230/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 230/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Alexandra Elfrieda Mayor, M.Div. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Rajawali 47 Remu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Pinus Heluka Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Tanjung Seget, RT/RW.002 Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa, Provinsi Papua Barat Daya Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Timotius Sukai Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Jalan Polder II Nomor 20 RT/RW 005/002, Kelurahan/Desa Maro Merauke, Provinsi Papua Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Aberaham Bayage Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Amuma, RT/RW 000/000, Kelurahan Amuma, Kecamatan Amuma, Kabupaten Aten Yahukimi, Provinsi Papua Pegunungan 2 Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon V 5. Nama : Aser Yaas Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Kampung Bagaiserwar, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Bagaiserwar, Kecamatan Sarmi, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon VI 6. Nama : Zefanya Agapa Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Pudu, RT/RW 005/000, Kelurahan/Desa Widimei, Kecamatan Tigi Barat, Provinsi Papua Tengah Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon VII 7. Nama : Bartholomeos Bokoropces, S.M.Ec.Dev. Pekerjaan : Pensiunan PNS Alamat : Muyu Kecil, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Bis Agats, Kecamatan Asmat , Provinsi Papua Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon VIII Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 235/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 230/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 21 November 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 3 Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 526, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian terhadap Undang-Undang, dalam hal ini, Pengujian terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permasalahan konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan ini. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili 4 perkara Pengujian frase 1¼ (satu seperempat) yang sudah diubah secara sepihak menjadi ¼ (seperempat) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang seharusnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) ditulis dengan sangat jelas adalah 1¼ (satu seperempat); B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan Hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara;” 2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: (a) Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. (b) Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”. (c) Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. 4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menemukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: 5 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bersama-sama dengan rekan-rekan Pemohon lainnya dengan mengacu kepada: a. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; c. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; C. POKOK-POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini. 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang berdomisili di ke-enam provinsi di tanah Papua, mempunyai hak dan kewajiban konstitusional untuk menguji kembali Pasal a quo Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) terhadap Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua khusus Pasal 6 ayat (1a) dan ayat (2) yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) tentang keistimewaan atau kekhususan yang diberikan negara kepada Provinsi di Indonesia dalam hal ini khusus bagi 6 Provinsi Papua dan telah merugikan masyarakat adat orang asli Papua. 3. Bahwa menurut para Pemohon perubahan frasa dari 1¼ (Satu seperempat) menjadi ¼ (seperempat) telah menghilangkan status keistimewaan atau kekhususan Provinsi Papua dan/atau keistimewaan bagi ke-enam provinsi yang ada di Papua. 4. Bahwa akibat dari keputusan pada poin (3) menyebabkan Pemerintahan Otonomi Khusus yang terdiri dari Gubernur, DPR Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak berjalan sesuai perintah Undang-Undang Otonomi Khusus atau mengalami kekosongan hukum dan yang terjadi selama 25 tahun ini adalah kursi DPR Papua (DPRP) diambil dan/atau telah dikosongkan dan digantikan atau disamarkan oleh DPRD Provinsi Papua (Partai Politik). 5. Bahwa ada perbedaan penulisan dan masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di Provinsi Papua. Yang dapat terlihat jelas tertulis pada Pasal 6 ayat (4) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyebutan terhadap DPRD Provinsi Papua dan DPR Papua (DPRP) sehingga tidak dapat dijadikan satu dalam penyebutan menjadi DPR Papua (DPRP). 6. Bahwa ketika DPRD Provinsi Papua berubah menjadi DPR Papua (DPRP) dan masuk pada Pasal 6 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah inkonstitusional. Karena sangat jelas melanggar UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) tentang keistimewaan atau kekhususan; dan telah menciderai supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. 7. Bahwa akibat hukum dari poin 6 (enam) yang seharusnya kursi legislatif diperuntukkan kepada DPR Papua (DPRP) agar dapat menjalankan Otonomi Khusus di Provinsi Papua berdasarkan pada perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah membuat DPR Papua (DPRP) tidak berfungsi atau mati suri. 8. Bahwa Pemerintah Pusat sudah terlanjur mengeluarkan Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tanpa mempertimbangkan poin 1-7. Dan akibat dari kesalahan tersebut di atas mengakibatkan Dana Otonomi Khusus tidak tepat sasaran, tidak efektif dan tidak efisien; 7 9. Bahwa efek domino yang ditimbulkan oleh kesalahan penatalayanan otonomi khusus pada poin 1-7 telah mengakibatkan: a. Provinsi Papua tidak memiliki Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang spesifik atau khusus dan terperinci guna melindungi manusia, tanah, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua pada 7 (tujuh) wilayah adat; b. Dana Otonomi Khusus tidak tepat sasaran. Karena bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Papua telah menerima Dana Alokasi Umum yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit seharusnya Provinsi Papua sudah sejahtera. Namun faktanya selama 25 tahun berlakunya Otonomi Khusus di Provinsi Papua, orang Papua tetap berada di bawah garis kemiskinan dan sangat tidak sejahtera. c. Terjadi kesalahan penatalayanan Otonomi Khusus dengan Dana Alokasi Umum yang sangat besar, tidak tepat sasaran atau dapat dikatakan teiah terjadi kesalahan culpa berulang-ulang kepada Masyarakat Adat Orang Asli Papua. 10. Bahwa Kesalahan Penatalayanan Otonomi Khusus di Provinsi Papua harus ditinjau kembali khususnya tentang alasan yaitu: a. “Frasa 1¼ (satu seperempat) anggota DPR Papua (DPRP) belum pernah diberikan dilaksanakan sejak ditetapkan Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Tahun 2001. Padahal frasa 1¼ (satu seperempat) memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4). Tetapi kemudian berdasarkan Undang-Undang yang mana angka 1¼ (satu seperempat) diubah menjadi ¼ (seperempat). Apa dasar hukumnya? Oleh karena itu para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memutuskan dan menetapkan agar kembali jumlah kursi anggota DPR Papua (DPRP) kembali ke angka 1¼ (satu seperempat)” dan harus ditulis dalam lembaran Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Provinsi Papua setelah ada keputusan final di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 8 b. Oleh karena kesalahan konstitusi tersebut mengakibatkan masyarakat adat yaitu manusia dan kekayaan alam Papua tidak memiliki payung hukum yang mengikat yaitu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang diperintahkan untuk dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi khusus secara terperinci. Itulah tugas dan fungsi DPR Papua (DPRP) yaitu menyusun Perdasus dan Perdasi agar melindungi masyarakat adat Papua. c. Bahwa tugas dan fungsi DPRP sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus hanya ada di Provinsi, tujuannya agar DPRP, Gubernur dan MRP dapat bekerja sama dalam menjalankan Pemerintahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Pemerintahan Otonomi Khusus ini tidak berlaku di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Papua. ltu artinya bahwa secara hukum DPRK tidak mempunyai landasan hukum yang mengikat untuk dimasukan menjadi pasal masuk dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jadi penggunaan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah inkonstitusional karena merusak narasi hukum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan Pelaksanannya. d. Bahwa oleh karena itu kami para Pemohon dari setiap Provinsi-Provinsi Papua menuntut kembalikan “Frasa 1¼ (satu seperempat) pada Pasal 6 ayat (2) bukan ¼ (seperempat), dan menghapus Pasal 6 ayat (1a) pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang DPRD Provinsi Papua demi menjaga dan menjunjung tinggi kemurnian supremasi hukum di Negara Republik Indonesia khususnya Pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa permohonan para Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan frase “1¼ (satu seperempat)” dalam Undang-Undang Nomor 21 9 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) sangat jelas peruntukannya bagi keistimewaan Provinsi Papua dan tidak boleh ditafsir atau diganti oleh siapapun agar kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud di seluruh Provinsi Papua karena itulah keistimewaan atau kekhususan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Provinsi Papua dengan mengingat bahwa Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdiri dari: Gubernur, MRP dan DPR Papua bukan DPRD Provinsi Papua. 3. Menyatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1a) telah menciderai keistimewaan atau kekhususan yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Provinsi Papua. 4. Menyatakan frase “angka ¼ (seperempat)” yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) tidak memiliki landasan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Tentang Keistimewaan atau kekhususan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia bagi Provinsi Papua dan harus dikembalikan ke jumlah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sesuai perintah Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4). 5. Menyatakan bahwa perbedaan penyebutan istilah DPR Papua (DPRP) dan DPRD Provinsi Papua harus dipertegas sesuai tugas, fungsi dan tujuannya masing-masing. 6. Bahwa Pemilihan DPRD Provinsi dilakukan melalui cara pemilihan umum, sedangkan DPR Papua (DPRP) melalui Pengangkatan tidak tunduk pada pasal-pasal a quo yaitu Pasal 290 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 7. Menyatakan bahwa cara menghitung jumlah kursi DPRD Provinsi Papua dan DPR Papua (DPRP) Harus berdasarkan Hukum dan tidak boleh ditafsir yaitu harus berdasarkan pada Undang-undang yang tertulis. Jadi untuk menghitung jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPR Papua (DPRP). Semuanya harus jelas tertulis pada Dasar Hukumnya masing-masing sebagai berikut: a. DPRD Provinsi Papua dihitung berdasarkan jumlah penduduk, dasar hukumnya adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (3); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan 10 dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat. b. Sedangkan cara menghitung jumlah kursi DPR Papua (DPRP) adalah 1¼ (Seperempat) kali dari Jumlah DPRD Provinsi Papua sesuai bahasa Hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 6 ayat (4). Jadi Misalnya Anggota DPRD Provinsi Papua (Partai Politik) berdasarkan jumlah penduduk 1 juta jiwa = terpilih 35 kursi, Maka DPR Papua (DPRP) adalah 1¼ x dari 35 = 5/4 x 35 = 5 x 8,75 = 43,75 dibulatkan menjadi 44 kursi. lnilah keistimewaan dan kekhususan yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). c. Jadi jelaslah bahwa karena keistimewaan atau kekhususan maka jumlah kursi DPR Papua (DPRP) harus lebih besar dari jumlah kursi DPRD Provinsi Papua (Partai Politik). Tujuannya agar DPR Papua (DPRP) dapat menyusun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi melindungi manusia, tanah, air dan semua yang terkandung di atas dan didalam tanah Papua. ltulah keistimewaan atau kekhususan di Provinsi Papua yang hakiki dan tidak berlawanan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 11 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 290 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 Nomor: 116/PUU-VII/2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kursi DPRP Otonomi Khusus Bagi Orang Asli Papua; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2003 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 12 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan 13 Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Desember 2025, hlm. 6-22]. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 37 PMK 7/2025, Mahkamah menegaskan bahwa para Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan perbaikan dalam dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud. [3.3.2] Bahwa setelah batas waktu paling lama untuk memperbaiki permohonan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan mendengarkan pokok-pokok perbaikan serta pengesahan alat bukti pada tanggal 16 Desember 2025, pukul 15.00 WIB. Namun, sampai dengan diselenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud, Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan para Pemohon. Dalam sidang dimaksud, para Pemohon hadir dan menyatakan masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperbaiki permohonan. Terhadap hal ini, para Pemohon menyerahkan tindak lanjutnya kepada Mahkamah. Oleh karena para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditentukan, berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memutus berdasarkan permohonan awal para Pemohon. [3.3.3] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] dan Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: 14 a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.4] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Sebelum menguraikan bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan identitas para Pemohon dalam pengujian undang- undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika permohonan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur PMK 7/2025, para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada 15 sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari masing- masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain, pada bagian hal di awal permohonan, para Pemohon menyebutkan “Permohonan Pengujian Materiil keberatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 6 ayat (1a) dan ayat (2) adalah telah bertentangan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dan turunannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) tentang keistimewaan atau kekhususan yang diberikan Negara RI kepada Provinsi Papua” [vide Permohonan hlm. 1]. Namun demikian, setelah dibaca secara saksama, pada bagian uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon lebih fokus mempertentangkan antara jumlah 1 ¼ (satu seperempat) anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001 dengan jumlah ¼ (seperempat) anggota DPR Papua yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU 2/2021. Seharusnya, pada bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, in casu Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dengan uraian demikian, para Pemohon berupaya untuk mempertentangkan norma Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan norma Pasal 6 ayat (4) UU 20/2001. Artinya, secara tekstual, para Pemohon mempertentangkan norma suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, in casu mempertentangkan antara UU 2/2021 dengan UU 20/2001. Di samping itu, para Pemohon juga tidak menguraikan secara memadai alasan-alasan mengapa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dimaksud dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai suatu pengujian konstitusionalitas norma, penyebutan dan sekaligus penguraian secara jelas antara bagian dari undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal yang esensial dalam menilai persoalan konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. 16 Selain fakta hukum tersebut di atas, pada bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta petitum permohonan angka 2 sampai dengan petitum angka 7 selengkapnya sebagai berikut: 1. ... 2. Menyatakan Frase 1 ¼ (satu seperempat) dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4) sangat jelas peruntukannya bagi keistimewaan Provinsi Papua dan tidak boleh ditafsir atau diganti oleh siapapun agar kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud di seluruh Provinsi Papua karena itulah Keistimewaan atau Kekhususan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Provinsi Papua dengan mengingat bahwa Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdiri dari: Gubernur, MRP dan DPR Papua bukan DPRD Provinsi Papua. 3. Menyatakan bahwa Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1a) telah menciderai Keistimewaan atau kekhususan yang diberikan Negara Republik Indonesia kepada Provinsi Papua. 4. Menyatakan Frase "angka ¼ (seperempat) yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) tidak memiliki Landasan Hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Tentang Keistimewaan atau kekhususan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia bagi Provinsi Papua. Dan harus dikembalikan ke Jumlah 1 ¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sesuai perintah Undang-undang Otonomi khusus Nomor: 21 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (4). 5. Menyatakan bahwa perbedaan penyebutan istilah DPR Papua (DPRP) dan DPRD Provinsi Papua harus dipertegas sesuai Tugas, Fungsi dan Tujuannya masing-masing. 6. Bahwa Pemilihan DPRD Provinsi dilakukan melalui cara pemilihan umum, sedangkan DPR Papua (DPRP) melalui Pengangkatan tidak tunduk pada pasal-pasal a quo yaitu pasal 290 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 7. Menyatakan bahwa cara menghitung jumlah kursi DPRD Provinsi Papua dan DPR Papua (DPRP) Harus berdasarkan Hukum dan tidak boleh ditafsir yaitu harus berdasarkan pada Undang-undang yang tertulis. Jadi untuk menghitung jumlah kursi DPRD Provinsi dan DPR Papua (DPRP). Semuanya harus jelas tertulis pada Dasar Hukumnya masing-masing sebagai berikut. a. DPRD Provinsi Papua dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk, Hukumnya adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (3); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat. 17 b. Sedangkan cara menghitung jumlah kursi DPR Papua (DPRP) adalah 1 ¼ (seperempat) kali dari Jumlah DPRD Provinsi Papua sesuai bahasa Hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pasal 6 ayat (4). Jadi Misalnya Anggota DPRD Provinsi Papua (Partai Politik) berdasarkan jum!ah penduduk 1 juta jiwa = terpilih 35 kursi, Maka DPR Papua(DPRP) adalah 1 ¼ x dari 35 = 5/4 x 35 = 5 x 8,75 = 43,75 dibulatkan menjadi 44 kursi. lnilah Keistimewaan dan kekhususan yang sesungguhnya dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). c. Jadi jelaslah Bahwa Karena Keistimewaan atau Kekhususan maka jumlah Kursi DPR Papua (DPRP) Harus lebih besar dari Jumlah kursi DPRD Provinsi Papua (Partai Politik). Tujuannya agar DPR Papua (DPRP) dapat menyusun Peraturan daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi melindungi Manusia, Tanah, Air dan semua yang terkandung di atas dan didalam tanah Papua. ltulah Keistimewaan atau Kekhususan di Provinsi Papua yang Hakiki dan tidak berlawanan dengan UUD 1945 Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2). Berkenaan dengan rumusan petitum dimaksud, Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK menyatakan: “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan bahwa hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. … b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah membaca rumusan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 7 tersebut di atas yang dikaitkan dengan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, telah ternyata para Pemohon tidak mencantumkan frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Jikapun kedua frasa tersebut dicantumkan pada petitum angka 4, pencantumannya tidak sebagaimana kelaziman perumusan petitum yang dimaksudkan dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK. Begitu pula bagian petitum yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang konstitusional/inkonstitusional secara bersyarat, petitum harus dirumuskan sehingga mampu mencerminkan konstitusional atau inkonstitusional 18 secara bersyarat dimaksud, yaitu dengan memuat frasa “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai/tidak dimaknai”. Dengan demikian, model rumusan petitum para Pemohon adalah rumusan petitum tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) UU 2/2021 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 51A UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (Obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 19 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 20 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani