PUU
Tahun 2026
227/PUU-XXIV/2026
Pengujian Formil Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon I), Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. (Pemohon II), dan Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-07-30T13:38:00+07:00
Amar Putusan: 1.Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2.Menyatakan Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3.Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4.Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 227/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Formil
Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai berikut.
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah)
telah menerima permohonan bertanggal 10 Juni 2026 yang
diajukan oleh Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.,
Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan Kharisma Jomenta
Surbakti, S.H., M.M. yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 081/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/VI/2026 bertanggal 29
Juni 2026 memberi kuasa kepada Meilani Mindasari, S.H., Melti
Wulandari, A.H., M.H., dan Nunung Kurnia, S.H., (selanjutnya
disebut para Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah
pada tanggal 15 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 226/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 Juni 2026 dengan
Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan
Pengujian Formil Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor
227/PUU-XXIV/2026
tersebut
Mahkamah
telah
menerbitkan:
1. Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
227.227/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan
Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 227/PUU-
XXIV/2026, bertanggal 17 Juni 2026;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
227.227/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari
Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 17 Juni
2026;
c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 30 Juni 2026
Mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi
permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut,
Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan
Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
serta
memberikan
kesempatan
kepada
para
Pemohon
untuk
memperbaiki
permohonan;
d. bahwa pada tanggal 9 Juli 2026, Mahkamah menerima surat
Pemohon bertanggal 7 Juli 2026 perihal Permohonan Pencabutan
Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026. Melalui surat dimaksud,
para Pemohon memohon pencabutan Permohonan Nomor
227/PUU-XXIV/2026, dengan alasan karena ingin memperbaiki
dan menyempurnakan permohonan;
3
e. bahwa
pada
tanggal
13
Juli
2026,
Mahkamah
telah
menyelenggarakan
persidangan
pemeriksaan
pendahuluan
dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan dan/atau
konfirmasi pencabutan permohonan para Pemohon. Pada
persidangan tersebut, para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon
III (Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M.) menyampaikan bahwa
permohonan
pencabutan
Permohonan
Nomor
227/PUU-
XXIV/2026 beserta alasan-alasannya sebagaimana surat yang
telah diterima Mahkamah adalah benar, dan dengan demikian para
Pemohon
memohon
kepada
Mahkamah
untuk
mencabut
permohonan a quo dan sekaligus menegaskan tetap pada
pendiriannya untuk mencabut permohonan a quo [vide Risalah
Sidang tanggal 13 Juli 2026, hlm. 1-2];
f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon
tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan
kembali”;
g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 14 Juli 2026 telah
berkesimpulan penarikan kembali Permohonan Nomor 227/PUU-
XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas,
Rapat
Permusyawaratan
Hakim
memerintahkan
Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan
salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;
4
Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,
5
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; 4 Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, 5 yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah
