233/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 233/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yudi Syamhudi Suyuti, S.Sos. Pekerjaan : Ketua Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 6-7, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 238/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 26 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa dalam UUD NRI 1945, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (2), menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.” 4. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang- undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup Undang-Undang dan Perppu sebagaimana disebut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2025,Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu. 4 8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 240 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. 9. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan, serta Pasal 2 PMK No.7 Tahun 2025. 10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 PMK No. 7 tahun 2025, Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Pasal (1): Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 11. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di 5 dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan: Pasal 51 ayat (1) UU MK “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga Negara.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.” Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. Perorangan WNI; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik dan privat; atau; d. Lembaga Negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU- V/2007, yaitu: 6 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon: Bahwa Pemohon adalah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja sebagai aktivis dan menjabat sebagai Ketua Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, yang merupakan Organisasi Masyarakat Sipil (bukti), dimana secara Anggaran Dasar/Rumah Tangga memiliki Hak Eksekutif untuk melakukan segala tindakan dalam memajukan Organisasi Yayasan (Bukti). Pemohon yang posisinya sebagai Ketua Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, menginisiasi dibentuknya Presidium Nasional Fraksi Rakyat (bukti) yang juga berkedudukan sebagai Koordinator Presdium Nasional Fraksi Rakyat. Dalam hal Permohonan Pengujian Materiil ini, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah sebagai Ketua Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif. Di mana Organisasi Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif adalah salah satu dari Organisasi Masyarakat Sipil yang berada di Indonesia, dimana salah satu bidang pekerjaannya adalah mengadvokasi dan memperjuangkan Rakyat Warga. Maka Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Pasal 240 Ayat (1); Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Adalah Warga 7 Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengan memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Pengujian Materiil dalam hal syarat pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota yang dimohonkan a quo. Pemohon berkepentingan melakukan Reformasi Politik untuk mewujudkan Fraksi Rakyat. Fraksi Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Perwakilan Kelompok Masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain dari Fraksi Partai Politik. Sehingga DPR, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen benar- benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar-benar menjadi Representasi Politik (Political Representation) dan Representasi Fungsional (Functional Representation) sebagai saluran kehidupan bernegara milik tuannya, yaitu Rakyat. Dimana saluran kehidupan bernegara tersebut menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang demokratis dan inklusif. Untuk itu, Pemohon dalam Permohonan Pengujian Materiil ini juga berkepentingan untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon DPR dari Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon: Bahwa Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yaitu hak dalam susunan Negara Republik Indonesia sebagai susunan Negara yang berkedaulatan Rakyat dan mendapatkan hak kedaulatan berada di tangan Rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4 dan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Pemohon juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 8 UUD NRI 1945. Bersamaan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon juga diberikan hak untuk mengikuti Pemiliu, yang diatur dalam Pasal 19 UUD NRI 45 dan Pasal 22 E Ayat 3. Hak-hak Konstitusional Pemohon tersebut dinyatakan dalam UUD NRI 1945, yang berbunyi: Pembukaan, Alinea 4: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pasal 1 Ayat 2 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 27 Ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28 C Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara Kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya.” Pasal 28 D Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 19 UUD 45: “Bahwa anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum.” Pasal 22 E Ayat 3: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” 9 5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; huruf (n): menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu Terhadap UUD NRI 1945: Pembukaan Aline 4, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 C Ayat 2, Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 19 , Pasal 22 E Ayat 3. 6. Bahwa hak-hak Konstitusional yang diberikan UUD NRI 1945 tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU Pemilu, Pasal 240, Ayat (1 ) huruf (n), sebagai berikut: a. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pembukaan Aline 4, dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), dimana secara aktual dan spesifik dalam hal yang menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Secara spesifik dalam hak konstitusional yang diberikan ke Pemohon oleh Pembukaan Alinea 4, yang menyatakan maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik indonesia yang berkedaulatan Rakyat. Hak pemohon dalam hal ini dirugikan menyangkut terhapusnya akar sejarah yang semestinya tetap dijakadikan sebagai basis fundamental tersusunnya sistem Negara berkedaulatan Rakyat, meskipun Negara Indonesia mengalami banyak perubahan sesuai perkembangan jaman mutakhir kekinian dan yang akan 10 datang. Kerugian Pemohon disini adalah merupakan Rakyat Warga Indonesia yang tidak terlepas dari ikatan sejarah berdirinya Indonesia. Hal ini berkaitan dengan susunan dibentuknya Lembaga Perwakilan Rakyat, yang secara fakta konstitusional dan sejarah. Dewan Perwakilan Rakyat di Negara Republik Indonesia di awali dengan Keputusan Hasil Sidang I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 (Revolusi Kemerdekaan Indonesia) yang memerintahkan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945. Dimana KNIP menjadi cikal bakal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yang sampai saat ini, tanggal, bulan dan tahun berdirinya KNIP dirayakan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam susunan KNIP ini, terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat dari berbagai Golongan dan Daerah- Daerah termasuk Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, sebelum itu sebenarnya gagasan tentang paham Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dicetuskan oleh Ir. Soekarno, Prof. Soepomo dan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya Golongan Fungsional dalam Keterwakilan Rakyat Indonesia di Lembaga DPR-MPR. Hal ini kemudian ditetapkan menjadi Utusan Golongan yang dihapus melalui Amandemen Konstitusi. Dan dalam Pemilihan Umum 1955 sebagai Pemilihan Umum yang beralaskan hukum Maklumat X (3 November 1945) dari Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menganjurkan pembentukan partai politik dan menetapkan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diadakan Januari 1946, namun baru dilaksanakan pada tahun 1955, untuk memilih Anggota DPR dan Anggota Dewan Konstituante, dalam Pemilu tersebut, meski terdapat banyak Partai Politik Peserta Pemilu, namun juga diikuti oleh Perwakilan Golongan Rakyat, Kelompok Masyarakat dan Perseorangan. Peristiwa Pemilu 1955 ini, dapat menjadi acuan bahwa dalam mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari seluruh kepentingan Rakyat Warga Indonesia dengan realita sosial masyarakat Indonesia yang bukan hanya Anggota Partai 11 Politik saja. Melainkan juga terdapat Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat dan Individu. Sesuai perkembangan jamannya saat ini, ternyata Rakyat membutuhkan Golongan Rakyat dan Kelompok Perwakilan Masyarakat fungsional yang diisi untuk menjadi saluran sektor-sektor kepentingan dan kebutuhan Rakyat di DPR. Disinilah Pemohon sebagai salah satu Aktivis yang bekerja sehari-hari mengadvokasi Rakyat Warga membutuhkan adanya saluran Rakyat Warga secara langsung dimiliki Rakyat di DPR sebagai jantungnya Kekuasaan Negara dengan adanya Fraksi Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat, Serikat seperti; Golongan Ekonomi (Pengusaha, Pedagang Kecil dan Besar, Pekerja (Buruh), Pelaku Koperasi, Konsumen), Petani, Nelayan, Agama, Sosial, Budaya, Golongan Muda Gen-Z, Perkumpulan Olahraga, Perkumpulan Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran, Wartawan, Ilmuwan, Purnawirawan TNI-Polri, Profesional (Pengacara, Dokter, Insinyur, Bankir dan banyak lagi), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil, Ormas, Mahasiswa, Golongan Perempuan, Etnis Minoritas, Penyandang Cacat (Disabilitas), Komunitas Adat, Mantan Warga Binaan dan Perwakilan Seluruh Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat dalam entitas Rakyat Warga Indonesia (selanjutnya disebut Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat). Dan Perwakilan ini menjadi kebutuhan penting bagi Rakyat Warga dalam hal mendapatkan Kedaulatannya yang disebut Negara berkedaulatan Rakyat. Dengan adanya UU Pemilu Pasal 240, Ayat (1) huruf (n), Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak memungkinkan diwujudkannya Fraksi Rakyat di DPR, dimana hanya Anggota Partai Politik yang dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Anggota DPR dan DPRD. b. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 1 Ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), dimana Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hanya terbatas oleh Perwakilan dari 12 Anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Sementara, jika memaknai frasa Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang dimaknai oleh Bung Hatta (tulisan Riyan Salomo Parapat, S.Si. – Teol dan disiarkan di halaman website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Setneg.go.id, 15 April 2024), “demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara. Rakyat berdaulat dan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan pemerintahan. Namun, keputusan rakyat dapat menjadi aturan pemerintahan bagi semua orang dan harus teratur dalam bentuk dan prosesnya, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan konsensus dalam perundingan. Hal ini bukanlah keputusan yang tiba-tiba diambil dalam rapat umum lainnya. Dalam hal ini, Mohammad Hatta mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan rakyat. Pertama, bahwa rakyat tidak hanya berdaulat tetapi juga bertanggung jawab atas kedaulatan yang dipegangnya. Kedua, tidak mungkin rakyat yang berdaulat kehilangan kedaulatannya. Dengan kata lain, Mohammad Hatta mengacu pada pengalaman sejarah untuk menunjukkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi pada dasarnya berjalan dengan waktu yang lama serta stabil. Penting untuk ditekankan, bahwa sistem demokrasi juga memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keberlanjutannya, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum dan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Jika kondisi tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi anarki yang berujung pada revolusi dan munculnya pemerintahan otoriter.” Dalam hal Kedaulatan berada di tangan Rakyat ini, Pemohon dirugikan bukan hanya kepentingan Pemohon sebagai Aktivis untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Calon Anggota DPR dari Perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil atau LSM saja, melainkan kerugian Pemohon linier dengan kerugian Rakyat Warga yang tidak sepenuhnya mendapatkan hak kekuasaanya sebagai Pemilik Negara dan Pembayar Pajak, Pembiaya dan Penjamin Negara (dapat dibuktikan dengan saksi-saksi fakta). Hal ini menghasilkan seringkali terjadinya dominasi kepentingan oligarki dan pemburu rente di Negara yang melanggar Undang-Undang dan 13 Lemahnya Fungsi Pengawasan di DPR. Pemburu rente (rent-seeker) di negara adalah individu atau kelompok yang menggunakan pengaruh politik untuk memanipulasi kebijakan publik atau regulasi pemerintah demi mendapatkan keuntungan ekonomi besar tanpa menciptakan nilai tambah (kekayaan baru) bagi masyarakat, seringkali melalui korupsi, monopoli, atau kronisme, sehingga merugikan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan publik. Tindakan seperti ini seringkali terjadi dalam hal, Pemberian izin atau lisensi yang disengaja diperumit: Pejabat publik atau birokrat dapat sengaja membuat proses perizinan menjadi berlapis-lapis dan sulit, memaksa pengusaha untuk menyuap (membayar “rente” tambahan) agar permohonan mereka disetujui atau dipercepat (bukti). Selain itu dalam hal pembuatan Undang-Undang, kita seringkali menyaksikan terjadinya kerusuhan meluas antara Rakyat dan Negara (bukti). Dan yang paling terakhir adalah terjadinya kerusuhan besar antara Rakyat dan Negara karena kekecewaan Rakyat terhadap DPR yang dinilai hanya menguntungkan Partai Politik dan jaringan-jaringannya. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi karena kedudukan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi, realitanya tidak mampu sepenuhnya dijalankan oleh Wakil-Wakil Rakyat dari Partai Politik saja. Hal inilah yang membuat hak konstitusional Pemohon dirugikan, jika DPR, DPRD hanya diisi oleh Anggota Partai Politik saja, tanpa ada Perwakilan Kelompok dan Golongan Rakyat yang langsung tunduk pada Pemilik Kedaulatan Tertinggi sesuai Undang-Undang Dasar, yaitu Rakyat dengan hak-hak kedaulatannya yang diatur oleh Negara secara demokratis dan inklusif. c. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 27 Ayat 1, dirugikan secara aktual dan spesifik dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), dimana dalam Pasal 27 Ayat 1 dinyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan adanya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), Pemohon kehilangan kesempatannya mewujudkan Fraksi Rakyat di DPR, DPRD yang terdiri dari Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Golongan Rakyat selain dari Perwakilan Partai Politik untuk memulihkan 14 kepercayaan Rakyat terhadap DPR. Dimana secara aktual dan spesifik telah dibuktikan dengan terjadinya ketidakpercayaan Rakyat terhadap DPR yang menghasilkan kerusuhan besar dan amok massa yang membawa tema demonstrasi, “Bubarkan DPR (bukti).” d. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28 C Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya” dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), serta mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) tersebut. Karena dengan berlakunya Pasal a quo telah menyebabkan Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mewujudkan Fraksi Rakyat di DPR, DPRD melalui Pencalonan Anggota DPR, DPRD dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat tanpa harus menjadi Anggota Partai Politik. UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), juga merugikan Pemohon dengan tidak dapatnya Pemohon berpartisipasi dalam mewujudkan keberagaman dalam hal keterwakilan Rakyat di DPR, melalui Fraksi Rakyat selain dari Fraksi Partai Politik. Sehingga Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi tidak mampu menyerap seluruh aspirasi dan partisipasi Rakyat Warganya, karena sangat banyak suara Rakyat Warga yang tertinggal maupun ditinggal dalam keberlanjutan jalannya Negara Republik Indonesia. Hal ini juga berpotensi membuat Negara Republik Indonesia kurang mampu membangun internal structural power (struktur kekuatan dalam negeri) yang kuat. Kekuatan dalam negeri yang kuat disini adalah terbangunnya struktur Negara dengan Kedaulatan Rakyat yang kuat dan mampu terbentuknya fundamental politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan yang kokoh dengan tetap dipraktekkannya prinsip-prinsip demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial dalam sebuah Negara. Dengan fundamental Negara yang kokoh ini, akan lebih mudah Negara mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, budaya, keamanan yang mengakar. Sehingga bukan hanya pertumbuhan kemajuan Negara saja yang berhasil, akan tetapi juga kemajuan Rakyat 15 diseluruh sektor-sektor kehidupannya dari tingkat kolektif hingga individual. Karena Rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya atas Negara, yang berarti Rakyat Warga benar-benar sepenuhnya memiliki Negaranya secara nyata. Yaitu Rakyat Warga dapat langsung terlibat di dalam keputusan-keputusan Negara yang diatur melalui salurannya di Fraksi Rakyat. Akan tetapi dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), maka Pemohon bersama Rakyat dirugikan untuk mencapai kemajuannya. Bahkan Pemohon dirugikan secara aktual dan potensial oleh UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) atas potensi terjadinya perpecahan dan disintegrasi sosial dan disintegrasi Bangsa. Hal ini ditandai dengan terjadinya kerusuhan dan amok massa pada 25-31 Agustus 2025 hampir di seluruh Indonesia, yan berpotensi terulang Kembali, jika tidak diatasi dengan tepat, yaitu dibentuknya Fraksi Rakyat di DPR. Gelombang konflik sosial politik juga terjadi di Negara-Negara lain seperti Nepal, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa, Madagaskar, Kenya, Peru, Paraguay dan Jerman. Untuk itu dibutuhkan reformasi politik di jantungnya kekuasaan Negara, yaitu di DPR, DPRD dengan diadilinya norma UU Pemilu Pasal 240 Ayat 1 huruf (n). e. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 28 D Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), serta mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 28 D Ayat (1) tersebut. Karena dengan berlakunya Pasal a quo tersebut, telah menyebabkan Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat tidak dapat diakui, dijamin dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam hal mewujudkan Fraksi Rakyat di DPR, DPRD melalui Pencalonan Anggota DPR, DPRD dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat tanpa harus menjadi Anggota Partai Politik. Maka Pemohon mendapat kerugian dengan kehilangan kesempatan dalam membangun DPR, DPRD yang mencerminkan keberagaman dan mampu menjadi saluran Rakyat Warga melalui Perwakilan-Perwakilannya. 16 f. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Pasal 19, dimana menyatakan, “Bahwa anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum.” Hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n). Hal ini karena dalam hal UU Pemilu tersebut mensyaratkan harus menjadi Anggota Partai Politik. Sehingga Pemohon dan bukan hanya Pemohon sendiri saja, melainkan Calon-Calon dari Golongan Rakyat dan Perwakilan Masyarakat yang ingin membangun keberagaman di dalam Perwakilan Rakyat terpatahkan oleh Perwakilan Partai Politik. Padahal banyak selain dari organisasi Pemohon, organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PGI, KWI, Walubi, Hindhu Darma, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Komunitas Warteg Nusantara, Ikatan Hakim Indonesia, Organisasi Purnawirawan TNI-Polri, PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), IKPNI (Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia), Ikatan Akademisi, Serikat Pekerja, Paguyuban Ojek Online, Ikatan Asisten Rumah Tangga, Perhimpunan Ibu-Ibu Rumah Tangga, Kelompok Kaum Miskin Kota Desa, HMI, PMII, GMNI, Hikmahbudhi, Front Pemuda Pelayaran Nusantara, Serikat Pers, Walhi, Forum Gen-Z, Front Nelayan Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Perhimpunan INTI, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), DPN Perkasa (Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Apindo, Perkumpulan UKM-UMKM Indonesia dan lain sebagainya yang bukan merupakan Sayap Partai Politik (Underbow) jika mendapatkan kesempatan mewakili Rakyat tanpa harus disyaratkan menjadi Anggota Partai Politik dapat menjadi saluran-saluran Rakyat Warga secara langsung. Tentu hal ini akan lebih mewarnai anatomi politik Kekuasaan Rakyat dan Demokrasi di Negara Republik Indonesia. Akan tetapi adanya UU Pemilu tersebut menjadikan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat tersebut yang tidak ingin menjadi Anggota Partai Politik tentu tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan dan dipilih sebagai Calon Anggota DPR, DPRD. Sehingga hanya mampu berjuang dari luar sistem yang kurang efektif dibandingkan dengan berjuang di DPR, DPRD melalui Fraksi Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat di DPR, DPRD. Hal ini berbeda dengan Calon 17 Anggota Dewan Perwakilan Daerah perseorangan yang lebih terkonsentrasi dalam urusan Otonomi Daerah dan minim dalam hal kewenangannya dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. g. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan Pasal 22 E Ayat 3: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”, dirugikan dengan berlakunya UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n). Karena dalam bunyi pernyataan tegasnya dalam Pasal 22 Ayat 3 Konstitusi UUD NRI 1945 tersebut, menyatakan Partai Politik memilih Anggota DPR, DPRD tidak menyatakan harus “Menjadi Anggota Partai Politik.” Sehingga menurut kami, selain dirugikannya hak konstitusional Pemohon, justru membuat ruang Partai Politik menjadi lebih sempit yang akhirnya mempersempit keberagaman DPR, DPRD dan fungsi Partai Politik itu sendiri yang awalnya memiliki peran untuk memilih Wakil-Wakil Rakyat, berubah menjadi memilih Wakil-Wakil Partai Politik. Kata “Menjadi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “berubah wujud.” Sehingga dalam konteks UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), yang mensyaratkan “Menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu”, maka dengan adanya huruf (n) ini, DPR, DPRD akan berubah wujud menjadi Lembaga Perwakilan Partai Politik. Pada akhirnya, DPR, DPRD bukan lagi sebagai Perwujudan Perwakilan Rakyat. Pada akhirnya membuat Rakyat Warga menjadi kurang percaya atau berpotensi tidak percaya terhadap Partai Politik. Kondisi ini membuat jarak antara Partai Politik dengan Rakyat Warga dan DPR, DPRD dengan Rakyat Warga, kecuali ketika saat hajatan Pemilu tiba, maka interaksi Rakyat Warga dengan Partai Politik akan terhubung melalui transaksi politik uang, jual beli suara (bukti). Dalam hal hubungan antara Rakyat dengan Partai Politik, juga dinyatakan Dr. Djayadi Hanan, “Maka ada kecenderungan partai untuk menjadi partai elektoral. Jadi, dia hadir ya karena memang dia perlu hadir di masyarakat waktu pemilu saja,”sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/12/11/09320941/parpol- musiman-dan-hilangnya-kedekatan-dengan- 18 masyarakat?page=all#page2. Dan dampak yang terjadi membuat Partai Politik membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan suara di DPR, DPRD (bukti). Secara frasa, makna Pasal 22 E Ayat 3 dapat dibaca secara jelas dan dimaknai bahwa Partai Politik adalah Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD saja. Hal ini menurut Pemohon, dapat dianalogikan Pasal 22 E Ayat 3 yang berbunyi, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik” sama dengan analogi sama halnya dengan “Transportasi kendaraan umum untuk pergi dari Setiabudi ke Blok M adalah Bus Kota; Pengguna Bus Kota tidak harus menjadi Pemilik dan Anggota Karyawan Bus Kota tersebut untuk menggunakan Bus Kota tersebut (menambahkan elemen kepemilikan dan karyawan vs. penggunaan untuk memperkuat paralelisme).” Dan sebagai Peserta Pemilu, Partai Politik tidak dilarang atau diperbolehkan untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD yang bukan hanya Anggota Partai Politik Peserta Pemilu saja. Artinya Calon Anggota DPR, DPRD dapat diajukan oleh Partai Politik dari Calon Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat, selain dari Anggota Partai Politiknya. Untuk memenuhi syarat ini, tentu Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat membutuhkan norma hukum dalam Undang- Undang Pemilu, agar Partai Politik diperbolehkan memilih Calon Anggota DPR, DPRD dari Calon yang diajukan oleh Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat untuk ditetapkan dan dipilih sebagai Calon Anggota DPR, DPRD. Sehingga Calon-Calon Anggota DPR, DPRD dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat di kelompokkan terpisah dari Calon-Calon Anggota DPR, DPRD yang merupakan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Ketika nantinya Calon-Calon Anggota DPR, DPRD terpih menjadi Anggota DPR, DPRD maka akan ada 2 Fraksi di dalam DPR, DPRD, yaitu Fraksi Partai-Partai Politik dan Fraksi Rakyat. Ketika di dalam DPR, DPRD terdapat 2 Fraksi tersebut, maka DPR, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen benar-benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat 19 sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar-benar menjadi Representasi Politik (Political Representation) dan Representasi Fungsional (Functional Representation) milik tuannya, yaitu Rakyat. Dari alasan Pemohon ini, Pemohon menyatakan bahwa UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) adalah inkonstitusional. h. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. i. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan memiliki kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Reformasi Politik untuk mewujudkan Fraksi Rakyat. Fraksi Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain dari Fraksi Partai Politik. Sehingga DPR, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen benar-benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar- benar menjadi Representasi Politik (Political Representation) dan Representasi Fungsional (Functional Representation) sebagai saluran kehidupan bernegara milik tuannya, yaitu Rakyat. Dimana saluran kehidupan bernegara tersebut menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang demokratis dan inklusif. A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Nebis in Idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi 20 muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 3 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 2 Putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: I. Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2018. Alasan Permohonan: Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional karena merasa ada ketidakjelasan mengenai batas waktu keanggotaan partai bagi calon legislatif, yang menurut mereka menghambat hak konstitusionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi: Menolak Permohonan. II. Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2023. Alasan Permohonan: Pemohon memohon pengujian materiil tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari jalur Perseorangan. Putusan Mahkamah Konstitusi: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. III. Perkara Nomor: 233/PUU-XXIII/2025: Permohonan pengujian diajukan pada tahun 2025. 21 Alasan Permohonan: Reformasi Politik untuk mewujudkan Fraksi Rakyat. Fraksi Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain dari Fraksi Partai Politik. Sehingga DPR, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau Parlemen benar-benar terbentuk menjadi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena DPR benar-benar menjadi Representasi Politik (Political Representation) dan Representasi Fungsional (Functional Representation) sebagai saluran kehidupan bernegara milik tuannya, yaitu Rakyat. Dimana saluran kehidupan bernegara tersebut menyangkut kebutuhan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang demokratis dan inklusif. 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Kombinasi Dalil Permohonan Batu Uji UUD NRI 1945 ------------------------------- Dalil Permohonan: Pembukaan Aline 4, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 C Ayat 2, Pasal 28 D Ayat 1, Pasal 19 , Pasal 22 E Ayat 3. Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil-dalil sebagai berikut. 1. Pemberlakuan huruf (n) menjadi Anggota Partai Politik dalam UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) telah melewati batasan konstitusional, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan intolerable sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. 2. Argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa sejarah Dewan Perwakilan Rakyat, demokrasi hingga peristiwa sosial politik terbaru yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. 22 B. PASAL 240 Ayat (1) Huruf (n) UU PEMILU BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 2 UUD NRI 1945 KARENA MELANGGAR BATASAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT (MORALITAS, RASIONALITAS, KETIDAKADILAN YANG INTORABLE) 1. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pernyataan ini menjadi basis prinsip demokrasi kerakyatan yang dalam perwujudan keterwakilan rakyat di dalam Negara Republik Indonesia, dengan tidak membatasi Calon Anggota DPR, DPRD dengan persyaratan yang mensyaratkan hanya Anggota Partai Politik saja untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD. Sehingga dengan adanya UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), Perwakilan-Perwakilan dari Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat yang merepresentasikan kepentingan menyeluruh saluran Rakyat Warga tidak dapat mewakili Rakyat Warga tanpa menjadi Anggota Partai Politik. Kondisi ini mengakibatkan Rakyat Warga hanya bergantung pada kepentingan Partai Politik yang tidak sepenuhnya mewakili kehendak dan kepentingan Rakyat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan Partai Politik dan Kelompoknya. Hal ini pernah dinyatakan langsung oleh Partai Golkar di tahun 2017, yang pernyataan dinyatakan oleh Sekretaris Jenderalnya saat itu (bukti). Pernyataan tersebut menjadi realita dan bukti tidak terpenuhi seluruhnya bunyi Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. Dan hal ini mengakibatkan kekecewaan Rakyat Warga terhadap DPR, DPRD, dimana puncak kekecewannya terjadi peristiwa amok massa Rakyat yang bertindak melawan ketidakadilan dengan jargon Bubarkan DPR, pada 25-31 Agustus 2025. Parameter secara illmiah juga dibuktikan oleh Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia pada 10 November 2025 yang menemukan dalam surveinya, DPR merupakan Lembaga Paling Tidak Dipercaya Publik. Dimana tingkat ketidakpercayaan publik mencapai angka 41 persen (bukti). Dalam antanomi politik demokrasi kerakyatan, Pemohon menemukan pemikiran penting menyangkut (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan intolerable, yaitu; 23 Moralitas: Dengan membatasinya Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat, norma dalam UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) huruf (n), melanggar prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan konstitusi, seperti keadilan dan demokrasi. Sehingga menghasilkan melemahnya kelembagaan DPR, DPRD atas meningkatnya ketidakpercayaan Rakyat Warga. Dengan lemahnya ketidakpercayaan Rakyat Warga terhadap DPR, DPRD menjadi linear terjadinya pelemahan Negara Republik Indonesia, yang berdampak pada jatuhnya moral Penyelenggara Negara. Jatuhnya moral Penyelenggara Negara tersebut dikarenakan UU Pemilu, Pasal 240 Ayat (1) Huruf (n) bertentangan dengan moralitas Kedaulatan Rakyat. Rasionalitas: Suatu norma dianggap tidak masuk akal atau tidak logis secara konstitusional, sehingga tidak dapat dibenarkan. Dalam UU Pemilu Ayat (1) huruf (n), menjadi Anggota Partai Politik tidak logis dengan bunyi UUD NRI 1945 Pasal 22 E Ayat 3: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Di mana Partai Politik dalam hal memilih Anggota DPR, DPRD bukan berarti harus mensyaratkan Calon Anggota DPR, DPRD hanya dari Anggota Partai Politik yang dapat ditafsirkan pada akhirnya justru hanya menghasilkan Perwakilan Partai Politik saja bukan menghasilkan Perwakilan seluruhnya. Dalam hal penafsiran ini, Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang doktrin judicial supremacy yang artinya bahwa peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang dapat melakukan penafsiran konstitusi atau sebagai pemegang kewenangan perihal penafsiran konstitusi. Oleh karena itu, menurut Pemohon, hendaknya Penafsiran konstitusi dalam peradilan Mahkamah Konstitusi ini tidak lepas dari pandangan bahwa konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang dan beradaptasi dengan keadaan. Menurut Mayank Shekar yang dikutip oleh I Dewa Gede Palguna 24 (https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi- lt63036436952ae/) terdapat beberapa ketentuan umum dalam penafsiran konstitusi. Pertama, jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas dan tidak ambigu, maka kata tersebut harus diberlakukan penuh. Kedua, konstitusi pun harus dibaca secara penuh. Ketiga, prinsip konstruksi yang harmonis harus diterapkan. Keempat, konstitusi harus ditafsirkan secara luas dan literal. Kelima, pengadilan (MK) harus memahami semangat konstitusi dari bahasanya. Keenam, penafsiran konstitusi pun dapat menggunakan bantuan internal maupun eksternal. Terakhir, konstitusi lebih tinggi dan mengalahkan UU. Berdasarkan penjelasan di atas, MK merupakan lembaga yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi. Salah satu kewenangan MK yang sering menggunakan penafsiran konstitusi adalah Pengujian Undang-Undang (“PUU”) terhadap UUD NRI 1945. Penafsiran konstitusi tersebut penting agar makna dari pasal konstitusi dapat diterapkan dalam suatu peristiwa tertentu termasuk dalam pengejawantahan UU. Pada penerapannya, interpretasi konstitusi ini adalah sebuah cara penemuan hukum (rechtsvinding) untuk dapat dikonkretisasikan dalam produk yang lebih rendah dalam hal ini diterapkan dalam sebuah Undang-Undang. Argumentasi Pemohon dalam permohonan ini, bukan merupakan bentuk tindakan yang bertujuan melemahkan Partai Politik, Pemohon dalam hal ini sadar bahwa salah satu dari elemen demokrasi adalah Partai Politik, meskipun Partai Politik bukan satu-satunya elemen demokrasi. Oleh karena itu, Pemohon juga sadar berdasarkan kondisi realita yang terjadi secara rasional (dapat diterima akal sehat) bahwa saat ini terjadi peningkatan lemahnya kepercayaan Rakyat terhadap Lembaga Legislatif DPR, DPRD. Sehingga permohonan Pemohon ini memiliki alasan mendasar untuk berpartisipasi memulihkan Lembaga Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, DPRD sekaligus menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Hal ini dengan memohon kepada Mahakamah melalui Pengujian Materiil untuk menggenapi kedudukan keterwakilan Rakyat Warga yang bukan hanya dari Partai Politik saja, akan tetapi juga menempatkan Perwakilan Golongan Rakyat dan Perwakilan Masyarakat. Sehingga DPR, DPRD menjadi saluran Rakyat 25 Warga dalam hal representasi politik dan representasi fungsional. Pemohon menyebut tindakan ini adalah untuk mewujudkan Demokrasi ke 5, yaitu Kekuatan Rakyat yang dilembagakan dalam DPR, DPRD. Secara rasional, Pemohon menganalogikan adanya Fraksi Rakyat dan Fraksi Partai Politik di DPR, DPRD dengan teori rekayasa fisika, Teori Derajat Kebebasan (Degrees of Freedom/DOF) yang menemukan contoh: Jika sebuah kursi memiliki kaki seribu, maka ketika ada 3 kaki kursi tersebut patah, maka kursi tersebut tetap kokoh. Ini mengacu pada jumlah variabel independen yang diperlukan untuk menentukan posisi atau konfigurasi lengkap dalam suatu sistem. Sebuah benda padat (seperti kursi) memerlukan minimal tiga titik kontak yang tidak segaris untuk stabil di permukaan datar (seperti tripod atau tumpuan tiga kaki). Sistem ini memiliki nol derajat kebebasan pergerakan vertikal setelah ditopang sehingga mampu menghasilkan kelebihan determinasi. Kelebihan determinasi (redundancy): Kursi standar dengan empat kaki sudah memiliki satu “kaki ekstra” dari sudut pandang stabilitas minimum yang diperlukan secara matematis. Memiliki 1.000 kaki menciptakan tingkat kelebihan determinasi yang ekstrem atau redundansi yang sangat tinggi. Sistem ini jauh lebih kuat dari yang dibutuhkan. Dan dalam hal Ketahanan (Robustness): Karena redundansi yang sangat besar, kehilangan beberapa elemen pendukung (3 kaki) tidak akan membahayakan stabilitas keseluruhan sistem secara signifikan, karena masih ada ratusan kaki lain yang mendistribusikan beban. Ketidakadilan yang Intolerable: Menciptakan ketidakadilan ekstrem yang tidak bisa ditoleransi secara hukum, sosial, dan moral, dengan menghapus hak konstitusional Perwakilan dan Keterwakilan Rakyat Warga Negara secara mutlak tanpa dasar yang kuat, seperti pada batas Menjadi Anggota Partai Politik sebagai Calon Anggota DPR, DPRD yang tidak memberi ruang bagi Perwakilan Golongan Rakyat dan Perwakilan Masyarakat, selain dari Perwakilan Partai Politik. Ketidakadilan yang intorable (intorable justice) pada titik ekstrimnya, menghasilkan jarak yang tajam antara Rakyat Warga dan Kekuasaan Negara, dimana kondisi ini justru menyimpang dari salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Keadilan Sosial. 26 Sedangkan demokrasi memerlukan meaningful participation sebagai pencapaian demokrasi yang substansial. Dalam hal permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah dapat menafsirkan meaningful participation sebagai partisipasi Rakyat Warga bukan saja hanya ditempatkan sebagai pemberi masukan atau usulan untuk didengarkan suaranya, melainkan juga terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan Negara di DPR, DPRD yang diatur oleh aturan Undang-Undang. Sehingga setiap keputusan Negara adalah keputusan Rakyat Warga yang mampu menghadirkan keadilan, kesetaraan dan kesejajaran sosial. Dengan adanya Fraksi Rakyat di DPR, DPRD, maka akan ada keseimbangan kekuatan antara Fraksi Rakyat dan Fraksi Partai Politik. Sehingga kesadaran hukum, sosial dan moral akan memperkuat Negara Republik Indonesia. Hal ini karena dengan adanya kekuatan Rakyat yang terlembagakan secara langsung, maka fungsi kontrol Negara oleh Rakyat Warga akan lebih efektif dan berdampak pada sebuah nilai, yaitu kesadaran hukum, sosial dan moral dalam kehidupan bernegara. Karena kehidupan bernegara, demokrasi dan politik bukan hanya terkonsentrasi melalui proses pemilu saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pemilu menentukan jalannya proses bernegara dan berdemokrasi yang baik. Dengan adanya Fraksi Rakyat di DPR, DPRD, maka konflik sosial dan kesewenang-wenangan Negara dalam segala kebijakan tidak dapat terjadi. Hal tersebut, karena Rakyat Warga benar-benar berpartisipasi secara aktif dalam mengendalikan berjalannya Negara. Dalam kerangka pemikiran Pemohon, Pemohon melihat apa yang paling utama dibutuhkan oleh Rakyat Warga saat ini, yaitu modal, pekerjaan, teknologi, organisasi, keamanan, bantuan hukum dan satu hal lagi yang jarang dipikirkan. Yaitu “Otoritas.” Melalui Permohonan Pengujian Materiil ini, jika dikabulkan Mahkamah, maka Rakyat Warga akan memiliki otoritasnya yang salurannya adalah melalui Fraksi Rakyat. 2. Menurut Pemohon, persyaratan UU Pemilu Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) ini bertentangan dengan asal usul sosial budaya politik Indonesia itu sendiri (the origins of Indonesian socio-cultural politics), Hak Asasi Manusia, prinsip pemenuhan seluruh perwakilan Rakyat di Negara dan situasi sosial politik 27 saat ini. Sehingga realita ini membuat tidak utuhnya anatomi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan terjadinya perpecahan (schism). Jika ditinjau dari faktor asal usul sosial budaya politik di Indonesia, dimana Negara Indonesia diperjuangkan oleh kelompok-kelompok dan golongan- golongan Rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan kolonial yang terdiri dari kelompok-kelompok adat, agama, budayawan, petani, buruh, wartawan, pelajar, pedagang dan komunitas lainnya selain dari Partai Politik. Sementara sebelum terbentuknya Bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia menghimpun dirinya dari kelompok-kelompok pelajar, adat budaya, agama, Suku-Suku untuk membentuk Bangsa Indonesia (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Bataks Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Pemuda Kaum Theosofi, Pemuda Kaum Betawi, Jong Borneo, Jong Minahasa) untuk menemukan wujud Kebangsaan sebagai Bangsa Indonesia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21, Ayat (1) menyatakan, “setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.” Dimana DUHAM disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan Negara Republik Indonesia adalah anggota dari Organisasi tersebut. Maka, melalui Permohonan Pengujian Materiil ini, Pemohon berpandangan, dengan diwujudkan Fraksi Rakyat di DPR, DPRD, maka Negara Republik Indonesia menjadi salah satu Negara yang berhasil mempraktekkan Hak Asasi Manusia dalam perwujudan sistem parlemennya. Menurut Pemohon, praktek bernegara Pasal 21, Ayat (1) DUHAM ini akan menghasilkan: a. Hak Partisipasi: Memberikan hak kepada setiap individu untuk terlibat dalam urusan pemerintahan negaranya. b. Cara Partisipasi: Bisa dilakukan dengan dua cara utama: Langsung: Terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan (meski jarang terjadi di negara besar). 28 Melalui Wakil: Memilih perwakilan (anggota parlemen, presiden, dll.) dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. c. Dasar Demokrasi: Menjadi landasan bagi sistem pemerintahan demokratis di mana kekuasaan berasal dari rakyat (kehendak rakyat). Dengan adanya Fraksi Rakyat di DPR, DPRD, maka Negara Republik Indonesia benar-benar dapat menjadi Negara Kesatuan yang demokratis dan inklusif. Dan dalam sejarah politik perwakilan untuk membentuk Lembaga Kekuasaan Perwakilan Rakyat, dalam rapat-rapat yang diadakan di BPUPKI dan PPKI, Ir.Soekarno, Prof. Soepomo dan Ki Hajar Dewantara menginisasi adanya Utusan Golongan untuk menyerap seluruh Keterwakilan Rakyat di Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini yang menjadi irisan sejarah, dibentuknya Fraksi Rakyat, dimana Perwakilan Golongan Rakyat dan Kelompok Masyarakat berada di DPR, DPRD. Sedangkan dalam Kasus-kasus di era reformasi yang menjadi contoh di dalam politik parlemen dengan sistem kepartaian, namun secara kasuistis dan karena terjadinya kecelakaan politik terdapat anggota DPR Non Partai Politik yang duduk mewakili dan menjadi saluran Rakyat langsung. Dimana dari kecelakaan politik terdapat anggota-anggota DPR yang telah dipecat oleh Partai Politiknya, akan tetapi mampu bertahan melalui keputusan yuridis, (meski keputusan hukumnya melalui keputusan dalam peradilan umum) dan tetap duduk mewakili Rakyat Konstituennya. Ini adalah realita tentang adanya Perwakilan Non Partai Politik di DPR di dalam sistem kepartaian. Realita ini mengacu pada posisi politik Dr. Matori Abdul Djalil, Hartono Mardjono, Dr.Fahri Hamzah. Dari kasus ini, bahwa secara konstitusional, keberadaan tokoh-tokoh tersebut memenuhi syarat sebagai Anggota DPR Non Partai Politik yang ditetapkan melalui keputusan yuridis. Hal ini setidaknya menambah inspirasi yang menjadi bahan pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan Permohonan Pemohon ini. Dan dari hasil Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2024 berdasarkan data KPU yang ditulis ulang di Wikipedia, terdapat Total suara rakyat yang tidak memiliki saluran di Parlemen saat ini (tidak terwakili) sebanyak 56.297.882 29 (lima puluhenam juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua) jiwa. Jumlah ini berasal dari 10 (sepuluh) Partai Politik Peserta Pemilu, sebanyak 17.304.303 (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga) jiwa suara konstituennya tidak terserap karena tidak memenuhi ambang abatas. Dan dari kelompok Golput (Golongan Putih) yang tidak memilih sebanyak 38.993.579 (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) jiwa. Dengan rincian sebagai berikut: Suara Rakyat yang tidak terwakili suaranya di Legislatif DPR RI tahun 2024 ------------------ DPT 2024: 206.670.705 10 Suara Partai yang tidak lolos treshold Pemilu 2024: 17.304.303 Golput 2024 Pileg: 38.993.579 Total suara rakyat yang tidak memiliki saluran di Parlemen (tidak terwakili): 56.297.882 Suara Rakyat (bukti). Dari beberapa alasan hukum yang Pemohon jabarkan di atas, maka, syarat menjadi Anggota DPR, DPRD harus menjadi Anggota Partai Politik dalam UU Pemilu, Pasal 240, Ayat (1) huruf (n) bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat. Karena dalam bunyi pernyataan tegasnya dalam konstitusi yang kami hadapkan, menyatakan Partai Politik memilih Anggota DPR, DPRD tanpa harus mensyarakatkan “Menjadi Anggota Partai Politik.” IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji dan mengadili permohonan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 240 Ayat (1) huruf (n) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 30 Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif Nomor 03 Tanggal 11 November 2019; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Keputusan Kongres Nasional Fraksi Rakyat 27 September 2025; 5. Bukti P-5 : Tangkapan Layar Berita Online “Fraksi Rakyat dorong Reformasi Politik, Yudi Syamhudi Tegaskan Perlu Saluran Langsung di Parlemen”; 6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Berita Online “Fraksi Rakyat Diharapkan Hadir di Parlemen Kongres Nasional Fraksi Rakyat Digelar, Sejumlah Tuntutan Disuarakan”; 7. Bukti P-7 : Tangkapan Layar Berita Online “Demo 25 Agustus, Massa Mahasiswa Serukan DPR Dibubarkan”; 8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar Berita Online “Aksi Demo Mahasiswa Tuntut Bubarkan DPR di Gerbang Pancasila Gedung DPR”; 9. Bukti P-9 : Tangkapan Layar Berita Online “Demo 25 Agustus 2025: Tuntutan Bubarkan DPR Memanas di Jakarta”; 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Berita Online “Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik”; 31 11. Bukti P-11 : Tangkapan Layar Berita Online “KPK Tetapkan Anggota DPR Heri Gunawan dan Satori Jadi Tersangka Korupsi Dana CSR BI-OJK”; 12. Bukti P-12 : Tangkapan Layar Berita Online “Golkar Keluhkan Parpol di Indonesia Yang Utamakan Kepentingan Kelompok”; 13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Berita Online “Pakar: Politik Uang di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia”; 14. Bukti P-14 : Tangkapan Layar Berita Online “Mengapa Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Harus Berakhir Rusuh?”; 15. Bukti P-15 : Tangkapan Layar “Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI 2024”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 32 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 33 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017, selengkapnya menyatakan: Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 19, Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat, yaitu Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif (selanjutnya disebut Yayasan JAKI) yang 34 berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Ketua Yayasan JAKI a.n Yudi Syamhudi Suyuti. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017; 4. Bahwa menurut Pemohon, Yayasan JAKI adalah organisasi masyarakat sipil yang salah satu bidang tugasnya adalah mengadvokasi dan memperjuangkan rakyat, telah diakui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0016861.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif bertanggal 12 November 2019 [vide Bukti P-2] dengan dasar pendirian berdasarkan Akta Notaris Nova Helida S.H., M.Kn. Nomor 03 Tanggal 11 November 2019 [vide Bukti P-3]; 5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan anggaran dasar/rumah tangga, Pemohon memiliki hak melakukan segala tindakan dalam memajukan organisasi Yayasan JAKI, termasuk di dalamnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa menurut Pemohon, sebagai badan hukum privat, Pemohon memiliki kepentingan hukum mempersoalkan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017 yang mengatur syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, norma pasal a quo mengatur ihwal salah satu syarat untuk dapat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan menjadi anggota partai politik peserta pemilu. Akibat pembatasan tersebut, karena bukan merupakan anggota salah satu partai politik peserta pemilu, Pemohon tidak dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD karena hanya anggota partai politik saja yang dapat mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPR dan DPRD. Padahal Pemohon berkepentingan melakukan reformasi politik untuk mewujudkan Fraksi Rakyat yang terdiri dari perwakilan golongan rakyat dan perwakilan kelompok masyarakat di DPR dan DPRD, selain perwakilan dari fraksi partai politik peserta pemilu. Akibatnya, Pemohon mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan dalam membangun lembaga DPR dan DPRD yang mencerminkan keberagaman dan mampu menjadi saluran rakyat warga melalui perwakilannya. 35 Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial, yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu berlakunya norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU 7/2017. Namun, dalam kapasitas sebagai badan hukum privat, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian argumentasi terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, in casu Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) Yayasan JAKI [vide Bukti P-3], Mahkamah menemukan fakta bahwa yang dapat bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan adalah ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya. Dalam hal ketua umum tidak hadir, ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum, atau ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus mewakili Yayasan JAKI [vide Pasal 18 AD]. Artinya, meskipun seseorang menjabat sebagai ketua sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) huruf b AD tidak dapat mewakili Yayasan JAKI tanpa bersama-sama dengan pengurus lainnya. Oleh karena secara faktual, permohonan a quo diajukan dan ditandatangani oleh Yudi Syamhudi Suyuti selaku Ketua Yayasan JAKI tanpa diajukan dan ditandatangani bersama-sama pengurus lainnya menyebabkan Pemohon (Yudi Syamhudi Suyuti) tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan JAKI mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon; 36 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai 37 diucapkan pukul 09.32 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra