23/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 23/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16/3, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Februari 2022 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., dan Sherly Angelina Chandra, S.H., kesemuanya adalah tim advokat yang beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Akta 2 Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 23/PUU-XX/2022 pada tanggal 23 Februari 2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”; 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus tentang hasil perselisihan pemilihan umum. e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”; 4. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji; 4 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang- undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 5 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. (2) … (3) … (4) … 9. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) sehingga objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 10. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING PEMOHON) 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 6 c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) dimana dalam hal ini, Pemohon merupakan pengguna layanan transportasi online dalam beraktivitas sehari-hari. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan permohonan pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 3. Bahwa setelah menguraikan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang memiliki hak mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahu 1945, maka perlu pula diuraikan bentuk dan kronologi kerugian konstitusional yang di alami oleh Pemohon akibat berlakunya suatu undang- undang. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, menetapkan persyaratan mengenai kapasitas dan kriteria kerugian konstitusional Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn 1945, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. 7 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU- V/2007, diuraikan sebagai berikut: ad.a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; - bahwa dalam permohonan ini, hak atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai konsumen pengguna layanan transportasi online secara jelas dan tegas dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” ad.b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; - Bahwa oleh karena kerugian konstitusional Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 8 c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. - bahwa dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon telah kehilangan kesempatannya untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang seimbang untuk menentukan forum penyelesaian sengketa terkait dengan penggunaan layanan transportasi online karena penetapan klausula baku terhadap forum penyelesaian sengketa yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. ad.c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - bahwa Pemohon merupakan pengguna layanan transportasi online mengikuti challenge (tantangan) bernama Jugglenaut yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia, yakni naik Grab Bike sebanyak 74 kali untuk mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,00. Dalam Term & Condition dituliskan bahwa “Upon 9 completion of the challenge, you will automatically receive your reward”. - Pemohon karena mobilitas yang tinggi telah menyelesaikan tantangan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019. Namun, hadiah sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon. setelah beberapa kali dihubungi, Pihak Grab Indonesia secara tiba-tiba mengubah klausula ketentuan untuk mengklaim hadiah menjadi “Reward will be sent after verification is completed. Verification will take up to 7 working days after challenge is completed.” - Namun, hingga 21 Agustus 2019, yang mana sudah melewati jangka waktu, reward tetap tidak diberikan. Pemohon diminta menunggu hingga 31 Agustus. sampai batas waktu tersebut, hadian tidak kunjung diberikan. oleh karena itu, Pemohon pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, mengajukan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi kepada pihak Grab hanya “diread”. - Perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya diputus NO karena ada ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. (Bukti P-4). - dalam hal ini jelas Pemohon telah dirugikan secara faktual karena klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dapat diubah sewaktu-waktu dan forum penyelesaian sengketa yang juga telah ditentukan secara sepihak sehingga konsumen hanya bisa menyetujui dan menerima ketentuan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan terpaksa dan tidak adil. ad.d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. - bahwa Pemohon dalam permohonan ini mempermasalahkan perbuatan pelaku usaha yang dengan seenaknya mengubah klausula baku padahal perbuatan tersebut dilarang, bahkan 10 mengingkari juga ketentuan yang sudah diganti oleh pelaku usaha sendiri. bahwa dengan tidak dilengkapinya larangan dalam klausula baku untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa kesepakatan konsumen, telah menimbulkan adanya ketidakseimbangan kedudukan yang diharapkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. - bahwa kekosongan hukum yang demikian telah menyebabkan pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menetapkan ketentuan dan forum penyelesaian sengketa secara sepihak yang hanya menguntungkannya sedangkan masyarakat sebagai konsumen tidak memperoleh jaminan akan kepastian, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk meneguhkan hak-hak selaku konsumen, khususnya dalam penggunaan layanan transportasi online. - bahwa Pemohon sebagai pengguna layanan transportasi online dalam permohonan ini telas secara langsung dirugikan atau kerugian konstitusional Pemohon telah bersifat aktual atau faktual karena ketiadaan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku berkaitan dengan forum penyelesaian sengketa telah menyebabkan kesewenang- wenangan pelaku usaha untuk menentukan forum penyelesaian sengketa konsumen tanpa adanya persetujuan konsumen ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan para Pemohon dalam perkara a quo, maka hal ini tidak hanya akan menghilangkan kerugian melainkan memulihkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kedudukan yang seimbang dalam menentukan forum penyelesaian sengketa konsumen dan memberikan keadilan bagi masyarakat luas yang seringkali dirugikan akibat ketidakseimbangan norma klausula baku khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen. 11 6. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dicerai hak-haknya sehingga apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan inkonstitusional sehingga kerugian kerugian serta hak konstitusional Pemohon yang sudah dilanggar oleh UU a quo tidak akan terjadi kembali di kemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU Perkawinan. 7. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) A. Eksistensi klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan geist (jiwa) dari Perlindungan Konsumen. 1. Bahwa “... makna dan tujuan perlindungan konsumen..., menurut Mahkamah... adalah sesuatu yang mempertegas adanya bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam menjamin atau memberikan kepastian hak-hak konsumen dalam hal kemungkinan diserahkannya kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang, serta diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yang menyangkut perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, dari mulai kegiatan promosi hingga layanan purnajual, yang mengakibatkan adanya kerugian pada pihak konsumen...” (vide. Paragraf [3.9.2], halaman 15 Putusan MK No. 91/PUU-XV/2017); 2. Bahwa “...menurut Mahkamah, UU 8/1999 telah dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional... termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan 12 Pancasila dan UUD 1945. UU 8/1999 hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat tanpa mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan untuk mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas...” (vide. Paragraf [3.11], halaman 72-73 Putusan MK No. 65/PUU-XIII/2015); 3. Bahwa “... selain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum... di atas, UU 8/1999 juga mengatur mengenai hak-hak konsumen yang merupakan tindakan yang dapat diambil atau dipilih oleh konsumen apabila terdapat perbuatan atau perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadap konsumen, sehingga secara konstitusional konsumen bisa bertindak lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak dimaksud. Atau, dengan kata lain, konsumen dapat dengan bebas melakukan pilihan untuk menghindari kerugian hak konstitusional yang dimilikinya apabila ada anggapan atau dugaan bahwa tindakan dari usaha atau penyedia jasa dapat merugikan konsumen...” (vide. Paragraf [3.9.3], halaman 16 Putusan MK No. 91/PUU-XV/2017); 4. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah berpandangan dengan tegas, yang merupakan jiwa terutama daripada Perlindungan Konsumen adalah semata-mata untuk melindungi dan menegakkan hak- hak daripada konsumen, dimana posisi konsumen jelas lebih lemah dari pelaku usaha, sehingga memerlukan Hukum Perlindungan Konsumen untuk menegakkan hak-hak konsumen agar tidak dizholimi oleh pelaku usaha; 5. Bahwa ternyata, sekalipun sudah sedemikian rupa Hukum Perlindungan Konsumen berupaya menegakkan hak-hak konsumen, namun masih ada celah-celah yang selalu berupaya ditembus oleh pelaku usaha, demi membuat kedudukan yang lebih tinggi daripada konsumen. hal ini dilakukan dengan cara mempersulit konsumen untul menegakan haknya. Salah satunya dalam perkara a quo. 6. Bahwa Pelaku usaha membuat term and conditions (klausula baku) yang menentukan forum penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha menentukan forum tersebut 13 secara sepihak sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan penyelesaian sengketa apapun selain yang ditentukan oleh pelaku usaha. Hal ini dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha dengan cara menentukan forum penyelesaian sengketa yang sangat tidak mengutungkan bagi konsumen, baik karena lokasi yang jauh dan/atau biaya pengunaan forum yang mahal. Seperti misalnya ada marketplace yang memilih penyelesaian sengketa di SIAC (Singapore Arbitration Centre) padahal menjalankan usahanya di Indonesia, menjual jasa bagi masyarakat indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. 7. Bahwa perlu diingat, jika pada umumnya sengketa perlindungan konsumen adalah sengketa yang bernilai kecil dan perkaranya sederhana. Oleh karenanya, konsumen harus diberikan keleluasaan sebebas-besanya untuk memilih cara penyelesaian sengketa terbaik bagi dirinya sendiri. Hal ini bisa saja dilakukan dengan misalnya melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri. Namun apabila ada klausula baku forum penyelesaian sengketa yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha sudah pasti tentu akan menghambat konsumen dalam menentukan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketanya. Dengan demikian eksistensi Klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan Geist (jiwa) dari perlindungan konsumen. 8. Bahwa mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution telah berulang kali menegakan hak konstitusional masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang adil melalui perumusan norma yang sebelumnya vacum atau rechts vacum. 9. Bahwa "…. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu Undang- Undang yang berlaku umum (erga omnes). Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakannya pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan 14 pasal tersebut adalah pasal inti dari Undang-Undang maka pasal lain dalam Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. Undang-Undang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Hal itu merupakan aturan hukum acara dan praktik yang lazim diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Misalnya, Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) menentukan,” The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute”. Artinya, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu Undang-Undang atau suatu ketentuan dari Undang-Undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionaitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang- undang tersebut. Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah pernah menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh Undang-Undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip ex aequo et bono, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum; (vide. paragraf [3.13] halaman 92 putusan MK Nomor 48/PUU- IX/2011). 10. Bahwa Putusan Mahakmah Konstitusi yang telah diputus dan menghasilkan norma baru diantaranya adalah kewenangan praperadilan, pemanggilan Anggota DPR oleh polisi harus seizin presiden, MK berwenang menguji Perpu, Pengujian formil di MK, larangan pengurus Parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD dan berbagai perkara lainya. Oleh karenya apabila kepentingan umum menghendaki demi mempertahankan hak dan kepentingan konsitusional yang dilindungi 15 konstitusi maka Mahkmah Konstitusi dapat memutus norma di perkara a quo demi melindungi hak konstitusional warga negara. 11. Bahwa Lon Luvois Vuller dalam bukunya anatomi of law menyatakan bahwa salah satu kegagalan pembentukan peraturan perundang- undangan adalah adanya aturan yang mrnimbulkan ketidakpastian karena tidak kompherensif sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Didalam perkara a quo tidak adanya larangan klausula baku forum penyelesaian sengketa mengakibatkan perlindungan konsumen menjadi tidak kompherensif sebab masih memberi celah bagi pelaku usaha untuk menzolimi konsumen. Oleh karenanya sudah menjadi Tugas MK untuk memutus norma baru demi melindungi hak konstitusional masyarakat dari peraturan yang masih belum komprehensif. 12. Dengan demikian, (ERgO) Mahkamah dapat mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan bahwa Eksistensi klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan geist (jiwa) dari Perlindungan Konsumen. B. Tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menyatakan secara tegas bahwa Hak Asasi dijamin dan dilindungi oleh Negara. Salah satunya terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 2. Berdasarkan pernyataan pasal di atas, frasa “kepastian hukum yang adil” terdiri dari 2 (dua) rumusan kata yaitu kepastian hukum dan adil. Menurut CST. Kansil (Kamus istilah hukum,2009:385) memberikan definisi terkait Kepastian hukum secara normatif adalah: 16 a. Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. 3. Kemudian menurut KBBI, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Selanjutnya menurut Fence M. Wantu (Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, 2012:484) adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).” 4. Terkait dengan frasa “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Berdasarkan Pasal 7 Declaration of Human Rights menyatakan bahwa: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” 5. Secara sederhana, persamaan di muka hukum atau perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 memiliki pengertian bahwa diinginkannya perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan. (Rhona K Smith, hukum Hak Asasi Manusia, 2008:254). Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan kepastian hukum yang adil adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas, logis, dan memperhatikan keadilan bagi para pihak serta tidak bertentangan antar norma yang berlaku. 6. Dalam Hukum perjanjian, Salah satu asas hukum yang dianut adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad 17 baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. (Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, 2004:187) Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Meskipun begitu, Dalam era modern saat ini, Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar. Bentuk kontrak yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yaitu perjanjian baku (klausula baku). 7. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Perlindungan Konsumen, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kemudian Menurut Prof. Johanes Gunawan, pakar perlindungan konsumen, Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku. baik berbentuk elektronik/digital atau non-digital. 8. Berdasarkan definisi diatas, klausula baku pada dasarnya diperlukan untuk membuat perjanjian dengan tujuan efektivitas waktu. Karena tanpa adanya klausula baku, maka pembuatan perjanjian akan memakan waktu yang lama karena perlu persetujuan antara para pihak. Apabila suatu perjanjian yang mengandung syarat baku tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana pada pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan konsumen, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. 9. Bahwa Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia. Pemenuhan Hak Asasi Manusia ini termasuk didalamnya terhadap warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari 18 sebuah negara hukum. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. (S. Tanusu Broto, 1983, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Bandung: Amicom Bandung, Hal. 78) 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” tidak terlaksana sebagaimana mestinya dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen. Tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terbukti bahwa pelaku usaha menetapkan perihal penyelesaian sengketa secara sepihak hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan serta merugikan pihak konsumen. 11. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. hal tersebut membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Yang mana ketika Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai larangan pemilihan forum penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha, maka hak konsumen untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum menjadi terabaikan. 12. Bahwa pun dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mana hanya mengatur bahwa “penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” sementara klausula baku adalah ketentuan yang dibuat sepihak dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga ketika Pasal 18 ayat (1) tidak mengatur mengenai larangan pencantuman forum penyelesaian sengketa, maka pelaku usaha dapat menentukan secara 19 sepihak forum penyelesaian sengketa secara sepihak yang mana akan memberatkan konsumen. persetujuan yang diberikan oleh konsumen dalam klausula baku bukanlah persetujuan atas pilihan sukarela para pihak melainkan keterpaksaan karena ketiadaan pilihan. 13. Bahwa dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka forum penyelesaian sengketa harus ditentukan oleh kedua belah pihak. Namun aplikasi e-commerce saat ini menentukan forum penyelesaian sengketa antara konsumen secara sepihak. Apabila melihat hal tersebut, maka dengan penentuan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, maka konsumen tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. 14. Maka dari itu, dengan memperhatikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. maka telah terdapat kekosongan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan konsumen terkait larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku terkait forum penyelesaian sengketa konsumentanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari konsumen. C. Forum penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian negara berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 1. Bahwa konsepsi hukum yang menjadi tujuan dan cita hukum bernegara (rechtsidee) sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….”. 2. Tujuan Negara Indonesia ialah memberikan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk tindakan atau perbuatan menyimpang yang mungkin dialami dan dan negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, 20 terutama pada saat masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraanya terusik. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Philipis M. Hardjon bahwa “Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yaitu dua kekuasaan yang menjadi perhatian yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum bagi yang lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi)”. (Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hlm. 30). 3. Bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong maka dituangkan secara normative berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah menetapkan prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian nasional sebagai berikut: Pasal 33 (1) … (2) … (3) … (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) (5) … 4. Bahwa berdasarkan norma konstitusi tersebut, terdapat 6 (enam) prinsip perekonomian nasional, yaitu: a. Prinsip kebersamaan ialah prinsip yang menegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat; b. Prinsip efisiensi berkeadilan ialah prinsip yang menegaskan bahwa upaya untuk mencapai tujuan bersama dilakukan secara ekonomis tanpa mengorbankan kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan 21 sosial. Prinsip efisiensi berkeadilan lebih mengutamakan keadilan sosial di atas kepentingan orang per orang. c. Prinsip berkelanjutan ialah prinsip yang mensyaratkan pentingnya penyelenggaraan perekonomian yang terencana berjangka panjang, menyeluruh, terpadu, dan bertahap serta terus menerus. d. Prinsip berwawasan lingkungan ialah prinsip yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian wajib memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan bangsa di masa depan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup e. Prinsip kemandirian ialah prinsip yang menegaskan bahwa meskipun globalisasi telah mewujudkan saling ketergantungan antarbangsa tetapi penyelenggaraan perekonomian nasional harus memperhatikan kemampuan nasional. f. Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ialah prinsip yang menegaskan bahwa perwujudan semangat wawasan nusantara. (Reny Heronia Nendissa, “Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku”, dalam Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, 18-19 Desember 2019). 5. Bahwa menurut Prof. Bagir Manan, ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan pesan moral dan budaya dalam konstitusi terhadap bidang kehidupan ekonomi. Ketentuan tersebut bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Sistem ekonomi yang dituju bukanlah sistem ekonomi kapitalistik (berdasarkan paham individualisme), melaikan sistem ekonomi yang disusun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan (Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45). 22 6. Ketentuan dalam Pasal 33 khususnya ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menunjukan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif yang demikian, demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “equal treatment” melainkan mengandung pemihakan (parsialisme, special favour) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial (Nelly Pinangkaan, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Lex Administratum, Vol. 3, No.5, Tahun 2015, hlm. 113). 7. Bahwa lebih lanjut persamaan dalam perekonomian nasional sebagaimana dikemukakan oleh Antony Crosland, harus memenuhi 3 (tiga) nilai pokok, yaitu: a. Usaha melindungi kaum lemah (ekonomi, politis, dan sosial) b. Bahwa tujuan bertitik pangkal pada keyakinan akan persamaan dan keharusan persamaan kedudukan manusia dalam masyarakat sehingga sejauh mungkin diusahakan persamaan sosial atau pemerataan dalam hal pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan, dan pembagian kedudukan sosial atau kedudukan hukum dan sebagainya c. Pembebanan tugas kepada negara untuk mengatur lingkungan hidup nasional dan internasional dan penggunaan sumber-sumber alam yang tersedia untuk kepentingan orang banyak (Bustami Nongtji, “Konsep ‘Efisiensi Berkeadilan’ Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil,” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No. 2, April 2013, hlm. 254). 8. Bahwa mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Moh. Hatta terkait pembahasan soal perekonomian Indonesia merdeka dalam sidang Badan 23 Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyatakan: “Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah.” (RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009, HLM. 436). 9. Bahwa dalam persidangan BPUPKI, Moh Hatta juga pernah mengemukakan tujuan perekonomian negara Indonesia sebagai berikut: “ …Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong- royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga- negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya.” (Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No.1, Tahun 2012, hlm. 62). 10. Bahwa dengan memperhatikan pendapat Hatta mengenai konsepsi perekonomian nasional yang akan diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka perlu diperlukan adanya keeimbangan antara pelaku usaha dengan rakyat pengguna barang dan/atau jasa dari yang dihasilkan pelaku usaha serta kedudukan negara atau pemerintah berkedudukan untuk mengatur dan mengawasi melalui perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat termasuk dalam hal ini adalah peran pemerintah untuk mengatur mengenai perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen (rakyat) sehingga mampu menciptakan kehidupan ekonomi (demokrasi ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila 24 dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menciptakan kesejahteraan bersama antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. 11. Bahwa dalam dunia bisnis sering terdapat ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Terlebih lagi jika terkait masalah Klausula Baku, konsumen cenderung tidak memiliki andil untuk menentukan isi nya, dan pelaku usaha dapat sesuai keinginannya memasangkan klausula baku baik pada perjanjian ataupun pada ketentuan yang dibuatnya untuk melindungi dirinya dari konsumen. Ketidakseimbangan hubungan tersebut merupakan salah satu alasan munculnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. 12. Bahwa pada dasarnya pencantuman klausula baku yang baik adalah merupakan sarana untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam proses transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Namun, bagi konsumen yang tidak ikut merumuskan klausula baku tersebut, pencantuman klausula baku termasuk penetapan pilihan forum dan hukum penyelesaian sengketa dianggap sebagai sesuatu yang memaksa konsumen untuk mentaatinya dan lebih memihak pada pelaku usaha. Akan tetapi terkait dengan e- commerce kesepakatan antara para pihak tertuang dalam bentuk kontrak baku, sehingga sulit untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi wilayah, choice of law dan choice of forum karena pihak yang bertransaksi pada dasarnya memiliki bargaining position yang relatif tidak berimbang, sehingga diperlukan seperangkat aturan hukum yang meregulasi berkenaan dengan penyelesaian sengketa pada e-commerce (Moh. Ali, Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (Electronic Consumer Contract) Secara Transnasional, Disertasi, Surabaya: PDIH Universitas Airlangga, 2018, hlm. 47). 13. Bahwa dengan memperhatikan konstruksi hukum dalam pencantuman klausula baku yang diatur berdasarkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengeketa pada e-commerce tidak diatur secara khusus sehingga menyebabkan pihak konsumen menjadi sangat dirugikan dengan adanya klausula baku dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian maka pengaturan yang berlaku saat ini tidaklah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana 25 salah satu tujuan hukum itu sendiri. Teori kemanfaatan yang terkait dengan hukum ekonomi menekankan pada analisis efisiensi yakni cost and benefit analysis dalam setiap pengambilan keputusan dan juga kebijakan publik. Berdasarkan analisis tersebut, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan hukum ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan setiap pelaku kegiatan perekonomian secara seimbang, karena hukum dibentuk untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Ayudya Rizqi Rachmawati, dkk., “Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 72). 14. Bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta beberapa aplikasi e- commerce menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: a. Tokopedia, pada bagian Terms and Condition, huruf U tentang Pilihan Hukum menyatakan bahwa “…Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia” (https://www.tokopedia.com/terms#pilihan-hukum). b. Shopee, pada bagian Terms of Service, bagian XIV. Governing Law, menyatakan bahwa “... Any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arising out of or relating to these Terms of Service … shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules").” (https://careers.shopee.co.id/terms-of-service). c. Traveloka, pada bagian Terms and Condition (Syarat Penggunaan), menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat ini, … jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka harus dirujuk ke mediasi di Singapore Mediation Centre . Jika perselisihan tetap belum terselesaikan, akan diajukan ke yurisdiksi eksklusif dari pengadilan Republik Singapura (https://www.traveloka.com/id- id/termsandconditions). 26 d. Grab, pada bagian Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics, menyatakan bahwa “... setiap perselisihan, tindakan, klaim … akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (“Peraturan”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (“Arbiter”).” (https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/). e. Gojek, pada bagian Gojek Terms of Use, menyatakan bahwa “a limited liability company duly established and legally operating under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in DKI Jakarta, Indonesia”. Lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Nomor 17. Miscellaneous, mencantumkan bahwa “… Any and all disputes arising from the use of the Application or Services are subject to the exclusive jurisdiction of the South Jakarta District Court.” (https://www.gojek.com/en/terms-of- service/). 15. Bahwa beberapa aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) seperti diuraikan di atas, telah mencantumkan klausula baku berkaitan dengan pilihan forum (choice of forum) dan pilihan hukum (choice of law) dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Pencantuman pilihan forum dan hukum melalui klausula baku yang seperti demikian telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dimana kedudukan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak kesepakatan tersebut. 16. Lebih lanjut apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemanfaatan aplikasi, forum dan hukum penyelesaian sengketa telah ditetapkan sepihak yang mana hal ini tidak adil dan tidak seimbang dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas konsumen yang mayoritas adalah masyarakat umum dengan kemampuan finansial terbatas. mayoritas e-commerce telah menggunakan forum arbitrase yang apabila memperhatikan ketentuan biaya perkara berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872), --- selanjutnya UU 30/1999--- yang menetapkan bahwa biaya perkara 27 arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah atau dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan biaya perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya pendaftaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). b. Biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter minimum adalah sebesar Rp 20.000.000,- (biaya ini ditentukan berdasarkan besarnya tuntutan yang diajukan dalam perkara arbitrase yang berarti jumlahnya bisa lebih besar) c. Biaya Pajak PPN 10% Biaya tersebut tidak termasuk untuk: 1) Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter, biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI dan biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait (https://baniarbitration.org/cost). 17. Bahwa besarnya biaya berperkara yang harus ditanggung apabila menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut akan sangat memberatkan bagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan akibat adanya kebijakan-kebijakan dari penyelenggara aplikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya pencantuman klausula baku berupa penetapan pilihan forum dan hukum penyelesaian sengketa pada nyatanya telah mengabaikan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional yang ditetapkan dalam konstitusi Indonesia. 18. Apabila persetujuan penggunaan aplikasi yang digunakan konsumen diartikan termasuk pula persetujuan atas forum penyelesaian sengketa, hal demikian tidak lain ialah disebabkan karena tiadanya pilihan dan kesempatan konsumen untuk memberikan bantahan atas hal tersebut sedangkan penggunaan aplikasi perdagangan daring (e-commerce) merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian baku dalam seharusnya pelaku usaha juga dilarang untuk secara sepihak 28 menetapkan forum penyelesaian sengketa tanpa adanya kesepakatan dari konsumen. 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 20. Menurut Martitah, terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan yang bersifat positif legislator, antara lain: a. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat; b. Situasi mendesak; dan c. Mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat. (Martitah, Mahkamah Konstitusi: Dari Negative legislature ke Positif Legislature?, Jakarta: Konpress, 2013). 21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan tidak adanya pelarangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan forum penyelesaian sengketa konsumen pada perjanjian baku secara nyata dan jelas telah bertentangan dengan semangat penyelenggaraan perekonomian nasional yang ditetapkan konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. oleh karena itu, Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 29 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga: “... i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; 4. Bukti P-4 : Salinan tangkapan layar (screenshot) ketentuan dari Grab mengenai penyelesaian sengketa. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 30 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 31 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 32 a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia sekaligus pengguna jasa layanan transportasi online yang telah kehilangan kesempatannya untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang seimbang untuk menentukan forum penyelesaian sengketa terkait dengan penggunaan layanan transportasi online karena penetapan klausula baku terhadap forum penyelesaian sengketa yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha; 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan pengguna layanan transportasi online yang memenangkan tantangan bernama Jugglenaut yang diselenggarakan oleh Grab Indonesia, dan berhak atas hadiah sebesar Rp 1.000.000,00. Namun oleh karena hadiah tidak kunjung diterima, maka Pemohon melalui kuasanya mengajukan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; b. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan gugatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena ada ketentuan klausula baku dalam 33 penggunaan aplikasi Grab Indonesia yang menyatakan, sengketa antara Grab Indonesia dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri; c. Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan secara faktual karena klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dapat diubah sewaktu-waktu dan forum penyelesaian sengketa yang juga telah ditentukan secara sepihak sehingga konsumen hanya bisa menyetujui dan menerima ketentuan yang telah ditetapkan meski dalam keadaan terpaksa dan tidak adil; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena pasal a quo tidak memberikan larangan kepada pelaku usaha apabila dalam klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen. Hal demikian menyebabkan Pemohon sebagai konsumen tidak dapat memilih yurisdiksi hukum sesuai dengan keinginan Pemohon karena telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah menilai, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 34 sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, eksistensi klausula baku forum penyelesaian sengketa bertentangan dengan geist (jiwa) dari perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU 8/1999 serta beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secra tegas menyatakan bahwa yang merupakan jiwa terutama daripada perlindungan konsumen adalah semata-mata untuk melindungi dan menegakkan hak-hak daripada konsumen, dimana posisi konsumen jelas lebih lemah dari pelaku usaha, sehingga memerlukan hukum perlindungan konsumen untuk menegakkan hak-hak konsumen agar tidak dizholimi oleh pelaku usaha; 2. Bahwa menurut Pemohon, sekalipun hak-hak konsumen telah dijamin oleh UU 8/1999, namun masih terdapat celah bagi pelaku usaha untuk mempersulit konsumen dalam menegakkan haknya seperti dengan membuat term and conditions (klausula baku) yang menentukan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara sepihak sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan penyelesaian sengketa apapun selain yang ditentukan oleh pelaku usaha. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan cara menentukan forum penyelesaian sengketa yang sangat tidak mengutungkan bagi konsumen, baik karena lokasi yang jauh dan/atau biaya pengunaan forum yang mahal; 3. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga hak konsumen untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum menjadi terabaikan; 35 4. Bahwa menurut Pemohon, dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka forum penyelesaian sengketa harus ditentukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, aplikasi e-commerce saat ini menentukan forum penyelesaian sengketa dengan konsumen secara sepihak sehingga konsumen tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum; 5. Bahwa dengan memperhatikan konstruksi hukum dalam pencantuman klausula baku yang diatur berdasarkan UU 8/1999, penyelesaian sengeketa pada e- commerce tidak diatur secara khusus sehingga menurut Pemohon menyebabkan pihak konsumen menjadi sangat dirugikan dengan adanya klausula baku dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian pengaturan yang berlaku saat ini tidaklah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana salah satu tujuan hukum itu sendiri; 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai juga “i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, maka isu konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan pelarangan pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan dengan UUD 1945? Sebelum menjawab isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 36 [3.10.1] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam alur berpikir yang demikian, negara harus berperan secara aktif dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat dalam konteks perekonomian, secara sederhana, terdiri atas masyarakat konsumen dan produsen atau pelaku usaha yang sama-sama berhak menikmati dan memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Oleh karena itu, peranan aktif yang dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kokoh sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; [3.10.2] Bahwa upaya negara untuk berperanan secara aktif dalam bidang perekonomian tersebut, salah satunya dilakukan dengan memberikan landasan hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum kepada konsumen ini menjadi hal yang penting mengingat semakin luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena semakin banyaknya arus informasi yang disebarkan sebagai bagian dari strategi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen [vide Penjelasan Umum UU 8/1999]. Di sinilah negara wajib mengambil peran secara aktif dengan menetapkan aturan main yang dapat mendorong perkembangan dunia bisnis sebagai motor perekonomian negara tanpa harus 37 merugikan hak-hak yang dimiliki konsumen. Artinya, fokus perlindungan adalah tetap ditujukan kepada konsumen. Atas dasar kondisi tersebut, negara kemudian melakukan upaya pemberdayaan konsumen dengan memberlakukan UU 8/1999 sebagai undang-undang payung yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif sekaligus mendorong iklim berusaha yang sehat, jujur dan kompetitif; [3.11] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah ketiadaan pelarangan pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa aktivitas perekonomian, khususnya yang melibatkan produsen dan konsumen, berkaitan erat dengan sebuah perjanjian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perkembangan dunia bisnis modern kemudian menciptakan bentuk kontrak baru sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dikenal dengan perjanjian baku dengan klausula baku di dalamnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, bagi para pelaku usaha hal tersebut merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan praktis, namun bagi konsumen, perjanjian baku ini semakin melemahkan posisi tawar (bargaining position) konsumen dan rentan terhadap penyalahgunaan yang bersifat kontraktual dalam hubungannya dengan produsen atau pelaku usaha. Oleh karena itu, UU 8/1999 secara tegas melarang penggunaan klausula baku pada setiap perjanjian yang memuat klausul tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, penghilangan atau pengurangan hak konsumen dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU 8/1999; [3.11.2] Bahwa dalam rezim hukum tentang perikatan, segala bentuk perjanjian harus tunduk pada asas-asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 38 Berdasarkan asas konsesualisme, maka perjanjian telah sah dan memiliki akibat hukum sejak konsesus tercapai antara para pihak mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. Sedangkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka sejatinya setiap orang boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum), kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak akan merumuskan ketentuan mengenai hak dan kewajiban mereka secara timbal balik. Oleh karenanya, selama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian maka tidak akan menjadi masalah. Masalah baru akan timbul, manakala salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya, dan pihak lain merasa telah dirugikan. Pihak yang merasa telah dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan sesuai dengan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian, baik di dalam maupun di luar pengadilan; [3.11.3] Bahwa pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam suatu perjanjian juga berlandaskan pada kebebasan berkontrak. Artinya, masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan institusi yang akan menyelesaikan permasalahan apabila terjadi sengketa. Keadaan demikian hampir tidak menimbulkan masalah ketika masing-masing pihak memiliki daya tawar yang relatif seimbang. Namun, dalam perjanjian baku, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Terhadap hal demikian, secara teoritis ada yang berpandangan bahwa penggunaan klausula baku memang telah menghilangkan adanya forum negosiasi antar pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Akan tetapi, ketiadaan forum negosiasi antar pihak tersebut tidak secara serta-merta menghilangkan kebebasan dan kesepakatan para pihak yang menjadi dasar penyusunan sebuah perjanjian, terlebih lagi secara otomatis merugikan pihak konsumen; [3.11.4] Bahwa kebebasan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menentukan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku, menurut 39 Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan bisnis modern di tengah pesatnya pekembangan teknologi dan informasi berbasis digital melalui transaksi digital. Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo dalam bukunya berjudul “Perjanjian Baku: Masalah dan Soliusi”, memberikan ciri-ciri transaksi digital yang dilaksanakan melalui internet dan dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku digital (digital contracts), yaitu: (i) melampaui batas negara (borderless), (ii) lintas yurisdiksi (multiple jurisdiction), (iii) nir tatap muka (faceless nature); (iv) tanpa kertas (paperless); (v) tanpa tanda tangan manual (digital signatures); serta (vi) tanpa uang kartal (cashless). Penggunaan transaksi digital yang memuat klausula baku tersebut ditujukan untuk mempermudah terjadinya transaksi, justru akan menyulitkan apabila pelaku usaha harus membuat dan menegosiasikan kontrak baru untuk setiap transaksi yang terjadi dengan konsumen, apalagi ketika kedua belah pihak terpisah antara satu negara dengan negara lain. Dengan tawaran yang melampaui batas negara, maka terdapat kemungkinan bahwa transaksi terjadi di antara dua pihak yang berdomisili dan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga harus ditentukan pilihan hukum yang berlaku serta pilihan forum penyelesaian sengketa seandainya terjadi sengketa; [3.11.5] Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 11/2008) yang pada pokoknya telah menentukan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum dan menetapkan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, di manakah letak kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian baku? Menurut Mahkamah, dalam perjanjian baku, konsumen memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian. Pada saat konsumen telah menyepakati untuk masuk dalam sebuah perjanjian baku, maka konsumen dianggap secara sukarela telah menyepakati keseluruhan isi perjanjian baku tersebut. Kesukarelaan sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak, secara doktriner dipahami, perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan 40 (fictie van wil en vertrouwen) sehingga menambah rasa percaya para pihak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Dalam hal ini, jika konsumen menerima dokumen perjanjian, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian. Dengan demikian, pilihan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam sebuah perjanjian baku merupakan bagian dari kebebasan pelaku usaha dalam membuat perjanjian, sedangkan konsumen memiliki kebebasan untuk masuk atau tidak dalam perjanjian baku tersebut. Dalam hal konsumen telah menyepakati masuk dalam sebuah perjanjian baku yang menentukan forum penyelesaian sengketa (pilihan domisili), maka kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya. Akan tetapi, berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, kesepakatan pilihan domisili tersebut tidak bersifat absolut, melainkan bersifat relatif. Pihak konsumen sebagai penggugat jika menghendaki, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (forum penyelesaian sengketa) yang telah disepakati [vide Pasal 118 ayat (4) Herziene Inlandsche Reglement (HIR)/Pasal 142 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)], atau penggugat juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan asas actor sequitor forum rei, yakni diajukan ke pengadilan di tempat mana tergugat bertempat tinggal [vide Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg]. Dengan demikian, penggugat bebas memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat tinggal tergugat; [3.11.6] Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah menilai permasalahan yang diajukan oleh Pemohon lebih merupakan permasalahan implementasi norma yang dialami oleh Pemohon dalam hubungan Pemohon sebagai konsumen layanan jasa transportasi online yang terikat pada perjanjian baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (Grab Indonesia). Apabila dikaitkan dalam konteks hukum perlindungan konsumen, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dikenal sebagai doktrin let the buyer beware, yang berarti dalam suatu hubungan jual beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang dilakukan. Dalam konteks choice of law dan choice of forum, konsumen dapat memilih apakah tunduk pada forum penyelesaian dalam perjanjian baku atau mengajukan gugatan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 41 tergugat. Penyelesaian sengketa konsumen di antara pihak berdasarkan perjanjian biasa maupun perjanjian baku diperbolehkan melakukan pilihan forum secara sukarela sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999, sehingga permohonan Pemohon kontradiktif dengan Pasal a quo dan oleh karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.12] Menimbang bahwa terlebih lagi setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama petitum yang dimohonkan Pemohon dengan menambah norma “i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999. Hal demikian menurut Mahkamah, bukanlah merupakan pemaknaan atas suatu norma, karena norma yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa konsumen tidak terdapat dalam norma dasar Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999. Petitum Pemohon tersebut berarti meminta Mahkamah untuk menambahkan norma baru padahal kewenangan Mahkamah adalah menafsirkan atau memaknai norma dalam suatu undang-undang dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi. Sedangkan perubahan norma seperti permohonan Pemohon merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, meskipun objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon adalah undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, namun keinginan Pemohon agar Mahkamah menambahkan sebuah norma baru dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 42 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 13.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 43 Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha