila ke-5 (Keadilan Sosial). Oleh karena itu, stabilitas kelembagaan BPKN bukanlah persoalan administratif semata, melainkan prasyarat konstitusional dan filosofis untuk menjalankan fungsi luhur tersebut secara konsisten dan berwibawa. Masa jabatan lima tahun bagi BPKN menemukan pijakan filosofisnya yang kuat dalam teori keadilan Pancasila melalui tiga argumen mendasar: Pertama, Keadilan Pancasila Bersifat Holistik dan Berjangka Panjang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dicita-citakan dalam sila ke-5, bukanlah program jangka pendek yang dapat diukur dalam siklus politik tiga tahunan. Ia adalah proyek kebangsaan yang berkesinambungan, yang memerlukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang konsisten lintas generasi. Perlindungan konsumen adalah bagian integral dari proyek ini, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Siklus kepemimpinan tiga tahunan pada BPKN berisiko menjadikan perlindungan konsumen sebagai program yang reaktif dan terfragmentasi, mengikuti dinamika politik sesaat, bukan sebagai kebijakan struktural yang holistik. Sebaliknya, masa jabatan lima tahun 37 menyelaraskan BPKN dengan siklus perencanaan pembangunan nasional (RPJMN), memungkinkannya merancang dan mengawal program perlindungan yang integral, dari edukasi hingga penegakan hukum, dalam satu kerangka waktu yang memadai untuk melihat hasil substantif. Ini sejalan dengan semangat gotong royong dan kebijakan yang terpadu dalam Pancasila. Kedua, Keadilan Pancasila Menuntut Kedaulatan dan Kemandirian Lembaga Negara. Sila ke-4 tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengisyaratkan bahwa lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat harus memiliki kewibawaan dan kemandirian dalam menjalankan fungsinya. BPKN sebagai wakil dari kepentingan konsumen—yang adalah rakyat banyak—harus mampu berdiri tegak tanpa mudah terpengaruh oleh tekanan kepentingan ekonomi besar atau fluktuasi politik jangka pendek. Masa jabatan yang pendek (3 tahun) justru membuat lembaga ini rentan terhadap intervensi, baik dalam proses pengangkatan kembali anggotanya maupun dalam pengambilan keputusan strategis. Anggota BPKN yang masa jabatannya hampir berakhir bisa terpaksa mengambil keputusan yang populer atau tidak mengganggu kepentingan tertentu untuk mempertahankan posisinya. Hal ini bertentangan dengan nilai keberanian moral dan kebijaksanaan yang menjadi roh sila ke-4. Periode lima tahun memberikan ruang bernapas politik yang lebih besar, memungkinkan BPKN bertindak secara mandiri dan berprinsip berdasarkan data dan kepentingan publik, bukan berdasarkan kalkulasi politik praktis. Dengan demikian, BPKN dapat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah dan dunia usaha, sebagaimana semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, Keadilan Pancasila Berpihak pada Yang Lemah sebagai Wujud Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lemah dan rentan sebagai bagian dari peradaban bangsa. Dalam hubungan konsumen-pelaku usaha, ketimpangan struktural—seperti asimetri informasi, ketidakseimbangan kekuatan negosiasi, dan akses terbatas pada keadilan—menempatkan 38 konsumen pada posisi yang tidak berdaya. BPKN hadir sebagai pengejawantahan negara dalam menjalankan kewajiban pelindungannya. Untuk menjalankan peran ini secara efektif, BPKN memerlukan tidak hanya kewenangan hukum, tetapi juga stabilitas institusional yang memungkinkannya membangun kapasitas, keahlian, dan kredibilitas yang diperlukan untuk berhadapan setara dengan pelaku usaha yang besar dan memiliki sumber daya melimpah. Masa jabatan lima tahun memungkinkan akumulasi pengetahuan, jaringan, dan pengalaman yang mendalam, sehingga BPKN tidak hanya menjadi “stempel” formalitas, tetapi menjadi juru bicara yang kompeten dan advokat yang tangguh bagi kepentingan konsumen. Ini adalah bentuk nyata dari perwujudan keadilan yang beradab: bukan sekadar memberi bantuan, tetapi memberdayakan dan menyejajarkan posisi pihak yang lemah dalam struktur sosial-ekonomi. Analisis Hukum Konstitusional Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Masa jabatan tiga tahun menciptakan ketidakpastian hukum dalam beberapa dimensi: 1. Ketidakpastian Prosedural: Perubahan mekanisme dan prosedur kerja yang terlalu sering mengurangi prediktabilitas sistem perlindungan konsumen. 2. Ketidakpastian Substantif: Pergantian interpretasi norma dan prioritas kebijakan mengganggu konsistensi perlindungan hukum. 3. Ketidakpastian Institusional: Ketidakmampuan menjamin kelanjutan program mengurangi efektivitas kelembagaan. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Rotasi cepat tiga tahun menimbulkan beberapa dampak negatif: 1. Hambatan Pengembangan Kompetensi: Periode yang terlalu pendek tidak memungkinkan pengembangan keahlian spesialis yang diperlukan untuk menangani isu perlindungan konsumen yang kompleks. 2. Ketidakadilan Komparatif: Perbedaan perlakuan dengan lembaga sejenis menciptakan ketimpangan dalam pengembangan karir profesional. 3. Inefisiensi Investasi SDM: Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota tidak mencapai optimalisasi akibat periode jabatan yang terbatas. 39 Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Perlakuan berbeda terhadap BPKN dibandingkan lembaga sejenis menciptakan ketidaksetaraan struktural. Analisis komparatif regulasi menunjukkan bahwa mayoritas lembaga negara independen di Indonesia menerapkan masa jabatan lima tahun, sementara BPKN tetap pada tiga tahun tanpa justifikasi normatif yang memadai. Pertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Perbedaan perlakuan ini memenuhi unsur diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) karena: 1. Dampak Disproporsional: Secara faktual membatasi efektivitas BPKN lebih besar dibandingkan lembaga lain. 2. Tanpa Justifikasi Objektif: Tidak didukung oleh kajian komparatif atau analisis kebutuhan kelembagaan. 3. Memperkuat Ketimpangan: Memperdalam kesenjangan kapabilitas kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan. Argumentasi Terhadap Doktrin Open Legal Policy Batasan Kebebasan Legislatif Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa open legal policy tidak bersifat absolut. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa kebebasan pembentuk undang-undang dibatasi oleh prinsip-prinsip: 1. Rasionalitas (Rationality): Kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dan empiris. 2. Non-Arbitrariness: Tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. 3. Kesesuaian Konstitusional (Constitutional Compliance): Harus selaras dengan nilai-nilai konstitusi. 4. Proporsionalitas (Proportionality): Pembatasan harus memenuhi uji proporsionalitas. Penerapan Uji Proporsionalitas Berdasarkan standar yang dikembangkan dalam Putusan Nomor 85/PUU- XXI/2023, masa jabatan tiga tahun gagal memenuhi: 1. Uji Kesesuaian (Suitability Test): Tidak efektif dalam mencapai tujuan optimalisasi perlindungan konsumen. 40 2. Uji Kebutuhan (Necessity Test): Terdapat alternatif yang kurang membatasi, yaitu masa jabatan lima tahun dengan mekanisme evaluasi kinerja. 3. Uji Keseimbangan (Balancing Test): Kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Preseden Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan komisioner KPK menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan tidak boleh mengabaikan efektivitas pencapaian tujuan konstitusional. Prinsip ini dapat dianalogikan secara proporsional untuk BPKN, mengingat perlindungan konsumen juga merupakan tujuan konstitusional yang bersumber dari hak-hak ekonomi warga negara. Spesifisitas Fungsi BPKN Analisis komparatif terhadap fungsi dan mandat kelembagaan menunjukkan beberapa karakteristik spesifik BPKN: 1. Sifat Multisektoral: BPKN menangani isu perlindungan konsumen di berbagai sektor ekonomi, berbeda dengan lembaga regulator sektoral lainnya. 2. Kompleksitas Regulasi: Cakupan regulasi yang luas memerlukan waktu pembelajaran dan adaptasi yang lebih panjang. 3. Dampak Sistemik: Kegagalan perlindungan konsumen berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. 4. Sifat Preventif dan Kuratif: BPKN menjalankan fungsi edukasi preventif dan penyelesaian sengketa kuratif yang memerlukan pendekatan jangka panjang. Mengapa Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI Masa Jabatannya Sebaiknya Menjadi 5 Tahun ?? 1. Dari Perspektif Rencana Strategis (RENSTRA) BPKN yang tidak mandiri dan Masih Mengikuti Renstra Kemendag Perpanjangan masa jabatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dari tiga tahun menjadi lima tahun, ditinjau dari sudut pandang harmonisasi dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perdagangan (Kemendag), bukan sekadar penyesuaian administratif 41 belaka. Ini merupakan suatu langkah korektif fundamental yang bertujuan menciptakan tata kelola perlindungan konsumen yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan efektif. RENSTRA Kemendag, sebagai dokumen perencanaan induk di sektor perdagangan, disusun dalam siklus lima tahunan. Siklus ini tidak dirancang secara arbitrer; ia secara sengaja diselaraskan dengan siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang juga berlaku lima tahun. RPJMN sendiri merupakan turunan dan operasionalisasi dari visi-misi Presiden terpilih, menjadikannya peta jalan kebijakan ekonomi nasional yang paling utama. Dengan demikian, ketika BPKN—sebagai lembaga non-struktural yang tugas dan fungsinya berada dalam ekosistem kebijakan Kemendag—memiliki masa jabatan kepemimpinan yang hanya tiga tahun, secara de facto tercipta suatu mismatch atau ketidaksesuaian siklus dengan induk perencanaannya. Ketidaksesuaian siklus tiga tahunan BPKN dengan siklus lima tahunan RENSTRA Kemendag menimbulkan beberapa disfungsi strategis. Pertama, dari aspek perencanaan program, kepemimpinan BPKN yang baru dilantik akan selalu memasuki “tengah permainan” dari suatu RENSTRA Kemendag yang sedang berjalan. Mereka harus menyesuaikan program kerjanya dengan target dan prioritas RENSTRA yang telah ditetapkan dua atau tiga tahun sebelumnya, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan visi atau penekanan baru yang ingin mereka bawa. Sebaliknya, ketika masa jabatan mereka berakhir di tahun ketiga, RENSTRA Kemendag periode tersebut masih memiliki dua tahun lagi masa berlakunya. Program-program jangka panjang yang dirintis BPKN berisiko tidak mendapatkan komitmen penuh atau bahkan mengalami perubahan arah oleh kepemimpinan penerusnya yang mungkin memiliki interpretasi berbeda terhadap prioritas RENSTRA yang sama. Dengan masa jabatan lima tahun, sinkronisasi yang sempurna tercipta. Seorang Ketua dan Anggota BPKN yang dilantik di awal periode pemerintahan baru dapat terlibat lebih awal, bahkan pada tahap penyusunan RENSTRA Kemendag periode tersebut. Mereka dapat menyisipkan agenda-agenda strategis perlindungan konsumen—seperti penguatan standardisasi, penanganan kerentanan konsumen digital, atau pemberdayaan pelaku usaha mikro—secara lebih integral ke dalam dokumen perencanaan induk. Selanjutnya, mereka memiliki mandat yang 42 persis sepanjang usia RENSTRA tersebut untuk merancang, meluncurkan, dan mengawal pelaksanaan program kerja BPKN yang merupakan derivasi langsung dan selaras dengan target RENSTRA Kemendag. Kedua, dari aspek implementasi dan evaluasi, periode lima tahun memberikan ruang yang cukup untuk program-program transformasional yang dampaknya tidak instan. Ambil contoh program edukasi konsumen yang masif dan sistematis untuk meningkatkan literasi keuangan atau memahami hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi digital. Program semacam ini memerlukan tahapan persiapan kurikulum, pelatihan trainer, pengembangan materi yang mudah diakses, hingga kampanye berjenjang. Evaluasi dampak nyatanya terhadap pengurangan kasus penipuan atau peningkatan kemampuan konsumen menyelesaikan masalah membutuhkan waktu lebih dari tiga tahun. Dengan siklus kepemimpinan tiga tahunan, sangat mungkin program semacam ini terpotong di tengah jalan, belum menunjukkan hasil signifikan, dan rentan dihentikan atau diubah oleh kepemimpinan baru yang ingin menonjolkan program “baru”. Akuntabilitas menjadi buyar karena tidak ada satu kepemimpinan yang bertanggung jawab penuh dari hulu hingga hilir. Dengan masa jabatan lima tahun, satu kepemimpinan BPKN dapat mengawal program semacam itu dari desain, peluncuran, implementasi, hingga evaluasi akhir. Mereka memiliki insentif untuk memastikan program berjalan optimal karena kesuksesan atau kegagalannya akan tercatat dalam satu periode kepemimpinan mereka yang utuh, sejalan dengan periode evaluasi RENSTRA Kemendag. Ini menciptakan akuntabilitas yang lebih jelas dan terfokus. Ketiga, isu deadlock transisi menjadi sangat krusial dalam konteks birokrasi. Proses pengangkatan anggota BPKN melibatkan tahapan panjang: pencalonan, fit and proper test, hingga keputusan presiden. Proses ini memakan waktu bulanan dan tidak jarang terjadi kekosongan atau periode peralihan yang panjang antar periode kepemimpinan BPKN. Dalam periode tiga tahun, siklus “kekosongan” atau transisi ini akan terjadi lebih sering, mengganggu momentum kerja. Bayangkan sebuah kasus advokasi regulasi besar, seperti revisi Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang membutuhkan lobi intensif dengan DPR dan kementerian 43 terkait. Jika proses lobi ini terputus di tengah jalan karena pergantian kepemimpinan BPKN, bisa saja harus dimulai lagi dari nol karena hubungan dan trust yang telah dibangun sebelumnya terputus. Dengan periode lima tahun, frekuensi transisi yang mengganggu ini dikurangi secara signifikan. Stabilitas kepemimpinan memastikan bahwa hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan utama—baik di internal Kemendag, kementerian/lembaga lain, DPR, maupun asosiasi—dapat dibina secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini sangat vital mengingat kerja perlindungan konsumen adalah kerja kolaborasi yang sangat bergantung pada jaringan dan koordinasi. Pada akhirnya, sinkronisasi lima tahunan antara BPKN dan Kemendag menciptakan efek sinergi dan multiplier yang kuat. BPKN tidak lagi menjadi lembaga yang “ikut-ikutan” atau bereaksi terhadap RENSTRA, tetapi menjadi mitra strategis yang integral dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Koordinasi menjadi lebih mudah karena timeline sama. Pelaporan kemajuan dan evaluasi dapat dilakukan dalam forum-forum perencanaan Kemendag dengan bahasa dan siklus yang sama. Transformasi ini mengubah paradigma BPKN dari sekadar watchdog yang berdiri sendiri menjadi mesin penggerak kebijakan perlindungan konsumen yang terintegrasi dalam jantung perencanaan perdagangan nasional. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa kepentingan konsumen di 38 (tiga puluh delapan) provinsi, di Indonesia bukanlah afterthought, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terukur dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia setiap lima tahunnya. Inilah esensi dari pentingnya penyelarasan siklus tersebut: menciptakan tata kelola yang tidak hanya stabil, tetapi juga strategis dan berorientasi hasil jangka menengah yang nyata. 2. Dari Perspektif Asas Manfaat dan Efisiensi: Membangun Kelembagaan yang Berdampak dan Optimal Perpanjangan masa jabatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dari tiga tahun menjadi lima tahun, jika ditinjau dari prinsip manfaat (benefit) dan efisiensi (efficiency), merupakan sebuah rekayasa kelembagaan yang rasional dan diperlukan untuk mentransformasi BPKN dari lembaga yang sekadar ada (exist) menjadi lembaga yang benar-benar 44 berkontribusi (impactful) dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Asas manfaat dan efisiensi tidak boleh dilihat secara terpisah; keduanya saling berkait kelindan. Efisiensi tanpa manfaat yang jelas adalah penghematan yang sia-sia, sementara manfaat yang besar tetapi diraih dengan cara yang boros adalah pemborosan yang tidak berkelanjutan. Perubahan periode jabatan ini menyentuh inti dari kedua asas tersebut secara simultan, dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan nilai (value) yang diterima oleh konsumen Indonesia dari setiap rupiah dan setiap detik yang diinvestasikan dalam kelembagaan BPKN. Pertama, dari asas manfaat, prinsip utama adalah bahwa perubahan ini harus memberikan nilai tambah yang nyata dan substantif bagi pemangku kepentingan utama, yaitu konsumen. Manfaat itu tidak dihasilkan dari deklarasi atau program insidental, melainkan dari kapasitas kelembagaan yang stabil, mendalam, dan kredibel. Masa jabatan lima tahun secara langsung membangun tiga pilar kapasitas tersebut. Pilar pertama adalah pembangunan keahlian yang mendalam dan terspesialisasi. Perlindungan konsumen di era ekonomi digital dan pasar global adalah bidang yang sangat kompleks. Seorang anggota BPKN dituntut memahami bukan hanya UUPK, tetapi juga seluk-beluk sektor finansial (fintech, peer-to-peer lending, asuransi), e-commerce, kesehatan, produk halal, standardisasi, hingga perlindungan data pribadi. Untuk menghasilkan kajian yang mendalam, rekomendasi regulasi yang tajam, dan putusan sengketa yang berkeadilan, diperlukan waktu yang cukup bagi anggota untuk benar-benar menguasai bidangnya. Periode tiga tahun sering kali baru cukup untuk proses orientasi dan memahami permukaan masalah. Di tahun pertama, anggota belajar. Di tahun kedua, mereka mulai berkontribusi optimal. Di tahun ketiga, mereka sudah harus memikirkan masa depan atau transisi, sehingga fokus terpecah. Lima tahun memberikan siklus yang lebih manusiawi dan efektif: tahun pertama untuk adaptasi mendalam, tahun kedua hingga keempat untuk eksekusi program dan advokasi puncak, dan tahun kelima untuk konsolidasi, evaluasi, dan penyiapan warisan kelembagaan. Dengan demikian, kualitas output BPKN—seperti naskah akademik, rekomendasi kebijakan, dan pendapat dalam penyelesaian sengketa—akan jauh lebih berbobot, berbasis bukti, dan kontekstual. 45 Pilar kedua adalah pengembangan relasi dan kredibilitas kelembagaan. Kekuatan BPKN tidak hanya terletak pada kewenangan formalnya, tetapi lebih pada kemampuannya memengaruhi (influencing power) dan membangun koalisi. Untuk mengadvokasi sebuah revisi peraturan yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, dan pelaku usaha fintech, misalnya, dibutuhkan hubungan kepercayaan dan pemahaman bersama yang tidak bisa dibangun dalam pertemuan satu dua kali. Dibutuhkan waktu untuk membuktikan konsistensi, profesionalisme, dan komitmen BPKN. Legislatif di DPR yang masa kerjanya lima tahun akan melihat BPKN dengan kepemimpinan tiga tahunan sebagai mitra yang “selalu baru” dan perlu diperkenalkan ulang setiap saat. Dengan masa jabatan yang setara (lima tahun), seorang Ketua BPKN dapat membangun hubungan kerja yang solid dengan pimpinan komisi terkait di DPR, menjadikan advokasi legislatif lebih lancar dan terstruktur. Relasi dengan asosiasi industri juga membutuhkan waktu untuk beralih dari hubungan yang adversarial (konfrontatif) menjadi hubungan yang konstruktif, di mana BPKN dipandang sebagai mitra dalam membangun pasar yang adil dan etis, bukan sebagai musuh. Jaringan ini adalah aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat berharga, dan investasi waktu lima tahun diperlukan untuk mengakumulasinya sehingga memberikan manfaat maksimal dalam bentuk kebijakan yang lebih pro-konsumen. Pilar ketiga dari asas manfaat adalah kepastian dan konsistensi bagi konsumen. Manfaat paling langsung yang dirasakan konsumen adalah kontinuitas layanan dan program. Ambil contoh program pengaduan nasional atau sistem pemantauan pasar daring. Program semacam ini membutuhkan sosialisasi berkelanjutan agar dikenal dan dipercaya publik. Jika setiap tiga tahun terjadi pergantian kepemimpinan yang mungkin membawa perubahan branding, fokus, atau bahkan platform teknologi, konsumen akan kebingungan. Mereka kehilangan titik rujukan yang tetap. Edukasi konsumen tentang topik tertentu, seperti bahaya produk investasi illegal, memerlukan kampanye berulang dan konsisten. Stabilitas kepemimpinan lima tahun memastikan bahwa program-program prioritas mendapatkan komitmen pendanaan dan perhatian yang tidak terputus, sehingga brand awareness dan kepercayaan publik terhadap BPKN dapat 46 tumbuh. Konsumen akhirnya mendapat manfaat dari lembaga yang mudah diakses, dapat diprediksi, dan secara konsisten hadir membela kepentingan mereka. Kedua, asas efisiensi berbicara tentang mencapai manfaat tersebut dengan penggunaan sumber daya (waktu, anggaran, tenaga) yang minimal, atau mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang sama. Perpanjangan masa jabatan secara langsung meningkatkan efisiensi pada tiga level. Level pertama adalah efisiensi birokrasi dan anggaran. Proses seleksi dan pengangkatan anggota BPKN melibatkan mekanisme yang panjang: pembentukan panitia seleksi, penerimaan dan verifikasi berkas, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga penetapan dan pelantikan oleh Presiden. Seluruh proses ini menghabiskan sumber daya keuangan negara (untuk honorarium panitia, logistik, administrasi) dan waktu dari banyak pihak di Sekretariat Jenderal Kemendag, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Presiden. Dengan mengurangi frekuensi proses ini dari setiap tiga tahun menjadi setiap lima tahun, terjadi penghematan birokrasi yang signifikan. Penghematan dana dan waktu ini dapat dialihkan (reallocated) untuk mendanai program-program substansif BPKN, seperti meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan, melakukan survei kepuasan konsumen nasional, atau mengembangkan platform edukasi digital. Ini adalah contoh nyata dari efisiensi yang langsung terkonversi menjadi manfaat. Level kedua adalah efisiensi organisasi dan pembelajaran. Setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, organisasi mengalami masa ketidakpastian dan penurunan produktivitas sementara. Kepemimpinan baru perlu waktu untuk memahami budaya organisasi, mempelajari program yang berjalan, mengevaluasi staf, dan menetapkan agenda barunya. Periode ini sering disebut “learning curve” yang dalam konteks BPKN bisa memakan waktu 6 hingga 12 bulan. Dalam periode tiga tahun, organisasi berisiko menghabiskan sepertiga masa kerjanya dalam fase “belajar” dan “transisi”. Dengan masa lima tahun, proporsi waktu untuk fase tidak produktif ini jauh berkurang. Organisasi dapat beroperasi pada tingkat produktivitas optimal yang lebih lama. Staf sekretariat BPKN juga mendapatkan kepastian yang lebih besar untuk bekerja sama dengan para anggota, memungkinkan 47 pembagian tugas dan sinergi yang lebih baik. Efisiensi ini terwujud dalam jumlah rekomendasi kebijakan yang lebih banyak, penyelesaian kajian yang lebih cepat, dan respons terhadap isu-isu aktual yang lebih tepat waktu. Level ketiga adalah efisiensi dalam pencapaian target strategis. Program- program besar, seperti advokasi untuk memiliki undang-undang tentang class action atau membangun sistem rekonsiliasi sengketa konsumen nasional berbasis online, adalah proyek multi-tahun. Dengan kepemimpinan yang berganti setiap tiga tahun, sangat mungkin terjadi perubahan prioritas, sehingga program yang sudah dirintis dengan susah payah terhenti atau berubah format. Ini merupakan pemborosan sumber daya yang telah dikeluarkan di fase awal. Dengan satu kepemimpinan yang mengawal program tersebut selama lima tahun, perencanaan dapat dilakukan dari hulu ke hilir, eksekusi lebih terjamin, dan evaluasi akhir lebih akurat. Koordinasi dengan pihak eksternal juga lebih efisien karena tidak perlu mengulang penjelasan atau membangun kesepakatan dari nol dengan kepemimpinan baru. Kesimpulannya, integrasi antara asas manfaat dan efisiensi dalam kebijakan perpanjangan masa jabatan ini menciptakan sebuah siklus virtus. Efisiensi birokrasi dan organisasi yang tercipta membebaskan sumber daya dan energi yang kemudian dapat difokuskan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dan mendalam bagi konsumen. Sebaliknya, manfaat berupa kredibilitas dan jaringan yang terbangun akan mempermudah kerja- kerja BPKN di masa depan, sehingga semakin meningkatkan efisiensinya. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar menghemat anggaran atau memperpanjang periode jabatan, melainkan sebuah investasi dalam pembangunan modal intelektual, relasional, dan kepercayaan publik yang akan menghasilkan lembaga perlindungan konsumen yang lebih tangguh, responsif, dan akhirnya, jauh lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai konsumen. 3. Dinamika Politik dan Independensi Strategis: Mengapa Tidak Baik Bila Masa Pemilihan BPKN Bertemu dengan Pemerintahan yang Sama Argumen bahwa “Pemilihan BPKN bila 3 tahun kemungkinan masih akan bertemu dengan Pemerintahan yang sama” sering dianggap sebagai pembenaran untuk mempertahankan status quo. Namun, analisis yang 48 mendalam justru mengungkap bahwa persinggungan dengan pemerintahan yang sama dalam siklus yang tidak selaras justru menciptakan kerentanan kelembagaan yang lebih besar dibandingkan jika masa jabatan BPKN diselaraskan penuh dengan periode pemerintahan. Konsep “bertemu dengan pemerintahan yang sama” sebenarnya adalah ilusi stabilitas, karena yang menentukan efektivitas suatu lembaga bukan sekadar overlaping waktu, melainkan kualitas relasi, keselarasan agenda, dan tingkat independensi dalam interaksi tersebut. Periode tiga tahunan dalam pemerintahan lima tahunan justru menjebak BPKN dalam siklus politis pendek yang dapat menggerogoti kredibilitas dan efektivitas strategisnya. a. Ilusi Stabilitas dan Realitas Ketidakselarasan Agenda Meskipun kepemimpinan BPKN yang tiga tahunan akan selalu beroperasi sepenuhnya di bawah satu pemerintahan presiden yang sama, mereka tidak pernah memiliki keselarasan penuh dalam siklus perencanaan dan politik. Sebuah pemerintahan baru, di tahun pertama dan kedua, biasanya berada dalam fase konsolidasi, penyusunan agenda nasional (RPJMN), dan penempatan orang-orang kepercayaan di berbagai posisi. BPKN yang masa jabatannya mungkin tersisa 1-2 tahun dari periode sebelumnya, atau baru dilantik di tengah-tengah periode pemerintahan, akan selalu menjadi “pendatang baru” atau “peninggalan era lama” dalam persepsi penguasa baru. Mereka tidak dilibatkan sejak awal dalam pembentukan visi-misi pemerintahan terkait perlindungan konsumen. Akibatnya, BPKN kerap menjadi pihak yang bereaksi (reactive) terhadap agenda yang sudah jadi, bukan mitra yang ikut merancang (proactive). Pada tahun ketiga masa jabatannya, ketika BPKN seharusnya berada di puncak produktivitas, pemerintahan yang sama justru mungkin telah memasuki “mode politik” menyambut pemilu berikutnya, di mana kebijakan populis jangka pendek sering kali lebih diutamakan daripada reformasi struktural jangka panjang di bidang perlindungan konsumen. Dengan masa jabatan lima tahun yang selaras, proses dimulai dari nol bersama. Anggota BPKN yang dilantik di awal periode pemerintahan baru dapat duduk dalam tim transisi, kelompok kerja penyusunan RPJMN, dan forum-forum strategis lainnya. Mereka memiliki modal 49 politik dan legitimasi yang sama kuatnya dengan menteri dan pejabat baru lainnya. Hal ini memungkinkan BPKN menginternalisasikan isu perlindungan konsumen ke dalam agenda inti pemerintahan sejak dini, misalnya dengan menjadikan “pemberdayaan konsumen digital” atau “penjaminan keamanan pangan” sebagai salah satu proyek strategis nasional. Relasi yang terbangun bukan lagi hubungan antara lembaga independen dengan pemerintah, tetapi lebih sebagai mitra koalisi dalam satu pemerintahan yang memiliki timeline dan target keberhasilan yang sama. Pada pertengahan periode (tahun ketiga), program-program bersama sedang berjalan intensif, dan di akhir periode (tahun kelima), evaluasi bersama dapat dilakukan untuk dijadikan bahan bagi periode berikutnya. Sinkronisasi penuh ini menciptakan akuntabilitas bersama yang jauh lebih kuat. b. Bahaya Siklus Politis Pendek dan “Politik Transaksional” yang Merusak Independensi Inilah titik kritis yang paling berbahaya dari periode tiga tahunan. Meskipun bertemu dengan pemerintahan yang sama, siklus kepemimpinan BPKN yang lebih pendek justru meningkatkan frekuensi intervensi dan manuver politik dari kekuatan eksekutif dan legislatif. Setiap kali masa jabatan BPKN akan berakhir (setiap tiga tahun), terjadi sebuah “momen politik” yang krusial. Pemerintah (dalam hal ini Presiden, yang biasanya dengan pertimbangan Mendag) akan memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau memilih calon-calon pengganti. Momen ini menciptakan tiga skenario negatif:  Pertama, Politik Patronase dan Imbal Balik. Calon anggota yang sedang menjabat, yang ingin diperpanjang atau diangkat kembali, memiliki insentif yang besar untuk melakukan pendekatan politik, mencari dukungan dari kekuatan yang berpengaruh, atau—yang paling berbahaya—membuat keputusan dan rekomendasi yang tidak lagi murni berdasarkan kepentingan konsumen, tetapi untuk menyenangkan pihak yang dianggap dapat memperpanjang masa jabatannya. Ini merusak objektivitas dan keberpihakan pada konsumen. 50  Kedua, Intervensi Terbuka untuk Penempatan Kader. Setiap tiga tahun, jabatan di BPKN menjadi “kursi panas” yang diperebutkan oleh berbagai kelompok kepentingan dan partai politik yang ingin menempatkan kadernya. Proses fit and proper test di DPR berisiko tinggi menjadi ajang transaksi politik (“saya setuju calon anda di BPKN, anda dukung kebijakan saya di komisi lain”) daripada evaluasi kompetensi dan integritas yang murni. Independensi BPKN sebagai lembaga negara terancam karena komposisinya bisa berganti setiap tiga tahun berdasarkan peta kekuatan politik saat itu, bukan berdasarkan kebutuhan strategis perlindungan konsumen.  Ketiga, Ketidakpastian dan Kekosongan yang Disengaja. Proses politik yang alot dapat menyebabkan kekosongan jabatan (vacuum) yang lama. Dalam kekosongan ini, agenda perlindungan konsumen bisa mandek. Pemerintah juga bisa memanfaatkan masa kekosongan ini untuk tidak mengangkat kepemimpinan baru, sehingga secara de facto mengendalikan atau mengabaikan BPKN tanpa harus terlihat melakukan intervensi langsung. Periode lima tahun, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan politik dari proses pengangkatan, secara signifikan mengurangi frekuensi dan intensitas momen politis yang merusak ini. Dengan masa jabatan yang panjang dan tetap, anggota BPKN memperoleh ruang bernapas politik (political breathing room). Mereka memiliki waktu yang cukup (sekurangnya 3-4 tahun di tengah periode) untuk bekerja secara profesional tanpa terus-menerus dibayangi oleh spekulasi perpanjangan jabatan. Mereka dapat mengambil keputusan berprinsip yang mungkin tidak populer di kalangan pelaku usaha atau bahkan di internal pemerintah, karena mereka tidak perlu segera “mengumpulkan poin politik” untuk perpanjangan di tahun depan. Independensi kelembagaan BPKN dikuatkan karena posisi anggotanya lebih stabil dan terlindungi dari fluktuasi politik jangka pendek. c. Membangun otoritas sebagai mitra yang setara, bukan bawahan yang berganti-ganti Persepsi menentukan realitas. BPKN dengan kepemimpinan tiga tahunan akan selalu dipandang oleh birokrasi pemerintahan sebagai 51 lembaga sementara atau proyek jangka pendek yang kepemimpinannya akan segera berganti. Persepsi ini melemahkan otoritas BPKN dalam bernegosiasi dengan kementerian/lembaga yang masa kerjanya stabil. Seorang pejabat eselon I di Kementerian Perindustrian mungkin enggan berinvestasi waktu untuk membangun kerja sama mendalam dengan BPKN jika mereka tahu bahwa dalam dua tahun lagi, para anggotanya mungkin sudah berganti dan kesepakatan yang telah dibangun bisa diabaikan. BPKN menjadi seperti tamu yang selalu singgah, bukan mitra tetap. Sebaliknya, BPKN dengan periode lima tahun yang selaras dengan pemerintahan akan dipandang sebagai pemain tetap dalam lanskap kebijakan selama satu periode pemerintahan. Kepemimpinan yang sama dan periode yang sama menciptakan kesetaraan psikologis dan institusional. Para menteri dan direktur jenderal akan melihat Ketua BPKN sebagai kolega yang akan bersama-sama mereka melalui lima tahun ke depan, dengan sukses dan kegagalan yang akan dipertanggungjawabkan bersama. Ini mendorong kolaborasi yang lebih tulus dan berkelanjutan. BPKN dapat membangun reputasinya secara konsisten sebagai pihak yang dihormati, bukan karena kekuatan koersifnya, tetapi karena stabilitas, keahlian, dan reliabilitasnya sebagai mitra. Dari “Bertemu” Menjadi “Menyatu” dalam Agenda Strategis. Jadi, esensinya bukan pada apakah BPKN “bertemu” dengan pemerintahan yang sama, tetapi pada bagaimana kualitas dan sifat dari pertemuan itu. Periode tiga tahunan menciptakan pertemuan yang sarat dengan ketidakpastian, kesenjangan agenda, dan kerentanan terhadap intervensi politik siklus pendek. BPKN seperti kapal yang selalu berlabuh di pelabuhan yang sama, tetapi harus bernegosiasi ulang tentang hak berlabuhnya setiap tiga tahun sekali, dengan nahkoda yang bisa diganti berdasarkan kepentingan penguasa pelabuhan. Periode lima tahun yang selaras mengubah hubungan tersebut secara fundamental. BPKN dan Pemerintahan bukan lagi dua entitas yang kebetulan bertemu, tetapi menjadi kru dari kapal yang sama yang berlayar dalam pelayaran lima tahunan yang telah direncanakan bersama sejak 52 awal. Mereka memiliki peta yang sama, tujuan yang selaras, dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Stabilitas ini justru mengamankan independensi fungsional BPKN, karena peran dan kontribusinya diakui sebagai bagian integral dari kesuksesan pemerintahan. Dengan demikian, perubahan ini pada hakikatnya adalah upaya untuk mengonsolidasikan otonomi BPKN melalui keselarasan strategis, bukan melalui isolasi atau konfrontasi dengan kekuasaan eksekutif. Ini adalah langkah cerdas untuk membangun lembaga negara yang kuat, dihormati, dan benar-benar efektif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya membela kepentingan konsumen Indonesia. 4. “Konsumen Important”: Menegakkan Kedaulatan Konsumen Melalui Lembaga yang Berdaulat Perpanjangan masa jabatan BPKN dari tiga menjadi lima tahun, pada hakikatnya, adalah sebuah pernyataan politik dan konstitusional yang tegas: bahwa konsumen Indonesia bukan sekadar obyek pasar, tetapi pemegang kedaulatan (sovereign) dalam sistem ekonomi, dan kedaulatannya wajib dijamin oleh negara melalui kelembagaan yang memiliki kedaulatan yang setara. Filosofi “konsumen important” atau sentralitas konsumen harus diterjemahkan bukan dalam retorika, melainkan dalam arsitektur kelembagaan yang memungkinkan filosofi itu hidup dan efektif. Dalam konteks ini, stabilitas kepemimpinan lima tahunan bukan soal administrasi semata; ia adalah prasyarat fundamental untuk membangun lembaga yang kuat, independen, dan kredibel—tiga pilar penopang kedaulatan konsumen itu sendiri. a. Kekuatan yang Lahir dari Stabilitas: Dari Lembaga Reaktif Menuju Otoritas Progresif Kekuatan sebuah lembaga negara tidak diukur dari banyaknya staf atau besarnya anggaran semata, melainkan dari kapasitasnya untuk mempengaruhi kebijakan, mengubah perilaku pasar, dan mendapatkan kepercayaan publik. Kapasitas ini mustahil dibangun dalam siklus tiga tahunan yang terpotong oleh siklus transisi dan ketidakpastian yang berulang. Bayangkan upaya BPKN untuk mengadvokasi perubahan paradigma dari “konsumen harus berhati-hati” menjadi “pelaku usaha yang wajib bertanggung jawab”. Ini adalah pertarungan ideologis dan 53 kebijakan jangka panjang melawan kekuatan status quo yang sangat mapan di dunia industri dan birokrasi. Dengan kepemimpinan yang berganti setiap tiga tahun, advokasi semacam ini akan kehilangan momentum, konsistensi, dan kekuatan tekanan yang berkelanjutan. Setiap kepemimpinan baru mungkin harus memulai dari titik yang mundur, me-renegosiasi kesepakatan yang sudah diraih, dan membangun aliansi dari nol. Masa jabatan lima tahun memberikan ruang waktu yang kritis bagi BPKN untuk mengkristalisasi visi, menyusun strategi multi-tahap, dan secara konsisten menerapkan tekanan strategis pada titik-titik leverage yang tepat. Ia dapat beralih dari mode “pemadam kebakaran” yang reaktif terhadap skandal konsumen, menjadi otoritas progresif yang secara sistematis mengidentifikasi kerentanan sistemik (seperti dalam sektor fintech, kesehatan, atau properti) dan mendorong reformasi preventif. Kekuatan ini juga diperoleh dari akumulasi pengetahuan institusional. Kajian-kajian mendalam, data pengaduan yang terkelola rapi, dan preseden-preseden putusan sengketa yang dibangun selama lima tahun akan menjadi modal intelektual yang sangat berharga, menjadikan BPKN sebagai rujukan utama (center of excellence) dalam isu perlindungan konsumen. Tanpa stabilitas kepemimpinan, pengetahuan ini terfragmentasi dan hilang bersama pergantian orang. b. Independensi yang Diinstitusionalisasi, Bukan Dianggap Hadiah. Independensi BPKN sering dikumandangkan, namun independensi yang sesungguhnya harus di-institutionalize, bukan dianggap sebagai kemurahan hati dari politik yang berkuasa. Periode jabatan yang pendek (tiga tahun) membuat independensi lembaga ini rapuh dan bersifat transaksional. Anggota BPKN yang masa jabatannya akan segera berakhir secara alamiah menghadapi godaan atau tekanan untuk menyelaraskan keputusannya dengan harapan pihak yang memiliki kewenangan mengangkatnya kembali. Ini menciptakan konflik kepentingan laten yang dapat menggerogoti netralitas lembaga. Periode lima tahun, terutama jika dibarengi dengan mekanisme seleksi yang ketat di awal periode pemerintahan, adalah sebuah instrumen untuk mengukir independensi ke dalam struktur kelembagaan. Anggota 54 yang dilantik untuk masa jabatan yang panjang dan tetap memiliki “jaminan” waktu untuk bekerja tanpa terus-menerus mempertimbangkan akibat politik dari setiap tindakannya. Mereka dapat mengambil keputusan yang berprinsip, meskipun tidak populer di kalangan pelaku usaha besar atau bahkan bertentangan dengan keinginan kementerian teknis tertentu, karena posisi mereka relatif aman untuk jangka menengah. Independensi seperti inilah yang memungkinkan BPKN, misalnya, bersikap kritis terhadap kebijakan impor suatu produk yang membahayakan konsumen, atau menolak tekanan untuk melunakkan rekomendasi terhadap industri tertentu. Independensi yang terinstitusionalisasi ini mengirim sinyal kepada seluruh pasar dan birokrasi bahwa BPKN adalah lembaga yang berdiri di atas kaki sendiri, berpijak pada mandat UUPK dan kepentingan konsumen, bukan pada angin politik yang berubah-ubah. c. Kredibilitas sebagai Penyeimbang (Countervailing Power): Membangun Wibawa di Hadapan Raksasa Pasar Konsumen, secara individual, adalah pihak yang lemah (the weaker party) dalam transaksi. Kekuatan mereka hanya dapat disetarakan ketika memiliki wakil kolektif yang kredibel dan disegani. BPKN dimaksudkan untuk menjadi countervailing power itu—kekuatan penyeimbang yang mampu berhadapan setara dengan kekuatan korporasi besar, asosiasi industri yang kuat, dan kementerian- kementerian yang kerap didominasi oleh logika pertumbuhan ekonomi. Kredibilitas sebagai penyeimbang tidak datang dari surat keputusan pengangkatan. Kredibilitas itu dibangun melalui konsistensi, kompetensi, dan keberanian yang teruji waktu. Sebuah kepemimpinan yang hanya bertahan tiga tahun sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk membuktikan ketiga hal itu sepenuhnya. Di sisi lain, kepemimpinan lima tahun memberikan panggung yang memadai untuk membangun rekam jejak. Dalam lima tahun, BPKN dapat menunjukkan konsistensinya dengan menangani berbagai kasus dari sektor yang berbeda dengan standar prinsip yang sama. Ia dapat menunjukkan kompetensinya dengan menghasilkan kajian kebijakan yang begitu mendalam hingga tidak bisa diabaikan oleh pembuat regulasi. Dan yang 55 terpenting, ia dapat menunjukkan keberaniannya dengan melalui satu atau dua “pertarungan besar” melawan kepentingan yang kuat dan bertahan bahkan berkembang dari situasi tersebut. Ketika BPKN, misalnya, berhasil mendorong gugatan class action terhadap perusahaan pencemar lingkungan atau memaksa platform e- commerce merevisi syarat dan ketentuan yang merugikan, dan melakukannya di bawah satu kepemimpinan yang stabil, kredibilitasnya melesat. Pada titik itulah, ia benar-benar menjadi negosiator yang disegani. Pelaku usaha akan berpikir dua kali untuk melanggar hak konsumen karena mereka tahu akan berhadapan dengan lembaga yang tangguh, tidak mudah berganti haluan, dan memiliki stamina hukum serta politik untuk memperjuangkan kasus hingga tuntas. Inilah wujud nyata dari countervailing power. Kekuatan ini tidak mungkin dibangun oleh lembaga yang kepemimpinannya selalu berada dalam mode “permulaan” atau “transisi”. Masa Jabatan sebagai Fondasi Kedaulatan, perpanjangan masa jabatan menjadi lima tahun adalah langkah untuk memberikan fondasi temporal yang kokoh bagi kedaulatan konsumen. Ia mengubah BPKN dari sekadar simbol kepedulian negara menjadi instrument yang efektif bagi penegakan kedaulatan tersebut. Sebuah lembaga yang kuat karena stabil, independen karena terjamin masa kerjanya, dan kredibel karena memiliki waktu untuk membuktikan diri, pada akhirnya akan melayani konsumen dengan cara yang paling substantif: melalui pencegahan kerugian, penegakan keadilan, dan pembentukan pasar yang lebih etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, lima tahun bukan hanya tentang efisiensi atau sinkronisasi; ia adalah tentang memberi waktu dan ruang yang memadai bagi kedaulatan konsumen untuk tidak hanya dideklarasikan, tetapi benar-benar ditegakkan. Ini adalah investasi negara pada kepercayaan (trust)—kepercayaan konsumen bahwa negara serius melindunginya, dan kepercayaan pasar bahwa ada aturan main yang adil yang dijaga oleh wasit yang berwibawa. Tanpa fondasi stabilitas ini, “konsumen important” akan tetap menjadi slogan, bukan realitas yang hidup dalam denyut nadi perekonomian nasional. 56 5. Perlindungan Konsumen Sebagai Constitutional Important Perlindungan konsumen dalam konstruksi negara hukum Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai instrumen hukum biasa, melainkan telah berevolusi menjadi suatu constitutional important yang memiliki signifikansi mendasar dalam bangunan ketatanegaraan. Esensi perlindungan konsumen sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai konstitusional yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan konsumen merupakan manifestasi nyata dari komitmen konstitusi terhadap perlindungan hak asasi manusia, di mana hak atas perlindungan konsumen pada hakikatnya merupakan derivasi dari hak-hak dasar yang tidak dapat dipisahkan dari martabat kemanusiaan, seperti hak atas hidup yang bermartabat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, dan hak untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Lebih dari itu, perlindungan konsumen merupakan perwujudan konkret dari cita-cita keadilan sosial yang menjadi roh dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang termaktub dalam alinea kedua yang menegaskan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar melindungi kepentingan individu, tetapi lebih merupakan upaya sistematis untuk menciptakan keadilan sosial dalam seluruh hubungan ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha. Setiap ketidakadilan yang dialami konsumen dalam transaksi ekonomi pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dalam kerangka ekonomi konstitusional, perlindungan konsumen menempati posisi yang strategis sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya perekonomian nasional yang berkeadilan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem perlindungan konsumen yang efektif menjadi penyeimbang dalam struktur ekonomi yang selama ini didominasi oleh kekuatan pelaku usaha besar, sehingga dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Tanpa 57 perlindungan konsumen yang memadai, cita-cita perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan hanya akan menjadi retorika belaka tanpa implementasi yang nyata. Pada tataran yang lebih filosofis, perlindungan konsumen sesungguhnya menyentuh aspek fundamental dari marwah kemanusiaan dengan mencegah praktik-praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Setiap bentuk penipuan, manipulasi informasi, atau pemaksaan kehendak dalam hubungan konsumen-pelaku usaha pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia sebagai subjek hukum yang setara. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya memanusiakan manusia dalam konteks hubungan ekonomi modern. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberadaan sistem perlindungan konsumen yang efektif merupakan indikator penting dari good governance yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Kemampuan negara untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak sehat mencerminkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga negara. Sebaliknya, ketidakefektifan sistem perlindungan konsumen mengindikasikan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks constitutional important yang lebih mendalam, lemahnya perlindungan konsumen tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan administratif belaka, melainkan telah berkembang menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut harkat dan martabat warga negara. Ketidakefektifan sistem perlindungan konsumen merupakan bentuk pengingkaran terhadap mandat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh warga negara. Lebih dari itu, dalam era ekonomi digital dan perdagangan bebas, ketiadaan sistem perlindungan konsumen yang kuat dapat mengakibatkan marginalisasi konsumen Indonesia dalam percaturan ekonomi global, yang pada akhirnya akan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional melalui peninjauan ulang terhadap ketentuan masa jabatan dalam 58 Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dipandang sebagai suatu keniscayaan konstitusional. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan stabil, mustahil dapat diwujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif, yang pada gilirannya akan mengakibatkan gagalnya negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Analisis Kekosongan Jabatan Di BPKN Kekosongan jabatan di Badan Perlindungan Konsumen Nasional kerap terjadi di tiap periodenya, mulai dari periode I hingga periode ke V. Hal ini menunjukkan bahwa memang diperlukan masa jabatan yang lebih panjang untuk BPKN agar dapat stabil di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam renstra dan RJPMN yang sudah ada. Berikut adalah daftar kekosongan jabatan di BPKN: Periode ke- Jumlah Komisioner Tanggal pengangkatan Tanggal pemberhentian Tanggal seharusnya Masa vakum 1 17 04 Okt 2004 11 Okt 2009 04 Okt 2007 2 tahun dan 7 hari (lewat 738 hari) 2 20 11 Okt 2009 03 Jul 2013 11 Okt 2012 8 bulan 22 hari (lewat 265 hari) 3 23 03 Jul 2013 21 Agus 2017 03 Jul 2016 1 tahun 1 bulan 18 hari (lewat 414 hari) 4 20 21 Agus 2017 10 Agus 2020 21 Agu 2020 Dalam periodesasi (kurang 11 hari) 5 20 10 Agus 2020 08 Jan 2024 10 Agu 2023 4 bulan 29 hari (lewat 151 hari) 6 23 08 Jan 2024 -- 59 7. Upaya yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan penambahan Masa Jabatan BPKN Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, BPKN RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI terkait dengan Usulan Naskah Akademik BPKN RI atas rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Surat tersebut dilampirkan juga dengan Matriks jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh DPR RI, serta usulan Naskah Akademik untuk perubahan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu RUU Perlindungan Konsumen sudah berapa kali masuk di dalam Prolegnas DPR RI, namun hingga permohonan ini diajukan, belum ada kepastian kapan RUU ini disahkan menjadi UU Perlindungan Konsumen. BPKN RI secara aktif memberikan saran dan masukan baik kepada Fraksi di DPR RI, Komisi VI DPR RI, Badan Keahlian DPR RI terkait dengan penyusunan RUU Perlindungan Konsumen. 8. Analisis Komparatif Komprehensif Masa Jabatan Lembaga Negara Studi Perbandingan Mendalam Masa Jabatan No Lembaga Masa Jabatan Dasar Hukum Rasionalitas Kebijakan 1 BPKN 3 tahun Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 Tidak jelas 2 BPSK 5 tahun Pasal 13 Permendag nomor 72 tahun 2020 Penyelesaian Sengketa Konsumen 3 LPKSM 5 tahun Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 4 KPK 5 tahun Pasal 33 UU 19/2019 Stabilitas pemberantasan korupsi 5 Ombudsman 5 tahun Pasal 17 UU 37/2008 Kelangsungan reformasi birokrasi 6 Komisi Yudisial 5 tahun Pasal 29 UU 18/2011 Kontinuitas pengawasan hakim 7 Komnas HAM 5 tahun Pasal 83 ayat (4) UU 39/1999 Perlindungan HAM berkelanjutan 8 OJK 5 tahun Pasal 14 ayat (3) UU 21/2011 Stabilitas sektor jasa keuangan 9 LPS 5 tahun Pasal 66 ayat (3) UU 24/2004 Kepastian sistem penjaminan 10 LPSK 5 tahun Pasal 15 UU 13/2006 Perlindungan saksi dan korban 60 11 KPAI 5 tahun Pasal 75 ayat (3) UU 35/2014 Kelangsungan perlindungan anak 12 KPU 5 tahun Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 Konsistensi penyelenggaraan pemilu 13 Bawaslu 5 tahun Pasal 92 ayat (13) UU 7/2017 Pengawasan pemilu yang berkelanjutan 14 BS BI 5 tahun Pasal 58 B ayat (3) UU No. 6 tahun 2009 Pengawasan Bank Indonesia untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas dan transparansi 15 BS LPS 5 tahun Pasal 8 ayat (4) PP nomor 2 tahun 2023 Pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan untuk peningkatan kinerja agar lebih akuntabel, transparan dan kredibel 16 BS OJK 5 tahun Pasal 38 B ayat (3) UU Nomor 4 tahun 2023 Pengawasan OJK untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas. 9. Studi Komparatif Internasional Best Practices Masa Jabatan Lembaga Konsumen Negara/ Kawasan Nama Lembaga (Bahasa Asli/Inggris) Masa Jabatan Kepemimpinan Status Lembaga Tugas & Wewenang Utama Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 3 tahun per periode, dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Lembaga Negara Non- Struktural Memberi pertimbangan kepada pemerintah, penelitian, sosialisasi, mediasi sengketa konsumen, dan pengawasan umum. Malaysia Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Komisioner (Hakim) Tribunal diangkat oleh Menteri. Masa jabatan tidak tetap, biasanya 3 tahun dan dapat diperbarui. Lembaga Quasi- Yudisial di bawah Kementerian Menyelesaikan sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan mengikat secara hukum untuk klaim hingga RM50,000. Singapura Consumers Association of Singapore (CASE) Dewan Eksekutif dipilih dalam Rapat Umum Tahunan (AGM). Masa jabatan biasanya 5 tahun sebelum pemilihan ulang. Lembaga Non- Pemerintah (NGO) Mediasi sengketa, edukasi konsumen, advokasi kebijakan, dan penelitian. 61 Thailand Office of the Consumer Protection Board (OCPB) Sekretaris- Jenderal OCPB adalah pejabat pemerintah. Masa jabatan mengikuti rotasi birokrasi (biasanya 5 tahun). Lembaga Negara di bawah Kantor Perdana Menteri Koordinasi kebijakan nasional, edukasi, penanganan pengaduan, dan advokasi. Filipina Department of Trade and Industry - Consumer Protection Group (DTI- CPG) Pejabatnya adalah karir birokrat. Masa jabatan struktural, mengikuti penugasan pemerintah. Lembaga Negara (bagian DTI) Penegakan hukum, pembinaan usaha, resolusi keluhan melalui “DTI Fair Trade Enforcement Bureau”. Vietnam Vietnam Competition and Consumer Authority (VCCA) Kepala VCCA diangkat oleh pemerintah. Masa jabatan biasanya 5 tahun sesuai siklur perencanaan negara. Lembaga Negara di bawah Kementerian Perindustrian & Perdagangan Penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, investigasi, dan edukasi. Jepang Consumer Affairs Agency (CAA) Komisaris CAA diangkat oleh Kabinet. Masa jabatan standar untuk pejabat tinggi, biasanya 5 tahun. Lembaga Negara Independen di bawah Kantor Kabinet Koordinasi kebijakan antar- kementerian, penanganan krisis produk berbahaya, edukasi nasional. Korea Selatan Korea Consumer Agency (KCA) Ketua/ Commissioner KCA diangkat oleh Presiden atas rekomendasi Perdana Menteri untuk masa jabatan 5 tahun. Lembaga Pemerintah Non- Departemen Mediasi sengketa (di bawah Korea Consumer Dispute Settlement Commission), uji produk komparatif, edukasi. India National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) Presiden NCDRC adalah mantan Hakim Mahkamah Agung, diangkat untuk masa jabatan 5 tahun atau hingga usia 70 tahun (mana yang lebih dulu). Lembaga Quasi- Yudisial Adjudikasi sengketa konsumen tingkat nasional (klaim > 2 crore rupee). Memiliki otoritas seperti pengadilan. China China Consumers Association (CCA) Ketua dan Anggota Komite biasanya berasal dari Lembaga Semi- Pemerintah Melindungi hak konsumen, pengujian produk, penerbitan 62 berbagai instansi. Masa jabatan mengikuti siklus kongres nasional, umumnya 5 tahun. (didirikan oleh negara) laporan, penanganan pengaduan skala besar. Taiwan Consumers' Foundation, Chinese Taipei Dewan Direksi dipilih oleh anggota dalam kongres. Masa jabatan biasanya 2-3 tahun per periode. Lembaga Non- Pemerintah (NGO) Independen Pengujian produk dan publikasi (Consumer Reports), bantuan hukum, advokasi, dan edukasi. Amerika Serikat Federal Trade Commission (FTC) - Bureau of Consumer Protection Komisioner FTC diangkat Presiden dengan persetujuan Senat untuk masa 7 tahun. Masa jabatan bertahap untuk menjamin independensi. Lembaga Pemerintah Federal Independen Penegakan hukum anti- penipuan, privasi data, keamanan produk, dan praktik bisnis tidak adil. Memiliki kewenangan litigasi. Amerika Serikat Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) Direktur diangkat Presiden untuk masa 5 tahun, konfirmasi Senat. Lembaga Pemerintah Federal Independen dalam Federal Reserve Mengatur dan menegakkan hukum perlindungan konsumen di sektor keuangan (pinjaman, kartu kredit, hipotek). Kanada Competition Bureau Canada (Office of Consumer Affairs) Komisioner Persaingan Usaha diangkat oleh Gubernur dalam Dewan untuk masa jabatan hingga 5 tahun, dapat diperpanjang. Lembaga Pemerintah Federal (Industry Canada) Menegakkan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen (penipuan, harga). Mediasi dan investigasi. Meksiko Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Procurador Federal (Jaksa Agung Konsumen) ditunjuk Presiden, biasanya sejalan dengan masa jabatan presiden (6 tahun). Lembaga Pemerintah Federal Otonom Mediasi dan arbitrase sengketa wajib, inspeksi, pengujian produk, sanksi administratif, edukasi. 63 Uni Eropa European Consumer Centre (ECC) Network Koordinasi oleh Komisi Eropa. Kepala perwakilan negara adalah pegawai negeri dengan masa jabatan struktural. Masa jabatan anggota Kurang lebih 5 Tahun Jaringan Lembaga yang Didanai Komisi Eropa Memberikan nasihat dan bantuan kepada konsumen untuk transaksi lintas batas di UE. Mediasi. Inggris (UK) Competition and Markets Authority (CMA) Chair dan Panel Anggota diangkat Menteri untuk masa hingga 5 tahun (dapat diperpanjang). Lembaga Pemerintah Non- Departemen Menegakkan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, investigasi pasar, kewenangan sanksi besar. Jerman Verbraucherzent rale Bundesverband (vzbv) - Federasi Lembaga Konsumen Dewan Direksi dipilih oleh asosiasi anggota. Masa jabatan biasanya 3-5 tahun. Federasi Lembaga Non- Pemerintah (NGO) yang didanai publik Advokasi kebijakan, litigasi class action (Musterfeststellun gsklage), edukasi, pengujian produk. Prancis Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi kementerian. Masa jabatan birokratis (rata- rata 3-4 tahun). Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Ekonomi Pengawasan pasar, penegakan hukum (penipuan, keamanan produk), mediasi, sanksi administratif. Skandinavia (Norwegia/ Swedia) Forbrukerrådet (Norway) / Konsumentverk et (Sweden) Direktur/Juru Bicara diangkat pemerintah. Masa jabatan tetap (biasanya 6 tahun di Norwegia). Lembaga Pemerintah Otonom Advokasi kuat untuk konsumen, pengujian produk mendalam, penerbitan majalah, mediasi, kewenangan litigasi. Afrika Selatan National Consumer Commission (NCC) dan Consumer Protection Tribunal Komisioner NCC diangkat Menteri untuk masa 5 tahun. Anggota Tribunal diangkat untuk masa 5 tahun. Lembaga Pemerintah Independen (NCC) dan Quasi- Yudisial (Tribunal) NCC: Penegakan Consumer Protection Act (CPA), mediasi. Tribunal: Memutus banding dan sengketa besar dengan kewenangan seperti pengadilan. 64 Kenya Competition Authority of Kenya (CAK) - mencakup perlindungan konsumen Direktur Jenderal dan Komisioner diangkat untuk satu masa 5 tahun, dapat diperpanjang sekali. Lembaga Pemerintah Otonom Mengatur persaingan usaha dan melindungi konsumen dari praktik curang dan tidak adil. Nigeria Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) Ketua dan Komisioner diangkat Presiden, konfirmasi Senat, untuk masa 5 tahun (dapat diperpanjang). Lembaga Pemerintah Federal Otonom Menegakkan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, investigasi, mediasi, dan sanksi. Brasil Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) di bawah Ministério da Justiça Sekretaris Nasional DPDC diangkat oleh Menteri Kehakiman, sejalan dengan masa pemerintahan. Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Kehakiman Merumuskan kebijakan, koordinasi sistem nasional (SNDC), dan penegakan hukum administratif. Brasil Procons (Estadual dan Municipal) Koordinador Procon ditunjuk Gubernur/Walik ota, mengikuti siklus politik (4 tahun). Lembaga Pemerintah Negara Bagian/Kota Mediasi dan penyelesaian sengketa langsung, inspeksi, denda administratif tingkat lokal. Argentina Dirección Nacional de Defensa del Consumidor Direktur Nasional ditunjuk oleh pemerintah nasional, biasanya sejalan dengan masa jabatan politik. Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Produksi Menerima pengaduan, mediasi wajib, memberikan sanksi, dan mengeluarkan peringatan publik. Chili Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) Direktur Nasional diangkat Presiden untuk masa 5 tahun, melebihi siklus presidensial (untuk independensi). Lembaga Pemerintah Otonom dengan Personeri Hukum Edukasi, mediasi sengketa (non- wajib), representasi hukum kolektif (acción colectiva), studi pasar. Australia Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) Ketua dan Komisioner diangkat Gubernur Jenderal untuk masa hingga 5 Lembaga Pemerintah Federal Independen Statutori Penegakan hukum persaingan usaha (Competition and Consumer Act), regulasi 65 tahun, tidak dapat diberhentikan tanpa sebab. infrastruktur, edukasi, dan penanganan keluhan. Selandia Baru Commerce Commission Komisioner diangkat Gubernur Jenderal atas saran Menteri untuk masa 5 tahun, dapat ditunjuk kembali. Lembaga Pemerintah Independen Meningkatkan kesejahteraan melalui persaingan usaha dan perlindungan konsumen, penegakan hukum Fair Trading Act. Sebagai puncak dari seluruh rangkaian argumentasi yang telah dibangun secara komprehensif dalam naskah permohonan pengujian materiil ini, pemohon dengan penuh kesadaran hukum dan tanggung jawab konstitusional menegaskan bahwa permohonan ini bukan sekadar upaya untuk memperbaiki kedudukan kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional semata, melainkan merupakan perjuangan konstitusional untuk menegakkan hak-hak fundamental seluruh konsumen Indonesia yang selama ini terabaikan. Seluruh bangunan argumentasi yang telah disusun secara sistematis, didukung oleh data empiris yang valid, diperkuat oleh kajian komparatif yang komprehensif, serta dilandasi oleh prinsip- prinsip filosofis yang kokoh, telah dengan jelas menunjukkan adanya pelanggaran konstitusional yang sistemik dan struktural dalam pengaturan kelembagaan BPKN. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada ketidakefektifan lembaga, tetapi lebih mendasar lagi telah mengikis hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Bahwa dalam perspektif konstitusional yang lebih luas, permohonan ini pada hakikatnya merupakan ujian bagi komitmen negara hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah dalam hubungan hukum. Bahwa pemohon menyadari sepenuhnya bahwa putusan dalam perkara ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan tidak hanya bagi masa depan BPKN sebagai lembaga, tetapi lebih penting lagi bagi penguatan sistem perlindungan konsumen Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan permohonan ini dengan menggunakan pendekatan konstitusional yang progresif, yang tidak hanya terpaku pada bunyi teks normatif semata, melainkan juga mampu menangkap jiwa dan semangat konstitusi dalam membangun keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan konstitusional yang progresif ini sangat 66 diperlukan mengingat persoalan yang dihadapi bukan hanya terletak pada level teknis regulasi, tetapi telah menyentuh aspek fundamental dari hubungan antara negara dan warga negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional. Bahwa pada akhirnya, pemohon menyerahkan seluruh pertimbangan kepada kebijaksanaan dan kearifan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dan penjaga hati nurani konstitusi bangsa. Pemohon meyakini sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi parameter-parameter hukum formal, tetapi juga mampu menangkap denyut nadi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang berkeadilan dalam perkara ini tidak hanya akan mengukuhkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mampu memberikan perlindungan konstitusional yang efektif, tetapi lebih dari itu akan menjadi warisan berharga bagi pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berpihak pada kebenaran substantif. Dengan demikian, pemohon dengan penuh hormat dan keyakinan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh petitum yang telah diajukan dalam permohonan ini, sehingga terwujudlah keadilan konstitusional yang sesungguhnya bagi seluruh konsumen Indonesia, dan tegaklah makna sesungguhnya dari negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negaranya. Semoga putusan dalam perkara ini dapat menjadi awal dari babak baru perlindungan konsumen Indonesia yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih bermartabat. Bahwa dengan mempertimbangkan masa jabatan Anggota BPKN RI saat ini yang akan berakhir pada 08 Januari 2027 (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P tahun 2024 tertanggal 8 Januari 2024) yang tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara a quo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution, dan jelas bahwa objek Permohonan uji materiil i.c. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati 67 (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1) Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2) Menyatakan pemeriksaan Permohonan Pemohon menjadi prioritas pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 3) Memerintahkan segala proses seleksi anggota BPKN ditunda sampai dengan adanya putusan terhadap perkara a quo. Dalam Pokok Permohonan: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.; 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 68 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Bukti P-3 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P TAHUN 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengantar Kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI dari BPKN; 6. Bukti P-6 : Fotokopi matriks tanggapan BPKN kepada Badan Keahlian DPR RI; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Naskah Akademik RUU Perlindungan Konsumen – Usulan BPKN; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Manual On Consumer Protection-UNCTAD; 9. Bukti P-9 : Fotokopi The ASEAN Strategic Action Plan For Consumer Protection (2016-2025); 10. Bukti P-10 : Fotokopi data pengaduan konsumen di BPKN (per tanggal 05 Januari 2024). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 70 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 (1) … (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 71 (4) … 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memilki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua/Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2024 [vide Bukti P-4] dan telah menjabat untuk masa jabatan kedua. Pemohon I secara langsung merasakan kerugian konstitusional dari berlakunya norma yang diujikan yakni, masa jabatan hanya 3 (tiga) tahun, tentu saja tidak memiliki kepastian untuk menyelesaikan program yang telah dirancang, mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan ketidakefektifan program. Hal ini menyebabkan diskontinuitas kebijakan, ketidakstabilan arah kelembagaan, dan potensi pemborosan sumber daya akibat program yang terhenti di tengah jalan. Masa jabatan yang pendek membatasi ruang gerak Ketua BPKN dalam mengambil keputusan jangka panjang yang bersifat transformatif, seperti reformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, atau penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga nasional dan internasional. Selain itu, masa jabatan yang singkat mengurangi wibawa dan kapasitasnya dalam mengambil keputusan strategis, karena pihak eksternal mungkin meragukan komitmen jangka panjangnya, ketidakpastian karir dan stabilitas jabatan; 4. Bahwa Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua/Anggota BPKN berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2024 [vide Bukti P-4] dan menjabat untuk periode pertama. Pemohon II secara langsung merasakan kerugian konstitusional dari berlakunya norma yang diujikan yakni, masa jabatan 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional. Periode jabatan 3 tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN secara berkelanjutan. Selain itu, Pemohon II mengalami kerugian di dalam mengembangkan keahlian spesifik terutama dalam bidang pengawasan dan operasional. Rotasi jabatan yang cepat menyebabkan kehilangan memori institusional dan pengalaman yang 72 terpotong-potong. Dibandingkan dengan wakil ketua lembaga negara lain (seperti Wakil Ketua KPK atau Ombudsman) yang memiliki masa jabatan 5 tahun, Pemohon II berada dalam posisi yang tidak setara dalam hal stabilitas karir dan pengembangan kapasitas kepemimpinan; 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, perbedaan masa jabatan anggota BPKN dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi karir; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi, yakni, masa jabatan BPKN 3 (tiga) tahun mengakibatkan gangguan dalam sistem pengawasan internal dan ketidakkonsistenan prosedur operasional karena periode jabatan 3 (tiga) tahun tidak cukup untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja BPKN secara berkelanjutan. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. 73 Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah memerintahkan penundaan seluruh proses seleksi calon anggota BPKN hingga putusan akhir dalam perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada bagian petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo di Mahkamah Konstitusi dengan alasan pada pokoknya antara lain adanya kemungkinan pemerintah akan membentuk panitia seleksi anggota BPKN periode 2027-2030 sekitar bulan Maret 2025 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPKN periode saat ini (tanggal 8 Januari 2026, meskipun setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata seharusnya berakhir tanggal 8 Januari 2027). Berkenaan dengan permohonan Provisi para Pemohon a quo, oleh karena berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo diputus tanpa persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar pihak- pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, sehingga berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Terlebih, jika alasan permohonan provisi para Pemohon benar, yaitu karena akan habisnya masa jabatan anggota BPKN periode 2024-2027 hal tersebut juga tidak dapat menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan putusan provisi a quo, mengingat permohonan para Pemohon baru diajukan dan diterima Mahkamah pada bulan November 2025. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai lembaga negara independen yang memiliki fungsi 74 pengawasan, regulasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Analisis komparatif menunjukkan bahwa mayoritas lembaga negara sejenis memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, seperti KPK, Ombudsman, OJK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Lembaga Penjamin Simpanan. Bahkan lembaga-lembaga supervisi baru seperti Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi LPS telah didesain dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak awal pembentukannya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pembedaan masa jabatan BPKN yang hanya 3 (tiga) tahun ini tidak didasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, dan proporsional. Tidak ada justifikasi logis mengapa BPKN sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak-hak ekonomi konstitusional puluhan juta konsumen Indonesia harus diperlakukan secara berbeda. Diskriminasi ini telah menciptakan institutional inequality yang merendahkan martabat lembaga dan mengurangi kapasitas para Pemohon sebagai pimpinannya dalam menjalankan mandat konstitusional; 3. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai pejabat negara yang diangkat melalui proses seleksi ketat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, memiliki hubungan kerja konstitusional dengan negara. Dalam hubungan kerja ini, para Pemohon berhak atas kondisi kerja yang memungkinkan pencapaian kinerja optimal dan penyelesaian mandat yang diberikan. Masa jabatan 3 (tiga) tahun tidak memenuhi standar perlakuan yang adil dan layak karena tidak memberikan kepastian karir profesional yang memadai, masa jabatan pendek menyebabkan inefisiensi sumber daya negara, dan menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam pelaksanaan tugas pengawasan operasional dan pengembangan sistem manajemen strategis; 4. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat dampak sistemik yang ditimbulkan oleh masa jabatan pendek terhadap efektivitas perlindungan konsumen sebagai hak konstitusional warga negara. Perlindungan konsumen telah berevolusi menjadi constitutional important yang menyangkut hak-hak dasar warga negara; 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketika BPKN, sebagai lembaga non-struktural yang tugas dan fungsinya berada dalam ekosistem kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag), memiliki masa jabatan kepemimpinan yang hanya 3 (tiga) tahun, secara de facto tercipta ketidaksesuaian siklus dengan induk perencanaannya. Ketidaksesuaian siklus tiga tahunan BPKN dengan siklus lima 75 tahunan Rencana Strategis (Renstra) Kemendag menimbulkan beberapa disfungsi strategis. Selain itu, dari aspek implementasi dan evaluasi, periode lima tahun memberikan ruang yang cukup untuk program-program transformasional yang dampaknya tidak instan, dan isu deadlock transisi menjadi sangat krusial dalam konteks birokrasi; Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 76 Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Bahwa terhadap Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 sudah pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 162/PUU-XXI/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025 dengan amar menyatakan, permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati norma yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam menguji norma a quo, yaitu Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan sebelumnya. Terlebih, Mahkamah belum pernah memeriksa atau menilai berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dan dapat diajukan kembali. Sehingga, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil- dalil para Pemohon beserta alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas adalah apakah pengaturan masa jabatan anggota BPKN selama 3 (tiga) tahun dalam norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma a quo para Pemohon membandingkan dengan masa jabatan anggota KPK yang telah diputus oleh Mahkamah dan masa jabatan lembaga-lembaga negara lain. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang menghasilkan berbagai produk dan/atau jasa yang telah berkembang pesat untuk mendukung 77 perekonomian dan pembangunan nasional diperlukan adanya perlindungan konsumen agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sebagai pihak yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen menyediakan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan daya beli konsumen, sehingga terkadang berdampak pada kualitas atau mutu barang. Perlindungan terhadap konsumen dipandang penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha serta mendukung perekonomian yang sehat. Salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi, perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen, tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi, pendidikan konsumen, tersedianya upaya ganti rugi yang efektif, dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen. UU 8/1999 lahir untuk melindungi konsumen dari kerugian, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga diuraikan pada bagian menimbang yang pada pokoknya menyatakan, bahwa untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlidungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. [3.12.2] Bahwa sejalan dengan upaya perlidungan konsumen di Indonesia, dalam Bab VIII UU 8/1999 telah mengamanatkan dibentuknya BPKN. BPKN didirikan sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Adapun fungsinya berdasarkan Pasal 33 UU 8/1999 yakni, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (1) UU 8/1999 menyatakan bahwa BPKN mempunyai tugas: 78 a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; e. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Berkenaan dengan kedudukan BPKN, Pasal 32 UU 8/1999 menyatakan bahwa BPKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, berkenaan dengan kedudukan BPKN dipertegas dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PP 4/2019) yang menyatakan bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah dimaksud, berdasarkan rumusan yang terdapat dalam kedua ketentuan tersebut, telah jelas bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut, jika kedudukan kelembagaan BPKN dimaksud dikaitkan dengan kelembagaan KPK, maka ada perbedaan signifikan berkaitan kedudukan maupun kewenangannya, di mana KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun [vide Pasal 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]. Artinya, melalui penegasan rumusan dimaksud menunjukkan KPK memiliki kewenangan yang sekalipun menjadi bagian rumpun eksekutif namun sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sementara itu, berkenaan dengan lembaga-lembaga negara lain, masing-masing memiliki sifat kedudukan dan wewenang yang berbeda-beda. Lebih lanjut, berkaitan dengan kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara dimaksud, Mahkamah akan mengutip pertimbangan hukum Putusan 79 Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XX/2023 pada Sub-paragraf [3.10.3] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut: [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang- undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terhadap lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (main state organ), yang menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan demi tercapainya tujuan negara. Sementara itu, untuk lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 8 Februari 2018, bahwa: Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga- lembaga utama tersebut Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Pengawas Persaingan 80 Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahkan, terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam constitutional importance [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023]. Berdasarkan kutipan uraian di atas, telah jelas bahwa secara doktriner pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (importance) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan juga lembaga yang menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (auxiliary state organ). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (constitutional importance), seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), OJK, dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidaklah tepat menyamakan kedudukan BPKN dengan lembaga-lembaga di atas, terlebih UU 8/1999 sama sekali tidak menyebutkan BPKN 81 sebagai lembaga yang independen atau mandiri, dan termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) PP 4/2019 yang menyatakan bahwa BPKN merupakan lembaga nonstruktural. [3.12.3] Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama yang didalilkan para Pemohon berkenaan dengan telah terjadi diskriminasi terhadap kelembagaan BPKN karena masa jabatan anggotanya tidak sama (setara) jika diperhadapkan dengan lembaga- lembaga negara lainnya seperti KPK, Komnas HAM, OJK, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, berkaitan dengan esensi diskriminasi, sesungguhnya Mahkamah dalam beberapa putusannya telah memberikan batasan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU- II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa 82 diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, atau diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal guna membuat perbedaan itu, atau memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sementara itu, berkenaan dengan perbedaan masa jabatan keanggotaan BPKN, menurut Mahkamah, hadirnya BPKN secara kelembagaan sangatlah penting guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun, apabila dihadapkan dengan persoalan menentukan berapa lama masa jabatan dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya persoalan tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam dasar hukum pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota BPKN dengan lembaga negara lainnya. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang bersifat diskriminatif seperti alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, berkenaan dengan masa jabatan BPKN yang dipersoalkan oleh para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan 83 hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU- XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut. [3.12] ...adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan BWI dengan BAZNAS dan BPKH menurut Mahkamah, baik BWI maupun BAZNAS dan BPKH merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh main state organ atau auxiliary state organ yang telah ada. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota di BWI dengan anggota di BAZNAS dan BPKH… Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut. [3.12] ...adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan KPI dan lembaga negara lain yang dinyatakan oleh Pemohon, sekali lagi Mahkamah menegaskan bahwa KPI, KPK, Komnas HAM, KPPU dan lain sebagainya merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara yang telah ada. Namun, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI… Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, berkaitan dengan penentuan masa jabatan anggota/pejabat lembaga negara tertentu Mahkamah konsisten dengan pendiriannya bahwa berkenaan dengan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan, kecuali ada alasan fundamental yang dapat menjadi argumentasi konstitusional sehingga Mahkamah dapat berpendirian sebaliknya, sebagaimana berkenaan dengan masa jabatan KPK. Oleh karena itu, terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan hak para Pemohon yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena masa jabatannya tidak 5 (lima) tahun, tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 karena perbedaan masa jabatan keanggotaan tidak menghalangi 84 setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di samping itu, berkaitan dengan adanya perbedaan masa jabatan anggota pada lembaga-lembaga negara yang berbeda-beda, termasuk dalam hal ini masa jabatan anggota BKPN tidak membatasi pengabdian kepada negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan tenggang waktu masa jabatan sejatinya tidak berkorelasi dengan tinggi-rendahnya tingkat kedudukan suatu lembaga, badan, atau organ, serta tidak berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada negara, sehingga tidak menghalangi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terlebih, dengan adanya perbedaan tersebut justru memberikan pilihan kepada setiap warga negara tentang kepastian hukum untuk menentukan berapa lama dirinya akan mengabdikan diri dalam pemerintahan, termasuk dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditentukan. Di samping itu, perbedaan masa jabatan di setiap lembaga seperti BPKN, tidak serta-merta dapat diartikan melanggar hak konstitusional warga negara atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena hal tersebut ditentukan sesuai dengan dasar hukum pembentukannya, berdasarkan kebutuhan pengaturan masing-masing lembaga. Adapun berkenaan dengan persoalan-persoalan terkait masa jabatan di kelembagaan BPKN yang berdampak antara lain, tidak optimalnya kinerja, inefisiensi sumber daya negara, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, ketidaksesuaian siklus tiga tahunan BPKN dengan lima tahunan Kemendag dalam Renstra sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, persoalan demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusional, namun merupakan persoalan implementasi norma, yang sesungguhnya dapat dimitigasi oleh anggota/pejabat BPKN agar selalu berkesinambungan, maka dalam menyusun kebijakan disesuaikan dengan masa jabatan anggota/pejabat BPKN, termasuk secara “estafet” dapat diteruskan oleh anggota/pejabat penerus/penggantinya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 tidak 85 menciptakan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlakuan yang tidak adil, serta diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 86 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 87 PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita