PUU Tahun 2018

23/PUU-XVI/2018

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon: 1. Toyota Soluna Community, dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen; dan 2. Reza Aditya, S.H. Kuasa Hukum : Ade Manansyah, S.H., dkk

Tanggal Registrasi: 2018-03-19

Tanggal Putusan: 2019-01-30

UU Diuji: UU 22/2009

Majelis Hakim: ["Aswanto (K)", "Wahiduddin Adams (A)", "Maria Farida Indrati (A)", "Wilma Silalahi (PP)"]

Amar Putusan: [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009]] tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 Fotokopi Akta Notaris Nomor 01, tanggal 17 November 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Toyota Soluna Community; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KETUM/HQ-TSC/REV-1/XII/2017 tentang Penetapan Susunan Kepengurusa Toyota Suluna Community Periode Masa Kerja: 2017-2019; 5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Pemohon II, atas nama Irfan; 6. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 22 Tahun 2009]] tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 59 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Teks Putusan

# Pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[23/PUU-XVI/2018]] - **Tahun**: 2018 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **Tanggal Putusan**: 2018 Desember 24 - **Significance**: Medium - **File**: [[23 PUU 2018--UULLAJ-tolak-telahucap-30Jan2019. Doc]]K 2. **2018**: Proses pemeriksaan dan sidang 3. **2018**: Putusan dijatuhkan ### Alasan Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam [[UUD 1945]] menolak permohonan karena tidak terbukti adanya pertentangan dengan [[UUD 1945 terkait konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam undang-undang dan memberikan pedoman bagi penerapan hukum di masa mendatang. ### Analisis Khusus Pemberantasan Korupsi Mahkamah mempertimbangkan urgensi pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks ini, pembatasan hak-hak tertentu dapat dibenarkan sepanjang proporsional dan sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi yang diamanatkan konstitusi. [[Mahkamah Konstitusi]] (Anggota) - [[Arief Hidayat]] sebelumnya - Relevansi dengan perkembangan hukum konstitusi Indonesia ## Perihal Pengujian [[UU No. 22 Tahun 2009]] tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2009-04-30**: Sidang mendengarkan keterangan DPR - **2010-06-16**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2012-03-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-11-17**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2016-06-15**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-12-01**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2018-03-14**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-03-19**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-04-25**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-05-02**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2018-05-07**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2018-05-09**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2018-06-05**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2018-06-06**: Sidang mendengarkan keterangan ahli - **2019-01-30**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[005/PUU-III/2005]] - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[22/PUU-XIV/2016]] - [[27/PUU-VIII/2010]] - [[3/PUU-XIII/2015]] - [[4/PUU-X/2012]] - [[8/PUU-VIII/2010]] ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - , halaman 53, menyatakan: Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam [[Pasal 57 huruf d]] Undang-Undang a quo tidak tepat.. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersi... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ## Amar Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Majelis Hakim [[Mahkamah Konstitusi]] berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009]] tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 Fotokopi Akta Notaris Nomor 01, tanggal 17 November 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Toyota Soluna Community; 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KETUM/HQ-TSC/REV-1/XII/2017 tentang Penetapan Susunan Kepengurusa Toyota Suluna Community Periode Masa Kerja: 2017-2019; 5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Pemohon II, atas nama Irfan; 6. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 22 Tahun 2009]] tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1)]] - [[Pasal 59 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman --- *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2018*

Pertimbangan Hukum (Ringkasan)

Pertimbangan Hukum Mahkamah - , halaman 53, menyatakan: Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam [[Pasal 57 huruf d]] Undang-Undang a quo tidak tepat.. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersi... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditolak**. ##