228/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 228/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Astro Alfa Liecharlie Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Purnama Agung 7 Gang Dinasti Dalam 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 233/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 228/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 20 2 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lengkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan 3 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, in casu UU Nomor 3 Tahun 2022, UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 21 Tahun 2023, UU Nomor 2 Tahun 2024, dan UU Nomor 151 Tahun 2024, maka Yang Mulia 4 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 5 c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara. 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. 4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 5. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: 6 Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman 315) menyatakan: Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman 217) menyatakan: Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang- undang tersebut berdampak terhadap kehidupan dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara terlepas dari profesi masing-masing warga negara tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 bagian [3.9] (halaman 54) menyatakan: Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 bagian [3.5] (halaman 293–294) menyatakan: Mahkamah menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan IKN, merupakan suatu undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara. 7 Pemohon I dalam Perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 tersebut, sama halnya dengan Pemohon, juga perorangan WNI yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan praktik konstitusional yang berlaku di negara-negara lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea Nomor 2004헌마554ꞏ566 (dapat dibaca: Dua ribu empat Hun-Ma Lima ratus lima puluh empat juncto Lima ratus enam puluh enam) yang diucapkan tanggal 21 Oktober 2004 dengan amar putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 170 orang pemohon perorangan warga negara Republik Korea, juga menegaskan semua pemohon yang tersebar di berbagai wilayah Republik Korea memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU rencana pemindahan ibu kota negara Republik Korea dari Kota Istimewa Seoul ke wilayah Chungcheong, termasuk para pemohon yang tidak bertempat tinggal di Seoul atau di wilayah Chungcheong. Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena bagian tertentu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Undang- undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) secara bersama-sama 8 masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. Buruknya kualitas lingkungan dan pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi tidak mendapatkan pelayanan umum yang layak saat tinggal atau berurusan di Nusantara sebagai akibat dari tertundanya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kerugian konstitusional Pemohon bukan hanya semata akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah, melainkan juga akibat langsung dari keberlakuan norma undang- undang a quo yang secara sadar menunda berlakunya status ibu kota negara dan pemerintahan daerah khusus dengan mensyaratkan Keputusan Presiden tanpa batas waktu yang pasti, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bersifat normatif. 4) Kerugian konstitusional tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, serta kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya bagian tertentu dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Undang- undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) yang tidak segera memulai kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, tidak segera membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, dan tidak segera membentuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5) Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, serta kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi lagi. 6) Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik 10 Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) berbunyi: 28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 41a. Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum. 42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum. 2. Pencantuman UU Nomor 2 Tahun 2024 dalam dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024 (Bukti P-2) melanggar aturan nomor 42, karena pemberlakuan UU Nomor 2 Tahun 2024 sedang ditunda atau ditahan dengan syarat menunggu Keputusan Presiden. Tetapi jika UU Nomor 2 Tahun 2024 tidak dicantumkan dalam dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024, maka akan melanggar aturan nomor 41a karena UU Nomor 151 Tahun 2024 memang mengubah UU Nomor 2 Tahun 2024. Pelanggaran demikian jelas bertentangan dengan asas jaminan kepastian hukum yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Supaya bagian dasar hukum UU Nomor 151 Tahun 2024 tersebut tidak melanggar aturan nomor 41a dan juga tidak melanggar aturan nomor 42, seharusnya UU Nomor 2 Tahun 2024 sudah berlaku paling lambat tanggal 30 November 2024 saat UU Nomor 151 Tahun 2024 tersebut diundangkan dan berlaku. 3. Pasal 71 UU Provinsi DKJ berbunyi: Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Karena UU Provinsi DKJ diundangkan pada tanggal 25 April 2024, maka batas waktu penetapan peraturan pelaksananya adalah 25 April 2026. Merujuk pada Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 11 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), aturan nomor 28 huruf b mengharuskan UU Provinsi DKJ sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan dicantumkan dalam dasar hukum peraturan pelaksana. Tetapi pencantuman UU Provinsi DKJ dalam dasar hukum peraturan pelaksana tersebut akan bertentangan dengan aturan nomor 42 jika UU Provinsi DKJ masih belum berlaku juga. Dengan kata lain, seandainya penetapan Keputusan Presiden masih tetap menjadi syarat berlakunya UU Provinsi DKJ, maka Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 25 April 2026, supaya pelanggaran serupa terhadap asas jaminan kepastian hukum yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang sudah terjadi sejak tanggal 30 November 2024 dan masih berlangsung sampai sekarang, tidak terulang kembali. 4. Dalam tataran normatif, aturan hukum baru mengesampingkan aturan hukum lama yang sederajat atau lebih rendah, sepanjang aturan hukum baru tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya, atau juga dikenal sebagai asas lex posterior derogat legi priori. Berdasarkan asas tersebut, maka pemberlakuan UU Nomor 151 Tahun 2024 (lex posterior) mengesampingkan aturan dalam UU Nomor 2 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2022 (lex prior) yang bertentangan dengan lex posterior, yaitu aturan yang mewajibkan pemberlakuan UU Provinsi DKJ menunggu Keputusan Presiden. Semua aturan yang mewajibkan untuk menunggu Keputusan Presiden (lex prior) sejatinya harus dicabut sejak UU Nomor 151 Tahun 2024 (lex posterior) mulai berlaku pada tanggal 30 November 2024. 5. Pembiaran semua aturan yang mewajibkan untuk menunggu Keputusan Presiden tersebut tidak dicabut telah nyata menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum sejak 30 November 2024 hingga sekarang. Oleh karenanya semua bagian dalam UU IKN beserta perubahannya dan UU Provinsi DKJ beserta perubahannya yang saling berkelindan satu sama lain 12 mewajibkan adanya Keputusan Presiden harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Bagian-bagian yang mensyaratkan adanya Keputusan Presiden dan saling berkelindan satu sama lain sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu 13 Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, 14 pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): ... Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766): Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara. Lampiran Penjelasan Pasal 568A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863): Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak meliputi wilayah Ibu Kota Nusantara. 15 Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913): Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913): Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913): Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Penjelasan bagian I paragraf 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913): Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ... 16 Pembukaan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089): Menimbang: ... b. bahwa perpindahan ibu kota negara yang harus menunggu penetapan Keputusan Presiden ... Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089): Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. 7. Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU IKN, Lampiran Penjelasan Pasal 568A Perubahan UU Pemilihan Umum, Pasal 65, Pasal 73, dan Penjelasan bagian I paragraf 12 UU Provinsi DKJ, serta Pembukaan bagian Menimbang huruf b dan Pasal II Perubahan UU Provinsi DKJ hanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada sebagian frasa yang melibatkan Keputusan Presiden saja. Sebagai pengganti tanggal penetapan Keputusan Presiden, norma-norma yang membutuhkan tanggal pelaksanaan dapat mempertimbangkan kemungkinan tanggal-tanggal pengganti berikut:  tanggal UU yang bersangkutan diundangkan atau mulai berlaku  tanggal penetapan Peraturan OIKN yang memulai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) UU IKN  tanggal mulai berlakunya Perubahan UU Provinsi DKJ (30 November 2024) yang dapat dimaknai telah mengesampingkan syarat menunggu Keputusan Presiden  tanggal diucapkannya putusan perkara ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 228/PUU-XXIII/2025, atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 228-PS/PUU-XXIII/2025 jika terdapat Putusan Sela 17  tanggal batas akhir peraturan pelaksana dari UU Provinsi DKJ harus ditetapkan (25 April 2026) yang juga merupakan tanggal batas akhir UU Provinsi DKJ sudah harus mulai berlaku dan tanggal batas akhir Keputusan Presiden harus ditetapkan. Penetapan tanggal pengganti sepenuhnya merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau dapat juga dikembalikan pada pembentuk UU, tetapi dalam petitum permohonan ini Pemohon tetap merumuskan pilihan-pilihan tanggal yang dinilai paling sesuai untuk menjamin kepastian hukum yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8. Penjelasan UU Provinsi DKJ menegaskan bahwa Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). (Bukti P-2) UU Provinsi DKJ harus segera diberlakukan supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan tata kelola yang baru. 9. Pasal 66 UU Provinsi DKJ berbunyi: Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, 18 masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. 10. Pasal 66 UU Provinsi DKJ tersebut berfungsi sebagai aturan khusus (lex specialis) terhadap aturan-aturan umum (legi generali), antara lain (inter alia):  Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota negara,  Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan anggota DPR berdomisili di ibu kota negara,  Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara,  Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara,  Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara,  Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara,  Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU, Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara,  Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta  Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. 19 11. Dalam tataran normatif, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali) sepanjang aturan khusus tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Artinya, Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Aturan khusus (lex specialis) yang demikian sebenarnya sudah cukup untuk secepatnya memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, membentuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan memberlakukan UU Provinsi DKJ sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-merta memindahkan semua lembaga dari Jakarta ke Nusantara. 12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103) mengatur pembangunan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara sudah harus rampung paling lambat tahun 2029. Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113) mengatur pembangunan komplek perkantoran legislatif dan yudikatif sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Artinya lembaga legislatif dan yudikatif masih dapat berkedudukan di Jakarta sampai tahun 2028 meskipun kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara sudah berada di Nusantara. 13. Pemberlakuan dua atau lebih ibu kota negara bersama pernah dan sedang dilakukan oleh negara-negara yang memindahkan ibu kotanya secara bertahap, dengan sebagian lembaga berpindah lebih dulu ke ibu kota negara yang baru sementara lembaga lainnya masih berkedudukan di ibu kota negara yang lama atau ibu kota sementara. Amerika Serikat Wilayah yang sekarang menjadi Washington ditetapkan sebagai ibu kota negara AS pada tahun 1790 untuk menggantikan New York. Selama 10 tahun masa peralihan Philadelphia menjadi ibu kota sementara AS. Pemindahan 20 lembaga-lembaga negara ke Washington dilakukan secara bertahap mulai tahun 1800. Mahkamah Agung AS mulai bersidang di Washington pada tahun 1801 dengan menumpang sementara di Gedung Parlemen, dan baru memiliki gedung sendiri di Washington pada tahun 1935. Australia Canberra mulai dibangun pada tahun 1913 dan resmi menjadi ibu kota negara Australia pada tahun 1927 saat Kantor Perdana Menteri dan Parlemen Federal Australia pindah dari Melbourne yang berperan sebagai ibu kota sementara. Tahun 1930-an beberapa kedutaan besar untuk Australia mulai pindah ke Canberra. Sebagian besar kementerian dan lembaga pemerintah eksekutif federal Australia baru pindah secara bertahap ke Canberra mulai tahun 1958. Mahkamah Agung Australia bahkan baru pindah dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1980. Pakistan Islamabad mulai dibangun pada tahun 1960 dan menjadi ibu kota baru negara Pakistan sejak tahun 1967. Karachi tetap menjadi ibu kota pendukung sementara sampai sarana dan prasarana di Islamabad rampung. Pantai Gading Yamoussoukro resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara Pantai Gading pada tahun 1983. Tetapi sampai sekarang Abidjan masih menjadi ibu kota sementara karena sebagian besar lembaga negara dan perwakilan diplomatik belum pindah ke ibu kota baru. Rusia Sankt-Peterburg yang pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Rusia direncanakan sebagai ibu kota yudikatif Federasi Rusia untuk mengurangi beban ibu kota Moskva. Mahkamah Konstitusi Rusia sudah pindah ke Sankt- Peterburg pada tahun 2008. Mahkamah Agung Rusia juga sudah direncanakan akan pindah ke Sankt-Peterburg, tetapi sampai sekarang masih berada di Moskva. Dengan demikian saat ini Sankt-Peterburg dan Moskva adalah ibu kota yudikatif bersama Federasi Rusia. Selandia Baru Wellington ditetapkan sebagai ibu kota Selandia Baru pada tahun 1841 untuk menggantikan Auckland. Parlemen Selandia Baru pindah ke Wellington pada 21 tahun 1865. Pemerintah eksekutif Selandia Baru pindah ke Wellington pada tahun 1876. Mahkamah Agung Selandia Baru pindah ke Wellington pada tahun 1881. Selama 40 tahun Auckland masih menjadi ibu kota pendukung sementara sebelum Wellington benar-benar siap. 14. Saat ini, Guinea Khatulistiwa juga sedang dalam proses memindahkan ibu kota negara dari Malabo ke Djibloho. Dalam rangka melancarkan pemindahan tersebut, Provinsi Djibloho sudah dibentuk pada tahun 2017, tidak menunggu Malabo pensiun sebagai ibu kota negara. Jika mengacu pada praktik yang berlaku di banyak negara lain, seharusnya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dilakukan sesegera mungkin. 15. Penjelasan UU Provinsi DKJ menegaskan bahwa Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). (Bukti P-2) UU Provinsi DKJ harus segera diberlakukan supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan tata kelola yang baru. 16. Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara, Barang Milik Negara yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian/Lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya wajib dialihkan 22 pengelolaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Terkait adanya penafsiran hukum bahwa Provinsi DKI Jakarta seharusnya sudah digantikan oleh Provinsi DKJ secara de jure sejak UU Nomor 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal 30 November 2024, maka frasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pasal 27 UU IKN telah kehilangan dasar hukum. Frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 17. Terdapat kesalahan frasa dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), karena bagian dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) yang merujuk pada batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pasal 8 ayat (2), bukan Pasal 5 dan Pasal 6. (Bukti P-2) Kesalahan Pasal 40 ayat (1) huruf b UU IKN ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak menjamin kepastian hukum yang jelas dan adil. 18. Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Tahapan proses pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah dimulai sejak diundangkannya UU IKN, maka frasa sejak pemindahan Ibu Kota Negara dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU IKN sepatutnya dimaknai sejak berlakunya UU IKN, supaya lebih tegas dan jelas, serta tidak 23 menimbulkan kebingungan dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Penjelasan bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) berbunyi pemindahan Ibu Kota Negara merupakan suatu proses memindahkan baik status Ibu Kota Negara, maupun memindahkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, baik pemindahan sebagian ataupun seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal memastikan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lancar, yang antara lain meliputi pemindahan fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, pemindahan kementerian/lembaga, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing/organisasi internasional Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Terkait adanya penafsiran hukum bahwa Provinsi DKI Jakarta seharusnya sudah digantikan oleh Provinsi DKJ secara de jure sejak UU Nomor 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal 30 November 2024, maka frasa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Penjelasan bagian I nomor 3 Perubahan UU IKN telah kehilangan dasar hukum. Frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jika tidak dimaknai Daerah Khusus Jakarta. 20. Pemohon menemukan norma-norma yang saling berkelindan satu sama lain mewajibkan adanya Keputusan Presiden, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga memperlihatkan kemungkinan pertentangan dengan bagian-bagian UUD 1945 yang lain. Uraian kemungkinan pertentangan berikut dapat diabaikan jika menurut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan persoalan konstitusionalitas norma, misalnya jika uraian cenderung hanya mempersoalkan implementasi norma saja. 24 21. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) UU IKN jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) UU IKN jelas 25 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan umum melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) UU IKN jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Supaya tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sudah sepatutnya Pasal 39 ayat (2) UU IKN memaknai OIKN mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesegera mungkin sejak penetapan peraturan OIKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) UU IKN. 22. Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 26 Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UU IKN jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UU IKN jelas bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus 27 lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk pelayanan umum melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) UU IKN jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Supaya tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sudah sepatutnya batas waktu pada Pasal 39 ayat (3) UU IKN dipercepat sesegera mungkin dan tidak lagi harus menunggu Keputusan Presiden. 23. Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan kekhususan dengan tata kelola baru 28 sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan kekhususan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan lingkungan hidup menjadi lebih manusiawi dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 29 Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. 30 Pertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Jakarta memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian nasional, bahkan dicanangkan akan menjadi kota global oleh UU Provinsi DKJ. Tetapi kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, kemacetan dan kesemrawutan yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Masalah-masalah tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di kawasan aglomerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional menjadi tidak efisien, tidak berkeadilan, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan. Masalah kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 100.000.000.000.000,- (seratus triliun Rupiah) setiap tahunnya. Angka sebesar itu belum termasuk kerugian akibat masalah lainnya. Dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan perekonomian menjadi lebih efisien, lebih berkeadilan, lebih berkelanjutan, dan lebih berwawasan lingkungan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, kemacetan dan kesemrawutan yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Masalah-masalah tersebut sering menyebabkan gangguan pada pelayanan umum di kawasan aglomerasi Jakarta. Dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan 31 layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan pelayanan umum menjadi lebih layak dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 ayat (3) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta. Berdasarkan uraian pertentangan di atas, Pasal 41 ayat (3) UU IKN terbukti bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. 24. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Pertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 Bangunan lembaga negara yang sudah rampung di Nusantara terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara masih harus menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN tersebut. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terlambat dipakai, terutama yang dibangun dengan dana APBN, jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 32 Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing yang sudah memiliki sarana dan/atau prasarana di Nusantara harus pindah sesegera mungkin, supaya beban kawasan aglomerasi Jakarta bisa segera dikurangi. Pembiaran lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing semuanya bertumpuk hanya di kawasan aglomerasi Jakarta, dengan cara menunda kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara sampai penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena membuat tiap-tiap warga negara di kawasan aglomerasi Jakarta tidak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing yang sudah memiliki sarana dan/atau prasarana di Nusantara harus pindah sesegera mungkin, supaya beban kawasan aglomerasi Jakarta bisa segera dikurangi. Pembiaran lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing semuanya bertumpuk hanya di kawasan aglomerasi Jakarta, dengan cara menunda kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara sampai penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena membuat setiap orang di kawasan aglomerasi Jakarta kesulitan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 33 Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing yang sudah memiliki sarana dan/atau prasarana di Nusantara harus pindah sesegera mungkin, supaya beban kawasan aglomerasi Jakarta bisa segera dikurangi. Pembiaran lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing semuanya bertumpuk hanya di kawasan aglomerasi Jakarta, dengan cara menunda kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara sampai penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena membuat setiap orang di kawasan aglomerasi Jakarta tidak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Pertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara masih harus menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN tersebut. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terlambat dipakai adalah tindakan yang mengabaikan prinsip efisiensi. Pembiaran lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat terus bertumpuk semuanya hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya yang sudah mengalami kerusakan lingkungan sangat parah adalah tindakan yang tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan lingkungan. Tindakan-tindakan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. 34 Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, kemacetan dan kesemrawutan yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Masalah-masalah tersebut sering menyebabkan gangguan pada pelayanan umum di kawasan aglomerasi Jakarta. Dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut, lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing yang sudah memiliki sarana dan/atau prasarana di Nusantara harus pindah sesegera mungkin, supaya beban kawasan aglomerasi Jakarta bisa segera dikurangi. Pembiaran lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dan/atau perwakilan negara asing semuanya bertumpuk hanya di kawasan aglomerasi Jakarta, dengan cara menunda kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara sampai penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Berdasarkan uraian pertentangan di atas, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN terbukti bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. 25. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. 35 Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, jelas bertentangan dengan 36 Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Supaya tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sudah sepatutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN memaknai semua tugas OIKN langsung dilaksanakan sejak UU IKN diundangkan, termasuk tugas menyiapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 26. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: ... Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan 37 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk 38 Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Berdasarkan uraian pertentangan di atas, kalimat kedua dan kalimat ketiga pada Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN terbukti bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. 27. Penjelasan bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) berbunyi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara 39 Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara dengan cara dijadikan proses lebih lanjut oleh Penjelasan bagian I nomor 4 Perubahan UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara dengan cara dijadikan proses lebih lanjut oleh Penjelasan bagian I nomor 4 Perubahan UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati 40 satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, sehingga OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara dengan cara dijadikan proses lebih lanjut oleh Penjelasan bagian I nomor 4 Perubahan UU IKN, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara adalah keniscayaan yang harus diselenggarakan sesegera mungkin, bukan ditunda dengan dijadikan sebagai proses lebih lanjut. Supaya tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara pada Penjelasan bagian I nomor 4 Perubahan UU IKN seharusnya tidak dimaknai sebagai proses lebih lanjut, melainkan sebagai keniscayaan. 28. Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi: Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. 41 Pertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan kekhususan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah. Pertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan kekhususan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk 42 diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan lingkungan hidup menjadi lebih manusiawi dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Dalam rangka mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi 43 Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Pertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Jakarta memiliki fungsi sebagai pusat perekonomian nasional, bahkan dicanangkan akan menjadi kota global oleh UU Provinsi DKJ. Tetapi kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, kemacetan dan kesemrawutan yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Masalah-masalah tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di kawasan aglomerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional menjadi tidak efisien, tidak berkeadilan, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan. Masalah kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 100.000.000.000.000,- (seratus triliun Rupiah) setiap tahunnya. Angka sebesar itu belum termasuk kerugian akibat masalah lainnya. Dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah- masalah tersebut, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan perekonomian menjadi lebih efisien, lebih berkeadilan, lebih berkelanjutan, dan lebih berwawasan lingkungan dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 44 Pertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 Kawasan aglomerasi Jakarta sudah dan masih sedang mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, kemacetan dan kesemrawutan yang sangat parah, bahkan terancam bisa terendam dan/atau tenggelam kapan saja jika tanggul laut jebol. Masalah-masalah tersebut sering menyebabkan gangguan pada pelayanan umum di kawasan aglomerasi Jakarta. Dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut, UU Provinsi DKJ dengan tata kelola baru sudah sangat mendesak untuk diberlakukan sesegera mungkin, supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKJ bisa segera bekerja dengan tata kelola yang baru. Penundaan pemberlakuan UU Provinsi DKJ untuk kawasan aglomerasi Jakarta yang sedang membutuhkan perbaikan pelayanan umum menjadi lebih layak dengan tata kelola baru sesegera mungkin, melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 73 UU Provinsi DKJ, jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta. Berdasarkan uraian pertentangan di atas, Pasal 73 UU Provinsi DKJ terbukti bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi “Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 45 3. Menyatakan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” tidak dimaknai “Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. 4. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6).”. 6. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan 46 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”. 7. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”. 8. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pasal 5 dan Pasal 6” tidak dimaknai “Pasal 8 ayat (2)”. 9. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi “Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 10. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi “Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap 47 berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 11. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta akan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”. 12. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.”. 13. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “sejak pemindahan Ibu Kota Negara” tidak dimaknai “sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini”. 14. Menyatakan frasa “terhitung sejak penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden” pada Lampiran Penjelasan Pasal 568A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 15. Menyatakan Penjelasan bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” tidak dimaknai “Daerah Khusus Jakarta”. 16. Menyatakan Penjelasan bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “proses lebih lanjut” tidak dimaknai “keniscayaan”. 17. Menyatakan Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 18. Menyatakan Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 49 Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya undang-undang ini.”. 19. Menyatakan Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat Perubahan atas Undang- Undang ini diundangkan atau pada saat Putusan ini selesai diucapkan.”. 20. Menyatakan frasa “dan pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden” pada Penjelasan bagian I paragraf 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 21. Menyatakan frasa “yang harus menunggu penetapan Keputusan Presiden” pada Pembukaan bagian Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 22. Menyatakan frasa “Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian.” pada Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 50 23. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Astro Alfa Liecharlie,S.S. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang: - Pasal 4, Pasal 5, Pasal 26 sampai dengan Pasal 28, Pasal 38 sampai dengan Pasal 42, Penjelasan Pasal 4, Penjelasan Pasal 5, Penjelasan Pasal 12, Penjelasan Pasal 19 sampai dengan Penjelasan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; - Diktum menimbang dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; - Diktum menimbang, Pasal 60 sampai dengan Pasal 73 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; - Diktum menimbang, Pasal 70B sampai dengan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; - Diktum menimbang, Pasal 358, Pasal 405 sampai dengan Pasal 407, Lampiran I, dan Lampiran II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Diktum menimbang dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 51 - Diktum menimbang, Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022), Lampiran Penjelasan Pasal 568A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2023), Penjelasan Bagian I Nomor 3 dan Nomor 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898, selanjutnya disebut UU 21/2023), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73, dan Penjelasan Bagian I Paragraf 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024), serta Konsiderans Menimbang huruf b dan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089, selanjutnya disebut UU 151/2024), terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah 53 memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 3 Desember 2025, hlm. 11-25]. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 16 Desember 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025: Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) 54 [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing- masing yang ada dalam sistematika dimaksud. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan Pemohon, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, akan tetapi dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan bahwa norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022, Lampiran Penjelasan Pasal 568A UU 7/2023, Penjelasan Bagian I Nomor 3 dan Nomor 4 UU 21/2023, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73, dan Penjelasan Bagian I Paragraf 12 UU 2/2024, serta Konsiderans Menimbang huruf b dan Pasal II UU 151/2024 dengan alasan yang pada pokoknya ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan adanya Keputusan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena kawasan aglomerasi Jakarta mengalami kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, sehingga perlu diperbaiki sesegera mungkin dengan tata kelola baru oleh karenanya tidak perlu menunggu Keputusan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara, terutama sejak berlakunya UU 151/2024 pada tanggal 30 November 2024. Menurut Mahkamah, alasan-alasan demikian tidak 55 cukup meyakinkan, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma, konsiderans Menimbang, penjelasan, dan lampiran, yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, Pemohon terlalu banyak mencantumkan dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945 tanpa menguraikan alasan yang jelas, bahkan Pemohon tidak fokus dalam mengemukakan argumentasinya yang cenderung berulang-ulang tanpa membangun penjelasan yang memadai. Dengan kata lain, alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 57 ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri