23/PUU-XXII/2024

1 PUTUSAN Nomor 23/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zulkifly Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Lingkungan Marusu, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Mursil Akhsam Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Onrong Datu, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Andi Athallah Manaf Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 7 KM.3, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Nur Alfiyanita Hasbuddin Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Muh. Krg Bonto Nomor 2D RT 005/RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Risma Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Patande, RT 002/RW 000, Kelurahan Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Ira Mayasari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Unta, LK.1, RT 002/RW 002, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Mutiah Dalilah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan ABD DG SIRUA Nomor 255, RT 009/ RW 002, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Zhafira Zari Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : BTN H. Banca, Jalan Sehati Blok M47 No.13C, RT 004/ RW 007, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : A. Muhammad Haikal Akib Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Mahung, RT 002/RW 001, Kelurahan Sanraigo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : Hasnidar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Tetenanna, RT 000/RW 000, Kelurahan Polejiwa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon X; 3 11. Nama : Lukman Hakim Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Salo Indru, RT/RW 001/001, Kelurahan Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Haeril Anwar Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Bontoe RT/RW 007/004, Kelurahan Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Nurul Aini Salsabila Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : BTN Tamarunang Indah Blok B7/4, RT 012/RW 005, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon XIII; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sri Rejeki Asri, Nur Asisa Nurdin, Andi Nubriari Anugrah, Arya Kusuma Ramadhan, dan Muh. Palangkey Yusrie, yaitu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang beralamat di Jalan H. M. Yasin Limpo Nomor 63, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 4 Pemohon Nomor 179/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor 23/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal dan diterima Mahkamah melalui surat elektronik (email) pada tanggal 3 Maret 2024 yang dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI [1.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa; “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”; [1.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang- undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; [1.3] Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.” 5 [1.4] Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa; “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI”; [1.5] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa; “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. [1.6] Konsep negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum dengan suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan untuk melindungi setiap individu dari perilaku tak terduga atau tak berdasar oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai (The protector of human rights) selain itu sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi hukum yang berfungsi menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum diatasnya, untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi maka diperlukan mahkamah konstitusi sebagai (the guardian of the costitution), Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari Undang-Undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan 6 pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, Undang- Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” [1.7] Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) terhadap UUD NRI 1945. Secara spesifik , PARA PEMOHON akan menguji Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 ayat (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Pasal 15 “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun.” [1.8] Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON [2.1] Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 7 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [2.2] Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa; “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.” [2.3] Bahwa para Pemohon yang terdiri atas Pemohon I hingga Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dari kartu tanda penduduk; (Bukti P-3) A. Kualifikasi 1. Kualifikasi Para Pemohon ● Bahwa Para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3). ● Bahwa Para Pemohon merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan dibuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ditunjukkan dengan (Bukti P-4). ● Bahwa Para Pemohon bergabung dan merupakan anggota aktif beberapa organisasi kemahasiswaan. ● Bahwa Pemohon I dan II merupakan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dibuktikan dengan sertifikat basic oleh pemohon 1 dan sertifikat training raya latihan kader 2 (Intermediate Training) tingkat nasional pemohon 2 (Bukti P-5). ● Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 14 ayat (1) sebab berpotensi digunakan untuk menjerat Para Pemohon dalam hal menyiarkan berita pemberitahuan bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. ● Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal 15 sebab berpotensi menjerat Para Pemohon dalam hal menyiarkan kabar berlebihan yang dapat menerbitkan keonaran. B. Kerugian Konstitusional 8 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut; 1. Para Pemohon, selaku warga negara Indonesia, mahasiswa, penggiat media sosial dan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa Pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni; ● Hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; ● Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945; 9 ● Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945; ● Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI1945; ● Hak - hak konstitusional tersebut merupakan hak-hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dicabut, atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara dan pemerintah. Hak-hak konstitusional tersebut juga merupakan hak-hak yang berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan partisipasi sosial, yang merupakan syarat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang demokratis, dinamis, dan beradab. Hak-hak konstitusional tersebut juga merupakan hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, khususnya media sosial. ● Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 1) Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; ● Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP, karena Para Pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan, diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam, dan merupakan penggiat media sosial. Berikut akun media sosial dan jejak digital tulisan Para Pemohon: 10 - https://www.instagram.com/zulllkifly__?igsh=eTY4czVzdWw1 MXI3 - https://www.tiktok.com/@zullkifly_?_t=8kJ9Hw0SVG5&_r=1 - https://www.hmjilmuhukumuinam.or.id/2023/04/berdikari-di- negeri-komedi.html?m=1 - https://www.hmjilmuhukumuinam.or.id/2022/07/urgensi- perluasan-Pasal-perzinaan.html?m=1 - https://www.hmjilmuhukumuinam.or.id/2023/04/ketika- manusia-ditundukkan-keserakahan.html?m=1 ● Para Pemohon sering menulis dan menyebarkan tulisan yang berisi kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Para Pemohon merasa bahwa penafsiran jaksa dan hakim terhadap Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP dalam berbagai putusan adalah tidak tepat dan tidak adil, karena dugaan bahwa muatan berita akan menimbulkan Keonaran fisik diukur secara subjektif. Sebagaimana dalam muatan putusan Nomor 172/Pid.sus/2021/PN.Bjb. ● Bahwa pembuktian unsur delik keonaran dalam muatan putusan Nomor 172/Pid.sus/2021/PN.Bjb sangat diskriminatif sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan a quo adalah ‘’Menimbang, bahwa pengertian dari keonaran dapat dipersamakan dengan kegemparan, kerusuhan, atau keributan. Keonaran tidak berarti keributan fisik saja, melainkan dapat juga berarti membuat suasana yang tidak kondusif atau tidak seperti biasanya yang membuat orang heran atau membuat orang bertanya-bertanya atau membuat orang merasa tidak nyaman. Lebih anjut keonaran tersebut harus melibatkan dua orang atau lebih; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kalimat ”dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” merupakan delik formil oleh karena itu yang dirumuskan dalam delik ini adalah suatu tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu,namun demikian materi dan substansi suatu kabar tersebut harus memiliki nilai causa yang 11 dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Menurut hemat Majelis Hakim untuk dapatnya diterapkan keonaran menurut Pasal ini, kerusuhan, kekhawatiran, dan kegaduhan seperti yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak harus benar-benar telah terjadi, akan tetapi sudah cukup apabila dari perbuatan Terdakwa tersebut “dapat” berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dalil pembelaannya tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak.’’ ● Tidak hanya dalam satu putusan saja, dalam pembuktian unsur delik Keonaran sebagaimana dalam muatan putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel juga mengkategorikan kegaduhan di media sosial sebagai pemenuhan unsur delik. “Menimbang, bahwa atas cerita bohong yang disampaikan terdakwa tersebut, diakui dan terbukti telah membuat heboh dikalangan masyarakat terutama di media social seperti instagran, twitter dan facebook, menjadi topik utama di media mainstream, menimbulkan pro kontra dan silang pendapat, saling hujat dan saling curiga, namun apakah apakah hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk keonaran; “Menimbang, bahwa apa yang telah terjadi di dunia maya dan di dunia nyata seperti yang dipertimbangkan tersebut menurut majelis telah terjadi kegaduhan. silang pendapat, pro kontra, saling hujat dan saling curiga dan saling menyalahkan, menurut Majelis adalah bentuk-bentuk kegaduhan dalam masyarakat saat ini”; ● Bahwa kegaduhan atau perdebatan di media sosial sangat berbahaya jika dimasukkan dalam pemenuhan unsur delik karena percakapan maupun algoritma bisa dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai cara salah satunya dengan menciptakan ratusan akun robot untuk merekayasa interaksi antar akun dalam suatu postingan. ● Bahwa perdebatan di media sosial merupakan perbuatan yang tidak dapat dihindari sebab sifat media sosial mencerminkan “pasar ide” klasik dimana emosi secara sengaja dapat dimanipulasi, diperkuat, 12 dan didistorsi untuk mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di seluruh dunia. ● Bahwa dalam hal tersebut, penegak hukum tidak menerapkan asas "exaptio format regulam" (ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multi tafsir maka penafsiran yang digunakan harus paling menguntungkan terdakwa). Dalam melakukan interpretasi atau penafsiran dibutuhkan ketelitian oleh hakim, para hakim yang memegang atau menyelesaikan suatu perkara mempunyai standar operasional yang jelas dan sistematis dalam memulai suatu materi undang-undang sebagaimana asas exeptio frimat vim legis in casibus non exceptis (dalam menginterpretasi undang-undang maka mengambil interpretasi sempit) agar bisa menjangkau apa yang sedang diperkarakan dan memenuhi rasa keadilan. penafsiran yang paling sempit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. 2) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; ● Kerugian yang dialami Para pemohon bersifat potensial, spesifik, dan khusus, karena Para Pemohon berisiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum, atas dasar penerapan Pasal a quo. Para Pemohon merasa bahwa resiko tersebut sangat nyata dan wajar, mengingat banyak kasus serupa yang telah terjadi di Indonesia, di mana para penyebar informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dianggap sebagai pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dan diancam dengan hukuman penjara yang berat. Para Pemohon merasa bahwa risiko tersebut sangat tidak adil dan tidak proporsional, karena Pasal a quo tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Pasal ini juga tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian 13 atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai keonaran. ● Akibatnya, Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong tanpa memperhatikan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada. Para Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, karena Para Pemohon tidak dapat lagi berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan, media sosial, dan aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut. Para Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan kepentingan umum, karena Para Pemohon tidak dapat lagi memberikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Para Pemohon juga merasa bahwa risiko tersebut sangat merugikan demokrasi dan negara hukum, karena Para Pemohon tidak dapat lagi mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Sifat konstitusional dari kerugian yang dialami Para Pemohon adalah sebagai berikut : ● Kerugian yang dialami Para Pemohon bersifat konstitusional, yaitu berhubungan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, bukan hak dan/atau kewenangan yang bersifat umum atau administratif. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon adalah hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945, yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia, yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara, bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, dan lain-lain. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 14 pemerintah, dan setiap orang. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945, yang merupakan dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dipegang teguh, dipertahankan, dan dikembangkan oleh setiap warga negara. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon juga merupakan hak dan/atau kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan nasional, yang merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, yang harus diutamakan, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan oleh negara dan pemerintah. ● Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP adalah hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hak- hak tersebut merupakan hak konstitusional yang sangat penting dan strategis bagi Para Pemohon, karena hak-hak tersebut berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan partisipasi sosial, yang merupakan syarat untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang demokratis, dinamis, dan beradab. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan 15 menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, khususnya media sosial. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD NRI 1945, yang merupakan dasar dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang harus dipegang teguh, dipertahankan, dan dikembangkan oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut juga berkaitan dengan kepentingan nasional, yang merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, yang harus diutamakan, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan oleh negara dan pemerintah. ● Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dicabut keberlakuannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU yang dimohonkan masih berlaku hingga tahun 2026, sehingga dalam kurung waktu sekitar 2 tahun, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP masih sangat berpotensi mengkriminalisasi warga negara khususnya para aktivis. Terlebih lagi saat ini suhu politik di Indonesia cenderung memanas akibat ketiga Paslon pilpres melalui perkembangan informasi petinggi partai politik yang tersebar di media berpotensi melangsungkan sengketa proses dan hasil pemilu. ● Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 3) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; ● Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP merupakan sebab dari potensi kerugian yang dialami Para Pemohon, Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk membatasi hak konstitusional Para Pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dengan berpotensi mengkriminalisasi tulisan- tulisan atau lisan dalam bentuk video yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong (tanpa standar penafsiran yang jelas) dan dapat menimbulkan 16 keonaran di kalangan rakyat (mengkategorikan perdebatan media sosial sebagai delik keonaran). ● Pasal tersebut juga berpotensi menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, dengan mengancam, mengintimidasi, dan mengganggu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak tersebut. ● Kerugian yang dialami Para Pemohon merupakan akibat dari berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP mengalami kerugian yang bersifat potensial, spesifik, dan khusus, yaitu berisiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum. Hal – hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Kerugian- kerugian tersebut juga sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Kerugian-kerugian tersebut juga sangat merugikan kesejahteraan dan kualitas hidup Para Pemohon, martabat dan harkat Para Pemohon sebagai manusia, kepentingan umum, demokrasi dan negara hukum, serta persatuan dan kesatuan bangsa. 4) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; ● Pasal 14 ayat (1) KUHP telah mendapatkan penafsiran yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Delik ‘’Keonaran tidak lagi mengkategorikan perdebatan di media sosial’’ dan Pasal 15 KUHP akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 17 sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut dan menghukum kami atau siapa pun yang menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif, dengan menggunakan media sosial atau saluran lain yang tersedia. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, akan terlindungi dan terjamin oleh UUD NRI 1945. ● Pasal 14 ayat (1) KUHP akan diberikan tafsir tunggal oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa keonaran yang dimaksud dalam Pasal tersebut tidak termasuk keonaran di media sosial, melainkan keonaran yang bersifat fisik dan langsung, seperti huru hara, kerusuhan, atau kericuhan. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tidak akan terbatas atau terancam oleh penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang oleh penegak hukum. ● Pasal 14 ayat (1) KUHP akan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi, serta menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, akan diakui dan dihargai sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ● Pasal 14 ayat (1) KUHP akan memenuhi asas-asas hukum pidana yang adil dan proporsional, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, asas kepentingan umum, asas keadilan, dan asas kemanusiaan. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tidak akan dilanggar atau dicabut oleh hukum pidana yang tidak adil dan tidak proporsional. ● Kami berpendapat bahwa ada hubungan logis dan rasional antara permohonan Judicial Review terkait Pasal 14 ayat (1) KUHP dengan 18 tujuan pemulihan hak konstitusional kami yang berpotensi dirugikan, karena permohonan tersebut bertujuan untuk menghapus atau mengubah norma hukum yang menjadi sebab dari kerugian hak konstitusional kami, serta untuk mengembalikan atau memperkuat norma hukum yang menjadi dasar dari hak konstitusional kami. Permohonan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan iklim hukum yang sehat dan kondusif, di mana setiap warga negara dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tanpa harus menghadapi ancaman hukuman yang tidak adil dan tidak proporsional. Permohonan tersebut juga bertujuan untuk mendorong perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dan kreatif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera. III. ALASAN - ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL [3.1] Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang diuji adalah Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP Materi muatan norma yang diuji adalah ketentuan mengenai tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun, lima Tahun, atau empat Tahun, tergantung pada ayat yang digunakan, kemudian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 yang menyatakan; “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun.” [3.2] Norma konstitusi yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28 UUD NRI 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. 1. Pasal 28 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa; 19 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 2. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” 4. Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak mempertimbangkan konteks, tujuan serta dampak dari muatan berita sehingga telah mengancam kebebasan berpikir warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 14 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh Tahun." ● Bahwa Pasal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang". Maksud dari Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berserikat yaitu sebagai ketentuan yang menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan. Dalam kerangka kebebasan 20 berekspresi, setiap orang berhak untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan dan oleh karena itu hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengirimkannya harus dijamin. Di balik ini terdapat ketentuan hukum yang melarang siapapun, termasuk pemerintah, untuk membatasi atau menghilangkan kebebasan tersebut. Akan tetapi Pasal 14 ayat (1) KUHP mengancam hak asasi manusia tersebut dengan ancaman pidana yang berat tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. ● Bahwa sehubungan dengan penafsiran unsur "dengan sengaja” yang menimbulkan keonaran dikalangan rakyat" tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar asas legalitas yakni "Lex certa" sebab tidak memberikan penafsiran dan jangkauan yang jelas mengenai keonaran yang terjadi di masyarakat. Ajaran kausalitas sangat berhubungan dengan delik materil karena dalam delik materil untuk dikatakan menjadi delik sangat bergantung pada akibat dari perbuatan.Hal tersebut sejalan dengan pendapat Joreon Bloemsma yang mengatakan kausalitas subjektif cenderung pembahasannya pada wilayah ajaran kesalahan (mens rea) yang artinya frasa keonaran perlu dibahas secara detail dalam konteks kesalahan. ● Bahwa Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Pasal ini tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan rakyat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Pasal ini juga tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai keonaran. Akibatnya, Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong tanpa memperhatikan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada. ● Bahwa dalam konteks historis Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Pasal ini dibuat pada Tahun 1946, ketika Indonesia baru saja merdeka dan masih menghadapi ancaman dari penjajah. Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara dari upaya-upaya yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Namun, Pasal ini tidak sesuai 21 dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Pasal ini juga tidak mempertimbangkan adanya dinamika dan perdebatan yang terjadi di ruang publik, yang merupakan bagian dari demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pasal ini dapat menimbulkan efek menghambat dan menakut- nakuti masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat, kritik, atau saran yang dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Pasal 15 KUHP telah menghambat warga negara dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28c ayat (1) UUD NRI 1945 ● Bahwa Pasal 15 KUHP mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini bersifat represif dan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. ● Bahwa Pasal 28C ayat (1) bersifat progresif dan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Sedangkan materil dari Pasal 15 KUHP tersebut menempatkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sebagai unsur delik. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini sangatlah berbahaya jika diterapkan, informasi yang sangat mudah diterima di media sosial telah membuktikan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Manfaat dari teknologi setiap hari bisa didapatkan oleh warga negara salah satunya dengan cara menyebarkan berita menggunakan fitur repost atau postingan ulang. Fenomena repost tersebut secara otomatis menyebarkan berita yang tidak lengkap karena muatan konten berita tidak dimuat secara lengkap. Sehingga dengan fenomena tersebutlah lahir Undang-Undang ITE untuk mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan muatan informasi 22 ● Dengan demikian, Pasal 15 KUHP bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945, karena Pasal 15 KUHP mengancam dan menghambat hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 15 KUHP juga menyalahi prinsip negara hukum yang adil dan demokratis, yang menghormati hak asasi manusia, yang merupakan salah satu sila Pancasila dan dasar negara Republik Indonesia, Jika muatan delik keonaran belum ditafsirkan secara jelas. Penerapan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP sudah tidak selaras dengan konteks dan maksud pembuat Undang-Undang serta menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ● Pasal 14 ayat (1) KUHP bagi orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini bersifat vagueness dan overbroad, karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, pemberitahuan bohong, dan keonaran. Akibatnya, Pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang oleh penegak hukum, yang dapat membahayakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini bersifat protektif dan garantif, karena memberikan jaminan bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pasal ini juga mendorong partisipasi aktif setiap orang dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. ● Bahwa konteks keberlakuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP secara historis adalah ketika maraknya berita bohong yang memberi isu bahwa Soekarno akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Berita tersebut telah membuat keonaran di kalangan rakyat sebab Keonaran yang hendak dicegah terjadi pada saat itu adalah keonaran berupa huru hara secara fisik atau kericuhan langsung. Selain itu, media sosial masuk ke Indonesia di atas abad 23 ke 20, dengan artian bahwa pada saat lahirnya Undang-Undang ini belum terjadi percakapan atau fenomena media sosial. Sehingga perdebatan di media sosial tidak relevan dikaitkan dengan keonaran sebagaimana unsur delik Undang- Undang a quo. ● Bahwa meskipun dalam penafsiran hukum pidana dikenal asas "exceptio format regulam" (ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multi tafsir maka penafsiran yang digunakan harus paling menguntungkan terdakwa). Asas tersebut tidak diterapkan oleh para penegak hukum dalam berbagai putusan. Padahal dalam delik keonaran telah terjadi multi tafsir di dalamnya. Diantara pakar hukum tata negara yaitu Prof. Dr. Henri Subiakto, Drs.,S.H,M.Si dan Dr. H. Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M memberikan tafsiran "Keonaran yang dimaksud dalam delik a quo adalah keonaran secara fisik berupa huru hara atau kerusuhan, selain itu tidak semua muatan ucapan yang salah dapat dikategorikan sebagai berita bohong atau hoax, sebagaimana unsur dalam Pasal 14 KUHP, tergantung konteks dan efek dari ucapan tersebut. Adapun keonaran yang ditimbulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat dan 15 KUHP adalah konflik di tengah masyarakat berupa demo besar dan keributan secara fisik. Hal tersebut dikaitkan dengan konteks dan situasi lahirnya Undang-Undang a quo. Oleh karena itu sudah proporsional dan rasional jika ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah sepuluh tahun. ● Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Penerapan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 KUHP sudah memberikan ketidakpastian hukum kepada setiap warga. Ancaman tersebut juga potensial dialami oleh Para Pemohon karena setiap saat bisa saja dituduhkan mendistribusikan berita bohong dan membuat konten yang mengandung perdebatan di media sosial. Penerapan Pasal a quo yang tidak selaras dengan asas dan prinsip hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara otomatis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. ● Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP sudah tidak menggunakan frasa keonaran dan sesuai dengan maksud Para Pemohon dalam Petitum. Adapun Pasal 263 ayat (1) berbunyi : 24 (1) Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Oleh karena itu frasa keonaran sudah sangat tepat jika ditafsirkan sebagai kerusuhan fisik dalam masyarakat. Para Pemohon juga mempertimbangkan logika hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau Pasal “perbuatan tidak menyenangkan” inkonstitusional. Frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto UU No.73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika permohonan kami dikaitkan dengan logika mahkamah konstitusi, tentu sudah sejalan. Menurut Mahkamah dalam putusan a quo bahwa suatu rumusan delik, kualifikasi "sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tidak menyenangkan" tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.  Dengan demikian jika ditinjau dalam Pasal 15 KUHPyang terdapat rumusan delik "sedangkan ia mengerti setidak tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat". Tentunya dugaan bahwa suatu berita akan menerbitkan keonaran tidak dapat dinilai secara objektif karena muatan konten berita yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat tidak mempunyai tolak ukur secara pasti. Fokus dan interest masyarakat dalam menanggapi suatu berita sangatlah dinamis, seandainya pun jika dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif.  Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pasal 15 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memberikan peluang terjadinya kesewenang- wenangan para penegak hukum yang tentunya berpotensi dialami Para Pemohon nantinya, terlebih lagi jika delik keonaran sebagaimana rumusan delik dalam Pasal a quo mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai bentuk keonaran. 25  Adapun terkait kekhawatiran terjadinya kekosongan hukum jika Pasal 15 KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan delik muatan informasi telah ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu UU ITE. Adapun muatan delik tentang pengurangan informasi atau informasi tidak lengkap sebagaimana yang menjadi unsur delik dalam Pasal 15 UU a quo telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal tersebut telah mengatur mengenai pengurangan informasi elektronik sebagai salah satu hal yang dilarang.  Dengan demikian, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena kedua Pasal yang dimohonkan tersebut mengancam dan menghambat hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 14 ayat (1) KUHP telah membatasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 ● Pasal 14 ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara maksimal sepuluh tahun bagi pelaku yang dengan sengaja menyiarkan berita bohong. Sedangkan Pasal 28F UUD NRI 1945 mengatur tentang hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. ● Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 karena membatasi hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan berita atau pemberitahuan bohong, dan apa yang dimaksud dengan keonaran di 26 kalangan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dan dapat menjerat orang- orang yang tidak bersalah atau yang hanya menyampaikan pendapat, kritik, atau informasi yang berbeda dengan penguasa. ● Bahwa Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Pasal ini dibuat pada tahun 1946, ketika media komunikasi dan informasi masih terbatas dan belum ada internet. Saat ini, media komunikasi dan informasi sudah berkembang pesat dan beragam, dan orang- orang dapat dengan mudah mengakses, menyebarkan, dan memverifikasi informasi melalui internet. Pasal ini tidak mempertimbangkan adanya faktor- faktor seperti sumber, konteks, tujuan, dan dampak dari informasi yang disiarkan, yang dapat membedakan antara informasi yang benar, salah, atau tidak lengkap. ● Pasal 14 ayat (1) KUHP tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum pidana yang adil dan proporsional. Pasal ini memiliki ancaman pidana yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan jika dalam penerapannya mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai pemenuhan unsur keonaran. Terlebih lagi Pasal 14 ayat (1) KUHP ini merupakan delik biasa yang bisa dengan mudah digunakan oleh penguasa untuk mengkriminalisasi pihak pihak yang bersebrangan. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia 27 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa keonaran tidak dimaknai sebagai “huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik” sehingga selengkapnya berbunyi “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dalam bentuk huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik dikalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” 3) Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Bukti P-2 : Printout Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa para Pemohon 28 5. Bukti P-5 : Printout Sertifikat Peserta Basic oleh Pemohon I dan Sertifikat Training Raya Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional Pemohon II; 6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Akun Media Sosial para pemohon 7. Bukti P-7 : Printout Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Mks [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9, selanjutnya disebut UU 1/1946) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 29 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek pengujian dalam perkara a quo adalah norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946, yang juga menjadi objek permohonan dalam Perkara Nomor 78/PUU- XXI/2023. Adapun terhadap Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar antara lain sebagai berikut: Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. … 3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. … Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XXI/2023 tersebut, norma Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946 yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon harus dinyatakan telah kehilangan objek. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon kehilangan objek, dan hal-hal lain dalam permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 30 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 31 dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan