232/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 232/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : La Hasidi Pekerjaan : Advokat Alamat : Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kab. Muna, Prov. Sultra; Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 November 2025, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 237/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 232/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menenyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Makna pasal ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi khusus, yaitu menjaga kemurnian konstitusi (the guardian of constitution). Dengan demikian, MK memiliki fungsi adjudikatif dalam perkara konstitusional, termasuk pengujian undang-undang, 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang “menguji undang-undang terhadap UUD 1945.” Frasa ini secara eksplisit menetapkan bahwa uji materi undang-undang (judicial review) merupakan kewenangan konstitusional MK. Karena objek permohonan Pemohon adalah Pasal 41 ayat (I) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (I) UU LPSK, maka MK memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa permohonan a quo. 3. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, norma undang-undang yang diuji Pemohon berada dalam domain kewenangan MK. 4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa MK berwenang memutus "pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini menegaskan bahwa pengujian undang-undang adalah bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman yang secara khusus diemban MK. 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3 Dengan demikian, UU 12/2011 memberikan dasar legal formal bahwa MK merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menguji norma undang- undang apabila bertentangan dengan UUD. 6. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur: - Pasal 2 ayat (1): objek permohonan adalah undang-undang atau Perppu; - Ayat (2): permohonan dapat berupa pengujian fonnil dan/atau materiil; - Ayat (5): pengujian materiil dilakukan terhadap pasal, ayat, atau bagian undang-undang. Karena Pemohon menguji konstitusionalitas materi muatan pasal, maka permohonan telah memenuhi syarat objek pengujian. 7. Bahwa objek permohonan Pemohon secara limitatif adalah norma undang- undang, bukan peraturan pelaksana seperti PP 43/2018 maupun Peraturan LPSK dan juga bukan UU kepolisian dan UU KUHP. Kedua peraturan itu hanya dijadikan bahan ilustratif dan argumentatif, bukan objek pengujian. Sehingga permohonan tidak kabur (tidak obscuur libel) dan tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan MK. 8. Bahwa menurut Mahfud MD dalam doktrin kewenangan konstitusional, kewenangan MK harus didasarkan pada legitimasi konstitusional dan legalitas formal, yang keduanya sudah terpenuhi karena objek yang diuji adalah undang-undang, sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945 dan UU MK. 9. Dengan demikian, berdasarkan seluruh ketentuan UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, UU PPP, dan PMK No. 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING). Dasar Normatif Kedudukan Hukum Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menentukan bahwa Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang 4 menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak- hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pemohon harus dapat menunjukkan: a. hak konstitusional yang dimilikinya dan dijamin oleh UUD 1945; b. adanya kerugian terhadap hak tersebut akibat berlakunya norma undang- undang yang diuji; dan c. adanya hubungan sebab-akibat yang langsung (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian yang dialami. 3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perigujian Undang-Undang menegaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan secara tegas menyebutkan "perorangan warga negara Indonesia" sebagai salah satu kategori pemohon. 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, pemilik Kartu Tanda penduduk, Dengan demikian Pemohon secara formil memenuhi kualifikasi sebagai "perorangan WNI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat ( 1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025. Hak-Hak Konstitusional Pemohon. 5. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain: 5 a. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.” Hak ini memberikan jaminan konstitusional bagi Pemohon untuk hidup aman, terlindungi dari ancaman kekerasan, teror, dan ketakutan, terutama ketika Pemohon melaksanakan kewajiban hukum melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hak ini memberikan jaminan bagi Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum mengenai mekanisme perlindungan sebagai pelapor tindak pidana korupsi, termasuk kepastian mengenai tindakan aparat penegak hukum dalam melindungi dirinya dari ancaman. c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hak ini menjamin bahwa Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menjalankan kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan perlindungan yang layak dari negara, sebagaimana warga negara lainnya. d. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip negara hukum (rechtstaat) mewajibkan negara untuk tidak hanya membuat norma yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang nyata, efektif, dan dapat diakses oleh warga negara, termasuk Pemohon. 6. Bahwa hak-hak yang disebutkan di atas merupakan hak konstitusional yang Iangsung melekat pada Pemohon selaku warga negara. Hak-hak tersebut bersifat fundamental dan terkait langsung dengan posisi Pemohon sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi (whistleblower). Oleh karena itu, apabila Pemohon mengalami ancaman, teror, dan pembiaran negara ketika melaksanakan kewaj iban hukum, maka secara langsung dapat dinilai sebagai kerugian terhadap hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. 6 Kronologi Tindakan Pemohon dan Kerugian yang Dialami 7. Bahwa untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual, spesifik, dan individual, Pemohon menguraikan rangkaian peristiwa sebagai berikut: 8. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pabrik jagung yang diduga ilegal dan melibatkan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Laporan tersebut disampaikan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Bahwa pada atau sekitar tanggal 18 September 2023, setelah laporan Pemohon diketahui oleh pihak terkait, Pemohon justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik dan mengalami intimidasi secara verbal. Peristiwa ini menjadi awal adanya tekanan terhadap Pemohon sebagai pelapor. 10. Bahwa pada tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, sekelompok orang yang tidak dikenal mendatangi rumah Pemohon dengan membawa senjata tajam jenis parang dan mencari Pemohon. Kedatangan tersebut disertai ancaman yang serius terhadap keselamatan Pemohon dan keluarganya. 11. Bahwa pada tanggal 15 April 2024, Pemohon melaporkan ancaman tersebut ke Polsek Kabawo dan Polres Muna, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Pemohon tidak memperoleh langkah perlindungan nyata dari aparat penegak hukum, baik dalam bentuk penjagaan, pengawalan, maupun upaya pencegahan lanjutan terhadap ancaman yang ada. 12. Bahwa selanjutnya pada 9 Juli 2024, Pemohon kembali menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) karena Pemohon menilai bahwa pabrik jagung ilegal tersebut mendapat dukungan atau pembiaran dari aparat penegak hukum setempat. 13. Bahwa pada 6 Januari 2025, Pemohon meminta pendampingan aparat kepolisian polres muna untuk membawa surat dan meminta dokumen pengelolaan pabrik Padi ilegal di Desa Bente. Pemohon diarahkan untuk meminta pendampingan Polsek Kabawo, namun Kapolsek Kabawo menolak mendampingi Pemohon clan bahkan bersikap marah-marah tanpa alasan 7 hukum yang jelas. Pemohon akhimya datang sendiri tanpa pendampingan aparat dan kembali mengalami ancaman dari pengelola pabrik padi. 14. Bahwa pada kesempatan yang sama, peristiwa ancaman tersebut dilaporkan kembali ke Polsek Kabawo, namun kembali tidak ditindaklanjuti secara serius. Tidak ada langkah perlindungan preventif yang diberikan kepada Pemohon, walaupun tingkat ancaman sudah tinggi. 15. Bahwa pada tanggal 10 J uni 2025, Pemohon melaporkan dugaan pembiaran ancaman dan tidak profesionalnya penanganan oleh aparat penegak hukum kepada PROPAM POLRI. Namun laporan terhadap perilaku aparat tersebut juga tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai. 16. Bahwa Setelah melakukan pelaporan di Propam Polri Oknum Aph tiba tiba meminta data pribadi tanpa alasan yang jelas melaui Via WA. 17. Bahwa rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemohon, setelah melaksanakan kewajiban hukum melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, justru berada dalam posisi yang sangat rentan. Pemohon mengalami: a. ancaman kekerasan fisik (termasuk ancaman pembunuhan); b. tekanan psikologis yang berkelanjutan; c. intimidasi dan pernanggilan dengan tuduhan pencemaran nama baik; d. pembiaran oleh aparat penegak hukum; e. ketidakjelasan status dan mekanisme perlindungan yang seharusnya dapat diandalkan. 18. Bahwa seluruh kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan individual, dialami langsung oleh Pemohon, dan bukan kerugian abstrak atau hipotetis. Dengan demikian, unsur kerugian konstitusional sebagaimana dikonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah terpenuhi. Upaya Pemohon Memperoleh Perlindungan, 19. Bahwa dalam menghadapi ancaman yang terus meningkat, Pemohon tidak tinggal diam, melainkan menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tanggal 8 Oktober 2025; 20. Bahwa secara normatif, perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor diatur dalam: 8 a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK); b. Peraturan Kepala LPSK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 21. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memperoleh perlindungan dari LPSK, Pemohon harus melalui tahapan: a. pengajuan pemohonan; b. verifikasi adrninistratif; c. penelaahan dan asesrnen risiko; d. pembahasan dalam sidang pleno; dan e. penetapan keputusan pemberian atau penolakan perlindungan. 22. Bahwa struktur prosedural tersebut bersifat adrninistratif dan rnemerlukan waktu, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat tidak langsung (delayed protection), bukan perlindungan seketika (immediate protection). Dalarn konteks Pernohon yang menghadapi ancaman mendadak, sistem perlindungan yang demikian tidak mampu menjawab kebutuhan keselamatan yang bersifat segera. 23. Bahwa dengan demikian, secara faktual, Pemohon berada dalam situasi: a. telah melaksanakan kewajiban hukum melaporkan tindak pidana korupsi; b. menghadapi ancaman nyata dan berkelanjutan; c. tidak memperoleh perlindungan langsung dari aparat penegak hukum; d. dan belum mendapatkan perlindungan efektif dari mekanisme perlindungan yang tersedia karena sifatnya yang lambat dan administratif. Hubungan Sebab Akibat antara Norma yang Diuji dan Kerugian Pemohon. 24. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak berdiri sendiri, melainkan tirnbul dalarn konteks keberlakuan norma-norrna undang-undang yang menjadi objek pengujian, yaitu: a. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hak dan peran serta masyarakat untuk mencari, 9 memperoleh, dan memberikan informasi/Pelaporan kepada penegak hukurn terkait tindak pidana korupsi; dan b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. 25. Bahwa Pemohon melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor, namun ketika ancaman datang, tidak terdapat mekanisrne perlindungan langsung yang secara jelas dan operasional rnengikat aparat penegak hukum untuk rnelindungi Pemohon sebagai pelapor. 26. Bahwa di sisi lain, mekanisrne perlindungan yang tersedia melalui UU LPSK dan peraturan pelaksananya baru dapat diakses setelah Pernohon menempuh prosedur adrninistratif yang rnerneriukan waktu yang panjang, sernentara ancaman terhadap Pemohon bersifat rnendadak, nyata, dan berpotensi fatal mulai sejak pertama rnelaporkan dugaan tindak pidana korupsi. 27. Bahwa seandainya pengaturan perlindungan terhadap pelapor di dalam kerangka hukmn yang berlaku bersifat segera, jelas, dan operasional, Pernohon seharusnya dapat rnemperoleh perlindungan pada saat pertama kali melaporkan ancaman, baik kepada kepolisian maupun kepada lembaga terkait lainnya. Ketiadaan mekanisme demikian menyebabkan Pemohon tetap berada dalam situasi berbahaya. 28. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab-akibat langsung (direct causal relationship) antara keberlakuan norma-norma yang menjadi objek pengujian dengan kerugian yang dialami Pemohon, yaitu: a. Pemohon terdorong melaporkan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan norma UU Tipikor; b. Pemohon kernudian menghadapi ancaman serius; c. Norma yang ada tidak menjamin perlindungan segera bagi pelapor; d. Aparat tidak rnemiliki dasar kewajiban yang kuat untuk memberikan perlindungan preventif; e. Akibatnya, Pemohon mengalami ancaman, dan pembiaran. Legal Standing Menurut Mahkamah Konstitusi 29. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejmnlah putusannya, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan 10 Nomor 27/PUU-V/2007, telah merumuskan parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu: a. terdapat hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; c. kerugian bersifat spesifik clan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang wajar; d. terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan undang-undang yang diuji; dan e. terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dihilangkan apabila permohonan dikabulkan. 30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 11/PUU-V/2007 menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus berupa kerugian materiil, tetapi dapat berupa kerugian immateriil seperti rasa takut, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman. MK menyatakan bahwa kerugian tersebut tetap dikategorikan sebagai 'kerugian konstitusional' sepanjang bersifat nyata atau sangat potensial dan disebabkan oleh keberlakuan norma undang-undang. Dengan demikian, ancaman, teror, dan yang dialami Pemohon merupakan bentuk kerugian konstitusional yang sah menurut Doktrin Mahkamah Konstitusi." 31. Bahwa dalam perkara a quo, seluruh unsur tersebut terpenuhi : a. Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) hak perlindungan, Pasal 28D ayat (I) hak kepastian hukum, Pasal 27 ayat (1), hak kesamaan di hadapan hukum dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 negara hukum; b. hak-hak tersebut dirugikan oleh keberlakuan pengaturan hukum yang tidak menyediakan perlindungan mernadai dan segera bagi pelapor tindak pidana korupsi. c. kerugian yang dialami Pemohon bersifat nyata, aktual, spesifik, dan individual, berupa ancaman, ketakutan, dan pembiaran aparat. d. terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan norma yang diuji dengan kerugian Pemohon. e. apabila Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji sehingga perlindungan preventif bagi pelapor diwujudkan secara 11 tegas, maka kerugian konstitusional Pemohon berpotensi dihilangkan atau dicegah berulang di masa depan. 32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon secara hukum memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. III. POSITA/ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK). Pemohon mendalilkan bahwa norma-norma tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, tidak operasional, tidak serta-merta (immediate), serta menimbulkan kekosongan mekanisme perlindungan preventif bagi pelapor tindak pidana korupsi. 2. Bahwa Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor berbunyi: "Masyarakat berhak mencari, memperoleh, memberikan infonnasi dan melaporkan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum." Norma ini hanya memberikan hak untuk melapor namun tidak mengatur perlindungan bagi pelapor yang telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut. 3. Bahwa norma tersebut bersifat deklaratif tanpa instrumen operasional, sehingga sama sekali tidak menetapkan: a. bentuk perlindungan; b. kewajiban aparat untuk melindungi; c. mekanisme perlindungan; d. batas waktu pelaksanaan; e. koordinasi antar lembaga; f. sanksi bagi aparat yang tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, norma ini secara sistemik menciptakanprotection gap yang sangat besar bagi pelapor tindak pidana korupsi. 12 4. Bahwa menurut Doktrin Utrecht, perlindungan hukum terhadap warga negara meliputi dua bentuk: a. Perlindungan preventif (mencegah terjadinya kerugian), dan b. Perlindungan represif (menyelesaikan kerugian ketika telah terjadi). Namun Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor tidak menyediakan perlindungan preventif sama sekali, bahkan perlindungan represif pun tidak dijamin.Bahwa menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai Rechtsstaat (negara hukum), setiap norma hukum yang memberikan hak atau perintah kepada warga negara harus diikuti oleh kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko yang timbul dari pelaksanaan hak tersebut, agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara terpenuhi. Namun, Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor tidak menyediakan perlindungan preventif maupun represif bagi pelapor tindak pidana korupsi, sehingga pelapor berada dalam posisi rawan dan tidak memperoleh kepastian hukum. 5. Bahwa norma dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor mengakibatkan pelapor berada dalam posisi hukum yang sangat rentan clan terancam, karena melaksanakan perintah undang-undang tanpa perlindungan dari negara. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6. Bahwa kekosongan perlindungan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor menyebabkan norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, karena pelapor tidak dapat memperoleh jaminan hukum, mekanisme, maupun kepastian atas keselamatannya. 7. Bahwa norma tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Tanpa adanya mekanisme perlindungan, pelapor berada dalam situasi yang membahayakan hidupnya. 8. Bahwa norma tersebut bertentangan pula dengan kewajiban negara berdasarkan UNCAC Pasal 33, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan terhadap setiap pelapor yang beritikacl baik (whistleblower). Indonesia telah meratifikasi UNCAC, namun tidak menyediakan mekanisme sesuai kewajiban internasional tersebut. OECD Guidelines for Whistleblower Protection menekankan kewajiban 13 negara untuk menyediakan perlindungan segera, mekanisme anonimitas, dan sanksi bagi pengabaian perlindungan. 9. Bahwa Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor hanya mengatur hak masyarakat untuk berperan serta, tetapi norma tersebut tidak memuat kewajiban negara untuk memberika perlindungan hukum terhadap pelapor yang telah melaksanakan perintah undang-undang tersebut. 10. Bahwa norma ini tidak memberikan ketentuan mengenai bentuk perlindungan, standar operasional perlindungan, instansi yang wajib memberi perlindungan, ataupun batasan waktu pemberian perlindungan, Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma perlindungan (protection vacuum) bagi pelapor tindak pidana korupsi. 11. Bahwa kekosongan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), karena setiap perintah hukum kepada warga negara wajib disertai instrumen perlindungan hukum yang memadai. 12. Bahwa menurut Mahkarnah Konstitusi dalam Putusan No. ll/PUU-V/2007, kerugian konstitusional tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi termasuk pula kerugian psikis berupa rasa takut, hilangnya rasa aman, dan ancaman terhadap keselamatan diri. 13. Bahwa ketika norma a quo tidak menyediakan perlindungan bagi pelapor, maka pelapor berada dalam ancaman nyata sebagaimana dialami Pemohon, sehingga kerugian konstitusional Pemohon bersifat langsung (direct) dan aktual (actual impairment). 14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 34/PUU-X/2012 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan perangkat hukum untuk menjamin rasa aman. 15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa negara wajib menyediakan perlindungan preventif ketika terdapat ancaman yang nyata dan segera. Namun mekanisme demikian tidak tersedia dalam UU Tipikor maupun peraturan turunannya. KUHP Menegaskan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. 16. Bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam aturan umum dan aturan khusus, maka aturan khususlah yang berlaku dan mengesampingkan aturan umum. Dengan demikian, UU Tipikor clan UU LPSK beserta Peraturan Turunannya, secara hukum merupakan lex specialis yang seharusnya menyediakan perangkat perlindungan lengkap bagi pelapor. 14 17. Bahwa Asas Lex Specialis menghendaki bahwa undang-undang khusus harus lebih lengkap, lebih rinci, lebih operasional daripada undang-undang umum. Hal ini adalah prinsip fundamental dalam ilmu perundang-undangan. 18. Bahwa asas lex specialis tidak dapat berjalan apabila undang-undang khusus (UU Tipikor dan UU LPSK) justru lebih lemah daripada undang-undang umum (KUHAP, UU Kepolisian). Keadaan ini menciptakan normative disharmony yang mengancam kepastian hukum pelapor. 19. Bahwa secara praktik aparat penegak hukum sering menolak permohonan perlindungan masyarakat pelapor dugaan korupsi dengan alasan "belum ada ancaman terbukti atau korban fisk nyata", karena memang tidak ada ketentuan tegas tentang kewajiban perlindungan preventif dalam UU Tipikor dan UU LPSK maupun peratuaran turunannya. Kekosongan ini mengakibatkan perlindungan terhadap pelapor tidak dapat berjalan sama sekali. 20. Bahwa ketidaksempurnaan lex specialis menimbulkan kekosongan norma (normative gap) yang membahayakan pelapor tindak pidana korupsi yang menjalankan perintah amanah undang-undang. UU Tipikor dan PP 43 Tahun 2018 Tidak Memberikan Perlindungan Khusus dan Tidak Memuat Sanksi 21. Bahwa Pasal 41 ayat (1) UU Tipidkor telah mengamanatkan Masyarakat untuk mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Namun Norma ini hanya memberikan hak untuk melapor namun tidak mengatur perlindungan bagi pelapor yang telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut secara jelas dan lengkap. 22. Bahwa pasal 4 ayat 2e hanya menjelaskan hak memperoleh perilindungan Hukum dalam hal: mencari, melapor, dan mendapatkan informasi dan di minta hadir di pengadilan dalam memberikan keterangan laporan dan tidak ada mekasisme peraturan perlindungan. 23. Bahwa PP 43 Tahun 2018 hanya menyebutkan bahwa perlindungan "dapat diberikan". Frasa "dapat" bukan perintah wajib, tetapi bersifat fakultatif. 24. Bahwa sifat fakultatif ini memberi celah bagi aparat untuk menolak memberikan perlindungan, sekalipun pelapor sedang dalam ancaman nyata 25. Bahwa PP 43/2018 tidak mengatur bentuk perlindungan, standar operasional, batas waktu, mekanisme koordinasi, dan tidak mengatur sanksi bagi aparat yang 15 lalai/tidak memberikan perlindungan. Hal ini adalah kekosongan norma serius yang menghilangkan fungsi perlindungan itu sendiri. 26. Bahwa ketidakhadiran sanksi menyebabkan tidak adanya deterrent effect sehingga aparat penegak hukum dapat mengabaikan pelapor tanpa konsekuensi hukum. Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. 27. Bahwa PP 43 Tahun 2018 tidak mengatur sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak memberikan perlindungan kepada pelapor. 28. Bahwa ketiadaan norma sanksi ini menyebabkan perlindungan kepada pelapor bersifat opsional, bukan kewajiban hukum. Akibatnya, aparat dapat membiarkan pelapor berada dalam bahaya tanpa konsekuensi hukum apa pun. 29. Bahwa keadaan ini terbukti dalam kasus Pemohon, ketika Polsek Kabawo dan PoIres Muna tidak memberikan perlindungan setelah Pemohon melaporkan ancaman pembunuhan pada 14 April 2024. 30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa norma yang tidak memberikan kepastian mengenai kewajiban pejabat negara dan tidak menyediakan mekanisme pertanggungjawaban merupakan norma inkonstitusional karena menimbulkan ketidakpastian hukum. 31. Bahwa PP 43 Tahun 2018 mengandung kekosongan kewajiban (normative gap) karena tidak menetapkan pejabat atau instansi mana yang bertanggung jawab memberi perlindungan, sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. UU dan Peraturan Ketua LPSK Tidak Memberikan Perlindungan Cepat dan Langsung 32. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU LPSK menyatakan bahwa pemohon perlindungan "berhak meminta memperoleh perlindungan dari LPSK". Namun perlindungan tersebut baru dapat diberikan setelah melalui beberapa tahap administratif. 33. Bahwa mekanisme perlindungan LPSK mengharuskan: (1) permohonan, (2) verifikasi, (3) asesmen risiko, (4) sidang pleno, dan (5) penerbitan keputusan. 34. Bahwa mekanisme demikian bersifat lambat dan administratif, sehingga tidak efektif dalam menghadapi ancaman mendadak. Hal ini tidak sejalan dengan hak atas rasa aman Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki perlindungan segera. 16 35. Bahwa akibatnya, UU LPSK sebagai lex specialis tidak marnpu memberikan perlindungan preventif yang seharusnya melekat pada fungsi negara hukum. 36. Bahwa Peraturan Ketua LPSK Nornor 1 Tahun 2022 Pasal 3 rnenegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan setelah adanya keputusan LPSK berdasarkan proses administratif, verifikasi, dan asesmen risiko. 37. Bahwa ketentuan tersebut berbunyi pada pokoknya: "Perlindungan diberikan setelah LPSK melakukan penelaahan, verifikasi, dan menetapkan keputusan pemberian perlindungan." 38. Bahwa mekanisme demikian bersifat reaktif dan tidak menyediakan perlindungan segera (immediate protection). Dengan model seperti ini, LPSK tidak dapat mernberikan perlindungan ketika ancaman datang secara mendadak, sebagaimana dialami Pernohon pada 14 April 2024. 39. Bahwa norma demikian bertentangan dengan hak atas rasa aman (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan tidak mernenuhi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan efektif sesuai standar intemasional. 40. Bahwa konsep perlindungan seharusnya mencakup tindakan segera, sebagaimana ditegaskan MK dalam Putusan 20/PUU-XIV/2016 bahwa perlindungan harus diberikan begitu ancaman muncul. Lex Specialis Wajib Lebih Lengkap dari Lex Generalis, Namun UU Tipikor dan UU LPSK Justru Tidak Sempurna 41. Bahwa asas lex specialis derogat legi generali mensyaratkan bahwa undang- undang khusus harus lebih lengkap daripada undang-undang umum. Narnun dalarn konteks ini UU Tipikor dan UU LPSK tidak mernberikan perlindungan yang lengkap, sehingga lex specialis tidak dapat rnengesampingkan lex generalis secara efektif. 42. Bahwa kekurangan norma perlindungan dalarn UU Tipikor dan UU LPSK justru membuat keduanya inferior dibandingkan KUHAP dan UU Kepolisian, padahal keduanya adalah lex specialis dalam bidang pemberantasan korupsi dan perlindungan saksi. 43. Bahwa ketidaksempurnaan lex specialis adalah pelanggaran terhadap asas negara hukum, karena menempatkan warga negara dalam ketidakpastian hukum. 44. Bahwa doktrin lex specialis derogat legi generali mewajibkan undang-undang khusus memberikan pengaturan yang lebih lengkap daripada hukum umum, 17 termasuk perlindungan hukum atas risiko yang muncul dari pelaksanaan norma tersebut. 45. Bahwa ketika lex specialis tidak memberikan perlindungan yang lebih kuat dibanding UU umum, maka lex specialis tersebut tidak memenuhi karakteristiknya sebagai hukum khusus dan menciptakan kekosongan perlindungan. 46. Bahwa dalam konteks perkara a quo, UU Tipikor dan UU LPSK sebagai lex specialis justru memberikan pengaturan perlindungan yang tidak operasional, tidak otomatis, dan tidak efektif sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dan asas perlindungan hak asasi manusia. Keterbatasan Struktur LPSK Bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Merata 47. Bahwa LPSK hanya memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa wilayah tertentu saja. 48. Bahwa sebagian besar wilayah Indonesia tidak terjangkau dan merata permintaan perlindungan langsung dari LPSK. Kondisi ini menyebabkan pelapor di daerah terpencil tidak dapat memperoleh pengajuan perlindungan darurat. 49. Bahwa hal ini telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. 50. Bahwa MK dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa negara wajib memastikan akses terhadap perlindungan hukum. 51. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 34/PUU-X/2012 menegaskan bahwa negara wajib menyediakan perangkat hukum yang efektif untuk melindungi warga negara dari ancaman terhadap hak hidup, rasa aman, dan martabat manusia. 52. Bahwa ketika undang-undang tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif, negara dianggap melakukan pembiaran yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. UU Kepolisian Tidak Memberikan Sanksi Ketika Aparat Tidak Memberikan Perlindungan/Peraturan Turunannya 53. Bahwa UU Kepolisian beserta peraturan turunanya memuat kewajiban umum melindungi masyarakat, tetapi tidak memiliki ketentuan sanksi apabila aparat mengabaikan kewajiban tersebut. 54. Bahwa tanpa sanksi, kewajiban tersebut tidak efektif secara hukum (non-coercive norm), sehingga perlindungan terhadap pelapor tidak berjalan dan kerap diabaikan. 18 55. Bahwa ketidakjelasan kewajiban aparat negara dalam memberikan perlindungan kepada pelapor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (I) UUD 1945. Kekosongan Norma Menyebabkan Pelapor Kehilangan Hak Konstitusional 56. Bahwa kekosongan perlindungan pelapor membuat warga negara kehilangan hak atas keamanan, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukurn, dan perlindungan negara. 57. Bahwa norma-norma a quo terbukti menimbulkan kerugian konstitusional atas diri Pemohon yang mengalami ancaman nyata (14 April 2024) dan pembiaran aparat, akibat kekosongan hukum sehingga kerugiannya aktual, spesifik, dan langsung. 58. Bahwa Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (I) UU LPSK bertentangan dengan: - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (negara hukum) - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan dalam hukum) - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum) - Pasal 28G ayat (I) UUD 1945 (rasa aman & perlindungan) - Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 (kewajiban negara melindungi HAM) 59. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi, teori, doktrin, yurisprudensi, dan fakta ancaman terhadap Pemohon, terbukti bahwa kerugian konstitusional Pemohon merupakan akibat langsung dari ketiadaan mekanisme perlindungan preventif dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) UU LPSK. 60. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau tidak dijalankannya tugas oleh aparat penegak hukum, melainkan secara langsung timbul dari kekosongan norma dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) UU LPSK yang tidak memuat kewajiban perlindungan preventif, tidak menetapkan bentuk perlindungan, tidak menentukan batas waktu, dan tidak menyediakan sanksi bagi aparat. Dengan tidak adanya instrumen hukum tersebut, aparat pada dasamya tidak memiliki dasar norma untuk memberikan perlindungan segera kepada pelapor. 61. Bahwa kekosongan norma (normative gap) tersebut menyebabkan aparat penegak huk:um tidak dapat bertindak sekalipun terdapat ancaman nyata, karena undang• undang tidak memberikan kewenangan operasional dan tidak menetapkan standar perlindungan. Dengan demikian, yang menjadi sumber kerugian konstitusional adalah norma undang-undangnya, bukan tindakan 19 institusi, sehingga pengujian materiil ini merupakan satu-satunya mekanisme untuk memperbaiki cacat normatif tersebut. 62. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensi antara lain Putusan No. 110- 111-112-113/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa norma yang tidak menyediakan mekanisme kewajiban pejabat negara dan tidak menyediakan perlindungan terhadap ancaman nyata merupakan norma yang inkonstitusional, karena melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Karena itu, kerugian Pemohon secara langsung merupakan akibat dari ketiadaan norma perlindungan preventif, bukan akibat tindakan aparat. 63. Bahwa oleh sebab itu, norma-norma a quo harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa negara wajib memberikan perlindungan cepat, efektif, dan otomatis k:epada pelapor tindak pidana korupsi. IV. PETITUM/PERMINTAAN 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Negara wajib menyediakan perlindungan hukum yang segera, preventif, operasional, efektif, dan menyeluruh kepada setiap pelapor tindak pidana korupsi sejak ditemukannya ancaman atau potensi ancaman.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan perlindungan langsung dan segera (immediate protection) kepada pelapor tindak pidana korupsi tanpa menunggu proses administratif dan/atau keputusan pleno ketika terdapat ancaman nyata atau potensi ancaman terhadap keselamatan pelapor.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 20 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Bukti Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI; 2. Bukti P-2 : Jawaban Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi; 3. Bukti P-3 : Laporan Ancaman/Intimidasi, Pemohon ke Polsek, Polres Muna; 4. Bukti P-4 : Jawaban Permohonan Perlindungan Ke LPSK RI; 5. Bukti P-5 : Tangkapan layar Whatsapp terror anggota Polres Muna; 6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pasal 41 ayat (1); 7. Bukti P-7 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK, Pasal 5 ayat (1); 8. Bukti P-8 : Bukti Laporan di Propam Polriu; 9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang in casu norma Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [sic!] terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Desember 2025 hlm. 7-18]. Terhadap nasihat yang diberikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-Paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: 22 Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal, Mahkamah tidak hanya semata-mata menilai sistematika saja, tetapi juga menilai perihal keterpenuhan dan ketepatan materi atau substansi dari masing-masing bagian dalam sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah 23 memeriksa dengan saksama alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), Mahkamah menemukan fakta, bahwa Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah “Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 5 ayat (1) UU LPSK”. Sementara itu, pada bagian “perihal”, Pemohon menguraikan norma yang menjadi objek permohonan adalah “Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah cermati secara saksama, nama undang-undang yang disebutkan sebagai objek permohonan dimaksud, telah ternyata Pemohon tidak tepat dalam menyebutkan nomenklatur atau judul undang-undang yang dijadikan objek permohonan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah benar undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun secara lengkap undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya adalah: “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Oleh karena itu, penyebutan UU 31 Tahun 1999 sebagai objek dalam permohonan Pemohon adalah tidak lengkap dan tidak tepat. Di samping itu, berkenaan dengan objek pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menurut Pemohon adalah Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, padahal yang tepat menurut Mahkamah seharusnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terlebih, dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan kedua objek permohonan tersebut adalah “UU Tipikor” dan “UU LPSK”, tanpa menyebutkan secara lengkap undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, meskipun sebagaimana pada bagian kewenangan, Mahkamah dapat memahami bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun ketidaktepatan dalam penyebutan nomenklatur atau judul undang-undang yang menjadi objek permohonan menyebabkan adanya ketidakjelasan atau kerancuan dalam uraian permohonan Pemohon. 24 [3.4.2] Bahwa selain fakta ketidakjelasan dan ketidaklengkapan penyebutan undang-undang yang dijadikan objek permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2 dan angka 3, yang menyatakan sebagai berikut: 2. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Negara wajib menyediakan perlindungan hukum yang segera, preventif, operasional, efektif, dan menyeluruh kepada setiap pelapor tindak pidana korupsi sejak ditemukannya ancaman atau potensi ancaman.” 3. Menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan perlindungan langsung dan segera (immediate protection) kepada pelapor tindak pidana korupsi tanpa menunggu proses administratif dan/atau keputusan pleno ketika terdapat ancaman nyata atau potensi ancaman terhadap keselamatan pelapor.” Berkenaan dengan Petitum angka 2 dan angka 3 di atas, di samping terdapat persoalan ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam menyebutkan nomenklatur atau judul undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.4.1], Pemohon juga dalam menguraikan pemaknaan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian hanya memohonkan agar norma tersebut sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2 dan angka 3 adalah “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai…”. Rumusan petitum a quo, menurut Mahkamah adalah uraian petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim karena petitum yang benar seharusnya disertai dengan pencantuman frasa “dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”, sehingga selengkapnya berbunyi “…bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai…”. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena secara faktual Permohonan a quo tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas mengenai nomenklatur atau judul undang-undang yang dijadikan objek permohonan, baik pada bagian perihal, kewenangan Mahkamah, alasan permohonan (posita), maupun hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), serta terdapat ketidakjelasan dan ketidaklaziman dalam uraian petitum Pemohon, 25 tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan 26 Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 27 PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas