227/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 227/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Warsito Ahmad Qodlofi, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Masjid Dusun II, Gang Jati Desa Karang Anyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 232/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 227/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 18 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: 2 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ” 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (2) , Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Pasal 2 ayat (2) UU Advokat berbunyi: Ayat (2) : Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. - Pasal 4 ayat (3) UU Advokat Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat. 3 - Pasal 9 ayat (1) UU Advokat Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. - Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat: Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. - Pasal 30 ayat (2) UU Advokat Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang- undang in casu UU advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4 2. Bahwa hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 5 Bahwa hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554), yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam: Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; jo. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; jo. 6 Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 5. Bahwa Pemohon merupakan advokat yang telah diangkat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta telah disumpah berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288). Pemohon juga menjalankan fungsi sebagai penegak hukum yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, hak konstitusional Pemohon justru mengalami pembatasan yang tidak sah (unconstitutional limitation) sebagai akibat pemberian kewenangan tanpa batas kepada organisasi advokat dalam UU Advokat, yang membuka ruang terjadinya tindakan diskriminatif terhadap advokat, termasuk terhadap Pemohon, dan berpotensi berulang di kemudian hari. Adapun kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2025 Pemohon telah diangkat oleh organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Advokat, dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Advokat. Namun Berita Acara Sumpah (BAS) yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi disampaikan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat sebagaimana diperintahkan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat, tanpa diberikan kepada advokat yang bersangkutan. Akibatnya, keseluruhan dokumen berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan BAS justru ditarik kembali oleh organisasi advokat, sehingga Pemohon pulang tanpa membawa dokumen-dokumen yang menjadi identitas dan instrumen legal utama untuk menjalankan profesinya sebagai advokat 2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 09.17 WIB, Pemohon menerima pesan WhatsApp dari calon klien pertama Pemohon bernama Rika, yang menyampaikan bahwa dirinya memperoleh undangan klarifikasi dari Unit PPA Polres Langkat untuk memberikan keterangan pada tanggal 4 November 2025 pukul 10.00 WIB. 7 Bahwa Pada hari yang sama, Pemohon menghubungi Admin organisasi advokat Cabang Medan dengan maksud untuk mengambil KTPA dan Berita Acara Sumpah (BAS) pada hari Senin tanggal 3 November 2025. Namun, Admin organisasi advokat menolak menyerahkan dokumen tersebut dengan alasan belum menerima arahan dari Ketua Cabang Medan dan belum ditentukan besaran biaya pengambilan KTPA dan BAS, meskipun Pengadilan Tinggi Medan secara resmi mengumumkan bahwa pengambilan BAS tidak dipungut biaya apa pun. Bahwa pada tanggal 3 November 2025, Pemohon kembali menghubungi Admin organisasi advokat dan menyatakan bersedia membayar berapa pun biaya yang diminta, namun Admin tetap tidak menyerahkan KTPA dan BAS, dan hanya mengirimkan scan PDF KTPA dan BAS melalui pesan WhatsApp. Dokumen berbentuk scan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan tidak dapat digunakan sebagai identitas profesi advokat dalam menjalankan tugas pendampingan hukum. Akibatnya, pada tanggal 4 November 2025, Pemohon tidak dapat mendampingi klien pertamanya, Rika, dalam proses klarifikasi di Unit PPA Polres Langkat. Pemohon kemudian kehilangan kesempatan pertama untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. Padahal, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon terjadi karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tidak mewajibkan penyerahan KTPA dan BAS secara langsung kepada advokat yang telah diangkat dan disumpah, melainkan diberikan kepada organisasi advokat. Pengaturan demikian telah menyebabkan Pemohon dirugikan secara langsung, karena organisasi advokat memiliki kewenangan penuh untuk menahan, menunda, atau bahkan menarik kembali KTPA dan BAS milik advokat tanpa dasar hukum yang jelas, termasuk dengan memberlakukan pungutan biaya yang tidak diatur dalam UU Advokat. Keadaan ini merupakan bentuk perlakuan diskriminatif dari organisasi advokat terhadap Pemohon sebagai advokat yang sah, sehingga 8 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.. 3. Bahwa setelah Pemohon menerima Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan melakukan pemeriksaan terhadapnya, diketahui bahwa masa berlaku KTPA tersebut hanya sampai 31 Desember 2027. Artinya, pada awal tahun 2028 Pemohon berpotensi kembali mengalami kerugian konstitusional karena harus melalui proses pengurusan KTPA yang diterbitkan oleh DPP organisasi advokat melalui DPC Kota Medan, yang pada praktiknya memerlukan waktu 2 sampai dengan 3 bulan. Keadaan tersebut secara nyata menimbulkan risiko kehilangan pekerjaan, mengingat tanpa KTPA advokat tidak dapat menjalankan tugas profesionalnya. Selain itu, Pemohon berpotensi kembali dibebani pungutan yang tidak diatur dalam UU Advokat, yaitu biaya pendaftaran sekitar Rp 700.000,00 dan biaya pengambilan KTPA sebesar kurang lebih Rp 150.000,00, sebagaimana disampaikan langsung oleh Admin organisasi advokat pada saat Pemohon mengambil KTPA dan BAS pada tanggal 4 Oktober 2025 sekitar pukul 15.30 WIB di kantor DPC organisasi advokat Medan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat terbukti menimbulkan kerugian faktual dan potensi kerugian berulang (recurring constitutional harm) terhadap Pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat langsung (causal link) antara berlakunya norma dengan kerugian Pemohon. 4. Bahwa selain persoalan penyerahan atribut profesi advokat sebagaimana diuraikan di atas, UU Advokat juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada organisasi advokat untuk memberhentikan advokat secara sepihak, sebagaimana tercantum dalam: Pasal 9 ayat (1) UU Advokat: “Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.” Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat: “Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan berdasarkan keputusan organisasi advokat.” 9 Bahwa kedua ketentuan tersebut memberikan otoritas penuh kepada organisasi advokat untuk mengeluarkan keputusan pemecatan advokat tanpa mekanisme kontrol hukum yang memadai, padahal advokat memiliki status sebagai penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Namun secara paradoks, UU Advokat justru menyerahkan kewenangan pemecatan advokat kepada organisasi advokat yang bukan merupakan lembaga negara, sehingga kewenangan tersebut tidak memiliki legitimasi konstitusional sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam suatu negara hukum, kewenangan membuat keputusan yang berdampak langsung pada status penegak hukum seharusnya hanya dimiliki oleh organ negara, sebagaimana berlaku bagi: - Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) - Kejaksaan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) - Hakim sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang seluruh proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh lembaga negara, bukan oleh organisasi non-negara. 10 Bahwa dengan memberikan kewenangan mutlak kepada organisasi advokat untuk memberhentikan advokat, ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat telah meniadakan: - pengakuan hukum, - jaminan perlindungan hukum, - kepastian hukum yang adil, - perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa apabila ketentuan tersebut tetap dipertahankan, Pemohon berpotensi mengalami kerugian serius apabila Pemohon: - berbeda pendapat dengan kebijakan organisasi advokat, - memiliki konflik internal, atau - pembelaan Pemohon terhadap klien bertentangan dengan kepentingan klien pengurus organisasi advokat. Potensi ancaman pemecatan tersebut mengganggu independensi Pemohon sebagai penegak hukum, melemahkan kebebasan profesi advokat, dan secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon 6. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, yang menentukan bahwa “Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat,” merupakan norma yang tidak relevan dengan prinsip kebebasan dan kemandirian profesi advokat. Ketentuan tersebut justru bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang menegaskan bahwa advokat adalah “penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Bahwa frasa “wajib menjadi anggota organisasi advokat” dalam Pasal 30 ayat (2) UU Advokat telah mencabut kemerdekaan advokat untuk menentukan pilihan organisasinya sendiri, bahkan memaksa advokat untuk tetap berada dalam organisasi advokat tertentu sekalipun organisasi tersebut tidak lagi mencerminkan integritas, independensi, dan profesionalitas yang seharusnya melekat pada profesi advokat. Pemaksaan tersebut merampas kebebasan 11 internal (internal freedom) dan kemandirian eksternal (external independence) advokat, serta membatasi hak konstitusional Pemohon. Bahwa tindakan pemaksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk bergabung dengan suatu organisasi, tetapi juga kebebasan untuk tidak dipaksa menjadi anggota suatu organisasi, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 yang menyatakan: “Kebebasan berserikat tidak hanya berarti kebebasan untuk membentuk atau masuk ke dalam organisasi, tetapi juga kebebasan untuk tidak dipaksa masuk atau tetap menjadi anggota organisasi.” Bahwa kewajiban menjadi anggota organisasi advokat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 30 ayat (2) UU Advokat merupakan bentuk pembatasan yang bersifat memaksa (forced membership), sehingga menimbulkan potensi perlakuan diskriminatif dan dominasi organisasi advokat terhadap advokat, termasuk Pemohon. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Bahwa hak asasi manusia yang bersifat non-derogable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak atas kebebasan berserikat. Bahwa keberlakuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat telah menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon, antara lain: 1. potensi tindakan diskriminatif dalam hubungan antara advokat junior dengan advokat senior dalam organisasi advokat, 2. potensi kewajiban pembayaran ulang atau pungutan perpanjangan KTPA yang tidak memiliki dasar hukum dalam undang-undang, 3. intervensi organisasi advokat terhadap independensi Pemohon dalam menjalankan profesi, termasuk ketika Pemohon berhadapan dengan kepentingan organisasi atau kepentingan klien pengurus organisasi advokat. 12 Bahwa keadaan tersebut menunjukkan, bahwa norma Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menghalangi identitas profesi Pemohon sebagai advokat yang berstatus penegak hukum, serta merugikan kedudukan Pemohon yang seharusnya bebas dan mandiri ketika menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, ketentuan tersebut telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memenuhi seluruh syarat legal standing sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. C. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), yang secara ringkas menyatakan sebagai berikut: - Pasal 2 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.” - Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang menyatakan “Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.” - Pasal 9 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan “Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.” - Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat yang menyatakan “Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.” - Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat 13 (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: - Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” - Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. - Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), yang memberikan kewenangan penuh kepada organisasi advokat untuk mengatur pengangkatan advokat, penyerahan atribut profesi, kewajiban keanggotaan, serta pemberhentian advokat, tanpa pengaturan mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan uraian kerugian sebagai berikut: 1. Kerugian Faktual dan Potensial Terkait Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang 14 Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Advokat memberikan kewenangan eksklusif kepada organisasi advokat untuk mengangkat advokat dan penerbitan KTPA yang tidak diatur dalam UU Advokat, sementara Pasal 4 ayat (3) UU Advokat mengatur bahwa Berita Acara Sumpah (BAS) diserahkan melalui organisasi advokat, bukan langsung kepada advokat yang bersangkutan. Norma ini menimbulkan kerugian faktual kepada Pemohon sebagai berikut: a. Kerugian faktual Bahwa KTPA dan BAS Pemohon tidak diberikan pada saat selesai penyumpahan, melainkan ditahan selama beberapa hari oleh organisasi advokat tanpa dasar hukum yang jelas. Akibatnya, Pemohon kehilangan kesempatan pertama untuk mendampingi klien bernama Rika dalam memberikan keterangan di Unit PPA Polres Langkat pada 4 November 2025. Kerugian nyata tersebut timbul akibat kewenangan berlebih yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat kepada organisasi advokat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa pemberian kewenangan tersebut secara tidak langsung membuka peluang pungutan biaya oleh organisasi advokat yang tidak diatur dalam UU Advokat. Padahal Pemohon telah membayar seluruh biaya sebelum pelantikan dan penyumpahan. Namun setelah acara selesai, masih dilakukan pungutan tambahan. Hal ini merupakan tindakan diskriminatif dan melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. b. Kerugian potensial Bahwa ketentuan tersebut juga menimbulkan risiko berulang, yaitu: - Perpanjangan KTPA yang hanya berlaku hingga 31 Desember 2027 harus diproses melalui DPP organisasi advokat di Jakarta melalui DPC Medan. 15 - Pengurusan tersebut diperkirakan memakan waktu 2–3 bulan, selama masa tunggu Pemohon akan kehilangan kesempatan menjalankan profesinya. - Pemohon juga sangat berpotensi kembali dikenai pungutan biaya yang tidak memiliki dasar hukum. c. Alternatif yang seharusnya Bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila penerbitan KTPA dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, bersifat seumur hidup, dan hanya diperbarui apabila terdapat perubahan data, rusak, atau hilang. 2. Kerugian Faktual dan Potensial Terkait Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat yang merupakan organisasi privat atau Swasta untuk memberhentikan advokat. Hal ini merugikan Pemohon sebagai berikut: a. Kerugian faktual Bahwa pemberian kewenangan pemecatan kepada organisasi advokat yang berstatus sebagai organisasi privat berbeda secara mendasar dengan mekanisme pemberhentian penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang seluruh proses pengangkatan maupun pemberhentiannya dilakukan oleh lembaga negara. Bahwa Pemohon sebagai Advokat adalah penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288). Bahwa Perlakuan yang berbeda ini menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon karena tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang setara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya, dalam prinsip Negara Kesatuan Republik 16 Indonesia sebagai negara hukum, kewenangan pemberhentian setiap penegak hukum merupakan kewenangan lembaga negara, bukan diserahkan kepada organisasi privat, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. b. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena sewaktu-waktu dapat diberhentikan secara sepihak oleh organisasi advokat, mengingat kewenangan pemberhentian berada pada organisasi privat. Potensi pemberhentian tersebut dapat terjadi apabila: 1. Pemohon memiliki perbedaan pendapat dengan kebijakan organisasi advokat; 2. Munculnya konflik internal dalam organisasi advokat yang berdampak pada status keanggotaan Pemohon; atau 3. Pembelaan Pemohon terhadap klien dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu di dalam struktur pengurus organisasi advokat. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian status Pemohon sebagai penegak hukum, sehingga membahayakan keberlanjutan profesi Pemohon dan mengancam hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Alternatif yang seharusnya Bahwa kerugian tersebut pada dasarnya tidak akan terjadi apabila mekanisme pemberhentian advokat ditempatkan sebagai kewenangan lembaga yang independen, yaitu melalui proses peradilan umum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan mekanisme demikian, status Advokat sebagai penegak hukum akan sejajar dengan penegak hukum lainnya, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang pemberhentiannya dilakukan melalui lembaga negara. Dengan demikian, prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi bagi seluruh advokat, khususnya bagi Pemohon. 17 3. Kerugian Faktual dan Potensial Terkait Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Bahwa Pasal 30 ayat (2) mewajibkan advokat menjadi anggota organisasi advokat tertentu (mandatory membership). Ketentuan ini merugikan Pemohon sebagai berikut: a. Kerugian faktual Bahwa akibat adanya kewajiban untuk bergabung dan tunduk pada satu organisasi advokat, Pemohon secara nyata telah mengalami kerugian konstitusional. Pemohon harus menerima berbagai kebijakan internal organisasi yang merugikan, antara lain penahanan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah (BAS), sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendampingi klien bernama Rika. Selain itu, Pemohon diwajibkan membayar pungutan biaya BAS meskipun Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa tidak terdapat pungutan tersebut. Bahwa Pemohon juga dipaksa tunduk pada kebijakan organisasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berorganisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 011/PUU-V/2007 yang telah menegaskan bahwa kebebasan berserikat tidak hanya mencakup kebebasan untuk bergabung dalam suatu organisasi, tetapi juga kebebasan untuk tidak dipaksa menjadi anggota organisasi tertentu. Dengan demikian, ketentuan yang mewajibkan Pemohon bergabung dan tunduk pada satu organisasi advokat telah secara faktual merugikan hak konstitusional Pemohon. b. Kerugian potensial Bahwa Pemohon sewaktu-waktu dapat dikenai sanksi, pungutan, atau kewajiban lain yang tidak memiliki dasar dalam undang-undang, karena seluruh mekanisme tersebut ditentukan oleh organisasi advokat yang bersifat privat. Pemohon tidak memiliki kebebasan untuk memilih organisasi advokat yang sesuai dengan integritas dan idealismenya, bahkan tidak memiliki kebebasan untuk tidak 18 bergabung dengan organisasi mana pun. Kondisi tersebut merupakan pembatasan yang tidak sah terhadap hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 011/PUU-V/2007 juga mencakup kebebasan untuk tidak dipaksa menjadi anggota suatu organisasi. Dengan demikian, ketentuan yang mewajibkan Pemohon tunduk pada satu organisasi advokat telah membatasi hak konstitusional Pemohon secara tidak proporsional dan tanpa dasar konstitusional yang sah. c. Alternatif yang seharusnya Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi apabila ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan dinyatakannya norma tersebut inkonstitusional, Pemohon memperoleh kembali kebebasan yang dijamin konstitusi untuk menentukan secara mandiri apakah akan bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi advokat mana pun. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari prinsip independensi Advokat sebagai penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, yang menempatkan Advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya. Bahwa penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak tunduk pada organisasi privat dalam proses pengangkatan maupun pemberhentiannya, melainkan berada di bawah kewenangan lembaga negara melalui mekanisme yang menjamin akuntabilitas publik. Oleh karena itu, mempertahankan kewajiban keanggotaan advokat pada organisasi privat yang memiliki kewenangan menentukan status profesi justru menciptakan perlakuan yang tidak setara dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dinyatakannya Pasal 30 ayat (2) UU Advokat inkonstitusional, mekanisme profesi advokat kembali pada prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana pembatasan terhadap hak, kebebasan, dan status penegak hukum hanya dapat dilakukan oleh negara melalui proses yang objektif dan dapat diuji, bukan melalui kebijakan 19 organisasi privat. Norma yang diuji ini oleh karena itu secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang kesewenang- wenangan, serta mengancam independensi advokat, sehingga tidak memenuhi standar konstitusionalitas menurut UUD NRI Tahun 1945 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak di maknai Bahwa Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagai atribut advokat diserahkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi; 2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa Salinan berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Advokat yang bersangkutan beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sifatnya seumur hidup dan dapat diperbaiki apabila ada perubahan data, kerusakan atau hilang; 3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia 20 Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa advokat dapat berhenti atau di berhentikan dari Profesinya oleh Organisasi Advokat melalui sebuah Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan Hukum Tetap di tempat domisili advokat; 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat yang diputuskan oleh sebuah Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan Hukum Tetap di tempat domisili advokat; 5. Bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Bahwa Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini bebas memilih atau tidak memilih untuk menjadi anggota Organisasi Advokat; D. PETITUM Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat dan 21 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Advokat sebagai atribut advokat diserahkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi; 3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa Salinan berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Advokat yang bersangkutan beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sifatnya seumur hidup dan dapat diperbaiki apabila ada perubahan data, kerusakan atau hilang; 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa advokat dapat berhenti atau di berhentikan dari Profesinya oleh Organisasi Advokat melalui sebuah Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan Hukum Tetap di tempat domisili advokat; 5. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Bahwa Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat yang di putuskan oleh sebuah Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan Hukum Tetap di tempat domisili advokat; 6. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Bahwa Setiap advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini 22 bebas memilih atau tidak memilih untuk menjadi anggota Organisasi Advokat; 7. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) No. 25.10391 atas nama Warsito Ahmad Qodlofi, S.H.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Peradi SAI No. Kep.007.027/Peradi-SAI/DPN/2025 tanggal 15 September 2025; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) No. 569/BAS.Adv/ X/2025/PT.MDN tanggal 30 Oktober 2025; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti Pembayaran Pengambilan BAS tanggal 4 November 2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Administrasi Sumpah kepada Organisasi Advokat tanggal 15 Mei 2025; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP NIK 1271140107780001 dan KTPA NIA 21.10654 atas nama Advokat Muhammad Sidik Gurning, S.H.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Peradi SAI No. Kep.052.054/ Peradi-DPN/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021; 10. Bukti P-3 [Sic!] : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) No. 514/BAS.Adv/11/2021/PT.MDN atas nama Muhammad Sidik Gurning SH tanggal 04 November 2021; 11. Bukti P-11 : Fotokopi hasil Screenshot Bukti Percakapan antara Pemohon dengan Rika calon Klian Pertama Pemohon dari tanggal 30 November 2025 dan 31 November 2025; 12. Bukti P-12 : Fotokopi hasil Screenshot Bukti Percakapan antara Pemohon dengan Admin Organisasai Advokat. 23 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok 24 permohonan Pemohon pada tanggal 26 November 2025, pukul 14.30 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang tanggal 26 November 2025, hlm. 8-20]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: 25 a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni pada bagian uraian Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (posita) berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, dan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, namun lebih banyak menguraikan anggapan mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon [vide Permohonan, bertanggal 28 November 2025, hlm. 16- 20]. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Di samping itu, pada bagian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 5, tidak menyatakan adanya “pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”. Selain itu, pada petitum angka 6 Pemohon mencantumkan “pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945” namun tidak menyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, petitum yang demikian merupakan petitum yang tidak lazim. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan alasan- alasan permohonan yang tidak memadai dalam mempertentangkan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam posita, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) permohonan Pemohon tidak lazim dalam permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 26 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 27 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 28 PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto