23/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 23/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: a. Nama : Dr. Aji Sofyan Effendi, S.E., M.Si.; Tempat/Tanggal Lahir : Kutai, 17 Oktober 1961; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Pengajar; Alamat : Komplek Sempaja Lestari Indah Blok F4, Sempaja, Samarinda; sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon I; b. Nama : Hasanuddin Rahman Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn.; Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 7 Oktober 1963; Pekerjaan : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 17 M, Samarinda; sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PUU- XIII/2015 pada tanggal 4 Februari 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa sehubungan dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya disebut UU APBN 2015) terhadap UUD 1945 yang telah dilakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Maret 2015, dan sehubungan dengan nasihat dari Majelis Panel yang mulia pada Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, maka dengan ini Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan dimaksud. Bahwa Permohonan Uji Materiil UU APBN 2015 terhadap UUD 1945 sebelumnya adalah menyangkut Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 6, Pasal 8 ayat (5), Pasal 12, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UU APBN 2015, sedangkan dalam perbaikan permohonan ini, Uji Materiil UU APBN 2015 terhadap UUD 1945 tersebut adalah menyangkut Pasal 10 ayat (3). Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan,“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, danPasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya besifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK No. 24/2003 beserta penjelasan pasalnya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional-nya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu : a. perorangan, warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-III/2005 dan Putusan Nomor 001/PPU-V/2007 telah menentukan, “5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 (c) hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan-nya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi”. 3. Bahwa Pemohon, sebagai perorangan adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472051710610001 atas nama Dr. Aji Sofyan Effendi, SE., MSi; dan bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472050710630004 atas nama Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. 4. Bahwa Pemohon sebagai warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur akan mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan diberlakukannya UU APBN 2015 tersebut, sehingga Pemohon memiliki legal standing dan kepentingan hukum terhadap permohonan ini dengan penjelasan sebagai berikut: a. UU APBN 2015 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi Pemohon Aji Sofyan Effendi dan Hasanuddin Rahman Daeng, serta seluruh warga dan penduduk di daerah Provinsi Kalimantan Timur bahkan seluruh warga dan penduduk Indonesia, karena tidak adanya perincian yang jelas tentang sumber dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja Negara di dalam UU APBN 2015 tersebut. b. UU APBN 2015 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi bagi Pemohon Aji Sofyan Effendi dan Hasanuddin Rahman Daeng, sebagai warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh warga dan penduduk lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, karena akan menghambat bahkan membatalkan rencana pembangunan infrastruktur yang sangat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 dibutuhkan oleh warga dan penduduk daerah Provinsi Kalimantan Timur. 5. Bahwa beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, antara lain adalah : -- Pasal 27 ayat (1) menentukan, “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. -- Pasal 28C ayat (2) menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. -- Pasal 28D ayat (1) menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. III. Pokok Permohonan 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon, dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi serta Kedudukan Hukum Pemohon, sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini. 2. Bahwa permohonan uji materiil adalah mengenai ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan: “DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto, atau direncanakan sebesar Rp.352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).” 3. Bahwa permohonan uji materiil ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya serta belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan apa yang dimohonkan, sehingga pemeriksaan atas permohonan uji materil ini tetap dapat dilanjutkan. 4. Bahwa permohonan uji materiil ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 yang diajukan Pemohon adalah menyangkut tidak diuraikannya rasionalitas atas angka persentase dan tidak diuraikannya perincian distribusi angka nominal rupiah yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 APBN 2015 tersebut, karena dengan ketentuan dan bunyi Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut, berarti angka persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam ketentuan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menentukan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 5. Bahwa dengan tidak diuraikannya rasionalitas atas angka persentase dan tidak diuraikannya perincian distribusi angka nominal rupiah yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut, maka angka persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam ketentuan tersebut akan menimbulkan kesalahan dan/atau penyimpangan dalam distribusinya kepada daerah-daerah yang berhak menerimanya. Sebagaimana ternyata dan terbukti, terdapat 4 (empat) daerah termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) atau Alokasi Dasar (AD), yang dengan demikian telah merugikan hak-hak konstitusional warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Dan dengan demikian Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menentukan (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa dengan tidak diperolehnya DAU dan AD bagi Provinsi Kalimantan Timur, maka akan berakibat terhambat dan tidak terbangunnya infrastruktur di daerah Provinsi Kalimantan Timur yang masih sangat minim dan terbelakang. Dan dengan demikian ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945, yang menentukan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 6. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN 2015 tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, kerugian mana bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU APBN tersebut. Dan Pemohon yakin bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. IV. Petitum Berdasarkan uraian tersebut, maka kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya: 1.1. Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 1.2. Menyatakan setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mendapatkan Alokasi Dasar dalam Dana Alokasi Umum dari Angagran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang dihitung dari total gaji pegawai negeri sipil masing-masing daerah yang bersangkutan. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; A T A U Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593, selanjutnya disebut UU 27/2014), yang menyatakan: Pasal 10 ayat (3) : “DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)”. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), khususnya Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) : “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28C ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan adalah permohonan pengujian Undang-Undang in casu UU 27/2014 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 27/2014, khususnya Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan, “DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp352.887.848.528.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)”. [3.7.2] Bahwa para Pemohon menganggap Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 di atas merugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi para Pemohon sebagai warga penduduk Provinsi Kalimantan Timur karena tidak adanya perincian yang jelas tentang sumber dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja Negara di dalam UU APBN 2015 tersebut. Selanjutnya, para Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 menganggap bahwa hal itu akan menghambat bahkan membatalkan rencana pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh warga dan penduduk daerah Provinsi Kalimantan Timur. [3.7.3] Bahwa para Pemohon juga menyinggung hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 namun sama sekali tidak menguraikan kaitan kerugian yang dideritanya dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”. Adapun Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. [3.7.4] Bahwa para Pemohon juga berkeberatan dengan tidak diuraikannya rasionalitas angka persentase dan perincian distribusi angka nominal rupiah dalam Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014. Hal demikian, menurut para Pemohon, menunjukkan bahwa persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam pasal a quo tidak berdasar, tidak terbuka, dan tidak bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 (sic!) yang menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Masih dalam kaitan ini, para Pemohon selanjutnya mendalilkan bahwa tidak diuraikannya rasionalitas angka persentase dan perincian distribusi angka nominal rupiah dalam Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 akan menimbulkan kesalahan dan atau penyimpangan dalam distribusinya kepada daerah- daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) atau Alokasi Dasar (AD), sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga dan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dan karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 itu, menurut para Pemohon, Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Tidak diperolehnya DAU dan AD oleh Provinsi Kalimantan Timur akan berakibat terhambat dan tidak terbangunnya infrastruktur di daerah ini yang masih sangat minim dan terbelakang. Pendapat Mahkamah [3.8] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum (legal standing)-nya, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo telah menjelaskan kualifikasinya yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian (sebagai perseorangan warga negara Indonesia), para Pemohon telah pula menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]; hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Namun, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian terhadap hak- hak tersebut, baik secara faktual maupun potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu dengan sendirinya tidak pula terdapat hubungan kausal (causal verband) antara apa yang oleh para Pemohon dalilkan sebagai kerugian hak konstitusional dan berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014. Jika kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut benar-benar ada dan terdapat hubungan kausal antara kerugian itu dan berlakunya Pasal 10 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 (3) UU 27/2014, quod non, maka pengabulan permohonan a quo akan berakibat hilangnya atau tidak lagi terjadinya kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud. Hal demikian tidak akan terjadi. Sebab, jika permohonan ini dikabulkan, yang berarti Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang akan terjadi adalah justru tidak dapat dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam Undang-Undang a quo. [3.8.2] Bahwa, selain itu, para Pemohon memposisikan dirinya seolah-olah mewakili seluruh masyarakat di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalil demikian tidak dapat diterima. Pertama, karena hal itu menunjukkan bahwa para Pemohon tidak konsisten sebab para Pemohon sendiri menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagai perseorangan warga negara Indonesia, bukan sebagai penerima kuasa dari masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, seandainya pun apa yang didalilkan oleh para Pemohon itu benar yaitu bahwa masyarakat Kalimantan Timur dirugikan oleh berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, quod non, maka yang berhak mengajukan permohonan pengujian adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. [3.8.3] Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) UU 27/2014. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo, sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah tidak pula memandang perlu untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU MK. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan MP Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id