23/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 23/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dewa Made Yuda Dwi Artana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Johanes Maruli Burju Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Jembatan Bandung Pinang Ranti, RT 13, RW 003, Kel. Pinang Ranti, Kecamatan Makasar. Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2026, memberi kuasa kepada Dr. M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., Hanantyo Kristiawan, S.H., Komang Juli Putrawan, S.H., Muhammad Hilman, S.H., Fajri Fahmi Munajat, S.H., Alex Fridiyanto, S.H., I Wayan Reynaldi, S.H., dan I Putu Bagus Dian Ananta, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Volunter Aliansi Keadilan Indonesia, yang beralamat di The CEO Building Level 12, yang beralamat di Jalan TB. Simatupang, Nomor 18C, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai --------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Januari 2026 dengan Nomor 23/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang- Undang Mahkamah Konstitusi”). 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 3 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis di atas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review) baik pengujian formil maupun pengujian materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 4 e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), (2), (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 9. Bahwa obyek pengujian materil undang-undang yang dimohonkan termasuk lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yakni: Pasal 231 yang berbunyi: “Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Terhadap UUD 1945 sebagai batu uji Permohonan Pengujian Materil Undang- Undang No. 1 Tahun 2023; 10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk pengujian materil undang-undang dengan parameter UUD 1945. Bersamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (Guardian of Constitution); Penafsir Akhir Konstitusi (Final Interpreter of Constitution); Pengawal Demokrasi (Guardian of Democracy); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (Protector of Citizen’s Constitutional Rights); Pelindung Hak Asasi Manusia (Protector of Human Rights); 5 11. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Pengujian Materil pada Pasal 231 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945; oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil Pasal 231 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara; 2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan yang dimaksud ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut: a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang; 6 c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing Pemohon akan diuraikan di bawah ini; 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1) yang menjadi dasar dan alasan mengajukan permohonan pengujian material Obyek Permohonan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 a quo; 7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “ 8. Bahwa Pasal 28D ayat (2) berbunyi: “ 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 9. Bahwa Pasal 28E ayat (1) berbunyi :” (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali..” 7 10. Bahwa Para Pemohon merupakan subjek hukum orang perorangan (in persoon) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (legal standing) yang nyata, langsung, dan personal terhadap norma yang dimohonkan pengujian, karena Para Pemohon menjalankan kegiatan usaha yang sah sebagai penjual bendera negara sahabat yang merupakan aktivitas ekonomi legal dan lazim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana dari kegiatan tersebut Para Pemohon menggantungkan sumber penghidupan, sehingga berlakunya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara langsung menempatkan Para Pemohon pada risiko ancaman pidana meskipun tanpa adanya niat untuk menodai, menghina, atau merendahkan bendera negara sahabat, yang pada akhirnya telah dan berpotensi merugikan hak konstitusional PEMOHON atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, serta kebebasan memilih dan menjalankan pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Kedudukan hukum Pemohon tidak bersifat abstrak maupun hipotetis, melainkan berangkat dari pengalaman dan potensi kerugian konstitusional yang nyata dan aktual sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha secara sah sebagai penjual bendera, yang dilindungi oleh hukum. 12. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kebebasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, serta 8 hak untuk secara bebas menentukan pilihan pekerjaan dan menjalankan usaha. Sebagai pelaku usaha yang memperjualbelikan bendera pada event tertentu termasuk bendera negara sahabat, Para Pemohon menjalankan kegiatan ekonomi yang legal, terbuka, dan dilindungi oleh hukum, sepanjang tidak disertai niat jahat untuk menghina atau menodai simbol negara lain. Namun, berlakunya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikualifikasikan sebagai delik biasa telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan rasa takut bagi Para Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya. 13. Bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penodaan bendera negara sahabat sebagai delik biasa adalah norma yang tidak proporsional, tidak tepat sasaran, dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan, karena memungkinkan aparat penegak hukum untuk memproses perkara tanpa adanya pengaduan dari negara sahabat atau pihak yang secara langsung merasa dirugikan. Delik biasa tersebut telah secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon, karena: a. Melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Para Pemohon tidak memperoleh batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai menodai bendera. Secara empiris, kesalahan administratif, kerusakan barang dagangan, atau penilaian subjektif pihak ketiga dapat dengan mudah ditarik ke ranah pidana. Norma ini membuka ruang penafsiran yang luas dan sewenang-wenang, sehingga Pemohon hidup dalam ketidakpastian hukum saat menjalankan usaha yang sah. b. Melanggar hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan usaha sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikarenakan oleh adanya potensi ancaman pemidanaan dari delik biasa Pasal tersebut yang telah membatasi kebebasan Pemohon untuk menjalankan usaha secara optimal. Ketakutan akan proses pidana yang dapat dimulai sewaktu-waktu tanpa pengaduan telah menempatkan Pemohon pada posisi yang tidak setara dan tidak adil dibandingkan pelaku 9 usaha lainnya, serta berpotensi mematikan sumber penghidupan Pemohon. c. Melanggar kebebasan untuk menentukan pilihan pekerjaan dan menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan adanya ancaman pidana yang tidak proporsional dan tidak berbasis pengaduan, sehingga Para Pemohon dipaksa secara tidak langsung untuk membatasi atau bahkan menghentikan kegiatan usaha tertentu, bukan karena melanggar hukum secara nyata, tetapi karena ketakutan terhadap kriminalisasi. Hal ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang tidak sah dan tidak diperlukan dalam negara hukum yang demokratis. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penodaan bendera kebangsaan negara sahabat dikonstruksikan sebagai delik biasa, tanpa mensyaratkan adanya pengaduan dari negara sahabat atau pihak yang secara langsung merasa dirugikan. Hal ini merupakan sumber utama kerugian konstitusional yang saya alami sebagai Pemohon, khususnya dalam kapasitas Para Pemohon sebagai penjual bendera yang menjalankan kegiatan usaha secara sah dan terbuka. Para Pemohon menjalankan aktivitas ekonomi yang bergantung pada kepastian hukum seperti memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, dan memperjualbelikan bendera, termasuk bendera negara sahabat, sebagai bagian dari kebutuhan edukasi, diplomasi budaya, kegiatan olahraga internasional serta perayaan resmi. Namun, dengan dikualifikasikannya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai delik biasa, setiap tahapan aktivitas usaha tersebut berpotensi ditarik ke dalam ranah pidana, tanpa kontrol awal berupa pengaduan dari pihak yang berkepentingan langsung. Pada situasi tersebut tentu Para Pemohon berada dalam situasi ketakukan walaupun sedang dalam menjalankan usaha yang sah, tidak memiliki niat jahat, tidak bertujuan menghina atau menodai simbol negara mana pun, tetapi selalu berada dalam bayang-bayang ancaman pidana akibat penilaian subjektif pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan yang dilindungi norma tersebut. 10 14. Bahwa Kerugian ini memenuhi lima syarat kerugian konstitusional dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025: 1. Ada hak/kewenangan konstitusional yang diberikan Hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sekadar rumusan normatif yang bersifat deklaratif, melainkan merupakan fondasi filosofis dan yuridis bagi relasi antara negara dan warga negara dalam negara hukum yang demokratis. Hak-hak tersebut menjamin kepastian hukum yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, serta kebebasan untuk menentukan pilihan pekerjaan dan menjalankan kegiatan ekonomi secara sah. Hak atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup jaminan bahwa setiap pembatasan terhadap warga negara harus dilakukan melalui hukum yang jelas, rasional, proporsional, dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Kepastian hukum bukan hanya menyangkut keberadaan norma tertulis, tetapi juga kualitas norma tersebut, termasuk kejelasan unsur delik, rasionalitas tujuan pemidanaan, serta adanya mekanisme pengamanan terhadap kesewenang-wenangan penegakan hukum. Tanpa kepastian tersebut, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung hak, dan justru berubah menjadi sumber ketakutan bagi warga negara. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan kegiatan ekonomi. Jaminan ini menempatkan negara pada posisi wajib untuk menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi aktivitas usaha yang sah, bukan sebaliknya, menciptakan ancaman pidana yang berlebihan dan tidak proporsional yang berpotensi mematikan sumber penghidupan warga negara. Selanjutnya Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kebebasan ini tidak boleh direduksi menjadi kebebasan formal semata, melainkan harus 11 dimaknai sebagai kebebasan yang nyata dan dapat dijalankan secara rasional tanpa tekanan struktural, rasa takut, atau ancaman kriminalisasi yang tidak perlu. Dalam negara hukum (rechtsstaat), pembatasan terhadap kebebasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan, proporsional, dan disertai mekanisme kontrol yang adil. Sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha secara sah sebagai penjual bendera, hak-hak konstitusional tersebut melekat secara penuh pada diri Para Pemohon. Kegiatan memperjualbelikan bendera, termasuk bendera negara sahabat yang merupakan aktivitas ekonomi yang legal, lazim, dan memiliki fungsi sosial, budaya, serta edukatif. Oleh karena itu, setiap pengaturan pidana yang berpotensi membatasi kegiatan tersebut harus tunduk secara ketat pada prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dengan dikualifikasikannya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik biasa, hak-hak konstitusional tersebut kehilangan daya gunanya secara substantif. Norma a quo memungkinkan proses pidana dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung berkepentingan, yakni negara sahabat yang simbol kebangsaannya diduga dirugikan. Konstruksi ini menempatkan saya sebagai warga negara dalam posisi rentan terhadap penegakan hukum yang sewenang-wenang, tidak terukur, dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, hak konstitusional saya atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam kegiatan ekonomi (Pasal 28D ayat (2)), serta kebebasan untuk menentukan dan menjalankan pilihan pekerjaan (Pasal 28E ayat (1) adalah hak yang nyata, diberikan secara eksplisit oleh konstitusi, dan relevan langsung dengan keberlakuan Pasal 231 UU Nomor 1 Tahun 2023. Hak-hak inilah yang menjadi titik tolak utama dalam menilai adanya kerugian konstitusional Pemohon dalam perkara a quo. 2. Hak/kewenangan itu dirugikan oleh berlakunya UU yang diuji: Keberlakuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara nyata dan langsung telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan konkret, aktual, dan berkelanjutan, baik dalam dimensi personal Pemohon sebagai warga negara maupun dalam dimensi institusional Pemohon sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi perlindungan kepentingan publik. Pasal 231 KUHP yang mengatur tindak pidana penodaan bendera kebangsaan negara sahabat dirumuskan dengan norma yang kabur, multitafsir, dan tidak menyediakan standar objektif yang jelas mengenai makna menodai, ruang lingkup perbuatan, maupun parameter pertanggungjawaban pidananya. Akibatnya, pasal a quo secara langsung merusak prinsip kepastian hukum yang adil (legal certainty) yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai warga negara, Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi berlebihan (overcriminalization), karena tidak terdapat batasan normatif yang tegas mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan dalam konteks apa suatu ekspresi dianggap melanggar hukum. Ketidakjelasan ini menghilangkan kemampuan Pemohon untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan atau ekspresi yang dilakukan, termasuk dalam konteks akademik, sosial, atau kritik kebijakan luar negeri. Dengan demikian, Pasal 231 KUHP telah melakukan pelanggaran konstitusional secara diam-diam (silent constitutional infringement), di mana secara formal hak Pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum masih diakui, namun secara substantif hak tersebut tidak dapat dinikmati karena ancaman pidana yang tidak terukur dan tidak rasional. Perlindungan hukum yang dijanjikan konstitusi berubah menjadi semu, karena norma pidana yang berlaku justru menciptakan ketakutan dan ketidakpastian bagi warga negara yang taat hukum. 3. Kerugian bersifat spesifik dan potensial: Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat keberlakuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat konkret, terdiferensiasi, dan berdenyut dalam praktik kehidupan sehari-hari, dalam kapasitas Para Pemohon sebagai warga negara. Kerugian ini bukan sekadar potensi abstrak, melainkan merupakan gangguan berkelanjutan (continuing violation) terhadap jaminan kepastian 13 hukum, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam negara hukum. Bahwa saat ini, norma Pasal 231 bagi Para pemohon merupakan kerugian yang sifatnya potensial, namun sangat mungkin akan terjadi dikarenakan dalam event Piala Dunia sepakbola Para Penggugat biasanya berjualan bendera negara-negara peserta piala dunia. a. Spesifisitas Kerugian: Terfokus pada Ranah Ekspresi dan Fungsi Publik Kerugian yang dialami Pemohon tidak tersebar secara umum di seluruh sistem hukum pidana, melainkan sangat spesifik dan terlokalisasi pada keberlakuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung norma kabur dan multitafsir. Dalam kehidupan sehari- hari, baik dalam diskursus publik, aktivitas akademik, maupun penggunaan ruang digital, Pemohon mengalami kerugian psikologis dan rasionalitas bertindak. Jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terkikis, karena Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan yang berpotensi dipidana. Situasi ini memaksa Pemohon untuk melakukan self- censorship secara permanen, sebuah bentuk pembatasan tidak langsung terhadap hak konstitusional yang lahir bukan dari putusan pengadilan, melainkan dari ketakutan rasional terhadap norma pidana yang kabur. b. Keaktualan Kerugian: Sedang Berlangsung dan Terukur Kerugian yang dialami Pemohon bukan ancaman hipotetis di masa depan, melainkan realitas hukum yang berlangsung hic et nunc (di sini dan saat ini). Keaktualan kerugian terwujud dalam pembatasan pilihan berekspresi, kehati-hatian berlebihan di ruang publik dan digital, serta kecemasan hukum yang nyata. Pemohon harus selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa ekspresi yang dilakukan dengan itikad baik dalam konteks akademik, kritik, atau diskursus publik dapat ditarik ke ranah pidana. Ini merupakan kerugian aktual yang bersifat psikis, sosial, dan prosesual, akibat kegagalan negara menyediakan norma pidana yang pasti dan adil. c. Potensialitas Kerugian: Bersifat Repetitif, Eskalatif, dan Sistemik 14 Potensi kerugian yang ditimbulkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan spekulasi, melainkan konsekuensi logis dan pasti dari keberlakuan norma yang kabur dan represif. 1. Potensi Repetitif: Setiap kali Para Pemohon menjalankan aktivitas ekonomi berupa berjualan bendera, timbul kerugian berupa ketakutan dalam hal pemidanaan dan potensi kerugian yang sama akan terus berulang. Ini menciptakan siklus ketakutan hukum yang permanen dan tidak berkesudahan. 2. Potensi Eskalatif: Norma Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi digunakan secara semakin luas dan agresif, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membungkam kritik. Apa yang saat ini dialami Para Pemohon secara individual berpotensi berkembang menjadi kerugian struktural dan massal, yang mengancam iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat secara nasional. 3. Potensi terhadap Integritas Sistem Hukum: Kerugian paling mendasar adalah potensi erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana. Ketika norma pidana digunakan tanpa kepastian dan proporsionalitas, hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung dan berubah menjadi instrumen ketakutan. Dalam kondisi demikian, kewenangan konstitusional negara untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 runtuh dari dalam. d. Penegasan Kontinum Kerugian Konstitusional Dengan demikian, klaim bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan potensial merupakan gambaran nyata dari kontinum penderitaan hukum (continuum of constitutional injury) yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerugian ini memiliki lokasi normatif yang jelas menurut Pasal 231 Undang- Undang 15 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, waktu keberlakuan yang pasti, serta dampak nyata dalam kehidupan personal dan pelaksanaan fungsi publik Pemohon. Keberadaan kerugian yang aktual membuktikan telah terjadi pelanggaran konstitusional, sementara potensialitasnya yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa tanpa intervensi Mahkamah Konstitusi, Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terus berfungsi sebagai mesin penghasil ketidakpastian, ketidakadilan, dan pembatasan hak konstitusional secara berulang, sistematis, dan berkelanjutan. 4. Ada hubungan sebab akibat: Hubungan sebab-akibat antara keberlakuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukanlah hubungan korelatif yang longgar, melainkan sebuah mekanisme kausal yang langsung, rasional, dan tidak terputus. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi sebagai penyumbat sistemik (systemic clog) yang menghambat aliran normal jaminan konstitusi, khususnya kepastian hukum dan perlindungan yang adil untuk menuju realisasi hak dan kewajiban konstitusional Pemohon. Hambatan ini bersifat kausal karena secara langsung memotong jalur antara kapasitas hukum yang diakui oleh konstitusi dengan kapasitas operasional yang dapat dijalankan oleh Pemohon dalam kehidupan nyata, baik sebagai pejabat negara maupun sebagai warga negara. a. Sebab: Pembentukan Ketidakpastian Normatif dan Efek Membungkam oleh Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan norma yang kabur, elastis, dan tidak menyediakan standar objektif mengenai batasan perbuatan “menodai” bendera negara sahabat. Ketidakjelasan ini menciptakan ambiguitas normatif dalam hukum pidana nasional, khususnya pada persimpangan antara perlindungan simbol negara asing, kebebasan berekspresi, dan kepentingan publik. Ambiguitas tersebut menyebabkan 16 paralisis interpretatif, karena tidak terdapat pedoman yang tegas untuk membedakan antara ekspresi yang sah (legitimate expression), termasuk kritik, kajian akademik, atau diskursus publik—dengan perbuatan yang dapat dipidana. Ini bukan sekadar perbedaan penafsiran biasa, melainkan cacat konseptual yang secara inheren bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ancaman pidana dalam Pasal 231 KUHP, yang tidak disertai batasan normatif yang jelas, menciptakan efek membungkam (chilling effect) yang sistemik. Norma pidana tersebut berfungsi bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi sebagai instrumen ketakutan preventif, yang mendorong individu, termasuk Pemohon untuk membatasi diri secara berlebihan demi menghindari risiko kriminalisasi. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai penjaga ketertiban umum, melainkan sebagai generator ketidakpastian yang menggerogoti keberanian konstitusional untuk bertindak dan berbicara secara sah. b. Akibat: Ketidakefektifan Ganda dalam Menjalankan Peran Konstitusional Pemohon Ketidakpastian normatif dan efek membungkam yang ditimbulkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana berdampak langsung dan personal. Sebagai Warga Negara (Pemegang Hak Privat): Dalam kapasitas privatnya, Para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat substantif dan protektif. Hak konstitusional Pemohon atas kepastian dan perlindungan hukum sangat bergantung pada kejelasan norma pidana. Ketika norma tersebut kabur dan represif, sistem perlindungan hukum yang seharusnya menjadi sandaran berubah menjadi sumber risiko. Pemohon tidak hanya dirugikan secara faktual melalui pembatasan berekspresi, tetapi juga mengalami kerugian epistemik dan psikologis, karena menyadari secara konkret bahwa hukum pidana yang berlaku membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi selektif. Kesadaran ini memperparah kerugian, karena Pemohon mengetahui secara persis 17 mekanisme hukum yang memungkinkan ketidakadilan itu terus berlangsung, sekaligus keterbatasan instrumen hukum untuk mencegahnya. c. Rantai Kausal yang Linear dan Tak Terputus Rantai sebab-akibat antara Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kerugian konstitusional Pemohon bersifat linear, logis, dan kuat, sebagai berikut: Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang kabur dan represif menciptakan ambiguitas normatif dan efek membungkam sehingga melemahkan keberanian dan efektivitas tindakan konstitusional Para Pemohon serta mengurangi kemampuan Pemohon untuk menjalankan aktivitas ekonominya secara efektif sekaligus meruntuhkan perlindungan hukum yang seharusnya dinikmati Para Pemohon sebagai warga negara sehingga hak dan kewajiban konstitusional Pemohon terluka secara bersamaan, dikarenakan Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan tafsir yang meluas terhadap definisi menodai dari Bendera Negara Sahabat, yang belum tentu sesuai dengan kebijakan dan fungsi sosial dari Bendera Negara Sahabat di negara masing-masing. 5. Adanya Kemungkinan Pemulihan Kerugian Konstitusional Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat irreversibel, melainkan kerugian yang secara rasional dan yuridis dapat dipulihkan melalui intervensi Mahkamah Konstitusi. Pemulihan tersebut bergantung secara langsung pada penghapusan atau koreksi konstitusional terhadap Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi sumber utama ketidakpastian hukum dan pembatasan hak Pemohon. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 2 3 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik seluruhnya maupun sepanjang tidak dimaknai sebagai delik aduan dengan batasan normatif yang ketat, maka jalur pemulihan hak konstitusional Pemohon terbuka secara nyata dan efektif. 18 Pertama, pemulihan hak atas kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan dihilangkannya norma pidana yang kabur dan elastis, Pemohon tidak lagi berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang kronis. Negara kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung, bukan sebagai sumber ancaman kriminalisasi. Pemohon dapat memahami, memprediksi, dan menyesuaikan tindakannya secara rasional tanpa rasa takut akan penegakan hukum yang sewenang- wenang. Kedua, pemulihan hak untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi secara adil dan layak sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Sebagai penjual bendera, Pemohon memperoleh kembali ruang kebebasan ekonomi yang sah tanpa bayang-bayang pidana yang tidak proporsional. Aktivitas usaha yang sebelumnya dibatasi oleh rasa takut dan kehati-hatian berlebihan dapat dijalankan secara normal, rasional, dan produktif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan berusaha. Ketiga, pemulihan kebebasan berekspresi dan rasa aman psikologis sebagai subjek hukum. Dengan dihapus atau diperbaikinya Pasal 231 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, efek membungkam (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang selama ini menekan Pemohon akan tereduksi secara signifikan. Pemohon tidak lagi dipaksa untuk melakukan pembatasan diri yang berlebihan (over-compliance) demi menghindari risiko pidana, sehingga martabat Pemohon sebagai warga negara yang merdeka dan setara di hadapan hukum dipulihkan. Keempat, pemulihan kepercayaan terhadap sistem hukum pidana nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo akan memberikan sinyal kuat bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai ultimum remedium dan tidak boleh menjadi instrumen represi simbolik yang mengorbankan hak konstitusional warga negara. Pemulihan ini bersifat personal bagi Pemohon sekaligus sistemik bagi masyarakat luas, karena mengembalikan rasionalitas dan proporsionalitas dalam penggunaan sanksi pidana. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara dikabulkannya 19 permohonan ini dengan pemulihan kerugian konstitusional Para Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi akan memutus rantai kerugian yang selama ini diproduksi oleh Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menggantinya dengan tatanan hukum yang lebih adil, pasti, dan konstitusional. Oleh karena itu, kualifikasi Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo telah terpenuhi secara utuh. Pemohon bukan sekadar perorangan warga negara Indonesia dalam pengertian formal, melainkan warga negara yang secara langsung dan substansial (directly and substantially affected) dirugikan oleh keberlakuan norma yang diuji. Pemohon memiliki nexus hukum yang kuat, personal, dan aktual dengan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga berhak dan layak untuk mengajukan permohonan pengujian ini guna memulihkan hak konstitusionalnya sendiri sekaligus mencegah kerugian serupa dialami oleh warga negara lain di masa mendatang. 15. Bahwa maka dari itu, berlakunya norma yang dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum, pembatasan yang tidak proporsional, serta potensi perlakuan sewenang-wenang terhadap Para Pemohon dalam menggunakan hak-hak konstitusionalnya, baik dalam menyatakan pendapat, menyampaikan sikap, maupun dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Kondisi tersebut secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan/atau setidak-tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sepanjang norma yang dimaksud tetap diberlakukan. III. Alasan Mengajukan Permohonan 1. Bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.” Pasal tersebut mengatur mengenai larangan pencemaran terhadap bendera negara sahabat, namun tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur perbuatan, maksud serta ruang lingkup delik tersebut. 20 Ketidakjelasan norma serta delik pada Pasal tersebut tentu bertentangan denan asas lex certa dalam hukum pidana, yang merupakan bagian dalam prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 2. Bahwa bagi Para Pemohon yang berprofesi sebagai penjual bendera negara sahabat, norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dan aktual, antara lain: a. Tidak adanya kejelasan apakah kerusakan tidak sengaja, cacat produksi, kesalahan pemasangan, atau perlakuan pembeli setelah transaksi dapat dikualifikasikan sebagai “menodai”; b. Tidak adanya pemisahan yang tegas antara perbuatan komersial yang sah dengan perbuatan yang memiliki mens rea untuk menghina atau merendahkan simbol negara sahabat. 3. Bahwa ketentuan yang dimaksud tidak mengatur bahwa tindak pidana pencemaran bendera negara sahabat merupakan delik aduan, sehingga memungkinkan penegakan hukum dilakukan tanpa adanya keberatan atau pengaduan resmi dari negara yang bersangkutan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa delik tersebut adalah delik aduan yang harus diadukan oleh kepala perwakilan negara sahabat. 4. Bahwa berlakunya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, khususnya terhadap hak atas kepastian hukum dan hak untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) serta 28E ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa Para Pemohon yang memiliki aktivitas ekonomi musiman, khususnya pada saat penyelenggaraan Piala Dunia, yaitu menjual bendera negara- negara peserta Piala Dunia dengan cara menaruh dan memajang bendera- bendera tersebut di pinggir jalan serta menumpuknya di rak dagangan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat. Dalam praktik ekonomi tersebut, penempatan, pelipatan, penumpukan bendera yang dijual berpotensi secara subjektif ditafsirkan sebagai perbuatan “menodai” atau “mencemarkan” bendera negara sahabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 KUHP, tanpa adanya ukuran yang jelas mengenai unsur perbuatan yang dilarang. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketakutan akan kriminalisasi terhadap Pemohon, 21 meskipun perbuatan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk kegiatan perdagangan yang sah dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan penghinaan. 6. Bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari negara sahabat atau kepala perwakilan diplomatiknya, maka Pemohon berpotensi diproses secara pidana oleh aparat penegak hukum atas dasar penafsiran sepihak, tanpa adanya keberatan resmi dari negara yang bersangkutan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengancam keberlangsungan aktivitas ekonomi Pemohon. 7. Bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mengancam Hak Para Pemohon untuk Bekerja dan Memperoleh Penghidupan yang Layak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Ini merupakan jaminan konstitusional atas hak ekonomi warga negara untuk mempertahankan hidupnya secara bermartabat. 8. Bahwa kegiatan menjual bendera negara sahabat merupakan kegiatan ekonomi yang sah, legal, dan lazim dilakukan dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat, antara lain dalam konteks hubungan diplomatik antarnegara, kegiatan internasional, olahraga, kebudayaan, pariwisata, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dan institusi yang memiliki kepentingan resmi dan sah. Tetapi dengan berlakunya Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Para Pemohon menghadapi risiko pidana yang tidak proporsional dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penjual bendera negara sahabat, meskipun Para Pemohon tidak memiliki niat (mens rea) untuk menodai, menghina, atau merendahkan bendera negara sahabat, dan semata-mata melakukan aktivitas jual beli sebagai sumber penghidupan yang sah. 9. Bahwa keberlakuan norma a quo telah menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) yang nyata dan langsung, sehingga menghambat Para Pemohon dalam menjalankan pekerjaannya dan memperoleh penghidupan yang layak, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Membatasi Kebebasan 22 Para Pemohon dalam Menjalankan Pilihan Pekerjaan dan Kegiatan Usaha sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas memilih pekerjaan”, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebebasan personal dan kemandirian ekonomi warga negara. Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih dan menjalankan pekerjaan yang sah tanpa ancaman pidana yang tidak perlu, tidak jelas, dan tidak proporsional. 11. Bahwa norma Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktiknya telah membatasi kebebasan Para Pemohon dalam menentukan jenis barang dagangan, menciptakan tekanan psikologis dan hukum dalam menjalankan usaha, serta mendorong Para Pemohon untuk menghentikan atau membatasi kegiatan usahanya secara berlebihan demi menghindari risiko pidana. 12. Bahwa pembatasan tersebut tidak memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang sah, karena tidak diatur secara jelas dan terukur, tidak proporsional antara tujuan perlindungan kehormatan negara sahabat dengan dampaknya terhadap hak ekonomi warga negara, serta tidak membedakan secara tegas antara perbuatan yang bersifat ekspresif-politis dengan perbuatan ekonomi-komersial yang netral dan sah. Oleh karena itu, Pasal 231 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara nyata telah membatasi kebebasan Para Pemohon dalam memilih dan menjalankan pekerjaan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara nyata maupun potensial merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo, dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindak pidana pencemaran bendera negara sahabat merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan resmi dari kepala perwakilan negara sahabat di Indonesia. 14. Bahwa apabila Pasal Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tetap dibiarkan seperti saat ini, hal tersebut akan membuka tafsir yang eksesif bagi penegak hukum dalam 23 mengkriminalisasikan kegiatan Para Pemohon, yang ujungnya mengganggu hak-hak konstitusionalitas Para Pemohon. 15. Bahwa lebih lanjut, standar mengenai penodaan bendera dan lambang negara adalah hal yang beraneka ragam dimasing-masing negara, yang tentunya pluralisme tersebut haruslah ditinjau secara arif sebelum mengkategorisasikan suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum, terlebih hukum pidana. 16. Bahwa adalah hal yang absurd apabila penodaan bendera hanya ditentukan semata-mata oleh penafsiran subyektif apparat penegak hukum Indonesia tanpa adanya aduan dari negara sahabat. 17. Bahwa sebagai sebuah Gambaran komparatif, Amerika Serikat memandang bahwa pembakaran benderanya merupakan sebuah simbolisme ekspresif yang justru dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana dalam kasus United States v. Eichman, 496 U.S. 310 (1990). 18. Bahwa lebih jauh dalam komparasi yang dibuat oleh US Library of Congress Flag Desecration Under the Laws of Selected Foreign Nations, Enam negara memberikan perlindungan terhadap bendera, lambang, atau simbol nasional asing, selain melarang penodaan terhadap bendera nasional mereka sendiri: Mesir, Jerman, Yunani, Italia, Polandia, dan Swiss. Di Jerman dan Yunani, kejahatan ini hanya dituntut jika ada timbal balik dan pemerintah asing menuntut penuntutan. Jerman juga mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan negara lain. Italia hanya mensyaratkan timbal balik. Polandia tidak mensyaratkan timbal balik atau permintaan penuntutan dari negara asing. Swiss hanya melarang serangan terhadap bendera dan lambang asing lainnya yang telah dipasang secara resmi oleh misi diplomatik atau konsuler negara asing tersebut. 19. Bahwa oleh karenanya, adalah beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dikarenakan keadaan menodai bendera negara sahabat merupakan delik yang berpotensi ditafsirkan secara meluas, jika tanpa dimaknai bahwa delik tersebut hanya bisa diproses apabila ada aduan dari perwakilan resmi negara sahabat. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 24 Dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 231 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tindakan pencemaran bendera negara sahabat merupakan delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh kepala perwakilan negara sahabat yang bersangkutan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Made Yuda Dwi Artana (Pemohon I); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johanes Maruli Burju (Pemohon II); 3. Bukti P-3 : Foto Pemohon I di depan warung/tempat usaha; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Flag Desecration Under The Laws Of Selected Foreign Nations; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 25 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 26 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengujian materiil norma Pasal 231 UU 1/2023 yang menyatakan: 27 Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penjual bendera negara sahabat pada event tertentu [vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 serta perbaikan permohonan hlm. 10-11]; Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan berlakunya norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia menjalankan usaha menjual bendera negara sahabat merasa norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dikonstruksikan sebagai delik biasa, suatu proses pidana dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung berkepentingan, yakni negara sahabat yang simbol kebangsaannya, in casu bendera kebangsaannya, yang dianggap dinodai. Kondisi ini menempatkan warga negara, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, berada dalam posisi rentan terhadap potensi penegakan hukum yang sewenang-wenang, tidak terukur, dan sulit diprediksi dan berimplikasi langsung terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, khususnya hak atas perlindungan hukum yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dalam kegiatan ekonomi, serta kebebasan menentukan dan menjalankan pilihan pekerjaan. b. Bahwa norma Pasal 231 UU 1/2023 yang mengatur tindak pidana penodaan bendera kebangsaan negara sahabat tersebut, disusun dengan norma yang kabur, multitafsir, serta tidak memberikan kejelasan batasan objektif mengenai makna “menodai”, ruang lingkup perbuatan yang dilarang, maupun parameter pertanggungjawaban pidana pada norma Pasal 231 UU 1/2023. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan terganggunya prinsip kepastian hukum yang adil, disebabkan warga negara tidak memperoleh pedoman yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dalam konteks 28 suatu ekspresi dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, Pemohon I dan Pemohon II berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi berlebihan, sebab tidak tersedia batasan normatif yang tegas untuk menilai perbuatan yang dapat dipidana, termasuk dalam konteks aktivitas akademik, ekspresi sosial, maupun kritik terhadap kebijakan luar negeri. Kondisi ini menghilangkan kemampuan warga negara untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau ekspresi yang dilakukan. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5], dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara identitas serta kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II yang diuraikan dalam permohonan dengan data yang termuat dalam dokumen resmi (surat kuasa) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai warga negara Indonesia, bekerja sebagai penjual bendera negara sahabat dan mendasarkan potensi kerugian hak konstitusional pada profesi tersebut, dengan alasan keberlakuan norma mengenai penodaan bendera negara sahabat dapat berdampak terhadap kegiatan usahanya. Namun demikian, dalam surat kuasanya Pemohon I dan Pemohon II justru mencantumkan status sebagai mahasiswa, bukan sebagai pedagang atau penjual bendera. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, perbedaan kualifikasi yang demikian tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek mendasar mengenai validitas dalil anggapan kerugian hak konstitusional yang diajukan. Apabila status Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya adalah mahasiswa, maka klaim mengenai ancaman terhadap mata pencaharian sebagai penjual bendera negara sahabat menjadi kehilangan landasan faktual. 29 [3.6.2] Bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan dirinya sebagai penjual bendera negara sahabat juga tidak didukung oleh alat bukti yang relevan dan dapat terverifikasi, karena dari keseluruhan bukti yang diajukan [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4], Mahkamah tidak menemukan satu buktipun yang menunjukkan adanya kegiatan usaha penjualan bendera negara sahabat yang benar-benar dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berupa dokumen di antaranya dokumentasi kegiatan jual beli, catatan transaksi, maupun bukti lain yang lazim digunakan untuk membuktikan eksistensi usaha yang dapat dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Adapun perihal Bukti P-3 yang diajukan, menurut Mahkamah hanya memperlihatkan keberadaan Pemohon I sedang berada di depan suatu kedai atau tempat usaha yang tidak menunjukkan keberadaan barang dagangan berupa bendera negara sahabat dan tidak pula menggambarkan aktivitas transaksi jual beli yang dapat membuktikan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung dengan kegiatan usaha yang dijelaskan berkenaan dengan kedudukan hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjalankan kegiatan jual beli bendera negara sahabat yang secara langsung terdampak dari norma Pasal 231 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 30 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai 31 Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar