223/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 223/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Aries Asri VIE 16/3, RT/RW 009/008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Zidane Azharian Kemalpasha Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Perum Tiara Mantang Blok J Nomor 17, RT/RW 002/005, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 dan 26 November 2025, memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Putu Surya Permana Putra, S.H, Priskila Octaviani, S.H., dan Ratu Eka Shaira, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22- 24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama pemberi kuasa. 2 Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 228/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 223/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 17 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, 4 dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut: 3. PEMOHON I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-5). 4. PEMOHON II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-6) yang berprofesi sebagai mahasiswa (Bukti P-7). 5. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan PARA PEMOHON memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Selanjutnya, PARA PEMOHON akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 5 c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 7. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON dijamin oleh UUD 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. b) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Kemudian telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan: “Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” Selanjutnya dalam UU ASN Pasal 19 ayat (2) huruf b “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 9. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: 6 a) Bahwa PEMOHON I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagai penegak hukum, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penegak hukum lainnya agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam hal ini, untuk dapat melakukan penegakan hukum yang profesional maka aparat penegak hukum harus tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan jika aparat dimaksud terlibat dalam jabatan di luar kepolisian sehingga akan mengganggu integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien; b) Bahwa PEMOHON I sebagai seorang advokat yang telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, selalu terlibat aktif dalam setiap perkara, baik litigasi maupun konstitusi. PEMOHON I pun selalu bertekad untuk saat ini dan seterusnya melakukan perjuangan di Mahkamah Konstitusi; c) Bahwa PEMOHON II adalah seorang mahasiswa hukum program sarjana (S-1) yang sedang menjalani proses pendidikan dan secara aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, PEMOHON II memperoleh pemahaman mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, serta pentingnya peran kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani suatu perkara pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, PEMOHON II memandang bahwa tugas kepolisian memiliki posisi yang sangat penting dan menuntut kemampuan serta pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, PEMOHON II merasa berkepentingan untuk memastikan bahwa norma hukum yang mengatur kewenangan, fungsi, dan batas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara; d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan atas perlindungan hukum yang adil, maka sudah 7 sepatutnya setiap warga negara, termasuk PEMOHON II, memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara profesional dan proporsional. Kualitas pelayanan hukum yang adil dan setara tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan pemahaman hukum dari anggota kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan. Oleh karena itu, standar pendidikan calon anggota Polri menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut secara optimal dan bertanggung jawab, diperlukan anggota kepolisian yang memiliki kapasitas akademik dan integritas tinggi. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penegakan hukum yang profesional maka aparat penegak hukum harus tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Seharusnya dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan upaya penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk hak PEMOHON II; e) Bahwa Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Akibatnya, hak PEMOHON I, sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap Klien akan menjadi terlanggar, kerugian ini bersifat aktual maupun Potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat, spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan hukum yang menjadi profesi PEMOHON I; f) Bahwa sebagai mahasiswa hukum yang sedang mempelajari struktur penegakan hukum di Indonesia dan berpotensi menjadi bagian dari profesi hukum di masa mendatang, PEMOHON II memiliki kepentingan konstitusional yang nyata terhadap keberlangsungan fungsi kepolisian 8 yang dilaksanakan sesuai batas kewenangan dan prinsip negara hukum. Norma yang tidak jelas atau membuka ruang perluasan kewenangan kepolisian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyimpangan fungsi kelembagaan, yang pada akhirnya berdampak terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak PEMOHON II untuk memperoleh pelayanan hukum yang proporsional, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan. g) Bahwa kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON II bersifat aktual maupun potensial karena menyangkut posisi PEMOHON II sebagai warga negara yang berhak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan norma terkait kewenangan institusi kepolisian, khususnya dalam konteks kedudukan dan ruang lingkup jabatan di luar lingkungan kepolisian, dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, pelayanan publik, serta akses masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang akuntabel. Konsekuensinya, hak PEMOHON II sebagai bagian dari masyarakat hukum, baik dalam kapasitas akademis saat ini maupun profesi hukum kelak, dapat mengalami pembatasan maupun ketidakpastian dalam memperoleh jaminan hukum yang adil. h) Bahwa setelah PARA PEMOHON membaca Putusan Nomor 114/PUU- XXIII/2025, PARA PEMOHON menemukan pendapat dari concuring opinion Yang Mulia Arsul Sani, PARA PEMOHON berpandangan bahwa apa yang dimohonkan dalam permohonan sebelumnya sebenarnya kurang lengkap. Karena penghapusan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tidak serta merta mencegah aparat kepolisian untuk melakukan rangkap jabatan terhadap jabatan-jabatan yang dipandang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Ini juga menjadi kelemahan dalam UU Kepolisian yang tidak menjelaskan apa saja jabatan yang memiliki sangkut paut tersebut; i) Bahwa selain penjelasan pasal dalam UU Kepolisian tersebut, PARA PEMOHON juga dirugikan karena masih adanya keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf b dalam UU ASN yang masih memperbolehkan aparat kepolisian untuk mengambil jabatan di ASN. Ini tidak terkesan tidak sesuai pula dengan semangat yang diberikan MK dalam Putusan 114 9 tersebut yang ingin mencegah aparat kepolisian untuk menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan dengan kepolisian; 10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007. III. ALASAN PERMOHONAN A. Persoalan rangkap jabatan oleh anggota kepolisian ternyata belum selesai secara komprehensif dan substantif oleh Putusan 114/PUU- XXIII/2025, karena objek pengujian dalam perkara tersebut terlalu sempit, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil. 1. Bahwa Putusan 114/PUU-XXIII/2025 belum menyelesaikan problem konstitusional secara komprehensif dan substantif. PARA PEMOHON memahami ini karena Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip judicial restraint sehingga Mahkamah hanya boleh memutus pada pasal yang dijadikan objek pengujian. Hal ini tercermin dalam concurring opinion Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan “...Bahwa meskipun tidak dimohonkan dalam permohonan para Pemohon secara spesifik, namun dalam konteks permohonan a quo, menurut saya perlu terlebih dahulu dikemukakan... terkait frasa “jabatan di luar kepolisian” yang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dijelaskan sebagai “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian...” (vide angka 6 halaman 186 Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025); 2. Bahwa objek pengujian dalam putusan tersebut yang hanya mempersoalkan “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, sebenarnya bukanlah merupakan suatu pasal yang berdiri sendiri. Pasal tersebut berkaitan erat dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dijelaskan 10 oleh Pemerintah dalam “TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PEMOHON” yang menyatakan, “...Bahwa Pemerintah telah menguraikan dalam Keterangan Presiden yang pada pokoknya menyatakan bahwa... terhadap anggota Polri aktif yang dapat menduduki jabatan pada instansi di luar Kepolisian... didahului dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN, dengan lingkup “jabatan tertentu” atau “instansi tertentu”, dalam hal permohonan tersebut disetujui oleh Kapolri atau pejabat lain yang didelegasikan maka akan diterbitkan Keputusan penugasan terhadap anggota Polri tersebut. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu Pasal 19 ayat (2) UU 20/2023...” (vide huruf a halaman 162 Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025); 3. Bahwa dari keterangan Pemerintah tersebut, jelas terlihat jika “penugasan dari Kapolri” hanyalah merupakan salah satu bagian (merely constitute a part), bukan legitimasi tunggal (sole legitimation) penentu kebolehan anggota kepolisian ditempatkan pada jabatan lain diluar kepolisian. Dasar hukum yang justru lebih mutlak memberikan kebolehan tersebut adalah pada pada 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di mana secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Bahwa jiwa (geist) daripada Putusan 114/PUU-XXIII/2025 adalah tafsir konstitusional bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan diluar kepolisian jika tidak mengundurkan diri atau pensiun, sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa “...pertimbangan hukum harus difokuskan pada Pasal 10 ayat (3) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Secara 11 substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang expressis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain...” (vide angka 6 halaman 186 Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025). Bold hitam yang menunjukkan penekanan tersebut berasal dari Mahkamah Konstitusi sendiri; 5. Dengan demikian, konstitusi jelas mengamanatkan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hanya saja, karena Mahkamah Kontitusi terikat pada Judicial Restraint sehingga tidak bisa memutus lebih daripada yang dimintakan, sehingga norma pasal Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara masih tetap hidup dan menjadi dasar penempatan anggota Polri di instansi lain tanpa perlu mengundurkan diri. Demi memberikan perlindungan hukum yang, maka frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal a quo haruslah dinyatakan inkonstitusional; B. Frasa yang tersisa dalam penjelasan, yakni “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”, justru jadi menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) itu sendiri. 1. Pasca Putusan 114/PUU-XXIII/2025, maka bunyi Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasannya menjadi berikut: Pasal 28 ayat (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) 12 Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. 2. Sekilas tidak terlihat ada masalah, tapi jika diperhatikan secara detail, maka sebenarnya telah terjadi kontradiksi semantis (semantic contradiction) antara keduanya, yakni dua kalimat menggunakan kata- kata yang maknanya saling bertolak belakang, sehingga makna yang dihasilkan tidak mungkin benar secara bersamaan. 3. Hal ini jelas terlihat jika dijabarkan demikian: “Jabatan di luar kepolisian” Artinya semua lembaga yang bukan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini bersifat struktur organisasi. Contoh: KPK, Kejaksaan, BPK, Kementerian, Pemda, bahkan universitas negeri — semuanya “lembaga di luar kepolisian.” Intinya: Asal tidak berada dalam struktur Polri → termasuk. “Jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” Maknanya lebih sempit dan bersifat fungsi/relasi. Artinya lembaga tersebut tidak berhubungan, tidak berwenang, dan tidak bekerja sama dengan kepolisian dalam konteks apapun yang relevan. Contoh: – Perpustakaan Nasional – BPOM → Tidak punya hubungan operasional dengan Polri. Tetapi: – KPK – BNPT → Walaupun di luar kepolisian, tetap punya sangkut paut (koordinasi, supervisi, BAP, penyidikan, dsb.). 4. Dengan demikian jelas terlihat bahwa keduanya sebenarnya tidak sama. Mirip, tapi tidak identik. Akibatnya, keduanya akan 13 berimplikasi pada tafsir yang debatable, yakni lembaga mana saja yang termasuk? 5. Berbeda dengan UU TNI yang mengatur secara spesifik didalam Pasal 47 tentang lembaga lain yang boleh diisi anggota TNI, UU Polri sama sekali tidak memberikan penjabaran lembaga apapun; 6. Apabila penjelasan tersebut tetap hidup, akibatnya akan menjadikan derogasi terhadap kedudukan dan independensi lembaga lainnya; 7. Pemohon memberikan contoh sebagai berikut: Anggaplah kita menggunakan lembaga KPK. Lembaga KPK termasuk sebagai lembaga yang dimaksud dalam penjelasan, sehingga bisa saja anggota kepolisian mendapat jabatan di KPK. Namun jika kemudian dibaca Pasal 28 ayat (3), yang bunyinya adalah jabatan “diluar kepolisian”, berarti KPK adalah lembaga yang berada di dalam kepolisian. Artinya, KPK dibawah Polri. Ini bermasalah secara gramatikal dan menghasilkan kontradiksi semantik. 8. Ini pun bukan bermasalah secara tata bahasa, tapi juga sesuai ketentuan pasal dalam undang-undang dimaksud. Baik Pasal 28 ayat (3) maupun penjelasannya menggunakan kata “kepolisian” yang berarti ini bukan nama sebuah lembaga institusi Polri (huruf besar), tapi hanya sebuah frasa deskriptif biasa. Namun, Undang-Undang a quo mengunci bahwa kepolisian (huruf kecil) yang dimaksud adalah Polri (huruf besar) dengan pasal-pasal lain, yakni: Pasal 9 ayat (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Pasal 6 ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki. 14 9. Lembaga lain seperti KPK yang termasuk ke dalam lembaga yang dimaksud penjelasan Pasal 28 ayat (3), jika kemudian dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (3) yakni lembaga “didalam kepolisian”, dan kemudian dihubungkan dengan pasal lainnya seperti Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), yang semuanya menggunakan kepolisian (huruf kecil), maka berarti Kapolri berwenang menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis KPK, dan KPK secara hierarki tunduk kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 10. Dengan demikian, keberadaan penjelasan Pasal 28 ayat (3) sebagaimana sekarang ini, justru berkontradiksi dengan Pasal 28 ayat (3) itu sendiri karena multitafsir, dan berimplikasi pada derogasi kedudukan dan independensi lembaga lainnya. Hanya saja, dalam Putusan 114/PUU-XXIII/2025, Mahkamah terikat pada Judicial Restraint sehingga tidak bisa memutus lebih daripada yang dimintakan, dimana Pemohon perkara 114/PUU-XXIII/2025 hanya memperkarakan “penugasan dari Kapolri” dan menyisakan bagian lainnya untuk tetap berlaku. Demi perlindungan hukum yang adil, untuk mencegah multitafsir dan derogasi kedudukan lembaga negara, maka sudah seharusnya frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut” juga dinyatakan inkonstitusional, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 28 ayat (3) inkonstitusional seluruhnya. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 15 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat Pemohon I; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Pemohon II. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 16 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 18 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut. a. frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 19 UU 20/2023: (1) … (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. …; dan b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. b. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025, yang selengkapnya menyatakan: Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-4 dan bukti P-5] yang dalam menjalankan profesinya sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di 19 pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagai penegak hukum, Pemohon I memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penegak hukum lainnya agar tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dan bertindak secara profesional serta tidak terpengaruh oleh kepentingan lain. Hal tersebut menjadi tidak dapat diwujudkan jika aparat dimaksud terlibat dalam jabatan di luar kepolisian karena akan mengganggu integritas penyidikan dan penuntutan terhadap klien. Kerugian konstitusional Pemohon I bersifat spesifik dan aktual maupun potensial karena hak konstitusional Pemohon I sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap klien menjadi terlanggar karena berlakunya Penjelasan Pasal a quo. Sehingga, pada akhirnya mempengaruhi efektivitas tugas advokat dan berkaitan dengan proses pembelaan hukum yang menjadi profesi Pemohon I; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa hukum program sarjana (S-1) [vide bukti P-6 dan bukti P-7]. Sebagai mahasiswa yang aktif mempelajari sistem hukum di Indonesia salah satunya tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon II merasa berkepentingan untuk memastikan norma hukum yang mengatur kewenangan, fungsi, dan batas peran Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik, aktual, maupun potensial karena ketidakjelasan norma yang diajukan pengujian khususnya dalam konteks kedudukan dan ruang lingkup jabatan di luar lingkungan kepolisian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta penyimpangan fungsi kelembagaan yang berdampak pada hak-hak warga negara termasuk hak Pemohon II untuk memperoleh pelayanan hukum yang proporsional, profesional, dan bebas dari potensi konflik kepentingan; 5. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, apa yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah kurang lengkap, karena penghapusan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri” tidak serta merta mencegah aparat kepolisian untuk melakukan rangkap jabatan terhadap jabatan-jabatan yang dipandang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian sedangkan dalam UU 2/2002 tidak menjelaskan jabatan apa saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian tersebut; 20 6. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, hak konstitusionalnya juga dirugikan karena masih berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf b UU 20/2023 yang memperbolehkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjabat dalam jabatan ASN. Menurut para Pemohon, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2025 yang ingin mencegah aparat kepolisian untuk menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan dengan kepolisian. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide bukti P-4 dan bukti P-5] telah dapat menguraikan secara spesifik dan potensial adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I telah pula dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon I dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon II, dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7] yang berprofesi sebagai mahasiswa yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya pengaturan tentang anggota kepolisian dapat menduduki jabatan ASN tertentu sebagaimana terdapat dalam norma yang diajukan pengujian, akan mengganggu pelayanan hukum dari institusi kepolisian secara profesional dan proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan Pemohon II tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat spesifik dan aktual maupun bersifat potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, namun hal tersebut sebagai bentuk kekhawatiran Pemohon II semata. Terlebih, Pemohon II juga tidak 21 dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband), antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon II dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, persoalan rangkap jabatan oleh anggota kepolisian belum selesai secara komprehensif dan substantif oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 karena objek pengujian dalam perkara tersebut terlalu sempit sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil. Objek pengujian dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 bukan merupakan pasal yang berdiri sendiri karena terkait erat dengan pengaturan dalam Pasal 19 ayat (2) UU 20/2023. Oleh karena itu, frasa ‘penugasan dari Kapolri’ yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebelum diberikan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi, hanya merupakan bagian dan bukanlah legitimasi tunggal penentu kebolehan anggota kepolisian ditempatkan 22 pada jabatan lain diluar kepolisian. Dasar hukum yang justru lebih mutlak memberikan kebolehan tersebut adalah Pasal 19 ayat (2) UU 20/2023 yang secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bahwa menurut Pemohon, jiwa daripada Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah tafsir konstitusional bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan diluar kepolisian jika tidak mengundurkan diri atau pensiun. Hal ini ditegaskan pada bagian pertimbangan hukum yang menitikberatkan pada Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Rumusan norma seperti ini merupakan rumusan norma yang expressis verbis dan tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Oleh karena itu, Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 yang masih hidup dan menjadi dasar penempatan anggota Polri di instansi lain tanpa perlu mengundurkan diri haruslah dinyatakan inkonstitusional; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa yang tersisa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yakni ‘jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian’ justru menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Hal ini terjadi karena terdapat kontradiksi semantis antara keduanya, yakni dua kalimat menggunakan kata-kata yang maknanya saling bertolak belakang, sehingga makna yang dihasilkan tidak mungkin benar secara bersamaan. Frasa “jabatan di luar kepolisian” dapat diartikan pertama, semua lembaga yang bukan bagian dari Kepolisian RI (bersifat struktur organisasi, sepanjang tidak berada dalam struktur Polri) contohnya seperti KPK, Kejaksaan, BPK, Kementerian, Pemda, Universitas Negeri. Kedua, ditinjau dari makna yang lebih sempit yaitu bersifat fungsi/relasi. Artinya lembaga tersebut tidak berhubungan, tidak berwenang, dan tidak bekerjasama dengan kepolisian dalam konteks apapun yang relevan, contohnya Perpustakaan Nasional, BPOM (tidak memiliki hubungan operasional dengan Polri), sedangkan KPK, BNPT (meskipun diluar kepolisian, tetap memiliki sangkut paut, koordinasi, supervisi, BAP, penyidikan dll). Perbedaan tersebut menimbulkan tafsir yang debatable yakni lembaga mana saja yang 23 boleh atau tidak boleh dijabat oleh anggota kepolisian aktif terlebih UU 2/2002 juga tidak memberikan penjelasan terkait hal tersebut; 4. Bahwa menurut Pemohon, jika Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tetap hidup justru berkontradiksi dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri dan akan menjadikan derogasi terhadap kedudukan dan independensi lembaga lainnya. Oleh karena itu, untuk mencegah multitafsir dan derogasi kedudukan lembaga negara maka sudah seharusnya frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut” juga dinyatakan inkonstitusional sehingga keseluruhan isi Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 adalah inkonstitusional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yaitu apakah norma tersebut telah menimbulkan multitafsir dan ketiadaan jaminan, perlindungan, 24 serta kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa secara substansial, UUD NRI Tahun 1945 memiliki semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, terdesentralisasi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dimaksud, perlu dibangun aparatur negara sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Penjelasan Umum UU 20/2023]. Pembangunan aparatur sipil negara (ASN) diselenggarakan melalui suatu kebijakan dan manajemen ASN yang disebut sistem merit yaitu mendasarkan pengambilan keputusan terkait rekrutmen, penempatan, promosi, dan pengembangan karir ASN pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun tujuannya untuk menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas, memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN, memberikan penghargaan yang adil dan sesuai dengan kinerja dan melindungi ASN dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa berdasarkan sistem merit tersebut, dimungkinkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengisi jabatan ASN dan begitu juga sebaliknya dimungkinkan bagi ASN untuk mengisi jabatan yang terdapat pada lingkungan TNI ataupun kepolisian. Adapun tujuannya adalah agar ASN, prajurit TNI, dan anggota kepolisian dapat memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan kariernya berdasarkan sistem merit [vide Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 20/2023]. Pengaturan terkait dengan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian diatur dalam Pasal 19 UU 20/2023, sedangkan pengaturan bagi ASN yang akan mengisi jabatan di lingkungan TNI ataupun Kepolisian diatur dalam Pasal 20 UU 20/2023. 25 Bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian untuk dapat mengisi jabatan ASN tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 yang menyatakan, “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tersebut terdapat beberapa pembatasan untuk pengisian jabatan ASN yang dapat diisi oleh prajurit TNI ataupun anggota kepolisian, yaitu 1). Pengisian jabatan ASN tersebut dilaksanakan terhadap jabatan ASN tertentu; 2). Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut dilaksanakan pada Instansi Pusat; 3). Pengisian jabatan ASN tertentu tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU 34/2004) maupun UU 2/2002. Bahwa peraturan pelaksana UU 20/2023 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 11/2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 17/2020) memberikan pengaturan lebih lanjut yaitu dalam Bagian Kelima tentang Jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berdasarkan Pasal 147 PP 11/2017, dinyatakan bahwa bukan hanya jabatan ASN tertentu saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian, namun jabatan ASN tertentu tersebut berada pada instansi pusat tertentu juga serta pengisiannya harus berdasarkan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 148 ayat (2) PP 11/2017 menyatakan, “Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. [3.10.2] Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023, Pasal 147, dan Pasal 148 ayat (2) PP 11/2017, tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah dimaksud, menurut Mahkamah, pengisian jabatan ASN 26 tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam UU 34/2004 dan UU 2/2002. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dalam UU 20/2023 telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun dalam hal substansi kelembagaan UU 20/2023 tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam UU 34/2004 dan UU 2/2002 sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian yaitu keterkaitan antara instansi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Lebih lanjut, berkenaan dengan pengisian jabatan di luar kepolisian oleh anggota kepolisian, diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025 menyatakan, “Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian”. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, terdapat seorang Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki alasan berbeda (concurring opinion), dan 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas UU 34/2004, dalam undang-undang dimaksud terdapat pengaturan secara tegas pada instansi pusat mana saja, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Berbeda dengan UU 34/2004, dalam UU 2/2002 tidak diatur secara tegas berkenaan dengan instansi pusat mana saja yang jabatan ASN tertentunya dapat diisi oleh anggota kepolisian. Adapun ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dan Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan rumusan norma yang tidak lagi memerlukan 27 tafsiran atau pemaknaan lebih lanjut, yang pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut. [3.12.2] .... .... Secara substansial, kedua ketentuan tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, apabila dipahami dan dimaknai secara tepat dan benar, “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Tidak ada keraguan, rumusan demikian adalah rumusan norma yang expressis verbis yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah perlu menegaskan, “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial [vide Pasal 13 UU 20/2023] Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, ditegaskan bahwa jabatan yang mewajibkan anggota kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian baik jabatan ASN manajerial ataupun jabatan ASN nonmanajerial. Dengan demikian, sepanjang suatu jabatan memiliki sangkut paut dengan kepolisian maka anggota kepolisian aktif dapat mengisi jabatan tersebut tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, ketiadaan penjelasan dan pengaturan dalam UU 2/2002 terkait instansi mana saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian menyebabkan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian aktif tidak memiliki dasar hukum. Terlebih, menurut Mahkamah tidak pula terdapat ketentuan dalam UU 2/2002 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana terkait dengan penentuan instansi mana ataupun jabatan apa saja di luar kepolisian yang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 19 UU 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undang- undang in casu UU 34/2004 dan UU 2/2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 UU 20/2023 sebagai dasar hukum (undang-undang) untuk 28 menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, UU 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu, bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma Pasal 19 ayat (3) UU 20/2023 sejatinya, terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Kepolisian karena berkelindan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang, sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada pengaturan dalam undang-undang. Dengan demikian, eksistensi frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan, mengingat frasa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 beserta Penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. 29 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 2/2002 tidak multitafsir dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian. [3.10.3] Bahwa Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan frasa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXIII/2025 justru menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalam memahami maksud pembentuk undang-undang dalam menyusun ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXIII/2025, haruslah dibaca dalam satu tarikan nafas dalam satu kesatuan. Bahwa pembacaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon merupakan pembacaan secara parsial terhadap ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan suatu pasal. Pemahaman secara parsial antara frasa “jabatan di luar kepolisian” yang terdapat dalam batang tubuh Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 dengan frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah menimbulkan kesalahan berpikir yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan dan bertindak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyatakan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud” [vide angka 176 Lampiran II UU 12/2011]. Dalam hal ini, frasa “jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 berfungsi memperjelas norma frasa “jabatan di luar 30 kepolisian” dalam batang tubuh yang batasan pengertiannya maupun substansi penjelasannya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh pembentuk undang- undang, sehingga sifatnya frasa yang satu untuk memperjelas maksud dari frasa lainnya, bukanlah untuk saling dipertentangkan. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 harus dipahami bersamaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 itu sendiri, sehingga menurut Mahkamah pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 harus dipahami bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang ada saat ini adalah konstitusional dan hingga saat ini Mahkamah belum memiliki dasar yang kuat untuk bergeser dari pendirian dimaksud. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 serta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah ternyata memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memberikan jaminan bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 31 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, 32 pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 12.56 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 33 PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca