PUU
Tahun 2026
232/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pemohon: Feni Melia Putri (Pemohon I), Sayyida Ulfa Salsabila (Pemohon II), Syafira HumairotunNisak (Pemohon III), Zara Anggelina Zain (Pemohon IV), dan Bunga Aurora Rohmah (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-07-16T13:43:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 232/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 8 Mei 2026 dari Feni
Melia Putri, Sayyida Ulfa Salsabila, Syafira Humairotun Nisak,
Zara Anggelina Zain, dan Bunga Aurora Rohmah (selanjutnya
disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah
pada tanggal 17 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 231/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026,
bertanggal 17 Juni 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 232/PUU-
XXIV/2026 bertanggal 17 Juni 2026, perihal Permohonan
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor
232/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
2
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
232.232/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 232/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 17 Juni 2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 232/PUU-
XXIV/2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
232.232/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 17 Juni
2026;
c. bahwa sebelum diselenggarakannya persidangan pendahuluan
pada tanggal 1 Juli 2026, dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan, para Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal
28 Juni 2026 perihal Permohonan Penarikan Kembali Permohonan
Pengujian Materiil Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perkara Nomor 232/PUU-
XXIV/2026. Surat penarikan kembali permohonan a quo diterima
Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 29 Juni 2026.
Adapun yang menjadi alasan penarikan kembali permohonan para
Pemohon, pada pokoknya antara lain karena didasarkan pada
hasil evaluasi terhadap substansi permohonan, di mana para
Pemohon berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional yang
menjadi
landasan
pengajuan
permohonan
masih
dapat
diselesaikan melalui mekanisme hukum atau prosedur administratif
lain yang telah disediakan dalam sistem peraturan perundang-
undangan, dan adanya sejumlah kendala teknis serta adanya
perubahan kesepakatan di antara para Pemohon;
d. bahwa
selanjutnya,
Mahkamah
menyelenggarakan
sidang
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
3
permohonan sekaligus untuk melakukan konfirmasi berkenaan
dengan surat penarikan kembali permohonan para Pemohon, pada
hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 14.30 WIB. Dalam
persidangan tersebut Mahkamah melakukan konfirmasi ihwal
penarikan kembali permohonan para Pemohon. Berkenaan
dengan konfirmasi tersebut, para Pemohon membenarkan perihal
penarikan kembali permohonan dan masing-masing telah
menandatangani
surat
permohonan
penarikan
kembali
permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Juli 2026, hlm.
4]. Adapun alasan penarikan kembali permohonan, sebagaimana
tercantum pada huruf c di atas, yang selengkapnya termuat dalam
surat Permohonan Penarikan Kembali Permohonan Nomor
232/PUU-XXIV/2026 bertanggal 28 Juni 2026;
e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;
f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Juli 2026 telah
menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor
232/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan oleh
karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
4
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu
5
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; 4 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 232/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu 5 Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait
