231/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 231/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Wawan Hermawan Pekerjaan : Swasta Alamat : Kampung Buwek Jaya, RT. 003/RW. 002, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/RP/XI/2025, bertanggal 5 November 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Afrikal, S.H., M.H., dan Chairul Akhmad, S.H., kesemuanya adalah Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada Rumah Pidana Law Firm, berkedudukan di Komplek Mahkamah Agung, Jalan Rambutan VIII, Nomor 4, RT 008/RW 06, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 21 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 236/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 231/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 24 November 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 15 Desember 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945... “ 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 3 bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang di duga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Pasal 1 ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa Pasal 2 ayat 1, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.” 8. Bahwa objek Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon adalah frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” yang terkandung pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), untuk selanjutnya disingkat “KUHAP” yang selengkapnya berbunyi: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. 4 9. Bahwa menurut Pemohon frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon sepenuhnya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian Materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 5 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan: a. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4. lembaga negara. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa dengan mengacu hal di atas terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam Permohonan Pengujian Pasal 72 KUHAP terhadap UUD NRI 1945 yaitu: 1) Pertama, terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, yang mana dalam hal ini Pemohon selaku perorangan warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsekwensi kesepakatan para pendiri bangsa menetapkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan jaminan konstitusi yaitu pengakuan, jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil dalam rangka melakukan pembelaan diri dan mempertahankan hak hukumnya saat menghadapi proses hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun status Pemohon sebagai Tersangka, namun Pemohon tetap berhak mendapatkan jaminan hak asasi manusia sepenuhnya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan dan mengetahui sesungguhnya perbuatan pidana (actus reus) apa yang disangka dilakukan oleh Pemohon. Pemohon juga berhak tahu pasal apa saja -secara detail- yang disangkakan kepada Pemohon. Yang mana perbuatan pidana (actus reus) atau sangkaan terhadap Pemohon hanya dapat dipelajari melalui turunan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dilakukan pada diri Pemohon pada saat pemeriksaan di level penyidikan. 7 Melalui BAP itu Pemohon mengetahui persis dan detail mengenai perbuatan pidana (actus reus) apa yang telah dilakukan oleh Pemohon, yang oleh negara in casu penyidik pada kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pengetahuan Pemohon atas pasal yang dikenakan dapat Pemohon pergunakan untuk kepentingan pembelaan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan keterangan saksi, mengajukan keterangan ahli, mengajukan alat bukti surat dan pembelaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemohon terpenuhi kualifikasinya sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 2) Kedua, adanya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 namun terhalangi atau dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemohon sebagai warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu prinsip Indonesia adalah negara hukum. Salah satunya Pemohon berhak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Pemohon berhak untuk menjaga hak Pemohon untuk membela diri saat menghadapi proses hukum, salah satunya adalah mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud Pasal 72 KUHAP yang berbunyi, “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. Namun frasa “pejabat yang bersangkutan” telah menghilangkan hak Pemohon untuk dapat turunan berita acara pemeriksaan sejak awal serta menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum siapa “pejabat yang bersangkutan” yang dimaksud dalam Pasal 72 KUHAP. Selain itu frasa “memberikan” juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan jangka waktu kapankah waktu “memberikan turunan BAP” secara spesifik sehingga merugikan hak 8 asasi Pemohon dan pada akhirnya melanggar prinsip negara hukum yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 namun terhalangi atau dirugikan dengan berlakunya Pasal 72 KUHAP. 5. Bahwa Pemohon adalah Wawan Hermawan, merupakan Warga Negara Indonesia, No. NIK: 3216061111940027 (Bukti P-1), beralamat di Kp. Buwek Jaya, RT. 003/RW. 002, Kel/Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan norma Pasal 72 KUHAP, yang berbunyi: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, karena: 1) Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, Nomor: S.Tap/165/VII/ RES.2.5/2025/Ditressiber, tanggal 28 Agustus 2025, yang diketahui melalui Surat Perintah Penangkapan, Nomor: S.P.Kap/158/VIII/ RES.2.5/2025/Ditressiber, tanggal 28 Agustus 2025, dan Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/91/VIII/RES.2.5./Ditressiber, tanggal 29 Agustus 2025. (Bukti P-2 dan Bukti P-3). Pemohon disangka atau diduga telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manupulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, dan/atau menyebarkan informasi memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 dan/atau Pasal 32 Jo. Pasal 48 dan/atau Pasal 45A ayat (3) Jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana 9 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan/atau Pasal 160 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Namun, Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana (actus reus) Pemohon yang mana, yang dianggap memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Jo. Pasal 51 dan/atau Pasal 32 Jo. Pasal 48 dan/atau Pasal 45A ayat (3) Jo. Pasal 28 ayat (3), Pasal 160 KUHP sehingga “menimbulkan kerusuhan”. 2) Bahwa sangkaan kepada Pemohon patut diuraikan sebagai berikut: a. Pemohon ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025, di stasiun kereta api Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada siang hari, berdasarkan Laporan tanggal 27 Agustus 2025 oleh Pelapor Sdr. Baringin Jaya Tobing, pukul 23.00 WIB. Pemohon disangka mengunggah atau me-repost tag konten dengan narasi: “Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Segera Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia”. (Bukti P-6) Belakangan diketahui berita sebenarnya berbunyi: “Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Jangan Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Isu Buruh”. (Bukti P-7) b. Sejak pertengahan Agustus 2025, muncul penolakan masyarakat atas kenaikkan Pajak Bumi dan Bangunan. Tanggal 20 Agustus 2025, terjadi demonstrasi karena masyarakat tidak setuju dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Beberapa hari kemudian muncul isu tunjangan perumahan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dilanjutkan tanggal 25 Agustus 2025, demonstrasi terhadap penolakan tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI. (Bukti P-8) c. Demonstrasi berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan awal September 2025 yang terjadi hampir di seluruh 10 Indonesia yaitu di Banda Aceh, Medan, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Makassar, Gorontalo, Palu, Padang, Jambi, Bandung, Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Kudus, Demak, Madiun, Tuban, Sidoarjo, Ngawi, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Palangka Raya, Kendari dan Manado. (Bukti P-9) d. Pemohon tidak paham dan tidak mengerti apa sangkaan terhadap Pemohon. Apakah Pemohon dianggap sebagai biang keladi kericuhan dan kerusuhan yang terjadi diseluruh Indonesia? Sementara, kalaupun ada -sekali lagi- kalaupun ada, uggahan yang dimaksud baru terjadi pada tanggal 27 Agustus 2025, sementara demonstrasi terjadi sejak tanggal 25 Agustus 2025. e. Selain itu, pada malam tanggal 28 Agustus 2025, sama-sama diketahui adanya peristiwa Saudara kita, Alm. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online tertabrak kendaraan aparat, di Kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Peristiwa itu viral dan menyebabkan kemarahan publik. (Bukti P-10) f. Apakah perbuatan pidana (actus reus) yang disangkakan kepada Pemohon yaitu peristiwa unggahan pada tanggal 27 Agustus 2025 bertujuan menggerakkan seluruh masyarakat Indonesia untuk berdemo? Ataukah masyarakat Indonesia berdemo karena keinginan mereka sendiri? g. Untuk membantah dan menyangkal sangkaan terhadap Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan turunan berita acara pemeriksaan terhadap Pemohon dan tentu saja turunan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli-ahli lain untuk mendapatkan gambaran utuh apa sesungguhnya sangkaan perbuatan pidana (actus reus) yang diarahkan Pemohon. Atau sederhanya pelanggaran macam apa yang sudah yang dilakukan Pemohon sehingga dianggap menimbulkan kericuhan atau kerusuhan? h. Pemohon melalui Penasihat Hukum Pemohon dari Rumah Pidana Law Firm, pada tanggal 2 Oktober 2025 dan 9 Oktober 2025, (setelah 1 bulan dari tanggal penangkapan) bermohon untuk 11 mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan itu namun hasilnya nihil. Pertama, Surat Rumah Pidana Nomor 02/RP/X/2025, tanggal 01 Oktober 2025, tentang: Permohonan Pemberian Salinan BAP Perkara Atas Nama Wawan Hermawan, tanggal 2 Oktober 2025. Kedua, Surat Rumah Pidana Nomor 03/RP/X/2025, tanggal 09 Oktober 2025, tentang: Permohonan Ke-2 (Dua) Pemberian Salinan BAP Perkara Atas Nama Wawan Hermawan, tanggal 9 Oktober 2025. (Bukti P-4 dan Bukti P-5) i. Bahkan pada saat Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Penetapan Tersangka atas nama Wawan Hermawan (Bukti P-11), Pemohon juga tidak menemukan ada turunan berita acara pemeriksaan dicantumkan dalam Daftar Alat Bukti, tanggal 18 November 2025 (Bukti P-12). Turunan berita acara pemeriksaan semata-mata bertujuan membuktikan apakah ada 2 (dua) alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU–XII/2014, tanggal 28 April 2015. j. Pemohon tidak mendapatkan turunan Berita Acara Pemeriksaan sampai dengan perkara dinyatakan P21 dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan pada Rabu, 29 Oktober 2025. 3) Bahwa Pemohon sebagai warga negara memiliki hak asasi untuk membela diri dan mendapatkan jaminan keadilan saat diproses hukum oleh aparat penegak hukum sebagai wujud jaminan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Pemohon berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, dalam konteks mempertahankan hak Pemohon dalam membela diri di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4) Bahwa frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP yang berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, merugikan Pemohon karena terdapat ketidakjelasan, multiftafsir dan mengandung ketidakpastian hukum yaitu: 12 a. Ketidakjelasan, multiftafsir dan mengandung ketidakpastian hukum mengenai siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan”. Apakah Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Penuntut Umum atau Hakim pada Pengadilan Negeri yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara, atau Petugas Rumah Tahanan Negara? b. Ketidakjelasan, multiftafsir dan mengandung ketidakpastian hukum mengenai jangka waktu “memberikan” turunan berita acara pemeriksaan kepada Pemohon atau Penasihat hukumnya. Apakah sesaat setelah permintaan tertulis disampaikan, ataukah sehari setelah permintaan tertulis disampaikan, ataukah seminggu setelah permintaan tertulis disampaikan, ataukah saat berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P-21) ataukah ketika berkas perkara dilimpahkan dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum atau ketika Surat Dakwaan dibacakan atau ketika Pemeriksaan persidangan pokok perkara diselenggarakan? 5) Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan turunan berita acara pemeriksaan atas diri Pemohon agar dapat dipergunakan untuk: a. mempelajari perkara yang menimpa Pemohon sebagai bagian dari strategi membela diri; b. pada proses penyidikan, turunan BAP dapat Pemohon pergunakan sebagai dasar untuk menghadirkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau alat bukti surat yang membantah sangkaan terhadap diri Pemohon; c. untuk proses persidangan, turunan BAP dapat Pemohon pergunakan untuk mempersiapkan keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat untuk kepentingan persidangan pokok perkara; d. turunan BAP juga dapat Pemohon pergunakan untuk mempersiapkan kemungkinan praperadilan guna menguji dan/atau membatalkan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon. 13 6) Bahwa ketidakjelasan frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP tersebut, menyebabkan turunan berita acara pemeriksaan itu ditafsirkan hanya layak diberikan kepada Tersangka ketika statusnya beralih menjadi Terdakwa atau ketika akan bersidang pada persidangan pokok perkara di Pengadilan. Dalam hal ini hak asasi Pemohon sebagai konsekuensi prinsip Indonesia negara hukum yang terkandung Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat terpenuhi. Selain itu Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945. 6. Bahwa jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dapat dijelaskan Pemohon memiliki hak untuk mengajukan uji materil karena dirugikannya hak konstitusional Pemohon sebagaimana uraian berikut: a. Pemohon Wawan Hermawan selaku Tersangka dan/atau Terdakwa, memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam hal ini Pemohon memiliki hak asasi untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka atas diri Pemohon dan berita acara pemeriksaan saksi dan ahli untuk kepentingan pembelaan diri Pemohon sejak tahap pemeriksaan dipenyidikan yang berlanjut sampai penuntutan maupun tahap persidangan pokok perkara. Hak konstitusional tersebut tidak bisa dikurangi. Apabila dibiarkan bukan hanya melanggar hak konstitusional Pemohon melainkan berpotensi 14 terjadi pengulangan pelanggaran karena pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu pasal-pasal dalam UU ITE merupakan Pasal yang sangat mungkin dikenakan Pemohon kembali dikemudian hari karena erat kaitannya dengan penggunaan media sosial sehari-hari. Dan sangat mungkin ketika Pemohon diproses hukum kembali, Pemohon juga tidak diberikan turunan berita acara pemeriksaan. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon Wawan Hermawan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP yang berbunyi: “atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”, menyebabkan terganggunya hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan ketidakpastian hukum karena ketidakjelasan dan multitafsir siapakah yang dimaksud “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 KUHAP. Apakah Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim atau Petugas Rumah Tahanan Negara atau Petugas Pos Telekomunikasi? Selain itu juga terdapat ketidakkejelasan dan multitafsir mengenai tafsiran jangka waktu pada frasa “memberikan”. Apakah turunan BAP diberikan sesaat setelah surat permintaan dari Advokat diserahkan ke aparat penegak hukum atau apakah turunan BAP diberikan sehari setelah surat permintaan dari Advokat diserahkan ke aparat penegak hukum atau apakah turunan BAP diberikan 7 hari setelah surat permintaan dari Advokat diserahkan ke aparat penegak hukum atau apakah turunan BAP diberikan ketika berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) atau apakah turunan BAP diberikan ketika berkas dilimpahkan ke Kejaksaan (Tahap Dua) atau apakah turunan BAP diberikan ketika berkas dilimpahkan ke pengadilan atau apakah turunan BAP diberikan ketika sidang dipengadilan sebelum pembacaan Surat Dakwaan? Atau apakah turunan BAP diberikan ketika sidang dipengadilan setelah pembacaan Surat Dakwaan dan saat sidang pokok perkara dimulai? 15 Berdasarkan uraian di atas, terbukti hak konstitusional Wawan Hermawan telah dirugikan oleh berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP yang dimohonkan pengujian. c. Pemohon menebak-nebak, kira-kira Perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon disangka melakukan tindak pidana, bahkan sampai disangka menyebabkan kericuhan/kerusuhan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka. Pemohon ditangkap tanggal 28 Agustus 2025, hanya berselang sehari setelah laporan Polisi dibuat pada tanggal 27 Agustus 2025. Pemohon juga menebak-nebak unsur-unsur perbuatan pidana (actus reus) apa yang sebenarnya disangkakan kepada Pemohon. Kenapa pasal yang disangkakan kepada Pemohon ancaman pidananya sedemikian tinggi, bahkan sampai 12 tahun penjara. Satu-satunya cara untuk mengetahui secara persis sangkaan dan/atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Wawan Hermawan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen turunan berita acara pemeriksaan (BAP). Melalui Kantor Hukum Rumah Pidana, pada tanggal 02 Oktober 2025, dan pada 09 Oktober 2025, Pemohon telah meminta turunan BAP, namun tidak mendapatkan turunan BAP tersebut, bahkan sampai dengan Tahap II dilakukan (setelah berkas dinyatakan P-21). Akibatnya Pemohon Wawan Hermawan tidak tahu persis perbuatan pidana (actus reus) serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon. Dengan demikian hak asasi Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tidak terpenuhi. Pun hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terlanggar dengan keberadaan Pasal 72 KUHAP khususnya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan”. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan penalaran yang wajar terbukti hak konstitusional dan kerugian konstitusional bersifat spesifik 16 (khusus), aktual serta telah terjadi. Dan jika dibiarkan dapat terjadi lagi, atau menurut penalaran yang wajar berpotensi akan terjadi. d. Meskipun Pemohon Wawan Hermawan sebagai Tersangka berhak untuk membela diri, berhak menghadirkan keterangan saksi yang meringankan, berhak menghadirkan keterangan ahli yang meringankan, berhak untuk mengajukan alat bukti surat yang mendukung pembelaan Pemohon, baik pada tahap penyidikan dan/atau melakukan tindakan lain seperti mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar-dasar dan konstruksi logika yang kuat serta hal-hal lain untuk menjaga kepentingan Pemohon, yang mana Hak pemohon tersebut dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pembelaan diri hanya bisa dilakukan ketika Pemohon mengetahui persis sangkaan terhadap Pemohon. Pembelaan diri hanya bisa dilakukan ketika Pemohon mengetahui persis perbuatan pidana (actus reus) apa yang telah Pemohon lakukan sehingga dianggap melanggar undang-undang. Hal itu hanya bisa diketahui dan dipelajari secara detail melalui turunan berita acara pemeriksaan. Namun frasa “pejabat yang bersangkutan” menghalangi Pemohon mendapatkan hak tersebut karena ketidakjelasan atau multitafsir makna “pejabat yang bersangkutan” mana yang dimaksud dan frasa “memberikan” menghalangi hak Pemohon karena ketidakjelasan dan multitafsir waktu kapan turunan BAP diserahkan pada Pemohon. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan sebab, yakni adanya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP, menimbulkan akibat yakni hak asasi Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan hak Pemohon untuk membela diri berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, itu jelas terdapat hubungan kausalitas, hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 72 KUHAP yang Pemohon ajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. 17 e. Bahwa jika frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi atau diberikan pengertian yang memenuhi hak asasi dan kepastian hukum maka hak konstitusional Pemohon untuk membela diri di hadapan hukum, baik itu menghadirkan keterangan saksi atau keterangan ahli yang meringankan termasuk alat-alat bukti surat yang terkait dengan persoalan tersebut dapat kembali dan dipulihkan. Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi dan pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta persamaan di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap terjamin dan terjaga. Selain itu, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak untuk bersikap kritis kepada Pemerintah. Sikap kritis itu dapat Pemohon tunjukan melakukan aksi massa atau sekedar respon melalui media sosial. Jika Pemohon kembali dihadapkan pada persoalan hukum atas dasar sangkaan yang mirip dengan perkara yang sedang berjalan sementara Pasal 72 KUHAP tetap berlaku, bukan tidak mungkin persoalan yang sama akan terulang. Bukan tidak mungkin Pemohon akan dilaporkan oleh seseorang, kemudian selang sehari kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, ditangkap, ditahan, diperiksa kemudian sampai dengan berbulan-bulan dipenjara tanpa mendapatkan turunan BAP yang menjadi hak sangat fundamental dasar untuk pembelaan diri Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar terbukti dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 72 KUHAP yang diajukan oleh Pemohon maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas jika frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP yang diujikan ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak-hak konstitusional Pemohon akan didapatkan kembali sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) Juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18 8. Bahwa oleh karena terdapat hubungan jelas kerugian yang diderita Pemohon (causal verband) dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang diujikan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini; III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa apa yang tertuang di dalam angka I dan II, di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan angka III tentang Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sementara Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 3. Bahwa dalam negara hukum, segala bentuk tindakan baik tindakan pemerintah maupun tindakan warga negara, harus tunduk pada hukum tertulis yang sudah disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Ketundukan pada hukum bertujuan memastikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak asasi warga negara. Negara hukum mengedepankan supremasi hukum dan menolak segala bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan. Prinsip lain dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan terhadap peradilan agar peradilan tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Ciri negara hukum tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ahli hukum Jerman Friedrich Julius Stahl (1802-1861) yang menyebutkan ciri negara hukum antara lain: 1) pengakuan terhadap hak asasi manusia; 2) pemisahan kekuasaan antara lembaga pemerintahan, 3) pemerintahan tunduk berdasarkan undang-undang (hukum tertulis), 4) proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak. 4. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, salah satu wujudnya adalah penerapan prinsip proses hukum yang berkeadilan (due process of law). Dalam penegakkan hukum pidana seseorang yang 19 disangka, ditangkap atau ditahan karena terduga sebagai pelaku tindak pidana wajib diperlakukan dengan adil, tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5. Bahwa salah satu ciri penting dari penerapan prinsip due process of law adalah terduga pelaku diberikan kesempatan untuk membela diri dalam pengertian berhak mengetahui tindak pidana apa yang disangka dilakukan, berhak didampingi pengacara, berhak berkomunikasi dengan keluarga, berhak menghadirkan saksi alibi, berhak menghadirkan keterangan saksi yang meringankan, berhak menghadirkan keterangan ahli yang meringankan, berhak mengadirkan alat bukti surat yang membantah sangkaan penyidik. Pada intinya terduga pelaku tindak pidana berhak untuk membantah semua sangkaan dari penegak hukum. 6. Bahwa penegakkan asas due process of law harus seiring sejalan dengan penegakkan asas equality before the law atau persamaan perlakuan di hadapan hukum. Jangan hanya karena tersangka diduga melakukan perbuatan pidana (actus reus), kemudian hak-haknya dibatasi oleh negara apalagi sampai tidak diberikan. 7. Bahwa negara hukum yang demokratis, memberikan jaminan penegakkan hak asasi manusia terhadap terduga pelaku tindak pidana. Hukum menjamin hak-hak warga negara yang disangka melakukan tindak pidana untuk diperiksa secara fair, imparsial dan obyektif. Di satu sisi, penegak hukum dapat memproses seseorang sebagai tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana (actus reus), termasuk kemudian jika Tersangka juga dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana (criminal liability), namun di sisi lain tersangka juga memiliki hak untuk membela diri di hadapan hukum berdasarkan prinsip due process of law dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). 8. Bahwa selain itu, salah satu asas yang menjadi dasar terjaganya hak asasi manusia dalam konteks penyelidikan atau penyidikan perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang merupakan salah prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini bermakna seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 20 Di mana makna putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah ketika : 1) Putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan tidak diajukan banding atau kasasi. Dengan kata lain para pihak menerima putusan; 2) Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi atau; 3) Putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi sehingga tidak ada upaya hukum lain. Dengan demikian, setidaknya ada tiga tahapan persidangan yang harus dilalui untuk menyatakan seseorang sebagai terpidana. 9. Bahwa asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) jelas dan tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi dan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Selain itu, secara universal prinsip itu juga telah diterima sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik yang karenanya harus dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya sebagaimana dimaksud melalui Article 11 1. Declaration Universal Of Human Right, yang berbunyi: Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. Terjemahan Bebas: Pasal 11 ayat (1): Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. Hal itu sejalan dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan ke Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” 10. Bahwa tidak diberikannya turunan berita acara pemeriksaan melanggar asas due process of law yang dapat melindungi hak asasi Pemohon. Prosedur due process of law mengatur sedemikian rupa kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk pada penuntutan sampai proses persidangan, semata-mata bertujuan memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk diperlakukan adil. Proses hukum yang adil menempatkan Pemohon agar dapat membela diri, memiliki kesamaan 21 kedudukan dalam penegakkan hukum dan dijamin berlaku asas praduga tidak bersalah serta sama hak dan kedudukan dihadapan hukum. Proses hukum yang adil akan menjamin kedua pihak dalam sistem hukum pidana, yaitu pihak penegak hukum dan pihak tersangka/terdakwa, mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti dan alasan-alasan sehingga proses peradilan akan berjalan dalam situasi yang berkeadilan. 11. Bahwa perbuatan penegak hukum yang tidak mengindahkan ketentuan/prosedur atau karena ketentuan/prosedur tersebut sendiri multitafsir dan multiinterpretasi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam implementasi sistem peradilan pidana yang sebagaimana disebutkan diatas menjunjung tinggi asas proses yang berkeadilan (due process of law) sebagai dasar penegakkan praktik hukum pidana. 12. Bahwa frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 72 KUHAP mengandung ketidakjelasan/multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud, apakah Penyelidik dan Penyidik, Jaksa, Hakim Atau Petugas Rumah Tahanan Negara? Sementara frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP juga mengandung ketidakjelasan/multiftafsir mengenai jangka waktu turunan berita acara pemeriksaan Tersangka diberikan. Apakah diberikan sehari setelah Tersangka atau Penasihat Hukumnya memberikan surat resmi atau diberikan setelah seminggu, atau saat berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau saat Penyidik menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau saat pembacaan Surat Dakwaan pada persidangan pertama atau saat proses jawab jinawab keberatan (keberatan, tanggapan Jaksa dan putusan sela) atau setelahnya saat pemeriksaan pokok perkara menghadirkan saksi dimulai. 13. Bahwa ketidakjelasan/multiftafsir frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP itu kerap dimanfaatkan untuk “menunda” atau “mengalihkan” kewajiban penegak hukum yang satu kepada yang lain. Penundaan berakibat pada tertundanya Pemohon untuk mendapatkan kesempatan membela diri sejak awal. Akibatnya Pemohon tidak mendapatkan hak keadilan sejak awal sehingga terhambat hak 22 pemohon untuk membela diri. Hal tersebut sama saja tidak memberikan keadilan kepada Pemohon (justice delayed is justice denied). 14. Bahwa hal tersebut jelas-jelas merugikan Pemohon yang membutuhkan kejelasan mengenai alasan-alasan hukum apa yang menyebabkan Pemohon disangka, ditangkap dan ditahan. Pemohon memiliki kepentingan untuk mengetahui sebenarnya kejahatan apa yang membuat dirinya ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025. 15. Bahwa ketidakjelasan/multitafsir tersebut menghambat jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi Pemohon sehingga bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, selain itu hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 16. Bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana (actus reus) berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa memiliki kesalahan (mens rea) atas suatu perbuatan pidana tersebut sehingga dapat dijatuhi sanksi hukuman pemidanaan (Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHAP) dan/atau sebaliknya seseorang dinyatakan tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sehingga dibebaskan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) atau perbuatannya terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana sehingga dilepaskan menurut hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 17. Bahwa suatu putusan pengadilan dibuat mengacu dan berdasarkan pada tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum (Pasal 182 KUHAP). Di mana putusan Hakim tersebut dihasilkan atau setidak-tidaknya bersumber dari adanya Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa (Pasal 140 Jo. Pasal 142 ayat (1) Jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP). Kemudian Surat Tuntutan dan/atau Surat Dakwaan bersumber dari rangkaian keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang memiliki keterkaitan (184 ayat (1) KUHAP), yang mana seluruh saksi diperiksa di bawah sumpah, dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 160 s.d Pasal 181 KUHAP). 18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Surat Dakwaan dikaitkan dengan rangkaian seluruh berita acara pemeriksaan baik itu pemeriksaan saksi 23 atau ahli, dikaitkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan terakhir adalah keterangan tersangka yang didapat dari pemeriksaan tersangka dengan wujudnya adalah berita acara pemeriksaan saksi saat menjadi calon tersangka atau berita acara pemeriksaan tersangka ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa oleh penyidik yang berwenang, maka kemudian Majelis Hakim berdasarkan pada dua alat bukti yang sah serta atas keyakinan Hakim memutuskan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud ataukah tidak? Dan dalam hal Terdakwa terbukti melakukan perbuatan itu, Majelis Hakim juga menilai apakah Terdakwa memiliki kesalahan saat melakukan perbuatan itu? Ataukah sebaliknya justru tidak terbukti adanya perbuatan pidana? 19. Bahwa seseorang yang menjadi Terdakwa memiliki hak melakukan pembelaan diri antara lain dengan mengajukan keterangan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP). Bahkan pada saat pemeriksaan Tersangka dapat mengajukan itu, sebagaimana uraian Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. (3) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. 20. Bahwa keterangan saksi atau keterangan ahli yang meringankan dapat diajukan sejak proses penyidikan untuk membantah/menyangkal sangkaan penyidik bahwa orang tersebut adalah pelakunya. Pun demikian dalam perkara yang menimpa Pemohon. Pemohon sesungguhnya berhak untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan dan/atau menguntungkan Pemohon, namun keputusan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan dan/atau menguntungkan sangat tergantung pada pengetahuan Pemohon terhadap sangkaan yang ditujukan kepada Pemohon. Karena kualitas atau kualifikasi atau pengetahuan saksi atau ahli yang dapat meringankan Pemohon harus dapat membantah sangkaan penyidik. Sementara itu, sangkaan terhadap Pemohon hanya dapat dibaca dan dipelajari oleh Pemohon dan/atau Penasihat Hukum Pemohon secara seksama berdasarkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Saksi saat Pemohon menjadi Saksi atau Berita Acara Pemeriksaan Tersangka saat Pemohon menjadi Tersangka. 24 21. Bahwa karena itu, Pemohon mengajukan permintaan turunan BAP melalui Kantor Hukum Rumah Pidana, pada tanggal 2 Oktober 2025 dan tanggal 9 Oktober 2025. Di mana atas permintaan resmi dari Penasihat Hukum Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan yang dimaksud. Sampai, pada tanggal 29 Oktober 2025, berkas perkara Pemohon dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 22. Bahwa praktik yang lazim selama ini terjadi turunan BAP Tersangka baru dapat diberikan pada saat proses perkara memasuki tahap persidangan pokok perkara, setelah Surat Dakwaan dibacakan di muka persidangan. Hal ini tentu merugikan Pemohon, karena Pemohon tidak dapat mendapatkan hak untuk mempersiapkan diri mengajukan pembelaan secara maksimal. 23. Bahwa dalam pelaksanaan peradilan pidana harus sesuai dengan proses hukum yang adil dan layak (due process of law) yaitu penegakkan hukum yang dilakukan tidak hanya berdasarkan penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil saja tetapi juga memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Tersangka dan Terdakwa. Bahwa segala sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Termasuk didalamnya tidak terpenuhinya hak bagi Pemohon untuk mendapatkan turunan Berita Acara Pemeriksaan. Ketidakjelasan Frasa “Pejabat Yang Bersangkutan” Sehingga Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dan Ketidakadilan 24. Bahwa Pasal 72 KUHAP, secara lengkap berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. 25. Bahwa mengacu pada Pasal 72 KUHAP, syarat atau tahapan untuk mendapatkan “turunan berita acara pemeriksaan” adalah: a. Pertama, adanya “permintaan tersangka atau penasihat hukumnya” untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan. 25 b. Kedua, selanjutnya “pejabat yang bersangkutan” akan “memberikan” turunan berita acara pemeriksaan” dengan tujuan “untuk kepentingan pembelaan Tersangka”. 26. Bahwa dalam perkara yang menimpa Pemohon, Pemohon telah mengajukan Surat melalui Penasihat Hukum kepada Penyidik untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2025 dan 09 Oktober 2025. Dengan demikian “syarat proses” untuk turunan Berita Acara Pemeriksaan sudah Pemohon lakukan. 27. Bahwa sementara itu frasa “pejabat yang bersangkutan” memiliki beberapa penafsiran yaitu: a. Pertama, apakah itu pejabat kepolisian (penyelidik atau penyidik yang berwenang) yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut? b. Kedua, apakah itu pejabat pada kejaksaan (setiap jaksa atau penuntut umum) sebagai dominis litis yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan? c. Ketiga, apakah mengacu pada Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo? d. Keempat, apakah pejabat rumah tahanan negara yang berwenang untuk sementara waktu melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa? 28. Bahwa istilah pejabat dapat bermakna Penyelidik/Penyidik atau Jaksa atau Hakim bahkan dapat bermakna Petugas Tanahan Negara dalam konteks kewenangan penahanan sebagaimana uraian berikut: a. Istilah “pejabat” dapat mengacu pada makna penyidik yaitu “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan” (Pasal 1 angka 1 KUHAP); mengacu pada penyidik pembantu yaitu “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang- undang ini” (Pasal 1 angka 3 KUHAP); mengacu pada penyelidik yaitu “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” (Pasal 1 angka 4 KUHAP). 26 b. Istilah “pejabat” dapat mengacu pada makna Jaksa Republik Indonesia yaitu “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penutut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. (Pasal 1 angka 6 KUHAP) c. Istilah “pejabat” dapat mengacu pada makna Hakim Republik Indonesia yaitu “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. (Pasal 1 angka 8) 29. Bahwa istilah “pejabat” juga dapat bermakna “Pejabat Pengadilan Yang Berwenang”, yang memutus perbedaan pendapat mengenai adanya dugaan Hakim yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara sebagaimana Pasal 220 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya”. Dalam tahap kasasi, apabila ada keraguan mengenai kemungkinan Hakim yang mengadili perkara memiliki kepentingan Ketua Mahkamah dapat disebut sebagai “Pejabat Yang Berwenang” sebagaimana bunyi Pasal 252 ayat (2) huruf a KUHAP “Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal Sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi: Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan; 30. Bahwa istilah “pejabat” juga dapat 4 (empat) pranata aparat penegak hukum sekaligus yaitu dapat bermakna Penyelidik, Penyidik, Jaksa atau Hakim sekaligus, yang maknanya disesuaikan dengan tahap pemeriksaan yang sedang dilakukan, sebagaimana diatur: - “Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.” (Pasal 48 ayat (3) KUHAP) - “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang 27 tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” (Pasal 56 ayat (1) KUHAP) - “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.” (Pasal 59 KUHAP) - Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. (Pasal 44 ayat (2) KUHAP) - Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. (Pasal 48 ayat (3) KUHAP) - “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.” (Pasal 59 KUHAP) Pasal 70 KUHAP, menyebutkan: (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. 28 (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 71 KUHAP, menyebutkan: (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. Pasal 198, menyebutkan: (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. (2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. 31. Bahwa istilah “pejabat” dapat juga bermakna pejabat kantor pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersaugkutan, harus diberikan surat tanda penenimaan”. Istilah “pejabat” mengacu pada pejabat rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan”, Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP yang berbunyi: “Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim”, Pasal 145 ayat (3) KUHAP, yang 29 berbunyi: “Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara”. 32. Bahwa pada Pasal 72 disebut “pejabat yang bersangkutan” namun tidak ada uraian ketentuan sebelumnya pejabat institusi mana yang dimaksud. Sementara Pasal 56 ayat (1) KUHAP istilah yang bersangkutan disertai frasa “pada semua tingkat pemeriksaan”. Pun dengan Pasal 75 KUHAP istilah Berita Acara dibuat pejabat yang bersangkutan merujuk pada perbuatan yang dilakukan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dst, sebagaimana uraian berikut : (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; i. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1). 33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, frasa “pejabat yang bersangkutan” yang akan memberikan “turunan berita acara pemeriksaan”, tidak jelas merujuk kepada pejabat yang mana. Hal itu menunjukkan ketentuan tersebut bersifat ketidakjelasan/multitafsir, ambigu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bisa ditafsirkan: 30 1) Apakah turunan berita acara pemeriksaan diberikan pada saat penyelidikan? 2) Apakah turunan berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan: 3) Apakah turunan berita acara pemeriksaan itu setelah berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)? 4) Apakah turunan berita acara pemeriksaan diberikan pada setelah pelimpahan berkas perkara ke pengadilan? 5) Apakah turunan berita acara pemeriksaan diberikan pada saat pembacaan Surat Dakwaan? 6) Apakah turunan berita acara pemeriksaan diberikan setelah pembacaan Surat Dakwaan? Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 34. Bahwa dalam pratik yang lazim seringkali turunan berita acara pemeriksaan secara lengkap (BAP Tersangka, BAP Saksi, BAP Ahli dan fotokopi alat bukti) atas perintah Majelis Hakim setelah sidang pertama atau setelah pembacaan Surat Dakwaan, sehingga hal tersebut menghambat hak konstitusional Pemohon untuk membela diri sejak awal proses pemeriksaan di kepolisian, pembelaan diri sejak pada tahap atau proses penyelidikan atau penyidikan. 35. Bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan dan diproses hukum berarti telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, sementara disisi lain hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari pontensi munculnya kesewenang-wenangan. 36. Bahwa dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Pemohon merupakan pelanggaran terhadap perlindungan Hak Asasi Pemohon yang harusnya terpenuhi berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan mengakibatkan ketidakadilan yang harusnya terpenuhi sebagaimana jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 37. Bahwa dalam hal Mahkamah Konsitusi memberikan penafsiran frasa “pejabat yang bersangkutan” yang dimaksud adalah “penyidik kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, penyidik badan narkotika nasional dan lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan 31 penyidikan”, sehingga dapat memperbaiki kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon atau setidak-tidaknya mencegah kerugian konstitusional terhadap Pemohon dikemudian hari. Ketidakjelasan Juga Menyangkut Jangka Waktu Penyerahan Turunan Berita Acara Pemeriksaan 38. Bahwa frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP tidak tercantum kejelasan mengenai berapa lama waktu untuk Tersangka dan Penasihat Hukumnya mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka setelah permintaan resmi di kirimkan melalui bagian persuratan. 39. Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah proses hukum yang adil (due process of law). Proses ini memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Termasuk hak untuk didengar, hak untuk melakukan membela diri bahkan sejak awal ditetapkan sebagai Tersangka. Hak untuk membela diri tersebut berlaku sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan, bukan hanya saat persidangan berlangsung. Karena pada hakikatnya Surat Dakwaan yang nota bene menjadi rujukan para pihak di persidangan, termasuk Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara bersumber dari alat bukti (berita acara pemeriksaan saksi atau ahli dan alat bukti surat) yang diperoleh pada saat proses penyelidikan atau penyidikan. Dengan kata lain, proses hukum yang adil (due process of law) harus dijamin dan ditegakkan sejak awal, sejak tahap proses penyelidikan/ penyidikan dilakukan. 40. Bahwa turunan berita acara pemeriksaan Tersangka bukanlah sekedar dokumen biasa melainkan suatu produk hukum yang menentukan nasib seseorang. Melalui turunan BAP, dapat diketahui detail perbuatan pidana (actus reus) yang disangkakan kepada seseorang, sehingga orang yang disangka melakukan perbuatan pidana tersebut dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membela diri. Turunan BAP sangat penting untuk dimiliki oleh seorang Tersangka sebagai dasar untuk membantah sangkaan, baik dengan menghadirkan keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti lain. Jika tidak diberikan maka dapat dipastikan hak untuk membela diri sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 terabaikan, dan pada akhirnya tidak 32 ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 41. Bahwa penegak hukum baik Polisi, Jaksa Dan Hakim serta Petugas Rumah Tahanan berhak melakukan proses upaya penegakkan hukum sejak dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hingga eksekusi. Namun proses tersebut dibingkai dengan kewajiban mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan setiap tahapan proses penegakkan hukum dijalankan secara sah menurut hukum dan berkeadilan. Karena pada hakikatnya setiap langkah penegak hukum merupakan pembatasan hak asasi manusia, yang jika tidak sesuai prosedur berpotensi melanggar hak asasi manusia. 42. Bahwa salah satu kunci penegakkan prosedur antara lain adalah KUHAP mengatur berapa lama jangka waktu proses-proses tertentu yaitu antara lain: 1) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penangkapan paling lama 1 hari (Pasal 19 ayat (2) KUHAP). 2) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan pada proses penyidikan paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (1) KUHAP), kemudian guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP). 3) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan oleh Penuntut Umum paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat (1) KUHAP), kemudian guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat (2) KUHAP). 4) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan oleh Hakim PN yang mengadili perkara paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1) KUHAP), kemudian untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua PN paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (2) KUHAP). 5) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan banding paling lama 30 hari 33 (Pasal 27 ayat (1) KUHAP), kemudian untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari (Pasal 27 ayat (2) KUHAP). 6) KUHAP mengatur tentang jangka waktu penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara paling lama 50 hari (Pasal 28 ayat (1) KUHAP), kemudian untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari (Pasal 26 ayat (2) KUHAP). 7) KUHAP mengatur jangka waktu penyerahan Berita Acara setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah dalam waktu 2 hari (Pasal 33 ayat (5) KUHAP). 8) KUHAP mengatur proses Praperadilan yaitu 3 hari setelah permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP), yang mana pemeriksaan praperadilan harus sudah selesai dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. 9) KUHAP mengatur tentang standar penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas penyidkan atau dengan pemberitahuan dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). 10) KUHAP mengatur tentang keberatan tersangka, keluarga atau penasihat hukum atas penahanan atau jenis penahanan kepada penyidik dan dalam waktu 3 hari setelah keberatan/permintaan itu belum dikabulkan maka tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan kepada atasan penyidik (Pasal 123 KUHAP). 11) KUHAP mengatur tentang penjelasan penyidik kepada keluarga korban mengenai keperluan pembuktian bedah mayat kepada keluarga korban dalam jangka waktu 2 hari. (Pasal 133 ayat (3) KUHAP). 12) KUHAP mengatur kewajiban penuntut umum dalam jangka watu 7 hari setelah menerima hasil penyidikan, untuk memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, (Pasal 138 ayat (1) KUHAP) sementara itu dalam jangka waktu 14 hari sejak 34 tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan berkas kembali kepada penuntut umum (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). 13) KUHAP mengatur tentang Penuntut Umum yang dapat mengubat surat dakwaan baik untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan dalam jangka waktu 7 hari sebelum sidang dimulai (144 KUHAP). 14) KUHAP mengatur tentang Penuntut Umum yang menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa mengenai tanggal, hari serta jam sidang serta perkara apa ia dipanggil selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai. (Pasal 146 KUHAP). 15) KUHAP Pasal 149 ayat (1) huruf a perlawanan kepada Pengadilan Tinggi atas Penetapan Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari. Perlawanan Penuntut Umum atas penerimaan Majelis Hakim mengenai diterima keberatan (Eksepsi). 16) KUHAP mengatur tentang saksi atau ahli yang menolak untuk bersumpah, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan namun dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari. (Pasal 161 ayat (1) KUHAP). 17) KUHAP mengatur pada pemeriksaan singkat, Hakim dapat melakukan pemeriksaan tambahan selama 14 hari. (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP) dan permohonan penundaan dari tersangka dan atau penasihat hukum (Pasal 203 ayat (3). Dimana Hakim berdasarkan permintaan Terdakwa dan atau penasihat hukum dapat menunda pemeriksaan selama 7 hari. 18) KUHAP mengatur pada pemeriksaan tindak pidana ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). 19) KUHAP mengatur tentang Pengadilan menetapkan hari tertentu untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam jangka waktu 7 hari. (Pasal 206 KUHAP). 20) KUHAP mengatur tentang dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan sesudah putusan 35 diberitahukan secara sah kepada terdakwa, dengan jangka waktu selama 7 hari. (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). 21) KUHAP mengatur tentang semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir, selambat-lambatnya 3 hari (Pasal 227 ayat (1) KUHAP). 22) KUHAP mengatur tentang permintaan banding boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa, dalam waktu 7 hari (Pasal 233 KUHAP). 23) KUHAP mengatur tentang permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dan sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri selama 7 hari. (Pasal 236 ayat (1) dan (2) KUHAP). 24) KUHAP mengatur tentang sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa, dalam waktu 3 hari. (Pasal 238 ayat (3) KUHAP). 25) KUHAP mengatur tentang salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama, dalam waktu 7 hari, (Pasal 243 ayat (1) KUHAP). 26) KUHAP mengatur tentang Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa, dalam waktu 14 hari. (Pasal 245 ayat (1) KUHAP). 27) KUHAP mengatur pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya setelah mengajukan 36 permohonan tersebut, dalam waktu 14 hari. (Pasal 248 ayat (1) KUHAP). 28) KUHAP mengatur dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu dalam waktu 14 hari. (Pasal 249 ayat (3) KUHAP). 29) KUHAP mengatur sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa dalam waktu 3 hari dan dan dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari, sejak penetapan penahanan Mahkarnah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. (Pasal 253 ayat (5) huruf a dan b KUHAP). 30) KUHAP mengatur tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 7 hari. (Pasal 257 KUHAP). 31) KUHAP mengatur tentang salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali dalam waktu 7 hari. (Pasal 267 ayat (1) KUHAP). 43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, KUHAP mengatur sebagian besar proses dan prosedur beracara dan mengadili. Namun, tidak diatur secara spesifik tenggat waktu pemberian turunan berita acara pemeriksaan baik berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka maupun berita acara pemeriksaan saksi secara lengkap dan seluruh dokumen yang menyertainya. Pasal 72 KUHAP sama sekali tidak mengatur jangka waktu penyerahan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka. Sehingga dalam praktik dapat diberikan atau sebaliknya tidak diberikan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk melakukan pembelaan secara maksimal. 37 44. Bahwa Pemohon disangka dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum yang tidak main-main yaitu: a. Pertama, Pemohon diduga melakukan perbuatan “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” yang diancam 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE; b. Kedua, Pemohon diduga melakukan perbuatan “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”, diancam penjara selama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE; c. Ketiga, Pemohon diduga melakukan perbuatan “memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”, diancam penjara selama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE. d. Keempat, Jika Pemohon diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) diatas “mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”, diancam penjara selama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) Jo. Pasal 48 ayat (3) UU ITE. e. Kelima, Pemohon diduga melakukan perbuatan “menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di 38 masyarakat” diancam penjara selama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE. f. Keenam, Pemohon diduga melakukan perbuatan “dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang diancam dengan pidana penjara selama- lamanya 6 tahun”, sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHP. 45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ancaman penjara atas pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon berkisar antara 6 tahun sampai dengan 12 tahun penjara. Ancaman tersebut sedemikian tinggi jika dibandingkan dengan sangkaan Pemohon terkait unggahan di media sosial. Karena itu Pemohon memiliki hak untuk membela diri, namun terhalang dengan tidak diberikannya turunan berita acara pemeriksaan dalam waktu-waktu awal setelah pemeriksaan Tersangka dilakukan. Bahwa jika Pemohon mendapatkan turunan berita acara pemerikasaan Tersangka sejak awal, Pemohon berkesempatan untuk mencari bukti-bukti yang dapat membantah sangkaan penyidik, dan juga saksi dan/ahli yang juga dapat membantah sangkaan penyidik. Jika ketentuan dalam Pasal 72 KUHAP ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat dipastikan hak Pemohon konstitusional Pemohon dapat terjamin oleh Konstitusi. 46. Bahwa mengenai jangka waktu yang wajar, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, pernah memutus perdebatan mengenai makna frasa “segera” pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”, dengan amar putusan sebagaimana berikut: - Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 39 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; - Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 47. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 antara lain adalah: - Menimbang bahwa isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah, apakah frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum? - Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. - Menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga 40 tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang; - Menimbang bahwa frasa “segera” pada pasal a quo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata “segera” dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik; - Bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang 41 mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) - Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 48. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, juga memutus perdebatan mengenai jangka waktu pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) 42 dan konsekuensi jika SPDP tidak diserahkan dalam jangka waktu itu, sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dengan amar putusan sebagaimana berikut: - Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; - Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perntah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” 49. Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 antara lain adalah: Terhadap dalil permohonan para pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Pra penuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak- hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbang pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP. b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan 43 kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor/fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) harus dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. 44 50. Bahwa untuk menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka yang tidak terlalu banyak lembarannya menyebabkan tidak ada kebutuhan teknis administratif fotokopi yang banyak, sehingga rasanya tidak berlebihan jika turunan berita acara pemeriksaan Tersangka diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemeriksaan Tersangka dilakukan. Sementara itu, untuk Berita Acara Pemeriksaan Lengkap (BAP Tersangka, Saksi, Ahli, dan dokumen Alat Bukti Lain) menurut penalaran yang wajar dibutuhkan waktu memfotokopi rasanya tidak berlebihan jika berkas tersebut diserahkan kepada Pemohon ketika berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau setidak-tidaknya diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan proses tahap dua dilakukan. Pada saat tahap dua berkas penyidikan yang berisi seluruh dokumen sudah lengkap dan diserahkan Penyidik kepada Jaksa, sehingga tidak berlebihan jika berkas tersebut juga diberikan kepada Tersangka dan/atau Terdakwa. 51. Bahwa dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Pemohon merupakan pelanggaran terhadap perlindungan Hak Asasi Pemohon yang harusnya terpenuhi berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan mengakibatkan ketidakadilan yang harusnya terpenuhi sebagaimana jaminan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 52. Bahwa dalam hal Mahkamah Konsitusi memberikan penafsiran terhadap frasa “memberikan” yang dimaksud adalah “wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya sehari setelah Tersangka atau Penasihat Hukumnya menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum”, sehingga dapat memperbaiki kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon atau setidak-tidaknya mencegah kerugian konstitusional terhadap Pemohon dikemudian hari. 53. Berdasarkan uraian di atas, menurut penalaran yang wajar, Permohonan Pemohon mengenai pengujian materil frasa “pejabat yang bersangkutan” 45 dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 54. Berdasarkan uraian diatas, wajar dan beralasan hukum bila Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pengujian materil frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk seluruhnya, dengan tujuan agar kerugian konstitusional yang diderita Pemohon dapat dipulihkan atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar tidak akan terjadi lagi terhadap diri Pemohon dikemudian hari. KUHAP Baru Dan Peraturan Peralihan 55. Bahwa pada Selasa, 18 November 2025, telah disahkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana terbaru pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Meskipun Pemohon belum mengetahui penomoran untuk KUHAP Baru tersebut, namun berdasarkan logika dapat dipastikan KUHAP Baru tersebut pada tanggal 2 Januari 2026 akan berlaku guna mengatur proses dan prosedur penegakkan hukum aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan baru. (Bukti P-13) 56. Bahwa dalam KUHAP Baru mengatur ketentuan peralihan, sebagaimana berbunyi: BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 361 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; 46 c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan d. dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 57. Bahwa Pemohon disangka melakukan tindak pidana pada tanggal 28 Agustus 2025, ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025, di tahan pada tanggal 29 Agustus 2025 dan berkas perkaranya dilimpahkan pada tanggal 14 November 2025, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 361 huruf a dan KUHAP Baru, karena perkara yang disangka Pemohon sudah disidik dan dituntut, serta sudah dilimpahkan diperiksa ke Pengadilan sebelum KUHAP baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, maka proses persidangan terhadap perkara Pemohon tetap berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga terhadap perkara yang dihadapi Pemohon tetap berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon tidak kehilangan objek meskipun telah ada KUHAP yang baru. 58. Bahwa dalam KUHAP Baru adanya ketentuan yang mirip dengan Pasal 72 KUHAP yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: - Pasal 150 huruf d KUHAP baru yang berbunyi: “Advokat berhak meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan”. - Pasal 156 ayat (6) KUHAP Baru yang berbunyi : “Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa”. 59. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 150 huruf d KUHAP Baru dan frasa “pejabat yang berwenang” pada Pasal 156 ayat (6) KUHAP Baru memiliki 47 kesamaan makna dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, frasa “memberikan” pada Pasal 156 ayat (6) KUHAP Baru dan frasa “memberikan” pada Pasal 150 huruf d KUHAP Baru merupakan kata yang bukan saja memiliki kesamaan makna melainkan identik, sama persis dengan frasa “memberikan” pada Pasal 72 KUHAP. Sehingga jika Pasal 72 KUHAP tetap diuji oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir ulang maka secara mutatis mutandis tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut juga dapat berlaku untuk Pasal 150 huruf d KUHAP Baru dan Pasal 156 ayat (6) KUHAP Baru. 60. Bahwa khusus pada Pasal 150 huruf d terdapat frasa “sesaat”, namun frasa “sesaat” tersebut justru menimbulkan multitafsir, apakah yang dimaksud oleh frasa “sesaat” adalah “sesaat” setelah pemeriksaan selesai advokat berhak meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan? atau pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka “sesaat” setelah pemeriksaan selesai? Namun, jika berkaca pada kalimat utuhnya yaitu “Advokat berhak meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan”. Maka menurut hemat Pemohon makna “sesaat” yang sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang adalah, hak Advokat meminta salinan muncul “sesaat” setelah selesainya pemeriksaan. 61. Bahwa Pasal 156 ayat (6) dan Pasal 150 huruf d KUHAP Baru, berbeda dengan Pasal 153 KUHAP Baru yang secara eksplisit menyebutkan berita acara pemeriksaan wajib diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari, sebagaimana berikut: “Penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan”. Namun, berita acara pemeriksaan yang Pemohon persoalkan adalah berita acara pemeriksaan dalam pengertian membuktikan sangkaan ada 48 tidaknya perbuatan pidana (actus reus), sementara bukan sekedar berita acara pemeriksaan dalam pengertian memenuhi prosedur formal. 62. Bahwa jika Pasal 72 KUHAP tetap dipertahankan, Pemohon tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk membela diri, menyiapkan keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat untuk membantah sangkaan Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945. 63. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan menurut penalaran hukum yang wajar patut dan beralasan hukum kiranya Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi yang Pemohon sampaikan di atas, kiranya patut dan beralasan menurut hukum Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 72 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “penyidik kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, penyidik badan narkotika nasional dan penyidik pada lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan” 3. Menyatakan frasa “memberikan” pada Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya sehari setelah Tersangka atau Penasihat Hukumnya 49 menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan Tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor: 321- 6061111940027, atas nama Wawan Hermawan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor: S.P.Kap/158/VIII/RES.2.5/2025/Ditressiber, tanggal 28 Agustus 2025; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP.Han/91/VIII/RES.2.5./Ditressiber, tanggal 29 Agustus 2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rumah Pidana Nomor: 02/RP/X/2025, tanggal 01 Oktober 2025, tentang : Permohonan Pemberian Salinan BAP Perkara Atas Nama Wawan Hermawan; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rumah Pidana Nomor: 03/RP/X/2025, tanggal 09 Oktober 2025, tentang: Permohonan Ke-2 (Dua) Pemberian Salinan BAP Perkara Atas Nama Wawan Hermawan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi tangkapan layar tentang unggahan atau repost tag konten dengan narasi, “Said Iqbal Tegaskan agar Anarko, Pelajar & BEM Segera Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Gerakan Rakyat Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi tangkapan layar berita Redaksikota.com, dengan narasi, “Said Iqbal Tegaskan agarAnarko, Pelajar & BEM Jangan Gabung Aksi 28 Agustus: Ini Murni Isu Buruh”. 8. Bukti P-8 : Fotokopi tangkapan layar tentang demonstrasi pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai 25 Agustus 2025, atas penolakan masyarakat karena masyarakat tidak setuju dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dan kenaikan tunjangan 50 perumahan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 9. Bukti P-9 : Fotokopi tangkapan layar tentang demonstrasi berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan awal September 2025 yang terjadi hampir diseluruh Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi tangkapan layar tentang rangkaian demonstrasi setelah Alm. Affan Kurniawan selaku pengemudi ojek online terlindas kendaraan aparat kepolisian, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, peristiwa tersebut viral dan menyebabkan kemarahan publik; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Permohonan Praperadilan Pemohon atas nama Wawan Hermawan, tertanggal 30 Oktober 2025, perkara Nomor: 144/pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel, di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Alat Bukti Termohon (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya cq. Direktorat Reserse Siber) dalam perkara Praperadilan, Nomor: 144/pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel, di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP); [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 51 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “pejabat yang bersangkutan” dan frasa “memberikan” dalam Pasal 72 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 52 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tersangka; 2. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981, yang menyatakan, “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.” 53 3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau UU 8/1981. 5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025 dan 9 Oktober 2025 (1 bulan setelah tanggal penangkapan) Pemohon melalui Penasihat Hukum Pemohon dari Rumah Pidana Law Firm mengajukan permohonan untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Namun, Pemohon tidak mendapatkan turunan Berita Acara Pemeriksaan sampai dengan perkara dinyatakan P-21 dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Akibatnya Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana (actus reus) serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon. 6. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: a. frasa ”pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 telah menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan sejak awal serta menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum siapa ”pejabat yang bersangkutan” yang dimaksud dalam pasal a quo; b. kata ”memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan jangka waktu kapan waktu ”memberikan turunan BAP” secara spesifik. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon adalah benar warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan/atau UU 8/1981 pada tanggal 28 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3]. Terhadap uraian mengenai anggapan kerugian hak 54 konstitusional sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan karena berlakunya frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 menimbulkan ketidakjelasan, multitafsir dan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” serta jangka waktu “memberikan” turunan berita acara pemeriksaan yang dimaksud sehingga Pemohon tidak mengetahui persis perbuatan pidana serta peristiwa detail yang menjadi dasar sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dikenakan padanya. Di samping itu, Pemohon telah dapat pula menerangkan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian yang dimaksudkan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan 55 mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, tidak diberikannya turunan berita acara pemeriksaan melanggar asas due process of law yang dapat melindungi hak asasi Pemohon. 2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud, apakah penyelidik dan penyidik, jaksa, hakim atau petugas rumah tahanan negara. Sementara, kata “memberikan” pada Pasal 72 UU 8/1981 juga mengandung ketidakjelasan/multiftafsir mengenai jangka waktu turunan berita acara pemeriksaan tersangka diberikan. Apakah diberikan sehari setelah tersangka atau penasihat hukumnya memberikan surat resmi atau diberikan setelah seminggu, atau saat berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau saat penyidik menyerahkan berkas perkara bersama barang bukti kepada jaksa penuntut umum atau saat pembacaan surat dakwaan pada persidangan pertama atau saat proses jawab jinawab keberatan (keberatan, tanggapan jaksa dan putusan sela) atau setelahnya saat pemeriksaan pokok perkara menghadirkan saksi dimulai. 3. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan/multiftafsir frasa “pejabat yang bersangkutan” dan kata “memberikan” pada Pasal 72 UU 8/1981 kerap dimanfaatkan untuk “menunda” atau “mengalihkan” kewajiban penegak hukum yang satu kepada yang lain. Penundaan berakibat pada tertundanya Pemohon untuk mendapatkan kesempatan membela diri sejak awal. Akibatnya Pemohon tidak mendapatkan hak keadilan sejak awal sehingga terhambat hak Pemohon untuk membela diri. Hal tersebut sama saja tidak memberikan keadilan kepada Pemohon (justice delayed is justice denied). Hal demikian menghambat jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi Pemohon sehingga bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan ketidakjelasan serta ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa menurut Pemohon, praktik yang lazim selama ini terjadi turunan BAP tersangka baru dapat diberikan pada saat proses perkara memasuki tahap persidangan pokok perkara, setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan. 56 5. Bahwa menurut Pemohon, dalam pelaksanaan peradilan pidana harus sesuai dengan proses hukum yang adil dan layak (due process of law) yaitu penegakkan hukum yang dilakukan tidak hanya berdasarkan penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil saja tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dari tersangka dan terdakwa. Segala sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakkan hukum. Berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Frasa “pejabat yang bersangkutan” pada Pasal 72 UU 8/1981 bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “penyidik kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, penyidik badan narkotika nasional dan penyidik pada lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan; 2. Kata “memberikan” pada Pasal 72 UU 8/1981 bertentangan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau penasihat hukumnya sehari setelah tersangka atau penasihat hukumnya menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.” [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 57 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah: 1. Apakah frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “penyidik kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, penyidik badan narkotika nasional dan penyidik pada lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan penyidikan; 2. Apakah kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai, “wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau penasihat hukumnya sehari setelah tersangka atau penasihat hukumnya menyampaikan permintaan tertulis dan penyidik wajib menyerahkan turunan berita acara pemeriksaan tersangka lengkap yang memuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli, alat bukti surat dan dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. [3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal keberlakuan UU 8/1981 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) pada tanggal 17 Desember 2025, di mana UU 20/2025 dimaksud mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sebagai pengganti UU 8/1981. Terhadap hal tersebut, BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 361 UU 20/2025 menyatakan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus 58 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan d. dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Pemohon disangka melakukan tindak pidana pada tanggal 28 Agustus 2025, ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2025, ditahan pada tanggal 29 Agustus 2025, dan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2025 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 40]. Sehingga, terhadap perkara tindak pidana yang sedang dialami Pemohon diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf a UU 20/2025, yakni menggunakan ketentuan dalam UU 8/1981. [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir perihal siapa pejabat yang dimaksud sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, Pasal 72 UU 8/1981 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai hak tersangka atau penasihat hukum untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dalam Penjelasan Pasal 72 UU a quo menyatakan: “Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan "turunan" ialah dapat berupa foto copy. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat - dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam pasal a quo adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Sehingga, keterangan yang diberikan oleh tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimaksud adalah berkaitan dengan pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan. Sedangkan pada tingkat penuntutan adalah berkas perkara pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan. Sementara itu, berkaitan dengan 59 pemeriksaan pada tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU 8/1981, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU 8/1981 adalah penyidik yang meliputi pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide Pasal 6 ayat (1) UU 8/1981]. Sedangkan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 1 angka 7 UU 8/1981]. Artinya, pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, yakni melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan [vide Pasal 137 UU 8/1981]. Sementara itu, berkenaan dengan pejabat pada sidang pengadilan yang mengadili berkaitan dengan perkara yang diajukan adalah hakim yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili [vide Pasal 1 angka 8 UU 8/1981]. Bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim yang merupakan pihak atau subjek hukum yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk berkenaan dengan produk hukumnya berupa BAP khusus untuk pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan, berkas pemeriksaan penuntutan termasuk surat dakwaan, dan berkas pemeriksaan pengadilan termasuk putusan hakim. Oleh karena itu, esensi pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan memberikan turunan BAP untuk kepentingan pembelaan kepada tersangka atau penasihat hukum adalah sebagai bentuk semangat yang tidak dapat dipisahkan dengan 60 substansi yang ada pada Penjelasan Pasal 72 UU 8/1981, yaitu memberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan yang tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya untuk BAP penyidikan saja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan tersangka pada masing- masing tingkatan pemeriksaan memiliki ruang dan tempat yang tidak sama, di mana baik turunan BAP pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan maupun turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan termasuk surat dakwaan serta turunan berkas pemeriksaan pada tingkat persidangan dapat dipergunakan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing pemeriksaan, seperti mengajukan eksepsi/tangkisan (berkaitan dengan surat dakwaan), pledoi/pembelaan (pada tingkat penututan) dan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali (pada tingkat upaya hukum atas putusan hakim), bahkan pembelaan dalam konteks praperadilan jika tersangka atau penasihat hukum menghendaki. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena kepentingan pembelaan bagi tersangka termasuk terdakwa adalah hak fundamental yang secara konstitusional harus dilindungi, maka akses untuk mendapatkan turunan BAP tersangka bagi tersangka pada tingkat penyidikan, berkas penuntutan termasuk surat dakwaan pada tingkat penuntutan dan berkas pemeriksaan persidangan termasuk putusan hakim yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa sebagai hak absolut guna menjadi bahan pembelaan pada masing-masing tahapan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 dinyatakan inkonstitusional jika tidak dimaknai hanya terbatas pada penyidik saja, hal tersebut justru akan berdampak pada pemaknaan yang lebih sempit dibandingkan esensi yang ada dalam semangat frasa “pejabat yang bersangkutan” yang terdapat dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya. Sebab, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, pejabat yang bersangkutan yang dimaksudkan dalam Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya adalah pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan demikian, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, karena berpotensi kehilangan materi atau substansi untuk mendapatkan bahan dalam mengajukan pembelaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan. Dengan kata lain, setiap tersangka/terdakwa 61 adalah subjek hukum yang berhak untuk diberikan turunan BAP dan berkas pemeriksaan pada masing-masing tahapan pemeriksaan, di mana hal demikian merupakan cerminan dari pelaksanaan due process of law yang memastikan adanya transparansi dalam proses penyidikan sehingga tersangka dapat mempersiapkan strategi pembelaan yang efektif untuk membela dirinya sekaligus sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang mengharuskan tersangka dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, berkaitan dengan dalil yang dimohonkan Pemohon jika diakomodir akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mempersempit jangkauan hak tersangka/ terdakwa dalam memeroleh akses mendapatkan turunan BAP penyidikan khusus untuk tersangka dan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan serta berkas pemeriksaan pada tingkat pengadilan untuk kepentingan pembelaan, namun berkenaan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” acapkali menimbulkan tafsir yang tidak tunggal, yaitu siapa yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan” itu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pejabat pada masing-masing tingkatan pemeriksaan”. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka permohonan Pemohon berkaitan dengan dalil a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata “memberikan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 mengandung ketidakjelasan/multitafsir mengenai jangka waktu turunan BAP pemeriksaan tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan diberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, baik dalam Pasal 72 UU 8/1981 maupun dalam Penjelasan Pasal 72 a quo tidak ada ketentuan 62 yang secara eksplisit mengatur mengenai batas waktu yang spesifik terkait pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 beserta Penjelasannya, norma a quo tidak mengatur secara eksplisit kewajiban penyidik untuk memberikan turunan BAP tersangka kepada tersangka atau penasihat hukum dan turunan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari tersangka atau penasihat hukum. Artinya, pemberian turunan BAP tersangka dan berkas pemeriksaan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dimaksud diberikan setelah adanya permintaan dari tersangka atau penasihat hukum kepada penyidik yang memeriksa sekaligus membuat BAP tersangka dimaksud, dan penuntut umum yang memeriksa tersangka pada tahap penuntutan serta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Sementara itu, UU 8/1981 pun juga tidak mengatur secara jelas batasan waktu yang spesifik dalam pemberian turunan BAP tersangka dan turunan berkas pemeriksaan lengkap dimaksud meskipun telah ada permintaan dari tersangka/terdakwa atau penasihat hukum, di mana hal tersebut menurut Pemohon berpotensi menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 dan Penjelasannya, yang mana terhadap norma Pasal 72 UU 81/1981 dimaksud sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum pada Paragraf [3.13] di atas, menurut Mahkamah adalah kewajiban bagi penyidik, penuntut umum dan hakim pada masing-masing tingkatan pemeriksaan untuk memberikan kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan atau turunan berkas pemeriksaan pada tingkat penuntutan atau turunan berkas pemeriksaan pengadilan atas permintaan tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan relevansi permintaan turunan BAP tersangka pada tingkat penyidikan, pemeriksaan dalam tahap penuntutan dan berkas pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan adalah untuk kepentingan pembelaan tersangka/terdakwa, menurut Mahkamah hal tersebut tidak ada relevansinya dengan keharusan adanya pembatasan tenggang waktu yang 63 sangat rigid, bahkan hanya satu hari setelah permintaan turunan berita acara pemeriksaan tersangka dimaksud diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sebab, dalam konteks untuk kepentingan pembelaan, forum/tahapan yang akan dipergunakan adalah pada saat proses pemeriksaan perkara sudah sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu pada tahap eksepsi/tangkisan terhadap surat dakwaan, pledoi/pembelaan pada tahap penuntutan dan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya termasuk dalam hal ini jika tersangka atau penasihat hukum mengajukan praperadilan. Dengan demikian, secara konstitusional tidak ada argumentasi yang bisa menjadi dasar pembenar bahwa berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 terdapat permasalahan konstitusional jika tidak dilakukan pembatasan waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, setiap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana memiliki karakter yang berbeda-beda, baik ditinjau dari dimensi tingkat kerumitan atas perkaranya maupun skala dampak dan pihak-pihak yang menjadi tersangka, saksi, serta korban. Sehingga, jika Mahkamah mengakomodir dalil Pemohon agar kata “memberikan” dimaknai pula dengan jangka waktu sehari setelah permintaan BAP tersangka dalam tahap penyidikan dan turunan berkas pemeriksaan lengkap yang terkait dalam berkas perkara bersamaan waktunya dengan waktu pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sebagaimana yang diinginkan Pemohon, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Sementara itu, berkenaan dengan adanya peristiwa konkret yang terjadi, jika hal itu benar, maka berkaitan dengan hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang bukan berkaitan dengan konstitusionalitas kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berkaitan dengan norma Pasal 72 UU 8/1981 tidak hanya mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan tersangka kepada tersangka atau penasihat hukum akan tetapi juga mengatur kewajiban bagi penuntut umum dan hakim untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan sesuai tingkatannya kepada tersangka/terdakwa atau penasihat hukum jika ada permintaan. 64 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon sepanjang frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam Pasal 72 UU 8/1981 beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 ternyata telah memenuhi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil seperti dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; 65 [4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “memberikan” dalam norma Pasal 72 UU 8/1981 adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “pejabat yang bersangkutan” dalam norma Pasal 72 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “pejabat pada masing- masing tingkatan pemeriksaan”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 66 tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.14 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia