225/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 225/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Mawar Merah IV Nomor 7, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.001/SKK/TS/XI/2025 bertanggal 11 November 2025, memberi kuasa kepada Axl Mattew Situmorang, S.H., M.H., Alexander RG. Situmorang, S.H., Yustinus Stein Siahaan, S.H., Subadria, S.H., Jody Riyadi Kunto, S.H., Darius Situmorang, S.H., M.H., M. Taufik, S.H., dan M. AU Ripamole, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Togar Situmorang Law Firm, yang berkedudukan hukum di Graha Situmorang, Jalan Raya Gumicik Gang Melati Nomor 8, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kota Gianyar, Provinsi Bali, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 17 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 230/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 225/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 17 November 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Mahkamah Konstitusi dilahirkan berdasarkan kebutuhan akan adanya mekanisme Judicial review dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang lahir pasca reformasi tepatnya dalam amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 yang dirumuskan secara khusus dalam Pasal 24C UUD 1945 memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi dan dibuahkan melalui Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) yang berlaku pada 13 Agustus 2003 dan selanjutnya telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK"). 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin agar konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan sebagai mana mestinya, oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi wajib dikatakan sebagai penjaga konstitusi (the Guardian of Constitution). Mahkamah Konstitusimempunyai peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (The protector of human and citizen constitutional rights) karena apabila terdapat undang undang yang melanggar hak konstitusi warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945, maka interpretasi Mahkamah Konstitusi atas permasalahan tersebut wajib dipandang sebagai sebuah penafsiran yang tertinggi (the sole interpreter of constitution) dan putusan yang dikeluarkan Mahkamahah Konstitusi merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan final; 3. Merujuk pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan 3 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.." 4. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang." 5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut "MK'') dalam melakukan uji materiil undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disingkat sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman'') yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang." 6. Kewenangan MK dalam melakukan uji materiil undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 juga kembali dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disingkat sebagai "UU Peraturan Perundang Undangan'') yang menyatakan: "(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.." 4 7. Bahwa objek permohonan a quo adalah Pengujian materiil terhadap Penjelasan Pasal 16 UU Advokat terhadap UUD 1945 sehingga Berdasarkan uraian tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Kedudukan hukum atau legal standing merupakan suatu konsep dimana seseorang diwajibkan mempunyai hak dan memenuhi syarat dalam hal untuk melakukan sebuah tindakan hukum seperti mengajukan suatu permohonan dan/ atau gugatan ke muka pengadilan sehingga sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; 2. Kedudukan hukum atau legal standing seseorang yang ingin mengajukan permohonan uji materiil ke MK wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, yang menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlaku nya undang undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang; c. Sadan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; Penjelasan pasal Pasal 51 ayat 1 UU MK: "yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945" 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- Undang (PUU) yaitu: a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 4. Bahwa kualifikasi pemohon sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK dalam perrmohonan ini adalah "Perorangan warga negara Indonesia" yang Hak 5 dan/atau kewenangan konstitusional telah dirugikan dengan berlaku nya ketentuan dalam Pasal 16 UU Advokat. pemohon merupakan warga negara Indonesia (vide. Bukti-P4) yang berprofesi sebagai seorang advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI'') dengan Nomor Induk Advokat (NIA): 16.01145 (vide. Bukti-PS) dan telah diambil sumpah nya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 (vide. Bukti-P6); 5. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagafmana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disingkat sebagai "PMK 2/2021'') yang berbunyi sebagai berikut: (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi." 6. Bahwa rumusan pasal yang diuji dalam permohonan a quo secara faktual telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.." Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." 6 7. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah jelas dirugikan secara konkret akibat ketentuan Pasal 16 UU Advokat karena keberadaan pasal tersebut masih menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Pemohon sebagai seorang advokat telah menjalankan kuasa nya dengan itikad baik dan diperkuat juga dengan adanya berbagai hasil/prestasi yang diraih Pemohon atas permasalahan hukum yang dialami oleh mantan klien Pemohon; 8. Bahwa pada awal mulanya, Pemohon memberikan bantuan hukum dengan imbalan atas jasa hukum diberikan Pemohon kepada mantan klien nya dan kesepakatan itu tertuang dalam 2 (dua) Perjanjian Jasa Hukum antara Pemohon dengan mantan klien nya (vide Bukti-P7). Kemudian, seluruh upaya hukum yang dilakukan Pemohon secara rinci dilandasi pada surat kuasa yang diberikan oleh mantan klien nya kepada Pemohon; 9. Bahwa dari sekitar 69 (enam puluh sembilan) surat kuasa yang mengikat antara Pemohon dan mantan klien nya, disepakati beberapa upaya hukum yang dilakukan Pemohon untuk membela kepentingan mantan kliennya tersebut diantaranya yakni: 9.1 Upaya hukum pidana yakni,: 9.1.1 Surat Kuasa Nomor: 170/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus (vide. Bukti-P8) dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya sebagai pelapor untuk membuat laporan polisi di Bareskrim Mabes Polri tentang adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan dan Penggelapan Juncto Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 dan Pasal 372 KUHP juncto Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terlapor atas nama: LUCA SIMIONI; 9.1.2 Surat Kuasa Nomor: 156/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 ( vide. Bukti-P9) dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya sebagai terlapor dalam Laporan Palisi Nomor: LP/B/206/X/2021/SPKT/POLRES BADUNG/POLDA BALI tertanggal 28 Oktober 2021 di Polres Badung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/ 7 atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 374 atas nama pelapor: LUCA SIMIONI; 9.1.3 Surat Kuasa Nomor: 039/TS-KT/SK/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 ( vide. Bukti-Pl0) dikhususkan agar Pemohon mendampingi suami dari mantan kliennya sebagai terlapor dalam Laporan Palisi Nomor: LP/B/661/XI/2022/SPKT/POLDA BALI tertanggal 10 November 2022 di Polda Bali tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 atas nama pelapor: CARLO KAROL BONATI; 9.1.4 Surat Kuasa Nomor: 171/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 (vide. Bukti-P11) dikhususkan agar Pemohon mendampingi mantan kliennya untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp2.800.000.000,- (Dua Milliar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada Saudara Widya Nurhidayat alias DIDIK serta kemudian berdasarkan surat kuasa tersebut, Pemohon mendampingi mantan kliennya untuk membuat Laporan Palisi Nomor: LP/B/2181/XI/2022/SPKT/RES BGR/POLDA JABAR tertanggal 28 November 2022 di Polres Bogor tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 atas nama terlapor: Widya Nurhidayat alias DIDIK; 9.2 Upaya hukum perdata yakni,: 9.2.1 Surat Kuasa Nomor: 258/TS-KT/SK/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 (vide. Bukti-P12) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 2 Januari 2023 terhadap Luca Simioni, Arturo Barone dan Thomas Gerhard Huber di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P13); 9.2.2 Surat Kuasa Nomor: 002/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023 (vide. Bukti-P14) dikhususkan Pemohon untuk 8 mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 12 Januari 2023 terhadap Luca Simioni di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti- P15); 9.2.3 Surat Kuasa Nomor: 011/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (vide. Bukti-P16) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 84/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 26 Januari 2023 terhadap Luca Simioni, Barry Pullen dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P17); 9.2.4 Surat Kuasa Nomor: 130/TS-KT/SK/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023 (vide. Bukti-P18) dikhususkan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 97/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 1 Februari 2023 terhadap Luca Simioni, Carlo Karol Bonati dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti- P19); 9.2.5 Surat Kuasa Nomor: 013/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (vide. Bukti-P20) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 188/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 15 Februari 2023 terhadap Luca Simioni, Daniel James Peachman dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P21); 9.2.6 Surat Kuasa Nomor: 068/TS-KT/SK/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 (vide. Bukti-P22) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi Nomor 469/Pdt.G/2021/PN.Dps Eksekusi Nomor: 06/Eks/2023/PN.Dps tertanggal 27 Februari 2023 atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 9 332/Pdt.Bth/2023/PN.Dps tertanggal 27 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P23); 9.2.7 Surat Kuasa Nomor: 017/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (vide. Bukti-P24) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 395/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 10 April 2023 terhadap Luca Simioni, Andrea Colussi clan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P25); 9.2.8 Surat Kuasa Nomor: 018/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (vide. Bukti-P26) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 401/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 11 April 2023 terhadap Luca Simioni, Dominic James Murray dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P27); 9.2.9 Surat Kuasa Nomor: 020/TS-Kf /SK/1/2023 tertanggal 24 lanuari 2023 (vide. Bukti-P28) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 11 April 2023 terhadap Luca Simioni, Emmanuel Marcel Gaetano Vallotto dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P29); 9.2.10 Surat Kuasa Nomor: 071/TS-Kf/SK/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 353/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 27 April 2023 terhadap PT. Bank Mandiri Tbk., di Pengadilan Negeri Denpasar (vide. Bukti-P30); 10 9.2.11 Surat Kuasa Nomor: 016/TS-Kf /SK/I/2023 tertanggal 24 lanuari 2023 (vide. Bukti-P31) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 1137/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 17 Oktober 2023 terhadap Luca Simioni, Ali Orhan Kahvecioglu dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar; 9.2.12 Surat Kuasa Nomor: 019/TS-Kf/SK/I/2023 tertanggal 24 lanuari 2023 (vide. Bukti-P32) dikhususkan Pemohon untuk Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas nama mantan klien nya yang teregistrasi dengan perkara nomor 1139/Pdt.G/2023/PN.Dps tertanggal 17 Oktober 2023 terhadap Luca Simioni, Timothee Frederic Walter dan Notaris Eddy Nyoman Winarta, S.H. di Pengadilan Negeri Denpasar; 9.3 Upaya hukum lainnya demi kepentingan pembelaan mantan klien Pemohon yakni,: 9.3.1 Surat Perlindungan Hukum dan Permohonan Audiensi tertanggal 03 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenkuham Bali (vide. Bukti-P33) pada saat itu yang pada intinya meminta Kemenkuham melakukan pemblokiran passport milik saudara Luca Simioni agar saudara Luca Simioni tidak mangkir dari proses hukum yang telah berjalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.1 diatas; 10. Bahwa seluruh upaya hukum yang telah disampaikan dalam poin 9 permohonan ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022-2023 artinya selama 2 (dua) tahun untuk Pemohon berjuang untuk membela kepentingan hukum mantan klien nya, namun akibat tidak adanya tolak ukur "itikad baik" yang secara jelas ditentukan dalam Pasal 16 UU Advokat telah nyata digunakan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Bali untuk menetapkan Pemohon sebagai seorang tersangka (vide. Bukti-P34) atas Laporan Palisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang diatur didalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP'') atau 372 KUHP yang dilaporkan oleh mantan klien Pemohon; 11 11. Bahwa saat ini, Pemohon sedang menjalankan proses hukum sebagai seorang terdakwa dalam perkara nomor: 1292/Pid.B/2025/PN Dps dengan klasifikasi perkara yaitu dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang diatur didalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP (vide. Bukti-P35) dan telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar di RUTAN Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan (vide. Bukti-P36), dengan pertimbangan sebagai berikut: 11.1 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan meminta "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp 910.000.000,-(Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) pada bulan Agustus 2022 dengan dalil percepatan penangkapan tersangka atas upaya hukum yang telah disebutkan dalam poin 9.1.1. Tanggapan, Pemohon telah menjalankan Surat Kuasa Nomor: 170/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus (vide. Bukti-PS) dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/305/VIII/2022/BARESKRIM tertanggal 26 Agustus 2022 (vide. Bukti-P37) dan dokumentasi pendukung lainnya (vide. Bukti-P38) termasuk Media online seperti: Radar bali, kumparan.com juga meliput upaya hukum yang dilakukan Pemohon disaat mendampingi mantan klien nya melaporkan adanya dugaan pidana tersebut di Bareskrim Mabes Polri. Selengkapnya bisa diIihat pada link: https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70861801/ditipu -bule-swiss-di-bali-mantan-putri-indonesia-lapor-ke-mabes-polri dan https://kumparan.com/kumparanhits/ruqi-rp-30-miliar-putri-ndonesia- persahabatan-2002-laporkan-wna-ke-polisi-1ykOSO5v4YN; Seluruh tahapan mulai dari pembuatan laporan polisi, pendampingan saksi saksi sampai dengan naik nya status laporan tersebut dari penyelidikan hingga penyidikan (vide. Bukti-P39) merupakan upaya hukum Pemohon yang didasari oleh itikad baik Pemohon selaku advokat demi kepentingan pembelaan hak mantan klien nya. Namun saat ini, Pemohon malah dituduh meminta uang suap dan seolah olah mantan kliennya mengkonfirmasi kepada pihak penyidik 12 bareskrim mabes polri sebagaimana yang terdapat dalam uraian di atas. Teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 merupakan tindakan penyalah gunaan kewenangan (abuse of power) aparat penegak hukum yang pada akhirnya merampas kemerdekaan Pemohon saat ini. Itikad baik Pemohon selama menjalankan kuasa yang telah diterimanya dan telah mendampingi mantan klien nya untuk berproses dalam laporannya di Bareskrim Polri tidak dipertimbangkan sama sekali. serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Bali seolah-olah terlihat benar namun merupakan hal yang sangat tidak logis dilakukan dalam tindakan untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana atau tidak bahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila memang benar Pemohon memberikan uang operasional yang diminta nya kepada mantan klien clan diberikan kepada penyidik, apakah penyidik yang menerima uang tersebut akan mengakui terima uang dari Pemohon? 11.2 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan dituduh menerima "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada bulan februari-maret 2023 dengan penyelesaian perkara di mana mantan klien Pemohon dilaporkan ke Polres Badung sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.2. Tanggapan, Pemohon telah menjalankan Surat Kuasa Nomor: 156/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 (vide. Bukti-P9) dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2.LIDIK/08/III/RES.1.11./2023/SATRESKRIM (vide. Bukti- P40). Sebagai seorang advokat ketika kliennya dilaporkan oleh orang lain, maka upaya maksimal yang wajib dilakukan adalah menyiapkan dokumen dokumen pembelaan hukum secara baik dan benar dengan tujuan agar laporan tersebut dapat dihentikan. Apakah prestasi yang 13 diperoleh oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon telah beritikad baik dalam menjalankan kuasa untuk kliennya? Teknik penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/682/XI/2023/SPKT/Polda Bali tertanggal 20 November 2023 kembali lagi dilakukan dengan cara mengkonfirmasi ke penyidik yang menangani laporan tersebut, apakah menerima uang atau tidak? 11.3 Pemohon dituduh telah menjanjikan kemenangan kepada mantan klien nya dan dituduh meminta "uang suap" kepada mantan klien sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada bulan Juni 2023 dengan penyelesaian perkara di mana mantan klien Pemohon dilaporkan ke Polda Bali sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin 9.1.3; Tanggapan, Pemohon telah menjalankan Surat Kuasa Nomor: 039/TS-KT/SK/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 (vide. Bukti-P10) dengan itikad baik. Kuasa tersebut telah dijalankan Pemohon yang dapat dibuktikan dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/III/VII/ RES.1.11/2023/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan (vide. Bukti-P41); Kuasa ini telah dijalankan dengan itikad baik oleh Pemohon, namun sebagaimana yang telah dijabarkan di atas akibat tolak ukur "itikad baik" seorang advokat itu tidak ada sebuah hukum yang "tertulis secara jelas" seperti apa, maka Kepolisian Daerah (Polda) Bali sangat mudah untuk memanfaatkan "celah" hukum tersebut; 12. Bahwa tanggapan yang telah Pemohon sampaikan diatas merupakan dalil bantahan singkat terhadap tuduhan serius yang disangkakan Pemohon pada saat ini sehingga untuk menjelaskan secara detail dalil bantahan Pemohon atas proses hukum yang tengah berjalan, Pemohon menyadari kewenangan tersebut bukanlah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa namun tidak mengurangi fakta bahwa hak konstitusional Pemohon saat ini yang telah menyandang status sebagai "Terdakwa" sebagai seorang advokat yang telah menjalankan kuasa nya dengan "itikad baik" sudah seharusnya dilindungi oleh Pasal 16 UU Advokat (Hak Imunitas); 14 13. Bahwa kriminalisasi tersebut telah secara terang melanggar hak konstitusional Pemohon yang secara eksplisit dijamin dan dilindungi di dalam UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut: 13.1 Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu Hak Konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah dikerdilkan. Pasal 16 UU Advokat seharusnya memberikan Jaminan dan perlindungan kepada Pemohon yang telah menjalankan kuasanya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien nya sehingga tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak didapatkan oleh Pemohon selaku advokat karena disisi lain jika aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa melakukan sebuah dugaan tindak pidana, maka implementasi polisi dan jaksa diperiksa melalui sidang etik kelembagaan terlebih dahulu. Pemohon sampai dengan saat ini belum diperiksa oleh PERADI dan telah ada pernyataan secara khusus yang menegaskan akan hal tersebut PERADI (vide. Bukti-P42): 13.2 Pelanggaran Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu Hak Konstitusional Pemohon yang "berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu''telah dilanggar. Selain mempersoalkan masalah pemeriksaan etik yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang menjalankan sebuah profesi, Pemohon juga telah ditahan sejak tanggal 2 September 2025 (vide. Bukti-P43) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali tanpa mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence) namun di sisi lain jika dibandingkan dengan kasus perkara pidana merampas nyawa orang lain yang diduga dilakukan oleh seorang anggota polisi dengan korban sesama anggota polisi di Polda NTB terhadap pelaku tersebut tidak dilakukan penahanan (sumber: https://www.cnnindonesia. com/nasional/20250704155635-121246967/brigadir-mn-tewas-di-ntb- 2-tersangka-eks-polisi-tak-kunjung-ditahan). Begitu halnya dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Mantan Kepala Kejaksaan Negeri 15 (Kajari) Jakarta Barat Iwan Ginting, dimana yang bersangkutan tidak ditahan dan hanya mendapatkan sanksi dibebastugaskan dari jabatan jaksanya selama satu tahun untuk kemudian ditempatkan di bagian tata usaha. (sumber: https://rmol.id/politik/read/2025/10/06/682287/ gawat-jaksa-iwan-cuma-dirnutast:meski-diduga-terima-rp500-juta) Sangat banyak diskriminasi yang telah terjadi di republik ini terkhususnya terhadap perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Masyarakat sipil yang tak berdaya hanya dijadikan alat kekuasaan untuk sebuah hubungan yang transaksional agar proses hukum tidak dilanjutkan, tidak ditahan bahkan dapat diputus bebas jika memberikan sejumlah uang namun ketika Aparat Penegak Hukum seperti polisi dan jaksa melakukan dugaan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana nya tidak dijalankan dan hanya menjalani sanksi disiplin; 14. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka terdapat kepastian hukum bahwa penilaian "Itikad Baik" seorang Advokat harus dinilai berdasarkan standar etik oleh DKOA terlebih dahulu, sehingga kerugian konstitusional berupa kriminalisasi sepihak terhadap Pemohon tidak akan terjadi lagi atau setidaknya dapat dipulihkan 15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Penjelasan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena dalam hal ini Pemohon telah memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat(1) UU MK, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025; III. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Permohonan putusan provisi berupa penghentian perkara sejalan dengan praktek peradilan di lingkungan MK di mana Pasal 69 PMK No. 2/2021 menerangkan bahwa putusan MK dapat berupa putusan, putusan sela atau ketetapan. Selanjutnya, MK juga telah mengakui bahwa putusan sela yang merupakan putusan yang diberikan MK terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak menyalahi ketentuan hukum acara; 16 2. Bahwa berdasarkan Putusan MK No.70-PS/PUU-XX/2022 pengajuan permohonan provisi berupa dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut: "Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilanmasyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastianhukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara” 3. Bahwa selanjutnya mengenai permohonan provisi Pemohon untuk menghentikan dengan maksud menunda perkara, MK mengeluarkan pertimbangan mengenai adanya penghentian pemeriksaandengan maksud menunda perkara yang tengah diperiksa di Mahkamah Agung karena adanya pengujian pasal di MK justru merupakan bentuk kepastian hukum terhadap kewenangan MK dalam pengujian undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017 yang menyatakan sebagai berikut: "Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidak/ah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan harus/ah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi”. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 adalah terkait penghentian dalam arti penundaan pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Agung, akan tetapi dalam 17 bagian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengamini kelaziman adanya penghentian dalam arti penundaan pemeriksaan di pengadilan negeri dengan mengacu kepada praktik peradilan konstitusi di Jerman sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut: “Praktik demikian juga lazim terjadi di negara lain. Di Jerman misalnya, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Konstitusi Jerman, Jika suatu pengadilan yang sedang memeriksa suatu perkara berdasarkan undang-undang tertentu menganggap bawa undang- undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Jerman maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian jika yang dianggap dilanggar oleh undang- undang tersebut adalah Konstitusi negara bagian. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Jerman atau putusan Mahkamah Konstitusi negara bagian barulah kemudian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi Jerman (maupun Mahkamah Konstitusi negara bagian) tidak mencampuri substansi perkara yang menjadi kewenangan mutlak atau kompetensi absolut pengadilan yang memutus perkara tersebut, melainkan hanya menilai konstitusionalitas norma undang- undang yang berlaku terhadap perkara itu.” 5. Permohonan putusan provisi merupakan manifestasi MK dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum untuk menyeimbangkan kekuasaan antara negara dengan masyarakat sehingga hak konstitusional Pemohon dapat terlindungi sejak dini bahwa MK sebagai "the protector" dari demokrasi (democracy), hak asasi manusia (human rights) dan hak asasi warga negara (citizen's constitutional right) mempunyai tugas untuk memastikan lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung dan berpedoman terhadap nilai-nilai tersebut serta dalam rangka melaksanakan prinsip checks and balances. 6. Tugas MK sebagai pelindung (the protector) akan menjadi sia-sia manakala perkara yang tengah dihadapi oleh Pemohon tetap berlanjut sebelum MK mengambil keputusan terhadap pasal yang diuji dalam permohonan a quo, Karena manakala Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Perkara Nomor: 1292/Pid.B/2025/PN Dps telah diputus sebelum MK menilai pelanggaran konstitusional yang dialami Pemohon, maka kemungkinan mengenai jika dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan atau tidak terjadi menjadi hilang atau pengajuan permohonan a quo menjadi sia-sia; 18 7. Bahwa dengan demikian tanpa bermaksud untuk menarik Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa fakta persidangan yang tercatat di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Perkara Nomor: 1292/Pid.B/2025/PN Dps. Tujuan dari Pemohon mengajukan putusan provisi agar pemeriksaan atau persidangan tersebut dihentikan adalah untuk melindungi hak konstitusional dari Pemohon yang terancam serta memastikan hak yang dijamin dalam konstitusi benar-benar dapat dirasakan oleh Pemohon; IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Adapun frasa pasal dalam undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut: Ketentuan Isi Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Oimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan 2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan ketentuan Pasal 16 UU Advokat Sebagaimana Yang Telah Dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 telah bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut: Ketentuan UUD 1945 Bunyi Pasal Materi Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keadilan Pemidanaan Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu Keadilan Pemidanaan 3. Bahwa selain melanggar hak Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya juga berbahaya 19 dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang dianut dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” A. MATERI MUATAN PERMOHONAN DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI ATAU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM 1. Bahwa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh MK terdapat pembatasan terkait materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Dalam ketentuan yang berlaku secara universal pembatasan tersebut dimerupakan pengertiandari asas ne bis in idem atau yang secara harfiah dimaknai sebagai "not twice in the same" atau "tidak dua kali tentang hal yang sama". Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang berarti suatu permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang yang telah diputus oleh MK serta memiliki kekuatan hukum tetap (final and binding) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya; 2. Bahwa dalam perkara Pengujian Undang-Undang pengaturan mengenai tidak bisanya materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji dimohonkan pengujian Kembali atau asas nebis in idem diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, [UU MK Perubahan] sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK dan Pasal 78 PMK No. 2/2021 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK Perubahan berbunyi, (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda." Pasal 78 PMK No. 2/2021 berbunyi, (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda." 3. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan atau pasal di atas, MK tidak berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan kepadanya jikalau 20 materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji dimohonkan kembali pengujiannya. Namun pengajuan permohonan uji materiil dapat dianggap tidak bertentangan dan dikecualikan dari asas ne bis in idem sepanjang pertama, materi muatan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji lalu kedua, alasan permohonan yang berbeda dan ketiga, kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon; 4. Bahwa Permohonan a quo berbeda dengan putusan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sehingga tidak bertentangan dengan asas nebis in idem dengan pertimbangan sebagaimana disajikan pada table di bawah ini, Nomor Putusan MK Pasal yang diuji Batu Uji (UUD 1945) Alasan Permohonan 26/PUU-XI/2013 Pasal 16 UU Advokat Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) a) Hak Imunitas advokat harus mencakup di luar persidangan 52/PUU/XVI/2018 Pasal 16 UU Advokat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik" 56/PUU/XVI/2018 Pasal 16 UU Advokat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (2) a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik" 21 108/PUU- XXI/2023 Pasal 16 UU Advokat Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) a) Proses hukum terhadap advokat wajib melalui pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan sifat "itikad baik" b) Penjelasan frasa "di luar sidang pengadilan" 113/PUU- XXI/2023 Pasal 16 UU Advokat Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) a) Advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan/atau tidak dapat diproses hukum pidana pada tahap penyidikan. b) Penjelasan frasa “diluar sidang pengadilan” 5. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Pasal 16 UU Advokat di atas, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan Nebis in Idem karena beberapa alasan yaitu: 5.1 Kerugian konstitusional akibat berlaku nya Pasal 16 UU Advokat telah secara faktual terjadi dengan Pemohon, termasuk uraian kronologis yang dijadikan dasar permohonan a quo berbeda dengan yang sebelumnya telah diajukan ke MK. Dalam hal ini, Pemohon telah terbukti memiliki itikad baik yang dapat dibutkikan dengan beberapa hasil yang diperoleh Pemohon dalam menjalankan kuasanya; 5.2 Petitum yang akan dimohonkan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi berbeda dengan petitum petitum yang sebelumnya telah diajukan mengenai kedudukan "Dewan Kehormatan Organisasi Advokat" 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan Nebis in Idem karena adanya perbedaan terhadap batu uji, alasan permohonan dan kerugian konstitusional serta petitum yang 22 akan diajukan oleh pemohon kepada MK dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 78 PMK No. 2/2021; 6.1 akibat berlaku nya Pasal 16 UU Advokat telah secara factual terjadi dengan pemohon, termasuk uraian kronologis yang dijadikan dasar permohonan a quo berbeda dengan yang sebelumnya telah diajukan ke MK. Dalam hal ini, pemohon telah terbukti memiliki itikad baik yang dapat dibutkikan dengan beberapa hasil yang diperoleh pemohon dalam menjalankan kuasa nya; 6.2 Petitum yang akan dimohonkan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi berbeda dengan petitum petitum yang sebelumnya telah diajukan mengenai kedudukan "Dewan Kehormatan Organisasi Advokat” B. POKOK PERMOHONAN (POSITA) B.1 KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM HAL PEMERIKSAAN FRASA "ITIKAD BAIK" SEBAGAIMANA PASAL 16 UU ADVOKAT MERUPAKAN BENTUK PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM YANG TERTUANG DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN BENTUK KESETARAAN SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 1. Kedudukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 UU advokat yang dimana secara jelas Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (yang selanjutnya disingkat "DKOA'') tersebut diberikan hak oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat sehingga tidak diperlukan perdebatan panjang lagi ketika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seorang advokat maka DKOA lah yang paling berwenang untuk memeriksa perkara tersebut; 2. Pengaturan kode etik dan DKOA ditempatkan dalam BAB IX UU Advokat secara eksplisit menggambarkan bahwa antara kode etik dan DKOA saling berkaitan sehingga perumus undang undang tersebut telah tepat menempatkan DKOA menjadi lembaga yang berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat; 23 3. Permohonan ini wajib dilihat bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap advokat yang diduga bermasalah harus berorientasi pada asas Due Process of Law, yang memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bukan mereduksi kewenangan polisi atau kewenangan peradilan dan bukan bermaksud menghilangkan tanggung jawab pidana/perdata advokat yang dimaksud namun justru pemeriksaan pemeriksaan terhadap advokat yang diduga bermasalah merupakan selaras dengan paradigma pemerintah yang dibawa melalui KUHAP baru yang lebih sistematis; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan dan/atau melihat itikad baik seorang advokat dan penilaian itikad baik yang diperiksa oleh DKOA dalam Putusan Nomor: 52/PUU-XVI/2018 dalam yaitu, [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian "iktikad baik". Secara gramatikal, menurut Black's Law Dictionary, "In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense". Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-kalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjianya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwaperistiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun dalam konteks hukum pidana, "iktikad baik" secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana. [3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah officium nobile artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang- 24 undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud. Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan, "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, menyatakan, "Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan". Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan. Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang- undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang- undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik. [3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf [3.13.1] di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, "Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya". Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap 25 berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi". Maka engan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kade Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum 5. Bahwa atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pemohon belum sependapat tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi melihat kedudukan DKOA. Kedudukan DKOA masih belum optimal sebagaimana seharusnya fungsi nya dalam Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 in case a quo. Pemohon dalam uraian diatas telah menjelaskan bagaimana pemohon telah dikriminalisasi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali dengan mengatakan pemohon telah menjanjikan kemenangan kepada mantan kliennya dan pemohon dituduh bahwa "uang operasional" merupakan "uang suap" untuk penanganan perkara di Mabes Polri, Polda Bali dan Polres Badung. Jika dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah " ..... Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan,…” Maka aturan mengenai seorang advokat tidak dibenarkan untuk menjanjikan kepada klien nya bahwa perkara yang akan ditangani nya akan menang merupakan pelanggaran etik sebagiaman yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf C (vide. Bukti-P43) bukan pelanggaran pidana sehingga DKOA wajib dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon; 26 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya beranjak untuk meninggalkan perdebatan antara perbuatan yang dilakukan seorang advokat, apakah itu pelanggaran etik atau pelanggaran pidana?. Apapun perbuatan yang dilakukan seorang advokat apabila dijalankan dengan menggunakan kuasa yang diterima nya harus nya melekat "hak imunitas" seorang advokat patutlah diuji melalui pemeriksaan yang dilakukan DKOA sehingga Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang bertentangan dengan UUD 1945 harus diubah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggung jawaban pidana maupun perdata nya; 7. Bahwa apabila permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon dan Advokat lainnya mendapatkan kepastian hukum terhadap penilaian "itikad baik" advokat memang berada kepada "keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat" sehingga menurut pemohon perlu ada nya penjelasan pasal 16 UU Advokat yang menegaskan hal tersebut. Ruang pemeriksaan tersebut memberikan ruang untuk advokat tersebut untuk menjelaskan secara rinci kasus yang disangka kan kepada nya dan diperiksa oleh Organisasi Advokat yang mengerti bagaimana "kode etik" yang seharusnya advokat tersebut jalankan. Negara memberikan ruang kepada Advokat untuk didengar, menjelaskan terlebih dahulu masalahnya dan menghindari keserampangan atau teknik penyidikan yang tidak "fair" yang sering dilakukan Polisi dan Jaksa sebagaimana yang dialami oleh pemohon. Negara mengembalikan profesi advokat sebagai profesi mulia (officium nobile) yang bebas dan mandiri tanpa dapat di intervensi oleh pihak manapun termasuk aparat penegak hukum lainnya; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 52/PUU/XVI/2018 mempertimbangkan: [3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal 27 itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut. 9. Bahwa pertimbangan yang demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi yang "officium nobile". Dalam sistem peradilan, advokat bertindak sebagai salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana pun, Pasal 16 UU Advokat ini dihadirkan sebagai norma yang memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Bahkan perlindungan hukum tersebut juga diberikan kepada pemberi bantuan hukum "bukan advokat" dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana telah menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 88/PUU-X/2012. Advokat oleh UU Advokat diposisikan dalam statusnya sebagai penegak hukum, yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, sehingga keluhuran dan martabat advokat pun harus dijaga dan dijamin. Dalam statusnya sebagai penegak hukum, advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya selama dilakukan dengan "beritikad baik". 10. Bahwa jika mengacu kepada Hak Konstitusional yang dimiliki pemohon untuk diperlakukan adil dan setara melihat kriminalisasi yang dialami oleh pemohon sangat lah wajar ketika pemohon diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, mengingat implementasi terhadap aparat penegak hukum lain yang melakukan tindak pidana seperti dalam kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Kode Etik Polri; 28 11. Bahwa Lon L. Fuller dalam bukunya dengan judul Morality of Law (1969, 130) mengungkapkan salah satu bentuk kepastian hukum, yang merupakan bagian dari moralitas hukum ialah harus adanya konsistensi antara aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. Peristiwa sebelumnya yang diungkapkan oleh Pemohon di atas membuktikan tidak adanya konsistensi antara pengaturan Pasal 16 UU Advokat dengan penerapannya, sehingga norma tersebut tidak lebih dari sebuah ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif; 12. Bahwa dengan demikian oleh karena menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya serta disertai kondisi aparat penegak hukum saat ini, maka beralasan apabila Pemohon menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan jaminan perlindungan, kepastian hukum dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; V. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Pemohon; 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan terhadap Perkara Nomor: 1292/Pid.B/2025/PN Dps sampai dengan putusan pengujian undangundang pada Mahkamah Konstitusi ini; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai, 29 Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggung jawaban pidana maupun perdata nya; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.001/SKK/TS/ XI/2025 tertanggal 11 November 2025; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sumpah; 7. Bukti P-7A : Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum Nomor 040/TS- Law/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022; 8. Bukti P-7B : Fotokopi Perjanjian Jasa Hukum Nomor 043/TS-Law/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 170/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022; 10. Bukti P-9 : a) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 156/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022; b) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 247/TS-KT/SK/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022; 11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 039/TS-KT/SK-II/2023 tertanggal 9 Februari 2023; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 171/TS-GT/SK/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022; 13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 168/S-GT/SK/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023; 14. Bukti P-13 : Fotokopi Gugatan dan bukti registrasi Perkara 5; 30 15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 002/Ts-KT/SK/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Gugatan dan bukti registrasi Perkara 33; 17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 011/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 18. Bukti P-17 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 84; 19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 130/TS-KT/SK/VI/2023 tertanggal 10 Juni 2023; 20. Bukti P-19 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 97; 21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 013/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 22. Bukti P-21 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 188; 23. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 068/TS-KT/SK/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023; 24. Bukti P-23 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Sita Eksekusi; 25. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 017/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 26. Bukti P-25 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 395; 27. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 018/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 28. Bukti P-27 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 401; 29. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 020/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 30. Bukti P-29 : Fotokopi Gugatan dan Bukti Registrasi Perkara 402; 31. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 353; 32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 016/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 33. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 019/TS-KT/SK/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023; 34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Perlindungan Hukum dan Permohonan Audiensi kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Bali tertanggal 3 Oktober 2022; 35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon; 36. Bukti P-35 : Fotokopi SIPP Nomor Register Perkara Pidana atas nama Pemohon; 37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan (tingkat tuntutan); 38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor 305 tertanggal 26 Agustus 2022 di Bareskrim; 39. Bukti P-38 : Dokumentasi foto pendampingan antara Pemohon dengan mantan kliennya (proses LP Bareskrim); 31 40. Bukti P-39 : Fotokopi Berkas Laporan Polisi Nomor LP/B/0481/VIII/ 2022/BARESKRIM POLRI; 41. Bukti P-40 : Fotokopi Surat SP3 Nomor SP2.Lidik/08/III/Res.1.1.1./ 2023/Satreskrim tertanggal 6 Maret 2023 atas LP Polres Badung; 42. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/111/VII/Res.1.11./2023/Ditreskrimum tertanggal 7 Juli 2023; 43. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tanggapan Nomor 358/DPN/PERADI/X/2025 tertanggal 6 Oktober 2025; 44. Bukti P-43 : Fotokopi Kode Etik Advokat tertanggal 23 Mei 2002. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 32 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 26 November 2025, hlm. 6 sampai dengan hlm. 13]. [3.3.2] Bahwa Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan awal yang dibacakan dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas dengan tenggang waktu penyerahan permohonan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 26 November 2025, hlm. 13]. Namun, telah ternyata Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, pukul 15.12 WIB. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mengkonfirmasi dalam persidangan pada hari yang sama dan Pemohon membenarkan dokumen perbaikan permohonan diserahkan pada pukul 15.12 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 9 Desember 2025, hlm. 1 sampai dengan hlm. 2]. Dengan demikian, oleh karena Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 PMK 7/2025 Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Desember 2025, Mahkamah tidak 33 mempertimbangkan perbaikan permohonan dan memeriksa pokok permohonan a quo berdasarkan permohonan awal. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, Pasal 31 ayat (1) UU MK “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.” Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Awal Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, terkait dengan objek yang diujikan, Pemohon menguraikan mengenai objek yang diujikan adalah 34 Pasal 16 UU 18/2003 pada bagian perihal, kewenangan, kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan. Namun, pada bagian petitum permohonan angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya”. Dalam kaitan ini, seharusnya Pemohon secara konsisten menguraikan mengenai objek yang diujikan pada tiap bagian permohonan hingga petitum permohonan secara konsisten. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon, perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Setelah Mahkamah mencermati uraian pada bagian kedudukan hukum, Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialaminya bukan menguraikan adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon. Uraian mengenai hubungan sebab- akibat dari berlakunya norma a quo terhadap hak konstitusional yang dimaksud Pemohon merupakan bagian yang penting bagi Mahkamah untuk menentukan secara jelas apakah Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam kaitan ini, kasus konkret yang dialami Pemohon menjadi bagian pintu masuk dalam menguraikan lebih lanjut anggapan kerugian hak konstitusional. Oleh karena tidak jelasnya uraian tersebut maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada bagian posita tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemohon justru hanya menguraikan mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat 35 yang kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- XVI/2018. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena objek permohonan, kedudukan hukum dan uraian alasan permohonan tidak jelas sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 36 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.09 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo 37 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah