23/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 23/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. Sarana Yeoman Sembada, yang diwakili oleh: Nama : Sanglong alias Samad Pekerjaan : Direktur PT. Sarana Yeoman Sembada Warga Negara : Indonesia Alamat : Jalan Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 bertanggal 17 Maret 2021, memberi kuasa kepada Husendro, S.H., M.H., Joan Gracia Patricia, S.H., M.H., G.R.Ay. Koes Sabandiyah, S.H., Elon Ari Kusdantoko, S.H., Tiur Hasmida Hutagalung, S.H., M.H., Rahmad Ibnu Utoyo, S.H. dan Mohamad Sholeh Maulana, S.H., para Kuasa Hukum pada kantor hukum HUSENDRO & PARTNERS, yang beralamat di GKM Green Tower Lantai 20, Jalan TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung; 2 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia; Membaca keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 20 Mei 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 7 Juni 2021 dengan Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Juni 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni: - Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 antara lain menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, …” - Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- 3 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” - Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstisusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal- pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. 4 B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara. 2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni: 4.1 Kualifikasi Pemohon Pemohon dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan berdasarkan Pasal 27 Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan Usman Koloway, S.H., Notaris di Batam, dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Nomor 80 berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar persidangan, oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT Sarana Yeoman Sembada. Bahwa sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum mengenai subjek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2, di mana dalam hal ini, Pemohon merupakan subjek hukum berbentuk Badan Hukum (rechtpersoon) dengan jenis Badan Hukum Privat, dan karenanya terkualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dengan demikian, Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 6 4.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni: - Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.” - Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.” - Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Keberadaan 3 (tiga) Pasal ini telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon karena menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang kemudian berakibat tidak dapatnya Pemohon untuk mengelola harta kekayaannya akibat putusan status pailit padahal putusan PKPU yang berujung pailit itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak adil dan cermat dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam Perkara antara Lie Tek Hok, Selaku Pemohon PKPU melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku Termohon PKPU/kini Pemohon uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh Lie Tek Hok dan Kreditur Lain (Bukan Pemohon 7 PKPU) selain Lie Tek Hok, yaitu: (1) Totok Marjono, (2) Ng. A Thiam Al Kasim, (3) Iwa Dinata alias Robin, (4) A Lim Al A Boi, (5) Ngang King, serta (6) Jefry Ong, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim perkara a quo serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni (1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan; (2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan; dan (3) Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, sehingga menyebabkan PT. Sarana Yeoman Sembada/Pemohon, kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu tujuan bernegara Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam, Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara, sehingga ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian konsitusional Pemohon dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4.3 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari Putusan PKPU tersebut, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional berupa terlanggarnya hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; baik bagi Pemohon maupun bagi debitur- 8 debitur lain yang pembuktian perkara utangnya tidak sederhana. Modusnya adalah diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah perseroan atau suatu badan hukum usaha privat sebagaimana yang terjadi dan dialami Pemohon yang dilakukan upaya permohonan PKPU lebih dari 3 (tiga) kali dari kreditor yang sama dan ketiganya ditolak dan dimenangkan Pemohon tetapi anehnya perkara keempat dengan materi dan kreditor yang sama dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020. Dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, jelas celah tersebut potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui suatu Peradilan Niaga bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara, persis seperti yang dialami Pemohon. 4.4 Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa saat ini Pemohon tidak dapat menjalankan usahanya karena berstatus pailit padahal manajemen keuangan Pemohon masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan terhadap tagihan utang kepada pihak ketiga apapun. Dengan kondisi ini harusnya UU Kepailitan dan PKPU tentu tidak dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berstatus sangat baik dari sisi keuangan dan hal ini sangat bertentangan tujuan UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri, yakni Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan: Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Dengan tertutupnya upaya hukum terhadap modus operandi mempailitkan sebuah badan usaha melalui permulaan permohonan PKPU dari Kreditor ini jelas telah merugikan tidak hanya Pemohon, 9 melainkan badan usaha lainnya yang berpotensi akan mengalami nasib yang sama. Modus itu dimulai dengan adanya ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara...”. Oleh karena Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara, maka dia harus mengajukan Rencana Perdamaian, yang apabila tidak disepakati maka PKPU Tetap gagal ditetapkan dan kemudian Debitor atau Termohon PKPU kemudian dinyatakan Pailit sebagaimana ketentuan-ketentuan ini diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 37 Tahun 2004. Dari ketentuan ini tergambarkan jelas sepertinya PKPU itu sederhana prosesnya dan cepat apabila memang antara Debitor dengan Kreditor memiliki hubungan hukum dan ada perjanjian utang piutang atau tagihan yang sudah jelas dan tempo diantara Debitor dengan Kreditor. Pertanyaannya adalah bagaimana jika antara Debitor dengan Kreditor tidak memiliki hubungan hukum apalagi utang piutang? Tentu pembuktiaannya menjadi tidak sederhana apalagi misalnya Debitor didukung oleh putusan-putusan pengadilan niaga yang sama yang menyatakan memang antara debitor dengan kreditor tidak memiliki hubungan hukum, seperti yang dialami Pemohon dalam Permohonan ini, tentu hal ini menjadi tidak sederhana apalagi kemudian dengan berlindung dibalik proses yang cepat dan berkepastian ini justru tidak memberikan upaya hukum kepada Termohon PKPU yang kemudian dijatuhkan Pailit. Sudah pasti hal ini mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, apalagi disisi lain di UU yang sama, yakni Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Putusan Pailit yang tidak didahului permohonan PKPU justru dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung” dan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Terhadap 10 putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”. Meskipun terdapat juga ketentuan Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi: 1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila: a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau; b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Akan tetapi upaya hukum ini hanya untuk perkara pailit yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU, sebab ada kalimat “...kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini” yang mana hal ini kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Jelas hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon maupun badan usaha lainnya yang mungkin bernasib sama dengan Pemohon. Jadi jelas, bagi kreditor yang memang tidak berniat melakukan perdamaian atau memiliki agenda terselubung mempailitkan debitor jelas modus ini akan lebih efektif dan cepat, karena tidak terbuka upaya hukum atas modus ini dan tentu saja ini melanggar hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 4.5 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara termasuk 11 dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum/Upaya Hukum luar biasa dalam bentuk Kasasi dan Peninjauan Kembali, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam Pasal 30 (alasan kasasi) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni: 1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. dan Pasal 67 (alasan Peninjauan Kembali) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni: 1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; 4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 12 6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Apalagi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim tersebut jelas dan nyata terjadi dalam perkara permohonan PKPU yang dialami Pemohon, yakni PKPU Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara PKPU Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. tanggal 15 Desember 2020 tersebut, mengabaikan fakta-fakta hukum 3 (tiga) perkara sebelumnya, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ini. Oleh sebab itu, jika dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan- pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak Pemohon sebagai suatu Badan Hukum privat. Sehingga Pemohon dalam permohonan ini meminta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Permohonan a quo untuk menyatakan: - Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.” - Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.” - Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadi berbunyi: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” 13 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon sangat jelas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maupun seluruh warga negara/badan hukum yang berada di bawah hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan karena terbuka upaya hukum untuk kembali menguji hal-hal yang dapat dijadikan diajukannya upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. C. Permohonan Tidak Ne Bis In Idem 1. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji dapat dimohonkan pengujian Kembali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda; 2. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah pernah diajukan Permohonan Judicial Review oleh PT. Korea World Center Indonesia yang diwakili Direktur Utama yaitu Mr. Gi Man Song sebagai Pemohon, di mana permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, di mana putusan tersebut Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 3. Bahwa meskipun terdapat pasal-pasal dan undang-undang yang diuji sama dengan yang pernah diperiksa dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan yang Pemohon ajukan dalam perkara ini didukung oleh alasan permohonan yang berbeda, sehingga Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang menangani perkara a quo untuk menyatakan permohonan ini tidak ne bis in idem. 14 4. Berikut kami uraikan alasan permohonan yang berbeda tersebut: a. Pasal dan UU yang Diuji Pasal dan UU yang diuji dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Permohonan a quo menguji Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian terdapat ada satu perbedaan pasal, yakni Pasal 295 ayat (1). b. Fakta Hukum Putusan Pengadilan Niaga 1) Prinsip mendasar dari Lembaga PKPU adalah adanya hubungan hukum dan keberadaan utang-piutang antara kreditor dengan debitor serta penyelesaiannya utang-piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan “Bahwa Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya”. 2) Akan tetapi, ternyata ada fakta pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 ini belum memperhitungkan fakta bagaimana jika proses persidangan dan pembuktian tentang keberadaan utang yang kemudian melahirkan Lembaga PKPU itu sendiri di Pengadilan Niaga bermasalah secara 15 prinsip hukum, terutama alasan hukum, aspek proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan. 3) Pada kasus yang dialami Pemohon PT. Korea World Center Indonesia pada Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pdt/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Nopember 2018, Pemohon mengakui memang memiliki hubungan hukum dan utang kepada kreditor atas nama PT Fruit Land selaku Pemohon PKPU, jatuhnya status pailit dalam perkara a quo adalah didasarkan pada alasan karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya, maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak, yang kemudian berakibat jatuhnya status pailit. 4) Bahwa alasan dan kondisi ini tentu berbeda dengan apa yang dialami Pemohon dalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari, padahal berdasarkan 3 (tiga) putusan sebelumnya pada pengadilan niaga yang sama, yakni putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, pada Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., pada Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., terbukti Pemohon tidak punya utang dan tidak terbukti jika Pemohon mempunyai hubungan hukum. 5. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem. D. Alasan Permohonan Bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil a quo karena mengalami kerugian konstitusional Pemohon atas diberlakukannya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 16 maka perkenankan Pemohon dengan ini menyampaikan alasan permohonan sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, jelas tergambarkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, ada 2 (dua) cara untuk menjatuhkan status pailit pada debitor, yakni melalui Permohonan Pailit Langsung sebagaimana yang diatur dalam Bab II yang dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 221, dan melalui Permohonan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Bab III yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, khususnya lebih spesifik pada Pasal 228 ayat (5); 2. Bahwa meskipun memiliki jalur proses yang berbeda, akan tetapi status pailit melalui Bab II diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali atas putusan status pailit yang dijatuhkan pengadilan niaga, sedangan status pailit melalui Bab III sama sekali tidak diberikan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan. Sehingga jelas ada ketidakadilan kepastian hukum dan persamaan status di hadapan hukum bagi badan usaha berstatus debitor yang menjadi Termohon PKPU; 3. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan pada bagian sebelumnya, akar masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU; 4. Bahwa berdasarkan kajian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2017, tertulis jelas yang materi Permohonan PKPU dari kreditor menjadi salah satu objek masalah yang akan diubah sebagaimana yang tertulis di halaman 79 sampai dengan 81 Naskah Akademik tersebut dengan uraian sebagai berikut: Menurut UU KPKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diajukan untuk mengajukan rencana perdamaian penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dalam UU KPKPU dinyatakan secara jelas bahwa PKPU diajukan oleh debitor untuk mengajukan restrukturisasi utang. Sehingga debitorlah yang mengetahui kemampuan keuangannya. 17 Namun, UU KPKPU memberikan pintu masuk bagi kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) yang menyatakan: “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.” Mengingat PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam rangka pembayaran utangnya. Seharusnya kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitor dan seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia upaya kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor untuk menghabisi (usaha) debitor. Dalam praktik sering terjadi kreditor mengajukan permohoan PKPU, namun setelah debitor menyampaikan proposal perdamaian, kemudian proposal tersebut ditolak oleh kreditor dan pada akhirnya debitor masuk ke dalam kepailitan serta tidak ada lagi jalan untuk melakukan upaya hukum apapun. Bandingkan dengan kepailitan dimana debitor masih bisa mengajukan kasasi dan peninjauan kembali. Sejatinya, yang mengetahui kondisi keuangan debitor pada saat utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih adalah debitor itu sendiri bukan kreditor. Sedangkan bagi kreditor bagaimanapun juga berharap debitor dapat membayar utang-utangnya sesuai waktu yang telah disepakati dan berharap bahwa tidak ada penundaan pembayaran serta tidak ada restrukturisasi, karena dengan adanya restrukturisasi melalui PKPU sebenarnya kerugian bagi kreditor. 5. Bahwa jadi jelas, modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 dan telah menjadi isu umum dan menjadi agenda progam legislasi nasional untuk diubah. Padahal hal ini bertentangan dengan Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Solven” sebagaimana disampaikan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeneini, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penerbit: PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. IV, Jakarta 2010, halaman 39-41; 18 6. Bahwa yang dimaksud Solven adalah keadaan debitor yang memiliki kemampuan bayar seluruh utangnya dikarenakan jumlah asetnya lebih banyak dibandingkan jumlah seluruh utangnya dan pada saat Permohonan PKPU diajukan dan diputus melalui 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, keadaan keuangan Pemohon masih solven; 7. Bahwa akibat salah kaprah pemberian hak kepada kreditor ini menyebabkan masalah hukum seperti yang dialami oleh Pemohon, yang mana dalam kesempatan Pemohon memohon untuk ikut mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang dialami Pemohon, sebagai berikut: a. Bahwa untuk pertama kalinya, Pemohon pada tahun 2019 digugat PKPU oleh Totok Marjono dan Ng A Thiam Al Kasim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: - “Bahwa bukti-bukti P.9 hingga P.12 di samping PT. Sarana Yeoman Sembada sebagai Penarik Bilyet Giro terdapat juga ada CV. Adigung Sentana sebagai Penarik Bilyet Giro (P.9/BQ 625201, P.11/BQ 625203 dan P.12/BL 427675) dan di samping itu bukti P.10 dan P.11 tidak menuliskan huruf dalam menentukan nominal uangnya yang menurut Pasal 2 SKBI/Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tanggal 4 Juli 1955 merupakan syarat formal suatu Bilyet Giro”; - “Bahwa bukti-bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut tidak mencantumkan Bank Penerima dan pada Bilyet Giro-Bilyet Giro Nomor BQ 625203, BW 311985, CQ 014086, CQ 825708, BG 529199, BF 991933, BI 142489 dan BI 276497 tidak menuliskan nama kreditor atau yang dituju atau yang akan menerima pembayaran uang oleh karenanya Bilyet Giro tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu Bilyet Giro”. b. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 Pemohon kembali digugat oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng A Thiam Al Kasim mengajukan perkara PKPU yang ke 2 (dua) yang teregister dalam perkara Nomor 19 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 26 Maret 2020, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: - “Menurut Pengakuannya dalam Posita Nomor 6, Pemohon II dan Pemohon III menyatakan pada pokoknya "bahwa Termohon menyerahkan beberapa Bilyet Giro (B/G) kepada Pemohon I Lie Tek Hok tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju" Sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, bahwa syarat formal Bilyet Giro (B/G) adalah sebagai berikut: 1) Nama “Bilyet Giro” dan Nomor Bilyet Giro; 2) Nama Bank Tertarik; 3) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik; 4) Nama dan nomor rekening Penerima; 5) Nama Bank Penerima; 6) Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun secara huruf secara lengkap; 7) Tanggal Penarikan; 8) Tanggal Efektif; 9) Nama jelas Penarik; 10) Tanda tangan Penarik; - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka oleh karena Bilyet Giro (B/G) yang diberikan kepada Pemohon melalui Sdr. Lie Tek Hok tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju, sehingga jelas Bilyet Giro (B/G) tersebut cacat formal dan oleh karenanya semakin membuktikan utang yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan karenanya permohonan PKPU harus ditolak”; - “Bahwa seperti yang telah diakui sendiri dalam posita permohonannya, jelas Termohon sejak awal tidak pernah kenal dan bertemu dengan Pemohon II dan Pemohon III. Pemohon hanya memiliki hubungan utang piutang dengan Sdr. Lie Tek Hok dan Termohon sejak awal juga tidak tau darimana sumber uang sdr. Lie Tek Hok berasal. Sementara 20 itu, menurut Pemohon sendiri bahwa sdr. Lie Tek Hok yang memiliki hubungan dengan Pemohon. Kalau umpamanya benar demikian jelas bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon Pihak yang menjadi Kreditur dalam perkara ini seharusnya bukanlah para Pemohon melainkan hanya Pemohon I yaitu Lie Tek Hok namun faktanya pun tidak ada lagi hutang Termohon kepada Pemohon I karena sudah dibayar bahkan sebagaimana Termohon uraikan pada sebelumnya Lie Tek Hok yang berhutang kepada anak Termohon Hermawan”; - “Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Termohon PKPU mendalilkan bahwa terhadap Bukti P.7 sampai dengan Bukti P.16 Termohon melihat ada perbedaan isi bilyet giro dengan saat diajukan sebagai bukti pada Perkara Perdata Nomor 30/PDT.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn., yang mana pada saat diajukan sebagai Bukti pada Perkara Perdata Nomor 30/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Mdn., tidak tercantum nama Penarik yaitu Pemohon PKPU, namun pada Perkara Nomor 8/PDT.Sus-PKPU/PN.Niaga.Mdn., jadi ada nama Penarik yaitu Pemohon PKPU, untuk hal ini Termohon PKPU sangat keberatan dan dengan tidak dicantumkannya nama bank dan nomor rekening Pemohon PKPU pada Bilyet Giro tersebut menunjukkan bahwa alat Bukti Pemohon PKPU adalah Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (B/G) tanggal 23 November 2016, yang menentukan tentang syarat formal Bilyet Giro (B/G), namun begitu Termohon PKPU menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkannya”. c. Bahwa Pemohon kemudian digugat PKPU untuk yang ke 3 (tiga) oleh Lie Tek Hok dan Totok Marjono serta Ng. A Thiam Al Kasim yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya Menolak Permohonan PKPU, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: 21 - “Bahwa mengenai Bilyet Giro yang dibuat atas nama para Pemohon dalam kesimpulannya Termohon PKPU menyatakan bahwa Bilyet Giro sebagaimana dalam bukti P-7 sampai dengan bukti P-16 ada perbedan isi Bilyet Giro dengan saat diajukan sebagai bukti pada Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, yang mana pada saat diajukan sebagai bukti pada Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, tidak tercantum nama Penarik yaitu PEMOHON PKPU, namun pada Perkara Nomor 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, jadi ada nama Penarik yaitu Pemohon PKPU dan dalam Perkara a quo juga dimajukan sebagai bukti para Pemohon PKPU”; - “Bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, tanggal 16 Desember 2019 dan bukti P-7 Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, tanggal 26 Maret 2020, bahwa bukti surat berupa Bilyet Giro atas nama para Pemohon juga diajukan sebagai bukti surat dalam kedua perkara tersebut”; - “Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon II PKPU dan Pemohon III PKPU tidak ada hubungan hukum yang langsung dengan Termohon PKPU hal ini sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon PKPU yang menyatakan bahwa dalam pemberian modal bagi Termohon PKPU adalah uang Pemohon II PKPU dan Pemohon III PKPU yang diberikan melalui Pemohon I PKPU kepada Termohon PKPU, sehingga dalam hal ini timbul permasalahan apakah Pemohon II PKPU dan Pemohon III PKPU dapat menagihnya langsung atau tidak”; - “Bahwa oleh karena belum dapat dibuktikan adanya hubungan hukum yang langsung antara Pemohon II PKPU dan Pemohon III PKPU dengan Termohon PKPU maka keberadaan utang Termohon PKPU kepada Pemohon II PKPU dan Pemohon III PKPU masih diperdebatkan sehingga menjadikan tidak sederhananya pembuktian tentang ada tidaknya Debitor/Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dalam perkara a quo”. 22 d. Bahwa Pemohon kemudian di-PKPU-kan lagi untuk yang ke 4 (empat) oleh Lie Tek Hok, yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan Pemohon dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dengan penjelasan sebagai berikut: - Bahwa didalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., tersebut terdapat Kreditur Lain selain Lie Tek Hok, yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King, serta Jefry Ong; - Bahwa dikarenakan Pemohon dinyatakan dalam PKPU sementara oleh karena itu dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan proposal perdamaian sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, di mana di dalam proposal perdamaian tersebut Pemohon tidak mengakui jika mempunyai hutang kepada Lie Tek Hok selaku Pemohon PKPU dan Kreditur Lain yaitu Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King, serta Jefry Ong; - Bahwa proposal perdamaian tersebut nyatanya ditolak oleh Pemohon PKPU dan Kreditor lainnya sehingga mengakibatkan Pemohon berstatus Pailit berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, tertanggal 15 Februari 2021, karena memang niatnya bukan mau menagih utang tetapi sengaja ingin mempailitkan Pemohon yang masih memiliki operasional dan kondisi keuangan yang masih sangat bagus; - Bahwa dalam Putusan MK Nomor 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, salah satu poin penting pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah menempatkan “mekanisme proposal perdamaian” sebagai sebuah mekanisme yang menjamin proses hukum acara berjalan adil dan cepat, padahal dalam sudut pandang perkara Pemohon, justru modus melalui permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah badan usaha privat (misalnya dalam kasus ini 23 adalah Pemohon sendiri), mekanisme proposal perdamaian itu sama sekali bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan karena substansi permasalahan pembuktian hukumnya sendiri bermasalah sehingga putusan yang menjatuhkan adanya PKPU Sementara itu sendiri bermasalah. Putusan PKPU Sementara yang bermasalah ini lah yang menjadi akar masalah. Tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU Sementara ini dan juga Status Pailit yang kemudian menyertainya jika rencana perdamaian ditolak. Sehingga jika Termohon dijatuhkan PKPU Sementara kemudian Proposal Perdamaiannya ditolak (meskipun tidak mengakui adanya utang), maka langsung otomatis dipailitkan; - Bahwa jika menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, Pemohon merasa sangat dirugikan secara hukum, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan yaitu Bilyet Giro, serta terdapat alat bukti yang telah terbukti Cacat Formil dan pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim ke 3 (tiga) Putusan sebelumnya yaitu sebagai berikut: 1) Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.; 2) Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.; 3) Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan. - Bahwa Bilyet Giro yang diajukan sebagai alat bukti dalam posita 7 telah terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, dan Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Totok Marjono, Ng A Thiam Al Kasim, Iwa Dinata alias Robin, A Lim Al A Boi, Ngang King, serta Jefry Ong, akan tetapi pada Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., Majelis Hakim justru mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan bahwa Pemohon 24 dalam keadan keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari; - Bahwa Cek yang juga digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., oleh Lie Tek Hok dan A Lim Al A Boi serta Jefry Ong juga telah terbukti melanggar Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) karena penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan dan tanggal dan tempat cek ditariknya; dan Pasal 206 KUH Dagang karena melewati masa penarikan 70 (tujuh puluh) hari; e. Bahwa akibat Pemohon dinyatakan pailit melalui PKPU oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan Pasal tersebut, Pemohon dapat adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. f. Bahwa akibat putusan tersebut Pemohon mencoba mengajukan upaya hukum yaitu Kasasi pada tanggal 18 Februari 2021 , dan kemudian juga Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Februari 2021 akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di mana Panitera Penggantinya mengatakan alasan penolakannya berdasarkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan ”Terhadap putusan PKPU tidak dapat diupayakan hukum apapun”, dan juga berdasarkan Angka 5.4.1 dan 5.4.3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan baik PKPU Sementara dan PKPU Tetap tidak tersedia upaya hukum apapun dan apabila ada pihak yang tetap memaksakan mengajukan upaya hukum, panitera membuat Surat 25 Keterangan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. Akan tetapi ketika Pemohon mengajukan upaya hukum dan kasasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak diberikan Surat Keterangan tersebut, dan panitera dan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya mengatakan tidak bisa mengajukan upaya hukum apapun atas perkara yang dialami Pemohon. 8. Bahwa dari uraian di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, namun karena ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditutup dan tidak terbuka upaya hukum termasuk upaya hukum yaitu Kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, maka menyebabkan Pemohon merasa Hak Hukumnya telah dirampas dan dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut, padahal upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). 9. Bahwa harusnya atas Putusan PKPU yang bermasalah, khususnya kepada Putusan PKPU Sementara dan Status Pailit yang berawal dari Permohonan PKPU ini tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan pailit karena 26 modus operasandi yang mengingkari semangat perdamaian. Sedangkan disisi lain, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan Kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya nilai diskriminatif, padahal seharusnya pada sebuah undang-undang sebagaimana Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch terutama pada tujuan hukum berkeadilan tidak boleh ada diskriminasi nilai sebagaimana yang dimaksud dalam frasa “...perlakuan yang sama di hadapan hukum” pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi batu uji norma pasal yang diuji dalam Permohonan ini (Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi: Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI dengan PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, hal. 117). 10. Penjelasan mengenai Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch ini juga dituliskan Arief Sidharta, dalam bukunya yang berjudul “Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum,” PT Refika Aditama, Bandung, h. 20-21. Ia menuliskan Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya the rule of law. Jadi, pada 27 konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat Gustav Radbruch pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhältnis). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas 28 yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. 11. Secara konkret hal ini dapat dilihat dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan jaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Selain mengandung nilai dasar kepastian hukum dalam hal bahwa perlindungan HAM warga negara yang harus jelas rumusannya, kepastian rumusan tersebut juga wajib memberikan keadilan, sehingga lahirlah kepastian hukum yang adil. Hal inilah yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai-nilai dasar dari tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditransformasikan salah satunya menjadi asas pembentukan peraturan 29 perundang-undangan yang diharapkan melandasi berlakunya produk hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga diskriminasi upaya hukum yang terjadi dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 sangatlah bertentangan dengan semangat konstitusionalitas UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). E. Petitum Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi Pemohon Uji Materiil, maka dengan adanya pembatasan Upaya Hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan Putusan Hakim yang konsisten dan Putusan Hakim yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya suatu keadilan yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan. Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., agar berkenan memeriksa Permohonan a quo dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang 30 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: - Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.” - Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. - Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” 3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau; Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 3. Bukti P-3A : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan Usman Koloway, S.H. Notaris di Batam; 4. Bukti P-3B : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sarana Yeoman Sembada Nomor 19, tertanggal 11 Juni 2008, dibuat dihadapan Ariani Theresiana, S.H., Notaris di Batam; 5. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171041006630002 atas nama Sanglong alias Samad; 31 6. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam Perkara Nomor 30/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019; 7. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam Perkara Nomor 08/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 26 Maret 2020; 8. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam Perkara Nomor 18/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam Perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Februari 2020. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR memberikan pandangan dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 32 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa terhadap kedudukan Pemohon sebagai badan hukum privat yang mendalilkan mengalami kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR menerangkan bahwa UU 37/2004 dibentuk untuk memberikan landasan hukum bagi penyelesaian utang piutang yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan dalam UU 37/2004 memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan utang piutang dengan mengatur tentang syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan PKPU termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau PKPU, sampai dengan pengaturan upaya hukum. Ketentuan Pasal-Pasal a quo justru memberikan kepastian hukum terhadap pengajuan permohonan PKPU dan prosedur yang harus dijalani hingga mencapai putusan tersebut serta memberikan kepastian hukum yang bersifat adil terutama dalam melindungi kreditor yang telah melaksanakan kewajibannya terhadap para debitor yang mangkir atau wanprestasi. Pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap orang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 inilah yang menjadi dasar filosofis pengaturan seluruh materi muatan dalam UU 37/2004. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada intinya Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan perkara kepailitan yang berasal dari permohonan PKPU, DPR menerangkan bahwa pengaturan mekanisme mulai dari permohonan PKPU oleh debitor atau kreditor, penetapan PKPU Sementara, penetapan PKPU Tetap, sampai dengan penyampaian putusan Pailit di dalam UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas. Tujuan pemberian kewenangan kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU adalah untuk 33 memberikan waktu kepada debitor mereorganisasi usahanya, sehingga dapat melanjutkan usahanya untuk membayar lunas utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Bahwa PKPU merupakan keistimewaan yang diberikan oleh UU 37/2004 kepada debitor untuk bermusyawarah kembali dan terdapat proses perdamaian yang dilakukan sehingga diharapkan tidak sampai kepada tahap pailit. Oleh karena itu, PKPU dapat pula disebut sebagai upaya hukum yang berdiri sendiri, selain upaya hukum kepailitan. Namun apabila tidak tercapai perdamaian maka berakibat debitor PKPU dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan atas putusan pailit yang berasal atau didahului dengan PKPU ini tidak dapat ditempuh upaya hukum. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan perkara PKPU dalam pasal-pasal a quo yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon merupakan suatu konstruksi hukum yang tidak berdasar oleh karena itu tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. 3. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan permohonan PKPU merupakan jalan pintas untuk memailitkan Pemohon karena tidak adanya upaya hukum, DPR menerangkan prinsip PKPU sendiri merupakan upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana para pihak (debitor dan kreditor) memperoleh kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut. Bahwa modus jalan pintas memailitkan badan hukum usaha privat melalui permohonan PKPU sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sangat tidak beralasan mengingat bahwa pengaturan mengenai seluruh prosedur PKPU dalam Bab III UU Kepailitan telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitor maupun kreditor dalam penyelesaian permasalahan utang piutangnya. Debitor harus melaksanakan penyelesaian utangnya 34 kepada kreditor tepat pada waktu yang telah disepakati bersama, dan pada saat debitor tidak mampu menyelesaikan utangnya sesuai jatuh tempo maka dapat diberikan PKPU untuk memberikan waktu bagi debitor meningkatkan ekonomi/usahanya guna mampu menyelesaikan utangnya kepada kreditor. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan alasan diputuskan status pailit kepada Pemohon dikarenakan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Majelis Hakim yaitu mengabaikan fakta-fakta hukum 3 (tiga) perkara sebelumnya bukanlah merupakan tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi putusan Pengadilan Niaga. Kekeliruan dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan kerugian atas hak dan/atau kerugian konstitusional Pemohon, sehingga perlu dibuktikan lebih jelas lagi di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kaitan antara pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara Pemohon di Pengadilan Niaga dengan kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon. Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak dapat dinyatakan inkonstitusional atau merugikan hak konstitusional Pemohon karena yang diuraikan oleh Pemohon merupakan kasus konkret. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar oleh keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo secara tidak relevan, karenanya Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kerugian hak dan/kewenangan konstitusional Para Pemohon. Sebaliknya, berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan bagi Para Pemohon. 35 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kepentingan hukum Para Pemohon, DPR memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan penjelasannya, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok perkara karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada 36 Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU 37/2004 (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348). Atas dasar inilah maka UU 37/2004 dibentuk sebagai produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. 2. Bahwa kepailitan sebagai bagian dalam hukum keperdataan dalam penyelesaian utang-piutang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha baik badan hukum ataupun perorangan untuk keluar dari permasalahan kesulitan keuangan (exit from financial distress) baik dalam kegiatan usaha maupun keuangan orang perorangan pada umumnya. 3. Pengaturan norma dalam UU 37/2004 didasarkan pada beberapa asas, yaitu antara lain: a. Asas Keseimbangan UU 37/2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. b. Asas Kelangsungan Usaha Dalam UU 37/2004 terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 37 c. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya. d. Asas Integrasi Asas integrasi dalam UU 37/2004 mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 4. Bahwa terdapat faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang: Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor. 5. Bahwa PKPU adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada Debitor yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada Kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturisasikannya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor. Dengan adanya PKPU akan memberikan waktu kepada Debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang dan membuka peluang bagi Debitor untuk dapat melunasi utang. Dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk 38 merestrukturisasi utang, maka Debitor dapat melakukan rekomposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang saham) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya. Hal ini berarti bahwa PKPU merupakan solusi yang baik bagi Debitor, karena dengan demikian Debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, dan Debitor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya guna melunasi utang. 6. Bahwa prosedur PKPU telah diatur secara jelas dan terperinci dalam Bab III UU PKPU mulai dari pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU, prosedur permohonan PKPU, penetapan PKPU Sementara, penetapan PKPU Tetap, pembayaran utang, rencana perdamaian, penetapan status Pailit apabila rencana perdamaian ditolak, dan upaya hukum. Dengan diberikannya pengaturan detail dan rinci tersebut maka dapat dipastikan bahwa UU 37/2004 mampu memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sudah pernah diajukan permohonan judicial review oleh PT Korea World Center Indonesia, dan permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan yang dibuat tidak ne bis in idem berdasarkan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang karena terdapat alasan permohonan yang berbeda dan terdapat satu perbedaan pasal yang diuji yakni Pasal 295 ayat (1), sedangkan pasal yang diuji dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) (vide Perbaikan Permohonan hal. 16). Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut: a. Permohonan a quo memiliki kesamaan pasal-pasal yang diujikan, yaitu Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dan juga kesamaan 39 pasal yang dijadikan batu uji, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, dengan demikian DPR berpandangan permohonan pengujian Undang- Undang a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali (ne bis in idem) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” b. Bahwa dalam perbaikan permohonannya Pemohon menambahkan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 untuk dilakukan judicial review namun terhadap Pasal a quo tidak dijelaskan oleh Pemohon mengenai kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo. Pemohon menambahkan Pasal a quo hanya untuk memberikan perbedaan terhadap Putusan 17/PUU-XVIII/2020. c. Pemohon mendalilkan terdapat argumen perbedaan alasan antara Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021. Terhadap perbedaan perkara tersebut DPR berpandangan meskipun terdapat dua nomor registrasi perkara yang berbeda tetapi memiliki substansi pasal-pasal dengan muatan yang sama dan saling berkaitan. d. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim Konstitusi menanyakan kepada Pemohon apa permasalahan yang terjadi sehingga Majelis Hakim perlu mengubah pendiriannya (vide Risalah Sidang Pendahuluan hal 16). Namun di dalam perbaikan permohonan, Pemohon tidak memberikan dalil yang jelas atas permasalahan yang dapat dijadikan argumen bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004. Sesuai pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU- XVII/2019: “Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. 40 .......Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga Negara” 3. Bahwa dalil Pemohon terkait permasalahan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan 3 (tiga) putusan pengadilan niaga sebelumnya dalam Putusan PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn tanggal 15 Desember 2020, DPR berpandangan bahwa pemeriksaan perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dari fakta kasus hukum kongkret yang merupakan kewenangan pengadilan untuk memutus permohonan para pihak sesuai prinsip keadilan yang dilandaskan atas hukum materiil dan hukum formil. Selain itu pemeriksaan terhadap pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review, karena sudah jelas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewenangan MK adalah melakukan judicial review suatu undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, DPR berpandangan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan permasalahan implementasi bukan permasalahan konstitusionalitas norma. 4. Bahwa pengaturan di dalam UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu melalui PKPU dengan tujuan mengadakan rencana perdamaian antara para pihak mengenai restrukturisasi utang debitor kepada para kreditor yang diharapkan debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Pengaturan pasal-pasal terkait PKPU dimaksudkan agar tujuan dari proses PKPU dapat tercapai, dengan adanya keringanan waktu diharapkan debitor dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup sehingga dapat melunasi semua utang-utangnya. Terlebih lagi bahwa PKPU diberikan dalam hal debitor belum mampu untuk melunasi utangnya yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Tujuan pemberian kewenangan kepada Kreditor mengajukan permohonan PKPU adalah untuk memberikan waktu kepada Debitor mereorganisasi usahanya, sehingga dapat melanjutkan usahanya untuk membayar lunas utang-utangnya. PKPU juga dapat diartikan sebagai 41 moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. 5. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Kreditor saja sepanjang Kreditor (pemohon) tersebut tetap mendalilkan adanya Kreditor- Kreditor lain (lebih dari 1 (satu) Kreditor yang memiliki piutang terhadap Debitor tersebut, dan Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 memberikan kedudukan hukum bagi Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU sepanjang Kreditor tersebut telah memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. 6. Bahwa pemberian kedudukan hukum bagi Kreditor untuk melakukan pengajuan PKPU sebagaimana diuraikan dalam poin 5 tersebut di atas, telah sejalan dengan prinsip bahwa semua kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang piutang di antara mereka tetapi juga untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor (Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009). Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam hukum PKPU dan Kepailitan, yaitu Prinsip Paritas Creditorium yang artinya Kreditor mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap semua harta Debitor, dan Prinsip Pari Pasu Prorata Parte yang berarti harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor secara proporsional, kecuali apabila ada hak didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. 7. Bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor merupakan pelaksanaan daripada prinsip equality yang menjamin kesetaraan hak antara Debitor dengan Kreditor adalah sama dan setara. Kreditor berdasarkan UU 42 37/2004 diberikan hak untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum sepanjang hal tersebut menguntungkan atau setidaknya tidak mengurangi dari jumlah boedel pailit. Kreditor sebagai pemberi piutang diberikan hak untuk menagih atau dengan cara lain berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk mendapatkan kembali bagian dari piutang yang diberikan kepada Debitor. 8. Bahwa apabila permohonan PKPU diajukan pada waktu yang bersamaan atau setelah adanya permohonan pailit, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU 37/2004 mengatur: (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. (4) Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa permohonan PKPU harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Putusan atas permohonan PKPU apabila diajukan setelah permohonan pailit harus diterbitkan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan maksud dari UU 37/2004 untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif serta mengedepankan perdamaian antara debitor dan kreditor melalui PKPU dibandingkan dengan kepailitan yang memiliki dampak hukum berupa sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor dan hilangnya hak keperdataan debitor terhadap harta kekayaannya. 9. Bahwa PKPU adalah forum perdamaian kolektif antara Debitor dengan Kreditor yang melibatkan pengadilan. Hal ini ditegaskan dengan peran pengadilan dalam pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU 37/2004. Pengadilan dapat menolak atau mengesahkan perdamaian. Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004. Terhadap penolakan perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004. Namun apabila pengadilan mengesahkan perdamaian, maka terhadap putusan pengesahan 43 perdamaian tersebut dapat diajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004. 10. Bahwa pengaturan mengenai tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU atau Putusan Pailit yang didahului permohonan PKPU dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 UU 37/2004 diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Praktik Peradilan. SEMA tersebut pada bagian rumusan kamar hukum perdata menyatakan tidak ada upaya hukum terhadap Putusan PKPU Tetap tidak disetujui oleh kreditor, kemudian debitor dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 290 UU a quo. Dengan diberikannya pengaturan ini maka seluruh upaya hukum apapun tidak dapat dilakukan bagi putusan yang menyatakan pailit dengan didahului permohonan PKPU 11. Bahwa ruang lingkup pemberlakuan upaya hukum dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 hanya terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, sedangkan dalam hal putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum termasuk upaya peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 UU 37/2004 merupakan norma yang terikat yang tidak dapat dipisahkan karena dilatarbelakangi oleh tujuan dan latar belakang dari lembaga PKPU itu sendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah ruang lingkup ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 termasuk juga untuk putusan pailit yang melalui proses PKPU, maka akan berdampak hukum terhadap keberlakuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang sebelumnya telah dinyatakan tidak mengalami permasalahan konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 17/PUU-XIX/2020. 12. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menimbang sebagai berikut: [3.14] Dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang 44 dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. 13. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka seluruh dalil Pemohon Perkara 23 yang menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar. D. Keterangan Tambahan DPR 1. Terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.H. terkait upaya hukum terhadap putusan pailit melalui jalur PKPU, DPR memberikan keterangan bahwa PKPU merupakan lembaga perdamaian yang telah dipertimbangkan memiliki rangkaian tahapan dengan waktu yang cukup untuk kreditor dan debitor mencapai perdamaian di antara mereka. Dalam hal debitor dinyatakan pailit yang berasal dari PKPU, sejatinya debitor memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan musyawarah guna penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Terkait dengan tidak adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU telah diuraikan dalam Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.14] Dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, 45 karena persoalan utang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.A., DPR memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Bahwa terkait dengan kebutuhan dunia usaha akan pengaturan penyelesaian sengketa melalui UU 37/2004, DPR menerangkan: 1) Bahwa berdasarkan Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Kepailitan dan PKPU pada tahun 2002 yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 8 Mei 2002 menyatakan: a) bahwa penyusunan RUU tersebut pada dasarnya merupakan pengintegrasian antara materi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissement-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblaad 1906:348) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan beberapa materi baru yang sangat dibutuhkan guna menampung kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 disusun karena adanya kebutuhan yang besar dan bersifat mendesak untuk secepatnya mewujudkan sarana hukum bagi penyelesaian masalah utang-piutang yang cepat, adil, terbuka, dan efektif, guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian nasional terutama akibat dari krisis keuangan dan moneter sejak pertengahan tahun 1997 b) bahwa salah satu materi atau substansi baru dalam RUU tentang Kepailitan dan PKPU adalah dengan menambahkan pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit dan PKPU, yang tadinya permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor menjadi 46 dapat pula diajukan oleh kreditor. Namun berdasarkan Keterangan Pemerintah ketika menyampaikan RUU dan dinamika dalam rapat- rapat pembahasan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan diberikannya kesempatan kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. 2) Bahwa UU 37/2004 merupakan salah satu produk hukum nasional yang dibentuk sebagai jawaban atas perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha pada saat pembentukannya, mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, dan telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. 3) Bahwa pada dasarnya terdapat 2 (dua) prinsip penyelesaian utang piutang yaitu: a) Bahwa semua kekayaan Debitor yang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sedang dimiliki atau yang akan dimiliki di kemudian hari terikat kepada penyelesaian utang (Pasal 1311 KUHPerdata); b) Harta tersebut sebagai jaminan yang hasilnya harus dibagikan secara proporsional kepada para Kreditor, kecuali Kreditor yang memiliki hak istimewa. 4) Bahwa berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa bisnis diatas maka UU 37/2004 memberikan jawaban pola penyelesaian utang piutang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan melalui Kepailitan atau melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pola-pola penyelesaian tersebut merupakan pola yang dianggap paling efektif dan sifatnya terbuka untuk para pihak yang bersengketa, serta saling menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak Debitor maupun pihak Kreditor. 5) Bahwa PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor 47 yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang- undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. 6) Bahwa dengan adanya PKPU justru telah memberikan ruang dan waktu kepada Debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang dan membuka peluang bagi Debitor untuk dapat melunasi utang. Dengan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk merestrukturisasi utang, maka Debitor dapat melakukan rekomposisi (dengan mengubah susunan/anggota pemegang saham) atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya. Hal ini berarti bahwa PKPU merupakan solusi yang baik bagi Debitor, karena dengan demikian Debitor tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, dan Debitor masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya guna melunasi utang. 7) Bahwa dengan telah diberikan ruang dan waktu kepada Debitor tersebut melalui PKPU maka terhadap Putusan PKPU tidak dibuka lagi upaya hukum apapun mengingat proses dari PKPU itu sendiri telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. b. Bahwa terkait dengan relevansi uitvoerbaar bij voorraad dengan UU 37/2004, DPR menerangkan: 1) Uitvoerbaar bij voorraad yang disebut juga putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta, artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut 48 belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal yang sedemikian ini juga terdapat dalam UU 37/2004, yaitu pada: • Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.” • Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” 2) Berdasarkan hal tersebut, maka daya “serta merta” atau uitvoerbaar bij voorraad juga terkandung dalam putusan Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan oleh UU 37/2004. Artinya, sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan itu telah seketika dapat dilaksanakan oleh Kurator, sekalipun terhadap putusan itu dilakukan upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. (Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Mamahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2018, hal. 266). E. Risalah Pembahasan Pasal-Pasal A Quo UU 37/2004 Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR menjelaskan risalah pembahasan pasal-pasal a quo UU 37/2004 yang terkait dengan Permohonan a quo: 1. Bahwa telah disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 mengenai mekanisme upaya hukum peninjauan kembali untuk diatur dalam UU 37/2004 (vide risalah Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004 hlm 263-264) Pemerintah: Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Komisi IX DPR RI 17 Mei 2004: “Kemudian mengenai permohonan peninjauan kembali. Jadi kriteria permohonan peninjauan Kembali dipertegas dengan tegas sebagai berikut, A. apabila terdapat surat bukti yang bersifat menentukan 49 yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tapi belum ditemukan. B. Diajukan apabila terdapat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Jadi kita mempersempit kewenangan peninjauan kembali. Ini supaya eksekusi terhadap putusan final oleh MA dapat dilaksanakan lebih cepat pada yang praktek selama ini. Kemudian ketentuan lain mengenai hukum acara yang digunakan dalam kepailitan yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, kecuali ditentukan lain dalam RUU ini.” 2. Bahwa terdapat masukan dari masyarakat mengenai urgensi pengaturan upaya hukum peninjauan kembali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI pada hari Senin 31 Mei 2004 (vide risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI Senin 31 Mei 2004 hlm 278) Suwandi Tim dari Asosiasi Advokat Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI 31 Mei 2004: “Saya ingin menyorotkan juga mengenai alasan pengajuan peninjauan Kembali, di sini dalam RUU kepailitan diatur bawah alasannya ada 2 yaitu penemuan bukti baru atau NOVUM, dan juga kalau terdapat kekeliruannya yang nyata, di sini tentunya kita harus memberikan satu definisi yang tegas apa yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata karena pihak yang kalah berperkara selalu akan menyatakan bahwa hakim itu melakukan kekeliruan yang nyata, jadi kita tidak boleh membuat satu ketentuan yang ibaratnya pasal karet. Jadi setiap orang bisa saja menyatakan PK kalau di sini kalau NOVUM itu agak sulit untuk menemukan NOVUM tapi kalau untuk menyatakan hakim telah membuat kekeliruan yang nyata, itu siapun juga yang kalah akan pakai alasan ini untuk mengajukan PK.” 3. Bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 22 September 2004 telah disampaikan pendapat seluruh fraksi terhadap pengesahan UU 37/2004 yang akan menjadi dasar hukum bagi proses peradilan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor dalam hal penyelesaian utang piutangnya (vide Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tanggal 22 September 2004 hlm. 612 dan hlm.618) Ir. Emir Moeis, M.Sc Ketua Komisi IX DPR RI: “Dengan disahkan RUU ini menjadi UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka akan semakin 50 membuat rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.” Pendapat Akhir Fraksi Partai Bulan Bintang Mawardi Abdullah SE, MM: “Pada dasarnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana diatur dalam RUU ini merupakan dua proses insolvensi yang memiliki tujuan berbeda yaitu: di satu pihak, kepailitan bersangkutan dengan kekayaan debitor dilikuidasi untuk membayar tuntutan kreditor dan di pihak lain penundaan pembayaran memberikan kepada debitor penyelesaian sementara terhadap tuntutan kreditor agar melakukan reorganisasi dan meneruskan kegiatan usaha yang pada akhirnya untuk memuaskan tuntutan kreditor. Karena itu menurut Fraksi PBB dengan adanya UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini tentu nantinya menjadi dasar hukum bagi proses peradilan yang transparan, sehingga dapat menjamin adanya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor, sehingga pada gilirannya akan semakin mempertinggi kepercayaan investor (kreditor) untuk berinvestasi di Indonesia.” F. Petitum DPR Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. 51 Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 15 Oktober 2021 yang kemudian disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2021 dan keterangan tambahan bertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang c. badan hukum publik dan privat, atau d. lembaga negara" 2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang , yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ; 52 d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo di antaranya: Pemohon perkara nomor 23/PUU-XIX/2021 adalah badan hukum bemama PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh direktumya yang bernama Sanglong alias Samad yang dinyatakan Pailit melalui PKPU dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn. dimana telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa pengakuan, jamin an, perlindungan dan kepastian hukum bagi pemohon karena terhadap putusan PKPU yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun sesuai Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU a quo (Pemohon mengajukan kasasi dan peninjauan kembali, namun ditolak oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung). Dengan putusan pailit PKPU tersebut, Pemohon tidak lagi dapat menjalankan usahanya padahal manajeman keuangan perusahaan masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan terhadap tagihan hutang- hutang pihak ketiga 4. Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian konstitusional Pemerintah menyatakan sebagai berikut: 1) Pemberlakuan PKPU adalah hak dan langkah hukum yang diberikan oleh UU KPKPU kepada Kreditor dan Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang guna mendapatkan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dalam dunia usaha. 2) Peristiwa-peristiwa hukum yang dialami Pemohon dan diuraikan dalam permohonan justru menunjukkan ketiadaan kerugian Pemohon, karena sesungguhnya Pemohon telah menggunakan hak-hak konstitusional dalam PKPU yaitu hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor , sedangkan pertimbangan hukum berkaitan 53 dengan materi PKPU yang diuraikan oleh Pemohon merupakan kewenangan penuh pengadilan. 3) Uraian kerugian yang dialami oleh Pemohon yang diuraikan dalam permohonan berdasarkan putusan Pengadilan bukan suatu kerugian konstitusional namun akibat proses hukum yang dilakukan oleh pemohon. 4) Bahwa jika dibuka upaya hukum setelah PKPU maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena semakin membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipastikan kapan berakhimya serta tidak lagi memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana , dan biaya ringan sebagaimana sifat dari PKPU itu sendiri. 5) Ketiadaan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU hakekatnya sesuai dengan asas keseimbangan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) antara Debitor dan Kreditor, dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ditolak, maka pengadilan harus menyatakan Debitor pailit. Seimbang dengan hal tersebut, apabila permohonan PKPU dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah berpendapat, pemberlakuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU telah menerapkan asas keseimbangan antara Debitor dan Kreditor, dalam hal ini Pemohon telah menggunakan hak-hak konstitusional dalam proses PKPU, sehingga tidak ada kerugian konstitusional dalam pemberlakuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU; II. PENGUJIAN MATERllL KETENTUAN PASAL 235 AYAT (1), PASAL 293 AYAT (1) DAN PASAL 295 AYAT (1) UU KPKPU TERHADAP PASAL 280 AYAT (1) UUD SUDAH PERNAH DILAKUKAN PENGUJIAN 1. Pengujian materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021); 54 2. Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU terhadap Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 sudah pemah diajukan permohonan uji materiil oleh PT Korea World Center Indonesia yang diwakili oleh Mr. Gi Man Song yang tercatat dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 17/PUU-XVlll/2020 tentang tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang; 3. Terhadap Permohonan dalam perkara perkara nomor 17/PUU-XVlll/2020 telah diputus oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tanggal 23 Juni 2020 yang amar pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut adalah: a. Bahwa Lembaga PKPU pada dasamya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya Debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para Kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara Debitor dan Kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU KPKPU yang antara lain menyatakan bahwa "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya". b. Bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU KPKPU telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para Kreditor dan Debitor mengenai restrukturisasi utang Debitor kepada para Kreditor yang diharapkan Debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara Debitor dan Kreditor sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi Debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada para Kreditor secara keseluruhan 55 atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. c. Bahwa dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni Debitor dan para Kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara Kreditor dan Debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya . Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Debitor dan para Kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang. d. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, pada hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara Debitor dengan para Kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan 56 yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. e. Pemohon dalam permohonannya secara sadar juga mengetahui terhadap materi Pasal 235 ayat (1). Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU telah dilakukan uji materiil dengan batu uji norma adalah ketentuan Pasal 280 UUO 1945 hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 16 sampai dengan halaman 18. 5. Apabila Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan materi Pasal yaitu adanya penambahan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU, seyogyanya Pemohon melakukan uji materiil hanya terhadap ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU bukan uji materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU yang sudah pernah dilakukan uji materiil terhadap Pasal 28D UUD 1945 oleh Majelis Hakim Konstitusi. 6. Mencermati alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil dalam perkara ini secara keseluruhan sama dengan alasan permohonan uji materiil yang telah didaftarkan, dicatat dalam register perkara Nomor 17/PUU-XVlll/2020. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum terhadap pengujian materiil Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU dan mempedomani ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021, maka seharusnya permohonan uji materiil tidak dapat diterima. III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON 1. Penjelasan umum Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor 57 antara Debitor dan Kreditor agar Debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222 jo. Pasal 228 ayat (5) UU KPKPU). Tujuan yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang Suspension of Payment atau Surseance van Betaling adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara- cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. PKPU dapat dimohonkan baik Debitor maupun Kreditor, Kreditor sebagai Pemohon PKPU biasanya sudah melakukan penagihan dengan berbagai cara termasuk somasi. Karena Kreditor menganggap Debitor gagal bayar sehingga memerlukan kekuatan hukum agar pinjaman bisa dikembalikan. Dari pengajuan penundaan pembayaran inilah, pihak Kreditor mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima piutang yang sudah diberikan kepada Debitor. Selain itu, prosedur ini juga bisa memberikan jalan keluar bagi peminjam untuk melakukan restrukturisasi utang mereka sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah. Sedangkan PKPU yang dimohonkan oleh Debitor apabila Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada Kreditor. PKPU dilakukan sebagai upaya agar pihak peminjam tetap bisa melunasi utangnya meski melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Untuk bisa mengajukan permohonan PKPU baik Debitor atau Kreditor harus memenuhi beberapa alasan berikut: a. Utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tapi pihak peminjam belum dapat menyelesaikan kewajibannya; b. Peminjam atau Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor; c. Proses pengajuan utang dilakukan tanpa adanya jaminan. Kreditor konkuren (yang memberikan p1nJaman tanpa agunan) biasanya mengandalkan kepercayaan saja saat memberikan piutang. Karena tidak ada jaminan, gagal bayar yang terjadi tentu akan merugikan mereka. Adanya PKPU akan meminimalisir kerugian semacam ini menimpa Kreditor konkuren. 58 Dalam PKPU Rencana perdamaian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk mengakhiri keadaan pailit atau PKPU dengan menyepakati tata cara pembayaran utang yang akan ditempuh dengan Kreditor. Akibat hukum batalnya akta perdamaian yang telah disahkan akan menjadi batal demi hukum dan Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sejak tanggal pernyatakan pailit tersebut, maka akan timbul akibat hukum bagi Debitor yaitu kehilangan haknya dalam pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya. PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal: a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya; b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya; c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1); d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor; e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya g. Dalam hal PKPU diakhiri berdasarkan alasan-alasan tersebut maka demi hukum Debitor harus dinyatakan pailit. 2. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Kepailitan adalah "sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang- undang ini" (vide Pasal 1 angka 1 UU KPKPU). Kepailitan sebagai suatu 59 sita umum atas seluruh harta Debitor membagi harta tersebut secara adil kepada para Kreditor. Pembagian setidaknya didasarkan pada 3 (tiga) prinsip yang ada dalam ranah hukum harta kekayaan, yaitu prinsip paritas creditorium, prinsip pari passu prorate parte dan prinsip structured creditors. 1) Prinsip paritas creditorium berarti semua kekayaan Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sekarang ada maupun barang- barang yang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip ini sejalan dengan aturan Pasal 1131 KUHPerdata. Berdasarkan prinsip ini segala harta kekayaan Debitor akan menjadi jaminan bagiperutangannya dengan semua Kreditor; 2) Prinsip pari passu prorate berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali apabila antara para Kreditor ada yang harus didahulukan. Prinsip pari passu prorata parte terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdata; 3) Prinsip structured creditors berkaitan dengan Kreditor yang harus didahulukan dalam kepailitan. Kreditor dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor separatis merupakan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan . Kreditor separatis diberikan kesempatan oleh UU KPKPU untuk mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja jangka waktunya terbatas. Kreditor preferen adalah Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya yang oleh undang-undang diberikan kedudukan istimewa seperti biaya perkara, upah buruh terhutang dan tagihan pajak. Oleh karena itu pembayaran utangnya didahulukan daripada Kreditor konkuren. Sedangkan Kreditor konkuren merupakan kreditur biasa yang tidak memegang jaminan kebendaan maupun memiliki kedudukan istimewa. Kreditor konkuren akan mendapat bagian pembayaran utang setelah Kreditor sepratis dan preferen. b. Tujuan utama kepailitan adalah untuk menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif . Kepailitan juga bertujuan 60 untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan Debitor yang tidak mampu melunasi utang-utangnya. Eksekusi perorangan yang dilakukan secara bersamaan tentunya sangat berpotensi menimbulkan konflik berupa perebutan antar Kreditor. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas tergambar bahwa tujuan diundangkannya UU KPKPU adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Kreditor secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. c. Bahwa berdasarkan tujuan dibentuknya UU KPKPU, persyaratan yang berlaku dalam menetapkan pailit sebagaimana diatur dalam UU KPKPU tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar ataupun ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan kata lain, dalam UU KPKPU, sepanjang Debitor terbukti tidak membayar (tidak masalah apakah Debitor tidak membayar karena "tidak mau" atau pun "tidak mampu" atau pun Debitor tersebut masih sehat atau telah insolven) maka Debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. d. Kepailitan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan Debitor untuk pembayaran utang kepada Kreditor berfungsi sebagai pranata hukum penyelesaian utang dan memberikan perlindungan hukum baik kepada Debitor dan Kreditor. Levinthal, sebagaimana yang dikutip dalam Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan kepailitan memiliki 3 (tiga) tujuan umum yaitu: 1) Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitor secara adil kepada semua Kreditornya; 2) Mencegah agar Debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan Kreditornya; 3) Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beriktikad baik dari para Kreditornya. e. UU KPKPU menyatakan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diper1ukan Hakim Pengawas memerintahkan pencoretannya. Sita yang dimaksud dalam UU KPKPU merupakan sita umum yang dikenal dalam hukum perdata sebagai jaminan bersama 61 seluruh Kreditor untuk pembayaran kewajiban keperdataan Debitor terhadap pihak lainnya. f. Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang Debitor kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan utang piutang antara Debitor dengan para Kreditor nya. Ricardo Simanjuntak berpandangan bahwa lembaga kepailitan sebagai jalan keluar yang bersifat komersial dari persoalan utang piutang yang menghimpit Debitor apabila sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya tersebut kepada para Kreditor. Sehingga keadaan jatuh tempo ini sudah disadari oleh Debitor dan dimungkinkan dilakukannya pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri (voluntary petition for self bankruptcy) atau apabila Debitor dikemudian hari tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (involuntary petition for self bankruptcy) permohonan pailit diajukan oleh Kreditor nya. Sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. g. Bahwa norma pasal Pasal 31 ayat (1) dapat dipahami, jika terhadap debitur telah ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus dihentikan sejak hari putusan pailit tersebut ditetapkan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal pemyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pasal a quo juga mengandung unsur asas putusan pailit uitvoerbaar bij voorraad supaya keputusan pailit dijalankan dahulu meskipun ada perlawanan atau banding. Pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagai pelaksaan asas peradilan yang bersifat cepat dan biaya ringan dan secara hukum dalam rangka untuk melindungi Kreditor dari sikap Debitor yang tidak benar atau dapat merugikan Kreditor. h. Latar belakang permohonan Pemohon adalah hubungan keperdataan di wilayah hukum privat, yaitu kredit dengan PT Bukopin, Tbk yang di dalamnya timbul beberapa gugatan perdata dan permohonan kepailitan. Alasan Pemohon yang memohon agar Mahkamah Konstitusi 62 meniadakan makna putusan pemyataan pailit terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan apabila ada sengketa perdata dengan subjek atau objek yang sama dengan subjek atau objek kepailitan, baik yang masih berjalan maupun dalam tahap upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap) justru bertentangan dengan tujuan negara hukum. Sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan nonna yang mengatur kepentingan publik hanya demi kepentingan individu, karena justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan sita perlu memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita. i. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam pemikirannya tentang kepentingan umum, pengertian yang terkandung dalam kepentingan umum sangat luas. Sedemikian luasnya pengertian kepentingan umum sehingga segala macam kegiatan dapat dimasukkan dalam kegiatan kepentingan umum namun tidak seharusnya memberi batasan yang konkret mutlak mengenai kepentingan umum, namun yang diperlukan adalah satu rumusan umum sebagai pedoman yang dapat digunakan terutama untuk digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait, yang dinamis tidak tergantung pada waktu dan tempat. Kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan- kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan lain. j. Oleh karena itu sangat tidak beralasan apabila mengesampingkan norma yang mengatur kepentingan umum hanya demi kepentingan individu, karena justru melanggar rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. k. Selain itu, penghentian pelaksanaan segala Putusan Pengadilan/Sita yang telah dimulai sebelum kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU, telah sesuai dengan praktik terbaik internasional, dalam hal ini sesuai dengan prinsip kepailitan sebagai suatu collective proceedings yang mungkin tidak kompatibel dengan kepentingan Kreditor sebagai individu, namun memiliki nilai terbaik dari perspektif para Kreditor sebagai satu kesatuan. 63 l. Salah satu tujuan dari UU KPKPU adalah perlindungan nilai dari boedel pailit terhadap tindakan-tindakan merugikan dari berbagai pihak terhadap proses kepailitan dan memfasilitasi pengurusan kepailitan ini secara adil dan teratur. m. Terhadap para Kreditor, prinsip fundamental dari UU KPKPU adalah bahwa kepailitan adalah suatu collective proceedings, yang mengharuskan adanya perlindungan kepentingan semua Kreditor terhadap tindakan individual dari salah satu diantara mereka. Hal ini termasuk pencegahan Kreditor untuk memulai tindakan penagihan selama sebagian atau seluruh periode pengurusan dan likuidasi dan juga menunda tindakan-tindakan yang telah be alan terhadap Debitor. Tindakan tersebut disebut sebagai moratorium, penundaan, atau stay. n. Lingkup stay haruslah luas berlaku untuk semua upaya penagihan dan proses gugatan terhadap Debitor dan harta kekayaannya, baik adminsitratif, penagihan melalui pengadilan maupun penagihan sendiri, dan menahan Debitor untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan kekayaannya, Kreditor konkuren dan Kreditor Separatis dari melaksanakan hak-hak mereka, serta hak-hak Pemerintah untuk melaksanakan hak prioritas yang mereka miliki. o. Pengecualian terhadap Stay ini harus dinyatakan secara jelas , hal-hal yang Pengecualian dapat termasuk hak untuk melakukan set off, netting atas kontrak finansial , tindakan untuk melindungi kerusakan lingkungan atau tindakan yang membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat, tindakan untuk menghindari penyalahgunaan, seperti penggunaan kepailitan sebagai perlindungan atas kegiatan illegal, tindakan yang dimulai untuk menjaga tagihan terhadap Debitor dan tindakan terhadap Debitor dan tindakan terhadap Debitor untuk kerugian pribadi atau gugatan dalam hukum keluarga. p. Dengan adanya materi muatan dalam Pasal 31 ayat (1) UU a quo, regulator justru ingin memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Kreditor secara umum dalam perspektif kepentingan publik pada proses kepailitan. Adapun tujuan dari Pasal a quo adalah agar tidak ada yang dapat menarik harta Debitor secara sendiri-sendiri dan harus melalui boedel pailit. Bahwa tidak tepat jika 64 pengujian Pasal 31 ayat (1) UU a quo dikaitkan dengan kasus konkrit yang dipaparkan oleh Pemohon dalam permohonannya, dikarenakan posisi Pemohon disini adalah sebagai Debitor dan bukan Kreditor. Bahwa hak Debitor untuk menambah boedel pailit berada di Pasal 25 dan Pasal 26 UU a quo, sedangkan Pasal 31 diperuntukkan untuk Kreditor. q. Pada prinsipnya telah diberikan ruang verifikasi atau pencocokan oleh Kurator dimana telah diajukan identitas-identitas terhadap harta pailit terkait dengan sita umum untuk diajukan pemisahan atau identifikasi yang dilakukan oleh Kurator. Sehingga tidak serta merta menjadi bagian dari kekayaan debitor yang dalam penguasaan Kurator akan dieksekusi atau dilakukan pemberesan. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes maka sudah sepatutnya tidak hanya melihat untuk kepentingan Pemohon saja melainkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. r. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU KPKPU sama sekali tidak bertentangan dan justru sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut pada dasamya mengatur tentang asas persamaan hak hukum serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap Warga Negara Indonesia. 3. Terhadap dalil permohonan Pemohon bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa norma pasal a quo memberikan kepastian hukum akibat PKPU baik bagi Debitor maupun Kreditor dalam rangka upaya mencegah terjadinya pailit. Sehingga norma pasal a quo secara khusus membedakan akibat pailit secara umum dan pailit akibat PKPU. Secara khusus juga terdapat dalam pelaksanaan permohonan PKPU yang dapat diproses secara bersamaan dengan permohonan gugatan pailit di Pengadilan Niaga. Namun, permohonan PKPU diposisikan sebagai prioritas dalam proses persidangan. Dalam hal kepailitan dan PKPU diproses secara bersamaan di Pengadilan Niaga, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Hal sama berlaku 65 jika permohonan PKPU diajukan setelah permohonan pernyataan pailit. Ada beberapa perbedaan terkait upaya hukum atas putusan pailit dan putusan PKPU. Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sedangkan putusan pailit dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. b. Terhadap putusan pailit, harta Debitor diurus sepenuhnya oleh Kurator, sedangkan dalam putusan PKPU, harta Debitor diurus oleh Pengurus bersama-sama dengan Debitor. Mengenai kewenangan Debitor, dalam putusan pailit Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pemyataan pailit diucapkan. Sedangkan dalam putusan PKPU, Debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapat persetujuan dari Pengurus. Perbedaan lainnya terkait jangka waktu penyelesaian. Dalam putusan Pailit tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sedangkan putusan PKPU mengatur batas waktu dan perpanjangannya. Berdasarkan hal tersebut maka putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dalam rangka mendorong baik Debitor dan Kreditor untuk mengupayakan perdamaian dan mencegah terjadinya pailit. c. Bahwa ketentuan a quo tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan a quo memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan PKPU dan melakukan perdamaian sehingga tidak terjadi kepailitan. Terhadap hal tersebut maka waktu yang diperlukan untuk diputus sangat cepat karena hanya kepada arah terjadinya perdamaian atau kalau tidak maka terjadi pailit. d. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa, "PKPU kreditur telah menjadi modus hanya untuk mempailitkan pemohon", dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa tujuan dari PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan Debitor untuk memperoleh laba, dengan jalan perdamaian untuk mengupayakan restrukturisasi maupun reorganisasi sebagai penyelesaian utang-utangnya kepada seluruh Kreditor dengan mengedepankan going concern ataupun 66 kelanjutan usaha Debitor dalam penyelesaian utang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada Debitor dan Kreditor yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang- undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Pengajuan PKPU baik oleh Debitor maupun Kreditor pada prinsipnya untuk mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak sekaligus memberikan kesempatan kepada Debitor mengajukan skema pembayaran utang kepada para Kreditor nya atau sebaliknya. Kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan utang piutang. Artinya, baik Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. 2) PKPU Kreditor bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengajuan skema pembayaran utang oleh Debitor kepada Kreditor. Selain itu, PKPU Kreditor juga agar Debitor tidak mengalami krisis finansial yang semakin parah. PKPU Kreditor bertujuan agar adanya suatu cara atau terbukanya kesempatan bagi Debitor untuk menunaikan kewajibannya dengan itikad baik. Selain itu, dalam rapat Kreditor dan Debitor yang difasilitasi oleh Pengurus serta diawasi oleh Hakim Pengawas ini bisa mendapatkan opsi-opsi penyelesaian. e. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa, "pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan dan dimana manajemen keuangan perusahaan masih bagus tidak mengalami permasalahan terhadap hutang-hutangnya" Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa Permohonan PKPU secara legalitas telah diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU a quo, yang secara prinsip berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvensi) dari Debitor terhadap utang-utangnya kepada Kreditor. Yang dapat diajukan baik 67 oleh Debitor maupun Kreditor yang dilaksanakan berdasarkan itikad baik untuk mencegah terjadinya pailit. 2) Selain berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatumya, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 109/KMA/SKN2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3) Berdasarkan hal tersebut diatas, secara hukum proses pelaksanaan perkara kepailitan maupun PKPU telah terimplementasi dengan baik sebagai ruang untuk melakukan upaya-upaya hukum bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan. 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan dipailitkan dan dimana manajemen keuangan perusahaan masih bagus tidak mengalami permasalahan terhadap utang- utangnya merupakan akibat proses hukum terhadap para pihak yang merupakan kewenangan pengadilan baik dari proses permohonan, pemeriksaan perkara hingga adanya putusan. 5) Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil yang demikian bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan kerugian yang diakibatkan pelaksanaan proses suatu perkara dipengadilan yang pada prinsipnya para pihak bertujuan yang sama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa, "pemohon telah me/akukan upaya hukum perdata dengan bukti adanya Gugatan Perkara Perdata Nomor 837/Pdt.G/2017/PN.Sby, Putusan Perkara Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby., Putusan Perkara Nomor 410/Pdt/2019/ PT.Sby., Putusan Nomor 536/Pdt.G/2019/PN.Sby.Permohonan Kasasi Pailit Nomor W.14.U1.G.814/HK.02.214i2020, Permohonan Kasasi perkara Perdata Nomor 938/Pdt.G/2019/PN.Sby., Jo Nomor 65/Pdt/2019/PT.SBY, Putusan Kasasi Pailit Nomor 688K/Pdt.Sus- Pailit/2020., Jo Perkara Nomor 25/Pdt.Sus.Pailitl 2019/PN.Niaga .Sby .", Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan bukti-bukti merupakan fakta kasus hukum kongkrit yang telah diproses berdasarkan proses hukum yang menjadi 68 kewenangan pengadilan untuk memutus permohonan para pihak sesuai prinsip keadilan yang dilandaskan atas hukum materil dan hukum formil. 2) Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah berkeyakinan dengan adanya bukti-bukti tersebut Pemohon dalam perkaranya telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam wilayah pengadilan yang berwenang, sehingga hal tersebut bukan merupakan kerugian yang memiliki unsur kerugian konstitusional dan menurut hukum tidak dapat dimohonkan, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus secara konstitusional. g. Ruang lingkup pemberlakuan upaya hukum dalam ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU hanya terhadap putusan pailit yang tidak melalui proses PKPU, dalam hal putusan pailit yang melalui proses PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum termasuk upaya hukum peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU merupakan norma yang terikat dan tidak dapat dipisahkan, keterikatan norma tersebut dilatarbelakangi tujuan dan latar belakang dari PKPU itu sendiri yaitu reorgranisasi atau restrukturisasi utang dalam dunia usaha antara Kreditor dengan Debitor, apabila ruang lingkup ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU diubah maka akan berdampak hukum terhadap existing pemberlakuan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 UUD 1945 sebagaimana telah diuji materiil dalam perkara Nomor 17/PUU-XIX/2020 IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal a quo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 69 a. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; b. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); c. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvanke/ijke verklaard); dan d. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul: a. Bahwa terjadinya kepailitan bagi si debitur itu ada dua cara. Pertama, kepailitan biasa, yaitu putusan pailit ini dapat kasasi maupun dapat diajukan PK ke Mahkamah Agung. Kedua, melalui jalur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bila sudah diupayakan perdamaian dan akhirnya tidak tercapai perdamaian. Lain halnya kalau tercapai perdamaian tadi, memang tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum. Namun, yang dipersoalkan oleh Pemohon di sini adalah dengan upaya yang sudah demikian yang dilakukan, bargaining, dan lain sebagainya, apakah dengan cara utang ditunda ataupun diperlunak dan lain sebagainya, akhirnya tidak tercapai perdamaian itu. Akhirnya harus dinyatakan oleh pengadilan niaga dia pailit. Pertanyaannya, apakah memang dalam hal kepailitan melalui jalur PKPU tadi itu, juga tidak dibolehkan atau tidak diberi untuk mengajukan upaya kasasi ataupun PK? b. Terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) mengenai sita umum itu kadang- kadang menjadi di lapangan agak ricuh. Artinya, adanya sita-sita yang telah dilakukan terlebih dahulu, baik itu perdata mungkin juga sita pidana. Apakah sudah ada peraturan pelaksana dari Pemerintah untuk mencari jalan keluarnya sebagai pelaksana dari perintah Undang-Undang Kepailitan ini, yaitu terjadinya sita umum? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur. Apabila permohonan diajukan oleh kreditur, maka tidak serta merta debitur wajib 70 menyetujui permohonan restrukturisasi utang yang diajukan oleh kreditur (permohonan PKPU). 2. Debitur dapat menyanggah permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dengan berbagai macam alasan, misalnya: a. Utangnya belum jatuh tempo; b. Pembuktian utang piutangnya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun memerlukan pembuktian yang komprehensif. c. Kreditur tidak beritikad baik. Apabila sanggahan debitur tersebut diterima oleh hakim, maka permohonan PKPU ditolak (contoh kasus permohonan PKPU terhadap PT Garuda Indonesia Persero, Tbk. ditolak). 3. Namun apabila debitur menerima permohonan PKPU maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dapat mengajukan proposal perdamaian yang berisi berbagai macam skema penyelesaian utang. Dengan demikian PKPU baru akan terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembayaran utangnya, terlepas yang mengajukan permohonan PKPU kreditur maupun debitur. 4. Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditur ataupun debitur yang diberikan oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga yang sifatnya mengesahkan perdamaian para pihak, sedangkan materi perdamaiannya ditentukan oleh para pihak itu sendiri. 5. Namun apabila para pihak baik debitur maupun kreditur menganggap perjanjian perdamaian yang telah disepakati terdapat penyimpangan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan perdamaian. 6. Upaya pembatalan perdamaian ini tidak termasuk upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena upaya hukum yang dimaksud dalam kedua pasal dimaksud hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan, sedangkan PKPU bukan putusan pengadilan. 7. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR, diatur bahwa putusan yang merupakan pengesahan dari suatu perdamaian tidak dapat diajukan banding, 71 maka terhadap putusan PKPU yang memiliki sifat yang sama dengan putusan perdamaian tersebut seharusnya berlaku pula ketentuan yang sama. 8. Apabila terdapat kegagalan dalam proses PKPU sehingga menyebabkan debitur pailit, maka debitur memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi karena keadaan pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga (kasasi karena keberatan atas putusan pailit Pengadilan Niaga). 9. Ketiadaan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU pada hakekatnya sesuai dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU KPKPU antara Debitor dan Kreditor. Dalam hal permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan harus menyatakan Debitor pailit. Seimbang dengan hal tersebut, apabila permohonan PKPU dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum. Selain itu, tidak adanya upaya hukum dalam PKPU adalah untuk membedakan forum Kepailitan dan forum PKPU. Mengingat sejatinya forum PKPU merupakan forum Kreditor dan Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang guna mendapatkan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dan mendorong adanya keberlangsungan usaha (going concern) Debitur. Apabila upaya hukum setelah PKPU dibuka, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena semakin membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya serta tidak lagi memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana sifat dari PKPU itu sendiri. 10. Sita Umum pada prinsipnya adalah dalam rangka melindungi kepentingan Kreditur terhadap tindakan Debitur yang dapat merugikan harta pailit atau dengan cara-cara tertentu tidak memenuhi pembayaran utang-utangnya kepada seluruh Kreditur baik konkuren, preferen dan separatis secara proporsional. Disamping itu, Sita Umum juga mencegah Kreditur untuk memaksakan melaksanakan eksekusi secara sendiri-sendiri atas harta Debitur. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dari UU KPKPU yang mengatur tentang kedudukan Sita Umum terhadap sita lainnya termasuk sita pidana. Namun demikian, dalam rangka harmonisasi pelaksanaan sita baik yang dibawah sita umum kepailitan dan sita lainnya termasuk sita pidana, ke depan diperlukan pengaturan yang memperhatikan aspek-aspek kepentingan publik secara luas serta manfaat dari dilakukannya sita tersebut. Oleh karenanya, substansi terkait dengan kedudukan Sita Umum dan Sita lainnya termasuk Sita 72 Pidana, sangat penting menjadi materi muatan RUU tentang Perubahan UU KPKPU yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Antar Kementerian. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo: a. Bagaimana rencana Pemerintah katanya mau moratorium terhadap Undang- Undang Kepailitan ini? Kalau itu benar, sejauh mana langkah Pemerintah untuk moratorium ini? Kalaupun itu benar, bisa kami diberi pandangan, alasan-alasannya apa? Apa terjadi distrust dengan undang-undang ini atau bagaimana Pihak Pemerintah dan mungkin DPR juga ada diajak diskusi atau konsultasi masalah ini? Pada bagian-bagian undang-undang mana yang akan dilakukan moratorium itu kalau moratorium itu benar adanya? b. Terkait dengan uitvoerbaar bij voorraad, apakah juga relevan dikaitkan dengan perkara ini? Karena uitvoerbaar bij voorraad itu sesungguhnya, kan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun saya tahu ini bahwa saya bisa memahami bahwa ini yang dimaksud bukan uitvoerbaar bij voorraad dalam arti yang sesungguhnya. Hanya dilakukan sita awal, sita umum di tahap awal, tapi bukan melaksanakan eksekusi secara utuh. Bagaimana bisa dilakukan eksekusi secara utuh kalau perkara itu masih ada upaya hukum, misalnya. Nah, dalam konteks tidak ada upaya hukum ini semakin menjawab bahwa apakah ini kemudian memenuhi rasa keadilan ketika perkara itu kemudian tidak bisa dilakukan upaya hukum, kemudian langsung uitvoerbaar bij voorraad? Ini memang di satu sisi menimbulkan kepastian, tapi di sisi lain, apakah begitu? Sudah debitur yang terhambat untuk melakukan pelunasan utangnya, kemudian kreditur yang minta dilakukan PKPU, PKPU kemudian mestinya diberi ruang untuk homologasi atau untuk perdamaian, tapi ketika perdamaian itu kalau yang meminta adalah kreditur, apa mau kreditur itu diajak damai? Karena kreditur punya tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya ending-nya adalah ada kepailitan, kemungkinan-kemungkinan dia tidak mau diajak untuk homologasi atau berdampingan. Supaya apa? Supaya keinginan untuk menjatuhkan, mempailitkan debitur itu tercapai. Nah, ini ruang-ruang yang ada di Pasal 235. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Moratorium Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu opsi kebijakan yang tengah dikaji oleh Pemerintah sebagai respon terhadap arahan Bapak Presiden pada bulan Juli 2021 lalu. Bapak Presiden menaruh perhatian terhadap meningkatnya permohonan Kepailitan dan PKPU di Indonesia khususnya di masa pandemi Covid-19. Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tercatat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada periode tanggal 13 April 2020 sampai 31 Juli 2021 terdapat sekitar 1.122 permohonan kepailitan dan PKPU di Indonesia. Bahkan untuk PKPU 73 sendiri pengajuan permohonan hampir dua kali lipat dari 2019 hingga 2020 dan terus meningkat. Dari Januari hingga Juli 2021, jumlah permohonannya mencapai 68% dari total pengajuan permohonan PKPU pada tahun 2020, sehingga dengan pertimbangan tersebut, prediksi permohonan PKPU tahun ini akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dalam mengkaji opsi kebijakan yang terbaik, Pemerintah mendengar berbagai pandangan dan aspirasi termasuk dari para pelaku usaha yang menyatakan sedang kewalahan dan membutuhkan solusi segera. Terlebih dengan adanya kasus-kasus perusahaan solven yang masuk dalam PKPU bahkan berujung pailit. Ini menunjukkan bahwa masih ada oknum yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan pribadi bahkan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Selain itu, dari perspektif kreditur, Pemerintah juga mendengar berbagai pandangan dan sepakat bahwa kebijakan yang akan diambil harus menjaga keseimbangan hak antara debitur dan kreditur. Opsi penundaan (moratorium) permohonan kepailitan dan PKPU dalam jangka waktu tertentu (misalnya 6 bulan) sebagai langkah kebijakan darurat (temporary measures) dipandang lebih efektif untuk menghentikan peningkatan jumlah kepailitan pada masa pandemi. Hal ini mempertimbangkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeure yang telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian dalam hal ini terkait menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada krediturnya, dimana dampak tersebut dialami dan dirasakan oleh hampir seluruh sektor meliputi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Moratorium atau penundaan permohonan kepailitan dan PKPU dalam kurun waktu tertentu merupakan breathing space bagi dunia usaha untuk mengatur kembali posisinya, menyiapkan strategi dalam penyelesaian utang-utangnya, serta meningkatkan cash flow untuk memastikan usahanya tetap dapat berjalan dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan kebijakan moratorium tersebut juga tidak menutup peluang tercapainya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai penyelesaian utang. Kreditur memiliki forum untuk penyelesaian utang, antara lain melalui negosiasi bilateral di luar pengadilan (out of court debt settlement), melakukan eksekusi jaminan secara langsung, dan pilihan 74 forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase sesuai dengan perjanjian maupun gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Berbagai pilihan forum tersebut dapat digunakan tanpa membuat debitur berakhir pada kepailitan, serta terhenti usahanya. Berdasarkan laporan Bank Dunia [Antonia Menezes (EFNFI) dan Akvile Gropper (Consultant) under the guidance and supervision of Mahesh Uttamchandani (EFNFI), Overview of Insolvency and Debt Restructuring Reforms in Response to the COVID-19 Pandemic and Past Financial Crises: Lessons for Emerging Markets, 8 Maret 2021], beberapa negara seperti Jerman, Inggris, Belanda, Singapura, Perancis, Selandia Baru, melakukan temporary measures berupa moratorium untuk memberikan dukungan bagi debitur maupun kreditur untuk sama-sama menyelesaikan persoalannya. Kebijakan ini juga dilakukan dalam rangka menurunkan angka kepailitan serta mencegah perusahaan yang masih dalam kondisi solven dipaksakan untuk masuk dalam proses kepailitan sehingga terganggu kelangsungan usahanya. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2021 terhadap triwulan III- 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (year on year/yoy). Selain itu, aktivitas masyarakat sudah berangsur membaik, Kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai, dan kegiatan ekonomi serta penciptaan kesempatan kerja mulai pulih kembali. Atas kondisi ini, Pemerintah terus mengkaji opsi kebijakan terbaik lainnya disamping opsi penundaan (moratorium) permohonan Kepailitan dan PKPU. Salah satu opsinya adalah penguatan rezim kepailitan dan PKPU melalui percepatan pembahasan RUU Perubahan atas UU KPKPU yang saat ini masih dalam pembahasan Panitia Antar Kementerian. 2. Terkait dengan sita umum, sebagaimana telah diketahui, sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka semua benda-benda milik Termohon Pailit dalam status sita umum. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan harta. Namun demikian tidak berarti pihak-pihak yang sebelumnya telah meletakkan sita kemudian menjadi tidak memiliki hak atas benda tersebut. Pihak-pihak dimaksud tetap dapat mendaftarkan haknya 75 kepada kurator untuk dilakukan verifikasi yang pembagiannya akan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Apabila pihak-pihak yang telah meletakkan sita merasa keberatan karena merasa hak-haknya baik seluruhnya atau sebagian tidak terpenuhi, maka dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU yang mengatur, yaitu “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”. 4. Bagi debitur Termohon Pailit, apabila merasa memiliki hak yang masih dalam penguasaan pihak lain, hal itu dapat disampaikan kepada kurator untuk dilakukan upaya penagihan/penarikan aset untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit. 5. Sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit maka semua benda-benda milik Termohon Pailit dalam status sita umum. Tujuan sita umum ini adalah agar tidak ada pengalihan harta milik debitur Termohon Pailit. Namun untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta tersebut telah diatur tata caranya dan pembagiannya. 6. Dengan demikian sita umum dipersamakan dengan putusan provisionil, yakni putusan sementara untuk menghentikan suatu tindakan dengan cara antara lain meletakkan sita agar tidak terjadi perpindahan harta. Putusan ini dalam praktek berbeda dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad, karena putusan uitvoerbaar bij voorraad merupakan putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sifat putusan dimaksud adalah mengeksekusi jaminan. [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 76 di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya. Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain; 3. Bahwa mengenai upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”; 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Adapun Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum; 5. Bahwa selain mengadili permohonan pernyataan pailit, Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, 77 diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”. 6. Bahwa penegasan kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 224 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya”; 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud ketentuan: ▪ Pasal 11 ayat (1), “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”; ▪ Pasal 14 ayat (1), “Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi permohonan kepailitan, sedangkan pengadilan niaga yang berada pada peradilan umum berwenang mengadili perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 9. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”. Ketentuan Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan Pasal 295 ayat (1) “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”; 78 10. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat mengenai pembatasan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam menentukan hukum acara yang diberlakukan terhadap proses berperkara. Proses penetapan pailit melalui permohonan PKPU dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya dikabulkannya permohonan PKPU sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yakni, “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”. Bahwa tahapan lainnya diatur secara khusus dalam Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU yakni: ▪ ayat (1) “Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa”; ▪ ayat (2) “Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu”; ▪ ayat (3) “Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi”; ▪ ayat (4) “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan 79 Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya”; ▪ ayat (5) “Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit”; ▪ ayat (6) “Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”; 11. Bahwa terkait aturan yang berlaku saat ini, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk teknis berupa: ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada sub rumusan Kamar Perdata Khusus angka 2 menyatakan, “Terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 235 dan Pasal 293 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU”; ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada sub rumusan Kamar Perdata Khusus huruf c menyatakan, “Jika terhadap putusan kepailitan/PKPU yang tidak tersedia upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas tetap diajukan ke Mahkamah Agung, maka isi amar putusan adalah tidak dapat diterima”; 12. Bahwa setelah melalui sejumlah tahapan sebagaimana diuraikan di atas, debitor dalam perkara PKPU dinyatakan pailit. Hal ini berarti terdapat sejumlah rangkaian tahapan hukum acara di pengadilan niaga yang dapat dioptimalkan oleh debitor, namun Mahkamah Agung berpendapat hak pengajuan upaya hukum kasasi dapat diberikan secara terbatas kepada debitor yang pailit akibat tawaran perdamaian ditolak dalam perkara PKPU yang diajukan oleh kreditor karena: 80 - Kreditor tidak mengetahui secara detail kemampuan finansial/keuangan dari debitor. - Sebagai mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkatan di bawahnya. 13. Bahwa hak mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud angka 12 terbatas pada upaya hukum biasa berupa kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali hendaknya tidak diberikan, mengingat perlu adanya pembatasan perkara yang dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, Mahkamah Agung menyimpulkan sebagai berikut: Proses Permohonan PKPU yang pada akhirnya menetapkan debitor pailit dilakukan setelah melalui serangkaian proses berperkara dan terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang, namun Mahkamah Agung berpendapat hak pengajuan upaya hukum kasasi (tanpa hak mengajukan peninjauan kembali) dapat diberikan secara terbatas kepada debitor yang pailit akibat tawaran perdamaian ditolak dalam perkara PKPU yang diajukan oleh kreditor. Selanjutnya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai kepentingan hukum Pemohon dalam konstitusi. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 November 2021 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2021 dan keterangan tambahan bertanggal 26 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 81 1. PKPU dalam Sejarah UU Kepailitan dan PKPU Sejarah dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut: a. Staatsblad 1905:217 jo Staatsblad 1906:348 tentang Faillissement Verordening (Undang-Undang tentang Kepailitan) Dalam Staatsblad Kepailitan tersebut, PKPU hanya dapat diajukan oleh Debitor, sebagaimana ketentuan Pasal 212 Staatsblad Kepailitan: “Setiap berutang yang menduga bahwa ia takkan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang dapat ditagih, diperbolehkan meminta akan pengunduran pembayaran.” b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (“UU Kepailitan 1998”) Dalam masa berlaku UU Kepailitan 1998, PKPU hanya dapat diajukan oleh Debitor, sebagaimana ketentuan Pasal 212 UU Kepailitan 1998: “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.” c. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”); Dalam masa berlaku UU Kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diajukan baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU: Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU: (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 82 tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.” (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” 2. Upaya Hukum terhadap Putusan PKPU dari zaman ke zaman Topik Undang-Undang Kepailitan (Faillissements- Verordening) Staatsblaad 1905-217 jo 1906-348 Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan UU No. 4 Tahun 1998 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU 1. Persyaratan Permohonan PKPU DEBITUR DAPAT MENGAJUKAN PKPU DEBITUR DAPAT MENGAJUKAN PKPU DEBITUR DAN KREDUTUR DAPAT MENGAJUKAN PKPU Setiap berutang yang menduga bahwa ia takkan dapat melanjutkan membayar utang- utangnya yang dapat ditagih, diperbolehkan meminta akan pengunduran pembayaran. [Pasal 212] Debitur yang tidak dapat atau memperkiraka n bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. [Pasal 222 (1)] 83 yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren [Pasal 212] 2. Upaya hukum terhadap permohonan PKPU BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM “Selama delapan hari setelah diucapkannya putusan, maka, dalam halnya permohonan itu ditolak, berhaklah si berutang, dan dalam halnya permohonan dikabulkan, bolehlah setiap berpiutang yang tidak telah menyatakan menyokong pemberian pengunduran memajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut.” [Pasal 218] Pasal 218 dicabut. Sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap permohonan PKPU. “(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” [Pasal 235 (1)] “(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini [PKPU] tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.” [Pasal 293 (1)] Dengan pengecualian “Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung 84 demi kepentingan hukum.” [Pasal 293 ayat (2)] 3. Upaya hukum terhadap permohonan pencabutan PKPU DAN Upaya hukum terhadap pengakhiran PKPU BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM “Selama delapan hari setelah hari ketetapan, maka, dalam halnya pengunduran itu dicabut, berhaklah si berutang, dan dalam halnya permohonan akan pencabutan itu ditolak, berhaklah si yang memajukan permohonan akan pencabutan itu untuk memajukan permohonan banding terhadap ketetapan Pengadilan tersebut.” [Pasal 241 ayat 1] “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang." [Pasal 241] “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.” [Pasal 256] 4. Upaya Hukum Terhadap Penegasahan Perdamaian BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP PENGESAHAN PERDAMAIAN, NAMUN TIDAK TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN 85 “(5) Dalam hal ini (pengesahan tidak dikabulkan oleh pengadilan) berlaku pasal- pasal 150, 151, dan 155.” [Pasal 269 (5)] “(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, berlaku mutatis mutandis terhadap penolakan pengesahan perdamaian sebagiamana dimaksud dalam ayat (3).” [Pasal 269 (4)] “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.” [Pasal 285 (4)] 5. Upaya hukum terhadap putusan pailit berdasarkan gagalnya perdamaian BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM TIDAK BISA DILAKUKAN UPAYA HUKUM “Apabila Pengadilan Negeri telah menyatakan pailitnya si berutang, maka si berutang ini mempunyai hak meminta banding terhadap pernyataan pailit itu di dalam waktu delapan hari semenjak tenggang- waktu termaksud dalam Pasal 267 ayat kesatu lewat dengan tak dipergunakan, atau Pengadilan Tinggi Menolak memperbaiki surat pemberitahuan di atas.” [Pasal 275 ayat (1)] “Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitur pailit, maka terhadap putusan kepailitan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU, kecuali Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11." [Pasal 275] “Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. [Pasal 290] 86 3. Perlukah Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU? Terhadap pertanyaan hukum ini IKAPI menyatakan perlu diberikan upaya hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk itu IKAPI akan memberikan alasan sebagai berikut: UU Kepailitan dan PKPU memberikan alternatif penyelesaian utang piutang melalui lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, baik Debitor secara sukarela (volunteer), maupun Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor; Berdasarkan sifatnya, suatu putusan PKPU adalah putusan yang bersifat konstitutif dan baru dapat berlaku serta mengikat pada saat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). [Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 241]. Namun demikian, Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa terhadap suatu putusan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. [Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU]. Oleh karenanya, dalam hal suatu putusan PKPU dikabulkan, maka putusan tersebut langsung berlaku dan mengikat Debitor sejak tanggal diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum [Pasal 227 UU Kepailitan dan PKPU]. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah Debitor tidak lagi dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan dari pengurus [Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU]. Dengan konsekuensi hukum yang sangat material terhadap diri Debitor, sudah sepatutnya terbuka upaya hukum terhadap suatu Putusan PKPU. Selain itu, permohonan PKPU oleh Kreditor terhadap Debitor sarat dengan perdebatan, perselisihan dan mengandung sengketa, sebagaimana Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, sebagai berikut [M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48]: “Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam pengadilan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Hal ini disebut contentiosa rechtspraak atau op tegenspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah.” 87 Karena permohonan oleh Kreditor tersebut sarat dengan perdebatan, perselisihan dan mengandung sengketa, dan masuk sebagai yurisdiksi contentiosa atau mengandung sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka sangat berdasar jika terhadap putusannya diberikan upaya hukum, karena suatu putusan itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak [Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, op. cit. hlm. 242]. Selain itu, terhadap permohonan PKPU oleh Debitor, yang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, juga tetap diperlukan untuk diberikan lembaga upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada Debitor maupun Kreditor yang merasa dirugikan untuk mengupayakan koreksi terhadap hasil putusan yang dianggap keliru. Penting untuk diketahui oleh kita semua, sejatinya upaya hukum dalam lembaga PKPU telah pernah diberikan pada saat berlakunya Faillissements Verordening, yaitu dalam Pasal 218 ayat (1), sebagai berikut: Pasal 218 ayat (1) Faillissements Verordening: “Selama delapan hari setelah diucapkannya putusan, maka, dalam halnya permohonan ditolak, bolehlah si berutang, dan dalah halnya permohonan dikabulkan, bolehlah setiap berpiutang yang tidak telah menyatakan menyokong pemberian pengunduran, memajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut.” Oleh karenanya, demi keadilan seharusnya dimungkinkan bagi Debitor untuk mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa ulang putusan yang mengabulkan permohonan PKPU terhadap diri Debitor yang diajukan oleh Kreditor. Hal ini bertujuan agar setiap kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki [Ibid]. Hal ini juga telah sejalan dengan semangat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap setiap penyelenggaraan peradilan, termasuk pada Pengadilan Niaga. Landasan filosofis yang mendasari pengawasan oleh Mahkamah Agung adalah asas controleerbaarheid yang berarti bahwa setiap putusan harus diawasi. Hal ini untuk menjamin hal-hal berikut: 88 (1) Putusan dijatuhkan secara objektif dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau pihak lain (nemo judex in resud); (2) Putusan memuat alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis; dan (3) Putusan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountability), guna menjamin keterbukaan (transparency) dan kepastian hukum (legal certainty); Selain alasan yuridis formal di atas, IKAPI juga melihat bahwa tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU berpotensi mengeliminir asas-asas yang dianut oleh UU Kepailitan dan PKPU, khususnya asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan. UU Kepailitan dan PKPU telah secara tegas menyatakan bahwa asas keseimbangan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan dan PKPU oleh Kreditor yang beritikad tidak baik atau oleh Debitor yang tidak jujur [Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU]. Dengan tidak dibukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, jelas akan menggaggu asas keseimbangan. Karena Kreditor-Kreditor yang memiliki itikad buruk dapat menggunakan lembaga PKPU untuk menahan dan menghambat proses usaha Debitor yang sebenarnya masih menguntungkan. Pun demikian, Debitor juga dapat menyalahgunakan lembaga PKPU untuk berlindung dari kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya, UU Kepailitan dan PKPU juga menganut asas kelangsungan usaha yang pada prinsipnya memprioritaskan usaha Debitor yang masih prosprektif untuk dilanjutkan. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, akan menempatkan Debitor pada posisi yang sangat terancam, karena apabila proses PKPU gagal, maka usaha Debitor yang masih prospektif bisa jatuh kedalam proses kepailitan yang tentu sangat merugikan Debitor dan pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, UU Kepailitan dan PKPU juga menganut asas keadilan yang mendasarkan pada pencegahan tindakan sewenang-wenang oleh para Kreditor kepada Debitor. Dengan tidak terbukanya upaya hukum terhadap suatu putusan PKPU, akan memberikan pembenaran atas tindakan Kreditor yang secara sewenang-wenang menggunakan lembaga PKPU untuk menyabotase bisnis Debitor yang sedang berjalan dan menempatkan Debitor pada kondisi yang secara kedudukan seakan-akan lebih rendah untuk melakukan negosiasi. 89 Namun demikian, terhadap permohonan PKPU voluntair yang diajukan oleh Debitor, maka menurut IKAPI tidak dapat diajukan upaya hukum oleh Kreditor, karena permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor, bertujuan untuk menawarkan suatu rencana perdamaian dalam pembayaran sebagian atau seluruh kewajibannya, dan pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya adalah Debitor itu sendiri. 4. KESIMPULAN IKAPI TERHADAP PERMOHONAN PERKARA NOMOR 23 Dengan merujuk pada uraian-uraian di atas, IKAPI berpendapat Permohonan Perkara Nomor 23 sangat berdasar hukum untuk dikabulkan agar Putusan PKPU, yang diajukan oleh Kreditor, dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi, sehingga jika terjadi kekeliruan ataupun kekhilafan atas Putusan tersebut, dapat diperbaiki, sekaligus untuk menjamin kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan melalui putusan yang memperhatikan tiga hal esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit). Namun terhadap putusan PKPU yang berasal dari permohonan yang diajukan oleh Debitor tidak diperlukan upaya hukum oleh Kreditor, karena pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya, dalam penawaran Rencana Perdamaian, adalah Debitor itu sendiri; Keterangan Tambahan IKAPI Upaya Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU Bahwa sebagaimana keterangan yang telah IKAPI sampaikan pada persidangan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 pada tanggal 22 November 2021 dengan Agenda Penyampaian Keterangan Pihak Terkait, upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitor terhadap Putusan atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor adalah upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. Hal tersebut didasarkan pada analogi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dimana berdasarkan 90 ketentuan tersebut, terhadap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit dapat diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.” Pasal 14 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “(1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.” Bahwa menurut IKAPI, penyamaan upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitor dalam PKPU maupun Kepailitan dapat memenuhi asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan bagi Debitor, dengan tujuan agar Putusan PKPU, dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Majelis Hakim dalam Badan Peradilan yang lebih tinggi, sehingga jika terjadi kekeliruan ataupun kekhilafan atas Putusan tersebut, dapat diperbaiki, sebagaimana layaknya upaya hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit atas Permohonan yang diajukan oleh Kreditor. [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Pihak Terkait AKPI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Mahkamah berweriang untuk memeriksa dan mengadili serta Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan permohonan a quo. 2. Bahwa meskipun demikian, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki kesamaan dengan permohonan yang telah diputus Mahkamah dengan Nomor 17 /PUU-XVIII/2020 baik terkait objek maupun dasar UUD yang menjadi dasar pengujian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang "Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang", berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 91 3. Bahwa alasan Pemohon adanya perbedaan permohonan ini dengan permohonan yang telah diputus dengan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 karena adanya satu pasal tambahan yang dimohonkan, yakni Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tidak beralasan secara hukum. Hal ini karena pada pokoknya isu konstitusional yang dipersoalkan adalah sama, yakni tentang apakah tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) UUD 1945. Dan terhadap pertanyaan konstitusional ini telah dijawab dengan tuntas oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 17/PUU-XVIIl/2020. Apalagi tidak ditemukan dasar pengujian yang berbeda dari UUD 1945 serta tidak adanya alasan hukum baru yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang penerapan norma, yakni tentang putusan-putusan Pengadilan Niaga yang berbeda terhadap Pemohon, yang mana hal tersebut bukanlah isu normatif konstitusional yang merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan isu penerapan dan implementasi hukum. 4. Bahwa pada konsep awalnya, suatu permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Rasio paling logis dari konsep tersebut adalah bahwa hanya debitorlah yang paling tahu kapan dirinya perlu untuk merestrukturisasi utang kepada para kreditornya. Jika seorang kreditor mengajukan PKPU terhadap debitornya, sama saja dengan seorang kreditor meminta penundaan atas pembayaran tagihannya, bahkan memiliki resiko tagihan tersebut dimintakan diskon atau penjadwalan ulang. Beberapa hal dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dapat menjadi bukti bahwa PKPU seharusnya hanya dapat diajukan oleh debitor adalah sebagai berikut: - Debitor bersama-sama dengan Pengurus untuk mengurus harta Debitor (Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU) Kondisi ideal di mana seorang (atau lebih) Pengurus dapat bekerja bersama- sama dengan debitor dalam mengurus hartanya adalah jika nominasi Pengurus itu datang dari debitor sendiri. Jika Pengurus dinominasikan oleh kreditor yang notabene adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk dibayar oleh debitor, tentunya akan sulit sekali untuk bekerja sama dengan debitor dalam keadaan independen. - Pengurus hanya dapat diganti atas usul Hakim Pengawas, permintaan pengurus sendiri atau pengurus lainnya atau kreditor (Pasal 236 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU) 92 UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan ruang bagi debitor untuk mengajukan usul penggantian Pengurus, karena memang Pengurus tersebut sejak awal dirnohonkan oleh debitor itu sendiri (cat: jika permohonan PKPU hanya bisa dimohonkan oleh. Debitor). Namun demikian, ketika UU Kepailitan dan PKPU memperbolehkan Kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap Debitor, pasal tersebut tidak diubah. Sebagai konsekuensinya, Debitor tidak dapat berbuat apa-apa ketika Pengurus yang dinominasikan oleh Kreditor (cat: permohonan PKPU diajukan oleh kreditornya) ternyata tidak independen dalarn melakukan tugas kepengurusannya. - Imbalan jasa Pengurus dibayar dari harta Debitor (Pasal 234 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU) dan jika pembayaran tersebut tidak terjamin maka menyebabkan perdamaian ditolak untuk disahkan (Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU). Debitor yang menginisiasi PKPU terhadap dirinya sendiri tentunya wajib untuk membayari imbalan jasa Pengurus yang dinominasikannya. Jika pembayaran imbalan jasa tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dijamin maka mengakibatkan pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan, sebab hal tersebut menjadi indikator kuat bahwa debitor tersebut memang sudah tidak dapat melanjutkan lagi usahanya karena untuk membayar imbalan Pengurus dalam PKPU yang diinisiasinya saja sudah tidak mampu, lalu bagaimana dengan pembayaran terhadap para kreditornya. Ketiga pasal tersebut memberikan rasio logis pada kita bahwa UU Kepailitan dan PKPU hanya memberikan ruang bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU atas dirinya sendiri. Namun ketika UU Kepailitan dan PKPU pada akhirnya juga memberi ruang bagi kreditor untuk mengajukan PKPU, pasal-pasal tersebut tidak ikut disesuaikan sehingga terjadi suatu kebingungan dalam praktik pelaksanaannya. Selain ketiga pasal tersebut, Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) juga termasuk pasal yang berbenturan dengan dimungkinkannya Kreditor untuk mengajukan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU tidak membuka ruang bagi suatu putusan PKPU untuk diajukan upaya hukum, karena PKPU seharusnya dapat diajukan oleh debitor sehingga tidak mungkin suatu perrnohonan yang diajukannya sendiri kernudian diajukan upaya hukum oleh dirinya sendiri. 93 5. Bahwa dalam praktik dan realitas keseharian, tidak semua debitor mau bertindak gentlemen dan bersedia mengakui utangnya, apalagi secara sukarela serta memiliki good will mau mengajukan PKPU, padahal sudah ditagih oleh kreditornya dengan baik dan sesuai prosedur. Situasi faktual ini yang membuat relasi hukum debitor dan kreditor serta pelaksanaan hukum perjanjian utang piutang berpotensi mengalami kemandegan. Jika hanya mengedepankan mekanisme hukum perdata biasa, maka akan terjadi penumpukan perkara sengketa utang piutang yang banyak dan berkepanjangan yang secara jangka panjang akan rnengakibatkan kondisi perekonomian nasional memburuk akibat tidak berjalannya bisnis dan perekonomian secara cepat dan pasti. Mengatasi masalah ini, ijtihad hukum baru dilakukan oleh pembentuk UU dengan membuka ruang bagi kreditor untuk mengajukan PKPU kepada debitomya, tentu dengan tujuan yang sama saat Debitor mengajukan PKPU bagi dirinya sendiri, yakni memungkinan Debitor mengajukan rencana perdamaian (Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU) 6. Bahwa dalam rangka memverifikasi permohonan PKPU yang dimohonkan Kreditor, Pengadilan diwajibkan untuk memanggil Debitor (Pasal 224 ayat (3)), dan diberikan waktu paling lambat 20 hari untuk memutus permohonan, waktu yang lebih lama dibandingkan memutus permohonan PKPU yang dimohonkan sendiri oleh Debitor yang hanya dibatasi paling lambat 3 hari [Pasal 225 ayat (2) dan (3)) 7. Bahwa dalam praktik, Pengadilan Niaga tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan PKPV yang diajukan Kreditor, jika tidak ditemukan alasan hukum yang cukup untuk itu. Hal ini sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon di mana Pemohon telah dimohonkan 4 kali untuk PKPU oleh Kreditornya, di mana pada 3 permohonan sebelumnya permohonan PKPU oleh Kreditornya ditolak oleh Pengadilan Niaga. Baru pada permohonan terakhir, Pemohon diputus dalarn PKPU dengan putusan Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn (Permohonan Hal. 8 dan 18). 8. Bahwa putusan PKPU bukanlah bersifat penghukuman atau sentencing terhadap debitor, melainkan hanya perubahan status debitor menjadi dalam keadaan PKPU untuk memberikan waktu atau penangguhan untuk membayar kewajiban kepada para kreditornya agar dapat mencapai suatu restrukturisasi sehingga dirinya terhindar dari kepailitan. Bahwa dalam praktiknya, jika memang 94 debitor masih dalam kondisi mampu untuk membayar dan memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor, mekanisme PKPU menjadi jalan ishlah yang baik bagi debitor maupun kreditor karena perdamaian terjadi dan bisnis dapat berjalan kembali. Akan tetapi, jika memang Iaktanya debitor sudah berada dalam kondisi insolvent namun tidak mau mengakui kondisinya sendiri meskipun tetap ingin melanjutkan bisnisnya, maka PKPV yang diajukan kreditor dapat menyelesaikan ego debitor tersebut. 9. Bahwa pembagian PKPU yang terdiri dari PKPU Sementara dan Tetap dengan batas waktu yang jelas, yakni hingga hari ke-45 sejak putusan PKPU Sementara diucapkan (Pasal 225 ayat (4)) untuk PKPU Sementara dan hingga 270 hari selelah putusan PKPU Sementara diucapkan untuk PKPU Tetap (Pasal 228 ayat (6)), adalah waktu yang sangat cukup untuk mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor. Tentu, jika debitor punya iktikad baik untuk mengajukan proposal perdamaian yang rasional dan realistis. Dan dalam pengalaman anggota AKPI, tidak selalu PKPU berakhir dengan kepailitan, banyak PKPU yang menghasilkan perdamaian dan keberlanjutan kerjasama dan bisnis para pihak 10. Bahwa mekanisme PKPU yang dibuat secara sistematis dengan batasan waktu yang jelas dalam praktik tclah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan upaya penyelesaian utang-piutang melalui skema PKPU. Adanya pintu upaya hukum di tengah proses perdamaian yang sedang diupayakan baik dalam PKPU Sementara atau Tetap akan merusak seluruh upaya yang telah ditempuh. Tidak saja upaya hukum yang terbuka terhadap putusan PKPU membuat insecure proses, tapi pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi para yang beriktikad baik. Bagaimana misalnya jika perdamaian berhasil dibuat, namun ternyata karena masih adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dan ternyata isinya rnernbatalkan putusan PKPU, tentu hal ini akan melahirkan situasi ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak yang telah berhasil dengan iktikad baik membuat perdamaian. Dus, jika masih terbuka ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap PKPU, maka hampir bisa dipastikan upaya dan tujuan untuk mencapai perdamaian tidak akan pernah berhasil, karena pihak yang memang sejak awal tidak menginginkan PKPU (baca: debitor) pasti akan meminta untuk menunggu putusan final. Atas dasar inilah, memberikan ruang bagi terbukanya mekanisme perlawanan hukum, apapun 95 bentuknya, terhadap putusan PKPU akan bertentangan dengan, atau setidaknya mempersulit tercapainya, tujuan utamanya PKPU itu sendiri, yakni perdamaian 11. Bahwa pada dasarnya, Pihak Terkait AKPI setuju pada pertimbangan- pertimbangan hukurn yang dibuat oleh Mahkamah yang tertuang dalam putusan 17/PUU-XVIIl/2020 terkait alasan-alasan hukum tidak adanya mekanisme upaya hukurn lanjutan terhadap putusan PKPU dalam bentuk apapun 12. Bahwa dengan mendasarkan pada batu uji Pemohon dan dalil Pemohon yang menganggap Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut merupakan alasan yang tidak relevan karena Pasal a quo tidak bertentangan dengan amanat Pasal 280 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mcnjamin hak seseorang atas pengakuan, jarninan, perlindungan, dan kepastian hukum. Bahwa Pihak Terkait AKPI berpandangan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal a quo telah menjamin kepastian hukum bagi para pihak. 13. Bahwa apabila Pemohon ingin mengajukan perubahan norma pasal-pasal a quo sebagaimana dalam petitum Pemohon, seharusnya Pemohon dapat mengajukan aspirasinya kepada DPR RI sebagai lembaga negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang untuk melakukan perubahan undang- undang a quo dalam Rancangan Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang masih dalam proses penyusunan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, halaman 57 mengenai MK sebagai negative legislator, yang menyatakan bahwa .. "Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinnya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undanq-undanq untuk merumuskannya." 14. Bahwa AKPI merupakan pihak yang aktif dalam mengawal perubahan UU ini dan telah mengajukan berbagai masukan agar UU ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. AKPI berharap perubahan UU ini tidak 96 bersifat parsial tapi komprehensif sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi, khususnya terkait penyelesaian masalah kepailitan dan PKPU. KESIMPULAN 1. Pihak Terkait AKPI berpandangan bahwa jika terhadap PKPU dapat diajukan upaya hukurn maka hal ini menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari PKPU itu sendiri yaitu kesempatan untuk mencapai perdamaian dengan para kreditornya. Meski PKPU itu mungkin diajukan oleh kreditornya, tetap tidak merubah ruh serta tujuan dari PKPU itu sendiri. 2. Upaya hukum yang selayaknya menjadi hak hukum dalam suatu perkaratersebut dikompensasi dengan adanya waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari bagi debitor untuk mencapai perdamaian dengan para kreditornya. Jika memang debitor berhasil mencapai perdamaian dengan para kreditornya dalam jangka waktu yang diberikan (cat: bahkan beberapa debitor berhasil mencapai perdamaian dalam waktu 45 hari meskipun PKPU diajukan oleh kreditomya) tersebut, tentunya menjadi pembuktian bahwa kegiatan usaha debitor ini masih sanggup dan layak untuk beroperasi tanpa harus ada upaya hukum terhadap putusan PKPU-nya. Sebaliknya, jika debitor gagal dalam mencapai perdamaian, maka hal tersebut juga menjadi pembuktian bahwa memang debitor tidak sanggup lagi melaksanakan kewajibannya sehingga harus pailit PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait AKPI, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 2. Menerima keterangan terkait Pihak terkait AKPI untuk seluruhnya; 3. Menyatakan Pasal 235 ayat (1), 293 ayat (1) dan 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat; 97 [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 98 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 99 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Pasal 295 ayat (1) “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 2. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Perseroan yang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 27 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sarana Yeoman Sembada Nomor 80 Tanggal 23 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Usman Koloay, S.H. serta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sarana Yeoman Sembada, berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan [vide bukti P-3A dan bukti 3B]. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, Sanglong alias Samad sah 100 dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Yeoman Sembada selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 3. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun yang berakibat tidak dapatnya Pemohon mengelola harta kekayaannya akibat status pailit dari Putusan Nomor 42/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn bertanggal 15 Desember 2020. Ketiadaan akses keadilan untuk melakukan upaya hukum telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa selain itu, dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap putusan kepailitan yang didahului oleh atau berasal dari putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) potensial dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui Peradilan Niaga, bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara, seperti yang dialami Pemohon; 5. Bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004, akan tetapi upaya hukum dalam pasal tersebut hanya untuk perkara yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU yang telah ditentukan oleh Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak terbuka upaya hukum, sehingga dengan berlakunya ketetuan-ketentuan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon; 6. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dikabulkan maka hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan yang sama di hadapan hukum tidak lagi akan dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh Direktur. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara 101 spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu terlanggarnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum karena tidak terbukanya upaya hukum apapun atas putusan PKPU. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang diangggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU; 2. Bahwa menurut Pemohon, modus mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven sangat dimungkinkan dengan keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004, sehingga telah menjadi isu umum dan menjadi agenda progam legislasi nasional untuk diubah. Hal ini juga bertentangan dengan Asas “Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Solven”; 3. Bahwa menurut Pemohon, dikarenakan Pemohon dinyatakan dalam PKPU sementara oleh karena itu dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan 102 proposal perdamaian, akan tetapi ditolak oleh Pemohon PKPU dan kreditor lainnya, sehingga mengakibatkan Pemohon berstatus pailit berdasarkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, bertanggal 15 Februari 2021; 4. Bahwa menurut Pemohon, mekanisme proposal perdamaian sama sekali bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan, sementara itu tidak ada upaya hukum apapun; 5. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 mengakibatkan tidak ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan pasal tersebut. Pemohon mendapati adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika tidak diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali; 6. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya atas putusan PKPU yang bermasalah, khususnya putusan PKPU sementara dan status pailit yang berawal dari permohonan PKPU tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak, dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan pailit karena modus operandi yang mengingkari semangat perdamaian. Di sisi lain, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya nilai diskriminatif. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.”, Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali”, dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004: “Terhadap putusan 103 hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 17/PUU- XVIII/2020 dan telah diputus pada 23 Juni 2020, dengan amar putusan, “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”; [3.8.2] Bahwa dalam perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak mencerminkan asas keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya pembatasan upaya hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui pengadilan niaga; [3.8.3] Bahwa adapun dalam perkara a quo, Pemohon sebagaimana terurai dalam Paragraf [3.7] pada pokoknya mendalilkan adanya kesempatan yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dapat digunakan untuk mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven, padahal tidak ada upaya hukum apapun. Sementara itu, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian serta diskriminasi upaya hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 104 [3.8.4] Bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon a quo menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon a quo secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon a quo memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUU- XVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan a quo pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menentukan ketiadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9; [3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada 18 Oktober 2021 yang kemudian dilengkapi 105 keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 yang kemudian disampaikan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 22 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 18 Oktober 2021, hlm. 28], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah; [3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.15] Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dalam persidangan pada 22 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari IKAPI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Desember 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 30 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 22 November 2021, hlm. 9], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah; [3.16] Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.17] Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Permohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan DPR, 106 keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait IKAPI, dan keterangan Pihak Terkait AKPI, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari keadaan keuangan seorang debitor yang mengalami kesulitan, sehingga berpotensi adanya ketidakmampuan membayar utang-utangnya dan oleh karenanya diperlukan beberapa upaya antara lain: 1. mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya atau di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata; 2. mengajukan permohonan PKPU termasuk mengajukan perdamaian dalam PKPU; 3. mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan termasuk mengajukan perdamaian dalam kepailitan. Berkenaan dengan beberapa alternatif di atas, salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Sebab, pilihan demikian sama halnya dengan debitor akan mendapatkan kesempatan untuk menata kembali kemampuan keuangannya dan pada akhirnya dapat dihindari akibat fatal yang dialami debitor pailit. Oleh karena itu, debitor mendapat kesempatan untuk menata kelangsungan usahanya serta memperoleh manfaat waktu, ekonomi, dan kepastian hukum. Dengan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU, debitor dapat bermusyawarah dengan para kreditor tentang cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan dan disepakati untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang debitor tersebut. Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998) yang menjadi “cikal bakal” UU 37/2004 pada dasarnya hanya memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan PKPU dengan alasan debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih [vide Pasal 212 UU 4/1998]. Namun, dalam ketentuan Pasal 107 222 ayat (1) UU 37/2004 permohonan PKPU tidak hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditor. Hal demikian yang kemudian menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadi instrumen bagi debitor di dalam menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak diperoleh adanya perdamaian. [3.17.2] Bahwa perspektif perdamaian a quo merupakan instrumen fundamental yang menjadi parameter keberhasilan permohonan PKPU. Sebab, tujuan yang paling hakiki dimohonkannya permohonan PKPU adalah untuk mencapai kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam rencana menyelesaikan utang debitor baik sebagian atau seluruhnya serta dilakukannya restrukturisasi utang- utang debitor tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan adanya perdamaian atas rencana penyelesaian utang dan restrukturisasi utang debitor dimaksud meskipun berasal dari kedua belah pihak, debitor dan kreditor, akan tetapi debitorlah yang sesungguhnya mengetahui secara pasti tentang keadaan kemampuan keuangannya yang kemudian dijadikan bagian pada klausula-klausula dalam mengajukan skema pembayaran kepada kreditor. Dengan demikian, filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak dari debitor adalah berkenaan dengan argumentasi bahwa hanya debitorlah sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang harus diuraikan oleh Mahkamah selanjutnya adalah berkenaan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor. [3.17.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor secara terminologi adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan dengan alasan kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya [vide Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004]. Lebih lanjut, secara doktriner dapat dijelaskan, hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada pertimbangan salah satunya penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan. Artinya, apabila debitor benar-benar mengalami kesulitan untuk melakukan rencana pembayaran atas 108 utangnya terhadap kreditor maka kepada kreditor diberi hak untuk mengajukan permohonan PKPU agar debitor tidak dalam keadaan yang semakin sulit di dalam menyelesaikan utang-utangnya, sehingga dapat dihindari adanya kepailitan. Oleh karena itu, “niat baik” dari kreditor seharusnya tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan “terjebak” dalam keadaan pailit. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU 37/2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan. [3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan lebih jauh berkenaan dengan permohonan Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan permohonan a quo dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati permohonan maupun amar putusan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”. Dengan demikian, berkaitan dengan putusan dalam permohonan a quo Mahkamah berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian oleh Mahkamah yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo. Khususnya, keterangan dari Pihak Terkait baik Mahkamah Agung maupun IKAPI. Oleh karena itu, perubahan pendirian demikian adalah hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan hukum di atas. 109 Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitor dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditor dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa contentiosa dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan upaya hukum a quo Mahkamah mempertimbangkan, esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menjelaskan, “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.” Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum. [3.19] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU 37/2004 yang tidak dilakukan pengujian dan terdampak dengan putusan a quo maka pemberlakuannya 110 harus menyesuaikan dengan putusan perkara ini. Demikian halnya, guna mengatur lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor di mana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Sementara itu, terhadap norma Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” oleh karena hal ini berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali a quo tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung dan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha. Di samping itu, oleh karena sifat perkara kepailitan dan PKPU adalah perkara yang berdimensi “cepat” (“speedy trial”) dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum 111 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain dari permohonan dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan 112 Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili dan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo 113 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari