PUU
Tahun 2026
233/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Fahrul Bagas Farizqi (Pemohon I), Ricky Sukma Munip Susanto (Pemohon II), Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko (Pemohon III), Yaqdhan Faiq Labib (Pemohon IV), Ali Hasan (Pemohon V), dan Farrel Ghani Hamizan (Pemohon VI)
Tanggal Putusan: 2026-07-30T13:38:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 233/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut.
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 15 Juni
2026, yang diajukan oleh Fahrul Bagas Farizqi (Pemohon I),
Ricky Sukma Munip Susanto (Pemohon II), Yusuf
Alhamdulillah Wijoyoko (Pemohon III), Yaqdhan Faiq Labib
(Pemohon IV), Ali Hasan (Pemohon V), dan Farrel Ghani
Hamizan (Pemohon VI), selanjutnya disebut para Pemohon.
Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 17
Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 232/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) pada tanggal 17 Juni 2026 dengan Permohonan
Nomor 233/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian
Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
2
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor
233/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor 233.233/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang
Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara
Nomor 233/PUU-XXIV/2026, bertanggal 17 Juni 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
233.233/PUU/TAP.MK/HS/06/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 17 Juni 2026;
3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
27.233/PUU/TAP.MK/HS/07/2026
tentang
Penetapan Penjadwalan Ulang Hari Sidang Pertama
Mahkamah Konstitusi, bertanggal 1 Juli 2026;
c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 2 Juli
2026
Mahkamah
telah
menyelenggarakan
sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan
pokok-pokok
permohonan
para
Pemohon.
Dalam
persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang serta memberikan kesempatan kepada para
Pemohon memperbaiki permohonan dan menyerahkan
perbaikan dimaksud paling lama dalam waktu 14 (empat
belas) hari kalender;
d.
bahwa pada tanggal 14 Juli 2026, Mahkamah menerima
surat dari para Pemohon bertanggal 14 Juli 2026 perihal
Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor 233/PUU-
XXIV/2026. Melalui surat dimaksud, pada pokoknya para
3
Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Nomor
233/PUU-XXIV/2026
karena
hal tersebut
merupakan
keputusan para Pemohon setelah mempertimbangkan
berbagai keadaan dan kondisi yang ada saat ini;
e. bahwa ihwal penarikan atau pencabutan permohonan
dimaksud, pada tanggal 15 Juli 2026, Mahkamah telah
menyelenggarakan persidangan dengan agenda konfirmasi
pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri
oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada
pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan
atau penarikan Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026
[vide Risalah Sidang, tanggal 15 Juli 2026, hlm. 2-3];
f.
bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan,
“Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum
atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”
dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan
kembali
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
g. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 16 Juli
2026 telah berkesimpulan penarikan kembali Permohonan
Nomor 233/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut
hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g
di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;
4
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah
Konstitusi
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
5
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; 4 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi 5 yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari
