222/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 222/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P. Pekerjaan : Asisten Ahli Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VI I, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Rizal Bakri Rahayaan Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Ohoi Wafol, Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Hamka Arsad Refra, S.H. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Jalan Apron, Kel. Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon III 4. Nama : M. Isbullah Djalil, S.H. Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Galur Sari Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon IV 2 5. Nama : Yusril Toatubun Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Alamat : Perumnas, Nomor 53 RT004/RW006, Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil, Maluku Tenggara, Maluku Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------Pemohon V 6. Nama : Heri Febrian Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Dusun Sehati, Gadang, Kec. Susoh, Aceh Barat Daya, Aceh Selanjutnya disebut sebagai-----------------------------------------------Pemohon VI Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 November 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 227/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 222/PUU- XXIII/2025 pada tanggal 14 November 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang- Undang Dasar. 4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang 4 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa benar sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian undang- undang dengan Nomor Perkara: 178/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi Kemasyarakatan Pemuda, meskipun objek pengujian memiliki kemiripan, namun permohonan tersebut tidak dapat dianggap sama, karena subjek hukum yang mengajukan berbeda secara fundamental. Dalam Perkara 178/PUU-XXIII/2025 Pemohon adalah organisasi (DPD KNPI DKI Jakarta) sedangkan dalam permohonan a quo, Pemohon adalah individu/prinsipal yang mengajukan permohonan atas dasar kerugian konstitusional pribadi, bukan kerugian organisasi. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Ketentuan ini secara umum menegaskan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan permohonan pengujian kembali, kecuali apabila ada alasan-alasan baru yang relevan. Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025): Pasal ini merinci penerapan asas tersebut, menyatakan bahwa asas ne bis in idem hanya berlaku apabila tiga unsur berikut terpenuhi secara bersamaan, yaitu: a. terdapat putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht); b. objek atau norma yang dimohonkan pengujian persis sama; dan c. Pihak yang berperkara identik, baik secara individual maupun secara kualitas kedudukan hukumnya. 5 Bahwa unsur ketiga secara jelas tidak terpenuhi, karena pemohon sebelumnya adalah entitas berbadan hukum (organisasi) dengan klaim kerugian yang bersifat organisatoris, sedangkan Pemohon sekarang adalah perorangan (prinsipal) dengan klaim kerugian yang bersifat personal dan individual. Bahwa perbedaan identitas pemohon ini mengakibatkan perbedaan kualitas kerugian konstitusional yang diuji, sehingga Mahkamah tidak dapat menyatakan permohonan a quo sebagai ne bis in idem. Dengan demikian, permohonan a quo secara hukum bukan merupakan perkara yang sama (the same parties and the same legal interest) dengan permohonan sebelumnya, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa pokok permohonan ini. 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka menurut para Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Kualifikasi dan Legalitas Para Pemohon Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo adalah warga negara Indonesia yang secara nyata dan langsung serta berpotensi dirugikan hak 6 konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Para Pemohon adalah warga negara aktif yang selama ini berkiprah dalam kegiatan sosial, organisasi kepemudaan, pendidikan politik, serta advokasi publik, yang secara faktual berusia di atas 30 tahun namun masih berada dalam fase produktif, berperan membina generasi muda, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan kepemudaan di tingkat daerah maupun nasional. Bahwa secara hukum, kedudukan para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara. Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menegaskan bahwa perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang dapat menjadi Para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. 7 2. Hak Konstitusional Pemohon dan Kerugian yang Timbul Secara Aktual, Potensial, serta Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. A. Kerugian Aktual Para Pemohon (Actual Loss) Bahwa secara faktual, para pemohon telah mengalami kerugian nyata akibat pembatasan usia pemuda yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menutup ruang partisipasi publik bagi warga negara berusia di atas 30 tahun, meskipun secara sosial, ekonomi, dan intelektual mereka masih berada pada masa produktif, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Pemohon I – Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P. (Usia 31 tahun) – Kerugian Aktual Bahwa pada 5 November 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meluncurkan Program Fasilitasi Karya 8 Ilmiah Kepemudaan BINA INSAN AKADEMIA 2025, yang ditujukan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh Indonesia, dengan dukungan dana fasilitasi hingga Rp10.000.000 per orang. Namun, dalam syarat dan ketentuan program tersebut secara tegas disebutkan bahwa peserta harus berusia antara 16 sampai 30 tahun. Bahwa Pemohon atas nama Husnul Jamil, mahasiswa aktif Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno yang berusia 31 tahun, mengabdikan dirinya dalam riset, pengajaran, serta kegiatan pemberdayaan pemuda. Namun Pemohon I secara nyata telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual, akibat penerapan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan. Secara hukum terhalang untuk mendaftar dan berpartisipasi, meskipun memenuhi seluruh kualifikasi akademik dan substantif program tersebut. Padahal, Pemohon secara aktif melakukan penelitian di bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi kepemudaan, serta memiliki rekam jejak kontribusi nyata dalam pemberdayaan pemuda di Jakarta dan secara nasional. Namun negara, melalui pembatasan usia yang irasional tersebut, menutup pintu bagi Pemohon untuk memajukan diri secara ilmiah dan intelektual. Bahwa kejadian ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan bentuk nyata pengingkaran hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Negara seolah berkata: “kamu bukan lagi pemuda”, padahal semangat, kerja, dan idealisme Pemohon masih menyala sebagaimana mereka yang berusia 20 tahun. Secara faktual, Pemohon I terhalang mengikuti berbagai program resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena adanya batas usia 16–30 tahun, antara lain: (a) Program Bina Insan Akademia 2025, sebuah program fasilitasi karya ilmiah tingkat nasional dengan dukungan dana hingga Rp10.000.000 per peserta. Meskipun memenuhi syarat akademik, Pemohon I ditolak secara administratif hanya karena telah berusia 31 tahun. Padahal program tersebut merancang penguatan 9 kapasitas akademik generasi muda—yang justru menjadi bidang keahlian Para Pemohon I. (b) Band Competition 2025, Program GOOD GAME 2025, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional, Talenta-Muda 2024, Jurnal Pemuda Indonesia, dan YES Bootcamp 2024, yang seluruhnya memasukkan batas usia 16–30 tahun sebagai syarat mutlak. Hal ini menyebabkan Pemohon I kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam ruang ekspresi, karya ilmiah, advokasi kebijakan, dan pengembangan diri—semua hak yang dijamin Pasal 28C dan 28D UUD 1945. Bahwa penolakan-penolakan itu bukan sekadar administrative rejection, melainkan pembatasan langsung terhadap hak konstitusional Pemohon I untuk memajukan diri, berpartisipasi, dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Negara secara nyata telah menyatakan bahwa Pemohon I “bukan lagi pemuda” hanya karena ia telah melewati angka 30, padahal kapasitas ilmiah, semangat sosial, dan kontribusi pengabdiannya masih berjalan aktif. Dengan demikian, kerugian Pemohon I bersifat aktual, langsung, serta telah terjadi, sehingga memenuhi syarat kerugian konstitusional menurut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Pemohon VI – Heri Febrian (Usia 33 tahun) – Kerugian Aktual Bahwa Pemohon VI adalah seorang mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Ia mewakili kelompok pemuda produktif yang secara nyata masih membutuhkan dukungan negara melalui pelatihan, kompetisi, dan kegiatan pemberdayaan pemuda. Namun karena usianya telah melewati 30 tahun, Pemohon VI secara langsung kehilangan kesempatan mengikuti program-program kepemudaan Kemenpora, seperti: Program Kewirausahaan Pemuda Nasional, Program Inovasi Sosial (GOOD GAME), Pelatihan Digital Marketing dan Content Creator, Program Musik dan Kebudayaan Pemuda, Program akademik yang mempersyaratkan usia pemuda. Padahal minat Pemohon VI sangat besar dalam bidang kewirausahaan dan karya kreatif. Batas usia dalam UU Kepemudaan justru menutup kesempatan pendidikan dan pelatihan negara yang ia 10 butuhkan dalam proses pembentukan kapasitas diri. Kerugian ini bersifat langsung, nyata, dan telah terjadi, karena seluruh program- program Kemenpora hanya mengakui peserta berusia di bawah 31 tahun. Dengan demikian, Pemohon VI mengalami kerugian aktual yang memenuhi unsur “actual and present constitutional injury” sebagaimana standar MK. B. Kerugian Potensial Para Pemohon (Pemohon 2–5) Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V saat ini berada dalam rentang usia 25-30 tahun, sehingga masih termasuk kategori pemuda menurut UU a quo. Namun keberadaan batas usia 30 tahun menimbulkan kerugian potensial yang pasti terjadi begitu para Pemohon memasuki usia 31 tahun. Karena berbagai kebijakan, program, dan skema partisipasi kepemudaan secara hukum hanya mengakui pemuda berusia 16-30 tahun, maka para Pemohon akan otomatis kehilangan hak konstitusional mereka dalam waktu dekat. Kerugian para Pemohon dijabarkan sebagai berikut: 1. Pemohon II – Rizal Bakri Rahayaan (Usia 27 tahun) – Kerugian Potensial Para Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam kegiatan sosial di wilayah Maluku Tenggara. Saat ini Pemohon II masih berada dalam rentang usia pemuda, namun sebentar lagi akan melewati batas usia 30 tahun, dan karenanya akan kehilangan seluruh kesempatan untuk mengikuti: Program-program pemberdayaan pemuda di sektor ekonomi kreatif dan kewirausahaan, Program kompetisi seni dan kebudayaan nasional, Program inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, Pelatihan kewirausahaan dan transformasi digital yang diadakan Kemenpora. Dengan demikian, Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk memajukan diri dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Kerugian ini bersifat pasti terjadi, karena usia adalah variabel yang pasti bergerak maju; ketika Pemohon II mencapai usia 31 tahun, seluruh akses tersebut terhapus secara otomatis. 11 2. Pemohon III – Hamka Arsad Refra, S.H. (Usia 30 tahun) – Kerugian Potensial Bahwa Pemohon III, saat ini sedang membangun karier dan aktif dalam kegiatan kerelawanan serta pengembangan kepemudaan. Namun batas usia 30 tahun sebagaimana diatur UU Kepemudaan akan memotong jalur partisipasi Pemohon III dalam berbagai forum kebijakan dan pelatihan pemerintah. Ketika Pemohon III memasuki usia 31 tahun, ia akan kehilangan kesempatan untuk: Berpartisipasi dalam program akademik dan riset kepemudaan, mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas pemuda skala nasional, mengakses dana fasilitasi inovasi pemuda, terlibat dalam forum perumusan kebijakan pemuda. Bahwa kerugian ini bersifat sistemik dan mengancam hak partisipatif Pemohon III, yang merupakan bagian penting dari hak konstitusional setiap warga negara. 3. Pemohon IV – M. Isbullah Djalil, S.H. (Usia 25 tahun) – Kerugian Potensial Bahwa Pemohon IV adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan riset, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Para Pemohon IV saat ini berada pada usia yang sangat dekat dengan batas usia 30 tahun, sehingga keberlakuan norma a quo mengancam secara nyata hak konstitusionalnya untuk: Mengakses program ilmiah dan kompetisi akademik pemuda, mengikuti pelatihan kepemimpinan dan inovasi sosial, Mengakses fasilitasi program kewirausahaan muda, mengambil bagian dalam forum pengambilan kebijakan publik terkait kepemudaan. Bahwa kerugian ini bersifat pasti dan tak terhindarkan. Ketika Pemohon IV memasuki usia 31 tahun, seluruh ruang partisipasi tersebut hilang, bukan karena kurangnya kompetensi, tetapi karena batas usia yang tidak proporsional. 4. Pemohon V – Yusril Toatubun (Usia 26 tahun) – Kerugian Potensial Bahwa Pemohon V merupakan warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Maluku Tenggara. Dalam waktu dekat, Pemohon V akan melewati batas usia 30 tahun, yang berarti ia akan: Terhapus dari kategori pemuda dalam hukum nasional, terhalang mengikuti seluruh program 12 pemberdayaan pemuda pemerintah, tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan tingkat nasional maupun daerah, kehilangan hak partisipatif dalam forum konsultasi kebijakan pemuda. Kerugian ini bersifat segera (immediate), nyata (real), dan tak terhindarkan (inevitable). C. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung (causal verband) yang jelas, rasional, dan tidak terbantahkan antara berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dengan kerugian konstitusional (constitutional loss) yang dialami para Pemohon. Norma hukum a quo, yang secara limitatif mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 sampai 30 tahun, telah menjadi sumber hukum diskriminatif (legal cause) yang menimbulkan akibat hukum langsung terhadap hak konstitusional para Pemohon. Pembatasan usia tersebut tidak lagi sekadar bersifat konseptual, tetapi telah berubah menjadi parameter hukum yang mengikat secara administratif (binding legal parameter) dan dijadikan dasar oleh berbagai kebijakan, program, dan kegiatan resmi pemerintah di bidang kepemudaan. Akibat dari penerapan norma tersebut, para Pemohon secara nyata kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di bidang kepemudaan. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menggunakan batasan usia 16–30 tahun sebagai kriteria mutlak dalam setiap kegiatan, seperti Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan “Bina Insan Akademia 2025”, Program Inovasi Sosial “Good Game 2025”, Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional, Jurnal Pemuda Indonesia, YES Bootcamp 2024, dan Band Competition 97 Tahun Sumpah Pemuda. Dalam setiap kegiatan tersebut, para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun secara otomatis dikecualikan (excluded) dari kesempatan berpartisipasi, sekalipun memiliki kapasitas, kompetensi, dan semangat yang tidak kalah dengan peserta lainnya. Penolakan tersebut terjadi bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan semata-mata karena adanya batas usia dalam norma a quo. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang bersifat langsung dan konkrit antara 13 keberlakuan norma dan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Bahwa kerugian para Pemohon bersifat nyata (actual loss) karena secara faktual telah terjadi penghalangan akses dan penolakan administratif terhadap partisipasi mereka dalam berbagai program pemerintah. Kerugian tersebut juga bersifat berkelanjutan (continuing loss), karena selama Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan masih berlaku, para Pemohon dan warga negara lain dalam kelompok usia 31–40 tahun akan terus dikecualikan dari ruang-ruang partisipasi publik yang bersumber dari kebijakan kepemudaan negara. Lebih dari itu, keberlakuan norma tersebut juga menimbulkan kerugian potensial (potential constitutional impairment) dalam jangka panjang, karena menciptakan diskriminasi sistemik terhadap warga negara yang masih berada pada usia produktif. Norma a quo telah melahirkan pemisahan artifisial antara semangat dan usia, seolah-olah setelah usia 30 tahun seseorang tidak lagi memiliki semangat dan idealisme kepemudaan. Padahal, semangat itu tidak ditentukan oleh angka, melainkan oleh tekad dan daya juang untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Bahwa hubungan sebab akibat tersebut bersifat langsung, logis, dan terukur (direct, logical, and measurable causal link). Tanpa keberlakuan norma pembatasan usia tersebut, para Pemohon akan memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lain untuk berpartisipasi dalam program-program kepemudaan, mengakses fasilitas pemerintah, dan mengembangkan diri melalui kegiatan yang difasilitasi oleh negara. Dengan kata lain, kerugian para Pemohon muncul semata- mata karena adanya norma hukum yang membatasi hak mereka. Norma a quo tidak memenuhi prinsip rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Pembatasan usia 16–30 tahun tidak memiliki dasar empiris maupun argumentasi yuridis yang dapat dibenarkan secara konstitusional. Batasan tersebut justru bertentangan dengan realitas sosial bahwa kelompok usia 31–40 tahun masih berada dalam masa produktif, bahkan sering menjadi penggerak utama dalam kegiatan sosial, politik, dan kewirausahaan pemuda di berbagai daerah. 14 Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan merupakan sebab hukum langsung (direct legal cause) dari kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Norma tersebut telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, untuk memajukan diri, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945. Negara seharusnya membuka ruang seluas- luasnya bagi partisipasi warga negara tanpa diskriminasi usia yang tidak rasional. Semangat kepemudaan bukanlah milik angka, tetapi milik hati dan tekad. Ketika hukum membatasi semangat itu dengan bilangan, maka hukum telah kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang mulia hendaknya menafsirkan ulang norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan agar lebih sesuai dengan cita-cita Konstitusi dan keadilan substantif, yakni dengan memperluas batas usia pemuda menjadi 16 sampai dengan 40 tahun. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah nyata dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.” Bahwa norma hukum tersebut telah melahirkan pembatasan hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kebijakan dan program kepemudaan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Norma ini telah menimbulkan kerugian konstitusional (constitutional impairment) yang nyata, baik secara aktual, potensial, maupun struktural, karena secara langsung membatasi ruang partisipasi para Pemohon sebagai warga negara produktif yang masih aktif, berdaya pikir maju, serta berkontribusi dalam masyarakat. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam: - Pasal 28C ayat (2): 15 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” - Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” - Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa ketiga pasal ini merupakan batu uji konstitusionalitas (constitutional benchmark) yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan hukum, dan hak atas partisipasi publik (participatory rights) bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Namun norma dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan justru menyimpang dari amanat konstitusi, karena membatasi pengakuan terhadap warga negara sebagai pemuda hanya sampai usia 30 tahun. Akibatnya, kalau mengacu pada data BPS pada Juli tahun 2025, sebanyak 43,912 juta warga negara yang berusia 31–40 tahun termasuk para Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mengakses program pemerintah, memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang kepemudaan, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Bahwa norma konstitusional ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk mengembangkan diri, berperan aktif, dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara justru berkewajiban untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi setiap warga negara agar mereka dapat memajukan diri dan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dalam semangat pembangunan nasional. 16 Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun,” telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Norma tersebut, dengan menetapkan batas usia 16 sampai 30 tahun sebagai satu-satunya kategori kepemudaan, telah membatasi hak konstitusional para Pemohon dan jutaan warga negara lain yang telah berusia di atas 30 tahun, namun secara nyata masih memiliki semangat, idealisme, kapasitas intelektual, dan kontribusi sosial yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa pembatasan usia sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak memiliki dasar rasionalitas hukum (rational basis) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (empirical justification). Tidak ada bukti empiris maupun argumentasi akademik yang menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun seseorang kehilangan semangat kepemudaan atau kemampuan untuk berperan dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik. Sebaliknya, fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok usia 31 sampai 40 tahun justru merupakan lapisan masyarakat yang sedang berada pada puncak produktivitas dan kematangan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 dalam publikasi Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia 2024, disebutkan bahwa: - Kelompok usia 31 sampai 40 tahun menyumbang 27,4% dari total tenaga kerja produktif nasional; - Tingkat partisipasi sosial kelompok usia 31 sampai 40 tahun mencapai 36%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 16 sampai 25 tahun (29%); - Tingkat pendidikan menengah dan tinggi tertinggi juga berada pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun, menunjukkan bahwa fase tersebut merupakan periode puncak kemampuan intelektual dan sosial warga negara. Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Juli Tahun 2025, terdapat 43,912 juta penduduk Indonesia berusia antara 30 sampai 40 tahun, atau sekitar 15% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 286 17 juta jiwa. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah secara nyata menutup peluang bagi sekitar 43 juta warga negara produktif untuk memperoleh hak dan kesempatan dalam program-program kepemudaan yang diselenggarakan oleh negara, termasuk beasiswa, pelatihan, fasilitasi inovasi sosial, dan berbagai bentuk dukungan pengembangan diri. Bahwa berdasarkan Survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia Tahun 2023, diketahui pula bahwa 68% pimpinan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan aktif berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun. Artinya, kelompok usia di atas 30 tahun bukan hanya masih produktif, melainkan juga merupakan penggerak utama organisasi sosial dan kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada kepemudaan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak hanya keliru secara empiris, tetapi juga gagal mencerminkan kenyataan sosial masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan (policy gap) antara hukum positif dan realitas demografis bangsa. Bahwa menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, suatu norma hukum hanya sah secara substantif apabila ia mampu mewujudkan keadilan dan keteraturan sosial. Norma yang gagal mencerminkan kenyataan empiris masyarakatnya akan kehilangan legitimasi normatif dan tidak lagi memenuhi tujuan hukum yang sesungguhnya. Sementara itu, John Rawls dalam A Theory of Justice menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum publik mensyaratkan adanya kesetaraan kesempatan (fair equality of opportunity) bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Negara tidak boleh menerapkan pembatasan yang bersifat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang masih memiliki kapasitas dan kemauan untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama. Senada dengan itu, Ronald Dworkin dalam gagasannya Law as Integrity mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dibaca secara kaku, melainkan harus ditafsirkan sejalan dengan nilai moral konstitusi, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan partisipasi warga negara. Ketika 18 negara membatasi semangat kepemudaan hanya sampai usia 30 tahun, negara sesungguhnya sedang meniadakan integritas moral konstitusinya sendiri, karena telah menghalangi jutaan warga negara yang masih memiliki tekad dan idealisme untuk berbuat bagi bangsanya. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun secara nyata telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam pembangunan bangsa, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, demi menegakkan keadilan konstitusional (constitutional justice), menghapus diskriminasi struktural, dan memulihkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, Mahkamah Konstitusi yang mulia patut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menafsirkan kembali makna kepemudaan menjadi: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun.” Sebab pada hakikatnya, semangat kepemudaan tidak diukur dari umur biologis, tetapi dari daya juang, idealisme, dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Negara yang menutup ruang bagi semangat itu, berarti sedang menutup denyut nadi konstitusinya sendiri. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa norma konstitusional tersebut menjamin setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apa pun. Prinsip equality before the law merupakan asas mendasar dalam negara hukum, yang menuntut agar hukum berlaku secara adil, rasional, dan proporsional bagi setiap warga negara tanpa membedakan usia, kedudukan sosial, ataupun latar belakang lainnya. 19 Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun,” telah menimbulkan perlakuan hukum yang diskriminatif antara warga negara yang berusia di bawah 30 tahun dan mereka yang telah berusia di atasnya. Norma tersebut menghapus hak konstitusional para Pemohon dan jutaan warga negara lainnya untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam bidang kepemudaan, padahal mereka secara nyata masih produktif, aktif, dan memiliki semangat kepemudaan yang tinggi. Bahwa dengan diberlakukannya batas usia 16 sampai 30 tahun, negara melalui norma a quo telah melakukan pembedaan perlakuan hukum (discriminatory legal treatment) yang tidak memiliki dasar ilmiah dan rasionalitas hukum yang dapat dibenarkan. Pembatasan tersebut tidak memperhitungkan aspek biologis, sosiologis, maupun psikologis bahwa semangat dan peran kepemudaan tidak berhenti pada usia tertentu. Dalam praktiknya, banyak organisasi kepemudaan yang diakui secara sosial, politik, dan administratif justru dipimpin oleh individu berusia di atas 30 tahun, seperti Angkatan Muda Partai Golkar, Bintang Muda Indonesia, Tidar, BM PAN, Garda Bangsa, Gema Keadilan, dan Garda Pemuda NasDem. Demikian pula dengan organisasi keagamaan seperti Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, dan Pemuda Muslimin Indonesia, serta organisasi sosial seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia, Karang Taruna, dan Pemuda Pancasila. Fakta ini menunjukkan bahwa secara de facto negara dan masyarakat mengakui eksistensi pemuda yang berusia di atas 30 tahun, namun secara de jure menolak mengakuinya melalui pembatasan yang tidak proporsional. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara pengakuan sosial dan pengaturan hukum, yang berakibat pada hilangnya kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para Pemohon. Bahwa menurut Gustav Radbruch dalam ajarannya tentang Idee des Rechts, hukum harus memuat tiga nilai fundamental: keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). 20 Ketiganya harus berjalan seimbang. Apabila suatu norma hukum gagal mewujudkan keadilan, maka norma tersebut kehilangan nilai hukumnya, bahkan dapat dianggap tidak lagi layak dipertahankan. Dalam konteks ini, pembatasan usia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan jelas bertentangan dengan nilai keadilan karena memperlakukan warga negara secara berbeda tanpa dasar pembenaran yang sah. Bahwa prinsip keadilan yang dimaksud Radbruch bersifat dinamis dan kontekstual, yakni hukum harus mampu mencerminkan kenyataan sosial masyarakatnya. Ketika norma hukum membatasi partisipasi kelompok warga negara yang masih aktif dan produktif hanya karena mereka melewati usia 30 tahun, maka norma tersebut tidak lagi sesuai dengan cita hukum Indonesia yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perbandingan hukum di berbagai negara juga menunjukkan bahwa pembatasan usia dalam Undang-Undang Kepemudaan di Indonesia terlalu sempit dan tidak sejalan dengan praktik global. Piagam Afrika tentang Pemuda (African Youth Charter) menetapkan batas usia 15 sampai 35 tahun. Undang-Undang Federal Federasi Rusia menetapkan usia pemuda 14 sampai 35 tahun. Demikian pula Uni Emirat Arab melalui Undang-Undang Kepemudaan Nasional menetapkan usia pemuda 15 sampai 35 tahun. Artinya, batas usia 16 sampai 30 tahun yang diberlakukan oleh hukum Indonesia tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga menyimpang dari praktik internasional yang lebih inklusif dan rasional. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang berusia di atas 30 tahun telah kehilangan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mereka tidak lagi diakui sebagai subjek hukum kepemudaan, sehingga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam program, bantuan, dan kebijakan yang dirancang untuk pemuda. Padahal secara nyata, mereka masih menjalankan tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan inovasi yang berorientasi pada kepentingan bangsa. Dengan demikian, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan 21 yang tidak adil, dan diskriminasi usia yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini tidak lagi sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta tidak memenuhi nilai keadilan sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi yang mulia patut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menafsirkan kembali bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 40 tahun. Sebab keadilan hukum tidak boleh berhenti di angka usia, tetapi harus hidup di dalam semangat manusia yang terus berkembang untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa Indonesia tidak akan pernah kehabisan pemuda, tetapi negara dapat kehilangan semangat kepemudaannya apabila hukum menutup ruang bagi warganya untuk terus berbakti hanya karena mereka melampaui batas usia administratif. Bahwa di hadapan konstitusi, semangat kepemudaan bukan sekadar perkara umur, melainkan perkara tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Hukum yang mematikan ruang partisipasi generasi berpengalaman berarti memutus denyut nadi bangsa sendiri. Bahwa para Pemohon berdiri di hadapan Mahkamah ini bukan sekadar untuk membela hak pribadi, tetapi untuk mengingatkan negara bahwa keadilan sejati tidak mengenal usia. Setiap warga negara, selama ia masih berpikir, berbuat, dan berjuang untuk bangsanya, berhak disebut pemuda Indonesia. Dan karena itu, sudah selayaknya hukum menyesuaikan diri dengan semangat zaman, bukan semangat zaman yang dipaksa tunduk pada batas hukum yang usang. Sebab hukum yang adil adalah hukum yang hidup bersama rakyatnya, bergerak bersama semangat mereka yang tidak pernah padam untuk membangun negeri ini. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 22 Bahwa norma konstitusional tersebut menjamin kesetaraan setiap warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Prinsip equal access to governance ini merupakan perwujudan dari konsep negara hukum demokratis (democratic rule of law), yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai fondasi moral dari legitimasi pemerintahan. Namun, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun”, telah menciptakan pembatasan hukum yang bersifat diskriminatif, menyingkirkan kelompok warga negara berusia 31 sampai 40 tahun dari akses yang sah terhadap ruang partisipasi publik di bidang kepemudaan. Norma ini bukan sekadar definisi administratif, melainkan menjadi dasar yuridis bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibiayai dengan anggaran negara. Akibatnya, setiap kebijakan yang bersumber dari undangundang ini secara sistemik menutup peluang bagi warga negara di atas usia 30 tahun untuk berperan aktif dalam program pemerintahan. Bahwa dalam konteks konstitusional, pembatasan semacam ini tidak hanya mereduksi hak partisipatif warga negara, tetapi juga menimbulkan ketimpangan struktural antara kelompok yang diberi akses dan yang dikecualikan. Negara seolah memecah warganya ke dalam kategori “layak berpartisipasi” dan “tidak layak berpartisipasi” hanya berdasarkan angka usia, tanpa mempertimbangkan kapasitas sosial, intelektual, dan moral yang melekat pada setiap individu. Bahwa secara faktual, para Pemohon telah mengalami kerugian nyata sebagai akibat langsung dari pemberlakuan norma a quo. Negara, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah menolak partisipasi para Pemohon dalam berbagai program pemerintahan yang secara substansi ditujukan untuk pengembangan kepemudaan dan pembangunan nasional. Program-program tersebut antara lain: 23 1. Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan “Bina Insan Akademia 2025” — yang memberikan dukungan dana penelitian hingga Rp10.000.000 per orang bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, namun membatasi peserta hanya bagi mereka yang berusia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun, seperti Husnul Jamil, mahasiswa aktif Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, secara hukum tidak dapat berpartisipasi, meskipun secara akademik memenuhi syarat dan aktif meneliti isu kepemudaan serta kebijakan publik. Ini merupakan bentuk nyata pengingkaran terhadap hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam kegiatan pemerintahan yang berbasis partisipasi publik. 2. Kegiatan “Band Competition” dalam rangka peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda — yang diumumkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 24 Oktober 2025, dengan persyaratan usia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang aktif dalam kegiatan seni dan kebudayaan terhalang untuk mengikuti kegiatan tersebut, padahal seni adalah bagian dari sarana ekspresi publik yang dilindungi oleh konstitusi. Pembatasan semacam ini bukan hanya administratif, melainkan bentuk diskriminasi usia yang menutup partisipasi warga negara di bidang kebudayaan. 3. Program “GOOD GAME 2025” — kompetisi inovasi sosial yang memberikan dukungan Rp1,5 miliar bagi organisasi kepemudaan dengan usia anggota 16–30 tahun. Padahal, sebagian besar organisasi kepemudaan di Indonesia memiliki anggota dan pengurus berusia di atas 30 tahun. Norma hukum ini menyingkirkan generasi produktif dari ruang kolaborasi sosial, menutup akses terhadap kebijakan negara, dan mengingkari semangat pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan program tersebut. 4. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional Tahun 2025 — yang diselenggarakan pada tanggal 20, 21, 27, dan 28 Agustus 2025, bertema “Mencetak Wirausaha Digital yang Adaptif dan Berdaya Saing.” Ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menutup ruang bagi para Pemohon yang aktif mendampingi pelaku UMKM muda di tingkat komunitas. Negara, melalui batasan ini, telah menghalangi warga produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 24 5. Program “Jurnal Pemuda Indonesia” dan “YES Bootcamp – Content Creator dan Digital Marketing” — yang membatasi partisipasi hanya bagi warga negara berusia 16 sampai 30 tahun. Para Pemohon yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan karya ilmiah di bidang advokasi sosial, riset kepemudaan, serta komunikasi digital, kehilangan haknya untuk berpartisipasi dan berbagi gagasan dengan sesama anak bangsa. Bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk constitutional injury — pelanggaran hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara melalui norma tersebut secara nyata telah menutup jalan bagi para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam bentuk kebijakan, pelatihan, maupun pemberdayaan masyarakat. Bahwa teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Carole Pateman menegaskan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat terjaga apabila seluruh warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut menentukan arah kebijakan publik. Ketika negara menutup akses partisipasi berdasarkan usia, maka keadilan partisipatif (participatory justice) telah dirusak oleh sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, pembatasan usia 16–30 tahun bukan sekadar batas administratif, tetapi bentuk diskriminasi normatif yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan konstitusional. Bahwa secara sosiologis, batasan usia tersebut juga menimbulkan ketidakadilan struktural yang bersifat jangka panjang (structural injustice). Negara menciptakan dikotomi antara kelompok usia “pemuda” dan “non- pemuda,” yang mengakibatkan hilangnya kesinambungan kaderisasi, terhambatnya regenerasi kepemimpinan, dan terpinggirkannya kelompok produktif dari ruang pengambilan keputusan. Norma ini secara sistematis mengerdilkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan melemahkan kapasitas sosial bangsa untuk berkembang secara inklusif. Bahwa dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi, hukum seharusnya menjadi sarana untuk membuka ruang partisipasi rakyat, bukan untuk menutupnya. Pembatasan usia pemuda dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 telah menutup ruang partisipasi 25 publik, menghapus peluang bagi jutaan warga negara untuk berkontribusi, dan pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang mulia seyogianya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menafsirkan ulang batas usia pemuda menjadi 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, agar seluruh warga negara tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Bahwa negara tidak akan kehilangan pemudanya, tetapi hukum dapat kehilangan rohnya apabila semangat generasi produktif dipasung oleh angka usia. Karena itu, demi keadilan yang hidup bersama rakyatnya, Mahkamah yang mulia patut mengembalikan makna kepemudaan kepada tempatnya yang sejati di hati setiap warga negara yang masih mau berpikir, berbuat, dan berjuang untuk Indonesia. Bahwa Permohonan Ini Bukan Termasuk Open Legal Policy Bahwa terhadap kemungkinan pandangan bahwa penentuan batas usia sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang, para Pemohon berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak tepat. Permohonan a quo tidak menguji kebijakan hukum yang bersifat politis, melainkan menyoal pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa sekalipun penentuan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), Mahkamah dapat dan wajib melakukan pengujian apabila norma yang diuji: 1. Melanggar prinsip moralitas dan keadilan; 2. Tidak memiliki dasar rasionalitas hukum (lack of rational basis); 3. Menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable injustice); atau 26 4. Secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah perkara telah mengesampingkan prinsip open legal policy dan menyatakan norma undang-undang inkonstitusional apabila terbukti melanggar prinsip- prinsip fundamental konstitusi. Hal ini antara lain ditegaskan dalam: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia yang kaku tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan rasionalitas konstitusional; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 mengenai batas usia pensiun bagi Jaksa; dan - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara tersebut, Mahkamah beranjak dari posisi sebagai negative legislator menuju judicial interpreter yang aktif menegakkan prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan substantif. Mahkamah berpendapat bahwa apabila suatu legal policy menimbulkan ketidakadilan konstitusional, maka norma tersebut tidak lagi berada dalam ranah kebijakan pembentuk undang-undang, tetapi telah masuk ke wilayah pelanggaran konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia bukan sekadar urusan kebijakan administratif, melainkan menyangkut pengakuan dan perlindungan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menilai dan memberikan tafsir konstitusional baru terhadap norma batas usia sepanjang norma tersebut terbukti menimbulkan ketidakadilan substantif. Bahwa secara kontekstual, persoalan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo memiliki kemiripan dengan isu konstitusional yang diperiksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menilai bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden 27 dan Wakil Presiden tidak semata-mata persoalan kebijakan hukum terbuka, tetapi berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia yang kaku telah menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap warga negara yang sebenarnya memenuhi syarat substantif untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Bahwa preseden ini menunjukkan bahwa pengaturan usia bukanlah domain bebas pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Hal ini sangat relevan dengan permohonan a quo, karena pengaturan usia pemuda 16 sampai 30 tahun tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia maupun standar internasional. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan kepemimpinan, namun secara hukum dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional. Akibatnya, kelompok usia tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh fasilitasi organisasi, akses program negara, pemberdayaan kepemudaan, pembinaan kepemimpinan, serta berbagai bentuk afirmasi pemerintah yang secara konstitusional merupakan hak setiap warga negara untuk berkembang dan memajukan dirinya. Bahwa ketentuan usia 16 sampai 30 tahun menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok usia yang secara sosiologis berada pada tahap perkembangan yang serupa. Kelompok usia di atas 30 tahun diposisikan sebagai bukan pemuda tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun rasional, sementara program- program pemerintah sendiri, termasuk program Kemenpora, banyak yang mensyaratkan batas usia sampai 35 bahkan 40 tahun. Norma ini menciptakan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar definisi diskriminasi sebagaimana telah dijelaskan Mahkamah, yaitu memperlakukan berbeda sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Norma ini juga melanggar prinsip rasionalitas karena tidak ada argumentasi ilmiah yang mendukung pemutusan ruang perkembangan warga negara secara tegas pada usia 30 tahun. 28 Bahwa norma ini juga menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertanggungkan. Pemohon I dan Pemohon VI secara nyata telah kehilangan seluruh ruang partisipasi sebagai pemuda hanya karena melewati usia 30 tahun, padahal mereka masih berada dalam fase produktif dan dalam kebutuhan fasilitasi negara untuk berkembang. Sementara Pemohon II sampai Pemohon V menghadapi kerugian potensial yang pasti terjadi ketika usia mereka melampaui 30 tahun, yakni hilangnya seluruh kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kepemudaan yang menjadi hak mereka. Kondisi demikian bukan sekadar ketidaknyamanan administratif, namun merupakan ketidakadilan mendalam yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa oleh seluruh pertimbangan tersebut, norma batas usia pemuda dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan tidak dapat digolongkan sebagai open legal policy, karena telah memenuhi seluruh kriteria pelanggaran konstitusional sebagaimana parameter Mahkamah, yaitu bertentangan dengan UUD, tidak rasional, diskriminatif, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karenanya, norma tersebut bukan berada dalam ruang kebijakan pembentuk undang-undang, melainkan berada dalam wilayah pengujian konstitusional yang secara tegas menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan- putusan tersebut, para Pemohon meyakini bahwa pembatasan usia 16 sampai 30 tahun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan juga bukanlah semata-mata open legal policy. Norma tersebut secara nyata telah melampaui batas kebijakan hukum pembentuk undang-undang, karena menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip moralitas, mengabaikan rasionalitas hukum, dan menciptakan ketidakadilan konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Bahwa dengan menjadikan usia sebagai satu-satunya ukuran dalam mendefinisikan “pemuda”, negara telah menutup hak jutaan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan publik. Norma ini tidak hanya gagal memenuhi prinsip proporsionalitas, tetapi juga melanggar 29 asas keadilan substantif yang menjadi ruh Pasal 28D ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak terikat oleh dalih open legal policy dalam perkara a quo, karena persoalan yang diajukan menyangkut pelanggaran langsung terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mahkamah, sebagai the guardian of the constitution dan the final interpreter of the constitution, justru berkewajiban untuk mengoreksi norma yang telah melahirkan ketidakadilan struktural tersebut. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menafsirkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, agar batas usia pemuda ditetapkan secara proporsional dan berkeadilan, yakni antara 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, sebagai bentuk pemulihan hak konstitusional para Pemohon dan perwujudan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan. Sebab hukum tidak boleh menjadi alat pembatas bagi semangat rakyatnya. Hukum yang menutup partisipasi warga negara karena usia bukanlah hukum yang hidup, melainkan hukum yang kehilangan rohnya. Dan di sinilah Mahkamah Konstitusi dipanggil bukan sekadar untuk menafsirkan undang- undang, tetapi untuk menegakkan keadilan yang hidup bersama rakyatnya. D. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3); 3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 30 “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.” Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Program-Program Dari Kementerian Pemuda Olahraga Yang Mensyaratkan Batas Usia 16-30 Tahun. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 31 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067, selanjutnya disebut UU 40/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 32 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang menyatakan: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.” 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini berusia 31 tahun [vide Bukti P-3] dan berstatus sebagai mahasiswa aktif yang merasa terhalang oleh persyaratan administrasi untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam program resmi yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) karena mensyaratkan usia 16 sampai dengan 30 33 tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009, meskipun seluruh kualifikasi akademik dan substantif telah dipenuhi oleh Pemohon I. 3. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon II saat ini berusia 27 tahun, Pemohon III berusia 30 tahun, Pemohon IV berusia 25 tahun, sedangkan Pemohon V berusia 24 tahun yang masih termasuk kategori pemuda menurut norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 [vide Bukti P-3]. Namun keberadaan batas usia pemuda yang ditentukan tidak lebih dari 30 tahun tersebut dikhawatirkan akan menghalangi hak konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk ikut berpartisipasi dalam program-program kepemudaan begitu usia mereka memasuki 31 tahun. Hal tersebut dikarenakan berbagai kebijakan, program, dan skema partisipasi kepemudaan secara hukum hanya mengakui pemuda yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun. 4. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini berusia 33 tahun [vide Bukti P-3] dan berstatus sebagai mahasiswa aktif, yang memiliki minat besar dalam bidang kewirausahaan dan karya kreatif merasa terhalang oleh usia yang telah melewati 30 tahun karena kesempatan mengikuti program-program kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora mensyaratkan usia tidak lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, Pemohon VI merasa kehilangan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5. Bahwa norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 menimbulkan kerugian potensial dalam jangka panjang, karena menciptakan diskriminasi terhadap warga negara yang masih berada pada usia produktif. Norma a quo telah melahirkan pemisahan antara semangat dan usia, seolah-olah setelah usia 30 tahun seseorang tidak lagi memiliki semangat dan idealisme kepemudaan. Padahal, semangat itu tidak ditentukan oleh angka, melainkan oleh tekad dan daya juang untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pemohon V tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan permohonan pada tanggal 8 Desember 2025 dan telah dikonfirmasi oleh Mahkamah ihwal ketidakhadiran Pemohon V tersebut. Pemohon V mengajukan surat permohonan untuk mengikuti persidangan jarak jauh, namun surat permohonan dimaksud diajukan menjelang 34 dimulainya persidangan, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah. Dalam hal ini, surat permohonan diajukan Pemohon V pada pukul 13.47 WIB, sedangkan persidangan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) PMK 7/2025, permohonan sidang jarak jauh diajukan paling lama satu hari kerja sebelum persidangan. Dalam kaitan ini, kehadiran prinsipal (Pemohon) yang tanpa kuasa pada agenda persidangan pendahuluan dan perbaikan permohonan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuktian identitas dan anggapan kerugian hak konstitusional yang seharusnya dijelaskan oleh prinsipal (Pemohon), in casu Pemohon V. Meskipun Pemohon V telah menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional, yakni akan melewati batas usia 30 tahun, sehingga akan terhapus dari kategori usia pemuda dalam hukum nasional. Oleh karenanya, Pemohon V akan terhalang mengikuti program pemberdayaan pemuda dari pemerintah dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan maupun forum kepemudaan tingkat nasional maupun daerah. Namun, karena ketidakhadiran Pemohon V dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyerahan perbaikan maka Mahkamah tidak memiliki dasar faktual dan hukum yang cukup untuk menilai keterpenuhan syarat kedudukan hukum dari Pemohon V. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Selanjutnya, berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang saat ini masuk rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun sebagaimana norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beranggapan norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya yang akan melewati batas usia 30 tahun. Namun, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat menjelaskan dan tidak pula membuktikan mengenai anggapan kerugian aktual maupun potensial yang diderita atau dialami dengan statusnya sebagai pemuda terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara faktual telah mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat menguraikan adanya 35 hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Sementara itu, terhadap Pemohon I dan Pemohon VI telah menguraikan berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon VI sebagai perseorangan warga negara telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009, di mana berkaitan dengan rentang usia yang dapat dikategorikan sebagai pemuda yakni 16-30 tahun, telah menghambat Pemohon I dan Pemohon VI untuk mengikuti program atau kegiatan kepemudaan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon I dan Pemohon VI yang telah berusia lebih dari 30 tahun dan belum berusia 40 tahun, telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon VI tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon VI tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon VI, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 36 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, setiap warga negara dijamin haknya untuk mengembangkan diri, berperan aktif, dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Namun, berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 secara nyata telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang berusia di atas 30 tahun untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam pembangunan bangsa, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif antara warga negara yang berusia di bawah 30 tahun dan mereka yang telah berusia di atasnya. Norma tersebut menghapus hak konstitusional para Pemohon dan jutaan warga negara lainnya untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam bidang kepemudaan, padahal mereka masih produktif, aktif, dan memiliki semangat kepemudaan yang tinggi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, konstitusi menjamin kesetaraan setiap warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Namun, norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 bukan sekadar definisi administratif, melainkan menjadi dasar yuridis bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kemenpora yang dibiayai dengan anggaran negara. Akibatnya, setiap kebijakan yang bersumber dari undang- undang ini secara sistemik menutup peluang bagi warga negara di atas usia 30 tahun untuk berperan aktif dalam program pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 37 Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan/atau Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan 38 permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah memeriksa dan memutus pengujian norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 dengan dasar pengujian Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Februari 2014, karena ditarik kembali. Permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 juga telah dimohonkan pengujian dengan batu uji Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan alasan Pemohon (dalam hal ini mewakili organisasi KNPI), akan terus mengalami hambatan-hambatan potensial di antaranya terjadinya pemutusan regenerasi kaderisasi organisasi, karena sebagian besar pengurus potensial yang telah memasuki usia di atas 30 tahun tidak lagi diakui secara hukum sebagai pemuda, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang memperoleh dukungan negara. Permohonan tersebut diputus Mahkamah dengan amar tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun alasan permohonan a quo adalah karena para Pemohon sebagai perorangan yang berusia lebih dari 30 tahun kehilangan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, untuk memajukan diri, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya alasan yang berbeda, terlebih dalam Permohonan Nomor 178/PUU-XXIII/2025 Mahkamah belum memeriksa pokok permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 dapat dimohonkan pengujian kembali. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu 39 konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang menentukan rentang usia pemuda adalah 16 sampai dengan 30 tahun telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, untuk memajukan diri, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, apabila tidak dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang didalilkan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 merupakan salah satu ketentuan umum yang memuat perihal definisi pemuda. Dalam kaitan ini, norma Pasal 1 angka 1 UU a quo mendefinisikan pengertian “Pemuda” adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berkenaan dengan rentang usia dimaksud menurut anggapan para Pemohon menimbulkan ketidakadilan karena akan menghalangi pemuda yang berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk ikut terlibat atau mengakses berbagai program kepemudaan karena terhalang oleh usia yang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga para Pemohon memohon agar usia maksimal pemuda tersebut dinaikkan menjadi 40 (empat puluh) tahun. Terkait dengan penentuan batasan usia tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, telah mempertimbangkan antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 29 November 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam 40 mempertimbangkan permohonan a quo. Oleh karena itu, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan a quo merujuk kembali pada sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut. 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 dalam pengujian undang- undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya batas usia kepala daerah, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum antara lain pada Paragraf [3.20] menyatakan, sebagai berikut. …bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu- waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia 41 minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. (hlm. 56) 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 terkait dengan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan paling tinggi, yaitu batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menduduki jabatan tertentu, Mahkamah mempertimbangkan antara lain pada Paragraf [3.14] sebagai berikut. …Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (hlm. 59) 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 menegaskan berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan antara lain pada Paragraf [3.11] sebagai berikut. …Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU- V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 39/PUU- VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; (hlm. 68-69) 42 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah mempertimbangkan antara lain dalam Paragraf [3.13] sebagai berikut. …Mahkamah berkesimpulan bahwa sikap pembentuk undang-undang mengenai syarat batas usia pencalonan seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Hal demikian sesungguhnya telah beberapa kali dipertimbangkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Selain itu, menurut Mahkamah pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Terlebih lagi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUUVIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan; (hlm. 23) 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, berkenaan dengan berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu antara lain dalam Paragraf [3.15] Mahkamah menyatakan sebagai berikut. ....upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang… (hlm. 50) 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XXIII/2025 menegaskan kembali berkaitan dengan syarat usia untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, antara lain dalam Sub-paragraf [3.11] Mahkamah menyatakan sebagai berikut. …Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah (minimal) dan paling tinggi (maksimal) untuk menjadi 43 syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimaksud, Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya, sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. … Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan Pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS pada periode saat ini, hal tersebut tidak serta merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab, di samping persoalan syarat usia yang acapkali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. (hlm. 44-45) Bahwa meskipun berkaitan dengan esensi yang dimohonkan para Pemohon adalah mengenai pengelompokan rentang usia yang tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun menurut Mahkamah hal tersebut memiliki hakikat yang sama yakni berkenaan dengan penentuan batas usia paling tinggi untuk dikatakan sebagai pemuda agar diubah oleh Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Dalam hal ini, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi untuk kategori tertentu, in casu dikategorikan sebagai pemuda. Bahwa oleh karena tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan pengaturan usia sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas batasan usia paling rendah dan paling tinggi, in casu paling tinggi untuk dikategorikan sebagai pemuda menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, sebagai 44 bagian bentuk pelimpahan kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa kebijakan penentuan usia Pemuda yakni dari rentang 16 sampai dengan 30 tahun yang diberlakukan dalam UU 40/2009 bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, pilihan kebijakan tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan, dan diskriminasi serta tidak menimbulkan problematika kelembagaan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, in casu para Pemohon yang telah berusia lebih dari 31 tahun. Dengan kata lain, tidak terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian di atas, karena argumentasi para Pemohon yang menghendaki agar generasi yang masih berada dalam fase produktif untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, bukan berarti pengaturan pembatasan rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun serta merta menghalangi hak konstitusional para Pemohon. [3.11.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, permohonan para Pemohon yang menyatakan pengaturan usia bukanlah domain bebas pembentuk undang-undang, melainkan harus tunduk pada prinsip rasionalitas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Pengaturan usia pemuda 16 sampai 30 tahun menurut para Pemohon tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, psikologis, maupun empiris kehidupan kepemudaan di Indonesia maupun standar internasional. Kelompok usia 30 sampai 40 tahun secara faktual masih berada dalam fase perkembangan personal, karier, dan kepemimpinan, namun secara hukum dikeluarkan secara total dari ruang kepemudaan nasional [vide permohonan Pemohon hlm. 23-24]. Terhadap dalil a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali, bahwa keterlibatan pemuda dalam rentang usia menurut norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 atau yang melebihi usia tersebut secara aktif untuk mengikuti berbagai program yang difasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan, pelatihan, inovasi, dan sejenisnya dalam bidang wirausaha dan pengembangan potensi lainnya, sesungguhnya tidak dibatasi hanya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Andaipun ada pembatasan usia karena norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 untuk dapat mengakses kegiatan atau program yang dilakukan oleh Kemenpora sebagaimana dalil para Pemohon, maka hal tersebut bukanlah sebuah diskriminasi yang membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan dan memajukan dirinya dalam 45 pemerintahan. Dengan demikian, terhadap fakta yang dialami para Pemohon, menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan secara spesifik batas usia pemuda dimaksud. Sehingga, berkenaan dengan program Kemenpora yang dikemukakan dalam dalil para Pemohon merupakan persoalan penerapan norma. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 tidak menutup ruang para Pemohon untuk secara aktif berpartisipasi memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, menciptakan kepastian hukum yang adil, serta persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pemohon I dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon VI tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 46 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon VI untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 12.46 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 47 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah