226/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 226/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : M. Havidz Aima Pekerjaan : Dosen/Pengajar Alamat : Komplek Pemda Bukit Indah RT 14, Gang Mendala 1, Jalan Kapten A. Khatib Nomor 52, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 226/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 November 2025 dengan Nomor 226/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-udang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur pada dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyakatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah berwenang menguji Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 terhadap UUD NRI 1945. 7. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 226/PUU- XXIII/2025 yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2025, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan yang sesuai dengan susunan yang dikehendaki berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang agar permohonan pemohon tidak menjadi kabur (obscuur), sehingga pemohon telah melakukan perbaikan sebagaimana nasihat- nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang mengangap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI; 4 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. Lembaga negara; 2. Bahwa terkait syarat kedudukan pemohon dijelaskan pula dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara; 3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [Bukti P-3] dan berprofesi sebagai Guru Besar aktif pada Universitas Putra Indonesia (UPI) “YPTK”, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Guru Besar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui SK Nomor 25297/A4.5/KP/2010 tertanggal 29 Maret 2010 [Bukti P-4]; 4. Bahwa Pemohon memiliki riwayat diri dengan pengalaman yang luas sebagai Guru Besar yang aktif dalam menjalankan tugas Tri Darma perguruan tinggi, baik di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Daftar Riwayat Hidup [Bukti P-5]. Bahkan hingga tahun 2025, Pemohon terus produktif mengahasilkan kaya tulis ilmiah untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menunjukkan bahwa batas usia tidak mempengaruhi produktivitas untuk menghasilkan karya akademik sebagai seorang profesor yang berprestasi. Pemohon juga aktip memberikan kuliah kepada mahasiswa, termasuk memberikan bimbingan Teknis Penyusunan Jurnal Internasional bagi dosen-dosen pada beberapa Universitas lain (di luar UPI YPTK), bahkan sebagai motivator bagi siswa Sekolah Menengah dan mahasiswa [Bukti P-6]. 5 5. Bahwa Pemohon merupakan seorang Guru Besar yang sehat fisik dan mental sebagaimana telah diterangkan melalui Surat Keterang Sehat [Bukti P-7], di mana dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pemohon mampu melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perseorangan WNI untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Kerugian Konstitusional Pemohon 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat. Hal tersebut menjadi acuan pula Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, di mana lima syarat tersebut antara lain: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 7. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berpendapat: “Dari praktik 6 Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945; 8. Bahwa selanjutnya, terhadap lima syarat tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dengan pejelasan sebagai berikut: 8.1. Pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 sebagai berikut: a) Pembukaan UUD NRI 1945, menyatakan: “..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” b) Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945), menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."; c) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. d) Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” e) Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahwa Pemohon merupakan pemegang hak konstitusional berdasarkan latar belakang Pemohon sebagai perorangan warga negara 7 Indonesia yang berprofesi Guru Besar pada Universitas Putra Indonesia (UPI-YPTK) Padang. 8.2. Kedua, hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan akibat berlakunya Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005. Sebelumnya, Pemohon telah menjalankan hak konstitusionalnya dengan aktif berkontribusi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemohon adalah salah satu profesor yang bekerja di Universitas Putra Indonesia (UPI-YPTK) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: 006/UPI- YPTK/YYS.KL/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2025, dan akan berahir pada tanggal 31 Juli 2032. Namun, sesuai KTP/Bukti P-3, lahir pada 6 Desember 1955 maka Pemohon akan memasuki usia 70 tahun dan akan memasuki usia pensiun pada Januari tahun 2026. Akibat Pasal a quo, Pemohon akan dirugikan sebagai Guru Besar karena akan kehilangan hak konstitusionalnya saat dianggap memasuki usia pensiun. 8.3. Ketiga, kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sebagai guru besar, Pemohon mendapatkan upah/gaji setiap bulannya dari institusi. Pemohon memperoleh gaji sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan informasi mutasi rekening bulan Januari - Desember 2025. Gaji tersebut merupakan sumber pendapatan utama Pemohon selaku guru besar di perguruan tinggi. Namun, akibat berlakunya Pasal 67 ayat (5) UU 14 Tahun 2005 maka Pemohon akan mengalami kehilangan hak konstitusionalnya dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bahwa selain itu, atas dasar kontrak dengan Universitas Putra Indonesia “YPTK”, Padang yang menunjukkan bahwa Pemohon masih sangat dibutuhkan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagimana Surat Perjanjian Kerja No: 006/UPI- YPTK/YYS.KL/VIII/2022 [Bukti P-8], tanggal 1 Agustus 2022 antara Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang sebagai Badan 8 Penyelenggaran Universitas Putra Indonesia (UPI) dengan Pemohon bahwa telah disepakati Perjanjian Kerjasama itu sampai dengan 31 Juli 2032, atau masih tersisa selama 90 bulan semenjak Pemohon Pensiun pada bulan Januari 2026, dengan Gaji tetap Rp 40 juta per bulan di luar kelebihan mengajar, dan membimbing. Apabila pihak Universitas Putra Indonesia “YPTK” membatalkan kontrak tersebut akibat keberlakuan Pasal 67 ayat (5) UU 14 Tahun 2005, maka kerugian finansial yang akan dialami oleh Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut: 90 bulan x Rp 40.000.000 = Rp 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah). Perkiraan honor kelebihan mengajar dan honor membimbing Rp 34.000.000 per semester atau sama dengan 16 Semester x Rp 34 jt = Rp 544.000.000. Dengan pembulatan ke bawah menjadi 500 juta, jika dikalkulasikan, Pemohon akan mengalami kerugian bejumlah Rp 4.100.000.000 (empat milyar seratus juta rupiah), (Bukti P-9, Rekening Pemohon pendapatan dari UPI YPTK Padang Januari – Desember 2025). Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 menimbulkan kerugian yang nyata, spesifik dan bersifat potensial yang dapat terjadi sehingga menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon. Bahwa selain kerugian material sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon juga berpotensi mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang (intangible value) karena mempensiunkan Pemohon pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan menurunkan aktivitas otot dan otak yang akan mempercepat penuaan. 8.4. Keempat, kerugian yang diderita Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 67 ayat (5) UU 14 Tahun 2005. Apabila norma tersebut tidak berlaku, maka Pemohon tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Guru Besar sesuai dengan kontrak kerja yang sah dan masih berlaku hingga 31 Juli 2032. Dengan kata lain, keberlakuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 merupakan satu-satunya faktor yang secara langsung menyebabkan Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk bekerja, kehilangan penghasilan, serta hilangnya kesempatan untuk 9 terus berkontribusi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tanpa adanya norma a quo, Pemohon tetap memiliki dasar hukum yang kuat untuk tetap bekerja dan tetap memperoleh penghidupan yang layak secara berkelanjutan. Bahwa keberlakuan norma tersebut juga memaksa institusi Universitas Putra Indonesia “YPTK”, Padang untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Pemohon bukan karena ketidakmampuan, ketidaklayakan, atau pelanggaran etik/administratif, melainkan semata-mata karena alasan usia, sehingga menimbulkan kerugian aktual maupun potensial yang pasti terjadi. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kerugian konstitusional Pemohon dengan norma Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005. 8.5. Kelima, kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jelas-jelas akan mengembalikan kepastian hukum bagi Pemohon dan mengihilangkan hambatan bagi Pemohon agar tetap dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai Guru Besar sesuai kompetensi, kondisi kesehatan, serta kebutuhan institusi tempat Pemohon mengabdi. 8.6. Sensus penduduk Indonesia tahun 2022, persentase penduduk Indonesia di atas 70 tahun adalah 4,33 %, maka jumlaf Profesor di atas umur 70 tahun adalah lebih kurang 351 orang, dan jumlah ini akan terus bertambah pada masa yang akan datang. Kemampuan finansial Perguruan Tinggi tentu tidak sama, dengan asumsi rata-rata mampu membayar seorang Profesor katakanlah Rp 25 juta per bulan, maka asumsi kerugian menjadi: 351 Profesor x 9 tahun x 12 bulan = Rp 37.908 Milyar atau Rp 3,79 Trilyun, di luar kerugian intangible atas pemberlakuan Pasal 67 ayat (5) UU Guru dan Dosen tersebut. 8.7. Direktur SDM Dikti dengan suratnya Nomnor: 3721/B4/DT.04.01/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (Bukti P-10) bahwa 10 Profesor yang telah melebihi usia 70 tahun tidak boleh lagi memakai Gelar Profesor di depan nama masing-masing Profesor. Ini berarti peserta anak didik atau Negara kehilangan lebih kurang 351 Profesor yang sedang berada di Puncak Kualitas Kompetensi. Sebaliknya bila permohonan ini dikabulkan, berarti lebih kurang 351 Profesor tersebut dapat lagi difungsikan untuk melaksnakan Amanah Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Azas pemanfaatan SDM strategis. 8.8. Sebagai testimoni bahwa seorang Profesor senior itu justru lebih berkinerja tinggi, pemohon ajukan 2 orang Profesor senior yaitu: Prof. Veithzhal Rivai umur 78 tahun dan Prof. Sarwowo Hardjomuljadi, umur 72 tahun. 1) Prof. Veitzhal Rivai Antara lain telah menulis buku sebanyak 165 judul, dan sebanyak 98 (atau 54% ditulis pada usia setelah 70 tahun). Disamping itu masih banyak tugas-tugas lain yang diemban. 2) Prof. Sarwowo Hardjomuljadi, setelah berumur 70 tahun tetap beraktivitas dalam berbagai Lembaga nasional dan internasional, termasuk memperoleh penghargaan Internasiona. Informasi lebih lengkap dari 2 Profesor senior yang masih sangat Produktif dan dibutuhkan oleh berbagai institusi dalam dan luar negeri dapat dilihat pada pada Bukti P-11. 9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025, berupa kerugian yang nyata, spesifik baik bersifat potensial maupun aktual. III. Norma UU yang Dimohonkan Untuk Diuji Bahwa pemohon di dalam perkara ini mengajukan pengujian terhadap Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut: “Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.” 11 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 67 ayat (5) khususnya frasa Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun. Menurut Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan pembatasan hak bekerja, diskriminasi berdasarkan usia serta merugikan pengembangan ilmu pengetahuan dan ekosistem akademik nasional. IV. Norma UUD 1945 yang Dilanggar 1. Pasal 67 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pembukaan UUD dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tanggung jawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1.1. Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “… Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ….”. Bahwa untuk menjalankan amanat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu, Pemerintah dan DPR membentuk UU Nomor 14 Tahun 2005 tentan Guru dan Dosen untuk menjamin kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga professional untuk mewujudkan visi dan misi dari UU Nomor 14 Tahun 2005 yaitu untuk: 1. Mengangkat martabat guru dan dosen; 2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; 3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen; 4. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen; 5. Meningkatkan mutu pembelajaran; 6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan 9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 12 Bahwa berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 1.2. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, lebih lanjut telah dijabarkan ke dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Selaku seorang muslim yang beriman, ketentuan pembatasan pensiun pada usia 70 tahun untuk profesor tersebut bertentangan tanggungjawab negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai agama yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak sejalan dengan Al- Qur’an dan Hadist. Bahwa Hadist memerintahkan kepada kaum Muslim untuk belajar dari buaian hingga hingga liang lahat. Anjuran untuk belajar secara tersirat juga anjuran untuk mengajar, sebab dalam kontek memberi dan menerima, jika memberi sesuatu benda kepada orang lain, secara zahirnya milik kita akan berkurang. Akan tetapi jika kita memberi ilmu, maka ilmu kita akan bertambah. Ketika kita memberi ilmu dengan status sebagai guru dan atau Profesor, ilmu yang kita peroleh lebih banyak karena sebelum kita memberi ilmu kita harus belajar terlebih dahulu tentang ilmu itu. Bahwa Surat Luqman ayat 27 menegaskan bahwa: "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis (bitang-bintang) tulisan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.". Jika tidak ada batasan umur untuk belajar, secara otomatis tidak ada batasan 13 umur untuk mengajar. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan tentang batasan umur untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Namun, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami pandangan Islam tentang umur dan kemampuan: 1. Surah Al-An'am (6: 152) - Ayat ini menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 2. Surah Al-Baqarah (2: 286) - Ayat ini menyebutkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan bahwa setiap orang akan mendapatkan pahala atas apa yang telah mereka usahakan. Bahwa dalam ajaran Islam ada yang disebut dengabn "Taklif" (tugas dan tanggung jawab) yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka. Selain itu, "Kifayat" (kemampuan dan kesanggupan) yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dalam konteks ini, jika negara membatasi umur seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, maka harus dipertimbangkan apakah batasan tersebut sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan orang tersebut. Jika batasan tersebut tidak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan orang tersebut, maka dapat dianggap sebagai pembatasan yang tidak adil yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits sebagai nilai-nilai agama yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 1.3. Bahwa ketentuan yang membatasi pensiun untuk profesor sampai batas usia 70 tahun bertentangan dengan cita-cita dan tanggungjawab pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahun dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini karena menentukan batas usia pensiun 70 tahun tersebut menyebabkan hilangnya “tacit knowledge”, yaitu ilmu pengetahuan mendalam yang tidak tertulis, tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata, dan hanya dapat dipahami melalui pengalaman panjang, praktik, intuisi profesional, dan interaksi langsung yang 14 dimiliki oleh guru besar. Hilangnya tacit knowledge berarti hilangnya pengetahuan berharga yang hanya dimiliki oleh pakar dan tidak dapat digantikan dengan cepat, sehingga menyebabkan kemunduran kualitas akademik dan riset ketika profesor senior dipensiunkan secara administratif. Hal ini karena Guru Besar senior memegang warisan keilmuan, wawasan metodologis mendalam, jaringan riset global, dan gungsi teladan moral akademik. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa guru besar (profesor) pensiun secara otomatis pada usia 70 tahun akan menyebabkan terganggunya ekosistem Tri Dharma, mengurangi kualitas pembimbingan S3, dan merusak kesinambungan riset. Selain itu, juga akan berdampak pada perguruan tinggi karena tidak dapat disangkali bahwa guru besar adalah Dosen senior sekaligus merupakan kunci yang menentukan akreditasi institusi, reputasi akademik, publikasi Q1/Q2, serta penelitian kompetitif internasional. 1.4. Bahwa perbandingan dengan Negara Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2024 rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah profesor yang lebih tinggi dari di Negara Republik Indonesi. Di Negara Malaysia dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 34 juta orang, jumlah Profesor sebanyak 25.000. Sebaliknya penduduk Indonesia kurang lebih 280 juta dengan jumlah Profesor hanya 8.118 orang. Dengan rasio yang lebih kecil tersebut, maka dengan berlakuknya Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 menyebabkan semakin timpang rasio jumlah penduduk dengan guru besar di Indonesia. Sehingga menciptakan kondisi dimana sangat banyak sumberdaya manusia berupa profesor yang dinilai sebagai sumberdaya strategis yang tidak dimanfaatkan sehingga menyebabkan tujuan pembentukan negara sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tidak tercapai. 2. Pasal 67 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan Hak atas Pekerjaan 2.1 Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 15 bagi kemanusiaan.” Bahwa hak atas pekerjaan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga telah diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economics, Social, and Cultural Rights) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Khususnya pada Pasal 6 Angka 1 Kovenan tersebut menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui mekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.” 2.2 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 yang membatasi masa pensiun profesor sampai dengan 70 tahun bertentang dengan hak atas jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hal ini terjadi karena profesor yang masih memiliki kemampuan untuk menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi dengan baik dipaksa harus pensiun pada usia 70 tahun, padahal masih bisa berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2.3 Bahwa secara nyata, spesifik dan aktual bahwa berlakunya Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan Pemohon memiliki kontrak dengan Universitas Putra Indonesia “YPTK”, Padang yang menunjukkan bahwa Pemohon masih sangat dibutuhkan dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja No: 006/UPI- YPTK/YYS.KL/VIII/2022 [Bukti P-9], tanggal 1 Agustus 2022 antara Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang sebagai Badan Penyelenggaran Universitas Putra Indonesia (UPI) dengan Pemohon. Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah disepakati untuk berlaku sampai dengan 31 Juli 2032, atau masih tersisa selama 90 bulan 16 semenjak Pemohon diharuskan pensiun pada bulan Januari 2026. Kerugian nyata, spesifik dan aktual tersebut memiliki implikasi khusus, bahwa dengan gaji tetap Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan di luar kelebihan mengajar, dan membimbing, pemohon akan mengalami kerugian 90 bulan x Rp 40 juta = Rp 3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus ribu rupiah). 2.4 Bahwa pembatasan usia pensiun seorang profesor pada usia 70 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak harus dikaitkan dengan besarnya beban biaya negara yang harus ditanggung untuk memberikan tunjangan guru besar. Bahwa pemberian tunjangan guru besar tidak harus diberikan dalam kondisi keterbatasan keuangan negara, namun hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatasi hak seseorang untuk terlibat dalam dunia pendidikan dan pekerjaan yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa dalam kondisi pemberhentian seseorang profesor dari kegiatan mengajar yang tidak membebani keuangan negara oleh negara dapat dianggap sebagai pembatasan hak asasi, karena membatasi kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengembangkan diri. Hal ini juga dapat dianggap sebagai diskriminasi, karena tidak ada alasan yang jelas dan objektif untuk memberhentikan seseorang yang masih mampu secara patut untuk mengajar atas dasar ketiadaan anggaran negara. 2.5 Bahwa pembatasan usia pensiun seorang profesor pada usia 70 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 tidak sejalan dengan tanggungjawab pemerintah untuk memastikan hak atas pekerjaan bagi warga negaranya yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harvey Christian Lehman yang dipublikasikan ke dalam buku yang berjudul Age and Achievement (Princeton University Press, 1953), justru puncak produktivitas ilmuwan berada pada usia 60–80 tahun. Setelah menganalisis ribuan data karya ilmiah, temuan penting, dan prestasi akademik dari berbagai disiplin ilmu, Lehman menemukan bahwa produktivitas dan pencapaian ilmuwan justru mencapai puncak pada usia 60–80 tahun, yang ditandai dengan: a. Kualitas karya ilmiah meningkat seiring usia, bukan menurun. 17 b. Usia lanjut menghasilkan lebih banyak karya signifikan dibanding usia muda. c. Ilmuwan senior lebih unggul dalam: pemecahan masalah kompleks, sintesis teori, penemuan konsep baru, pengembangan teori besar (major contributions). Bahwa berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmuwan senior mencapai kedewasaan intelektual tertinggi pada usia 60–80 tahun, sehingga ketika batas usia pensiun profesor ditentukan pada usia 70 tahun justru adalah sesuatu yang tidak tepat karena pada usia tersebut mereka sedang pada masa puncak keilmuan. Dengan demikian, pembatasan usia pensiun Guru Besar pada 70 tahun tidak ilmiah. Hal ini juga bertentangan dengan bukti empiris tentang produktivitas ilmuwan, melanggar ha katas pekerjaan, merugikan pengembangan ilmu nasional, serta menghilangkan kontribusi terbesar para Profesor, justru di usia mereka yang paling matang. 2.6 Bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 yang dalam mengingat Nomor 2 dinyatakan bahwa: “Undang- undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). Memutuskan Pasal 6 ayat (9) a. NIDK bagi Dosen Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir Profesor. 3. Pasal 67 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 3.1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 telah menyebabkan ketidakadilan sebagaimana telah dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dapat dikaitkan dengan Teori Keadilan Sosial yang dikembangkan oleh John Rawls, seorang filsuf 18 Amerika, dalam bukunya "A Theory of Justice" (1971). Rawls menjelaskan bahwa "Keadilan sosial adalah keadilan yang adil, yaitu keadilan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua orang, tanpa memandang posisi atau kepentingan pribadi mereka." Rawls mengajukan dua prinsip keadilan sosial, yaitu: (1) Prinsip Kebebasan: Setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam proses politik; dan (2) Prinsip Perbedaan: Perbedaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika mereka membawa manfaat bagi semua orang, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. 3.3. Bahwa di dalam implementasinya, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berbeda-beda dalam menjalankan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon sekaligus ratusan guru besar lain yang bernasib sama dengan Pemohon. Bahwa perbedaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut dapat dicermati dalam beberapa Peraturan Menteri berikut: a. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus, telah menentukan bahwa seorang guru besar yang telah pensiun pada usia 70 tahun dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar Emeritus sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya bahwa Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak: (1) memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; (2) membimbing dosen dan mengajar mahasiswa Program Pasca Sarjana; dan (3) memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi. b. Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, mengatur bahwa 19 seorang profesor yang telah memasuki usia pensiun 70 tahun dapat diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja. Bukan sebagai Guru Besar Emeritus. Terhadap profesor yang telah memasuki usia pensiun 70 tahun yang diberikan status dosen dengan perjanjian kerja diberikan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). NIDK bagi profesor yang telah berusia 70 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun [Vide Pasal 6 ayat 5]. Dengan demikian, seorang profesor yang telah memasuki usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, masih dapat diperpanjang statusnya sebagai dosen dengan perjanjian kerja sampai berusia paling tinggi 79 (tujuh puluh sembilan) tahun. c. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, tidak mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan profesor yang telah berusia 70 tahun, namun mengatur mengenai Profesor Kehormatan. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagai Profesor Kehormatan atas usul Perguruan Tinggi. Pengangkatan Profesor Kehormatan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi [vide Pasal 41]. Profesor Kehormatan wajib: (a) menjaga nama baik dan kehormatan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; (b) berkontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan paling sedikit sepadan dengan 4 (empat) satuan kredit semester; dan (c) mematuhi kode etik Dosen. Profesor Kehormatan berhak atas: (a) pencantuman jabatan akademik Profesor Kehormatan dengan mencantumkan jabatan Profesor Kehormatan secara lengkap atau disingkat prof. (hon.), disertai dengan nama Perguruan Tinggi; dan (b) honorarium dari Perguruan Tinggi. Pemerintah menciptakan nomenklatur yang berbeda sebagai Profesor Kehormatan yang bukan merupakan perpanjangan dari usia pensiun profesor pada usia 70 tahun. d. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan 20 Pengembangan Profesi dan Karir Dosen, tidak lagi mengatur keberadaan tentang Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sehingga profesor yang sudah mencapai pensiun pada usia 70 tahun tidak dapat lagi menjadi dosen dengan perjanjian kerja tertentu dan tetap menjalankan Tri Darma perguruan tinggi. Bahwa hal ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon dan bagi banyak profesor lainnya yang menjelang memasuki usia 70 tahun, padahal masih produktif dan bisa berkontribusi untuk kemajuan institusi Pendidikan tinggi. Bahwa perbedaan pengaturan dalam implementasinya tersebut menunjukkan bahwa substansi Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 memiliki permasalahan yang mendasar yang membuatnya dapat ditafsirkan secara berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, hal ini bukanlah sekedar permasalahan pelaksanaan norma hukum, melainkan permasalahan pada substansi Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 itu sendiri. Pemberlakuan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025, telah ditinfdaklanjuti oleh Direktur SDM Dikti dengan suratnya Nomnor: 3721/B4/DT.04.01/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (Bukti P-10) bahwa Profesor yang telah melebihi usia 70 tahun tidak boleh lagi memakai Gelar Profesor di depan nama masing- masing Profesor. Ini berarti peserta anak didik atau Negara kehilangan lebih kurang 351 Profesor yang sedang berada di Puncak Kualitas Kompetensi. Atas kasus ini telah terjadi “tsunami” bagi Profesor yang berumur di atas 70 tahun. Sebaliknya apabila Pasal 67 ayat (5) dilakukan penyesuaian, maka lebih kurang Profesor senior yang sedang di puncak keilmuan, dapat ikut serta kembali mencerdaskan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945. Jumlah Profesor yang umurnya lebih dari 70 tahun itu akan bertambah dari waktu ke waktu. Dengan asumsi, jika 351 Profesor tersebut dikabulkan untuk terus berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan asumsi masing-masing Profesor dengan beban 12 SKS, maka negara akan memperoleh kembali: 351 Prof x 12 SKS x 8 bulan/tahun x 9 tahun = 303.264 SKS 21 tenaga Profesional/Profesor yang sedang berada di puncak keilmuan untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan hak untuk bebas atas perlakuan diskriminasi. 4.1 Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 selama ini telah menyebabkan adanya diskriminasi antara Profesor sampai dengan berusia 70 tahun dengan Profesor Emeritus yang sebelum ini diangkat oleh satuan pendidikan dan dengan Profeor dengan perjanjian kerja yang memiliki NIDK setelah berusia 70 tahun. Perlakuan yang berbeda ini telah dengan nyata menaburkan benih pemecah belah antara Profesor dengan kategori yang berbeda. Perbedaan utama adalah bagi Profesor yang berumur 70 tahun ke bawah selain dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga dapat digunakan untuk menghitung Nisbah Dosen, membimbing mahasiswa, dapat digunakan sebagai perhitungan jumlah Profesor untuk keperluan Akreditasi dan Pembukaan Prodi Baru. Namun hal itu diperlakukan berbeda untuk profesor emeritus dan profesor NIDK. Padahal, jika seorang Profesor masih sehat fisik dan mental, kontribusi Profesor di atas umur 70 tahun tidak berbeda dengan Profesor umur 70 tahun ke bawah. Bahkan dari aspek kualitas karena akumulasi pengalaman, tentunya Profesor yang berumur di atas 70 tahun lebih berkualitas. 4.2 Bahwa ketentuan yang membatasi usia pensiun profesor pada usia 70 tahun bertentangan dengan prinsip anti-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan setelah pensiun pada usia 70 tahun, seseorang dilarang menggunakan gelar profesor di depan namanya, berarti secara nyata merendahkan harkat dan martabat Profesor senior tersebut. Pembatasan ini juga telah menimbulkan diskriminasi bila dibandingkan dengan proses lain misalkan, pada instansi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang masih membolehkan menggunakan gelar kerhomatannya dengan menambahkan kata 22 “purnawirawan”. Lalu mengapa di dalam UU Guru dan Dosen, khususnya karena berlakunya Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005, kepada Profesor yang telah memasuki usia pensiun tidak boleh lagi memakai gelar Profesornya? Dengan demikian, Perlakuan diskriminasi atau tidak adil mengundang perpecahan dan bertentangan dengan UUD 1945. 4.3 Bahwa pengalaman di berbagai negara, seperti di Amerika Serikat, seorang profesor yang telah pensiun biasanya masih diperbolehkan untuk menggunakan gelar "Profesor Emeritus" atau "Profesor Emerita" (untuk perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kontribusi dan reputasi akademik yang kuat, namun tidak lagi aktif mengajar. Di Inggris, seorang profesor yang telah pensiun biasanya masih diperbolehkan untuk menggunakan gelar "Profesor" namun dengan penambahan kata "Retired" atau "Emeritus" untuk menunjukkan bahwa mereka telah pensiun. Cara yang demikian adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada profesor untuk menghargai kontribusinya serta menghindari diskriminasi yang dapat terjadi. 4.4 Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 melarang perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 menjadikan usia sebagai satu-satunya dasar pemberhentian tanpa mempertimbangkan kemampuan fisik, mental, produktivitas, atau kontribusi akademik. Oleh sebab itu, akibat adanya ketentuan a quo, Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas perlakuan yang bersifat diskriminatif karena diperlakukan semata-mata berdasarkan usia, bukan berdasarkan kualitas atau kinerja, yang mengakibatkan tercederainya hak asasi manusia untuk mendapatkan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengembangkan diri. Bahwa hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif tersebut telah dijelaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 yang menentukan bahwa hak bekerja adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, norma yang menyebabkan hilangnya pekerjaan secara administratif dapat inkonstitusional, serta pembatasan hak bekerja harus rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif. 23 4.5 Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi selalu membatasi diri dalam menguji ketentuan terkait dengan batas usia, baik itu batas minimal maupun batas maksimal karena pertimbangan bahwa ketentuan mengenai batas usia tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Namun, dalam beberapa putusan antara di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang dapat dikesampingkan apabila terjadi sesuati yang: melampaui kewenangan, melanggar moralitas dan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. 5. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2005 yang membatasi masa usia pensiun profesor sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan usia, sebab pembatasan tersebut tidak didasarkan kapasitas dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, melainkan semata didasarkan pada batas usia. Sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 5.1. Sebelum diterbitkan Kepmen Nomor 63 tahun 2025 (Bukti P-10), seorang Profesor dapat mengabdi sampai dengan umur 79, berdasarkan Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016, yang dalam klausul pertimbangan hukum “mengingat”, disebutkan dengan merujuk kepada UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 tersebut. Sesuai dengan pasal 6 ayat (9), seorang Profesor dapat mengabdi sampai umur 79 tahun. Dengan diberlakukannya Kepmen Nomor 63 tahun 2025, sehingga terjadi “Tsunami” bagi Profesor-profesor senior Pemohon. 5.2. Izinkan Pemohon berpendapat (meskipun tidak berlatar pendidikan hukum), bahwa suatu produk hukum adalah untuk mengatur kemaslahatan umat sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain, Peraturan Perundang-undanganlah yang harus menyesuaikan 24 dengan perkembangan peradaban WNI dan bukan sebaliknya. Pemberlakuan Pasal 67 ayat (5) UU Guru dan Dosen, telah menunjukkan ketidak adilan, yang tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa pasal UUD 1945 tersebut. 5.3. Dari aspek keadilan, Gustaf Radbruch menegaskan bahwa 3 elemen atau ide hukum adalah: “justice, legal certainty, and expediency”, yang ketiganya harus bermuara terhadap azas manfaat. UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembatasan usia pensiun Profesor yang sedang berada di puncak kualitas kompetensi, secara nyata telah mengabaikan azas manfaat SDM strategis untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk kepentingan rakyat. Sejatinya, SDM berkualitas/Profesional lebih bernilai guna daripada sumberdaya alam, dan sepatutnya SDM Profesional yang bernilai strategis itu dimanfaatkan secara optimal oleh negara, yang sebesar-besarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Fakta empiris menunjukkan bahwa Singpore, meskipun tidak memiliki sumberdaya alam, namun dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju di dunia. 5.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) equavalen dengan Gross Enrollment Ratio (GER) Indonesia yang hanya 32%, sedangkan beberapa negara lain: Malaysia 41,26%, Brunai Darussalam 38,27%, Filipina 45,28%, Thailand 53,01%, dengan APK Perguruan Tinggidan Singapore 98,02%. Cina sebagai negara dengan populasi terbanyak memiliki APK Perguruan Tinggi lebih kurang 60,2%. Dengan demikian, instrument kebijakan, sepatutnya dipergunakan mengejar ketertinggalan APK Perguruan Tinggi Indonesia dengan memanfaatkan Sumderdaya Strategis Bangsa berupa Profesor, dan tidak dipensiunkan pada usia 70 tahun yang justru akan menurunkan capaian APK saat ini. Sebagai perbandingan, Malaysia yang hanya berpenduduk 34 juta memiliki 25.000 Profesor, sedangkan Indonesia yang berpenduduk 287 juta hanya memiliki Profesor 8.118 orang. 25 V. Posita Guru Besar Adalah jabatan akademik, bukan jabatan administratif A. Menurut filsafat ilmu: 1. Karl Popper: Teori Popper menegaskan bahwa: “Ilmu berkembang melalui serangkaian proses kritis yang panjang, di mana teori-teori diuji, dikoreksi, dan diperbaiki tanpa henti.” (Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1959) Artinya, kedewasaan intelektual, pengalaman panjang, dan kemampuan reflektif mendalam merupakan unsur kunci dalam perkembangan ilmu. Berdasar pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa: a. Kualitas ilmuwan meningkat melalui siklus refleksi panjang, sehingga membatasi masa jabatan Guru Besar pada usia 70 tahun bertentangan dengan hakikat perkembangan ilmu. b. Profesor senior justru berada pada puncak kemampuan reflektif, sehingga norma usia pensiun otomatis adalah langkah yang tidak ilmiah dan merugikan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia c. Produktivitas akademik tidak diukur dari usia, tetapi dari kapasitas reflektif dan kemampuan kritik, yang menurut Popper terus berkembang melalui pengalaman panjang — aspek yang sangat kuat dimiliki Profesor senior. d. Pembatasan usia pensiun memutus proses reflektif ilmiah, yang menurut Popper justru harus terus berlangsung tanpa batasan birokratis yang tidak relevan. 2. Thomas Kuhn: (1922–1996), melalui karya monumentalnya “The Structure of Scientific Revolutions” (1962), menjelaskan bahwa perkembangan ilmu tidak bersifat linear, tetapi melalui tahapan panjang dan kompleks yang disebut pergeseran paradigma (paradigm shift). Menurut Kuhn seorang ilmuwan, khususnya Profesor senior, memegang peran sentral dalam perkembangan ilmu karena beberapa alasan ilmuwan senior: 1. memiliki pemahaman paling lengkap terhadap paradigma yang sedang berlaku, 26 2. menguasai sejarah dan perkembangan keilmuan, 3. memahami akar persoalan ilmiah yang tidak terlihat oleh peneliti muda, 4. mampu menilai konsistensi dan kelemahan paradigma secara komprehensif. Kuhn menegaskan bahwa penguasaan paradigma membutuhkan waktu panjang dan pengalaman luas yang hanya dimiliki ilmuwan senior. ilmu berkembang melalui proses panjang yang membutuhkan stabilitas paradigma dan kontribusi ilmuwan senior dalam memelihara dan mengkritisi paradigma tersebut. Jika Profesor dipaksa pensiun pada usia 70 tahun, maka perguruan tinggi akan kehilangan: 1. akumulasi 40–50 tahun pengalaman keilmuan, 2. pemahaman mendalam terhadap metodologi. 3. Otoritas ilmiah yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas riset, 4. Guru utama bagi generasi doktor dan magister. 5. Ketiadaan Profesor senior menyebabkan: kerentanan kualitas penelitian, tidak adanya penjaga kualitas paradigma, stagnasi dalam produksi ilmu. Mengacu pada pandangan Thomas Khun dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia pensiun Guru Besar pada 70 tahun bertentangan dengan hakikat perkembangan ilmu, sebab Profesor senior adalah aktor kunci dalam normal science, kritik paradigma, dan kesinambungan keilmuan. Dengan demikian, Profesor tetap dibutuhkan tanpa batasan usia administratif. 3. H.C. Lehman (Age and Achievement): puncak produktivitas ilmuwan berada pada usia 60–80 tahun. H.C. Lehman, dalam penelitiannya “Age and Achievement” (1953), menganalisis ribuan data karya ilmiah, temuan penting, dan prestasi akademik dari berbagai disiplin ilmu. Temuannya sangat jelas: Produktivitas dan pencapaian ilmuwan justru mencapai puncak pada usia 60–80 tahun. Lehman membuktikan bahwa: a. Kualitas karya ilmiah meningkat seiring usia, bukan menurun. 27 b. Usia lanjut menghasilkan lebih banyak karya signifikan dibanding usia muda. c. Ilmuwan senior lebih unggul dalam: pemecahan masalah kompleks, sintesis teori, penemuan konsep baru, pengembangan teori besar (major contributions). Pengalaman panjang menghasilkan ketajaman intelektual yang tidak dimiliki peneliti muda. Dengan kata lain: Ilmuwan senior mencapai kedewasaan intelektual tertinggi pada usia 60–80 tahun, sehingga usia 70 bukan masa menurun, tetapi justru masa produktif dan kontribusi puncak. Berdasarkan temuan Luchman tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Pembatasan usia pensiun Guru Besar pada 70 tahun tidak ilmiah, 2. Bertentangan dengan bukti empiris tentang produktivitas ilmuwan, 3. Merugikan pengembangan ilmu nasional, 4. Menghilangkan kontribusi terbesar para Profesor, justru di usia mereka yang paling matang. B. Argumentasi Yuridis Norma usia 70 tahun tidak memenuhi asas rasionalitas Hal ini ditetapkan MK dalam Putusan: a. 006/PUU-III/2005 diantaranya: MK menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan pembatasan hak secara sewenang-wenang, dan pembatasan administratif harus:  rasional,  proporsional,  tidak diskriminatif,  dan selaras dengan prinsip UUD 1945 b. 29/PUU-V/2007 Dalam putusan MK No. 29/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan: 1. Pembatasan hak berdasarkan undang-undang harus rasional dan proporsional. 2. Tidak boleh ada pembatasan yang menghilangkan hak konstitusional tanpa alasan objektif. 3. Hukum harus memberikan kepastian hukum yang adil. 28 Berdasar pada putusan MK di atas jelas menunjukkan bahwa Pembatasan usia pensiun yang bersifat “pukul rata” tidak memberi keadilan substantif. Batas usia 70 tidak memiliki dasar ilmiah, bertentangan dengan asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)). C. Diskriminasi berdasarkan usia Terkait dengan Diskriminasi berdasarkan usia , Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor: 1. Nomor 27/PUU-V/2007: secara tegas menyatakan bahwa: a. Norma undang-undang tidak boleh diskriminatif (termasuk diskriminasi usia). b. Norma harus memberikan keadilan substantif, bukan keadilan administratif. 2. Nomor 102/PUU-VII/2009 menyatakan: a. Hak konstitusional warga negara tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. b. Pembatasan harus rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif. c. Kesetaraan dalam akses terhadap jabatan harus dijamin. 3. Nomor 12/PUU-I/2003menyatakan: a. Hak bekerja adalah hak konstitusional yang harus dilindungi. b. Norma yang menyebabkan hilangnya pekerjaan secara administratif dapat inkonstitusional. c. Pembatasan hak bekerja harus rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif D. Argumentasi Sosiologis 1. Hilangnya “tacit knowledge”. Tacit knowledge adalah pengetahuan mendalam yang tidak tertulis, tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata, dan hanya dapat dipahami melalui pengalaman panjang, praktik, intuisi profesional, dan interaksi langsung. Contohnya: kearifan akademik, intuisi metodologis, strategi memecahkan masalah kompleks, teknik mengajar efektif, atau cara membimbing mahasiswa doktoral yang hanya dipahami melalui pengalaman puluhan tahun. 29 Hilangnya tacit knowledge berarti hilangnya pengetahuan berharga yang hanya dimiliki oleh pakar dan tidak dapat digantikan dengan cepat, sehingga menyebabkan kemunduran kualitas akademik dan riset ketika profesor senior dipensiunkan secara administratif. Sebab Guru Besar senior memegang: 1) Warisan keilmuan, 2) Wawasan metodologis mendalam, 3) Jaringan riset global, 4) Fungsi teladan moral akademik. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa guru besar (professor) pensiun secara otomatis pada usia 70 akan: 1) Merusak ekosistem tri dharma, 2) Mengurangi kualitas pembimbingan S3, 3) Merusak kesinambungan riset. Bahkan akan berdampak pada perguruan tinggi karena tidak dapat disangkali bahwa guru besar Adalah Dosen senior sekaligus merupakan kunci: 1) Akreditasi institusi 2) Reputasi akademik 3) Publikasi Q1/Q2 4) Penelitian kompetitif internasional 5) Pembatasan usia 70 merugikan dunia akademik nasional. E. Argumentasi Komparatif Internasional 1. Amerika Serikat Amerika Serikat Tidak Mengenal Usia Pensiun untuk Profesor Sejak diberlakukannya Age Discrimination in Employment Act (ADEA) dan penghapusan mandatory retirement age tahun 1994, Amerika Serikat secara tegas melarang batas usia pensiun wajib bagi profesi akademik, terutama Profesor. Artinya: Profesor di AS dapat terus mengajar, meneliti, dan membimbing tanpa batas usia—selama memenuhi standar kinerja. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kompetensi ilmiah tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh produktivitas dan kualitas akademik. 30 Universitas-universitas AS menggunakan evaluasi berbasis kinerja (performance-based assessment), bukan batas usia. Mereka menilai: 1) produktivitas penelitian, 2) publikasi ilmiah, 3) kontribusi bimbingan doktor, 4) inovasi teori dan metodologi, 5) rekam jejak pengabdian akademik. Jika kinerja tetap tinggi, Profesor dapat aktif tanpa batas. Artinya: Usia bukan ukuran objektif kualitas akademik—kinerja adalah ukuran yang sesungguhnya. Berdasar pada argumentasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara maju seperti Amerika Serikat tidak menerapkan batas usia pensiun Profesor. Sebaliknya, mereka mempertahankan Profesor senior tanpa batas usia karena produktivitas akademik, kontribusi penelitian, dan peran kepemimpinan ilmiahnya justru berada pada puncaknya di usia lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan usia 70 tahun bagi Guru Besar di Indonesia tidak sejalan dengan praktik akademik terbaik dunia dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. 2. Inggris Tidak Menerapkan Batas Usia Pensiun Wajib untuk Profesor Mayoritas universitas terkemuka di Inggris, seperti Oxford, Cambridge, University College London (UCL), Imperial College London, tidak memberlakukan batas pensiun otomatis untuk Profesor. Profesor dapat tetap aktif mengajar, membimbing doktor, dan melakukan penelitian selama mereka memenuhi standar akademik. Tidak ada aturan pemerintah yang menetapkan pensiun otomatis pada usia tertentu untuk profesi akademik. Profesor dapat terus aktif; usia pensiun fleksibel (70–75 tahun). Fakta empiris di babwah ini menunjukkan: - Di Oxford, sejumlah Profesor tetap aktif hingga usia 78–85 tahun. - Di Cambridge, Profesor emeritus masih memimpin riset besar hingga usia 80an. 31 - Di UCL dan Imperial College, profesor senior tetap produktif sebagai principal investigator (PI). Pengalaman di Inggris menunjukkan bahwa Profesor tetap dibutuhkan tanpa batasan usia yang kaku. Negara dan universitas terkemuka di Inggris memberikan fleksibilitas penuh bagi Profesor senior untuk terus berkarya berdasarkan kinerja, bukan usia. Ini membuktikan bahwa pembatasan usia 70 tahun bagi Guru Besar di Indonesia tidak sejalan dengan praktik akademik terbaik dunia dan tidak memiliki dasar ilmiah. 3. Sistem “Senior Profesor” sangat umum di Universitas Jerman Universitas besar seperti: - Humboldt University Berlin, - University of Munich (LMU), - University of Heidelberg, - Technical University of Munich (TUM) mempekerjakan Profesor senior sebagai Senior professor hingga usia 75–80 tahun, tergantung kebutuhan fakultas dan produktivitas ilmuwan. Hal ini menunjukkan penghargaan tinggi terhadap pengalaman dan reputasi ilmiah Profesor senior. Di negara Jerman juga menunjukkan bahwa Profesor senior tetap diberi ruang luas untuk berkarya setelah usia pensiun formal melalui skema Senior professor. Negara dan universitas terkemuka di Jerman bahkan memanfaatkan keahlian Profesor senior hingga usia 75–80 tahun. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan usia pensiun 70 tahun bagi Guru Besar di Indonesia tidak selaras dengan praktik terbaik sistem akademik negara maju dan tidak memiliki dasar ilmiah. 4. Malaysia Malaysia Menerapkan Usia Pensiun Profesor Lebih Tinggi (70–75 Tahun) Di Malaysia, usia pensiun akademik telah dinaikkan beberapa kali. Saat ini: 1) Dosen biasa pensiun pada usia 60–65 tahun, 2) Profesor dan Profesor Ulung (Distinguished Professor) dapat diperpanjang hingga usia 70–75 tahun, tergantung produktivitas dan kebutuhan universitas. 32 Artinya: Malaysia secara eksplisit mengakui bahwa Profesor senior sangat berharga dan tidak boleh dibatasi usia rendah. Universitas terkemuka seperti:  Universiti Malaya (UM)  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  Universiti Sains Malaysia (USM)  Universiti Putra Malaysia (UPM) Di Universitas tersebut memiliki skema:  Post-retirement contract  Professor Emeritus appointment  Special appointment for research leadership Sehingga Profesor bisa tetap aktif hingga usia 75 tahun atau bahkan lebih jika dibutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Malaysia Profesor tidak dibatasi secara kaku oleh usia. Bahkan, Malaysia memberikan perpanjangan hingga 70–75 tahun untuk memastikan kesinambungan riset, bimbingan doktoral, dan reputasi akademik. Karena itu, pembatasan usia pensiun 70 tahun di Indonesia tidak sejalan dengan praktik terbaik regional dan dapat merugikan kemajuan ilmu pengetahuan nasional. F. Referensi Ilmiah dan Data Empiris 1. Simonton, D.K. (1991). “Career Trajectories in Science.” Simonton menemukan bahwa karier ilmuwan tidak menurun karena usia, tetapi mengikuti pola yang dipengaruhi oleh: pengalaman kumulatif, kedalaman keahlian, dan stabilitas kreativitas ilmiah sepanjang hidup. Pokok pandangannya: 1) Produktivitas ilmiah mencapai puncak pada usia matang, biasanya antara 55–70 tahun, bukan usia muda. 2) Kualitas karya ilmiah justru meningkat pada usia lanjut, karena ilmuwan senior memiliki wawasan lebih luas dan kematangan konseptual. 33 3) Inovasi tidak hilang dengan pertambahan usia, tetapi berubah dari kreativitas eksploratif (usia muda) menjadi kreativitas integratif dan teoritis (usia tua). 4) Simonton menegaskan bahwa usia bukan indikator kemampuan ilmiah, karena yang menentukan adalah cognitive complexity, expertise, dan pengalaman puluhan tahun. 5) Ilmuwan senior, termasuk profesor/Guru Besar, tetap sangat produktif dan bahkan mencapai puncak kontribusi ilmiah pada usia lanjut. Oleh karena itu, pembatasan usia pensiun akademik tidak sesuai dengan pola produktivitas ilmiah yang ditemukan dalam riset empiris. 2. Lehman, H.C. (1953). “Age and Achievement.” Lehman meneliti ribuan ilmuwan, seniman, dan tokoh kreatif, lalu menemukan bahwa usia tidak menghalangi produktivitas intelektual, bahkan Pokok pandangannya: 1) Puncak pencapaian ilmiah dan intelektual sering terjadi pada usia 60–80 tahun, ketika pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan sintesis berada pada titik tertinggi. 2) Karya terbaik ilmuwan senior justru muncul setelah mereka memiliki akumulasi pengetahuan yang mendalam selama puluhan tahun. 3) Produktivitas kreatif tidak turun secara signifikan karena usia, yang berubah adalah jenis kreativitas: usia muda → kreativitas eksploratif, 4) usia tua → kreativitas integratif, reflektif, dan konseptual yang lebih matang. Lehman menegaskan bahwa usia lanjut tidak boleh dianggap sebagai penurunan kemampuan, karena banyak penciptaan besar dalam sejarah terjadi pada masa senja karier. Lehman berkesimpulan bahwa Ilmuwan dan akademisi senior tetap dan sering kali semakin produktif pada usia lanjut. Oleh sebab itu, pembatasan usia pensiun akademik tidak didukung oleh bukti empiris dan justru menghilangkan fase paling produktif seorang ilmuwan. 3. Harvard Medical School (2019) 34 Riset Harvard Medical School tahun 2019 menunjukkan bahwa fungsi kognitif pada individu yang terus aktif secara intelektual—termasuk akademisi dan ilmuwan senior—tetap stabil hingga usia lanjut. Pokok pandangannya: 1) Aktivitas intelektual berkelanjutan (mengajar, meneliti, menganalisis, menulis) menjaga fungsi otak tetap optimal. 2) Akademisi senior menunjukkan ketahanan kognitif (cognitive resilience) yang tinggi hingga usia 75–85 tahun. 3) Tidak ada bukti ilmiah bahwa usia kronologis otomatis menurunkan kemampuan berpikir analitis, bahasa, atau penalaran abstrak. 4) Pengalaman panjang justru memperkuat efisiensi kognitif, kemampuan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan kompleks. Riset Harvard Medical School tahun 2019 menyimpulkan bahwa usia lanjut tidak menjadi hambatan bagi performa kognitif akademisi; justru aktivitas ilmiah yang berkelanjutan memungkinkan profesor tetap sangat produktif hingga usia tua. Mengacu pada hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Pembatasan usia pensiun 70 tahun bagi professor tidak selaras dengan temuan ilmiah tentang kognisi akademik. VI. Petitum Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diubah menjadi “Profesor berprestasi yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian konpetensi, kesehatan dan kebutuhan institusi pendidikan tanpa Batasan usia mutlak c. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara RI. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 35 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Desember 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-2A : Fotokopi KepmenRistekDikti Nomor 2 Tahun 2016; 4. Bukti P-2B : Fotokopi Kepmen Nomor 63 Tahun 2025; 5. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 6. Bukti P-4 : Fotokopi SK Pengangkatan Guru Besar Pemohon; 7. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Pemohon; 8. Bukti P-6 : Fotokopi Jurnal dan Kegiatan di luar homebase; 9. Bukti P-7 : Surat Keterangan Sehat; 10. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja UPI/YPPK; 11. Bukti P-9 : Fotokopi Rekening Pemohon; 12. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Direktur SDM Dikti; 13. Bukti P-11 : Fotokopi Testimoni profesor senior di atas 70 tahun. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima permohonan sebagai pihak terkait yang diajukan oleh H. Faisal Santiago dan Ahmad Redi pada tanggal 6 Januari 2026. [2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- 36 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 25 November 2025, hlm. 12-14 dan 17-20]. Selanjutnya, pada hari 37 Senin, tanggal 8 Desember 2025, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2-4), kedudukan hukum Pemohon (Permohonan hlm. 4-26), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 26-34). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 34-35). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan 38 d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, sekalipun pada bagian kedudukan hukum Pemohon telah menguraikan perihal sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma, in casu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005, terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dimaksud merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. Adapun dalam permohonan Pemohon, uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan dasar pengujian oleh Pemohon lebih banyak diuraikan dan dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon [vide Permohonan, hlm. 11-25], di mana seharusnya hal tersebut Pemohon uraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). Sebab, setelah dicermati permohonan Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan hanya menguraikan contoh perbandingan praktik negara lain berkaitan dengan usia pensiun guru besar dan landasan teori yang menjadi argumentasi Pemohon baik secara yuridis, filsafat, sosiologis, serta argumentasi komparatif dengan negara lain, tanpa menguraikan secara komprehensif pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, Pemohon dalam menjelaskan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, selain tidak diuraikan secara jelas letak pertentangannya, juga uraian lebih dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon. Seharusnya, uraian 39 pertentangan norma dimaksud dijelaskan secara komprehensif pada bagian alasan- alasan permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon huruf b yang menyatakan sebagai berikut: b. Menyatakan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diubah menjadi "Profesor berprestasi yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian konpetensi, kesehatan dan kebutuhan institusi pendidikan tanpa batasan usia mutlak dan tidak menerima tunjangan apapun dari negara”. Terhadap petitum huruf b di atas, rumusan petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim karena Pemohon di satu sisi memohon kepada Mahkamah agar norma pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat, akan tetapi di sisi lain Pemohon kemudian justru menggunakan rumusan frasa “… dan diubah menjadi …” dalam petitum yang menyebabkan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Seharusnya jika Pemohon hendak menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat maka frasa yang dipergunakan adalah “… dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai …”. Penggunaan frasa yang tidak tepat demikian mengakibatkan petitum a quo menjadi tidak jelas, yaitu apakah petitum permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus suatu norma undang-undang yang pada dasarnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun ditafsirkan dengan rumusan frasa “diubah menjadi” sebagai syarat tertentu (konstitusional bersyarat), ataukah suatu norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang diinginkan Pemohon. Dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah 40 pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bersifat ambigu karena rumusan petitum permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dibedakan secara tepat, ihwal posisi norma yang dikonstruksikan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.3.3] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.4] tersebut di atas, oleh karena pada bagian alasan-alasan Permohonan (posita) Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, serta rumusan petitum Pemohon bersifat ambigu dan tidak lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-undang, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, juga permohonan menjadi pihak terkait, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 42 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo